LAPORAN TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2014

LAPORAN TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2014 PENGADILAN AGAMA PURWOREJO

PENGADILAN AGAMA PURWOREJO Jl. Pahlawan Nomor 5, Purworejo Telp/ Fax No.0275-323180 Email:[email protected]

-i-

KATA PENGANTAR Pada pasal 5 Undang Undang Nonor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. disebutkan bahwa pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dalam rangka pembinaan tersebut salah satunya dengan cara menyampaikan informasi tertulis mengenai kinerja Pengadilan Agama Purworejo baik yang telah dilakukan maupun yang direncanakan.pada waktu mendatang. Informasi tertulis secara berkala tersebut yang disebut sebagai laporan tahunan. Laporan tahunan ini memuat kegiatan pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 baik yang bersifat yustisial maupun non yustisial dengan segala problematikanya, laporan ini juga sekaligus memuat rencana strategis yang ingin dicapai oleh Pengadilan Agama Purworejo. Meskipun laporan tahunan ini masih jauh dari kesempurnaan, kami berharap laporan tahunan ini dapat dijadikan sebagai bahan pembinaan untuk mencapai kebaikan khususnya bagi Pengadilan Agama Purworejo dimasa yang akan datang. Amin.

Purworejo, 24 Desember 2014 Ketua Pengadilan Agama Purworejo

Drs. H. ALI MAS’AD NIP. 19600502 198903 1 001

- ii -

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................................... i DAFTAR ISI .............................................................................................................. ii BAB I.

PENDAHULUAN ........................................................................................... 1

BAB II. Struktur Organisasi Prosedur (SOP) .............................................................. 8 A. Standar Operasional Prosedur (SOP) ........................................................ 9 - Kepaniteraan………………………………………………………………………………….10 - Kesekretariatan…..………………………………………………………………………….62 B. Kinerja/Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)..................................................... 1 - Eselon II ............................................................................................ 2 - Eselon III........................................................................................... 3 - Eselon IV ........................................................................................... 2 - Staf ................................................................................................... 3 - Fungsional ......................................................................................... 2 Bab III

Pembinaan dan Pengelolaan ........................................................................ 4 A. Sumber Daya Manusia............................................................................. 4 - Rekrutmen ......................................................................................... 2 - Mutasi ............................................................................................... 3 - Promosi ............................................................................................. 2 - Pensiun.............................................................................................. 3 B. Keadaan Perkara..................................................................................... 4 C. Pengelolaaan Sarana dan Prasarana......................................................... 4 D. Pengelolaan Keuangan ............................................................................ 4 E. Dukungan Teknologi Informasi ................................................................ 4 F. Regulasi Tahun 2014............................................................................... 4

Bab IV

PENGAWASAN............................................................................................. 2 A. Internal .................................................................................................. 4 B. Eksternal ................................................................................................ 4

Bab V

Kesimpulan dan Rekomendasi...................................................................... 4

- iii -

BAB I PENDAHULUAN A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam dalam Pasal 2 Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, walaupun Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 telah mengalami perubahan kedua dengan terbitnya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Adapun mengenai organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Agama sejak tanggal 30 Juni 2004 beralih dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung RI sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi. Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI. Peradilan Agama sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara- perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah membawa perubahan besar terhadap fungsi, kedudukan dan kewenangan Peradilan Agama di Indonesia. Salah satu sektor yang mengalami perubahan mendasar adalah beralihnya fungsi dan kedudukan lembaga Peradilan Agama dari Peradilan Semu (Quasi Rechtpraak) menjadi lembaga kekuasaan kehakiman yang mandiri (court of law) dalam tata hukum di Indonesia sehingga mempunyai kedudukan yang sejajar dengan lembaga peradilan lain.

Lembaga peradilan yang mandiri (court of law) mempunyai ciri antara lain : Pertama,

tertibnya

administrasi

peradilan

baik

administrasi

umum

maupun

administrasi teknis yustisial. Kedua, penerapan hukum acara dalam proses berperkara dilaksanakan dengan baik dan benar. Ketiga, putusan yang telah dijatuhkan hakim terhadap suatu perkara dapat dieksekusi oleh lembaga peradilan yang memutuskan perkara tersebut. Ketiga hal tersebut merupakan prinsip dasar yang harus berjalan secara simultan dan sejalan dengan gerak lajunya proses berperkara di lembaga peradilan tersebut, sehingga setiap putusan yang dijatuhkan benar- benar bermanfaat, mempunyai nilai keadilan dan kepastian hukum. Dalam rangka

peningkatan

Pengadilan Agama

pelayanan

kepada masyarakat

pencari

keadilan,

Purworejo mencoba melakukan pelayanan secara prima,

melakukan pelayanan dengan menggunakan fasilitas Teknologi Informasi dalam rangka untuk mempercepat dan memperlancar pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan : 1. Penerapan program SIADPA Plus dalam pelayanan penerimaan dari proses pendaftaran sampai dengan perkara putus dengan sistim pengolahan data melalui komputerisasi dalam program SIADPA PLUS . 2. Dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi sebagaimana direncanakan oleh Mahkamah Agung RI lewat KMA No : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tahun 2011. Pengadilan Agama Purworejo menyambut hal ini dengan wujud nyata, salah satunya yaitu dengan penggunaan Teknologi Informasi media internet sebagai bentuk transparansi tersebut adalah dengan adanya website Pengadilan Agama Purworejo. Dengan alamat Website Pengadilan Agama Purworejo adalah http://www.pa-purworejo.go.id, harapan yang ingin dicapai adalah dikenalnya Pengadilan Agama Purworejo oleh masyarakat luas, khususnya bagi masyarakat pencari keadilan serta memudahkan untuk komunikasi baik informasi maupun data.

B. VISI DAN MISI Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainnya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Purworejo

VISI “PERADILAN AGAMA YANG BERWIBAWA DAN MODERN” Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksankan sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik, untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Agama Purworejo menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan sebagai berikut : MISI : 1. MENYELENGGARAKAN

PELAYANAN

YUDISIAL

DENGAN

SEKSAMA

DAN

SEWAJARNYA SERTA MENGAYOMI MASYARAKAT DENGAN PENERAPAN SISTEM APLIKASI SIADPA. 2. MENYELENGGARAKAN PELAYANAN NON YUDISIAL DENGAN BERSIH DAN BEBAS DARI PRAKTEK KORUPSI , KOLUSI DAN NEPOTISME. 3. MENGEMBANGKAN PENERAPAN MANAJEMEN MODERN DALAM PENGURUSAN KEPEGAWAIAN, SARANA DAN PRASARANA RUMAH TANGGA KANTOR DAN PENGELOLAAN KEUANGAN . 4. MENINGKATKAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGAWASAN TERHADAP JALANNYA PERADILAN.

C. RENCANA STRATEGIS Rencana strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Rencana Strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan organisasi di dalam mencapai tujuannya. Berikut hasil reviu rencana stategis Pengadilan Agama Purworejo tahun 2010 – 2014 : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara (jenis perkara) dengan indikator kinerja sebagai berikut : a. Persentase mediasi yang berhasil. b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

c. Persentase perkara yang diselesaikan. d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan. 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim dengan indikator kinerja sebagai berikut : 

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan indikator kinerja sebagai berikut : a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis c. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) dengan indikator kinerja sebagai berikut : 

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

5. Meningkatnya

kepatuhan

terhadap

putusan

pengadilan

dengan

indikator kinerja sebagai berikut : 

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

6. Meningkatnya kualitas pengawasan dengan indikator kinerja sebagai berikut : 

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

7. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) dengan sebagai berikut indikator kinerja : 

Persentase perkara prodeo yang diselesaiakan

8. Meningkatnya

kepatuhan

terhadap

putusan

pengadilan

dengan

indikator kinerja sebagai berikut : 

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti.

9. Meningkatnya kualitas pengawasan dengan indikator kinerja sebagai berikut : 

Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

BAB II STRUKTUR ORGANISASI A. Struktur Organisasi (Tupoksi) Adapun Tugas pokok Peradilan Agama Purworejo adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara - perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh dan ekonomi syariah dan lain - lain sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006; jo. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara tingkat pertama, banding, kasasi dan paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya; c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara); d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; e. Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan hijriyah sebagaimana diatur dalam Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; Jumlah pegawai pada Pengadilan Agama Purworejo sebanyak 33 orang terdiri dari 24 orang Pegawai Negeri Sipil dan 9 orang Pegawai Tidak Tetap (Honorer).

SUSUNAN/STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA PURWOREJO TAHUN 2014 Ketua

:

Drs. H. ALI MAS’AD

Hakim

:

1. Drs.AMBARI.S.I.

Wakil Ketua

:

Drs.H. CECEP MAKMUN,S.H.M,H. 2. RASYIDI,S.H.

3. SLAMET SYAIBANI,S.Ag. 4. MASRUKHIN,S.H, M.Ag.

5. Drs. ISWANTHA,Ds.MH.

Panitera / Sekretaris

:

-

Wakil Sekretaris

:

NANI ROKHIMAH, SH.

Wakil Panitera

Panmud Gugatan

Panmud Permohonan

Panitera Muda Hukum Kasubag Kepegawaian Kasubag Keuangan Kasubag Umum

Panitera Pengganti Jurusita/Jurusita Pengganti

: : : : : : : : :

Dra. AZIZAH TRININGSIH,SH. Dra. Hj. SITI MAKRIFAH H. SUWARTO

A. MURTADJI, SHI.

ZUHRATUL WARDI MURWATI. MUKHSIN

1. MUJI ASTUTI,SH. 2. SARDI,S. Ag. 3. SARNO,SH.

1. AGUS SUBAGIYO,SH. 2. TULUS PRABOWO 3. TOIB,SH.

Staf

:

Honorer

:

4. FAUZIAH,SH.

1. ZAHRON WALADI. 2. DENI NATARIA

1. MAULUDIN, SH. 2. TUGIYATNO

3. HUSNI AKHADI, SH. 4. TRI SUGIARTO

5. AKHMAD KHANIFUDIN, SH. 6. USWATUN CHASANAH

7. AGUNG DWI ANDRIYATMOKO, A.Md. 8. HENDRO BUONO

9. PERMADI SATRIA GUMILANG, A.Md.

A. Standar Operasional Prosedur (SOP) SOP adalah suatu set instruksi (Perintah Kerja) terperinci dan tertulis yang harus diikuti demi mencapai keseragaman dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu (detailed, written instructions to achieve uniformity of the performance of a specific function) dengan berpedoman pada tujuan yang harus dicapai. Standar

Operasional

Prosedur

adalah

pedoman

atau

acuan

untuk

melaksanakantugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instasi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan SOP adalah menciptakan komitment mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan good governance. Standar operasional prosedur tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal, karena SOP selain digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik yang berkaitan dengan ketepatan program dan waktu, juga digunakan untuk menilai kinerja organisasi publik di mata masyarakat berupa responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil kajian menunjukkan tidak semua satuan unit kerja instansi pemerintah memiliki SOP, karena itu seharusnyalah setiap satuan unit kerja pelayanan publik instansi pemerintah memiliki standar operasional prosedur sebagai acuan dalam bertindak, agar akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dievaluasi dan terukur. Pengadilan Agama Purworejo sebagai salah satu intansi pemerintah dan juga merupakan sarana pelayanan publik juga telah memiliki SOP baik di bidang Kepaniteraan (perkara) dan Kesekretariatan (Keuangan, Umum dan Kepegawaian) yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan administrasi perkara maupun kesekretariatan. SOP tersebut disusun untuk merinci alur pekerjaan dan tugas dari masing-masing pelaksana kegiatan sehingga dapat mendorong kinerja yang lebih efektif, efisien dan berorientasi pada produktivitas kerja, serta dapat menghindarkan tumpang tindih pelaksanaan tupoksi. serta memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.

SOP ESELON II

PENGADILAN AGAMA PURWOREJO KELAS I.B Standard Operating Procedures PENYELESAIAN PERKARA OLEH MAJELIS HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO No. A.

B.

Uraian Kegiatan TUGAS KETUA

PENERIMAAN DAN PENYELESAIAN PERKARA

Unit/Pejabat Terkait

Waktu Penyelesaian

1. Membuat penetapan prodeo 2. Menunjuk hakim membuat catatan gugatan lisan 3. Menunjuk hakim mediator 4. Membuat PMH 5. Melakukan evaluasi terhadap hasil pengawasan 6. Menindaklanjuti laporan atas hasil pengawasan 7. Membuat penetapan aanmaning 8. Membuat penetapan perintah eksekusi 9. Membuat surat ijin kuasa Insidentil 10. Menandatangani dan memaraf buku register perkara 11. Menandatangani dan memaraf buku keuangan perkara 12. Menandatangani dan memaraf buku register pengaduan 13. Memeriksa dan menutup secara insidentil BIKP 14. Memeriksa dan menandatangani penutupan buku register setiap akhir tahun 15. Memeriksa dan menandatangani penutupan buku keuangan 16. Memeriksa dan menandatangani penutupan buku pengaduan 17. Memeriksa dan menandatangani laporan perkara

Panitera Penggugat

10 menit 10 menit

Hakim Hakim Hawasbid

10 menit 10 menit 2 jam

Hawasbid

2 jam

Jurusita Jurusita

20 menit 1 jam

Panitera

20 menit

Meja I

20 menit

Meja I

20 menit

Meja I

20 menit

Meja I

30 menit

Meja I

30 menit

Meja I

30 menit

1. Membuat PHS 2. Menyidangkan perkara 3. Mengoreksi Berita Acara Sidang 4. Menandatangani Berita Acara Sidang 5. Membuat dan mengoreksi putusan 6. Menandatangani putusan 7. Meminutasi berkas perkara 8. Menganonimasi putusan 9. Memeriksa dan menandatangani laporan pengaduan 10. Membuat SK yang berkaitan dengan proses perkara

Panitera Pengganti Para Pihak Panitera Pengganti

10 menit 1 jam 1 jam

Panitera Pengganti

20 menit

Panitera Pengganti

1 jam

Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Pengganti Panitera Muda Hukum

20 menit 20 menit 30 menit 30 menit

Wakil Panitera

1 jam

Keterangan Pelayanan

Meja I

30 menit

Meja I 30 menit

Ket.

No. C.

Uraian Kegiatan TUGAS LAIN

Keterangan Pelayanan 1. 2. 3. 4.

Mengevaluasi pelaksanan SOP Melakukan rapat Menetapkan Renstra, IKU, IRT Menandatangani SK yang berhubungan dengan naskah kepegawaian 5. Membuat kontrak Penetapan Kerja 6. Mendisposisi surat masuk 7. Mengoreksi surat-surat 8. Menandatangani surat-surat 9. Membuat laporan tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja 10. Membuat dokumen SAKIP (Sistem Akuntansi Instansi Pemerintah) 11. Membuat penilaian Sasaran Kinerja Pegawai


Waktu Penyelesaian

Wakil Sekretaris Wakil Sekretaris Wakil Sekretaris Kepegawaian

2 jam 2 jam 2 jam 1 jam

Wakil Sekretaris

30 menit

Umum Umum Umum Wakil Sekretaris

20 menit 20 menit 20 menit 3 jam

Wakil Sekretaris

1 jam

Wakil Sekretaris

2 jam

Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Agama Purworejo


Ket.

SOP ESELON IV

PENGADILAN AGAMA PURWOREJO Standard Operating Procedures KESEKRETARIATAN UMUM PADA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO Tanggal Ditetapkan Uraian No. Kegiatan

A.

Penerimaan Surat Masuk

: 02 Januari 2014 Uraian Pelayanan

Revisi Tanggal Halaman Unit/Pejabat Terkait

DESKRIPSI: Prosedur Pengelolaaan Surat Masuk dan Surat Keluar 1. Unit Pengolah menerima surat Unit Pengolah yang masuk dan memeriksa kebenaran surat, apakah tujuan surat tersebut sesuai dengan alamat kantor, apabila alamat surat tidak sesuai dengan alamat kantor, maka surat segera dikembalikan kepada pengirim Unit Pengolah surat; 2. Membubuhkan paraf disertai nama, tanggal dan jam saat surat diterima pada Lembar Pengantar atau Buku Ekspedisi atau bentuk tanda terima lainnya sebagai bukti penerimaan surat; 3. Melakukan sortir dan mengklasifikasikan surat ke dalam kelompok Surat Dinas atau Surat Pribadi

: : 1 dari 3 halaman Waktu Ket Penyelesaian

15 menit

5 menit

Unit Pengolah

15 menit

Unit Pengolah

15 menit

Unit Pengolah

10 menit

Unit Pengolah

15 menit

Pembuat

30 menit

4. Mengatur dan menyusun surat ke dalam setiap kelompok alamat atau tujuan berdasarkan penanganan masing-masing;

B.

Pengelolaan Surat Masuk

5. Menyampaikan semua surat yang telah disortir dan diteliti kepada pembuat kebijakan. 1. Mencatat dalam Buku Agenda Surat Masuk dengan melampirkan lembar disposisi, kemudian mendistribusikannya kepada pembuat kebijakan; 2. Pembuat kebijakan menerima dan mempelajari isi surat, serta meneliti kelengkapan surat masuk

yang diterima; 3. Pembuat kebijakan menulis disposisi kemana suart itu akan diarahkan dan membubuhkan paraf pada lembar disposisi kemudian disampaikan kembali kepada Unit Pengolah. C.

D.

E.

Penyelesaian 1. Mempelajari sesuai dengan Surat Masuk disposisi yang diberikan dan menindaklanjuti sesuai isi disposisi, kemudian membubuhkan paraf pada kartu kendali dan mencatat ke dalam Register Arsip. Pengarsipan 1. Surat yang diterima disimpan ke Surat Masuk dalam lemari arsip sesuai dengan klasifikasinya. Pengelolaan 1. Melaksanakan isi disposisi dengan Surat Keluar membuat konsep surat jawaban atau tindak lanjut, kemudian memintakan Nomor Surat Dinas kepada Unit Pengolah Surat Keluar baik dengan melampirkan 1 (satu) lembar copy surat tersebut; 2. Surat Keluar diberi nomor surat berdasarkan urutan terakhir pada Buku Register Surat Keluar dan melakukan pencatatan pada Buku Register Surat Keluar pada kolomkolom yang telah tersedia sesuai dengan isi surat; 3. Surat diketahui, dipelajari dan diberi ralat (jika perlu) oleh Kepala Unit Pengolah dan pejabat yang berwenang. Hal ini dilakukan secara berjenjang sesuai Hierarki Jabatan; 4. Apabila ada ralat maka surat tersebut dikembalikan kepada Unit Pengolah untuk diperbaiki; 5. Apabila surat tersebut merupakan kewenangan Wakil Panitera atau Wakil Sekretaris, maka Wakil Panitera atau Wakil Sekretaris dapat mebubuhkan tanda tangannya untuk selanjutnya dapat diperbanyak dan diberikan cap stempel;

Kebijakan

Pembuat Kebijakan

15 menit

Unit Pengolah

30 menit

Unit Pengolah

5 menit

Unit Pengolah

1 hari

Unit Pengolah

10 menit

Pejabat yang Berwenang

10 menit

Unit Pengolah

15 menit

Pejabat yang Berwenang, Unit Pengolah

5 menit

Unit Pengolah 6. Apabila surat tersebut tidak dalam kewenangan Wakil Panitera atau Wakil Sekretaris, maka Wakil Panitera atau Wakil Sekretaris cukup membubuhkan parafnya pada tempat yang telah ditentukan dan kemudian diserahkan kembali kepada Petugas Unit Pengolah; Pejabat yang Berwenang 7. Surat yang telah diparaf oleh pejabat tersebut kemudian disampaikan kepada Panitera/Sekretaris untuk diparaf atau ditandatangani dan diteruskan kepada pimpinan untuk diketahui dan Unit Pengolah ditandatangani; 8. Surat dinas yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, kemudian diperbanyak sesuai jumlah tujuan surat dan tembusannya, kemudian dibubuhi stempel kantor untuk diserahkan kepada Unit Pengelola Surat Keluar disertai 1 (satu) lembar pertinggal sebagai arsip, sedangkan aslinya disimpan oleh Unit Pengola. Apabila Surat Keluar memiliki lampiran lebih dari 5 (lima) lembar, maka cukup lembar pengantarnya yang dijadikan arsip; 9. Oleh Unit Pengolah Surat Keluar, Unit Pengolah arsip tersebut dicatatkan ke dalam Buku Register Arsip Surat Keluar dan disimpan ke dalam lemari arsip sesuai kode dan klasifikasi surat; 10.Kemudian surat-surat tersebut Unit Pengolah yang dikirimkan dimasukkan ke dalam amplop dinas dan diberikan alamat tujuan untuk selanjutnya dikirimkan melalui Kantor Pos/Ekspedisi sesuai tujuan surat dan tembusan-tembusannya.

5 menit

5 menit

30 menit

10 menit

30 menit

Selesai


Drs. H. ALI MAS’AD. NIP. 19600502 198903 1 001


A.

Opname Fisik

B.

Rekapitulasi Data Permintaan

C.



DESKRIPSI: Prosedur Pengelolaan Barang Persediaan 1. Melakukan Opname Fisik pada Pengelola barang persediaan yang masih Persediaan tersedia; 2. Rekapitulasi hasil Opname Fisik.


30 menit

Bulanan

1. Menyerahkan blanko Pengelola permintaan barang persediaan Persediaan ke setiap sub bagian untuk diisi sesuai kebutuhan; 2. Mengumpulkan semua blanko permintaan barang persediaan dari setiap sub bagian; 3. Melakukan rekapitulasi atas permintaan barang persediaan dari setiap bagian.

60 menit

Bulanan

Pencairan Dana

1. Menyusun data permintaan barang persediaan yang akan diajukan ke bendahara; 2. Meminta paraf dari Wakil Sekretaris untuk diketahui; 3. Mengajukan data permintaan barang persediaan ke Bendahara untuk pencairan dana.

Pengelola Persediaan, Kasubag Umum, Wakil Sekretaris, Bendahara

30 menit

Bulanan

D.

Pembelian Barang

Melakukan pembelian barang Pengelola persediaan setelah dana dicairkan Persediaan oleh Bendahara.

10 menit

E.

Rekapitulasi Data Pembelian

1. Melakukan pengecekan barang persediaan yang sudah dibeli; 2. Melakukan rekapitulasi barang persediaan yang sudah dibeli dan menyerahkan data pembelian barang persediaan kepada Pengelola Aplikasi Persediaan.

60 menit

Pengelola Persediaan, Operator Aplikasi Persediaan.

Bulanan

F.

Pendistribusi an

1. Memasukkan barang persediaan ke dalam lemari barang persediaan; 2. Mempersiapkan barang persediaan sesuai blanko permintaan setiap sub bagian sesuai keadaan riil barang persediaan; 3. Mempersiapkan Berita Acara Serah Terima Barang Persediaan; 4. Melakukan drop barang persediaan ke setiap sub bagian sesuai dengan blanko permintaan dan riil barang persediaan yang ada; 5. Meminta penanggung jawab sub bagian untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Persediaan ; 6. Melakukan distribusi barang persediaan kepada pegawai yang memerlukan; 7. Melakukan pencatatan permintaan pegawai pada Buku Permintaan.

Pengelola Persediaan, Kasubag Umum

60 menit

Bulanan

Pengelola Persediaan

5 menit

Harian

Pengelola Persediaan

5 menit

harian

Selesai



PENGADILAN AGAMA PURWOREJO Standard Operating Procedures KESEKRETARIATAN UMUM PADA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO Tanggal Ditetapkan No.

Uraian Kegiatan


Revisi Tanggal Halaman

: : 1 dari 2 halaman Waktu Unit/Pejabat Penyeles Ket Terkait aian

DESKRIPSI: Prosedur Pengelolaan Aplikasi Persediaan Mempersiapkan nota Pengelola Adm. pembelian, data persediaan, Keuangan, data opname fisik sebelumnya Pengelola Adm . dan data pendukung lainnya. Umum, Operator Aplikasi Persediaan

A.

Persiapan Data

10 menit

B.

Proses Penginputan Data

1. Melakukan input data Operator Aplikasi persediaan masuk Persediaan (pembelian) barang persediaan; 2. Melakukan input data persediaan keluar (permintaan) barang persediaan; 3. Melakukan input data hasil opname fisik; 4. Back up data.

60 menit

Bulanan

C.

Pengiriman Data

Melakukan pengiriman data Operator Aplikasi persediaan ke aplikasi SIMAK- Persediaan, BMN. Operator SIMAKBMN

5 menit

Semesteran

D.

Pencetakan Laporan

1. Cetak Buku Persediaan; 2. Cetak Laporan Persediaan dan Rincian Laporan Persediaan; 3. Membuat Berita Acara Opname Fisik Barang Persediaan.

Operator Aplikasi Persediaan, Pengelola Persediaan, Kuasa Pengguna Barang.

60 menit

Semesteran

E.

Pelaporan

1. Pengiriman Back Up ke KPKNL; 2. Pengiriman Berita Acara Opname Fisik Barang Persediaan ke KORWIL SIMAK-BMN.

Operator Aplikasi Persediaan, KPKNL, KORWIL SIMAK-BMN

30 menit

Semesteran

Selesai




A.

Persiapan Data

B.

Proses Penginputan Data

C.

Rekonsiliasi Data

Revisi Tanggal : : 02 Januari 2014 Halaman : 1 dari 2 halaman Unit/Pejabat Waktu Uraian Pelayanan Ket Terkait Penyelesaian DESKRIPSI: Prosedur Pengelolaan Laporan BMN dan Rekonsiliasi Mempersiapkan data berupa Pengelola Adm. 10 menit SPM, SP2D, Data Keuangan, Pengahapusan, Nota Pengelola Adm . Pembelian, Data Persediaan Umum, dan data pendukung lainnya. Operator SIMAK-BMN 1. Melakukan input data Operator 60 menit Bulanan sesuai transaksi; SIMAK-BMN 2. Melakukan proses back up data SIMAK-BMN.

1. Melakukan Rekonsiliasi Internal antara SIMAKBMN dengan SAKPA; 2. Cetak data Neraca BMN dan diserahkan kepada Operator SAKPA sebagai kelengkapan rekonsiliasi aplikasi SAKPA ke KPPN; 3. Pembuatan Berita Acara Rekonsiliasi Internal bulan berjalan; 4. Pembuatan Catatan Laporan BMN (CLBMN); 5. Rekonsiliasi ke KPPN.

Operator SIMAK-BMN, Operator SAKPA Operator SIMAK-BMN, Operator SAKPA, KPB

15 menit

Bulanan

Operator SIMAK-BMN, KPKNL

60 menit

Bulanan

60 menit

Bulanan

30 menit

Bulanan

D.

Pencetakan Laporan

1. Cetak Laporan BMN Operator Intrakomptable, SIMAK-BMN Ekstrakomptable dan gabungan Intrakomptable dan Ekstrakomptable; 2. Cetak Catatan Laporan BMN (CLBMN); 3. Mengarsip semua laporan dengan cara dijilid.

60 menit

Semesteran

E.

Pelaporan

Melakukan Pelaporan SIMAK- Operator BMN ke KORWIL SIMAK-BMN SIMAK-BMN

60 menit

Semesteran

Selesai Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Agama Purworejo


PENGADILAN AGAMA PURWOREJO Standard Operating Procedures KESEKRETARIATAN UMUM PADA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO Tanggal Ditetapkan No.

Uraian Kegiatan

A.

Usul Pembentukan Panitia Penghapusan BMN

B.

Tugas Panitia Penghapusan BMN

C.

Pengajuan Berkas



DESKRIPSI: Prosedur Pengadministrasian Usul Penghapusan Ketua Pengadilan Agama mengajukan Ketua PA, Ketua usul pembentukan Panitia PTA Penghapusan Barang Milik Negara dengan melampirkan nama-nama panitia yang diusulkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk ditetapkan. Setelah mendapatkan Surat Keputusan Panitia Pembentukan Panitia Penghapusan Penghapusan BMN, Panitia kemudian mulai bekerja, BMN antara lain: 1. Menginventarisir dan meneliti barang yang akan dihapus; 2. Menilai kondisi fisik barang yang akan dihapus; 3. Menetapkan perkiraan nilai limit terndah penjualan barang yang akan dihapus; 4. Membuat Berita Acara Penilaian/ Pemeriksaan; 5. Menyelesaikan kelengkapan administrasi usul penghapusan. Selanjutnya panitia mengajukan Berkas Usul Penghapusan tersebut kepada Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang untuk dipelajari dengan Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama, menyampaikan Usul Permohonan Pengahapusan BMN terhadap barang yang dimaksud, dikirimkan ke KPKNL/Kanwil DJKN sebagaimana kewenangannya sesuai nilai BMN yang akan dihapus dengan melampirkan : a. Untuk Penghapusan Peralatan Kantor, melampirkan : 1. Alasan/pertimbangan penghapusan BMN; 2. Surat Izin Penghapusan dari


5 hari

7 hari

Eselon I atau sesuai dengan pelimpahan wewenang; 3. Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara; 4. Laporan Hasil Penelitian; 5. Berita Acara Penilaian/Pemeriksaan oleh Panitia Penghapusan Barang Milik Negara; 6. Kartu Inventaris Barang yang akan dihapus; 7. Laporan semester/saldo awal Barang Milik Negara (Daftar Inventaris Barang); 8. Foto-foto barang yang akan dihapus (tampak depan, samping dan belakang); 9. Daftar BMN yang akan dihapus beserta Harga Limit dan Harga Taksiran yang nantinya diperuntukkan kepada KPKNL/Kanwil DJKN 10. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Nilai Limit Penjualan BMN yang akan dihapus. b. Untuk Penghapusan Gedung dan Bangunan untuk dibangun kembali, melampirkan : 1. Alasan/pertimbangan penghapusan BMN; 2. Salinan DIPA tahun yang bersangkutan; 3. Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara; 4. Berita Acara Penelitian oleh Panitia Penghapusan Barang Milik Negara; 5. Laporan Hasil Pemeriksaan dan Penilaian Harga Taksiran Bangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum setempat; 6. Kartu Inventaris Barang yang akan dihapus; 7. Laporan semester/saldo awal Barang Milik Negara (Daftar Inventaris Barang); 8. Foto-foto barang yang akan dihapus (tampak depan, samping dan belakang); 9. Daftar BMN yang akan dihapus beserta Harga Limit dan Harga

Taksiran yang nantinya diperuntukkan kepada KPKNL/Kanwil DJKN; 10. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Nilai Limit Penjualan BMN yang akan dihapus. c. Untuk Penghapusan Kendaraan Bermotor, melampirkan : 1. Alasan/pertimbangan penghapusan BMN; 2. Surat Pernyataan dari Ketua bahwa adanya penghapusan tersebut tidak akan mengganggu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 3. Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara; 4. Berita Acara Penelitian oleh Panitia Penghapusan Barang Milik Negara; 5. Surat Keterangan dari Dinas Perhubungan setempat; 6. Berita Acara Penilaian/Pemeriksaan kendaraan yang akan dihapus; 7. Kartu Inventaris Barang yang akan dihapus; 8. Laporan semester/saldo awal Barang Milik Negara (Daftar Inventaris Barang Kendaraan Bermotor); 9. Foto kendaraan bermotor yang akan dihapus (tampak depan, samping dan belakang); 10. Salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB); 11. Lampiran daftar BMN yang akan dihapus beserta Harga Limit dan Harga Taksiran yang nantinya diperuntukkan kepada KPKNL/DJKN; 12. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Nilai Limit Penjualan BMN yang akan dihapus. d. Untuk Penghapusan Gedung dan Bangunan untuk dibangun kembali, melampirkan : 11. Alasan/pertimbangan penghapusan BMN;

D.

Pembuatan Pengantar Rekomendasi

12. Salinan DIPA tahun yang bersangkutan; 13. Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara; 14. Berita Acara Penelitian oleh Panitia Penghapusan Barang Milik Negara; 15. Laporan Hasil Pemeriksaan dan Penilaian Harga Taksiran Bangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum setempat; 16. Kartu Inventaris Barang yang akan dihapus; 17. Laporan semester/saldo awal Barang Milik Negara (Daftar Inventaris Barang); 18. Foto-foto barang yang akan dihapus (tampak depan, samping dan belakang); 19. Daftar BMN yang akan dihapus beserta Harga Limit dan Harga Taksiran yang nantinya diperuntukkan kepada KPKNL/Kanwil DJKN; 20. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Nilai Limit Penjualan BMN yang akan dihapus. e. Untuk Penghapusan Kendaraan Bermotor, melampirkan : 1. Alasan/pertimbangan penghapusan BMN; 2. Surat Pernyataan dari Ketua bahwa adanya penghapusan tersebut tidak akan mengganggu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; 3. Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penghapusan Barang Milik Negara; 4. Berita Acara Penelitian oleh Panitia Penghapusan Barang Milik Negara; 5. Surat Keterangan dari Dinas Perhubungan setempat; 6. Berita Acara Penilaian/Pemeriksaan kendaraan yang akan dihapus; Setelah menerima Persetujuan Panitia Penghapusan dari KPKNL/Kanwil Penghapusan DJKN, Panitia membuat Pengantar BMN Permohonan Rekomendasi yang ditandatangani oleh Ketua PTA kepada Kepala BUA MARI dengan

7 hari

E.

Proses BUA

F.

Penghapusan

melasmpirkan : a. Seluruh lampiran penghapusan; b. Lampiran Daftar BMN yang akan dihapus yang diperuntukkan kepada Kepala BUA MARI; c. Persetujuan Penghapusan dari KPKNL/Kanwil DJKN. Apabila berkas dianggap lengkap, Kepala BUA akan mengeluarkan Surat Keputusan Penghapusan. 1. Setelah SK diterbitkan, selanjutnya panitia mengajukan permohonan jadwal pelelangan kepada KPKNL; 2. Melaporkan hasil pelelangan penghapusan kepada pimpinan.

BUA

Panitia Penghapusan BMN

60 hari

30 menit

Selesai




A.

B.

C.

Rancangan Pemeliharaa n

Pemeliharaa n Gedung dan Halaman

Penyelesaian Pemeliharaa n


Revisi Tanggal : Halaman : 1 dari 1 halaman Unit/Pejabat Waktu Terkait Penyelesaian

DESKRIPSI: Prosedur Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1. Mengajukan rancangan Kasubag Umum kegiatan pemeliharaan gedung dan halaman kantor kepada pimpinan secara berjenjang; Pejabat Pengadaan 2. Membuat Surat Undangan Barang/Jasa untuk mengikuti kualifikasi penunjukan langsung pemeliharaan gedung dan Pejabat Pengadaan halaman kantor; Barang/Jasa 3. Melakukan negosiasi dengan rekanan dan melaporkan hasilnya kepada PPK

1 minggu

1 hari

1 hari

1. Membuat SK Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pemeliharaan Gedung dan Halaman; 2. Membuat Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) dengan rekanan dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK); 3. Melakukan pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor

Pejabat Pembuat Komitmen

60 menit

Pejabat Pembuat Komitmen

60 menit

1. Setelah pekerjaan pemeliharaan selesai dilakukan, maka diadakan pemeriksaan, penelitian dan penilaian atas pekerjaan pemeliharaan tersebut dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan; 2. Apabila telah diselesaikan dengan baik maka diadakan serah terima pekerjaan dan membayar sesuai kontrak serta dibuat Berita Acara Pembayaran dan Tanda Bukti

Pejabat Pemeriksa

1 hari

Kuasa Pengguna Anggaran

1 hari

Rekanan (Pihak Kedua)

Sesuai jangka waktu pelaksanaan

Ket

Pengeluaran; Selesai



PENGADILAN AGAMA PURWOREJO Standard Operating Procedures KESEKRETARIATAN UMUM PADA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO

Tanggal Ditetapkan Uraian No. Kegiatan

A.

Pemeliharaa n Kendaraan Roda 4

B.

Pemeliharaa n Kendaraan Roda 2

Revisi : Tanggal : 02 Januari 2014 Halaman : 1 dari 1 halaman Unit/Pejabat Waktu Uraian Pelayanan Terkait Penyelesaian DESKRIPSI: Prosedur Pemeliharaan Kendaraan Dinas 60 menit 1. Melakukan perawatan Kasubag Umum kendaraan roda 4 secara rutin; 2. Mengganti oli secara Kasubag Umum 90 menit berkala setelah mendapat persetujuan dari PPK; 3. Melakukan perbaikan jika Kasubag Umum 1 hari terjadi kerusakan setelah mendapat persetujuan dari PPK; 4. Mencatat waktu perbaikan Kasubag Umum 10 menit dan bagian-bagian yang diperbaiki; 5. Mengurus perpanjangan Kasubag Umum 120 menit pajak kendaraan yang telah habis masa berlakunya; 6. Melaporkan hasil perbaikan Kasubag Umum 15 menit kepada pimpinan.

1. Melakukan perawatan kendaraan roda 2 secara rutin; 2. Mengganti oli secara berkala setelah mendapat persetujuan dari PPK; 3. Melakukan perbaikan jika terjadi kerusakan setelah mendapat persetujuan dari PPK; 4. Mencatat waktu perbaikan dan bagian-bagian yang diperbaiki; 5. Mengurus perpanjangan pajak kendaraan yang telah habis masa berlakunya; 6. Melaporkan hasil perbaikan kepada pimpinan.

Pemakai

60 menit

Pemakai

90 menit

Pemakai

1 hari

Kasubag Umum

10 menit

Pemakai

120 menit

Kasubag Umum

15 menit

Ket

Selesai




A.

Komputer dan Laptop


1. 2.

3.

4.

B.

C.

Meubelair

Mesin Fotocopy

Revisi Tanggal : Halaman : 1 dari 1 halaman Unit/Pejabat Waktu Terkait Penyelesaian

DESKRIPSI: Prosedur Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Mengontrol kondisi fisik Petugas IT komputer dan laptop; Melakukan perbaikan apabila Petugas IT terjadi kerusakan setelah mendapat persetujuan dari PPK; Petugas IT Mencatat nomor inventaris komputer dan laptop yang diperbaiki dan komponenkomponen yang diperbaiki; Petugas IT Melaporkan hasil perbaikan kepada pimpinan.

30 menit 1 hari

15 menit

15 menit

1. Menata meubelair pada masing-masing ruangan; 2. Melakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan setelah mendapat persetujuan dari PPK; 3. Mencatat jenis-jenis meubelair yang telah diperbaiki beserta nomor inventarisnya; 4. Melaporkan hasil penataan dan perbaikan kepada Pimpinan.

Petugas barang Inventaris Petugas barang Inventaris

60 menit

Petugas barang Inventaris

15 menit

Kasubag Umum

15 menit

1. Menunjuk petugas (operator) mesin fotocopy; 2. Petugas fotocopy melayani pegawai yang ingin fotocopy; 3. Melaporkan kepada Kasubag Umum apabila ada kerusakan; 4. Melakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan setelah mendapat persetujuan dari PPK;

Kasubag Umum Petugas Fotocopy Petugas Fotocopy Petugas Fotocopy

Petugas Fotocopy

90 menit

Ket

5. Mencatat komponen diperbaiki; 6. Melaporkan pimpinan.

komponenyang telah

Kasubag Umum

kepada




A.

Pengajuan Permohonan

B.

Penelaahan dan Pembuatan SK

C.

Pengarsipan



DESKRIPSI: Prosedur Penujukan Pemegang Kendaraan Dinas Setelah acara pelantikan, maka Kasubag Umum pejabat yang baru dapat mengajukan Usul Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional dengan melampirkan Surat Pernyataan, fotocopy SK Jabatan dan dan Berita Acara Serah Terima Jabatan kepada Kasubag Umum selaku Unit Pengelola.

1. Menelaah Usul Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional; 2. Membuatkan konsep SK Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional yang baru dan disampaikan secara berjenjang sampai kepada Ketua atau Panitera/Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang; 3. KPB menyetujui dengan membubuhkan tanda tangan pada SK tersebut dan menyerahkan kembali kepada Unit Pengelola; 4. Membuat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Dinas yang dimaksud dari pejabat yang lama kepada pejabat yang baru dengan disaksikan oleh pejabat lainnya yang sekurangkurangnya setara atau 1 tingkat dibawah jabatannya.


30 menit

Kasubag Umum

60 menit

Kasubag Umum

90 menit 1 hari

10 menit Kuasa Pengguna Barang

120 menit

Kasubag Umum

15 menit

Selanjutnya Unit Pemngelola Kasubag Umum memperbanyak SK dan Berita Acara Serah Terima tersebut untuk disampaikan kepada Pejabat yang

15 menit

baru dan 1 berkas pertinggal sebagai arsip.



PENGADILAN AGAMA PURWOREJO Standard Operating Procedures KESEKRETARIATAN UMUM PADA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO


A.

Penunjukan Pengelola Perpustakaa n


1. 2. 3. 4.

B.

Peminjaman Buku Perpustaan

1. 2. 3.

4.

C.

Pengembalia n Buku Perpustakaa n

1.

2.

3.

Revisi : Tanggal Halaman : 1 dari 1 halaman Unit/Pejabat Waktu Terkait Penyelesaian

DESKRIPSI: Prosedur Pengelolaan Perpustakaan Kantor Menunjuk petugas pengelola Kasubag Umum perpustakaan; Mengisi Buku Induk Pengelola Perpustakaan; Perpustakaan Menata buku di rak sesuai dengan klasifikasinya; Menyampaikan kepada pimpinan, jika ada buku yang dibutuhkan namun belum ada di perpustakaan. Membuat buku daftar Pengelola peminjaman buku; Perpustakaan Mengisi formulir data Peminjam peminjam; Pengelola Buku yang akan dipinjam Perpustakaan dicatat pada Buku Peminjaman dengan membubuhkan stempel tanggal pengembalian pada lembar peminjaman buku dan meminta paraf Pengelola peminjam pada Buku Perpustakaan Peminjaman; Buku yang dipinjam diserahkan kepada peminjam. Buku yang telah dipinjam Pngelola diserahkan kepada Pengelola Perpustakaan Perpustakaan sesuai dengan tanggal pengembaliannya; Peminjam member paraf pada buku Peminjaman sebagai bukti bahwa buku yang dipinjam telah dikembalikan; Data peminjam dan buku yang dipinjam dicatat pada buku daftar peminjaman buku.

30 menit

2 jam

30 menit 10 menit 5 menit

5 menit 15 menit

Ket

D.

Inventarisasi Buku Perpustakaa n

1. Berdasarkan disposisi pejabat yang berwenang, maka buku/majalah yang diterima dicatat pada Buku Induk dan Buku Pengklasifikasian; 2. Menentukan kode pengklasifikasian buku, lalu dibuat label dank ode buku serta diberi stempel pada buku tersebut, kemudian diletakkan pada rak yang sesuai dengan klaifikasinya.

Pengelola Perpustakaan

60 menit




A.

Inventarisasi Data BMN



DESKRIPSI: Prosedur Penginventaris Barang Milik Negara 1. Operator SIMAK-BMN Operator menerima tanda bukti SIMAK-BMN transaksi BMNdari bagian keuangan berupa SPM dan SP2D serta Berita Acara Serah Terima Barang dari Pejabat Pengadaan; Operator 2. Operator SIMAK-BMN SIMAK-BMN melakukan input data dari SPM dan SP2D ke dalam aplikasi SIMAK-BMN; 3. Data tersebut disimpan ke dalam aplikasi SIMAK-BMN;


10 menit

30 menit

B.

Pembuatan DIR dan KIB

1. Aplikasi SIMAK-BMN akan meminta data untuk menginput Daftar Inventaris Ruangan (DIR); 2. Aplikasi SIMAK-BMN secara otomatis membuat Daftar Inventaris Ruangan atau Kartu Identitas Brang; 3. Apabila yang diinput berupa Daftar Inventaris Ruangan maka selanjutnya SIMAK-BMN membuat labeling untuk BMN.

Operator SIMAK-BMN

30 menit

C.

Penempelan Label pada BMN

1. Setelah proses labeling selesai, label ditempel pada BMN tersebut; 2. KIB yang telah dicetak, SPM dan SP2D diarsipkan oleh Penginventaris BMN.

Operator SIMAK-BMN

60 menit

D.

Opname Fisik

1. Penginventaris BMN melakukan opname fisik pada

Operator SIMAK-BMN

60 menit

2. 3. 4.

5.

BMN yang ada; Rekapitulasi hasil opname fisik; Mengklasifikasi BMN sesuai kondisi yang ada; Melakukan perbaikan BMN yang rusak setelah mendapat persetujuan PPK; Untuk BMN yang rusak berat diusulkan untuk dihapuskan.

Selesai



PENGADILAN AGAMA PURWOREJO Standard Operating Procedures KESEKRETARIATAN UMUM PADA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO Tanggal Ditetapkan

No. A.

B.

C.

D.

: 02 Januari 2014


DESKRIPSI : Prosudur Pengelolaan Website Unit/Pejabat Uraian Pelayanan Terkait 1. Unit kerja menyapkan materi berupa data- Wasek/Wapan data/laporan-laporan yang yang akan dimuat Operator TI dalam Website PA Purworejo 2. Tim Pengelola TI & Websete meliputi/Mendokumentasikan kegiatan yang akan dipublikasikan kedalam websete dari masiang-masing sub Bagian’ 3. Admin melengkapi menu-menu sesuai dengan berita yang akan dipublikasikan. 1. Wasek memeriksa materi terkait bidang Wasek Kesekretariatan. /Wapan 2. Wapan Memeriksa materi terkait bidang Operator TI keperkaraan. 3. Wasek /Wapan bertanggung jawab akan validnya materi dan mengkonsultasikan materi yang dimaksud kepada Pansek,Ketua atau pihak pihak yang berkopenten jika diperlukan. 1. Mempublikasikan materi yang telah diparaf Wasek/Wapan oleh Wasek/Wapan melalui Websete PA Operator TI Purworejo sesuai dengan menu yang telah disiapkan. Memeriksa dan memastikan muatan materi Operator yang dipublikasikan walid dan Up to date

: : 1 dari 1 halaman

Waktu Penyelesaian Sehari sebelum waktu tayang

30 menit

30 menit

15 menit



Ket

PENGADILAN AGAMA PURWOREJO Standard Operating Procedures KESEKRETARIATAN UMUM PADA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO Tanggal Ditetapkan

No. A.

1.

: 02 Januari 2014


DESKRIPSI : Prosudur Pengelolaan Barang dan Jasa Unit/Pejabat Uraian Pelayanan Terkait Menyusun Jadwal Kegiatan Pengadaan PPK/Wasek Barang /Jasa sesuai dengan menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk mendapat persetujuan.


Waktu Penyelesaian 30 Menit

2.

Memeriksa Jadwal Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa, jika setuju menanda tatangani jadwal kegiatan Pengadaan Barang/Jasa jika tidak setuju mengembalikan kepada pejabat Pengadaan barang dan jasa

15 Menit

3.

Menerima Jadwal Pengadaan Barang/Jasa yang telah disetujui oleh PPK untuk dilakukan Pengadaan barang /Jasa.

Sesuai Jadwal

4.

Memeriksa dan menerima Barang /Jasa disertai Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Barang.

30 Menit

5.

Memriksa dan Menerima Barang/Jasa bila sesuai dengan Spesifikasi yang diminta/kontrak atau bila tidak sesuai dikembalikan ke Rekanan/Penyedia Barang/Jasa.

30 Menit

6. 7.

Menginput kedalam Aplikasi SIMAK BMN Menyimpan Barang berdasarkan kebutuhan Ruangan.

8.

Mengajuikan Bukti Pembayaran Barang/Jasa dari Rekanan disertai kwitansi,Faktur Barang, Surat Setor Pajak dan menyerahkan ke Kasaubag Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.

9.

Memeriksa bukti Pembayaran jika disetujuai diajukan ke KPPN.

30 Menit 30 Menit 1 Hari

3 hari

Ket

10. Menerima Bukti Pembayaran diarsipkan ke dokumen

untuk

30 Menit



PENGADILAN AGAMA PURWOREJO Standard Operating Procedures KESEKRETARIATAN KEPEGAWAIAN PADA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO Tanggal Ditetapkan No.

A.

Uraian Kegiatan

PENGUMPULAN DATA/BERKAS



: : 1 halaman


Waktu Penyelesaian

DESKRIPSI: PROSEDUR KENAIKAN PANGKAT Kasubbagian Kepegawaian menyiapkan berkas Kenaikan Pangkat ; 1. Foto Copy sah Kartu Pegawai 2. Foto Copy sah SK NIP Baru 3. Foto Copy sah SK Kenaikan pangkat Kepegawaian terakhir 4. Foto Copy sah SK Jabatan terakhir 5. Foto Copy sah Surat Pernyataan Pelantikan, SPMT,SPMJ 6. Foto Copy sah DP.3 dua tahun terakhir 7. Foto Copy Ijazah dan Transkipnya yang telah dilegalisir bagi Pegawai yang baru memperoleh Ijazah

15 menit

B.

Legalisir Berkas Kenaikan Pangkat

Kepala Sub Bagian Kepegawaian Kepegawaian melegalisir Persyaratan Kenaikan Pangkat, untuk ditandatangani olah Panitera/Sekretaris

15 menit

C.

Pengajuan Berkas kepada Wakil Sekretaris

Wakil Sekretaris meneliti Berkas Wakil Sekretaris Kenaikan Pangkat dan memarap yang akan ditandatangani Panitera/Sekretaris.

D.

Pengajuan Berkas kepada Panitera/Sekretaris

Panitera/Sekretaris menandatangani Panitera/Sekreta berkas Kenaikan Pangkat lalu ris menyerahkan ke Kepegawaian untuk disetempel Dinas

15 menit

E.

Membuat Konsep Nota Usul dan Pengantar

Membuat Konsep Nota Usul dan Kepegawaian Pengantar Kenaikan Pangkat

15 menit

F.

Meneliti Nota Usul dan Pengantar

Meneliti Nota Usul dan Pengantar Kenaikan Pangkat, yang telah diberi Wakil Sekretaris nomor Keluar, lalu diparaf dan diteruskan ke Panitera/Sekretaris

15 menit

10 Menit

Ket

G.

H.

I.

Memaraf Nota Usul dan Pengantar

Panitera/Sekretaris memarap Nota Usul dan Pengantar untuk diteruskan Panitera/Sekreta Ke Ketua Pengadilan Agama ris

Menandatangani Nota Usul

Ketua menandatangani Nota Usul dan Ketua Pengantar Kenaikan Pangkat Pengadilan Agama Nota Usul dan Pengantar yang sudah Kepegawaian ditandatangani serta Berkas Kenaikan dan Umum Pangkat segera dikirim ke PTA untuk Proses lebih lanjut melalui Kasubag Umum.

Berkas dikirim ke PTA

15 menit

10 menit 10 menit



PENGADILAN AGAMA PURWOREJO Standard Operating Procedures KESEKRETARIATAN KEPEGAWAIAN PADA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO Tanggal Ditetapkan No.

1.

2. 3.

Uraian Kegiatan

Penyiapan Bahan

Membuat Konsep KGB Meneliti Konsep KGB


: 02 Januari 2014


Uraian Pelayanan

Kepegawaian meneliti lalu konsep diserahkan kepada Wakil Sekretaris Kepegawaian

Meneliti Konsep KGB

Wakil Sekretaris meneliti lalu memberi Wakil Sekretaris paraf yang selanjutnya diteruskan kepada Panitera/Sekretaris

5.

Meneliti Konsep KGB

Ketua Pengadilan menyetujui Konsep KGB kemudian untuk diserahkan kembali ke Kepegawaian untuk diketik Kenaikan Gaji Berkala Asli Wakil Sekretaris memberi paraf yang telah diberi Nomor Keluar kemudian diteruskan ke Panitera/Sekretaris Panitera/Sekretaris member paraf untuk dinaikan kepada Ketua Pengadilan untuk ditandatangani Ketua Pengadilan menandatangani SK KGB dan selanjutnya diserahkan kepada Kepegawaian, untuk diserahkan ke PDG untuk diusulkan ke KPPN

7.

8.

Memberi Paraf SK KGB Paraf KGB

Menandatang ani SK KGB

Waktu Penyelesaian

DESKRIPSI: PROSEDUR KENAIKAN GAJI BERKALA Kepegawaian menyiapkan; 11. Blanko KGB Kepegawaian 12. SK Pangkat terakhir 13. SK KGB terakhir Kepegawaian membuat Konsep KGB Kepegawaian

4.

6.


10 menit 10 menit

10 menit 10 menit

Kepegawaian

10 menit

Kepegawaian

10 menit

Panitera/Sekreta ris KPA

10 menit 10 menit



Ket

PENGADILAN AGAMA PURWOREJO Standard Operating Procedures KESEKRETARIATAN KEPEGAWAIAN PADA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO

Tanggal Ditetapkan No.

1.

2.

3.

Uraian Kegiatan

Pengajuan Permohonan

Penelitian Cuti


Revisi : Tanggal Halaman : 1 halaman Unit/Pejabat Waktu Terkait Penyelesaian

DESKRIPSI: PROSEDUR CUTI PEGAWAI Pegawai mengajukan permohonan cuti yang ditujukan kepada Ketua, Kepegawaian melalui dan permohonan cuti diserahkan kepada Bangian Kepegawaian Bagian Kepegawaian meneliti sisa cuti Pegawaian yang bersangkutan serta mengoreksi lama cuti Pegawai yang diambil

5 menit

Kepegawaian

5 menit

Pengajuan kepada atasan langsung Persetujuan Atasan

Pegawai mengajukan cuti kepada atasan langsung

Atasan Langsung

10 menit

Atasan langsung memberi persetujuan atau menunda cuti, jika ditunda permohonan (Formulir ) dikembalikan kepada Pegawai, jika diterima disampaikan kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti

Atasan langsung

10 menit

5.

Pengetikan SK Cuti

Kepegawaian mengetik SK cuti Pegawaian, setelah disetujui oleh pejabat yang berwenang

Kepegawaian

10 menit

6.

Penelitian SK Cuti

Wakil Sekretaris meneliti SK Cuti dan member Parap

Wasek

10 menit

7.

Penelitian SK Cuti

Panitera/Sekretaris meneliti dan member parap

Pansek

10 menit

8.

Penandatangan SK Cuti

Pejabat yang berwenang ( Ketua Pengadilan Agama ) menandatangani SK Cuti Pegawai

KPA

10 Menit

9.

Pegawai membuat laporan

Pegawai yang mau melaksanakan cuti membuat laporan pelaksanan pekerjan kepada atasan

Pegawai

10 menit

4.

Ket

langsung sebelum cuti dilaksanakan 10.

Pegawai Cuti

Pegawai melaksanakan cuti Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Agama Purworejo


PENGADILAN AGAMA PURWOREJO Standard Operating Procedures KESEKRETARIATAN KEUANGAN PADA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO



Revisi : Tanggal Halaman : 1 dari 2 halaman Unit/Pejabat Terkait

Waktu Penyelesaian

DESKRIPSI: Pencairan Gaji Pegawai berupa Gaji Induk,Gaji Susulan dan Kekurangan Gaji A.

Pengimputan Data

1.

B.

Pengesahan SPTJB

1.

2.

3.

C.

Proses Pembuatan SPM

1.

2.

D.

Penerbitan SP2D

1.

Alur kerja dimulai dengan menginput seluruh data Pegawai pada aplikasi Gaji Pokok Pegawai (GPP) Unit Pengelola membuat Daftar Perhitungan baik berupa Gaji Induk, Gaji Susulan dan kekurangan gaji yang dihasilkan dari perhitungan GPP Unit Pengelola membuat Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan Surat Setoran Pajak (SSP). Berdasarkan perhitungan yang telah dibuat Unit pengelola membuat Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) kemudian beserta lampiran pendukung diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen. Unit Pengelola membuat Suarat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan / Penguji SPM dan mengetahui/menyetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Data yang terkait diinput ke Aplikasi SPM dan diprint out 3 lembar yang ditanda tangani oleh PPSPM 3 lembar tersebut diperuntukan untuk .  Pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU)  Penginputan pada Aplikasi Sistem AkuntansiKuasa Pengguna Anggaran (SAKPA).  Pengiriman ke KPPN Unit Pengelola menyerahklan SPM, Arsip Data Komputer (ADK) beserta

Unit Pengelola

60 Menit

Unit Pengolah

10 Menit

Unit Pengolah

10 menit

Unit Pengolah dan PPK

10 menit

Kasaubag,PPK

15 menit

Unit Pengolah, Kasubag

10 Menit

Unit Pengolah

6 Menit

Unit Pengolah

6 Menit

Unit Pengolah

60 menit

Ket

E.

Pencairan Dana

data pendukung lainnya ke KPPN. 2. KPPN memeriksa kelengkapan berkas untuk diproses. 3. Unit Pengelola mengambil SP2D di KPPN, khusus Gaji Induk SP2D diterbitkan setiap tanggal 25 ( dua puluh lima) 1. KPPN Menginformasikan pada Bank Operasional mitra kerjanya, sehingga dana yang dibutuhkan telah tersedia pada Bank dan dapat ditransper kerekening Pegawai yang bersangkutan. 2. Unit Pengelola mengambil rekening Koran di Bank terkait. 4. Unit Pengelola melakukan pencatatan keuangan pada Buku Bank dan Buku Kas ( jika tunai) Rekening koran juga dipergunakan sebagai pertanggung jawaban pelaporan keuangan

1 hari Unit Pengolah

45 Menit

Unit Pengolah

1 hari

Unit Pengolah

10 Menit

Selesai



PENGADILAN AGAMA PURWOREJO Standard Operating Procedures KESEKRETARIATAN KEUANGAN PADA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO Tanggal Ditetapkan Uraian No. Kegiatan


Revisi Tanggal : Halaman : 1 dari 2 halaman Unit/Pejabat Waktu Ket Terkait Penyelesaian

DESKRIPSI: Pencairan Uang Makan Pegawai A.

Pengimputan Data

1. Sub Kepegawaian menyerahkan Rekap Absen (Akumulasi Daftar Hadir dan Pulang) pada akhir bulan berjalan. 2. Unit Pengolah menginput Rekap Absen tersebut pada Aplikasi GPP untuk membuat Daftar Perhitungan Uang Makan

Unit Pengolah

5 Menit

B.


1. Unit Pengelola membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Pejabat Penanda tangan/Penguji SPM (PPSPM) Pembuat Daftar Gaji dan mengetahui/menyetujui PPK. 2. Data yang terkait diinput ke Aplikasi SPM dan print out 3 lembar SPM yang ditanda tangani oleh PPSPM Tiga lembar tersebut diperuntukan bagi :  Pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU) yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan KPA setiap akhir pembukuan.  Penginputan pada Aplikasi Sistem Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA)  Pengiriman ke KPPN.

PPK,Kasubag

15 menit

Unit Pengolah Kasubag

10 menit

Unit Pengolah

10 menit

Unit Penolah

10 Menit

1. SPM,Arsip Data Komputer (ADK) beserta data pendukung lainnya diserahkan ke KPPN, kemudian KPPN memeriksa kelengkapan berkas untuk di proses lebih lanjut. 2. Unit Pengolah mengambil Surat Perintah Pencairan Dana.

Unit Pengolah

60 menit

Unit Pengolah

45 Menit

C.

D

Penerbitan SP2D

Pencairan Dana

1. KPPN menginformasikan kepada Bank Operasional mitra kerjanya, sehingga dana yang dibutuhkan telah tersedia pada Bank dan dapat diambil secara

tunai oleh Bendahara Pengeluaran dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan KPA, selanjutnya uang makan diserahkan pada masingmasing pegawai. 2. Unit Pengolah melakukan pencatatan keuangan pada Buku Bank dan Buku Kas yang daitandatangani oleh Bendahara Pengeluaran setiap akhir pembukuan 3. Rekening Koran dapat dicetak pada Bank bersangkutan Jika diperlukan sebagai pertanggung jawaban pelaporan keuangan.



PENGADILAN AGAMA PURWOREJO Standard Operating Procedures KESEKRATIATAN KEUANGAN PADA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO Tanggal Ditetapkan Uraian No. Kegiatan



: : 1 dari 2 halaman Waktu Penyelesaian

DESKRIPSI: Pencairan Remunerasi / Tunjangan Khusus Kinerja A.

B.

Remunerasi Tahap I

Remunerasi Tahap II

1. Alur kerja dimulai data Absensi yang diinput oleh kepegawaian melalui Aplikasi Komdanas. 2. Data tersebut digunakan sebagai acuan pembuatan Tanda Terima Remunerasi yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Aanggaran dan Ketua Pengadilan Agama. 3. Data yang telah disahkan digunakan sebagai dasar pembuatan Surat Perintah Tanggung Jawab Mutlak yang terlebih dahulu diperiksa oleh PPSPM kemudian ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Ketua Pengadilan Agama. 4. Bendahara Gaji menyiapkan Kwitansi yang berhubungan dengan remunerasi sebanyak tiga rangkap, pertama digunakan sebagai arsip dan selebihnya ke PTA Semarang dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 1. Berkas yang telah lengkap dan benar selanjutnya diserahkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi (BUA) dengan arus kerja sebagai berikut : a. Seluruh Satuan Kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Semarang menyerahkan kelengkapan berkas sesuai dengan ketentuan PTA Semarang, sebagai Kordinator. b. Kemudian data tersebut digunakan sebagai acuan dalam pembuatan. i. Rekapitulasi Daftar Permintaan Remunerasi. ii. Rekapitulasi Daftar Pegawai. iii. Kwitansi yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran, KPA, Ketua Pengadilan

Unit Pengolah

10 Menit

KPA,Bendahara Pengeluaran

5 Menit

Unit Pengolah

10 Menit

Unit Pengolah

10 Menit

Unit Pengolah

20 Menit

Unit Pengolah

20 Menit

Ket

Agama. c. Kumpulan seluruh berkas yang telah diperiksa secara teliti dan ditanda tangani oleh pihak berwenang disebut sebagai “Permintaan Pertanggung Jawaban dimuka remunerasi Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Se Jawa Tengah. d. Permintaan Pertanggung Jawaban tersebut kemudian diserahkan pada MARI Cq. Biro Keuangan memproses lebih lanjut sehingga dana remunerasi bisa ditransper pada Bank masing-masiang satuan kerja.

UnitPengolah, Kasubag,PPK,KPA, Ketua

Unit Pengolah

e.Jika uang remunerasi telah masuk Unit Pengolah pada rekening Bank, Bendahara KPA Pengeluaran Mencairkan dana tersebut kemudian di transper ke rekening pegawai dengan menggunakan cek yang ditandagani oleh Bendahara Unit Pengolah Pengeluaran dan KPA. f. Bank menerbitkan rekening Koran yang digunakan sebagai :  Pencatatan Laporan Keuangan pada Buku Bank dan Buku Kas. Pertanggung Jawaban Remunerasi yang kemudian dikirim kepada Mahkamah Agung RI Cq. Biro Keuangan BUA

20 Menit

1 hari

15 Menit

Selesai






DESKRIPSI: Proses Belanja Operasional, Belanja Jasa dan Belanja Barang A.

B.

Pengimputan Data

Pengesahan SPTJB

4. Alur kerja dimulai dari transasksi yang dilakukan pihak internal (Sub Umum atau Bendahara Pengeluaran) dengan pihak eksternal (pihak kaetiga). 5. Dari transaksi tersebut dihasilkan : a. Tanda bukti pembayaran/umum,PPK kwitansi (Rangkap 2) yang ditanda tangani oleh pihak ketiga, Bendahara Pengeluaran, Kasubag umum dan PPK yang diperuntukan sebagai :  Arsip dan Pencatatan pada Buku Kas Tunai KPA yang ditanda tangani Bendahara Pengeluaran dan KPA pada akhir pembukuan.  Dasar perhitungan SPP dan SPTJB. b. Surat setoran Pajak (SSP) jika ada sebanyak rangkap 4 yaitu :  Jumlah yang telah dihitung disetorkan pada Bank / Kantor Pos.  Dan rangkap disimpan sebagai arsip dan dicatat pada buku pajak.  Satu Rangkap dicopy dan dilegis oleh PPK. 2. Unit Pengelolah membuat Surat Permintaan Pembayaran / SPP,dilakukan oleh PPSPM / Kasaubag Keuangan dan ditanda tangani oleh PPK.

Unit Pengolah Kasaubag umum,PPK

30 Menit

Unit Pengolah,KPA

15 Menit

Unit Pengola

10 Menit

Unit Pengola

45 Menit

Unit Pengola

10 Menit

Unit Pengola,PPK

10 Menit

Unit Pengolah, PPK, Kasubag

15 Menit

C.

D.

E


Penerbitan SP2D

Pencairan Dana

3. Unit Pengelola menginput data pada aplikasi SPM dan dicetak menjadi 3 lembar, SPM yang ditandatangani oleh PPSPM Tiga lembar tersebut diperuntukan bagi:  Pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU)  Sebagai data SPM dan SP2D (yang akan diterbitkan oleh KPPN) untuk diinput oleh pengelola data pada SAKPA  Diserahkan pada KPPN (2 lembar) beserta ADK. 3. SPM,arsip dataKomputer (ADK) beserta data pendukung lainnya diserahklan ke KPPN oleh Unit Pengelola. 4. KPPN memeriksa kelengkapan berkas untuk diproses.lebih lanjut dan menerbitkan SP2D. 5. Unit Pengelola mengambil Surat Perintah Pencairan Dana.


10 menit

Unit Pengolah

10 Menit

Unit Pengolah

10 Menit

Unit Pengolah

60 menit

KPPN Unit Pengolah

5. KPPN menginformasikan kepada Bank Operasional mitra kerjanya, sehingga dana yang dibutuhkan telah tersedia pada Bank. 6. Bendahara Pengeluaran Unit Pengolah, mengambil uang tunai pada KPA Bank dengan menggunakan cek yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Kuasa Pengguna Anggaran dan mengambil rekening koran di Bank terkait jika diperlukan. 7. Unit Pengelola melakukan Unit Pengola pencatatan keuangan pada Buku Bank dan Buku Kas yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran setiap akhir pembukuan dan juga pencatatan pada Buku Pembantu Pengawasan Kredit. 8. Rekening Koran juga dipergunakan sebagai pertanggung jawaban pelaporan Keuangan

1 Hari 45 Menit

45 Menit

15 Menit






DESKRIPSI: Proses Belanja Modal A.

B.

C.

D.

Pengimputan Data

Pengesahan SPTJB


Penerbitan SP2D

6. Alur kerja dimulai dengan pembentukan Tim Pengadaan Barang/Jasa yang menghasilkan dokumen kontrak,antara lain berisi :  Penawaran harga  Pelaksanaan Pekerjaan  Surat Perjanjian  Lapoaran kemajuan pelaksanaan pekerjaan.  Berita Acara kegiatan serta lampiran pendukung lainnya. 7. Dari data dokumen kontrak tersebut unit Pengeloh membuat Ringkasan Kontrak.

Unit Pengolah

Unit Pengolah

30 Menit

3. Unit Pengelola membuat Surat Permintaan Pembayaran/SPP, Monitoring SPP dilakukan oleh PPSPM/Kasubag keuangan dan ditandatangani oleh PPK.

Unit Pengolah, PPK, Kasubag

15 Menit

6. Unit Pengelola menginput data pada aplikasi SPM dan dicetak menjadi 3 lembar yang ditandatangani oleh PPSPM Tiga Lembar tersebut diperuntukan bagi : a. Pencatatan pada Buku Kas Umum (BKU) b. Sebagai data SPM dan SP2D (yang akan diterbitkan oleh KPPN) untuk diinput oleh Unit Pengolah pada aplikasi SAKPA. c. Diserahkan pada KPPN (2Lembar) beserta Arsip Data Komputer (ADK)


10 menit

Unit Pengolah

10 menit

Unit Pengolah

10 menit

3. SPM,Arsip Data Komputer (ADK) beserta data pendukung lainnya diserahkan ke KPPN oleh Unit Pengolah. 4. KPPN memeiksa kelengkapan berkas untuk diproses lebih lanjut dan menerbitkan SP2D. 5. Unit Pengelola mengambil Surat Perintah Pencairan Dana.

Unit Pengolah

60 menit

20 Menit

KPPN Unit Pengolah

1 Hari 45 Menit

E

Pencairan Dana

9. KPPN menginformasikan kepada Bank Operasional mitra kerjanya, sehingga dana yang dibutuhkan telah tersedia pada Bank dan dapat diambil secara tunai oleh pihak ketiga (Perusahaan yang telah melakukan kontrak dengan Tim Pengadaan Barang dan Jasa)

Selesai



PENGADILAN AGAMA PURWOREJO Standard Operating Procedures KESEKRATIATAN KEUANGAN PADA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO Tanggal Ditetapkan Uraian No. Kegiatan




DESKRIPSI: Pelaporan Keuangan Berdasarkan Periode Pelaporan PELAPORAN BULANAN

PELAPORAN TRIWULAN

1. Alur kerja dimulai dengan rekon internal antara aplikasi SAKPA dan SIMAK. 2. Aplikasi SAKPA menghasilkan Laporan Rekon ADK. 3. Laporan Rekon, ADK serta data KPA,pendukung lainnya diserahkan ke KPPN, data pendukung berupa :  Laporan Pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran.  Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerima.  Reking Koran  Neraca SIMAK. 4. KPPN menerbitkan Hasil Rekonsiliasi dan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR). 5. Dokumen tersebut diserahkan pada Biro Keuangan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi yang bertindak selaku koordinator wilayah. Alur kerja pada pelaporan keuangan Triwulan (setiap tiga bulan) adalah : 1. Pelaporan realisasi penerimaan dan pengeluaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) kepadakeuangan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi yang bertindak selaku koordinator wilayah alur kerja sama halnya pada point (1) s/d (5) kegiatan pelaporan keuangan Rutin/Bulanan. 2. Pelaporan Bappenas PP.39.  Menginput data ke aplikasi Bappenas Form A. data berasal dari Laporan Realisasi Anggaran.  Kemudian diunduh.  Menerima unduhan aplikasi Form A dari Satuan Kerja Pengadilan Agama.  Menginput seluruh unduhan Form A ke dalam aplikasi Bappenas Form B.

Unit Pengolah

10 Menit 5 Menit

KPA Bendahara Pengeluaran

1 Jam

Unit Pengolah

30 Menit

Wakil Sekretaris

30 Menit

PELAPORAN SEMESTERAN DAN TAHUNAN

 ADK dikirim melalui e-mail kepada Biro Perncanaan Mahkamah Agung dan Biro Keuangan Mahkamah Agung. Alur kerja pada pelaporan keuangan Semesteran / Tahunan : 1. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran PNBP kepada Keuangan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama selaku koordinator wilayah.Alur kerja sama halnya pada point (1) s/d (5) kegiatan pelaporan keuangan Rutin /Bulanan. 2. Pelaporan catatan atas Laporan Keuangan (Calk) Data Calk berasal dari Laporan Penyerapan Anggaran Semesteran,Simak dan Laporan Saldo kas pada Bendahara Penerimaan sebagai Laporan pendukung.

Unit Pengolah

20 Menit

Laporan Calk dikirim ke :  Pengadilan Tinggi Agama selaku korwil.  Biro keuangan MA RI. Selesai



SOP FUNGSIONAL

PENGADILAN AGAMA PURWOREJO KELAS I B Standard Operating Procedures PENYELESAIAN PERKARA OLEH MAJELIS HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO No.

Uraian Kegiatan



Waktu Penyelesaian

DESKRIPSI : Prosedur Tatacara Penyelesaian Perkara oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Purworejo A.

B.

PENYELESAIAN DAN PERSIDANGAN PERKARA.

PEMBACAAN PUTUSAN.

1. Majelis Hakim melaksanakan sidang Pengadilan Agama Purworejo pada pukul 09.00 waktu setempat. 2. Dalam hal tertentu Majelis Hakim dapat melaksanakan sidang yang dimulai beberapa saat kemudian pada hari yang sama setelah diumumkan terlebih dahulu. 3. Petugas memanggil para pihak agar masuk ke ruang sidang untuk pemeriksaan perkara berdasarkan sistem antrian (Queuing System). 4. Majelis Hakim harus memeriksa dan memutus perkara selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak perkara didaftarkan. 5. Ketua Majelis harus melaporkan keterlambatan tersebut kepada Ketua MA melalui Ketua PA, jika dalam waktu 6 bulan tersebut belum putus.

1. Pada waktu diucapkan, putusan/penetapan harus sudah jadi (dalam bentuk hard copy) dan setelah itu langsung ditanda tangani Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. 2. Majelis Hakim memberitahukan kepada para pihak yang hadir bahwa salinan putusan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dapat diambil melalui Meja III dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan diucapkan atau 14 hari setelah putusan diberitahukan kepada salah satu pihak yang tidak hadir.

Ketua Majelis Hakim

Maksimal 6 bulan sejak perkara didaftarkan

Ketua Majelis Hakim

Panitera Pengganti

Ketua Majelis Hakim

Ketua PA/Msy.

Ketua Majelis Hakim/PP

Majelis Hakim/Panitera



Ket.

PENGADILAN AGAMA PURWOREJO KELAS I B Standard Operating Procedures PENERIMAAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA PURWOREJO Tgl Ditetapkan : No.

02 Januari 2014

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan

Revisi Tgl. : Halaman : 1 dari 3 hal. Unit/Pejabat Terkait

Waktu Penyelesaian

Panitera Muda Gugatan/ Permohonan dan Meja satu

10 menit

DISKRIPSI : Pelayanan peradilan yang diberikan kepada masyarakat pencari keadilan dalam rangka menyelesaikan perkara. A.

B.

PELAYANAN MASYARAKAT

PEMERIKSAAN BERKAS

1. Petugas menerima surat pemohonan/gugatan/ permohonan banding/verzet (perlawanan)/permohonan kasasi/permo-honan peninjauan kembali/ permohonan eksekusi dan per-mohonan perlawanan pihak ke-tiga dan juga memberi nomor pendaftaran perkara sesuai de-ngan nomor pendaftaran dalam SKUM. Menaksir panjar biaya dan membuat SKUM. 2. Surat gugatan / permohonan yang diterima meja pertama sebanyak jumlah tergugat ditambah empat salinan untuk majelis hakim dan arsip. 1. Petugas penerima memeriksa kelengkapan berkas dan mene-ruskannya kepada panitera muda permohonan / gugatan untuk dinyatakan berkas telah lengkap. 2. Dokumen yang diserahkan pada pendaftaran meliputi : a. Surat permohonan/ gugatan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo b. bila menggunakan kuasa hukum, maka dilampirkan surat kuasa khusus dari pemohon/penggugat kepada kuasa hukumnya, disertai foto kopi kartu advokad kuasa hukumnya. 3. Apabila terdapat dokumen yang dibuat di luar negeri dan meng-gunakan bahasa asing maka dokumen

Meja I

Panitera Muda Gugatan/ Permohonan dan Meja I

Panitera Muda Gugatan/ Permohonan

15 menit

Ket.

C.

BIAYA PANJAR PERKARA

1.

2.

3.

4.

D.

PENYELESAIAN ADMINISTRASI PERKARA

1.

2.

3.

4.

5.

tersebut harus diterjemahkan kedalam bahasa indo-nesia oleh penerjemah tersumpah dan disahkan oleh kedu-taan/perwakilan indonesia di negara tersebut Petugas penerimaan memeriksa kelengkapan berkas gugatan/ permohonan dengan menggunakan daftar periksa, kemudian melanjutkannya kepada Panitera muda Gugatan/ Permohonan untuk dinyatakan berkas telah lengkap dan ditentukan besarnya biaya panjar perkara untuk kemudian ditu-angkan kedalam SKUM. Dalam menentukan besarnya biaya panjar perkara harus memperhatikan Surat Keputusan KPA Purworejo tentang besaran biaya perkara. SKUM dibuat dalam rangkap tiga, masing-masing untuk pemohon/penggugat, kasir dan lampiran pada berkas permohonan/gugatan Berkas perkara yang telah dilengkapi SKUM dikembalikan kepada penggugat / pemohon/ kuasanya dan agar membayar panjar biaya perkara di Bank BNI. Pemegang kas menandatangani dan membubuhi cap lunas pada SKUM setelah menerima pembayaran (bukti bayar pada Bank yang ditunjuk). Pemegang kas membukukan uang panjar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku Jurnal Keuangan Perkara Nomor halaman buku jurnal adalah nomor urut perkara yang akan menjadi nomor perkara yang oleh pemegang kas kemudian dicantumkan dalam SKUM dan surat gugatan/permohonan. Pencatatan permohonan eksekusi dalam SKUM dan buku jurnal keuangan menggunakan nomor perkara awal. Menyerahkan kepada meja


20 Menit

Kasir

Meja Satu

Kasir

Bank

Kasir

Kasir

20 Menit

dua untuk dicatat dalam buku register induk perkara Pendaftaran Selesai


Drs.H. ALI MAS’AD. NIP. 19600502 198903 1 001

PENGADILAN AGAMA PURWOREJO KELAS I B Standard Operating Procedures PENDAFTARAN PERKARA DENGAN PEMBAYARAN CUMA-CUMA (PRODEO) PADA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO Tgl Ditetapkan : No.

02 Januari 2014

Uraian Kegiatan


DESKRIPSI : Prosedur Operasi Tata Cara Penerimaan Pendaftaran Perkara dengan Pembayaran Cuma-Cuma (Prodeo)

Revisi Tgl. Halaman

: :


1 dari 2 hal. Waktu Penyelesaian


A.

Pihak berperkara menghadap petugas Meja I dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan.

1. Petugas memberikan penjelasan berkaitan dg gugatan /permohonan tsb. 2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas (Surat gugatan minimal 2 (dua) Eks. ditambah jumlah pihak tergugat) 3. Petugas memeriksa posita dan petitum surat gugatan dimana surat gugatan/ permohonan tersebut harus mencantumkan alasan dan permintaan perkara secara prodeo 4. Petugas Meja I membuatkan SKUM 5. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) ditulis dengan Rp.0,-. Petugas Meja I menyerahkan SKUM kepada penggugat/pemohon.

Petugas Meja I

10 Menit

B.

Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan SKUM

1. Kasir menerima surat gugatan/ permohonan disertai dengan asli SKUM dari pihak berperkara 2. Kasir memberi nomor registrasi pendaftaran pada SKUM. Kasir menyerahkan kembali surat gugatan/ permohonan beserta asli SKUM kepada pihak berperkara.

Kasir

5 menit

C.

Pihak berperkara menerima surat gugatan dan SKUM dari kasir kemudian menyerahkan kepada petugas

1. Petugas menerima surat gugatan dan asli SKUM dari pihak berperkara 2. Petugas mencatat dalam register induk perkara sesuai dengan nomor registrasi pendaftaran yang

Petugas II

Meja

10 Menit

Ket.

Meja II.

D.

ada di dalam SKUM. 3. Petugas menyerahkan 1 (satu) eks. surat gugatan/ permohonan yang telah diberi cap nomor registrasi perkara kepada pihak berperkara dan lembar pertama SKUM.

Pendaftaran selesai.



PENGADILAN AGAMA PURWOREJO KELAS I B Standard Operating Procedures PENCATATAN / REGISTRASI PERKARA MASUK, PMH DAN PHS PADA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO Tgl Ditetapkan No.

:

02 Januari 2014

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan

Revisi Tgl. : Halaman : 1 dari 2 hal. Unit/Pejabat Waktu Terkait Penyelesaian

Prosedur tentang Pencatatan Perkara Masuk, Penetapan Majelis Hakim dan Penetapan Hari Sidang A

PENCATATAN PERKARA MASUK

1. Petugas Meja II memeriksa surat gugatan/ permohonan. 2. Petugas Meja II memeriksa nomor SKUM dan mencatat dlm register induk perkara 3. Petugas Meja II mencatat Identitas para pihak pada Register Induk Perkara gugatan/ permohonan 4. Petugas Meja II mencatat petitum pada Register Induk Perkara gugatan/ permohonan 5. Memasukan surat gugatan/ permohonan dalam map berkas perkara dan memberi nomor serta nama para pihak pada sampul map disertai formulir PMH, PPP, PHS. 6. Map berkas gugatan/ permohonan dicatat pada buku ekspedisi yang selanjutnya disampaikan kepada Ketua melalui Panitera 7. Panitera mencatat berkas perkara tersebut dalam buku monitor PMH selanjutnya menyerahkan berkas kepada Ketua 8. Ketua mempelajari berkas perkara selanjutnya menunjuk Majelis Hakim yang menangani perkara tsb. Berkas dikembalikan kepada Petugas Meja II melalui Panitera. 9. Panitera menunjuk Panitera Pengganti sebagai pendamping Majelis Hakim 10. Panitera mencatat PMH dari Ketua dalam buku monitor

Panmud Gugatan /Permohonan

10 menit

Panmud Gugatan /Permohonan

5 menit

Petugas Meja II 10 menit

5 menit

Panitera

Ketua PA

Panitera

10 menit

2 hari

10 menit 5 menit

Ket.

se-lanjutnya berkas diserahkan ke petugas meja II B.

C.

D.

PEMBUATAN DAN PENCATATAN PMH

PEMBUATAN DAN PENCATATAN PHS

1. Petugas Meja II menerima berkas dari Panitera kemudian membuatkan PMH dan mencatat PMH dalam register 2. Petugas mencatat PMH ke dalam register 3. Petugas Meja II menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk dengan menggunakan buku ekspedisi 1. Ketua Majelis Hakim mempelajari berkas perkara permohonan/ gugatan kemudian menetapkan hari dan jam persidangan, mendistribusikan kepada anggota majelis untuk dipelajari. 2. Ketua Majelis mencatat PHS tersebut dicatat dalam suatu instrumen pemberitahuan yang selanjutnya diserahkan kepada meja II 3. Ketua Majelis Hakim memerintahkan Jurusita/JSP untuk memanggil para pihak sesuai PHS melalui Panitera/PP yang telah ditunjuk dengan menggunakan instrumen pemanggilan.

Panitera

Panmud Gugatan/ Permohonan

15 menit

Petugas Meja II 5 Menit Petugas Meja II 5 menit

Majelis Hakim

7 hari

Petugas Meja II 10 Menit

Jurusita/JSP

10 menit

Selesai



PENGADILAN AGAMA PURWOREJO KELAS I B Standard Operating Procedures PEMANGGILAN PARA PIHAK BERPERKARA, SAKSI/SAKSI AHLI PADA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO Tgl Ditetapkan No.

:

02 Januari 2014

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan

Revisi Tgl. Halaman Unit/Pejabat Terkait

: :

1 dari 2 hal.

Waktu Penyelesai an

Ket.

DESKRIPSI : Prosedur tentang Pemanggilan Para Pihak, Saksi dan atau Saksi Ahli A.

B.

INSTRUMEN PERINTAH PEMANGGILAN

PEMBUATAN SURAT PANGGILAN

1. Panitera Pengganti atas perintah Ketua Majelis membuat instrumen perintah pemanggilan dalam 3 (tiga) rangkap. 2. Panitera Pengganti mencatat nomor perkara dalam buku monitor/agenda persidangan 3. PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Kasir 4. PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Petugas Meja II 5. PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Jurusita/ JSP beserta 1 surat gugatan / permohonan. 1. Jurusita/JSP membuat surat/ relass panggilan para pihak, saksi/saksi ahli sesuai dengan instrumen pemanggilan 2. Jurusita/JSP meminta biaya pemanggilan dengan menyerahkan relass pemanggilan 3. Petugas dalam pemanggilan melalui Kemenlu harus dilakukan paling lama 3 bulan sedangkan bantuan delegasi paling lama 1 bulan. 4. Jurusita/PP

- Jurusita/JSP

- Kasir

- Petugas Meja II

10 menit

- Jurusita/ JSP

5 menit

- Kasir

15 menit

- Apabila para pihak tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya, maka surat panggilan diserahkan kepada lurah/kepala desa dengan mencatat nama penerima dan ditandatangani oleh penerima, untuk diteruskan

C.

D.

PENCATATAN BIAYA PANGGILAN

PENCATATAN DALAM REGISTER PERKARA PP menyerahkan 1 (satu) eks. instrumen pemanggilan kepada Petugas Meja II

melaksanakan pemanggilan 5. Jurusita/JSP menyerahkan relass pemanggilan kepada Ketua Majelis melalui PP

1 hari kepada yang sebelum bersangkutan. persidangan - Tenggang waktu antara panggilan para pihak dengan hari sidang minimal 3 (tiga) hari kerja.

1. Kasir menerima instrumen pemanggilan dari PP kemudian mencatat dan memasukannya dalam buku jurnal keuangan perkara 2. Kasir menerima surat pemanggilan sidang dari Jurusita/JSP kemudian membuatkan tanda terima dan memberikan biaya pemanggilan. 1. Petugas Meja II menerima 1 eks. Instrumen PHS dari PP 2. Petugas Meja II mencatat PHS kedalam register induk perkara gugatan/permohonan.

10 menit

- Jurusita/JSP

10 Menit

PanMud Gugatan / Permohonan Petugas Meja II

Diselesaikan pada hari berkenaan

Diselesaikan pada hari berkenaan 5 menit

Selesai



Tgl Ditetapkan : No.

Uraian Kegiatan

PENGADILAN AGAMA PURWOREJO KELAS I B Standard Operating Procedures PENYELESAIAN PERKARA OLEH MAJELIS HAKIM PADA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO Revisi Tgl. : 02 Januari 2014 Halaman : 1 dari 2 hal. Keterangan Pelayanan


Waktu Penyelesaian

DESKRIPSI : Prosedur Tatacara Penyelesaian Perkara oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Purworejo A.

B.

PENYELESAIAN DAN PERSIDANGAN PERKARA.

PEMBACAAN PUTUSAN.

6. Majelis Hakim melaksanakan sidang Pengadilan Agama Purworejo pada pukul 09.00 waktu setempat. 7. Dalam hal tertentu Majelis Hakim dapat melaksanakan sidang yang dimulai beberapa saat kemudian pada hari yang sama setelah diumumkan terlebih dahulu. 8. Petugas memanggil para pihak agar masuk ke ruang sidang untuk pemeriksaan perkara berdasarkan sistem antrian (Queuing System). 9. Majelis Hakim harus memeriksa dan memutus perkara selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak perkara didaftarkan. 10. Ketua Majelis harus melaporkan keterlambatan tersebut kepada Ketua MA melalui Ketua PA, jika dalam waktu 6 bulan tersebut belum putus.

1. Pada waktu diucapkan, putusan/penetapan harus sudah jadi (dalam bentuk hard copy) dan setelah itu langsung ditanda tangani Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. 2. Majelis Hakim memberitahukan kepada para pihak yang hadir bahwa salinan putusan yang sudah Berkekuatan Hukum

Ketua Majelis Hakim Ketua Majelis Hakim

Panitera Pengganti

Ketua Majelis Hakim

Ketua PA/Msy.

Ketua Majelis Hakim/PP

Majelis Hakim/Panitera

Maksimal 6 bulan sejak perkara didaftarkan

Ket.

Tetap (BHT) dapat diambil melalui Meja III dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan diucapkan atau 14 hari setelah putusan diberitahukan kepada salah satu pihak yang tidak hadir.



Tgl Ditetapkan No.

PENGADILAN AGAMA PURWOREJO KELAS I B Standard Operating Procedures TATA PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA PURWOREJO Revisi Tgl. : : 02 Januari 2014 Halaman : 1 dari 2 hal.

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan

Unit/Pejabat

Waktu

Terkait

Penyelesaian

DISKRIPSI : Prosedur tentang Penanganan Perkara pada Pengadilan Agama Purworejo

A.

B.

PERSIAPAN SEBELUM PELAKSANAAN PERSIDANGAN

PELAKSANAAN PERSIDANGAN

4. Panitera atau Panitera Pengganti yang akan bersidang mempersiapkan diri paling lambat 15 menit sebelum persidangan dimulai.. 5. Petugas piket dan atau Petugas Informasi mempersilahkan para pihak atau kuasa hukum yang telah datang untuk daftar urut hasil persidangan 6. Petugas Keamanan (Satpam) bertanggung jawab mengawasi ketertiban dan keamanan pelaksanaan persidangan dan selalu siap siaga memposisikan diri di depan pintu ruang sidang. 7. Petugas keamanan pengadilan harus melakukan pemeriksaan kepada setiap orang yang dicurigai dengan alat metal detector. 8. Petugas keamanan bertanggungjawab memastikan bahwa tidak ada satupun senjata api, senjata tajam, atau peralatan lainnya yang membahayakan keamanan masuk ke dalam ruang persidangan.

6. Panitera Pengganti yang akan bertugas membantu sidang, terlebih dahulu mempersiapkan/ menyediakan berkas perkara, peralatan persidangan lainnya sebelum Majelis Hakim memasuki ruang sidang. 7. Panitera Sidang mengumumkan kepada pengunjung sidang untuk tertib, teratur dan tidak membuat

Satpam dan Pansek

2 Menit

2 Menit

2 Menit

2 Menit

5 Menit

15 menit

2 menit

Ket.

C.

Setelah Pelaksanaan Persidangan

kegaduhan di dalam ruang sidang serta berdiri sesaat ketika Majelis Hakim memasuki ruang persidangan. 8. Panitera Sidang memanggil para pihak untuk masuk ke ruang sidang dengan pengeras suara sesuai dengan daftar. 3. Petugas/Panitera Sidang, merapikan dan mengamankan berkas perkara, peralatan persidangan lainnya setelah Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. 4. Petugas keamanan memeriksa dan memastikan pengunjung sidang telah meninggalkan ruang persidangan.

2 menit

10 menit

5 Menit

Selesai



Tgl Ditetapkan

PENGADILAN AGAMA PURWOREJO KELAS I B Standard Operating Procedures PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO Revisi Tgl. : : 02 Januari 2014 Halaman : 1 dari 2 hal.

No.

Uraian Kegiatan


1.

Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara.

11. Panitera Sidang membuat dan memberikan instrumen kepada Penggugat/Pemohon untuk mela-porkan kepada Kasir bahwa perkaranya sudah putus. 12. Panitera Sidang memberitahukan kepada Penggugat / Pemohon untuk menanyakan kepada Kasir apakah ada sisa panjar biaya perkara. 13. Petugas Kasir menerima instrumen perkara putusan dari pemohon/penggugat. 14. Kasir memberitahukan ada/tidaknya sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat/Pemohon. 15. Petugas Kasir mengembalikan sisa panjar biaya perkara tersebut jika ada sisa, kepada Penggugat/Pemohon disertai bukti. 16. Petugas Kasir membuka kembali buku jurnal yang telah ditutup untuk transaksi pengeluaran pengembalian sisa panjar. 17. Petugas memberitahukan kepada pihak dan juga diumumkan di papan pengumuman dan WebSite tentang sisa panjar yang belum diambil pihak serta memberitahukan bahwa jika dalam waktu 180 hari tidak diambil para pihak, sisa panjar tersebut disetor ke Kas Negara.


Waktu Penyelesaian

Panitera Sidang

20 menit

Panitera Sidang

5 menit

Petugas Kasir

2 menit

Petugas Kasir

5 menit

Petugas Kasir

10 menit

Petugas Kasir

10 menit

Wapan/Kasir/Petugas IT

Paling lambat 7 hari setelah putusan BHT

Ket.

18. Petugas Kasir membukukan secara tersendiri sisa panjar yang belum diambil pihak berperkara. 2.

Selesai



PENGADILAN AGAMA PURWOREJO KELAS I B Standard Operating Procedures PENGAMBILAN SALINAN PUTUSAN, PENETAPAN DAN ATAU AKTA CERAI OLEH PIHAK BERPERKARA PADA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO Revisi Tgl.

Tgl Ditetapkan No.

: 02 Januari 2014

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan

Halaman

: :


1 dari 3 hal. Waktu Penyelesaian

DESKRIPSI : Prosedur tentang Penyerahan Salinan Putusan/Penetapan dan atau Akta Cerai kepada Pihak Berperkara. A.

B.

Menerima Berkas (Bundel A) dari Majelis Hakim melalui Panitera Pengganti

Menyerahkan berkas (Bundel A), salinan putusan/penetap

1. Petugas memeriksa kelengkapan berkas meliputi, kelengkapan bendel A, tanggal minutasi, tanda tangan majelis hakim dan PP, salinan putusan dan atau penetapan 2. Petugas menentukan Berkekuatan Hukum Tetap berdasarkan putusan dan atau relass pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir. 3. Petugas mencatat dalam register akta cerai, menuliskan nomor dan tanggal akta cerai pada halaman depan sampul berkas. 4. Petugas mempersiapkan blanko Akta Cerai, membuat/mengisi Akta Cerai. 5. Petugas mengambil asli dan salinan putusan/ penetapan dari dalam berkas, memberi cap legalisasi pada salinan putusan/ penetapan, memberi cap BHT dan memberi tanggal. 6. Petugas memeriksa salinan putusan / penetapan dan mencocokan dengan aslinya, memeriksa tanggal BHT putusan, memaraf pada sisi kanan tanda tangan panitera 7. Petugas memeriksa Akta cerai, memeriksa tanggal BHT, tanggal putus, memaraf pada sisi kanan tanda tangan panitera

Panitera Muda

1. Wakil Panitera mencatat dalam buku monitor legalisasi salinan dan akta cerai. 2. Memeriksa salinan putusan /

Wakil Panitera

15 Menit

Hukum

Petugas Meja III

2 Menit

Petugas Meja III

10 Menit

Petugas Meja III

10 Menit

Panitera Muda Hukum

5 Menit

Panitera Muda Hukum

5 Menit

5 Menit

5 Menit

Ket.

an dan atau akta cerai yang akan ditanda tangani Panitera ke Wakil Panitera

C.

D.

Menyerahkan berkas (Bundel A), salinan putusan/penetap an dan atau akta cerai yang akan ditanda tangani Panitera ke Wakil Panitera

Para Pihak datang ke Petugas Meja III dengan membawa identitas diri, mengambil nomor antrian layanan pengambilan salinan putusan/ penetapan, akta cerai

penetapan dan mencocokan dengan aslinya, memeriksa tanggal BHT putusan, memaraf pada sisi kiri tanda tangan panitera 3. Petugas memeriksa Akta cerai, memeriksa tanggal BHT, tanggal putus , memaraf pada sisi kanan tanda tangan panitera. 4. Menyerahkan kembali berkas kepada petugas meja III

5 Menit

5 Menit

2 Menit

1. Panitera mencatat dalam buku monitor legalisasi salinan dan akta cerai panitera. 2. Panitera memeriksa salinan putusan / penetapan dan mencocokan dengan aslinya, memeriksa tanggal BHT putusan, menanda tanganinya. 3. Panitera memeriksa Akta cerai, memeriksa tanggal BHT, tanggal putus , menanda tanganinya. 4. Panitera menyerahkan kembali berkas kepada petugas meja III 5. Petugas membubuhkan stempel pada salinan putusan/penetapan dan akta cerai

Panitera

5 Menit

Petugas Meja III

2 Menit

1. Petugas Meja III menanyakan nomor perkara ybs serta mengecek identitas ybs. 2. Petugas mengambil salinan putusan/penetapan, akta cerai dari almari penyimpanan, menghitung jumlah halaman salinan putusan/ penetapan kemudian memasukan dalam map khusus/ sampul 3. Petugas memanggil dan memerintahkan para pihak agar membayar biaya salinan putusan/ penetapan ke kasir. 4. Petugas Meja III menyerahkan salinan putusan, penetapan dan atau akta cerai kepada para pihak setelah menerima bukti pembayaran biaya pengambilan salinan putusan/ penetapan. 5. Petugas Meja III membuatkan tanda terima bukti penyerahan salinan putusan/ penetapan dan atau akta cerai.

Petugas Meja III

5 menit

5 Menit

5 Menit

2 Menit

2 Menit

2 Menit

2 Menit

5 Menit

Selesai



PENGADILAN AGAMA PURWOREJO KELAS I B Standard Operating Procedures PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN PADA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO Revisi : Tgl. Tgl Ditetapkan : 02 Januari 2014 Halaman : 1 dari 2 hal. No.

Uraian Kegiatan



Waktu Penyelesaian

DESKRIPSI : Prosedur Tatacara Penyampaian Salinan Putusan ke Para Pihak pada Pengadilan Agama Purworejo PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN.

1.

Panitera melakukan penelitian, crosscheck terhadap salinan putusan yang akan disampaikan kepada para pihak. 2. Petugas membuat catatan kaki dalam salinan putusan yang diminta oleh para pihak yang berisi : a) Diberikan kepada/atas permintaan siapa. b) Dalam keadaan belum/ sudah BHT 3. Petugas membuat/ mencantumkan tanggal pengeluaran dalam salinan putusan yang akan ditandatangani oleh panitera. 4. Panitera menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat/pemohon dan tergugat/termohon, melalui pos. 5. Petugas menyampaikan salinan putusan kepada para pihak yang belum diambil melalui pos.

6. Petugas membuat/ mencantumkan tanggal pengeluaran dalam salinan putusan yang akan

Panitera

15 Menit

Petugas Meja III

5 Menit

Petugas Meja III

5 menit

Panitera

Selambatlambatnya 30 hari setelah putusan BHT

Petugas Meja III

Selambatlambatnya 14 hari kerja setelah putusan dijatuhkan.

20 menit

Ket.

ditandatangani panitera

oleh



PENGADILAN AGAMA PURWOREJO KELAS I B Standard Operating Procedures PUBLIKASI PUTUSAN PADA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO Revisi : Tgl. Tgl Ditetapkan : 02 Januari 2014 Halaman : 1 dari 1 hal. No.

Uraian Kegiatan



Waktu Penyelesaian

Ket.

DESKRIPSI : Prosedur Tata cara Melakukan Publikasi terhadap Putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama. Publikasi Putusan.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Petugas menghimpun dan meneliti putusan-putusan yang akan dipublikasikan. Petugas melakukan anonimasi terhadap salinan putusan yang akan di publikasikan. Petugas melakukan check dan recheck terhadap hasil anonimasi salinan putusan. Petugas mempublikasikan setiap salinan putusan yang telah siap melalui website Pengadilan Agama Purworejo. Pengadilan mempublikasikan setiap putusan yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim, melalui website masing-masing pengadilan. Salinan Putusan yang dipublikasikan harus terlebih dahulu dianonimisasi sesuai dengan ketentuan SK KMA No. 144/2007.

Panitera/Petugas IT

15 Menit

Petugas IT

20 Menit

Wapan/Panitera

15 Menit

15 Menit

Paling lambat 2 hari sejak dibacakan.

Paling lambat 1 hari sejak dibacakan.

Selesai



PENGADILAN AGAMA PURWOREJO KELAS I B Standard Operating Procedures PERMOHONAN BANDING PADA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO

Tgl Ditetapkan No.

: 02 Januari 2014

Uraian Kegiatan


DESKRIPSI : Prosedur Operasi Tata Cara Penerimaan Pendaftaran Permohonan Banding A.

B.

C.

Pemohon Banding menghadap petugas Meja I dan mengajukan permohonan banding.

Pemohon Banding menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR), Bukti Penyetoran Bank, SKUM dan Akta Pernyataan Banding. Pemohon Banding menerima kembali Akta Pernyataan Banding dan SKUM dari kasir kemudian menyerahkan kepada petugas Meja II.

Petugas mengklarifikasi nomor perkara dan tanggal putus dan melakukan cross-check dengan Buku Induk Register. 2. Petugas menghitung apakah permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan/ diberitahukan. 3 Petugas Meja I membuatkan SKUM. 4. Petugas Meja I membuat Akta Pernyataan Banding yang ditanda tangani Pemohon Banding namun belum ditandatangani panitera. 1.Kasir menerima Akta Pernyataan Banding disertai dengan asli SKUM dari Pemohon Banding. 2.Kasir membukukan uang panjar biaya banding yang tercantum dalam SKUM pada jurnal Keuangan Perkara Banding. 3. Petugas memberi nomor registrasi pendaftaran pada SKUM. 4. Kasir menyerahkan kembali Akta Pernyataan Banding beserta asli SKUM kepada Pemohon Banding.

Revisi Tgl. Halaman

: :

1 dari 3 hal.


Waktu Penyelesaian


1.

1.Petugas menerima Akta Pernyataan Banding dan asli SKUM dari Pemohon Banding. 2.Petugas menyerahkan Akta Pernyataan Banding kepada Panitera untuk ditanda tangani. 3. Petugas mencatat dalam register induk perkara sesuai dengan nomor registrasi pendaftaran yang ada di dalam SKUM 4. Petugas menyerahkan 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Banding yang telah ditanda tangani Panitera dan Stempel Pengadilan kepada Pemohon Banding beserta lembar

Petugas Meja I

20 Menit

Kasir

15 menit

Petugas Meja II

10 Menit

Ket.

pertama SKUM Pendaftaran selesai. D.

E.

F.

Pelimpahan berkas permohonan banding oleh Petugas Meja II ke Petugas Meja III.

Pemberitahuan permohonan banding, memori banding, kontra memori banding, dan inzage.

Pengiriman berkas dan biaya perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

1. Petugas melimpahkan berkas permohonan banding kepada Petugas Meja III melalui Panmud Hukum dengan menggunakan buku ekspedisi. 2. Petugas Meja III melengkapi berkas permohonan banding dengan salinan putusan, akta pernyataan banding, dan relaas pemberitahuan isi putusan (jika ada). 3. Petugas Meja III membuat daftar check-list kelengkapan berkas banding sebagai kontrol proses perkara.

1. Petugas memberitahukan permohonan banding kepada termohon banding/ terbanding. 2. Pemberitahuan/penyerahan memori banding dan kontra memori banding (jika ada) kepada masing-masing lawannya dengan menggunakan relaas pemberitahuan/penyerahannya. 3. Menyampaikan relaas pemeriksaan berkas perkara (inzage) kepada pemohon dan termohon banding. 1. Petugas menyerahkan Bundel A dan Bundel B yang sudah diteliti kelengkapannya ke Panitera melalui Wakil Panitera untuk diteliti kembali sebelum dikirim ke PTASemarang. 2. Panitera membuat Surat Pengantar pengiriman berkas perkara banding ke PTA Semarang yang dibuat dalam rangkap 4, 2 rangkap ditembuskan kepada para pihak, 1 rangkap untuk PTASemarang dan 1 rangkap disimpan sebagai arsip. 3. Petugas mengirimkan Biaya perkara banding ke PTA Semarang melalui bank. 4. Petugas memasukkan Bukti setoran bank untuk perkara banding tersebut dalam bundel B yang dikirim ke PTA Semarang. 5. Petugas menggandakan berkas dari bundel A dan bundel B untuk disimpan sebagai arsip oleh Panmud

Petugas Meja III

10 menit

Petugas Meja III

7 hari setelah permohonan banding diajukan.

Petugas Meja III

30 hari sejak permohonan banding diajukan.

Hukum. 6. Petugas mengirimkan asli Bundel A dan Bundel B perkara banding ke PTA Semarang. Pengiriman Berkas Banding Selesai.



Tgl Ditetapkan No .

PENGADILAN AGAMA PURWOREJO KELAS I B Standard Operating Procedures PERMOHONAN PERKARA KASASI PADA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO Revisi : Tgl. : 02 Januari 2014 Halam : 1 dari 3 hal. an

Uraian Kegiatan


DESKRIPSI : Prosedur Operasi Tata Cara Penerimaan Pendaftaran Perkara Kasasi

A.

B.

C.

Pemohon Kasasi menghadap petugas Meja I dan mengajukan permohonan kasasi.

Pemohon Kasasi menyerahka n kepada pemegang kas (KASIR), Bukti Penyetoran Bank, SKUM dan Akta Pernyataan Kasasi.

Unit/Pejab at Terkait

Waktu Penyelesai an

Panitera Muda Gugatan/ Permohona n

02 Petugas mengklarifikasi nomor perkara dan tanggal putus dan melakukan cross check dengan Buku Induk Register Gugatan/ Permohonan dan Buku Induk Register Banding 2 Petugas menghitung hari permohonan kasasi yang diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diberitahukan. 7. Petugas Meja I membuatkan SKUM. 8. Petugas Meja I membuat Akta Pernyataan Kasasi yang ditanda tangani Pemohon Kasasi yang belum ditandatangani panitera. 5. Petugas Kasir menerima Akta Pernyataan Kasasi disertai dengan asli SKUM dari Pemohon Kasasi. 6. Petugas Kasir membukukan uang panjar biaya kasasi yang tercantum dalam SKUM pada Buku Jurnal Keuangan Kasasi. 7. Petugas 25undle nomor registrasi pendaftaran pada SKUM. 8. Petugas Kasir menyerahkan kembali Akta Pernyataan Kasasi beserta asli SKUM kepada Pemohon Kasasi.

5. Petugas menerima Akta Pernyataan Kasasi dan asli Pemohon SKUM dari Pemohon Kasasi. Kasasi 6. Petugas menyerahkan Akta Pernyataan Kasasi menerima kepada Panitera untuk ditanda tangani. kembali 7. Petugas mencatat dalam register induk perkara kasasi Akta sesuai dengan nomor registrasi pendaftaran yang ada Pernyataan di dalam SKUM Kasasi dan 8. Petugas menyerahkan 1 (satu) rangkap Akta SKUM dari Pernyataan Kasasi yang telah ditanda tangani kasir Panitera dan Stempel Pengadilan kepada Pemohon Kasasi beserta lembar pertama SKUM kemudian menyerahka n kepada

Petugas Meja I

20 Menit

Petugas Kasir

15 menit

Petugas Meja II

10 Menit

Ket.

petugas Meja II. Pendaftaran selesai. D.

E.

F.

Pelimpahan berkas permohonan kasasi oleh Petugas Meja II ke Petugas Meja III.

4. Petugas Meja III menerima pelimpahan berkas permohonan kasasi melalui Panmud Hukum dengan menggunakan buku ekspedisi. 5. Petugas Meja III melengkapi berkas permohonan kasasi dengan Bundel A, salinan putusan Pengadilan Agama Purworejo dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, surat pernyataan kasasi, dan relas pemberitahuan isi putusan banding. 6. Petugas Meja III membuat daftar check-list kelengkapan berkas kasasi sebagai 26undle26 proses perkara.

Pemberitahu an permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi.

4. Petugas memberitahukan permohonan kasasi kepada termohon kasasi. 5. Petugas Meja III menerima memori kasasi dari pemohon kasasi dalam jangka waktu 14 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan. 6. Petugas memberitahukan / menyerahkan memori kasasi kepada termohon kasasi dengan menggunakan relaas pemberitahuan/penyerahannya. 7. Petugas memberitahukan / menyerahkan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi dengan menggunakan relaas pemberitahuan/ penyerahannya.

Pengiriman berkas dan biaya perkara kasasi ke Mahkamah Agung RI.

7. Petugas menyerahkan Bundel A dan Bundel B yang sudah diteliti kelengkapannya ke Panitera melalui Wakil Panitera untuk diteliti kembali sebelum dikirim ke Mahkamah Agung. 8. Panitera membuat Surat Pengantar pengiriman berkas perkara kasasi ke Mahkamah Agung yang dibuat dalam rangkap 5,: 1 rangkap untuk Mahkamah Agung, 2 rangkap ditembuskan kepada para pihak, 1 rangkap untuk tembusan kepada PTA Semarang, dan 1 rangkap disimpan sebagai arsip. 9. Petugas mengirimkan Biaya perkara kasasi ke Mahkamah Agung melalui bank. 10. Petugas memasukkan Bukti setoran bank untuk perkara kasasi tersebut dalam 26undle B yang dikirim ke Mahkamah Agung. 11. Petugas mengirimkan Bundel A dan Bundel B perkara kasasi ke Mahkamah Agung. 12. Petugas memphotocoy Isi dari 26undle B untuk disimpan sebagai arsip oleh Panmud Hukum.

Petugas Meja III

10 menit

Petugas Meja III

7 hari setelah permohona n kasasi diajukan.

Petugas Meja III

60 hari sejak permohona n kasasi diajukan.

Pemohon kasasi yang tidak menyerah kan Memori Kasasi dalam jangka waktu 14 hari setelah pendaftara n kasasi, permohon an kasasinya dianggap tidak memenuhi syarat formil dan berkasnya tidal dikirm ke Mahkama h Agung.

Pengiriman Berkas Kasasi Selesai.



Tgl Ditetapkan No.

PENGADILAN AGAMA PURWOREJO KELAS I B Standard Operating Procedures PERMOHONAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI PADA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO Revisi : Tgl. : 02 Januari 2014 Halaman : 1 dari 3 hal.

Uraian Kegiatan


Prosedur Operasi Tata Cara Penerimaan Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali

B.

C.

Pemohon Peninjauan Kembali menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR), Bukti Penyetoran Bank, SKUM dan Akta Pernyataan Peninjauan Kembali.

1. Petugas menerima dan membuatkan permohonan Pe-ninjauan Kembali dari pemohon PK. 2. Petugas mengklarifikasi nomor perkara dan tanggal putus dan melakukan cross-check dengan Buku Induk Register Gugatan/ Permohonan dan Buku Induk Register Kasasi. 3. Petugas menghitung hari apakah permohonan Peninjauan Kembali diajukan masih dalam tenggang waktu 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau sejak ditemukannya bukti baru (novum). 4. Petugas Meja I membuatkan SKUM. 5. Petugas Meja I membuat Akta Pernyataan Peninjauan Kembali yang ditanda tangani Pemohon Peninjauan Kembali yang belum ditandatangani panitera. 1.Petugas Kasir menerima Akta Pernyataan Peninjauan Kembali disertai dengan asli SKUM dari Pemohon Peninjauan Kembali. 2.Petugas membukukan uang pan-jar biaya Peninjauan Kembali yang tercantum dalam SKUM 3.Petugas memberi nomor re-gistrasi pendaftaran pada SKUM. 4.Petugas Kasir menyerahkan kem-bali Akta Pernyataan Peninjauan Kembali beserta asli SKUM kepa-da Pemohon Peninjauan Kembali.

Pemohon Peninjauan Kembali menerima kembali Akta Pernyataan Peninjauan Kembali dan

1.Petugas menerima Akta Pernya-taan Peninjauan Kembali dan asli SKUM dari Pemohon Peninjauan Kembali. 2.Petugas menyerahkan Akta Pernyataan Peninjauan Kembali ke-pada Panitera untuk ditanda tangani. 3.Petugas mencatat dalam register induk perkara Peninjauan Kem-bali sesuai dengan nomor re-gistrasi pendaftaran

Pemohon Peninjauan Kembali menghadap petugas Meja I dan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali.

Waktu Penyelesaian


DESKRIPSI :

A.


Petugas Meja I

10 Menit

Petugas Kasir

10 menit

Petugas Meja II

15 Menit

Ket.

SKUM dari kasir kemudian menyerahkan kepada petugas Meja II.

yang ada di dalam SKUM 4.Petugas menyerahkan 1 (satu) rangkap Akta Pernyataan Penin-jauan Kembali yang telah ditanda tangani Panitera dan Stempel Pengadilan kepada Pemohon Pe-ninjauan Kembali beserta lembar pertama SKUM

Pendaftaran selesai. D.

E.

F.

1. Petugas menerima berkas permohonan Peninjauan Kembali melalui Panmud Hukum dengan menggunakan buku ekspedisi. 2. Petugas Meja III melengkapi berkas permohonan Peninjauan Kembali dengan Bundel A, salinan putusan Pengadilan Agama Purworejo, PTA Semaranag dan putusan kasasi, Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali, dan relaas pemberitahuan isi putusan kasasi. 3. Petugas Meja III membuat daftar checklist kelengkapan berkas Peninjauan Kembali sebagai kontrol proses perkara. 1.Petugas memberitahukan permohonan Pemberitahuan Peninjauan Kembali kepada termohon permohonan Peninjauan Kembali dengan disertai Peninjauan alasan-alasan permohonan peninjauan Kembali, memori kembali dari pemohon PK. Peninjauan 2.Petugas Meja III menerima AlasanKembali, dan alasan Peninjauan Kembali dari kontra memori pemohon Peninjauan Kembali pada Peninjauan saat pemohon mendaftarkan Kembali. permohonan PK. 3.Petugas memberitahukan / menyerahkan alasan Peninjauan Kembali kepada termohon Peninjauan Kembali dengan menggunakan relaas pemberitahuan/penyerahannya. 4.Petugas menerima jawaban dari termohon atas alasan permohonan PK dalam jangka waktu 30 hari setelah menerima Alasan permohonan PK. 1.Petugas menyerahkan Bundel A dan Pengiriman Bundel B yang sudah diteliti berkas dan biaya kelengkapannya ke Panitera melalui perkara Wakil Panitera untuk diteliti kembali Peninjauan sebelum dikirim ke Mahkamah Agung. Kembali ke 2.Panitera membuat Surat Pengantar Mahkamah pengiriman berkas perkara Peninjauan Agung RI. Kembali ke Mahkamah Agung yang dibuat dalam rangkap 5,: 1 rangkap untuk Mahkamah Agung, 2 rangkap ditembuskan kepada para pihak, 1 rangkap untuk tembusan kepada PTA Semarang, dan 1 rangkap disimpan sebagai arsip. 3. Petugas mengirimkan Bundel A dan Bundel B perkara Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. 4. Biaya perkara Peninjauan Kembali dikirim ke Mahkamah Agung melalui bank. 5. Bukti setoran bank untuk perkara Peninjauan Kembali tersebut dimasukkan dalam bundel B yang

Pelimpahan berkas permohonan Peninjauan Kembali oleh Petugas Meja II ke Petugas Meja III.

Petugas Meja III

15 menit

Petugas Meja III

14 hari setelah permohonan Peninjauan Kembali diajukan.

Petugas Meja III

30 hari setelah menerima jawaban atas Alasan Permohonan PK dari Termohon PK.

dikirim ke Mahkamah Agung. 6. Petugas memphotocopy Isi dari bundel B untuk disimpan sebagai arsip oleh Panmud Hukum.

Pengiriman Berkas Peninjauan Kembali Selesai.



Tgl Ditetapkan No.

:

PENGADILAN AGAMA PURWOREJO KELAS I B Standard Operating Procedures PENYELESAIAN PERKARA MELALUI MEDIASI PADA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO Revisi Tgl. : 02 Januari 2014 Halaman : 1 dari 2 hal.

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan

DESKRIPSI :


Waktu Penyelesaian

Ketua Majelis

PROSEDUR OPERASI TATA CARA PELAKSANAAN MEDIASI. A.

B.

PEMILIHAN/PENUNJUK AN MEDIATOR

1. Melaksanakan pemilihan mediator. 2. Menunjukan daftar mediator, 3. menawarkan kepada para pihak untuk memilih, 4. membuat Penetapan Mediator jika disepakati, 5. menunda proses pemilihan jika dikehendaki para pihak, 6. membuat Penetapan Penunjukan Mediator jika tidak sepakat. 7. Mengarahkan para pihak ke ruang mediasi.

1. Majelis

1 hari

Hakim 2 hari

2. Panitera Pengganti

10 menit

3. Panitera Pengganti

TAHAP PELAKSANAAN MEDIASI 1. Tahap Pembuatan resume

1. Menerima resume masing-masing pihak. 2. Membahas masingmasing usulan 3. Memberikan opsi lain untuk meminimalisir perbedaan. 4. Mengadakan kaukus jika dipandang perlu. 5. Mengakhiri mediasi jika deadlock dan membuat laporan 6. Merumuskan perdamaian jika sepakat. 7. Menunda pertemua jika ada kemungkinan masingmasing mengajukan usulan baru. 8. Membuat Berita Acara

10 Menit 2 hari 1 hari 2 hari Mediator

1 hari

Ket

Mediasi. 2. Tahap Mencari Titik Temu

1. Jika Mediasi berhasil maka dibuatkan Akta Perdamaian 2. Jika Mediasi tidak berhasil maka dibuatkan surat laporan bahwa mediasi telah gagal/tidak berhasil. 3. Berkas perkara diserahkan kepada Majelis Hakim sesuai dengan PMH semula.

Selesai



PENGADILAN AGAMA PURWOREJO KELAS I B Standard Operating Procedures PELAPORAN PERKARA MELALUI NIR

Tgl Ditetapkan : 02 Januari 2014 No.

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan


: :

1 dari 1 hal.

Waktu Penyelesaian

Ket.

DESKRIPSI : PROSEDUR TENTANG TATACARA PELAPORAN MELALUI APLIKASI NIR PEMBUATAN LAPORAN PERKARA MELALUI NIR

Panmud Hukum PTA/M.Sy. Aceh 1.

2. 3.

4.

5.

Menghimpun semua laporan perkara tingkat pertama yang diterima dan diputus Memilah dan merekap semua laporan perkara. Menghimpun dan merekap semua laporan faktor-faktor penyebab perceraian. Merekap laporan perkara yang belum diputus lebih dari dan kurang dari 6 bulan dan Mediasi Mengupload laporan siap kirim semua perkara yang diterima, diputus, faktor-faktor, yang diputus kurang dan lebih dari 6 bulan, mediasi, ekonomi syari’ah, prodeo, sidang keliling ke dalam aplikasi NIR/Server Web

Panmud Hukum 30 Menit

Panmud Hukum

30 Menit



Panmud Hukum

90 Menit



Tgl Ditetapkan No.

PENGADILAN AGAMA PURWOREJO KELAS I B Standard Operating Procedures PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI PENGADILAN AGAMA PURWOREJO Revisi : Tgl. : 02 Januari 2014 Halaman : 1 dari 2 hal.

Uraian Kegiatan



Waktu Penyelesaian

DESKRIPSI : Prosedur Tatacara Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat/Publik. A.

Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat

1. Petugas Pelayanan menerima pengaduan masyarakat melalui lisan, tulisan, e-mail, telepon, faksimili, sms dll. 2. Petugas pelayanan pengaduan harus segera merespon pengaduan yang berkaitan dengan penanganan perkara yang memerlukan jawaban segera dengan memberikan jawaban langsung atau mengkorfirmasikannya kepada pejabat terkait pengadilan secepatnya. 3. Petugas Pelayanan melaporkan tentang pengaduan masyarakat / publik tersebut kepada pejabat terkait atau pejabat yang diberi kewenangan untuk menangani pengaduan dimaksud. 4. Pejabat terkait atau pejabat yang diberi kewenangan untuk menangani pengaduan tersebut mempelajari dan menelaah hal-hal yang dilaporkan masyarakat/publik tersebut untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. 5. Pimpinan menindaklanjuti bila perlu dengan melakukan koordinasi dengan pihak/pejabat

30 menit

Petugas Pelayanan Masyarakat

1 x 24 jam

30 Menit

30 Menit

Ket.

6.

B.

Publikasi terhadap Laporan Pengaduan Masyarakat.

1.

2.

3.

terkait yang berhubungan dengan pengaduan masyarakat/publik tersebut. Pimpinan memberikan jawaban terhadap pengaduan masyarakat /publik tersebut baik secara langsung, surat, email, faksimili, telepon, sms dll. Petugas melakukan inventarisasi laporan pengaduan masyarakat /publik dan penanganannya/tindak lanjut terhadap pengaduan tersebut. Ketua Pengadilan melakukan publikasi terhadap penanganan laporan pengaduan masyarakat/publik melalui website, laporan tahunan, papan pengumuman, tv media atau alat informasi lainnya yang tersedia di kantor pengadilan. Publikasi pengaduan tersebut dibuat dalam bentuk laporan yang memuat tahap penangan, hasil yang dicapai, jumlah pengaduan yang diterima serta ditembuskan kepada Ketua PTA Semarang.

30 Menit

15 Menit

15 Menit

15 Menit

Selesai



Tgl Ditetapkan No.

:

Uraian Kegiatan

PENGADILAN AGAMA PURWOREJO KELAS I B Standard Operating Procedures SITA JAMINAN, SITA EKSEKUSI dan EKSEKUSI RIIL SERTA EKSEKUSI LELANG DI PENGADILAN AGAMA PURWOREJO Revisi Tgl. : 02 Januari 2014 Halaman : 1 dari 5 hal. Uraian Pelayanan


Waktu Penyelesaian

DISKRIPSI : Prosedur tentang Penanganan Permohonan Sita Jaminan, Sita Eksekusi dan Eksekusi Riil serta Eksekusi Lelang pada Pengadilan Agama Purworejo. A.

B.

SITA JAMINAN

EKSEKUSI

9. Panitera Muda Gugatan meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima salinan Penetapan Sita dari Majelis Hakim. 10. Panitera/Wakil Panitera melakukan penunjukan Jurusita pada hari itu juga setelah Pemohon Sita membayar SKUM. 11. Panitera Muda Gugatan mencatat ke dalam buku register penyitaan 12. Jurusita melaksanakan proses sita paling lama 3 hari setelah menerima berkas sita dari Panitera/ Wakil Panitera. 13. Jurusita menyerahkan berkas sita jaminan kepada Panitera/ Wakil Panitera paling lama 1 hari setelah pelaksanaan sita.

15 menit

1. Ketua PA/Panitera menerima surat permohonan eksekusi dari Pemohon dan memberikan disposisi kepada Panitera Muda untuk meneliti dan menghitung panjar. 2. Panitera Muda Gugatan meneliti kelengkapan

20 menit

15 menit

15 menit

3 hari setelah menerima berkas 1 hari setelah pelaksanaan

15 menit

Ket.

3.

4.

5.

6.

7.

C.

SITA EKSEKUSI

1.

2.

3.

berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPA/Panitera. Panitera/Wakil Panitera pada hari itu juga mempersiapkan penetapan aanmaning dari KPA paling lama 2 hari setelah pemohon membayar SKUM. Panitera/Wakil Panitera melakukan penunjukan Jurusita untuk melaksanakan aanmaning pada hari itu juga setelah Pemohon membayar SKUM. Panitera Muda Gugatan mencatat ke dalam buku register eksekusi Jurusita melaksanakan proses aanmaning paling lama 3 hari setelah menerima berkas dari Panitera/ Wakil Panitera. Jurusita menyerahkan berkas aanmaning kepada Panitera/ Wakil Panitera paling lama 1 hari setelah pelaksanaan peneguran. Ketua PA/Panitera menerima surat permohonan Sita Eksekusi dari Pemohon dan memberikan disposisi kepada Panitera Muda untuk meneliti dan menghitung panjar. Panitera Muda Gugatan meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPA/Panitera. Panitera/Wakil Panitera pada hari itu juga mempersiapkan penetapan sita eksekusi dari KPA paling lama 2 hari setelah pemohon sita eksekusi membayar SKUM.

15 menit

15 menit

3 hari setelah menerima berkas 1 hari setelah pelaksanaan

15 menit

15 menit

2 hari setelah SKUM dibayar

20 menit

D.

EKSEKUSI RIIL/PENGOSONG AN

4. Panitera/Wakil Panitera melakukan penunjukan Jurusita untuk melaksanakan sita eksekusi pada hari itu juga setelah Pemohon Sita membayar SKUM. 5. Panitera Muda Gugatan mencatat ke dalam buku register eksekusi 6. Jurusita melaksanakan proses sita eksekusi paling lama 3 hari setelah menerima berkas dari Panitera/ Wakil Panitera. 7. Jurusita menyerahkan berkas sita eksekusi kepada Panitera/ Wakil Panitera paling lama 1 hari setelah pelaksanaan sita. 1. Ketua PA/Panitera menerima surat permohonan Eksekusi dari Pemohon dan memberikan disposisi kepada Panitera Muda untuk meneliti dan menghitung panjar. 2. Panitera Muda Gugatan meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPA/Panitera. 3. Panitera/Wakil Panitera pada hari itu juga mempersiapkan penetapan eksekusi dari KPA paling lama 2 hari setelah pemohon eksekusi membayar SKUM. 4. Panitera/Wakil Panitera melakukan penunjukan Jurusita untuk melaksanakan eksekusi. 5. Panitera Muda Gugatan mencatat ke dalam buku register eksekusi. 6. Jurusita melakukan pemberitahuan proses eksekusi kepada para pihak paling lama 3 hari

15 menit 3 hari setelah menerima berkas

1 hari setelah pelaksanaan

KPA/Panitera

Disposisi pd hari yang sama dengan surat masuk

7.

8.

9.

E.

EKSEKUSI LELANG

1.

2.

3.

4.

5.

6.

setelah menerima berkas eksekusi. Jurusita melakukan koordinasi dengan instansi terkait paling lama 3 hari setelah menerima penetapan dari KPA. Jurusita melaksanakan proses eksekusi paling lama 3 hari setelah menerima berkas dari Panitera/ Wakil Panitera. Jurusita menyerahkan berkas eksekusi kepada Panitera/ Wakil Panitera paling lama 1 hari setelah pelaksanaan Eksekusi. Ketua PA/Panitera menerima surat permohonan eksekusi lelang dari Pemohon dan memberikan disposisi kepada Panitera Muda untuk meneliti dan menghitung panjar. Panitera Muda Gugatan meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPA/Panitera. Panitera/Wakil Panitera pada hari itu juga mempersiapkan penetapan eksekusi lelang dari KPA paling lama 2 hari setelah pemohon membayar SKUM. Panitera/Wakil Panitera melakukan penunjukan Jurusita untuk melaksanakan eksekusi lelang pada hari itu juga setelah Pemohon membayar SKUM. Panitera Muda Gugatan mencatat ke dalam buku register eksekusi Panitera Muda Gugatan mempersiapkan surat permohonan pelaksanaan lelang kepada Kantor

Lelang paling lama 2 hari setelah penetapan ditanda tangani. F.

SELESAI



Tgl Ditetapkan No.

PENGADILAN AGAMA PURWOREJO KELAS I B Standard Operating Procedures PEMANGGILAN PARA PIHAK BERPERKARA, SAKSI/SAKSI AHLI MELALUI KEMENTRIAN LUAR NEGERI, MEDIA MASSA DAN DELEGASI Revisi Tgl. : : 02 Januari 2014 Halaman : 1 dari 5 hal.

Uraian Kegiatan

Uraian Pelayanan


Waktu Penyelesaian

DESKRIPSI : Prosedur tentang Pemanggilan Para Pihak, Saksi dan atau Saksi Ahli A.

PEMANGGILAN PARA PIHAK MELALUI KEMENTRIAN LUAR NEGERI I. Instrumen Perintah Pemanggilan

1. Panitera Pengganti atas perintah Ketua Majelis membuat instrumen perintah pemanggilan dalam 3 (tiga) rangkap. 2. Panitera Pengganti mencatat nomor perkara dalam buku monitor/agenda persidangan 3. PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Kasir 4. PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Petugas Meja II 5. PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Jurusita/ JSP beserta 1 eksemplar surat gugatan / permohonan.

- Jurusita/JSP

- Kasir

- Petugas Meja II

10 menit

- Jurusita/ JSP

II,.Pembuatan Surat Panggilan 1. Jurusita/JSP membuat surat pengantar panggilan para pihak, saksi/saksi ahli sesuai dengan instrumen pemanggilan ditujukan kepada Kementrian Luar Negeri / Ditjen Konsulat 2. Surat pengantar tersebut ditandatangani oleh Panitera dengan dilampiri surat gugatan/ permohonan 3. Petugas/Jurusita/JSP harus memperhatikan bahwa

5 menit

15 menit

Ket.

tenggang waktu pemanggilan dengan persidangan paling lama 3 bulan. III. Pencatatan Biaya Panggilan 1. Kasir menerima instrumen pemanggilan dari PP kemudian mencatat dan memasukannya dalam buku jurnal keuangan perkara 2. Kasir menerima surat pemanggilan sidang dari Jurusita/JSP kemudian membuatkan tanda terima dan memberikan biaya pemanggilan. IV. Pencatatan Dalam Register Perkara

10 menit

- Jurusita/JSP

1. Petugas Meja II menerima 1 eks. Instrumen PHS dari PP 2. Petugas Meja II mencatat PHS kedalam register induk perkara gugatan/permohonan.

PanMud Gugatan / Permohonan

1. Panitera Pengganti atas perintah Ketua Majelis membuat instrumen perintah pemanggilan dalam 3 (tiga) rangkap. 2. Panitera Pengganti mencatat nomor perkara dalam buku monitor/agenda persidangan 3. PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Kasir 4. PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Petugas Meja II 5. PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Jurusita/ JSP beserta 1 eksemplar surat gugatan / permohonan.

- Jurusita/JSP

Petugas Meja II

10 Menit

5 menit

PEMANGGILAN PARA PIHAK MELALUI MEDIA MASSA

B.

I.

Instrumen Perintah Pemanggilan

- Kasir

- Petugas Meja II

10 menit

- Jurusita/ JSP

II. Pembuatan Surat Panggilan 1. Jurusita/JSP membuat surat panggilan para pihak para pihak sesuai dengan instrumen pemanggilan

5 menit



dengan format surat yg telah ditentukan 2. Surat panggilan tersebut ditanda tangani oleh Jurusita/JSP ybs dengan diberi surat pengantar yang ditandatangani oleh Panitera dengan dilampiri surat gugatan/ permohonan 3. Petugas/Jurusita/JSP harus memperhatikan bahwa tenggang waktu pemanggilan dengan persidangan paling lama 3 bulan.

15 menit

III. Pencatatan Biaya Panggilan 1. Kasir menerima instrumen pemanggilan dari PP kemudian mencatat dan memasukannya dalam buku jurnal keuangan perkara 2. Kasir menerima surat pemanggilan sidang dari Jurusita/JSP kemudian membuatkan tanda terima dan memberikan biaya pemanggilan. IV. Pencatatan Dalam Register Perkara

10 menit

- Jurusita/JSP

1. Petugas Meja II menerima 1 eks. Instrumen PHS dari PP 2. Petugas Meja II mencatat PHS kedalam register induk perkara gugatan/permohonan.

PanMud Gugatan / Permohonan

1. Panitera Pengganti atas perintah Ketua Majelis membuat instrumen perintah pemanggilan dalam 3 (tiga) rangkap. 2. Panitera Pengganti mencatat nomor perkara dalam buku monitor/agenda persidangan 3. PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Kasir 4. PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Petugas Meja II

- Jurusita/JSP

10 Menit

Petugas Meja II 5 menit

PEMANGGILAN PARA PIHAK MELALUI DELEGASI

C.

I.

Instrumen Perintah Pemanggilan

- Kasir 10 menit - Petugas Meja II - Petugas Khusus/ Jurusita/ JSP



II. Pembuatan Surat Panggilan

III. Pencatatan Biaya Panggilan

IV. Pencatatan Dalam Register Perkara

5. PP menyerahkan 1 (satu) eks instrumen pemanggilan kepada Petugas Khusus/Jurusita/ JSP beserta 1 eksemplar surat gugatan / permohonan. 1. Petugas Khusus/Jurusita /JSP membuat surat pengantar panggilan para pihak, saksi/saksi ahli sesuai dengan instrumen pemanggilan ditujukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para pihak yang akan dipanggil tersebut. 2. Surat pengantar tersebut ditandatangani oleh Panitera dengan dilampiri surat gugatan/ permohonan 3. Petugas Khusus/Jurusita/ JSP harus memperhatikan bahwa tenggang waktu pemanggilan dengan persidangan paling lama 1 bulan. 1. Kasir menerima instrumen pemanggilan dari PP kemudian mencatat dan memasukannya dalam buku jurnal keuangan perkara 2. Kasir menerima surat pemanggilan sidang dari /Petugas Khusus/ Jurusita/JSP kemudian membuatkan tanda terima dan memberikan biaya pemanggilan. 1. Petugas Meja II menerima 1 eks. Instrumen PHS dari PP 2. Petugas Meja II mencatat PHS kedalam register induk perkara gugatan/permohonan.

5 menit

15 menit

10 menit

- Jurusita/JSP

10 Menit

PanMud Gugatan / Permohonan Petugas Meja II

5 menit

V. Penyerahan Relass Panggilan 1. Petugas Khusus/Jurusita/JSP harus memonitor pelaksanaan pemanggilan delegasi tersebut. 2. Relass panggilan delegasi tersebut diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim atau PP yg menangani perkara

3 hari sebe-lum persi-dangan

1 hari setelah persidangan



tersebut dengan tanda terima D.

Selesai



PENGADILAN AGAMA PURWOREJO KELAS I B Standard Operating Procedures PROSES PEMBERKASAN PERKARA DAN MINUTASI PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA Tgl Ditetapkan No.

Revisi Tgl. : Halaman : 1 dari 2 hal.

: 02 Januari 2014

Uraian Kegiatan



Waktu Penyelesaian

DESKRIPSI : Prosedur Operasi tentang Tata Cara Pemberkasan Perkara dan Minutasi di Pengadilan Agama Purworejo

A.

Pemberkasan dan minutasi di Pengadilan tingkat Pertama

1. Panitera Pengganti menghimpun, me-milah-milah, meneliti dan menelaah berkas perkara yang akan dilakukan pemberkasan dan diminutasi. 2. Majelis Hakim melakukan pember-kasan dan minutasi berkas perkara yang pelaksanaannya dibantu oleh Panitera Pengganti. 3. Majelis Hakim/Panitera Pengganti melakukan minutasi berkas perkara. Majelis Hakim/Panitera Pengganti menyusun/melakukan pemberkasan berkas perkara berdasarkan kronologis peristiwa.

PP

20 Menit

Majelis Hakim/PP

20 Menit

PP/Petugas Meja III

14 (empat belas) hari

4. Panitera Pengganti menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi dan dilakukan pemberkasan ke Meja III. 5. PP memberi sampul, menjahit dan memberi cap segel berkas perkara. 6. PP menyerahkan Berkas perkara yang telah diminutasi ke Ketua Majelis melalui Panmud untuk di paraf dan diberi tanggal. 7. Ketua Majelis membubuhkan tandatangan dan tanggal pada sampul berkas perkara dan menyerahkan kembali berkas perkara ke Meja III. 8. Petugas Meja III menyimpan dan mengarsipkan berkas perkara yang telah dilakukan pemberkasan dan diminutasi.

Petugas Meja III

2 Menit

Ketua Majelis

10 Menit

Petugas Meja III

2 Menit

20 Menit

2 Menit

Ket.

B.

SELESAI.



PENGADILAN AGAMA PURWOREJO KELAS I B Standard Operating Procedures PENGARSIPAN BERKAS PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO

Tgl Ditetapkan No.

: 02 Januari 2014

Uraian Kegiatan



: : Waktu Penyelesaian

DESKRIPSI : Prosedur Operasi tentang Tata Cara Pengarsipan Berkas Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama

A.

Tahap pertama

1.

2.

3.

4.

B.

Tahap Kedua

9. 10.

11.

12.

13.

Petugas menerima, menghimpun, memilah dan menyusun berkas perkara dari Majelis Hakim/Panitera Pengganti. Petugas mendata dan pemisahan arsip aktif dan tidak aktif. Petugas menyusun arsip berkas perkara yang masih aktif secara vertikal/horizontal sesuai dengan situasi dan kondisi ruangan. Petugas menata arsip berkas perkara dan dimasukkan dalam box dengan diberikan catatan : a) Nomor urut box. b) Tahun perkara. c) Jenis perkara. d) Nomor urut perkara. Petugas membuat daftar isi yang ditempel dalam box. Petugas menyusun arsip menurut jenis perkara, dan memisahkan menurut klasifikasi perkaranya dan disimpan dalam box tersendiri. Petugas menghimpun salinan resmi putusan untuk dijilid sesuai klasifikasi masing-masing dan menyimpannya di perpustakaan. Petugas memasukkan berkas perkara dalam box, dan menyimpannya dalam rak/almari. Membuat Daftar Isi Rak (DIR) atau Daftar Isi Almari (DIL)

PanMud Hukum

20 Menit

Petugas Arsip

20 Menit

Petugas Arsip

20 Menit

20 Menit

Petugas Arsip

10 Menit

Petugas Arsip

10 Menit

Petugas Arsip

20 Menit

Petugas Arsip

10 Menit

Petugas Arsip

10 Menit

1 dari 2 hal. Ket.

C.

Tahap ketiga

1.

2.

3.

4.

5.

6.

D.

Petugas memisahkan berkas perkara yang sudah mencapai masa untuk dihapus (30 tahun). Petugas menyimpan arsip berkas perkara yang memiliki nilai sejarah untuk dimasukkan dalam box untuk disimpan dalam rak/almari tersendiri. Petugas membuat daftar inventarisir berkas perkara yang akan dimusnahkan kemudian melaporkannya kepada Ketua melalui Panitera. Panitera dengan persetujuan Ketua melakukan penghapusan arsip berkas perkara yang telah memenuhi syarat penghapusan dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh panitera dan ketua pengadilan agama/ mahkamah syar'iyah . Ketua/Pansek melaporkan penghapusan arsip tersebut kepada Mahkamah Agung dengan dilampiri berita acara penghapusan. Petugas melakukan penyimpanan arsip berkas perkara dalam bentuk lain, seperti pada pita magnetik, disket, atau media lainnya.

Petugas Arsip

15 Menit

Petugas Arsip

10 Menit

Petugas Arsip

15 Menit

Panitera

30 Menit

KPA/Panitera

5 Menit

Petugas Arsip

60 Menit

]

SELESAI. Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Agama Purworejo


PENGADILAN AGAMA PURWOREJO KELAS I B Standard Operating Procedures IPLEMENTASI SIADPA PLUS PADA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO Tgl Ditetapkan

Revisi Tgl. Halaman

: 02 Januari 2014

: :

1 dari 3 hal.

NO.

URAIAN KEGIATAN URAIAN PELAYANAN

UNIT / PEJABAT TERKAIT

WAKTU PENYELESAIAN

KET.

1

2

3

4

5

Petugas Pendaftaran

15 - 20 menit

Petugas Pendaftaran

5 menit

Kasir

5 menit

Ketua/Petugas yang ditunjuk

5 menit

Panitera/Petugas yang ditunjuk

5 menit

Ketua Majelis/Petugas yang ditunjuk

5 menit

Panitera/Panitera Pengganti

5 menit

A

PENDAFTARAN 1 Melakukan entri data para pihak yang mendaftar di loket Meja I 2 Membuat SKUM melalui SIADPA 3

B

PERSIAPAN PERSIDANGAN 1

2

3

4

C

Kasir menerima SKUM dari para pihak dan membukukan transaksi pendaftaran memalui KIPA

Pembuatan PMH melalui Aplikasi SIADPAPlus dan mengisi seluruh variable wajib dalam SIADPAPlus Pembuatan Surat Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti melalui Aplikasi SIADPAPlus dan mengisi seluruh variable wajib dalam SIADPAPlus Pembuatan PHS melalui SIADPAPlus dan mengisi/mengecek seluruh variabel wajib dalam SIADPAPlus Pembuatan instrumen pemanggilan melaui SIADPAPlus

5

Pembuatan relaas panggilan I melalui SIADPAPlus serta mengecek kebenaran data relaas dalam SIADPAPlus

Jurusita/ Jurusita Pengganti

10 menit

6

Pengentrian ongkos panggilan melalui SIADPA-KIPA

Kasir

5 menit


20 menit

PERSIDANGAN 1 Pembuatan BAP melalui SIADPA dan mengisi/mengecek seluruh variabel wajib dalam SIADPA 2

Pembuatan instrumen sidang dengan mengisi tanggal tundaan sidang, alasan tunda melalui SIADPA


10 menit

3

Pengisian data mediasi melalui SIADPA

Petugas Mediasi

5 menit

4

Pembuatan instrumen melaui SIADPA


5 menit

pemanggilan

5

Pembuatan relaas panggilan melalui SIADPA serta mengecek kebenaran data perkara dalam SIADPA


15 menit

6

Pembuatan tegoran tambah panjar melalui SIADPA


5 menit

7

Pengisian data amar putusan dalam SIADPA dan mencetaknya kemudian memberikan kepada petugas register


15 menit

8

Pembuatan konsep putusan melalui SIADPA Pembuatan instrumen pemberitahuan melalui SIADPA Pembuatan relaas pemberitahuan melalui SIADPA serta mengecek kebenaran data perkara dalam SIADPA Pembukuan ongkos panggilan/pemberitahuan, tambah panjar, redaksi, meterai dan Pengembalian Sisa Panjar dan hal-hal lain yang berkaitan dengan biaya perkara melalui KIPA

Hakim

20 menit

Panitera/Panitera Pengganti Jurusita/ Jurusita Pengganti

5 menit

9 10

11

12

E

F

H

Kasir

5 menit

Kasir

5 menit

PENYELESAIAN PERSIDANGAN 1

Pembuatan PMH ikrar talak memalui SIADPA

Ketua/Petugas yang ditunjuk

5 menit

2

Pembuatan PHS ikrar talak memalui SIADPA

Ketua Majelis/Petugas yang ditunjuk

5 menit

3

Pembuatan instrumen pemanggilan ikrar talak melaui SIADPA


5 menit

3

Pembuatan relaas panggilan ikrar talak memalui SIADPA serta mengecek kebenaran data perkara dalam SIADPA


15 menit

4

Pembuatan BAP ikrar talak dan melalui SIADPA


30 menit

5

Pembukuan ongkos panggilan dan PSP melalui KIPA

Kasir

5 menit

Panmud Gugatan/Permohonan

20 menit

Panmud Hukum / Petugas Meja III

10 menit

Panmud Hukum / Petugas Meja III

15 menit

BANDING, KASASI, dan PK 1

G

Melakukan sinkronisasi tanggal redaksi dan tanggal putusan melalui KIPA di akhir transaksi setiap hari

15 menit

Pengentrian dan pengecekan data-data berkaitan Banding, Kasasi dan PK

SURAT KUASA KHUSUS 1 Pengentrian data-data yang berkaitan dengan Surat Kuasa Khusus AKTE CERAI 1 Pembuatan akte cerai melalui Aplikasi Akte Cerai (SIADPA) dan mengisi seluruh variable wajib dalam SIADPA

I

LAPORAN 1 Mengecek data laporan SIADPA dengan dokumen sumber 2

J

K

VALIDASI PERKARA 1 Monitoring pengentrian data dan pengecekan atas kevalidan data antara Aplikasi dan Berkas melalui aplikasi validasi dan website PENGAWASAN 1

L

Pembuatan laporan melalui LIPA dan mengupload ke infoperkara.net

Pengawasan implementasi siadpa melalui Aplikasi pengawasan

PENGUPLOADAN 1 Pengoploadan data Siadpa dilakukan seminggu sekali di bawah pengawasan bidang kepaniteraan (Wapan)

Panmud Hukum / Petugas yang ditunjuk

30 menit

Panmud Hukum / Petugas yang ditunjuk

15 menit

Wakil Panitera

dilakukan secara rutin dan berkala

Hakim

dilakukan secara rutin dan berkala

Admin

setiap hari pk. 16.00 WIB

SELESAI Purworejo, 02 Januari 2014 Ketua Pengadilan Agama Purworejo


SKP ESELON II

SKP ESELON IV

SKP STAF

SKP FUNGSIONAL

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A.

Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia sebagai penunjang kinerja suatu Lembaga Peradilan yang harus diperhatikan, karena untuk mencapai suatu bentuk Lembaga yang professional khususnya pada Pengadilan Agama Purworejo perlu adanya suatu upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkesinambungan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang menyangkut kinerja Pengadilan Agama Purworejo. Adapun Administrasi Yudicial yang bersifat tehnis know how sangat menentukan kebenaran dan keabsahan suatu proses Peradilan sepertinya halnya Surat Gugatan, Surat Kuasa, Berita Acara Persidangan, Surat Panggilan (relas), Putusan, Penetapan dan lain-lain. Maka untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dibidang Teknis Yudicial, Pengadilan Agama Purworejo telah mengadakan diskusi-diskusi yang terjadwal yang diikuti oleh Hakim, Pejabat dan Pegawai Kepaniteraan, selain itu juga mengikuti pelatihan-pelatihan dan Pendidikan yang memadai. Untuk menunjang pelaksanaan tugas peradilan, Sumber Daya Manusia yang tersedia di Pengadilan Agama Purworejo adalah sebagai berikut : a) Berdasarkan Umur

b) Berdasarkan Pendidikan.

Grafik 5 : Statistik Pegawai Berdasarkan Pendidikan

c) Berdasarkan Jenis Kelamin

Grafik 6 : Statistik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin d) Berdasarkan Golongan/Ruang

Berikut adalah nama-nama dari unsur Pejabat Struktural di Pengadilan Agama Purworejo hingga akhir tahun 2014 sebagai berikut : Tabel.12 : Pejabat Struktural Pengadilan Agama Purworejo NO

NAMA

GOL

JABATAN

1.

Drs. H. ALI MAS’AD

IV/c

Ketua

2.

Drs. H. CECEP MAKMUN, SH, MH

IV/c

Wakil Ketua

3.

-

-

Panietra/Sekretaris

4.

Dra. Hj. AZIZAH TRININGSIH, SH.

III/d

Wakil Panitera

5.

A. MURTADJI, SHI

III/c

Panitera Muda Hukum

6.

H. SUWARTO

III/b

Panitera Muda Permohonan

7.

Hj. SITI MAKRIFAH

III/b

Panitera Muda Gugatan

8.

NANI ROKHIMAH, SH.

III/d

Wakil Sekretaris

9.

MURWATI

III/b

Kasubag Keuangan

10.

ZUHRATUL WARDI

III/b

Kasubag Kepegawaian

11.

MUKHSIN

III/b

Kasubag Umum

Seluruh sumber daya manusia tersebut telah dibina, dikelola dan diberdayakan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip “the right man on the right job”, sekalipun jumlah sumber daya manusia tersebut kurang memenuhi standar ideal bagi Pengadilan Agama Purworejo Kelas IB. Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, shadaqah dan ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sumber daya manusia di lingkungan peradilan terbagi dalam 2 kategori, yaitu sumber daya manusia teknis yudisial dan sumber daya manusia non teknis yudisial. 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Sumber daya manusia teknis yustisial di Pengadilan Agam Purworejo adalah sebagai berikut:

a. Data Fungsional Hakim Tabel 13 : Data Hakim Pengadilan Agama Purworejo NO

NAMA

GOL

JABATAN

1.

Drs. H.ALI MAS’AD

IV/c

Ketua/ Hakim Madya Utama

2.

Drs. H. CECEP MAKMUN, S.H., M.H.

IV/c

Wakil Ketua/ Hakim Madya Utama

3.

Drs. H. ISWANTHA DS, M.H.

IV/c

Hakim Madya Utama

4.

SLAMET SYAIBANI, S.Ag.

IV/b

Hakim Madya Muda

5.

Drs. H. AMBARI, MSI.

IV/a

Hakim Madya Pratama

6

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

IV/a

Hakim Madya Pratama

7

RASYIDI, SH.

IV/b

Hakim Madya Muda

b.

Data Fungsional Kepaniteraan Tabel 14 : Data Pegawai Fungsional Kepaniteraan NO

NAMA

GOL

-

JABATAN

1.

-

2.

Dra. Hj. AZIZAH TRININGSIH, SH.

III/d

Wakil Panitera

3.

A. MURTADJI, SHI

III/c

Panitera Muda Hukum

4.

H. SUWARTO

III/b

Panitera Muda Permohonan

5.

Hj. SITI MAKRIFAH

III/b

Panitera Muda Gugatan

6.

SARDI, S.Ag.

III/d

Panitera Pengganti

7.

MUJI ASTUTI, SH.

III/d

Panitera Pengganti

Panitera

6.

SARNO, SH.

III/b

Panitera Pengganti

c. Data Fungsional Jurusita/Jurusita Pengganti Tabel 15 : Data Pegawai Fungsional Jurusita/Jurusita Pengganti NO

NAMA

GOL

JABATAN

1.

AGUS SUBAGYO, SH.

III/c

Jurusita

2.

TULUS PRABOWO

III/b

Jurusita

3.

TOIB, SH.

III/d

Jurusita Pengganti

4.

FAUZIAH, SH

III/b

Jurusita Pengganti

2. Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial Sumber daya Manusia Non Teknis Yustisial pada pengadilan Agama Purworejo sebagai berikut : a. Data Pejabat Struktural : Tabel 16 : Data Pejabat Struktural Non Yudisial NO

NAMA

GOL

JABATAN

1.

NANI ROKHIMAH, SH.

III/d

Wakil Sekretaris

2.

MURWATI

III/b

Kasubag. Keuangan

3.

ZUHRATUL WARDI

III/b

Kasubag. Kepegawaian

4.

MUKHSIN

III/b

Kasubag. Umum

3. Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial Sumber daya Manusia Non Teknis Yustisial pada pengadilan Agama Purworejo sebagai berikut : a. Data Pejabat Struktural : Tabel 16 : Data Pejabat Struktural Non Yudisial NO

NAMA

GOL

JABATAN

1.

NANI ROKHIMAH, SH.

III/d

Wakil Sekretaris

2.

MURWATI

III/b

Kasubag. Keuangan

3.

ZUHRATUL WARDI

III/b

Kasubag. Kepegawaian

4.

MUKHSIN

III/b

Kasubag. Umum

b. Data Staf pelaksana Administrasi : Tabel 17 : Data Pegawai Pelaksana Administrasi NO

NAMA

GOL

JABATAN

1.

H. ZAHRON WALADI

III/b

Staf Panmud Hukum

2.

DENI NATARIA

II/b

Staf Keuangan

c. Data Pegawai Tidak Tetap : Tabel 18 : Data Pegawai Tidak Tetap NO

NAMA

PENDIDIKAN

JABATAN

1.

TRI SUGIARTO

SLTA

Satpam

2.

M. MAULUDIN, SH.

S1

Pramubakti

3.

TUGIYATNO

SLTP

Satpam

4.

HENDRO BUONO

SLTA

Sopir

5.

AKHMAD KHANIFUDIN, SH.

S1

Pramubakti

6.

USWATUN CHASANAH

D.III

Pramubakti

7.

HUSNI AKHADI, SH.

S.1

Pramubakti

8.

AGUNG DWI ANDRIYATMOKO, A.Md.

D.III

Tanaga IT

9.

PERMADI SATRIA GUMILANG, A.Md.

D.III

Tanaga IT



Rekrutmen Pengadilan Agama Purworejo untuk tahun 2014 Jabatan Fungsional khususnya untuk jabatan Panitera Pengganti hanya ada 3 orang. 

Mutasi

a.

Mutasi Kenaikan Pangkat

untuk periode April 2014

sebanyak 1 orang

pegawai, dan periode 1 Oktober 2014 sebanyak 1 orang pegawai. b.

Penerbitan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala yang berhak untuk tahun 2014 sebanyak 11 orang pegawai.

c.

Pengusulan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 2 orang



Pensiun untuk tahun 2014 Panitera/ Sekretaris Pengadilan Agama Purworejo memasuki batas usia pension pada tanggal 1 September 2014. Berkenaan dengan adanya perubahan-perubahan dibidang kepegawaian karena adanya pergantian dan mutasi pegawai serta penambahan pegawai baru, jumlah pegawai Pengadilan Agama Purworejo termasuk pegawai honorer sampai dengan akhir Desember 2014 sebanyak 33 orang, terdiri dari 24 pegawai dan 9 tenaga Honor.

B. Keadaan Perkara Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Purworejo yang diterima dan diputus sampai dengan tanggal 24 Desember 2014 terdiri dari: 1. Sisa perkara sampai dengan tanggal 24 Desember 2014 sebanyak 398 perkara 2. Perkara yang diterima dari bulan Januari 2014 s/d tanggal 24 Desember 2014 sebanyak 1688 perkara; 3. Perkara yang diputus dari bulan Januari 2014 s/d tanggal 24 Desember 2014 sebanyak 1711 perkara; 4. Sisa perkara sampai dengan tanggal 24 Desember 2014 sebanyak 398 perkara.

Keadaan Perkara dapat dirinci sebagai berikut : BULAN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER JUMLAH

SISA AWAL

DITERIMA

JUMLAH BEBAN

DIPUTUS

SISA

421

167

588

146

442

442

131

573

162

411

411

140

551

160

391

391

172

563

167

396

396

114

510

111

399

399

138

537

153

384

384

55

439

118

321

321

198

519

123

396

396

174

570

159

411

411

162

573

172

401

401

130

531

129

402

402

107

509

111

398

4775

1688

6463

1711

4752

1. Tingkat Penyelesain Perkara Tahun 2014 Pengadilan Agama Purworejo menangani perkara sebanyak 2.105 perkara dan dari jumlah tersebut perkara yang dapat diputus/diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2014 sebanyak 1.711 perkara. Dari jumlah tersebut perkara yang diputus kurang dari 6 bulan sebanyak 1.639 Perkara atau 95,79 %. Dan perkara yang diputus lebih dari 6 bulan sebanyak 72 perkara atau 4,21 %.

Grafik 2 : Tingkat Penyelesaian Perkara Tahun 2014 2. Tingkat Produktifitas Hakim Dari segi produktifitas Hakim dalam menyelesaikan perkara selama tahun 2014, dapat diuraikan sebagai berikut : 1)

2)

3)

4)

5)

6)

Majelis (A)

Majelis (B)

Majelis (C.2)

Majelis (C.3)

Majelis (C.4)

Majelis (C.5)

Perkara yang ditangani

: 152 perkara

Diselesaikan

: 150 perkara

Sisa Perkara

: 2 perkara


: 200 perkara

Diselesaikan

: 121 perkara

Sisa Perkara

: 79 perkara


: 299 perkara

Diselesaikan

: 201 perkara

Sisa Perkara

: 98 perkara


: 335 perkara

Diselesaikan

: 250 perkara

Sisa Perkara

: 85 perkara


: 338 perkara

Diselesaikan

: 280 perkara

Sisa Perkara

: 58 perkara


: 259 perkara

Diselesaikan

: 184 perkara

Sisa Perkara

: 75 perkara

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana I. Sarana dan Prasarana Gedung : Sejak Maret 2012 Pengadilan Agama Purworejo telah menempati gedung baru seluas 500 m2. Gedung Pengadilan Agama Purworejo yang terletak di Jl. Pahlawan No. 3, Purworejo yang semula beralamat di Jl. Lingkar Barat No.3 Purworejo, hanya berganti nama jalan saja, memiliki 2 lantai, 1 ruang sidang, 1 ruang Ketua, 1 ruang Wakil Ketua, 1 ruang Hakim, 1 ruang Panitera/ Sekretaris, 1 ruang Kepaniteraan, 1 ruang Kesekretarian dan 1 ruang perpustakaan, dari kondisi gedung kantor Pengadilan Agama Purworejo belum termasuk kategori standar Kantor Pengadilan Agama dikarenakan belum terselesaikan tahapan bangunan kantor. Untuk memenuhi kebutuhan ruang sidang, ruang arsip dan gudang, maka kami memanfaatkan gedung kantor lama yang berada di belakang gedung kantor baru yang sebenarnya kurang layak untuk persidangan dan ruang arsip, karena tempat yang sangat sempit. a) Pengadaan Tahun 2014 Pengadilan Agama Purworejo tidak mendapat alokasi belanja modal untuk pembangunan sarana dan prasarana lingkungan gedung kantor sehingga tahun anggaran 2014 tidak ada pembangunan lanjutan untuk memperindah kondisi kantor Pengadilan Agama Purworejo. b) Pemeliharaan Untuk pemeliharaan gedung kantor dan perawatan halaman kantor tahun 2014 Pengadilan Agama Purworejo mendapatkan alokasi anggaran Rp. 44.492.000,- (empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah),

diprioritaskan

untuk,

perbaikan

2

ruang

pelayanan

pihak

berperkara dan perbaikan – perbaikan kecil gedung kantor. c) Pemeliharaan Untuk

pemeliharaan

fasilitas

gedung

Pengadilan

Agama

Purworejo

mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.16.180.000,- (enam belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah), dengan anggaran yg minim Pengadilan agama Purworejo berusaha mengoptimalkan anggaran tersebut untuk perbaikan – perbaikan komputer, laptop, printer dan AC.

d) Penghapusan Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Purworejo sedang mengiventarisasri barang-barang

milik

negara

untuk

dimohonkan

penetapan

status

penggunaannya. Pada akhir tahun 2014, Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara telah seluruhnya mendapat izin dari pihak-pihak bersangkutan. Kemudian kami lanjutkan dengan menginventarisasi barangbarang yang sudah rusak berat untuk diajukan proses penghapusan pada tahun

2015

terutama untuk

saat ini

telah

diajukan

permohonan

penghapusan untuk 2 unit kendaraan roda 2 dan 1 unit kendaraan roda 4 dalam kondisi rusak berat. D. Pengelolaan Keuangan Dalam

rangka

mendukung

terwujudnya

good

governance

dalam

penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadila Agama Purworejo yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut di atas. 1.

Keadaan Keuangan perkara : Keadaan Keuangan Kas

Buku Induk Keuangan perkara (K1.PA.6)

sampai

dengan tanggal tanggal 30 Nopember 2014, dengan keadaan Kas keuangan perkara sebagai berikut : a. Saldo menurut Buku

Rp 100.082.000,-

b. Saldo menurut Kas terdiri dari :

2.

1. Uang kertas Bank, uang logam

Rp 12.827.227,-

2. Saldo menurut buku/rekening Bank

Rp 87.254.773,-

Jumlah uang menurut Kas

Rp 100.082.000,-

Keuangan PNBP/HHK/HHK lainnya: Keadaan penerimaan PNBP/HHK/HHK dengan keadaan keuangan sebagai berikut

 Saldo bulan lalu

Rp

0,-

 Penerimaan tanggal 3 Nopember s/d 30 Nopember 2014 Rp

3.989.800,-

 Pengeluaran tanggal 3 Nopember s/d 30 Nopember 2014 Rp

3.989.800,-

 Saldo Kas per tanggal 30 Nopember 2014

3.

Rp

0,-

Keadaan Keuangan Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara 

Saldo Tahun lalu

Rp

1.502.600,-



Penerimaan tahun 2014

Rp 75.280.000,-



Pengeluaran tahun 2014

Rp 72.779.600,-



Saldo Kas bulan Desember 2014

Rp

4.003.000,-

4. Keuangan DIPA Pengelolaan keuangan DIPA di lingkungan Pengadilan Agama Purworejo secara umum diselenggarakan oleh Panitera/Sekretaris dibantu Wakil Sekretaris dan Kasubag Keuangan selaku pelaksana teknis. Namun secara khusus telah dibentuk Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat oleh Panitera/Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen/ Penanggung jawab Kegiatan yang dijabat oleh Wakil Sekretaris atau pegawai yang ditunjuk, Pejabat Penandatangan SPM/Penguji SPP yang dijabat oleh Kasubag Keuangan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima, serta Petugas Pengelola Administrasi Pegawai (PPABP) dan dua orang staf pengelola anggaran yang dibentuk dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran. Berdasarkan Buku Kas Umum/DIPA 01, maka keadaan keuangan Kas Umum/DIPA 01 adalah sebagai berikut : 

Pagu Awal

Rp 3.731.693.000,-



Revisi I

Rp 3.688.073.000,-



Revisi II

Rp 3.688.073.000,-



Revisi III

Rp 3.632.697.000,-



Realisasi sampai dengan bulan Desember 2014

Rp 3.622.565.104,-

Berdasarkan Kas Umum/DIPA 04, maka keadaan keuangan Kas Umum/DIPA 04 adalah sebagai berikut : 

Pagu Awal

Rp

6.865.000,-



Revisi I

Rp

6.865.000,-



Revisi II

Rp

6.865.000,-



Revisi III

Rp

6.865.000,-



Realisasi sampai dengan bulan Desember 2014

Rp

6.865.000,-

E. Dukungan Teknologi Informasi Penerapan

Teknologi

Informasi

di

lingkungan

Peradilan

Agama

memprioritaskan reformasi manajemen di bidang aparatur peradilan, manajemen perkara, transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi peradilan, manajemen keuangan serta infra struktur dan pengawasan serta sanksi. Sedangkan peranan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Keterbukaan Informasi di Pengadilan Agama Purworejo antara lain :  Mengetahui gambaran umum tentang Pengadilan, meliputi : fungsi, tugas, yurisdiksi dan struktur organisasi Pengadilan tersebut serta telepon, faksimile, nama dan jabatan pejabat di pengadilan baik Hakim dan non Hakim. 

Gambaran umum mengenai proses beracara di Pengadilan Agama.

 Hak-hak pencari keadilan dalam proses peradilan.  Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta biaya hakhak kepaniteraan sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan.  Putusan dan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.  Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama.  Mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai.  Hak masyarakat dan tata cara untuk memperoleh informasi di Pengadilan.  Mengetahui gambaran umum tentang Pengadilan, meliputi : fungsi, tugas, yurisdiksi dan struktur organisasi Pengadilan tersebut serta telepon, faksimile, nama dan jabatan pejabat di pengadilan baik Hakim dan non Hakim.  Gambaran umum mengenai proses beracara di Pengadilan Agama.  Hak-hak pencari keadilan dalam proses peradilan.  Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta biaya hakhak kepaniteraan sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan.  Putusan dan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.  Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama.

 Mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai.  Hak masyarakat dan tata cara untuk memperoleh informasi di Pengadilan. a)

Perangkat Keras Sampai Akhir Tahun 2014 Pengadilan Agama Purworejo telah memliki 27 Unit Komputer terdiri dari 17 unit kondisi baik, 4 unit rusak ringan dan 6 unit rusak berat, 9 Unit Laptop, terdiri dari 4 unit kondisi baik, 3 unit kondisi rusak ringan, 2 unit kondisi rusak berat dan 1 Unit Finger Print yang keseluruhannya digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat selain itu juga pada pengadilan Agama Purworejo terdapat 1 unit layar Touch Screen Informasi Perkara dan 1 unit TV media. Namun pemanfaatan IT belum dapat maksimal dikarenakan sarana IT yang ada di Pengadilan Agama Purworejo belum sepenuhnya memadai untuk mengikuti perkembangan Teknologi yang terus berkembang. Diharapkan pada tahun yang akan datang tersedia anggaran belanja modal yang cukup besar untuk pengadaan sarana IT seperti mesin antrian sidang dan sebagainya agar dapat lebih memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat.

b) Perangkat Lunak Dalam memproses administrasi perkara, Pengadilan Agama Purworejo telah memanfaatkan SIADPA seoptimal mungkin dari pendaftaran sampai putusan dan pembuatan Akta Cerai untuk mempercepat dan mempermudah masyarakat yang berkepentingan dengan Pengadilan Agama Purworejo, selain itu juga Pengadilan Agama Purworejo telah memanfaatkan Website yang

bisa

diakses

di

http://www.pa-purworejo.go.id

sebagai

media

transparansi seperti keadaan perkara, biaya perkara, jadwal sidang, anggaran, pengaduan dan sebagainya. Sehingga masyarakat bisa lebih mudah memantau melalui internet. Selain itu, Pengadilan Agama Purworejo juga telah menerapkan SMS-Perkara yang ditujukan kepada masyarakat khususnya dalam memantau perkara mereka dan kepada pegawai Pengadilan Agama Purworejo untuk menyebarkan informasi melalui SMS ke masingmasing pegawai. Untuk pengaduaan secara online Pengadilan Agama Purworejo memanfaatkan media email sebagai sarana yang bisa dikirmkan ke

[email protected]. F.

Regulasi Tahun 2014 Regulasi adalah mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Regulasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, misalnya: pembatasan hukum diumumkan oleh otoritas pemerintah, regulasi pengaturan diri oleh suatu industri seperti melalui asosiasi perdagangan, Regulasi sosial

(misalnya

norma),

co-regulasi

dan

pasar.

Seseorang

dapat,

mempertimbangkan regulasi dalam tindakan perilaku misalnya menjatuhkan sanksi (seperti denda). Tindakan hukum administrasi, atau menerapkan regulasi hukum, dapat dikontraskan dengan hukum undang-undang atau kasus. Regulasi NO

JUDUL

HITS

1

Undang-Undang

35

2

Peraturan Pemerintah

32

3

Keputusan Presiden

25

4

Peraturan Mahkamah Agung

30

5

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung

20

6

Surat Edaran Mahkamah Agung

22

7

Fatwa Mahkamah Agung

29

8

Peraturan Lainnya

20

BAB V PENGAWASAN Salah satu fungsi management yang harus diterapkan dalam pelaksanaan roda organisasi adalah fungsi pengawasan atau controlling. Dengan penerapan fungsi pengawasan dimaksudkan agar seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan maksud, tujuan, visi dan misi organisasi tersebut. Maksud, Tujuan dan Fungsi dari Pengawasan adalah sebagai berikut : 1. Maksud Pengawasan Pengawasan dilaksanakan dengan maksud untuk : a. Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. b. Mencegah

terjadinya

penyimpangan, maal

administrasi

dan

ketidakefisienan

penyelenggaraan peradilan. 2. Tujuan Pengawasan. Pengawasan dilaksanakan agar dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan dan kinerja pelayanan publik. 3. Fungsi Pengawasan Fungsi pengawasan meliputi : a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik – baiknya. c. Menjamin terwujudnya pelayanan publik yang baik bagi para pencari keadilan yang meliputi: ,kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat dan biaya ringan. Sistem pengawasan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal dan dilaksanakan secara terprogram dan terkoordinasi untuk memperoleh hasil yang optimal. Pengawasan mempunyai fungsi monitoring dan pengendali pelaksana program kerja suatu unit kerja atau lembaga untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan sekaligus mengarahkan tercapainya tujuan program kerja, adapun Pengawasan dari

dalam lingkungan peradilan sendiri mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: “Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional ”. 1. Pengawasan Melekat Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku (KMA/080/SK/VIII/ 2006 tanggal 24 Agustus 2006). Pengawasan melekat yang telah memiliki norma – norma baku sesuai struktur dan hierarkis organisasi. Secara normatif aturan pengawasan di Pengadilan Agama Purworejo mengacu pada Pasal 53 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sebagaimana telah diuraikan dalam pasal tersebut, pengawasan melekat adalah merupakan pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya sesuai dengan struktur yang berlaku. Dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama Purworejo pengawasan melekat dipisahkan pembagian tugas pengawasan melekat oleh Ketua dan Wakil Ketua yang bersifat umum dimana termasuk didalamnya pengawasan terhadap para Hakim dan pengawasan melekat secara struktural yang berpuncak pada Panitera / Sekretaris sebagai atasan langsung dari Wakil Panitera / Wakil Sekretaris dan Wakil Panitera sebagai atasan langsung dari para Panitera Muda : yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Permohonan dan Panitera Muda Gugatan, demikain juga Wakil Sekretaris sebagai atasan langsung para Kepala Subag yaitu : Kepala Subag Ortala dan Kepegawaian, Kepala Subag Perencanaan dan Keuangan, Kepala Subag Umum. Panitera / Sekretaris disamping mempunyai tugas pengawasan secara struktural kepada Wakil Panitera dan Wakil Sekretaris, juga mempunyai tugas pengawasan fungsional terhadap para Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti.

2. Pengawasan Fungsional Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukan untuk itu. Pengawasan ini meliputi seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang mencakup bidang administrasi perkara maupun administrasi umum. Dalam pelaksanaannya pengawasan ini mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1988 yang mengatur tentang Pedoman Pembagian Tugas antara Ketua dan Wakil Ketua. Dalam Surat Edaran tersebut ditegaskan bahwa tugas pengawasan Ketua didelegasikan kepada Wakil Ketua. Disamping itu juga mengacu kepada Surat Ketua Mahkamah Agung tanggal 1 Agustus 1994 Nomor : MA/KUMDIL/207/VIII/K/1994 menentukan lebih lanjut bahwa pada dasarnya wewenang pengawasan adalah wewenang Ketua yang didelegasikan kepada para Hakim. Di Pengadilan Agama Purworejo dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi perkara dan administrasi umum telah dibentuk Hakim Pengawas Bidang yang diawasi oleh Para Hakim Pengawas dan Wakil Ketua bertindak selaku koordinator pelaksanaan tugas pengawasan dengan mengkoordinir para Hakim Pengawas Bidang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purworejo Nomor

:

W11-A11/0324/HK.01.1/XI/2013

tanggal

Penunjukan Hakim Pengawas Bidang sebagai berikut :

03

Pebruari

2014,

tentang

. SUSUNAN HAKIM PENGAWAS BIDANG

PADA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO Berdasarkan Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purworejo Nomor : W11-A20/0156/Hk.05/I/2014 Tanggal 17 Januari 2014 NO

NAMA

JABATAN

BIDANG PENGAWASAN

1.

Drs. H. CECEP MAKMUN, SH., MH.

Wakil Ketua

2.

Drs. H. AMBARI, MSI.

Hakim

Administrasi Persidangan

3.

Drs. H. ISWANTHA DS., MH.

Hakim

Kinerja dan Pelayanan

4.

RASYIDI, SH.

Hakim

Administrasi Umum

5.

H. MASRUKHIN, SH., M.Ag.

Hakim

Administrasi Perkara

Koordinator

Bahwa pada pelaksanaan pengawasan pada bidang-bidang tersebut diatas, telah dilaksanakan oleh Hakim sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan dalam surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purworejo, selanjutnya Hakim pengawas Bidang melaporkan hasil pengawasan kepada Koordinator Pengawasan setiap bulan, selanjutnya Koordinator menyampaikan laporannya kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo setiap 3 bulan sekali. Dalam rangka meningkatkan etos kerja dan produktifitas kerja Pegawai Pengadilan Agama Purworejo, maka unsur pimpinan Pengadilan Agama Purworejo telah menerapkan dan melaksanakan beberapa kebijakan yang mengarah dan bertujuan untuk meningkatkan pengawasan kepada bawahannya melalui upaya-upaya sebagai berikut : 1. Memperketat dan Memonitoring Presensi atau Kehadiran Pegawai. Tingkat kehadiran atau presensi Pegawai Pengadilan Agama Purworejo (termasuk

unsur pimpinan) dimonitoring dengan melakukan pengawasan melalui usaha memperketat atau mencatat absensi kehadiran karyawan untuk jam masuk kantor dan jam pulang kantor. Pengadilan Agama Purworejo mulai bulan April 2011 menerapkan 2 absensi yaitu absensi mesin/finger print dan manual. 2. Evaluasi Produktifitas Kerja Dalam rangka pengawasan terhadap hasil kerja yang telah dicapai oleh masingmasing bagian dalam melaksanakan tugasnya, unsur pimpinan dari masing-masing struktur telah melakukan pengawasan langsung oleh atasannya masing-masing, disamping itu dari Pimpinan Pengadilan antara lain Ketua/Wakil Ketua dan Panitera/Sekretaris melaksanakan rapat berkala untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas dari semua bagian sehingga dengan demikian terjadi sinergi antar bagian yang ada. 3. Instrumen DP.3 atau SKP Daftar

Penilaian

Pelaksanaan

Pekerjaan

juga

digunakan

sebagai

sarana

pengawasan internal oleh masing-masing atasan langsung sesuai hirarki masingmasing. Hal ini perlu dilakukan dan diketahui oleh semua karyawan/karyawati, sehingga perolehan hasil DP.3 yang akan diperoleh karyawan disesuaikan dengan hasil penilaian pimpinannya, jika perlu tindakan punishment (hukuman) perlu ditegakkan. Namun demikian, objektifitas penilaian harus tetap didukung oleh datadata yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku, sehingga pegawai mempunyai kendali dalam pelaksanaan tugas

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. KESIMPULAN 1. Secara umum pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Purworejo sudah berjalan dengan baik. 2. Pelaksanaan administrasi yustisial sudah berjalan dengan baik, meskipun demikian guna mengeliminir terjadinya kesalahan harus dilakukan pengawasan secara berkala. 3. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah dilaksanakan dengan baik. 4. Penatausahaan bagian kepegawaian, keuangan dan umum telah dilaksanakan baik meskipun untuk bidang penatausahaan barang milik negara masih ditemui sedikit kendala, terutama yang berkaitan dengan inventaris eks Departemen Agama. 5. Pengadilan Agama Purworejo masih kurang pegawai, terutama untuk staf sekretariat dan Kepaniteraan. Sedang bagian kepaniteraan masih dibutuhkan penambahan Panitera Pengganti mengingat semakin bertambahnya volume perkara yang diterima dan semakin banyaknya mutasi hakim sehingga menjadikan tugas Panitera Pengganti lebih berat. 6. Anggaran untuk kebutuhan rutin operasional perkantoran masih kurang memenuhi kebutuhan riil Pengadilan Agama sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menjadi terhambat.

B. REKOMENDASI 1. Sektor Administrasi Peradilan dan Kepaniteraan a. Untuk meningkatkan kualitas tenaga teknis (Hakim, Panitera dan Juru Sita, pejabat kesekretariatan) perlu diadakanya bimbingan teknis melalui pelatihan pelatihan/workshop secara berkesinambungan. b. Hendaknya dalam penyelesaian perkara perlu adanya aturan yang rasional yaitu tentang adanya tuntutan sisa perkara 15 % tiap akhir tahun, padahal menurut

hukum formal ada perkara yang baru bisa disidangkan sampai dengan 4 bulan dari pendaftaran; c. Perlu adanya terobosan baru dalam proses berperkara supaya dapat mempercepat proses penyelesaian perkara, menekan biaya berperkara dan meningkatkan akses keadilan pada masyarakat; 2. Sektor Administrasi Kesekretariatan. a. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia 1) Untuk meningkatkan SDM hendaknya Pejabat setingkat wakil sekretaris, wakil panitera dan pejabat structural dan fungsional yang lain agar diusulkan untuk mengikuti diklat pimpinan III dan IV maupun diklat sekretaris. 2) Setiap Pengadaan CPNS umum, tenaga honorer yang stategis seperti bidang ilmu Teknogi Informasi yang tidak termasuk kategori I maupun II dapat diprioritaskan ikut tes dan dapat perhatian khusus. 3) Setiap Pengadaan CPNS agar dibuka formasi untuk pustakawan, sehingga tenaga tersebut dapat mengelola perpustakaan Pengadilan sebagaimana mestinya. b. Bidang Pengelolaan Sarana dan Prasarana 1) Untuk meningkatkan kewibawaan Peradilan, agar Pengadilan Agama Purworejo mendapat alokasi anggaran untuk Pembangunan Rumah Dinas untuk pejabat Pengadilan Agama Purworejo, ataupun anggaran untuk sewa rumah dinas yang memadai. 2) Mohon untuk Pengadilan Agama Purworejo Tahun mendatang mendapatkan prioritas anggaran belanja modal untuk pengadaan sarana prasarana untuk mendukung kantor khususnya untuk Pengadaan Bangunan Gedung tahap II. c. Bidang Pengelolaan Keuangan. Mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Mahkamah Agung R.I untuk

lebih

meningkatkan

pembinaan

ke

daerah

tentang

Administrasi

pengelolaan keuangan mulai dari Perencanaan, sampai dengan Pelaporannya, termasuk juga mengenai aturan-aturan yang terbaru tentang keuangan untuk aktif di informasikan ke daerah secara integral, tertib dan teratur berdasarkan pola-pola yang sudah ada;

PENUTUP Demikian Laporan

tahunan tahun 2014 ini kami buat sebagai visualisasi

pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Purworejo selama tahun 2014. Laporan ini terwujud berkat kerja sama yang baik dari semua lini, baik dari unsur hakim maupun non hakim dan sebagai salah satu bentuk tanggung jawaban pelaksanaan kinerja Peradilan Agama Purworejo kepada publik. Sudah barang tentu dalam laporan ini belum dapat tersaji informasi secara detil namun setidaknya sudah dapat menggambarkan secara global pelaksanaan kinerja Peradilan Agama se Jawa Tengah, teriring harapan semoga tahun yang akan datang laporan ini dapat dijadikan cermin untuk melakukan perbaikan perbaikan kinerja sehingga akan menjadi lebih akuntabel. Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Laporan Tahunan 2014 ini. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan langkah kita dalam menjalankan tugas yang teah diamanahkan oleh bangsa dan negara. Amin.

24 Desember 2014 Ketua Pengadilan Agama Purworejo


LAPORAN TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2014

Recommend Documents