LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2015 AUDITED (POKOK)
KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas
antara
lain
menyusun
dan
menyampaikan
laporan keuangan Kementerian
Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Lembaga Administrasi Negara adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban
atas
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Administrasi Negara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidahkaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.
Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas / pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Lembaga Administrasi Negara. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Jakarta,
April 2016
Dr. Adi Suryanto, M.Si NIP 196912081994031001
PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN 2015
Kami telah mereviu Laporan Keuangan Lembaga Administrasi Negara untuk tahun anggaran 2015 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2015, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Lembaga Administrasi Negara.
Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.
Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.
Jakarta,
April 2016
Inspektur
Dra. Etty Kurniasih, M.Si
Nip.195802171986032001
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Laporan Keuangan Lembaga Administrasi Negara yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Jakarta, April 2016 Kepala Lembaga Administrasi Negara
Dr. Adi Suryanto, M.Si NIP 196912081994031001
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan Lembaga Administrasi Negara Tahun 2015 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015. Realisasi Pendapatan Negara TA 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp62.436.528.102,00 atau mencapai 90,84 persen dari estimasi Pendapatan-LRA
sebesar
Rp68.731.384.000,00. Realisasi Belanja Negara pada TA 2015 adalah sebesar Rp254.103.537.001,00 atau mencapai 91,67 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp277.181.443.000,00. 2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2015. Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp942.652.441.355,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp6.061.393.854,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp932.405.893.447,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp4.185.154.054,00. Nilai
Kewajiban
dan
Ekuitas
masing-masing
sebesar
Rp4.422.543.195,00
dan
Rp938.229.898.160,00. 3. LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO
untuk periode sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp61.440.867.943,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp249.669.675.679,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(188.228.807.736,00). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp(1.401.557.518,00),00 dan Rp(0,00) sehingga entitas mengalami DefisitLO sebesar Rp(189.630.365.254,00).
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2015 adalah sebesar Rp933.383.632.421,00, Defisit-LO sebesar Rp(189.630.365.254,00), kemudian penyesuaian nilai tahun berjalan sebesar Rp176.998.856,00, dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar sebesar Rp759.773.240,00 dan transaksi antar entitas senilai total Rp193.539.858.897,00, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah senilai Rp938.229.898.160,00.
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2015 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 (Dalam Rupiah)
URAIAN PENDAPATAN Penerimaan Negara Bukan Pajak JUMLAH PENDAPATAN BELANJA Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal JUMLAH BELANJA
CATATAN B.1
31 DESEMBER 2015 ANGGARAN REALISASI
% thd Angg
31 DESEMBER 2014 REALISASI
68.731.384.000,00 68.731.384.000,00
62.436.528.102,00 62.436.528.102,00
90,84 90,84
53.235.745.384,00 53.235.745.384,00
277.181.443.000,00 99.293.790.000,00 149.269.076.000,00 28.618.577.000,00
254.103.537.001,00 96.216.356.094,00 130.757.062.212,00 27.130.118.695,00
91,67 96,90 87,60 94,80
210.249.622.999,00 80.228.076.902,00 106.978.814.549,00 23.042.731.548,00
277.181.443.000,00
254.103.537.001,00
91,67
210.249.622.999,00
B.2 B.3 B.4 B.5
II. NERACA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NERACA PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014 URAIAN
CATATAN
31 DESEMBER 2015
31 DESEMBER 2014
ASET ASET LANCAR Kas di Bendahara Pengeluaran
C.1
-
14.400.000
Kas di Bendahara Penerimaan
C.2
16.000.000,00
83.349.695,00
Kas Lainnya dan Setara Kas
C.3
3.453.157.494,00
2.836.348.816,00
Piutang Bukan Pajak
C.4
-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
C.5
-
(548.841,00)
Piutang Bukan Pajak Netto
C.6
-
109.219.340,00
Bagian Lancar TP/TGR
C.7
-
41.400.000,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek
C.8
-
(207.000,00)
Bagian Lancar TP/TGR Netto
C.9
-
41.193.000,00
Persediaan
C.10
Jumlah Aset Lancar
109.768.181,00
2.592.236.360,00
2.389.779.732,00
6.061.393.854,00
5.474.290.583,00
ASET TETAP Tanah
C.11
511.094.866.313,00
511.094.866.313,00
Peralatan dan Mesin
C.12
154.768.566.174,00
142.030.427.201,00
Gedung dan Bangunan
C.13
453.244.053.091,00
440.190.118.077,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
C.14
6.272.611.127,00
5.492.174.627,00
Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
C.15
4.301.672.327,00
3.979.818.552,00
C.16
(197.275.875.585,00)
(175.560.212.324,00)
932.405.893.447,00
927.227.192.446,00 4.855.994.100,00
Jumlah Aset Tetap ASET LAINNYA Aset Tidak Berwujud
C.17
4.016.166.100,00
Aset Lain-Lain Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
C.18
1.062.225.211,00
2.984.376.377,00
C.19
(893.237.257,00)
(2.913.209.751,00)
Jumlah Aset Lainnya JUMLAH ASET KEWAJIBAN
4.185.154.054,00
4.927.160.726,00
942.652.441.355,00
937.628.643.755,00 -
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Kepada Pihak Ketiga
C.20
3.456.855.480,00
3.416.719.257,00
Pendapatan Diterima di Muka
C.21
689.769.811,00
640.499.056,00
Uang Muka dari KPPN
C.22
Utang Jangka Pendek Lainnya
C.23
Pendapatan Yang Ditangguhkan
C.24
JUMLAH KEWAJIBAN
275.917.904,00 4.422.543.195,00
14.400.000,00 173.393.021,00 108.711.795,00 4.353.723.129,00
Ekuitas Dana Lancar
C.25
1.120.567.454,00
Ekuitas Dana Investasi
C.26
932.154.353.172,00
Ekuitas
C.27
938.229.898.160,00
-
JUMLAH EKUITAS DANA
938.229.898.160,00
933.274.920.626,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
942.652.441.355,00
937.628.643.755,00
III. LAPORAN OPERASIONAL LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
URAIAN KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN Penerimaan Negara Bukan Pajak JUMLAH PENDAPATAN BEBAN Beban Pegawai Beban Persediaan Beban Barang dan Jasa Beban Pemeliharaan Beban Perjalanan Dinas Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih JUMLAH BEBAN SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL KEGIATAN NON OPERASIONAL Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Beban Pelepasan Aset Non Lancar Jml Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar
CATATAN
2014
D.1
D.2 D.3 D.4 D.5 D.6 D.7 D.8 D.9
61.440.867.943,00 61.440.867.943,00
-
96.237.652.198,00 9.552.242.696,00 90.198.879.529,00 13.775.259.066,00 15.129.694.809,00 1.511.041.162,00 23.265.662.060,00 (755.841,00) 249.669.675.679,00 (188.228.807.736,00)
-
72.950.000,00 1.474.507.518,00 (1.401.557.518,00)
-
(1.401.557.518,00)
-
D.10
Pendapatan Dari Kegatan Non Operasional Lainnya Jml Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL POS LUAR BIASA SURPLUS/DEFISIT LO
2015
D.11
(189.630.365.254,00)
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
URAIAN EKUITAS AWAL SURPLUS/DEFISIT LO PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN Penyesuaian Nilai Aset Penyesuaian Nilai Kwajiban DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR Koreksi Nilai Persediaan Selisih Nilai Reavaluasi Aset Tetap Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Lain-Lain TRANSAKSI ANTAR ENTITAS KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS EKUITAS AKHIR
CATATAN E.1 E.2 E.3 E.4
E.4.1 E.4.2 E.5 E.6
2015 933.383.632.421,00 (189.630.365.254,00) 176.998.856,00 176.998.856,00 759.773.240,00 130.213.812,00 629.559.428,00 193.539.858.897,00 4.846.265.739,00 938.229.898.160,00
2014 -
KENAIKAN (PENURUNAN) JUMLAH 933.383.632.421,00 (189.630.365.254,00) 176.998.856,00 176.998.856,00 759.773.240,00 130.213.812,00 629.559.428,00 193.539.858.897,00 4.846.265.739,00 938.229.898.160,00
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Lembaga Administrasi Negara Dasar
Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang mengemban amanah untuk melaksanakan
Hukum
tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan
Entitas dan
perundangan yang berlaku, dituntut untuk menjadi contoh (role model) bagi reformasi
Rencana Strategis
administrasi diharapkan mampu membuktikan diri sebagai organisasi pemerintah berkinerja tinggi. Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Lembaga Administrasi Negara mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara membawa konsekuensi perubahan organisasi (restrukturisasi) dan tata kerja yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara. Reorganisasi yang telah dilaksanakan LAN memantapkan peran LAN secara lebih solid untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan tata kelola pemerintahan di Indonesia, khususnya melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme ASN dan perbaikan kebijakan. Kebijakan yang tertuang dalam Perpres No. 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (LAN) memberikan kesempatan bagi LAN untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menyelenggarakan fungsi: 1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional tertentu di bidang administrasi negara; 2. Pengkajian administrasi Negara di bidang kebijakan reformasi administrasi, desentralisasi dan otonomi daerah, sistem administrasi Negara, dan hukum administrasi negara;
3. Pengembangan inovasi administrasi Negara di bidang tata pemerintahan, pelayanan publik serta kelembagaaan dan sumberdaya aparatur; 4. Pemberian fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi Pemerintah di bidang administrasi negara; 5. Pembinaan, penjaminan mutu, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur negara; 6. Pembinaan jabatan fungsional tertentu yang menjadi kewenangan LAN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 7. Pengembangan kapasitas administrasi negara; dan 8. Pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Dukungan kebijakan lain, antara lain dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara memberikan kesempatan bagi LAN untuk berkiprah sesuai dengan mandat dalam kebijkan tersebut. LAN berpotensi besar untuk menyukseskan pelaksanaan reformasi birokrasi. Reformasi sumber daya aparatur negara dapat dilakukan dengan melakukan pembinaan, pelatihan, pendampingan terhadap aparatur sipil negara di Indonesia. Dalam era desentralisasi, peran daerah semakin kuat dalam tugasnya sebagai penyedia layanan publik terdekat. Terkait dengan hal ini, terbuka kesempatan bagi LAN untuk berperan dalam memberikan dorongan kepada instansiinstansi daerah untuk melakukan reformasi pelayanan publik melalui program-program yang inovatif. LAN yang telah ditunjuk sebagai instansi Pembina jabatan fungsional analis kebijakan juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan tata kualitas kebijakan di Indonesia dengan melakukan pembinaan analis kebijakan. Keberadaan seorang analis kebijakan di Indonesia saat ini belum optimal dalam pelaksanaan proses kebijakan publik. Padahal, salah satu kegagalan implementasi kebijakan di Indonesia selama ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman para pembuat kebijakan dan berbagai kelemahan dalam formulasi kebijakan yang kurang didukung dengan analisis kebijakan yang baik. Dengan mandat yang diberikan pada LAN, membuka kesempatan untuk berkontribusi dalam perbaikan kualitas kebijakan publik melalui pembinaan analis kebijakan. Renstra Lembaga Administrasi Negara 2015-2019 mencakup berbagai upaya Lembaga Administrasi dalam melaksanakan amanat pembentukan organisasi Lembaga
Administrasi Negara yang dilaksanakan untuk mendukung tercapainya visi dan misi nasional pada Pemerintahan hasil Pemilihan Presiden Tahun 2014.
Untuk mewujudkan tujuan diatas Lembaga Administrasi Negara berkomitmen dengan visi “Menjadi rujukan bangsa dalam pembaharuan Administrasi Negara”. Misi Lembaga Administrasi Negara adalah memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kapasitas aparatur negara dan sistem administrasi negara guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, melalui : 1. Pengembangan Inovasi Administrasi Negara; 2. Pengkajian Kebijakan; 3. Pembinaan dan Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara; 4. Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Administrasi. Berdasarkan sembilan agenda prioritas pembangunan dan arah kebijakan umum Pembangunan Nasional, maka arah kebijakan Lembaga Administrasi Negara didasarkan pada Visi Nasional untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Sesuai dengan prioritas nasional, Visi tersebut diimplementasikan salah satunya dengan
menjalankan agenda reformasi birokrasi
secara konsisten. Oleh karena itu, sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban Lembaga Administrasi Negara, Kebijakan dalam Renstra 2015-2019 Lembaga Administrasi Negara ini diarahkan pada:
Meningkatnya kualitas hasil kebijakan
Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme ASN
Meningkatnya pengembangan dan praktek inovasi di bidang administrasi Negara
Terwujudnya pengembangan dan penerapan ilmu administrasi negara
Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan, tata laksana, dan SDM aparatur LAN yang profesional, serta akuntabilitas lembaga
Adapun Strategi yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara untuk memujudkan agenda tersebut adalah melalui:
Peningkatan kualitas kebijakan
Peningkatan kompetensi dan profesionalisme ASN
Pengembangan dan praktek inovasi di bidang administrasi negara
Pengembangan dan penerapan ilmu administrasi negara
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, tata laksana, dan SDM Aparatur LAN yang profesional serta akuntabilitas lembaga
Peraturan Presiden No. 57 tahun 2013 menjadi acuan penyusunan struktur LAN baru. Adapun struktur baru terdiri atas: 1) Sekretariat Utama Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksananakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan LAN. a. Koordinasi kegiatan di lingkungan LAN; b. Koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan LAN; c. Pembinaan
dan
pemberian
dukungan
administrasi
yang
meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan LAN; d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat; e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; f.
Penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala 2) Deputi Bidang Kajian Kebijakan Deputi Bidang Kajian Kebijakan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengkajian reformasi admnistrasi, sistem administrasi negara dan hukum administrasi negara, desentralisasi dan otonomi daerah, serta pembinaan jabatan fungsional analis kebijakan. a. Merumuskan, melaksanakan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang pengkajian reformasi administrasi, sistem administrasi negara dan hukum administrasi negara, desentralisasi dan otonomi daerah serta pembinaan jabatan fungsional analis kebijakan; b. Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengkajian dan pelaksanaan kebijakan reformasi administrasi, sistem administrasi negara dan hukum administrasi negara, desentralisasi dan otonomi daerah, serta pembinaan jabatan fungsional analis kebijakan; c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala.
3) Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur, serta pembinaan jabatan fungsional Widyaiswara. Fungsi : a. Merumuskan, melaksanakan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan sumberdaya aparatur serta pembinaan jabatan fungsional widyaiswara; b. Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur serta pembinaan jabatan fungsional widyaiswara; dan c. Melaksanakan tugas lain yang terkait yang diberikan oleh kepala. 4) Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengembangan inovasi administrasi negara di bidang tata pemerintahan, pelayanan publik, serta kelembagaan dan sumberdaya aparatur. Secara lebih rinci, Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara menyelenggarakan fungsi: a. Merumuskan, melaksanakan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan inovasi administrasi negara di bidang tata pemerintahan, pelayanan publik, serta kelembagaan dan sumberdaya aparatur. b. Memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi inovasi administrasinegara di bidang tata pemerintahan, pelayanan publik, serta kelembagaan dan sumberdaya aparatur, dan c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala. Sekolah Ilmu Administrasi Negara (STIA LAN) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1999 jo Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor 535 Tahun 1999 adalah perguruan tinggi kedinasan yang bertanggungjawab kepada Kepala LAN dengan menyelenggarakan program pendidikan akademik dan profesional di bidang Ilmu Administrasi Negara bagi pegawai negeri. Berdasarkan peran dan mandat STIA LAN yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagian tugas Lembaga Administrasi Negara, dirumuskan Visi STIA LAN sebagai cerminan gambaran peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya
pengembangan dan pemantapan penyelenggaraan sistem pendidikan tinggi dibidang ilmu administrasi bagi Aparatur Negara yang meliputi pegawai ASN/PNS, anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/D, anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota khususnya di wilayah Indonesia Bagian Timur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Rincian jumlah satker pada masing-masing Eselon I adalah sebagai berikut : No
Eselon I
Satker
1
Lembaga Administrasi Negara
8
Jumlah Implementasi
8
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2015
Laporan Keuangan Tahun 2015 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Lembaga Administrasi Negara. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk diperbandingkan dengan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.
Basis Akuntansi
A.3. Basis Akuntansi Lembaga Administrasi Negara menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal
ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dasar Pengukuran
A.4. Dasar Pengukuran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Lembaga Administrasi Negar dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.
Kebijakan Akuntansi
A.5. Kebijakan Akuntansi Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasardasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Administrasi Negara adalah sebagai berikut:
PendapatanLRA
(1) Pendapatan- LRA Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. Pendapatan-
(2) Pendapatan- LO
LO
Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO pada Lembaga Administrasi Negara diakui pada saat Pendapatan terealisasi, yaitu pada saat terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi dan/ atau pada saat timbulnya hak atas pendapatan, yaitu sebagai berikut: o Pendapatan Jasa Diklat setelah pelatihan selesai dilaksanakan o
Pendapatan Sewa Gedung secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
o Pendapatan SPP diakui setelah penyelenggaraan perkuliahan telah diterima oleh mahasiswa o Pendapatan Denda pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan. o Pendapatan lain-lain pada saat waktu terjadinya.
Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
Belanja
Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
(3) Belanja Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beban
(4) Beban
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Aset
(5) Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.
Aset Lancar
a. Aset Lancar
Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut : -
Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan / Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan / atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
-
Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net
realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikit .
Kualitas Piutang Lancar Kurang Lancar
Diragukan Macet
Uraian Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo
0.5%
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan
10%
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan
1 . 2 .
Penyisiha n
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan
50%
100%
Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN
Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan / Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA
Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
Aset Tetap
b.
Aset Tetap
Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah); c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke aset lain – lain pada pos aset lainnya.
Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
Penyusutan
c.
Aset Tetap
Penyusutan Aset Tetap Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a. Tanah b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap Kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin
2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan
10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)
Piutang Jangka Panjang
d.
Masa Manfaat
5 s.d 40 tahun 4 tahun
Piutang Jangka Panjang
Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapata direalisasikan.
Aset Lainnya
e.
Aset Lainnya
Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode
garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
Kewajiban
(6) Kewajiban
Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang,dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
Ekuitas
(7) Ekuitas Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas
Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali
(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama. Penerapan SAP Berbasis Akrual (sesuai Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010) untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2015 menyebabkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual (sesuai Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010) tidak berlaku
lagi. Dengan demikian, kedua laporan keuangan (Laporan Keuangan per 31 Desember 2014 dan Laporan Keuangan per 31 Desember 2015) disajikan sesuai dengan basis standar akuntansi yang berbeda-beda. Akibatnya, beberapa presentasi angka komparatif dalam penyajian laporan keuangan tidak dapat dibandingkan. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pos – pos laporan keuangan yang tidak dapat dibandingkan adalah (1) pos – pos ekuitas dana pada neraca pada per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasikan menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual ditahun 2015 (2) keterbandingan penyajian akun – akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi.
B.
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Selama periode berjalan, Lembaga Administrasi Negara telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA Awal. Hal ini disebabkan antara lain optimalisasi, penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut : TA 2015 Uraian
Anggaran Awal
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan Pendapatan Jasa Pendapatan Pendidikan Jumlah
Anggaran Setelah Revisi
1.983.000.000,00
3.088.550.000,00
35.701.189.000,00 23.250.665.000,00 60.934.854.000,00
42.445.169.000,00 23.197.665.000,00 68.731.384.000,00
Sedangkan apabila dilihat dari program Lembaga Administrasi Negara maka perubahannya adalah sebagai berikut : Kode
Program
01.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN 01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN 01.01.06 Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara 10.05.06 Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara Total Belanja
Realisasi Pendapatan Rp62.436.528.102,00
TA 2015 Anggaran Awal Anggaran Setelah Revisi 175.265.835.000,00 167.093.391.000,00
23.072.000.000,00
23.149.137.000,00
45.161.619.000,00
60.931.655.000,00
26.323.698.000,00
26.007.260.000,00
269.823.152.000,00
277.181.443.000,00
B.1 Pendapatan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp62.436.528.102,00 atau mencapai 90,84 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp68.731.384.000,00. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Lembaga Administrasi Negara adalah sebagai berikut: Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
TA 2015 Uraian
Anggaran
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan Pendapatan Jasa Pendapatan Pendidikan Pendapatan Iuran dan Denda Pendapatan Lain-Lain Jumlah
Realisasi
% Real Angg.
3.088.550.000,00
3.599.166.645,00
116,53
42.445.169.000,00 23.197.665.000,00 68.731.384.000,00
40.486.712.181,00 17.610.500.000,00 6.580.676,00 733.568.600,00 62.436.528.102,00
95,39 75,91 0,00 0,00 90,84
Realisasi Pendapatan untuk periode sampai dengan TA 2015 dibandingkan dengan TA 2014 terdapat kenaikan sebesar 17,28 persen. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pendapatan sewa gedung dan pendapatan dari Diklatpim. Pada tahun 2015 ini satker PKP2A IV LAN mengelola PNBP dengan mengadakan penyelenggaraan Diklatpim. Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2015 dan 2014 REALISASI
URAIAN
TA 2015 3.599.166.645,00
NAIK (TURUN TA 2014 )% 3.103.389.873,00 15,98
REALISASI
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindatanganan) Pendapatan Jasa serta Pendapatan Pendidikan Pendapatan Iuran dan Denda Pendapatan Lain-lain
40.486.712.181,00 17.610.500.000,00 6.580.676,00 733.568.600,00
30.069.469.908,00 19.403.900.000,00 1.426.350,00 657.559.253,00
34,64 (9,24) 361,36 11,56
Jumlah
62.436.528.102,00
53.235.745.384,00
17,28
B.1.1 Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtangan) serta Pendapatan dari Penjualan
TA 2015 Anggaran (Rp)
TA 2014 Realisasi (Rp)
Realisasi (Rp)
a
Pendapatan Dari Penjualan Peralatan dan Mesin
0,00
17.000.000,00
31.350.000,00
b
Pendapatan Dari Pemindahtanganan BMN lainnya
0,00
55.950.000,00
32.100.000,00
c
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan
3.088.550.000,00
3.526.216.645,00
3.039.939.873,00
3.088.550.000,00
3.599.166.645,00
3.103.389.873,00
Jumlah
Realisasi Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan adalah sebesar Rp3.599.166.645,00 atau 116,53% dari estimasi pendapatannya sebesar Rp3.088.550.000,00. B.1.2 Pendapatan Jasa TA 2015
a
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi dan
TA 2014
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
42.445.169.000,00
40.486.712.181,00
Realisasi (Rp)
30.069.454.819,00
Teknologi Sesuai Dengan Tugas dan Fungsi MasingMasing Kementerian dan Pendapatan DJBC b
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) Jumlah
15.089,00
42.445.169.000,00
40.486.712.181,00
30.069.469.908,00
Realisasi Pendapatan Jasa adalah sebesar Rp40.486.712.181,00 atau 95,39% dari estimasi pendapatannya sebesar Rp42.445.169.000,00. Bila dibandingkan realisasi TA 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp10.417.242.273,00 atau 34,64%. Kenaikan realisasi pendapatan jasa disebabkan antara lain pada tahun ini satker PKP2A IV LAN telah mengelola PNBP dengan menyelenggaran Diklatpim. B.1.3 Pendapatan Pendidikan TA 2015 Anggaran (Rp) a
Pendapatan Uang Pendidikan
b
c
TA 2014 Realisasi (Rp)
Realisasi (Rp)
22.202.215.000,00
16.827.250.000,00
18.421.100.000,00
Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat dan Akhir Pendidikan
595.450.000,00
545.250.000,00
565.800.000,00
Pendapatan Pendidikan Lainnya
400.000.000,00
238.000.000,00
417.000.000,00
23.197.665.000,00
17.610.500.000,00
19.403.900.000,00
Jumlah
Realisasi Pendapatan Pendidikan adalah sebesar Rp17.610.500.000,00 atau 75,91% dari estimasi pendapatannya sebesar Rp23.197.665.000,00. Bila dibandingkan dengan
TA
2014
realisasi
pendapatan
pendidikan
mengalami
penurunan
sebesar
Rp1.793.400.000,00 atau 9,24%. Penurunan realisasi pendapatan pendidikan disebabkan antara lain menurunnya jumlah mahasiswa terutama program S1 (sarjana) pada satker STIA LAN Jakarta, dimana hal ini sangat terkait dengan kebijakan perekrutan CPNS dengan standar pendidikan sarjana dan adanya kebijakan bahwa STIA LAN memiliki keterbatasan dalam penerimaan calon mahasiswa pada pegawai negeri, TNI/POLRI dan BUMN/BUMD. B.1.4 Pendapatan Iuran dan Denda TA 2015
TA 2014
Anggaran (Rp)
a
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintahan Jumlah
Realisasi (Rp)
Realisasi (Rp)
0,00
6.580.676,00
1.426.350,00
0,00
6.580.676,00
1.426.350,00
Pendapatan Iuran dan Denda sebesar Rp6.580.676,00 terdapat pada satker PKP2A II LAN sebesar Rp3.616.176,00 merupakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan tahun 2014 dan PKP2A III LAN sebesar Rp2.964.500,00 merupakan keterlambatan penyelesaian pekerjaan belanja modal pengadaan peralatan fasilitas perkantoran. Bila dibandingkan dengan TA 2014 realisasi pendapatan iuran dan denda mengalami kenaikan sebesar Rp5.154.326,00 atau 361,36%.
B.1.5 Pendapatan Lain-Lain TA 2015 Anggaran (Rp)
TA 2014 Realisasi (Rp)
Realisasi (Rp)
a
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL
0,00
434.009.528,00
454.395.801,00
b
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL
0,00
220.912.000,00
161.203.946,00
d
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan
0,00
41.400.000,00
41.400.000,00
e
Pendapatan Anggaran LainLain
0,00
37.247.072,00
559.506,00
0,00
733.568.600,00
657.559.253,00
Jumlah
Realisasi Pendapatan Lain-Lain TA 2015 sebesar Rp733.568.600,00 terjadi kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi TA 2014 sebesar Rp76.009.347,00 atau 11,56%. Realisasi Belanja Rp254.103.537.001,00
B.2 BELANJA Realisasi belanja Lembaga Administrasi Negara per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp254.103.537.001,00
atau
91,67
%
dari
anggaran
belanja
sebesar
Rp277.181.443.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2015 tersaji sebagai berikut: Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2015 TA 2015 Uraian
Anggaran
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Total Belanja Kotor Pengembalian Belanja Total Belanja
99.293.790.000,00 149.269.076.000,00 28.618.577.000,00 277.181.443.000,00 277.181.443.000,00
Realisasi 96.483.000.546,00 130.771.670.212,00 27.132.243.695,00 254.386.914.453,00 283.377.452,00 254.103.537.001,00
% Real Angg. 97,17 87,61 94,81 91,78 0,00 91,67
Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:
150.000.000.000 100.000.000.000 50.000.000.000 -
Belanja Pegawai Anggaran
Belanja Barang Realisasi
Belanja Modal
Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk TA 2015 adalah sebagai berikut: Rincian Belanja Berdasarkan Program TA 2015 KODE
PROGRAM
01.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN 01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN 01.01.06 Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara 10.05.06 Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara
TA 2015 ANGGARAN REALISASI 167.093.391.000,00 159.501.041.916,00
% 95,46
23.149.137.000,00
22.030.842.409,00
95,17
60.931.655.000,00
51.789.070.783,00
85,00
26.007.260.000,00
20.782.581.893,00
79,91
277.181.443.000,00
254.103.537.001,00
91,67
Total Belanja
Realisasi belanja TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 20,73% dibandingkan pada tahun 2014. Hal ini disebabkan antara lain : 1. Kenaikan Tunjangan Kinerja menjadi 70% sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 129 tahun 2015 2. Adanya renovasi gedung Graha Wicaksana pada satker LAN Jakarta dan pembangunan jogging track pada satker PKP2A I LAN Perbandingan Realisasi Belanja TA 2015 dan 2014 URAIAN Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Modal Non Kas Jumlah Belanja
Belanja Pegawai Rp96.216.356.094,00
96.216.356.094,00 130.757.062.212,00 27.130.118.695,00 -
80.228.076.902,00 106.978.814.549,00 23.042.731.548,00 223.198.645,00
NAIK (TURUN) % 19,93 22,23 17,74 (100,00)
254.103.537.001,00
210.472.821.644,00
20,73
REALISASI TA 2015
REALISASI TA 2014
B.3 Belanja Pegawai Ralisasi belanja pegawai TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp96.216.356.094,00 dan Rp80.228.076.902,00. Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan 2014
Uraian
NAIK (TURUN)%
Realisasi TA 2015
Realisasi TA 2014
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
57.005.881.385,00
50.919.366.299,00
11,95
Belanja Lembur Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/kegiatan) dan Transito Jumlah Bruto Pengembalian Belanja
415.845.000,00 39.061.274.161,00
153.347.000,00 29.335.510.472,00
171,18
96.483.000.546,00 266.644.452,00
80.408.223.771,00 180.146.869,00
19,99 48,02
Jumlah Netto
96.216.356.094,00
80.228.076.902,00
19,93
-
B.3.1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS TA 2015 Anggaran (Rp)
a
Belanja Gaji Pokok PNS
b
Belanja Pembulatan Gaji PNS
c
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
d
Belanja Tunj. Anak PNS
e
TA 2014 Realisasi (Rp)
Realisasi (Rp)
35.512.965.000,00
35.452.004.680,00
31.563.630.890,00
812.000,00
706.783,00
607.478,00
2.575.042.000,00
2.563.903.010,00
2.339.998.182,00
736.195.000,00
730.882.550,00
661.534.156,00
Belanja Tunj. Struktural
2.492.200.000,00
2.463.090.000,00
2.481.370.000,00
f
Belanja Tunj. Fungsional
3.073.797.000,00
3.051.615.000,00
2.975.235.000,00
g
Belanja Tunj. PPh PNS
1.133.668.000,00
1.040.234.902,00
965.507.533,00
h
Belanja Tunj. Beras PNS
1.975.089.000,00
1.966.379.060,00
1.812.865.860,00
i
Belanja Uang Makan PNS
5.764.500.000,00
5.396.416.000,00
4.094.446.000,00
j
Belanja Tunj. Umum PNS
1.172.823.000,00
1.151.645.000,00
1.089.365.000,00
Belanja Tunj. Profesi Dosen
2.476.994.000,00
2.299.077.800,00
1.968.067.200,00
930.390.000,00
889.926.600,00
966.739.000,00
57.844.475.000,00
57.005.881.385,00
50.919.366.299,00
(109.096.745,00)
(180.146.869,00)
56.896.784.640,00
50.739.219.430,00
l
Belanja Tunj. Kehormatan Profesor Jumlah Bruto Pengembalian Jumlah Netto
57.844.475.000,00
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp57.844.475.000,00
dan
realisasi
netto
TA
2015
mencapai
Rp56.896.784.640,00 atau 98,36%. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2014, maka realisasi TA 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp6.157.565.210,00 atau 12,14%. B.3.2 Belanja Uang Lembur TA 2015 Anggaran (Rp) a
Belanja Uang Lembur
TA 2014
Realisasi (Rp)
Realisasi (Rp)
741.382.000,00
415.845.000,00
153.347.000,00
Jumlah Bruto
741.382.000,00
415.845.000,00
153.347.000,00
Pengembalian
0,00
1.586.800,00
0,00
Jumlah Netto
741.382.000,00
414.258.200,00
153.347.000,00
Belanja lembur dianggarkan sebesar Rp741.382.000,00 dan realisasi netto Per TA 2015 mencapai Rp414.258.200,00 atau 55,88%. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2014, maka realisasi TA 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp260.11.200,00 atau 170,14%. B.3.3 Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito TA 2015 Anggaran (Rp) a
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)
b
Belanja Pegawai Transito
TA 2014 Realisasi (Rp)
Realisasi (Rp)
40.707.933.000,00
39.061.274.161,00
29.335.510.472,00
0,00
0,00
0,00
Jumlah Bruto
40.707.933.000,00
39.061.274.161,00
29.335.510.472,00
Pengembalian
0,00
155.960.907,00
0,00
Jumlah Netto
40.707.933.000,00
38.905.313.254,00
29.335.510.472,00
Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito dianggarkan sebesar Rp40.707.933.000,00 dan realisasi netto Per 31 Desember 2015 mencapai Rp38.905.313.254,00 atau 95,95%. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2014, maka realisasi TA 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp9.569.802.782,00 atau 32,62%.
B.4 Belanja Barang Realisasi belanja barang TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp130.757.062.212,00 dan Rp106.978.814.549,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan 22,23 persen dari realisasi belanja barang TA 2014. Hal ini disebabkan antara lain : 1. Bertambahnya kegiatan ditahun 2015. 2. Meningkatnya realisasi belanja barang untuk mendukung pelaksanaan operasional kerja. Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan 2014 Belanja Barang Rp130.757.062.212,00
Uraian
REALISASI TA 2015
REALISASI TA 2014
NAIK(TURUN)%
Belanja Barang Operasional
18.055.702.370,00
15.354.036.584,00
17,60
Belanja Barang Non Operasional
49.561.855.891,00
46.391.003.844,00
6,84
Belanja Brg Persediaan Belanja Jasa
8.047.867.024,00 24.588.844.239,00
19.135.986.167,00
28,50
Belanja Pemeliharaan
14.616.798.179,00
12.800.154.551,00
14,19
Belanja Perjalanan Dalam Negeri
14.652.533.166,00
12.218.176.335,00
19,92
Belanja Perjalanan Luar Negeri
477.311.643,00
39.830.201,00
1.098,37
Belanja Barang Fisik Lainnya Utk Diserahkan Kpd Masy/Pemda Belanja Barang Lainnya Utk Diserahkan Kpd Masy/Pemda Jumlah Bruto Pengembalian Belanja
155.184.200,00
88.800.000,00
615.573.500,00
1.030.438.000,00
130.771.670.212,00 14.608.000,00 130.757.062.212,00
107.058.425.682,00 79.611.133,00 106.978.814.549,00
Jumlah Netto
74,76 (40,26) 22,15 (81,65) 22,23
B.4.1 Belanja Barang Operasional TA 2015
TA 2014
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Realisasi (Rp)
16.280.134.000,00
15.753.267.891,00
13.154.694.598,00
395.701.000.,00
370.115.380,00
404.118.956,00
255.978.000,00
147.419.599,00
148.725.330,00
1.788.960.000,00
1.724.940.000,00
1.558.140.000,00
a. Belanja Keperluan Perkantoran b. Belanja Penambah DayaTahan Tubuh c. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat d. Belanja Honor Operasional Satuan Kerja e. Belanja Operasional Lainnya Jumlah Bruto
60.300.000,00
59.959.500,00
88.357.700,00
18.781.073.000,00
18.055.702.370,00
15.354.036.584,00
Pengembalian
0,00
0,00
(2.625.500,00)
Jumlah Netto
18.781.073.000,00
18.055.702.370,00
15.351.411.084,00
Belanja Barang Operasional dianggarkan sebesar Rp18.781.073.000,00 dan realisasi netto TA 2015 mencapai Rp18.055.702.370,00 atau 96,14%. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2014, maka realisasi TA 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp2.704.291.286,00 atau 17,62%.
B.4.2 Belanja Barang Non Operasional TA 2015 Anggaran (Rp)
TA 2014
Realisasi (Rp)
Realisasi (Rp)
a
Belanja Bahan
15.081.193.000,00
12.233.648.129,00
14.021.454.993,00
b
Belanja Honor Output Kegiatan
25.031.333.000,00
19.640.573.500,00
20.951.913.049,00
c
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
19.004.090.000,00
17.687.634.262,00
11.417.635.802,00
Jumlah Bruto
59.116.616.000,00
49.561.855.891,00
46.391.003.844,00
Pengembalian
0,00
(14.458.000,00)
(73.111.799,00)
Jumlah Netto
59.116.616.000,00
49.547.397.891,00
46.317.892.045,00
Belanja Barang Non Operasional dianggarkan sebesar Rp59116.616.000,00 dan realisasi netto TA 2015 mencapai Rp49.547.397.891,00 atau 83,81%. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2014, maka realisasi TA 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp3.229.505.846,00 atau 6,97%.
B.4.3 Belanja Barang Persediaan TA 2015 Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
TA 2014 Realisasi (Rp)
a
Belanja Brg Persediaan Brg9.449.385.000,00 Konsumsi
8.047.867.024,00
0,00
Jumlah Bruto
9.449.385.000,00
8.047.867.024,00
0,00
Pengembalian
0,00
0,00
0,00
Jumlah Netto
9.449.385.000,00
8.047.867.024,00
0,00
Belanja Barang Persediaan dianggarkan sebesar
Rp9.449.385.000,00 dan
realisasi netto TA 2015 mencapai Rp8.047.867.024,00 atau 85,17%. (Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam penjelasan CaLK LO). B.4.4 Belanja Jasa TA 2015 Anggaran (Rp) a
Belanja Langganan Listrik
b
TA 2014 Realisasi (Rp)
Realisasi (Rp)
9.130.018.000,00
8.890.409.381,00
7.489.787.521,00
Belanja Langganan Telepon
718.998.000,00
508.924.228,00
527.906.602,00
c
Belanja Langgaanan Air
885.792.000,00
689.753.290,00
673.555.904,00
d
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya
387.646.000,00
379.191.120,00
361.502.710,00
e
Belanja Sewa
1.446.644.000,00
1.276.782.220,00
986.728.430,00
f
Belanja Jasa Profesi
14.972.300.000,00
12.830.250.000,00
9.074.505.000,00
g
Belanja Jasa Lainnya
13.534.000,00
13.534.000,00
22.000.000,00
Jumlah Bruto
27.554.932.000,00
24.588.844.239,00
19.135.986.167,00
Pengembalian
0,00
0,00
(230.134,00)
Jumlah Netto
27.554.932.000,00
24.588.844.239,00
19.135.756.033,00
Belanja Jasa dianggarkan sebesar Rp27.554.932.000,00 dan realisasi netto Per TA 2015 mencapai Rp24.588.844.239,00 atau 89,24%. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2014, maka realisasi TA 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp5.453.088.206,00 atau 28,50%. B.4.5 Belanja Pemeliharaan TA 2015 Anggaran (Rp) a
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
6.499.351.000,00
TA 2014 Realisasi (Rp) 6.141.304.468,00
Realisasi (Rp) 5.053.303.453,00
b
Belanja Brg Persediaan Pemeliharaan Gedung & Bangunan
c
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
d
Belanja Brg Persediaan Pemeliharaan Peralatan & Mesin
676.910.000,00
582.599.700,00
0,00
8.215.165.000,00
7.166.864.911,00
7.746.851.098,00
824.273.000,00
726.029.100,00
0,00
Jumlah Bruto
16.215.699.000,00
14.616.798.179,00
12.800.154.551,00
Pengembalian
0,00
0,00
0,00
Jumlah Netto
16.215.699.000,00
14.616.798.179,00
12.800.154.551,00
Belanja Jasa dianggarkan sebesar Rp16.215.699.000,00 dan realisasi netto Per TA 2015 mencapai Rp14.616.798.179,00 atau 90,14%. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2014, maka realisasi TA 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp1.816.643.628,00 atau 14,19%. (Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam penjelasan CaLK LO). B.4.6 Belanja Perjalanan Dalam Negeri TA 2015 Anggaran (Rp)
TA 2014 Realisasi (Rp)
Realisasi (Rp)
a
Belanja Perjalanan Biasa
13.739.818.000,00
12.407.064.166,00
9.324.738.891,00
b
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
1.349.800.000,00
857.530.000,00
650.800,00
c
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
1.514.225.000,00
1.294.005.000,00
637.190.000,00
d
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
111.250.000,00
93.934.000,00
1.605.447.444,00
Jumlah Bruto
16.715.093.000,00
14.652.533.166,00
12.218.176.335,00
Pengembalian
0,00
(150.000,00)
(3.643.700,00)
Jumlah Netto
16.715.093.000,00
14.652.383.166,00
12.214.532.635,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri dianggarkan sebesar Rp16.715.093.000,00 dan realisasi netto TA 2015 mencapai Rp14.652.383.166,00 atau 87,66%. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2014, maka realisasi TA 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp2.437.850.531,00 atau 19,96%. B.4.7 Belanja Perjalanan Luar Negeri TA 2015
TA 2014
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
Realisasi (Rp)
a
Belanja Perjalanan Biasa Luar Negeri
272.860.000,00
229.969.547,00
0,00
b
Belanja Perjalanan Lainnya Luar Negeri
309.270.000,00
247.342.096,00
39.830.201,00
Jumlah Bruto
582.130.000,00
477.311.643,00
39.830.201,00
Pengembalian
0,00
0,00
0,00
Jumlah Netto
582.130.000,00
477.311.643,00
39.830.201,00
Belanja Perjalanan Luar Negeri dianggarkan sebesar Rp582.130.000,00 dan realisasi netto TA 2015 mencapai
Rp477.311.643,00 atau 69,49%. Bila
dibandingkan dengan realisasi TA 2014, maka realisasi TA 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp437.481.442,00 atau 1.098,37%.
B.4.8 Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda TA 2015
a
TA 2014
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
170.8555.000,00
155.184.200,00
88.800.000,00
Jumlah Bruto
170.855.000,00
155.184.200,00
88.800.000,00
Pengembalian
0,00
Jumlah Netto
170.855.000,00
Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
Realisasi (Rp)
0,00 155.184.200,00
0,00 88.800.000,00
Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat dianggarkan sebesar
Rp170.855.000,00 dan realisasi netto TA 2015 mencapai
Rp155.184.200,00 atau 90,83%. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2014, maka realisasi TA 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp66.384.200,00 atau 74,76%. (Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam penjelasan CaLK LO).
B.4.9 Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda TA 2015 Anggaran (Rp)
TA 2014 Realisasi (Rp)
Realisasi (Rp)
a
Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda
683.293.000,00
615.573.500,00
1.030.438.000,00
Jumlah Bruto
683.293.000,00
615.573.500,00
1.030.438.000,00
Pengembalian
0,00
0,00
0,00
Jumlah Netto
683.293.000,00
615.573.500,00
1.030.438.000,00
Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat dianggarkan sebesar
Rp683.293.000,00
dan
realisasi
netto
TA
2015
sebesar
Rp615.573.500,00 atau 90,09%. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2014, maka realisasi TA 2015 mengalami penurunan sebesar Rp414.864.500,00 atau 40,26%. (Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam penjelasan CaLK LO).
B.5 Belanja Modal Realisasi belanja modal TA 2015 dan 2014 adalah masing - masing sebesar Rp27.130.118.695,00 dan Rp23.042.731.548,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal mengalami kenaikan sebesar Rp4.087.387.147,00 atau 17,74 % pada TA 2015 dibandingkan TA 2014 disebabkan antara lain : 1. Adanya renovasi gedung Graha Wicaksana 2. Pembelian peralatan dan mesin untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana untk menunjang kegiatan Rincian belanja modal disajikan dalam tabel berikut ini : Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2015 dan 2014 URAIAN Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jaringan Belanja Modal Lainnya Jumlah Bruto Pengembalian Belanja Jumlah Netto
TA 2015
TA 2014
naik(turun)%
12.527.223.629,00
2.451.595.800,00
410,98
13.660.811.550,00
19.999.997.428,00
145.946.000,00
-
100,00 35,04
(31,70)
798.262.516,00
591.138.320,00
27.132.243.695,00
23.042.731.548,00
17,75
2.125.000,00
-
100,00
27.130.118.695,00
23.042.731.548,00
17,74
B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk TA 2015 dan TA 2014 adalah masing – masing Rp12.527.223.629,00 dan Rp2.451.595.800,00. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2015 dan 2014 URAIAN JENIS BELANJA
Anggaran
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
12.476.973.629,00
75.000.000
50.250.000,00
13.372.980.000
12.527.223.629,00
Pengembalian Belanja Modal
-
Jumlah Belanja
Belanja
Modal
Realisasi TA 2014
13.297.980.000
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin Jumlah Belanja Kotor
Realisasi TA 2015
13.372.980.000
Peralatan
dan
2.451.595.800,00
408,93
-
100,00
2.451.595.800,00
-
410,98
-
12.527.223.629,00
Mesin
Naik (Turun) %
-
2.451.595.800,00
dianggarkan
410,98
sebesar
Rp13.372.980.000,00 dan realisasi netto TA mencapai Rp12.527.223.629,00 atau 93,68%. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2014, maka realisasi TA 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp10.075.627.829,00 atau 410,98%. B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk TA 2015 dan TA 2014 adalah
masing
–
masing
sebesar
Rp13.658.686.550,00
dan
Rp19.999.997.428,00.
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2015 dan 2014 URAIAN JENIS BELANJA
Anggaran
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Bel. Penambahan Nilai Gedung & Bangunan Jumlah Belanja Kotor
Belanja
modal
3.190.237.650,00
10.914.490.000
10.470.573.900,00
14.277.724.000
13.660.811.550,00
-
2.125.000,00
14.277.724.000
13.658.686.550,00
gedung
dan
bangunan
Naik (Turun) %
TA 2014
3.363.234.000
Pengembalian Belanja Modal Jumlah Belanja
TA 2015
19.999.997.428,00 19.999.997.428,00 19.999.997.428,00
dianggarkan
(84,05) 100,00 (31,70) 100,00 (31,71)
sebesar
Rp14.277.724.000,00 dan realisasi netto mencapai Rp13.658.686.550,00 atau
95,66%. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2014, maka realisasi Per TA 2015 mengalami penurunan sebesar Rp6.341.310.878,00 atau 31,71%.
B.5.3 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Moda Rp27.130.118.695,00
Realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan untuk TA 2015 dan TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp145.946.000,00 dan Rp0,00. Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2015 dan TA 2014 URAIAN JENIS BELANJA
Anggaran
TA 2015
TA 2014
Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
146.545.000
145.946.000,00
-
100,00
Jumlah Belanja Kotor
146.545.000
145.946.000,00
-
100,00
Pengembalian Belanja Modal Jumlah Belanja
146.545.000
145.946.000,00
-
-
-
100,00
Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dianggarkan sebesar Rp146.545.000,00 dan realisasi netto TA 2015 mencapai Rp145.946.000,00 atau 99,59%. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2014, maka realisasi TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 100,00%. B.5.4 Belanja Modal Lainnya Realisasi modal lainnya untuk TA 2015 dan TA 2014 adalah masing – masing sebesar Rp798.262.516,00 dan Rp591.138.320,00. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2015 dan TA 2014 URAIAN JENIS BELANJA
Anggaran
TA 2015
Naik (Turun) %
TA 2014
Belanja Modal Lainnya
821.327.000
798.262.516,00
591.138.320,00
35,04
Jumlah Belanja Kotor
821.327.000
798.262.516,00
591.138.320,00
35,04
Pengembalian Belanja Modal Jumlah Belanja
821.327.000
-
-
798.262.516,00
-
591.138.320,00
35,04
Belanja modal lainnya dianggarkan sebesar Rp821.327.000,00 dan realisasi netto mencapai Rp798.262.516,00 atau 97,19%. Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2014, maka realisasi Per TA 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp207.124.196,00 atau 35,04%. Belanja Modal Non Kas Belanja modal Non Kas Per 31 Desember 2015 dan Per 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp223.198.645,00. Penurunan
realisasi
belanja
modal
pinjaman
dan
hibah
sebesar
Rp223.198.645,00 atau 100,00 persen. Hal ini ini dikarenakan. Rincian belanja modal disajikan dalam tabel berikut ini : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2015 dan Per 31 Desember 2014 URAIAN
Per 31 Desember 2015
Per 31 Desember 2014
-
93.075.000,00
(100,00)
-
130.123.645,00
(100,00)
Jumlah Bruto
-
223.198.645,00
(100,00)
Pengembalian Belanja
-
-
Jumlah Netto
-
223.198.645,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Untu Pencatatan Peralatan dan Mesin dari Hibah Belanja Modal Lainnya Untuk Pencatatan Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari Hibah
naik(turun)%
0,00 (100,00)
Dengan diterapkannya akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada tahun 2015, satker tidak lagi menyajikan pencatatan hibah barang/jasa dalam
Laporan Realisasi Anggaran. Hibah barang yang diterima satker akan disajikan sebagai aset dalam neraca dan transaksi antar entitas pada LPE.
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA Ringkasan neraca per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut: URAIAN
31 Des 2015
Aset Lancar Aset Tetap Aset Lainnya Jumlah Aset Kewajiban Jangka Pendek Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Ekuitas Jumlah Kewajiban dan Ekuitas
Aset Lancar
31 Des 2014
6,061,393,854 932,405,893,447 4,185,154,054
5,474,290,583 927,227,192,446 4,927,160,726
942,652,441,355
937,628,643,755
4,422,543,195 938,229,898,160
4,353,723,129 1,120,567,454 932,154,353,172 -
942,652,441,355
937,628,643,755
Aset Lancar
Rp6.061.393.854,00
Jumlah aset lancar per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp6.061.393.854,00 dan Rp5.474.290.583,00. Rincian aset lancar adalah sebagai berikut : Jenis
Per 31 Desember 2015 Per 31 Desember 2014
Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Penerimaan Kas Lainnya dan Setara Kas Piutang Bukan Pajak Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak Piutang Bukan Pajak Netto Bagian Lancar TP/TGR Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Bagian Lancar TP/TGR Netto Persediaan Jumlah
Kas di Bendahara Pengeluaran Rp0,00
16.000.000,00 3.453.157.494,00 -
14.400.000,00
2.592.236.360,00
83.349.695,00 2.836.348.816,00 109.768.181,00 (548.841,00) 109.219.340,00 41.400.000,00 (207.000,00) 41.193.000,00 2.389.779.732,00
6.061.393.854,00
5.474.290.583,00
-
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di bendahara pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggungjawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan / Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Lembaga Administrasi Negara per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp14.400.000,00 dengan rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:
Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2015 dan 2014 Keterangan
TA 2015
Uang Tunai Jumlah
TA 2014 -
14.400.000,00
-
14.400.000,00
Pada periode per 31 Desember 2014 terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp14.400.000,00 pada satker LAN Jakarta merupakan kelebihan pembayaran narasumber dan telah disetorkan ke rekening Kas Negara sebagai penerimaan tambahan pengembalian kelebihan setoran sisa TUP tahun yang lalu akun 815514 pada tanggal 8 Januari 2015 dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) 1502080513050614. Kas di Bendahara Penerimaan Rp16.000.000,00
C.2. Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar
masing - masing Rp16.000.000,00 dan
Rp83.349.695,00 yang meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Perbandingan Kas di Bendahara Penerimaan TA 2015 dan 2014 Keterangan Rekening Bank Jumlah
TA 2015
TA 2014
16.000.000,00
83.349.695,00
16.000.000,00
83.349.695,00
Pada periode per 31 Desember 2014 terdapat kas dibendahara penerimaan senilai Rp83.349.695,00 pada satker STIA LAN Jakarta di rekening BPn 019 STIA LAN Jakarta dengan nomor rekening 0969.01.000001.30.9 dan telah disetorkan ke kas negara dengan rincian sebagai berikut :
No. 1
Jenis Setoran
Jumlah Setoran
2
Pendapatan Sewa, Tanah, Gedung dan Bangunan SPP Mahasiswa Program Magister
3
SPP Mahasiswa Program Sarjana
4
Ujian Akhir Mahasiswa Program Magister Ujian Akhir Mahasiswa Program Magister Ujian Akhir Mahasiswa Program Sarjana Ujian Akhir Mahasiswa Program Sarjana SPP Mahasiswa Program Sarjana
5 6 7 8
No. NTPN
2.000.000 1012050103110100 23.000.000 0602090707150603 3.200.000 0010051500110915 031130003121509 3.250.000 0409130804111511 1.800.000 0612110811140714 1.700.000 1201040700031202 1.050.000 0705141206021008 2.600.000
9
SPP Mahasiswa Program Magister
0602151402031305 6.000.000
10 11 12
Ujian Akhir Mahasiswa Program Sarjana Ujian Akhir Mahasiswa Program Magister Pendapatan Lain-lain JUMLAH
0314020514041314 4.350.000 4.250.000 0112050411061500 30.149.700 1101000108140305 83.349.700
Adapun rincian kas dibendahara penerimaan pada rekening bendahara penerimaan per periode 31 Desember 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :
No
Uraian
Jumlah
2 Pendapatan Uang Pendidikan (SPP)
14.000.000,00
3 Pendapatan Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat & Akhir Pendidikan
2.000.000,00
Jumlah
16.000.000,00
Saldo kas di bendahara penerimaan terdapat pada satker STIA LAN Jakarta senilai Rp16.000.000,00 terdiri dari pendapatan uang pendidikan (SPP) program sarjana dan program magister senilai Rp14.000.000,00 dan pendapatan ujian masuk kenaikan tingkat pendidikan akhir senilai Rp2.000.000,00. Atas saldo kas dibendahara penerimaan yang terdapat pada rekening BPn 019 STIA LAN Jakarta dengan nomor rekening 0969.01.000001.30.9 telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 4 Januari 2016 dan 5 Januari 2016 dengan rincian : No. 1 3 4 5
Jenis Setoran SPP Mahasiswa Ujian Seleksi Calon SPP Mahasiswa Ujian Seleksi Calon JUMLAH
C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas
Jumlah Setoran 12.000.000 500.000 2.000.000 1.500.000 16.000.000
No. NTPN 7ADBC42OEVIMVQK2 7E6E742OLLP82PK2 7FA1D44IMPFL78CI A3F8144J2NACM9CI
Kas Lainnya dan Setara Kas Rp3.453.157.494,00
Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp3.453.157.494,00 dan Rp2.836.348.816. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam waktu 3 bulan atau kurang atau lebih sejak tanggal pelaporan. Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2015 dan 2014 Keterangan
TA 2015
TA 2014
Kas Lainnya
3.453.157.494,00
2.836.348.816,00
Rekening Bank
3.451.000.171,00
2.809.834.716,00
2.157.323,00
26.514.100,00
3.453.157.494,00
2.836.348.816,00
Uang Tunai Jumlah
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut : Jenis
Per 31 Desember 2015 Per 31 Desember 2014
Pajak yang belum disetor
275.917.904,00
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Honor Thn 2014 Pengembalian Belanja Pegawai Uang Makan Tunjangan Kinerja Yang Belum Dibagikan Uang Lembur Desember 2014 Sisa Tunjangan Kinerja Bln Januari sd November 2014 Sisa Tunjangan Kinerja Bln Januari sd Oktober 2015 Tunjangan dosen Yang belum dibagikan Jumlah
3.098.914.675,00
173.393.021,00 1.680.000,00 23.682.100,00 225.883.750,00 2.382.226.750,00 29.331.800,00 151.395,00
78.324.915,00 3.453.157.494,00
2.836.348.816,00
Saldo kas lainnya dan setara kas terdapat pada satker : - LAN Jakarta senilai Rp3.372.675.256,00 terdiri Rp3.098.914.675,00 merupakan tunjangan kinerja bulan Desember 2015 yang dibagikan tanggal 18 Januari 2016 dan pajak tunjangan kinerja sebesar Rp273.760.581,00 merupakan pajak atas tunjangan kinerja pegawai. - STIA LAN Jakarta senilai Rp78.324.915,00 merupakan tunjangan profesi dosen Bulan Desember 2015 dan telah dibagikan tanggal 19 Januari 2016. - PKP2A IV LAN senilai Rp2.157.323,00 merupakan pajak (service lift) dan telah disetor ke kas negara tanggal 4 Januari 2016. C.4.Piutang Bukan Pajak
Piutang Bukan Pajak Rp0,00
Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp109.768.181,00 dengan rincian sebagai berikut. Perbandingan Rincian Piutang PNBP Per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 Uraian
Per 31 Desember 2015
Piutang PNBP
Jumlah
Per 31 Desember 2014
-
109.768.181,00
-
109.768.181,00
Piutang bukan pajak merupakan hak dan pengakuan pemerintahan atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayaran. Piutang PNBP pada Lembaga Administrasi Negara antara lain berasal dari piutang jasa layanan pendidikan, dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Sedangkan mutasi piutang PNBP pada tahun 2014 adalah sebagai berikut :
Saldo per 31 Desember 2014 Mutasi Tambah :
109.768.181,00 -
Mutasi Kurang : - Piutang yang dilunasi Saldo Per 31 Desember 2015
109.768.181,00 109.768.181,00 -
Mutasi Pengurangan senilai Rp109.768.181,00 terdiri dari satker : - PKP2A I LAN senilai Rp9.818.181,00 pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Tangerang Selatan atas Pekerjaan Peningkatan Kapasitas Aparatur melalui Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Kepemimpinan Tahap II merupakan potongan/pungutan pajak PPN dan PPh 23 yang seharusnya tidak dilakukan oleh BPKP Pemkot Tangerang Selatan mengingat Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-28/PJ.4/1996 tanggal 15 Juli 1996 tentang Perlakuan Pemotongan/Pemungutan PPh terhadap Badan/Lembaga Pemerintah. Nilai PPN yang telah dipungut adalah sebesar Rp8.181.818,00 dan nilai PPh 23 yang telah dipotong adalah sebesar Rp1.636.363,00. Untuk PPN sebesar Rp8.181.818,00 sudah disetujui proses restitusi oleh KPP Sumedang melalui Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) pada tanggal 24 April 2015 dengan no. 80004-446-2015 dan disetor ke Kas Negara pada tanggal 30 April 2015 dengan no NTPN 1408100011021304 untuk PPh 23 sebesar Rp1.636.363 sudah dilakukan pembayaran dari KPP Sumedang dengan mengacu ke SKPLB (Surat Ketetapan
Pajak Lebih Bayar) PPh 23 No. 00001/403/14/446/15 tgl 19 Agustus 2015 dan sudah disetorkan ke Kas Negara melalui SSBP tgl 01 September 2015 dengan NTPN 0606130801080703. -
LAN Jakarta senilai Rp99.950.000,00 merupakan piutang sewa gedung yang terdiri dari piutang asrama, auditorium dan ruang kelas. No
Nama Debitur 1 Marching Band Yogyakarta 2 Marching Band Kalimantan Timur 3 Bawaslu 4 Supardi cs
Piutang Rp 11.000.000,00 Rp 50.250.000,00 Rp 31.950.000,00 Rp 4.500.000,00
5 Siti Maesaroh cs
Rp 2.250.000,00
Jumlah
Rp 99.950.000,00
Terhadap piutang sewa gedung tersebut telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 19 Januari 2015 NTPN 1411090705140103. Penyisihan Piutang Tdk Tertagih Rp00,00
C.5
Penyisihan Piutang Tak Tertagih Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp00,00 dan (Rp548.841,00).
Piutang Bukan Pajak Netto Rp00,00
C.6 Piutang Bukan Pajak Netto Piutang bukan pajak netto per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masingmasing Rp00,00 dan Rp109.219.340,00 merupakan piutang bukan pajak bersih setelah dikurangi penyisihan piutang tidak tertagih-piutang PNBP.
Bag Lancar Tagihan TP/TGR Rp0,00
C.7 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp41.400.000,00.Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut: Perbandingan Rincian Bagian Lancat TP/TGR TA 2015 dan 2014 No 1
Nama Bagian Lancar TGR Jumlah
TA 2015
TA 2014 -
41.400.000,00
-
41.400.000,00
Pada periode per 31 Desember 2014 terdapat Bagian Lancar Tagihan TP/TGR sebesar Rp41.400.000,00 terdapat pada satker LAN Jakarta merupakan tagihan kepada pegawai atas nama Tri Widodo W Utomo, SH,MA sebagai konsekuensi kerugian negara atas hilangnya kendaraan dinas roda 4 sesuai SKTJM tanggal 24 Desember 2013 yang menyatakan kesanggupan untuk mengganti kerugian negara tersebut senilai Rp82.800.000,00 selama 24 bulan. Tahun 2015 ini telah dilunasi atas kerugianan negara tersebut. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bag lancarTagihan TP/TGR Rp0,00
C.8.Penyisihan
Piutang
Tak
Tertagih
-
Bagian
Lancar
Tagihan
Tuntutan
lancar
tagihan
tuntutan
Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Penyisihan
Piutang
Tak
Tertagih-bagian
perbendaharaan/tuntutan ganti rugi per 31 Desember 2015 dan2014 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp(207.000,00). Penyisihan
piutang
tak
perbendaharaan/tuntutan
tertagih-bagian ganti
rugi
adalah
lancar
tagihan
merupakan
tuntutan
estimasi
atas
ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih- bagian lancar tagihan tuntutan perbendaharaan/tunutan ganti rugi pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – bagian lancar tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi 31 Desember 2015 Kualitas Piutang Bagian Lancar TP/TGR
Nilai Piutang Jk Pendek
Lancar
Jumlah
Rp0,00
Nilai Penyisihan
0,00%
-
-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Bagian Lancar TP/TGR(netto)
% Penyisihan
-
-
C.9 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (netto) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp,00 dan Rp41.193.000,00
merupakan
Bagian
Lancar
Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi bersih setelah dikurangi penyisihan piutang tidak tertagih – bagian lancar tagihan tuntutan perbendaharaan/TGR.
Persediaan
C.10 Persediaan
Rp2.592.236.360,00
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per
31
Desember
2015
dan
2014
masing-masing
adalah
sebesar
Rp2.592.236.360,00 dan Rp2.389.779.732,00 dengan rincian sebagai berikut : Perbandingan Rincian Persediaan TA 2015 DAN 2014 Persediaan
TA 2015
Barang Konsumsi Barang untuk Pemeliharaan Suku Cadang Pita Cukai, materai & leges Brg Persediaan Lain Utk dijual atau Diserahkan Kepada Masyarakat Bahan Baku Persediaan Lainnya Jumlah
TA 2014
1.779.025.520,00 55.074.030,00 960.938,00 2.031.000,00 485.622.000,00 50.166.300,00 219.356.572,00 2.592.236.360,00
1.342.999.970,00 54.686.175,00 724.700,00 1.953.000,00 664.580.211,00 59.815.250,00 265.020.426,00 2.389.779.732,00
Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. C.10.1 Barang Konsumsi Rincian saldo persediaan barang konsumsi pada Lembaga Administrasi Negara TA 2015 dan TA 2014, sebagai berikut : TA2015 a.
LAN Jakarta
b.
TA 2014
1.069.478.261,00
858.115.009,00
STIA LAN Jakarta
297.718.416,00
126.948.590,00
c.
STIA LAN Bandung
103.797.210,00
72.812.720,00
d.
STIA LAN Makassar
82.838.500,00
89.736.500,00
e.
PKP2A I LAN
118.642.150,00
85.161.800,00
f.
PKP2A II LAN
32.348.750,00
24.378.050,00
g.
PKP2A III LAN
11.941.993,00
27.123.629,00
h.
PKP2A IV LAN
62.260.240,00
58.723.672,00
1.779.025.520,00
1.342.999.970,00
Jumlah
C.10.2 Barang Untuk Pemeliharaan Rincian saldo persediaan bahan untuk pemeliharaan per pada Lembaga Administrasi Negara, TA 2015 dan 2014, sebagai berikut :
TA 2015 a.
LAN Jakarta
20.273.800,00
TA 2014 10.978.900,00
b.
STIA LAN Jakarta
0,00
201.275,00
c.
STIA LAN Bandung
48.000,00
0,00
d.
STIA LAN Makassar
10.554.850,00
8.532.500,00
e.
PKP2A I LAN
1.990.200,00
576.200,00
f.
PKP2A II LAN
7.305.400,00
20.577.900,00
g.
PKP2A III LAN
4.455.220,00
0,00
h.
PKP2A IV LAN
10.446.560,00
13.819.400,00
55.074.030,00
54.686.175,00
Jumlah
C.10.3 Suku Cadang Rincian saldo persediaan suku cadang pada Lembaga Administrasi Negara per TA 2015 dan 2014 sebagai berikut : TA 2015 a.
PKP2A I LAN Jumlah
TA 2014
960.938,00
724.700,00
960.938,00
724.700,00
C.10.4 Pita Cukai, Materai dan leges Rincian saldo persediaan pita cukai, materai dan leges pada Lembaga Administrasi Negara per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebagai berikut : TA 2015 a.
PKP2A I LAN Jumlah
TA 2014
2.031.000,00
1.953.000,00
2.031.000,00
1.953.000,00
C.10.5 Barang Persediaan Lainnya Untuk Dijual/Diserahkan Ke Masyarakat Rincian saldo Barang Persediaan Lainnya Untuk Dijual /Diserahkan ke Masyarakat pada Lembaga Administrasi NegaraTA 2015 dan 2014 sebagai berikut : TA 2015
TA 2014
a.
LAN Jakarta
145.329.535,00
351.463.196,00
b.
STIA LAN Jakarta
138.708.125,00
71.082.375,00
c.
STIA LAN Bandung
57.639.060,00
21.687.000,00
d.
STIA LAN Makassar
15.300.000,00
27.150.000,00
e.
PKP2A I LAN
58.049.600,00
60.048.400,00
f.
PKP2A II LAN
36.655.680,00
133.149.240,00
g.
PKP2A III LAN
10.030.000,00
0,00
h.
PKP2A IV LAN
23.910.000,00
0,00
485.622.000,00
664.580.211,00
Jumlah
C.10.6 Bahan Baku Rincian saldo persediaan bahan baku pada Lembaga Administrasi NegaraTA 2015 dan2014 sebagai berikut :
TA 2015 a.
LAN Jakarta
b.
STIA LAN Jakarta
c.
TA 2014 0,00
00,00
3.633.000,00
8.109.250,00
STIA LAN Bandung
0,00
00,00
b.
STIA LAN Makassar
19.600.000,00
33.327.000,00
c.
PKP2A II LAN
4.128.000,00
9.890.000,00
d.
PKP2A III LAN
15.365.300,00
2.714.000,00
e.
PKP2A IV LAN
7.440.000,00
5.775.000,00
50.166.300,00
59.815.250,00
Jumlah
C.10.7 Persediaan Lainnya Rincian saldo nilai persediaan lainnya pada Lembaga Administrasi Negara per TA 2015 dan 2014 sebagai berikut : TA 2014
179.194.269,00
223.823.484,00
71.900,00
483.400,00
a.
LAN Jakarta
b.
STIA LAN Makassar
c.
PKP2A I LAN
2.090.053,00
2.010.089,00
d.
PKP2A II LAN
25.017.015,00
23.402.845,00
e.
PKP2A III LAN
12.891.118,00
15.186.391,00
f.
PKP2A IV LAN
92.217,00
114.217,00
219.356.572,00
265.020.426,00
Jumlah
Aset Tetap
TA 2015
Aset Tetap
Rp932.405.893.447,00
Jumlah aset tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp932.405.893.447,00 dan Rp927.227.192.446,00. Rincian Aset Tetap adalah sebagai berikut :
Jenis
Per 31 Desember 2015 Per 31 Desember 2014
Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Sebelum Penyusutan Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap
Tanah
511.094.866.313,00
511.094.866.313,00
154.768.566.174,00 453.244.053.091,00 6.272.611.127,00 4.301.672.327,00 1.129.681.769.032,00 (197.275.875.585,00) 932.405.893.447,00
142.030.427.201,00 440.190.118.077,00 5.492.174.627,00 3.979.818.552,00 1.102.787.404.770,00 (175.560.212.324,00) 927.227.192.446,00
C.11 Tanah
Rp511.094.866.313,00
Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Lembaga Administrasi Negara per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp511.094.866.313,00 dan Rp511.094.866.313,00 dengan rincian sebagai berikut : TA 2015 a.
LAN Jakarta
b.
TA 2014
448.730.059.600,00
448.730.059.600,00
STIA LAN Bandung
15.547.126.713,00
15.547.126.713,00
c.
STIA LAN Makassar
16.434.000.000,00
16.434.000.000,00
d..
PKP2A II LAN
7.183.800.000,00
7.183.800.000,00
e..
PKP2A III LAN
1.939.000.000,00
1.939.000.000,00
h.
PKP2A IV LAN
21.260.880.000,00
21.260.880.000,00
511.094.866.313,00
511.094.866.313,00
Jumlah
Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut: Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014
Rp
511.094.866.313,00
Mutasi tambah: Reklasifikasi Masuk Mutasi kurang: Reklasifikasi Keluar Saldo per 31 Desember 2015
Rp Rp Rp Rp Rp
13.800.000,00 13.800.000,00 13.800.000,00 13.800.000,00 511.094.866.313,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015
Rp
Nilai Buku per 31 Desember 2015
Rp
511.094.866.313,00
Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan tanah adalah berupa: Penambahan dari reklasifikasi masuk senilai Rp13.800.000,00 dan reklasifikasi keluar sebesar Rp13.800.000,00 pada satker PKP2A II LAN merupakan perubahan kelompok tanah seluas 1.500 M2 dari tanah bangunan rumah Negara tanpa golongan menjadi Tanah Persil Lainnya.
Tanah seluas 1.500 m2 yang terletak di Jl.Hertasning Baru, Makassar pada tanggal pelaporan dikuasai/digunakan oleh pihak ketiga (Pemkot. Makassar). Dan Tanah seluas 300 M2 bukti kepemilikannya (Sertifikat) masih dalam proses penyelesaian di BPN Kota Makassar Adapun bidang tanah yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut : a. Tanah seluas 51.265 m2milik pemda atau instansi lain : i. Tanah yang dipergunakan untuk perkantoran Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I LAN adalah tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan status hak pakai berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 593/SK.997-PLK/95 tanggal 7 Juni 1995 bahwa Pemerintah Provinsi Dati I Jawa Barat telah menyetujui status ijin penggunaan tanah seluas + 5 ha di Desa Cikeruh Kecamatan Cikeruh, Kabupaten Sumedang sebagai hak guna pakai. Sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai No. 8 Tahun 2007 bahwa Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I LAN dapat menggunakan tanah tersebut selama dipergunakan (Hak Guna Pakai), dalam hal ini Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I LAN telah menindaklanjuti untuk pelimpahan tanah tersebut menjadi Milik Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I LAN (Milik Pemerintah Republik Indonesia) sebagaimana tertuang dalam Surat Permohonan Nomor. 420/XI/1/1/2008 tanggal 10 Juni 2008 tentang peralihan status kepemilikan tanah. Dari pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Daerah menyampaikan surat No. 593/2065/PLK tanggal 10 Juli 2008 yang menyampaikan informasi bahwa pada saat itu permohonan peralihan status belum dapat dipenuhi. Setelah itu ditindak lanjuti kembali dengan surat permohonan hibah No. 332/XI/1/1/2011 tanggal 13 April 2011. Setelah surat permohonan disampaikan kepada Gubernur KepalaDaerah Tk. I Jawa Barat, kemudian terbit Surat jawaban No. 593/2520/Pbd tanggal 28 Juni 2011
yang menyatakan bahwa tanah
tersebut statusnya berubah dari Hak Guna Pakai menjadi Hak Pinjam Pakai. Terkait dengan hal tersebut, maka Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I LAN pada tanggal 17Februari 2012 menyampaikan surat permohonan untuk mendapatkan perjanjian Pinjam Pakai kepada Gubernur Jawa Barat selaku pimpinan pemerintah di Pemerintahan Provinsi Jawa
Barat. Saat surat permohonan tersebut dalam proses pengajuan, telah dilakukan rapat pembahasan mengenai status tanah Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I LAN (fokus kepada proses hibah tanah) dengan berbagai pihak terkait yaitu Biro Perlengkapan Provinsi Jawa Barat, pihak DJKN Kementerian Keuangan dan KPKNL Kota Bandung serta para pejabat struktural LAN pada tanggal 13 Mei 2012 di Kantor Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I LAN. Salah satu hasil rapat memastikan bahwa proses pinjam pakai tanah Jatinangor sedang diproses di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk hibah bisa diajukan tetapi tetap pinjam pakai yang lebih diutamakan. Pada tahun 2012 PKP2A I LAN telah mengirim Surat Perihal Permohonan Hibah dari Sekretaris Utama LAN No. 1388/S.1/RTP.03.02/2012 tanggal 25 Juni 2012 kepada Gubernur Jawa Barat namun belum ada jawaban resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya PKP2A I LAN ditawarkan oleh Pemda Jawa Barat untuk pinjam pakai selama 30 tahun, LAN telah melakukan konsultasi ke Direktorasi PKNSI Kemenkeu melalui surat Sekretaris Utama nomor 2902/K.1/RTP.03.2 tanggal 6 September 2013 yang dibalas surat PKNSI Kemenkeu nomor S-1992/KN.5/2013 tanggal 28 Oktober 2013 yang menyatakan bahwa usulan kerjasama pemanfaatan yang merupakan pendayagunaan BMD berupa tanah Pemerintah Pemrov Jawa Barat di Jatinangor yang saat ini dilakukan dengan mekanisme Pinjam Pakai telah sesuai ketentuan, dan akhirnya Pinjam Pakai tanah telah diperpanjang untuk masa 2 tahun berdasarkan Perjanjian antara Pemrov Jawa Barat dengan LAN Nomor 593/64/Pbd(2/S.1/HKM.11.1) tanggal 19 Mei 2014. ii. Tanah seluas 1.265 m2yang berlokasi di Jl. Cimandiri No. 38 Bandung yang dipergunakan untuk perkantoran STIA LAN Bandung, merupakan lahan Sekretariat Negara. Penggunaan tanah ini didasarkan pada MOU No. PERJ/41/Setneg/9/2001 antara LAN dengan Setneg yang berakhir 2011. Melalui surat Kepala LAN No. 193/VIII/6/2010 tertanggal 08 Februari 2010. LAN berupaya mengajukan permohonan kepada Menteri Sekretaris Negara untuk menghibahkan tanah tersebut kepada LAN. Selanjutnya telah terbit perjanjian penggunaan sementara tanah milik Sekretaris Negara RI antara Kementerian Sekretaris Negara RI dengan Lembaga Adminisrasi Negara Nomor Per 19/Kemsetneg/Sesmen/09/2011 tanggal 5 September 2011 dan
telah diperpanjang berdasarkan Perjanjian Penggunaan Sementara dari Sekretaris Negara RI nomor PERJ-04/Kemensetneg/Sesmen/09/2013 tanggal 5 September 2013 yang akan berakhir tanggal 5 September 2015. Pada bulan Juli tahun 2015, STIA LAN Bandung mengajukan kembali permohonan perpanjangan penggunaan lahan dengan nomor surat permohonan 4016/KS.1/RTR.03.2C/2015. Yang langsung disampaikan kepada Kemensesneg melalui /Up Pa masrun. Pada Bulan desember tahun 2015 kami mendapatkan surat pemanggilan dari Kemensesneg mengenai kelanjutan penggunaan lahan tersebut, dimana dari LAN diwakili oleh Bapak Sudardi (Biro Umum) dan Bapak Samiaji (Kasubag BMN) dan dari STIA LAN Bandung Bapak Rhamdani Priatna (Kasubah Umum) dan Bapak Achmad Sodik (Kasubag TU dan RT). Dari hasil pertemuan itu tanah Jl Cimandiri No 38 sepakat untuk dihibahkan atau dialih setatuskan kepada STIA LAN Bandung dan sampai sekarang masih dalam proses di kementrian keuangan. b.
Tanah LAN yang dikuasai oleh pihak lain : i. Tanah Blok D seluas 3.555 m2 berdasarkan sertifikat nomor 09.01.06.09.4.00082 yang berlokasi di Jl. Administrasi II Pejompongan Jakarta Pusat berstatus sebagai Aset Negara yang dikuasai oleh LAN sejak tahun 1958 hingga sekarang dan dilaporkan sebagai kekayaan negara kepada Kementerian Keuangan. Tanah tersebut diatas dikuasai oleh pegawai Kejaksaan Agung sebagai perumahan dinas sejak tahun 1961 sampai dengan sekarang, LAN telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pengalihan tanah tersebut melalui berbagai pertemuan dengan Kejaksaaan Agung, DJKN dan penyampaian surat kepada pihak-pihak terkait. Namun pihak Kejaksaan Agung sampai dengan akhir bulan Desember 2009 belum menyampaikan hasil tindak lanjutnya, sehingga Lembaga Administrasi Negara mengirimkan surat kepada Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 2044/VIII/7/3/2009 tanggal 31 Desember 2009 perihal Progres Perkembangan Pembebasan Perumahan Pegawai Kejaksaan Agung yang menempati Tanah LAN di Pejompongan dan surat yang ditujukan kepada Wakil Jaksa Agung RI Nomor 491/VII/7/3/2010 tanggal 19 Mei 2010. Kemudian untuk membantu penyelesaian tanah ini,
sudah dilakukan pertemuan pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2011 bertempat di PPLPN LAN Pejompongan Jakarta Pusat antara LAN, Kejaksaan Agung, BPK dan Penghuni komplek Kejaksaan Agung. Hasil kesepakatan rapat ini sebagai berikut : 1. Pihak Kejaksaan Agung agar menindaklanjuti pertemuan ini dengan meminta bukti-bukti/data-data penghunian rumah komplek Kejaksaan Agung di Jalan Administrasi II Blok E Pejompongan selambatnya akhir April 2011. 2.
BPK
mengusulkan
kepada
Kejaksaan
Agung
untuk
segera
mengosongkan tanah yang dihuni oleh warga Kejaksaan Agung tahun 2011. 3. Tanah yang dihuni oleh warga Kejaksaan Agung di jalanAdministrasi II Blok E Pejompongan Jakarta adalah benar milik LAN dan pihak Kejaksaan Agung mengakui bahwa tanah tersebut tidak tercatat di aset Kejaksaan Agung. Selanjutnya LAN sudah menyampaikan surat sebagai berikut : 1. Surat Kepala LAN kepada Jaksa Agung Nomor 1007/VIII/7/3/3/2011 tanggal 20 Oktober 2011 perihal Progres Perkembangan Pembebasan Perumahan Pegawai Kejaksaan Agung yang menempati Tanah LAN di Pejompongan. 2. Surat Sekretaris Utama Nomor 095/S.1/RTP.02.3 tanggal 26 September 2012, kepada Anggota Pembina Utama AKN3 BPK RI perihal permohonan bantuanpenyelesaian pembebasan perumahan pegawai Kejaksaan Agung yang menempati tanah LAN di Pejompongan. Dari kedua surat tersebut sampai saat ini belum ada balasannya. Untuk selanjutnya LAN menunggu rekomendasi dari BPK. Pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 telah diadakan pertemuan di ruang Kelas C Graha Wicaksana PPLPN yang dipimpin Kepala Biro Umum, selain pihak LAN pertemuan dihadiri pihak Kejaksaan Agung, Ketua RW dan RT, serta Kepolisian, tanpa dihadiri satupun warga penghuni mess
kejaksaan agung pejompongan padahal sudah diberi undangan rapat oleh LAN. Sebelumnya dari Kejaksaan Agung juga sudah menyampaikan surat nomor B-608/C.6/Cpl/11/2015 tanggal 30 Nopember 2015 kepada warga penghuni mess kejaksaan agung pejompongan perihal pembebasan perumahan pegawai kejaksaan agung yang menempati tanah LAN di pejompongan. Pihak LAN telah memasang papa nama ‘’ Tanah Milik LAN’ mendapat respon tegas dari penghuni meminta ada pertemuan kembali. ii. Tanah seluas 1.500 m2 yang terletak di jalan tembus Hertasning (PKP2A II LAN Makassar) terkena proyek jalan lingkar dan belum dapat dihapuskan dari buku inventaris, karena tidak adanya dokumen yang dapat dijadikan dasar untuk mengeluarkan dari buku inventaris. Dokumen kepemilikannya masih berupa surat pernyataan pelepasan hak atas tanah. Untuk menyelesaikan hal ini LAN sudah melakukan proses pengurusan ke BPN Kota Makassar. LAN mengirimkan surat kepada Gubernur Sulawesi Selatan tanggal 22 Mei 2012 nomor 1194/K.I/RTP.03.2 perihal permasalahan tanah milik PKP2A II LAN Makassar di Jalan Hertasning Makassar bahwa Pemda untuk segera mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara perihal pemindah tanganan BMN milik PKP2A II LAN Makassar Kepada Pemerintah Pemda Sulawesi Selatan dengan tindak lanjut penjualan ganti rugi, tukar menukar atau hibah dan sampai laporan ini dibuat belum ada jawaban dari Pemda Sulawesi Selatan. Pada tahun 2014 pihak PKP2A-II LAN Makassar telah melakukan persuratan ke KPKNL Makassar terkait persetujuan hibah tanah ke Pemda Kota Makassar, selanjutnya pihak KPKNL Makassar meneruslimpahkan ke DJKN Pusat Jakarta. Pihak PKP2A II LAN Makassar berkoordinasi dengan LAN Pusat dan kantor DJKN Pusat terkait surat yang diterus limpahkan dari KPKNL Makassar ke DJKN Pusat. Atas saran pembina DJKN maka pihak PKP2A-II Makassar telah melakukan perubahan kodefikasi tanah dan proses penetapan status
penggunaan ke KPKNL Makassar, untuk selanjutnya akan dilakukan alih status penggunaan tanah kepada Pemda Kota Makassar c. Rumah/Tanah Pejompongan Tanah seluas 5.424 M2 yang terletak di komplek LAN Blok E dan F Kampus PPLPN LAN Pejompongan telah bersertifikat, Blok E sertifikat No. AD 619947, tanggal 9 Oktober 1995 seluas 2.194 M2 dan Blok F sertifikat No. AD 619948, tanggal 9 Oktober 1995 seluas 3.230 M2, dibangun rumah tempat tinggal pegawai LAN atas biaya sendiri (ditempati oleh pegawai aktif Golongan II: SATPAM,
Pengemudi
dan
Pesuruh)
berdasarkan
Surat
Ijin
Untuk
Mempergunakan Tanah Negara Yang Dikuasai Oleh LAN No.111.1/SEKLAN/4/80 tanggal 5 April 1980 dan Nomor 11.54/XI/1/1/1989 tanggal 17 Januari 1989.Tanah tersebut masih tercatat sebagai aset LAN, belum dapat dihapuskan dari pembukuan barang inventaris LAN. Pertimbangan tanah itu untuk dihapuskan antara lain : 1) Tanah tersebut tidak mungkin lagi dimanfaatkan untuk Tupoksi hasil dari Kementerian Perumahan Rakyat; 2) Selama ini para penghuni belum pernah mendapatkan fasilitas perumahan dari Negara. Untuk menindaklanjuti proses penghapusan, LAN telah menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan RI No. 239/VIII/7/3/2003 tanggal 26 Maret 2003 perihal Penghapusan Tanah Milik Negara. Selanjutnya berdasarkan tanggapan Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan No. S-1728/A/2004 tanggal 26 April 2004 perihal Usul penghapusan kavling/tanah milik Negara pada LAN sebagai berikut : 1) Hingga saat ini belum ada pedoman pelaksanaan lebih lanjut atas ketentuan pada pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara
yang
antara
lain
mengatur
bahwa
pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan yang diperuntukkan bagi pegawai negeri dapat dilakukan tanpa persetujuan DPR; 2) Sambil menunggu ditetapkannya pedoman pelaksanaan dimaksud, saat ini sedang dilakukan proses penelitian secara menyeluruh terhadap permohonan penghapusan tanah dan/atau bangunan dari seluruh Departemen/ Lembaga yang diperuntukan bagi pegawai negeri;
Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, usulan Saudara dimaksud saat ini belum dapat kami pertimbangkan hingga menunggu selesainya proses atau hasil sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan 2 diatas. Selanjutnya sesuai dengan informasi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan bahwa saat ini masih dalam proses inventarisasi, penelitian dan penilaian aset BMN secara menyeluruh/nasional termasuk terhadap permohonan penghapusan tanah dan/atau bangunan dari seluruh Kementerian/Lembaga yang diperuntukkan bagi pegawai negeri, sehingga hasilnya hingga saat ini masih menunggu proses hasil penelitian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan. d. Tanah seluas 300 M2 berikut bangunan diatasnya yang terletak di jalan Skarda “N” (PKP2A II LAN Makassar), dokumen kepemilikannya masih berupa surat pernyataan pelepasan hak atas tanah. Sampai laporan ini dibuat, status tanah tersebut masih dalam proses pengurusan sertifikat keBPN kotaMakassar, dan setelah dilakukan pengukuran ulang oleh pihak BPN Kota Makassar terdapat ketidaksesuaian antara ukuran yang tertera dalam sertifikat induk dengan hasil pengukuran fisik di lapangan oleh BPN, sehingga akan mengakibatkan terbitnya dua sertifikat.Sementara masih menunggu penerbitan sertifikat dengan luas 161 m2, dan sisa tanah yang tidak masuk dalam sertifikat induk yang berukuran 178 m2.
Pihak BPN Kota Makassar menyarankan untuk membuat surat
pernyataan kepemilikan yang diperkuat oleh Saksi-saksi dalam hal ini para tetangga lokasi tanah dan diketahui oleh pemerintah setempat dalam hal ini adalah Lurah Gunung Sari Kota Makassar. Saat ini masih menunggu proses pengecekan fisik dari pihak Kelurahan Gunung Sari. e. Pada Laporan BMN tercatat aset Tanah fasilitas umum (tanah bangunan tempat tinggal lainnya) seluas 43.641 m2 yang berada di : 1. Jalan Administrasi II Pejompongan Kel. Petamburan, Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat seluas 34.088 m2 dengan bukti penguasaan tanah Bekas Eigendom No. 6651. 2. Jalan Siaga Raya Pejaten I Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan seluas 3.516 m2 dengan bukti penguasaan tanah AJB Pelepasan Hak No. 132 tanggal 27 Agustus 1977.
3.
Jalan H. Samali Pejaten II Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan seluas 1.816 m2 dengan bukti penguasaan tanah Akta Pelepasan Hak No. 9 tanggal 2 Juni 1979 dan No. 111 tanggal 16 Agustus 1979.
4. Jalan Lembah Cirendeu Permai seluas 481 m2 dengan penguasaantanah AJB Perjanjian No.6 tanggal 8 Juni 1983. 5. Jalan Galuh Pisangan Cirendeu I Tangerang Selatan Jawa Barat seluas 1.714 m2 dengan bukti penguasaan tanah AJB Pelepasan Hak No.28 tanggal 20 September 1983. 6.
Jalan Muri Salim Pisangan Cirendeu II Tangerang Selatan Jawa Barat seluas 2.026 m2 dengan bukti penguasaan tanah AJB Pelepasan Hak No.24 tanggal 12 Juli 1985.
Tanah LAN yang tercatat di Neraca dengan peruntukan Tanah Bangunan Fasilitas Tempat Tinggal Lainnya(Fasilitas Umum/ Sosial) perlu dilakukan proses penghapusan sesuai ketentuan oleh karena secara fisik sangat sulit pengamanannya dan menjadi tanggungjawab LAN sesuai dengan Laporan BMN. Dalam rangka Percepatan Sertifikasi BMN berupa tanah atas nama Pemerintah cq. LAN, maka pada tahun 2012 LAN telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Sekretaris Utama telah mengirimkan surat nomor 546/S.1/RTP.03.1 tanggal 12 Maret 2012 tentang data BMN berupa tanah LAN seluas 175, 472 m 2 sesuai bukti kepemilikan tanah menggunakan Aplikasi SIMANTAP (Sistem Informasi Manajemen Pendataan Tanah Pemerintah) kepada Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendataan Tanah Badan Pertahanan Nasional. 2. Sekretaris Utama telah mengirimkan surat nomor 1078/S.1/RTP.03.2 tanggal 30 April 2012 tentang laporan pendataan BMN berupa tanah menggunakan aplikasi SIMANTAP
(Sistem
Informasi Manajemen Pendataan Tanah
Pemerintah) kepada DJKN Kemenkeu. 3. Kepala Biro Umum telah menyampaikan surat nomor 08/S.1.1/RTP.03.2 tanggal 5 April 2012 tentang data tanah LAN seluas 175,472 m2 sesuai bukti kepemilikan tanah menggunakan Aplikasi SIMANTAP kepada DJKN Kementerian Keuangan. Selanjutnya akan dilakukan update data SIMANTAP disebabkan terjadi
perubahan luas tanah berdasarkan sertifikat yang dimiliki STIA LAN Makassar yang sebelumnya luas tanah 2.000M2 menjadi 4.085M2. Permasalahan aset tanah penyelesaiannya sangat tergantung dengan pihak eksternal. Permasalahan data SIMANTAP adanya temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tim BPK tentang perbedaan data tanah pada Laporan BMN LAN Tahun 2014 dengan data pada lampiran Nota dinas Tortama KN II BPK nomor 155/ND/XV/03/2015 tanggal 13 Maret 2015 perihal Penyampaian data sertifikasi tanah pemerintah berdasarkan aplikasi SiMANTAP DJKN per 30 Juni 2014, disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Sekretaris Utama LAN melalui Kepala Biro Umum telah menyampaikan surat kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan nomor 2314/S.1/PPP.01.3 perihal Permintaan Data ADK SiMANTAP pada tanggal 25 Juni 2015. 2. Setelah melalui beberapa kali konfirmasi ke DJKN perihal belum adanya balasan atas surat pada poin 1 diatas maka selanjutnya LAN baru menerima surat dari Direktur BMN DJKN Kemenkeu nomor S-20/KN.2/2016 perihal Kesesuaian data SiMANTAP pada tanggal 15 Januari 2016. Didalam lampiran surat tersebut disampaikan data rincian tanah dari aplikasi SiMANTAP menurut DJKN dimana jumlah data tanah LAN sama dengan data pada lampiran nota dinas BPK diatas. 3. Berdasarkan telaahan terhadap rincian data tanah pada lampiran surat DJKN diatas dibandingkan dengan aplikasi SiMANTAP yang berada di LAN, data tanah pada Laporan BMN LAN Tahun 2014, dan konfirmasi dengan pengelola BMN di satker LAN lainnya, maka perlu kami sampaikan hasil telaahan sebagai berikut : a. Terdapat data ganda pada satu bidang tanah dengan nomor sertifikat sama tetapi kode SiMANTAP berbeda seperti pada Satker STIA LAN Bandung, STIA LAN Makassar, dan PKP2A II LAN. b. Terdapat data ganda akibat perubahan status bidang tanah dari status lama “belum bersertifikat” menjadi sudah bersertifikat namun dengan kode SiMANTAP yang berbeda, seperti pada Satker STIA LAN Makassar dan PKP2A IV LAN. c. Kode SiMANTAP yang berbeda untuk bidang tanah yang sama (data ganda) terjadi kemungkinan karena kesalahan teknis penggunaan aplikasi
SiMANTAP. Seharusnya tidak boleh ada penambahan Kode SiMANTAP yang berbeda untuk satu bidang tanah dengan bukti kepemilikan yang sama. d. Setelah dicek dan verifikasi terhadap data ganda tersebut, kami mendapatkan bahwa data Tanah LAN pada lampiran surat DJKN yang sudah diseleksi sesuai luasnya dengan data Tanah pada Laporan BMN LAN, sebagaimana terlihat pada lampiran surat ini. Selanjutnya melalui Nota dinas Kepala Biro Umum nomor 165/S.1.2/RTB.01.7 tanggal 10 Februari 2016 menginstruksikan agar setiap Satker LAN yang bermasalah tersebut diharuskan melakukan sinkronisasi, verifikasi dan evaluasi data Tanah SiMANTAP dengan KPKNL DJKN setempat. Selanjutnya satker STIA LAN Bandung, STIA LAN Makassar, PKP2A II LAN dan PKP2A IV LAN telah melakukan koordinasi dan verifikasi ke KPKNL setempat. Untuk proses lebih lanjut akan dilakukan oleh KPKNL ke DJKN.
Peralatan dan Mesin
C.12 Peralatan dan Mesin
Rp154.768.566.174,00
Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2015 dan 2014
adalah
masing-masing
sebesar
Rp154.768.566.174,00
dan
Rp142.030.427.201,00. Rincian saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2015 per satker adalah sebagai berikut : Nilai Aset Tetap
Akm. Penyusutan
Nilai Buku
a.
LAN Jakarta
67.597.609.568,00
(56.741.542.818,00)
10.856.066.750,00
b.
STIA LAN Jakarta
10.779.753.792,00
(8.829.671.930,00)
1.950.081.862,00
c.
STIA LAN Bandung
6.660.085.408,00
(6.099.127.190,00)
560.958.218,00
d.
STIA LAN Makassar
5.346.738.269,00
(4.873.840.560,00)
472.897.709,00
e.
PKP2A I LAN
22.853.332.877,00
(19.912.391.802,00)
2.940.941.075,00
f.
PKP2A II LAN
20.063.092.514,00
(17.207.291.683,00)
2.855.800.831,00
g.
PKP2A III LAN
9.242.078.326,00
(7.716.254.519,00)
1.525.823.807,00
h.
PKP2A IV LAN
12.225.875.420,00
(4.369.003.059,00)
7.856.872.361,00
154.768.566.174,00
(125.749.123.561,00)
29.019.442.613,00
Jumlah
Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014
Rp
142,030,427,201.00
Mutasi tambah: Pembelian Hibah Transfer Masuk Reklasifikasi Masuk Penyelesaian Pembangunan dgn KDP Pengembangan Nilai Aset Mutasi kurang: Penghentian aset dari penggunaan Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas Transfer Keluar Reklasifikasi Keluar Saldo per 31 Desember 2015
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
18,217,001,628.00 6,644,284,991.00 348,287,333.00 791,850,533.00 3,167,335,295.00 6,907,393,476.00 357,850,000.00 5,478,862,655.00 1,466,375,627.00 275,866,047.00 791,850,533.00 2,944,770,448.00 154,768,566,174.00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015
Rp
(125,749,123,561.00)
Nilai Buku per 31 Desember 2015
Rp
29,019,442,613.00
Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin adalah berupa: a. Transaksi penambahan dari pembelian Alat Angkutan Darat Bermotor Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Alat Bengkel Tak Bermesin Alat Ukur Alat Kantor Alat Rumah Tangga Alat Studio Alat Komunikasi Peralatan Pemancar Alat Kedokteran Alat Laboratorium Nuklir/Elektronika Komputer Unit Peralatan Komputer Alat Eksplorasi Topografi Alat Pelindung Unit Peralatan Proses/Produksi Peralatan Olahraga Jumlah
564.484.500,00 3.000.000,00 19.708.900,00 1.200.000,00 1.331.992.706,00 1.768.407.676,00 684.032.200,00 497.358.090,00 47.971.000,00 41.305.000,00 3.696.000,00 971.225.305,00 482.079.700,00 2.717.550,00 3.120.000,00 140.250.000,00 81.736.364,00 6.644.284.991,00
Penambahan dari pembelian terdapat pada satker : - LAN Jakarta sebesar Rp1.263.946.050,00berupa pembelian alat bengkel tak bermesin sebesar Rp3.795.000,00, alat kantor sebesar Rp215.485.000,00, alat rumah
tangga
sebesar
Rp516.098.000,00,
alat
studio
sebesar
Rp270.451.500,00, alat komunikasi sebesar Rp131.923.000,00,peralatan pemancar sebesar Rp47.971.000,00, alat kedokteran sebesar Rp41.305.000,00 komputer unit sebesar Rp34.200.000,00 dan alat eksplorasi topografi sebesar Rp2.717.550,00. - STIA LAN Jakarta sebesar Rp1.980.214.696,00 berupa pembelian alat angkutan darat bermotor sebesar Rp564.484.500,00, alat angkutan darat tak bermotor sebesar Rp3.000.000,00, alat kantor sebesar Rp460.492.000,00, alat rumah tangga senilai Rp346.300.996,00, alat studio sebesar Rp19.588.200,00, alat
komunikasi
sebesar
nuklir/elektronika
Rp123.110.500,00,
sebesar
alat
Rp3.696.000,00,
laboratorium
komputer
unit
fisika sebesar
Rp306.323.500,00 dan peralatan komputer sebesar Rp153.219.000,00. - STIA LAN Bandung sebesar Rp102.268.800,00 berupa pembelian alat kantor sebesar Rp32.568.800,00,komputer unit sebesar Rp22.300.000,00 dan peralatan komputer sebesar Rp47.400.000,00. - STIA LAN Makassar sebesar Rp346.260.000,00 berupa pembelian alat kantor sebesar Rp160.300.000,00, alat rumah tangga sebesar Rp87.800.000,00, alat komunikasi sebesar Rp6.000.000,00, komputer unit sebesar Rp51.700.000,00 dan peralatan komputer sebesar Rp40.460.000,00. - PKP2A I LAN senilai Rp1.792.705.400,00 berupa pembelian alat bengkel tak bermesin sebesar Rp15.913.900,00, alat ukur sebesar Rp1.200.000,00, alat kantor
sebesar
Rp239.429.000,00,
Rp376.495.000,00, alat studio
alat
rumah
tangga
sebesar
sebesar Rp326.652.000,00,alat komunikasi
sebesar Rp207.945.500,00, komputer unit sebesar Rp319.085.000,00, peralatan komputer sebesar Rp162.615.000,00, alat pelindung sebesar Rp3.120.000,00 dan unit peralatan proses/produksi sebesar Rp140.250.000,00. - PKP2A II LAN sebesar Rp737.486.045,00 berupa pembelian alat kantor sebesar Rp93.374.406,00, alat rumah tangga sebesar Rp358.766.680,00, alat studio sebesar Rp18.225.000,00, alat komunikasi sebesar Rp26.509.090,00, komputer unit sebesar Rp112.971.805,00, peralatan komputer sebesar Rp45.902.700,00 dan peralatan olahraga sebesar Rp81.736.364,00. - PKP2A III LAN sebesar Rp289.785.000,00 berupa pembelian alat kantor sebesar Rp109.743.500,00, alat rumah tangga sebesar Rp42.266.000,00, alat studio sebesar Rp27.615.500,00, komputer unit sebesar Rp90.600.000,00 dan peralatan komputer sebesar Rp19.560.000,00. - PKP2A IV LAN sebesar Rp131.619.000,00 berupa pembelian alat kantor sebesar Rp20.600.000,00, alat rumah tangga sebesar Rp40.681.000,00, alat studio Rp21.500.000,00, alat komunikasi sebesar Rp1.870.000,00, komputer unit sebesar Rp34.045.000,00 dan peralatan komputer sebesar Rp12.923.000,00. b. Penambahan dari Hibah
Alat Angkatan Darat Bermotor Alat Angkatan Darat Tak Bermotor Alat Kantor Alat Rumah Tangga Alat Studio Peralatan Komputer Peralatan Olahraga Jumlah
116.395.000 10.000.000 81.260.864,00 83.498.000,00 34.825.000,00 17.200.000,00 5.108.469,00 348.287.333,00
penambahan dari hibah terdapat pada satker : - LAN Jakarta sebesar Rp167.838.864,00 merupakan hibah dari peserta diklat pim berupa alat angkutan kendaraan bermotor sebesar Rp26.350.000,00 alat kantor senilai Rp69.490.864,00, alat rumah tangga sebesar Rp50.648.000,00,dan alat studio sebesarRp21.350.000,00. Hibah sebesar Rp167.838.864,00,00 telah dilaporakan ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan dan telah memperoleh registrasi dan pengesahan. - STIA LAN Makassar sebesar Rp52.475.000,00 merupakan hibah dari mahasiswa berupa alat kantor sebesar Rp8.200.000,00, alat rumah tangga sebesar Rp13.600.000,00, alat studio sebesar Rp13.475.000,00 dan peralatan komputer sebesar Rp17.200.000,00. Hibah sebesar Rp52.475.000,00 telah dilaporakan ke telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan dan telah memperoleh registrasi dan pengesahan. - PKP2A II LAN sebesar Rp27.520.000,00 merupakan hibah dari peserta diklatpim berupa alat angkutan darat tak bermotor sebesar Rp10.000.000,00, alat kantor sebesar Rp3.570.000,00 dan alat rumah tangga sebesar Rp13.950.000,00. Hibah sebesar Rp27.520.000,00 telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan
dan telah
memperoleh registrasi dan pengesahan. - PKP2A III LAN sebesar Rp95.345.000,00 merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupa alat angkutan darat bermotor sebesar Rp90.045.000,00 dan hibah dari peserta Diklatpim berupa alat rumah tangga sebesar Rp5.300.000,00. Hibah sebesar Rp95.345.000,00 telah dilaporakan ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko memperoleh registrasi dan pengesahan.
Kementerian Keuangan dan telah
- PKP2A IV LAN sebesar Rp5.108.469,00 merupakan hibah dari peserta Diklatpim berupa peralatan olahraga. Hibah sebesar Rp5.108.469,00 telah dilaporakan ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan dan telah memperoleh registrasi dan pengesahan.
c. Penambahan dari Transfer Masuk Alat Angkutan Darat Bermotor Alat Rumah Tangga Komputer Unit Peralatan Komputer Jumlah
670.056.736,00 7.000.000,00 15.078.797,00 99.715.000,00 791.850.533,00
penambahan dari transfer masuk terdapat pada satker : - LAN Jakarta sebesar Rp99.715.000,00 merupakan transfer masuk yaitu pemberian dari PKP2A I LAN berupa peralatan komputer (server). - STIA LAN Makkasar sebesar Rp22.078.797,00 merupakan transfer masuk dari LAN Jakarta berupa komputer unit (notebook) sebesar Rp15.078.797,00 dan dari PKP2A II LAN berupa alat rumah tangga (karpet) sebesar Rp7.000.000,00. - PKP2A I LAN sebesar Rp472.316.236,00 merupakan transfer masuk dari LAN Jakarta berupa alat angkutan darat bermotor (mobi). - PKP2A III LAN sebesar Rp197.740.500,00 merupakan transfer masuk dari LAN Jakarta berupa alat angkutan kendaraan bermotor (mobil). d. Penambahan dari Reklasifikasi Masuk Alat Kantor Alat Rumah Tangga Alat Studio Peralatan Pemancar Komputer Unit Peralatan Komputer Alat Komunikasi Unit Peralatan Proses Produksi Jumlah
5,807,448.00 2,665,478,739.00 20,826,392.00 38,530,167.00 21,219,512.00 9,152,337.00 63,033,300.00 343,287,400.00 3,167,335,295.00
penambahan dari reklasifikasi masuk terdapat pada satker : - LAN Jakarta sebesar Rp2.449.298.548,00 merupakan reklasifikasi masuk berupa alat rumah tangga semula AC Split menjadi AC Central. - STIA LAN Jakarta sebesar Rp63.033.300,00 merupakan reklasifikasi masuk berupa alat komunikasi PABX. - PKP2A I LAN sebesar Rp347.637.400,00,00 merupakan reklasifikasi masuk berupa peralatan komputer sebesar Rp4.350.000,00 semula peralatan jaringan
lainnya menjadi harddisk eksternal dan berupa unit peralatan proses/produksi sebesar Rp343.287.400,00 semula jetpam sumersible menjadi jetpam submersible. - PKP2A III LAN sebesar Rp307.366.047,00 merupakan reklasifikasi masuk dari Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai pembayarannya berupa alat kantor berupa Rp5.807.448,00, alat rumah tangga sebesar Rp216.180.191,00, alat
studio
sebesar
Rp20.826.392,00,
peralatan
pemancar
sebesar
Rp38.530.167,00, komputer unit sebesar Rp21.219.512,00 dan peralatan komputer sebesar Rp4.802.337,00. e. Penambahan dari Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP Alat Kantor Alat Rumah Tangga Alat Studio Alat Komunikasi Komputer Unit Peralatan Komputer Unit Peralatan Proses/Produksi Jumlah
837,136,031.00 4,150,202,800.00 2,879,145.00 19,308,210.00 1,773,409,904.00 97,809,886.00 26,647,500.00 6,907,393,476.00
Penambahan dari Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP merupakan penyelesaian pembangunan dari Konstruksi Dalam Pengerjaan yang didapat setelah selesainya pembayaran lebih dari 1 bulan terdiri dari satker : - LAN Jakarta sebesar Rp4.877.487.380,00 berupa alat kantor sebesar Rp549.197.421,00, alat rumah tangga sebesar Rp2.425.169.515,00, alat komunikasi
sebesar
Rp19.308.210,00,
komputer
unit
sebesar
Rp1.773.409.904,00, peralatan komputer sebesar Rp97.809.886,00 dan unit peralatan proses/produksi sebesar Rp26.647.500,00. - PKP2A III LAN senilai Rp255.022.800,00 berupa alat rumah tangga. - PKP2A IV LAN sebesar Rp1.760.828.240,00 berupa alat kantor sebesar Rp287.938.610,00, alat rumah tangga sebesar Rp1.470.010.485,00 dan alat studio sebesar Rp2.879.145,00. f.
Penambahan dari Pengembangan Nilai Aset Alat Kantor Komputer Unit Jumlah
355.550.000,00 2.300.000,00 357.850.000,00
Penambahan dari Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP terdiri dari satker : - LAN Jakarta sebesar Rp305.300.000,00 merupakan upgrade alat kantor berupa mesin absensi.
- STIA LAN Jakarta sebesar Rp50.250.000,00 merupakan upgrade alat kantor berupa mesin absensi. - PKP2A I LAN sebesar Rp2.300.000,00 merupakan upgrade komputer unit berupa komputer PC unit. Transaksi mutasi pengurangan peralatan dan mesin sebagai berikut :
a. Pengurangan dari Penghentian Aset Dari Penggunaannya Alat Bantu Alat Angkutan Darat Bermotor Alat Ukur Alat Kantor Alat Rumah Tangga Alat Studio Komputer Unit Peralatan Komputer Jumlah
331.839.250,00 345.954.236,00 1.650.000,00 434.401.001,00 89.142.183,00 1.331.000,00 200.815.717,00 61.242.240,00 1.466.375.627,00
pengurangan dari penghentian aset dari penggunaannya merupakan penghentian penggunaan terhadap sejumlah aset karena kondisinya sudah rusak berat,terdapat pada satker : - LAN Jakarta sebesar Rp690.920.494,00
berupa alat
bantu sebesar
Rp331.839.250,00, alat angkutan darat bermotor sebesar Rp288.794.236,00, alat kantor sebesar Rp17.158.500,00, dan alat rumah tangga sebesar Rp53.128.508,00. -
PKP2A I LAN sebesar Rp759.705.787,00 berupa alat angkutan darat bermotor sebesar Rp57.160.000,00, alat ukur sebesar Rp1.650.000,00, alat kantor sebesar Rp417.242.501,00, alat rumah tangga sebesar Rp31.560.457,00, alat studio sebesar Rp1.331.000,00, komputer unit sebesar Rp189.519.589,00 dan peralatan komputer sebesar Rp61.242.240,00.
-
PKP2A IV LAN sebesar Rp15.749.346,00 berupa alat rumah tangga sebesar Rp4.453.218,00 dan komputer unit sebesar Rp11.296.128,00.
b. Pengurangan Dari Koreksi Pencatatan Nilai /Kuantitas Alat Rumah Tangga Jumlah
275.866.047,00 275.866.047,00
Pengurangan dari koreksi pencatatan nilai/kuntitas terdapat pada satker PKP2A III LAN sebesar Rp320.566.047,00 merupakan koreksi atas pencatatan nilai terkait
pengunaan menu KDP dan reklasifikasi masuk pada SIMAK BMN dan satker LAN Jakarta sebesar Rp44.700.000,00 merupakan koreksi nilai atas AC central yang sudah direklasifikasi masuk. c. Pengurangan dari Transfer keluar Alat Angkutan Darat Bermotor Alat Rumah Tangga Komputer Unit Peralatan Komputer Jumlah
670.056.736,00 7.000.000,00 15.078.797,00 99.715.000,00 791.850.533,00
Pengurangan dari transfer keluar terdapat pada satker : - LAN Jakarta sebesar Rp685.135.533,00 merupakan penyerahan aset ke PKP2A I LAN dan PKP2A III LAN berupa alat angkutan darat bermotor (mobil) sebesar Rp670.056.736,00 dan penyerahan komputer unit (notebook) ke STIA LAN Makassar sebesar Rp15.078.797,00. - PKP2A I LAN sebesar Rp99.715.000,00 merupakan penyerahan aset ke satker LAN Jakarta berupa peralatan komputer (server). - PKP2A II LAN sebesar Rp7.000.000,00 merupakan penyerahan aset ke satker STIA LAN Makassar berupa alat rumah tangga (karpet). d. Pengurangan Reklasifikasi Keluar Alat Bantu Alat Rumah Tangga Peralatan Komputer Alat Komunikasi Jumlah
343,287,400.00 2,493,998,548.00 4,350,000.00 103,134,500.00 2,944,770,448.00
Pengurangan dari reklasifikasi keluar terdiri dari satker : - LAN Jakarta sebesar Rp2.493.998.548,00 merupakan reklasifikasi barang keluar alat rumah tangga berupa AC Central sebesar Rp44.700.000,00 dan AC Split Rp.2.449.298.548,00. - STIA LAN Jakarta sebesar Rp103.134.500 merupakan reklasifikasi barang keluar alat komunikasi berupa PABX. - PKP2A I LAN sebesar Rp347.637.400,00 merupakan reklasifikasi keluar alat bantu
sebesar
Rp343.287.400,00
Rp4.350.000,00. `Gedung dan Bangunan
C.13 Gedung dan Bangunan
dan
peralatan
komputer
sebesar
Rp453.244.053.091,00
Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp453.244.053.091,00 dan Rp440.190.118.077,00. Rincian gedung dan bangunan per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut : Nilai Aset Tetap
Akm. Penyusutan
Nilai Buku
167.809.169.377,00
(33.147.841.316,00)
134.661.328.061,00
a.
LAN Jakarta
b.
STIA LAN Jakarta
33.036.492.000,00
(4.809.730.909,00)
28.226.761.091,00
c.
STIA LAN Bandung
23.115.969.900,00
(3.668.399.203,00)
19.447.570.697,00
d.
STIA LAN Makassar
7.441.861.000,00
(1.478.827.351,00)
5.963.033.649,00
e.
PKP2A I LAN
81.356.186.595,00
(12.575.523.553,00)
68.780.663.042,00
f.
PKP2A II LAN
47.261.488.734,00
(8.600.602.026,00)
38.660.886.708,00
g.
PKP2A III LAN
44.577.692.786,00
(4.197.112.659,00)
40.380.580.127,00
h.
PKP2A IV LAN
48.645.192.699,00
(1.442.272.416,00)
47.202.920.283,00
453.244.053.091,00
69.920.309.433,00
383.323.743.658,00
Jumlah
Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2014
440,190,118,077.00
Mutasi tambah: Pembelian Hibah Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP Pengembangan Nilai Aset Pengembangan Melalui KDP Mutasi kurang: Reklasifikasi Keluar Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas
13,650,449,314.00 259,040,000.00 1,358,786,000.00 1,459,509,951.00 704,945,500.00 9,868,167,863.00 596,514,300.00 595,664,300.00 850,000.00
Saldo per 31 Desember 2015
453,244,053,091.00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015
(69,920,309,433.00)
Nilai Buku per 31 Desember 2015
383,323,743,658.00
Transaksi penambahan gedung dan bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Penambahan dari Pembelian Bangunan Gedung Tempat Kerja Jumlah
259.040.000,00 259.040.000,00
Transakasi penambahan pembelian terdiri dari satker : - STIA LAN Jakarta sebesar Rp197.706.000,00 berupa bangunan gedung tempat kerja (pembangunan tempat parkir yang dipasang kanopi).
- PKP2A IV LAN sebesar Rp61.334.000,00 berupa bangunan gedung tempat kerja (pembangunan tempat parkir yang dipasang kanopi). b. Penambahan dari Hibah Bangunan Gedung Tempat Kerja Jumlah
1.358.786.000,00 1.358.786.000,00
Transaksi penambahan hibah sebesar Rp1.358.786.000,00 merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi Aceh kepada satker PKP2A IV LAN berupa bangunan tempat kerja (pengaspalan jalan). Hibah tersebut telah dilaporakan ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan dan telah mendapatkan nomor registrasi dan pengesahan pengesahan. c. Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP Bangunan Gedung Tempat Kerja Jumlah
Penambahan
penyelesaian
1.459.509.951,00 1.459.509.951,00
pembangunan
dengan
KDP
merupakan
penyelesaian pembangunan dari Konstruksi Dalam Pengerjaan yang didapat setelah selesainya pembayaran lebih dari 1 bulan terdiri dari satker : - PKP2A I LAN sebesar Rp1.358.300.200,00 berupa bangunan gedung tempat kerja (bangunan gedung olahraga). - PKP2A III LAN sebesar Rp101.209.751,00 berupa bangunan gedung tempat kerja (bangunan tempat parkir dpasang kanopi. d. Penambahan dari Pengembangan Nilai Aset Bangunan Gedung Tempat Kerja Jumlah
704.945.500,00 704.945.500,00
Penambahan dari pengembangan nilai aset merupakan renovasi yang menambah nilai gedung terdiri dari satker : - STIA LAN Bandung sebesar Rp103.453.500,00. - STIA LAN Makassar sebesar Rp50.864.000. - PKP2A III LAN sebesar Rp319.067.000,00. - PKP2A IV LAN sebesar Rp231.561.000,00. e.
Penambahan dari Pengembangan melalui KDP
Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Tempat Tinggal Tugu/Tanda Batas Jumlah
4,224,358,764.00 4,705,677,900.00 938,131,199.00 9,868,167,863.00
Penambahan dari pengembangan melalui KDP merupakan pengembangan melalui KDP yang didapat setelah selesainya pembayaran lebih dari 1 bulan terdiri dari satker : - LAN Jakarta sebesar Rp5.746.986.264,00 berupa bangunan gedung tempat kerja sebesar Rp1.041.308.364,00 dan bangunan gedung tempat tinggal sebesar Rp4.705.677.900,00. - STIA LAN Jakarta sebesar Rp853.236.000,00 berupa bangunan gedung tempat kerja. - PKP2A II LAN sebesar Rp2.329.814.400,00 berupa bangunan gedung tempat kerja. - PKP2A III LAN sebesar Rp938.131.199,00 berupa tugu/tanda batas. Transaksi mutasi pengurangan gedung dan bangunan sebagai berikut : a. Pengurangan dari Reklasifikasi Keluar Bangunan Gedung Tempat Kerja Jumlah
595.664.300,00 595.664.300,00
Pengurangan dari reklasifikasi keluar terdapat pada satker PKP2A I LAN sebesar Rp595.664.300,00 merupakan perubahan kode barang dari Bangunan lainnya menjadi tanggul keliling.
b. Pengurangan dari Koreksi Pencatatan Nilai /Kuantitas Bangunan Gedung Tempat Kerja Jumlah
850.000,00 850.000,00
Pengurangan dari koreksi pencatatan nilai/kuantitas terdapat pada satker PKP2A I LAN sebesar Rp850.000,00 merupakan koreksi nilai atas bangunan olahraga terbuka dan tanggul keliling Jalan, Irigasi dan
C.14 Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jaringan Rp6.272.611.127 ,00
Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp6.272.611.127,00 dan Rp5.492.174.627,00. Rincian saldo Jalan, irigasi dan jaringan pada Lembaga administrasi Negara adalah sebagai berikut :
Nilai Aset Tetap
Akm. Penyusutan
Nilai Buku
a.
LAN Jakarta
2.076.550.745,00
(546.456.565,00)
1.530.094.180,00
b.
STIA LAN Jkt
40.101.200,00
1.002.530,00
39.098.670,00
c.
STIA LAN Bdg
145.946.000,00
(3.648.650,00)
142.297.350,00
d.
PKP2A I LAN
2.572.778.565,00
(719.417.251,00)
1.853.361.314,00
e.
PKP2A II LAN
280.826.000,00
(67.556.829,00)
213.269.171,00
f.
PKP2A III LAN
554.389.949,00
(89.000.206,00)
465.389.743,00
g.
PKP2A IV LAN
602.018.668,00
(130.788.360,00)
471.230.308,00
6.272.611.127,00
(1.557.870.391,00)
4.675.642.066,00
Jumlah
Sedangkan rincian Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut: C.13.1 Irigasi Saldo Irigasi 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing – masing Rp782.170.416,00 dan Rp187.781.116,00. Tidak terdapat penurunan atau peningkatan pada nilai irigasi. Rincian saldo irigasi per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut : Akm. Penyusutan
Nilai Buku
782.170.416,00
(61.205.320,00)
720.965.096,00
782.170.416,00
(61.205.320,00)
720.965.096,00
Nilai Aset Tetap a.
PKP2A I LAN Jumlah
C.13.2 Jaringan Saldo Jaringanper 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing Rp5.490.440.711,00 dan Rp5.304.393.511,00. Terdapat kenaikan pada nilai jaringan sebesar Rp145.946.000,00. Rincian Jaringan per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut : Nilai Aset Tetap
Akm. Penyusutan
Nilai Buku
a.
LAN Jakarta
2.076.550.745,00
(546.456.565,00)
1.530.094.180,00
b.
STIA LAN Jkt
40.101.200,00
(1.002.530,00)
39.098.670
c.
STIA LAN Bdg
145.946.000,00
(3.648.650,00)
142.297.350,00
d.
PKP2A I LAN
1.790.608.149,00
(658.211.931,00)
1.132.396.218,00
e.
PKP2A II LAN
280.826.000,00
(67.556.829,00)
213.269.171,00
f.
PKP2A III LAN
554.389.949,00
(89.000.206,00)
465.389.743,00
g.
PKP2A IV LAN
602.018.668,00
(130.788.360,00)
471.230.308,00
5.490.440.711,00
(1.496.665.071,00)
3.993.775.640,00
Jumlah
Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2014
5,492,174,627.00
Mutasi tambah: Pembelian Reklasifikasi Masuk Mutasi kurang: Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas Saldo per 31 Desember 2015
781,711,500.00 145,946,000.00 635,765,500.00 1,275,000.00 1,275,000.00 6,272,611,127.00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015 Nilai Buku per 31 Desember 2015
(1,557,870,391.00) 4,714,740,736.00
Transaksi penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut : a. Transaksi penambahan dari Pembelian Jaringan Gardu Listrik Jumlah
145.946.000,00 145.946.000,00
Transaksi penambahan pembelian terdapat pada satker STIA LAN Bandung sebesar Rp145.946.000,00 merupakan merupakanpenambahan Instalasi Gardu Listrik. b. Transaksi penambahan dari Reklasifikasi Masuk Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Jaringan Telepon Jumlah
595,664,300.00 40,101,200.00 635,765,500.00
Transaksi penambahan reklasifikasi masuk terdapat pada satker : -
PKP2A I LAN sebesar Rp595.664.300.000,00 merupakan perubahan kode barang dari bangunan lainnya menjadi tanggul keliling.
-
STIA LAN Jakarta sebesar Rp40.101.200,00 merupakan reklas masuk dari belanja barang untuk jaringan telepon.
Transaksi pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut : a. Transaksi pengurangan dari Koreksi pencatatan Nilai/Kuantitas Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder Jumlah
1.275.000,00 1.275.000,00
Transaksi pengurangan dari koreksi pencatatan nilai/kuantitas terdapat pada satker PKP2A I LAN sebesar Rp1.275.000,00 berupa bangunan pengembangan rawa dan polder yang merupakan koreksi atas tanggul keliling.
Aset Tetap Lainnya
C.15 Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan
Rp4.301.672.327,00
dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp4.301.672.327,00 dan Rp3.979.818.552,00. Rincian aset tetap Lembaga Administrasi Negara per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut :
Nilai Aset Tetap
Akm. Penyusutan
Nilai Buku
1.282.527.340,00
(18.196.950,00)
1.264.330.390,00
a.
LAN Jakarta
b.
STIA LAN Jakarta
745.408.588,00
0,00
745.408.588,00
c.
STIA LAN Bandung
663.025.957,00
0,00
663.025.957,00
d.
STIA LAN Makassar
739.069.184,00
0,00
739.069.184,00
e.
PKP2A I LAN
240.167.064,00
0,00
241.959.064,00
f.
PKP2A II LAN
375.423.396,00
(19.950.000,00)
355.473.396,00
g.
PKP2A III LAN
251.050.798,00
(10.425.250,00)
240.625.548,00
h.
PKP2A IV LAN
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
4.301.672.327,00
(48.572.200,00)
4.253.100.127,00
Jumlah
Saldo per 31 Desember 2014
3.979.818.552
Mutasi tambah: Penambahan Saldo Awal Pembelian Hibah Masuk Mutasi kurang: Penghentian Aset Dari Penggunaan Penghapusan Saldo per 31 Desember 2015
374.476.381 81.800.000 171.399.716 121.276.665 52.622.606 47.612.606 5.010.000 4.301.672.327
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015 Nilai Buku per 31 Desember 2015
(48.572.200) 4.253.100.127
Transaksi penambahan pada aset tetap lainnya sebagai berikut : a. Transaksi penambahan dari saldo awal
Bahan Perpustakaan Tercetak Jumlah
81.800.000,00 81.800.000,00
Penambahan dari saldo awal terdapat pada satker PKP2A I LAN sebesar 81.800.000 merupakan hasil inventarisasi berupa bahan perpustakaan tercetak berupa buku perpustakaan. b. Transaksi penambahan dari pembelian
Bahan Perpustakaan Tercetak Barang Bercorak Kesenian Jumlah
140.489.716,00 30.910.000,00 171.399.716,00
Penambahan dari pembelian terdapat pada satker : -
LAN Jakarta sebesar Rp76.568.200,00, berupa bahan perpustakaan tercetak sebesar Rp45.658.200 dan barang bercorak kesenian sebesar Rp30.910.000,00.
-
STIA LAN Jakarta sebesar Rp69.901.000,00 berupa bahan perpustakaan tercetak.
-
STIA LAN Jakarta sebesar Rp24.930.516.000,00 berupa bahan perpustakaan tercetak.
c. Transaksi penambahan dari hibah Bahan Perpustakaan Tercetak Jumlah
121.276.665,00 121.276.665,00
Penambahan dari hibah terdapat pada satker : -
STIA LAN Jakarta merupakan hibah dari mahasiswa berupa bahan perpustakaan tercetak sebesar Rp25.569.400,00. Hibah sebesar Rp25.569.400,00 telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan dan telah memperoleh registrasi dan pengesahan.
-
STIA LAN Bandung merupakan hibah dari mahasiswa berupa bahan perpustakaan tercetak sebesar Rp92.489.265,00. Hibah sebesar Rp92.489.265,00 telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan dan telah memperoleh registrasi dan pengesahan
-
PKP2A I LAN merupakan hibah dari peserta Diklatpim berupa bahan perpustakaan tercetak sebesar Rp3.218.000,00. Hibah sebesar Rp3.218.000,00 telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan dan telah memperoleh registrasi dan pengesahan
Transaksi pengurangan pada aset tetap lainnya sebagai berikut : a. Transaksi pengurangan dari penghentian aset dari penggunaannya
Bahan Perpustakaan Tercetak Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro Jumlah
47.481.856,00 130.750,00 47.612.606,00
Pengurangan dari penghentian aset dari pengunaannya merupakan penghentian penggunaan terhadap sejumlah aset karena kondisinya sudah usang terdapat pada satker : -
LAN Jakarta sebesar Rp130.750,00 berupa bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro (DVD profil LAN).
-
PKP2A I LAN sebesar Rp47.481.856,00 berupa bahan perpustakaan tercetak (buku).
c. Transaksi pengurangan dari penghapusan Bahan Perpustakaan Tercetak Jumlah
5.010.000,00 5.010.000,00
Pengurangan dari penghapusan merupakan penghapusan dari daftar barang kuasa pengguna terhadap aset yang sudah tidak digunakan karena kondisi usang terdapat pada satker PKP2A I LAN sebesar Rp5.010.000,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp
C.16 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing Rp(197.275.875.585,00) dan Rp(175.560.212.324,00).
(197.275.875.585,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap No
Aset Tetap
Nilai Perolehan
Akm. Penyusutan
1 2 3 4
Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya
Rp Rp Rp Rp
154.768.566.174 453.244.053.091 6.272.611.127 4.301.672.327
Akumulasi Penyusutan
Rp
618.586.902.719 Rp
Rp Rp Rp Rp
125.749.123.561 69.920.309.433 1.557.870.391 48.572.200
Nilai Buku Rp Rp Rp Rp
29.019.442.613 383.323.743.658 4.714.740.736 4.253.100.127
197.275.875.585 Rp
421.311.027.134
Rincian Akumulasi Aset Tetap 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 No
Aset Tetap
1 2 3 4
Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya
Rp Rp Rp Rp
125.749.123.561 69.920.309.433 1.557.870.391 48.572.200
Rp Rp Rp Rp
115.683.096.666 58.497.786.971 1.334.620.237 44.708.450
Akumulasi Penyusutan
Rp
197.275.875.585 Rp
175.560.212.324
31 Desember 2015
31 Desember 2014
Lembaga Administrasi Negara melaksanakan penyusutan mulai Tahun Anggaran
2013
berdasarkan
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah sebagaimana diubah untuk kedua kali dengan PMK No.247/PMK.06/2014, Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada
Entitas
Pemerintah
Pusat.
Penyusutan
dilaksanakan
dengan
menggunakan metode garis lurus. Penentuan masa manfaat Aset Tetap berpedoman pada Tabel Masa Manfaat Aset Tetap yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Aset Lainnya
Aset Lainnya
Rp4.185.154.054,00
Jumlah aset lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp4.185.154.054,00 dan Rp5.474.290.583,00. Rincian aset lainnya adalah sebagai berikut : Jenis
Aset Tak Berwujud Rp4.016.166.100,00
Per 31 Desember 2015
Per 31 Desember 2014
Aset Tak Berwujud
4,016,166,100.00
4,855,994,100.00
Aset Lain - Lain
1,062,225,211.00
2,984,376,377.00
Aset Lainnya Sebelum Penyusutan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
5,078,391,311.00 (893,237,257.00)
7,840,370,477.00 (2,913,209,751.00)
Jumlah Aset Lainnya
4,185,154,054.00
4,927,160,726.00
C.17 Aset Tak Berwujud Nilai perolehan Aset Tak Berwujud(ATB)per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp4.016.166.100,00 dan Rp4.855.994.100,00.
No.
Uraian
Nilai
1 Software 2 ATB Lainnya Jumlah Nilai Perolehan per 31 Desember 2015 Amortisasi ATB s.d. 31 Desember 2015 Jumlah
Rp Rp Rp Rp
2.867.013.100,00 1.149.153.000,00 4.016.166.100,00 -
Rp 4.016.166.100,00
Sesuai dengan PMK No 251 Tahun 2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat mulai diberlakukan pada Tahun Anggaran 2016, seperti yang tertuang pada pasal 28 “Penerapan atas Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada entitas Pemerintah Pusat berdasarkan SAP Berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2016”. Dengan ditetapkannya PMK tersebut, maka dalam Laporan Keuangan Tahunan 2015 ini menyajikan Aset Tak Berwujud (ATB) secara Bruto yaitu penyajian sebesar harga perolehan. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: C.17.1 Software Nilai software per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing – masing Rp2.867.013.100,00 dan Rp3.571.798.300,00. Rincian software per satker adalah sebagai berikut :
TA 2015
a.
LAN Jakarta
b.
TA 2014
1.461.534.500,00
2.440.431.300,00
STIA LAN Jakarta
145.350.000,00
69.850.000.00
c.
STIA LAN Bandung
333.090.000,00
298.110.000,00
d.
STIA LAN Makassar
409.555.000,00
313.455.000,00
e.
PKP2A I LAN
317.403.600,00
269.872.000,00
f.
PKP2A II LAN
141.000.000,00
121.000.000,00
g.
PKP2A III LAN
39.080.000,00
39.080.000,00
h.
PKP2A IV LAN
20.000.000,00
20.000.000,00
Jumlah
2.867.013.100,00
3.571.798.300,00
C.17.2 Aset Tak Berwujud Lainnya Nilai aset tak berwujud lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing – masing Rp1.149.153.000,00 dan Rp1.284.195.800,00. Rincian aset tak berwujud per satker adalah sebagai berikut :
TA 2015
a.
LAN Jakarta
1.119.953.000,00
b.
STIA LAN Jkt
29.200.000,00
Jumlah
1.149.153.000,00
TA 2014
388.455.800,00
388.455.800,00
Saldo per 31 Desember 2014
4,855,994,100
Mutasi tambah: Pembelian Hibah Masuk Pengembangan Nilai Aset Mutasi kurang: Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas Penghentian Aset Dari Penggunannya Saldo per 31 Desember 2015
707,887,600 221,250,000 28,250,000 458,387,600 1,547,715,600 6,000,000 1,541,715,600 4,016,166,100
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015 Nilai Buku per 31 Desember 2015
4,016,166,100
Transaksi penambahan pada aset tak berwujud sebagai berikut : a.
Transaksi penambahan dari pembelian Software Komputer Aset Tak Berwujud Lainnya Jumlah
192,050,000.00 29,200,000.00 221,250,000.00
Penambahan dari pembelian terdapat pada satker : -
LAN Jakarta sebesar Rp48.950.000,00 merupakan pembelian software komputer berupa aplikasi SHAOLIN (Sistem Hukum Online).
-
STIA LAN Jakarta sebesar Rp56.200.000 berupa Rp27.000.000,00 merupakan pengadaan software komputer berupa website STIA.go.id dan Rp29.200.000,00 merupakan pengadaan e-book.
-
STIA LAN Makassar sebesar Rp96.100.000,00 merupakan pengadaan software komputer berupa aplikasi SIMAK (Sistem Informasi Akademik)
sebesar Rp78.100.000,00 dan Sistem Informasi Perpustakaan sebesar Rp18.000.000,00. -
PKP2A II LAN sebesar Rp20.000.000,00 merupakan pengadaan software komputer berupa aplikasi sitem informasi.
b.
Transaksi penambahan dari hibah masuk Software Komputer Jumlah
28.250.000,00 28.250.000,00
Penambahan dari hibah masuk terdapat pada satker LAN Jakarta sebesar Rp28.250.000,00 merupakan hibah yang berasal dari Peserta Diklatpim berupa sofware komputer aplikasi SIK (Sisten Informasi Keuangan). c.
Transaksi penambahan dari Pengembangan Nilai Aset Software Komputer Jumlah
458.387.600,00 458.387.600,00
Penambahan dari pengembangan nilai aset terdapat pada satker : -
LAN Jakarta sebesar Rp327.376.000,00 merupakan pengembangan software komputer berupa sistem informasi SDM, sistem informasi keuangan dan website LAN go.id.
-
STIA LAN Jakarta sebesar Rp.48.500.000,00 merupakan pengembangan software komputer berupa aplikasi SIAKAD (Sistem Informasi Akademis).
-
STIA LAN Bandung sebesar Rp34.980.000,00 merupakan pengembangan software komputer berupa aplikasi SIMAK Akademik
-
PKP2A I LAN sebesar Rp.47.531.600.000,00 merupakan pengembangan software komputer berupa website Bandung LAN.go.id.
Transaksi pengurangan pada aset tak berwujud sebagai berikut :
a.
Transaksi pengurangan dari koreksi pencatatan nilai/kuantitas Software Komputer Jumlah
6.000.000,00 6.000.000,00
Pengurangan dari koreksi pencatatan nilai/kuantitas terdapat pada satker LAN Jakarta sebesar Rp6.000.000 merupakan barang persediaan CD aplikasi SHAOLIN (Sistem Hukum Online). b. Transaksi pengurangan dari penghentian aset dari penggunaannya Software Komputer Aset Tak Berwujud Lainnya Jumlah
1.377.472.800,00 164.242.800,00 1.541.715.600,00
Pengurangan dari penghentian aset dari pengunaannya terdapat pada satker LAN Jakarta berupa software komputer sebesar Rp1.377.472.800,00 dan aset tak berwujud lainnya sebesar Rp164.242.800,00 merupakan penghentian penggunaan terhadap sejumlah aset karena kondisinya sudah usang. Aset Lain-Lain Rp1.062.225.211,00
C.18 Aset Lain-Lain Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp1.062.225.211,00 dan Rp2.984.376.377,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Lembaga Administrasi Negara serta dalam proses penghapusan dari BMN. Rincian aset lain – lain per satker adalah sebagai berikut :
TA 2015
a.
LAN Jakarta
139.731.000,00
b.
STIA LAN Jakarta
272.794.501,00
c.
STIA LAN Bandung
289.960.167,00
d.
PKP2A I LAN
145.440.461,00
e.
PKP2A II LAN
170.588.432,00
f.
PKP2A IV LAN
43.710.650,00 Jumlah
1.062.225.211,00
Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:
Saldo per 31 Desember 2014 Mutasi tambah: reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya Mutasi kurang: penghapusan Usulan Barang Rusak ke Pengelola Saldo per 31 Desember 2015 Akumulasi Penyusutan Nilai Buku per 31 Desember 2015
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2.984.376.377,00 3.055.703.833,00 3.055.703.833,00 4.977.854.999,00 4.303.430.505,00 674.424.494,00 1.062.225.211,00 (893.237.257,00) 168.987.954,00
Transaksi penambahan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut: a.
Penambahan dari reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Alat Bantu Alat Angkutan Darat Bermotor Alat Ukur Alat Kantor Alat Rumah Tangga Alat Studio Peralatan Komputer Komputer Unit Bahan Perpustakaan Tercetak Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro Software Komputer Aset Tak Berwujud Lainnya Jumlah
Penambahan
331.839.250,00 345.954.236,00 1.650.000,00 434.401.001,00 89.142.183,00 1.331.000,00 61.242.240,00 200.815.717,00 47.481.856,00 130.750,00 1.377.472.800,00 164.242.800,00 3.055.703.833,00
dari reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya merupakan
perpindahan barang dari kondisi baik/ rusak ringan menjadi rusak berat terdapat pada satker : -
LAN Jakarta senilai Rp691.051.244,00 berupa alat bantu sebesar Rp331.839.250,00, alat angkutan darat bermotor Rp288.794.236,00, alat kantor
sebesar
Rp17.158.500,00,
alat
rumah
tangga
sebesar
Rp53.128.508,00, dan bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro sebesar Rp130.750,00 serta sebesar Rp1.541.715.600,00 berupa software komputer sebesar Rp1.377.472.800,00 dan aset tak berwujud lainnya sebesar Rp164.242.800,00. -
PKP2A I LAN senilai Rp807.187.643,00 berupa alat angkutan darat bermotor sebesar Rp57.160.000,00, alat ukur sebesar Rp1.650.000,00, alat kantor
sebesar
Rp417.242.501,00,
alat
rumah
tangga
sebesar
Rp31.560.457,00, alat studio sebesar Rp1.331.000,00, komputer unit sebesar Rp189.519.589,00, peralatan komputer sebesar Rp61.242.240,00 dan bahan perpustakaan tercetak sebesar Rp47.481.856,00.
-
PKP2A IV LAN sebesar Rp15.749.346,00 berupa alat komputer rumah tangga sebesar Rp4.453.218,00 dan komputer unit sebesar Rp11.296.128,00
-
Transaksi pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:
a.
Pengurangan dari penghapusan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Alat Angkutan Darat Bermotor Alat Bengkel Bermesin Alat Kantor Alat Rumah Tangga Alat Studio Alat Komunikasi Peralatan Pemancar Komputer Unit Peralatan Komputer Bahan Perpustakaan Tercetak Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro Software Komputer Aset Tak Berwujud Lainnya Jumlah
57.160.000,00 4.950.000,00 984.199.270,00 51.112.718,00 8.628.280,00 155.659.185,00 118.016.580,00 1.339.633.016,00 118.172.250,00 47.287.856,00 130.750,00 1.254.237.800,00 164.242.800,00 4.303.430.505,00
Pengurangan dari penghapusan terdapat pada satker : -
LAN Jakarta sebesar Rp130.750,00 berupa bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro serta sebesar Rp1.418.480.600,00 berupa software komputer sebesar Rp1.254.237.800,00 dan aset tak berwujud lainnya sebesar Rp164.242.800,00.
-
PKP2A I LAN sebesar Rp2.884.819.155,00 berupa alat angkutan darat bermotor sebesar Rp57.160.000,00, alat bengkel bermesin sebesar Rp4.950.000,00, alat kantor sebesar Rp984.199.270,00, alat rumah tangga sebesar Rp51.112.718,00, alat studio sebesar Rp8.628.280,00, alat komunikasi
Rp155.659.185,00,
peralatan
pemancar
sebesar
Rp118.016.580,00, komputer unit sebesar Rp1.339.633.016,00, peralatan komputer sebesar Rp118.172.250,00 dan bahan perpustakaan tercetak sebesar Rp47.287.856,00. b.
Pengurangan dari usulan barang rusak berat ke pengelola BMN
1 2 3 4
Alat Bantu Alat Angkutan Darat Bermotor Alat Kantor Alat Rumah Tangga Jumlah
331.839.250,00 272.298.236,00 17.158.500,00 53.128.508,00 674.424.494,00
Pengurangan dari usulan barang rusak berat ke pengelola BMN terdapat pada satker LAN Jakarta. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp(893.237.257,00)
C.19 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya TA 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp(893.237.257,00) dan Rp(2.913.209.751,00). Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut :
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya No
Aset Tetap
Nilai Perolehan
Akm. Penyusutan
Nilai Buku
A Aset Tak Berwujud
Kewajiban Jangka Pendek
1 Software 2 Aset Tak Berwujud Lainnya Jumlah B Aset Lain-Lain 1 Aset Lain-Lain Jumlah
2.867.013.100,00 1.119.953.000,00 3.986.966.100,00 1.062.225.211,00 1.062.225.211,00
893.237.257,00 893.237.257,00
168.987.954,00 168.987.954,00
Akumulasi Penyusutan
5.049.191.311,00
893.237.257,00
4.155.954.054,00
-
2.867.013.100,00 1.119.953.000,00 3.986.966.100,00
Kewajiban Jangka Pendek
Rp4.422.543.195,00
Jumlah kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp4.422.543.195,00 dan Rp4.245.011.334,00. Rincian kewajiban jangka pendek adalah sebagai berikut : Jenis Utang Kepada Pihak Ketiga
Per 31 Desember 2015
Per 31 Desember 2014
3.456.855.480,00
3.416.719.257,00
Pendapatan Diterima Dimuka
689.769.811,00
640.499.056,00
Uang Muka KPPN
275.917.904,00
14.400.000,00 173.393.021,00 108.711.795,00
4.422.543.195,00
4.353.723.129,00
Utang Jangka Pendek Lainnya Pendapatan Yang Ditangguhkan Jumlah Aset Lainnya
Utang kepada C.20 Utang kepada Pihak Ketiga Pihak Ketiga Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing Rp3.456.855.480,00 sebesar Rp3.456.855.480,00 dan Rp3.416.719.257,00. Utang kepada Pihak Ketiga
merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup Lembaga Administrasi Negara per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: No
Uraian
Jumlah
1
Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar
2 3
Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya Total
61.573.646,00 218.042.244,00 3.177.239.590,00 3.456.855.480,00
a. Belanja Pegawai Yang Belum Dibayar TA 2015
STIA LAN Jakarta
35.280.428,00
STIA LAN Makassar
4.373.981,00
PKP2A II LAN
3.364.546,00
PKP2A III LAN
16.743.391,00
PKP2A IV LAN
1.811.300,00 Jumlah
61.573.646,00
Rincian belanja pegawai yang belum dibayar adalah : -
STIA LAN Jakarta sebesar Rp35.280.428,00 terdiri dari kekurangan gaji pegawai sebesar Rp2.560.428,00 dan uang makan bulan Desember 2015 sebesar Rp32.720.000,00.
-
STIA LAN Makassar sebesar Rp4.373.981,00 terdiri dari kekurangan gaji pegawai dan tunjangan fungsional Rp3.733.981,00 dan uang makan bulan Desember 2015 sebesar Rp640.000,00.
-
PKP2A II LAN sebesar Rp3.364.546,00 terdiri dari kekurangan pembayaran kenaikan pangkat dan KGB.
-
PKP2A III LAN sebesar Rp16.743.391,00 terdiri dari kekurangan gaji pegawai.
-
PKP2A IV LAN sebesar Rp1.811.300,00 terdiri dari kekurangan gaji pegawai.
b. Belanja Barang Yang Belum Dibayar TA 2015
LAN Jakarta
2.189.953,00
STIA LAN Jakarta
11.804.814,00
STA LAN Bandung
26.538.775,00
STIA LAN Makassar
48.399.952,00
PKP2A I LAN
54.938.400,00
PKP2A III LAN
31.198.310,00
PKP2A IV LAN
42.972.040,00 Jumlah
218.042.244,00
Rincian belanja barang yang belum dibayar terdapat pada satker : -
LAN Jakarta sebesar Rp2.189.953,00 merupakan tagihan langganan air bulan Desember 2015.
-
STIA LAN Jakarta sebesar Rp11.804.814,00 terdiri dari biaya langganan air bulan Dese,ber 2015 sebesar Rp56.329,00, biaya langganan telepon bulan Desember 2015 sebesar Rp3.492.386,00 dan biaya langganan SMS masking bulan Desember 2015 sebesar Rp8.256.099,00.
-
STIA LAN Bandung sebesar Rp26.538.775,00 terdiri dari biaya langganan telepon bulan Desember 2015 sebesar Rp1.370.725,00 dan biaya langganan listrik bulan Desember 2015 sebesar Rp25.168.050,00.
-
STIA LAN Makassar sebesar Rp48.399.952,00 terdiri dari biaya langganan listrik bulan Desember 2015 sebesar Rp28.033.943,00, biaya langgana telepon bulan Desember 2015 sebesar Rp736.009,00, honorarium penguji sebesar Rp9.980.000,00, biaya langganan internet bulan Desember 2015 sebesar Rp9.000.000,00 dan biaya langganan koran bulan Desember 2015 sebesar Rp650.000,00.
-
PKP2A I LAN sebesar 54.938.400,00 terdiri dari biaya langganan listrik bulan Desember 2015 sebesar Rp49.056.012,00 dan biaya langganan telepon bulan Desember 2015 sebesar Rp5.882.388,00.
-
PKP2A III LAN sebesar Rp31.198.310,00 terdiri dari biaya langganan listri bulan Desember 2015 sebesar Rp31.031.047,00 dan biaya langganan telepon sebesar Rp167.263,00.
-
PKP2A IV LAN sebesar Rp42.972.040,00 terdiri dari biaya langganan listrik bulan Desember 2015 sebesar Rp37.712.642,00, biaya langganan
telepon bulan Desember 2015 sebesar Rp1.277.848,0 dan biaya langganan air bulan Desember 2015 sebesar Rp3.981.550,00. c. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya TA 2015
LAN Jakarta
3.098.914.675,00
STIA LAN Jakarta
78.324.915,00
Jumlah
3.177.239.590,00
Rincian utang kepada pihak ketiga lainnya terdapat pada satker : -
LAN Jakarta sebesar Rp3.098.914.675,00 merupakan tunjangan kinerja bulan Desember 2015 yang belum dibagikan kepada pegawai pertanggal neraca.
-
STIA LAN Jakarta sebesar Rp78.324.915,00 merupakan honorium profesi dosen bulan Desember 2015.
Pendapatan Diterima di Muka
C.21 Pendapatan Diterima di Muka Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2015 dan 2014 sebesar
Rp689.769.811,00
Rp689.769.811,00
dan
Rp640.499.056,00.
Pendapatan
Diterima
Dimuka
merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut: Uraian
Jumlah
Bank BRI
Rp
Mahasiswa STIA
Rp Rp
Total
Penjelasan
819.811,00 sewa lahan utk ATM 688.950.000,00 pembayaran SPP 689.769.811,00
Uraian
Per 31 Desember 2015
Sewa Sewa Tanah Gedung & Bangunan
Rp
4.469.811,00
Pendapatan Pendidikan Pendapatan Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat dan Akhir Pendidikan
Rp
642.500.000,00
Rp
42.800.000,00
Total
Rp
689.769.811,00
Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per
31 Desember 2015
sebesar
Rp689.769.811,00 terdapat pada satker : -
LAN Jakarta sebesar Rp819.811,00 merupakan sewa lahan ATM BRI untuk bulan Januari – Maret 2016.
-
STIA LAN Jakarta sebesar Rp591.450.000,00 terdiri dari : Sebesar Rp.36.000.000,- berupa uang pendidikan 6 orang mahasiswa Program Magister Kementrian Perhubungan Angkatan Genap 2014 untuk pembayaran Semester Ganjil 2016. Sebesar Rp.126.000.000,- berupa uang pendidikan 7 orang mahasiswa Program Magister Kementerian Perhubungan Angkatan Genap 2015 untuk pembayaran Semester Ganjil 2016 sampai dengan Ganjil 2017 Sebesar Rp.144.000.000,- berupa uang pendidikan 24 orang mahasiswa Program Magister Timor Leste Angkatan Genap 2014 untuk pembayaran Semester Ganjil 2016. Sebesar Rp.12.000.000,- berupa uang pendidikan 1 orang mahasiswa Program Magister Timor Leste Angkatan Genap 2015 untuk pembayaran Semester Ganjil dan Genap 2016. Sebesar Rp.24.000.000,- berupa uang pendidikan 4 orang mahasiswa Program Magister Kementerian Kesehatan Angkatan 2014 untuk pembayaran Semester Ganjil 2016 Sebesar Rp.90.000.000,- berupa uang pendidikan Mahasiswa Program Magister Kementerian Kesehatan yang terdiri dari 1 orang angkatan 2013, 1 orang angkatan 2014, dan 10 orang angkatan 2015 untuk pembayaran Semester Ganjil 2016 dan 1 orang angkatan 2015 untuk pembayaran ganjil 2016 s.d ganjil 2017. Sebesar Rp.16.000.000,- berupa uang pendidikan Mahasiswa Program Sarjana yang terdiri dari 1 orang angkatan 2008, 1 orang angkatan 2009, 1 orang angkatan 2010, 2 orang angkatan 2011, 3 orang angkatan 2012, 2 orang angkatan 2013, 2 orang angkatan 2014 dan 2 orang angkatan 2015
untuk pembayaran semester ganjil 2016 dan 1 orang angkatan 2014 untuk pembayaran semester ganjil dan genap 2016. Sebesar Rp.16.000.000,- berupa uang pendidikan 8 orang Mahasiswa Program Sarjana Kementerian Pertahanan Angkatan Ganjil 2015 untuk pembayaran Semester Ganjil dan Semester Genap 2016. Sebesar Rp.57.000.000,- berupa uang pendidikan 19 orang Mahasiswa Program Sarjana Kementerian Pertahanan Angkatan Ganjil 2015 untuk pembayaran Semester Ganjil 2016 s.d Ganjil 2017. Sebesar Rp,23.000.000,- berupa uang pendidikan 23 orang mahasiswa Program Sarjana Kementerian Pertahanan Angkatan Ganjil 2015 untuk pembayaran Semester Ganjil 2016. Sebesar Rp.1.000.000,- berupa uang pendidikan 1 orang calon mahasiswa program sarjana STIA LAN Jakarta angkatan Ganjil 2016. Sebesar Rp.19.050.000,- berupa uang pendaftaran 127 orang peserta ujian seleksi calon mahasiswa baru program sarjana STIA LAN Jakarta. Sebesar Rp.23.750.000,- berupa uang pendaftaran 95 orang peserta ujian seleksi calon mahasiswa baru program magister STIA LAN Jakarta. Sebesar Rp.3.650.000,- berupa uang sewa Lahan/Tanah Halaman Kantor STIA LAN Jakarta untuk ATM BRI periode 1 Januari 2016 – 31 Desember 2016. -
STIA LAN Bandung sebesar Rp71.500.000,00 terdiri dari : Sebesar Rp4.000.000,00 berupa uang pendidikan program sarjana untuk pembayaran semester ganjil 2016 sebanyak 4 mahasiswa. Sebesar Rp500.000,00 berupa uang pendidikan program sarjana (cuti) untuk pembayaran semester ganjil 2016 sebanyak 1 mahasiswa. Sebesar Rp40.000.000,00 berupa uang pendidikan program magister untuk pembayaran semester ganjil dan genap 2016 sebanyak 4 mahasiswa. Sebesar Rp15.000.000,00 berupa uang pendidikan program magister untuk pembayaran semester ganjil 2016 sebanyak 3 mahasiswa. Sebesar Rp10.000.000,00 berupa uang pendidikan rogram magister untuk pembayaran semester ganjil 2017 sebanyak 2 orang Sebesar Rp2.000.000,00 berupa bimtek TOEFL program magister untuk pembayaran tahun 2016 sebanyak 2 mahasiswa.
-
STIA LAN Makassar sebesar Rp26.000.000,00 terdiri dari :
Sebesar Rp25.000.000,00 berupa uang pendidikan program magister untuk pembayaran semester ganjil 2016 sebanyak 5 mahasiswa. Sebesar Rp1.000.000,00 berupa uang pendidikan program sarjana untuk pembayaran semester ganjil 2016 sebanyak 1 mahasiswa. Uang Muka dari KPPN Rp.0,00
C.22 Uang Muka dari KPPN Saldo Uang Muka dari KPPN 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp14.400.000,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.
Utang Jangka Pendek lainnya Rp275.917.904,00
C.23 Utang Jangka Pendek Lainnya Utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing – masing sebesar Rp275.917.904,00 dan Rp173.393,021,00. Utang jangka pendek lainnya antara lain berupa utang potongan pajak oleh bendahara pengeluaran yang belum disetor ke rekening kas negara. Rincian Utang Jangka Pendek lainnya terdapat pada satker : - LAN Jakarta sebesar Rp273.760.581,00. merupakan pajak atas tunjangan kinerja pegawai. - PKP2A IV LAN sebesar Rp2.157.323,00 merupakan pajak service lift.
Pendapatan Yang Ditangguhkan Rp0,0
C.24 Pendapatan yang Ditangguhkan Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing – masing sebesar Rp0,00 dan Rp108.711.795,00. Mulai tahun 2015, Pendapatan yang Ditangguhkan, Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi dicatat sebagai Ekuitas.
Ekuitas
Ekuitas
Rp938.229.898.160,00
Jumlah ekuitas per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp938.229.898.160,00 dan Rp933.274.920.626,00. Rincian ekuitas adalah sebagai berikut :
Jenis
Ekuitas Dana Lancar Rp0,00
Per 31 Desember 2015
Per 31 Desember 2014
Ekuitas Dana Lancar
-
1.120.567.454,00
Ekuitas Dana Investasi
-
932.154.353.172,00
Ekuitas
938.229.898.160,00
Jumlah Ekuitas
938.229.898.160,00
933.274.920.626,00
C.25 Ekuitas Dana Lancar Ekuitas dana lancar per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.120.567.454,00. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek.
Ekuitas Dana Investasi Rp0,00
C.26 Ekuitas Dana Investasi Ekuitas dana investasi per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp932.154.353.172,00. Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam aset non lancer selain dana cadangan dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
Ekuitas Rp938.229.898.160,00
C.27 Ekuitas Ekuitas per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp938.229.898.160,00 dan Rp933.274.920.626. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas pada tahun sebelumnya terdiri atas ekuitas dana lancar dan ekuitas dana investasi. Pada tahun 2015 untuk format neraca tahun anggaran 2015 digabungkan menjadi ekuitas.
C. Pendapatan PNBP Rp61.440.867.943,00
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Jumlah Pendapatan pada Lembaga Administrasi Negara untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp61.440.867.943,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut : Uraian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai Tugas & Fungsi Masing-Masing KL Pendapatan Pendidikan Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat & Akhir Pendidikan Pendapatan Pendidikan Lainnya Pendapatan Anggaran Lain-Lain Pendapatan Denda Keterlambatan Pemerintah Jumlah
TA 2015
TA 2014
Naik(Turun) %
Rp Rp
3.423.895.890,00 40.476.894.000,00
-
Rp Rp Rp Rp Rp
16.798.550.000,00 488.850.000,00 239.000.000,00 7.097.377,00 6.580.676,00
-
Rp 61.440.867.943,00 Rp
-
-
Pendapatan-LO pada Lembaga Administrasi Negara diakui pada saat Pendapatan terealisasi, yaitu pada saat terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi dan/ atau pada saat timbulnya hak atas pendapatan, yaitu sebagai berikut: a. Pendapatan Jasa Diklat setelah pelatihan selesai dilaksanakan b. Pendapatan Sewa Gedung secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa. c. Pendapatan SPP diakui setelah penyelenggaraan perkuliahan telah diterima oleh mahasiswa d. Pendapatan Denda pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan. e. Pendapatan lain-lain pada saat waktu terjadinya. Pendapatan Sewa Tanah,Gedung,dan Bangunan merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari Sewa Gedung, Ruang Kelas,Kamar Asrama, Rumah Dinas dan tanah untuk sewa ATM. Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari penyelenggaraan Diklatpim dan Diklat Teknis. Pendapatan pendidikan diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan pada STIA LAN. Sedangkan Pendapatan Lain-Lain-LO merupakan pengembalian kelebihan pembayaran dan Pendapatan Denda LO merupakan pendapatan Denda Keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Beban Pegawai D.2 Beban Pegawai Rp96.237.652.198,00
Beban Pegawai per 31 Desember 2015 dan 2014 sebesar Rp96.237.652.198,00 dan Rp0,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dengan rincian sebagai berikut :
Uraian Jenis Beban
Beban Gaji Pokon PNS
Rp
35,438,403,193.00
Beban Pembulatan Gaji PNS
Rp
68,559.00
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS
Rp
2,562,730,056.00
Beban Tunjangan Anak PNS
Rp
731,057,042.00
Beban Tunjangan Struktural PNS
Rp
2,457,124,093.00
Beban Tunjangan Fungsional PNS
Rp
3,034,527,050.00
Beban Tunjangan PPH PNS
Rp
1,043,623,331.00
Beban Tunjangan Beras PNS
Rp
1,966,199,740.00
Beban Uang Makan PNS
Rp
5,349,248,300.00
Beban Tunjangan Umum PNS
Rp
1,146,094,980.00
Beban Tunjangan Profesi Dosen
Rp
2,299,077,800.00
Beban TunjanganKehormatan Profesor
Rp
889,926,600.00
Beban Uang Lembur
Rp
414,258,200.00
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)
Rp
38,905,313,254.00
Rp
96,237,652,198.00
Jumlah
Beban Persediaan Rp9.552.242.696,00
TA 2015
Naik (Turun) %
TA 2014
Rp
-
-
D.3 Beban Persediaan Beban Persediaan pada tahun 2015 dan 2014 sebesar Rp9.552.242.696,00 dan Rp0,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan dengan rincian sebagai berikut:
Uraian Jenis Beban Beban Persediaan Konsumsi Beban Persediaan Pita, Materai dan Leges Beban Persediaan Bahan Baku Beban Persediaan Lainnya Jumlah Beban Persediaan
TA 2015
TA 2014
Rp 7,839,518,236.00 Rp 9,072,000.00 Rp 1,399,056,416.00 Rp 304,596,044.00 Rp 9,552,242,696.00
Naik (Turun) % 0 0 0 0
Rp
-
Rp
-
Pada awalnya, Perencanaan Belanja Persediaan TA 2015 disusun berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 278/KMK.02/2014 tentang Penetapan Pagu Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Langkah-langkah Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) Tahun 2015 tanggal 10 Juli 2014 yang tidak memisahkan antara Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi dan Belanja Bahan. Pada Awal Tahun 2015 dilakukan revisi atas akun Belanja Barang 521211 ke 521811 berdasarkan Surat Kementerian Keuangan S-9070/PB/2014 tentang Perubahan Akun Belanja Barang Persediaan tanggal 29 Desember 2014, namun karena permasalahan terkait penggunaan akun 521811 untuk belanja konsumsi (makan dan snack rapat) karena
tidak
menghasilkan
persediaan,
sehingga
Kementerian
Keuangan
mengeluarkan Surat Nomor S-6478/pb/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Penggunaan Akun Belanja yang menghasilkan Persediaan, mengamanatkan bahwa “Pada prinsipnya, Persediaan tidak dapat dilihat dari bentuk barangnya, melainkan niat awal (intension) pada saat penyusunan perencanaan kegiatan dan penyusunan RKA-KL-nya, sehingga untuk barang-barang yang memang direncanakan habis pada satu kegiatan tidak dialokasikan dari Belanja Barang Persediaan dan tidak menjadi barang persediaan. Suatu barang dapat digolongkan sebagai barang persediaan apabila
perencanaan
pengadaan
barang
tersebut
bersifat
kontinu
atau
berkelanjutan, tidak hanya untuk satu kali kegiatan saja”. Surat Kementerian Keuangan No. S-6478/PB/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tersebut baru disosialisasikan di LAN pada acara In House Training pada tanggal 20-21 Oktober 2015.
Dengan
terlambatnya
sosialisasi
tersebut
menyebabkan
tidak
memungkinkannya Satker melakukan revisi SPM/ SP2D secara menyeluruh, serta terealisasikannya belanja akun persediaan untuk belanja barang habis pakai atau sebaliknya. D.3.1 Beban Persediaan Konsumsi Saldo awal persediaan barang konsumsi Rp1.342.999.970,00 pada TA 2015 dilakukan belanja barang konsumsi sebesar Rp8.522.342.949,00 yang terdiri dari :
MAK 521218 521111 521211 523123 523112 523121 521219 521114 523111 526311 Jumlah
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Saldo 7,253,362,334.00 912,401,155.00 86,754,410.00 15,793,300.00 2,526,000.00 16,125,000.00 108,385,500.00 16,060,000.00 53,565,000.00 57,370,250.00
Rp
8,522,342,949.00
Atas Saldo Awal dan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi TA 2015 tersebut, terjadi pemakaian sebesar Rp7.839.518.236,00 yang dicatat sebagai beban persediaan pada Laporan Operasional. Pada Neraca Per 31 Desember 2015 terdapat saldo Persediaan Barang Konsumsi sebesar Rp1.779.025.520,00 jika dilakukan perbandingan antara saldo akhir neraca dengan saldo akhir yang seharusnya terdapat selisih nilai persediaan sebesar minus Rp246.799.163,00 selisih tersebut terdiri dari : 1. Satker PKP2A II LAN sebesar Rp129.938.700,00 berupa belanja bahan 2. Satker PKP2A III LAN sebesar Rp119.390.943,00 berupa belanja bahan 3. Satker PKP2A IV LAN sebesar Rp123.292.640,00 berupa belanja bahan 4. Rp 125.823.120,00 merupakan selisih antara Nilai Persediaan berdasarkan harga perolehan dengan harga perolehan terakhir yang mengacu kepada Surat Kementerian Keuangan Nomor S-1311/PB.6/2016 tanggal 15 Februari 2016 mengenai Metode Penilaian Persediaan dalam Rangka Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. D.3.2 Beban Persediaan Pita, Materai dan leges Saldo awal persediaan pita, materai dan leges Rp1.953.000,00 pada TA 2015 dilakukan belanja persediaan pita, materai dan leges sebesar Rp9.150.000,00 yang terdiri dari : MAK 521111 Jumlah
Rp
Saldo 9,150,000.00
Rp
9,150,000.00
Atas saldo awal dan belanja persediaan pita, materai dan leges TA 2015 tersebut, terjadi pemakaian sebesar Rp9.072.000,00 yang dicatat sebagai
beban persediaan pita, materai dan leges pada Laporan Operasional. Pada Neraca Per 31 Desember 2015 terdapat saldo persediaan barang pita, materai dan leges sebesar Rp2.031.000,00. D.3.3 Beban Persediaan Bahan Baku Saldo awal persediaan bahan baku Rp59.815.250,00 pada TA 2015 dilakukan belanja persediaan bahan baku sebesar Rp1.937.235.950,00 yang terdiri dari : MAK 523121 523123 523112 521811 521111 Jumlah
Rp Rp Rp Rp Rp
Saldo 1,197,174,750.00 710,235,800.00 20,540,000.00 3,750,000.00 5,535,400.00
Rp
1,937,235,950.00
Atas saldo awal dan belanja persediaan bahan baku TA 2015 tersebut, terjadi pemakaian sebesar Rp1.399.056.416,00 yang dicatat sebagai beban persediaan bahan baku pada Laporan Operasional. Pada Neraca Per 31 Desember
2015
terdapat
saldo
persediaan
bahan
baku
sebesar
Rp50.166.300,00 dan terdapat selisih sebesar minus Rp547.828.484,00 terdiri dari : 1. STIA LAN Jakarta sebesar Rp540.834.584,00 2.
Minus Rp6.993.900,00 merupakan selisih antara Nilai Persediaan berdasarkan harga perolehan dengan harga perolehan terakhir yang mengacu kepada Surat Kementerian Keuangan Nomor S-1311/PB.6/2016 tanggal 15 Februari 2016 mengenai Metode Penilaian Persediaan dalam Rangka Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
D.3.3 Beban Persediaan Lainnya Saldo awal persediaan lainnya Rp265.020.426,00 pada TA 2015 dilakukan belanja persediaan lainnya sebesar Rp227.185.830,00 yang terdiri dari : MAK 521113 521811 521219 Jumlah
Rp Rp Rp
Saldo 184,553,558.00 34,132,272.00 8,500,000.00
Rp
227,185,830.00
Atas saldo awal dan belanja persediaan lainnya TA 2015 tersebut, terjadi pemakaian sebesar Rp304.596.044,00 yang dicatat sebagai beban persediaan lainnya pada Laporan Operasional. Pada Neraca Per 31 Desember 2015 terdapat saldo persediaan lainnya sebesar Rp219.356.572,00 dan terdapat selisih sebesar Rp31.746.360,00 merupakan selisih antara Nilai Persediaan berdasarkan harga perolehan dengan harga perolehan terakhir yang mengacu kepada Surat Kementerian Keuangan Nomor S-1311/PB.6/2016 tanggal 15 Februari 2016 mengenai Metode Penilaian Persediaan dalam Rangka Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Akumulasi dari selisih nilai persediaan berdasarkan harga perolehan dengan harga perolehan terakhir yang mengacu kepada Surat Kementerian Keuangan Nomor S-1311/PB.6/2016 tanggal 15 Februari 2016 mengenai Metode Penilaian Persediaan dalam Rangka Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, merupakan “Penyesuaian Nilai Persediaan di LPE” .
Untuk persediaan bahan untuk pemeliharaan dan persediaan suku cadang dijelaskan di beban pemeliharaan, sedangkan untuk persediaan barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda dijelaskan di beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat. Beban Barang dan Jasa Rp90.198.879.529,00
D.4 Beban Barang dan Jasa Beban barang dan jasa tahun 2015 dan 2014 sebesar Rp90.198.879.529,00 dan Rp0,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas dengan rincian sebagai berikut:
Uraian Jenis Beban
TA 2015
Beban Keperluan Perkantoran Beban Penambah Daya Tahan Tubuh Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Surat Beban Honor Operasional Satker Beban Barang Operasional Lainnya Beban Bahan Beban Honor Output Kegiatan Beban Barang Non Operasional Lainnya Beban Langganan Listrik Beban Langganan Telepon Beban Langganan Air Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya Beban Sewa Beban Jasa Profesi Beban Jasa Lainnya Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin Jumlah
Beban Pemeliharaan Rp13.775.259.066,00
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
TA 2014
14,512,901,634.00 198,288,022.00 135,379,599.00 1,724,940,000.00 59,959,500.00 12,153,786,719.00 19,636,695,500.00 17,611,286,762.00 8,406,403,435.00 493,722,514.00 673,701,356.00 379,191,120.00 1,247,582,220.00 12,830,250,000.00 13,534,000.00 121,257,148.00 90,198,879,529.00 Rp
Naik (Turun) % -
-
-
-
D.5 Beban Pemeliharaan Beban pemeliharaan per 31 Desember 2015 dan 2014 sebesar Rp13.775.259.066,00 dan Rp0,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal dengan rincian sebagai berikut : Uraian Jenis Beban
TA 2015
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Rp
6,207,735,218.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Rp
6,676,131,245.00
Beban Persediaan bahan Untuk Pemeliharaan
Rp
876,361,641.00
Beban Persediaan Suku Cadang
Rp
15,030,962.00
beban
pemeliharaan
sebesar
Naik (Turun) % -
Rp 13,775,259,066.00 Rp
Jumlah
Atas
TA 2014
Rp13.775.259.066,00
-
terdapat
-
beban
pemeliharaan berupa barang persediaan bahan untuk pemeliharaan dan suku cadang yang terdiri dari D.5.1 Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan Saldo awal persediaan bahan untuk pemeliharaan Rp54.686.175,00 pada TA 2015
dilakukan
belanja
bahan
Rp1.351.674.221,00 yang terdiri dari :
untuk
pemeliharaan
sebesar
MAK 523111 521111 521219 523112 521811 523121 Jumlah
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Saldo 470,483,853.00 131,748,850.00 18,662,000.00 546,146,700.00 183,447,818.00 1,185,000.00
Rp
1,351,674,221.00
Atas saldo awal dan belanja barang persediaan bahan untuk pemeliharaan TA 2015 tersebut, terjadi pemakaian sebesar Rp876.361.641,00 yang dicatat sebagai beban untuk pemeliharaan pada Laporan Operasional. Pada Neraca Per 31 Desember 2015 terdapat saldo Persediaan bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp55.074.030,00 jika dilakukan perbandingan antara saldo akhir neraca dengan saldo akhir yang seharusnya terdapat selisih nilai persediaan sebesar minus Rp474.924.725,00 terdapat pada satker STIA LAN Jakarta selisih tersebut terdiri dari : 1. Pemeliharaan gedung yang tidak menghasilkan persediaan sebesar Rp419.174.000,00 2. Pemeliharaan peralatan dan mesin yang tidak menghasilkan persediaan sebesar Rp34.393.000,00 3. Keperluan sehari – hari sebesar Rp12.000.000,00 4. Minus Rp9.357.725,00 merupakan selisih antara Nilai Persediaan berdasarkan harga perolehan dengan harga perolehan terakhir yang mengacu kepada Surat Kementerian Keuangan Nomor S-1311/PB.6/2016 tanggal 15 Februari 2016 mengenai Metode Penilaian Persediaan dalam Rangka Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. D.5.2 Beban Persediaan Suku Cadang Saldo awal persediaan suku cadang sebesar Rp724.700,00 pada TA 2015 dilakukan belanja suku cadang sebesar Rp15.177.300,00 yang terdiri dari : MAK 523112 521113 Jumlah
Rp Rp
Saldo 13,387,000.00 1,790,300.00
Rp
15,177,300.00
Atas Saldo Awal dan Belanja Barang Persediaan bahan untuk pemeliharaan TA 2015 tersebut, terjadi pemakaian sebesar Rp15.030.962,00 yang dicatat
sebagai beban beban pemeliharaan pada Laporan Operasional. Pada Neraca Per 31 Desember 2015 terdapat saldo Persediaan bahan untuk pemeliharaan sebesar Rp960.938,00 jika dilakukan perbandingan antara saldo akhir neraca dengan saldo akhir yang seharusnya terdapat selisih nilai persediaan sebesar minus Rp89.900,00 selisih tersebut merupakan selisih antara Nilai Persediaan berdasarkan harga perolehan dengan harga perolehan terakhir yang mengacu kepada Surat Kementerian Keuangan Nomor S-1311/PB.6/2016 tanggal 15 Februari 2016 mengenai Metode Penilaian Persediaan dalam Rangka Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
Beban Perjalanan Dinas Rp15.129.694.809,00
D.6 Beban Perjalanan Dinas Beban
Perjalanan
Dinas
per
31
Desember
2015
dan
2014
sebesar
Rp15.129.694.809,00 dan Rp0,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untukperjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.dengan rincian sebagai berikut :
Uraian Jenis Beban
Rp1.511.041.162,00
TA 2014 Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa
Rp
12.407.064.166,00
-
-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota
Rp
857.380.000,00
-
-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
Rp
1.294.005.000,00
-
-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
Rp
93.934.000,00
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri
Rp
229.969.547,00
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri
Rp
247.342.096,00
-
-
Jumlah
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
TA 2015
Rp
15.129.694.809,00 Rp -
-
D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Beban Barang Yang Diserahkan Ke Masyarakat tahun 2015 dan 2014 sebesar Rp1.511.041.162,00 dan Rp0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas dengan rincian sebagai berikut :
Uraian Jenis Beban
TA 2015
Beban Barang Lain untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Jumlah
TA 2014
Naik (Turun) %
Rp
1,511,041,162.00
Rp
-
-
Rp
1,511,041,162.00
Rp
-
-
Saldo awal persediaan barang untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp664.580.211,00 pada TA 2015 dilakukan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp1.296.212.050,00 yang terdiri dari : MAK 526115 526311 521811 521219 Jumlah
Rp Rp Rp Rp
Saldo 155,184,200.00 558,203,250.00 573,174,600.00 9,650,000.00
Rp
1,296,212,050.00
Atas saldo awal dan belanja barang persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat TA 2015 tersebut, terjadi pemakaian sebesar Rp1.511.041.162,00 yang dicatat sebagai beban persediaan pada Laporan Operasional. Pada Neraca Per 31 Desember 2015 terdapat saldo persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp485.622.000,00 jika dilakukan perbandingan antara saldo akhir neraca dengan saldo
akhir
yang
seharusnya
terdapat
selisih
nilai
persediaan
sebesar
Rp35.870.901,00 selisih tersebut merupakan selisih antara Nilai Persediaan berdasarkan harga perolehan dengan harga perolehan terakhir yang mengacu kepada Surat Kementerian Keuangan Nomor S-1311/PB.6/2016 tanggal 15 Februari 2016 mengenai Metode Penilaian Persediaan dalam Rangka Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp23.265.662.060,00
D.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2015 dan 2014 sebesar Rp23.265.662.060,00 dan Rp0,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud dengan rincian sebagai berikut :
Uraian Beban Penyusutan Dan Amortisasi
TA 2015
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Beban Penyusutan Irigasi Beban Penyusutan Jaringan Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Beban Penyusutan Aset Tetap Yg Tdk Digunakan Dlm Operasi Jumlah Penyusutan Jumlah Amortisasi
Rp 11,590,951,424.00 Rp 11,422,513,962.00 Rp 16,581,804.00 Rp 206,642,850.00 Rp 3,863,750.00 Rp 25,108,270.00 Rp 23,265,662,060.00 Rp -
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp(755.841,00)
TA 2014 Naik(Turun) % -
Rp 23,265,662,060.00 Rp
-
-
D.9 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih tahun 2015 dan 2014 sebesar Rp(755.841,00) dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
Uraian Jenis Beban Beban Penyisihan Piutang PNBP
TA 2015
TA 2014 Naik (Turun) %
Rp
(548.841,00)
-
-
Beban Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR Rp
(207.000,00)
-
-
Jumlah
Rp
(755.841,00) Rp -
-
Beban penyisihan piutang terdapat pada satker LAN Jakarta sebesar Rp(706.750,00) dan PKP2A I LAN sebesar Rp(49.091,00). Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada laporan operasional memiliki korelasi positif dengan penyisihan piutang di neraca. Beban penyisihan piutang tak tertagih merupakan penyisihan dari piutang tahun 2014 yang telah dibayar lunas di tahun 2015. Piutang LAN pada Neraca Per 31 Desember 2014 terdiri dari : 1. Piutang Satker 450417 LAN Jakarta, yang terdiri dari Piutang PNBP sebesar Rp.99.950.000,00 dengan kualitas lancar dan Piutang Tagihan TP/TGR sebesar Rp.41.400.000,00 dengan kualitas yang sama. 2. Piutang PNBP Satker 450423 PKP2A I LAN sebesar Rp9.818.181,00 dengan kualitas lancar Atas piutang kedua satker tersebut telah dilakukan pelunasan seluruhnya pada Tahun Anggaran 2015 sehingga perlu dilakukan nilai penyesuaian dalam rangka pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih pada neraca per 31 Desember 2015 berdasarkan
PMK Nomor 270 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/ Lembaga. Nilai penyesuaian tersebut merupakan selisih antara nilai penyisihan piutang setelah pelunasan yaitu sebesar Rp0,00 dengan nilai penyisihan piutang pada Neraca percobaan per 31 Desember 2015 (sebelum penyesuaian ini dilakukan) sebesar Rp.755.841,00 yaitu sebesar minus Rp.755.841,00. Nilai penyesuaian tersebut dituangkan kedalam Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Laporan Operasional sebesar minus Rp. 755.841,00
Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasio nal
D.10 SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas Rincian Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2015 dan 2014 sebesar Rp(1.401.557.518,00) adalah sebagai berikut:
Rp(1.401.557 .518,00), Uraian Surplus Pelepasan Aset Non Lancar
TA 2015
TA 2014 Naik (Turun) %
Rp (1,401,557,518.00) Rp -
-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
Rp
72,950,000.00
Rp -
-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar
Rp
1,474,507,518.00
Rp -
-
Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional
Rp
-
Rp -
-
Rp
-
Rp -
-
Rp (1,401,557,518.00) Rp -
-
Rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional adalah sebagai berikut : a. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp72.950.000,00 terdapat pada satker : 1. LAN Jakarta sebesar Rp24.400.000,00 merupakan hasil lelang aset dengan rincian sebagai berikut : - 412 buah peralatan dan mesin, dan alat musik yang di lelang senilai Rp21.900.000,00 yang di SSBP kan pada tanggal 14 Juli 2015 dengan NTPN 1004071413071004.
- 364 buah alat rumah tangga ex asrama wicaksana yang dilelang senilai Rp2.500.000,00 yang di SSBP kan pada tanggal 03 desember 2015 dengan NTPN 040007013090103. 2. STIA LAN Makassar sebesar Rp17.000.000,00 merupakan hasil lelang aset peralatan dan mesin berupa 1 unit kendaraan bermotor roda empat dan 1 paket barang peralatan/inventaris kantor yang di SSBP kan tanggal 15 Januari 2015, NTPN 0001130804081313. 3. PKP2A I LAN sebesar Rp31.550.000,00 merupakan hasil lelang aset dengan rincian sebagai berikut : - 361 buah monografi, 10 buah overhead projector, 4 buah wireless, 1 buah kursi besi, dan 1 buah lemari kayu yang dilelang sebesar Rp2.550.000,00, yang di SSBP kan pada tanggal 16 Februari 2015 dengan nomor NTPN 0314090506140600 sebesar Rp2.505.000 dan tanggal 20 Februari 2015 dengan nomor NTPN 0909081402010409 sebesar Rp45.000,00. - 1 unit kendaraan roda empat dan 1617 buah peralatan kantor yang dilelang sebesar Rp29.000.000, yang di SSBP kan pada tanggal 02 September 2015 dengan nomor NTPN 0708140413030713. b. Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp1.474.507.518,00 terdapat pada satker : 1. LAN Jakarta sebesar Rp1.418.611.350,00 merupakan penghapusan terhadap aset tak berwujud yang kondisinya sudah usang berupa 15 buah software komputer senilai Rp1.254.237.800,00 dan 3 buah aset tak berwujud lainnya senilai Rp164.242.800,00 dan penghapusan CD profile LAN sebesar Rp130.750,00 yang dilakukan penghapusan murni (tanpa lelang) sesuai dengan PMK No 50 tahun 2014 tentang tata cara pelaksanaan penghapusan BMN. Penghapusan ini muncul karena penghapusan murni tidak menimbulkan PNBP. 2. PKP2A I LAN sebesar Rp55.896.168,00 PKP2A I LAN senilai Rp55.896.168,00 merupakan penghapusan aset dikarenakan adanya lelang. Berikut rincian nilai perolehan barang yang dilelang yang berasal dari Aset Lain-Lain : No
Keterangan
Nilai Perolehan
1
Alat Angkutan Darat Bermotor
57.160.000
2
Alat Bengkel Bermesin
4.950.000
3
Alat Kantor
984.199.270
4
Alat Rumah Tangga
51.112.718
5
Alat Studio
8.628.280
6
Alat Komunikasi
155.659.185
7
Peralatan Pemancar
118.016.580
8
Komputer Unit
1.339.633.016
9
Peralatan Komputer
118.172.250
10
Bahan Perpustakaan Tercetak
47.287.856
Jumlah
2.884.819.155
Selain dari aset lain-lain, juga dilakukan penghapusan aset atas lelang yang berasal dari aset tetap lainnya, berikut rincian nilai perolehan aset tetap lainnya yang dihapuskan :
-
No
Keterangan
Nilai Perolehan
1
Bahan Perpustakaan Tercetak
5.010.000
Jumlah
5.010.000
Dari penghapusan aset tersebut, akumulasi aset yang dihapuskan sebesar Rp2.833.932.987. dari nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan tersebut, terdapat
selisih
sebesar
Rp55.896.168.
Selisih
tersebut
merupakan
penghapusan asset yang masih memiliki nilai buku berupa 1323 buah monografi sebesar Rp52.297.856 dimana untuk asset tetap lainnya tersebut tidak mengalami penyusutan, dan berasal dari peralatan dan mesin yang masih memiliki nilai buku sebesar Rp3.598.312. D.11 SURPLUS/ DEFISIT - LO Surplus/(De
Surplus/(Defisit) – LO per 31 Desember 2015 dan 2014 masing – masing sebesar
fisit)-LO
Rp(189.630.365.254,00) dan Rp00,00.
Rp(189.630.365 .254,00)
D. Ekuitas Awal Rp933.383.6 32.421,00
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
E.1 Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 dan 2014 adalah masingmasing sebesar Rp933.383.632.421,00 dan Rp0,00. Dalam implementasi akuntansi berbasis akrual yang dimulai tahun 2015, nilai ekuitas per 1 januari 2015 tersebut adalah merupakan reklasifikasi dari akun – akun neraca sebagai berikut : Jenis Akun
Nilai
Kewajiban Yang Ditangguhkan Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Jumlah
Surplus( defisit) LO Rp(189.630.3 65.254,00)
Rp Rp Rp
108.711.795,00 1.120.567.454,00 932.154.353.172,00
Rp
933.383.632.421,00
E.2 Surplus (Defisit) LO Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember
2015
dan
2014
adalah
defisit
sebesar
Rp(189.630.365.254,00) dan Rp0,00. Defisit LO merupakan selisih kurang
antara
surplus/defisit
kegiatan
operasional
dan
surplus/defisit kegiatan non operasional.
Penyesu aian Nilai Tahun Berjalan Rp176.99 8.856,00
E.3 Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan Jumlah Penyesuaian nilai tahun berjalan untuk periode yang berakhir pada periode per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp176.998.856,00 dan Rp0,00. Pada tanggal 31 Desember 2015 penyesuaian nilai persediaan pada laporan perubahan ekuitas atas selisih antara nilai persediaan berdasarkan harga perolehan dengan harga perolehan terakhir terdiri atas : E.3.1 Penyesuaian nilai persediaan Penyesuaian nilai persediaan untuk periode per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing – masing Rp176.998.856,00 dan Rp0,00 merupakan selisih harga pembelian dengan harga
perolehan terakhir. Pada tanggal 31 Desember 2015 penyesuaian nilai persediaan pada laporan perubahan ekuitas atas selisih antara nilai persediaan berdasarkan harga perolehan dengan harga perolehan terakhir terdiri atas : Akun Persediaan Barang untuk Pemeliharaan Persediaan Lainnya Persediaan Bahan Baku Persediaan Barang Konsumsi Persediaan Barang Lainnya Untuk Diserahkan ke Masyarakat Persediaan Suku Cadang Persediaan Pitam Materai dan Leges Jumlah
Nilai Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
(9,357,725.00) 31,746,360.00 (6,993,900.00) 125,823,120.00 35,870,901.00 (89,900.00) -
Rp
176,998,856.00
Penyesuaian nilai aset terdapat pada satker : 1. LAN Jakarta senilai Rp137.519.464,00 2. STIA LAN Jakarta senilai Rp9.298.543,00 3. STIA LAN Bandung senilai Rp3.558.870,00 4. STIA LAN Makassar senilai Rp10.702.400,00 5. PKP2A I LAN senilai Rp9.708.420,00 6. PKP2A II LAN senilai Rp6.935.500,00 7. PKP2A III LAN senilai Rp (2.901.940,00) 8. PKP2A IV LAN senilai Rp2.177.599,00 E.3.2 Penyesuaian Nilai Kewajiban Penyesuaian nilai kewajiban untuk periode per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing – masing Rp0,00 dan Rp0,00. Dampak Kumulati f Perubah an Kebijaka n Akuntan si/Kesala han Mendas ar
E.4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada periode per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp759.773.240,00 dan Rp0. Nilai pada tahun 2015 tersebut merupakan koreksi nilai aset tetap non revaluasi sebesar Rp130.213.812,00 dan Lain – lain sebesar Rp629.559.428,00.
Rp759.7 73.240,0 0 Koreksi Nilai Aset Non Revaluas i Rp130.2 13.812,0 0
E.4.1 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Jumlah koreksi nilai aset non revaluasi untuk periode yang berakhir pada periode per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp130.213.812,00 dan Rp0,00. Koreksi nilai aset tetap non revaluasi ini muncul diantaranya karena adanya penambahan saldo awal, reklasifikasi masuk, reklasifikasi keluar, koreksi pencatatan nilai / kuantitas, dll. Koreksi nilai aset non revaluasi terdapat pada satker :
1. PKP2A I LAN senilai Rp82.944.612,00 Tgl Transaksi
Nilai
Penjelasan
Ket
Penjelas an No.1
31-Mar15
81.800.000
Penambahan Saldo untuk Buku yang Sebelumnya Belum Masuk ke Aset Tetap
30-Apr15
(4.350.000)
Reklasifikasi Masuk Aset Peralatan Komputer (Peralatan & Mesin)
30-Apr15
(1.631.250)
Akum Penyusutan Reklasifikasi Masuk Aset Peralatan Komputer (Peralatan & Mesin)
30-Apr15
4.350.000
Reklasifikasi Keluar Aset Peralatan Komputer (Peralatan & Mesin)
30-Apr15
1.631.250
Akum Penyusutan Reklasifikasi Keluar Aset Peralatan Komputer (Peralatan & Mesin)
30-Sep15
(343.287.40 0)
Reklasifikasi Masuk Aset Submersible (Peralatan & Mesin) dr Alat Bantu ke Unit Peralatan Proses/Produksi
(339.537.27 6)
Akum Penyusutan Reklasifikasi Masuk Aset Submersible (Peralatan & Mesin) dr Alat Bantu ke Unit Peralatan Proses/Produksi
30-Sep15
Penjelas an No.2
Penjelas an No.3
343.287.400
Reklasifikasi Keluar Aset Submersible (Peralatan & Mesin) dr Alat Bantu ke Unit Peralatan Proses/Produksi
30-Sep15
340.715.888
Akum Penyusutan Reklasifikasi Keluar Aset Submersible (Peralatan & Mesin) dr Alat Bantu ke Unit Peralatan Proses/Produksi
31-Des15
(8.500)
Akum Penyusutan utk Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas atas Pengembalian Belanja
31-Des15
(25.500)
Akum Penyusutan utk Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas atas Pengembalian Belanja
30-Sep15
31-Des15
(850.000)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas atas Pengembalian Belanja
31-Des15
(1.275.000)
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas atas Pengembalian Belanja
31-Des15
2.125.000
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas atas Pengembalian Belanja
31-Des15
(595.664.30 0)
31-Des15
Jumlah
595.664.300
Reklasifikasi Masuk dr Gedung & Bangunan ke Jalan, Irigasi, & Jaringan Reklasifikasi Keluar dr Gedung & Bangunan ke Jalan, Irigasi, & Jaringan
Penjelas an No.4
Penjelas an No.5
82.944.612
1. Penjelasan No. 1 Pada pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2014, terdapat penemuan BPK berupa buku-buku yang belum dimasukkan ke dalam aset tetap. Buku-buku tersebut berasal dari berbagai sumber. Oleh BPK, buku-buku tersebut harus dimasukkan ke dalam aset tetap. Atas arahan BPK tersebut, pada bulan Januari 2015 PKP2A I LAN melakukan pengajuan penilaian atas buku-buku tersebut ke KPKNL Bandung. Oleh KPKNL Bandung tersebut, untuk buku-buku tersebut dinilai sebesar Rp81.800.00, dan terbit laporan inventarisasi
dan penilaian pada bulan Maret 2015. Pada bulan Maret 2015, tim BMN melakukan transaksi di SIMAK, dimana jurnal yang dihasilkan adalah sebagai berikut : Dr : 135121-Aset Tetap Lainnya Cr : 391116-Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi Di SIMAK BMN, untuk transaksi tersebut masuk dalam kategori Penambahan Saldo Awal. Penambahan Saldo Awal disini, bukan merubah saldo awal tahun yang merupakan saldo akhir TA 2014, melainkan hanya penambahan saldo aset tetap lainnya di bulan Maret 2015. 2. Penjelasan No. 2 Untuk Reklasifikasi Aset, selain memindahkan aset, untuk akumulasi penyusutan juga ikut dipindahkan. Untuk Rp. 4.350.000 memindahkan jenis barang yang masih dalam satu kelompok Peralatan Komputer (Peralatan & Mesin) utk masa manfaat 4 tahun. Untuk Aset tetap yang dipindahkan tersebut, utk perolehan tgl 20 Nov 2013 dari CV.Mitra Usaha. Berikut perhitungan akumulasi penyusutannya : Penyusutan/ thn
1.087.500 (4.350.000/4)
Masa Penyusutan
1.5 Semester
Akumulasi Penyusutan
1.631.250 Sem 2 th 2015-Sem 1 2015
dari tgl perolehan s/d semester 1 th 2015 (krn di reklas di tgl 30/04/15)
3. Penjelasan No. 3 Reklasifikasi Aset Submersible dari Alat Bantu ke Unit Peralatan Proses/Produksi dgn nilai Rp. 343.287.400 dari PT. Adhi Karya. Antara Alat Bantu & Unit Peralatan
Proses/Produksi memiliki masa manfaat berbeda (7 dan 8 tahun). Berikut rincian yang direklasifikasi : Tgl Perolehan
Nilai Perolehan
19-Dec-05
Keterangan
331.287.000 masa manfaat sudah habis yang masih ada perhitungan 12.000.400 penyusutannya
22-Jun-10
343.287.400
Alat Bantu (masa manfaat 7 thn) : Perhitungan
penyusutan
untuk
perolehan
22/06/2010 (Rp. 12.000.400). Masa yang sudah di susutkan sd 30/09/15 (masih memakai perhitungan penyusutan sd semester I = 5,5 semester) Penyusutan/thn
1.714.343 (12.000.400/7)
Masa Penyusutan
5.5 Semester
Akumulasi Penyusutan
9.428.887
Total Akumulasi Penyusutan yang di Reklasifikasi : masa manfaat sudah habis
331.287.000
akumulasi penyusutan
9.428.887 340.715.887
Unit Peralatan Proses/Produksi (masa manfaat 8 thn) : Perhitungan
penyusutan
untuk
perolehan
22/06/2010
(Rp.
12.000.400). Masa yang sudah di susutkan sd 30/09/15 (msh memakai perhit penyusutan sd semester I = 5,5 semester). Penyusutan/thn Masa Penyusutan Akumulasi Penyusutan
1.500.050 (12.000.400/8) 5.5 Semester 8.250.275
Total Akumulasi Penyusutan yang di Reklasifikasi : masa manfaat sudah habis
331.287.000
akumulasi penyusutan
8.250.275 339.537.275
4. Penjelasan No.4 Di semester II TA 2015, terdapat pengembalian belanja modal sebesar Rp2.125.000. Dari belanja modal tersebut,
juga
dipindahkan
untuk
akumulasi
penyusutannya. Berikut perhitungannya : Masa manfaat
Keterangan
Nilai Pengembalian
Penyusutan
Gedung & Bangunan
50
850.000
8.500
Jalan, Irigasi, & Jaringan
25
1.275.000
25.500
2.125.000
34.000
5. Penjelasan No.5 Nilai sebesar Rp595.664.300 merupakan Reklasifikasi Gedung dan Bangunan ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang perolehannya
melalui
KDP
(Konstruksi
Dalam
Pengerjaan). 2. PKP2A III LAN senilai Rp47.269.200,00 Tgl Transak si
30-Jun15
30-Jun15
Nilai
Penjelasan
Keterangan
106,200,00 0
Akum Penyusutan Reklasifikasi Masuk Aset Peralatan Peralatan & Mesin (Kasur/Spring Bed)
Penjelasan No.1
Akumulasi Penyusutan Reklasifikasi Keluar Aset
Penjelasan No.2
(167,199,20 0)
Peralatan & Mesin (Kasur/Spring Bed)
30-Jun15
30-Jun15 31-Oct16 31-Oct16
(172,576,88 0)
185,776,88 0 530,000
(252,789,16 7)
Reklasifikasi Masuk Aset (peralatan & Mesin) dari Kasur/Spring Bed ke Tempat Tidur dan Kasur/Spring Bed Reklasifikasi Keluar Aset Peralatan & Mesin (Kasur/Spring Bed) Akum Penyusutan perolehan Hibah Televisi (Peralatan & Mesin) Koreksi Pencatatan Nilai atas Peralatan dan Mesin melaui KDP
31-Oct16
252,789,16 7
Reklas Masuk Aset Peralatan dan Mesin
31-Dec16
938,131,19 9
Pengembangan Aset melaui KDP atas Pagar Permanent
(938,131,19 9)
Koreksi Nilai Pengembangan Aset Melalui KDP atas Pagar Permanent
30-Sep15
Jumlah
Penjelasan No.3
Penjelasan No 4
Penjelasan No.5
Penjelasan No.6
(47,269,20 0)
1. Penjelasan No.1 Untuk Reklasifikasi Aset Masuk berupa peralatan dan mesin ( kasur/spring bed) sebanyak 80 unit dengan nilai Rp118.000.000 Harga Perolehan Tahun 2010 dengan umur ekonomis 5 tahun untuk akumulasi penyusutan yang dipindahkan senilai Rp106.200.000,dengan rincian sebagai berikut Nilai Penyusutan transaksional per barang Rp1.327.500 x 80 unit = Rp.106.200.000,- Aku Penyusutan
Penyusutan/ thn
132,750
Masa Penyusutan
10. dari tgl perolehan 27 Semester Nop th 2010 di reklas di tgl 29/06/15
Akumulasi Penyusutan
(106.200.000/(80*5)
1,327,500
2. Penjelasan No.2 Untuk Reklasifikasi Aset Keluar berupa peralatan dan mesin ( kasur/spring bed) sebanyak 80 unit dengan nilai Rp.185.776.880
umur ekonomis 5 tahun terdapat
akumulasi penyusutan yang dipindahkan senilai Rp167.199.200,- dengan rincian sebagai berikut Nilai Penyusutan transaksional per barang Rp2.089.990 x 80 unit = Rp.167.199.200,(167.199.200/(80*5) Penyusutan/thn
208,999
Masa Penyusutan
dari tgl perolehan 27 10. Nop th 2010 di reklas Semester di tgl 29/06/15
Akumulasi Penyusutan
2,089,990
3. Penjelasan No.3 Pada tahun 2015 terdapat Reklasifikasi Aset untuk Peralatan dan Mesin (Kasur/Spring Bed) sebanyak 80 unit menjadi Tempat tidur kayu dan kasur/spring bed dengan rincian sebagai berikut :
Keterangan Reklasifikasi Keluar (kasur/spring bed)
Jumlah
Nilai Perolehan
2,322,211 80
Jumlah
185,776, 880
Keterangan
Jumlah
Reklasifikasi Masuk (tempat tidur)
80
Reklasifikasi Masuk (kasur/spring bed)
Nilai Perolehan
Jumlah
1,475,000
118,000, 000
682,211
54,576,8 80
80
172,576, 880
Total
4. Penjelasan No.4 di semester I TA 2015 terdapat Perolehan Hibah Berupa Televisi dari Peserta Diklat senilai Rp5.300.000 tetapi dibukukan pada semester II TA 2015, juga dipindahkan untuk akumulasi penyusutannya. berikut perhitungannya : Masa manfaa t
Keterangan Perlatan dan Mesin
5
Penyus utan
Nilai Hibah 5,300,000
530,000
5,300,000
530,000
5. Penjelasan No.5 Pada
Tahun
Pengerjaan
2015
terdapat
peralatan
dan
Konstruksi
dalam
mesin
senilai
Rp252.789.167 yang dilakukan Reklasifikasi Masuk menjadi Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut :
Kode Barang
Nama Pada SIMAK
Juml ah
3.05.02.01 .002
Meja kerja kayu
15
3.10.01.02 .001
PC Unit
2
3.10.02.03 .003
Printer
1
Kursi Belajar
80
3.05.02.01 .003 3.06.01.02 .107 3.05.01.05 .049 3.05.02.06 .008 3.06.03.10 .999
Layar Film/Projec tor
4
8 Flipchart Sound Sistem
1
Pelatan Antena SHF/Parab ola Lainnya
1
Total
Nilai Satuan
Harga Perbaran g
2,233,633
33,504,4 95
10,609,756
21,219,5 12
4,802,337
4,802,33 7
1,451,861
116,148, 880
5,206,598
20,826,3 92
725,931
5,807,44 8
11,949,936
11,949,9 36
38,530,167 38,530,1 67
252,789, 167
6. Penjelasan No. 6 Pada Tahun 2015 terdapat Pengembangan Aset melalui Kontruksi dalam pengerjaan senilai Rp938.131.199 atas Pagar Permanen.
Lain-Lain Rp629.5 59.428,0 0
E.4.2 Lain – Lain Jumlah lain – lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp629.559.428,00 dan Rp0,00. Lain – Lain merupakan pengembalian belanja pegawai dan pengembalian belanja barang tahun anggaran yang lalu. Lain – Lain terdapat pada satker : 1. LAN Jakarta senilai LAN Jakarta senilai Rp 499.946.372,00 berasal dari: - penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu senilai Rp384.183.872,00. Atas nilai tersebut terdapat selisih sebesar Rp23.682.100,00 dari nilai yang tertera dalam LRA (yaitu sebesar Rp407.865.972,00). Selisih angka Rp23.682.100,00 tersebut merupakan pengembalian belanja pegawai yang merupakan pendapatan yang ditangguhkan sebagai kontra akun dari kas lainnya di bendahara pengeluaran tahun anggaran 2014. - pendapatan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu senilai Rp115.762.500,-. Atas nilai tersebut terdapat selisih sebesar RP1.680.000,00 dari nilai yang tertera dalam LRA (yaitu sebesar Rp117.442.500,00). selisih angka Rp 1.680.000,00 tersebut merupakan pengembalian belanja barang berupa honor operasional satuan kerja yang merupakan pendapatan
yang
ditangguhkan sebagai kontra akun dari kas lainnya di bendahara pengeluaran tahun anggaran 2014. 2. STIA LAN Jakarta senilai Rp5.903.850,00 merupakan penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu atas sisa pembayaran uang makan pegawai STIA LAN JAKARTA pada Bulan Desember TA 2014. Atas nominal tersebut di SSBPkan pada tanggal 29 Januari 2015 dengan NTPN 0407020010091209. 3. STIA LAN Bandung senilai Rp2.081.350,00 berasal dari :
- SSBP dengan nomor NTPN 0414 0301 0714 0914 senilai Rp2.064.200,00 untuk keperluan pengembalian uang makan pegawai bulan desember 2014. - SPM dengan nomor 00135 tanggal 18 Mei 2015 untuk pembayaran
belanja
pegawai
untuk
kekurangan
tunjangan beras bulan jan 2014 s.d. April 2015 terdapat pengembalian senilai Rp16.900,00. - SPM dengan nomor 00239 tanggal 14 Juli 2015 untuk pembayaran belanja pegawai untuk Kekurangan Gaji Berkala dan Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen terdapat pengembalian senilai Rp250,00 4. STIA LAN Makassar senilai Rp11.019,00 merupakan penerimaan kembali belanja pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu yang menjadi potongan dari realisasi belanja pegawai, dengan rincian : - SPM Nomor 00003 Tanggal 12 Januari 2015, SP2D Nomor 151361303000007, dengan nilai penerimaan kembali belanja pegawai TAYL sebesar Rp. 99,00. - SPM Nomor 00086 Tanggal 17 April 2015, SP2D Nomor 151361303001707, dengan nilai penerimaan kembali belanja pegawai TAYL sebesar Rp. 10.320,00. - SPM Nomor 00092 Tanggal 30 April 2015, SP2D Nomor 151361303001993, dengan nilai penerimaan kembali belanja pegawai TAYL sebesar Rp. 600,00. 5. PKP2A I LAN senilai Rp1.544.181,00 berasal dari : - pengembalian belanja pegawai TAYL (uang makan bln Desember 2014) sebesar Rp49.300,00 yang di SSBP kan tgl
08
Januari
2015
dengan
no
NTPN
0612150910141002. - pengembalian belanja pegawai TAYL (uang makan bln Desember 2014) sebesar Rp25.650,00 yang di SSBP kan tgl
08
Januari
0714151405140205.
2015
dengan
no
NTPN
- pengembalian belanja pegawai TAYL (uang makan bln Desember 2014) sebesar Rp49.300,00 yang di SSBP kan tgl
08
Januari
2015
dengan
no
NTPN
0900030011140812. - pengembalian belanja pegawai TAYL (uang makan bln Desember 2014) sebesar Rp25.650,00 yang di SSBP kan tgl
08
Januari
2015
dengan
no
NTPN
1009051204020300. - pengembalian belanja pegawai TAYL (uang makan bln Desember 2014) sebesar Rp25.650,00 yang di SSBP kan tgl
08
Januari
2015
dengan
no
NTPN
1109110301090810. - pengembalian belanja pegawai TAYL (uang makan bln Desember 2014) sebesar Rp51.300,00 yang di SSBP kan tgl
08
Januari
2015
dengan
no
NTPN
1211080306110901. - pengembalian belanja pegawai TAYL (pembulatan gaji Rp51 & tunjangan fungsional Rp1.295.000,00) sebesar Rp1.295.051 yang berasal dari SP2D tgl 24 Maret 2015 dengan nomor SP2D 150951302000577. - pengembalian belanja pegawai TAYL (pembulatan gaji) sebesar Rp22.280,00 yang berasal dari SP2D tgl 25 Juni 2015 dengan no SP2D 150951302003094.
6. PKP2A II LAN senilai Rp103.380.196,00 berasal dari : - penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu senilai Rp.5.366.196,00, nilai ini merupakan auto aplikasi GPP pada saat pengajuan SPM nomor 00044,00045.00046,00047,00048. - pendapatan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu senilai Rp.98.014.000,00. 7. PKP2A III LAN senilai Rp14.776.510,00 berasal dari :
- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Pengembalian uang makan bln Desember 2014 senilai Rp25.650,00. - Potongan lain-lain kekurangan gaji tarif beras senilai Rp5.320,00 yang terdapat pada SPM nomor 00151 tanggal 3 Juli 2015. - Potongan
lain-lain
kekurangan
gaji
senilai
Rp9.290.040,00 yang terdapat pada SPM NO.00148 tanggal 10 Juli 2015. - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (Pengembalian kelebihan pembayaran honor tim pelaksana kegiatan) Rp5.455.500,00. 8.
PKP2A IV LAN senilai Rp Rp1.915.950,00 merupakan pengembalian uang makan pegawai PKP2A IV LAN Periode Desember 2014, SSBP Tanggal 12 Januari 2015 dan NTPN Nomor 0809060007100810.
Transak si Antar Ekuitas Rp193.539.8 58.897,00
E.5 Transaksi Antar Ekuitas Transaksi antar ekuitas sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp193.539.858.897,00 terdiri dari : Uraian Transaksi Antar Entitas Ditagihkan Ke Entitas Lain Diterima Dari Entitas Lain Transfer Keluar Transfer Masuk Pengesahan Hibah Langsung Jumlah
Jumlah 254.103.537.001,00 (62.436.528.102,00) (11.954.548,00) 11.954.548,00 1.872.849.998,00 193.539.858.897,00
E.6 Ekuitas Akhir Ekuitas Akhir Rp938.229.8 98.160,00
Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 sebesar Rp938.229.898.160,00 dan Rp0,00.
E.PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA. F.1 Penjelasan Implementasi Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali Seperti diuraikan dalam catatan A.5.(8), Lembaga Administrasi Negara, pertama kali, menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan Lampiran I PP Nomor 71 Tahun 2010 (SAP Berbasis Akrual). Didalam menyiapkan laporan keuangan tahun buku 2015, Lembaga Administrasi Negara menyajikan dampak perubahan basis standar akuntansi didalam Laporan Perubahan Ekuitas. Penjelasan dampak perubahan basis standar akuntansi pada Laporan Perubahan Ekuitas disajikan dalam tabel berikut: Catatan Ekuitas pada 1 Januari 2015 (sebelum dampak perubahan basis standar akuntansi) ‒ Reklasifikasi dari akun – akun neraca
933.274.920.626,00
E.1
Ekuitas pada 1 Januari 2015 (setelah koreksi dampak perubahan basis standar akuntansi)
108.711.795,00 933.383.632.421,00
Defisit LO
E.2
(189.630.365.254,00)
Penyesuaian Nilai Aset
E.3
176.998.856,00
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar
E.4
759.773.240,00
Transaksi Antar Entitas
E.5
193.539.858.897,00
Ekuitas pada 31 Desember 2015
E.6
938.229.898.160,00
F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN 1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 116/PMK.05/2007 tentang Penyusunan Rencana Tindak dan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Pemerintah Terhadap Temuan Pemeriksaan Keuangan oleh BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Berdasarkan laporan pemantauan tindak lanjut, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut : 1) Temuan : Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada STIA LAN belum tertib. Rekomendasi : BPK merekomendasikan Kepala LAN agar : a. Membuat suatu sistem penerimaan yang memudahkan bendahara penerimaan untuk mengindetifikasi setoran penerimaan di rekening bank. b. Menginstruksikan Ketua STIA LAN untuk lebih efektif dalam pengendalian pengembalian dana pendidikan. Tindak Lanjut : 1. Surat Ketua STIA LAN Jakarta Nomor 212/KS.1/STA.01.12/2015 tanggal 16 April 2015 tentang permohonan fasilitas BRIVA dan CMN dan sedang melakukan sosialisasi kepada semua mahasiswa. 2. STIA LAN Bandung bekerjasama dengan BNI terkait pembuatan ATM dan rekening mahasiswa. Saat ini sedang diproses surat menyurat terkait perjanjian kerjasama hal tersebut. 3. Telah dibangun SIMAK Akademik yang merupakan sistem terintegrasi terkait dengan akademik, kemahasiswaan dan keuangan. Selain hal
tersebut, STIA LAN Makassar membuat system penerimaan, pengendalian
yang
dilakukan
adalah
dengan
memberikan
pengumuman dari Kepala Bagian Administrasi Umum tertanggal 24 Juni 2015 yang disampaikan kepada seluruh mahasiswa agar segera menyampaikan bukti setoran dan mencantumkan nama, NPM dan program studi dengan jelas. 2) Temuan : Pengelolaan dan Penatausahaan Persediaan Berupa Barang Cetakan pada Lembaga Administrasi Negara Kurang Tertib. Rekomendasi : BPK merekomendasikan Kepala LAN agar: a. Menyusun dan menetapkan SOP pengelolaan persediaan yang diberlakukan untuk seluruh satker. b. Menginstruksikan enam Kepala Satker yaitu LAN Pusat, STIA LAN Bandung, STIA LAN Jakarta, STIA LAN Makassar, PKP2A I LAN, dan PKP2A II LAN. 1. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada petugas (inputer) Aplikasi Sistem Akuntansi Persediaan untuk lebih cermat dalam melakukan pencatatan atas persediaan. 2. Menginstruksikan
seluruh
unit
pendistribusian
untuk
melakukan koordinasi dengan petugas pengelolan barang persediaan atas barang persediaan. Tindak Lanjut : a. Pedoman Penatausahaan BMN (penyusunan SOP) telah selesai disusun. b. Telah selesai ditindak lanjuti dan sesuai dengan rekomendasi BPK. 3) Temuan : Perbedaan Perlakuan Pembebanan atas Bahan Linen. Rekomendasi : BPK merekomendasikan Kepala LAN agar: a.
Menginstruksikan Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program LAN untuk meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja
dalam melakukan penganggaran atas pembebanan dan pembelian barang yang sama; b.
Membuat kebijakan beserta SOP-nya terkait penatausahaan barang-barang linen di LAN.
Tindak Lanjut : a. Telah ditindaklanjuti dan sesuai dengan rekomendasi BPK. b. Pedoman Penatausahaan BMN (penyusunan SOP) telah selesai disusun. 4) Temuan : Data Jumlah Bidang dan Luasan Tanah Milik LAN Antara Aplikasi SiMANTAP Versi DJKN dengan Aplikasi SiMANTAP Versi LAN Tidak Sama. Rekomendasi : BPK merekomendasikan Kepala Lembaga Administrasi Negara menginstruksikan Kepala Biro Umum memperhatikan ketentuan pengelolaan BMN yang berlaku dan berkoordinasi dengan DJKN serta memerintahkan Kepala Satker untuk melakukan rekonsiliasi tanah dengan KPKNL. Tindak Lanjut : Telah
disampaikan
Surat
dari
Plt.Sekretaris
Utama
Nomor
2314/S.1/PPP.01.3 tanggal 25 Juni 2015 perihal permintaan data ADK SIMANTAP kepada Dirjen KPKNL. Berdasarkan penjelasan pada saat Bimtek aplikasi SIMANTAB di KPKNL V DJKN tanggal 30 November 2015, bahwa SIMANTAB berfungsi membantu K/L untuk sertifikasi tanah melalui BPN
2.
Hasil kajian belum dapat dikategorikan sebagai Aset Tak Berwujud, dikarenakan belum memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Bultek Hasil kajian belum dapat dikategorikan sebagai Aset Tak Berwujud, dikarenakan belum memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Bultek nomor 17 tahun 2014. Namun hasilnya telah dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan baik di instansi pusat maupun daerah. Dan sebagai penjamin atas kualitas kajian kebijakan dan pengembangan inovasi
administrasi negara telah diatur melalui Peraturan Kepala LAN nomor 34 dan 35 tahun 2015. Dalam Buletin Teknis Nomor 17, November 2014 disebutkan bahwa “Aset Tak Berwujud adalah aset nonkeuangan yang tidak dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan”. Oleh
karena
itu
pengeluaran
-
pengeluaran
untuk
kegiatan
penelitian/riset, senantiasa masih diakui sebagai beban saat terjadi dalam upaya menindaklanjuti ini, LAN telah berkonsultasi baik melalui suatu forum rapat dengan mengundang pihak terkait (Kementerian Keuangan, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan LIPI) atau surat ke KSAP namun diperoleh jawaban bahwa hasil kajian LAN belum dapat dinilai sebagai Aset Tak Berwujud. Untuk sementara hasil - hasil kajian ini diinformasikan/diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Hal ini sesuai dengan surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-105/PB.7/2008 tanggal 13 Pebruari 2008 perihal Pencatatan dan Pelaporan Hasil Kajian/Penelitian dalam Laporan Keuangan. Selain mengacu hal tersebut di atas, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan telah mengeluarkan Buletin Teknis Nomor 17 tahun 2014 tentang Aset Tak Berwujud, disebutkan bahwa ATB harus memenuhi kriteria umum : 1.
Dapat diidentifikasi. Yang dimaksud dengan kriteria ini adalah: a.
Dapat dipisahkan, artinya aset ini memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas. Oleh karena aset ini dapat dipisahkan atau dibedakan dengan aset yang lain, maka ATB dapat dijual, dipindahtangankan, diberikan lisensi, disewakan, ditukarkan, baik secara individual maupun secara bersama-sama. Namun demikian tidak berarti bahwa ATB baru diakui dan disajikan di neraca
jika
entitas
bermaksud
memindahtangankan,
menyewakan, atau memberikan lisensi kepada pihak lain. Identifikasi serta pengakuan ini harus dilakukan tanpa memperhatikan apakah entitas tersebut bermaksud melakukan hal tersebut; b.
Timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.
2. Kemampuan dalam Pengendalian Tanpa adanya kemampuan untuk mengendalikan aset maka sumber daya dimaksud tidak dapat diakui sebagai aset suatu entitas. Suatu entitas disebut ”mengendalikan aset” jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang. Instansi pemerintah dapat memperoleh manfaat ekonomi masa depan karena adanya pengetahuan teknis yang dimilikinya. Pengetahuan
teknis
ini
dapat
diperoleh
dari
riset
atau
pengembangan atau mungkin dari pendidikan dan pelatihan yang dilakukan. Dalam kondisi demikian timbul pertanyaan, apakah entitas
mempunyai
kemampuan
untuk
mengendalikan
pengetahuan teknis yang diperoleh dari riset dan pengembangan tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan ini harus dibuktikan dengan adanya hak cipta (copyrights), hak paten tanpa adanya hak tersebut sulit bagi entitas untuk
mengendalikan sumber daya
tersebut dan membatasi pihak lain memanfaatkan sumber daya tersebut.
3.
Manfaat Ekonomi Masa Depan
Karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk memberikan manfaat
ekonomis dan jasa potensial (potential
services) di masa depan. Manfaat ekonomis dapat menghasilkan aliran masuk atas kas, setara kas, barang, atau jasa ke pemerintah. Jasa yang melekat pada aset dapat saja memberikan manfaat kepada pemerintah dalam bentuk selain kas atau barang, misalnya dalam meningkatkan pelayanan publik sebagai salah satu tujuan utama pemerintah atau peningkatan efisiensi pelaksanaan suatu kegiatan pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan oleh ATB dapat berupa pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya atau efisiensi, dan hasil lainnya seperti pendapatan dari penyewaan, pemberian lisensi, atau manfaat lainnya yang diperoleh dari pemanfaatan ATB. Manfaat lain ini dapat berupa peningkatan kualitas layanan atau keluaran, proses pelayanan yang lebih cepat, atau penurunan jumlah tenaga/sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas dan fungsi. Adapun hasil kajian/penelitian LAN untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1) Tahun 2015 1 Satker LAN Jakarta 2 Satker PKP2A I LAN 3 Satker PKP2A II LAN 4 Satker PKP2A III LAN 5 Satker PKP2A IV LAN 6 Satker STIA LAN Bandung 7 Satker Stia lan Makassar
3.
6 2 2 2 1 1 3 17
Kajian Kajian Kajian Kajian Kajian Kajian Kajian Kajian
Sebesar Sebesar Sebesar Sebesar Sebesar Sebesar Sebesar Sebesar
2.440.010.712,00 251.704.215,00 453.826.200,00 138.659.675,00 119.059.500,00 82.191.953,00 434.168.300,00 3.919.620.555,00
Rekap mahasiswa STIA LAN Jakarta, STIA LAN Bandung dan STIA LAN Makassar pada posisi tahun 2015 (terlampir).
4.
Rekening yang terdapat pada Lembaga Administrasi Negara (terlampir).
5.
Tanah yang dipergunakan untuk perkantoran Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I LAN adalah tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan status hak pakai berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 593/SK.997-PLK/95 tanggal 7 Juni 1995 bahwa Pemerintah Provinsi
Dati I Jawa Barat telah menyetujui status ijin penggunaan tanah seluas + 5 ha di Desa Cikeruh Kecamatan Cikeruh, Kabupaten Sumedang sebagai hak guna pakai. Sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai No. 8 Tahun 2007, bahwa Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I LAN dapat menggunakan tanah tersebut selama dipergunakan (Hak Guna Pakai), dalam hal ini Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I LAN telah menindaklanjuti untuk pelimpahan tanah tersebut menjadi Milik Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I LAN (Milik Pemerintah Republik Indonesia) sebagaimana tertuang dalam Surat Permohonan Nomor. 420/XI/1/1/2008 tanggal 10 Juni 2008 tentang peralihan status kepemilikan tanah. Dari pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat, Sekretaris
Daerah
menyampaikan surat No. 593/2065/PLK tanggal 10 Juli 2008 yang menyampaikan informasi bahwa pada saat itu permohonan peralihan status belum dapat dipenuhi. Setelah itu ditindak lanjuti kembali dengan surat permohonan hibah No. 332/XI/1/1/2011 tanggal 13 April 2011 . Setelah surat permohonan disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Barat, kemudian terbit Surat jawaban No. 593/2520/Pbd tanggal 28 Juni 2011
yang
menyatakan bahwa tanah tersebut statusnya berubah dari Hak Guna Pakai menjadi Hak Pinjam Pakai. Terkait dengan hal tersebut, maka Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I LAN pada tanggal 17 Februari 2012 menyampaikan surat permohonan untuk mendapatkan perjanjian Pinjam Pakai kepada Gubernur Jawa Barat selaku pimpinan pemerintah di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Saat surat permohonan tersebut dalam proses pengajuan, telah dilakukan rapat pembahasan mengenai status tanah Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I LAN (fokus kepada proses hibah tanah) dengan berbagai pihak terkait yaitu Biro Perlengkapan Provinsi Jawa Barat, pihak DJKN Kementerian Keuangan dan KPKNL Kota Bandung serta para pejabat struktural LAN pada tanggal 13 Mei 2012 di Kantor Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
I LAN. Salah satu hasil rapat memastikan bahwa proses pinjam pakai tanah Jatinangor sedang diproses di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk hibah bisa diajukan tetapi tetap pinjam pakai yang lebih diutamakan. Perkembangan selama Tahun 2012 tentang status tanah perkantoran Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I LAN adalah telah dikirimkannya Surat Perihal Permohonan Hibah dari Sekretaris Utama LAN No. 1388/S.1/RTP.03.02/2012 Tanggal 25 Juni 2012 kepada Gubernur Jawa Barat. Sampai dengan dibuatnya laporan keuangan ini belum ada jawaban resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebagai tindak lanjut dari surat Tanggal 25 Juni 2012 dilayangkan kembali surat dari Kepala Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I LAN No. 2893/PI.1/RTP.03.2.c/12/2012 Tanggal 7 Desember 2012 kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pengajuan Perpanjangan Pemanfaatan Tanah (Pinjam Pakai) hingga 2 tahun berikutnya untuk masa Tahun 2013-2015, mengingat perjanjian pinjam pakai tersebut akan berakhir pada tanggal 16 September 2013. Sampai dengan dibuatnya laporan keuangan ini belum ada jawaban resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Secara informal sudah dilakukan pembicaraan kembali dengan Asisten Administrasi Pemprov Jawa Barat, dan hasilnya adalah usulan tentang perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah selama 30 tahun seperti halnya Pemprov Jabar dengan ITB, usulan ini sudah disampaikan ke Kepala LAN dengan surat dari Kepala PKP2A I LAN No. 1516/PI.1/RTP.03.02.c/2013 Tanggal 27 Mei 2013 tentang Pengajuan Perjanjian Kerjasama. Sebagai tindak lanjut dari surat ini, pihak LAN Pusat sudah menindaklanjutinya dengan berkonsultasi dengan DJKN yang menghasilkan risalah rapat. Adapun poin risalah rapat diantaranya LAN tidak bisa diperlakukan sama dengan ITB, solusi alternatifnya adalah dengan hibah atau dibeli.
Pada tanggal 26 Agustus 2013 Surat Nomor 2420/PI.1/RTP.03.2 tentang Pengajuan Perpanjangan Pemanfaatan Tanah (Pinjam Pakai) telah dilayangkan kepada Pemprov Jawa Barat. Namun hingga berakhirnya Tahun Anggaran 2013 belum juga terbit MOU Perpanjangan Pinjam Pakai dari Pemprov Jawa Barat. Di tahun 2014 Pemprov Jawa Barat mengeluarkan SK Gubernur No. 593/Kep.201-PBD/2014 tentang Perpanjangan Pinjam Pakai Tanah Dan Bangunan di Jl. Kiarapayung No. Km 4,7 Desa Cilayung, Kec Jatinangor, Kab Sumedang Kepada Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Tanggal 30 Januari 2014. Dan diterbitkannya surat perjanjian antara Pemprov Jawa Barat dengan LAN RI tentang perpanjangan pinjam pakai tanah terletak di Jl. Kiarapayung Km 4,7 Desa Cilayung, Kec. Jatinangor, Kab Sumedang, dengan Nomor 593/64/Pbd – 2/S-1/HKM.11.1 Tanggal 19 Mei 2014. Kondisi saat ini, dengan keluarnya Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah
Nomor
593/64/Pbd
dan
2/S.1/HKM.11.1
tentang
Perpanjangan Pinjam Pakai Tanah Terletak di Jalan Kiara Payung KM. 4,7 Desa Cilayung, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang Tanggal 9 Mei 2014 maka PIHAK KESATU dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyetujui untuk memperpanjang pinjam pakai tanah kepada PIHAK KEDUA dalam hal ini PKP2A I LAN, hal tersebut didasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593/Kep.201-PBD/2014
tanggal
30
Januari
2014
tentang
Perpanjangan Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan di Jalan Kiara Payung KM. 4,7 Desa Cilayung, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang
kepada
Lembaga
Administrasi
Negara
Republik
Indonesia. Untuk pengamanan asset, sudah dijajaki pertemuan dengan pimpinan daerah Propinsi Jawa Barat sejak tahun 2012 dan terakhir ditindaklanjuti dengan permohonan saling hibah tanah dari Kepala Administrasi Negara ke Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan surat Nomor: 142/K.1/RTP.03.2 tanggal 19 November 2015. Menjawab surat tersebut, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat
dengan surat Nomor: 593/6053-Pb4 tanggal 7 Desember 2015 menyatakan tidak keberatan dengan proses saling hibah antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Lembaga Administrasi Negara setelah nantinya pihak Lembaga Administrasi Negara membeli tanah yang akan dihibahkan kepada pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan melihat kondisi diatas, maka dengan sepersetujuan LAN (cq Biro PH2P), direncanakan akan dialokasikan anggaran untuk pembelian/pengusulan pengadaan tanah yang bila dimungkinkan dillakukan pada anggaran perubahan tahun 2016 atau anggaran tahun 2017, dengan terlebih dahulu dilakukan pengusulan ke Kementerian Keuangan. Sambil menunggu proses untuk mendapatkan tanah tersebut, maka proses pemanfaatan tanah dengan status pinjam pakai tetap dilakukan. Mengingat jangka waktu Perjanjian Pinjam Pakai saat ini akan berakhir pada tanggal 19 Mei 2016, telah ditindaklanjuti dengan surat Pengajuan Perpanjangan Pemanfaatan Tanah (Pinjam Pakai) dari Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara kepada Sekretaris
Daerah
Provinsi
Jawa
Barat
(surat
Nomor:
857/5.1/RPB.02.3 tanggal 4 Maret 2016). Untuk kemudian ada informasi terkait dengan status kepemilikan atas tanah yang ditempati, maka pada tanggal 4 Maret 2016 dilakukan konfirmasi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang. Informasi yang diterima dari pihak BPN Kabupaten Sumedang memang membenarkan adanya gugatan terhadap tanah yang terletak di Kecamatan Jatinangor dan Kecamatan Sukasari dengan luas wilayah yang dipermasalahkan 962,1819 Ha sebagai masalah tanah bekas perkebunan Jatinangor. Saran dari pihak BPN Kabupaten Sumedang adalah tidak melakukan dulu proses saling hibah sampai status tanah tersebut “clear and clean” yang penanganan kasusnya sudah sampai di BPN Pusat. Selanjutnya sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan yang ada, maka proses pengajuan perpanjangan pemanfaatan tanah (status
pinjam pakai) dengan pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap akan dilakukan untuk masa periode 5 (lima) tahun ke depan. Harapannya
adalah
proses
pengajuan
anggaran
untuk
pembelian/kepemilikan tanah juga tetap berjalan dengan pengajuan permohonan ke Kementerian Keuangan, hanya saja proses saling hibah (apabila areal tanah sudah tersedia) menunggu status kepemilikan atas tanah yang ditempati sekarang. Jika kedepannya pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghentikan status pinjam pakai atas tanah yang ditempati, maka PKP2A I LAN akan mencari lahan baru untuk dibangun dan digunakan sebagai kantor PKP2A I LAN. terkait dengan adanya resiko jika tidak diperpanjangnya pinjam pakai dimasa yang akan datang, sementara aset Gedung dan Bangunan telah tercatat sebagai aset LAN. Dalam antisipasi terhadap risiko ini, terdapat beberapa pertimbangan: 1. Pinjam pakai dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan. 2. Dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan BMN/D, BAB IX “Pemindahtanganan”, sehingga ada peluang dilakukan pemindahtanganan BMN melalui antara lain tukar menukar dan hibah. 3. BMN
digunakan
untuk
kepentingan
penyelenggaraan
Pemerintahan, khususnya menunjang tugas dan fungsi LAN yang memberikan
manfaat/kontribusi
Pemerintah Daerah
dalam
pembangunan
1.
