Laporan Keuangan. Tahun Anggaran 2014

BPS Kota Palu

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014

Jl. Baruga No. 19 Palu Telp. (0451) 421266, 422066 Web Site: Palukota.bps.go.id Email:[email protected]

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Badan Pusat Statistik Kota Palu adalah salah satu entitas akuntansi dibawah Badan Pusat Statistik yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan BPS Kota Palu mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER57/PB/2013

tentang

Pedoman

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Kementerian

Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pusat Statistik Kota Palu. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Palu, 10 Januari 2015 Kepala,

Ir. I Nyoman Dwinda, M.Si NIP 196410151994031001

Kata Pengantar

i

DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar Ringkasan Pernyataan Tanggung Jawab I. Laporan Realisasi Anggaran II. Neraca III. Catatan atas Laporan Keuangan A. Penjelasan Umum A.1. Dasar Hukum A.2. Profil dan Kebijakan Teknis A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan A.4. Kebijakan Akuntansi B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran B.1. Pendapatan Negara dan Hibah B.2. Belanja Negara C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca C.1. Aset Lancar C.2. Aset Tetap C.3. Aset Lainnya C.4. Kewajiban Jangka Pendek C.5. Ekuitas Dana Lancar C.6. Ekuitas Dana Investasi D. Pengungkapan Penting Lainnya D.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca D.2. Pengungkapan Lain-lain. Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

i 1 iv 4 5 6 6 6 8 11 12 19 19 19 23 23 23 27 28 29 31 31 31 31 32 33

i Daftar Isi iv Ringkasan 3 4 5 X X XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

ii

DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN Hal Tabel 1

: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2014 dan 2013

1

Tabel 2

: Ringkasan Neraca Per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013

2

Tabel 3

: Penggolongan Kualitas Piutang

17

Tabel 4

: Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

18

Tabel 5

: Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

19

Tabel 6

: Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2014 dan 2013

19

Tabel 7

: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014

20

Tabel 8

: Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan 2013

21

Tabel 9

: Perbandingan Belanja Pegawai TA 2014 dan TA 2013

21

Tabel 10

: Perbandingan Belanja Barang TA 2014 dan TA 2013

22

Tabel 11

: Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan 2013

22

Tabel 12

: Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013

23

Tabel 13

: Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

23

Tabel 14

: Rincian Persediaan

24

Tabel 15

: Rincian Aset Tetap

24

Tabel 16

: Rincian Saldo Tanah

25

Tabel 17

: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

27

Tabel 18

: Rincian Aset Lainnya

27

Tabel 19

: Rincian Aset Tak Berwujud

28

Tabel 20

: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

29

Tabel 21

: Rincian Kewajiban Jangka Pendek

29

Tabel 22

: Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

30

Tabel 23

: Rincian Ekuitas Dana Lancar

30

Lampiran

: Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset

32

A1 Lampiran

Tetap : Informasi Pendapatan dan Belanja Akrual

33

A2

Daftar Tabel

iii

DAFTAR LAMPIRAN Hal 1

:

Laporan Realisasi Anggaran Belanja 30 Juni 2014

34

2

:

Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah 30 Juni 2014

40

3

:

Realisasi Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah 30 Jni 2014

41

4

:

Laporan Realisasi Pengembalian Belanja 30 Juni 2014

42

5

:

Neraca Perbandingan 30 Juni 2014 dan 31-12-2013

44

6

:

Neraca Percobaan 30 Juni 2014

46

7

:

Laporan Realisasi Anggaran 30 Juni 2014

50

8

:

Neraca per 30 Juni 2014

52

9

:

Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca per 30 Juni 2014

54

10

:

Berita Acara Hasil Opname Phisik (Stock Opname) Persediaan

55

11

:

Laporan Intrakomptabel Semester I 2014

56

12

:

Laporan Ekstrakomptabel Semester I Tahun 2014

60

13

:

Laporan Gabungan Ekstrakomptabel dan Intrakomptabel 2014

61

14

:

Laporan Barang Bersejarah Tahun 2014

67

15

:

Laporan Aset Tak Berwujud Semester I Tahun 2014

68

16

:

Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan Triwulan I Tahun 2014

69

17

:

Laporan Kondisi Barang per 30 Juni 2014

70

18

:

Laporan Penyusutan Barang Intrakomptabel Semester I 2014

97

19

:

Laporan Penyusutan Barang Ekstrakomptabel Semester I 2014

99

20

:

Laporan Penyusutan Barang Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel

100

Semester I 2014 21

:

Berita Acara Rekonsiliasi bulan juni 2014

102

22

:

Lapran Hasil Rekonsiliasi Juni 2014

103

23

:

Berita Acara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Semester I 2014

120

24

:

Berita Acara Rekonsiliasi Internal Data Barang Milik Negara Semester I

126

25

Monitoring UP dan TUP Januari s.d. Juni 2014

131

26

Surat Pernyataan Rekening

132

27

Rekening Koran

134

28

Daftar Kerja Sama Swakelola 2014

135

Daftar Tabel

iv

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Palu Tahun 2014

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah

Anggaran/Pengguna

Pusat,

Barang

Menteri/Pimpinan

menyusun

dan

Lembaga

selaku

Pengguna

menyampaikan

Laporan

Keuangan

Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Palu Tahun 2014 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2014 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 1.334.000,-. atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 0,-. Realisasi Belanja Negara pada TA 2014 adalah sebesar Rp. 1.410.582.430,-. atau mencapai 40,52 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 3.481.285.000,-.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2014 dan Desember 2013 dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 (dalam Rupiah) 2014 Uraian

Anggaran 0,-

1.334.000,-

3.481.285.000,-

1.410.582.430,-

Pendapatan Negara Belanja Negara

Realisasi

Ringkasan Laporan Keuangan

2013 % Real. Thd Anggaran 0,00 40,52

Realisasi 2.119.180,1.710.218.180,-

-1-


2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013. Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Nilai Aset per 31 Desember 2014 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 3.854.290.240,-. yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 53.506.600,-.; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 3.491.826.338,-.; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp. 0,-.; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 308.957.302,-. Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 102.061.505,-. yang terdiri dari hanya Kewajiban Jangka Pendek. Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp. 3.752.228.735,-. yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. (48.554.905),-. dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp. 3.800.783.640,-. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 dapat disajikan sebagai berikut:


-2-


Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2013 (dalam Rupiah) Uraian

31 Des.2014

31 Des. 2013

Kenaikan / Penurunan Rp

%

26.534.080

98,37

ASET Aset Lancar Aset Tetap Aset Lainnya Jumlah Aset

53.506.600

26.972.520

3.491.826.338

4.651.149.297

308.957.302

308.957.302

3.854.290.240

4.987.079.119

102.061.505

3.697.106

98.364.399

0,00

102.061.505

3.697.106

98.364.399

0,00

(1.159.322.959) (1.132.788.879)

-24,93 0,00 -22,71

KEWAJIBAN Kewajiban Jk Pendek Jumlah Kewajiban EKUITAS DANA Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Invesrasi

(48.554.905)

23.275.414

(71.830.319) -308,61

3.800.783.640

4.960.106.599

(1.159.322.959)

-23,37

Jumlah Ekuitas Dana

3.752.228.735

4.983.382.013

(1.231.153.278)

-24,71

Jumlah Kewajiban & Ekuitas Dana

3.854.290.240

4.987.079.119

(1.132.788.879)

-22,71

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapanpengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2013, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Dalam penyajian Neraca untuk periode per tanggal 30 Juni 2014, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.


-3-

BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PALU Jl. Baruga No.19 Palu Telepon 0451 421066, Faximile 0451 421266

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Palu yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banawa, 07 Juli 2014 Kepala,

Ir. I Nyoman Dwinda, M.Si NIP 19641015 199103 1 001

iv


I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PALU LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013 (Dalam Rupiah)

URAIAN

CATATAN

A. Pendapatan Negara dan Hibah B.1. 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak B.1. Jum Pendpt Negara & Hibah B. Belanja Negara 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal Jumlah Belanja Negara

B.2. B.2.1. B.2.2. B.2.3.

TA 2014 ANGGARAN

REALISASI

% thd Anng

TA 2013 REALISASI

-

1.334.000 1.334.000

0,00 0,00

2.119.180 2.119.180

1.948.879.000 925.953.000 606.453.000 3.481.285.000

746.537.627 275.493.000 388.551.500 1.410.582.127

38,31 29,75 64,07 40,52

506.188.195 786.249.000 417.779.000 1.710.216.195

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

-4-


II. NERACA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PALU NERACA PER 31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013 ( dalam Rp) Uraian

Catatan

31 Desember 2014

31 Desember 2013

ASET ASET LANCAR

C.1

Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.1

35.000.000

0

Persediaan

C.1.2

18.506.600

26.972.520

53.506.600

26.972.520

Jumlah Aset Lancar ASET TETAP

C.2

Tanah

C.2.2

1.410.000.000

2.580.998.550

Peralatan dan Mesin

C.2.2

1.073.426.551

938.219.436

Gedung dan Bangunan

C.2.3

1.424.063.000

1.723.663.242

Jalan Irigasi dan Jaringan

C.2.4

23.500.000

7.500.000

Aset Tetap Lainnya

C.2.5

18.439.769

18.439.769

Konstruksi Dalam Pengerjaan

C.2.6

195.551.500

0

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.2.7

(653.154.482)

(617.671.700)

3.491.826.338

4.651.149.297

Jumlah Aset Tetap ASET LAINNYA

C.4

Aset Tak Berwujud

C.4.1

90.667.302

90.667.302

Aset Lain-lain

C.4.2

232.050.990

232.050.990

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

C.4.2

(13.760.990)

(13.760.990)

308.957.302

308.957.302

3.854.290.240

4.987.079.119

Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.5

Utang kepada Pihak Ketiga

C.5.1

67.061.505

3.697.106

Uang Muka dari KKP

C.5.2

35.000.000

0

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

102.061.505

3.697.106

JUMLAH KEWAJIBAN

102.061.505

3.697.106

EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR

C.6

Cadangan Persediaan

C.6.2

26.972.520

26.972.520

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk Pendek

C.6.3

(67.061.505)

(3.697.106)

(48.554.905)

23.275.414

Jumlah Ekuitas Dana Lancar EKUITAS DANA INVESTASI

C.7

Diinvestasikan dalam Aset Tetap

C.7.1

3.491.826.338

4.651.149.297

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

C.7.2

308.957.302

308.957.302

Jumlah Ekuitas Dana Investasi

3.800.783.640

4.960.106.599

JUMLAH EKUITAS DANA

3.752.228.735

4.983.382.013

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

3.854.290.240

4.987.079.119


-5-



-6-


IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/DaerahPeraturan 7. Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja; 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat; 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementrian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara; 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 191PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengeloaan Hibah.

Nomor

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah;

Nomor

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi

Catatan atas Laporan Keuangan

-6-


Pemerintahan; 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara; 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara; 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor-90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Prnyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat; 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementrian Negara/Lembaga; 22. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat; 23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.06/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat; 24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KM.6/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/KM.6/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara; 25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat; 26. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-01/KN/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat; 27. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan; 28. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga; 29. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada


-7-


Kementerian Negara/Lembaga; 30. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Pedoman Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga 31. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER57/PB/2013tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; Profil dan Kebijakan Teknis Etintas

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PALU Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas, serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan statistik yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam pembangunan Jangka Panjang (PJP) 2010-2014 dan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) 2010-2014, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Palu dalam menetapkan rencana strategis tahun 2010-2014 mengacu Renstra BPS Pusat 2010-2014 Visi Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua Misi Terwujudnya Visi yang dikemukakan di atas merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh jajaran BPS Kota Palu, sebagai penjabaran dari Visi tersebut maka ditetapkan Misi BPS BPS Kota Palu sbb : 1. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien dengan Penataan kelembagaan, dan career planning didalam seluruh unsur kekuatan BPS termasuk BPS Provinsi maupun Kabupaten/ Kota. 2. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan professional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia dengan Pengembangan Kualitas SDM, melalui STIS dan Diklat baik dari BPS maupun dari instansi daerah yang menyelenggarakan. 3. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik dengan Penguatan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria)


-8-


4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak dengan Penguatan Semua (Sistem Rujukan Statistik), Updating website serta melakukan press release secara kontinyu mengenai data statistik. 5. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien. Tujuan Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas serta pelayanan prima dalam rangka mewujudkan SSN yang andal, efektif, dan efisien. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Statistik 1. Mengacu pada Renstra BPS RI, prioritas pembangunan jangka menengah di bidang data dan informasi statistik adalah

peningkatan

kualitas statistik nasional, Kualitas data diukur dalam enam dimensi, yaitu akurat, relevan, tepat waktu/timeliness, mudah diakses/accessibility, koheren/coherence yang berarti konsisten antar sector dan antarperiode dan spasial, serta mudah diiterpretasi/interpretability. 2. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dirumuskan tiga langkah; (1) peningkatan kualitas data, (2) peningkatan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan (3) peningkatan kapasitas SDM dan penataan kelembagaan. 3. Statistik bermutu tinggi dan dapat diandalkan yang dihasilkan secara tepat waktu merupakan bagian esensial dalam proses perumusan suatu kebijakan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas data dan informasi statistik ekonomi, meningkatnya kualitas data dan informasi statistik

kesejahteraan

rakyat,

meningkatnya

manajemen

survey,

meningkatnya metodologi survey, meningkatnya dan berkembangnya analisis statistik, meningkatnya hubungan dengan pengguna data meningkatnya efektivitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik,

serta

meningkatnya

penetapan

teknologi

informasi

dan

komunikasi. 4. Peningkatan kualitas data dan informasi statistik selama ini baru berfokus kepada perbaikan metodologi dan teknis statistik. Saat ini perbaikan yang dilakukan diharapkan mulai menyentuh seluruh aspek seperti penelaahan


-9-


kembali

proses

pengembangan

ketatalaksanaan kapasitas

TIK,

dan

(business

process

peningkatan

review),

kapasitas

dan

kemampuan SDM serta penataan kelembagaan. 5. Keberhasilan upayah peningkatan kualitas data dan informasi statistik ini tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK Statistik. 6. Keberhasilan peningkatan kualitas data dan informasi statistik juga sangat memerlukan dukungan dan peranan dari SDM. Hal ini menunjukkan meningkatnya kapasitas dan kemampuan tenaga statistik di pusat maupun daerah. 7. Pembangunan kapasitas dan penyediaan data dan informasi statistik nasional direncanakan akan dilakukan melalui sebuah program teknis kestatistikan, yaitu program penyediaan dan pelayanan Informasi Statistik. Program ini akan menjadi sebuah rencana kerja instansi penyedia data dan informasi statistik, baik di pusat maupun daerah. Strategi dan Arah Kebijakan BPS Kota Palu 1. Dalam rangka peningkatan kualitas data selama lima tahun ke depan BPS BPS Kota Palu perlu mengupayakan reformasi dan perubahan terhadap pembangunan statistik di daerah secara menyeluruh. Sebagai upaya meningkatkan kualitas data dan meningkatkan kualitas penyajian perlu dilakukan pembenahan-pembenahan, antara lain pemanfaatan TIK dan meningkatkan kualitas SDM. Proses peningkatan kualitas data ini, pada gilirannya akan dicermnkan oleh berkurangnya timelines penyajian data,

dan

meningkatkan

kualitas

penyajian,

serta

memberikan

kemudahan kepada pengguna data untuk mengakses data. 2. BPS Kota Palu sebagai perpanjangan tangan BPS RI di daerah mempunyai peranan yang penting dalam rangka meningkatkan kualitas data yang dikumpulkan. Data yang dikumpulkan di daerah perlu diberikan jaminan kualitas, proses pengolahan dan penyajian data yang handal diharapkan dapat menghasilkan informasi yang berkualitas untuk menjawab peningkatan permintaan terhadap data dan informasi statistik dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah. 3. Dalam rangka memenuhi kebutuhan data yang berkualitas, pemanfaatan TIK, dan peningkatan kapasitas SDM di BPS Kota Palu perlu dilakukan.


- 10 -


Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka BPS Kota Palu menetapkan strategi dan arah kebijakan yang merupakan serangkaian aktivitas utama untuk mencapai sasaran-sasaran proses. 4. Strategi dan arah kebijakan BPS Kota Palu antara lain dengan program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik antara lain kegiatan Sensus Penduduk 2010, Sensus Pertanian 2013, Susenas, Sakernas, dan sebagainya yang telah terjadwal dan terencana dengan jelas. 5. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara seperti revitalisasi gedung lama, pengadaan dan penggantian kendaraan operasional roda dua untuk eselon IV dan KSK. 6. Dengan

meningkatkan

koordinasi,

integrasi,

sinkronisasi,

dan

standarsisasi kegiatan statistik di Kota Palu serta mewujudkan system Statistik Nasional sehingga dapat mengurangi penyediaan data yang tumpang tindih. 7. Meningkatkan kemampuan petugas dalam upaya pendekatan terhadap responden sehingga diperoleh informasi yang benar. Meningkatkan kerjasama dan dukungan pemerintah daerah sehingga hasil survey dapat dimanfaatkan secara memadai oleh pemerintah daerah. 8. Meningkatkan titik jaringan komunikasi data sehingga hasil pencacahan akan dikirim melalui jaringan dan langsung diolah di kantor provinsi ataupun kantor pusat secara online sehingga terbentuk kondisi data statistik yang selalu update.

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Tahun 2014 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik Kota Palu. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset


- 11 -


tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4 Kebijakan Akuntansi Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2014 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidahkaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan

akuntansi

yang

penting

yang

digunakan

dalam

penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pembinaan Akuntansi Instansi Jakarta I adalah sebagai berikut:

Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan

(1) Kebijakan Akuntansi atas Pendapatan  Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.  Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).  Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).  Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Kebijakan Akuntansi atas Belanja

(2) Kebijakan Akuntansi atas Belanja  Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.  Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.  Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).  Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.


- 12 -


Kebijakan Akuntansi atas Aset

(3) Kebijakan Akuntansi atas Aset 

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.



Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar 

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.



Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam

bentuk

valuta

asing

disajikan

di

neraca

dengan

menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. 

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau

yang

dipersamakan,

yang

diharapkan

diterima

pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang. 

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.



Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada


- 13 -


masyarakat. 

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

 harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;  harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;  harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap 

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh

pemerintah

maupun

untuk

kepentingan

publik

yang

mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. 

Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.



Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah); b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah); c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang Jangka

Piutang Jangka Panjang

Panjang



Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan


Penjualan

Angsuran

(TPA),

Tagihan

Tuntutan

- 14 -


Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. 

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.



TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.



TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

Aset Lainnya 

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.



Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.



Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah.

Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban

(4) Kebijakan Akuntansi atas Kewajiban 

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.


- 15 -




Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.



Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana

(5) Kebijakan Akuntansi atas Ekuitas Dana 

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.



Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.



Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek.



Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan

(6) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus

Piutang Tak

dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan

Tertagih

penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.


- 16 -




Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga

dan

Pembentukan

Penyisihan

Piutang

Tidak

Tertagih . Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang Kualitas Piutang

Lancar Kurang Lancar

Diragukan Macet

Uraian

Penyisihan

Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat

0.5% 10%

Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat

50%

Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan 1.

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat

100%

Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2.

Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN

Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan

(7) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap 

Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013,

Aset Tetap

sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. 

Penyusutan

aset

tetap

adalah

penyesuaian

nilai

sehubungan

dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. 

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a. Tanah b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber


- 17 -


sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan 

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.



Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.



Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.



Masa

Manfaat

Aset

Tetap

ditentukan

dengan

berpedoman

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada Tabel 4. Tabel 4 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap

Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin

2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan

10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)


5 s.d 40 tahun 4 tahun

- 18 -

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Palu Tahun 2014 B. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp. 1.334.000

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2014 adalah sebesar Rp. 1.334.000,-. atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0,-. Pendapatan Negara dan Hibah Badan Pusat Statistik Kota Palu hanya bersumber dari Pengelolaan BMN. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya dapat dilihat dalam Tabel 5 berikut ini: Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian 1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN Jumlah

Anggaran

Realisasi -

% Real Angg.

1.334.000 1.334.000

-

Berdasarkan Tabel 6 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2014 dan 2013 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan dari PNBP pada TA 2014 mengalami penurunan sebesar -37,05 persen dari realisasi pendapatan dari PNBP TA 2013. Hal ini disebabkan karena: 1. Pada tahun 2014 terdapat pendapatan dari penjualan buku berkurang dibanding dengan tahun 2013 Pada TA 2014, Badan Pusat Statistik Kota Palu tidak memperoleh pendapatan lain-lain. Tabel 6 Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2014 dan 2013 NAIK

URAIAN

REALISASI T.A. 2014 REALISASI T.A. 2013 (TURUN) %

1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN 2. Pendapatan Lain-lain Jumlah Pendapatan

1.334.000

2.119.180

-

-

1.334.000

2.119.180

-37,05 -37,05

B.2. Belanja Negara Realisasi Belanja Negara Rp. 1.410.582.430

Realisasi belanja Badan Pusat Statistik Kota Palu pada TA 2014 adalah sebesar Rp. 1.410.582.430,- atau 40,52 persen dari anggaran senilai Rp. 3.481.285.000. Rincian Anggaran dan realisasi belanja TA 2014 tersaji pada Tabel 7.


- 19 -


Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2014 URAIAN

ANGGARAN

Belanja Pegawai

REALISASI

1.948.879.000

746.537.930

Belanja Barang

925.953.000

275.493.000

Belanja Modal

606.453.000

3.481.285.000

Total Belanja Kotor Pengembalian Belanja

3.481.285.000

Belanja Netto

388.551.500

1.410.582.430 (303) 1.410.582.127

% 38,31 29,75 64,07 40,52 0 40,52

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

2,000,000,000 1,800,000,000 1,600,000,000 1,400,000,000 1,200,000,000 1,000,000,000 800,000,000 600,000,000 400,000,000 200,000,000 0 ANGGARAN Belanja Pegawai

Belanja Barang

REALISASI Belanja Modal

Pengembalian Belanja

Berdasarkan Tabel 8 Perbandingan Realisasi Belanja (Bersih) TA 2014 dan TA 2013 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada TA 2014 mengalami penurunan sebesar (17,52) persen dibandingkan realisasi belanja pada TA 2013. Hal ini disebabkan antara lain: 1. Terdapat Penurunan anggaran di tahun 2014 khususnya pada belanja Barang , karena tahun 2014 kegiatan ST2013 sudah selesai kegiatan puncaknya. 2. Pengadaan belanja modal juga menurun di tahun 2014.


- 20 -


Tabel 8 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2014 dan 2013 URAIAN JENIS BELANJA

REALISASI T.A. 2014

REALISASI T.A. 2013

NAIK (TURUN) %

Belanja Pegawai

746.537.627

506.188.195

Belanja Barang

275.493.000

786.249.000

Belanja Modal

388.551.500

417.779.000

1.410.582.127

1.710.216.195

47,48 (64,96) (7,00) (17,52)

Jumlah Belanja

Belanja Pegawai Rp. 746.537.627

B.2.1 Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai Badan Pusat Statistik Kota Palu pada TA 2014 yaitu Belanja Gaji dan Tunjangan PNS. Realisasi Belanja Pegawai TA 2014 dan TA 2013

adalah masing-masing

sebesar Rp. 746.537.627,-. dan Rp. 506.188.195. Berdasarkan Tabel 9, realisasi belanja TA 2014 mengalami kenaikan sebesar 47,48 persen dari realisasi belanja TA 2013. Hal ini disebabkan antara lain oleh: 1. Adanya penambahan pegawai yang pinda dari Kab. Lain.

Tabel 9 Perbandingan Belanja Pegawai TA 2014 dan TA 2013 URAIAN JENIS BELANJA

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Pegawai Jumlah Belanja Bersih Belanja Barang Rp. 1.236.024.000

REALISASI T.A. 2014

746.537.930 746.537.930 (303) 746.537.627

REALISASI T.A. 2013

506.190.180 506.190.180 (1.985) 506.188.195

Naik (Turun) %

47,48 47,48 (84,74) 47,48

B.2.2 Belanja Barang Realisasi Belanja Barang TA 2014 dan TA 2013


sebesar Rp. 275.493.000,-. dan Rp. 786.249.000,-. Berdasarkan Tabel 10, Realisasi Belanja Barang TA 2014 mengalami penurunan (40,79) persen dari Realisasi Belanja Barang TA 2013. Hal ini disebabkan antara lain: 1. Terdapat penurunan anggaran di tahun 2014 .


- 21 -

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Palu Tahun 2014 Tabel 10 Perbandingan Belanja Barang TA 2014dan TA 2013

URAIAN JENIS BELANJA

REALISASI T.A 2014 REALISASI T.A. 2013

Belanja Barang Operasional

69.381.500

44.825.500

Belanja Barang Non Operasional

59.561.500

473.578.000

Belanja Jasa

25.548.000

9.890.500

Belanja Pemeliharaan

54.012.000

39.762.000

Belanja Perjalanan Dalam Negeri Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Jumlah Belanja Bersih

Belanja Modal Rp. 388.551.500

66.990.000

218.193.000

275.493.000 275.493.000

786.249.000 786.249.000

Naik (Turun) %

54,78 (87,42) 158,31 35,84 (64,96) (64,96)

B.2.3 Belanja Modal Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan TA 2013


sebesar Rp. 388.551.500,-. dan Rp. 417.779.000,-. Berdasarkan Tabel 11, Realisasi Belanja Modal TA 2014 mengalami penurunan sebesar (7,00) persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2013. Hal ini disebabkan antara lain: 1. Karena Dana Tahun 2014 lebih kecil dari tahun 2013 Tabel 11 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2014 dan 2013 URAIAN JENIS BELANJA

REALISASI T.A. 2014 REALISASI T.A 2013

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

102.000.000

0

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

286.551.500

345.296.400

Belanja Modal Fisik Lainnya (Tanah) Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Modal Jumlah Belanja Bersih


0

388.551.500 0

388.551.500

72.482.600

417.779.000 0 417.779.000

Naik (Turun) %

#DIV/0! -17,01 -100,00 -7,00 0,00 -7,00

- 22 -

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Palu Tahun 2014 C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

ASET Aset Lancar Rp.

C.1. Aset Lancar

53.506.600

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp. 53.506.600,-. dan Rp. 26.972.520. Rincian Aset Lancar pada Badan Pusat Statistik Kota Palu per

30 Juni 2014

dan 31 Desember 2013 disajikan pada Tabel 12. Tabel 12 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 No. 1 2

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp.35.000.000

Aset Lancar

TA 2014

Kas di Bendahara Pengluaran Persediaan Jumlah

Rp Rp Rp

TA 2013

35.000.000 18.506.600 53.506.600

Rp Rp Rp

26.972.520 26.972.520

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran Nilai Uang di Kas Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing adalah sebesar Rp. 35.000.000 dan Rp.0. Rincian Uang di Kas Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 tersaji pada Tabel 13 Tabel 13 Rincian Uang di Kas Bendahara Pengeluaran No.

Persediaan Rp.18.506.600

Jenis

30-Jun-14

31 Des. 2013

1

Bank

Rp

35.000.000

Rp

-

2

Uang Tunai

Rp

-

Rp

-

C.1.2. Persediaan Nilai Persediaan per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 masing-masing adalah sebesar Rp. 18.506.600,-. dan Rp. 26.972.520,-. Rincian Persediaan per 30 Juni 2014 dan 31 Des. 2013 tersaji pada Tabel 14.


- 23 -


Tabel 14 Rincian Persediaan No

Persediaan

1 Barang Konsumsi 2 Barang untuk pemeliharaan Aset tetaplainnya untuk 3 diserahkan kepada

T.A 2014

T.A 2013

2.032.000

8.319.420

350.500

1.794.500

15.924.100

15.924.100

-

35.000

200.000 18.506.600

899.500 26.972.520

4 Persediaan lainnya 5 Bahan Baku Jumlah

Semua jenis persediaan per 30 Juni 2014 berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap Rp. 3.491.826.338

C.2

Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2014 dan per 31 Desember 2013 tersaji sebesar Rp. 3.491.826.338,- dan Rp.4.651.149.297,-. Rincian Aset Tetap Badan Pusat Statistik Kota Palu per

30 Juni 2014 dan per

31 Desember 2013 disajikan pada Tabel 15

Tabel 15 Rincian Aset Tetap No

Jenis

T.A 2014

1 2 3 4 5 6

Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam Pengerjaan Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Nilai Buku Aset Tetap Tanah Rp. 1.410.000.000

T.A. 2013

1.410.000.000

2.580.998.550

1.073.426.551

938.219.436

1.424.063.000

1.723.663.242

23.500.000

7.500.000

18.439.769

18.439.769 5.268.820.997 5.268.820.997

195.551.500

4.144.980.820 (653.154.482) 3.491.826.338

C.2.1. Tanah Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pusat Statistik Kota Palu per

30 Juni 2014

dan per

31 Desember

2013 adalah sebesar

Rp. 1.410.000.000 dan Rp.2.580.998.550,-. Atau ada Penyusutan atas tanah maupun penilaian kembali nilai tanah pada TA 2014. Aset berupa tanah tersebut terletak di Jl. MT. Haryono telah diserahkan kembali ke BPS Provinsi Sulawesi Tengah pada Tabel.16


- 24 -

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Palu Tahun 2014 Tabel 16 Rincian Saldo Tanah No. 1

KIB

Luas

Nilai

1212002

1.248

1.410.000.000

Jumlah

1.410.000.000

Tanah seluas 1.930 m2 yang terletak di jl. MT. Haryono telah diserahkan kembali ke BPS Provinsi dan tanah yang ada sekarang di BPS Kota Palu adalah seluas 1.248 m2 terletak di Jl. Baruga pada tanggal pelaporan dikuasai/digunakan oleh BPS Kota Palu. Peralatan dan Mesin Rp

C.2.2. Peralatan dan Mesin

1.073.426.551

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2014 dan per 31 Desember 2013 adalah Rp. 1.073.426.551,-. dan Rp. 938.219.436,-. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut Saldo per 31 Desember 2013

Rp

938.219.436

Transfer Masuk

Rp

-

Pembelian

Rp

135.207.115

Transaksi Normalisasi BMN Aset Tetap Mutasi kurang:

Rp

-

Koreksi pencatatan nilai/kuantitas

Rp

-

Saldo per 30 Juni 2014

Rp

1.073.426.551

Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2014

Rp

-

Nilai Buku per 30 Juni 2014

Rp

1.073.426.551

Mutasi tambah:

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa: A. Penambahan dari pembelian berupa; 1.

Pembelian Tralis Jendela 1 Paket Rp. 48.000.000,

2.

Pembelian Gordyin/Kray 1 Paket senilai Rp.30.000.000..

3.

Pembelian Ultra Mobile P.C senilai Rp.33.207.115.

4.

Pembelian Air Conditioning (AC) 5 Unit senilai Rp.24.000.000.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Gedung dan Bangunan Rp. 1.424.063.000

C.2.3. Gedung dan Bangunan Nilai gedung dan bangunan per 30 Juni 2014 dan per 31 Desember 2013


- 25 -

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Palu Tahun 2014 adalah Rp. 1.424.063.000,-. dan Rp. 1.722.786.242,-. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2014 adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2013

1.722.786.242

Mutasi tambah: Pembangunan Gedung Kantor

75.000.000

Mutasi kurang: Saldo per 30 Juni 2014

1.797.786.242

Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2014

373.723.242

Nilai Buku per 30 Juni 2014

1.424.063.000

Transaksi penambahan dan pengurangan gedung dan bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Penambahan dari belanja modal gedung dan bangunan 1 unit bawah tanah senilai Rp. 75.000.000,-. b. Pengurangan Bangunan Kantor sebesar Rp. 373.723.242,Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini. C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 7.500.000

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2014 dan per 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp. 7.500.000,-. dan Rp. 7.500.000,-. Tidak ada perubahan saldo tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013. Saldo tersebut terdiri dari Instalasi Jaringan Komunikasi. Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya Rp.

C.2.5

Aset Tetap Lainnya

18.439.769

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2014 dan per 31 Desember 2013 adalah Rp. 18.439.769,-. dan Rp. 18.439.769,-. Mutasi

tambah

Aset

Tetap

Lainnya

Saldo per 31 Desember 2013

pada

tahun

2014

tidak

ada

18.439.769

Mutasi tambah: Perolehan lainnya Mutasi kurang: Saldo per 30 Juni 2014

18.439.769

Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2014 Nilai Buku per 30 Juni 2014


18.439.769

- 26 -

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Palu Tahun 2014 Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (Rp. 653.154.482)

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2014 dan per 31 Desember 2013 adalah masing-masing Rp. (653.154.482),-. dan Rp. (617.671.700,-). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2014 dan per 31 Desember 2013 disajikan pada Tabel 17, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini. Tabel 17 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No

Aset Tetap

Akm. Penyusutan

Nilai Buku

1 Peralatan dan Mesin

Rp

943.070.436 Rp

534.300.948 Rp

408.769.488

2 Gedung dan Bangunan

Rp

1.723.663.242 Rp

85.288.502 Rp

1.638.374.740

3 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp

7.500.000 Rp

656.250 Rp

6.843.750

4 Aset Tetap Lainnya

Rp

18.439.769 Rp

- Rp

18.439.769

Rp

2.692.673.447 Rp

620.245.700 Rp

2.072.427.747

Akumulasi Penyusutan

Aset Lainnya Rp.

Nilai Perolehan

C.3

Aset Lainnya

308.957.302

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan per 30 Juni 2014 dan per 31 Desember 2013 adalah Rp. 308.957.302,-. dan Rp. 139.050.234,-. Rincian Aset Lainnya disajikan pada Tabel 18. Tabel 18 Rincian Aset Lainnya

No.

Uraian

1 Aset TakBerwujud 2 Aset Lain-Lain Jumlah Akumulasi PenyusutanAset Lainnya Nilai Bukuper 30Juni 2014


2014 Rp Rp Rp Rp Rp

90.667.302 Rp 232.050.990 Rp 322.718.292 Rp (13.760.990) Rp 308.957.302 Rp

2013 90.667.302 232.050.990 322.718.292 (13.760.990) 308.957.302

- 27 -

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Palu Tahun 2014 Aset Tak Berwujud Rp.

C.3.1. Aset Tak Berwujud

90.667.302.

Nilai Saldo aset tak berwujud (ATB) per 30 Juni 2014 dan per 31 Desember 2013 adalah Rp. 90.667.302,-. dan Rp. 90.667.302,-. Aset Tak Berwujud pada Badan Pusat Statistik Kota Palu berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2014 disajikan pada Tabel 19. Tabel 19 Rincian Aset tak Berwujud No.

1

Uraian

Nilai

Software komputer Jumlah

C.3.2.

Rp

90,667,302

Rp

90,667,302

Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Rp. 232.050.990

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2014 dan per 31 Desember 2013 adalah Rp. 232.050.990, dan Rp. 232.050.990,-. Aset Lain-lain Badan Pusat Statistik Kota Palu merupakan barang milik negara (BMN) yang dihentikan penggunaannya dan dalam proses pengusulan penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldoper 31Desember 2013 Mutasi tambah: Mutasi kurang: - Transaksi Normalisasi BMN Saldoper 30Juni 2014 Akumulasi Penyusutan Nilai Bukuper 30Juni 2014

Rp 232.050.990 Rp Rp 232.050.990 Rp (13.760.990) Rp 308.957.302

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini. C.3.3. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2014 dan per 31 Desember 2013 adalah masing-masing Rp. (13.760.990),-. dan Rp. (13.760.990),-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.


- 28 -

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Palu Tahun 2014 Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini. C.3.3. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2014 dan per 31 Desember 2013 adalah masing-masing Rp. (13.760.990),-. dan Rp. (13.760.990),-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2014 disajikan pada Tabel 20, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini. Tabel 20 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No

Rp.(13.760.990)

Aset Tetap

Nilai Perolehan

Akm. Penyusutan

Nilai Buku

1 Aset Tak Berwujud

Rp

90.667.302 Rp

- Rp

90.667.302

2 Aset Lain-lain

Rp

232.050.990 Rp

(13.760.990) Rp

245.811.980

Rp

322.718.292 Rp

(13.760.990) Rp

336.479.282


KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Rp. 102.061.505

C.4 Kewajiban Jangka Pendek Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2014 dan per 31 Desember 2013 tersaji sebesar Rp. 102.061.505,-. dan Rp. 3.697.106,-. Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Badan Pusat Statistik Kota Palu per 30 Juni 2014 disajikan pada Tabel 21. Tabel 21 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No. Aset Lancar 1 Utang kepada Pihak Ketiga 2 Uang Muka dari KPPN Jumlah Utang

kepada

Pihak

Rp Rp Rp

Jumlah 67.061.505 35.000.000 102.061.505

C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Ketiga Rp. 67.061.505

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2014 dan per 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp. 67.061.505,-. dan Rp. 3.697.106,-.


- 29 -


Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Badan Pusat Statistik Kota Palu per 30 Juni 2014 disajikan pada Tabel 22. Tabel 22 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga No

Uraian

Jumlah

Penjelasan

1

Belanja Pegawai

Rp

60.931.884 Uang Makan dan TK

2

Belanja Barang

Rp

6.129.621 Honor dan Telepon

Rp

Total

67.061.505

EKUITAS Ekuitas Dana Lancar Rp. (48.554.905)

C.5 Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar merupakan pasangan beberapa akun yang ada di Aset Lancar dan di Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian nilai Ekuitas Dana Lancar per 30 Juni 2014 dan per 31 Desember 2013 . Rincian Ekuitas Dana Lancar disajikan pada Tabel 23. Tabel 23 Rincian Ekuitas Dana Lancar No.

Aset Lancar

1

Cadangan Piutang

2 3

Cadangan Persediaan Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk. Pendek Jumlah

Cadangan Persediaan Rp. 18.506.600

TA 2014 Rp Rp Rp Rp

18.506.600

TA 2013 Rp Rp

(67.061.505) Rp (48.554.905) Rp

26.972.520 (3.697.106) 23.275.414

C.5.1. Cadangan Persediaan Nilai Cadangan Persediaan tersaji per 30 Juni 2014 dan per 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp. 18.506.600,-. dan Rp. 26.972.520,-. Cadangan Persediaan merupakan jumlah ekuitas dana lancar Badan Pusat Statistik Kota Palu dalam bentuk persediaan.

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang

C.5.2 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

Jangka Pendek Rp.

Nilai Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

(67.061.505)

disajikan per 30 Juni 2014 dan per 31 Desember 2013 masing-masing sebesar Rp. (67.061.505,-). dan Rp. 3.697.106,-.


- 30 -

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Palu Tahun 2014 C.6 Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp. 3.491.826.338

C.6.1

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Nilai Diinvestasikan dalam Aset Tetap tersaji per 30 Juni 2014 dan per 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.491.826.338,-. dan Rp. 4.651.149.297,-.

Diinvestasikan dalam

C.6.2

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

Aset Lainnya Rp. 308.957.302

Nilai Diinvestasikan dalam Aset Lainnya disajikan per 30 Juni 2014 dan per 31 Desember 2013 adalah masing-masing sebesar Rp. 308.957.302,-. dan Rp. 308.957.302,-. D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA D.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA Setelah tanggal 30 Juni 2014, tidak terdapat kejadian penting di Badan Pusat Statistik Kota Palu. D.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN 1. Pejabat Perbendaharaan Negara Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Kota Palu Nomor :022 Tahun 2014 Tentang Perubahan Pengelola Anggaran Badan Pusat Statistik Kota Palu pada tanggal, 2 Januari 2014 sebagai berikut : Kuasa Pengguna Anggaran

: Ir. Inyoman Dwinda, M.Si

Pejabat Pembuat Komitmen

: Dedi Suharyadi, SST

Pejabat Penguji Tagihan dan Penanda Tangan SPM

: Sri Uniarti Samauna

Bendahara Pengeluaran

: Niluh Tirtawati, SE

2. Rekening Pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Badan Pusat Statistik Kota Palu adalah 

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kacab. Palu Samratulangi Palu dengan

Nomor

Rekening.

151.000417851.0

an.

Bendahara

Pengeluaran BPS Kota Palu 3. Dana Droping yang Diterima dari BPS Provinsi - Biaya Survei Perlindungan Sosial (SPS) Trw.IV 2013 senilai Rp. 2.502.000,- sudah direalisasikan 100 % - Percepatan senilai Rp. 5.345.000 sudah direalisasikan 100 % (4). Kerjasama berupa Swakelola dengan BAPPEDA Kota Palu sebesar Rp. 250.000,- daftar terlampir


- 31 -



- 32 -

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Palu Tahun 2014 Lampiran A1 Badan Pusat Statistik Kota Palu Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap Untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2014

No A

Aset Tetap

Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin

Nilai Perolehan


Nilai Buku

1.073.426.551

624.398.979

449.027.572

1

Alat Bantu

7

48.728.000

34.805.714

13.922.286

2

Alat Angkutan Darat Bermotor

7

350.915.700

201.530.972

149.257.356

3

Alat Ukur

5

2,376,000

1.663.200

712.800

4

Alat Pengolahan

4

1.556.290

1.361.754

194.536

5

Alat Kantor

5

92.124.918

38.660.696

53.464.222

6

Alat Rumah Tangga

5

213.665.797

83.111.339

130.554.458

7

Alat Komunikasi

5

1.171.000

1,171,000

-

8

Komputer Unit

4

272.970.912

195.392.877

77.578.035

9

Peralatan Komputer

4

65.917.934

65.374.055

543.879

10

Alat Kerja Penerangan

4

24.000.000

1.200.000

22.800.000

B

Gedung dan Bangunan

1.424.063.000

27.738.836

1.396.324.164

1.424.063.000

27.738.836

1.396.324.164

23.500.000

1.016.667

22.483.333

1

Bangunan Gedung Tempat Kerja

2

Bangunan Gedung Tempat Tinggal

C

50

Irigasi 1

Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah

40

16.000.000

266.667

15.733.333

2

Bangunan Air Bersih/Air Baku

40

7,500,000

656,250

6,843,750

Aset Tetap Lainnya

18.439.769

-

18.439.769

Bahan Perpustakaan Tercetak

18.439.769

-

18.439.769

13.760.990

218.290.000

D 1 E

Aset Tetap yang Tidak Digunakan

232.050.990

1

Alat Kantor

5

154.000

154.000

-

2

Alat Rumah Tangga

5

8.355.990

8.355.990

-

3

Alat Komunikasi

5

87.000

87.000

-

4

Komputer Unit

4

609.000

609.000

-

5

Peralatan Komputer

4

4.555.000

4.555.000

-

6

Bahan Perpustakaan Tercetak

5

218.210.000

-

218.210.000

6

Kartografi Naskah dan Lukisan

4

80.000

-

80.000

2.497.513.051

653.154.482

1.867.835.069

2.748.003.810

666.913.472

2.104.564.838

Jumlah Akm Penyusutan Aset Tetap Jumlah Akm Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya


- 33 -

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Kota Palu Tahun 2014 Lampiran A2 BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PALU INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2014 BA /UAPA Eselon 1/UAPPA-E1 UAPPA-W Satuan Kerja/UAKPA

: (01) BADAN PUSAT STATISTIK : (054) BADAN PUSAT STATISTIK : (1800) BPS PROPINSI SULAWESI TENGAH : (576647) BPS KOTA PALU

Pendapatan/Belanja No.

(1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kode Akun

Uraian

(2) 521213 521213 521213 521213 521213 521213 521213 521213 511129 512411 522112

(3) Honor Pokja ST2013 Honor KPA Honor PPK Honor PPSPM Honor Bendahara Honor Pejabat Pengadaan Honor Sakpa Honor Simak BMN Uang Makan Juni 2014 Tunjangan Kinerja Belanja Langganan Telepon


Realisasi Menurut Basis Kas (Rp)

Penyesuaian Akrual (Rp) Tambah

Kurang

(4) 11.850.000 11.640.000 9.840.000 9.240.000 8.040.000 5.136.000 9.000.000 3.600.000 138.600.000 721.763.000 9.522.000

(5) 1.550.000 970.000 820.000 770.000 670.000 428.000 600.000 300.000 9.096.000 51.835.884 1.571.621

(6)

Realisasi Menurut Basis Akrual (Rp) (7)=(4)+(5)(6) (7) 13.400.000 12.610.000 10.660.000 10.010.000 8.710.000 5.564.000 9.600.000 3.900.000 147.696.000 773.598.884 11.093.621

Dokumen Sumber

(8) SPJ SPJ SPJ SPJ SPJ SPJ SPJ SPJ SPM Sakpa Sakpa

- 34 -

Laporan Keuangan. Tahun Anggaran 2014

Recommend Documents