Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2012 (Audited)

Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2012 (Audited)

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

Daftar Tabel

iii

Daftar Lampiran

iv

Pernyataan Tanggung Jawab

v

Pernyataan Telah Direviu

vi

Ringkasan

1

I. Laporan Realisasi Anggaran

4

II. Neraca

5

III. Catatan atas Laporan Keuangan

6

A. Penjelasan Umum

6

A.1. Dasar Hukum

6

A.2. Kebijakan Teknis

6

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

9

A.4. Kebijakan Akuntansi B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

10 17

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

17

B.2. Belanja Negara

18

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

23

C.1. Aset Lancar

23

C.2. Aset Tetap

28

C.3. Piutang Jangka Panjang

40

C.4. Aset Lainnya

42

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

47

C.6. Ekuitas Dana Lancar

48

C.7. Ekuitas Dana Investasi

49

D. Pengungkapan Penting Lainnya

50

D.1. Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

50

D.2. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

50

D.3. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual

50

D.4. Rekening Pemerintah

50

D.5. Informasi Penambahan Entitas Akuntansi

50

D.6. Drop Loan ADB

51

Daftar Isi - ii -


DAFTAR TABEL Halaman

Tabel 1

:

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan 2011

1

Tabel 2

:

Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2012 dan 2011

2

Tabel 3

:

Realisasi Belanja BPKP Per Jenis Program Tahun Anggaran 2012

9

Tabel 4

:

Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja UAKPA

10

Penggolongan Kualitas Piutang

16

Tabel 5 Tabel 6

:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

17

Tabel 7

:

Perbandingan Realisasi PNBP TA 2012 dan 2011

17

Tabel 8

:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana TA 2012

18

Tabel 9

:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2012

18

Tabel 10

:

Perbandingan Belanja TA 2012 dan 2011

19

Tabel 11

:

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2012 dan 2011

20

Tabel 12

:

Perbandingan Belanja Barang TA 2012 dan 2011

21

Tabel 13

:

Perbandingan Belanja Modal TA 2012 dan 2011

22

Tabel 14

:

Daftar Kas di Bendahara Pengeluaran

23

Tabel 15

:

Daftar Penyetoran ke Kas Negara

23

Tabel 16

:

Daftar Kas Lainnya dan Setara Kas

24

Tabel 17

:

Daftar Penyetoran Kas Lainnya dan Setara Kas

24

Tabel 18

:

Daftar Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

25

Tabel 19

:

Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

26

Tabel 20

:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan

27

TP/TGR Tabel 21

:

Rincian Persediaan

28

Tabel 22

:

Rincian Aset Tetap

28

Tabel 23

:

Daftar BA Serah Terima Tanah (Transfer Masuk-Transfer Keluar)

30

Tabel 24

:

Rincian Tagihan TP/TGR

40

Tabel 25

:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Tagihan TP/TGR

42

Tabel 26

:

Rincian Aset Lainnya

42

Tabel 27

:

Daftar Aset Tak Berwujud per Satuan Kerja

43

Tabel 28

:

Daftar Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lain-Lain per Satuan Kerja

44

Tabel 29

:

Daftar Penghapusan BMN per Satuan Kerja

45

Tabel 30

:

Daftar Aset Lain-Lain per Satuan Kerja

45

Tabel 31

:

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

47

Tabel 32

:

Daftar Pendapatan Diterima Dimuka per Satuan Kerja

47

Daftar Tabel - iii -


DAFTAR LAMPIRAN

1. Nota Kesepakatan Angka Laporan Keuangan 2. Laporan Keuangan Pokok a. Laporan Realisasi Anggaran b. Neraca c.

Neraca Percobaan

3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah 4. Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah 5. Laporan Realisasi Anggaran Belanja 6. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja 7. Laporan Barang Pengguna - SIMAK BMN 8. Daftar Persediaan – SIMAK BMN 9. Daftar Tindak Lanjut atas Temuan BPK 10. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual 11. Lampiran Pendukung Lainnya a. Daftar Rekening dan Saldo Per 31 Desember 2012 b. Daftar Persediaan Per 31 Desember 2012 c.

Daftar Tanah Per 31 Desember 2012

d. Daftar Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2012 e. Daftar Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2012 f.

Daftar Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2012

g. Daftar Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2012 h. Daftar Piutang Ganti Rugi Ikatan Dinas (GRID)

Daftar Lampiran - iv -


RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pemerintah

Pusat,

Menteri/Pimpinan

Lembaga

selaku

Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2012 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2012. Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2012 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp12.293.915.365,00 atau 204,25 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp6.019.196.000,00. Realisasi Belanja Negara pada TA 2012 adalah sebesar Rp1.002.092.322.011,00

atau

mencapai

94,25

persen

dari

alokasi

anggaran

Rp1.063.206.820.000,00. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012

sebesar

dan 2011 dapat

disajikan sebagai berikut: Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2012 dan 2011 TA 2012 Uraian

Pendapatan Negara Belanja Negara-Rupiah Murni Belanja Negara-Hibah Luar Negeri Total Belanja

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

TA 2011 % Real. thd Anggaran

Realisasi (Rp)

6.019.196.000

12.293.915.365

204,25

9.395.533.812

1.061.272.611.000

1.001.356.847.917

94,35

739.732.492.304

1.934.209.000

735.474.094

38,02

273.842.287

1.063.206.820.000

1.002.092.322.011

94,25

740.006.334.591

Ringkasan - 1 -


2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2012 dan 2011. Jumlah Aset adalah sebesar Rp1.995.567.887.537,00 yang terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp9.719.115.125,00, Aset Tetap sebesar Rp1.972.923.759.707,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0,00, dan Aset Lainnya sebesar Rp12.925.012.705,00. Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp1.707.086.076,00 yang seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp1.993.860.801.461,00 yang terdiri atas Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp8.012.029.049,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp1.985.848.772.412,00. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 2011 dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 2011 Saldo

Uraian 31 Des 2012 (Rp)

Kenaikan / (Penurunan) 31 Des 2011 (Rp)

Jumlah (Rp)

%

Aset Aset Lancar

9.719.115.125

6.670.318.197

3.048.796.928

45,71

1.972.923.759.707

1.950.992.293.003

21.931.466.704

1,12

0

0

0

12.925.012.705

14.016.866.743

(1.091.854.038)

(7,79)

1.995.567.887.537

1.971.679.477.943

23.888.409.594

1,21

Kewajiban Jangka Pendek

1.707.086.076

1.650.344.204

56.741.872

3,44

Jumlah Kewajiban

1.707.086.076

1.650.344.204

56.741.872

3,44

8.012.029.049

5.019.973.993

2.992.055.056

59,60

Ekuitas Dana Investasi

1.985.848.772.412

1.965.009.159.746

20.839.612.666

1,06

Jumlah Ekuitas Dana

1.993.860.801.461

1.970.029.133.739

23.831.667.722

1,21

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

1.995.567.887.537

1.971.679.477.943

23.888.409.594

1,21

Aset Tetap Piutang Jangka Panjang Aset Lainnya Jumlah Aset

0

Kewajiban

Ekuitas Ekuitas Dana Lancar

Ringkasan - 2 -


3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Ringkasan - 3 -


I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012 dan 2011 (Dalam Rupiah) TAHUN ANGGARAN 2012 NO.

U RA IAN

CATATAN

TA 2011

% REALISASI ANGGARAN

REALISASI

THD

REALISASI

ANGGARAN A

PENDAPATAN ■ Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.1

6.019.196.000

12.293.915.365

204,25

9.395.533.812

6.019.196.000

12.293.915.365

204,25

9.395.533.812

1.063.206.820.000

1.002.092.322.011

94,25

740.006.334.591

1.061.272.611.000

1.001.356.847.917

94,35

739.732.492.304

■ Belanja Pegawai

595.623.494.000

554.985.712.146

93,18

361.138.496.692

■ Belanja Barang

421.549.003.000

402.965.815.505

95,59

361.281.368.615

■ Belanja Modal

44.100.114.000

43.405.320.266

98,42

17.312.626.997

1.934.209.000

735.474.094

38,02

273.842.287

38,03

234.877.287

-

38.965.000

Jumlah Pendapatan B B.1

B.2

BELANJA Rupiah Murni

Hibah Luar Negeri ■ Belanja Pegawai ■ Belanja Barang ■ Belanja Modal Total Belanja

B.2

1.933.910.000 299.000

-

735.474.094 -

1.063.206.820.000

1.002.092.322.011

94,25

740.006.334.591

■ Belanja Pegawai

595.623.494.000

554.985.712.146

93,18

361.138.496.692

■ Belanja Barang

423.482.913.000

403.701.289.599

95,33

361.516.245.902

44.100.413.000 1.063.206.820.000

43.405.320.266 1.002.092.322.011

98,42

17.351.591.997 740.006.334.591

■ Belanja Modal Jumlah Belanja

94,25

Laporan Realisasi Anggaran - 4 -


II. N E R A C A BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NERACA PER 31 DESEMBER 2012 dan 2011 NAMA PERKIRAAN

CATATAN 31 DESEMBER 2012 31 DESEMBER 2011

ASET ASET LANCAR ■ Kas di Bendahara Pengeluaran ■ Kas Lainnya dan Setara Kas ■ Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) ■ Bagian Lancar Tagihan TP/ TGR ■ Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR ■ Bagian Lancar Tagihan TP/ TGR (netto)

C.1.1 C.1.2 C.1.3 C.1.4 C.1.5

162.543.743 28.754.964 502.132.167 1.648.114.290 (8.240.571) 1.639.873.719

■ Persediaan

C.1.6

7.385.810.532 9.719.115.125

5.864.852.211 6.670.318.197

C.2.1 C.2.2 C.2.3 C.2.4 C.2.5 C.2.6

1.074.635.416.873 242.659.121.809 642.723.054.616 10.600.481.125 2.268.785.284 36.900.000 1.972.923.759.707

1.092.321.261.440 231.390.995.303 614.582.795.730 10.579.958.145 2.117.282.385 1.950.992.293.003

JUMLAH ASET LANCAR

10.083.900 177.063.744 606.542.517 11.835.000 (59.175) 11.775.825

ASET TETAP ■ Tanah ■ Peralatan dan Mesin ■ Gedung dan Bangunan ■ Jalan, Irigasi dan Jaringan ■ Aset Tetap Lainnya ■ Konstruksi Dalam Pengerjaan JUMLAH ASET TETAP PIUTANG JANGKA PANJANG ■ Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) ■ Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR ■ Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) (Netto)

C.3.1 C.3.2

JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG

25.994.008.771 (25.994.008.771) -

24.843.968.482 (24.843.968.482) -

-

-

9.983.054.815 2.941.957.890 12.925.012.705

9.726.730.615 4.290.136.128 14.016.866.743

ASET LAINNYA ■ Aset Tak Berwujud ■ Aset Lain-lain

C.4.1 C.4.2 JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAH ASET

1.995.567.887.537

1.971.679.477.943

1.076.608.864 439.178.505 162.543.743 28.754.964 1.707.086.076

1.468.435.491 112.224.813 10.083.900 59.600.000 1.650.344.204

1.707.086.076

1.650.344.204

KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK ■ Utang Kepada Pihak Ketiga ■ Pendapatan Diterima Dimuka ■ Uang Muka dari KPPN ■ Pendapatan yang Ditangguhkan JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.5.1 C.5.2 C.5.3 C.5.4

JUMLAH KEWAJIBAN EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR ■ Cadangan Piutang

C.6.1

1.639.873.719

11.775.825

■ Cadangan Persediaan

C.6.2

7.385.810.532

5.864.852.211

■ Dana Yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

C.6.3

(1.076.608.864)

(1.350.971.747)

■ Barang/Jasa Yang Masih Harus Diterima

C.6.4

502.132.167

606.542.517

■ Barang/Jasa Yang Masih Harus Diserahkan

C.6.5

(439.178.505)

(112.224.813)

JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR

8.012.029.049

5.019.973.993 1.950.992.293.003

EKUITAS DANA INVESTASI ■ Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

C.7.1

1.972.923.759.707

■ Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

C.7.2

12.925.012.705

14.016.866.743

JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI

1.985.848.772.412

1.965.009.159.746

JUMLAH EKUITAS DANA

1.993.860.801.461

1.970.029.133.739

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

1.995.567.887.537

1.971.679.477.943

Neraca - 5 -


III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM Dasar Hukum

A.1 Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2011 tentang

Perubahan

atas

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar; 8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non-Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar; 9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga. A.2 KebijakanTeknis Rencana Strategis

A.2.1 Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintah non departemen, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor

Catatan atas Laporan Keuangan -6 -


103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005. Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP berperan untuk membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih, membantu menghadapi permasalahan yang terjadi dan memberikan masukan/solusi. Penegasan jati diri sebagai pengawas internal pemerintah adalah dalam arti BPKP lebih mengedepankan peran proaktif untuk dapat memberikan nilai tambah kepada stakeholder dan shareholder. Dalam hal ini, BPKP berperan untuk meningkatkan proses governance, manajemen risiko dan penerapan sistem pengendalian guna mencapai tujuan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan BPKP berperan

dalam

mendukung

akuntabilitas

Presiden

dalam

pelaksanaan

pengelolaan Keuangan Negara melalui fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas

keuangan

negara

dan

pembinaan

penyelenggaraan

Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Untuk mewujudkan tujuan akhir (goals) tersebut di atas, komitmen ini selanjutnya dituangkan dalam pernyataan visi, yaitu sebagai

“Auditor Presiden yang

Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas”. Misi BPKP dirumuskan dalam kesadaran bahwa misi pada dasarnya merupakan rumusan yang menunjukkan mengapa BPKP perlu ada dalam sistem manajemen pemerintahan secara nasional. Oleh karena itu, misi BPKP ditetapkan dalam empat (4) rumusan, yaitu: 1.

Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang baik dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

2.

Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

3.

Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten;

4.

Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang handal bagi presiden/pemerintah.



Organisasi dan Tata Kerja

A.2.2 Organisasidan Tata Kerja BPKP Organisasi dan Tata Kerja BPKP, diatur dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tanggal 20 Februari 2001. BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan BPKP posisi 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut: Kepala BPKP

:

Prof. Mardiasmo, Ak., MBA.,Ph.D

Sekretaris Utama (membawahi 5 Biro)

:

Suwartomo, Ak., M. Acc

Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian (membawahi 5 Direktorat)

:

DR. Binsar H Simanjuntak, Ak., MBA

Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polsoskam (membawahi 4 Direktorat)

:

DR. Achmad Sanusi, MSPA

Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah (membawahi 3 Direktorat)

:

Iman Bastari, Ak., M.Acc

Deputi Bidang Akuntan Negara (membawahi 5 Direktorat)

:

Ardan Adiperdana, Ak., MBA

Deputi Bidang Investigasi (membawahi 3 Direktorat)

:

Prof. DR. Edy Moelyadi Soepardi, MM

Kepala Pusdiklatwas

:

Meidyah Indreswari, S.E., Ak., M.Sc, Ph.D., CKM, CCSA, CCMM

Kepala Pusbin JFA

:

Sidik Wiyoto, SH

Kepala Pusinfowas

:

Alphonsa Ani Maharsi, Ak., M.Acc

Kepala Puslitbangwas

:

Elly Fariani, Ak., M.Sc

Inspektur

:

Hari Setiadi, Ak., M.Sc

Perwakilan BPKP di tingkat Provinsi

:



25 Perwakilan BPKP



8 Perwakilan BPKP Madya

Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2013, Sekretaris Utama BPKP dijabat oleh Meidyah Indreswari, S.E.,Ak., Ph.D., CKM, CCSA, CCMM. Anggaran

A.2.3 Anggaran Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPKP dalam Tahun Anggaran

2012

memperoleh

alokasi

dana

dari

APBN

sebesar

Rp1.063.206.820.000,00 untuk melaksanakan tiga (3) program.



Rincian anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada Tabel berikut ini: Tabel 3 Realisasi Belanja BPKP per Jenis Program TA 2012 Kode Program

Uraian Program

Realisasi (Rp)

%

01.01.01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP

849.661.203.000

797.083.049.850

93,81

01.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur-BPKP

42.427.645.000

41.785.938.991

98,49

01.01.06

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

171.117.972.000

163.223.333.170

95,39

1.063.206.820.000

1.002.092.322.011

94,25

Jumlah

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Anggaran (Rp)

A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2012 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas pelaporan BPKP termasuk di dalamnya jenjang struktural di bawah BPKP seperti eselon I, wilayah dan satuan kerja yang bertanggungjawab atas anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan BPKP disusun berdasarkan penggabungan data/laporan keuangan satuan kerja BPKP. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada TA 2012 memperoleh dana sebesar Rp1.063.206.820.000,00 yang berasal dari APBN, dengan rincian sebagai berikut: 

Rupiah Murni (RM)

Rp

1.061.272.611.000



Hibah Luar Negeri

Rp

1.934.209.000

Rp

1.063.206.820.000

Jumlah

Berdasarkan kewenangan pencairan dana, anggaran tersebut dapat dirinci sebagai berikut: 

Satuan Kerja Pusat (KP) sebesar

Rp

539.082.622.000



Satuan Kerja Daerah (KD) sebesar

Rp

524.124.198.000

Rp

1.063.206.820.000

Jumlah



Jumlah satuan kerja di lingkup Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah 39 satuan kerja. Dari jumlah tersebut yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 39 satuan kerja (100%). Rincian satuan kerja dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 4 Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja UAKPA

No

1

Jumlah Menurut Jenis Kewenangan

Kode Eselon I

01

Uraian

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

KP

Jumlah Satker

KD

M

TM

M

TM

6

-

33

-

39

M = Menyampaikan LK TM = Tidak Menyampaikan LK

Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri atas Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya. Kebijakan Akuntansi

A.4 KebijakanAkuntansi Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN. Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.



Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan Laporan Keuangan ini telah diterapkan kaidahkaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPKP adalah: Pendapatan

A.4.1 Pendapatan Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Belanja

A.4.2 Belanja Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam

periode

tahun

yang

bersangkutan

yang

tidak

akan

diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan pada lembar muka laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja. Aset

A.4.3 Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada



saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Aset Lancar

a. Aset Lancar Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri atas kas, piutang, dan persediaan. 1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Kas dibedakan menjadi Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas Lainnya dan Setara Kas. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas/bank yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan secara definitif kepada Kas Umum Negara pada tanggal neraca. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan saldo kas/bank selain UP dan TUP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran, dan belum dipertanggungjawabkan pada tanggal neraca. 2) Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca, disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR. 3) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga pembelian terakhir, dan harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Aset Tetap

b. Aset Tetap Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset Tetap dilaporkan pada Neraca BPKP per



31 Desember 2012 berdasarkan harga perolehan. Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu: (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). (c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. KDP mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan asset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan pada tanggal neraca belum selesai. Periode waktu perolehan bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Piutang Jangka Panjang

c. Piutang Jangka Panjang Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke Kas Negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkankerugian negara/daerah. TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau



bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negarasebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatanyang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut ataukelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TPA dan TP/TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Aset Lainnya. Aset Lainnya

d. Aset Lainnya Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain Aset Lancar, Aset Tetap, dan Piutang Jangka Panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset Lain-Lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam Aset Lancar dan Aset Tetap. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Di samping itu, piutang macet yang dialihkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

Kewajiban

A.4.4 Kewajiban Kewajiban

adalah

utang

yang

timbul

dari

peristiwa

masa

lalu

yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat

atau

peraturan

perundang-undangan.Kewajiban

pemerintah

diklasifikasikan ke dalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Catatan atas Laporan Keuangan -14 -


a.

Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Ekuitas Dana

A.4.5 Ekuitas Dana Ekuitas Dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas Dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara Aset Lancar dan Kewajiban Jangka Pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara Aset Tidak Lancar dan Kewajiban Jangka Panjang.

Penyisihan

A.4.6 Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Piutang Tak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar

Tetagih

persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.



Tabel 5 Penggolongan Kualitas Piutang Kualitas Piutang Lancar

Aset Tetap

Penyisihan

Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo

0,5 %

Kurang Lancar

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan

10 %

Diragukan

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan

50 %

Macet

Penyusutan

Uraian



Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan



Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN

100 %

A.4.7 Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap Sampai saat Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2012, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan belum menerapkan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, yang menyebutkan bahwa penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013.


Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2012 (Audited)

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp12.293.915.365

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2012 adalah sebesar Rp12.293.915.365,00 atau 204,25 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp6.019.196.000,00. Keseluruhan Pendapatan Negara Bukan Pajak di BPKP merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya sampai dengan tangggal 31 Desember 2012 adalah sebagaiberikut: Tabel 6 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Uraian Jenis Pendapatan 

Pendapatan Penjualan dan Sewa



Pendapatan Jasa



Pendapatan Pendidikan

 

Estimasi

Realisasi

(Rp)

(Rp)

% Realisasi

1.682.646.000

3.745.038.588

222,56

-

2.131.435

-

4.336.550.000

6.112.800.000

140,96

Pendapatan Iuran dan Denda

-

7.254.410

-

Pendapatan Lain-Lain

-

2.426.690.932

-

6.019.196.000

12.293.915.365

204,25

Jumlah

Dibandingkan dengan TA 2011, terdapat kenaikan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp2.898.381.553,00 atau 30,85 persen yang disebabkan adanya penerimaan sewa tanah dan bangunan untuk ATM yang dibayar dimuka untuk periode tiga tahun dan peningkatan kegiatan pendidikan dan pelatihan pada Pusdiklatwas BPKP. Perbandingan realisasi PNBP TA 2012 dan 2011 disajikan dalam Tabel di bawah ini: Tabel 7 Perbandingan Realisasi PNBP TA 2012 dan 2011 Uraian Jenis PNBP

1. Pendapatan Penjualan & Sewa 2. PendapatanJasadanBunga 3. Pendapatan Pendidikan 4. Pendapatan Iuran dan Denda 5. Pendapatan Lain-Lain Jumlah

TA 2012

TA 2011

(Rp)

(Rp)

Naik / (Turun) Rp

%

3.745.038.588

2.903.092.864

841.945.724

29,00

2.131.435

851.813

1.279.622

150,22

6.112.800.000

4.813.080.000

1.299.720.000

27,00

7.254.410

1.178.567

6.075.843

515,53

2.426.690.932

1.677.330.568

749.360.364

44,68

12.293.915.365

9.395.533.812

2.898.381.553

30,85

Catatan atas Laporan Keuangan - 17-


Realisasi pendapatan sewa sebesar Rp3.745.038.588,00 termasuk pendapatan atas pelepasan rumah Negara pada Kantor Pusat BPKP yang seharusnya menjadi PNBP Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp3.309.500,00. PNBP tersebut merupakan cicilan/angsuran sewa beli rumah dinas dari eks pegawai BPKP, namun oleh yang bersangkutan disetor ke Kas Negara dengan menggunakan kode BA 089 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang seharusnya menggunakan kode BA 033 Kementerian Pekerjaan Umum. Realisasi Belanja Negara

B.2. Belanja Negara

Rp1.002.092.322.011

Realisasi belanja BPKP pada TA 2012 adalah sebesar Rp1.002.092.322.011,00 atau 94,25 persen dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja. Anggaran dan realisasi Belanja yang terdiri dari Belanja Rupiah Murni dan Belanja Hibah Luar Negeri dapat dilihat pada Tabel di bawah ini: Tabel 8 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per-Sumber Dana TA 2012 Uraian Belanja  Belanja Rupiah Murni  Belanja Hibah Luar Negeri Jumlah

Anggaran

Realisasi

Setelah Revisi (Rp)

(Rp)

%

1.061.272.611.000

1.001.356.847.917

94,35

1.934.209.000

735.474.094

38,02

1.063.206.820.000

1.002.092.322.011

94,25

Sedangkan menurut jenis belanja, anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini: Tabel 9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per-Jenis Belanja TA 2012 Kode Jenis Blj.

Uraian Jenis Belanja

Anggaran

Realisasi Belanja

% Realisasi

51

Belanja Pegawai

595.623.494.000

554.985.712.146

93,18

52

Belanja Barang

423.482.913.000

403.701.289.599

95,33

53

Belanja Modal

44.100.413.000

43.405.320.266

98,42

1.063.206.820.000

1.002.092.322.011

94,25

Jumlah



Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam Grafik berikut ini:

Grafik 1 Anggaran dan Realisasi Belanja

Realisasi belanja TA 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp262.085.987.420,00 dibandingkan TA 2011 disebabkan antara lain adanya pengangkatan pegawai baru, dan adanya pembangunan gedung kantor baru. Perbandingan realisasi belanja TA 2012 dan 2011 dapat dilihat pada Tabel berikut ini: Tabel 10 Perbandingan Belanja TA 2012 dan 2011 Kode Jenis Belanja

Uraian Jenis Belanja

Realisasi Belanja

Naik/ (Turun)

TA 2012 (Rp)

TA 2011 (Rp)

Rp

%

51

Belanja Pegawai

554.985.712.146

361.138.496.692

193.847.215.454

53,68

52

Belanja Barang

403.701.289.599

361.516.245.902

42.185.043.697

11,67

53

Belanja Modal

43.405.320.266

17.351.591.997

26.053.728.269

150,15

1.002.092.322.011

740.006.334.591

262.085.987.420

35,42

Jumlah



Belanja Pegawai Rp554.985.712.146

B.2.1 Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai TA 2012 dan 2011 masing-masing

sebesar

Rp554.985.712.146,00 dan Rp361.138.496.692,00. Kenaikan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp193.847.215.454,00 antara lain disebabkan ada pengangkatan pegawai baru, kebijakan pemerintah menaikkan gaji PNS dan pemindahan belanja tunjangan kinerja yang semula di BA 999 ke BA 089. Rincian realisasi Belanja Pegawai disajikan dalam Tabel berikut ini: Tabel 11 Perbandingan Belanja Pegawai TA 2012 dan 2011 Uraian Belanja Gaji Pokok PNS

TA 2012

TA 2011

(Rp)

(Rp)

Naik/ (Turun) Rp

%

213.138.175.240

193.962.999.930

19.175.175.310

3.674.625

5.309.756

(1.635.131)

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

16.346.259.660

14.931.480.739

1.414.778.921

9,48

Belanja Tunj. Anak PNS

5.442.788.129

5.058.887.849

383.900.280

7,59

Belanja Tunj. Struktural PNS

7.266.720.000

7.128.215.000

138.505.000

1,94

24.266.240.000

24.545.785.000

(279.545.000)

(1,14)

8.090.489.735

7.015.936.071

1.074.553.664

15,32

Belanja Tunj. Beras PNS

12.552.985.850

13.401.384.992

(848.399.142)

(6,33)

Belanja Uang Makan PNS

20.373.970.000

15.899.640.000

4.474.330.000

28,14

Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS

742.540.000

668.580.000

73.960.000

11,06

Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PNS

215.750.400

211.765.800

3.984.600

1,88

Belanja Tunjangan Umum PNS

3.478.265.000

3.718.675.000

(240.410.000)

(6,46)

Belanja Uang Lembur

3.427.403.550

1.034.464.000

2.392.939.550

231,32

Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)

241.639.065.149

75.355.824.351

166.283.240.798

220,66

Realisasi Belanja Bruto

556.984.327.338

362.938.948.488

194.045.378.850

53,47

1.998.615.192

1.800.451.796

198.163.396

11,01

554.985.712.146

361.138.496.692

193.847.215.454

53,68

Belanja Pembulatan Gaji PNS

Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS

Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Netto

9,89 (30,79)



Belanja Barang

Rp403.701.289.599

B.2.2 Belanja Barang Realisasi

Belanja

Barang

TA

2012

dan

2011

masing-masing

sebesar

Rp403.701.289.599,00 dan Rp361.516.245.902,00. Kenaikan realisasi Belanja Barang sebesar Rp42.185.043.697,00 atau 11,67 persen antara lain disebabkan adanya kenaikan belanja barang operasional, belanja barang non operasional, dan belanja perjalanan luar negeri. Rincian realisasi Belanja Barang disajikan dalam Tabel berikut ini: Tabel 12 Perbandingan Belanja Barang TA 2012 dan 2011

Uraian

TA 2012

TA 2011

(Rp)

(Rp)

Naik / (Turun) Rp

%

Belanja Barang Operasional

47.798.888.071

43.392.174.915

4.406.713.156

10,16

Belanja Barang Non Operasional

85.753.419.113

29.260.818.984

56.492.600.129

193,07

Belanja Jasa

15.848.021.465

17.471.415.570

(1.623.394.105)

(9,29)

Belanja Pemeliharaan

22.435.222.344

20.713.789.518

1.721.432.826

231.174.191.138

250.827.757.145

(19.653.566.007)

(7,84)

Belanja Perjalanan Luar Negeri

3.301.399.852

2.108.784.758

1.192.615.094

56,55

Realisasi Belanja Bruto

406.311.141.983

363.774.740.890

42.536.401.093

11,69

2.609.852.384

2.258.494.988

351.357.396

15,56

403.701.289.599

361.516.245.902

42.185.043.697

11,67

Belanja Perjalanan Dalam Negeri


8,31

Dalam realisasi Belanja Barang sebesar Rp403.701.289.599,00 termasuk Belanja Barang yang bersumber dari Hibah Bank Dunia (IDF Grand Nomor TF 096644) sebesar Rp735.474.094,00 yang merupakan pembayaran kepada konsultan pada Kantor Pusat BPKP. Realisasi Belanja Barang yang bersumber dari Hibah Bank Dunia TA 2012 sebesar Rp735.474.094,00 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2011 sebesar Rp234.877.287,00, terdapat kenaikan sebesar 213,13 persen. Anggaran Hibah Bank Dunia adalah sebesar Rp1.934.209.000,00, dan sudah direalisasikan sebesar Rp735.474.094,00. Sisanya sebesar Rp1.198.734.906,00 akan diluncurkan ke tahun 2013.



Belanja Modal Rp43.405.320.266

B.1.3 Belanja Modal Realisasi

Belanja

Modal

TA

2012

dan

2011

masing-masing

sebesar

Rp43.405.320.266,00 dan Rp17.351.591.997,00. Kenaikan realisasi Belanja Modal sebesar

Rp26.053.728.269,00

atau

150,15

persen

antara

lain

disebabkan

pembangunan Gedung Kantor Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Rincian realisasi Belanja Modal disajikan dalam Tabel berikut ini: Tabel 13 Perbandingan Belanja Modal TA 2012 dan 2011 Uraian

Belanja Modal Tanah

TA 2012

TA 2011

(Rp)

(Rp)

Naik/ (Turun) Rp

%

303.090.000

47.250.000

255.840.000

541,46

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

15.447.139.940

8.999.439.107

6.447.700.833

71,65

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

26.928.667.547

6.712.096.273

20.216.571.274

301,20

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

292.257.680

792.747.954

(500.490.274)

(63,13)

Belanja Modal Lainnya

437.109.599

806.842.000

(369.732.401)

(45,82)

Realiasi Belanja Bruto

43.408.264.766

17.358.375.334

26.049.889.432

150,07

2.944.500

6.783.337

(3.838.837)

(56,59)

43.405.320.266

17.351.591.997

26.053.728.269

150,15



Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan TA 2012 (Audited)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA C.1 Aset Lancar Kas di Bendahara Pengeluaran Rp162.543.743

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp162.543.743,00 dan Rp10.083.900,00. Jumlah tersebut merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal Neraca. Kas di Bendahara di Pengeluaran per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut: Tabel 14 Daftar Kas di Bendahara Pengeluaran No.

Kode Satker

31 Des 2012 (Rp)

1

450536

Perw. BPKP Prov. D.I. Yogyakarta

-

6.408.000

2

450692

Perw. BPKP Prov. Kalimantan Timur

-

3.675.900

3

689270

Perw. BPKP Prov. Gorontalo

61.412.773

-

4

689291

Perw. BPKP Prov. Papua Barat

101.130.970

-

162.543.743

10.083.900

Nama Satuan Kerja

Jumlah

31 Des 2011 (Rp)

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut seluruhnya telah disetorkan ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut: Tabel 15 Daftar Penyetoran ke Kas Negara

No.

Satuan Kerja

Saldo Kas (Rp)

Penyetoran ke Kas Negara (Rp)

Tanggal Disetor ke Kas Negara

1


6.408.000

6.408.000

05/01/2012

2


3.675.900

3.675.900

05/01/2012

3


61.412.773

61.412.773

03/01/2013

4


101.130.970

101.130.970

03/01/2013

Seluruh satker di lingkungan BPKP telah menggunakan rekening tunggal (single account), dan secara periodik telah menyampaikan laporan

Catatan atas Laporan Keuangan - 23 -


penggunaan rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Daftar Rekening Satuan Kerja di lingkungan BPKP disajikan pada Lampiran 1. Kas Lainnya dan Setara Kas Rp28.754.964

C.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2012 dan 2011 masingmasing sebesar Rp28.754.964,00 dan Rp177.063.744,00. Jumlah tersebut merupakan saldo kas/bank selain Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran, yang berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas tersebut adalah sebagai berikut: Tabel 16 Daftar Kas Lainnya dan Setara Kas No.

Uraian

31 Des 2012 (Rp)

1

Pengembalian belanja yang belum disetor ke Kas Negara pada tanggal Neraca

2

Pajak yang belum disetor

3

Dana yang belum didistribusikan kepada pegawai Jumlah

31 Des 2011 (Rp)

-

59.600.000

28.754.964

-

-

117.463.744

28.754.964

177.063.744

Pajak yang belum disetor sebesar Rp28.754.964,00 pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 2 Januari 2013. Terhadap saldo kas dari pengembalian belanja yang belum disetor per 31 Desember 2011, telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut: Tabel 17 Daftar Penyetoran Kas Lainnya dan Setara Kas No.

Nama Satuan Kerja

Saldo Kas (Rp)

Penyetoran ke Kas Negara (Rp)

Disetor ke Kas Negara

977.000

09/01/2012

6.675.000

12/01/2012

5.343.000

5.343.000

10/01/2012

Inspektorat

1.797.000

1.797.000

12/01/2012

4

Perw. BPKP Prov.NAD

9.982.000

9.982.000

06/01/2012

5

Perw. BPKP Prov.Lampung

9.452.000

9.452.000

09/01/2012

6

Perw. BPKP Prov.Sulawesi Tenggara

5.401.000

5.401.000

12/01/2012

7

Perw. BPKP Prov.Maluku

19.973.000

19.973.000

12/01/2012

59.600.000

59.600.000

1

Puslitbangwas

7.652.000

2

Pusinfowas

3

Jumlah



Sedangkan saldo kas berupa dana yang belum didistribusikan kepada pegawai per 31 Desember 2011 sebesar Rp117.463.744,00, pada bulan Januari 2012 telah didistribusikan kepada pegawai yang berhak. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Rp502.132.167

C.1.3 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2012 dan 2011 masingmasing sebesar Rp502.132.167,00 dan Rp606.542.517,00. Belanja Dibayar Dimuka

merupakan

pengeluaran

belanja

yang

dilakukan

atas

pekerjaan/jasa pada periode tertentu yang dibayarkan pada awal perikatan.

Rincian

saldo

Belanja

Dibayar

Dimuka

per

(prepaid)

31 Desember 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 18 Daftar Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) No.

Kode Satker

Nama Satuan Kerja

1

450582

Perw. BPKP Prov. Sumatera Barat

20.000.000

2

450670

Perw. BPKP Prov. Kepulauan Riau

82.200.000

3

689231

Perw. BPKP Prov. Bangka Belitung

40.916.666

4

689245

Perw. BPKP Prov. Nusa Tenggara Barat

26.137.500

5

689252

Perw. BPKP Prov. Kalimantan Tengah

55.503.000

6

689266

Perw. BPKP Prov. Sulawesi Barat

91.979.167

7

689270


61.645.833

8

689287

Perw. BPKP Prov. Maluku Utara

37.500.000

9

689291


86.250.001

Jumlah

Bagian Lancar TP/TGR Rp1.648.114.290

Saldo (Rp)

502.132.167

C.1.4 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp1.648.114.290,00 dan Rp11.835.000,00 yang merupakan hak atau klaim terhadap pihak lain yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar

Tagihan

Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan

Ganti

Rugi

(TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:



Tabel 19 Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR No.

Debitur

Jumlah Akhir

Kurs Rupiah per 28-12-2012

Jumlah

1

Deddy Erianto

AUD 163.580

Rp 10.025,50

2

Arif Jauhari

Rp 8.143.000

Rp 1

(Rp) 1.639.971.290 8.143.000

Jumlah

1.648.114.290

Sedangkan mutasi piutang pada tahun 2012 adalah sebagai berikut: Uraian

Jumlah (Rp)

Saldo per 31 Desember 2011

11.835.000

Mutasi Tambah - Ganti Rugi Ikatan Dinas (GRID) Tahun 2012

1.998.291.290

Mutasi Kurang - Pelunasan GRID Tahun 2012

(350.177.000)

- Reklasifikasi ke Piutang TP/TGR

(11.835.000)


1.648.114.290

Mutasi penambahan dan pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

 Mutasi tambah sebesar Rp1.998.291.290,00 merupakan tuntutan pembayaran Ganti Rugi Ikatan Dinas (GRID) terhadap 12 pegawai BPKP yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri (PDH) sebesar Rp350.177.000,00 dan dua pegawai BPKP yang diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) sebesar Rp8.143.000,00 dan AUD163.580,00 (e.q. rupiah sebesar Rp1.639.971.290,00).

 Mutasi

pengurangan

pembayaran diberhentikan

Tuntutan dengan

sebesar Ganti hormat

Rp362.012.000,00

Rugi

12

sebesar

pegawai

merupakan BPKP

Rp350.177.000,00

yang dan

reklasifikasi ke Piutang Jangka Panjang sebesar Rp11.835.000,00. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan piutang yang digolongkan aset lancar karena nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan. Berdasarkan kualitasnya, piutang ini digolongkan aset lancar dengan penyisihan sebagai berikut:



Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bag. Lancar TP/TGR (Rp8.240.571)

Kualitas Piutang

Jumlah Debitur

Nilai Piutang (Rp)

% Penyisihan

Nilai Penyisihan (Rp)

Lancar

2

1.648.114.290

0,5

8.240.571

C.1.5 Penyisihan Piutang Tak Tertagih -Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar minus Rp8.240.571,00 dan minus Rp59.175,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan

Ganti

Rugi

(TP/TGR)

yang

ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut: Tabel 20 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Debitur

Kualitas

Penyisihan

Nilai Penyisihan (Rp)

Deddy Eriantono

Lancar

1.639.971.290

0,5%

8.199.856

Arif Jauhari

Lancar

8.143.000

0,5%

40.715

Total Persediaan Rp7.385.810.532

Nilai Piutang

8.240.571

C.1.6 Persediaan Persediaan per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp7.385.810.532,00 dan Rp5.864.852.211,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan tidak untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:



Tabel 21 Daftar Persediaan Kode

Jenis Persediaan

31 Des 2012 (Rp)

117111

Barang Konsumsi

117113

Bahan untuk Pemeliharaan

117114

Suku Cadang

117121

Pita Cukai, Materai dan Leges

117131

Bahan Baku

117191

Persediaan Untuk Tujuan Strategis

117199

Persediaan Lainnya Jumlah

31 Des 2011 (Rp)

5.769.585.347

4.545.516.405

141.843.200

177.260.471

46.544.490

7.364.278

2.275.100

-

337.244.685

555.625.890

35.165.240

-

1.053.152.470

579.085.167

7.385.810.532

5.864.852.211

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik kecuali Barang Konsumsi pada Kantor Pusat BPKP senilai Rp2.758.470,00 dalam kondisi rusak, dan Persediaan Lainnya senilai Rp3.305.960,00 pada Kantor Pusat BPKP, dan senilai Rp326.830,00 pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dalam kondisi usang. Rincian Persediaan per 31 Desember 2012 dapat dilihat pada Lampiran 2. Aset Tetap Rp1.972.923.759.707

C.2 Aset Tetap Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp1.972.923.759.707,00 dan Rp1.950.992.293.003,00, yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut: Tabel 22 Rincian Aset Tetap No.

Uraian

1

Tanah

2

31 Des 2012 (Rp)

31 Des 2011 (Rp)

1.074.635.416.873

1.092.321.261.440

Peralatan dan Mesin

242.659.121.809

231.390.995.303

3

Gedung dan Bangunan

642.723.054.616

614.582.795.730

4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

10.600.481.125

10.579.958.145

5

Aset Tetap Lainnya

2.268.785.284

2.117.282.385

6

Konstruksi Dalam Pengerjaan

36.900.000

-

1.972.923.759.707

1.950.992.293.003

Jumlah



Tanah Rp1.074.635.416.873

C.2.1 Tanah Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp1.074.635.416.873,00 dan Rp1.092.321.261.440,00. Penurunan nilai sebesar Rp17.685.844.567,00 dapat dijelaskan sebagai berikut: Uraian

Jumlah (Rp)

Mutasi Tambah 

Pengembangan Nilai Aset

303.090.000



Penyelesaian Dengan KDP

11.391.110



Transfer Masuk



Reklasifikasi Masuk

18.964.092.202



Koreksi Pencatatan

1.079.405.238

8.007.434.652

Jumlah

28.365.413.202

Mutasi Kurang 

Transfer Keluar

(7.751.834.652)



Reklasifikasi Keluar

(18.964.092.202)



Koreksi Pencatatan

(19.335.330.915)

Jumlah

(46.051.257.769)

Penurunan

Penambahan

(17.685.844.567)

saldo

Tanah

yang

dipengaruhi

belanja

sebesar

Rp314.481.110,00 merupakan pencatatan atas realisasi Belanja Modal selama Tahun Anggaran 2012 yang terdiri atas: Uraian Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Jumlah

Jumlah (Rp) 303.090.000 11.391.110 314.481.110

Sedangkan penambahan/pengurangan yang tidak dipengaruhi oleh belanja sebagai berikut: 

Mutasi Tambah berupa Transfer Masuk sebesar Rp8.007.434.652,00 dan Mutasi Kurang berupa Transfer Keluar sebesar Rp7.751.834.652,00 merupakan serah terima aset Tanah dari delapan Perwakilan Induk ke Perwakilan BPKP Madya, dan dari BPKP kepada Kementerian Keuangan dan sebaliknya, sesuai dengan Berita Acara Serah Terima, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 23 Daftar BA Serah Terima Tanah (Transfer Masuk-Transfer Keluar) No.

Perwakilan BPKP

Luas (M2)

Nomor Berita Acara

1

Riau / Kepri

BAST-002/PW04/1/2012 tanggal 2 Januari 2012

2

Bali / NTB

3

2.724

1.059.801.000

1.059.801.000

BA-41/PW22/1/2012 tanggal 2 Januari 2012

19.751

393.798.000

393.798.000

Kalsel / Kalteng


3.903

1.076.162.402

1.076.162.402

4

Sulsel / Sulbar

BAST Nomor : BA003/PW18/1/2012 tanggal 3 Januari 2012

41.292

239.613.750

239.613.750

5

Sulut / Gorontalo

BAST Nomor : BA003/PW18/1/2012 tanggal 3 Januari 2012

9.018

1.856.352.500

1.856.352.500

6

Maluku / Maluku Utara


2.337

743.166.000

743.166.000

7

Papua / Papua Barat


2.130

1.852.541.000

1.852.541.000

8

Kementerian Keuangan

BAST-18/SJ/2012 dan BAST391/SU/05/2012 tanggal 2 Maret 2012

408

530.400.000

-

9

Kementerian Keuangan

BAST-19/SJ/2012 dan BAST392/SU/05/2012 tanggal 2 Maret 2012

390

-

786.000.000

7.751.834.652

8.007.434.652

Jumlah



Transfer Masuk (Rp)

Transfer Keluar (Rp)

Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang berupa Reklasifikasi Masuk dan Reklasifikasi Keluar masing-masing sebesar Rp18.964.092.202,00 merupakan perubahan klasifikasi/kode barang pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara.



Mutasi Tambah berupa Koreksi Pencatatan sebesar Rp1.079.405.238,00 merupakan penyesuaian nilai tanah di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Berita Acara Invetarisasi BMN oleh Kantor KPKNL Medan NomorBA-15/WKN.2/KP.01/2007 tanggal 12 Desember 2007 dan Surat Hasil Penilaian BMN oleh KPKNL Medan Nomor S-2607/WKN.2/KNL.01/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang ditindaklanjuti dengan Nota Dinas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Nomor ND-5099/PW02/1/2012 tentang Reklasifikasi Rumah Dinas.



Mutasi

Kurang

berupa

Koreksi

Pencatatan

sebesar

Rp19.335.330.915,00 merupakan penyesuaian nilai/kuantitas tanah



Bangunan Rumah Negara Golongan II yang kepemilikannya sudah dipindahtangankan dimasa lampau pada Kantor Pusat BPKP sebesar Rp18.747.427.689,00 dan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp587.903.226,00. Diatas tanah BPKP selain Gedung dan Bangunan yang telah dicatat didalam Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Negara (SIMAKBMN), juga terdapat Gedung dan Bangunan yang dana pembangunannya bukan berasal dari APBN antara lain Masjid, Musholla, dan Lapangan Tenis. Terkait dengan BMN tersebut BPKP sedang melakukan identifikasi lebih lanjut untuk kepentingan transparansi dan akuntabilitas. Dalam saldo Tanah per 31 Desember 2012 sebesar Rp1.074.635.416.873,00, termasuk:  Tanah dalam proses pelepasan hak kepada Dwi Harianto seluas 128 M2 dengan

surat

pelepasan

nomor

S-250/SU05/3/2012

tanggal

20 Februari 2012 yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 00011 Cempaka Putih pada Kantor Pusat BPKP.  Tanah dalam proses angsuran sewa beli rumah negara kepada Syamsuddin dan Soedibyo yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 00288 Rawasari pada Kantor Pusat BPKP.  Tanah

dalam

proses

penyelesaian

sengketa

kepemilikan

pada

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 959 seluas 3.536 M2 dengan nilai Rp2.705.685.400,00. Hasil sengketa di tingkat Pengadilan Negeri sesuai Keputusan Pengadilan

Negeri

Kelas

IA

Padang,

Perdata

Nomor

08/PDT.G/2011.PN.PDG tanggal 20 Desember 2011, pihak penggugat dinyatakan kalah, dan sampai saat ini masih dalam proses banding. Rincian Tanah per 31 Desember 2012 dapat dilihat pada Lampiran 3 dan Lampiran 4. Peralatan dan Mesin Rp242.659.121.809

C.2.2 Peralatan dan Mesin Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2012 dan 2011

adalah

masing-masing

sebesar

Rp242.659.121.809,00

dan

Rp231.390.995.303,00. Kenaikan nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp11.268.126.506,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:



Uraian

Jumlah (Rp)

Mutasi Tambah 

Pembelian

13.233.548.440




56.864.000




2.233.102.500



Transfer Masuk

5.065.552.565



Reklasifikasi Masuk

4.059.326.927



Reklasifikasi dari Aset Lainnya



Koreksi Pencatatan

4.565.520



Perolehan Lainnya

297.809.200

186.015.667

Jumlah

25.136.784.819

Mutasi Kurang 

Transfer Keluar

(5.068.533.001)




(3.773.446.927)



Penghentian Aset dari Penggunaan

(4.462.673.808)



Penghapusan



Koreksi Pencatatan

(472.115.057) (91.889.520)

Jumlah

(13.868.658.313)

Kenaikan

11.268.126.506

Penambahan Peralatan dan Mesin yang dipengaruhi realisasi belanja sebesar Rp15.523.514.940,00 terdiri atas: Uraian

Jumlah (Rp)

Pembelian

13.233.548.440


56.864.000


2.233.102.500

Jumlah

15.523.514.940

Realisasi Belanja Modal selama Tahun Anggaran 2012 yang fisiknya dicatat

sebagai

perolehan

Peralatan

dan

Mesin

adalah

sebesar

Rp15.411.398.940,00 terdiri atas: Uraian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Penambah Nilai Peralatan dan Mesin

Jumlah (Rp) 14.955.806.300 333.618.640


28.870.000

Belanja Modal Jaringan

87.081.500


6.022.500 Jumlah

15.411.398.940

Selisih antara penambahan saldo Peralatan dan Mesin yang dipengaruhi belanja dengan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2012 yang



fisiknya

dicatat

sebagai

perolehan

Peralatan

dan

Mesin

sebesar

Rp112.116.000,00 merupakan kapitalisasi dari realisasi Belanja Barang yang dicatat sebagai perolehan aset tetap. Transaksi penambahan/pengurangan yang tidak dipengaruhi oleh belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:  Penambahan/pengurangan melalui transfer masuk/keluar merupakan pengalihan aset antar satker di lingkungan BPKP masing-masing sebesar Rp5.065.552.565,00 dan Rp5.068.533.001,00. Terdapat perbedaan sebesar Rp2.980.436,00 merupakan transfer masuk yang dicatat di satker penerima sebagai ekstrakomptable dalam SIMAK-BMN. Dalam mutasi transfer masuk/keluar tersebut antara lain merupakan serah terima peralatan dan mesin dari Perwakilan Induk kepada Perwakilan Madya yang mulai Tahun 2012 menjadi satuan kerja mandiri sebagai berikut: Transfer Masuk

Transfer Keluar

Perwakilan Madya

Perwakilan Induk

Nilai (Rp)

Sulawesi Barat

Sulawesi Selatan

31.101.000

Gorontalo

Sulawesi Utara

63.747.362

Maluku Utara

Maluku

90.805.280

Papua Barat

Papua

Kepulauan Riau

Riau

1.059.801.000

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

1.076.162.402

Nusa Tenggara Barat

Bali

316.675.900

393.798.000 3.032.090.944

Jumlah

 Penambahan/pengurangan

melalui

reklasifikasi

masuk/keluar

merupakan transaksi perubahan kode barang dan pemecahan kuantitas barang masing-masing sebesar Rp4.059.326.927,00 dan Rp3.773.446.927,00. Selisih reklasifikasi masuk dengan reklasifikasi keluar sebesar Rp285.880.000,00 merupakan reklasifikasi masuk dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp14.850.000,00 pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp40.585.000,00

dan

Jalan,

Irigasi

dan

Jaringan

sebesar

Rp230.445.000,00 pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi.



 Penambahan

melalui

reklasifikasi

dari

Aset

Lainnya

senilai

Rp186.015.667,00 merupakan pengaktifan kembali aset Peralatan dan Mesin dari yang telah dihentikan penggunaannya, yaitu pada Perwakilan

BPKP

Provinsi

Jambi

sebesar

Rp125.321.823,00,

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp8.129.844,00, dan Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu sebesar Rp52.564.000,00.  Penambahan berupa koreksi pencatatan sebesar Rp4.565.520,00 merupakan penambahan berupa 2 buah tiang bendera senilai Rp642.000,00 pada Pusdiklatwas BPKP, penambahan nilai Local Area Network (LAN) dan server senilai Rp3.914.520,00 pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi serta koreksi pencatatan nilai kuantitas berupa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp6.000,00 dan kursi sebesar Rp3.000,00 pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu.  Penambahan melalui perolehan lainnya sebesar Rp297.809.200,00 merupakan perolehan yang berasal dari pihak ketiga, yaitu: Nama Satuan Kerja Pusdiklatwas

Nilai (Rp) 52.050.000

Perw. BPKP Prov. NAD Perw. BPKP Prov. Kalimantan Barat Jumlah

244.759.200 1.000.000

Sumber Perolehan Peserta Diklat Eks BRR NAD-Nias Pihak Lainnya

297.809.200

 Pengurangan melalui penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp4.462.673.808,00 merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lain-lain melalui transaksi “penghentian aset dari penggunaan” yang disebabkan BMN kondisinya Rusak Berat sesuai dengan hasil Inventarisasi, terdiri atas: Nama Satuan Kerja

Nilai (Rp)

Kantor Pusat BPKP

679.539.962

Pusdiklatwas

536.086.840

Perw. BPKP Prov. DKI Jakarta

658.297.689

Perw. BPKP Prov. Jawa Tengah

697.432.433


195.246.491

Perw. BPKP Prov. Jambi

133.061.610

Perw. BPKP Prov. Lampung

253.686.000

Perw. BPKP Prov. Kalimantan Selatan

239.787.412



Nama Satuan Kerja

Nilai (Rp)

Perw. BPKP Prov. Sulawesi Utara

214.427.045

Perw. BPKP Prov. Sulawesi Selatan

69.877.000

Perw. BPKP Prov. Sulawesi Tenggara

62.598.000

Perw. BPKP Prov. Maluku

234.264.481

Perw. BPKP Prov. Bengkulu

488.368.845

Jumlah

4.462.673.808

 Pengurangan melalui penghapusan sebesar Rp472.115.057,00, terdiri atas: Nama Satuan Kerja Pusdiklatwas Pusinfowas Perw. BPKP Prov. Riau Jumlah

Nomor SK Penghapusan

Nilai (Rp) 3.457.500

KEP-717/K.SU/05/2012

468.025.557

KEP-874/K.SU/05/2012

632.000

KEP-235/K.SU/05/2012

472.115.057

 Pengurangan melalui koreksi pencatatan sebesar Rp91.889.520,00 merupakan koreksi pencatatan menjadi Gedung dan Bangunan sebesar Rp91.000.000,00 dan koreksi pencatatan kodefikasi barang sebesar Rp889.520,00 pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi. Selain Peralatan dan Mesin sebesar Rp242.659.121.809,00, terdapat 2 (dua) unit Mesin Presensi Finger Print dan 1 (satu) unit Genset yang belum dicatat sebagai Aset Tetap pada Pusdiklatwas BPKP karena nilai perolehannya belum diketahui. Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2012 dapat dilihat pada Lampiran 5. Gedung dan Bangunan Rp642.723.054.616

C.2.3 Gedung dan Bangunan Nilai Gedung dan Bangunan yang dimiliki BPKP per 31 Desember 2012 dan 2011, adalah masing-masing sebesar Rp642.723.054.616,00 dan Rp614.582.795.730,00. Kenaikan nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp28.140.258.886,00 dapat dijelaskan sebagai berikut: Uraian

Jumlah (Rp)

Mutasi Tambah 

Pembelian






Penyelesaian Pembangunan

127.061.000 1.971.549.100 21.137.396.179



Uraian

Jumlah (Rp)




3.778.583.368



Perolehan Lainnya



Penerimaan Aset Renovasi



Transfer Masuk

10.736.214.894



Reklasifikasi Masuk

23.952.320.405



Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas

48.048.000 698.859.700

91.000.000

Jumlah

62.541.032.646

Mutasi Kurang 


(24.007.755.405)



Transfer Keluar

(10.393.018.355)

Jumlah

(34.400.773.760)

Kenaikan

28.140.258.886

Penambahan Gedung dan Bangunan yang dipengaruhi realisasi belanja sebesar Rp27.014.589.647,00 terdiri atas: Uraian

Jumlah (Rp)

Pembelian

127.061.000


1.971.549.100

Penyelesaian Pembangunan

21.137.396.179


3.778.583.368

Jumlah

27.014.589.647

Realisasi Belanja Modal selama Tahun Anggaran 2012 yang fisiknya dicatat sebagai perolehan Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp26.977.245.137,00 terdiri atas: Uraian

Jumlah (Rp)


105.815.000


22.870.106.887

Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

3.978.063.250


23.260.000 Jumlah

Selisih

antara

penambahan

26.977.245.137

saldo

Gedung

dan

Bangunan

yang

dipengaruhi belanja dengan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2012 yang fisiknya dicatat sebagai perolehan Gedung dan Bangunan sebesar Rp37.344.510,00 merupakan kapitalisasi dari Belanja Barang yang dicatat sebagai perolehan aset tetap.



Transaksi penambahan/pengurangan yang tidak dipengaruhi oleh belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:  Penambahan/pengurangan

melalui

transfer

masuk/keluar

merupakan pengalihan aset antar satker di lingkungan BPKP masingmasing sebesar Rp10.736.214.894,00 dan Rp10.393.018.355,00 terdiri atas: a.

Transfer tersebut merupakan serah terima dari

delapan

Perwakilan Induk ke delapan Perwakilan BPKP Madya yang penyusunan

laporan

keuangannya

sudah

terpisah

dari

Perwakilan Induk terdiri atas: Transfer Masuk

Transfer Keluar

Perwakilan Madya

Perwakilan Induk

Sulawesi Barat

Sulawesi Selatan

1.305.094.000

Gorontalo

Sulawesi Utara

Maluku Utara

Maluku

Papua Barat

Papua

Kepulauan Riau

Riau

Bangka Belitung

Sumatera Selatan

2.512.365.000

Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan

1.448.791.825

Nusa Tenggara Barat

Bali

1.152.143.000

950.054.000 1.653.661.360 416.167.000

Jumlah

b.

Nilai (Rp)

9.438.276.185

Transfer masuk/keluar dari Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta ke Kantor Pusat BPKP yaitu berupa Rumah Genset dan Gedung

Sentral

Arsip

senilai

Rp20.342.000,00

dan

Rp824.400.170,00. c.

Transfer Masuk dari Kementerian Keuangan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp453.196.539,00, dan Transfer Keluar dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara ke Kementerian Keuangan sebesar Rp110.000.000,00 sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-391/SU/05/2012 tanggal 2 Maret 2012.

 Penambahan/pengurangan

melalui

reklasifikasi

masuk/keluar

merupakan transaksi perubahan kode barang dan pemecahan



kuantitas barang masing-masing sebesar Rp23.952.320.405,00 dan Rp24.007.755.405,00 pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, dan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Selisih reklasifikasi masuk dengan reklasifikasi keluar sebesar Rp55.435.000,00 merupakan reklasifikasi keluar dari Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi sebesar Rp40.585.000,00, dan pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp14.850.000,00.  Penambahan melalui koreksi nilai sebesar Rp91.000.000,00 merupakan penambahan gedung dan bangunan dari pengadaan partisi yang sebelumnya dicatat dalam Peralatan dan Mesin. Selain Gedung dan Bangunan sebesar Rp642.723.054.616,00, terdapat Bangunan Eks Direksi Kit, Bangunan Pos Jaga Mess D, Pool/Garasi, dan Parkir Motor yang belum dicatat sebagai Aset Tetap pada Pusdiklatwas BPKP karena nilai perolehannya belum diketahui. Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2012 dapat dilihat pada Lampiran 6. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp10.600.481.125

C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2012 dan 2011 masingmasing sebesar Rp10.600.481.125,00 dan Rp10.579.958.145,00. Kenaikan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp20.522.980,00, dapat dijelaskan sebagai berikut: Uraian

Jumlah (Rp)

Mutasi Tambah 

Pembelian




205.176.180




20.391.000

Jumlah

31.900.000

257.467.980

Mutasi Kurang 




Penghentian Aset dari Penggunaan

(3.500.000)



Penghapusan

(3.000.000)

Jumlah Kenaikan

(230.445.000)

(236.945.000) 20.522.980



Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan seluruhnya dipengaruhi realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2012 terdiri atas: Uraian

Jumlah (Rp)


15.000.000


20.391.800

Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

16.900.000

Belanja Penambahan Nilai Jaringan

205.176.180

Jumlah

257.467.980

Transaksi penambahan/pengurangan yang tidak dipengaruhi oleh belanja dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Mutasi Kurang berupa Reklasifikasi Keluar sebesar Rp230.445.000,00 merupakan reklasifikasi kode barang menjadi Peralatan dan Mesin pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi.



Mutasi Kurang berupa Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp3.500.000,00 pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lain-Lain yang disebabkan BMN kondisinya Rusak Berat, sesuai dengan hasil Inventarisasi.



Mutasi Kurang berupa Penghapusan

sebesar Rp3.000.000,00

merupakan penghapusan BMN berupa Instalasi Pusat Pengatur Listrik pada Pusat Informasi Pengawasan sesuai dengan SK Penghapusan dari Sekretaris Utama BPKP KEP-874/K.SU/05/2012 tanggal 27 Desember 2012. Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2012 dapat dilihat pada Lampiran 7. Aset Tetap Lainnya Rp2.268.785.284

C.2.5 Aset Tetap Lainnya Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masingmasing

sebesar

Rp2.268.785.284,00

dan

Rp2.117.282.385,00,

yang

merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan. Kenaikan nilai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp151.502.899,00 merupakan realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2012.



Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2012 dapat dilihat pada Lampiran 8. Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp36.900.000

C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp36.900.000,0 dan Rp0,00. Kenaikan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp36.900.000,00 merupakan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin, yaitu perencanaan pemasangan lift barang, sedangkan pelaksanaan pekerjaan fisik akan dilaksanakan pada tahun 2013.

Piutang Jangka Panjang

C.3 Piutang Jangka Panjang

Tagihan TP/TGR Rp25.994.008.771

C.3.1 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per

31

Desember

2012

dan

2011

masing-masing

sebesar

Rp25.994.008.771,00 dan Rp24.843.968.482,00. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 24 Rincian Tagihan TP/TGR No.

Uraian

Jumlah (Rp)

1

Tagihan TGR atas Hilangnya BMN

14.000.000

2

Tagihan TGR atas Kelebihan Pembayaran Gaji

24.514.900

3

Tagihan TGR atas Tuntutan GRID Jumlah

25.955.493.871 25.994.008.771



Sedangkan mutasi TP/TGR pada Tahun 2012 adalah sebagai berikut: Uraian

Jumlah (Rp)


24.843.968.482

Mutasi Tambah - Selisih Kurs

1.557.715.840

- Reklasifikasi dari Bagian Lancar TP/TGR

11.835.000

Mutasi Kurang - Pelunasan GRID tahun 2012

(419.510.551)


25.994.008.771

Pengurangan Tagihan TP/TGR sebesar Rp419.510.551,00 merupakan pembayaran GRID selama Tahun 2012 oleh 28 debitur. Piutang macet sebesar Rp25.994.008.771,00 terdiri atas:  362 debitur sebesar Rp25.943.658.871,00 merupakan Piutang Ganti Rugi Ikatan Dinas yang telah diserahkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melalui:

 Penyerahan Pertama sesuai dengan Surat Sekretaris Utama BPKP Nomor S-1970/SU/02/2006 tanggal 26 Desember 2006.

 Penyerahan Kedua sesuai dengan Surat Sekretaris Utama Nomor S-1016/SU/02/2007 tanggal 6 Agustus 2007. Terhadap piutang yang telah diserahkan ke DJKN, setiap semester dilakukan rekonsiliasi data terkait dengan pelunasan untuk dilakukan pencatatan di dalam LRA dan Neraca BPKP.  1 debitur sebesar Rp11.835.000,00 merupakan Piutang Tuntutan Ganti Rugi Ikatan Dinas yang belum diserahkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).  2 debitur sebesar Rp38.514.900,00 merupakan Piutang Tuntutan Ganti Rugi yang masih dikelola BPKP. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Tagihan TP/TGR (Rp25.994.008.771)

C.3.2 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Saldo

Penyisihan

Piutang

Tak

Tertagih

Tagihan

Tuntutan

Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2012



dan 2011 adalah masing-masing sebesar minus Rp25.994.008.771,00 dan minus

Rp24.843.968.482,00

yang

merupakan

estimasi

atas

ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut: Tabel 25 Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Tagihan TP/TGR Kualitas Piutang

Jumlah

Nilai (Rp)

Lancar

-

-

0,5%

-

Kurang Lancar

-

-

10,0%

-

Diragukan

-

-

50,0%

-

Macet Jumlah Aset Lainnya Rp12.925.012.705

% Penyisihan Nilai Penyisihan (Rp)

365

25.994.008.771

365

25.994.008.771

100,0%

25.994.008.771 25.994.008.771

C.4 Aset Lainnya Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masingmasing

sebesar

Rp12.925.012.705,00

dan

Rp14.016.866.743,00,

yang

merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Rincian Aset Lainnya pada tanggal pelaporan tersebut terdiri atas: Tabel 26 Rincian Aset Lainnya No.

Uraian

31 Des 2011 (Rp)

1

Aset Tak Berwujud

9.983.054.815

9.726.730.615

2

Aset Lain-Lain

2.941.957.890

4.290.136.128

12.925.012.705

14.016.866.743

Jumlah

Aset Tak Berwujud Rp9.983.054.815

31 Des 2012 (Rp)

C.4.1 Aset Tak Berwujud Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masingmasing sebesar Rp9.983.054.815,00 dan Rp9.726.730.615,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik, yang digunakan untuk menunjang operasional kantor, antara lain berupa software.



Kenaikan nilai sebesar Rp256.324.200,00 berasal dari realisasi Belanja Modal Lainnya. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2012 per satuan kerja adalah sebagai berikut: Tabel 27 Daftar Aset Tak Berwujud per Satuan Kerja No.

Kode Satker

Nama Satuan Kerja

Saldo (Rp)

1

450491

Kantor Pusat

2.639.954.100

2

450460

Pusdiklatwas

7.755.000

3

604435

Puslitbangwas

14.800.000

4

636778

Pusinfowas

5

450511

Perw. BPKP Prov. Jawa Barat

11.099.000

6

450520


33.486.189

7

450670

Perw. BPKP Prov. Riau

8.056.125

8

450692


3.850.000

9

450721

Perw. BPKP Prov. Nusa Tenggara Timur

4.620.000

7.259.434.401

Jumlah

Aset Lain-Lain Rp2.941.957.890

9.983.054.815

C.4.2 Aset Lain-Lain Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masingmasing

sebesar

Rp2.941.957.890,00

dan

Rp4.290.136.128,00

yang

merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPKP serta dalam proses penghapusan dari BMN, sehingga tidak digolongkan dalam kategori Aset Tetap, tetapi digolongkan ke dalam Aset Lain-Lain. Selama tahun 2012 terdapat penurunan nilai sebesar Rp1.348.178.238,00, dengan penjelasan sebagai berikut: Uraian

Jumlah (Rp)

Mutasi Tambah 

Reklasifikasi dari Aset Tetap

Jumlah

4.466.173.808 4.466.173.808

Mutasi Kurang 

Penggunaan Kembali






Penghapusan

(133.451.667) (52.564.000) (5.628.336.379)

Jumlah

(5.814.352.046)

Penurunan

(1.348.178.238)



Penambahan saldo Aset Lain-Lain sebesar Rp4.466.173.808,00 merupakan reklasifikasi BMN Rusak Berat dari Peralatan dan Mesin ke dalam Aset Lain-lain

karena

aset

tersebut

tidak

digunakan

dalam

operasi

pemerintahan, dengan rincian sebagai berikut: Tabel 28 Daftar Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lain-Lain per Satuan Kerja No.

Kode Satker

Nama Satuan Kerja

Saldo (Rp)

1

450491

Kantor Pusat

679.539.962

2

450460

Pusdiklatwas

536.086.840

3

450505


658.297.689

4

450520


697.432.433

5

450582


195.246.941

6

450706


133.061.160

7

450686


253.686.000

8

450602


239.787.412

9

450485


214.427.045

10

450485


69.877.000

11

450845

Perw. BPKP Prov. Sulawesi Tenggara

62.598.000

12

450630


234.264.481

13

450479


491.868.845

Jumlah

Pengurangan

saldo

Aset

4.466.173.808

Lain-Lain

sebesar Rp133.451.667,00

dan

Rp52.564.000,00 merupakan koreksi karena penggunaan kembali BMN yang dihentikan sesuai dengan Keputusan Sekretaris Utama BPKP Nomor S-2282/SU/05/2011

tanggal

25

November

2011

hal

Penundaan

Penghapusan sebagian BMN. Pengurangan saldo Aset Lain-Lain sebesar Rp5.628.336.379,00 merupakan penghapusan BMN yang telah memperoleh persetujuan penghapusan dari Sekretaris Utama BPKP yang tertuang dalam keputusan penghapusan dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 29 Daftar Penghapusan BMN per Satuan Kerja No.

Nama Satuan Kerja

Jumlah (Rp)

Keterangan

1

Kantor Pusat

996.837.162

KEP-553/K.SU/05/2012

2

Pusdiklatwas

492.336.390

KEP-717/K.SU/05/2012

3


697.432.433

KEP-690/K.SU/05/2012

4

Perw. BPKP Prov. Riau

535.467.167

KEP-157/K.SU/05/2012

5


253.686.000

KEP-363/K.SU/05/2012

6

Perw. BPKP Prov. Kalimantan Barat

187.814.100

KEP-875/K.SU/05/2012

7


98.236.615

KEP-41/K.SU/05/2012

8


297.202.750

KEP-150/K.SU/05/2012

9


481.162.890

KEP-718/K.SU/05/2012

10

Perw. BPKP Prov. Sulawesi Tengah

339.957.281

KEP-149/K.SU/05/2012

11


522.070.265

KEP-100/K.SU/05/2012

12


234.264.481

KEP-887/K.SU/05/2012

13


491.868.845

KEP-737/K.SU/05/2012

Jumlah

5.628.336.379

Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 30 Daftar Aset Lain-Lain per Satuan Kerja No.

Kode Satker

Nama Satuan Kerja

1

450491

Kantor Pusat

836.794.397

2

450460

Pusdiklatwas

43.750.450

3

604435

Puslitbangwas

328.793.875

4

450505


658.297.689

5

450582


195.246.491

6

450706


387.162.626

7

450602


239.787.412

8

450485


252.124.950

Jumlah

Saldo (Rp)

2.941.957.890

Dalam saldo BMN Rusak Berat sebesar Rp2.941.957.890,00 terdapat BMN yang keberadaan fisiknya tidak ditemukan sebesar Rp331.367.875,00 sesuai hasil pemeriksaan BPK, dengan rincian sebagai berikut:



No.

Nama Satuan Kerja/Lokasi

Jumlah (Rp)

1

Kantor Pusat/Jl. Cideng Timur No. 54

2

Puslitbangwas/Jl. Cideng Timur No. 54 Jumlah

Keterangan

24.574.000

10 unit BMN

306.793.875

229 unit BMN

331.367.875

Sedangkan selisih antara BMN yang hilang dengan yang tercatat di dalam Aset

Lainnya

sebesar

Rp331.367.875,00)

Rp4.809.000,00

merupakan

BMN

(Rp336.176.875,00 yang

hilang

dikurangi

dicatat

secara

ekstrakomptabel. Berkaitan dengan hal tersebut telah dilaporkan ke Kepolisian RI dan dilakukan audit khusus oleh Inspektorat sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Nomor ST-1190/IN/2010 tanggal 2 November 2010 dan Nomor ST-1264/IN/2010 tanggal 6 Desember 2010 hal Audit Khusus atas Hilangnya Peralatan dan Mesin di Gedung Eks Puslitbangwas, Jl. Cideng Timur

Jakarta.

Hasil

audit

khusus

Inspektorat

Nomor

LHAK-318/IN/2011, tanggal 11 Maret 2011 menyimpulkan: a.

Terdapat kelemahan dalam pengamanan fisik barang-barang di Gedung Cideng.

b.

Telah terjadi kehilangan Barang Milik Negara (BMN) Puslitbangwas dan

Biro

Umum

(Eks.

BMN

Puslitbangwas

yang

telah

diserahterimakan ke Biro Umum) di Gedung Cideng sampai dengan 7 April 2010 senilai Rp357.664.875,00 (nilai perolehan). c.

Atas hilangnya BMN di Gedung Cideng diduga kuat melibatkan oknum anggota Satpam yang bertugas jaga.

Perkembangan terakhir sesuai dengan hasil pemeriksaan Kepolisian telah ditemukan tersangkanya dan berkas telah diserahkan kepada Kepala Kejaksaan

Negeri

Jakarta

Pusat

sesuai

Surat

Nomor

B/724/IV/2011/Sektor Gb, tanggal 13 April 2011 dan dinyatakan P-21 oleh

Kejaksaan

Negeri

Jakarta

Pusat

sesuai

Surat

Nomor

B-994/O.1.10/EPP.1/04/2011, tanggal 12 April 2011. Kemudian telah ada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 792/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Juni 2011 yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dengan nilai kerugian Catatan atas Laporan Keuangan - 46 -


Rp58.723.000,00. Putusan tersebut tidak menyatakan adanya kewajiban ganti rugi atas nilai BMN yang hilang. Kewajiban Jangka Pendek

C.5 Kewajiban Jangka Pendek

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp1.076.608.864

C.5.1 Utang Kepada Pihak Ketiga Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing

sebesar

Rp1.076.608.864,00

dan

Rp1.468.435.491,00,

merupakan belanja yang masih harus dibayar dan utang kepada pihak ketiga lainnya. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: Tabel 31 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Uraian 

Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar

Nilai (Rp) 480.860.981

Penjelasan Kekurangan pembayaran gaji/tunjangan pegawai per 31 Desember 2012 Penggunaan langganan daya dan jasa serta



Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

595.747.883

belanja operasional/non operasional kantor yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2012

Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka Rp439.178.505

1.076.608.864

C.5.2 Pendapatan Diterima Dimuka Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp439.178.505,00 dan Rp112.224.813,00 merupakan pengakuan kewajiban perhitungan akrual per tanggal Neraca atas pendapatan dari transaksi sewa Barang Milik Negara (BMN) yang diterima terlebih dahulu. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 32 Daftar Pendapatan Diterima Dimuka per Satuan Kerja No.

Kode Satker

Nama Satuan Kerja

Saldo (Rp)

1

450491

Kantor Pusat

317.393.922

2

450460

Pusdiklatwas

4.200.000

3

634057

Perw. BPKP Prov. Banten

2.333.333

4

450511

Perw. BPKP Prov. Jawa Barat

5

450536


18.750.000 59.583



No.

Kode Satker

Nama Satuan Kerja

6

450567

Perw. BPKP Prov. Sumatera Utara

20.041.667

7

450598

Perw. BPKP Prov. Kalimantan Barat

37.900.000

8

450602


38.500.000

Jumlah

Uang Muka dari KPPN Rp162.543.743

Saldo (Rp)

439.178.505

C.5.3 Uang Muka dari KPPN Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2012 dan 2011 masingmasing sebesar Rp162.543.743,00 dan Rp10.083.900,00 merupakan saldo UP/TUP yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Pendapatan Yang Ditangguhkan Rp28.754.964

C.5.4 Pendapatan Yang Ditangguhkan Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp28.754.964,00 dan Rp59.600.000,00 merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terdiri dari pengembalian belanja, pajak, dan jasa giro yang belum disetor ke Kas Negara pada tanggal pelaporan.

Ekuitas Dana Lancar

C.6 Ekuitas Dana Lancar

Cadangan Piutang Rp1.639.873.719

C.6.1 Cadangan Piutang Jumlah Cadangan Piutang per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp1.639.873.719,00 dan Rp11.775.825,00 merupakan jumlah ekuitas dana lancar dalam bentuk piutang setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

Cadangan Persediaan Rp7.385.810.532

C.6.2 Cadangan Persediaan Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2012 dan 2011 masingmasing sebesar Rp7.385.810.532,00 dan Rp5.864.852.211,00 merupakan jumlah ekuitas dana lancar dalam bentuk persediaan.

Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek (Rp1.076.608.864)

C.6.3 Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Jumlah Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar minus



Rp1.076.608.864,00 dan minus Rp1.350.971.747,00. Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana lancar yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima Rp502.132.167

C.6.4 Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima Jumlah Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp502.132.167,00 dan Rp606.542.517,00.. Perkiraan tersebut merupakan ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang akan diterima dari pihak lain.

Barang dan Jasa yang Masih Harus Diserahkan (Rp439.178.505)

C.6.5 Barang/ Jasa yang Masih Harus Diserahkan Jumlah Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar minus Rp439.178.505,00 dan minus Rp112.224.813,00. Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan merupakan bagian ekuitas dana lancar berupa barang/jasa yang harus diserahkan kepada pihak lain.

Ekuitas Dana Investasi

C.7 Ekuitas Dana Investasi

Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Rp1.972.923.759.707

C.7.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Jumlah Dana Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 2011

masing-masing

Rp1.950.992.293.003,00

sebesar merupakan

Rp1.972.923.759.707,00 jumlah

ekuitas

dana

dan yang

diinvestasikan dalam bentuk aset tetap. Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Rp12.925.012.705

C.7.2 Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Jumlah Dana Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2012 dan

2011

masing-masing

sebesar

Rp12.925.012.705,00

dan

Rp14.016.866.743,00, merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk aset lainnya.


Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2012 (Audited) Pengungkapan Penting Lainnya

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA D.1 Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca 9 unit kendaraan roda empat dan 1 unit kendaraan roda dua senilai Rp390.440.000,00 pada Kantor Pusat BPKP telah dilakukan pelelangan sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 103/2013 tanggal 18 April 2013. Pelelangan Penjualan

tersebut

dilaksanakan

berdasarkan

Surat

Barang Milik Negara dari Menteri

Persetujuan

Keuangan Nomor

S-11/MK.6/WKN.07/2013 tanggal 30 Januari 2013, dan Surat Keputusan Penghapusan

Barang

Milik

Negara

dari

Kepala

BPKP

Nomor

KEP-79/K.SU/05/2013 tanggal 14 Februari 2013. D.2 Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan entitas pelaporan yang mempunyai 39 satuan kerja yang terdiri dari 1 satker Kantor

Pusat,

4

satker

Pusat-Pusat,

1

satker

Inspektorat,

dan

33 Perwakilan. Secara periodik terhadap hasil temuan audit BPK telah dilakukan updating terkait dengan perkembangan tindak lanjut yang telah dilakukan. Sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan ini, tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan disajikan dalam Daftar Temuan dan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK, sebagaimana terlampir. D.3 Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual Daftar informasi pendapatan dan belanja secara akrual disajikan pada Lampiran. D.4 Rekening Pemerintah Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional BPKP adalah sebagaimana terlampir. D.5 Informasi Penambahan Entitas Akuntansi Satuan

kerja

di

lingkungan

Badan

Pengawasan

Keuangan

dan

Pembangunan sebagai entitas akuntansi pada periode pelaporan sebelum Tahun 2012 berjumlah 31 satuan kerja, namun sejak Tahun Anggaran 2012 bertambah menjadi 39 satuan kerja sesuai dengan Surat Persetujuan



Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1832/M.PAN-RB/8/2011 tanggal 5 Agustus 2011. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-955/K/SU/2011 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang menetapkan pembentukan 8 (delapan) Perwakilan Madya sejak tanggal 15 Agustus 2011, yaitu: 1. Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau 2. Perwakilan BPKP Provinsi Bangka Belitung 3. Perwakilan BPKPProvinsi Nusa Tenggara Barat 4. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah 5. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat 6. Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo 7. Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara 8. Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Kedelapan Perwakilan Madya tersebut mulai Tahun Anggaran 2012 menjadi satuan kerja mandiri dan mengelola anggaran sendiri. Saldo Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2012 ke delapan Perwakilan Madya tersebut sebagian besar merupakan Transfer Keluar dari Perwakilan Induk, sebagai berikut: No.

Perwakilan Induk

Perwakilan Madya

1

Perw. BPKP Provinsi Riau

Perw. BPKP Prov. Kepulaua Riau

2

Perw. BPKP Provinsi Sumatera Selatan

Perw. BPKP Prov. Bangka Belitung

3

Perw. BPKP Prov. Bali

Perw. BPKP Prov. Nusa Tenggara Barat

4


Perw. BPKP Prov. Kalimantan Tengah

5


Perw. BPKP Prov. Sulawesi Barat

6



7


Perw. BPKP Prov. Maluku Utara

8

Perw. BPKP Prov. Papua


D.6 Drop Loan ADB Pada tanggal 7 November 2012 terdapat revisi DIPA ke-6 berupa drop loan ADB 2127-INO sebesar Rp11.408.000.000,00 yang tidak terealisasi sampai dengan bulan Oktober 2012 sehingga anggaran yang berasal dari pinjaman luar negeri menjadi nol.


Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran 2012 (Audited)

Recommend Documents