Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)

Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)

KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah salah satu Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan laporan keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2010, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.

Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp4.919.269.918,00 atau 231,51 persen dari yang ditetapkan dalam DIPA TA 2010 sebesar Rp2.124.868.000,00. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp637.788.979.072,00 atau 90,26 persen dari yang dianggarkan dalam DIPA TA 2010 sebesar Rp706.607.592.000,00;

2.

Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas BPKP per 31 Desember

2010. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset

sebesar Rp2.000.400.141.249,00; Kewajiban sebesar Rp3.516.875.355,00; dan Ekuitas Dana (Kekayaan Bersih) sebesar Rp1.996.883.265.894,00;

3.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan akuntansi dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca;

4.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2010 ini berstatus sebagai laporan keuangan sudah diperiksa (audited); Kata Pengantar – i


Penyusunan

Laporan

Keuangan

ini

diharapkan

dapat

menjadi

media

pertanggungjawaban dan transparansi untuk meningkatkan akuntabilitas publik.

Jakarta,

Mei 2011

Kepala,

MARDIASMO NIP 19580510 198303 1 004

Kata Pengantar – ii


INDEKS ISI Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Grafik Daftar Singkatan Indeks Catatan atas Laporan Keuangan Pernyataan Tanggung Jawab Pernyataan Telah Direviu I. Ringkasan II. Laporan Realisasi Anggaran (TA 2010 dan TA 2009) III. Neraca (31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009) IV. Catatan atas Laporan Keuangan A. Penjelasan Umum A.1. Dasar Hukum A.2. Kebijakan Teknis A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan A.4. Kebijakan Akuntansi B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran B.3. Catatan Penting Lainnya C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca C.1. Penjelasan Umum Neraca C.2. Penjelasan Per Pos Neraca C.3. Catatan Penting Lainnya D. Pengungkapan Penting Lainnya D.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK D.2. Rekening Pemerintah D.3. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual Laporan-laporan Pendukung sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER- 65/PB/2010 • LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan • LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja • Neraca Percobaan Laporan Barang Pengguna • Laporan Barang Pengguna Tahunan • Laporan Kondisi Barang Lampiran Laporan Penggunaan Rekening Pemerintah Lampiran Tindak Lanjut atas Temuan BPK Lampiran Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual Lampiran-lampiran Lainnya sebagai pendukung CaLK

Halaman i iii iv v vi vii viii ix 1 4 5 6 6 6 6 10 12 17 17 17 25 26 26 27 48 49 49 49 49

Daftar Isi – iii


DAFTAR GRAFIK Grafik 1

:

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2010 dan 2009

Grafik 2

:

Komposisi Realisasi PNBP TA 2010 dan 2009

Grafik 3

:

Komposisi Realisasi Belanja TA 2010 dan 2009

Grafik 4

:

Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2010

Grafik 5

:

Komposisi Realisasi Belanja TA 2010 dan 2009

Grafik 6

:

Komposisi Neraca per 31 Desember 2010 dan 2009

Grafik 7

:

Perbandingan Aset Tetap per 31 Desember 2010 dan 2009

Daftar Grafik – v


DAFTAR TABEL Tabel 1

:

Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA

Tabel 2

:

Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPB

Tabel 3

:

Rincian Anggaran dan Realisasi PNBP TA 2010

Tabel 4

:

Perbandingan Realisasi PNBP TA 2010 dan 2009

Tabel 5

:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per-Sumber Dana TA 2010

Tabel 6

:

Realisasi Belanja TA 2010 dan 2009

Tabel 7

:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per-Jenis Belanja TA 2010

Tabel 8

:

Daftar Aset Tetap

Tabel 9

:

Daftar Aset Lainnya

Tabel 10

:

Daftar Umur Piutang GRID Lebih 1 Tahun

Daftar Tabel – iv


DAFTAR SINGKATAN APBN

:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

BM

:

Belanja Modal

BPK - RI

:

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

BUN

:

Bendahara Umum Negara

DIPA

:

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

LRA

:

Laporan Realisasi Anggaran

MA

:

Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran

PNBP

:

Penerimaan Negara Bukan Pajak

SAI

:

Sistem Akuntansi Instansi

SAK

:

Sistem Akuntansi Keuangan

SIMAK-BMN

:

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara

SAP

:

Standar Akuntansi Pemerintahan

SKPA

:

Surat Kuasa Pengguna Anggaran

UP

:

Uang Persediaan

TA

:

Tahun Anggaran

TAYL

:

Tahun Anggaran Yang Lalu

TGR

:

Tuntutan Ganti Rugi

TUP

:

Tambahan Uang Persediaan

Daftar singkatan – vi


INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Halaman LAPORAN REALISASI APBN Pendapatan Negara dan Hibah Catatan B.2.1

Pendapatan Negara dan Hibah

17

Catatan B.2.1.1

Penerimaan Negara Bukan Pajak

18

Belanja Negara Catatan B.2.2

Belanja Negara

19

Catatan B.2.2.1

Belanja

20

NERACA ASET Aset Lancar Catatan C.2.1.1 Catatan C.2.1.2 Catatan C.2.1.3 Catatan C.2.1.4 Catatan C.2.1.5

Kas di Bendahara Pengeluaran Kas Lainnya dan Setara Kas Piutang Bukan Pajak Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Persediaan

27 28 29 30 31

Aset Tetap Catatan C.2.2.1 Catatan C.2.2.2 Catatan Catatan Catatan Catatan

C.2.2.3 C.2.2.4 C.2.2.5 C.2.2.6

33 35

Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan

37 39 39 41

Aset Lainnya Catatan C.2.3.1 Catatan C.2.3.2

42 42

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi Aset Tak Berwujud Aset Lain-Lain

43

Kewajiban Jangka Pendek Utang kepada Pihak Ketiga Pendapatan Diterima di Muka Uang Muka dari KPPN Pendapatan yang Ditangguhkan

46 47 47 47

Catatan C.2.5.1 Catatan C.2.5.2 Catatan C.2.5.3

Ekuitas Dana Lancar Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

47 47 47

Catatan C.2.6.1 Catatan C.2.6.2

Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

48 48

Catatan C.2.3.3 KEWAJIBAN Catatan Catatan Catatan Catatan

C.2.4.1 C.2.4.2 C.2.4.3 C.2.4.4

EKUITAS

Indeks Catatan atas Laporan Keuangan – vii

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Audited) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta,

Mei 2011 Kepala,

MARDIASMO NIP 19580510 198303 1 004

. Pernyataan Tanggung Jawab - viii


I. RINGKASAN Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan Keuangan BPKP Tahun Anggaran 2010 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan Keuangan BPKP Tahun Anggaran 2010 disusun dari laporan keuangan seluruh satuan kerja yang berada di bawah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan disusun secara berjenjang. 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan

Realisasi

Anggaran

menggambarkan

perbandingan

antara

Daftar

Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2010 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2010. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2010 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp4.919.269.918,00 atau 231,51 persen dari anggarannya sebesar Rp2.124.868.000,00. Realisasi Belanja Negara pada TA 2010 adalah sebesar Rp637.788.979.072,00 atau 90,26 persen dari anggarannya sebesar Rp706.607.592,00. Jumlah realisasi Belanja tersebut merupakan realisasi Belanja Rupiah Murni dan Belanja Pinjaman Luar Negeri. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2010 dan 2009 dapat disajikan sebagai berikut: (dalam rupiah)

Uraian

TA 2010 Anggaran

TA 2009 Realisasi

Anggaran

Realisasi

Pendapatan dan

2.124.868.000

4.919.269.918

48.022.000

2.701.827.355

Belanja Rupiah Murni Belanja Pinjaman Luar Negeri Belanja Hibah Jumlah

659.453.396.000 45.841.636.000

602.537.476.816 35.251.502.256

608.249.823.000 3.605.293.000

539.776.475.573 304.477.000

1.312.560.000 706.607.592.000

637.788.979.072

611.855.116.000

540.080.952.573

Pendapatan Hibah

Negara

Belanja

Ringkasan – 1


2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Jumlah Aset adalah sebesar Rp2.000.400.141.249,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp4.766.920.202,00; Aset Tetap sebesar Rp1.937.178.796.260,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp58.454.424.787,00. Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp3.516.875.355,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp1.996.883.265.894,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp1.250.044.847,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp1.995.633.221.047,00 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2010 dan 2009 dapat disajikan sebagai berikut: Tanggal Neraca Uraian

31 Des 2010 (Rp)

31 Des 2009 (Rp)

Kenaikan/ (penurunan) (Rp)

%

Aset Aset Lancar Aset Tetap Aset Lainnya Jumlah Aset

4.766.920.202

4.829.972.841

(63.052.639)

1.937.178.796.260

1.888.504.884.809

48.673.911.451

(1,31) 2,58

58.454.424,787

63.546.362.324

(5.091.937.537)

(8,01)

2.000.400.141.249

1.956.881.219.974

43.518.921.275

2,22

3.516.875.355

3.352.337.005

164.538.350

4,91

1.250.044.847

1.477.635.836

(227.590.989)

1.995.633.221.047

1.952.051.247.133

43.581.973.914

2,23

1.996.883.265.894

1.953.528.882.969

43.354.382.925

2,22

2.000.400.141.249

1.956.881.219.974

43.518.921.275

2,22

Kewajiban Kewajiban Jangka Pendek Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Jumlah Ekuitas Dana Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

(15,40)

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu, dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN. Ringkasan – 2


Dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini diungkapkan pula kejadian penting serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan.

Ringkasan – 3

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010 DAN 2009 (Dalam Rupiah) NO.

URAIAN

A

PENDAPATAN ■ Penerimaan Perpajakan ■ Penerimaan Negara Bukan Pajak

Catatan

B.2.1.1

TOTAL PENDAPATAN B B.1

BELANJA Rupiah Murni ■ Belanja Pegawai ■ Belanja B l j B Barang ■ Belanja Modal

B.2

Pinjaman Luar Negeri ■ Belanja Pegawai ■ Belanja Barang ■ Belanja Modal

B.3

Hibah Luar Negeri ■ Belanja Pegawai ■ Belanja Barang ■ Belanja Modal TOTAL BELANJA

ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2010 REALISASI DI REALISASI ATAS (BAWAH) ANGGARAN

% REALISASI THD ANGGARAN

ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2009 REALISASI DI REALISASI ATAS (BAWAH) ANGGARAN

% REALISASI THD ANGGARAN

2.124.868.000

4.919.269.918

2.794.401.918

231,51

48.022.000

2.701.827.355

2.653.805.355

5.626,23

2.124.868.000

4.919.269.918

2.794.401.918

231,51

48.022.000

2.701.827.355

2.653.805.355

5.626,23

659.453.396.000 290.503.900.000 325 148 265 000 325.148.265.000 43.801.231.000

602.537.476.816 264.660.560.898 295 476 093 125 295.476.093.125 42.400.822.793

(56.915.919.184) (25.843.339.102) (29 672 171 875) (29.672.171.875) (1.400.408.207)

91,37 91,10 90 87 90,87 96,80

608.249.823.000 295.503.873.000 283 988 400 000 283.988.400.000 28.757.550.000

539.776.475.573 248.201.851.465 264 376 643 578 264.376.643.578 27.197.980.530

(68.473.347.427) (47.302.021.535) (19 611 756 422) (19.611.756.422) (1.559.569.470)

88,74 83,99 93 09 93,09 94,58

45.841.636.000 44.266.113.000 1.575.523.000

35.251.502.256 33.810.970.756 1.440.531.500

(10.590.133.744) (10.455.142.244) (134.991.500)

76,90 76,38 91,43

3.605.293.000 3.265.293.000 340.000.000

304.477.000 304.477.000

(3.300.816.000) (3.265.293.000) (35.523.000)

8,45 89,55

(1.312.560.000) (1.312.560.000) -

-

(68.818.612.928)

90,26

B.2.2.1

1.312.560.000 1.312.560.000 706.607.592.000

637.788.979.072

611.855.116.000

540.080.952.573

(71.774.163.427)

88,27

Laporan Realisasi Anggaran - 4

III. N E R A C A BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NERACA PER 31 DESEMBER 2010 DAN 2009 (Dalam Rupiah) NAMA PERKIRAAN 1 ASET ASET LANCAR ■ Kas di Bendahara Pengeluaran ■ Kas Lainnya dan Setara Kas ■ Piutang Bukan Pajak ■ Bagian Lancar Tagihan TGR ■ Persediaan JUMLAH ASET LANCAR ASET TETAP ■ Tanah ■ Peralatan dan Mesin ■ Gedung dan Bangunan ■ Jalan, Irigasi dan Jaringan ■ Aset Tetap Lainnya Sub Jumlah ■ Konstruksi Dalam Pengerjaan JUMLAH ASET TETAP ASET LAINNYA ■ Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR ■ Aset Tak Berwujud ■ Aset Lain-lain JUMLAH ASET LAINNYA

2

EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR ■ Cadangan Piutang ■ Cadangan Persediaan ■ Dana Yang Harus Disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR EKUITAS DANA INVESTASI ■ Diinvestasikan Dalam Aset Tetap ■ Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI JUMLAH EKUITAS DANA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

31-12-2010 3

Kenaikan (Penurunan) 31-12-2009 4

Jumlah 5

% 6

C.2.1.1 C.2.1.2 C.2.1.3 C.2.1.4 C.2.1.5

147.672.366 212.313.200 250.000 4.406.684.636 4.766.920.202

25.212.315 145.733.296 75.440.000 18.810.000 4.564.777.230 4.829.972.841

122.460.051 66.579.904 (75.440.000) (18.560.000) (158.092.594) (63.052.639)

485,72 45,69 (100,00) (98,67) (3,46) (1,31)

C.2.2.1 C.2.2.2 C.2.2.3 C.2.2.4 C.2.2.5

1.092.258.728.440 224.599.129.316 607.674.094.200 9.910.113.891 2.031.651.524 1.936.473.717.371 705.078.889 1.937.178.796.260

1.067.420.319.338 207.543.418.239 600.651.042.689 9.785.328.941 1.699.974.211 1.887.100.083.418 1.404.801.391 1.888.504.884.809

24.838.409.102 17.055.711.077 7.023.051.511 124.784.950 331.677.313 49.373.633.953 (699.722.502) 48.673.911.451

2,33 8,22 1,17 1,28 19,51 2,62 (49,81) 2,58

14.000.000 9.708.080.615 48.732.344.172 58.454.424.787

14.000.000 9.593.955.615 53.938.406.709 63.546.362.324

114.125.000 (5.206.062.537) (5.091.937.537)

1,19 (9,65) (8,01)

2.000.400.141.249

1.956.881.219.974

43.518.921.275

2,22

2.745.925.873 410.963.916 147.672.366 212.313.200 3.516.875.355 3.516.875.355

2.951.319.898 230.071.496 25.212.315 145.733.296 3.352.337.005 3.352.337.005

(205.394.025) 180.892.420 122.460.051 66.579.904 164.538.350 164.538.350

(6,96) 78,62 485,72 45,69

C.2.5.1 C.2.5.2

250.000 4.406.684.636

94.250.000 4.564.777.230

(94.000.000) (158.092.594)

(99,73)

C.2.5.3

(3.156.889.789)

(3.181.391.394)

24.501.605

0,77

1.250.044.847

1.477.635.836

(227.590.989)

(15,40)

1.937.178.796.260 58.454.424.787 1.995.633.221.047 1.996.883.265.894

1.888.504.884.809 63.546.362.324 1.952.051.247.133 1.953.528.882.969

48.673.911.451 (5.091.937.537) 43.581.973.914 43.354.382.925

2.000.400.141.249

1.956.881.219.974

43.518.921.275

C.2.2.6

C.2.3.1 C.2.3.2 C.2.3.3

JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK ■ Utang kepada Pihak Ketiga ■ Pendapatan Diterima di Muka ■ Uang Muka dari KPPN ■ Pendapatan yang Ditangguhkan JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK JUMLAH KEWAJIBAN

JUMLAH

Catatan

C.2.4.1 C.2.4.2 C.2.4.3 C.2.4.4

C.2.6.1 C.2.6.2

4,91 4,91

(3,46)

2,58 (8,01) 2,23 2,22 2,22

Neraca - 5


IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan

Pemerintah

Nomor

60

Tahun

2008

tentang

Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 7. Peraturan

Menteri

Keuangan

Republik

Indonesia

Nomor

171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 65/PB/2010 tentang

Pedoman

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Kementerian

Negara/Lembaga;

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS Rencana Strategis

RENCANA STRATEGIS Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintah non kementerian, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005. Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP berperan untuk membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih, dan memberikan masukan/solusi atas permasalahan yang terjadi. Penegasan jati diri sebagai pengawas internal pemerintah adalah dalam arti BPKP lebih mengedepankan peran proaktif untuk dapat memberikan nilai Catatan atas Laporan Keuangan – 6


tambah

kepada

stakeholder

dan

shareholder.

Sebagai

auditor

yang

bertanggung jawab kepada Presiden seperti dinyatakan dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP berperan mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara melalui fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara

dan

pembinaan

penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian

Intern

Pemerintah (SPIP). Untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas, komitmen ini selanjutnya dituangkan dalam pernyataan visi, yaitu sebagai

“Auditor Presiden yang responsif,

interaktif, dan terpercaya, untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas”. Misi BPKP ditetapkan dalam 4 (empat) rumusan, yang menunjukkan mengapa BPKP perlu ada dalam sistem manajemen pemerintahan secara nasional yaitu: 1.

Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kepemerintahan yang baik dan bebas KKN;

2.

Membina secara efektif penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah;

3.

Mengembangkan

kapasitas

pengawasan

intern

pemerintah

yang

profesional dan kompeten; 4.

Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi presiden/pemerintah;

Organisasi dan Tata Kerja BPKP Organisasi dan Tata Kerja BPKP, diatur dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor : KEP-06.00.00-080/K/2001 tanggal 20 Februari 2001. Susunan organisasi dan pejabat pimpinan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan posisi 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

Kepala BPKP

P.T. Sekretaris Utama (membawahi 5 Biro) Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian (membawahi 5 Direktorat) Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam (membawahi 4 Direktorat) Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah (membawahi 3 Direktorat) Deputi Bidang Akuntan Negara (membawahi 5 Direktorat) Deputi Bidang Investigasi (membawahi 3 Direktorat)

:

Prof. Mardiasmo, Ak., MBA., Ph.D

:

Suradji, Ak., MM

:

Dr. Binsar H Simanjuntak, Ak., MBA

:

Drs. Ahmad Sanusi, MSPA.

:

Iman Bastari, Ak.,MAcc

:

Ardan Adiperdana, Ak.,MBA

:

Suradji, Ak., MM Catatan atas Laporan Keuangan – 7


Kepala Pusdiklatwas Kepala Pusbin JFA Kepala Pusinfowas Kepala Puslitbangwas Inspektur Perwakilan BPKP di tingkat Provinsi

: : : : : :

Dr. Meidyah Indreswari, SE., MSc. Kasminto, Ak. MBA Hari Setiyadi, Ak., MSc. Alphonsa Ani Maharsi, Ak., MAcc. Drs. Agus Sukaton W. 25 Perwakilan

Dengan telah berakhirnya masa tugas Drs. Didi Widayadi, MBA. sebagai Kepala BPKP terhitung mulai 1 Agustus 2009, maka ditunjuk Drs. Kuswono Soeseno, MA sebagai Pelaksana Tugas (PT) Kepala BPKP dengan Surat Tugas Menteri Negara PAN No. ST/163/M.PAN/8/2009 tanggal 10 Agustus 2009. Selanjutnya sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 68/M Tahun 2010 tanggal 8 Juni 2010 Prof. Mardiasmo, Ak., MBA., PhD diangkat sebagai Kepala BPKP yang dilantik oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 15 Juni 2010.

Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai BPKP per 31 Desember 2010 sebanyak 5.927 orang yang dapat diuraikan menurut jabatan dan tingkat pendidikan sebagai berikut: (1) menurut jabatan: Jabatan

Jumlah

%

Fungsional Auditor Fungsional Analis Kepegawaian Fungsional Widyaiswara Fungsional Analis Arsiparis Fungsional Analis Pranata Komputer Fungsional Dokter Fungsional Perawat Non Struktural/Fungsional

419 orang 3.324 orang 61 orang 20 orang 104 orang 62 orang 5 orang 3 orang 685 orang

7,07 56,08 1,03 0,34 1,75 1,05 0,08 0,05 11,56

Fungsional Umum

1.244 orang

20,99

5.927 orang

100,00

Struktural

Jumlah

(2) menurut tingkat pendidikan: Pendidikan S. 3 S. 2

Jumlah

%

11 orang 455 orang

0,19 7,68

D. IV/ S. 1

2.743 orang

46,28

D. III/ Sarmud D. I SLTA

1.554 orang 5 orang 1.045 orang

26,22 0,08 17,63

50 orang 64 orang

0,84 1,08

5.927 orang

100,00

SLTP SD Jumlah

Catatan atas Laporan Keuangan – 8


Pendapatan

PENDAPATAN Realisasi

Pendapatan

Tahun

Rp4.919.269.918,00

atau

Rp2.124.868.000,00.

Dibandingkan

peningkatan

realisasi

Anggaran

231,51

2010

persen Tahun

pendapatan

dari

adalah

sebesar

anggaran

sebesar

Anggaran

negara

dan

2009,

terdapat

hibah

sebesar

Rp2.188.542.563,00 atau 81,00 persen yang disebabkan telah ditetapkannya kegiatan Pusdiklatwas BPKP sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan PP 47 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Belanja

BELANJA Realisasi Belanja Negara TA 2010 sebesar Rp637.788.979.072,00 atau 90,26 persen dari anggarannya sebesar Rp706.607.592.000,00. Realisasi belanja TA 2010 dibandingkan periode yang sama tahun anggaran sebelumnya adalah sebagai berikut: Realisasi Belanja (Rp) Kode Jenis Belanja

Naik/ (Turun)

Uraian Jenis Belanja

TA 2010

TA 2009

Rp

%

51

Belanja Pegawai

264.660.560.898

248.201.851.465

16.458.709.432

06,63

52

Belanja Barang

329.287.063.881

264.376.643.578

64.910.420.303

24,55

53

Belanja Modal

43.841.354.293

27.502.457.530

16.338.896.763

59,41

637.788.979.072

540.080.952.573

97.708.026.499

18,09

Jumlah

Kenaikan realisasi belanja TA 2010 sebesar 97.708.026.499 atau 18,09 persen dibandingkan TA 2009 antara lain disebabkan adanya kegiatan baru sebagai amanah PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berupa kegiatan diklat, bimtek, sosialisasi serta pembinaan SPIP. Realisasi belanja BPKP per program yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut : Kode Program 01.01.09

Anggaran Setelah Uraian Program

Revisi (Rp)

Program penerapan

Realisasi Belanja

% Real

(Rp)

thd Angg

363.759.104.000

329.858.727.578

90,68

277.486.896.000

244.842.238.900

88,24

23.576.008.000

22.328.572.251

94,71

41.785.584.000

40.759.440.343

97,54

706.607.592.000

637.788.979.072

90,26

kepemerintahan yang baik 01.01.10

Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara

01.01.13

Program pengelolaan sumber daya manusia aparatur

01.01.17

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara Jumlah



A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan BPKP termasuk di dalamnya jenjang struktural di bawah BPKP seperti eselon I, wilayah, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan BPKP disusun berdasarkan penggabungan data/laporan keuangan satuan kerja BPKP. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada Tahun Anggaran 2010 memperoleh dana sebesar Rp706.607.592,00 yang berasal dari APBN dengan rincian:

Rupiah Murni (RM)

Rp

659.453.396.000,00

Pinjaman Luar Negeri Hibah Luar Negeri

Rp Rp

45.841.636.000,00 1.312.560.000,00

Rp

706.607.592.000,00

Jumlah

Berdasarkan kewenangan pencairan dana tersebut dapat dirinci :

Satuan kerja pusat/KP sebesar Satuan kerja daerah/KD sebesar

Rp267.389.570.000,00 Rp439.218.022.000,00

Jumlah

Rp706.607.592.000,00

Jumlah

satuan

kerja

di

lingkup

Badan

Pengawasan

Keuangan

Pembangunan adalah 31 satker. Dari jumlah tersebut satker

dan yang

menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 31 satker (100%). Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1 Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA No

Jumlah Jenis Kewenangan

Kode Eselon I

Uraian

KP M

1

089

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

6

KD TM

-

M

25

DK TM

-

M

-

TM

-

Jumlah Satker

TP M

-

TM

-

31

Keterangan: M = Menyampaikan LK TM = Tidak menyampaikan LK

Selain memperoleh dana dari DIPA BA 089, BPKP juga mengelola dana yang berasal dari BA 999.08 (Belanja Lainnya) sebesar Rp239.884.647.000,00 dengan realisasi sebesar Rp209.805.153.937,00

atau 87,46 persen, dan

disajikan dalam laporan keuangan tersendiri. Catatan atas Laporan Keuangan – 10


Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang terdiri dari: 1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan penggabungan Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas akuntansi yang berada di bawah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja. 2. Neraca Neraca disusun berdasarkan penggabungan neraca entitas akuntansi yang berada di bawah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang disusun melalui SAI. 3. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai. Data BMN yang disajikan dalam neraca ini seluruhnya telah diproses melalui SIMAK-BMN. Jumlah satuan kerja di lingkup Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah 31 satker. Dari jumlah tersebut satker

yang telah

menyampaikan laporan barang dan dikonsolidasikan sejumlah 31 satker (100%). Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2 Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPB No

Kode Eselon I

Jumlah Jenis Kewenangan Uraian

KP M

1

089

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

6

KD TM

-

M

25

DK TM

-

M

-

TM

-

Jumlah Satker

TP M

-

TM

-

31

Keterangan: M = Menyampaikan Laporan Barang TM = Tidak menyampaikan Laporan Barang



Kebijakan Akuntansi

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN. Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN. Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BPKP Tahun Anggaran 2010 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah

pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah sebagai berikut : Pendapatan

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan penerimaan

berdasarkan bruto,

dan

azas tidak

bruto,

yaitu

mencatat

dengan

jumlah

membukukan

netonya

(setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan. Belanja

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas

pengeluaran

tersebut

disahkan

oleh

Kantor

Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (face) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan Catatan atas Laporan Keuangan – 12


fungsi. Aset

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumbersumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Aset Lancar

a. Aset Lancar Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dibedakan menjadi Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas Lainnya dan Setara Kas. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas/bank yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan secara definitif ke Kas Umum Negara pada tanggal neraca. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan saldo kas/bank selain Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dan belum dipertanggungawabkan pada tanggal neraca yang sumbernya berasal dari tugas pemerintahan. Piutang

dinyatakan

dalam

neraca

menurut

nilai

yang

timbul

berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Piutang yang berasal dari akibat Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh pimpinan di lingkup BPKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengakuan piutang berkaitan dengan TGR dilakukan setelah terbit Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM), yang menunjukkan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan – 13


kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TGR tersebut dilaksanakan

melalui jalur pengadilan, pengakuan

piutang baru

dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Pengukuran piutang dilakukan dengan menyajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Sedangkan terhadap nilai ganti rugi yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya disajikan dalam aset lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK.06/2010 piutang digolongkan berdasarkan kualitasnya

Penggolongan kualitas

piutang menjadi dasar dilakukan penyisihan sebagai berikut : Kualitas Piutang

Uraian

Penyisihan

Lancar

Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo

0,5 %

Kurang Lancar Diragukan

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN

10 %

Macet

50 % 100 %

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan tidak untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga pembelian terakhir atau harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Aset Tetap

b. Aset Tetap Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap yang dilaporkan pada neraca BPKP per 31 Desember 2010 berdasarkan harga perolehan.



Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu: (a)

Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan

(b)

Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(c)

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. KDP mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya

yang

proses

perolehannya

dan/atau

pembangunannya

membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Periode waktu perolehan bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi Aset Lainnya

c. Aset Lainnya Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai

wujud

fisik

serta

dimiliki

untuk

digunakan

dalam

menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud antara lain meliputi software komputer; lisensi ; hak cipta (copyright), paten, dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam Tagihan TGR dan Aset Tak Berwujud. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Di samping itu, piutang macet BPKP (Tuntutan GRID) yang dialihkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain. Catatan atas Laporan Keuangan – 15


Kewajiban

(4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Ekuitas Dana

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.


Laporan Ke euangan Badan n Pengawasan Keuangan dan Pembangunan n Tahun Angga aran 2010 (Aud dited)

B. PENJELAS P AN ATAS POS-POS LAPORAN N REALISA ASI ANGGA ARAN P SAN UMUM M LAPORA AN REALISA ASI ANGG GARAN B.1. PENJELAS Realissasi Pendapatan Negara dan Hibah H pada a TA 2010 0 adalah sebesar Rp4.9 919.269.918,00

atau

231,51

persen

dari

ang ggaran

sebesar

Rp2.124.868.000,00 yang be erasal dari Penerimaan P Negara Bu ukan Pajak berupa P PNBP

Lainnya.

Sementa ara

Rp637 7.788.979.07 72,00

itu

ata au

re ealisasi

90,26

Be elanja

persen

dari

TA

2010

anggaran

sebesar sebesar

Rp706 6.607.592.00 00,00, dengan rincian se ebagai berikkut : No

U Uraian

A Anggaran

1 Re ealisasi Pendap patan Negara d dan Hib bah - Penerimaan P Paja ak

% Real. A Angg.

sasi Realis

231,51

Rp

2.124.868.000 0

Rp

4.919.269.918

Rp

-

Rp

-

0,00

- Penerimaan P Neg gara Bukan Paja ak

Rp

2.124.868.000 0

Rp

4.919.269.918

231,51

- Penerimaan P Hiba ah

Rp

-

Rp

-

0,00

ealisasi Belanja a Negara 2 Re - Belanja B Rupiah Murni M

Rp

706.607.592.000 7 0

Rp

637.78 88.979.072

90,26

Rp

659.453.396.000 6 0

Rp

602.53 37.476.816

91,37

- Belanja B Pinjaman n LN

Rp

45.841.636.000 0

Rp

35.25 51.502.256

76,90

- Belanja B Hibah

Rp

1.312.560.000 0

Rp

-

0,00

P SAN PER P POS LAPORAN REAL LISASI ANG GGARAN B.2. PENJELAS

Realissasi Pendapatan Negara dan Hibah H pada a TA 2010 0 adalah sebesar Rp4.9 919.269.918,00

atau

231,51

persen

dari

ang ggaran

sebesar

Rp2.124.868.000,00. Komp posisi realisa asi Pendapa atan Negara a dan Hibah h TA 2010 dan

9 dapat 2009

dilihatt pada Grafikk 1 dibawah ini:

4..000.000 3..000.000 2..000.000 1..000.000

2.701.827

5..000.000

4.919.270

Rp4.919.269.918

B.2.1.. Pendapata an Negara d dan Hibah

(dalam jutaan rupiah)

Realisasi Pendapatan n Negara dan Hibah

‐ TA 2010

TA 2 2009

Graafik 1 : Realissasi Pendapattan Negara dan Hibah TA 2010 dan n 2009 Diband dingkan dengan Tahun Anggaran n 2009, te erdapat pen ningkatan re ealisasi pendapatan nega ara dan hiba ah sebesar Rp2.217.44 42.563,00 atau a 82,07 persen Ca atatan atas Laporan Keuangan n 17


yang disebabkan telah ditetapkannya kegiatan Pusdiklatwas BPKP sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan PP 47 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Realisasi PNBP Rp4.919.269.918

B.2.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan Negara Bukan Pajak di BPKP berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Realisasi Penerimaan PNBP pada TA 2010 sebesar Rp4.919.269.918,00

atau

231,51

persen

dari

anggaran

sebesar

Rp2.124.868.000,00. Rincian anggaran dan realisasi PNBP TA 2010 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini : Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi PNBP TA 2010 Uraian Jenis PNBP

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

566.218.000

2.113.743.941

-

3.593.702

1.558.650.000

1.808.450.000

% Real thd Angg

•

Pendapatan Penjualan dan Sewa

•

Pendapatan Jasa

•

Pendapatan Pendidikan

•

Pendapatan Iuran dan Denda

-

64.891.044

-

•

Pendapatan Lain-Lain

-

928.591.231

-

2.124.868.000

4.919.269.918

Jumlah

373,31 116,02

231,51

Dibandingkan dengan TA 2009, terdapat peningkatan realisasi PNBP TA 2010 sebesar Rp2.217.442.563,00 atau 82,07 persen. Peningkatan PNBP ini antara lain kegiatan Pusdiklatwas BPKP sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Perbandingan realisasi PNBP TA 2010 dan 2009 per jenis PNBP dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini : Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBP TA 2010 dan 2009 TA 2010 (Rp)

•


2.113.743.941

601.944.711

1.511.799.230

251,15

•

Pendapatan Jasa dan Bunga

3.593.702

95.532.172

(91.938.470)

(96,24)

•

Pendapatan Pendidikan

1.808.450.000

7.749.370

1.800.700.630

23.236,74

•


64.891.044

99.313.958

(34.422.914)

(34,66)

•

Pendapatan Lain-Lain

928.591.231

1.897.287.144

(968.695.913)

(51,06)

4.919.269.918

2.701.827.355

2.217.442.563

82,07

Jumlah

TA 2009 (Rp)

Kenaikan/ (penurunan) (Rp) %

Uraian Jenis PNBP

Komposisi perbandingan realisasi PNBP TA 2010 dan 2009 dapat dilihat pada Grafik 2 berikut ini : Catatan atas Laporan Keuangan –18


TA 2010


ndapatan Jasa Pen d dan Bunga

1.897.287 928.591

-

64.891

3.594

500.000

7.749

95.532

1.000.000

99.314

1.500.000

1.808.450

2.000.000

TA 2009

601.945

2.113.744

2.500.000

Pendapattan Pendidika an


TA 2009 TA 2010

Pendapatan LainLain

Grafik 2 : Kompo osisi Realis sasi PNBP T TA 2010 dan n 2009

Realisasi Belanja Neg gara Rp637.788.9799.072

B.2.2.. Belanja Ne egara Belanja Negara dilakukan b berdasarkan prinsip pengendalian anggaran belanja b etap menjam min terpenuh hinya kebutuhan dasar dan d alokasi belanja b negarra dengan te minim mum, mempe ertimbangka an penghem matan dan e efisiensi penggunaan belanja b negarra, menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pem merintahan, serta tersele enggaranya agenda-ag genda penting sebagaiimana yang g telah dite etapkan dalam m Rencana Kerja K dan An nggaran Kem menterian Ne egara/Lemba aga (RKAKL L). Realissasi belanja pada TA 20 010 sebesar Rp637.788..979.072,00 atau 90,26 persen dari anggarannya a a. Realisasi Belanja terd diri dari (i) Belanja Rup piah Murni dan d (ii) Belanjja Pinjaman Luar Negerri dapat dilihat pada Tab bel 5 berikutt ini : Tab bel 5 Rincian Anggaran A da an Realisasi Belanja per-S Sumber Dan na TA 2010 Uraian Belanja

Ang ggaran Setelah Revisi (Rp)

• Belanja Rupia ah Murni • Belanja Pinja aman LN

659.4 453.396.000 45.8 841.636.000

• Belanja Hibah Jumlah

Realisas si (Rp)

%

602.537.476.816 35.251.5 502.256

1.3 312.560.000

-

706.6 607.592.000

637.788.979.072

91,3 37 76,9 90 90,2 26

sasi belanja TA 2010 sebesar Rp6 637.788.979.072,00 atau u hanya me encapai Realis 90,26 persen darii anggarannyya, antara la ain disebabkkan : ensi/optimaliisasi penggu unaan angg garan belanja langganan n daya a. Adanya efisie da an jasa, bela anja perjalan nan dinas (dalam negerii dan luar ne egeri); b. Tiidak terealissirnya belan nja pegawa ai transito sebesar s Rp15.374.095.000,00 (2 2,17% dari to otal anggara an); Ca atatan atas Laporan Keuangan n 19


c. Te erdapatnya beberapa kegiatan crrash progra am (BOS-KIITA, TOPN)) yang melibatkan m se eluruh satke er perwakilan n yang dibiayyai dari anggaran di lua ar DIPA Bagian Angga aran 089 yaiitu, Bagian Anggaran A 99 99.08 Kemen nterian Keua angan. Realissasi belanja a TA 2010 dibandingka an TA 2009 9 dapat dilih hat pada Tabel T 6 beriku ut ini : Tab bel 6 Realisasi Belanja a TA 2010 dan n 2009 TA 2010 T (Rp)

Uraian Belanja a

Kena aikan/ (Penurunan)

TA 2009 (Rp)

R Rp

%

•

Belanja Rupiah Murni M

602.537.476.816

539.776.475 5.573

62.761 1.001.243

11,63

•

Belanja Pinjaman LN

35.251.502.256

304.477 7.000

34.947 7.025.256

11.477,7

Jumlah

637.788.979.072

540.080.952 2.573

97.708 8.026.499

18,09

Peningkatan realisasi belanja a TA 2010 sebesar s Rp9 97.708.026.499,00 atau u 18,09 gkan dengan n TA 2009, antara lain disebabkan n adanya ke egiatan persen dibanding manah PP 60 6 Tahun 20 008 tentang g Sistem Pe engendalian Intern baru sebagai am erintah berupa kegiatan n pendidikan dan pela atihan SPIP serta pem mbinaan Peme SPIP. Komp posisi realisa asi Belanja ju uga dapat disajikan d pad da Grafik 3 di d bawah ini:

300.000 0.000.000 200.000 0.000.000 100.000 0.000.000

304.477.000

400.000.000.000

539 776 475 573 539.776.475.573

500.000.000.000

35.251.502.256

600.000.000.000

602.537.476.816

700.000..000.000

Belanja Rup piah Murni Belanja Pinjjaman LN

0 TA A 2010

TA 20 009

Grafik k 3 : Kompo osisi Realisa asi Belanja TA 2010 da an 2009 Realisasi Belanja enis menurut Je Belanja

B.2.2..1 Belanja Badan n Pengawassan Keuang gan dan Pe embangunan n pada TA 2010 memp peroleh alokas si anggaran n sebesar

Rp706.607.592.000,00 0. Realisasi belanja pa ada TA

2010 sebesar Rp p637.788.979 9.072,00 ata au 90,26 perrsen dari anggarannya setelah s angi pengem mbalian belanja sebesarr Rp2.824.33 38.836,00. Komposisi K re ealisasi dikura per jenis belanja dapat d dilihatt pada Grafikk 4 berikut in ni: Ca atatan atas Laporan Keuangan n 20


Belanja Pegawai Rp137.818.057.605 R (56,28%)

Modal Belanja M Rp1.449.87 70.380, (0,59 % %)

Belanja Baran ng Rp105.595.831.441 (43,12%)

Grafik 4 : Komposisi Realisasi R Bellanja menuru ut Jenis Bela anja TA 2010 Angga aran dan rea alisasi belanjja TA 2010 dapat d dilihatt pada Tabel 7 dibawah ini : Tab bel 7 Rincian Anggaran A da an Realisasi Belanja per-J Jenis Belanjja TA 2010 Ko ode Jeniis Blj.

Uraian Jenis Belanjja

An nggaran

Realisasi Be elanja

(%)

5 51

Belanja Pegawai

290 0.503.900.000

264.660.56 60.898

91,1 10

5 52

Belanja Barang

370 0.726.938.000

329.287.06 63.881

88,8 82

5 53

Belanja Modal

45 5.376.754.000

43.841.35 54.293

96,6 62

706 6.607.592.000

637.788.97 79.072

90,2 26

Jumlah

Realissasi belanja a TA 2010 dibandingka d n periode yyang sama tahun t sebellumnya adalah sebagai be erikut: Kode Jen nis Bela anja

n Jenis Uraian Bellanja

Realisasi Belanja (Rp) TA 2010

N Naik/ (Turun)

TA 2009 9

R Rp

%

51

Belanja Pegawai P

2 264.660.560.898

248.201.85 51.465

16.458 8.709.433

06,,63

52 2

Belanja Barang B

3 329.287.063.881

264.376.64 43.578

64.910 0.420.303

24,,55

53 3

Belanja Modal M

43.841.354.293

27.502.45 57.530

16.338 8.896.763

59,,41

6 637.788.979.072

540.080.95 52.573

97.708 8.026.499

18,,09

Jum mlah

Kenaiikan realisasi belanja T TA 2010 se ebesar Rp9 97.708.026.4 499,00 atau 18,09 persen dibanding gkan TA 20 009 antara lain diseba abkan adan nya kegiatan n baru gai amanah h PP 60 T Tahun 2008 8 tentang Sistem Pe engendalian Intern sebag Peme erintah berup pa kegiatan diklat, d bimte ek, sosialisassi serta pembinaan SPIP P. Komp posisi realisa asi belanja BPKP men nurut jenis belanja dap pat disajikan n pada Grafikk 5 di bawah ini: Ca atatan atas Laporan Keuangan n 21

Bel. Pegaawai

Bel. Baraang

27.502.457.530

43.841.354.293

264.376.643.578

329.287.063.881

248.201.851.465

264.660.560.898


Bel. Modal

TA 20 010 TA 20 009

Grafik k 5 : Kompo osisi Realisa asi Belanja TA 2010 da an 2009

gawai Belanja Peg Rp264.660.560 0.898

Belan nja Pegawaii Realissasi belanja pegawai TA T 2010 sebesar Rp26 64.660.560.8 898,00 atau 91,10 persen dari ang ggarannya sebesar Rp290.503.9 R 00.000,00 setelah dikkurangi embalian belanja sebe esar Rp203.452.905,00. Dibandingkan TA 2009, penge terdap pat peningkkatan realisa asi belanja pegawai sebesar s Rp1 16.458.709.4 433,00 atau 6,63 6 persen yang diseb babkan adan nya kebijaka an pemerinta ah menaikka an gaji pegaw wai PNS dan n tambahan tunjangan fungsional/sstruktural akkibat dari ke enaikan pangk kat/jabatan. Rincia an realisasi Belanja B Pegawai adalah h sebagai be erikut:

Ca atatan atas Laporan Keuangan n 22


Uraian

TA 2010

TA 2009

Naik/ (Turun) Rp

Belanja Gaji Pokok PNS

173.859.372.550

%

9.183.191.158

5,58

Belanja Pembulatan Gaji PNS

4.270.015

4.072.226

197.789

4,86

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

13.513.357.841

13.043.750.436

469.607.405

3,60

4.637.563.813

4.530.495.187

107.068.626

2,36

Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS

6.924.610.000

7.144.282.776

(219.672.776)

(3,07)

Belanja Tunj. Fungsional PNS

25.393.875.000

25.822.385.000

(428.510.000)

(1,66)

5.065.145.660

5.001.330.519

63.815.141

1,28

Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS

12.094.885.624

9.264.617.700

2.830.267.924

30,55

Belanja Uang Makan PNS

16.609.530.000

12.607.290.276

4.002.239.724

31,75

Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS

667.720.000

649.586.000

18.134.000

2,79

Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS

169.990.800

128.632.500

41.358.300

32,15

BelanjaTunjangan Umum PNS

3.987.385.000

3.734.670.000

252.715.000

6,77

Belanja uang lembur

1.936.307.500

1.666.891.750

269.415.750

16,16

0

138.800.000

(138.800.000)

Realisasi Belanja Bruto

264.864.013.803

248.412.985.762

16.451.028.041

Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Netto

203.452.905

211.134.297

(7.681.392)

264.660.560.898

248.201.851.465

16.458.709.433

Belanja Vakasi

Belanja Barang Rp329.287.063.881

164.676.181.392

6,62 (3,64) 6,63

Belanja Barang Realisasi belanja barang TA 2010 sebesar Rp329.287.063.881,00 atau 88,82 persen dari anggarannya sebesar Rp370.726.938.000,00. Dibandingkan TA 2009 terdapat kenaikan realisasi belanja barang sebesar Rp64.910.420.303,00 atau 24,55 persen yang antara lain disebabkan adanya kegiatan baru sebagai amanah PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berupa kegiatan bimtek, diklat, sosialiasi serta pembinaan SPIP. Rincian realisasi Belanja Barang adalah sebagai berikut: Uraian

TA 2010 (Rp)

TA 2009 (Rp)

Naik/ (Turun)

%

Belanja Barang Operasional

38.816.621.824

34.445.122.869

4.371.498.955

12,69

Belanja Barang Non Operasional

20.315.182.381

10.141.481.579

10.173.700.802

100,32

Belanja Jasa

21.946.179.098

14.691.254.719

7.254.924.379

49,38

Belanja Pemeliharaan

19.687.600.204

21.673.434.207

(1.985.834.003)

(9,16)

223.417.575.380

181.692.199.033

41.725.376.347

22,96

7.724.790.925

2.761.576.891

4.963.214.034

179,72

331.907.949.812 2.620.885.931

265.405.069.298

Pengembalian Belanja

1.028.425.720

66.502.880.514 1.592.460.211

154,84

Realisasi Belanja Netto

329.287.063.881

264.376.643.578

64.910.420.303

24,55

Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Luar Negeri Realisasi Belanja Bruto

25,06

Catatan atas Laporan Keuangan –23


Dalam realisasi belanja barang sebesar Rp329.287.063.881,00 terdapat realisasi belanja pemeliharaan yang memenuhi ketentuan kapitalisasi (capital expenditure) sebesar Rp119.388.500,00 dan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 01/KM.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara, dan telah dilakukan pencatatan perolehan aset tersebut ke dalam SIMAKBMN dengan rincian sebagai berikut : No

Jenis BMN

Nilai

1

Peralatan dan Mesin

Rp

9.597.500,00


2

Gedung dan Bangunan

Rp 109.791.000,00


Jumlah

Belanja Modal Rp43.841.354.293

Keterangan

Rp 119.388.500,00

Belanja Modal Realisasi belanja modal TA 2010 sebesar Rp43.841.354.293,00 atau 96,62 persen dari anggarannya sebesar Rp45.376.754.000,00. Dibandingkan TA 2009 terdapat kenaikan realisasi belanja modal sebesar Rp16.338.896.763,00 atau 59,41 persen karena adanya rehabilitasi Kantor Perwakilan BPKP Sumatera Barat akibat Gempa Bumi tahun 2008 berupa pengadaan tanah yang akan dilanjutkan dengan pembangunan gedung tahun 2011. Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut: Uraian

TA 2010 (Rp)

Naik/ (Turun)

TA 2009 (Rp)

Rp

%

Belanja Modal Tanah

17.018.512.900

990.706.802

16.027.806.098

1.617,82

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

22.122.044.353

7.230.498.059

14.891.546.294

205,95

4.241.960.760

18.647.307.649

(14.405.346.889)

(77,25)

55.576.950

140.071.180

(84.494.230)

(60,32)

Belanja Modal Fisik Lainnya

403.259.330

494.023.840

(90.764.510)

18,37

Realiasi Belanja Bruto

43.841.354.293

27.502.607.530

16.338.746.763

-

150.000

16.649.687.428

-

(310.940.665)

59,41

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pengembalian Belanja

Realisasi Belanja Netto

43.841.354.293

27.502.457.530

59,41

Dalam realisasi belanja modal sebesar Rp43.841.354.293,00 terdapat realisasi belanja modal yang merupakan pengeluaran belanja (revenue expenditure) sebesar Rp173.867.000,00 dan telah dilakukan koreksi dari pencatatan dalam perolehan aset dari SIMAK-BMN dengan rincian sebagai berikut :



No

Jenis BMN

Nilai

1

Bel. Penambahan nilai Peralatan dan Mesin

2

Bel. Penambahan nilai Gedung dan Bangunan Jumlah

Catatan Penting Lainnya

Rp

Keterangan

84.942.000 ,00

Koreksi dari pencatatan SIMAK-BMN

Rp 88.925.000,00

Koreksi dari pencatatan SIMAK-BMN

Rp 173.867.000,00

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA 1. Pagu dana Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) ADB No. 2127-INO sebesar Rp47.154.196.000,00 berupa kegiatan yang berkaitan dengan State Audit Reform

(STAR)

Project

yang

terdiri

dari

pinjaman

sebesar

Rp45.841.636.000,00 dan hibah sebesar Rp1.312.560.000,00. Pagu anggaran TA 2010 semula sebesar Rp9.400.000.000,00, dan pada tahun berjalan terdapat penambahan dana

Sebesar Rp34.635.396.000,00 sesuai dengan Revisi I tanggal 10 Maret 2010 Surat Pengesahan DIPA Kantor Pusat BPKP Nomor: 0001/08901.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009;

Sebesar Rp3.118.800.000,00 sesuai

dengan Revisi II tanggal 22 Juli

2010 Surat Pengesahan DIPA Kantor Pusat BPKP Nomor: 0001/08901.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009. 2. Dari pagu anggaran kegiatan STAR Project sebesar Rp47.154.196.000,00 didistribusikan ke 25 satker Perwakilan BPKP dan Pusdiklatwas dengan menggunakan

Surat

Kuasa

Pengguna

Anggaran

(SKPA)

sebesar

Rp17.311.658.000,00 untuk membiayai kegiatan sosialisasi, diklat dan bimtek SPIP.


Laporan Keuangan K Bad dan Pengawassan Keuangan n dan Pemban ngunan Tahun Anggaran 2010 2 (Audited d)

C PENJEL C. LASAN ATA AS POS- POS P NERAC CA C PENJE C.1. ELASAN UMUM NER RACA P Posisi keuangan Badan n Pengawas san Keuang gan dan Pe embangunan n pada t tanggal 31 Desember 2010 ad dalah seba agai beriku ut: Aset se ebesar R Rp2.000.400 0.141.249,00 0; Kewajiba an sebesarr

Rp3.516 6.875.355,00 0; dan

E Ekuitas Dana sebesar Rp1.996.883.265.894,0 00. K Komposisi N Neraca per 31 Desemberr 2010 dan 2009 2 adalah h sebagai be erikut : Uraian Aset A Kewajiban K Ekuitas E Dana

31 Deseember 2010

31 Desember 22009

(Rp)

(Rp)

Kenaikan/ (Penurunnan) %

(Rp)

2.0000.400.141.249

1.956.881.2119.974

43.5518.921.275

2,22

33.516.875.355

3.352.3337.005

1 164.538.350

4,91

1.9966.883.265.894

1.953.528.8882.969

43.3354.382.925

2,22

J Jumlah Ase et sebesar Rp2.000.40 00.141.249,00 terdiri dari d Aset Lancar L s sebesar Rp4 4.766.920.20 02,00; Aset Tetap sebe esar Rp1.93 37.178.796.2 260,00 d Aset Laiinnya sebesar Rp58.454 dan 4.424.787,00 0. J Jumlah Kew wajiban seb besar Rp3.516.875.355 5,00 seluru uhnya meru upakan k kewajiban ja angka pende ek berupa Utang U kepad da Pihak Ke etiga, Penda apatan D Diterima di Muka, Uan ng Muka dari d Kantor Pelayanan Perbendah haraan N Negara (KPP PN) dan Pen ndapatan Ya ang Ditanggu uhkan. J Jumlah Ekuitas Dana ssebesar Rp1.996.883.265.894,00 terdiri dari Ekuitas E D Dana Lanca ar sebesar Rp1.250.04 44.847,00 d dan Ekuitas s Dana Invvestasi s sebesar Rp1.995.633.221.047,00. K Komposisi Neraca N dapat disajikan pada p Grafik 6 di bawah in ni :

500 0.000

1.953.529

1.996.883 1.996.883 3.352

1.000 0.000

3.517

1.500 0.000

1.956.881

2.000 0.000 2.000.400


2.500 0.000

‐

31 Dees 2010 31 Dees 2009

Aset

Kewajiban

Ekuitass Dana

Grrafik 6 : Komposisi K N Neraca per 31 Desemb ber 2010 dan n 2009


C.2. PENJELASAN PER POS NERACA C.2.1. Aset Lancar Kas di Bendahara Pengeluaran Rp147.672.366

C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2010 dan 2009, masing-masing sebesar Rp147.672.366,00 dan Rp25.212.315,00. Jumlah tersebut merupakan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan secara definitif ke Kas Umum Negara pada tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2010 dan 2009 pada Eselon I Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089.01) dapat dirinci sebagai berikut : Kode

Satuan Kerja

450460

Pusdiklatwas

450505

Perw. BPKP DKI Jakarta I

450567

Perw. BPKP Sumatera Utara

450670

Perw. BPKP Riau

450598

Perw. BPKP Kalimantan Barat

450618

Perw. BPKP Sulawesi Utara Jumlah

31 Des 2010

31 Des 2009

(Rp)

(Rp)

120.362.401

-

-

25.111.815

-

100.500

250.000

-

18.935.265

-

8.124.700

-

147.672.366

25.212.315

Daftar setoran saldo Kas di Bendahara Pengeluaran setelah tanggal Neraca adalah sebagai berikut : Penyetoran saldo per 31 Desember 2009 ke Kas Negara No 1 2

Satuan Kerja

Perw. BPKP DKI Jakarta I Perw. BPKP Sumatera Utara

Jumlah

Saldo Kas (Rp) 25.111.815

Penyetoran ke Kas Negara (Rp) 16.989.265

Disetor ke Kas Negara 07-01-2010

8.122.550

11-01-2010

100.500

100.500

06-01-2010

25.212.315

25.212.315

Penyetoran saldo per 31 Desember 2010 ke Kas Negara No 1 2 3 4

Satuan Kerja

Pusdiklatwas Perw. BPKP Riau Perw. BPKP Kalbar Perw. BPKP Sulawesi Utara

Jumlah

250.000

Penyetoran ke Kas Negara (Rp) 120.362.401 250.000

18.935.265

18.935.265

8.124.700

8.124.700 147.672.366

Saldo Kas (Rp) 120.362.401

147.672.366

Disetor ke Kas Negara 05-01-2011 10-01-2011 07-01-2011 12-01-2011

Seluruh satuan kerja (satker) di lingkungan BPKP telah menggunakan rekening tunggal (single account), dan secara periodik telah menyampaikan laporan penggunaan rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Daftar Rekening satker di lingkungan BPKP disajikan pada lampiran.


Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited) Kas Lainnya dan Setara Kas Rp212.313.200

C.2.1.2

Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2010 dan 2009, masingmasing sebesar Rp212.313.200,00 dan Rp145.733.296,00. Jumlah tersebut merupakan saldo kas/bank selain Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dan belum dipertanggungjawabkan secara definitif kepada Kas Umum Negara pada tanggal neraca. Saldo tersebut mencakup saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Saldo kas ini berupa saldo kas/bank yang berasal dari pajak yang diterima selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Kas Negara, pendapatan jasa giro, dan pengembalian belanja yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal neraca , adalah sebagai berikut : No. Keterangan 1 Pengembalian belanja yg belum disetor per tanggal Neraca 2 Pajak yang belum disetor ke Kas Negara 3 Jasa Giro yang belum disetor Jumlah

31 Des 2010 Rp Rp Rp Rp

212.313.200 212.313.200

31 Des 2009 Rp Rp Rp Rp

139.273.750 5.855.300 604.246 145.733.296

Terhadap saldo kas lainnya dan setara kas tersebut telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara setelah tanggal neraca, dengan rincian sebagai berikut : Penyetoran saldo per 31 Desember 2009 ke Kas Negara : No 1 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11

Satuan Kerja

Saldo Kas (Rp)

Penyetoran ke Kas Negara (Rp)

Disetor ke Kas Negara

Puslitbangwas

3.018.000

3.018.000

Pusinfowas

7.661.250

7.661.250

22-01-2010 11-01-2010

Pusbin JFA

4.241.000

63.750

06-01-2010

1.400.000

11-01-2010

2.777.250

29-01-2010

3.098.250

3.098.250

05-01-2010

Perw. BPKP NAD

15.825.750

15.825.750

11-01-2010

Perw. BPKP Riau

23.779.550

23.779.550

21-01-2010

2.373.750

2.373.750

11-01-2010

Inspektorat

Perw. BPKP Lampung Perw. BPKP Sulut

5.722.500

5.722.500

11-01-2010

Perw. BPKP Sulsel

61.471.500

13.720.000

06-01-2010

Perw. BPKP Sultra Perw. BPKP Maluku

Jumlah

20.365.000

08-01-2010

165.000

11-01-2010

23.971.500

20-01-2010

3.250.000

29-01-2010

7.857.500

7.857.500

13-01-2010

10.684.246

604.246

13-01-2010

10.080.000

19-02-2010

145.733.296

145.733.296



Penyetoran saldo per 31 Desember 2010 ke Kas Negara :

1.733.000

Penyetoran ke Kas Negara (Rp) 17.890.310 54.021.430 26.318.260 10.325.500 350.000 7.511.000 10.052.500 1.637.000 12.028.200 22.160.000 1.733.000

12.336.000

12.336.000

Perw. BPKP Sulsel

3.349.000

3.349.000

Perw. BPKP Sultra

640.000

640.000

13.359.000

13.359.000

No

Piutang Bukan Pajak Rp nihil

Satuan Kerja

Saldo Kas (Rp)

1

Kantor Pusat BPKP

98.230.000

2

Puslitbangwas

10.675.500

3 4

Pusinfowas

7.511.000

Pusbin JFA

23.717.700

5 6 7 8 9 10 11 12

Perw. BPKP NAD

22.160.000

Perw. BPKP Riau Perw. BPKP Lampung

Perw. BPKP Maluku Perw. BPKB Bali

8.253.000

8.253.000

Perw. BPKP Kalsel

10.349.000

10.349.000

Jumlah

212.313.200

212.313.200

C.2.1.3

Disetor ke Kas Negara 06-01-2011 18-01-2011 19-01-2011 05-01-2011 21-01-2011 10-01-2011 06-01-2011 22-01-2011 04-02-2011 07-01-2011 24-01-2011 11-01-2011 10-01-2011 10-01-2011 12-01-2011 28-01-2011 17-01-2011

Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2010 dan 2009, masing-masing sebesar nihil dan Rp75.440.000,00. Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2010 dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.

Saldo per 31 Desember 2009

2.

Mutasi tambah :

3.

Mutasi kurang

4.

Ganti Rugi Ikatan Dinas (GRID) Tahun 2010

Rp

75.440.000,00

Rp

265.835.000,00

Pembayaran GRID Tahun 2010

(Rp 265.835.000,00)

Pembayaran klaim jaminan pelaksanaan

(Rp

52.750.000,00)

Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain

(Rp

22.690.000,00)

Rp

-


Mutasi penambahan dan pengurangan Piutang Bukan Pajak dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penambahan dan pengurangan sebesar Rp265.835.000,00 merupakan pemberhentian dan pembayaran Ganti Rugi Ikatan Dinas (GRID) terhadap delapan pegawai BPKP yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri (PDH);

Pengurangan sebesar Rp52.750.000,00 merupakan pembayaran klaim jaminan pelaksanaan akibat wan prestasi kontraktor pembangunan gedung Kantor Penghubung Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Catatan atas Laporan Keuangan – 29


Selatan di Palangkaraya;

Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain sebesar Rp22.690.000,00 merupakan penurunan status piutang GRID yang umurnya sudah lebih dari satu tahun dengan rincian : No

Nama

Surat Keputusan

Nilai

1

Muljani, Ak

KEP-2310/K.SU/2009

24/11/2009

12.102.000

2

Andi Kurniawan

KEP-2120/K.SU/2009

31/08/2009

10.588.000

Jumlah

Bagian Lancar TP/TGR Rp250.000

22.690.000

C.2.1.4 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2010 dan 2009, masing-masing sebesar Rp250.000,00 dan Rp18.810.000,00. Bagian Lancar TGR merupakan hak atau klaim terhadap pihak lain yang belum diselesaikan pada tanggal neraca. Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2010 sebesar Rp250.000,00 merupakan saldo klaim ganti rugi kendaraan hilang yang jatuh tempo pada tahun 2011 dan dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.


2.

Mutasi tambah

3.

Mutasi kurang

4.

Rp

18.810.000,00 0,00

Angsuran pembayaran (4 pegawai)


(Rp

18.560.000,00)

Rp

250.000,00

Mutasi kurang merupakan angsuran pembayaran Tuntutan Ganti Rugi selama TA 2010 yang dilakukan oleh empat pegawai BPKP sesuai dengan surat kesanggupan pemulihan kerugian negara atas Barang Milik Negara (BMN) yang hilang. Piutang ini digolongkan sebagai aset lancar karena nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan. Sedangkan berdasarkan kualitasnya piutang ini digolongkan lancar dengan penyisihan sebagai berikut : Kualitas

Qty

Piutang Lancar

1

Nilai Piutang

%

Nilai Penyisihan/

Nilai netto

(Rp)

Penyisihan

(Rp)

(Rp)

250.000

0,5 %

1.250

248.750

Daftar Saldo Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2010 disajikan pada lampiran 1.


Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited) Persediaan Rp4.406.684.636

C.2.1.5

Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp4.406.684.636,00 dan Rp4.564.777.230,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan tidak untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Persediaan per 31 Desember 2010 sebesar Rp4.406.684.636,00 diperoleh dari hasil inventarisasi fisik persediaan yang terdiri dari: Kode

Jenis Persediaan

31 Desember 2010

31 Desember 2009

115111 Barang Konsumsi

Rp

3.416.634.089 Rp

3.550.201.758

115113 Bahan untuk Pemeliharaan

Rp

104.332.382 Rp

68.449.089

115114 Suku Cadang

Rp

26.427.250 Rp

24.105.800

115131 Bahan Baku

Rp

234.418.756 Rp

231.723.000

115199 Persediaan Lainnya Jumlah

Rp Rp

624.872.159 Rp 4.406.684.636 Rp

690.297.583 4.564.777.230

Seluruh satker di BPKP mengadministrasikan persediaan dengan melakukan pencatatan setiap terjadi penambahan maupun pengurangan dengan menggunakan aplikasi persediaan, dan setiap akhir periode pelaporan dilakukan inventarisasi fisik yang hasilnya digunakan sebagai dasar pengakuan persediaan di Neraca. Selain tersebut pada saldo persediaan tersebut terdapat persediaan yang usang berupa obat-obatan yang sudah kadaluarsa sebesar Rp6.266.480,00. Daftar Saldo Persediaan per 31 Desember 2010 disajikan pada lampiran 2.

Aset Tetap Rp1.937.178.796.260

C.2.2. Aset Tetap Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp1.937.178.796.260,00 dan Rp1.888.504.884.809,00. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan operasional. Rincian Aset Tetap dapat dilihat pada Tabel 8 di bawah ini :


Laporan Keuangan K Bad dan Pengawassan Keuangan n dan Pemban ngunan Tahun Anggaran 2010 2 (Audited d)

T Tabel 8 Daftarr Aset Tetap p No.

Uraian

Kenaikan /(peenurunan)

31 Des 2010 (Rp)

31 Des 2009 (Rp)

1.09 92.258.728.440

1.067.420.319.338

24.838.409.102

(Rp p)

1

Tanah

2

n dan Mesin Peralatan

22 24.599.129.316

207.543.418.239

17.055.711.077

3

Gedung dan d Bangunan

60 07.674.094.200

600.651.042.689

7.023.051.511

4

Jalan, Irig gasi dan Jaringan

9.910.113.891

9.785.328.941

124.784.950

5

Aset Teta ap Lainnya

2.031.651.524

1.699.974.211

331.677.313

6

Konstruksi Dalam Pengerja aan

705.078.889

1.404.801.391

(699.722.502)

1.93 37.178.796.260

1.888.504.884.809

73.911.451 48.67

Jumlah

1.200 0.000

705 1.405

200 0.000

2.032 1.700

400 0.000

9 910 9.910 9.785

600 0.000

607.674 600.651

800 0.000

224.599 207.543

1.000 0.000 1.092.259 1.067.420


Posisi Aset Tetap per 3 P 31 Desembe er 2010 dan n 2009 dapa at disajikan dalam G Grafik 7 berikut ini :

0 Tanah h Perl & Mesin Ged dung & Bang Jln, Irgg & JarAT Lainnyya

31 Des 2 2010 31 Des 2 2009

KDP

Grafik G 7 bandingan A Aset Tetap per 31 Dese ember 2010 0 dan 2009 Perb P Posisi aset tetap t pada neraca diba andingkan dengan posissi aset tetap p pada S SIMAK –BMN dapat dilih hat pada tab bel dibawah ini : Daftarr Perbandin ngan Aset T Tetap antara a Neraca da an SIMAK-B BMN per 31 Desember 2010 2 No.

Uraian

Aset Te etap dalam Nerac ca (Rp)

A Aset Tetap dala am SIMAK-BMN (Rp)

Selisih (Rp)

1

Tanah

1.092 2.258.728.440

1.092.258.728 8.440

0

2

d Mesin Peralatan dan

224 4.599.129.316

224.599.129 9.316

0

3

Gedung dan Bangunan

607 7.674.094.200

607.674.094 4.200

0

4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

9.910.113.891 9

9.910.113 3.891

0

5

Aset Tetap Lainnya

2.031.651.524 2

1.982.389 9.524

49.2 262.000

6

Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah

705.078.889

705.078 8.889

7.178.796.260 1.937

1.937.129.534 4.260

0 49.2 262.000

A Aset Tetap Lainnya L terd dapat selisih sebesar Rp p49.262.000 0,00, yaitu menurut m N Neraca lebih h besar diba andingkan dengan d SIM MAK-BMN. Hal H ini diseb babkan s selama Tah hun 2010 terdapat kegiatan k re ehabilitasi Aset A Tetap milik


Kementerian Keuangan yang dipakai oleh BPKP, yang digolongkan sebagai Aset Renovasi. Karena SIMAK-BMN belum tersedia menu untuk mencatat transaksi tersebut, maka Aset Renovasi hanya dicatat di dalam Neraca melalui Jurnal Penyesuaian Aset Tetap dalam Sistem Akuntansi Keuangan (SAK). C.2.2.1

Tanah

Perbandingan Aset Tanah per 31 Desember 2010 dan 2009 sebagai berikut : 31 Desember 2010 Rp

31 Desember 2009

1.092.258.728.440

Rp

1.067.420.319.338

Kenaikan / (penurunan) Rp

24.838.409.102

Saldo awal Aset Tanah merupakan aset tanah yang digunakan secara aktif dalam kegiatan operasional pemerintah. Aset tersebut milik BPKP yang diperoleh dengan cara yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Terhadap aset tanah yang diperoleh sebelum 2004 telah dilakukan penilaian oleh DJKN dan telah dilaporkan dalam Laporan Keuangan tahun 2008. Mutasi kenaikan aset Tanah sebesar Rp24.838.409.102,00 dapat dijelaskan sebagai berikut : Mutasi Tambah 1) Penambahan saldo awal 2) Pembelian 3) Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain ke Aset Tetap 4) Pengembangan Nilai Aset 5) Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas 6) Pengembangan melalui KDP Jumlah Mutasi Kurang 1) Koreksi Nilai dan Kuantitas Jumlah Mutasi kenaikan/ (penurunan)

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Rp Rp

8.800.001.000 15.923.451.000 3.068.000.000 667.814.700 3.852.400.000 461.362.402 32.773.029.102

7.934.620.000 7.934.620.000 24.838.409.102

Realisasi Belanja Modal dalam rangka perolehan Aset Tanah Tahun 2010 adalah sebagai berikut: MA Uraian 531111 BM Tanah 531117 BM Perjalanan Pengadaan Tanah 531121 BM Penambahan Nilai Tanah Jumlah

Rp Rp Rp

Jumlah 16.861.161.900 62.997.000 94.354.000

Rp

17.018.512.900



Penambahan Aset Tanah sebesar Rp24.838.409.102,00 yang dipengaruhi oleh belanja adalah Rp16.996.227.600,00, terdiri dari :

Transaksi BMN Pembelian BMN Pengembangan Nilai Aset Pengembangan Melalui KDP

Nilai / Rp 15.923.451.000 667.814.700 404.961.900

Sedangkan penambahan/pengurangan yang tidak dipengaruhi oleh belanja sebagai berikut:

Penambahan saldo awal sebesar Rp8.800.001.000,00 merupakan pencatatan aset Tanah Kantor Pusat BPKP berdasarkan inventarisasi dan penilaian kembali aset tanah perolehan sebelum Tahun 2002 oleh KPKNL Jakarta V sesuai hasil penilaian yang tertuang dalam Surat Nomor: S-1528/WKN.07/KNL.05/2010 tanggal 30 Agustus 2010.

Penambahan melalui Reklasifikasi Aset Lain-Lain ke Aset Tetap sebsar Rp3.068.000.000,00 adalah pengaktifan kembali BMN Tanah karena penggunaan sementara oleh Kementerian Keuangan sesuai dengan Perjanjian Nomor PRJ-2038/SU/05/2010 dan PRJ-327/SJ/2010 tanggal 17 Desember 2010.

Penambahan/pengurangan melalui koreksi nilai dan kuantitas masingmasing

sebesar

Rp3.852.400.000,00

dan

Rp7.934.620.000,00

merupakan hasil penilaian ulang KPKNL Jakarta V, sesuai hasil penilaian

yang

tertuang

dalam

Surat

Nomor:

S-

1528/WKN.07/KNL.05/2010 tanggal 30 Agustus 2010.

Penambahan melalui Pengembangan KDP sebesar Rp56.400.502,00 merupakan saldo awal KDP (Tanah) yang penyelesaiannya dilakukan tahun 2010;

Saldo Aset Tanah per 31 Desember 2010 yang tersebar di 26 satuan kerja BPKP dengan rincian sebagai berikut : Kode

Satuan Kerja

Luas /M2

Nilai /Rp

450491

Kantor Pusat BPKP

88.920

203.231.035.630

450505

Perw. BPKP DKI Jakarta I

18.950

121.280.000.000

634057

Perw. BPKP DKI Jakarta II

420

492.800.000

450511

Perw. BPKP Jawa Barat

74.262

237.418.439.902

450520

Perw. BPKP Jawa Tengah

21.807

13.668.166.000

450536

Perw. BPKP D.I Yogyakarta

18.601

30.030.260.000

450542

Perw. BPKP Jawa Timur

36.799

77.877.122.000

450551

Perw. BPKP NAD

15.277

28.278.681.000

450567

Perw. BPKP Sumatera Utara

37.860

65.647.317.195

450582

Perw. BPKP Sumatera Barat

30.056

21.019.641.000

450670

Perw. BPKP Riau

23.172

31.695.434.500

450706

Perw. BPKP Jambi

13.757

5.106.755.990

450573

Perw. BPKP Sumatera Selatan

32.704

22.560.845.000


Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited) 450686

Perw. BPKP Lampung

15.989

5.297.505.500

450598

Perw. BPKP Kalimantan Barat

22.186

23.336.454.920

450602

Perw. BPKP Kalimantan Selatan

33.912

20.363.093.576

450692

Perw. BPKP Kalimantan Timur

20.633

42.138.926.795 17.200.952.500

450618

Perw. BPKP Sulawesi Utara

21.658

450712

Perw. BPKP Sulawesi Tengah

20.267

7.887.525.182

450624

Perw. BPKP Sulawesi Selatan

41.292

36.034.689.750

450485

Perw. BPKP Sulawesi Tenggara

16.527

2.607.705.000

450630

Perw. BPKP Maluku

18.418

6.685.446.000

450649

Perw. BPKP Bali

20.530

38.079.728.000

450721

Perw. BPKP NTT

19.751

7.775.855.000

450655

Perw. BPKP Papua

35.865

24.242.455.000

450479

Perw. BPKP Bengkulu Jumlah

16.176

2.301.893.000

715.789

1.092.258.728.440

Kepemilikan aset tanah dibuktikan dengan sertifikat yang dimiliki dan penguasaan aset tanah oleh BPKP yang disajikan sebagaimana dalam Lampiran 3. C.2.2.2

Peralatan dan Mesin

Perbandingan Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2010 dan 2009 sebagai berikut : 31 Desember 2010 Rp

224.599.129.316

31 Desember 2009 Rp

207.543.418.239

Kenaikan / (penurunan)

Rp

17.055.711.077

Saldo awal Aset Peralatan dan Mesin merupakan aset yang digunakan secara aktif dalam kegiatan operasional pemerintah. Aset tersebut milik BPKP yang diperoleh dengan cara-cara yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap aset yang diperoleh sebelum 2004 telah dilakukan penilaian oleh DJKN dan telah dilaporkan dalam Laporan Keuangan 2008. Mutasi kenaikan Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp17.055.711.077,00 dapat dijelaskan sebagai berikut :


Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited) Mutasi Tambah 1) Penambahan saldo awal 2) Koreksi saldo awal 3) Pembelian 4) Transfer Masuk 5) Hibah (Masuk) 6) Penyelesaian Pembangunan 7) Reklasifikasi Masuk 8) Perolehan Lainnya 9) Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap 10) Pengembangan Nilai Aset Jumlah Mutasi Kurang 1) Penghapusan 2) Transfer Keluar 3) Reklasifikasi Keluar 4) Penghentian Aset dari Penggunaan Jumlah Mutasi kenaikan/ (penurunan)

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

49.484.000 63.684.223 16.985.732.713 1.282.420.479 112.750.000 5.533.928.000 2.679.735.017 15.321.500 313.000 452.179.200 27.175.548.132

Rp Rp Rp Rp Rp

818.555.150 1.307.916.809 2.694.694.753 5.298.670.343 10.119.837.055 17.055.711.077

Realisasi Belanja dalam rangka perolehan Aset Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut : MA Uraian 532111 BM Peralatan dan Mesin 532113 BM Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin 532115 BM Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin 532118 BM Perjalanan Peralatan dan Mesin 532121 BM Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin Jumlah

Rp

Jumlah 21.489.970.248

Rp

3.750.000

Rp Rp Rp

984.555 46.879.900 580.459.650

Rp

22.122.044.353

Penambahan Peralatan dan Mesin sebesar Rp17.055.711.077,00 yang dipengaruhi oleh belanja adalah Rp22.328.517.913,00, terdiri dari :

Transaksi BMN Pembelian BMN Penyelesaian Pembangunan Pengembangan Nilai Aset

Nilai / Rp 16.985.732.713 4.890.606.000 452.179.200

Transaksi penambahan/pengurangan yang tidak dipengaruhi oleh belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan

saldo

awal

sebesar

Rp49.484.000,00

merupakan

penambahan aset karena adanya penilaian dan koreksi BPK atas aset yang belum dicatat;

Koreksi saldo awal sebesar Rp63.684.223,00 berasal dari pencatatan kembali Aset Lain-lain di Perwakilan DKI Jakarta I ke dalam Aset Tetap Catatan atas Laporan Keuangan – 36


Peralatan dan Mesin;

Penambahan/pengurangan melalui transfer masuk/keluar merupakan pengalihan aset antar satker di lingkungan BPKP masing-masing sebesar Rp1.282.420.479,00 dan Rp1.307.916.809,00;

Penambahan/pengurangan

melalui

reklasifikasi

masuk/keluar

merupakan transaksi perubahan kode barang dan pemecahan kuantitas barang

masing-masing

sebesar

Rp2.679.735.017,00

dan

Rp2.694.694.753,00;

Penambahan melalui perolehan lainnya sebesar Rp15.321.500,00 merupakan transaksi perolehan BMN yang berasal dari perolehan belanja barang;

Penambahan

melalui

hibah

(masuk)

sebesar

Rp112.750.000,00

merupakan perolehan aset yang berasal dari perseorangan yang pencatatannya berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), selanjutnya terhadap barang yang diterima tersebut akan segera dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) untuk memperoleh registrasi dan pengesahan;

Pengurangan

melalui

penghapusan

sebesar

Rp818.555.150,00

merupakan penghapusan Aset Tetap satuan kerja yang telah disetujui oleh Pengelola Barang;

Pengurangan melalui penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp5.298.670.343,00 merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lain-Lain melalui transaksi “penghentian aset dari penggunaan” yang disebabkan :

Jenis Penghentian Aset

Nilai/ (Rp)

BMN kondisinya Rusak Berat

5.206.456.343,00

BMN hilang sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK-RI

92.214.000,00

atas LK BPKP Tahun 2009

C.2.2.3

Gedung dan Bangunan

Perbandingan Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2010 dan 2009 sebagai berikut : 31 Desember 2010 Rp

607.674.094.200

31 Desember 2009 Rp

600.651.042.689


Rp

7.023.051.511

Saldo awal Aset Gedung dan Bangunan merupakan aset yang masih dalam kondisi Baik dan digunakan secara aktif dalam kegiatan operasional Catatan atas Laporan Keuangan – 37


pemerintah. Aset tersebut milik BPKP yang diperoleh dengan cara-cara yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Terhadap aset yang diperoleh sebelum 2004 telah dilakukan penilaian oleh DJKN dan telah dilaporkan dalam saldo Laporan Keuangan tahun 2008. Mutasi

penambahan

aset

Gedung

dan

Bangunan

sebesar

Rp7.023.051.511,00 dapat dijelaskan sebagai berikut : Mutasi Tambah 1) Pembelian 2) Transfer Masuk 3) Penyelesaian Pembangunan 4) Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap 5) Pengembangan Nilai Aset 6) Pengembangan melalui KDP Jumlah Mutasi Kurang Transfer Keluar Jumlah Mutasi kenaikan/ (penurunan)

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

73.781.000 36.400.000 119.595.000 3.060.546.084 1.094.893.167 2.674.236.260 7.059.451.511

Rp Rp Rp

36.400.000 36.400.000 7.023.051.511

Realisasi Belanja dalam rangka perolehan Aset Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut : MA Uraian 533111 BM Gedung dan Bangunan 533121 BM Penambahan Nilai Gd dan Bgn Jumlah

Rp Rp

Jumlah 2.797.071.260 1.444.889.500

Rp

4.241.960.760

Penambahan Gedung dan Bangunan sebesar Rp7.023.051.511,00 yang dipengaruhi oleh belanja adalah Rp3.962.505.427,00, terdiri dari:

Transaksi BMN Pembelian Penyelesaian Pembangunan Pengembangan Nilai Aset Pengembangan KDP

Nilai / Rp 73.781.000 119.595.000 1.094.893.167 2.674.236.260

Penambahan/pengurangan yang tidak dipengaruhi oleh belanja antara lain:

Penambahan/pengurangan

berupa

transfer

masuk/keluar

sebesar

Rp36.400.000,00 merupakan pemindahan pencatatan BMN antar Satuan Kerja di lingkungan BPKP;

Penambahan melalui Reklasifikasi Aset Lain-Lain ke Aset Tetap sebesar Rp3.060.546.084,00 adalah pengaktifan kembali BMN Gedung dan Bangunan karena penggunaan sementara oleh Kementerian Keuangan sesuai dengan Perjanjian Nomor PRJ-2038/SU/05/2010 dan PRJ327/SJ/2010 tanggal 17 Desember 2010; Catatan atas Laporan Keuangan – 38


C.2.2.4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Perbandingan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2010 dan 2009 sebagai berikut : 31 Desember 2010 Rp

31 Desember 2009

9.910.113.891

Rp

9.785.328.941


Rp

124.784.950

Saldo awal Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan aset yang masih dalam kondisi baik dan digunakan secara aktif dalam kegiatan operasional pemerintah. Aset tersebut milik BPKP yang diperoleh dengan cara-cara yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Terhadap aset yang diperolehan sebelum 2004 telah dilakukan penilaian oleh DJKN dan telah dilaporkan dalam Laporan Keuangan tahun 2008. Mutasi

penambahan

aset

Jalan,

Irigasi

dan

Jaringan

sebesar

Rp124.784.950,00 dapat dijelaskan sebagai berikut : Mutasi Tambah 1) Pembelian 2) Pengembangan Nilai Aset Jumlah

Rp Rp Rp

55.576.950 69.208.000 124.784.950

Realisasi Belanja Modal dalam rangka perolehan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut : MA Uraian 534111 BM Jalan dan Jembatan

Rp

Jumlah 55.576.950

Jumlah

Rp

55.576.950

Penambahan Jalan, Irigasi dan Jembatan seluruhnya berasal dari Belanja Modal sebesar Rp124.784.950,00, terdiri dari : Transaksi BMN Pembelian BMN Pengembangan Nilai Aset

C.2.2.5

Nilai / Rp 55.576.950 69.208.000

Aset Tetap Lainnya

Perbandingan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2010 dan 2009 sebagai berikut : 31 Desember 2010 Rp

2.031.651.524

31 Desember 2009 Rp

1.699.974.211


Rp

331.677.313

Saldo awal Aset Tetap Lainnya merupakan aset yang masih dalam kondisi baik dan digunakan secara aktif dalam kegiatan operasional pemerintah. Catatan atas Laporan Keuangan – 39


Aset tersebut milik BPKP yang diperoleh dengan cara-cara yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Terhadap aset yang diperoleh sebelum 2004 telah dilakukan penilaian oleh DJKN dan telah dilaporkan dalam Laporan Keuangan tahun 2008. Mutasi kenaikan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp331.677.313,00 dapat dijelaskan sebagai berikut : Mutasi Tambah 1) Penambahan saldo awal 2) Pembelian 3) Hibah masuk Jumlah

Rp Rp Rp Rp

14.450.000 376.722.230 253.500 391.425.730

Mutasi Kurang 1) Penghapusan 2) Penghentian aset dari penggunaan Jumlah Mutasi kenaikan/ (penurunan)

Rp Rp Rp Rp

400.000 59.348.417 59.748.417 331.677.313

Realisasi Belanja dalam rangka perolehan Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut : MA Uraian 536111 BM Fisik Lainnya 536121 BM Penambahan Nilai Fisik Lainnya Jumlah

Penambahan

Aset

Tetap

Lainnya

sebesar

Rp Rp

Jumlah 320.839.330 82.420.000

Rp

403.259.330

Rp331.677.313,00

yang

dipengaruhi oleh Belanja adalah Rp376.722.230,00 yang merupakan pembelian di tahun 2010. Penambahan/pengurangan yang tidak dipengaruhi oleh belanja antara lain:

Penambahan saldo awal sebesar Rp14.450.000,00 merupakan koreksi pencatatan karena kesalahan periode sebelumnya;

Penambahan melalui hibah (masuk) sebesar Rp253.500,00 merupakan perolehan aset yang berasal dari perseorangan yang pencatatannya berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), selanjutnya terhadap barang yang diterima tersebut akan segera dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) untuk memperoleh registrasi dan pengesahan;

Pengurangan melalui penghapusan sebesar Rp400.000,00 merupakan penghapusan Aset Tetap Perwakilan BPKP Provinsi D.I. Yogyakarta yang telah disetujui oleh Pengelola Barang, dan dihapuskan sesuai Keputusan Sekretaris Utama Nomor : KEP – 758/K.SU/05/2010 tanggal 8 Catatan atas Laporan Keuangan – 40


Juni 2010;

Pengurangan melalui transaksi penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp59.348.417,00 merupakan reklasifikasi Aset Tetap Lainnya yang kondisinya rusak berat untuk selanjutnya dicatat dalam Aset LainLain;

C.2.2.6

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Perbandingan Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2010 dan 2009 sebagai berikut : 31 Desember 2010 Rp

705.078.889

31 Desember 2009 Rp

1.404.801.391


Rp

(699.722.502)

Mutasi penurunan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) terdiri dari penambahan sebesar Rp699.722.502,00 merupakan penyelesaian aset KDP yang terdiri dari :

KDP Peralatan dan Mesin Kantor Pusat BPKP KDP Gedung dan Bangunan Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan

Rp Rp

643.322.000 56.400.502

Jumlah

Rp

699.722.502

Realisasi Belanja dalam rangka perolehan penyelesaian KDP berasal dari Belanja Modal. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Tahun 2010 adalah sebagai berikut : Nama Satker 1.

Perw. BPKP Kalsel

Nilai (Rp) 705.078.889

Keterangan KDP

Gedung

dan

Bangunan

Kalteng sejak tahun 2009 yang tertunda penyelesaiannya.

Aset KDP setelah selesai pembangunannya akan dicatat ke dalam Aset Tetap berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan. Aset Lainnya Rp58.454.424.787

C.2.3. Aset Lainnya Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp58.454.424.787,00 dan Rp63.546.362.324,00. Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar dan Aset Tetap pada tanggal neraca. Rincian Aset Lainnya dapat dilihat pada Tabel 9 di bawah ini : Catatan atas Laporan Keuangan – 41


Tabel 9 Daftar Aset Lainnya Nama Aset Lainnya •

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/TGR

•

Aset Tak Berwujud

•

Aset Lain-Lain

31 Desember 2010 (Rp)

Jumlah

31 Des 2009 (Rp)

14.000.000

Kenaikan/(Penurunan)

(Rp)

14.000.000

-

9.708.080.615

9.593.955.615

114.125.000

48.732.344.172

53.938.406.709

(5.206.062.537)

58.454.424.787

63.546.362.324

(5.091.937.537)

C.2.3.1 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing sebesar

Rp14.000.000,00.

Saldo Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2010 sebesar Rp14.000.000,00 merupakan klaim Tuntutan Ganti Rugi (TGR) kepada satu orang pegawai atas kehilangan Barang Milik Negara (BMN). Piutang ini digolongkan sebagai aset tidak lancar karena akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Sedangkan berdasarkan kualitasnya piutang ini digolongkan macet dengan penyisihan sebagai berikut : Kualitas

Qty

Nilai (Rp)

Piutang

Persentase Penyisihan

Macet

1

14.000.000

100 %

Nilai Penyisihan

Nilai netto

(Rp)

(Rp)

14.000.000

-

C.2.3.2 Aset Tak Berwujud Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2010 dan 2009, masing-masing sebesar Rp9.708.080.615,00 dan Rp9.593.955.615,00. Mutasi kenaikan Aset Tak Berwujud sebesar Rp114.125.000,00 merupakan pengadaan software Tahun 2010 yang berasal dari Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut : MA

Uraian

Jumlah

532111 BM Peralatan dan Mesin

Rp

4.620.000

532121 BM Penambahan Peralatan dan Mesin

Rp

10.505.000

536111 BM Fisik Lainnya

Rp

99.000.000

Rp

114.125.000

Jumlah

Rincian

Aset

Tak

Berwujud

per

31

Desember

2010

sebesar

Rp9.708.080.615,00 disajikan pada lampiran 4.



C.2.3.3 Aset Lain-lain Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2010 dan 2009, masing-masing sebesar Rp48.732.344.172,00 dan Rp53.938.406.709,00. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2010 terdiri atas:

Tagihan GRID yang berumur lebih dari 12 bulan

Rp

24.860.657.661

Tagihan kelebihan pembayaran Gaji

Rp

24.514.900

BMN rusak berat yang akan dihapuskan

Rp

23.847.171.611

Rp

48.732.344.172

Jumlah

C.2.3.3.1 Tagihan GRID yang berumur lebih dari 12 bulan Tagihan GRID yang berumur lebih dari 12 bulan merupakan tagihan GRID yang Surat Keputusannya terbit tahun 2009 dan sebelumnya. Saldo GRID per 31 Desember 2010 sebesar Rp24.860.657.661,00, dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.


2.

Mutasi Tambah

3.

Rp

24.695.645.017

Reklasifikasi dari GRID Lancar

Rp

22.690.000

Selisih Kurs

Rp

312.496.271

(Rp

170.173.627)

Rp

24.860.657.661

Mutasi Kurang

4.

Pelunasan selama Tahun 2010

Saldo per 31 Desember 2010 *) Menggunakan kurs tengah BI per 31 Desember 2010

Piutang GRID berdasarkan tahun terjadinya dapat dikelompokkan seperti terlihat pada Tabel 10 berikut ini: Tabel 10 Daftar Umur Piutang GRID Lebih 1 Tahun No

Uraian

01

Piutang GRID

Umur Piutang GRID 2s/d3 th > 3 tahun

1s/d2 th Rp39.216.000

Rp63.107.900

Rp24.758.333.761

Jumlah Rp24.860.657.661

Berdasarkan umurnya piutang ini digolongkan sebagai aset tidak lancar, sedangkan berdasarkan kualitasnya piutang ini digolongkan dan dilakukan penyisihan sebagai berikut : Kualitas

Qty

Nilai (Rp)

Piutang Lancar

2

22.690.000

Persentase

Nilai Penyisihan

Penyisihan

(Rp)

0,5 %

Nilai netto (Rp)

113.450

22.576.550

Kurang Lancar

20

433.484.801

10 %

43.348.480

390.136.321

Macet

369

24.404.482.860

100 %

24.404.482.860

-

24.447.944.790

412.712.871

Jumlah

24.860.657.661



Piutang macet sebesar Rp24.404.482.860,00 yang terdiri dari 369 debitur merupakan Piutang Ganti Rugi Ikatan Dinas yang telah diserahkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang terdiri dari:

Penyerahan Pertama sesuai dengan Surat Sekretaris Utama BPKP Nomor : S-1970/SU/02/2006 tanggal 26 Desember 2006

Penyerahan Kedua sesuai dengan Surat Sekretaris Utama Nomor: S1016/SU/02/2007 tanggal 6 Agustus 2007.

Terhadap piutang yang telah diserahkan ke DJKN, setiap semester dilakukan rekonsiliasi data terkait dengan pelunasan untuk dilakukan pencatatan di dalam piutang BPKP. C.2.3.3.2 Tagihan Kelebihan Pembayaran Gaji Tagihan Kelebihan Pembayaran Gaji merupakan tagihan ganti rugi terhadap kejadian Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas pegawai yang gajinya masih terbayar. Tagihan kelebihan pembayaran gaji per 31 Desember 2010 sebesar Rp24.514.900,00 terdiri dari: Nama Eks Pegawai

Nomor dan Tanggal Keputusan

Nilai

Wiwit Setyo Prabowo, Ak

KEP-365/K/SU/2008

03-04-2008

Rp

12.254.500

Hotmartua P.S

KEP-1323/K/SU/2008

25-11-2008

Rp

12.260.400

Rp

24.514.900

Jumlah

Piutang ini digolongkan sebagai aset tidak lancar dan berdasarkan kualitasnya piutang ini digolongkan kurang lancar dengan penyisihan sebagai berikut : Kualitas

Qty

Nilai (Rp)

Piutang Kurang Lancar

2

24.514.900

Persentase

Nilai Penyisihan

Nilai netto

Penyisihan

(Rp)

(Rp)

10 %

2.451.490

22.063.410

C.2.3.3.3 BMN Rusak Berat yang akan dihapuskan BMN Rusak Berat adalah Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi. Aset Tetap Rusak Berat ini tidak lagi digolongkan dalam kategori Aset Tetap, tetapi digolongkan ke dalam Aset Lain-Lain.



Saldo BMN Rusak Berat yang tidak digunakan per 31 Desember 2010 sebagai berikut : Saldo per 31 Desember 2009

Rp

29.218.246.792

Rp

5.358.018.760

Mutasi tambah :

Reklasifikasi dari Aset Tetap

Mutasi kurang

Penghapusan BMN

Rp

4.560.685.482

Penggunaan kembali BMN yang dihentikan

Rp

6.168.408.459

Rp

23.847.171.611


Rincian

Barang

Milik

Negara

(BMN)

Rusak

Berat

sebesar

Rp23.847.171.611,00 disajikan pada lampiran 5. Penambahan/pengurangan BMN Rusak Berat dijelaskan sebagai berikut :

Penambahan BMN Rusak Berat adalah reklasifikasi BMN dari Aset Tetap ke dalam Aset Lain-lain yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan.

Pengurangan BMN Rusak Berat 9 Karena adanya Keputusan Penghapusan BMN dari Pengguna Barang. Penghapusan BMN selama Tahun 2010 adalah sebagai berikut : No

Satker BPKP

1

Kantor Pusat BPKP

2 3 4

Penghapusan

Keterangan

3.962.666.590

KEP-1329/K.SU/05/2010

Pusbin JFA

190.596.160

KEP-1241/K.SU/05/2010

Perw. Prov. DKI Jakarta I

146.050.522

KEP- 406/K.SU/05/2010

Perw. BPKP Prov Jateng

131.741.500

KEP-2403/K.SU/05/2010

5

Perw. BPKP Prov Jatim

127.728.710

KEP-1241/K.SU/05/2010

7

Perw. BPKP Prov . Kalbar Jumlah

1.902.000 4.560.685.482

KEP-1236/K.SU/05/2010

9 Karena pengaktifan kembali BMN yang terdiri dari : No

Satker

Penggunaan Kembali

Keterangan

1

Kantor Pusat

3.068.000.000

Tanah Eks. Puslitbangwas

2

Kantor Pusat

3.060.546.084

Gd & Bg Eks. Puslitbangwas

3

Perw. BPKP Riau

313.000

Peralatan dan Mesin

4

Puslitbangwas BPKP

39.549.375

Peralatan dan Mesin

Jumlah

6.168.408.459

Dalam saldo BMN Rusak Berat sebesar Rp23.847.171.611,00 terdapat BMN yang keberadaan fisiknya tidak ditemukan sebesar Rp331.367.875,00 sesuai hasil pemeriksaan BPK-RI dengan rincian sebagai berikut : No

Satker/Lokasi

Nilai

1

Kantor Pusat BPKP/ Jl. Cideng Timur No. 54 Jkt

Rp

2

Puslitbangwas BPKP/ Jl. Cideng Timur No. 54 Jkt

3

Puslitbangwas BPKP/ Jl. Cideng Timur No. 54 Jkt

Keterangan

24.574.000,00

10 unit BMN

Rp

67.640.000,00

151 unit BMN

Rp

239.153.875,00

78 unit BMN



Sedangkan selisih antara BMN yang hilang dengan yang tercatat di dalam Aset

Lainnya

sebesar

Rp331.367.875,00)

Rp3.809.000,00

merupakan

BMN

(Rp336.176.875,00

hilangyang

dicatat

–

secara

ekstracomptabel. Berkaitan dengan hal tersebut telah dilaporkan ke Kepolisian RI dan dilakukan audit khusus oleh Inspektorat sesuai dengan Surat Tugas Nomor Surat Tugas Inspektur Nomor : ST-1190/IN/2010 tanggal 2 November 2010 dan Nomor: ST-1264/IN/2010 tanggal 6 Desember 2010 hal Audit Khusus atas Hilangnya Peralatan dan Mesin di Gedung Eks Puslitbangwas, Jl. Cideng Timur Jakarta. Hasil audit khusus Inspektorat Nomor: LHAK-318/IN/2011, tanggal 11 Maret 2011 yang menyimpulkan : a. Terdapat kelemahan dalam pengamanan fisik barang-barang di Gedung Cideng, b. Telah terjadi kehilangan Barang Milik Negara (BMN) Puslitbangwas dan Biro Umum (Eks. BMN Puslitbangwas yang telah diserahterimakan ke Biro Umum) di Gedung Cideng sampai dengan 7 April 2010 senilai Rp357.664.875,00 (nilai perolehan), c. Atas hilangannya BMN di Gedung Cideng diduga kuat melibatkan oknum anggota Satpam yang bertugas jaga. Kewajiban

Jangka

C.2.4. Kewajiban Jangka Pendek

Pendek Utang kepada Pihak ketiga Rp2.745.925.873

C.2.4.1

Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2010 dan 2009 masingmasing sebesar Rp2.745.925.873,00 dan Rp2.951.319.898,00. Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2010 sebesar Rp2.745.925.873,00 merupakan pengakuan kewajiban atas perhitungan akrual belanja yang terdiri dari: Jenis Belanja

Belanja Pegawai

Belanja Barang Jumlah

Nilai (Rp)

Penjelasan

1.767.871.100

Rapel Tunjangan Beras berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor: 67/2010 Rapel Kenaikan Pangkat PNS dan pengangkatan pegawai yang belum dibayarkan tahun 2010 978.054.773 Penggunaan Listrik, Telepon, Air bulan Desember 2010 yang dibayar bulan Januari 2011 2.745.925.873


Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited) Pendapada Diterima Dimuka Rp410.963.916

C.2.4.2

Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing

sebesar

Rp410.963.916,00

dan

Rp230.071.496,00.

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pengakuan kewajiban perhitungan akrual atas pendapatan dari transaksi sewa Barang Milik Negara (BMN) yang diterima terlebih dahulu. Uang Muka dari KPPN Rp147.672.366

C.2.4.3

Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2010 dan 2009 masingmasing sebesar Rp147.672.366,00 dan Rp25.212.315,00. Perkiraan ini merupakan akun penyeimbang dari akun Kas di Bendahara Pengeluaran. Uang Muka dari KPPN Rp212.313.200

C.2.4.4

Pendapatan Yang Ditangguhkan

Saldo Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing

sebesar

Rp212.313.200,00

dan

Rp145.733.296,00.

Perkiraan ini merupakan akun penyeimbang dari akun Kas Lainnya dan Setara Kas, yang terdiri Pajak Penghasilan, pengembalian belanja dan jasa giro yang belum disetor ke Kas Negara, pada tanggal Neraca.

Ekuitas Dana Lancar

C.2.5. Ekuitas Dana Lancar

Cadangan Rp250.000

C.2.5.1

Piutang

Cadangan Piutang

Saldo Cadangan Piutang per 31 Desember 2010 dan 2009, masing-masing sebesar Rp250.000,00 dan Rp94.250.000,00. Perkiraan ini merupakan akun penyeimbang dari akun Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR). Cadangan Persediaan Rp4.406.684.636

C.2.5.2

Cadangan Persediaan

Saldo Cadangan Persediaan per 31 Desember 2010 dan 2009, masingmasing sebesar Rp4.406.684.636,00 dan Rp4.564.777.230,00. Perkiraan ini merupakan akun penyeimbang dari akun Persediaan.

Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek (Rp3.156.889.789)

C.2.5.3

Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Saldo Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2010 dan 2009, masing-masing sebesar (Rp3.156.889.789,00) dan (Rp3.181.391.394,00). Perkiraan ini merupakan akun penyeimbang dari akun Utang kepada Pihak Ketiga dan Pendapatan Diterima di Muka sebagai akibat dari penyajian informasi akrual akhir tahun. Catatan atas Laporan Keuangan – 47

Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited) Ekuitas Dana Investasi

C.2.6 Ekuitas Dana Investasi

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Rp1.937.178.796.260 ,

C.2.6.1

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Saldo Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2010 dan 2009

masing-masing

sebesar

Rp1.937.178.796.260,00

dan

Rp1.888.504.884.809,00. Perkiraan ini merupakan akun penyeimbang dari akun Aset Tetap.

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Rp58.454.424.787

C.2.6.2

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

Saldo Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2010 dan 2009

masing-masing

sebesar

Rp58.454.424.787,00

dan

Rp63.546.362.324,00. Perkiraan ini merupakan akun penyeimbang dari akun Aset Lainnya.

Catatan Lainnya

Penting

C.3 CATATAN PENTING LAINNYA

1. Laporan Keuangan BPKP Tahun 2010 telah mengungkapkan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang bersumber selain dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dengan mencantumkan dalam akun Kas Lainnya dan Setara Kas, sedangkan sebagai akun penyeimbang adalah akun Pendapatan yang Ditangguhkan.

2. Dalam beberapa Rekening Koran Bendahara Pengeluaran Perwakilan masih terdapat saldo Bank Tunjangan Kinerja BPKP (Rapel periode Juli sampai dengan Desember 2010) sebesar Rp2.386.392.454,00 dengan rincian :

Perw. BPKP Prov. Sulut

Rp

726.896.030,00

Perw. BPKP Prov. Maluku Perw. BPKP Prov. Bali

Rp Rp

623.467.530,00 1.036.028.894,00

Rp

2.386.028.894,00

Jumlah

Dalam bulan Januari 2011 dana tersebut telah didistribusikan kepada pegawai yang berhak, dan secara keseluruhan dilaporkan dalam Laporan Keuangan BPKP (UAPA) PBSBL Nomor: LAP101/K/SU/2011 tanggal 09 Februari 2011.


Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited) Pengungkapan Penting Lainnya

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA D.1. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK Badan

Pengawasan

Keuangan

dan

Pembangunan

(BA

089)

merupakan entitas pelaporan yang mempunyai 31 satuan kerja yang terdiri dari 1 satker Kantor Pusat, 4 satker Pusat-Pusat, 1 satker Inspektorat, dan 25 Perwakilan. Secara periodik (bulan Maret, Juli, dan September) terhadap hasil temuan audit BPK-RI selalu dilakukan updating terkait dengan perkembangan tindak lanjut yang telah dilakukan. Sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan ini, Tindak Lanjut atas temuan hasil pemeriksaan disajikan dalam Daftar temuan dan monitoring penyelesaian tindak lanjut temuan BPK sebagaimana terlampir. D.2 REKENING PEMERINTAH Sebagai tindak lanjut temuan BPK-RI terkait dengan penggunaan rekening, BPKP telah melakukan penertiban penggunaan rekening dan mulai tahun 2008 telah menerapkan single account. Daftar rekening pemerintah yang dipergunakan terlampir D.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul. Informasi pendapatan dan belanja secara akrual merupakan suplemen yang dilampirkan pada Laporan Keuangan BPKP Tahun 2010. Pendapatan secara akrual adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Belanja secara akrual adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Daftar informasi pendapatan dan belanja secara akrual disajikan pada Lampiran.


Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2010 (Audited)

Recommend Documents