Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) BABI PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) BABI PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Laporan

Kinerja

Tahunan

sebagai

bentuk

laporan

akuntabilitas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu etintas akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang menyelenggarakan tugas pembantuan pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah atas penggunaan anggaran belanja daerah yang telah dialokasikan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Laporan kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2014 disusun sesuai dengan amanah yang dikandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014

tentang

Sistem

Akuntabilitas

Pemerintah dengan berpedoman kepada

Kinerja

Instansi

Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan

ini,

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan amanat dalam rangka pencapaian misi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebagai wujud komitmen kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terhadap Bupati Bantul dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja dalam pencapaian target Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 1 Kabupaten Bantul

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan mencantum target kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendapatan

Pengelolaan

Keuangan

dan

Aset

Daerah

sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Selain itu Laporan Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014 juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada

publik

atas

penyelenggaraan

apa

yang

pemerintahan

telah

dilaksanakan

sebagai

dalam

bagian

dari

penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Melalui penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014 diharapkan dapat memberi informasi yaitu sebagai berikut: 1. Sebagai

bahan

meningkatkan

evaluasi

kinerja

berkesinambungan

Dinas

Pendapatan,

dalam

Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; 2. Menginformasikan

atas

pencapaian

target

kinerja

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja kepada pemberi mandat dalam hal ini adalah Bupati Bantul.

1.2

Gambaran Umum Organisasi Dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah telah dibentuk organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2 Kabupaten Bantul

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul salah satunya sebagai unsur pelaksana di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan gabungan dari Bagian Keuangan yang membidangi pengelolaan keuangan

daerah,

Bagian

Perlengkapan

yang

membidangi

pengelolaan aset/kekayaan daerah dan Dinas Pendapatan Daerah yang

membidangi

pengelolaan

pendapatan

daerah.

Dalam

perkembangan kebutuhan, karakteristik, kemampuan dan potensi daerah guna mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan

didaerah

maka

dilaksanakan

penataan

kelembagaan dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul tertanggal 29 Desember 2011,

nomenklatur

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diubah atau diganti menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai organisasi perangkat daerah melaksanakan urusan otonomi daerah pada bidang administrasi keuangan daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam melaksanakan urusan pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3 Kabupaten Bantul

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) Daerah memiliki 3 (tiga) fungsi yang melekat yaitu Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai: 1. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; 2. Pembantu pengelola barang daerah (Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang Daerah); dan 3. Pengguna anggaran/pengguna barang daerah. Ke-tiga fungsi tersebut diatas menunjukkan adanya pelimpahan wewenang dari Bupati Bantul selaku pemegang kekuasaan pengelolaan

keuangan

dan

barang

daerah

kepada

Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mengelola keuangan dan barang daerah. Pelimpahan wewenang tersebut ditetapkan dengan keputusan Bupati Bantul berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang. Berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 113 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Kabupaten

Bantul

Tahun

Anggaran

2014

sebagai

pengganti Keputusan Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2014, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) menerima pelimpahan wewenang dalam pengelolaan keuangan daerah memiliki tugas sebagai berikut: 1. Menyusun

dan

melaksanakan

kebijakan

pengelolaan

keuangan daerah; 2. Menyusun rancangan APBD dan perubahan APBD; 3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 4. Melaksanakan fungsi BUD (Bendahara Umum Daerah);


Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) 5. Menyusun

laporan

keuangan

daerah

dalam

rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan 6. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) telah menunjuk pejabat di lingkungan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD. Penunjukkan tersebut telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bantul. Adapun sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang terdapat pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul merupakan kompilasi dari ke tiga instansi (yaitu

Dinas

Pendapatan,

Bagian

Keuangan

dan

Bagian

Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul) tersebut serta ditambah dengan pengadaan berbagai sarana dan prasarana yang dilaksanakan dari tahun 2009 s/d tahun 2014.

1.3

Struktur Organisasi Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul pada Bagian Keempatbelas Paragraf 1 dan Pasal 30, susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri atas sebagai berikut: a. Kepala Dinas; b. Sekretaris, terdiri atas : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5 Kabupaten Bantul

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) 1. Sub. Bagian Umum; 2. Sub. Bagian Program; dan 3. Sub. Bagian Keuangan. c. Bidang Pendaftaran dan Penetapan, terdiri atas : 1. Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Pelayanan; 2. Seksi Verifikasi dan Informasi Pendapatan; dan 3. Seksi Penetapan. d. Bidang Penagihan, terdiri dari 1. Seksi Penagihan dan Piutang; 2. Seksi Keberatan; dan 3. Seksi Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan Penindakan. e. Bidang Anggaran, terdiri atas : 1. Seksi Perencanaan Anggaran; dan 2. Seksi Bidang Pengendalian Anggaran; f. Bidang Belanja, terdiri atas : 1. Seksi Belanja Tidak Langsung; dan 2. Seksi Belanja Langsung. g. Bidang Akuntansi, terdiri atas : 1. Seksi Pembukuan; dan 2. Seksi Pengolahan Data dan Laporan. h. Bidang Aset, terdiri atas : 1. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan; 2. Seksi Penilaian dan Optimalisasi; dan 3. Seksi Pengolahan Data dan Pengendalian. i. UPT j. Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun bagan susunan organisasi

Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 sebagai berikut

: Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 6 Kabupaten Bantul

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) Kepala Dinas Drs. Didik Warsito, MSi

Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang Pendaftaran dan Penetapan

Bidang Penagihan

Seksi Pendataan, Pendaftaraan dan Pelayanan

Seksi Verifikasi dan Informasi Pendapatan

Seksi Penetapan

Seksi Penagihan dan Piutang

Sekretariat

Sub Bagian Umum

Bidang Perbendaharaan

Bidang Anggaran

Seksi Belanja Tidak Langsung

Seksi Perencanaan Anggaran

Sub Bagian Program

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Bidang Akuntansi

Seksi Pembukuan

UPT Seksi Keberatan

Seksi Pengendalian Anggaran

Seksi Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan Penindakan


SeksiBelanja Langsung

Seksi Pengolahan Data dan Laporan

Bidang Aset

Seksi Inventarisasi & Penghapusan

Seksi Penilaian & Optimalisasi

SeksiPengolahan data dan Pengendalian

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Ketugasan dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah

adalah

Pemerintahan

Daerah

melaksanakan di

bidang

urusan

rumah

pendapatan,

tangga

pengelolaan

keuangan dan aset daerah.

1.4 Tugas, Pokok dan Tata Kerja Tugas, pokok dan tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Ketugasan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Perumusan

kebijakan

teknis

di

bidang

pengelolaan

keuangan dan aset; 2. Penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

dan

tugas

pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset; 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset; 4. Melaksanakan kesekretariatan Dinas; dan 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)

1.5 Landasan Hukum Sebagai dasar penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut: a) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; c) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah; d) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; e) Peraturan

Pemerintah

Nomor

58

Tahun

2005

tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah; f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Penyusunan Kiuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; g) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; h) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;


Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) j) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/20/M.PAN/5/2007

tentang

Pedoman

Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama; k) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; l) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah

(RPJMD)

sebagaimana

telah

Kabupaten diubah

Bantul dengan

Tahun

2011-2015

Peraturan

Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015; m) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul; n) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; o) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014;


Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) p) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014; q) Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bantul; r) Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedure Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul; s) Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2013 tentang Penjabaran

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2014; t) Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16B Tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015; u) Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014; v) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 94/07/DPPKAD/2014;

1.6 Keadaan Pegawai Berdasarkan data kepegawaian per 31 Desember 2014 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdapat 144 orang terdiri dari sebagai berikut :  PNS sebanyak 129 orang;  Tenaga Alih Dayasebanyak 6 orang;  Tenaga Kebersihan sebanyak 2 orang; Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 11 Kabupaten Bantul

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)  Petugas pemungut pajak restoran sebanyak 2 orang;  Petugas pemungut pajak mineral bukan logam dan batuan sebanyak 4 orang. Keadaan pegawai negeri sipil per 31 Desember 2014 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat sebagai berikut:  Keadaan pegawai negeri sipil berdasarkan jabatan struktural dan jabatan fungsional sebagai berikut: (lihat Tabel 1.1) Tabel 1.1 Keadaan Pegawai Negeri Sipil DPPKAD Jumlah Formasi Riil

No

Jabatan Struktural

Eselon

1

2

3

4

5

1

Kepala Dinas

II b

1

1

2

Sekretaris

III a

1

1

3

Kepala Bidang

III b

6

6

4

Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian

IV a

18

18

5

Fungsional Khusus Arsiparis

1

1

6

Fungsional Umum

111

102

138

129

Jumlah Sumber Data : Sub. Bag. Umum, data per 31 Des 2014

 Keadaan pegawai negeri sipil berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut: (lihat Tabel 1.2 dan gambar grafik 1.1)


Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) Tabel 1.2 Komposisi PNS DPPKAD Berdasarkan Tingkat Kependidikan No

Pendidikan

Jumlah

%

1

2

3

4

1

Pasca Sarjana

12

9

2

Sarjana

56

43

3

Sarjana Muda

9

7

4

SMA/SMA Kejuruan

48

37

5

SMP

3

2

6

SD

1

1

129

100


SMP 2%

SD 1% Pasca Sarjana 9%

SMA/SMA Kejuruan 37% Sarjana 44% Sarjana Muda 7%

Gambar Grafik 1.2 Kompoisisi PNS DPPKAD berdasarkan Tingkat Pendidikan

 Keadaaan pegawai negeri sipil berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut: (lihat tabel 1.3 dan gambar grafik 1.2)


Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) Tabel 1.3 Komposisi PNS DPPKAD Berdasarkan Jenis Kelamin

No

Jenis Kelamin

Jumlah

1

2

3

1

Laki-laki

80

2

Perempuan

49 Jumlah

129

Sumber Data : Sub. Bag. Umum, data per 31 Des 2014

Perempuan 38% Laki-laki 62%

Gambar Grafik 1.3 Komposisi PNS DPPKAD berdasarkan Jenis Kelamin

 Keadaan pegawai negeri sipil berdasarkan golongan ruang sebagai berikut: (lihat tabel 1.4 dan gambar grafik 1.3) Tabel 1.4 Komposisi PNS DPPKAD Berdasarkan Golongan No

Uraian

Jumlah

%

1

2

3

4

1

Golongan IV

6

5

2

Golongan III

92

71

3

Golongan II

28

22

4

Golongan I

3

2

129

100




Gol I 2%

Gol IV 5% Gol II 22%

Gol III 71%

Gambar Grafik 1.4 Komposisi PNS DPPKAD berdasarkan Golongan

1.7 Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana gedung yang dipergunakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terletak di komplek Parasamya dengan menempati 7 (tujuh) ruangan yaitu gedung sayap barat sebelah selatan lantai 1 ditempati bidang Pendaftaran dan Penetapan dan lantai 2 ditempati bidang Penagihan, gedung sayap barat sebelah utara lantai 3 ditempati bidang Aset. Sedang gedung sayap timur sebelah utara lantai 1 ditempati oleh Sekretariat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan bidangPerbendaharaan serta lantai 2 ditempati oleh Bidang Anggaran dan bidang Akuntansi. Sarana mobilitas yang dipergunakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan kondisi per 31 Desember 2014 sebanyak 67 unit kendaraan terdiri sebagai berikut: (lihat tabel 1.5) Tabel 1.5 Daftar Peralatan dan Mesin Kenbaraan Dinas/Operasional

No

Jenis

Unit

1

2

3

1

Kendaraan Bermotor R4

9

2

Kendaraan Bermotor R2

54

3

Sepeda Ontel

4 Jumlah

67

Sumber Data : Sub Bag Keuangan DPPKAD


Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) Berdasarkan kondisi per 31 Desember 2014 sarana dan parasarana berupa peralatan dan mesin selain sarana mobilitas yang dipergunakan untuk terlaksananya ketugasan dan tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah sebagai berikut: (lihat tabel 1.6) Tabel 1.6

Daftar Peralatan dan Mesin (selain Kendaraan Dinas/Operasional) Jenis

Unit

Jenis

Unit

Jenis

1

2

3

4

5

Unit 6

Komputer

110

Papan data

2

Alt Ukur Laser Distometer

2

Lap Top

23

Partisi ruangan

15

NAS ( Net Attached Storage)

3

Printer

67

papam nama

1

Scanner

1

Server

9

Genset

1

Hardisk External

4

Monitor Server

1

Gerenda

1

Papan Digital Interaktif

1

Tablet

4

Handycam

1

UPS Server

1

AC

31

Hub

1

GPS

2

Almari

76

Rak

39

Rakmount Monitor

1

Brankas

16

Server

6

Mesin Antrian

1

Dingklik Panjang

7

Monitor server

1

Perfator/Perfurator Karcis

2

Dispencer

3

Telepon/ Aipon

15

Water Meter

10

Filling Cabinet

44

Faximile

1

Delegate unit

8

Kipas Angin

15

Mesin ketik

10

Kursi

349

Telepon/ Aipon

15

Meja

190

Kamera

6

Partisi Antar Meja Kerja

31

Rak server

2

Sound system

1

Partisi Ruang Kepala

2

Wireless

3

Penghisap Debu

2

Skat ruangan

2

LCD

6

Tangga

1 21

Sandaran dan kunci sepeda VM Ware v Sphere Essentials Kit Peralatan Komputer/Note Book

8 1 8

Backwall Pelayann PBB

1

UPS

39

Peralatan dan mesin lainnya

Backdrop Ruang

3

Lemari Es

5

Meja Kursi Tamu

3

Wadrobe

1

Wireless Tablet

1

Meja front office/meja pelayanan

2

Almari Backdrop R.Tunggu

1

Jumlah

1.240

Sumber Data : Sub Keuangan DPPKAD

Sarana

dan

prasarana

selain

tersebut

diatas

Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 16 Kabupaten Bantul

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) melaksanakan pelimpakan wewenang dan ketugasan dalam tata kelola keuangan dan aset daerahsesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bantul menuju terwujudnya good governance telah menggunakan Keuangan

sistem

informasi

manajemen

daerah

Daerah

yang

dibangun

oleh

(SIMDA) Badan

PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dimulai dengan ditandatangani Naskah Kesepakatan Pelaksanaan Teknis antara

Perwakilan

Badan

Pengawasan

Keuangan

dan

Pembangunan (BPKP) Provinsi DIY dengan Pemerintah Kabupaten Bantul pada tanggal 28 Oktober 2011. Program

aplikasi

SIMDA mulai

Keuangan tahun

2012

telah digunakan oleh Pemerintah Kabupaten dalam

Bantul

pengelolaan

keuangan

daerah

secara terintegrasi Gambar 1.5 Aplikasi Simda Keuangan Daerah

Meliputi

penganggaran,

penatausahaan,

akuntansi

dan

pelaporankeuangan daerah. Selain itu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam pengelolaan barang milik daerah juga memakai aplikasi Simda BMD dalam mengelola barang

milik


Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) Daerah. Simda BMD ini

juga

merupakan

aplikasi

yang

dibangun oleh Badan Pengawasan Keuangan

dan

Pembangunan (BPKP) yang dimulai Gambar 1.6 Aplikasi Simda BMD

Dengan ditandatangani Naskah Kesepakatan Pelaksanaan Teknis antara

Perwakilan

Badan

Pengawasan

Keuangan

dan

Pembangunan (BPKP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Kabupaten Bantul. Dalam

melaksanakan

pengelolaan

gaji

PNS/CPNS

di

lingkungan PemerintahKabupaten Bantulmulai bulan Juli 2014 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan danAset

Daerah telah

empergunakan

aplikasi

Sistem

Informasi Pengolahan Gaji Pegawai Negeri Sipil

(PNS)

Daerah

yang dibangun oleh PT

TASPEN

(Persero). Penggunaan

aplikasi

tersebut Gambar 1.7 Aplikasi Gaji PT TASPEN


Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) setelah dilaksanakan perjanjian kerja sama antara PT TASPEN (Pesero) dan Pemerintah Kabupaten Bantul pada tanggal 6 Mei 2014. Dalam pengelolaan pendapatan daerah khususnya pajak daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah

menggunakan

beberapa

aplikasi

yang

pengadaan

dilaksanakan dari tahun 2010 sampai tahun 2014 dengan biaya dari APBD Kabupaten Bantul. Adapun aplikasi yang telah dipergunakan dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah sebagai berikut: (lihat gambar)

Gambar 1.8 Aplikasi Sim Antrian Wajib Pajak Daerah

Gambar 1.9 Aplikasi Sim BPHTB dan PBB Terintegrasi



Gambar 1.10 Aplikasi Sim Arsip Wajib Pajak Daerah

Gambar 1.11 Aplikasi Simpatda



Gambar 1.12 Aplikasi SISMIOP

Gambar 1.13 SMARTMAP

Berdasarkan

kondisi

per

31

Desember

2014

aplikasi

pendapatan daerah sebagai kelompok aset lainnya yang tak berwujud sebagai berikut: (lihat tabel 1.7)


Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) Tabel 1.7 Daftar Aset Lainnya yang Tak Berwujud (Aplikasi Pendapatan Pajak Daerah)

No

Jenis

Unit

1

2

3

1

Aplikasi Sofware

1

2

Aplikasi Sofware

1

3

Aplikasi Program Pajak Tanah

1

4

Aplikasi SIM

1

5

Windows Server Enterprise 2008

2

6

Map Info

1

7

Software Oracle

1

8

Aplikasi SIM Arsip

1

9

Aplikasi SIM Integrasi PBB BPHTB

1

10

Aplikasi SIMPATDA

1

11

Aplikasi Program

1

12

Sofware Oracle

1

Jumlah

13

Sumber Data : Sub. Bag. Keuangan DPPKAD

Terhubungnya aplikasi pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah dari komputer satu dengan komputer yang lain dapat dilaksanakan dengan memakai jaringan LAN. Melalui jaringan LAN ini telah memberi kemudahan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku organisasi perangkat daerah yang memiliki wewenang dalam pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah dalam pengelolaannya akan lebih efisien. Kondisi per 31 Desember 2014 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah memiliki jaringan LAN sebanyak 9 (sembilan).



1.8 Anggaran Belanja Tahun 2014 anggaran belanja yang dialokasikan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah besumber dari APBD Kabupaten Bantul sebesar Rp66.413.201.625,00 terealisasi Rp58.532.516.393,00 terdapat sisa anggaran belanja terdiri

dari

anggaran

belanja

tidak

langsung

sebesar

Rp27.687.863.349,00 terealisasi sebesar Rp24.960.828.663,00 (90,15%)

dan

anggaran

belanja

langsung

sebesar

Rp38.725.338.276,00 terealisasi sebesar Rp33.571.687.730,00 (86,69%). Adapun rincian realisasi anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung yaitu sebagai berikut: (lihat gambar grafik 1.14 dan tabel 1.8)

Gambar Grafik 1.14 Anggaran dan Realisasi Belanja DPPKAD

Rp38,725.34

dalam Jutaan Rupiah

Rp40,000.00

Rp33,571.69

Rp35,000.00 Rp30,000.00

Rp27,687.86 Rp24,960.83

Rp25,000.00 Rp20,000.00 Rp15,000.00 Rp10,000.00 Rp5,000.00 Rp1

2

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Rp27,687.86

Rp24,960.83

BELANJA LANGSUNG

Rp38,725.34

Rp33,571.69

Sumber Data : Aplikasi Simda Keuangan Daerah, diolah


Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) Tabel 1.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah No A

Uraian BELANJA TIDAK LANGSUNG

I

Belanja Gaji dan Tunjangan

1

Gaji Pokok

2

Tunjangan Keluarga

3

Tunjangan Jabtan

4

Tunjangan Fungsional

5

Tunjangan Fungsional Umum

6

Tunjangan Beras

7

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

8

Pembulatan Gaji

Realisasi (Rupiah)

Rupiah

27.687.863.349

24.960.828.663

2.727.034.686

6.362.972.000

6.159.956.308

203.015.692

4.949.080.400

4.806.072.300

143.008.100

470.154.550

457.545.938

12.608.612

256.836.000

244.245.000

12.591.000

3.120.000

239.000

92,88

7.409.000

97,03

8.399.100

97,31

3.359.000

241.825.000

312.343.420

303.944.320

121.881.427

103.128.950

18.752.477

83.203

74.800

8.403

17.347.357.819

14.885.744.201

2.461.613.618

-

-

Iuran Asuransi Kesehatan

II

Biaya Pemungutan Pajak Daerah

-

- Biaya PemungutanPBB Migas

-

III

1

IV

1

Insentif Pemungutan Pajak Daerah

- Insentif Pajak Daerah Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Insentif Retribusi Daerah

B

BELANJA LANGSUNG

I

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik

3

Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas/operasional

%

249.234.000

II

1

Sisa

Anggaran (Rupiah)

96,81

97,11

97,32

95,10

84,61

89,90

85,81

-

602.140

99,98

602.140

99,98

3.247.310.000

3.246.707.860

3.247.310.000

3.246.707.860

730.223.530

668.420.294

61.803.236

730.223.530

668.420.294

61.803.236

38.725.338.276

33.571.687.730

3.789.769.919

17.418.863.440

14.595.314.741

2.823.548.699

74.250.000

90,15

8.499.470

16.625.800.000

13.969.695.440

16.600.000

10.050.700

65.750.530

2.656.104.560 6.549.300

91,54

91,54

86,69

83,79

11,45

84,02

60,55



No

Uraian

4

Penyediaan jasa administrasi keuangan

5

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

6

Penyediaan alat tulis kantor

7

Penyediaan Barang Cetakan & Penggadaan

8

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

9

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

10

PenyediaanBahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

11

Penyediaan Makanan dan Minuman

12

13

Sisa

Realisasi (Rupiah)

Rupiah

77.256.000

74.291.000

23.054.140

21.816.500

13.000.000

12.324.200

300.000.000

277.850.000

1.524.000

1.461.500

476.000

476.000

9.000.000

7.685.000

28.550.000

18.043.500

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

244.653.300

190.221.431

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

4.700.000

2.900.000

10.784.800.363

10.043.768.263

375.000.000

363.582.400

7.037.784.413

6.754.915.000

924.760.000

855.621.500

Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

II

Anggaran (Rupiah)

1

Pembangunan Gedung Kantor

2

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

3

Pengadaan Mebelair

4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

6

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

7

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

8

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

9

Pembangunan Gudang Aset

50.000.000

-

274.905.950

226.659.013

4.000.000

3.857.500

20.000.000

12.987.850

1.898.350.000

1.649.084.000

200.000.000

177.061.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

45.405.000

12.775.000

1

Sosialisasi Peraturan Perundangundangan

30.405.000

4.975.000

2

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

15.000.000

7.800.000

III

%

2.965.000

96,16

1.237.640

94,63

675.800

94,80

22.150.000

92,62

62.500

95,90

-

100,00

1.315.000

85,39

10.506.500

63,20

54.431.869

77,75

1.800.000

61,70

741.032.100

93,13

11.417.600

96,96

282.869.413

95,98

69.138.500

92,52

50.000.000

0,00

48.246.937

82,45

142.500

96,44

7.012.150

64,94

249.266.000

86,87

22.939.000

88,53

32.630.000

28,14

25.430.000

16,36

7.200.000

52,00



No

Uraian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

IV

1

Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

2

Penyusunan Sistem Manajemen Mutu Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

VI

1

Penyusunan Analisis Standar Belanja

2

Penyusunan Standar Satuan Harga

3

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

4

Anggaran (Rupiah)

Sisa Rupiah

Realisasi (Rupiah)

194.755.335

167.662.465

124.755.335

106.858.465

70.000.000

60.804.000

7.990.791.163

6.715.174.316

64.462.500

-

37.044.000

34.307.500

72.947.500

46.100.250

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

185.870.000

148.384.000

5

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

163.300.000

144.501.600

6

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

109.205.000

76.433.800

124.570.000

87.359.000

166.863.270

157.220.075

96.130.000

88.458.900

79.750.000

78.949.325

1.857.860.000

1.586.681.258

89.145.000

83.660.775

33.800.000

32.668.500

34.657.500

33.150.250

147.500.000

129.503.500

127.315.000

118.900.750

112.800.000

111.375.200

35.525.000

35.335.250

134.955.750

84.528.600

59.650.000

56.443.825

7

8

9

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

10

Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

11

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

12

Pencermatan dan Penerbitan DPA SKPD

13

Penyusunan Anggaran Kas

14

Penerbitan SPD

15

Penerbitan SP2D

16

Pencetakan Daftar Gaji

17

Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan Sp2D

18

TP-TGR

19

Penyusunan Neraca Dinas Instansi

20

Rekonsiliasi Bank dan Evaluasi Realisasi APBD

%

27.092.870

86,09

17.896.870

85,65

9.196.000

86,86

67.199.000

84,04

64.462.500

0,00

2.736.500

92,61

26.847.250

63,20

37.486.000

79,83

18.798.400

88,49

32.771.200

69,99

37.211.000

70,13

9.643.195

94,22

7.671.100

92,02

800.675

99,00

271.178.742

85,40

5.484.225

93,85

1.131.500

96,65

1.507.250

95,65

17.996.500

87,80

8.414.250

93,39

1.424.800

98,74

189.750

99,47

50.427.150

62,63

3.206.175

94,63



No

Uraian

21

Pengelolaan Dana Perimbangan

22

Penyusunan SPT Tahunan

23

Anggaran (Rupiah)

Realisasi (Rupiah)

121.800.000

119.558.770

67.500.000

66.551.500

Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan

28.300.000

26.620.000

24

Penyusunan Kebijakan & Pedoman Pelaksanaan APBD

38.587.000

33.445.000

25

Operasional Pajak Daerah

501.750.000

368.205.845

26

Penyusunan Laporan Semesteran

72.900.750

66.605.375

27

Penyebarluasan & Sosialisasi berbagai informasi keuangan daerah

87.128.915

79.570.000

28

Intensifikasi PPh OP Pasal 21

72.505.000

61.559.750

29

Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

51.412.500

47.717.500

30

Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD

146.874.950

132.838.500

31

Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan

65.605.000

35.510.425

32

Penerbitan SKPP

35.300.000

35.036.750

33

Pengelolaan dan pelaporan potongan IWP, Taperum dan PPh Psl 21

49.400.000

48.974.650

34

Rekonsiliasi Belanja SKPD

40.000.000

38.306.650

35

Pengkartuan Gaji PNS

31.500.000

31.428.850

36

Penyusunan Standart Operasional Prosedure

114.855.280

87.845.000

37

Pengelolaan SIMKEUDA

159.891.415

111.533.060

38

Pengendalian PAD

131.415.000

94.208.075

39

Optimalisasi Pendapatan Daerah

66.740.000

60.854.658

40

Pelayanan Pajak Daerah

352.030.000

328.860.815

41

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan

762.325.500

633.947.315

42

Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD

34.456.750

33.310.000

43

Percepatan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah

63.150.000

49.673.875

44

Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Pemberantasan Cukai Ilegal

189.125.583

150.938.000

Sisa Rupiah

%

2.241.230

98,16

948.500

98,59

1.680.000

94,06

5.142.000

86,67

133.544.155

73,38

6.295.375

91,36

7.558.915

91,32

10.945.250

84,90

3.695.000

92,81

14.036.450

90,44

30.094.575

54,13

263.250

99,25

425.350

99,14

1.693.350

95,77

71.150

99,77

27.010.280

76,48

48.358.355

69,76

37.206.925

71,69

5.885.342

91,18

23.169.185

93,42

128.378.185

83,16

1.146.750

96,67

13.476.125

78,66

38.187.583

79,81



No

Anggaran (Rupiah)

Uraian

45

Studi Potensi Pajak Daerah

46

Studi Potensi Retribusi Daerah

47

Pendataan PBB P2

48

Verifikasi Piutang Pajak Daerah

49

Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak

50

Pengelolaan Arsip Wajib Pajak

VII

Progam Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi (Rupiah)

50.000.000

48.646.500

50.000.000

48.996.000

214.030.000

189.152.525

350.000.000

344.517.500

252.335.000

157.019.430

56.522.000

49.779.640

369.810.000

365.216.450

1

Fasilitasi dan pembinaan pengelola Keuangan SKPD

352.310.000

348.715.450

2

Penerbitan Peraturan Bupati tentang Penyusunan SPJ

17.500.000

16.501.000

Progam Penataan Peraturan Perundang-undangan

240.767.975

184.653.785

1

Regulasi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

67.417.975

50.095.000

2

Regulasi peraturan pajak dan retribusi daerah

173.350.000

134.558.785

1.680.145.000

1.487.122.710

61.285.000

41.095.190

235.485.000

218.115.300

301.500.000

287.209.125

106.330.000

84.008.260

96.350.000

91.397.500

163.050.000

137.043.685

VIII

IX

Progam Pengelolaan Barang Daerah 1

Peningkatan SDM Aparatur Pemda

2

SIMBADA

3

Sensus Barang Daerah

4

Penyusunan Perencanaaan & Pelaporan dlm Pengelolaan Barang

5

Penataan Aset

6

Penghapusan Barang Daerah

7

Verifikasi Inventarrisasi Barang Milik Daerah

311.918.000

270.810.600

8

Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah

73.407.000

63.589.100

9

Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah

83.380.000

80.158.750

10

Pengamanan Fisik dan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah

88.350.000

83.052.500

11

Penyusunan Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

159.090.000

130.642.700

66.413.201.625

58.532.516.393

Jumlah

Sisa Rupiah

%

1.353.500

97,29

1.004.000

97,99

24.877.475

88,38

5.482.500

98,43

95.315.570

62,23

6.742.360

88,07

4.593.550

98,76

3.594.550

98,98

999.000

94,29

56.114.190

76,69

17.322.975

74,31

38.791.215

77,62

37.559.510

88,51

20.189.810

67,06

17.369.700

92,62

14.290.875

95,26

22.321.740

79,01

4.952.500

94,86

26.006.315

84,05

41.107.400

86,82

9.817.900

86,63

3.221.250

96,14

5.297.500

94,00

28.447.300

82,12

6.516.804.605

88,13

Sumber Data : Aplikasi Simda Keuangan Daerah


Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) 1.9 Sistimatika Penulisan Laporan Kinerja Tahunan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan

dan

Aset

Daerah

disusun

dengan

sistematika

berdasarkan sistematika yang diatur dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut: Bab I

Pendahuluan Pada

bab

ini

disajikan

penjelasan

umum

Dinas

Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Bab II

Perencanaan Kinerja Pada bab ini disajikan beberapa hal penting terkait ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2014.

Bab III

Akuntabilitas Kinerja Pada bab ini disajikan capaian kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk setiap pencapain kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran

kinerja

dan

realisasi

anggaran

yang

digunakan dan telah digunakan untuk tercapinya kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Bab IV

Penutup Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta langkah di masa mendatang yang dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran.


Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) BAB II PERENCANAAN KINERJA Perencanaan kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik (Renstra) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2011-2015. Perencanaan kinerja dilaksanakan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui pelaksanaan berbagai kegiatan, dalam rencana kinerja jugatelah ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator

kinerja

Penyusunan

yang

rencana

ada kinerja

pada

tingkat

dilakukan

sasaran seiring

dan

kegiatan.

dengan

agenda

penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2014. Perencanaan kinerja ini juga memberi informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan, dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

2.1 Perencanaan Strategis Perubahan atas perencanaan stratejik Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan

dan

Aset

Daerah

tahun

2011-2015

merupakan dokumen yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran stratejik yang telah disesuaikan dengan sasaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 30 Kabupaten Bantul

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015.Dalam Rencana Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

tersebut

terdapat 48 (empat puluh delapan) sasaran Pemerintah Kabupaten Bantul, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bertanggungjawab atas terwujudnya sasaran ke-tiga dari tujuan dan misi pertama yaitu “Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik”dengan arah kebijakan inventarisasi, klarifikasi dan penataan aset daerah dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Adapun sasaran ke-tiga Kabupaten Bantul adalah meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah dengan indikator kinerja adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Keuangan Daerah. Perubahan atas perencanaan stratejik yangmemuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan sasaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selama periode 5 (lima) tahun khususnya tahun 2014-2015, yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan yang diselaraskan dan diarahkan kebijakan pembangunan khususnya pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang disesuaikan dengan sasaran yang ditetapkan.

2.1.1 Visi Sesuai dengan urusan dan ketugasan yang ditangani oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana telah diuraikan pada bab I dan sasaran ke-tiga Kabupaten Bantul dalam RPJMD Kabupaten Bantul tahun

2011-2015

adalah

meningkatkan

kemampuan


Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah dengan indikator kinerja adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Keuangan Daerah, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berkomitmen untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai berikut: 1. Terlaksananya

pengelolaan

keuangan

daerah

berdasarkan azas secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan

dan

memperhatikan

efektif,

efisien,

ekonomis,

bertanggungjawab

azas

keadilan,

dengan

kepatutan,

dan

manfaat untuk masyarakat; dan 2. Terlaksananya pengelolaan barang milik daerah berdasarkan

azas

fungsional,

kepastian

hukum,

transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Berdasarkan keadaan saat ini dan perkiraan strategis 2 (dua)

tahun

yang

akan

datang

Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah merubah visidan ditetapkan menjadi visi dan menjadi komitmen bersama dengan melibatkan seluruh

stakeholders

di

lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Adapun visi yang ditetapkan yaitu sebagai berikut:

MENJADI INSTITUSI YANG HANDAL DAN TERPERCAYA DALAM TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH


Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) 2.1.2 Misi Dalam rangka mewujudkan harapan yang terkandung dalam visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tersebut diatas maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah merumuskan kembali misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya

yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan proyeksi kondisi tentang masa depan. Selaras dengan

visi

Pendapatan,

yang

telah

Pengelolaan

dirumuskan Keuangan

bersama, dan

Aset

Dinas Daerah

Kabupaten Bantul telah merumuskan kembali misi untuk periode tahun 2014 dan 2015 yaitu sebagai berikut: 1. Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah profesional, akuntabel, transparan dan taat pada aturan yang berlaku; dan 2. Meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka memperkuat sumber-sumbet pendanaan belanja daerah Misi 1 “Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, akuntabel, transparan dan taat pada aturan yang berlaku” mempunyai makna yaitu sebagai berikut: 1. Pengelolaan

keuangan

penganggaran,

dari

proses

penatausahaan,

perencanaan,

pelaporan

dan

pertanggungjawaban keuangan daerah dilaksanakan dalam

rangka

menciptakan

transparansi

dan

akuntabililitas terselenggaranya keuangan daerah yang bercirikan kepada penerapan good governance. 2. Pengelolaan barang milik daerah berdasarkan azas fungsional,

kepastian

hukum,

transparansi

dan

keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian


Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) nilai sehingga terwujudnya keakuratan data barang milik daerah. Misi 2 “meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka memperkuat sumber-sumber pendanaan belanja daerah” memiliki makna pengelolaan pendapatan daerah terutama

pendapatan

kemampuan

asli

keuangan

daerah daerah

dapat

meningkatkan

atau

meningkatnya

kemandirian keuangan daerah dalam membiayai belanja daerah.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran Berdasarkan pada visi dan misi yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatasDinas Pendaapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai terutama tahun 2014 dan tahun 2015. Adapun keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dalam tabel sebagai berikut: (lihat tabel 2.9) Tabel 2.9 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Visi

Menjadi institusi yang terpercaya dan handal dalam tata kelola keuangan dan aset daerah

Misi

Tujuan

Sasaran

Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah profesional, akuntabel, transparan dan taat pada aturan yang berlaku

Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel, transparan dan taat pada aturan yang berlaku dalam rangka mempertahankan opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

Meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka memperkuat sumbersumbet pendanaan belanja daerah

Melaksanakan optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah

Meningkatkan kemampuan keuangan daerah


Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) Pencapaian atas tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diatas dapat diukur dengan indikator kinerja yang merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif. Rumusan indikator kinerja dari tujuan dan sasaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut: (lihat tabel 2.10) Tabel 2.10 Rumusan Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sasaran Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel


Indikator Kinerja

Rumus

1

Opini BPK

Opini Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK

2

Prosentase penyerapan anggaran belanja daerah sesuai dengan alokasi per triwulan

(Realisasi belanja daerah per triwulan dibagi dengan alokasi belanja daerah per triwulan)X100%

3

Prosentase SKPD yang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

(Jumlah SKPD telah menerapkan SAP dibagi jumlah SKPD)X100%

4

Prosentase keakuratan data barang milik daerah

(Jumlahaset yang terinventarisirdibagijumlahasetkeseluruhan) x 100%

1

Prosentase pertumbuhan pendapatan daerah

((Pendapatan daerah tahun t dikurangi pendapatan daerah tahun t-1) dibagi pendapatan daerah tahun t-1))X100%

2

Derajat desentralisasi

(Pendapatan asli daerah dibagi pendapatan daerah)X100%

3

Prosentase kemampuan keuangan daerah

(Pendapatan asli daerah dibagi belanja daerah)X100%

Sasaran-sasaran strategis dengan indikator kinerjaindikator kinerja pada kondisi awal (capaian tahun 2010) dan kondisi akhir rencana strategis (tahun 2015) yang hendak dicapai oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan


Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) Aset Daerah dengan mengacu pada misi yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut: (lihat tabel 2.11) Tabel 2.11 Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel


Indikator Kinerja

Satuan

Kondisi Awal (Tahun 2011)

Target Akhir (Tahun 2015)

WTP:1 WDP:2

2

1

1

Opini BPK

2


%

85

85

3


%

60

70

4


%

70

75

1


%

11,87

12,79

2


%

8,27

16,88

3


%

8,06

35,65

2.1.4 Strategi Sebagai upaya yang dilaksanakan Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan

dan

Aset

Daerah

dalam

merealisasikan target indikator kinerja dari sasaran stregis akan dijabarkan secara sistematis melalui perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan.  Misi 1 “Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, akuntabel, transparan dan taat pada aturan yang berlaku”. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 36 Kabupaten Bantul

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) 

Stategi

yang

dipergunakan

dalam

rangka

mewujudkan target indikator kinerja sasaran strategis dari misi ini adalah sebagai berikut: 1. Mempedomani

kebijakan

pemerintah

dalam

pengelolaan keuangan dan barang daerah; 2. Mengupayakan

aplikasi

Sistem

Informasi

Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah yang terintegrasi dengan menjalin kerjasama dengan Perwakilan BPKP Provinsi DIY untuk mengadakan asistensi

penerapan

manajemen

pengelolaan

keuangan dan barang daerah yang transparan dan

akuntabel

melalui

implementasi

SIMDA

Keuangan Daerah dan Simda BMD 3. Meningkatkan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memonitor dan melaporkan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang menjadi tanggung-jawabnya; 4. Penyebarluasan

informasi

pendapatan,

pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui media massa, media online, leaflet, dan lain-lain; 5. Menambah dan merevisi Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan peraturan yang berlaku; 6. Menjalin kerjasama dengan Perwakilan BPKP Pemda

DIY

manajemen melalui

untuk

asistensi

pengelolaan

pendampingan

penerapan

keuangan

atau

coaching

daerah clinic

penyusunan neraca SKPD. 

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka terselenggaranya strategi guna tercapainya


Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) target indikator kinerja sasaran dari misi I yaitu sebagai berikut: 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari terdiri dari kegiatan sebagai berikut: a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan; dan b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan. 2. Program

Peningkatan

Pengelolaan

Keuangan

dan

Pengembangan

Daerah

terdiri

dari

kegiatan sebagai berikut; a. Penyusunan Analisa Standar Belanja; b. Penyusunan Standar Satuan Harga; c. Penyusunan

Kebijakan

Akuntansi

Pemerintah Daerah; d. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; e. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD; f. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; g. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD; h. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; i.

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang

Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD; j.

Pencermatan dan Penerbitan DPA SKPD;


Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) k. Penyusunan Anggaran Kas; l.

Penerbitan SPD;

m. Penerbitan SP2D; n. Pencetakan Daftar Gaji; o. Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D; p. TP-TGR; q. Penyusunan Neraca Dinas Instansi; r. Rekonsiliasi Bank dan Evaluasi Realisasi APBD; s. Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan; t. Penyusunan Laporan Semseteran; u. Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Keuangan Daerah; v. Pengendalian

Pelaksanaan

Pengelolaan

Keuangan Daerah; w. Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD; x. Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah; y. Penerbitan SKPP; z. Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP, Taperum dan PPh ps 21 bagi PNS; aa. Rekonsiliasi Belanja SKPD; bb. Pengkartuan Data PNS; cc. Penyusunan

Standar

Operasional

dan

Prosedure; dd. Pengelolaan Simkeuda; ee. Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKADl


Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) ff. Percepatan

Penyerapan

Peningkatan

Anggaran

Kualitas

dan

Akuntabilitas

Keuangan Daerah; 3. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan SKPD terdiri dari kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Program

Penata

undangan

terdiri

Peraturan

tentang

Peraturan dari

Perundang-

kegiatan

Pengelolaan

Regulasi Keuangan

Daerah. 5. Program Pengelolaan Barang Daerah terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Peningkatan SDM Aparatur Pemda; b. Simbada; c. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah; d. Pentaan Aset; e. Penghapusan Barang Daerah; f. Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah; g. Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah; h. Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah; i.

Pengamanan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah.

 Misi 2 “meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka memperkuat sumber-sumber pendanaan belanja daerah”.


Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) 

Startegi

yang

dipergunakan

dalam

rangka

mewujudkan target indikator kinerja sasaran strategis dari misi ini sebagai berikut: 1. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi

daerah

melalui

langkah-langkah

intensifikasi dan ekstensifikasi: a) Intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah

terutama

meningkatkan

ditujukan

kepatuhan

untuk

(compliance)

dan memperkuat basis pajak dan retribusi daerah

yang

ada,

penyederhanaan

meliputi:

dan

modernisasi

(komputerisasi) sistem perpajakan dan retribusi

daerah;

Penyempurnaan

landasan hukum serta law enforcement bagi

pengenaan

pajak

dan

retribusi

daerah; peningkatan ketaatan masyarakat dalam kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah melalui sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak

daerah

peningkatan pelaksanaan

dan

retribusi

daerah;

pengawasan pemungutan

terhadap pajak

dan

retribusi daerah; peningkatan koordinasi dan kerja sama yang intensif dan efektif dengan

seluruh

SKPD

pengelola

pendapatan; dan peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daearh. b. Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah

terutama

ditujukan

untuk


Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) memperluas basis pajak/retribusi daerah, meliputi sebagai berikut: a) Mendata obyek dan wajib pajak yang belum terdata dan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan, sehingga potensi pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah dapat diketahui baik secara kuantitatif maupun kualitatif, antara lain dengan cara meningkatkan serta menggali potensi wajib pajak daerah yang ada khususnya wajib pajak restoran dan wajib pajak hotel. b) Optimalisasi

penyerapan

penerimaan dari basis pajak bumi dan

bangunan

perkotaan

perdesaan

yang

dilaksanakan

dan

pengelolaannya

oleh

Pemerintah

Daerah mulai tanggal 1 Januari 2014 dengan

mengoptimalisasikan

pelayanan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan melalui: c.

Pelayanan pendaftaran obyek pajak dan mutasi obyek/subyek PBB P2, Pelayanan pembetulan, pembatalan dan salinan atas SPPT/SKPD/STP PBB

P2,

kemudahan

dan

memberikan

pembayaran

pajak

daerah khususnya PBB P2 dengan sistem on line. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 42 Kabupaten Bantul

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) d. Permohonan

keberatan

dan

pengurangan atas pajak terutang; e. Restitusi/pengembalian

kelebihan

pembayaran pajak daerah; 2. Peningkatan kontribusi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD

melalui

upaya

memperkuat

permodalan perusahaan milik daerah/BUMD. 3. Optimalisasi penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak melalui kerjasama instansi vertikal dan daerah dalam menyerap basis pajak terkait. 

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka terselenggaranya strategi guna tercapainya target indikator kinerja sasaran dari misi I yaitu sebagai berikut: 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a. Peningkatan

Manajemen

Investasi

Daerah; b. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumbersumber

Pendapatan

Daerah

(Penghargaan Pajak Daerah); c. Pengelolaan Dana Perimbangan; d. Penyusunan SPT Tahunan; e. Operasional Pajak Daerah; f. Intensifikasi PPh OP (PPh ps 21); g. Pengendalian PAD; h. Optimalisasi Pendapatan Daerah; i.

Pelayanan Pajak Daerah;


Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) j.

Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan;

k. Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak; l.

Pengelolaan Arsip Wajib Pajak;

m. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Pemberantasan Cukai Illegal; n. Studi Potensi Pajak Daerah; o. Studi Potensi Retribusi Daerah; p. Pendataan PBB; 2. Program Penataan Peraturan Perundangundangan

dengan

kegiatan

Regulasi

Peraturan Pajak dan Retribusi Daerah.

2.2 Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Rencana

kegiatan

tahunan

(RKT)

Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2014 merupakan dokumen menginformasikan tentang target indikator kinerja dari sasaran yang akan dicapai pada tahun 2014. Pencapaian atas target indikator kinerja dari sasaran-sasaran sebagaimana telah dibahas diatas didukung dengan terlaksananya berbagai program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun 2014. Adapun rencana kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2014 berupa target, indikator kinerja dan sasaran strategis yaitu sebagai berikut: (lihat tabel 2.12)


Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) Tabel 2.12 Target, Indikator Kinerja dari Sasaran Strategis Tahun 2014 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sasaran Strategis



Indikator Kinerja

Target

1

Opini BPK (WTP=1 WDP=2 Disclaemer=3)

1

2


85

3


70

4


70

1


15,25

2


16,62

3


15,15

2.3 Penetapan Kinerja Penetapan

kinerja

merupakan

dokumen

pernyataan

kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian antara Bupati Bantul dan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran yang dibutuhkan yaitu sebagai berikut: (lihat tabel 2.13)


Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) Tabel 2.13 Penetapan Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014 Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja 1


Target

Program/Kegiatan

1

Anggaran (Rupiah) 2.441.465.305

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Sosialisasi peraturan perundang-undangan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Kuangan Daerah Penyusunan Analisa Standar Belanja Penyusunan Standar Satuan Harga Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TP – TGR Rekonsiliasi Bank & Evaluasi Realisasi APBD Pengelolaan dan Pelaporan Dana Tugas Pembantuan


45.405.000 30.405.000 15.000.000 1.958.832.330 64.462.500 37.044.000 185.870.000 163.300.000 109.205.000 124.570.000 166.863.270 96.130.000 35.525.000 59.650.000 28.300.000


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program/Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD Penyusunan Laporan Semesteran Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Keuangan Daerah Fasilitasi Penyaluran Belanja PPKD Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan Penilaian Kualitas Pengelolaan Keuangan Penerbitan SKPP Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP, Taperum dan PPh Ps. 21 bagi PNS Pengkartuan Data PNS/Pengkartuan Gaji PNS Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan SIMKEUDA Pendataan dan Pengelolaan Arsip DPPKAD Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan SKPD Pembinaan Bendahara/Fasilitasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Penerbitan Peraturan Bupati tentang Penyusunan SPJ Progran Penataan Peraturan Perundang-undangan Regulasi peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah


Anggaran (Rupiah) 38.587.000 72.900.750 87.128.915 146.874.950 51.412.500 65.605.000 35.300.000 49.400.000 31.500.000 114.855.280 159.891.415 34.456.750 369.810.000 352.310.000 17.500.000 67.417.975 67.417.975


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja 2


Target

Program/Kegiatan

85

648.367.500 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Kuangan Daerah Pencematan dan Penerbitan DPA SKPD Penyusunan Anggaran Kas Penerbitan SPD Penerbitan SP2D Pencetakan Daftar Gaji/Pengelolaan Gaji Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D Rekonsiliasi Belanja SKPD Percepatan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah

3


Anggaran (Rupiah)

70

648.367.500 89.145.000 33.800.000 34.657.500 147.500.000 127.315.000 112.800.000 40.000.000 63.150.000

207.903.250 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Kuangan Daerah Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Penyusunan Neraca Dinas Instansi


207.903.250 72.947.500 134.955.750


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja 4


Target

Program/Kegiatan

70

Anggaran (Rupiah) 1.680.145.000

Program Pengelolaan Barang Daerah Peningkatan SDM aparatur Pemda SIMBADA Sensus barang daerah Penyusunan perencanaan & pelaporan pengelolaan barang Penataan aset Penghapusan barang daerah Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah Verifikasi Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Evaluasi dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Pengamanan Adm. Dokumen kepemilikam Barang Milik Daerah Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD


1.680.145.000 61.285.000 235.485.000 301.500.000 106.330.000 96.350.000 163.050.000 311.918.000 73.407.000 83.380.000 88.350.000 159.090.000


Sasaran Strategis Meningkatkan kemampuan keuangan daerah

Indikator Kinerja 1


Target

Program/Kegiatan

15,25

450.930.583 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Kuangan Daerah Pengelolaan Dana Perimbangan Penyusunan SPT Tahunan Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21) Sosialisasi di Bidang Cukai dan Pemberantasan Cukai Ilegal

2


Anggaran (Rupiah)

16,62

450.930.583 121.800.000 67.500.000 72.505.000 189.125.583

4.270.202.500 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Kuangan Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (Penghargaan Pajak) Operasional Pajak Daerah Pelayanan Pajak Daerah Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pendataan dan Penetapan Wajib Pajak Pengelolaan Arsip Wajib Pajak Studi Potensi Pajak Daerah Studi Potensi Retribusi Daerah Pendataan PBB P2


4.096.852.500 1.857.860.000 501.750.000 352.030.000 762.325.500 252.335.000 56.522.000 50.000.000 50.000.000 214.030.000


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja 3


Target

Program/Kegiatan

15,15

Anggaran (Rupiah) 627.905.999

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Kuangan Daerah Peningkatan Manajemen Investasi Daerah Pengendalian PAD Optimalisasi Pendapatan Daerah Verifikasi Piutang Daerah


627.905.999 79.750.000 131.415.999 66.740.000 350.000.000

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) 2.4 Anggaran Belanja Tahun 2014 anggaran belanja yang dialokasikan pada Dokumen

Pelaksana

Pengelolaan

Anggaran

Keuangan

914/07/DPPKAD/2014

(DPA)

dan

Dinas

Aset

sebagaimana

Pendapatan,

Daerah

dirubah

pada

nomor Dokumen

Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 914/06/DPPKAD/ 2014/P

sebesar

Rp55.012.102.712,00

bersumber

dari

APBD

Kabupaten Bantul. Melalui mekanisme perubahan anggaran belanja yang dialokasikan pada Dokumen Perubahan Pelaksana Anggaran (DPPA) nomor xx menjadi Rp66.413.201.625,00. Anggaran belanja yang dialokasikan pada DPPA Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengalami kenaikan

sebesar

20,72%

atau

bertambah

sebesar

Rp11.401.098.913,00 dari alokasi anggaran belanja pada DPA. Kenaikan atau bertambahnya anggaran belanja tersebut terdapat pada

anggaran

belanja

langsung

semula

sebesar

Rp27.034.746.363,00 menjadi sebesar Rp38.725.338.276,00 atau bertambah

43,24%

atau

sebesar

Rp11.690.591.913,00.

Bertambahnya anggaran belanja langsung tersebut tertinggi pada kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik semula Rp10.051.000.000,00 menjadi Rp16.625.800.000,00 atau bertambah sebesar Rp6.574.800.000,00 atau 65,41%. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan tarif dasar listrik yang mengalami kenaikan sebanyak 3 (tiga) kali. Selain itu tahun 2014 pada DPPA Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai tindak lanjut atas pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah

Kabupaten

Bantul

tahun

2013

melaksanakan

melaksanakan kegiatan Verifikasi Piutang PBB dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp350.000.000,00 dan kegiatan Sensus BMD

dengan

anggaran

belanja

langsung

sebesar


Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) Rp301.500.000,00.

Anggaran

belanja

tidak

langsung

yang

dialokasikan mengalami penurunan sebesar Rp289.493.000,00 atau turun 1,03% dari anggaran belanja tidak langsung yaitu sebesar Rp27.977.356.349,00 sehingga anggaran belanja tidak langsung pada DPPA Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi Rp27.687.863.349,00.

2.4.1 Rencana Anggaran Belanja Berdasarkan DPPA Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor XXX anggaran belanja daerah

yang

Pengelolaan

dialokasikan Keuangan

pada

dan

Dinas

Aset

Pendapatan,

Daerah

sebesar

Rp66.413.201.625,00 dialokasikan pada Gambar Grafik 2.15 Kompoisi Anggaran Belanja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014

anggaran belanja tidak langsung

Belanja Langsung Rp38.725. 338.276,0 0 58%

sebesar

Rp27.687.863.349,00

Belanja Tidak Langsung, Rp27,687, 863,349.00 , 42%

atau

sebesar

41,69%

dan

anggaran

belanja

langsung sebesar

Rp38.725.338.276,00

atau

sebesar

58,31%.

Alokasi

anggaran belanja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada gambar grafik diatas (lihat gambar grafik 2.14) Anggaran

belanja

langsung

Dinas

Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dialokasikan untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut: (lihat tabel 2.14)


Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) Tabel 2.14 Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014

No

Program/Kegiatan

I

Belanja Tidak Langsung

II

Belanja Langsung

II.1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik

3

Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas/operasional

4

Penyediaan jasa administrasi keuangan

5

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

6

Penyediaan alat tulis kantor

7

Penyediaan Barang Cetakan & Penggadaan

8

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

9

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

10

PenyediaanBahan Bacaan & Peraturan Perundangundangan

11

Penyediaan Makanan dan Minuman

12

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

13

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

II.2

Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1

Pembangunan Gedung Kantor

2

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

3

Pengadaan Mebelair

4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

5

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

6

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair

7

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

8

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

9

Pembangunan Gudang Aset

Anggaran 27.687.863.349,00 38.725.338.276,00 17.418.863.440,00 74.250.000,00 16.625.800.000,00 16.600.000,00 77.256.000,00 23.054.140,00 13.000.000,00 300.000.000,00 1.524.000,00 476.000,00 9.000.000,00 28.550.000,00 244.653.300,00 4.700.000,00 10.784.800.363,00 375.000.000,00 7.037.784.413,00 924.760.000,00 50.000.000,00 274.905.950,00 4.000.000,00 20.000.000,00 1.898.350.000,00 200.000.000,00

% 41,69 58,31 26,23 0,11 25,03 0,02 0,12 0,03 0,02 0,45 0,00 0,00 0,01 0,04 0,37 0,01 16,24 0,56 10,60 1,39 0,08 0,41 0,01 0,03 2,86 0,30



No II.3

Program/Kegiatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

2

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan

II.4

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1

Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

2

Penyusunan Sistem Manajemen Mutu

II.5

Progam Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Anggaran 45.405.000,00 30.405.000,00 15.000.000,00 194.755.335,00 124.755.335,00 70.000.000,00 7.990.791.163,00

1

Penyusunan Analisis Standar Belanja

2


3


4

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

185.870.000,00

5

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

163.300.000,00

6

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

109.205.000,00

7

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

124.570.000,00

8

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

166.863.270,00

9

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

10

Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

11

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

12

Pencermatan dan Penerbitan DPA SKPD

13


14

Penerbitan SPD

15

Penerbitan SP2D

16

Pencetakan Daftar Gaji

17

Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan Sp2D

18

TP-TGR

19


20

Rekonsiliasi Bank dan Evaluasi Realisasi APBD

21


22


64.462.500,00 37.044.000,00 72.947.500,00

96.130.000,00 79.750.000,00 1.857.860.000,00 89.145.000,00 33.800.000,00 34.657.500,00 147.500.000,00 127.315.000,00 112.800.000,00 35.525.000,00 134.955.750,00 59.650.000,00 121.800.000,00 67.500.000,00

% 0,07 0,05 0,02 0,29 0,19 0,11 12,03 0,10 0,06 0,11 0,28 0,25 0,16 0,19 0,25 0,14 0,12 2,80 0,13 0,05 0,05 0,22 0,19 0,17 0,05 0,20 0,09 0,18 0,10



No

Program/Kegiatan

23


24

Penyusunan Kebijakan & Pedoman Pelaksanaan APBD

25

Operasional Pajak Daerah

26

Penyusunan Laporan Semesteran

27

Penyebarluasan & Sosialisasi berbagai informasi keuangan daerah

28

Intensifikasi PPh OP Pasal 21

29


30


31


32

Penerbitan SKPP

33

Pengelolaan dan pelaporan potongan IWP, Taperum dan PPh Psl 21

34

Rekonsiliasi Belanja SKPD

35

Pengkartuan Gaji PNS

36

Penyusunan Standart Operasional Prosedure

37


38

Pengendalian PAD

39


40


41


42


43

Percepatan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah

44

Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan Pemberantasan Cukai Ilegal

45


46


47

Pendataan PBB P2

48

Verifikasi Piutang Pajak Daerah

49


50


Anggaran 28.300.000,00 38.587.000,00 501.750.000,00 72.900.750,00 87.128.915,00 72.505.000,00 51.412.500,00 146.874.950,00 65.605.000,00 35.300.000,00 49.400.000,00 40.000.000,00 31.500.000,00 114.855.280,00 159.891.415,00 131.415.000,00 66.740.000,00 352.030.000,00 762.325.500,00 34.456.750,00 63.150.000,00 189.125.583,00 50.000.000,00 50.000.000,00 214.030.000,00 350.000.000,00 252.335.000,00 56.522.000,00

% 0,04 0,06 0,76 0,11 0,13 0,11 0,08 0,22 0,10 0,05 0,07 0,06 0,05 0,17 0,24 0,20 0,10 0,53 1,15 0,05 0,10 0,28 0,08 0,08 0,32 0,53 0,38 0,09



No II.6

Program/Kegiatan

Anggaran

Progam Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

369.810.000,00

1

Fasilitasi dan pembinaan pengelola Keuangan SKPD

2


II.7

Progam Penataan Peraturan Perundang-undangan

1

Regulasi Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

2

Regulasi peraturan pajak dan retribusi daerah

II.8

%

352.310.000,00 17.500.000,00 240.767.975,00 67.417.975,00 173.350.000,00

Progam Pengelolaan Barang Daerah

1.680.145.000,00

1

Peningkatan SDM Aparatur Pemda

2

SIMBADA

3

Sensus Barang Daerah

4

Penyusunan Perencanaaan & Pelaporan dlm Pengelolaan Barang

5

Penataan Aset

6

Penghapusan Barang Daerah

7

Verifikasi Inventarrisasi Barang Milik Daerah

8


9


61.285.000,00 235.485.000,00 301.500.000,00 106.330.000,00 96.350.000,00 163.050.000,00 311.918.000,00 73.407.000,00 83.380.000,00

10

Pengamanan Fisik dan Dokumen Pemilikan Barang Milik Daerah

11

Penyusunan Regulasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

88.350.000,00 159.090.000,00

0,56 0,53 0,03 0,36 0,10 0,26 2,53 0,09 0,35 0,45 0,16 0,15 0,25 0,47 0,11 0,13 0,13 0,24

Sumber Data : Simda Keuangan Daerah

2.4.2 Alokasi Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2014 berdasarkan DPPA Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan

dan

Aset

Daerah

Nomor

914/06/DPPKAD/2014/P jumlah anggaran belanja langsung sebesar

Rp38.725.338.276,00

yang

dialokasikan

pada

berbagai program dan kegiatan sebagai pendukung utama maupun bukan pendukung utama dalam pencapaian target Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 57 Kabupaten Bantul

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) indikator kinerja per sasaran strategis, yaitu sebagai berikut: (lihat tabel 2.15)

Tabel 2.15 Alokasi Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sasaran Strategis

Indikator Kinerja


Anggaran (Rupiah)

4.977.881.055 Opini BPK (WTP=1 WDP=2 Disclaemer=3) Prosentase penyerapan anggaran belanja daerah sesuai dengan alokasi per triwulan Prosentase SKPD yang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Prosentase keakuratan data barang milik daerah


2.441.465.305

648.367.500

207.903.250

1.680.145.000

5.349.038.083 Prosentase pertumbuhan pendapatan daerah


Prosentase kemampuan keuangan daerah Jumlah anggaran belanja langsung sebagai pendukung utama untuk mencapai sasaran strategis

Jumlah anggaran belanja langsung pendukung Jumlah anggaran belanja langsung

450.930.583

4.270.202.500

627.905.000 10.326.919.138 28.398.419.138 38.725.338.276

%

12,85

6,30

1,67

0,54

4,34

13,81

1,16

11,03

1,62 26,67 73,33 100

Sumber Data : Simda Keuangan Daerah, diolah

Dari tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa dari total anggaran belanja langsung dialokasikan sebesar 26,67% atau

sebesar

Rp10.326.919.138,00

sebagai

anggaran

belanja langsung untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan-kegiatan utama/pokok yang mendukung Dinas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 58 Kabupaten Bantul

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mencapai target indikator kinerja dari 2 (dua) sasaran strategis. Alokasi terbesar dialokasikan pada anggaran belanja langsung untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan

utama

pendapatan

daerah

asli

dalam

rangka

sehingga

meningkatkan

sasaran

strategis

meningkatkan kemampuan keuangan daerah dapat dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dengan jumlah anggaran belanja langsung sebesar Rp5.349.038.083,00 atau sebesar 51,80% dari total anggaran belanja langsung pendukung utama

pencapaian

sasaran

strategis

sebesar

Rp10.326.919.138,00. Sedang alokasi anggaran belanja langsung

untuk

terlaksananya

program-program

dan

kegiatan-kegiatan utama guna tercapainya sasaran strategis meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel yaitu sebesar 48,20% atau sebesar Rp4.977.881.055,00.


Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Capaian Kinerja Sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu entitas akuntabilitas kinerja SKPD berkewajiban mempertanggung-jawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerjapada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan kewenangan yang disusun dalam bentuk laporan.Laporan Kinerja Tahunan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja tahun 2014 dalam mewujudkan tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2014. Dalam dokumen penetapan kinerja memuat indikator kinerja utama dari sasaran strategis sesuai dengan indikator kinerja utama Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 16B tahun 2011 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015. Capaian kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2014 telah dilakukan penilaian untuk mengevaluasi dan mengukur sebagaipengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun katagori dari pengukuran kinerja sasaran untuk masing-masing indikator kinerja kegiatan maupun pada tingkat sasaran dapat disimpulkan dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 60 Kabupaten Bantul

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) menggunakan skala pengukuran kinerja yaitu sebagai berikut: (lihat Tebel 3.16) Tabel 3.16 Skala Peringkat Nilai Kinerja

No

Interval Nilai Realisasi Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

Kode

1

91 ≤ 100

Sangat Baik

Sangat Baik

2

76 ≤ 90

Tinggi

Tinggi

3

66 ≤ 75

Sedang

Sedang

4

51 ≤ 65

Rendah

Rendah

5

≤ 50

Sangat Rendah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Adapun hasil pengukuran kinerja atas indikator kinerja utama sebagai indikator kinerja dari 2 (dua) sasaran strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut: (lihat tabel 3.17)





Tabel 3.17 Capaian Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014

Sasaran Strategis



Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

Katagori

1


1

1

100

Sangat Baik

2


85

89

105

Sangat Baik

3


70

95

136

Sangat Baik

4


70

80

114

Sangat Baik

1


15,25

19,31

127

Sangat Baik

2


16,62

19,70

119

Sangat Baik

3


15,15

21,02

139

Sangat Baik


Kode

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) Tabel sebagaimana tersebut diatas terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja utama dari 2 (dua) sasaran strategis. Capaian atas ke-tujuh indikator kinerja utama sesuai dengan target yang akan dicapai dengan katagori sangat baik. Capaian paling tinggi dicapai pada sasaran strategis meningkatkan kemampuan keuangan daerah pada indikator kinerja prosentase kemampuan keuangan daerah. .

3.2 Evaluasi dan Analisa Nilai Capaian Berikut ini akan disajikan evaluasi dan analiasa nilai capaian atas sasaran strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang tergambar dengan tercapainya target indikator kinerja utama, yaitu sebagai berikut:

3.2.1

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerahyang Transparan dan Akuntabel Indikator kinerja pada sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sebanyak 4 (empat) indikator kinerja dengan nilai capaian sama dengan 100% atau lebih dengan katagori sangat berhasil. Adapun capain atas ke-empat indikator kinerja yaitu sebagai berikut:  Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten akhir

tahun

Pemeriksa

sebagai

Keuangan

obyek Republik

pemeriksaan

Badan

Indonesia.

Proses

penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dimulai bulan Januari 2014 dengan menggabungkan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 64 Kabupaten Bantul

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) laporan-laporan keuangan SKPD terdiri laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terdiri laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus

kas

dan

catatan

atas

laporan

keuangan

disampaikan kepada Bupati Bantul melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Paling lambat 3 (tiga) bulan laporan keuangan tersebut

disampaikan

kepada

Badan

Pemeriksa

Keuangan (BPK). Sebelum diserahkan ke BPK, laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terlebih dahulu di reviuw oleh Inpsektorat Kabupaten Bantul. Laporan

hasil

pemeriksaan

(LHP)

atas

Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bantul tahun anggaran 2013 adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelas. Opini WTP

ini

menunjukkan

Pemerintah

Daerah

bahwa (LKPD)

Laporan

Keuangan

Kabupaten

Bantul

menyajikan kewajaran informasi sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintah,

kecukupan

pengungkapan,

kepatuhan terhadap peraturan perundangserta efektifitas sistem pengendalian intern.Selama periode tahun 2010 s/d tahun 2014 Badan Pemeriksa Keuangan telah menerbitkan hasil pemeriksaan keuangan atas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2009, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tahun 2010, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kabupaten

Bantul

Tahun

2011,

Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 65 Kabupaten Bantul

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) Kabupaten Bantul Tahun 2013 sebagai berikut: (lihat Tabel 3.18) Tabel 3.18 Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2013 Tahun

Opini

Penjelasan

Keterangan

2010

WDP

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009

2011

WDP


2012

WDP

Perhatian khusus penggunaan langsung dana Jamkesos, Penatausahaan dana bergulir, pemberdayaan ekonomi keluarga miskin (PEKM) dan adanya selisih nilai aset tetap hasil inventarisasi yang tidak dapat dijelaskan

2013

WTP

Penyajian Investasi Non Permanen (dan bergulir) dan penyajian belanja bantuan keuangan alokasi dana desa


WTP

Masih adanya dana alokasi desa yang belum dipertanggungjawabkan, belum dilakukan verifikasi Piutang PBB dan aset tetap belum seluruhnya disajikan dengan informasi yang lengkap dan jelas


2014


Sumber Data : DPPKAD

Salah

satu

tolok

ukur

kinerja

dari

sasaran

meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan berupa opini yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan setelah diperiksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bantul tahun 2014 belum dapat diketahui. Dikarenakan pada saat Laporan Kinerja Tahunan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah selesai disusun,

Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD) Kabupaten Bantul tahun 2014 baru dilakukan audit/pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Daerah. Namun demikian pada tahun 2014 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 66 Kabupaten Bantul

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) Badan Pemeriksa Keuangan telah menerbitkan hasil pemeriksaan

keuangan

atas

Laporan

Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2013 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan seperti pada tabel 3.. Capaian atas indikator kinerja opini yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadadap LKPD Kabupaten Bantul tahun 2014 sebagai berikut: (lihat tabel 3.19)

Tabel 3.19 Capaian Kinerja Indikator Opini BPK atas LKPD Kab. Bantul

Uraian

Targ et

Realis asi

Capai an (%)

100

1

-

-

Opini BPK RI (WTP:1 WDP:2 Disclaimer:3)

Kod e

Target Akhir Renst ra (tahun 2015)

Capaian s/d tahun 2014 terhadap Tahun 2015

-

1

-

Tahun 2014

Capai an Tahun 2013

 Prosentase penyerapan anggaran belanja daerah sesuai dengan alokasi anggaran kas. Penyusunan dilaksanakan

anggaran

oleh

Dinas

kas

Kabupaten

Pendapatan

Bantul

Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan ketugasan sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD), anggaran kas ini dipergunakan untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup sebagai perkiraan arus kas masuk dari pendapatan daerah untuk mendanai rencana

pengeluaran-pengeluaran penarikan

DPA/DPPA

SKPD

dana yang

yang telah

sesuai

dengan

tercantum

dalam

disahkan

sebagai

perkiraan arus kas keluar. Penyerapan atas belanja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 67 Kabupaten Bantul

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) daerah per-triwulan dengan ketersediaan dana yang diatur dalam anggaran kas ditetapkan sebesar 85%. Indikator ini menunjukkan baik tidaknya perencanaan yang dibuatoleh SKPD dalam penyerapan anggaran belanja daerah khususnya penyerapan belanja langsung, karena penyerapan belanja langsung oleh SKPD yang sesuai dengan dengan alokasi yang diatur dalam anggaran kas menunjukkan perencanaan yang baik dimana kegiatan-kegiatan telah dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan jadwal atau alokasi penarikan dana yang tercatum dalam masing-masing DPA/DPPA SKPD. Selama tahun 2014 penyerapan belanja daerah setiap triwulan sebagai berikut: (lihat tabel 3.20)





Tabel 3.20 Rencana dan Realisasi Penarikan Belanja Daerah per Triwulan Alokasi Penarikan per Triwulan (Rupiah) No

Uraian I

I

II

III

IV

Anggaran Belanja Daerah setelah Perubahan

Rencana

887.906.553.629

476.754.620.452

304.301.938.453

232.392.713.977

1.901.355.826.511

1


610.544.017.528

261.239.274.131

153.769.474.447

78.144.416.519

1.103.697.182.625

2

Belanja Langsung

277.362.536.101

215.515.346.321

150.532.464.006

154.248.297.458

797.658.643.886

Realisasi

191.561.908.413

369.935.126.667

432.901.643.764

705.952.599.965

1.700.351.278.810

1


148.010.578.499

234.545.799.941

285.571.154.912

310.355.805.441

978.483.338.794

2

Belanja Langsung

43.551.329.914

135.389.326.726

147.330.488.852

395.596.794.524

721.867.940.016

II

Prosentase penyerapan anggran belanja daerah

21,57

77,59

142,26

303,78

89,43

1


24,24

89,78

185,71

397,16

88,66

2

Belanja Langsung

15,70

62,82

97,87

256,47

90,50

III

Sumber Data : DPPKAD, diolah


Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) Dari tabel tersebut diatas menunjukkan realisasi penyerapan anggaran belanja daerah tahun 2014 sebesar 90,50% atau anggaran belanja daerah sebesar Rp1.901.355.826.511,00

terserap

sebesar

Rp1.700.351.278.810,00 terdiri dari sebagai berikut: 1. Penyerapan

atas

belanja

langsung

sebesar

90,50% atau sebesar Rp721.867.940.016,00 dari total

anggaran

belanja

langsung

sebesar

Rp797.658.643.886,00; dan 2. Penyerapan atas belanja tidak langsung sebesar 88,66% atau sebesar Rp978.483.338.794,00 dari total anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp1.103.697.182.625,00. Adapun

target

indikator

kinerja

prosentase

penyerapan anggaran belanja daerah sebesar 85% atau penyerapan anggaran belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.616.152.452.535,00 dari total anggaran belanja

daerah.

Capaian

atas

indikator

kinerja

prosentase penyerapan anggaran belanja daerah sesuai dengan alokasi per triwulanadalah sebagai berikut: (lihat Tabel 3.21) Tabel 3.21 Capaian Kinerja Indikator Prosentase Penyerapan Anggaran Belanja Daerah sesuai dengan Alokasi Anggaran Kas

Tahun 2014 Uraian

Prosentase penyerapan anggaran belanja daerah sesuai dengan alokasi anggaran kas

Capaian Tahun 2013

Target

Realis asi

Cap aian (%)

88,38

85

89,43

105

Kode

Target Akhir Renstra (tahun 2015)


85

105

Tabel diatas menunjukkan capaian kinerja indikator prosentase penyerapan anggaran belanja daerah sesuai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 71 Kabupaten Bantul

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) dengan alokasi anggaran kas sudah sesuai target, bahkan capaiannya melebihi 100%. Tetapi capaian tersebut belum dapat menunjukkan kinerja penyerapan anggaran belanja daerah yang baik karena penyerapan belanja langsung maupun belanja tidak langsung tidak sesuai dengan alokasi yang diatur dalam anggaran kas sebagaiman pada tabel 3. Berdasarkan tabel 3.xx diatas dapat diperoleh gambar grafik sebagai berikut: (lihat gambar grafik 3.15)

Gambar Grafik 3.16 Rencana & Realisasi Penarikan Belanja Daerah per Triwulan Tahun 2014 700,000

dalam jutaan rupiah

600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 Tw I

Tw II

Tw III

Tw IV

Rencana

Belanja Tidak Langsung 610,544 261,239 153,769 78,144

Realisasi

148,011

234,546

285,571

310,356

Tw I

Tw II

Tw III

Tw IV

277,363

Belanja Langsung 215,515 150,532

154,248

43,551

135,389

395,597

147,330


Dari gambar grafik tersebut diatas menunjukkan penyerapan belanja daerah baik belanja langsung maupun tidak langsung selama tahun 2014 tidak sesuai dengan rencana yang diatur dalam anggaran kas, gambar

tersebut

diatas

menunujukkan

realisasi

penyerapan belanja daerah baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung tertinggi pada triwulan IV sedang rencana belanja daerah baik belanja langsung Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 72 Kabupaten Bantul

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) maupun belanja tidak langsung yang dialokasikan pada triwulan IV merupakan alokasi terendah. Sebaliknya penyerapan anggaran belanja tidak langsung dan anggaran

belanja

langsung terendah terjadi pada

triwulan dengan anggaran yang dialokasikan pada triwulan I menunjukkan alokasi yang tertinggi.

Hal

tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam penyerapan anggaran belanja daerah yaitu sebagai berikut: 1. Kurang

cermatnya

melaksanakan

SKPD

program

dan

dalam kegiatan-

kegiatannya; 2. Penyerapan belanja langsung SKPD sebagai besar

belum

sesuai

dengan

rencana

penarikan yang diatur dalam anggaran kas dan DPA/DPPA SKPD sehingga penyerapan belanja langsung menumpuk pada akhir tahun anggaran atau pada bulan Desember 2014; 3. Penyerapan belanja tidak langsung (kecuali belanja rencana

pegawai)

belum

penarikan

anggaran

kas

dan

sesuai

yang

dengan

diatur

dalam

DPA/DPPA

PPKD,

dikarenakan penyaluran belanja hibah kepada kelompok masyarakat dan penyaluran belanja bantuan

sosial

kepada

masyarakat

membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pemberkasan administrasi sebagai salah satu persyaratan

mengakibatkan

penyerapan

belanja hibah dan belanja bantuan sosial dilaksanakan pada bulan Desember 2014. Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 73 Kabupaten Bantul

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) adalah sebagai berikut: 1. Disusunnya

instrumen

untuk

meningkatkan

kedisiplinan penyerapan anggaran belanja daerah oleh seluruh SKPD; 2. Dilakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin atas

penyerapan

anggaran

belanja

daerah

terutama belanja langsung pada seluruh SKPD berdasarkan alokasi yang diatur dalam Anggaran Kas dan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan (DPA); 3. SKPD

dalam

mengajukan

belanja

langsung

sesuai dengan alokasi yang diatur pada anggaran kas

dan

DPA/DPPA

masing-masing

sehingga penarikan dana dan kegiatan

sesuai

dengan

SKPD

pelaksanaan

perencanaan

dan

penarikan belanja langsung tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran; 4. SKPD penanggungjawab teknis atas penyaluran belanja hibah dan belanja bantuan sosial dalam melaksanakan

pemberkasan

persyaratan

administrasi lebih awal dilaksanakan sehingga pengajuan kepada DPPKAD selaku PPKD sesuai dengan alokasi yang diatur dalam anggaran kas. 5. SKPD dalam menyusun jadwal kegiatan lebih matang

sehingga

dilaksanakan tercantum

kegiatan-kegiatan

sesuai

dalam

dengan

DPA/DPPA

jadwal

yang yang

masing-masing

SKPD.


Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014)  Prosentase

SKPD

telah

menerapkan

Standar

Akuntansi Pemerintah (SAP) Laporan keuangan daerah yang disusun dan disajikan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai entintas pelaporan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintah (SAP) yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Peraturan

Bupati

Akuntansi

Pemerintah

Keuangan

Pemerintah

dipergunakan

Bantul Kabupaten Daerah

untuk

tentang

Kebijakan

Bantul.

Laporan

Kabupaten

membandingkan

Bantul realisasi

pendapatan dan belanja daerah dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, efektifitas dan

efisiensi

keuangan

pemerintah

daerah

serta

membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. penyusunan menyajikan

laporan informasi

Adapun

secara

umum

keuangan

daerah

adalah

mengenai

posisi

keuangan,

realisasi anggaran, posisi arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para kinerja keuangan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan daerah yang disusun tersebut dilaksanakan dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan yang disusun oleh seluruh etintas akuntansi atau seluruh SKPD yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Entitas akuntansi atau SKPD sebagai pengguna anggaran/barang

berkewajiban

menyelenggarakan


Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) akuntansi

dan

menyampaikan

laporan

keuangan

sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya kepada etintas pelaporan. Adapun laporan keuangan yang dikirim setiap bulan oleh etintas akuntansi adalah neraca dan laporan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) fungsional. Neraca yang disusun oleh seluruh entitas akuntansi

diteliti kembali oleh

Pengelolaan

Keuangan

Dinas Pendapatan,

dan Aset

Daerah

dengan

pendampingan dari perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan membandingkan antara neraca dengan data dari Simda Keuangan Daerah dan data yang dibuat oleh pengurus barang. Selama tahun 2014 terdapat 3 (tiga) etintas akuntansi dari 60 (enampuluh) etintas Laporan Keuangan disusun etintas akuntansi dengan benar, 3, 5%

Gambar Grafik 3.17 SKPD yang Telah Menerapkan SAP

Laporan keuangan disusun etintas akuntansi belum benar, 57, 95%

akuntansi

yang

menyusun

laporan

keuangan

berupa

neraca belum benar. Prosentase telah Standar

SKPD

menerapkan Akuntansi

Pemerintah (SAP) sebagaimana gambar grafik diatas (lihat gambar grafik 3.17). Capaian indikator kinerja prosentase SKPD yang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) telah memenuhi target yang ditetapkan bahkan melebihi target dengan tingkat capaian melebihi 100%, yaitu sebagai berikut: (lihat tabel 3.22)


Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) Tabel 3.22 Capaian Kinerja Indikator Prosentase SKPD yang telah Menerapkan SAP

Uraian


Capaia n Tahun 2013

Targ et

Reali sasi

Capaian (%)

-

80

95,00

119

Tahun 2014 Kod e



85

112

Capaian atas indikator kinerja prosentase SKPD telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) telah memenuhi target tetapi selama tahun 2014 masih dijumpai berbagai permasalahan sebagai berikut: 1. Masih terdapat beberapa SKPD dalam menyusun neraca

SKPD

dilakukan

oleh

bendahara

pengeluaran; 2. Kurang koordinasi antara penyusun neraca dan pengurus barang sehingga data aset yang disajikan dalam neraca tidak sama dengan data aset yang dilaporkan oleh pengurus barang. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diatas solusi yang akan diambil Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut: 1. Pemisahan ketugasan antara penyusun neraca dan bendahara pengeluaran; 2. Meningkatkan koordinasi dalam entitas akuntansi antara penyusun neraca dan pengurus barang sehingga ada kesamaan data aset yang disajikan dalam neraca dan laporan aset; 3. Petugas penyusun neraca dalam etintas akuntansi tidak hanya 1 (satu) penyusun neraca diharapkan ke depan penyusunan neraca dilakukan oleh 2 (dua) petugas penyusun neraca;


Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) 4. Pelaksanaan pendampingan penyusunan neraca dinas/instansi oleh Perwakilan BPKP Provinsi DIY lebih intensif dilaksanakan. 5. Diselenggarakan sosialisasi tentang penerapan standar akuntansi berbasis akrual.  Prosentase keakuratan data barang milik daerah Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dalam pasal 156 ayat (1) disebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, dengan demikian prosentase keakuratan data barang milik daerah merupakan salah satu indikator kinerja dari sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Dalam rangka mendapatkan data aset daerah Kabupaten Bantul sesuai dengan kondisi riil telah dilaksanakan program pengelolaan barang daerah yaitu dengan melaksanakan kegiatan penatausahaan aset daerah yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset daerah. Setiap SKPD atau Unit Kerja selaku pengguna barang atau kuasa pengguna barang harus melakukan penatausahaan aset atas aset daerah yang berada di bawah penguasaannya. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi oleh pengguna barang atau kuasa pengguna barang menyusun pelaporan aset daerah dengan menyajikan informasi terkait aset daerah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 78 Kabupaten Bantul

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) pada waktu tertentu yaitu laporan semesteran dan laporan tahunan disampaikan kepada Bupati Bantul melalui Pengelola Barang Daerah. Laporan-laporan barang daerah yang disusun oleh pengguna/kuasa pengguna barang dihimpun oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan

dan

Aset

Daerah

selaku

pembantu pengelola barang daerah menjadi Laporan Barang Milik Daerah Daerah yang dipergunakan sebagai bahan penyusunan neraca Pemerintah Daerah. Laporan Barang Milik Daerah tahun 2014 yang disusun dengan menggabungkan seluruh laporan aset dari seluruh SKPD/Unit Kerja masih terdapat selisih antara total aset daerah yang disusun dari Kartu Inventaris Barang (KIB) A-F dengan Buku Inventarisasi (BI) yaitu sebagai berikut: (lihat Tabel 3.23) Tabel 3.23 Data Aset Daerah berdasarkan KIB A-F dan BI No I

Uraian Jumlah Aset Daerah (KIB A-F)

A

Tanah

B

Peralatan dan mesin

C

Gedung dan Bangunan

D

Jalan, Irigrasi dan Jaringan

E

Aset Tetap Lainnya

F

Kontruksi dalam pengerjaan

II

Jumlah aset daerah (BI SKPD/Unit Kerja)

III=I-II

Selisih

Jumlah (Rupiah) 3.129.902.904.690 118.570.724.268 370.469.793.991 1.065.212.173.179 1.506.495.791.552 65.522.707.399 3.631.714.300 2.283.543.458.419 846.359.446.271

Sumber Data : Bidang Aset DPPKAD data per Januari 2015


Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) Tabel tersebut masih menunjukkan adanya selisih aset daerah sebesar Rp846.359.446.271,00 sehingga capaian atas prosentase keakuratan barang milik daerah sebagai berikut: (lihat tabel 3.24) Tabel 3.24 Capaian Kinerja Prosentase Keakuratan Data Barang Milik Daerah

Uraian

Tahun 2014

Capaian Tahun 2013

Target

Realisas i

Capaian (%)

-

70

72,96

104


Capaian

atas

indikator

Kode

kinerja



75

97

prosentase

keakuratan data barang milik daerah telah memenuhi target yang ditetapkan. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menetapkan target dari prosentase keakuratan data barang milik daerah yang tahun 2014 dibawah 100% atau sebesar 70% dikarenakan masih terdapat beberapa SKPD/Unit Kerja dalam pengelolaan barang milik daerah terutama pada penatausahaan barang daerah masih kurang tertib sehingga proses pencatatan dan pelaporan atas KIB dan BI belum dapat disajikan secara benar dan baik. Selama tahun 2014 permasalahan yang dihadapi terkait dalam pengelolaan barang milik daerah yaitu sebagai berikut: 1. Belum

dilaksanakan

pengelolaan

barang

memperggunakan penatausahaan

secara

keseluruhan

milik

daerah

dengan

Simda

BMD,

sehingga

barang

milik

daerah

masih

dilaksanakan secara manual yang memakan waktu yang lama dan menjadi tidak efisien; Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 80 Kabupaten Bantul

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) 2. Masih terdapat beberapa pengguna barang/kuasa pengguna barang yang kurang memahami tentang pentingnya pengelolaan barang daerah dibawah kekuasaannya secara tertib sesuai aturan yang berlaku, sehingga laporan aset yang disajikan kurang akurat berdampak atas kekauratan laporan barang milik daerah sebagai dasar penyusunan neraca Kabupaten Bantul; 3. Belum adanya peraturan sebagai petunjuk teknis SKPD/Unit Kerja dalam melaksanakan inventarisasi aset SKPD; Dalam mengatasi permasalahan tersebut diatas solusi yang akan diambil Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai berikut: 1. Dilaksanakan pengelolaan barang daerah dari perencanaan,

pengadaan,

penatausahaan,

penghapusan dan akuntansi barang daerah dengan menggunakan Simda BMD; 2. Komitmen dari seluruh pengguna barang atau kuasa

barang

daerah

untuk

melaksanakan

pengelolaan barang dibawah kekuasaan secera tertib dan sesuai aturan yang berlaku; 3. Disusunnya

peraturan

sebagai

pedoman

SKPD/Unit Kerja dalam menginventarisasi barang SKPD/Unit Kerja.

3.2.2 Sasaran 2 : Meningkatnya kemampuan keuangan daerah Sasaran meningkatnya kemampuan keuangan daerah memilki 3 (tiga) indikator kinerja dengan nilai capaian sama dengan 100% atau lebih dengan katagori sangat berhasil. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 81 Kabupaten Bantul

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) Adapun capain atas ke-tiga indikator kinerja yaitu sebagai berikut:  Prosentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah Prosentase dipergunakan pendapatan

pertumbuhan untuk

daerah

pendapatan

menginformasikan pada

tahun

daerah kinerja

tertentu

dengan

pertumbuhan positif atau negatif. Tahun 2014 prosentase pertumbuhan pendapatan daerah ditargetkan memiliki pertumbuhan yang positif dengan target sebesar 15,25% atau

tahun

2014

pendapatan

daerah

ditargetkan

bertambah sebesar Rp229.381.678.833,00 dari target pendapatan

daerah

tahun

2013.

Pertumbuhan

pendapatan yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2014 sebesar 19,43% atau pendapatan daerah yang dicapai tahun 2014 menunjukkan adanya peningkatan atau pendapatan daerah bertambah sebesar Rp293.614.446.893,00 dari pendapatan daerah yang dicapai tahun 2013. Pertumbuhan pendapatan daerah baik target dan realisasi tahun 2014 sebagai berikut: (lihat tabel 3.25)



Tabel 3.25

Target dan Realisasi Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2014 dalam jutaan Rupiah Pertumbuhan Pendapatan Tahun 2014 Tahun 2013 No

Tahun 2014

Uraian

1

2

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Rupiah

%

Rupiah

%

5

6

7

8

7=(5-3)

8=7/3

9=6-4

10=9/4

1

Pendapatan Asli Daerah

205.407,21

224.197,86

288.038,73

357.411,06

82.631,52

40,23

133.213,20

37,27

2

Dana Perimbangan

938.968,13

938.492,08

1.042.578,60

1.036.632,90

103.610,47

11,03

98.140,82

9,47

2

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

359.490,12

357.612,75

402.629,81

421.582,31

43.139,69

12,00

63.969,55

15,17

1.503.865,47

1.520.302,70

1.733.247,14

1.815.626,27

229.381,68

15,25

295.323,57

19,43

Jumlah

Sumber data : tahun 2013 berdasarkan Lap. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2013, data tahun 2014 data per Pebruari 2015 (unaudited)


Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) Tabel tersebut diatas menunjukkan tahun 2014 sumber-sumber pendapatan daerah baik target maupun realisasi memilki pertumbuhan yang positif. Prosentase pertumbuhan sumber-sumber pandapatan daerah tertinggi dicapai dari pendapatan asli daerah dengan tingkat prosentase pertumbuhan positif sebesar 37,27% atau pendapatan asli daerah meningkat atau bertambah dari tahun 2013 sebesar Rp133.213.198.392,00 merupakan jumlah peningkatan yang terbesar dibanding sumbersumber pendapatan daerah yang lain. Sedang prosentase pertumbuhan terendah bersumber dari dana perimbangan dengan prosentase pertumbuhan pendapatan sebesar 9,47% atau dana perimbangan tahun 2014 hanya bertambah sebesar Rp98.140.821.530,00 dari tahun 2013. Capaian

atas

indikator

kinerja

prosentase

pertumbuhan pendapatan daerah sebagai berikut: (lihat tabel 3.26)

Tabel 3.26 Capaian Kinerja Indikator Prosentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Uraian Prosentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Tahun 2014

Realisasi Tahun 2013

Target

Realisasi

Capaian (%)

13,66

15,25

19,43

127

Kriteria

Kode

Sangat Baik

Prosentase pertumbuhan pendapatan daerah yang dicapai tahun 2014 sebesar 19,43% lebih tinggi dari prosentase pertumbuhan pendapatan daerah yang dicapai tahun 2013 yaitu sebesar 13,66% sebagaimana pada tabel diatas.


Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) 3. Derajat Desentralisasi Derajat

desentralisasi

dipergunakan

untuk

menginformasikan kontribusi atau peranan pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah, tahun 2014 derajat

desentralisasi

ditargetkan

sebesar

16,62%

terealisasi 19,70%. Target dan realisasi pendapatan asli daerah dalam memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah tahun 2014 sebagaimana dalam tabel dan gambar grafik sebagai berikut: (tabel 3.27) Tabel 3.27

Target dan Realisasi Derajat Desentralisasi dalam Jutaan Rupiah

Tahun 2014 No

Uraian Target

1


2

Dana Perimbangan

3


Jumlah Pendapatan Daerah Derajat Desentralisasi

Realisasi

288.038,73

357.411,06

1.042.578,60

1.036.632,90

402.629,81

421.582,31

1.733.247,14

1.813.917,14

16,62%

19,70%

Sumber Data : Data Sementara per Pebruari 2014 (Unaudited)

Berdasarkan tabel sebagaimana tersebut dapat diperoleh gambar grafik target dan realisasi kontribusi asli

daerah,

pendapatan

dana perimbangan dan lain-lain pendapatan

daerah yang sah terhadap total pendapatan daerah yaitu sebagai berikut: (lihat gambar grafik 3.18 dan gambar grafik 3.19)



Gambar Grafik 3.18 Kontribusi Sumber-sumber Pendapatan terhadap Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah, Lain-lain Rp211,096.53 , Pendapatan 13% Daerah yang Sah, Rp402,629.81 , 24% Dana Perimbangan, Rp1,042,578.6 0 , 63%


Gambar Grafik 3.19 Realisasi Kontribusi Sumber-sumber Pendapatan Daerah terhadap Pendapatan Daerah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Rp421,582.31 , 25%

Pendapatan Asli Daerah, Rp259,020.47 , 15%

Dana Perimbangan, Rp1,036,632.90 , 60%


Gambar grafik tersebut menunjukkan target maupun realisasi kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan yaitu target sebesar 60,15% teralisasi 57,15%, sedang

kontribusi terendah bersumber dari


Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) pendapatan asli daerah yaitu target sebesar 16,62% terealisasi sebesar 19,70%. Hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi kontribusi dana perimbangan mengalami penurunan atau berkurangnya ketergantungan pendapatan daerah

terhadap

pendapatan

dari

dana

perimbangan

meskipun prosentase penurunan relatif kecil yaitu sebesar 3%, sedang kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar 0,08% dari ditargetkan yaitu sebesar 16,62% tercapai 19,70%. Tahun 2014 pendapatan asli daerah memiliki kinerja yang baik ditunjukkan dengan tercapainya target pendapatan daerah sebesar

Rp357.411.062.723,21

dari

target

sebesar

Rp288.038.728.992,34 atau derajat desentralisasi tahun 2014 ditargetkan sebesar 16,62% tercapai sebesar 19,70% atau

terdapat

peningkatan

peranan

atau

kontribusi

pendapatan asli daerah yang telah dicapai terhadap pendapatan daerah yang dicapai.Capaian atas indikator kinerja derajat desentralisasi sebagai berikut: (lihat tabel 3.28)

Tabel 3.28 Capaian Kinerja Indikator Derajat Desentralisasi

Uraian

Derajat Desentralisasi

Realis asi Tahun 2013

14,75

Tahun 2014 Target

Realis asi

Capaian (%)

16,62

19,70

119

Kriteria

Kode

Sangat Baik

Capain atas indikator kinerja derajat desentralisasi tahun 2014 telah memenuhi target yaitu diatas 100% atau sebesar 119% katagori sangat baik. Derajat desentralisasi yang dicapai tahun 2014 yaitu sebesar 19,43%lebih tinggi tinggi daripada tahun 2013 yaitu 16,62%. Hal tersebut Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 87 Kabupaten Bantul

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) menunjukkan

semakin

besar

peranan

kontribusi

pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah dari tahun ke tahun.

4. Prosentase Kemampuan Keuangan Daerah Prosentase

kemampuan

keuangan

daerah

digunakan untuk mengetahui peranan pendapatan asli daerah dalam membiayai belanja daerah. Tahun 2014 rasio pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah ditargetkan sebesar 15,15% terealisasi 21,02%. Adapun target dan realisasi belanja daerah dan sumber-sumber pendapatan daerah tahun 2014 sebagai berikut: (lihat tabel 3.29)

Tabel 3.29 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah dan Pendapatan Daerah Tahun 2014 dalam Jutaan Rupiah

No

Uraian

Anggaran

Realisasi

1

2

3

4

I

Pendapatan Daerah

1


2

Dana Perimbangan

3


II

Belanja Daerah

1.733.247,14

1.815.626,27

288.038,73

357.411,06

1.042.578,60

1.036.632,90

402.629,81

421.582,31

1.901.355,83

1.700.351,28

Sumber Data : DPPKAD, data per Pebruari 2014 (unaudited)


Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) Tabel tersebut diatas dapat diketahui kontribusi sumber-sumber pendapatan daerah dalam mendanai belanja daerah baik target maupun realisasi yaitu sebagai berikut: (lihat tabel 3.30)

Tabel 3.30 Target dan Realisasi Kontribusi Sumber-sumber Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah Tahun 2014 No

Uraian

Target

Realisasi

1

Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah

15,15

21,02

2

Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah

54,83

60,97

3

Kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah

21,18

24,79

Sumber Data : DPPKAD, data per Pebruari 2014 (unaudited), diolah

Tabel tersebut diatas menunjukkan tahun 2014 anggaran

belanja

daerah

sebesar

Rp1.901.355.826.511,47 dibiayai dari target pendapatan dana perimbangan sebesar Rp1.042.578.600.994,00 atau kontribusi anggaran belanja daerah didanai dari target pendapatan dana perimbangan sebesar 54,83% dan terealisasi 60,97% atau realisasi anggaran belanja daerah tersebut telah dibiayai dari pendapatan dana perimbangan sebesar

Rp1.036.632.898.871,00.

perimbangan

terhadap

belanja

Kotribusi daerah

dana

merupakan

kontribusi terbesar sedang pendapatan asli daerah dalam mendanani belanja daerah baik target dan realisasi merupakan kontribusi terkecil yaitu target kemampuan pendapatan asli daerah dalam mendanai anggaran belanja anggaran

daerah

tahun belanja

Rp1.901.355.826.511,00

2014

sebesar 15,15% daerah

direncanakan

atau

sebesar dibiayai

dari


Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) pendapatan asli daerah sebesar Rp288.039.728.992,00. Realisasi atas kontribusi pendapatan asli daerah dalam membiayai belanja daerah yaitu sebesar 21,02% atau realisasi pengeluaran belanja daerah tahun 2014 sebesar Rp1.700.351.278.810,00 telah dibiayai atau didanani oleh pendapatan asli daerah sebesar Rp357.411.062.723,00. Capaian atas indikator kinerja prosentase kemampuan keuangan daerah sebagai berikut: (lihat tabel 3.21)

Tabel 3.21 Capaian Kinerja Indikator Prosentase Kemampuan Keuangan Daerah

Uraian Prosentase kemampuan keuangan daerah

Tahun 2014

Realisasi Tahun 2013

Target

Realis asi

Capaian (%)

16,16

15,15

21,02

139

Kriteria

Kode

Sangat Baik

Capain atas indikator kinerja prosentase kemampuan keuangan daerah tahun 2014 telah memenuhi target yaitu diatas 100% atau sebesar 139% katagori sangat baik. Derajat desentralisasi yang dicapai tahun 2014 yaitu sebesar 21,02% lebih tinggi tinggi daripada tahun 2013 yaitu 16,16%. Hal tersebut menunjukkan semakin besar peranan

kontribusi

pendapatan

asli

daerah

dalam

mendanai belanja daerah dari tahun ke tahun. Tahun 2014 capaian atas ke-3 (tiga) indikator kinerja dari sasaran meningkatnya kemampuan keuangan daerah telah memenuhi target bahkan capaiannya melebihi 100%. Capaian atas ke-tiga indikator kinerja tersebut tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dijumpai selama tahun 2014 yaitu sebagai berikut:


Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) 1. Kurangnya kesadaran wajib pajak/retribusi daerah dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah; 2. Masih belum optimalnya penegakan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3. Database Sismiop tidak valid meliputi data WP, obyek pajak, dan peta PBB P2 4. Nilai NJOP PBB P2 terlalu rendah jika dibandingkan dengan nilai riil

Dalam

mengatasi

permasalahan-permasalahan

sebagaimana tersebut diatas dibutuhkan langkah-langkah sebagai solusi yaitu sebagai berikut: 1. Sosialisasi

Pajak

dan

Retribusi

Daerah,

dan

diperlukan adanya reward dan punishment yang konsisten bagi Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah atas kepatuhan dan ketidakpatuhan dalam membayar Pajak/Retribusi Daerah; 2. Penegakan Perda melalui PPNS dan Diklat PPNS. 3. Perlu ada pendataan ulang secara bertahap dan layanan validasi BPHTB yang terintegrasi 4. Perlu ada penyesuaian NJOP 3.3 Akuntabilitas Anggaran Belanja Langsung Tahun 2014 anggaran belanja langsung yang dialokasikan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp38.725.338.276,00 terealisasi sebesar Rp33.571.687.730,00 atau terserap 86,69% dari anggaran belanja langsung. Realisasi atas anggaran belanja langsung tersebut terdiri dari sebagai berikut:  Anggaran belanja langsung terkait dengan terlaksananya program-program dan kegiatan-kegiatan pendukung dalam upaya tercapainya sasaran strategis terealisasi 87,23% atau


Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) sebesar Rp24.772.428.969,00 dari total anggaran sebesar Rp28.398.419.138,00; dan  Anggaran belanja langsung terkait dengan terlaksananya program-program dan kegiatan-kegiatan utama dalam upaya tercapai sasaran strategis terealisasi 85,21% atau sebesar Rp8.799.258.761,00

dari

total

anggaran

sebesar

Rp10.326.919.138,00. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2013 yang dialokasikan untuk membiayai program-program dan kegiatankegiatan utama dalam pencapaian sasaran strategis disajikan pada tabel berikut: (lihat tabel 3.22)



Tabel 3.22 Realisasi Anggaran Belanja pada Program dan Kegiatan Utama

Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja

1

Anggaran (Rupiah)

Realisasi (Rupiah)

4.977.881.055

4.276.273.070

2.441.465.305

2.061.273.010

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

45.405.000

12.775.000

Sosialisasi peraturan perundangundangan

30.405.000

4.975.000

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

15.000.000

7.800.000

1.958.832.330

1.633.186.560

Penyusunan Analisa Standar Belanja

64.462.500

34.307.500


37.044.000

34.307.500

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

185.870.000

148.384.000

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

163.300.000

144.501.600

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

109.205.000

76.433.800

Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD

124.570.000

87.359.000

166.863.270

157.220.075

96.130.000

88.458.900

35.525.000

35.335.250

Rekonsiliasi Bank & Evaluasi Realisasi APBD

59.650.000

56.443.825


28.300.000

26.620.000

Penyusunan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD

38.587.000

33.445.000

72.900.750

66.605.375

87.128.915

79.570.000

Program/Kegiatan


Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Kuangan Daerah

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TP – TGR

Penyusunan Laporan Semesteran Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Keuangan Daerah


% Realis asi

86

84

28

16

52

83

53

93

80

88

70

70

94

92

99

95

94

87

91

91


Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Anggaran (Rupiah)

Realisasi (Rupiah)

% Realis asi

146.874.950

132.838.50 0

90


51.412.500

47.717.500


65.605.000

35.510.425

35.300.000

35.036.750

Pengelolaan dan Pelaporan Potongan IWP, Taperum dan PPh Ps. 21 bagi PNS

49.400.000

48.974.650

Pengkartuan Data PNS/Pengkartuan Gaji PNS

31.500.000

31.428.850

114.855.280

87.845.000

159.891.415

111.533.06 0

34.456.750

33.310.000

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan SKPD

369.810.000

365.216.45 0

99

Pembinaan Bendahara/Fasilitasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah

352.310.000

348.715.45 0

99


17.500.000

16.501.000

Progran Penataan Peraturan Perundang-undangan

67.417.975

50.095.000

Regulasi peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

67.417.975

50.095.000

648.367.500

597.248.50 0

92

648.367.500

597.248.50 0

92

89.145.000

83.660.775

33.800.000

32.668.500

34.657.500

33.159.250

147.500.000

129.503.50 0

88

Pencetakan Daftar Gaji/Pengelolaan Gaji

127.315.000

118.900.75 0

93

Pengujian Lampiran Dokumen Penerbitan SP2D

112.800.000

111.375.20 0

99

40.000.000

38.306.650

63.150.000

49.673.875

Program/Kegiatan


Penerbitan SKPP

Penyusunan Standar Operasional Prosedur



2


Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Kuangan Daerah Pencematan dan Penerbitan DPA SKPD


Penerbitan SPD

Penerbitan SP2D

Rekonsiliasi Belanja SKPD Percepatan Penyerapan Anggaran dan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Daerah

93

54

99

99

100

76

70

97

94

74

74

94

97

96

96

79



Sasaran Strategis

Indikator Kinerja 3

4



Program/Kegiatan

Realisasi (Rupiah)

207.903.250

130.628.850


207.903.250

130.628.850


72.947.500

46.100.250


134.955.750

84.528.600

1.680.145.000

1.487.122.710

Program Pengelolaan Barang Daerah

1.680.145.000

1.487.122.710

Peningkatan SDM aparatur Pemda

61.285.000

41.095.190

235.485.000

218.115.300

301.500.000

287.209.125

106.330.000

84.008.260

96.350.000

91.397.500

163.050.000

137.043.685

Verifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Daerah

311.918.000

270.810.600


73.407.000

63.589.100


83.380.000

80.158.750

Pengamanan Adm. Dokumen kepemilikam Barang Milik Daerah

88.350.000

83.052.500

Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD

159.090.000

130.642.700

5.349.038.083

4.522.985.691

450.930.583

398.608.020


450.930.583

398.608.020


121.800.000

119.558.770

67.500.000

66.551.500

Intensifikasi PPh OP (PPh Pasal 21)

72.505.000

61.559.750

Sosialisasi di Bidang Cukai dan Pemberantasan Cukai Ilegal

189.125.583

150.938.000

SIMBADA

Sensus barang daerah

Penyusunan perencanaan & pelaporan pengelolaan barang

Penataan aset

Penghapusan barang daerah


Anggaran (Rupiah)

% Realisasi

63

63

63

63 89 89

67

93

95

79

95

84

87

87

96

94

82 85

1 Prosentase pertumbuhan pendapatan daerah


88

88

98

99

85

80



Sasaran Strategis

Anggaran (Rupiah)

Realisasi (Rupiah)

4.270.202.500

3.545.848.113

4.096.852.500

3.411.289.328

1.857.860.000

1.586.681.258

501.750.000

368.205.845

352.030.000

328.860.815


762.325.500

633.947.315


252.335.000

157.019.430

56.522.000

49.779.640

50.000.000

48.646.500

50.000.000

49.608.500

214.030.000

188.540.025

Program Penataan Peraturan Perundangundangan

173.350.000

134.558.785

Regulasi Peraturan Pajak dan Retribusi Daerah

173.350.000

134.558.785

627.905.000

578.529.558

627.905.000

578.529.558

79.750.000

78.949.325

131.415.000

94.208.075

66.740.000

60.854.658

350.000.000

344.517.500

10.326.919.138

8.799.258.761

Indikator Kinerja

2

Program/Kegiatan

Derajat desentralisasi Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Kuangan Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumbersumber Pendapatan Daerah (Penghargaan Pajak) Operasional Pajak Daerah





Pendataan PBB P2

3


Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Kuangan Daerah Peningkatan Manajemen Investasi Daerah

Pengendalian PAD


Verifikasi Piutang Daerah

Jumlah

% Realisasi

83

83

85

73

93

83

62

88

97

99

88

78

78

92

92

99

72

91

98

85,21

Sumber Data : Simda Keuangan Daerah, diolah

Apabila dihubungkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, maka pencapaian ke-dua sasaran stretegis dengan katagori relatif sangat baik diikuti dengan penyerapan

anggaran

belanja

langsung

melalui

pelaksanaan


Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) program-program dan kegiatan-kegiatan utama kurang dari 100% atau sebesar 85,21%. Hal tersebut menunjukan bahwa anggaran belanja langsung yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2014 telah cukup. Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian ke-dua sasaran strategis sebanyak 67 (enam puluh tujuh) kegiatan dari program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, program Penataan Peraturan Perundang-undangan,

program

Pembinaan

dan

Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan SKPD dan program Pengelolaan Barang Daerah. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2014 yang dialokasikan untuk mendanaiterlaksananya program-program dan kegiatan-kegiatan utama dalam pencapaian sasaran strategis sebagai berikut: (lihat Tabel 3.23 dan gambar grafik 3.19) Tabel 3. Anggaran dan Ralisasi Belanja Langsung per Sasaran Strategis Sasaran Strategis

Indikator Kinerja


Jml Keg. 49

Opini BPK (WTP=1 WDP=2 Disclaemer=3) Prosentase penyerapan anggaran belanja daerah sesuai dengan alokasi per triwulan Prosentase SKPD yang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Prosentase keakuratan data barang milik daerah Meningkatkan kemampuan keuangan daerah

28

8

2

11

18 Prosentase pertumbuhan pendapatan daerah

4


10


4

Jumlah

67

Anggaran (Rupiah)

Realisasi Rupiah

4.977.881.055

4.276.273.070

2.441.465.305

2.061.273.010

648.367.500

597.248.500

207.903.250

130.628.850

1.680.145.000

1.487.122.710

5.349.038.083

4.522.985.691

450.930.583

398.608.020

4.270.202.500

3.545.848.113

627.905.000

578.529.558

10.326.919.138

8.799.258.761

Realis asi % 85,91

84,43

92,12

62,83

88,51

84,56 88,40 83,04 92,14

85,21



Gambar Grafik 3. 20 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Strategis Anggaran, 4,978

5,000

Realisasi, 4,276

dalam Jutaan Rupiah

4,500 4,000 3,500 3,000

Anggaran, 2,441 Realisasi, 2,061

2,500 2,000 1,500 1,000 500 -

Anggaran

Realisasi


4,978

4,276


2,441

2,061

Gambar grafik tersebut diatas menunjukkan anggaran dan realisasi belanja langsung untuk terlaksananya berbagai program dan kegiatan utama yang dibutuhkan guna pencapaian sasaran strategis yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel lebih tinggi atau lebih besar daripada anggaran dan realisasi belanja langsung untuk terlaksananya berbagai program dan kegiatan utama pencapaian sasaran stratgeis pada meningkatkan kemampuan keuangan daerah.


Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) BAB V PENUTUP Laporan Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2014 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu entitas

akuntabilitas

SKPD

dalam

mempertanggungjawabkan

terlaksananya program-program dan kegiatan-kegiatan yang didanai dari APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2014 dalam pencapaian misi yang telah ditetapkan melalui keberhasilan atas pencapaian sasaransasaran strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Tahun 2014 merupakan tahun ke-empat dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2011-2015 melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatankegiatan utama maupun pendukung untuk tercapainya sasaran strategis. Capaian atas ke-dua sasaran strategis dengan indikator kinerja berjumlah 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu sebagai berikut:  Sasaran

strategis

meningkatkan

kualitas

pengelolaan

keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dengan indikator kinerja berjumlah 4 (empat). Capaian ke-empat indikator kinerja

sesuai dengan yang ditargetkan bahkan

melebihi 100% kecuali indikator kinerja berupa opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 belum dapat diketahui dikarenakan pada saat Laporan Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014 selesai disusun baru dilakukan audit atau pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul oleh BPK RI. Namun demikian pada tahun 2014 telah diterbitkan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 99 Kabupaten Bantul

Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 dengan paragraf penjelasan; dan  Sasaran strategis meningkatnya kemampuan keuangan daerah dengan indikator kinerja sebanyak 3 (tiga) capaian atas indikator tersebut sudah sesuai dengan yang ditargetkan bahkan melebihi target dari ke-tiga indikator kinerja ini. Keberhasilan atas capaian ke-tujuh indikator kinerja dari 2 (dua) sasaran strategis kecuali opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tahun 2014 telah didukung dengan adanya kerjasama dan partisipasi semua pihak serta diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014 diharapkan dapat digunakan sebagai media yang memberi informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan tentang kinerja yang telah dicapai sebagai bahan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan pada tahun berikutnya

serta

penyempurnaan

atas

kebijakan-kebijakan

yang

dibutuhkan.

Bantul,

Pebruari 2015 Kepala Dinas

Drs Didik Warsito, M.Si. NIP. 19630915 199003 1 008


Laporan Kinerja Tahunan (Tahun 2014) BABI PENDAHULUAN

Recommend Documents