CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 BAB I PENDAHULUAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Pemerintah Kabupaten Magelang adalah entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013tentang Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013. Catatan Atas Laporan Keuangan menguraikan berbagai hal yang dianggap penting yang telah mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Neraca dan Laporan Arus Kas sehingga Catatan Atas Laporan Keuangan membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan. Tujuan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemeritahan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 11. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang beserta perubahannya. 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Sistematika catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut: Bab I Pendahuluan 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan; 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan; 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan. Bab II

Ekonomi makro. kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD 2.1. Ekonomi makro 2.2. Kebijakan Keuangan 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV

Kebijakan Akuntansi 4.1. Entitas akuntansi/ entitas pelaporan keuangan daerah 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Bab V

Penjelasan pos-pos laporan keuangan

5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan 5.1.1. Pendapatan 5.1.2. Belanja 5.1.3. Pembiayaan 5.1.4. Aset 5.1.5. Kewajiban 5.1.6. Ekuitas dana 5.1.7. Komponen-komponen laporan arus kas 5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasi dengan penerapan basis kas. untuk entitas akuntansi/ entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual Bab VI

Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan

Bab VII

Penutup

2

BAB II EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi makro Kondisi ekonomi Kabupaten Magelang pada tahun 2013 adalah sebagai berikut : laju pertumbuhan ekonomi tahun 2013 sebesar 4.76%. naik bila dibandingkan dengan tahun 2011 yang sebesar 4.51%. inflasi selama tahun 2013 sebesar 8,34%. laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Magelang tahun 2013 adalah sebesar 2.16%. Sementara dengan kegiatan pembangunan yang dikerjakan dari tahun ke tahun diharapkan kecenderungan pertumbuhan ekonominya meningkat. Adapun kontribusi masing-masing sektor pada PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2013 adalah sebagai berikut: sektor pertanian menyumbangkan 27,71%. sektor pertambangan dan penggalian 2.59%. sektor industri pengolahan 18,53%. sektor listrik. gas. dan air minum sebesar 0.68%. sektor bangunan sebesar 8.72%. sektor perdagangan. restoran dan hotel sebesar 15,17%. sedangkan sektor pengangkutan dan komunikasi 4.99%. sektor keuangan. persewaan dan jasa perusahaan 2.51% sektor jasa-jasa 19,06%. sektor pertanian

sektor pertambangan dan penggalian sektor industri pengolahan

sektor listrik, gas, dan air minum sektor bangunan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Magelang menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2013 (dalam juta rupiah) sebesar Rp10.865.309,85 juta yang terdiri dari sektor pertanian sebesar Rp3.011.089,92 juta. sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp282.477,03 juta. sektor industri pengolahan sebesar Rp2.014.210,06 juta. sektor listrik. gas. dan air minum sebesar Rp74.833,68 juta. sektor bangunan / konstruksi sebesar Rp948.375,62 juta. sektor perdagangan. restoran dan hotel sebesar Rp1.647.843,96 juta. sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar Rp542.663,66 juta. sektor keuangan. persewaan dan jasa perusahaan sebesar Rp272.761,24 juta. sektor jasa-jasa sebesar Rp2.071.054,68 juta. 2.2. Kebijakan Keuangan Dalam penatausahaan. pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah tahun anggaran 2013 menggunakan landasan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Nota kesepakatan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang

3

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang tahun 2013 sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBD tahun 2013. Adapun penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang tahun 2013 berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang tahun 2013 yang merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2013. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang tahun 2013 dalam penyusunannya berpedoman pula pada Prioritas dan Plafon Anggaran yang merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Magelang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang. Arah Kebijakan Anggaran Dalam sistem anggaran kinerja. arah kebijakan anggaran merupakan instrumen perencanaan anggaran. disamping juga sebagai dasar untuk penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Kebijakan Anggaran Pendapatan Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan yang menjadi target daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus selalu memperhatikan pada prinsip bahwa upaya peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Dalam APBD. pendapatan daerah merupakan elemen yang vital perannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. disamping perannya untuk menjaga kelangsungan fiskal daerah. Kebijakan Anggaran Belanja Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan pengelolaan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi tanggung jawabnya. dengan memperhatikan bahwa peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus terukur. Dalam pelaksanaan anggaran tetap memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran. antara lain transparansi dan akuntabilitas anggaran. disiplin anggaran. efisiensi dan efektifitas anggaran. Kebijakan Pembiayaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD Dalam pelaksanaan anggaran ada indikator pencapaian target kinerja yang ditetapkan. yaitu: Tabel Indikator pencapaian target kinerja No

Program

Indikator Program

1

2

3

I

Urusan Wajib

a.

Pendidikan - Program Pendidikan Anak Usia Dini

- Meningkatnya jumlah PAUD

4

No

Program

Indikator Program

1

2

3

- Program Wajib Belajar Sembilan Tahun

- APK SD/MI. SMP/MTs

- Program Pendidikan Menengah

- APK SMA/MA/SMK

- Program Pendidikan Non Formal

- Meningkatnya pemberantasan buta aksara

- Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

- Meningkatny penetapan angka kredit jabatan guru

Kependidikan - Program Pendidikan Tinggi

- Meningkatnya persentase penduduk yang menempuh pendidikan tinggi

- Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

- Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan Karang Taruna/LPP

- Program Peningkatan Upaya Penumbuhan

- Terlaksananya Pelatihan pemuda produktif bagi

Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup

pemuda pengangguran

- Program Upaya Pncegahan Penyalahgunaan

- Terlaksananya sosialisasi bahaya narkoba

Narkoba b.

Kesehatan - Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

- Ketersediaan obat sesuai kebutuhan dalam jumlah yang memadai

- Program Upaya Kesehatan Masyarakat

- Jumlah Polindes yang meningkat

- Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

- Meningkatnya prosentase pengembangan toga di

- Program Perbaikan Gizi Masyarakat

- Meningkatnya Distribusi Kapsul Yodium.

- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

- Menurunnya jumlah kasus penyakit menular

masyarakat Vitamin A. Tablet Fe Menular - Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

- Pelayanan Kesehatan sesuai standar dan peraturan

- Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

- Cakupan kujungan masyarakat miskin

- Program Pengadaan. Peningkatan. dan Perbaikan

- Rehabilitasi puskesmas. RSU Muntilan. Gudang

Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Rumah Sakit - Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan

farmasi. incenerator. - Kegiatan GSI berjalan lancar

Anak - Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita

- Terfasilitasinya kegiatan posyandu

dan Lansia - Program Keluarga Berencana c.

- Meningkatnya peserta KB

Pekerjaan Umum - Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

- Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pedesaan

- Program Pembangunan Saluran Drainase

- Terlaksananya pembangunan drainase goronggorong

- Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan

- Terlaksananya pemeliharan rutin jalan dan

Jembatan

jembatan kabupaten

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

- Terlaksananya pembangunan jalan kabupaten

Kebinamargaan - Program Pengembangan kinerja pengelolaan air

- Pembangunan SPAM

minum dan air limbah - Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat

- Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan

tumbuh - Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi. rawa dan jaringan

- Terpenuhi dan tertatanya jaringan irigasi. rawa dan jaringan pengairan lainnya

5

No

Program

Indikator Program

1

2

3

- Program Pengembangan. Pengelolaan. dan

- Terpeliharanya sungai dan sumber daya lainnya

konservasi Sungai. Danau dan Sumber Daya Air lainnya - Program pembinaan dan pengawasan bidang

- Melakukan pengawasan dan penyusunan regulasi

pertambangan

di bidang pertambangan

- Program pengawasan dan penertiban kegiatan

- Terwujudnya penerapan zona tambang dan

rakyat yang berpotensi merusak lingkungan

penertiban kegiatan penambangan

- Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan d.

- Terlayaninya kebutuhan masyarakat di bidang ketenagalistrikan

Perencanaan Pembangunan - Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- Tersusunnya renja. RPTK. RKPD dan RPJMD - Terlaksananya Forum SKPD

- Program Perencanaan Tata Ruang

- Tersedianya pedoman teknis untuk perijinan pemanfaatan ruang

- Program Kerjasama Pembangunan

- Terlaksananya Koordinasi dan fasilitasi kerjasama pembangunan antar wilayah

- Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

- Fasilitasi program perencanaan pembangunan ekonomi

e.

Perhubungan - Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

- Meningkatnya jumlah angkutan darat

Perhubungan

- Meningkatnya PAD dari sektor parkir

- Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas

- Terlaksananya kegiatan pengendalian dan pengamanan Lalu lintas

- Program Pengembangan Sistem Manajemen

- Terlaksananya Pengembangan Sistem Manajemen

Transportasi f.

Transportasi

Lingkungan Hidup - Program pengembangan kinerja pengelolaan

- Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan

persampahan - Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

- Terkendalinya tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

- Program Meningkatnya perlindungan dan

- Program perlindungan dan konservasi SDA

konservasi SDA - Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup g.

- Cakupan pengembangan data dan informasi lingkungan

Kependudukan dan Catatan Sipil - Program penataan administrasi kependudukan

- Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan di Kab. Magelang

- Program Peningkatan Kualitas Manajemen

- Terselenggaranya tertib administrasi

Kependudukan

h.

kependudukan

Sosial - Program pemberdayaan fakir miskin . komunitas

- Terwujudnya pemberdayaan fakir miskin .

adapt (KAT) dan Penyandang Masalah

komunitas adapt (KAT) dan Penyandang

Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

- Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

6

- Terlayaninya rehabilitasi kesejahteraan sosial

No

Program

Indikator Program

1

2

3

- Program pembinaan penyandang cacat dan eks

- Terbinanya para penyandang cacat

trauma - Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan

- Terbinanya kelembagaan kesejahteraan sosial

sosial i.

Tenaga Kerja - Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja

- Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja

- Program peningkatan kesempatan kerja

- Meningkatnya kesempatan kerja bagi angkatan

- Program perlindungan dan pengembangan lembaga

- Meningkatnya perlindungan dan pengembangan

kerja ketenagakerjaan j.

lembaga

Koperasi dan usaha kecil menengah - Program Pengembangan Kewirausahaan dan

- Tumbuhnya kemandirian dan kewirausahaan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah - Program peningkatan kualitas kelembagaan

UMKM di 360 UMKM - Terwujudnya peningkatan kualitas kelembagaan

koperasi

koperasi

- Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

- Meningkatnya investasi dan PMAD

Investasi - Program Peningkatan kapasitas IPTEK Sistem

- Meningkatnya kemampuan penerapan IPTEK

Produksi

pada sistem produksi

- Program pengembangan IKM

- Meningkatnya daya saing produktivitas serta

- Program Penataan Struktur Industri

- Meningkatnya kualitas struktur industri

- Program pengembangan sentra-sentra industri

- Terlaksananya pengembangan sentra-sentra

efisiensi

potensial k.

industri potensial

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri - Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan

- Meningkatnya prosentase kegiatan Linmas Desa

lingkungan - Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

- Meningkatnya pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- Meningkatnya nasionalisme di masyarakat

- Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga

- Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat

ketertiban dan keamanan - Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit

- Menurunnya tingkat penyalahgunaan

Masyarakat (PEKAT)

NAPZA.MIRAS dan PEKAT lainnya

- Program Pendidikan Politik Masyarakat

- Meningkatnya jumlah kegiatan pembinaan politik

- Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan

- Menurunnya tingkat gangguan Kamtrantibmas di

daerah Pencegahan Tindak Kriminal l.

Otonomi

Daerah.

Administrasi

Pemerintahan

Keuangan

Daerah.

masyarakat Umum. Perangkat

Daerah. Kepegawaian dan Persandian - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Terciptanya standar waktu maksimum proses

- Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur

- Sarana prasarana kantor memadai

- Program Peningkatan Kerjasama antar pemerintah

- Meningkatnya kerjasama antar daerah

pelayanan adm perkantoran

daerah

7

No

Program

Indikator Program

1

2

3

- Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Meningkatnya disiplin aparatur

- Program Peningkatan Manajemen Kepegawaian

- Tertatanya adm kepegawaian

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

- Meningkatnya profesionalisme aparatur

Aparatur - Program Peningkatan Pengembangan Sistem

- Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan sesuai

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan m.

mekanisme

Pemberdayaan masyarakat dan desa - Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

- Terwujudnya rencana pembangunan desa

Membangun Desa - Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaaan

- Meningkatnya kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam membangun desa

- Program Peningkatan Peran perempuan di pedesaan

- Lembaga perempuan berfungsi dan berperan aktif

- Program pengembangan Lembaga Ekonomi

- Berkembangnya pasar tradisional/pasar desa dan

dlm pembangunan Pedesaan

lembaga usaha ekonomi masyarakat. Menguatkan kelembagaan masyarakat sbg wadah partisipasi masyarakat

n.

Komunikasi dan informatika - Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi

- Meningkatnya pelayanan dan pemanfaatan arsip

Publik - Program Pengembangan Komunikasi. Informasi dan Media Massa

- Meningkatnya kualitas konten dan pengakses website www.magelangkab.go.id

- Program Pengembangan Komunikasi. Informasi dan Media Massa

- Terwujudnya kerjasama dengan insan pers dan stakeholder dalam bidang kehumasan. terdokumentasinya penyelenggaraan kegiatankegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada publik

- Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa

- Terwujudnya kerjasama dengan insan pers dan stakeholder dalam bidang kehumasan. terdokumentasinya penyelenggaraan kegiatankegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada publik

o.

Kearsipan - Program Penyelamatan dan pelestarisn

- Meningkatnya kualitas sistem administrasi

dokumen/arsip daerah

kearsipan

- Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan II.

URUSAN PILIHAN

p.

Pertanian

- Meningkatnya pemeliharaan dan pemantauan arsip

- Program Peningkatan produksi

- Tercapainya peningkatan produksi dan mutu

pertanian/perkebunan

produk hortikultura

- Program Peningkatan kesejahteraan petani

- Tersedianya permodalan di tingkat petani /

- Program Peningkatan Penerapan Teknologi

- Tercukupinya kebutuhan bibit

kelompok tani dan sarpras agropoliatan pertanian/perkebunan

8

No

Program

Indikator Program

1

2

3

- Program Peningkatan pemasaran hasil

- Terlaksananya perizinan ditingkat pengusaha.

pertanian/perkebunan - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

- Sarana dan prasarana Kesehatan hewn memadai

Ternak - Program Peningkatan manajemen produksi

- Terlaksananya pelatihan manejemen produksi

budidaya Perikanan

budidaya Perikanan

- Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan

- Tersusunnya pedoman teknis pelaksanaan usaha

Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan q.

sumber daya mineral

Pariwisata - Program Pengembangan Destinasi pariwisata

- Peningkatan kulitas sarana dan prasarana obyek wisata sehinnga semakin dikenal oleh wisatawan . semakin lama tingga dan meningkatnya jumlah kunjungan.

- Program Peningkatan Manajemen Kepariwisataan

- Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Manajemen

- Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata

- Terfasilitasinya kegiatan Pengembangan

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Objek

- Tersedianya sarana dan prasarana objek wisata

Kepariwisataan Kemitraan Pariwisata Wisata r.

yang memadai

Perdagangan - Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri

- Terlaksananya efisiensi perdagangan dalam negeri

- Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

- Peningkatan terhadap perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

- Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan

- Terbinanya pedagang kaki lima dan asongan

Asongan - Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

- Meningkatnya pengembangan ekspor

- Program Peningkatan Sarana Prasarana

- Tersediaanya sarana dan prasarana Perdagangan

Perdagangan

yang memadai

9

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD Kabupaten Magelang menurut urusan pemerintahan daerah disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: a. PENDAPATAN Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Kabupaten Magelang Menurut Urusan Pemerintahan Daerah – Pendapatan dalam rupiah

Kode

Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran setelah Perubahan

Realisasi

Bertambah / (Berkurang)

%

1

2

3

4

5=4-3

6

1.399.276.892.704 ,00

19.662.306.816 ,00

101,41

46.498.957.011,00

(2.342.235.239,00)

95,20

13.289.225.148,00 33.209.731.863,00

(2.965.172.852,00) 622.937.613,00

81,76 101,91

1.744.124.275,00

419.814.155,00

131,70

1.744.124.275,00

419.814.155,00

131,70

2.077.499.000,00

2.051.995.960,00

(25.503.040,00)

98,77

2.077.499.000,00

2.051.995.960,00

(25.503.040,00)

98,77

1.10.

KEPENDUDUKAN DAN CAPIL

518.400.000,00

683.460.000,00

165.060.000,00

131,84

1.10.01

Dinas Dukcapil

518.400.000,00

683.460.000,00

165.060.000,00

131,84

1.14.

KETENAGAKERJAAN

8.200.000,00

10.463.800,00

2.263.800,00

127,61

1.14.01

Dinas Tenaga Kerja. Sosial & Transmigrasi

8.200.000,00

10.463.800,00

2.263.800,00

127,61

1.20.

OTONOMI DAERAH. PEMERINTAHAN UMUM. ADM. KEUANGAN DAERAH. PERANGKAT DAERAH. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.346.472.291.334,00

1.367.912.373.474,00

21.440.082.140,00

101,59

1.20.00

PPKD

1.263.997.117.225,00

1.254.989.608.429,00

(9.007.508.796,00)

99,29

1.20.03

Sekretariat Daerah (Setda)

36.500.000,00

46.299.000,00

9.799.000,00

126,85

1.20.05

DPPKAD

80.977.874.109,00

111.592.819.553,00

30.614.945.444,00

137,81

1.20.07

BPMPPT

282.800.000,00

300.957.500,00

18.157.500,00

106,42

1.20.08

Kecamatan Salaman

44.200.000,00

37.251.000,00

(6.949.000,00)

84,28

1.20.09

Kecamatan Borobudur

72.000.000,00

46.470.000,00

(25.530.000,00)

64.54

1.20.10

Kecamatan Ngluwar

26.200.000,00

22.846.000,00

(3.354.000,00)

87.20

1.20.11

Kecamatan Salam

80.500.000,00

32.367.000,00

(48.133.000,00)

40,21

1.20.12

Kecamatan Srumbung

64.235.000,00

35.910.000,00

(28.325.000,00)

55,90

1.20.13

Kecamatan Dukun

39.535.000,00

44.053.512,00

4.518.512,00

111,43

1.20.14

Kecamatan Sawangan

39.100.000,00

32.324.000,00

(6.776.000,00)

82,67

1.20.15

Kecamatan Muntilan

87.120.000,00

53.248.498,00

(33.871.502,00)

61,12

1.20.16

Kecamatan Mungkid

1.20.17

Kecamatan Mertoyudan

1.20.18

1

URUSAN WAJIB

1.01

Pendidikan

-

1.01.01

Dinas pendidikan. Pemuda dan Olah Raga

-

1.02

KESEHATAN

48.841.192.250,00

1.02.01

Dinas Kesehatan

1.02.02

BPK RSU Muntilan

16.254.398.000,00 32.586.794.250,00

1.03

PEKERJAAN UMUM

1.324.310.120,00

1.03.01

Dinas Pekerjaan Umum & ESDM

1.324.310.120,00

1.07

PERHUBUNGAN

1.07.01

Dinas Perhubungan

1.418.939.199.520 ,00

38.050.000,00

41.637.000,00

3.587.000,00

109,43

110.000.000,00

114.357.345,00

4.357.345,00

103,96

Kecamatan Tempuran

44.925.000,00

35.571.000,00

(9.354.000,00)

79,18

1.20.19

Kecamatan Kajoran

27.900.000,00

40.805.500,00

12.905.500,00

146,26

1.20.20

Kecamatan Kaliangkrik

44.783.000,00

30.846.700,00

(13.936.300,00)

68,88

1.20.21

Kecamatan Bandongan

66.100.000,00

43.661.280,00

(22.438.720,00)

66,05

10

Kode


Anggaran setelah Perubahan

Realisasi


%

2

5=4-3

6

3

4

1.20.22

1

Kecamatan Candimulyo

38.850.000,00

37.030.000,00

(1.820.000,00)

95,32

1.20.23

Kecamatan Pakis

39.050.000,00

30.421.000,00

(8.629.000,00)

77,90

1.20.24

Kecamatan Ngablak

34.100.000,00

28.403.000,00

(5.697.000,00)

83,29

1.20.25

Kecamatan Grabag

66.050.000,00

64.815.257,00

(1.234.743,00)

98,13

1.20.26

Kecamatan Tegalrejo

29.580.000,00

33.061.300,00

3.481.300,00

111,77

1.20.27

Kecamatan Secang

63.739.000,00

61.834.600,00

(1.904.400,00)

97,01

1.20.28

Kecamatan Windusari

44.527.000,00

40.999.000,00

(3.528.000,00)

92,08

1.20.29

Kelurahan Muntilan

27.525.000,00

27.525.000,00

-

100,00

1.20.30

Kelurahan Mendut

10.450.000,00

10.450.000,00

-

100,00

1.20.31

Kelurahan Sawitan

12.285.000,00

9.605.000,00

(2.680.000,00)

78,18

1.20.32

Kelurahan Sumberrejo

11.696.000,00

11.696.000,00

-

100,00

1.20.33

Kelurahan Secang

15.500.000,00

15.500.000,00

-

100,00

1.25.

KOMUNIKASI & INFORMATIKA

35.000.000,00

37.825.000,00

2.825.000,00

108,07

1.25.01

Dinas Komunikasi dan Informatika

35.000.000,00

37.825.000,00

2.825.000,00

108,07

2.

URUSAN PILIHAN

9.196.500.000,00

9.304.060.823,00

107.560.823,00

101,17

2.01.

PERTANIAN

296.500.000,00

294.990.900,00

(1.509.100,00)

99,49

2.01.01

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkebunan dan Kehutanan

2.01.02

Dinas Peternakan & Perikanan

2.01.03

BPPKP

10.500.000,00

2.04.

PARIWISATA

4.500.000.000,00

2.04.01

Dinas Pariwisata & Kebudayaan

4.500.000.000,00

4.124.431.035,00

(375.568.965,00)

91,65

2.06.

PERDAGANGAN

4.400.000.000,00

4.884.638.888,00

484.638.888,00

111,01

2.06.01

Dinas Perdagangan & Pasar

4.400.000.000,00 1.408.473.392.704,00

4.884.638.888,00 1.428.243.260.343,00

484.638.888,00 19.769.867.639,00

111,01 101,40

JUMLAH

16.000.000,00

17.000.000,00

1.000.000,00

106,25

270.000.000,00

267.490.900,00

(2.509.100,00)

99,07

10.500.000,00

-

100,00

4.124.431.035,00

(375.568.965,00)

91,65

b. BELANJA Realisasi Pencapaian Target Kinerja APBD Kabupaten Magelang Menurut Urusan Pemerintahan Daerah - Belanja dalam rupiah Kode


1

2

1

URUSAN WAJIB

1.01.

PENDIDIKAN

1.01.01

Dinas Pendidikan Pemuda dan

Anggaran setelah

Realisasi

Perubahan

(Rp)

3

4


%

5=4-3

6

1.392.390.158.850,00

1.061.866.734.442,00

(330.523.424.408,00)

76,26

864.594.360.486,00

593.201.236.643,00

(271.393.123.843,00)

68,61

864.594.360.486,00

593.201.236.643,00

(271.393.123.843,00)

68,61

Olahraga 1.02

KESEHATAN

154.838.646.385,00

144.869.921.565,00

(9.968.724.820,00)

93,56

1.02.01

Dinas Kesehatan

99.816.955.835,00

91.924.720.075,00

(7.892.235.760,00)

92,09

1.02.02

RSU Muntilan

55.021.690.550,00

52.945.201.490,00

(2.076.489.060,00)

96,23

1.03

PEKERJAAN UMUM

147.119.875.650,00

131.872.352.297,00

(15.247.523.353,00)

89,64

147.119.875.650,00

131.872.352.297,00

(15.247.523.353,00)

89,64

6.992.935.300,00

6.024.089.630,00

(968.845.670,00)

86,15

1.03.01

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM

1.06

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.06.01

BAPPEDA

6.992.935.300,00

6.024.089.630,00

(968.845.670,00)

86,15

1.07

PERHUBUNGAN

7.341.263.370,00

6.550.402.148,00

(790.861.222,00)

89,23

1.07.01

Dinas Perhubungan

7.341.263.370,00

6.550.402.148,00

(790.861.222,00)

89,23

11

Kode


1

2

1.08 1.08.01 1.10.

Anggaran setelah

Realisasi

Perubahan

(Rp)

3

4

Bertambah / (Berkurang) 5=4-3

% 6

LINGKUNGAN HIDUP

5.599.142.000,00

5.161.232.109,00

(437.909.891,00)

92,18

Badan Lingkungan Hidup

5.599.142.000,00

5.161.232.109,00

(437.909.891,00)

92,18

5.396.763.900,00

4.688.239.771,00

(708.524.129,00)

86,87

Dinas Dukcapil

5.396.763.900,00

4.688.239.771,00

(708.524.129,00)

86,87

SOSIAL

4.742.554.400,00

4.205.847.659,00

(536.706.741,00)

88,68

4.742.554.400,00

4.205.847.659,00

(536.706.741,00)

88,68

12.901.024.922,00

11.881.992.124,00

(1.019.032.798,00)

92,10

12.901.024.922,00

11.881.992.124,00

(1.019.032.798,00)

92,10

KEPENDUDUKAN DAN CAPIL

1.10.01 1.13. 1.13.01

Badan Penanggulangan Bencan Daerah

1.14. 1.14.01

KETENAGAKERJAAN Dinas Tenaga Kerja. Sosial & Transmigrasi

1.15.

KOPERASI & UKM

5.786.528.750,00

5.311.250.471,00

(475.278.279,00)

91,79

1.15.01

Dinas Perinkop & UMKM

5.786.528.750,00

5.311.250.471,00

(475.278.279,00)

91,79

3.200.224.900,00

2.671.410.156,00

(528.814.744,00)

83,48

3.200.224.900,00

2.671.410.156,00

(528.814.744,00)

83,48

149.116.334.159,00

123.667.922.562,00

(25.448.411.597,00)

82,93

10.373.752.000,00

10.000.427.463,00

(373.324.537,00)

96,40

742.866.000,00

731.556.647,00

(11.309.353,00)

98,48

1.19.

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.01

Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik OTONOMI DAERAH. PEMERINTAHAN UMUM.

1.20.

ADM. KEUANGAN DAERAH. PERANGKAT DAERAH. KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.20.01

DPRD

1.20.02

KDH & WKDH

1.20.03

Sekretariat Daerah (Setda)

35.830.689.750,00

29.621.591.952,00

(6.209.097.798,00)

82,67

1.20.04

Sekretariat DPRD

20.870.095.350,00

13.694.221.281,00

(7.175.874.069,00)

65,62

1.20.05

DPPKAD

23.361.579.140,00

18.632.108.690,00

(4.729.470.450,00)

79,76

1.20.06

Inspektorat

4.542.767.924,00

4.359.514.106,00

(183.253.818,00)

95,97

1.20.07

BPPT

3.130.128.072,00

2.974.096.869,00

(156.031.203,00)

95,02

1.20.08

Kecamatan Salaman

1.534.234.000,00

1.445.023.610,00

(89.210.390,00)

94,19

1.20.09

Kecamatan Borobudur

1.558.380.000,00

1.442.027.860,00

(116.352.140,00)

92,53

1.20.10

Kecamatan Ngluwar

1.531.666.875,00

1.297.546.340,00

(234.120.535,00)

84,71

1.20.11

Kecamatan Salam

1.492.686.500,00

1.288.226.907,00

(204.459.593,00)

86,30

1.20.12

Kecamatan Srumbung

1.397.548.888,00

1.307.062.657,00

(90.486.231,00)

93,53

1.20.13

Kecamatan Dukun

1.529.260.125,00

1.407.669.364,00

(121.590.761,00)

92,05

1.20.14

Kecamatan Sawangan

1.407.400.000,00

1.281.112.914,00

(126.287.086,00)

91,03

1.20.15

Kecamatan Muntilan

1.635.734.000,00

1.473.195.310,00

(162.538.690,00)

90,06

1.20.16

Kecamatan Mungkid

1.368.109.100,00

1.171.602.038,00

(196.507.062,00)

85,64

1.20.17


1.922.440.000,00

1.529.251.558,00

(393.188.442,00)

79,55

1.20.18

Kecamatan Tempuran

1.375.391.000,00

1.162.525.118,00

(212.865.882,00)

84,52

1.20.19

Kecamatan Kajoran

1.673.536.634,00

1.528.058.302,00

(145.478.332,00)

91,31

1.20.20


1.381.952.000,00

1.265.563.160,00

(116.388.840,00)

91,58

1.20.21

Kecamatan Bandongan

1.488.845.225,00

1.355.417.41300

(133.427.812,00)

91,04

1.20.22


1.428.358.000,00

1.196.709.670,00

(231.648.330,00)

83,78

1.20.23

Kecamatan Pakis

1.430.945.400,00

1.333.703.648,00

(97.241.752,00)

93,20

1.20.24

Kecamatan Ngablak

1.539.236.000,00

1.306.430.109,00

(232.805.891,00)

84,88

1.20.25

Kecamatan Grabag

1.728.502.316,00

1.483.099.451,00

(245.402.865,00)

85,80

1.20.26

Kecamatan Tegalrejo

1.759.977.476,00

1.482.756.254,00

(277.221.222,00)

84,25

1.20.27

Kecamatan Secang

1.689.283.500,00

1.606.075.071,00

(83.208.429,00)

95,07

12

Kode


1

2

1.20.28

Kecamatan Windusari

1.20.29 1.20.30

Anggaran setelah

Realisasi

Perubahan

(Rp)

3

4

Bertambah / (Berkurang) 5=4-3

% 6

1.361.572.000,00

1.221.913.766,00

(139.658.234,00)

89,74

Kelurahan Muntilan

680.801.000,00

650.416.508,00

(30.384.492,00)

95,54

Kelurahan Mendut

603.048.400,00

590.732.192,00

(12.316.208,00)

97,96

1.20.31

Kelurahan Sawitan

649.725.290,00

607.203.215,00

(42.522.075,00)

93,46

1.20.32


771.534.308,00

703.211.938,00

(68.322.370,00)

91,14

1.20.33

Kelurahan Secang

1.20.34 1.20.35 1.22.

645.007.600,00

622.922.63200

(22.084.968,00)

96,58

Badan Kepegawaian Daerah

5.944.677.686,00

5.095.395.144,00

(849.282.542,00)

85,71

SATPOL PP

8.734.602.600,00

6.799.553.405,00

(1.935.049.195,00)

77,85

17.207.591.400,00

15.982.592.549,00

(1.224.998.851,00)

92,88

17.207.591.400,00

15.982.592.549,00

(1.224.998.851,00)

92,88

5.387.579.952,00

3.836.310.224,00

(1.551.269.728,00)

71,21

5.387.579.952,00

3.836.310.224,00

(1.551.269.728,00)

71,21

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1.22.01 1.25.

Bapermas Perempuan & KB KOMUNIKASI & INFORMATIKA

1.25.01

Dinas Komunikasi dan Informatika

1.26.

PERPUSTAKAAN

2.165.333.276,00

1.942.909.534,00

(222.423.742,00)

89,73

1.26.01

Kantor Perpustakaan & Arsip

2.165.333.276,00

1.942.909.534,00

(222.423.742,00)

89,73

2.

URUSAN PILIHAN

66.311.884.050,00

58.567.596.409,00

(7.744.287.641,00)

88,32

PERTANIAN

46.404.207.677,00

40.940.937.306,00

(5.463.270.371,00)

88,23

20.072.392.536,00

16.434.048.455,00

(3.638.344.081,00)

81,87

2.01.

Dinas Pertanian Tanaman 2.01.01

Pangan Perkebunan dan Kehutanan

2.01.02


10.655.886.841,00

10.038.136.862,00

(617.749.979,00)

94,20

2.01.03

BPPKP

15.675.928.300,00

14.468.751.989,00

(1.207.176.311,00)

92,30

2.04.

PARIWISATA

8.543.961.973,00

7.503.504.686,00

(1.040.457.287,00)

87,82

2.04.01


8.543.961.973,00

7.503.504.686,00

(1.040.457.287,00)

87,82

2.06.

PERDAGANGAN

11.363.714.400,00

10.123.154.417,00

(1.240.559.983,00)

89,08

2.06.01


11.363.714.400,00

10.123.154.417,00

(1.240.559.983,00)

89,08

1.458.702.042.900,00

1.120.435.305.851,00

(338.266.737.049,00)

76,81

JUMLAH

13

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pemerintah Kabupaten Magelang telah menetapkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yang terdiri atas prinsip-prinsip. dasar-dasar. konvensi-konvensi. aturan-aturan. dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. 4.1.

Entitas akuntansi/ entitas pelaporan keuangan daerah Entitas pelaporan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan keuangan daerah (reporting entity) dalam laporan keuangan ini adalah Pemerintah Kabupaten Magelang yang terdiri atas 56 (lima puluh enam) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dengan demikian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang merupakan laporan keuangan yang terkonsolidasi.

4.2.

Prinsip Akuntansi Desentralisasi Tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah didelegasikan dari pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi.

4.3. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau bendahara penerimaan. serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah atau bendahara pengeluaran. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah. 4.4.

Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan a. Aset Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan. baik langsung maupun tidak langsung. bagi kegiatan operasional pemerintah. berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan. kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar. aset tetap dan aset lainnya. Aset diklasifikasikan ke

14

dalam aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Adapun aset lancar terdiri dari: a.1. Aset Lancar 1) Kas dan Setara Kas  Kas dan setara kas adalah alat pembayaran yang sah setiap saat dapat digunakan dan dinilai dalam mata uang rupiah;  Kas di kas daerah adalah saldo kas pemerintah daerah yang berada di rekening kas daerah pada bank;  Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sisa kas yang masih berada di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2013;  Kas di Bendahara Penerimaan adalah sisa kas yang masih berada di bendahara penerimaan per 31 Desember 2013. 2) Piutang/Tagihan ke Pihak Ketiga Piutang merupakan hak atau klaim entitas pemerintah kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang daerah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. Umur piutang dihitung sejak timbulnya piutang sampai dengan akhir periode pelaporan. 3) Persediaan Persediaan adalah barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah. Persediaan dicatat sebesar:  Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;  Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;  Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya. apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/hibah. 4) Investasi Investasi adalah aset yang dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomi sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi pemerintah dibagi atas 2 yaitu: a) Investasi Jangka Pendek Bentuk investasi yang dapat dicairkan sewaktu-waktu seperti deposito, surat berharga lainnya. Deposito adalah kas yang disimpan di bank yang pencairannya dibatasi pada jangka waktu tertentu. b) Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang terdiri atas: (1) Investasi permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Penilaian Investasi Permanen Pemerintah daerah menggunakan Metode Ekuitas. Metode ini mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah. misalnya

15

adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. (2) Investasi non permanen yaitu investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen. Metode Penilaian Investasi untuk investasi non permanen menyatakan bahwa penyajian investasi non permanen dana bergulir di neraca berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penyajiannya dilaksanakan dengan mengurangkan perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan. ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. Dana bergulir diragukan tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir diragukan tertagih. Nilai bersih yang dapat direalisasikan dinilai sebesar nilai kas yang dipegang unit pengelola ditambah jumlah yang dapat tertagih. Investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah. maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan atau nilai wajar investasi jika harga perolehannya tidak ada. 5) Aset Tetap a) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama asset pemerintah. dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca; b) Aset tetap diakui pada saat diterima dan hak kepemilikan berpindah; c) Aset tetap dicatat sebesar harga perolehan. Apabila harga perolehan tidak diketahui maka aset tetap dinilai sebesar nilai wajar pada saat perolehan. 6) Aset Lainnya a) Aset lainnya ialah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar. investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya meliputi tagihan piutang angsuran, tagihan tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud dan aset lain-lain. b) Tagihan Piutang Angsuran merupakan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah kepada pegawai pemerintah daerah yang masih akan dilunasi dalam jangka waktu lebih dari dua belas bulan. c) Tagihan tuntutan ganti rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/ pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Pelunasan tuntutan tersebut di atas dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun. d) Kemitraan dengan pihak ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. e) Aset tak berwujud merupakan aset yang tidak berwujud tetapi mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan biaya perolehan asetnya dapat diukur secara andal. seperti sistem informasi/ aplikasi dan dokumen perencanaan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. f) Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam tagihan piutang angsuran, tagihan tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tak berwujud. Aset lain- lain dapat berupa aset Pemerintah Daerah yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

16

a.2. Aset Non Lancar Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang. dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar meliputi:    

Investasi jangka panjang Aset tetap Dana cadangan Aset lainnya

Pengakuan Aset  Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;  Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pengukuran Aset. adalah sebagai berikut:    

Kas dicatat sebesar nilai nominal Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan Piutang dicatat sebesar nilai nominal Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.  Aset tetap dicatat sebesar nilai perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dari hasil pengadaan baru atas peralatan/ mesin adalah sama atau lebih dari Rp. 250.000.00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) per unit. Pengadaan baru aset tetap tanah, gedung dan bangunan dan jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya tidak memperhatikan besar kecilnya pengeluaran merupakan aset tetap. Aset tetap peralatan /mesin dan aset tetap lainnya yang nilainya tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tidak dicatat dalam neraca tetapi dicatat dalam buku inventaris barang. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dari pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang diperkirakan meningkatkan kinerja aset tetap dan memperpanjang masa manfaat aset tetap untuk gedung dan bangunan serta jalan/irigasi/jaringan adalah yang sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000.00 per unit. Pengakuan aset tetap yang bukan berasal dari belanja modal dilakukan berdasarkan usulan unit kerja setelah melalui penelitian/klarifikasi dan mendapat persetujuan dari Bidang Pengelolaan Aset pada Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah. b. Hutang Hutang adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Hutang umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Hutang muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat , lembaga keuangan, entitas pemerintah lain atau lembaga internasional. Hutang pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Pengukuran hutang dicatat sebesar nominal. Hutang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Hutang diklasifikasikan:

17

1)

2)

Hutang jangka pendek yaitu hutang yang diharapkan dibayar kembali/jatuh tempo dalam waktu satu periode akuntansi. meliputi bagian lancar hutang jangka panjang. hutang kepada pihak ketiga. hutang bunga dan hutang perhitungan pihak ketiga. Hutang jangka panjang merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

c. Ekuitas Dana Ekuitas dana adalah pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Pos ekuitas dana terdiri dari tiga kelompok. yaitu: 1)

Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar antara lain terdiri dari SILPA. Pendapatan yang Ditangguhkan. Cadangan Piutang. Cadangan Persediaan. dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana yang berupa sisa perhitungan anggaran cadangan piutang. cadangan persediaan dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek.

2)

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana yang berupa investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya dan dana yang disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang.

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan perundang-undangan. Akun ini merupakan akun lawan dari dana cadangan. Ekuitas dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan. d. Pendapatan Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah atau bendahara penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanankan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan diakui dalam periode berjalan berdasarkan asas bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah netto (setelah dikompensasi dengan pengeluaran) pada akhir periode akuntansi. Pengukuran pendapatan menggunakan uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi atas pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi atas pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi atas pengembalian tersebut. e. Belanja Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Bendahara Pengeluaran/Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran atau Rekening Kas Umum

18

Daerah. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya. koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain. f. Transfer Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Magelang dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran sebesar kas yang dikeluarkan. Transfer diukur dengan menggunakan nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang. g. Akuntansi Pembiayaan Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah,. baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pembiayaan diakui selama periode berjalan dan akhir periode akuntansi. Pengakuan pembiayaan dalam periode berjalan pada saat kas diterima dari sumber pembiayaan yang berupa pengeluaran daerah. Pengakuan pembiayaan pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah selisih pendapatan dan belanja yang dialokasikan atau ditutup setelah diperhitungkan dengan elemen-elemen pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.

19

BAB V PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN POS – POS NERACA 1. ASET LANCAR 31 Desember 2013 Rp.445.777.616.925,23

31 Desember 2012 Rp316.899.167.514,40

Aset Lancar meliputi Kas dan Setara Kas. Investasi Jangka Pendek. Piutang dan Persediaan. Rincian aset lancar per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2012 dapat diuraikan sebagai berikut: Aset Lancar

2013

2012

Kas

272.687.418.596,00

182.375.889.739.111,00

Investasi Jangka Pendek

145.000.000.000,00

115.000.000.000.00

5.999.525.444,38

4.004.144.753,05

22.090.672.884,85

15.519.133.650,35

445.777.616.925,23

316.899.167.514,40

Piutang Persediaan Jumlah a. Kas

31 Desember 2013 Rp272.687.418.596,00

31 Desember 2012

Rp182.375.889.111,00

No.

Kas dan Setara kas

2013

2012

1.

Kas di Kas daerah

2.

Kas di Bendahara Penerimaan

188.166.153,00

249.354.269,00

3.

Kas di Bendahara Pengeluaran

2.244.810.674,00

1.496.829.143,00

4.

Kas di Badan Layanan umum Daerah

2.749.120.158,00

1.621.735.236,00

267.505.321.611,00 179.007.970.463,00

Jumlah

272.687.418.596,00 182.375.889.111,00

Adalah saldo kas yang berada di Kasda. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan dan kas di bendahara badan Layanan Umum Daerah. 1) Kas di Kas Daerah 31 Desember 2013 Rp267.505.321.611,00

31 Desember 2012 Rp179.007.970.463,00

Adalah saldo kas yang ada pada Bendaharawan Umum Daerah/ Pemegang Kas Daerah per 31 Desember 2013. Rincian saldo kas di Kas Daerah adalah sebagai berikut: 1. Rekening Giro PT Bank Jateng (BPD Jateng), dengan rincian sebagai berikut:

20

Uraian 1.

Kas RKUD

No. Rekening di 1-005-02340-1 Jumlah

2013 (Rp)

2012(Rp)

127.505.321.611,00

78.965.360.463,00

127.505.321.611,00

78.965.360.463,00

Rekening giro diatas masih ditambah sebesar Rp11.843 yang merupakan pajak rekening giro Kecamatan Kaliangkrik yang terambil oleh Bank Jateng dari rekening giro Pemerintah Kabupaten Magelang. 2. Deposito. merupakan dana yang disimpan dalam rangka manajemen kas dengan rincian sebagai berikut: dalam rupiah No. 1 1 2 3 4 5 6 7 8

Uraian 2 Saldo Deposito Bank Jateng Saldo Deposito Bank Jateng Saldo Deposito Bank Jateng Saldo Deposito Bank Jateng Saldo Deposito Bank Jateng Saldo Deposito BTN Saldo Deposito BTN Saldo Deposito BTN

No. Rekening/ No. Bilyet 3

Tanggal Tanam

Nilai

4

5

082667

7 Januari 2012

40.000.000.000,00

082668

7 Januari 2012

10.000.000.000,00

082913

7 Sept 2012

20.000.000.000,00

082914

7 Sept 2012

083093

13 April 2013

30.000.000.000,00

4 April 2011

5.000.000.000,00

16 Januari 2012

5.000.000.000,00

22 Agustus 2013

10.000.000.000,00

00081-01-40000324-6 00081-01-40000341-6 00081-01-40000377-5

Saldo per 31 Desember 2013

20.000.000.000,00

140.000.000.000,00

Berdasarkan perjanjian penanaman deposito antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Magelang dan Pemerintah Kabupaten Magelang yang dibuat pada tanggal 04 April 2012 disebutkan bahwa deposito diperpanjang secara otomatis (Automatic Roll Over) setiap bulannya sehingga apabila telah jatuh tempo deposito tidak dicairkan maka akan secara otomatis diperpanjang dengan jangka waktu yang sama dan suku bunga sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pula dengan perjanjian deposito antara bank BTN dengan Pemerintah Kabupaten Magelang. 2) Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2013 Rp. 2.244.810.674,00

31 Desember 2012 Rp 1.496.829.143,00

Adalah saldo kas yang masih ada di Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah per 31 Desember 2013 sebesar Rp2.244.810.674,00 dengan rincian sisa UP sebesar Rp4.583.927,00 Sisa Belanja sebesar Rp2.097.537.637,00 Jasa Giro sebesar Rp0,00 Pajak yang belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp129.401.525,00 dan titipan bendahara/utang pihak ketiga sebesar Rp13.297.585,00 Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

21

(dalam rupiah)

SKPD

Sisa UP

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Sisa Belanja

-

Dinas Kesehatan

120.000

77.422.007

260.752.760

59.500

55.000

4.082.408

Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM BAPPEDA

Pajak yang Utang Pihak Kas Bendahara pengeluaran belum disetor Ketiga 77.542.007 6.100

4.137.408

-

978.486

Dinas Dukcapil PPKD

1.813.629.919

Sekretariat Daerah (Setda) DPPKAD

-

Kecamatan Sawangan

260.818.360

978.486

200

200

414.193

1.814.044.112

36.921.198

36.921.198

5.343.034

5.343.034

6.803

6.803

Kecamatan Kajoran

302.631

302.631


13.508

Kecamatan Grabag

4.577.124-

13.508 4.577.124

Kecamatan Secang Kelurahan Muntilan Kelurahan Secang

100

100

475.000

475.000

60.000

9.860.000

8.400

SATPOL PP

-

Bapermas Perempuan & KB

8.400

9.800.000 12.510.000

BPPKP

604.444

13.114.444

669.958


669.958 4.647.953

Dinas Perdagangan & Pasar 4.583.927

2.097.537.637

129.391.525

4.647.953 11.350.000

11.350.000

13.297.585

2.244.810.674

Kas dibendahara pengeluaran PPKD sebesar Rp1.814.044.112,00 merupakan sisa belanja tidak langsung PPKD sebesar Rp1.813.629.919,00 yang berada di penerima hibah yaitu pada belanja bantuan sosial kepada masyarakat sebesar Rp6.000.000,00, pada belanja hibah untuk KPU sebesar Rp1.680.132.219,00 dan PanWas sebesar Rp127.497.700,00 serta berupa titipan bendahara sebesar Rp414.193,00 3) Kas di Bendahara Penerimaan 31 Desember 2013 Rp188.166.153,00

31 Desember 2012 Rp249.354.269,00

Adalah saldo kas yang masih ada di Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2013 berupa pendapatan yang belum disetorkan ke kas daerah per 31 Desember 2013 sebesar Rp188.166.153,00 dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) No.

SKPD

Kas Bendahara Penerimaan

1

Dinas Kesehatan

2

Dinas Perhubungan

23.600.438,00

3

Nakersostrans

4

Dinas Perinkop UKM

8.528.840,00

5

Kecamatan Borobudur

103.000,00

6

Kecamatan Muntilan

7

Kecamatan Kajoran

8

Kecamatan Tegalrejo

4.000.500,00 520.000,00

350.000,00 1.815.500,00 25.000,00

22

No.

SKPD

Kas Bendahara Penerimaan

9


10


138.720.370,00 10.502.505,00

Jumlah

188.166.153,00

4) Kas di BLUD 31 Desember 2013 Rp2.749.120.158,00

31 Desember 2012 Rp1.621.735.236,00

Adalah saldo kas yang masih ada di BLUD tahun 2013 Rp2.749.120.158,00,00. adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

No. 1

Uraian

Total

Jumlah

Kas di Bendahara

sebesar

30.185.207,00

Penerimaan Kas di Bendahara

30.185.207,00

Penerimaan BLUD 3

Utang Pajak BLUD

4

Sisa Belanja

102.000,00

Kas di Bendahara

102.000,00

Pengeluaran BLUD 5

Kas di Rekening BLU

2.718.832.951,00 2.749.120.158,00

b. Investasi Jangka Pendek 31 Desember 2013 Rp145.000.000.000,00

31 Desember 2012 Rp115.000.000.000,00

Merupakan deposito yang jangka waktunya tiga bulan atau lebih. adapun rinciannya adalah sebagai berikut: (dalam rupiah)

No.

Bank

No. Bilyet

Tanggal Tanam

Jangka Waktu

Nominal

1.

Bank Jateng

082665

7 Januari 2012

6 bulan

40.000.000.000,00

2.

Bank Jateng

082666

7 Januari 2012

6 bulan

40.000.000.000,00

3.

Saldo Deposito BTN Saldo Deposito BTN Saldo Deposito BRI Saldo Deposito BNI Saldo Deposito BNI Saldo Deposito BNI Saldo Deposito Mandiri

0081-01-40-000353-9

29 Agustus 2012

0081-01-40-000354-7

29 Agustus 2012

0251-01-002313-40-0

29 Agustus 2012

0481983

30 Agustus 2012

0497408

30 Sept 2013

0499651

14 November 2013

136-02-0439386-9

6 Desember 2013

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Jumlah

6 bulan 6 bulan 6 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan

10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 10.000.000.000,00 20.000.000.000,00 5.000.000.000,00 145.000.000.000,00

23

c. Piutang 31 Desember 2013 Rp5.999.525.444,38

31 Desember 2012 Rp4.004.144.753,05

Merupakan Piutang pajak. retribusi dan piutang lainnya. dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) Uraian

2013

2012

28.102.414,50

21.438.624.50

480.517.249,60

755.107.408.40

Piutang Lainnya

5.490.905.780,28

3.227.598.720.15

Jumlah

5.999.525.444,38

4.004.144.753.05

Piutang Pajak Piutang Retribusi

Piutang lainnya sebesar Rp5.490.905.780,28 merupakan piutang BLUD. Adapun rincian Piutang per SKPD adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah) No.

Satuan Kerja

Uraian

1

DPPKAD

Pajak Mineral Bukan Logam Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Air Tanah Pajak Hotel Pajak Parkir Pajak Reklame Pajak warung makan

2

RSU Muntilan

Rawat Inap Piutang Askeskin Piutang Askes Sosial Piutang Jamkesmas Piutang Jamkes Lainnya

3

Dinas Perdagangan dan Pasar

Piutang Retribusi Piutang Retribusi( tagihan

Nilai (NRV) 2013

2012

0.00 5.074.161,50 857.003,00 325.000,00 784.000,00 382.500,00 16.597.250,00 4.082.500,00

0.00 5.074.161.50 0.00 0,00 512.000.00 404.400.00 13.621.563.00 1.826.500.00

533.612.438,90 0,00 459.690.744,00 4.492.639.047,38 4.963.550,00

273.416.121.00 0.00 0.00 3.227.598.720.15 0,00

403.250.944,60

404.197.887.40

0,00

0.00

71.092.945,00

64.068.820.00

6.173.360,00

13.424.580.00

5.999.525.444,38

4.004.144.753,05

sewa kios dibelakang metro) 4

Dinas Perhubungan

Tunggakan ruko terminal Tunggakan Retribusi parkir

Jumlah

Rincian piutang di atas merupakan akumulasi saldo piutang sampai dengan tahun 2013. Pemerintah Kabupaten Magelang telah menyusun Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yang diantaranya mengatur tentang kebijakan akuntansi piutang. Piutang daerah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. Umur piutang dihitung sejak timbulnya piutang sampai dengan akhir periode pelaporan. Untuk menentukan besarnya penyisihan pada tiap akhir tahun. SKPD yang memiliki piutang melakukan penatausahaan piutang menurut umur (aging schedule) sebagai dasar perhitungan. Nilai tagihan piutang tahun 2013 adalah sebagai berikut:

24

Jenis Piutang

No

1 1.

2 RSU Muntilan Retribusi Rawat Inap a. Piutang Pasien Umum Thn 2013 b.. Piutang Pasien Umum Thn 2012

Nilai tagihan per 31 Desember 2012

Penambahan Tahun 2013

Pengurangan Tahun 2013


3

4

5

6=3+4-5

0,00

808.719.436,00

465.329.075,00

343.390.361,00

218.980.572.00

0,00

2.781.225,00

216.199.347,00

77.765.070.00

0,00

0,00

77.765.070.00

2.177.025.00

0,00

0,00

2.177.025.00

1.757.875.00

0,00

0,00

1.757.875.00

56.349.625.00

0,00

0,00

56.349.625.00

759.500.00

0,00

759.500.00

0.00

16.085.443.00

459.690.744,00

16.085.443.00

459.690.744,00

0,00

4.492.639.047,38

0,00

4.492.639.047,38

3.227.598.720.15

0,00

97.861.090,00

92.897.540,00

4.963.550,00

91.471.900.00

44.068.475,00

35.268.350,00

100.272.025,00

13.424.580.00

6.173.360,00

13.424.580,00

6.173.360,00

c. Piutang Pasien Umum Thn 2011 d. Pasien Rawat Inap 2006 e. Piutang Rawat Inap 2007 f. Piutang Rawat Inap 2005 Piutang Askes a. Piutang Askes Miskin b.Piutang Askes Sosial Piutang Jamkesmas a. Piutang Jamkesmas Tahun 2013 b. Piutang Jamkesmas Tahun 2012

3.227.598.720.15 Piutang Jamkes Lainnya a. Piutang Jamsostek 2.

3.

Dinas Perhubungan Piutang Retribusi tunggakan ruko terminal

Tunggakan Retribusi parkir DPPKAD Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

110.846.500.00

110.846.500.00

10.148.323.00

10.148.323.00

Pajak Restoran Pajak Reklame 25.954.688.00

4.264.125,00

1.288.438,00

28.930.375,00

-

857.003,00

512.000,00 0,00

784.000,00 325.000,00

512.000,00 0,00

784.000,00 325.000,00

404.400.00

382.500,00

404.400.00

382.500,00

1.826.500.00

4.082.500,00

1.826.500.00

4.082.500,00

Piutang Retribusi

474.510.120.00

346.626.037,00

323.841.438,00

497.294.719,00

Tunggakan Retribusi parkir

414.815.000.00 4.745.387.841

6.266.473.317,38

131.019.000,00 4.313.036.209,15

283.796.000,00 6.698.824.949,38

Pajak Hiburan

Pajak Hotel Pajak Air Tanah Pajak Parkir

857.003,00

Pajak warung makan 4.


Penambahan Saldo piutang Dinas Perdagangan dan Pasar tahun 2013 sebesar Rp346.626.037,00 merupakan penjumlahan dari koreksi saldo tahun 2012 sebesar Rp16.366.891,00 dan piutang baru tahun 2013 sebesar Rp330.259.146,00. d. Persediaan 31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp22.090.672.884,85

Rp15.519.133.650,35

Merupakan persediaan barang habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Nilai

25

persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 sebesar Rp22.090.672.884,85 dan Rp15.519.133.650.35 dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) 2013 ATK Cetakan

2012

269.032.991,90

255.030.424.00

2.006.525.144,95

1.674.450.705.24

37.749.185.00

39.213.625.00

Alat Kebersihan Leges

243.500.00

0.00

Benda Pos

2.757.000.00

2.221.500.00

Alat Listrik

27.535.650.00

30.449.018.00

11.210.390.231.00

12.920.382.838.00

874.654.332.00

379.739.390.00

0.00

28.281.000.00

2.085.000.00

13.954.100.00

0.00

98.574.000.00

96.500.00

850.000.00

10.988.000.00

9.432.000.00

Bahan Makanan Pasien

7.144.350.00

2.896.500.00

Bahan makanan ternak

145.400.00

0.00

0.00

251.250.00

7.641.325.600.00

63.407.300.00

22.090.672.884,85

15.519.133.650,35

Obat Alat dan Bahan Lab Alat Peraga & OR Suku Cadang Kendaraan Plat Uji BBM dan Gas Isi tabung pemadam

Bahan Praktek Barang yg akan diserahkan ke masyarakat Jumlah

Adapun persediaan per SKPD sebagai berikut: No. 1.

SKPD Disdikpora

Rincian Persediaan Jumlah : 46.438.800,.00 ATK

Cetakan

Alat

Benda Pos

Alat Listrik

3.572.500,00

Kebersihan 34.060.100,00

330.000,00

4.926.450,00

2.055.000,00

Obat

Alat dan Bahan

BBM dan Gas

Isi

Lab 134.250,00 2.

Dinas Kesehatan

tabung

pemadam

34.000,00

96.500,00

1.230.000,00

Alat

Benda Pos

Alat Listrik

4.253.000.00

162.000.00

7990.100.00

Alat

Leges

Alat Listrik

243.500.00

717.400.00

Jumlah : 8.786.692.421.93 ATK

Cetakan

Kebersihan 21.050.750.00

24.910.800.00

Obat

Alat dan Bahan Lab

8.425.739.140.93 3.

BPK RSU Muntilan

302.586.631.00

Jumlah : 2.655.449.729.07 ATK

Cetakan

Kebersihan 21.624.700.00

15.414.000.00

26

12.024.840.00

No.

SKPD

Rincian Persediaan Obat

Alat dan Bahan

Bahan

Lab

makanan pasien

2.430.684.078.07 4.

DPU dan ESDM

167.596.861.00

7.144.350.00

Jumlah : 3.333.635.950,00 ATK

Cetakan

Alat

Alat Listrik

Kebersihan 22.432.450.00 Barang

1.953.400.00

1.643.300.00

Cetakan

Alat

Suku

cadang

kendaraan 7.123.200.00

2.085.000.00

Alat Listrik

Alat dan Bahan

yang

akan diserahkan ke masyarakat 3.298.398.600,00 5.

Bappeda

Jumlah: 594.400.00 ATK

Kebersihan 313.000.00 6.

Dinas Perhubungan

151.600.00

129.800.00

Jumlah : 141.570.900.00 ATK

Cetakan

Alat Kebersihan

829.850.00 7.

Badan

lingkungan

18.853.100.00

Lab

951.900.00

672.050.00

120.264.000.00

Alat

Alat Listrik

Alat dan Bahan

Jumlah : 2.421.000.00

Hidup ATK

Cetakan


9.

Disdukcapil

BPBD

745.000.00

Lab

458.250.00

205.800.00

150.700.00

Alat

Benda pos

Alat Listrik

66.000.00

86.250.00

Jumlah : 1.417.635.750.00 ATK

Cetakan

2.076.800.00

1.415.558.950.00

Jumlah : 1.168.050.00 ATK

Cetakan


11.

Disnakersostrans

Dinas Perinkop dan

99.500.00

140.400.00

Jumlah : 2.676.700.00 ATK

Cetakan

1.817.700.00

859.000.00

Jumlah : 14.043.065.00

UMKM ATK

Cetakan

Alat Kebersihan

10.245.070.00

1.581.200.00

27

2.216.795.00

No. 12.

SKPD Kantor Kesbangpol

Rincian Persediaan Jumlah : 5.267.600.00 ATK

Cetakan

Alat

Benda pos

Kebersihan 4.620.100.00 13.

14.

Sekretariat Daerah

Sekretariat DPRD

527.000.00

72.500.00

48.000.00

Alat

Benda pos

Jumlah : 1.893.050.00 ATK

Cetakan

1.145.050.00

748.000.00

Jumlah : 8.717.450.00 ATK

Cetakan

Kebersihan 4.757.600.00 15.

DPPKAD

2.063.000.00

1.728.850.00

168.000.00

Alat

Alat Listrik

Jumlah : 512.959.065.00 ATK

Cetakan

Kebersihan 75.723.275.00 16.

17.

Inspektorat

BPMPPT

432.585.990.00

631.950.00

4.017.850.00

Alat

Benda Pos

Alat Listrik

75.000.00

30.600.00

Jumlah : 2.467.000.00 ATK

Cetakan

1.928.600.00

538.400.00

Jumlah : 5.071.800.00 ATK

Cetakan

Kebersihan 1.226.800.00 18.

Kecamatan Salaman

3.694.150.00

45.250.00

Jumlah : 1.152.380.00 ATK

Cetakan

Alat Kebersihan

182.700.00 19.

20.

21.

Kecamatan Borobudur

Kecamatan Ngluwar

Kecamatan Salam

882.680.00

87.000.00

Jumlah : 386.040.00 ATK

Cetakan

156.000.00

230.040.00

Jumlah : 1.133.440.00 ATK

Cetakan

57.000.00

1.076.440.00

Jumlah : 2.232.635..00 ATK

Cetakan

Benda Pos

221.000.00

1.966.635.00

45.000.00

28

No.

SKPD

22.

Kecamatan Srumbung

23.

24.

25.

26.

Kecamatan Dukun

Kecamatan Sawangan

Kecamatan Muntilan

Kecamatan Mungkid


Cetakan

830.100.00

757.410.00

Jumlah : 790.160.00 ATK

Cetakan

390.000.00

400.160.00

Jumlah : 1.496.045.00 ATK

Cetakan

239.300.00

1.256.745.00

Jumlah : 649.160.00 ATK

Cetakan

99.800.00

549.360.00

Jumlah : 1.274.805 Cetakan 1.274.805.00

27.

Kecamatan

Jumlah : 677.240.00

Mertoyudan Cetakan 677.240.00 28.

29.

30.

Kecamatan Tempuran

Kecamatan Kajoran

Kecamatan

Jumlah : 2.526.975.00 ATK

Cetakan

459.500.00

2.067.475.00

Jumlah : 1.943.110.00 ATK

Cetakan

277.600.00

1.665.510.00

Jumlah : 1.492.000.00

Kaliangkrik

31.

Kecamatan

ATK

Cetakan

147.380.00

1.344.620.00

Jumlah : 2.222.185.00

Bandongan ATK

Cetakan

Alat kebersihan

1.576.500.00 32.

Kecamatan

364.685.00

281.000.00

Jumlah : 2.225.800.00

Candimulyo ATK

Cetakan

Alat kebersihan

29

No.

SKPD

Rincian Persediaan 273.400.00

33.

Kecamatan Pakis

1.898.400.00

54.000.00

Jumlah : 2.058.175.00 ATK

Cetakan

Alat kebersihan

772.250.00 34.

Kecamatan Ngablak

1.272.925.00

13.000.00

Jumlah : 1.177.060.00 ATK

Cetakan

Alat

Benda Pos

kebersihan 259.800.00 35.

Kecamatan Grabag

825.260.00

56.000.00

Jumlah : 1.783.420.00 Cetakan

1.783.420.00 36.

37.

Kecamatan Tegalrejo

Kecamatan Secang

Jumlah : 2.060.895.00 ATK

Cetakan

667.950.00

1.392.945.00

Jumlah : 1.055.820.00 ATK

Cetakan

Alat Kebersihan

431.300.00 38.

39.

Kecamatan Windusari

Kelurahan Muntilan

584.120.00

40.400.00

Jumlah : 2.013.170.00 ATK

Cetakan

306.000.00

1.707.170.00

Jumlah : 159.000.00 ATK

Cetakan

Alat Kebersihan

80.000.00 40.

Kelurahan Mendut

46.000.00

Jumlah : 358.050.00 ATK 358.050.00

41.

Kelurahan Sawitan

Jumlah : 53.300.00 ATK 53.300.00

42.


Jumlah : 630.000.00 ATK

Cetakan

90.000.00

540.000.00

30

33.000.00

36.000.00

No. 43.

SKPD Kelurahan Secang


Cetakan

Alat

Alat Listrik


Badan

Kepegawaian

624.500.00

51.500.00

76.000

Alat

Alat Listrik

Jumlah : 5.484.259.00

Daerah ATK 5.484.259.00 45.

SATPOL PP

Jumlah : 9.949.110.00 ATK

Cetakan

Kebersihan 6.091.510.00 46.

Bapermas Perempuan

1.358.000.00

2.124.500.00

375.100.00

Alat

Alat Listrik

Jumlah : 2.256.400.00

& KB ATK

Cetakan


Dinas

Komunikasi

696.100.00

124.000.00

564.800.00

Alat

Alat Listrik

Jumlah : 27.665.350.00

dan Informatika ATK

Cetakan

Kebersihan 26.817.550.00 48.

Kantor Perpustakaan & Arsip

370.100.00

449.700.00

28.000.00

Alat

Alat Listrik

Jumlah : 4.397.300.00 ATK

Cetakan

Kebersihan 1.661.300.00 49.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan

1.444.300.00

664.700.00

627.000.00

Jumlah : 4.948.061.790,00 ATK

Cetakan

Benda Pos

Alat Listrik

Obat

4.204.150.00

1.147.500.00

102.000.00

585.000.00

315.074.000.00

Alat dan Bahan

Barang

Lab

akan diserahkan

Obat

Bahan

Perkebunan dan Kehutanan

yang

ke masyarakat 284.022.140,00 50.

Dinas Peternakan dan

4.342.927.000,00

Jumlah : 47.075.262.00

Perikanan ATK

Cetakan

Makanan Ternak 2.165.200.00

6.005.900.00

31

38.758.762.00

145.400.00

No.

SKPD

51.

Rincian Persediaan

BPPKP

52.

Jumlah : 1.902.650.00

Dinas Pariwisata &

ATK

Alat Kebersihan

Alat Listrik

1.658.150.00

69.500.00

175.000.00

Jumlah : 50.607.857.85

Kebudayaan ATK

Cetakan

Alat

Alat Listrik

Kebersihan 3.279.847.90 53.

Dinas Perdagangan &

42.161.409.95

4.477.600.00

689.000.00

Jumlah : 20.129.900.00

Pasar ATK

Cetakan

Isi

Tabung

Pemadam 2.831.700.00

7.540.200

9.758.000.00

2. INVESTASI JANGKA PANJANG 31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp127.116.195.684,46

Rp115.983.664.068,39

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen.

a. Investasi Non Permanen 31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp1.184.957.700,00

Rp1.450.380.217,50

Berikut mutasi tambah dan kurang atas saldo investasi non permanen. (dalam rupiah) SALDO 2012 JENIS INVESTASI

SALDO 2012

1

2

SETELAH

PENAMBAHAN

PENGURANGAN

SALDO 2013

KOREKSI

Investasi Non Permanen

3

4

5

6=3+4-5

1.450.380.217,50

4.708.011.145,00

210.000.000,00

2.531.152.975,00

1.184.957.700,00

1. Distan & Bunhut

42.700.000,.00

541.600.000,00

0,00

499.900.000,00

41.700.000,00

2. D. Nakersostrans

210.000.000,00

210.000.000,00

210.000.000.00

210.000.000.00

210.000.000.00

3. D. Peterikan

761.379.375,00

2.222.744.250,00

0,00

1.520.954.625,00

701.789.625,00

-

43.408.000,00

0,00

43.408.000,00

0,00

436.300.843,00

1.690.258.895,00

0,00

1.458.790.820,00

231.468.075,00

4. BPPKP 5. D.Perinkop&UMKM

Saldo Investasi non permanen tahun 2013 disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Nilai investasi non permanen yang tidak tertagih adalah sebesar Rp3.368.674.145,00 yang terdiri dari:

32

(dalam rupiah )

SKPD

Saldo Investasi Per 31 Desember 2012 (NRV)

Nilai Tagihan Setelah per 31 Desember 2012

Alokasi 2013

Penerimaan s/d 31 Desember 2013


1

2

3

4

5

6

7=4-6

1

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Perkeb. Dan Kehutanan

No

2

Dinas Tenaga Kerja. Sosial dan Transmigrasi

3


4

BPPKP

5

Dinas Perinkop

Jumlah

Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (dari saldo per 31 Desember 2013) 8

Nilai yang tak tertagih

9=7-6

42.700.000 541.600.000

210.000.000,00

210.000.000

761.379.375

2.222.744.250

0,00

43.408.000

436.300.842,50

1.690.258.895

1.450.380.217,5

210.000.000

4.500.000

537.100.000

41.700.000

495.400.000,00

210.000.000

210.000.000

210.000.000

-

83.300.000

2.139.444.250

701.789.625

1.437.654.625,00

3.450.000

39.958.000

-

39.958.000,00

63.129.300

1.627.129.595

231.468.075

1.395.661.520,00

364.379.300

4.553.631.845

1.184.957.700

3.368.674.145,00

4.708.011.145 210.000.000

b. Investasi Permanen 31 Desember 2013

31 Desember 2012

Rp125.931.237.984,46

Rp114.533.283.850,89

Termasuk dalam Investasi Permanen adalah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah dan Investasi Permanen Lainnya. Berikut rincian saldo investasi permanen. (dalam rupiah) Jenis Investasi

2013

2012

1

2

3

Investasi Permanen

125.931.237.984,46

114.533.283.850,89

a) Peny. Modal Pemda

103.895.832.859,05

93.752.806.688,33

63.559.681.696,00

58.717.676.316,00

- PDAU

1.489.580.022,00

1.381.987.197,27

- PDAM

38.846.571.141,05

33.653.143.175,06

b) Investasi Permanen Lainnya

22.035.405.125,41

20.780.477.162,56

- PT. Bank Jateng

10.746.000.000,00

10.186.000.000,00

- PD. BPR BKK Muntilan

8.221.869.897,36

7.702.555.101,04

- PD. BKK Tempuran

2.787.535.228,05

2.611.922.061,52

280.000.000,00

280.000.000,00

- Bank Bapas 69

- PRPP Semarang

Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Magelang dijelaskan bahwa: 1) Penilaian investasi permanen menggunakan metode biaya (cost method) untuk investasi permanen pada perusahaan daerah yang kepemilikannya dibawah 20%; 2) Penilaian investasi permanen menggunakan metode ekuitas (equity method) untuk investasi permanen pada perusahaan daerah yang kepemilikannya diatas 20%. Penilaian Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Magelang menggunakan metode ekuitas dan metode ekuitas diberlakukan mulai tahun 2011. Metode ini

33

mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah. misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. Investasi permanen pada 5 (lima) Perusahaan Daerah telah dicatat dengan menggunakan metode ekuitas karena kepemilikan lebih dari 20%. Sedangkan pada Bank Jateng dan PT. PRPP masih menggunakan metode biaya karena kepemilikan dibawah 20% atau dapat dijelaskan dalam tabel berikut: (dalam rupiah) No

Nama BUMD

Persentase Kepemilikan

Ekuitas BUMD di Neraca BUMD (audited)

Investasi Pemda menurut metode ekuitas

2

3

4

5

1 1

PD BPR Bapas 69

100.00%

63.559.681.696,00

63.559.681.696,00

2

PDAU

100.00%

1.489.580.022,00

1.489.580.022,00

3

PDAM

100.00%

38.846.571.141,05

38.846.571.141,05

4

PD. BPR BKK Muntilan

48.55%

16.934.850.458,00

8.221.869.897,36

5

PD. BKK Tempuran

49.87%

5.589.603.425,00

2.787.535.228,05

6

PT. Bank Jateng

0.90%

N/A

10.746.000.000,00

7

PRPP

0.72%

N/A

280.000.000,00 125.931.237.984,46

Jumlah

Penyertaan modal yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun 2013 terlihat pada tabel berikut: Uraian

Nilai (Rp)

Investasi Permanen

8.685.000.000,00

a) Penyertaan Modal Pemda

7.325.000.000,00

- Bank Bapas 69

5.225.000.000,00

- PDAM

2.100.000.000,00

b) Investasi Permanen Lainnya

1.360.000.000,00

- PT. Bank Jateng

560.000.000,00

- PD. BPR-BKK Muntilan

600.000.000,00

- PD. BKK Tempuran

200.000.000,00

Bank Bapas 69. PDAU serta PDAM sahamnya dimiliki secara penuh (100%) oleh Pemerintah Kabupaten Magelang. Investasi Permanen Lainnya merupakan jumlah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang untuk penyertaan modal kurang dari 51% saham ekuitas pada badan usaha tersebut. Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Magelang pada Bank Bapas 69 sebesar Rp5.225.000.000,00. Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Magelang pada PDAM sebesar Rp2.100.000.000,00. Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Magelang pada PT Bank Jateng sebesar Rp560.000.000,00. Penambahan penyertaan modal pada PD BPR-BKK Muntilan sebesar Rp600.000.000,00 sedangkan penambahan penyertaan modal pada PD. BKK Tempuran sebesar Rp200.000.000,00.

34

3. ASET TETAP 31 Desember 2013 Rp.1.968.838.102.587,45

31 Desember 2012 Rp1.860.031.861.867,89

Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2013 dan 2012. yang terdiri dari:

(dalam rupiah) Jenis

2013

2012

Tanah

555.328.782.683,00

549.235.331.496,30

Peralatan dan Mesin

248.650.581.719,11

230.932.070.211,32

Gedung dan Bangunan

586.920.405.957,76

553.926.589.603,69

Jalan, Irigasi dan Jaringan

510.939.435.502,58

487.757.417.267,58

34.184.059.225,00

33.899.911.391,00

Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah

32.814.837.500,00

4.280.541.898,00

1.968.838.102.587,45

1.860.031.861.867,89

Adapun penjelasan mutasi masing-masing Aset Tetap tersebut di atas adalah sebagai berikut: a. Tanah 31 Desember 2013 Rp555.328.782.683,00

31 Desember 2012 Rp549.235.331.496,30

Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2013 dan 2012. b. Peralatan dan Mesin 31 Desember 2013 Rp248.650.581.719,11

31 Desember 2012 Rp230.932.070.211,32

Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2013 dan 2012 dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) Jenis Aset

Saldo per 31 Des 2013


Peralatan dan Mesin - Alat Berat

10.450.841.119,72

9.645.132.119.72

- Alat Angkutan

55.018.212.621,82

50.277.269.404.82

- Alat Bengkel

1.719.999.464,00

1.476.300.314.00

- Alat Pertanian

8.856.609.929,06

9.529.908.466.89

- Alat Kantor & RT

94.093.225.802,32

85.780.613.237.50

- Alat Studio

6.471.554.453,21

4.965.824.460.41

- Alat Ukur

835.858.901.80

- Alat Kedokteran

932.715.595,80 45.594.273.210,77

43.534.228.783.77

- Alat Laboratorium

24.981.592.585,94

24.062.044.885.94

- Alat Keamanan

531.556.936,47

824.889.636.47

Jumlah

248.650.581.719,11

230.932.070.211.32

c. Gedung dan Bangunan 31 Desember 2013 Rp586.920.405.957,76

31 Desember 2012 Rp553.926.589.603.69

Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2013 dan 2012.

35

(dalam rupiah) Gedung dan Bangunan


- Bangunan Gedung - Bangunan Monumen Jumlah


585.358.301.420,76

552.364.485.066,69

1.562.104.537,00

1.562.104.537,00

586.920.405.957,76

553.926.589.603,69

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2012 Rp 510.939.435.502,58

31 Desember 2012 Rp 487.757.417.267,58

Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2013 dan 2012. Aset ini terdiri dari Jalan dan Jembatan. Bangunan air. Instalasi. jaringan. (dalam rupiah) Jenis Aset



Jalan & Jembatan

386.186.363.339,37

373.682.146.250,37

Bangunan Air

103.634.361.965,14

95.408.602.442,14

Instalasi

4.486.779.998,07

2.457.191.921,07

Jaringan

16.631.930.200,00

16.209.476.654,00

510.939.435.502,58

487.757.417.267,58

Jumlah

e. Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2013 Rp34.184.059.225,00

31 Desember 2012 Rp33.899.911.391,00

Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2013 dan 2012. Aset ini terdiri dari buku perpustakaan. barang bercorak kesenian dan kebudayaan. hewan ternak dan tanaman.


Jenis Aset Buku Perpustakaan Barang bercorak kesenian & kebudayaan Hewan, ternak dan tanaman Jumlah

f.

(dalam rupiah) Saldo per 31 Des 2012

33.211.532.366,00

32.927.214.532.00

859.822.759,00

859.992.759.00

112.704.100,00

112.704.100.00

34.184.059.225,00

33.899.911.391.00

Konstruksi Dalam Pengerjaan 31 Desember 2013 Rp32.814.837.500,00

31 Desember 2012 Rp4.280.541.898,00

Konstruksi dalam pengerjaan pada tahun 2012 yang terdapat pada SKPD DPU & ESDM yang terdiri atas kegiatan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebesar Rp183.290.700,00 telah diselesaikan dan nilai ini sudah dikapitalisasi menjadi aset Gedung dan Bangunan. Penambahan saldo konstuksi dalam pengerjaan tahun 2013 sebesar Rp28.717.586.302,00 terdiri atas konstruksi dalam pengerjaan kegiatan Pembangunan Pasar Bandongan sebesar Rp8.576.247.902,00 dan realisasi belanja pengadaan gedung stadion pada DPU dan ESDM sebesar Rp20.141.338.400,00.

36

g.

Rekonsiliasi, Klarifikasi dan Inventarisasi Aset Tetap Tahun 2013 Tabel Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Kabupaten Magelang tahun 2013 sebagai berikut:

No A B C D E F

Uraian kelompok barang Tanah Perlatan & Mesin Gedung & Bangunan Jalan irigasi & jaringan Aset tetap lainnya KDP Jumlah

Saldo aset neraca audited 2012

Saldo 31 desember 2013

saldo mutasi 2013

549.235.331.496 230.923.070.211 553.926.589.604 487.757.417.268 33.899.911.391 4.280.541.898

6.093.451.187 17.718.511.508 32.993.816.354 23.182.018.235 284.147.834 28.534.295.602

555.328.782.683 248.650.581.719 586.920.405.958 510.939.435.503 34.184.059.225 32.814.837.500

1.860.022.861.868

108.806.240.720

1.968.838.102.588

Mutasi aset tetap Kabupaten Magelang tahun 2013, sebesar Rp108.806.240.720 diperoleh dari mutasi penambahan dan pengurangan berdasarkan koreksi saldo neraca aset tetap pada 33 tiga puluh tiga SKPD yang telah melaksanakan kegiatan rekonsiliasi dan klarifikasi, mutasi penambahan dan pengurangan barang pada 7 (tujuh) SKPD yang telah menyelesaikan kegiatan inventarisasi serta mutasi penambahan dan pengurangan barang perolehan tahun 2013 pada 53 (lima puluh tiga) SKPD berupa belanja pengadaan barang APBD 2013 murni beserta mutasi 2013 dan perolehan barang dari Hibah /bantuan Pihak Ketiga tahun 2013. Tabel rincian mutasi aset tetap Kabupaten Magelang tahun 2013 berdasarkan kegiatan mutasi(tambah/kurang) aset tetap adalah sbb:

No 1 A B C D E F

Uraian kelompok barang


2 Tanah Peralatan & Mesin Gedung & Bangunan Jalan irigasi & jaringan Aset tetap lainnya KDP Jumlah

Mutasi Tahun 2013 Rekon&klarifikasi

Inventarisasi

APBD 2013

Saldo 31 desember 2013

3 549.235.331.496

4 1.464.283.387

5 3.178.789.000

6 1.450.378.800

7 555.328.782.683

230.932.070.211

(693.330.837)

(105.583)

18.411.947.928

248.650.581.719

553.926.589.604

2.124.301.450

(22.272.000)

30.891.786.904

586.920.405.958

487.757.417.268

(10.481.626.151)

(39.875.000)

33.703.519.386

510.939.435.503

33.899.911.391

0

(3.100.000)

287.247.834

34.184.059.225

4.280.541.898

0

0

28.534.295.602

32.814.837.500

1.860.022.861.868

(7.586.372.151)

3.113.436.417

113.279.176.454

1.968.838.102.588

Secara rinci saldo Mutasi Aset tetap Kabupaten Magelang tahun 2013 yang disajikan menurut sub kelompok barang adalah sebagai berikut :

No

Uraian kelompok barang

1


2

Saldo 31 Desember 2013

3

7

A

Tanah

549.235.331.496

555.328.782.683

B

Peralatan & Mesin

230.923.070.211

248.650.581.719

9.645.132.120 50.277.269.405 1.476.300.314 835.858.902 9.529.908.467 85.780.613.238

10.450.841.120 55.018.212.622 1.719.999.464 932.715.596 8.856.609.929 94.093.225.802

1 2 3 4 5 6

Alat besar/berat Alat angkutan Alat bengkel Alat ukur Alat pertanian & peternakan Alat kantor & rutang

37

7 8 9 10 C 1 2 D 1 2 3 4 E 1 2 3 F

Alat studio Alat kedokteran&kesehatan Alat laboratorium Alat keamanan

4.965.824.460 43.534.228.784 24.062.044.886 824.889.636

6.471.554.453 45.594.273.211 24.981.592.586 531.556.936

Gedung & Bangunan

553.926.589.604

586.920.405.958

Bangunan gedung Bangunan monumen

552.364.485.067 1.562.104.537

585.358.301.421 1.562.104.537

Jalan irigasi & jaringan

487.757.417.268

510.939.435.502

Jalan & jembatan Bangunan air & irigasi Instalasi Jaringan

373.682.146.250 95.408.602.442 2.457.191.921 16.209.476.654

386.186.363.339 103.634.361.965 4.486.779.998 16.631.930.200

Aset tetap lainnya

33.899.911.391

34.184.059.225

Buku perpustakaan Barang bercorak kesenian & kebudayaan Hewan ternak & tumbuhan

32.927.214.532 859.992.759 112.704.100

33.211.472.366 859.882.759 112.704.100

KDP

4.280.541.898

32.814.837.500

Kdp

4.280.541.898

32.814.837.500

1.860.031.861.868

1.968.838.102.587

Jumlah

Tanah Mutasi tanah tahun 2013 sebesar Rp6.093.451.187 berasal dari penambahan tanah belanja APBD th 2013 sebesar Rp485.258.800, penambahan tanah dari mutasi tahun 2013 aset lainnya tanah kemitraan pihak ketiga sebesar Rp965.120.000, penambahan tanah dari koreksi saldo sebesar Rp3.348.211.189, penambahan tanah dari inventarisasi aset sebesar Rp3.178.789.000 dan pengurangan tanah dari koreksi saldo sebesar Rp1.750.427.802, Kec. Ngluwar sebesar Rp73.500.000 dan Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM sebesar Rp60.000.000 Peralatan dan Mesin Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp17.718.511.508,46 berasal dari penambahan inventaris peralatan dan mesin pengadaan APBD tahun 2013 pada 53 (lima puluh tiga) SKPD sebesar Rp18.411.947.928 dan pengurangan inventaris peralatan dan mesin dari koreksi saldo sebesar Rp693.330.858 dan inventarisasi aset sebesar Rp105.583,00 Gedung dan Bangunan Mutasi aset tetap gedung dan bangunan tahun 2013 bertambah sebesar Rp32.993.816.354 berasal dari belanja pengadaan gedung bangunan APBD 2013 sebesar Rp30.891.758.514, dari koreksi saldo sebesar Rp2.124.301.840 dan pengurangan dari hasil inventarisasi aset sebesar Rp22.272.000 Jalan irigasi dan Jaringan Mutasi aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan tahun 2013 bertambah sebesar Rp23.182.018.235 berasal dari belanja jalan irigasi dan jaringan APBD 2013 sebesar Rp33.703.519.386 dan pengurangan dari koreksi saldo sebesar Rp10.481.626.151 dan pengurangan dari hasil inventarisasi aset sebesar Rp39.875.000

Aset Tetap Lainya Mutasi aset tetap lainnya tahun 2013 bertambah sebesar Rp284.147.834, berasal dari belanja aset tetap lainnya APBD 2013 sebesar Rp287.247.834 dan pengurangan dari hasil inventarisasi aset sebesar Rp3.100.000.

38

Mutasi barang inventaris tahun 2013 Laporan mutasi aset tetap kabupaten Magelang pada tahun 2013, terdiri dari penambahan dan pengurangan barang dari koreksi saldo aset tetap neraca (hasil kegiatan rekonsiliasi dan klarifikasi), dari penambahan dan penguruangan barang (hasil kegiatan inventarisasi) dan dari penambahan dan pengurangan barang pengadaan tahun 2013 (APBD 2013 murni, mutasi di tahun 2013 dan Hibah dari Pihak Ketiga). Mutasi barang dari APBD 2013 murni menambah aset tetap daerah sebesar Rp113.279.176.454, dari penambahan sebesar Rp123.029.887.571 dan pengurangan sebesar Rp9.750.711.117. Perolehan aset tetap dari bantuan/hibah sebesar Rp2.506.376.714 pada 2 (dua) SKPD yaitu Dinas Pendidikan sebesar Rp1.224.000.000 berupa bangunan ruang kelas baru pada 5 (lima) SMPN dan BPBD sebesar Rp1.282.376.714 berupa Alat Kantor Rumah Tangga Rp293.507.500, Alat Studio Rp29.507.500, dan Alat Angkut sebesar Rp959.361.714 perolehan barang dari belanja tidak terduga sebesar Rp233.772.000 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral. Tabel daftar mutasi aset tetap daerah tahun 2013 (menurut kelompok barang) : No 1 2 3 4 5 6

Uraian Barang Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan irigasi dan jaringan Aset tetap lainnya KDP Total Mutasi

Bertambah 1.450.378.800 20.779.928.551 33.163.132.240 38.631.613.844 287.247.834 28.717.586.302 123.029.887.571

Berkurang 2.367.980.623 2.271.345.336 4.928.094.458 183.290.700 9.750.711.117

Saldo mutasi 1,450,378,800 18.411.947.928 30.891.785.514 33.703.519.386 287.247.834 28.534.295.602 113.279.176.454

Tabel daftar rincian mutasi aset tetap daerah Tahun 2013 pada 53 (lima puluh tiga) SKPD Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut : No

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

SKPD DPU ESDM Bappeda Dis. Perhubungan

Bertambah 77.162.674.048

Berkurang 2.275.761.150

116.072.000

Saldo Mutasi 74.886.912.898 116.072.000

1.211.515.850

40.000.000

1.171.515.850

Badan LH

689.429.950

2.500.000

686.929.950

Dis. Nakersostran

679.209.950

0

679.209.950

98.804.000

0

98.804.000

5.811.490.037

607.836.430

5.203.653.607

Dis. Perinkop DPPKAD Inspektorat

19.420.000

BPM PPT

227.332.530

0

227.332.530

Kec. Borobudur

58.987.715

0

58.987.715

Kec. Ngluwar

34.078.000

0

34.078.000

Kec. Salaman

101.474.000

0

101.474.000

41.140.000

14.400.000

26.740.000

124.583.500

0

124.583.500

Kecamatan Dukun

10.630.000

0

10.630.000

Kec. Sawangan

51.693.159

0

51.693.159

Kec. Mungkid

29.460.000

0

29.460.000

Kec. Candimulyo

100.050.850

0

100.050.850

Kec. Mertoyudan

24.631.500

0

24.631.500

Kec. Muntilan

65.641.000

0

65.641.000

Kec. Tempuran

23.803.000

0

23.803.000

157.566.900

0

157566900

24.195.000

0

24.195.000

Kec. Salam Kec. Srumbung

Kec. Kajoran Kec. Kaliangkrik

39

19.420.000

Ket KDP

No

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

SKPD Kec. Bandongan

Bertambah 19.753.500

Berkurang 0

Saldo Mutasi 19.753.500

Kec. Ngablak

34.157.000

0

34.157.000

Kec. Grabag

31.979.000

0

31.979.000

Kec. Tegalrejo

52.390.000

0

52.390.000

Kec. Secang

41.077.750

0

41.077.750

Pakis

36.570.000

0

36.570.000

Kec. Windusari

43.810.000

0

43.810.000

Kelur. Muntilan

23.158.000

0

23.158.000

Kelur. Mendut

7.887.000

0

7.887.000

Kelur. Sawitan

8.341.000

0

8.341.000

Kelur. Sumberrejo

6.855.500

0

6.855.500

Diskominfo

245.414.320

0

245.414.320

Kantor Perpus

120.804.300

0

120.804.300

Dis. Parbud

928.852.550

0

928.852.550

Dis. Dagsar

7.348.173.097

0

7.348.173.097

421.628.919

0

421.628.919

10.459.960.092

0

10.459.960.092

Dinas Peterikan Dinas Kesehatan Disdikpora

3.971.494.389

0

3.971.494.389

Bapermaspuan & KB

1.171.663.649

440.373.760

731.289.889

141.814.742

0

141.814.742

974.060.994,38

5.968.844.907,52

BKD distanbunhut disdukcapil

(4.994.783.913,14)

264.402.026

13.250.000

251.152.026

RSUD Muntilan

4.964.804.567

0

4.964.804.567

BPBD

2.165.098.534

25.344.870

2.139.753.664

331.513.000

0

331.513.000

44.300.000

0

44.300.000

1.639.640.705

362.400.000

1.277.240.705

421.717.000

0

421.717.000

0

0

0

SatpolPP Kesbangpol Setda Set DPRD Kel. Secang BPPKP

244.682.948

Jumlah

123.029.887.571

Ket

244.682.948 9.750.711.117

113.279.176.454

Pembenahan Aset Tetap Pembenahan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah, Bidang Aset DPPKAD mendasarkan kepada Temuan/Hasil Audit BPK RI, sebagai berikut: 1.

Temuan tentang Aset Daerah sejak Tahun 2008, BPK menyatakan bahwa Penyajian Nilai Aset Tetap Daerah belum didukung dengan rincian jenis barang yang akurat dan memadai;

2.

Terhadap temuan tersebut dari tahun 2009, tahun 2010, tahun 2011 belum dapat diselesaikan sehinggaBPK pada tahun 2012 merekomendasikan Bidang Aset DPPKAD untuk melakukan Klarifikasi dan Inventarisasi Aset Tetap dan menyelesaikan saran /rekomendasi BPK tahun-tahun sebelumnya;

3.

Aset Tetap Daerah penguasaannya berada di 53 SKPD, nilai per tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp1.860.031.861.867,89 terdiri: a. Tanah Rp549.235.331.496,30 b. Peralatan dan Mesin Rp230.932.070.211,32 c. Gedung dan Bangunan Rp553.926.589.603,69 d. Jalan Irigasi dan Jaringan Rp487.757.417.267,58

40

e. Aset tetap lainnya Rp33.889.911.391,00 f. Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp4.280.541.898 Dalam rangka pembenahan,rencana tindak, tahap kegiatan dan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut: 1.

Rekonsiliasi dan Klarifikasi Aset. Rekonsiliasi dan Klarifikasi adalah kegiatan Desk, untuk mencocokkan data Rincian Barang SKPD dengan Nilai Aset Tetap/Neraca SKPD, memperhatikan temuan BPK rekonsiliasi dan klarifikasi dilakukan dalam rangka koreksi perbedaan/selisih saldo aset tetap neraca SKPD yang terjadi di tahun 2002 - tahun 2012, serta untuk mendapatkan daftar rincian barang SKPD per 31 desember 2012 yang lengkap sebagai pedoman pada saat inventarisasi. Daftar barang (tercatat pada KIB) SKPD dengan Nilai Aset Tetap/Neraca SKPD, dilakukan pencocokan dengan cara penelusuran mutasi barang dari penambahan dan pengurangan barang per tahun, mendasari perolehan dan pengurangan aset tetap Neraca SKPD, dari tahun 2002 s.d. 31 Des 2012. Terhadap perbedaan catatan, nilai barang, dan selisih saldo yang terjadi diberikan keterangan dan penjelasan selisih. Hasil Klarifikasi dan Rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Resume berisikan tentang penjelasan kejadian mutasi penambahan, pengurangan, serta penjelasan selisih saldo antara KIB SKPD dengan Saldo Aset Tetap Neraca SKPD per tahun dari tahun 2002 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan lampiran berupa Kertas Kerja Rekonsiliasi dan Klarifikasi. Dari rekonsiliasi dan klarifikasi diperoleh daftar rincian jenis barang SKPD yang lengkap sesuai neraca SKPD per 31 desember 2012, namun demikian belum merupakan daftar barang sesuai dengan keadaan barang riel yang ada di SKPD, selanjutnya daftar barang tersebut digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan inventarisasi.

2. Inventarisasi Aset. Inventarisasi Aset SKPD adalah tindak lanjut dari Rekonsilias dan klarifikasi, yaitu kegiatan mencocokkan daftar rincian barang (hasil rekonsiliasi dan Klarifikasi) dengan keadaan barang riil yang ada di SKPD, diteliti menurut unitnya, jenisnya, spesifikasi, dan kondisi barang (Baik, Rusak Ringan, Rusak Berat) atau barang yang sudah tidak dapat ditemukan/tidak dapat ditelusuri dan tidak diketahui keberadaanya. Hasil Inventarisasidituangkan Inventarisasi,sebagai berikut:

dalam

Berita

Acara

Hasil

a. Berita Acara Inventarisasi (Rekon A)memuat rincian jenis barang SKPD sesuai neraca aset tetap SKPD per 31 Desember 2012 dituangkan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) menurut Kelompok Barang, (KIB A/Tanah; KIB B/ Peralatan dan Mesin; KIB C/ Gedung dan Bangunan; KIB D/ Jalan irigsi dan Jaringan; KIB E Aset Tetap Lainya ; dan KIB F /Kontruksi dalam Pengerjaan. b. Hasil Inventarisasi barang tercatat pada neraca SKPDdalam kondisi rusak berat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Inventarisasi (Rekon B) dilampiri daftar rincian jenis barang KIB B/ Peralatan dan Mesin; KIB C/ Gedung dan Bangunan; KIB D/ Jalan irigsi dan Jaringan; KIB E Aset Tetap Lainya ) c. Hasil Inventarisasi barang tercatat pada neraca SKPD yang tidak diketemukan/ tidak dapat ditelusuri atau tidak dapat diketahui lagi keberadaanya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Inventarisasi (Rekon C) dilampiri daftar rincian jenis barang KIB A/Tanah, KIB B/ Peralatan dan Mesin; KIB C/ Gedung dan Bangunan; KIB D/ Jalan irigsi dan Jaringan; KIB E Aset Tetap Lainya ) d. Barang yang belum tercatat pada daftar Inventaris Daerah / Neraca Daerah yang ditemukan pada saat Inventarisasi, dituangkan dalam Berita Acara Hasil

41

Inventarisasi (Rekon D) dilampiri daftar rincian jenis barang KIB KIB A/Tanah, KIB B/ Peralatan dan Mesin; KIB C/ Gedung dan Bangunan; KIB D/ Jalan irigasi dan Jaringan; KIB E Aset Tetap Lainya ) e. barang titipan/ barang bantuan dari APBN, Provinsi, Kementerian yang belum diserahkan /dihibahkan kepada daerah yang ditemukan pada saat Inventarisasi, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Inventarisasi (Rekon E) dilampiri daftar rincian jenis barang KIB A/Tanah, KIB B/ Peralatan dan Mesin; KIB C/ Gedung dan Bangunan; KIB D/ Jalan irigasi dan Jaringan; KIB E Aset Tetap Lainya). Mendasari pada Berita Acara hasil inventarisasi, dilakukan mutasi barang sehingga diperoleh daftar barang yang telah sesuai dengan keadaan riel barang di SKPD. Pada SKPD yang selesai inventarisasi, setiap barang sudah dilakukan penomoran kode barang, dipasang stiker registrasi barang dan selanjutnya SKPD menyusun KIB, KIR, Buku Inventaris Barang SKPD. 3. Tindak Lanjut Hasil Rekonsiliasi, Klarifikasi, dan Inventarisasi . Berdasarkan koreksi (hasil rekonsiliasi, klarifikasi) dan inventarisasi aset, SKPD melaporkan mutasi barang dengan tatalaksana sebagai berikut: a. Melaporkan koreksi saldo aset tetap neraca SKPD (mendasari rekonsiliasi dan klarifikasi per 31 desember 2012); b. Melaporkan mutasi barang tahun 2013 mendasarkan pada : b.1. mutasi barang (hasil inventarisasi aset) dari, i. Pengurangan (mutasi ke pengelola) dari barang rusak berat yang sudah diserahkan ke pengelola didasari Berita Acara Rekon B dan Berita Acara Penyerahan Barang; (mutasi ke aset lainnya SKPD) dari barang tidak ditemukan atau tidak dapat diketahui keberadaanya, dimutasikan ke Aset Lainya SKPD (barang akan dihapus) didasari Berita Acara Rekon C dan Berita Acara Mutasi barang yang diterbitkan Kepala SKPD, adapun pengurangan dari daftar inventaris daerah setelah ditetapkan keputusan penghapusan/pemusnahannya; ii. Penambahan dari barang yang belum tercatat didasari berita acara rekon D dan surat permohonan pengakuan/pencatatan barang ke dalam daftar inventaris barang daerah; b.2. mutasi barang dari pengadaan APBD tahun 2013 (Berita Acara Mutasi Barang SKPD th 2013); 4. Realisasi pencapaian kegiatan di Tahun 2013: a. Kegiatan Rekonsiliasi dan klarifikasi sampai dengan desember 2013 selesai di 33 (tiga puluh tiga) SKPD, mengkoreksi saldo neraca aset tetap pada 26 (dua puluh enam) SKPD total berkurang Rp7.586.372.172,00 (Tujuh Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua ribu Seratus Tujuh Puluh dua Rupiah), dari koreksi penambahan sebesar Rp7.980.861.226,00 dan koreksi pengurangan sebesar Rp15.567.233.399,00. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SKPD DPU ESDM Bappeda Dis. Perhubungan Badan LH Dis. Nakersostran Dis. Perinkop DPPKAD Inspektorat BPM PPT Kec. Borobudur

Bertambah

Berkurang

3.091.847.849 198.970.919 478.256.450 21.650.000 253.870.284 3.301.561.189 9.000.000

(54993192) (455.951.450) (40.575.000) (193.000.000) (2.335.279.031) -

42

Saldo koreksi 3.091.847.849 143.977.727 22.304.970 (40.575.000) 21.650.000 60.870.284 966.282.158 9.000.000

Keterang an Tambah tambah Tambah Kurang Tambah Tambah Tambah Tetap Tetap Tambah

No

SKPD

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Kec. Ngluwar Kec. Salaman Kec. Srumbung Kecamatan Dukun Kec. Sawangan Kec. Mungkid Kec. Tempuran Kec. Kajoran Kec. Bandongan Kec. Ngablak Kec. Grabag Kec. Tegalrejo Kec. Secang Kec. Windusari Kelur. Muntilan Kelur. Mendut Kelur. Sawitan Kelur. Sumberrejo BKD Diskominfo Kantor Perpus Dis. Parbud Dis. Dagsar Jumlah

Berkurang

Saldo koreksi

27.500.000 21.650.000 9.000.000 14.216.000 19.186.000 6.575.000 4.000.000 146.994.135 240.714.710 57.985.290 54.450.000 799.000

(73.500.000) (39.500.000) (18.284.000) (12.350.000) (77.267.502) (8.400) (10.534.200.000) (1.750.427.803)

(36.740.000) 4.156.400 (39.681.000) (18.284.000) 27.500.000 21.650.000 (12.350.000) 9.000.000 14.216.000 (58.081.502) 6.575.000 (8.400) (10.530.200.000) 146.994.135 240.714.710 57.985.290 54.450.000 (1.749.628.803)

Keterang an Kurang Tambah Kurang Kurang Tambah Tetap Tmbah Kurang Tetap tambah Tambah Kurang Tambah Tetap Kurang Tetap Tetap Kurang Tambah Tambah Tambah Tambah Kurang

7.999.145.226

(15.585.336.378)

(7.586.372.152)

Kurang

Bertambah 36.760.000 4.158.400 -

Penambahan aset tetap sebesar Rp7.999.145.226,00 berasal dari tanah Rp3.348.211.189,00; peralatan dan mesin Rp2.454308738,00; gedung dan bangunan Rp2.144.051.450,00; jalan irigasi dan jaringan Rp52.573.849,00. Pengurangan aset tetap sebesar Rp15.585.517.378,00 berasal dari tanah Rp1.883.927.803,00; Peralatan dan Mesin Rp3.147.639.575,00; gedung dan bangunan Rp19.750.000,00; jalan irigasi dan jaringan Rp10.534.200.000,00. Koreksi pada tanah bertambah sebesar Rp1.464.283.387,00 dari penambahan sebesar Rp3.348.211.189,00 dan pengurangan sebesar Rp1.883.927.803,00 : No 1 2 3 4 5

DPPKAD Dis. Perinkop Kec. Ngluwar Dis. Kominfo Dis.Dagsar

TANAH Bertambah Berkurang 3.231.961.189 (60.000.000) (73.500.000) 116.250.000 (1.750.427.803)

Jumlah

3.348.211.189

SKPD

(1.883.927.803)

Saldo koreksi

Keterang an

3.231.961.189 (60.000.000) (73.500.000) 116.250.000 (1.750.427.803) 1.464.283.387

Koreksi penambahan tanah sebesar Rp3.348.211.189,00 berasal dari DPPKAD dan Dinas Kominfo, sebagai berikut : 1) Penambahan tanah DPPKAD sebesar Rp.3.231.961.189,00 dari, a) tahun 2002, tanah yang digunakan kerjasama kemitraan TR kalibening berupa tanah pekarangan pesanggrahan dan kolam renang luas 19.070 sertifikat B.7894437 nilai Rp89.765.000; sertifikat AB.412836 luas 295 nilai Rp1.388.650; tanah pekarangan sertifikat AN.290759 luas 3.880 m2 nilai Rp18.264.000 (jumlah nilai tanah Rp109.417.650) sudah dihapus namun nilai tanah masih tercatat pada neraca, dikoreksi saldo tanah dikurangi Rp109.417.650 b) tahun 2002, tanah pertanian no sertifikat 5901475 luas 11.780 nilai Rp55.452.000, lokasi ds. krincing, sudah diserahkan/digunakan Dinas Pertanian, namun nilai tanah masih tercatat di neraca, dikoreksi saldo tanah dikurangi Rp55.452.000.

43

c) tahun 2002, sebanyak 6 (enam) bidang tanah belum tercatat di neraca jumlah nilai Rp751.180.900 (terdiri dari tanah pekarangan sertifikat Aj.436047, HP no 5 luas 250 m2 lokasiDs. Surojoyo, Kec Candimulyo nilai 1.009.900;tanah pekaranan komplek TIC no sertifikat AV465112, HP 10 luas 6.180 m2 lokasi borobudur nilai Rp29.900.000; tanah pekarangan rumah dinas camat stf B788584 8 luas- nilai 1.380.000; Tanah pekarangan lokasi kantor dinas pariwisata stf AU.213361, luas260 nilai Rp7.200.000 letak Jl Soekarno hatta; tanah pekarangan pasar ikan ngrajek, Stf AS 419885 luas500, nilai Rp265.600.000; tanah pekarangan rumah dinas wakil bupati di magelang utara, luas 1250m2 nilai Rp446.100.000). d) tahun 2002, Tanah pekarangan lokasi pasar burung Kelurahan Muntilan, nilai tanah masih tercantum di neraca Sertifikat. 3630182 nilai Rp71.000.000, dikoreksi saldo neraca dikurangi Rp71.000.000 e) tahun 2003, koreksi atas kelebihan nilai tanah pada tanah pekarangan lokasi penampungan pengungsi ds. Pucung rejo, seharusnya nilai Rp267.236.150, dicatat neraca Rp268.736.150, kelebihan Rp1.500.000 f) tahun 2006, tanah dari penyerahan Dinas Pasar, untuk kerjasama kemitraan dengan swasta, Th 2006 telah dimutasi ke aset lainnya, (tanah eks kawedanan salaman dikerjasamakan pihak ketiga tahun 2002 untuk BOT 20 th pertokoan/kios pasar salaman) nilai tanah ditransfer ke aset lainnya Rp1.582.000.000,00. Berdasarkan klarifikasi nilai tanah tsb belum dicatat pada neraca sehingga, saldo tanah kurang Rp1.582.000.000,00 Koreksi penambahan nilai Rp1.582.000.000,00. g) tahun 2006, (tanah eks kawedanan salam nilai Rp1.017.600.000,00dikerjasamakan pihak ketiga tahun 2002 untuk BOT 20 th SPBU dan pertokoan), nilai tanah dimutasi ke aset lainnya. Berdasarkan klarifikasi nilai tanah tsb belum tercatat di neraca, sehingga saldo tanah kurang Rp1.017.600.000,00 dikoreksi penambahan nilai 1.017.600.000,00. h) tahun 2006, tanah dari penyerahan Dinas Pasar (dua bidang tanah komplek Plaza Muntilan untuk dikerjasamakan pihak ketiga tahun 2006 BOT 20 th pembangunan Ruko dan kios plaza Muntilan) nilai tanah sudah dimutasi ke aset lainnya Rp2.887.700.000,00. Berdasarkan Klarifikasi nilai tanah tersebut belum dicatat sebagai penambahan, Dikoreksi penambahan nilai tanah Rp2.887.700.000,00. i) tahun 2006, koreksi atas pengurangan tanah dimutasi ke aset lainnya sebesar total nilai Rp1.842.250.000,00untuk Kerjasama Kemitraan Pembangunan Roko Metro SQ (terdiri daritanah pekarangan ds. mertoyudan luas 2.120m2 nilai Rp271.360.000 ; tanah lokasi ds. Sumberrejo Mertoyudan luas 6.560m2 nilai Rp675.680.000 ; tanah lokasi ds mertoyudan luas 1.530m2 nilai Rp195.840.000 ; tanah lokasi ds sumberrejo luas 6.790 nilai Rp699.370.000), saldo bertambah Rp1.842.250.000,00. j) tahun 2006, Koreksi mutasi tanah bertambah sebesar Rp966.300.000 berasal dari penambahan Rp1.913.340.000 dari penyerahan tanah SKPD (Dinas Pertanian, Kelurahan Sumberrejo dan tanah eks dinas pendidikan/pengelola) dan pengurangan tanah sebesar Rp947.040.000, yang dimutasi ke aset lainnya PPKD untuk Kerjasama Kemitraan BGS pembangunan Ruko Metro SQ, dengan penjelasan : - tanah eks dispertanian luas 6.580m2 diperhitungkan NJOP Nilainya Rp677.740.000 (belum dicatat sbg penambahan) selanjutnya tanah tsb menjadi HPL no 10 luas 880m2 nilai Rp90.640.000, dan tanah sisa HPL luas 5.700m2 nilai Rp587.100.000 sertifikat HP Pemda no 7. berdasarkan klarifikasi Tanah HPL yang dikerjasamakan kemitraan nilainyaRp90.640.000. koreksi nilai tanah bertambah Rp677.740.000, dikurangi tanah HPL dimutasi ke aset lainnya Rp90.640.000 (bertambah Rp587.100.000)

44

- tanah eks dispertanian luas 4.530m2 diperhitungkan NJOP Nilainya Rp466.590.000, (belum dicatat sbg penambahan) selanjutnya tanah tsb menjadi HPL no 11 luas 3.440m2 nilai Rp354.320.000, dan tanah sisa HPL luas 1.090m2 nilai Rp112.270.000 sertifikat HP Pemda no 7. berdasarkan klarifikasi Tanah HPL yang dikerjasakan kemitraan nilai Rp354.320.000. koreksi nilai tanah bertambah Rp466.590.000, dikurangi tanah HPL dimutasi ke aset lainnya Rp354.320.000 (bertambah Rp112.270000) - tanah eks dispertanian luas 2.595m2 diperhitungkan NJOP Nilainya Rp332.160.000, (belum dicatat sbg penambahan) selanjutnya tanah tsb berubah menjadi HPL no 14 luas 455 m2 nilai Rp58.240.000, HPL no 15 luas 610m2 nilai Rp78.080.000 dan tanah sisa HPL yaitu HP Pemda no 39 luas 1.530, nilai Rp195.840.000. berdasarkan klarifikasi Tanah HPL yang dikerjasamakan kemitraan nilainyaRp136.320.000. koreksi nilai tanah bertambah Rp332.160.000, dikurangi tanah HPL dimutasi ke aset lainnya Rp132.320.000 (bertambah Rp195.840.000) - tanah eks SMP Negeri I Mertoyudan luas 1.200m2 diperhitungkan NJOP Nilainya Rp153.600.000, (belum dicatat sbg penambahan) selanjutnya tanah tsb berubah menjadi HPL no 13 luas 1.055m2 nilai Rp135.040.000 dan tanah sisa HPL yaitu HP Pemda no36 luas 145m2 nilai Rp18.560.000. berdasarkan klarifikasi Tanah HPL yang dikerjasamakan kemitraan nilainyaRp135.040.000. koreksi tanah bertambah Rp153.600.000, dikurangi tanah HPL dimutasi ke aset lainnya Rp135.040.000 (bertambah Rp18.560.000). - tanah eks SMP Negeri I Mertoyudan HP no 23 luas 940m2 dan tanah eks dinas pertanian HP no 24 luas 1.810m2 (total luas tanah 2.750m2) diperhitungkan NJOP Nilainya Rp283.250.000, (belum dicatat sbg penambahan), selanjutnya tanah tsb berubah menjadi HPL no 12 luas 2.240m2 nilai Rp230.720.000 dan tanah sisa HPL yaitu HP Pemda HP no 30 luas 510 nilai Rp52.530.000. berdasarkan klarifikasi Tanah HPL yang dikerjasamakan kemitraan nilainyaRp230.720.000. koreksi tanah bertambah Rp283.250.000, dikurangi tanah HPL dimutasikan ke aset lainnya Rp230.720.000 (bertambah Rp52.530.000) k) tahun 2007 tanah lokasi deyangan luas 16.139m2 di tahun 2009 telah dihapus dan dihibahkan kpd POLRI namun masih tercatat di SKPD. Dikoreksi nilai dikurangi Rp2.606.894.320 l) tahun 2007 tanah lokasi deyangan luas 16.139m2 di tahun 2009 telah dihapus dan dihibahkan kpd POLRI namun masih tercatat di SKPD. Dikoreksi nilai dikurangi Rp1.721.833.990 m) tahun 2007 tanah lokasi deyangan luas 16.139m2 di tahun 2009 telah dihapus dan dihibahkan kpd POLRI namun masih tercatat di SKPD. Dikoreksi nilai dikurangi Rp650.471.750 n) tahun 2009, tanah dari penyerahan eks kec tegalrejo, selanjutnya di tahun 2008, tanah ditukar guling dg tanah desa tegalrejo eks pasar desa (tanah pemda semula luas 7.150 nilai Rp1.072.500.000 berkurang 4.000 m nilai Rp600.000.000) sisa tanah pemda luas 3.150 m2 nilai Rp472.500.000, sehingga neraca kelebihan saldo sebesar Rp600.000.000 (dari Rp1.072.500.000 - Rp600.000.000) o) koreksi saldo neraca tanah total dari 2002 s/d 2012 , terdapat selisih kurang sebesar Rp1.500.000 (neraca audited 2012 nilai Rp29.496.121.877, sedangkan saldo neraca posisi per 31 Desember 2012 (berdasarkan saldo rincian barang/tanah yang ada sebesar Rp26.947.621.877), sehingga neraca audited kurang nilai Rp1.500.000 2) Diskominfo bertambah tanah Rp.116.250.000,00 diperoleh dari koreksi penambahan aset tanah, pada pelaksanaan perubahan SOTK SKPD tahun 2009, berupa tanah RSPD terletak di Jl. Pemuda Barat No.1 Muntilan, berdasarkan

45

klarifikasi gedung ini belum tercatat pada neraca tanah diskominfo, nilai Rp116.250.000 Pengurangan tanah sebesar Rp1.883.927.803,00 berasal dari Dinas Perinkop UMKM, Kecamatan Ngluwar dan Dinas Dagsar, sebagai berikut : 1) Pengurangan tanah di Dinas Perinkop UMKM Rp. 60.000.000, dari perolehan tanah tahun 2012, SKPD pada tahun 2012 telah mencatat tanah Rp60.000.000 sebagai penambahan tahun 2012, hasil penelitian bahwa tanah tersebut sudah tercatat sebagai perolehan tanah tahun 2009, sehingga neraca tanah kelebihan sebesar 60.000.000,00 2) Pengurangan tanah di Kecamatan Ngluwar Rp73.500.000 dari perolehan tanah tahun 2012, Kec Ngluwar menambahkan tanah yang digunakan gedung puskesmas sebesar Rp73.500.000, dari klarifikasi bahwa tanah tersebut sudah tercatat di kec. Perolehan tahun 2002 dan pada saat tanah tsb digunakan gedung puskesmas tetap tercatat sbg inventaris kecamatan Ngluwar, sehingga neraca tanah kelebihan Rp73.500.000. 3) Pengurangan tanah di Dinas Perdagangan dan Pasar sebesar Rp1.750.427.803,00. Diperoleh dari koreksi atas tanah dinas pasar perolehan tahun 2002. Bahwa tanah tersebut tahun 2006 tdak lagi dikuasai dinas Pasar (telah diserahkan ke pengelola digunakan untuk kerjasama investasi dengan pihak swasta aset lainnya PPKD kerjasama kemitraan) terdiri dari tanah pasar salaman nilai Rp800.000.000,00; tanah pasar muntilan/Plaza seertifikat no 7 nilai Rp721.090.236,00 dan tanah sertifikat no 5 nilai Rp229.337.567,00, namun nilainya masih tercatat di neraca SKPD ; tanah SKPD nilai Rp60.000.000,00 lokasi gedung kantor dinas pasar di tahun 2009 dimutasi ke dinas perinkop dan neraca SKPD telah dikurangi sebesar 60.000.000,00. Namun dari penelitian bahwa nilai tanah tersbut belum tercatat di neraca, sehingga terjadi kekurangan neraca tanah. Koreksi kurang peralatan dan mesin sebesar Rp693.330.858,00 dari penambahan sebesar Rp 2.436.024.738,00 dan pengurangan sebesar Rp3.129.355.596,00, sebagai berikut :

No

SKPD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

DPU ESDM Bappeda Dis. Perhubungan Badan LH Dis. Nakersostran Dis. Perinkop DPPKAD Kec. Borobudur Kec. Ngluwar Kec. Salaman Kecamatan Dukun Kec. Sawangan Kec. Tempuran Kec. Ngablak Kec. Grabag Kec. Tegalrejo Kec. Secang Kelur. Muntilan BKD Diskominfo Kantor Perpus Dis. Parbud Dis. Dagsar

PERALATAN DAN MESIN Bertambah Berkurang 1.380.174.000 198.970.919 (54.993.192) 22.305.000 (455.951.450) (40.575.000) 21.650.000 253.870.284 (113.250.000) 69.600.000 (2.335.279.031) 9.000.000 36.760.000 4.158.400 (18.284.000) 27.500.000 21.650.000 9.000.000 14.216.000 19.186.000 (77.267.502) 6.575.000 (8.400) 146.994.135 99.464.710 57.985.290 54.450.000 799.000 -

Jumlah

2.454.308.738

46

(3.095.608.575)

Saldo koreksi 1.380.174.000 143.977.727 (433.646.480) (40.575.000) 21.650.000 140.620.264 (2.265.679.022) 9.000.000 36.760.000 4.158.400 (16.284.000) 27.500.000 21.650.000 9.000.000 14.216.000 (58.081.502) 6.575.000 (8.400) 146.994.135 99.464.710 57.985.290 54.450.000 799.000 (693.330.858)

Keterang an

Koreksi aset tetap Peralatan dan Mesin tersebut, berasal dari koreksi bertambah pada alat besar/berat sebesar Rp716.839.000,00 koreksi berkurang alat angkutan sebesar Rp1.127.085.792,00 koreksi berkurang alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp102.686.505,00 koreksi bertambah alat studio sebesar Rp205.933.919,00 dan koreksi berkurang alat keamanan sebesar Rp386.351.480,00 dengan perincian berikut : 1) Penambahan alat besar/alat berat dari DPU ESDM Rp757.414.000,00 diperoleh dari koreksi atas perolehan barang tahun 2005 berupa 1 (satu) unit alat berat, merek Barata MG6 seri 2135715B 6-8 ton harga Rp305.800.000,00 belum tercatat pada neraca kekayaan daerah ; perolehan barang tahun 2007 berupa 1 (satu) unit alat berat, merek Barata MG6 seri 2236209R harga Rp382.800.000,00 belum tercatat pada neraca kekayaan daerah dan perolehan barang dari mutasi, bahwa pada perubahan SOTK daerah th 2009, Bidang Pertamanan/Sie Persampahan Badan LH bergabung dengan DPU, terhadap mutasi 3 unit alat pencacah sampah dan pencacah plastik yang saat ini di TPA pembuangan sampah belum tercatat pada neraca kekayaan daerah, nilai Rp68.814.000,00. Pengurangan alat besar/berat di Badan LH, Rp40.575.000,00 dari perolehan barang tahun 2007, berupa 9 (sembilan) buah container sampah nilai Rp117.975.000,00 telah dihapus, namun nilai pengurangan sebesar Rp77.400.000,00 sehingga saldo neraca alat berat Badan LH kelebihan sebesar 40.575.000,00.

2) Koreksi berkurang alat angkutan sebesar Rp1.127.065.792,00 berasal dari penambahan sebesar Rp1.031.795.400,00 Rp2.158.881.192,00 pada SKPD berikut : No 1 5 6 1 10 11 12 13 14 15 17 18 20 21 22 23 29 30 31 32 33

SKPD DPU ESDM Dis. Nakersostran Dis. Perinkop DPPKAD Kec. Borobudur Kec. Ngluwar Kec. Salaman Kec. Srumbung Kecamatan Dukun Kec. Sawangan Kec. Tempuran Kec. Kajoran Kec. Ngablak Kec. Grabag Kec. Tegalrejo Kec. Secang BKD Diskominfo Kantor Perpus Dis. Parbud Dis. Dagsar Jumlah

dan

pengurangan

Alat Angkutan Bertambah Berkurang 622.414.760 2.1650.000 (113.250.000) (1.993.591.792) 9.000.000 36.760.000 4.158.400 (39.681.000) (18.284.000) 21.650.000 (12.350.000) 9.000.000 14.216.000 19.186.000 5.000.000 (8.400) 68.000.000 80.464.710 55.485.290 54.450.000 799.000 7.999.145.226 (15.585.336.378)

sebesar

Saldo koreksi 622.414.760 2.1650.000 (113.250.000) (1.993.591.792) 9.000.000 36.760.000 4.158.400 (39.681.000) (18.284.000) 21.650.000 (12.350.000) 9.000.000 14.216.000 19.186.000 5.000.000 (8.400) 68.000.000 80.464.710 55.485.290 54.450.000 799.000 (1.127.085.792)

Penambahan alat angkutan sebesar Rp1.031.795.400,00 dari : a) Penambahan alat angkutan DPU ESDM sebesar Rp622.760.000,00 diperoleh dari koreksi atas perolehan barang tahun 2002, atas 2 (dua ) kendaraan roda empatyaitu Toyota Kijang AA 369 CB sudah tdk dikuasai DPU namun nilai masih tercatat pada neraca kekayaan sebesar Rp55.000.000,00 dan Toyota Hartop AA 9509GH nilai Rp10.000.000,00 sudah dihapus tahun 2010 namun nilai masih teracatat di neraca, dikoreksi berkurang Rp65.000.000,00; Tahun 2005, pada alat angkutan terdapat salah 47

catat alat berat, berdasarkan hasil rekonsiliasi selanjutnya dimutasikan di kelompok alat berat perolehan tahun 2005, sebesar Rp305.800.000,00 (Mesin Gilas Barata MG 6, 6-8 ton), dikoreksi berkurang Rp305.800.000,00 ; Tahun 2007 pada alat angkutan terdapat salah catat alat berat, berdasarkan hasil rekonsiliasi selanjutnya dimutasikan di kelompok alat berat perolehan tahun 2007, sebesar Rp382.800.000,00 (Mesin Gilas Barata MG 6, 2,5 ton), dikoreksi berkurang Rp382.800.000,00 ; Tahun 2007 mutasi 2 unit truk bidang pertamanan dr dinas Lingkungan Hidup ke DPU belum tercatat nilainya pada neraca SKPD, yaitu ( truk Toyota Dyna AA 9546 PB nilai Rp280.000.000), dan Truk Pemeliharaan LPJU AA 9592 PB dari DPPKAD nilai Rp500.000.000. dikoreksi bertambah Rp780.000.000 ; Tahun 2007 neraca telah dikurangangi Rp628.100.000 dari pengurangan 2 unit mobil, seharusnya pengurangan neraca hanya 1 unit Pickup mitsubishi Strada AA 9566 QB nilai Rp203.390.000. namun nilai truk trailer juga dikurangi Rp424.710.000 (truk trailer pengangkut alat berat nopol AA 9533 QB) saat ini masih berada dan digunakan DPU. (dikoreksi neraca bertambah Rp424.710.000) ; Tahun 2009 pada mutasi barang perubahan SOTK Pemda, sebanyak 5 unit spd motor pengakutan sampah nilai 5 x Rp30.000.000 = Rp150.000.000, belum tercatat pada neraca SKPD (Jenis Bajaj roda 3 , Nopol AA9838 SB, AA 9839 SB, AA 9840 SB, AA 9841 SB, AA 9842 SB) ;Tahun 2009 atas perolehan barang dari mutasi berupa 1 (satu) unit colt T 120 SS AA 9504 ZB, nilai perolehan Rp21.650.000, belum dicatat pada neraca. b) Penambahan alat angkutan di Disnakersostran Rp21.650.000, diperoleh dari koreksi perolehan barang tahun 2008, berupa 1 mobil Colt mitsubishi T 120 SS diperoleh dari mutasi, belum tercatat pada neraca. c) Penambahan alat angkutan Kec. Borobudur Rp. 9.000.000, dari koreksi perolehan barang tahun 2002, terhadap 1 (satu) unit spd motor ( Honda win) belum dicatat pada neraca. d) Penambahan alat angkutan Kec. Ngluwar Rp 36.760.000, diperoleh dari koreksi atas prolehan barang tahun 2002, berupa 1 (satu) unit spd motor nilai Rp9.110.000 belum terdaftar pada neraca dan Penyesuaian nilai neraca SKPD/PPKD atas pengurangan tahun 2002, terhadap nilai 2 (dua) kendaraan yang belum terdaftar pada kekayaan daerah, tapi sudah dikurangi pada penghapusan (kendaraan Cotl T 120 ss 21.650.000 dan 1 spd motor suzuki TRS 6.000.000), dikoreksi neraca alat angkutan bertambah. e) Penambahan alat angkutan Kec. Salaman Rp4.158.400, diperoleh dari koreksi atas perolehan barang tahun2002, terjadi kekurangan saldo pada neraca angkutan dari pengurangan nilai Colt T120 SS Rp1.605.000, (mobil tersbut dicatat Rp20.000.000, namun dikurangi Rp21.650.000) ; Tahun 2002, 1 unit spd motor belum dicatat di neraca nilai Rp6.500.000, Honda Win AA 9861 TB dan kelebihan saldo pada neraca alat angkutan sebesar 3.991.600 (bahwa dari klarifikasi dan penelusuran jumlah penambahan neraca angkutan dari tahun 2002 s/d 2012 sebesar Rp168.188.200, dikurangi pengurangan neraca barang mutasi/dihapus dari tahun 2002 s/d 2012 sebesar Rp28.150.000) seharusnya neraca saldo 139.968.200, tetapi saldo neraca alat angutan tahun 2012 sebesar 143.959.800, sehingga terdapat kelebihan saldo (143.959.800 -139.968.200 = 3.991.600). f) Penambahan alat angkutan Kec. Sawangan Rp27.500.000, diperoleh dari koreksi perolehan barang tahun 2002, 4(empat) unit spd motor belum tercatat pada neraca ( suzuki A 100 AA 4899TB nilai Rp1.500.000; Hinda win AA 9914RB nilai Rp8.550.000; Honda win AA 9769TB nilai Rp8.550.000 dan Honda win AA 9832 TB nilai Rp8.900.000). g) Penambahan alat angkutan Kec.Tempuran Rp 21.650.000, tahun 2002, diperoleh dari koreksi atas pengurangan nilai 1 unit colt T 120 SS nopol AA 9504 B sebesar Rp21,650.000, berdasarkan klarifikasi bahwa nilai barang

48

tersebut belum tercatat di neraca, sehingga saldo neraca alat angkutan kurang Rp21.650.000 h) Penambahan alat angkutan di Kec Secang Rp5.000.000, dari perolehan barang tahun 2002, berupa dua kendaraan 1 unit Honda win AA 9733 RB nilai Rp4.000.000 belum dicatat dan kekurangan nilai barang sebesar Rp1.000.000 atas 1 unit Honda win AA 9745 RB. i) Penambahan alat angkutan Kec. Ngablak Rp9.000.000, diperoleh dari koreksi atas perolehan barang tahun 2002, berupa 1 (satu) unit spd motor belum tercatat di neraca honda win AA 9715 RB nilai 9.000.000), j) Penambahan alat angkutan Kec. Grabag Rp14.216.000, diperoleh dari koreksi atas perolehan barang tahun 2002, berupa 2 (dua) unit spd motor AA 796 DB nilai Rp5.000.000, dan AA 9831 TB nilai Rp9.216.000, belum tercatat di neraca k) Penambahan alat angkutan Kec. Tegalrejo Rp19.186.000, diperoleh dari koreksi atas perolehan barang tahun 2002, berupa 2 (dua) unit spd motor ( Honda win AA 9889 RB, nilai Rp9.975.000 dan Honda win AA 9837 DB, nilai Rp9.211.000) belum dicatat pada neraca. l) Penambahan alat angkutan di BKD Rp68.000.000, diperoleh dari koreksi atas perolehan barang tahun 2002, berupa 8 (delapan) unit kendaraan dinas belum terdaftar pada neraca, senilai Rp88.102.500; Tahun 2002, koreksi saldo neraca alat angkut atas pengurangan nilai, 2 (dua) unit kendaraan yang belum tercatat, namun sudah dikurangi nilainya karena dimutasi (spd motor suzuki AA 9963 RB, nilai Rp2.500.000 dan Toyota Kijang AA 9508 RB nilai Rp13.000.000) ; Tahun 2008, 1 (satu) unit sepeda motor honda revo dari DPPKAD AA9959 TB nilai Rp12.897.500, belum dicatat di neraca dan kelebihan saldo neraca alat angkutan berdasarkan penelusuran dan klarifikasi nilai pengurangan alat angkutan s/d 2012 total Rp70.500.000, nilai pengurangan total seharusnya Rp119.000.000, sehingga terdapat kelebihan saldo neraca alat angkutan Rp48.500.000 (kesalahan dari mutasi Kijang AA 9517 RB, nilai pengurangan seharusnya Rp103.500.000 hanya dikurangi Rp55.000.000) m) Penambahan alat angkutan di Diskominfo sebesar Rp80.464.710, diperoleh dari koreksi atas perolehan barang, tahun 2003 pada pengurangan nilai Mobil pintar Kijang AA 9504 YB karena dipindah ke kantor arsip tahun 2008, sebesar Rp75.000.000, hasil penelusuran/klarifikasi mobil tersebut nilainya blm tercatat, sehingga neraca angkutan kekurangan saldo sebesar Rp75.000.000 ; tahun 2006 terhadap 1 (satu) unit spd motor AA 9813 SB yang dipindah ke Kantor arsip nilai pengurangan Rp12.500.000 seharusnya nilai pengurangan adalah Rp10.299.000, sehingga saldo neraca angkutan kurang sebesar Rp2.201.000 ; tahun 2006, terhadap 1 (satu) unit spd motor AA 9744 TB yang dipindah ke Kantor arsip, nilai pengurangan 12.500.000, seharusnya nilai pengurangan Rp10.861.290, sehingga saldo neraca angkutan kurang sebesar Rp1.638.710 ; tahun 2006, terhadap 1 unit mobil pintar L300 AA 9508 TB yang dipindah ke Kantor arsip, nilai pengurangan Rp165.900.000, seharusnya nilai pengurangan Rp193.925.000, sehingga saldo neraca angkutan kurang sebesar Rp28.025.000; tahun 2009, atas penambahan 1 (satu) unit Mobil Colt T 120 SS nilai Rp21.650.000 yang diperoleh dari mutasi, belum terdaftar pada neraca dan tahun 2009, atas 1 (satu) spd motor AA 9504 YB nilai Rp8.000.000 belum tercatat pada neraca. n) Penambahan alat angkutan di Kantor Perpus Arsip sebesar Rp55.485.290, diperoleh dari koreksi atas perolehan barang tahun 2008, berupa 2 (dua) unit spd motor dari Diskominfo (AA 9813 SB kelebihan nilai Rp2.201.000 dan AA 9744 TB kelebihan nilai Rp1.638.710) dan dari 1 (satu) unit mobil AA 9568 QB kekurangan nilai Rp9.025.000), sehingga saldo neraca alat angkut tahun 2008 Kantor Perpus kurang nilai Rp5.185.290 ; tahun 2012atas perolehan Kijang AA 9516 QB terjadi kesalahan nilai perolehan

49

seharusnya nilai Rp105.300.000 namun dicatat Rp55.000.000, sehingga saldo neraca alat angkut tahun 2012 kurang nilai Rp50.300.000. o) Penambahan alat angkutan di Dinas Pariwisata Kebudayaan sebesar Rp54.450.000 diperoleh dari koreksi atas perolehan barang tahun 2002, berupa 2 (dua) unit kendaraan nilai Rp32.800.000 (Mobil Kijang AA 9506 PB nilai Rp24.900.000 dan sepeda motor Yamaha AA 9958 RB nilai Rp7.900.000) belum tercatat di neraca. p) Penambahan alat angkutan di Dinas Perdagangan pasar sebesar Rp799.000. diperoleh dari koreksi atas perolehan barang tahun 2009. Berupa kekurangan nilai perolehan 2 (dua) unit spd motor yaitu honda win AA 9709 TB nilai seharusnya Rp8.500.000 dicatat Rp8.000.000 (kurang Rp500.000) dan honda supra fit AA 9787 SB nilai seharusnya Rp10.299.000, dicatat Rp10.000.000 (kurang Rp299.000). Pengurangan alat angkutan sebesar Rp2.158.881.192,00 berasal dari : a) Pengurangan alat angkutan di Dinas Perinkop UMKM sebesar Rp113.250.000, dari prolehan barang tahun 2012 berupa 1 (satu) Mobil toyota Kijang AA 9515 QB nilai Rp113.250.000,00 dicatat sebagai perolehan baru, kendaraan tsb telah dicatat pada tahun 2009, sehingga neraca alat angkutan kelebihan saldo. b) Pengurangan alat angkutan DPPKAD sebesar Rp1.993.591.792, dari perolehan : - tahun 2002, berdasarkan rekonsiliasi dan klarifikasi, masih terdapat nilai atas Kendaraan yang sudah tidak dikuasai DPPKAD (pada saat kendaraan ditransfer ke pengguna/SKPD lain) nilai barang belum dikurangi yaitu terdiri dari ( 12 unit roda empat dan 1 roda dua) dengan nilai perolehan Total Rp1.074.250.000 yang masih tercatat di neraca. - tahun 2007, berdasarkan penelusuran data, rekonsiliasi dan klarifikasi masih terdapat nilai atas Kendaraan yang sduah tidak dikuasai DPPKAD (pada saat kendaraan ditransfer ke pengguna/SKPD) nilai barang belum dikurangi yaitu Toyota Rush nilai perolehan Rp162.937.500 masih tercatat di neraca . - Tahun 2009, terdapat 2 (dua) unit spd motor H 9791 QH dan H 9790 QH nilai Rp6.500.000, dan Spd Motor Yamah Alfa AA 9923 PB nilai Rp1.100.000, sudah dihapus, namun nilainya masih tercatat di neraca - Tahun 2009, 1 unit mobil Toyota Kijang super AA 9509 KK belum dicatat di neraca, namun telahdikurangi Rp24.500.000 karena ditransfer ke SKPD lain, sehingga saldo neraca kurang Rp24.500.000 - Tahun 2010, truk trailer AA 9935 QB nilai Rp424.710.000, berada dan digunakan DPUESDM namun nilai masih tercatat di neraca - Tahun 2011, 1 unit Roda 4 Suzuki Carry ST 1000, AA 9500 PB nilai Rp12.000.000, ; Sedan Timor AA 9507 DK, nilai Rp81.000.000, dan Spd Motor Honda Win AA 9610 PB nilai Rp3.500.000, sudah dihapus tapi nilai masih tercatat di Neraca. - Tahun 2012, pada pengadaan kendaraan operasional roda 4, 6 dan roda 2 baru, berdasarkan klarifikasi terdapat 27 mobil/roda 4 masing-masing unit @ nilai perolehnnya dicatat lebih besar Rp5.947,- (27 x Rp5.947=); 3 unit roda 6/Truk nilai perolehannya dicatat lebih besar Rp2.879.482; 47 spd motor nilai perolehannya dicatat lebih besar Rp2.161; 7 spd motor jenis trail kurang nilai perolehan Rp280,- ; 3 spd motor jenis yamaha vega kelebihan nilai Rp135,- ; 4 spd motor jenis standar Yamaha Vixion kurang nilai Rp220,- ; - tahun 2012, koreksi kelebihan saldo neraca dr 1 spd motor H 9692 DG, seharusnya harga Rp1.750.000 namun dicatat Rp10.047.500 - Tahun 2012, kurang saldo neraca Rp5.290.000 dari selisih kurang nilai spd motor Suzuki RC 100 H 9792 DG, seharusnya nilai Rp6.500.000, dicatat Rp1.750.000 dan Honda Win AA 777 AB seharusnya Rp600.000, dicatat Rp60.000

50

- Tahun 2012, kesalahan input pada 9 mobil nilai Rp483.650.000 dan 1 spd motor nilai Rp3.500.000 yang dihapus tahun 2012 namun dicatat sebagai penambahan pada neraca. Total nilai neraca bertambah Rp487.150.000, seharusnya mengurangi saldo alat angkutan th 2012, - Tahun 2012, sebanyak 10 unit spd motor sudah dihapus (AA 9782 Rb; AA 9792 RB; AA 9796 RB; AA 9752 RB; AA9794 RB; AA 9693 TB; AA 9674 TB; AA 9629 PB; H 656 TA; AA 9688 TB), tapi nilai belum dikurangi/masih tercatat di neraca total Rp23.500.000 - Tahun 2012, barang dobel dicatat sebanyak 9 unit sepeda motor nilai total Rp21.487.000 - Tahun 2012, salah input data kendaraan jenis spd motor sebanyak 4 unit, dicatat menambah nilai Rp10.645.000, sehingga neraca kelebihan saldo - Tahun 2012, kendaraan jenis roda 2 /sepeda motor sebanyak 12 unit pengadaan 2012, digunakan DPPKAD namun pada laporan mutasi 2012 justru dicatat sebagai pengurangan, total nilai Rp186.042.000 - Tahun 2012, pada mutasi kendaraan antar SKPD, 1 unit Toyota Avanza AA9512 QK digunakan DPPKAD namun dicatat sebagai pengurangan, sehingga kurang saldo Rp110.700.000 - koreksi atas saldo alat angkutan neraca audited th 2012, berdasarkan rekonsiliasi total penambahan dari tahun 2012 - 31 des 2012 adalah Rp18.091.711.341 dan total pengurangan dari tahun 2012 - 31 des 2012 adalah Rp13.680.725.950, saldo per 31 des 2012 seharusnya Rp4.410.985.391, namun saldo neraca audited th 2012 tercatat sebesar Rp4.410.940.391, sehingga ada selisih kurang (45.000) /saldo neraca auited kurang 45.000. c) Pengurangan alat angkutan di Kec. Srumbung sebesar Rp39.681.000, dari kesalahan mencatat nilai perolehan barang tahun 2002, pada pencatatan nilai perolehan 1 unit spd motor honda win AA 9923 TB, kelebihan sebesar Rp39.681.000. Nilai seharusnya Rp4.409.000 namun dicatat Rp44.090.000 d) Pengurangan alat angkutan di Kec. Dukun sebesar Rp18.284.000, darikoreksi penambahan saldo alat angkutan yang dilakukan di tahun 2008. Hasil rekonsiliasi dan klarifikasi data barang terhadap kekurangan saldo alat angkutan tahun 2002 telah dilakukan penambahan saldo ditahun 2008 sebesar Rp177.274.000, namun berdasarkan daftar rincian jenis barang terdapat kelebihan nilai Rp18.234.000 (Rp177.274.000 - Rp158.990.000)= kelebihan nilai Rp18.234.000 e) Pengurangan alat angkutan di Kecamatan Kajoran sebesar Rp12.350.000, dari pengurangan nilai barang tahun perolehan 2002, nilai perolehan dicatat lebih tinggi Rp12.350.000, berupa 1 (satu) unit colt t120 ss nilai dicatat Rp 34.000.000, nilai saat dihapus Rp21.650.000, kelebihan saldo Rp12.350.000. f) Pengurangan alat angkutan di Kelurahan Muntilan sebesar Rp8.400, dari kelebihan nilai perolehan barang tahun 2012, berupa 1 (satu) spd motor honda revo kelebihan nilai barang sebesar Rp8.400,00 (seharusnya harga Rp11.812.100, dicatat Rp11.820.500). 3) Koreksi berkurang alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp102.686.505, berasal dari penambahan sebesar Rp371.281419 dan pengurangan sebesar Rp473.947.924, pada SKPD berikut : No 1 2 3 4 5 6 7 8

SKPD Bappeda Dis. Perhubungan Dis. Perinkop DPPKAD Kec. Tegalrejo Kec. Secang BKD Dis. Kominfo

Alat kantor dan rumahtangga Bertambah Berkurang (54.993.192) 20.350.000 251.362.264 (341.687.230) (77.257.502) 1.575.000 78.994.135 19.000.000 -

51

Saldo koreksi (54.993.192) 20.350.000 251.362.264 (341.687.230) (77.257.502) 1.575.000 78.994.135 19.000.000

No

SKPD Jumlah

Alat kantor dan rumahtangga Bertambah Berkurang 371.281.399 (473.937.924)

Saldo koreksi (102.686.505)

Penambahan alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp371.281.419,00 berasal dari: a) Penambahan alat kantor di Dinas Perhubungan sebesar Rp20.350.000 diperoleh dari koreksi atas perolehan barang tahun 2002, berupa peralatan kantor dan rutangnilai Rp20.000.000 yang belum terdaftar pada neraca. b) Penambahan alat kantor dan rutang di Dinas Perinkop UMKM Rp251.362.284, dari perolehan barang tahun 2002, bahwa pada tahun 2009 saat perubahan SOTK Disperindakop dan PM, Perdagangan bergabung dengan Dinas Pasar dan Penanaman Modal (PM) bergabung dengan Badan Perijinan Terpadu, barang alat kantor dan rutang Disperinkop dikurangi Rp246.793.284,00 dipindahkan dari Disperindagkop PM, namun berdasarkan penelusuran barang2 tersebut belum terdaftar pada neraca kekayaan daerah, sehingga telah terjadi kurang nilai pada neraca alat kantor rutang Disperinkop sebesar 246.793.284,00 ; Tahun 2004 atas perolehan barang berupa Kipas Angin 1 (satu) buah nilai Rp500.000, belum tercatat ; Tahun 2008 terdapat kelebihan nilai barang dari 2 (dua) unit Komputer PC nilai Rp401.000,00 (seharusnya harga 1 unit 9.441.750, dicatat 9.642.250,00 (kelebihan nilai Rp200.500 x 2) = Rp401.000,00 dan Tahun 2009 ataspengurangan barang 1 (satu) unit berupa kamera digital nilai Rp4.470.000,00 yang dipindah ke dinas pasar, berdasarkan klarifikasi barang tersebut belum tercatat pada neraca. c) Penambahan alat kantor dan rutang di Kec. Secang sebesar Rp1.575.000, dari perolehan barang tahun 2002, berupa peralatan kantor dan rumahtangga nilai Rp1.575.000 belum tercatat di neraca d) Penambahan alat kantor dan rutang di BKD Rp78.994.135, dari perolehan barang tahun 2002, berupa peralatan kantor dan rumah tangga nilai Rp52.525.000 yang belum tercatat pada neraca ; perolehan barang tahun 2003, berupa peralatan kantor dan rumah tangga nilai Rp16.175.000, yang belum tercatat pada neraca dan perolehan barang tahun 2006, berupa peralatan kantor dan rumah tangga nilai Rp10.294.135, yang belum tercatat pada neraca. e) Penambahan alat kantor dan rutang di Diskominfo Rp19.000.000, dari perolehan barang tahun 2008, dilakukan pemisahan peralatan kelengkapan mobil pintar L 300 dari kelompok alat angkutan ke alat kantor rutang sebanyak 6 unit barang, senilai Rp19.000.000. Pengurangan alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp473.947.924,00 berasal dari : a) Pengurangan alat kantor dan rumah tanggga di Bappeda Rp54.993.192, diperoleh dari koreksi atas perolehan barang Tahun 2009, berupa peralatan kantor dan rumah tangga senilai 143.977.727 perolehan dari program P2TPD sudah tercatat di KIB, namun belum terdaftar di neraca ;Tahun 2012 dilakukan penyesuaian pencatatan kelompok barang dari barang barang rumah tangga yang tercatat di kelompok alat studio dipindahkan ke kelompok alat kantor dan rumah tangga senilai Rp231.608.400, dan terhadap mutasi penambahan barang alat kantor rumah tanggga Bappeda tahun 2012 sebesar Rp430.579.319 dibatalkan/dikoreksi karena salah rincian jenis barang yang dimutasikan (saldo neraca alat kantor dan rumah tanggga dikurangi 430.579.319). b) Pengurangan alat kantor dan rumah tanggga di DPPKAD Rp341.687.320,00, dari perolehan barang tahun 2006, dilakukan koreksi kelompok barang berupa program software aplikasi, dipindahkan dari aset tetap alat kantor rumah tangga ke aset lain, sebanyak 3 program software

52

dan 5 antivirus (barang tak berwujud) total nilai Rp55.586.580 ; tahun 2010, koreksi atas kekurangan nilai barang yang sudah dihapus berupa karpet dihibahkan ke Masjid Annur, nilai perolehan 39.367.450, dihapus dari neraca 38.665.000, sehingga saldo neraca kelebihan 702.450 ; tahun 2010, atas pencatatan barang berupa papan nama tanah sebanyak 56 buah nilai Rp28.215.000, sesuai dengan jenis nya dari alat kantor dan rumah tangga dipindahkan ke kelompok alat keamanan ; tahun 2012, atas pengadaan berupa peralatan pada pos penarikan pajak mineral bukan logam Pos Batika, berupa running texs; tiang running tex dan RPPJ senilai 22.385.000 sesuai jenisnya, dipindahkan dari alt kantor dan rumah tangga ke alat keamanan dan tahun 2012, atas pengadaan 2 software nilai 234.798.200 (jenis aplikasi SISMIOP/PBB dan windows server) dipindah ke aset lainnya (barang tak berwujud. c) Pengurangan alat kantor dan rumah tanggga di Kec. Tegalrejo Rp77.367.502, dari kesalahan mencatat nilai perolehan barang tahun 2002, atas nilai perolehan 1 unit komputer Pentium 3 kelebihan nilai (dicatat Rp85.852.780 - seharusnya Rp8.585.278). 4) Koreksi bertambah alat studio sebesar Rp205.933.919,00 berasal dari SKPD berikut : No 1 2 3 4

SKPD Bappeda Dis. Perhubungan Dis. Perinkop Kantor Perpus Arsip Jumlah

Alat studio Bertambah Berkurang 198.970.919 1.955.000 2.5068.000 2.500.000 228.493.919 -

Saldo koreksi 198.970.919 1.955.000 2.5068.000 2.500.000 205.933.919

a) Penambahan alat studio di Bappeda sebesar Rp198.970.919, diperoleh dari koreksi atas perolehan barang Tahun 2002, berupa barang-barang alat kantor yang tercatat di kelompok alat studio selanjutnya dipindahkan catatannya ke kelompok alat kantor dan rumahtangga senilai Rp231.608.400 dan tahun 2012, terhadap pengurangan neraca alat studio senilai 430.579.319 karena dipindahkan ke alat kantor dan rumahtangga dibatalkan karena salah rincian jenis barang yang dimutasikan, selanjutnya neraca dikoreksi (berkurang Rp231.608.400 bertambah 430.579.319). b) Penambahan alat studio di Dinas Perhubungan sebesar Rp1.955.000, dari perolehan barang tahun 2010, berupa 1 buah pesawat HT Alinco belum tercatat di SKPD c) Penambahan alat stduio di Disperinkop UMKM Rp2.508.000, dari perolehan barang tahun 2002, bahwa tahun 2009 saat perubahan SOTK Disperindakop dan PM, Perdagangan bergabung dengan Dinas Pasar dan Penanaman Modal (PM) bergabung dengan Badan Perijinan terpadu, barang alat studio berupa telpon dan PABX senilai Rp2.508.000,00 ditransfer dari Disperindagkop PM, namun berdasarkan penelusuran barang tersebut belum terdaftar pada neraca, sehingga telah terjadi kurang saldo neraca alat studio pada Disperinkop sebesar 2.508.000,d) Penambahan alat studio di Kantor Perpus dan Arsip Rp2.500.000, dari perolehan barang tahun 2008, berupa 1 (satu) buah kamera digital nilai Rp2.500.000 dari diskominfo yang belum tercatat pada neraca. 5) Koreksi bertambah alat keamanan sebesar Rp386.351.480 berasal dari penambahan sebesar Rp69.600.000 dan pengurangan sebesar Rp455.951.480 , pada SKPD berikut : No 1 2

SKPD Dis. Perhubungan DPPKAD

Alat keamanan Bertambah Berkurang (455.961.480) 69.600.000 -

53

Saldo koreksi (455.961.480) 69.600.000

Jumlah

69.600.000

(455.961.480)

(386.351.480)

Penambahan alat keamanan DPPKAD sebesar Rp69.600.000 dari pengadaan papan nama tanah tahun 2012 dr belanja barang jasa sebanyak 50 papan nama tanah nilai total Rp19.000.000 belum dicatat pada perolehan barang inventaris, selanjutnya pada rekonsiliasi, barang tersebut dicatat pada alat keamanan ; tahun 2012, berdasarkan hasil rekonsiliasi barang berupa papan nama tanah pemda pengadaan tahun 2011, sebanyak 50 unit nilai total Rp28.215.000 dipindahkan dari alat kantor rumah tangga ke alat keamanan dan perolehan barang tahun 2012, barang peralatan pada pos penarikan pajak mineral bukan logam di Batikan, berupa (Lampu runing tex, tiang penyangga dan peralatan RPPJ) senilai Rp22.385.000, dipindah dari alat kantor dan rumah tangga ke alat keamanan. Pengurangan alat keamanan berasal dari Dinas Perhubungan sebesar Rp455.951.480 diperoleh dari koreksi tahun 2011 dan 2012, berupa Guardienrail (bangunan pagar pengaman jalan) yang tercatat di alat keamanan selanjutnya dipindahkan catatannya ke kelompok gedung dan bangunan, nilai pengurangan Rp455.951.480 dari nilai 2 unit guardienrail. Koreksi bertambah gedung dan bangunan sebesar Rp2.124.301.450 berasal dari penambahan sebesar Rp2.144.051.450,00, dan pengurangan sebesar Rp19.750.000,0 pada SKPD berikut : No 1 2 3 4

SKPD DPU ESDM Dis. Perhubungan Dis. Perinkop Dis. Kominfo Jumlah

GEDUNG DAN BANGUNUNAN Bertambah Berkurang 1.663.100.000 455.951.450 (19.750.000) 25.000.000 2.144.051.450 (19.750.000)

Saldo koreksi

Keterang an

1.663.100.000 455.951.450 (19.750.000) 25.000.000 2.124.301.840

Penambahan gedung dan bangunan sebesar Rp2.144.051.450, dari : 1) Penambahan gedung dan bangunan di DPU ESDM sebesar Rp1.663.100.000, dari perolehan barang tahun 2002, berupa bangunan gedung sebanyak 8 unit belum tercatat pada neraca, Total nilai Rp1.633.100.000,00 (Mess jl sotopo 10 magelang nilai Rp158.000.000, kantor UPT Bandongan nilai Rp150.000.000, kantor UPT Grabag nilai Rp55.800.000, kantor pengairan mertoyudan Rp90.000.000, kantor UPT Salaman nilai Rp227.300.000, kantor subdin pengairan magelang nilai Rp782.000.000, kantor UPT Pengairan Muntilan nilai Rp100.000.000, Rumah dinas mantri pengairan Muntilan nilai Rp100.000.000). 2) Penambahan gedung dan bangunan di Dinas Perhubungan Rp455.951.450 dari mutasi pindah kelompok barang tahun 2012, berupa guardianrail, lokasi desa mejing dan canguk senilai Rp237.079.000 dan guardianrail lokasi kec. Kajoran senilai Rp218.872.450 yang sebelumnya dicatat di alat keamanan. 3) Penambahan gedung dan bangunan di Diskominfo sebesar Rp25.000.000,dari bangunan gedung Kantor RSPD di jl Pemuda Muntilan yang belum tercatat nilai bangunan gedung Rp25.000.000. Pengurangan gedung dan bangunan sebesar Rp19.750.000, berasal dari Disperinkop UMKM dari perolehan barang tahun 2012 berupa 1 buah bangunan gedung (bangunan gudang arsip dan atap parkir) dicatat lagi sebagai perolehan baru, nilai Rp19.750.000,00. bangunan tsb sudah dicatat tahun 2009, sehingga kelebihan saldo. Koreksi berkurang jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp10.481.626.151,00 berasal dari penambahan sebesar Rp52.573.849 dan pengurangan sebesar Rp10.534.200.000,00 pada SKPD berikut :

54

No 1 2

SKPD DPU ESDM Kel. Sumberrejo Jumlah

JALAN IRIGASI & JARINGAN (jalan & jembatan) Bertambah Berkurang 48.573.849 4.000.000 (10.534.200.000) 52.573.849 (10.534.200.000)

Saldo koreksi

Keterang an

48.573.849 (10.530.200.000) (10.481.626.151

Penambahan jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp52.573.849,00 dari 1) jalan dan jembatan DPU ESDM dari perolehan barang tahun 2011 berupa pengadaan pagar/pengamanan jalan di dua tempat pada ruas jl BlongkengSirahan, Kc. Ngluwar nilai Rp48.629.000 dari dana tidak terduga belum dicatat ; koreksi atas kelebihan saldo jalan jembatan bahwa dari rekonsiliasi dan klarifikasi saldo akhir jalan dan jembatan pada neraca lebih sebesar Rp55.151, dikoreksi berkurang Rp55.151. 2) bangunan air di Kelurahan Sumberrejo sebesar Rp4.000.000, dari perolehan bangunan gorong-gorong lingkungan wonokromo Kelurahan Sumberrejo yang belum dicatat nilai Rp4.000.000. Pengurangan jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp10.534.200.000,00 berasal dari koreksi pengurangan karena kesalahan mencatat nilai perolehan jalan dan jembatan di Kelurahan Sumberrejo. Berdasarkan kegiatan rekonsiliasi dan klarifikasi, koreksi saldo aset tetap/neraca pada 26 (dua puluh enam) SKPD tersebut mengurangi saldo neraca audited 31 desember 2012 dari sebesar Rp971.574.503.606,00, menjadi sebesar Rp963.988.131.434,00. Sedangkan 7 (tujuh) SKPD tidak terjadi koreksi (tetap) karena saldo neraca aset tetap SKPD telah sesuai yaitu pada Inspektorat, BPMPPT, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Bandongan, Kecamatan Windusari, Kelurahan Mendut dan Kelurahan Sawitan. Daftar Koreksi neraca aset tetap SKPD sebagai berikut: No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

SKPD DPU ESDM Bappeda Dis. Perhubungan Badan LH Dis. Nakersostran Dis. Perinkop DPPKAD Inspektorat BPM PPT Kec. Borobudur Kec. Ngluwar Kec. Salaman Kec. Srumbung Kecamatan Dukun Kec. Sawangan Kec. Mungkid Kec. Tempuran Kec. Kajoran Kec. Bandongan Kec. Ngablak Kec. Grabag Kec. Tegalrejo Kec. Secang Kec. Windusari Kelur. Muntilan

765.543.238.523 2.194.929.650 15.468.296.715

3.091.847.849 143.977.727 22.304.970

Saldo stlh rekonsiliasi & klarifikasi 792.635.086.372 2.338.907.577 15.490.601.685

7.339.477.031 5.424.394.404

(40.575.000) 21.650.000

7.298.902.031 5.446.044.404

Kurang Tambah

1.507.898.757 44.828.218.586 838.780.260 1.032.525.400 576.890.402 2.276.359.322 1.146.167.352 826.751.651 416.249.252

60.870.284 966.282.167 9.000.000 (36.740.000) 4.156.400 (39.681.000) (18.284.000)

1.568.769.041 45.794.500.754 838.780.260 1.032.525.400 585.890.402 2.239.619.322 1.150.325.752 787.070.661 397.965.252

Tambah Tambah Tetap Tetap Tambah Kurang Tambah Kurang Kurang

380.621.752 507.400.802 651.352.529 3.181.531.602 405.856.502 467.575.172 683.265.002 2.412.587.052 3.978.340.302 424.570.902 9.999.194.100

27.500.000 21.650.000 (12.350.000) 9.000.000 14.216.000 (58.081.502) 6.575.000 (8.400)

408.121.752 507.400.802 673.002.529 3.169.181.602 405.856.502 476.575.172 697.481.002 2.354.505.550 3.984.915.302 424.570.902 9.999.185.700

Tambah Tetap Tambah Kurang Tetap Tambah Tambah Kurang Tambah Tetap Kurang

Saldo neraca audited

Koreksi

55

Keterang an Tambah Tambah Tambah

No 26 27 28 29 30 31 32 33

SKPD Kelur. Mendut Kelur. Sawitan Kelur. Sumberrejo BKD Diskominfo Kantor Perpus Dis. Parbud Dis. Dagsar Jumlah

657.612.750 988.257.700 29.318.822.700

(10.530.200.000)

Saldo stlh rekonsiliasi & klarifikasi 857.612.750 988.257.700 18.788.622.700

869.817.735 3.096.455.099 1.815.342.120 11.326.528.358 29.989.193.912

146.994.135 240.714.710 57.985.290 54.450.000 (1.749.628.803)

1.016.811.809 3.337.169.809 1.873.327.410 11.380.978.358 25.239.565.109

950.574.503.390

(7.586.374.173)

964.188.131.373

Saldo neraca audited

Koreksi

Keterang an Tetap Tetap Kurang Tambah Tambah Tambah Tambah Kurang

Mutasi aset tetap berdasarkan koreksi neraca aset tetap hasil rekonsiliasi dan klarifikasi pada 33 (tiga puluh tiga) SKPD sebagai berikut: Uraian barang 1 Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan irigasi dan jaringan Aset tetap lainnya KDP JUMLAH

Bertambah 2 3.348.211.189 2.454.308.738 2.144.051.450 52.573.849 -

Berkurang 3 (1.883.927.803) (3.147.639.575) (19.750.000) (10.534.200.000 -

Saldo Mutasi 4 1.464.283.367 (693.330.858) 2.124.301.450 (10.481.626.151) -

Keterangan 5 Bertambah Berkurang Bertambah Berkurang Tetap Tetap

7.999.145.226

(15.585.517,378)

(7.586.372.152)

Berkurang

b. Kegiatan Inventarisasi aset sampai dengan 31 desember 2013 selesai di 7 (tujuh) SKPD, menambah aset tetap sebesar Rp3.113.436.417,00 (Tiga Milyar Seratus Tiga Belas Juta empat Ratus tiga Puluh enam Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah) berasal dari penambahan sebesar Rp3.353.133.000,00 dan pengurangan sebesar Rp 239.696.583,00, pada SKPD berikut : No 1 2 3 4 5 6 7

SKPD BPM PPT Kec. Bandongan Kec. Tegalrejo Kelur. Sawitan Kelur. Sumberrejo Kec. Salaman Kelur. Mendut

Jumlah

Bertambah

Berkurang

7.844.000 74.893.000 1.871.289.000 30.689.000 26.950.000 1.333.860.000 3.345.525.000

115.080.000 4.405.000 45.294.803 5.195.000 525.000 28.698.780 32.890.000 232.088.583

Saldo Keterangan Inventarisasi Berkurang (107.236.000) Bertambah 70.488.000 Berkurang (45.294.803) Bertambah 1.866.094.000 Bertambah 30.164.000 Berkurang (1.748.780) Bertambah 1.300.970.000 3.113.436.417 bertambah

Penambahan aset tetap sebesar Rp.3.345.525.000,00 , berasal dari penambahan tanah sebesar Rp3.178.789.000,00; penambahan pada perlatan dan mesin sebesar Rp158.883.000,00; Penambahan gedung dan bangunan sebesar Rp7.728.000; penambahan Jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp125.000,00. Penambahan tanah sebesar Rp3.178.798.000,00 berasal dari Kelurahan Sawitan sebanyak 16 bidang tanah yang belum tercatat di neraca nilai Rp1.862.698.000,00 dan tanah Kelurahan Mendut sebanyak 8 bidang yang belum tercatat di neraca nilai Rp1.316.100.000,00 Pengurangan peralatan mesin sebesar (Rp105.583.00), berasal dari penambahan sebesar Rp198.801.500,00 dan pengurangan sebesar Rp198.907.083,00 pada SKPD berikut : No 1

SKPD BPM PPT

PERALATAN DAN MESIN Bertambah Berkurang 40.154.500 107.390.500

56

Saldo Mutasi (67.236.000)

Keterangan Berkurang

No 2 3 4 5 6 7

Kec. Bandongan Kec. Tegalrejo Kelur. Sawitan Kelur. Sumberrejo Kec. Salaman Kelur. Mendut

PERALATAN DAN MESIN Bertambah Berkurang 71.073.000 8.313.000 3.550.000 48.844.803 8.750.000 5.345.000 30.689.000 525.000 26.950.000 26.198.780 17.635.000 2.290.000

Jumlah

198.801.500

SKPD

Saldo Mutasi

198.907.083

Keterangan

62.760.000 (45.294.803) 3.405.000 30.164.000 751.220 15.345.000

Bertambah Berkurang Bertambah Bertambah Bertambah Bertambah

(105.583)

Berkurang

Penambahan peralatan dan mesin sebesar Rp198.801.500 dari : 1) Alat kantor dan rumah tangga yang belum dicatat pada BPM PPT sebesar Rp40.154.500; Kecamatan Salaman sebesar Rp26.950.000; Kecamatan Bandongan sebesar Rp68.663.000; Kelurahan Mendut sebesar Rp17.635.000; Kelurahan Sawitan sebesar Rp8.750.000 dan Kelurahan Sumberrejo sebesar Rp30.689.000; dan kec. Tegalrejo Rp. 3.550.000. 2) Alat Studio yang belum dicatat pada Kec. Bandongan Rp. 2.410.000. Pengurangan peralatan dan mesin sebesar Rp198.907.083 dari : 1) alat angkutan sebesar Rp40.000.000 pada BPMPPT. 2) alat kantor rumah tangga yang pada BPM PPT sebesar Rp 32.310.500; Kecamatan Bandongan sebesar Rp. 1.498.000; Kecamatan Tegalrejo sebesar Rp48.844.803; Kec. Salaman 25.748.780; kel. Sawitan sebesar Rp150.000; Kelurahan Mendut sebesar Rp2.200.000 dan Kelurahan Sumberrejo sebesar Rp525.000. 3) alat studio yang diserahkan ke pengelola dari BPMPPT sebesar Rp 35.080.000; Kecamatan Salaman sebesar Rp450.000; Kecamatan Bandongan sebesar Rp6.815.000; kelurahan Mendut sebesar Rp90.000 dan Kelurahan Sawitan sebesar Rp5.195.000. Pengurangan gedung dan bangunan sebesar Rp22.272.000,00 berasal dari penambahan sebesar Rp7.728.000 dan pengurangan sebesar Rp30.000.000 sebagai berikut : Penambahan gedung dan bangunan Kecamatan Bandongan sebanyak 3 unit yang belum dicatat, nilai Rp7.728.000 Pengurangan gedung dan bangunan dari Kelurahan Mendut berupa bangunan parkir dan gedung kantor kelurahan yang sudah dibongkar dan dibangun gedung kantor kelurahan baru, nilai Rp30.000.000. Pengurangan jalan irigasi dan jaringan sebesar Rp39.875.000,00 berasal dari penambahan sebesar Rp125.000,00 Kelurahan Mendut berupa modem internet dan pengurangan sebesar Rp40.000.000 dari jaringan IT nilai Rp40.000.000 pada BPM PPT yang sdh tidak digunakan dimutasi ke aset lainnya SKPD untuk diusulkan penghapusan. Mutasi barang dari hasil inventarisasi menambah saldo aset tetap neraca pada 7 (tujuh) SKPD sebesar Rp3.113.845.417,00 sebagai berikut: Uraian aset 1

Bertambah 2

Berkurang 3

Jumlah Mutasi 4

Keterangan 5

Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan irigasi dan jaringan Aset tetap lainnya KDP

3.178.798.000 198.801.500 7.728.000 125.000

(198.907.083) (30.000.000) (40.000.000)

3.178.798.000 (105.583) (22.272.000) (39.875.000)

Bertambah BerKurang Berkurang Berkurang

-

(3.100.000) -

(3.100.000) -

Berkurang

57

Uraian aset 1

Jumlah

Bertambah 2

Berkurang 3

Jumlah Mutasi 4

Keterangan 5

3.385.452.500

(272.007.083)

3.113.436.417

bertambah

c. Dari kegiatan rekonsiliasi, klarifikasipada 33 SKPD dan inventarisasi pada 7 SKPD terjadi mutasi aset tetap berkurang sebesar Rp4.472.526.755,00, sebagai berikut : Uraian Barang 1 Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan irigasi dan jaringan Aset tetap lainnya KDP Total Mutasi

Rekonsiliasi dan Klarifikasi 2 1.464.263.387 (693.330.858) 2.124.301.450 (10.481.626.151) (7.586.372.172)

Inventarisasi

Jumlah Mutasi

Keterangan

3 3.178.798.000 294.417 (22.272.000) (39.875.000) (3.100.000) 3.113.845.417

4 4.643.081.387 693.036.441 2.102.029.450 (10.521.501.151) (3.100.000)

5 Bertambah Bertambah Bertambah Berkurang Berkurang

(3.086.453.873)

Berkurang

5. Kegiatan rekonsiliasi dan klarifikasi yang belum selesai dilaksanakan sampai dengan 31 desember 2013 yaitu pada 20 (dua puluh) SKPD, nilai aset Rp857.604.823.979,00 daftar SKPD yang belum menyelesaikan rekonsiliasi dan klarifikasi sebagai berikut :

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SKPD Disdikpora Dinas Kesehatan RSUD Muntilan Dinas Dukcapil BPBD Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Kecamatan Salam Kecamatan Candimulyo Kecamatan Muntilan Kecamatan Mertoyudan Kecamatan Kaliangkrik Kecamatan pakis Kelurahan Secang Kantor Satpol PP Bapermaspuan dan KB Dinas pertanian Dinas Peternakan BPPKP Kantor Kesbangpol

Nilai Aset tetap 635.895.039.860,00 93.581.417.706,00 43.202.096.245,00 2.258.948.414,00 3.118.258.460,00 31.487.557.133,00 10.619.777.308,00 1146167352,00 2.224.634.502,00 3398237002,00 1057196941,00 510.644.255,00 803.137.144,00 810.555.700,00 595.640.750,00 6.595.502.413,00 43.818.585.771,00 5.447.673.384,00 2.287.540.372,00 233.568.400,00

Keterangan

6. GRAND DESIGN (Rencana Kerja dan Target kegiatan Pembenahan Pengelolaan/Penatausahaan Aset Daerah)sebagai berikut: a. Sasaran pembenahan Sasaran 53 (lima puluh tiga) SKPD dengan nilai aset tetap Total per 31 desember 2012 sebesar Rp. 1.860.031.861.867,89; b. Waktu pelaksanaan Bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2014, kegiatan telah efektif mulai dilaksanakan pada bulan Juli 2013;

58

c. Rencana kerja dan target : i. Mengkoordinir pelaksanaan inventarisasi aset pada 28 SKPD dimulai bulan Maret 2014 dan menyelesaikan kegiatan inventarisasi selambat lambatnya bulan Mei 2014 daftar SKPD : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

SKPD DPU ESDM Bappeda Dinas Perhubungan Badan Lingkungan Hidup Dinas Nakersostran Dinas Perinkop dan UMKM DPPKAD Inspektorat Kecamatan Borobudur Kecamatan Ngluwar Kecamatan Salaman Kecamatan Srumbung Kecamatan Dukun Kecamatan Sawangan Kecamatan Mungkid Kecamatan Tempuran Kecamatan Kajoran Kecamatan Ngablak Kecamatan Grabag Kecamatan Secang Kecamatan Windusari Kelurahan Muntilan Kelurahan Mendut BKD Diskominfo Kantor Perpustakaan dan Arsip Dinas Pariwisata Kebudayaan Dinas Perdagangan dan Pasar

Kegiatan Inventarisasi Inventarisasi Inventarisasi Inventarisasi Inventarisasi Inventarisasi Inventarisasi Inventarisasi Inventarisasi Inventarisasi Inventarisasi Inventarisasi Inventarisasi Inventarisasi Inventarisasi Inventarisasi Inventarisasi Inventarisasi Inventarisasi Inventarisasi Inventarisasi Inventarisasi Inventarisasi Inventarisasi Inventarisasi Inventarisasi Inventarisasi Inventarisasi

waktu Maret 2014 – Mei 2014 Maret 2014 – Mei 2014 Maret 2014 – Mei 2014 Maret 2014 – Mei 2014 Maret 2014 – Mei 2014 Maret 2014 – Mei 2014 Maret 2014 – Mei 2014 Maret 2014 – Mei 2014 Maret 2014 – Mei 2014 Maret 2014 – Mei 2014 Maret 2014 – Mei 2014 Maret 2014 – Mei 2014 Maret 2014 – Mei 2014 Maret 2014 – Mei 2014 Maret 2014 – Mei 2014 Maret 2014 – Mei 2014 Maret 2014 – Mei 2014 Maret 2014 – Mei 2014 Maret 2014 – Mei 2014 Maret 2014 – Mei 2014 Maret 2014 – Mei 2014 Maret 2014 – Mei 2014 Maret 2014 – Mei 2014 Maret 2014 – Mei 2014 Maret 2014 – Mei 2014 Maret 2014 – Mei 2014 Maret 2014 – Mei 2014 Maret 2014 – Mei 2014

ii. Mengkoordinir pelaksanaan rekonsiliasi, klarifikasidan penyusunan Kertas Kerja pada 19 SKPD dimulai bulan Maret 2014, menyelesaikan penyusunan Kertas Kerja SKPD selambat lambatnya bulan Mei 2014 dan dilanjutkan inventarisasi sampai dengan september 2014, pada SKPD : No 1

SKPD Dinas Kesehatan

2

RSUD Muntilan

3

Dinas Dukcapil

4

BPBD

5

Sekretariat Daerah

6

Sekretariat DPRD

7

Kecamatan Salam

8

Kec Candimulyo

9

Kec. Muntilan

10

Kec. Mertoyudan

11

Kec. Kaliangkrik

12

Kec. Pakis

Kegiatan Rekon Inventarisasi Rekon Inventarisasi Rekon Inventarisasi Rekon Inventarisasi Rekon Inventarisasi Rekon Inventarisasi Rekon Inventarisasi Rekon Inventarisasi Rekon Inventarisasi Rekon Inventarisasi Rekon Inventarisasi Rekon -

59

waktu Maret 2014 – Sept 2014 Maret 2014 – Sept 2014 Maret 2014 – Sept 2014 Maret 2014 – Sept 2014 Maret 2014 – Sept 2014 Maret 2014 – Sept 2014 Maret 2014 – Sept 2014 Maret 2014 – Sept 2014 Maret 2014 – Sept 2014 Maret 2014 – Sept 2014 Maret 2014 – Sept 2014 Maret 2014 – Sept 2014

No

SKPD

13

Kelurahan Secang

14

Kantor Satpol PP

15

Bapermaspuan

16

Dinas Pertanian

17

Dinas Peternakan

18

BPPKP

19

Kantor Kesbangpol

Kegiatan Inventarisasi Rekon Inventarisasi Rekon Inventarisasi Rekon Inventarisasi Rekon Inventarisasi Rekon Inventarisasi Rekon Inventarisasi Rekon Inventarisasi

waktu Maret 2014 – Sept 2014 Maret 2014 – Sept 2014 Maret 2014 – Sept 2014 Maret 2014 – Sept 2014 Maret 2014 – Sept 2014 Maret 2014 – Sept 2014 Maret 2014 – Sept 2014

iii. Mengkoordinir pelaksanaan rekonsiliasi dan klarifikasi pada Disdikpora dimulai minggu pertama bulan Juni 2014 dan menyelesaikan penyusunan kertas kerja Disdikpora selambat-lambatnya pada bulan Juli 2014; iv. Mengkoordinir pelaksanaan inventarisasi barang pada Disdikpora, dimulai bulan Agustus 2014 dan menyelesaikan inventarisasi selambat-lambatnya bulan Nopember 2014; v. Mengkoordinir penyusunan Laporan Mutasi Barang (hasil rekonsiliasi, klarifikasi dan inventarisasi) pada 53 SKPD serta menerbitkan dokumen pendukung (Keputusan Penghapusan/pemusnahan aset tetap) dimulai bulan Juni 2014 – Nopember 2014; vi. Mengkoordinir pelaksanaan registrasi barang, kodefikasi barang, pemasangan stiker barang, penyusunan KIB, penyusunan KIR, penyusunan Buku Inventaris Barang (BI) dan Buku Induk Inventaris Barang (BII), penyusunan Daftar Rekap Inventaris Barang pada 53 SKPD dimulai bulan Juni 2014 – Desember 2014; vii. Melaksanakan penyusunan Buku Induk Inventaris Daerah (BII), Buku Rekapitulasi Daftar Inventaris Barang Daerah, Kartu Inventaris Barang Daerah, dimulai bulan Juni 2014 – Desember 2014; viii. Mengkoordinir pelaksanaan Aplikasi Sistim Informasi Barang Daerah (SIMBADA) terpusat di Bidang Aset DPPKAD dimulai bulan juni 2014 Desember 2014 dan dilanjutkan pembenahan penyempurnaannya pada tahun 2015. 7. Penilaian Pada pelaksanaan rekonsiliasi klarifikasi dan inventarisasi pada saat didapati unit barang yang belum ada nilai perolehannya, maka terhadap barang tersebut selanjutnya dinilai dengan tatalaksana sebagai berikut : a. Perolehan barang setelah tahun 2002, dilaksanakan dengan didasari dokumen hasil pengadaan barang per SKPD yang diperoleh dari dokumen realisasi belanja APBD dari tahun 2003, 2004, 2005, 2006,2007, 2008, dan 2009. b. Perolehan barang tahun 2010, 2011, dan 2012 didasari dari hasil pengadaan belanja APBD SKPD sesuai tahun berkenaan. c. Barang yang diperoleh sampai dengan tahun 2002, penilaiannya dilakukan sebagai berikut: i.

Berupa peralatan mesin dan aset tetap lainnya dicari dari catatan barang SKPD pada tahun tahun sebelumnya, dari daftar sensus tahun 2003 (dokumen yang diketemukan adan namun tidak lengkap pada seluruh SKPD), dan dari membandingkan harga barang yang sama jenisnya, sama tahun pembuatannya yang tercatat pada daftar Inventaris SKPD lain.

60

ii.

Penilaian tanah dilakukan dengan cara mencari data nilai tanah dari catatan tahun-tahun sebelumnya, membandingkan harga tanah yang tahun perolehannya sama, letak lokasinya dalam satu daerah yang sama yang tercatat pada SKPD lain, dengan NJOP tahun yang sama dengan tahun perolehan tanah, atau dengan NJOP tahun berkenaan apabila NJOP tahun perolehan sudah tidak bisa didapatkan.

iii.

Penilaian gedung bangunan dan jalan irigasi dan jaringan dilakukan dengan mencari data tahun-tahun sebelumnya, dan dengan perhitungan indeks harga bangunan gedung pemerintah pada tahun berkenaan sesuai dengan tahun bangunan gedung diperoleh.

8. Kapitalisasi Pada kegiatan rekonsiliasi, klarifikasi dan inventarisasi terhadap barang daerah yang dicatat berupa kegiatan/rehab gedung bangunan, jalan irigasi dan jaringan dilakukan sebagai berikut : a. kegiatan/biaya rehab gedung dan bangunan maka nilai rehab gedung dan bangunan yang terjadi s/d tahun 2012, dikapitalisasi menambah nilai perolehan gedung dan bangunan bersangkutan yang di rehab, b. kegiatan/biaya peningkatan jalan/ pemeliharaan jalan, yang tidak menambah ruas/panjang jalan, maka nilai peningkatan dan pemeliharaan jalan yang terjadi s/d tahun 2012, dikapitalisasi menambah nilai perolehan jalan bersangkutan yang dilakukan peningkatan/pemeliharaan. c. kegiatan/biaya pemeliharaan bangunan air, jaringan dan instalasi yang terjadi s/d tahun 2012, maka nilai kegiatan/biaya pemeliharaan dikapitalisasi menambah nilai perolehan bangunan air, jaringan dan instalasi bersangkutan yang dilakukan pemeliharaan. 9. Penghapusan barang inventaris a. Penghapusan barang rusak berat (RB) hasil kegiatan inventarisasi SKPD, dilakukan mutasi penyerahan barang ke DPPKAD, selanjutnya pengurangan nilai aset tetap dari neraca SKPD dilakukan setelah ditetapkan SK Penghapusan yang pelaksanaannya dikoordinir DPPKAD. b. Penghapusan barang yang sudah tidak diketahui keberadaannya, tidak dapat ditelusuri dan tidak ditemukan pada SKPD dilakukan mutasi ke aset lainnya SKPD (barang untuk/usulan dihapus), adapun pengurangan dari aset tetap dari neraca SKPD dilakukan setelah ditetapkan Keputusan penghapusan/pemusnahnnya, yang pelaksanaannya dikoordinir DPPKAD 10. Barang intra dan extracountabel Pencatatan barang intra dan extracountable belum dilaksanakan di seluruh SKPD, pada mutasi barang tahun 2013 terhadap perolehan barang hasil pengadaan APBD 2013 dan perolehan barang dari mutasi sudah dipisahkan catatan barang extra dan intracom, sedangkan pemisahan catatan barang inventaris SKPD kedalam extra dan intra, secara menyeluruh akan dilaksanakan di tahun 2014, yaitu setelah SKPD menyelesaikan inventarisasi barang. 11. Daftar Inventaris Barang SKPD Dalam proses pembenahan pengelolaan/penatausahaan barang daerah, daftar barang inventaris SKPD pada saat ini disajikan dalam bentuk Kartu Inventaris Barang (KiB), selanjutnya KIB yang sudah benar, lengkap dan akurat data barangnya, untuk dasar penyusunan Buku Inventaris, rekapitulasi daftar barang inventaris, KIR, dan Buku Induk Inventaris SKPD. 12. Daftar barang inventaris DPPKAD Aset tetap pada neraca DPPKAD menyatakan aset tetap DPPKAD selaku (SKPD) dan selaku SKPKD (Pengelola), sehingga nilai aset tetap neraca DPPKAD merupakan 61

gabungan dari nilai aset tetap yang dikuasai DPKAD dan Pengelola, penyajian daftar inventaris barang (KIB) dipisahkan pencatatannya, a. KIB (DPPKAD Total) adalah gabungan daftar barang DPPKAD dan Pengelola (intracount+ extracount), ditandatangani Penyimpan Pengurus Barang SKPD, Kepala Bidang Aset, mengetahui Kepala DPPKAD. b. KIB DPPKAD adalah daftar rincian barang SKPD, menyatakan barang dalam penguasaan kepala DPPKAD, ditandatangani Penyimpan/pengurus barang SKPD, mengetahui Kepala DPPKAD; c. KIB Pengelola (SKPKD), adalah daftar rincian barang dalam penguasaan Pengelola, ditandatangani Kepala Bidang Aset, mengetahui Kepala DPPKAD. 4. DANA CADANGAN 31 Desember 2013 Rp80.556.412.289,00

31 Desember 2012 Rp38.021.132.962,00

Rincian dana cadangan per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut: (dalam rupiah) Uraian Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan Dana Cadangan Pembangunan Gedung DPRD Dana Cadangan Pembangunan RSU Daerah Dana Cadangan Pembangunan Pasar Secang JUMLAH

Nominal

Bunga

Jumlah

7.500.000.000,00

2.246.247.928,00

9.746.247.928,00

31.276.457.914,00

533.706.447,00

31.810.164.361,00

4.000.000.000,00

-

4.000.000.000,00

25.000.000.000,00

-

25.000.000.000,00

10.000.000.000,00

-

10.000.000.000,00

77.776.457.914,00

2.779.954.375,00

80.556.412.289,00

Adapun rincian dana cadangan per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut: (dalam rupiah) Uraian Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan JUMLAH

Nominal

Bunga

Jumlah

26.640.276.500,00

1.102.990.813,00

27.743.267.313,00

10.276.457.914,00

1.407.735,00

10.277.865.649,00

36.916.734.414,00

1.104.398.548,00

38.021.132.962,00

Dana cadangan merupakan ekuitas dana yang dicadangkan untuk tujuan tertentu. Penggunaan dana cadangan akan digunakan untuk pembangunan pasar Muntilan, pembangunan gedung DPRD, pembangunan RSU daerah, dan pembangunan pasar secang. Dana cadangan untuk Pilbup dan Wabup sebesar Rp9.746.247.920,00 terdiri atas nominal dana cadangan sebesar Rp7.500.000.000,00 ditambah bunga sebesar Rp2.246.247.928,00. Dana cadangan untuk pembangunan Pasar Muntilan sebesar Rp31.810.164.361,00 terdiri atas pembentukan dana cadangan Rp31.276.457.914,00 ditambah bunga sebesar Rp533.706.447,00. Dana cadangan untuk pembangunan gedung DPRD sebesar Rp4.000.000.000,00. Dana cadangan untuk pembangunan RSU Daerah sebesar Rp25.000.000.000,00. Dana cadangan untuk pembangunan Pasar Secang sebesar Rp10.000.000.000,00.

62

Dari dana cadangan tersebut yang dibentuk pada tahun 2013 adalah sebagai berikut: Rekening Bank Jateng

1-005-00319-5

1-005-00380-2

1-005-00378-1

1-005-00379-9 JUMLAH

Nama Dana Cadangan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan Dana Cadangan Pembangunan Gedung DPRD Dana Cadangan Pembangunan RSU Daerah Dana Cadangan Pembangunan Pasar Secang

Nominal (Rp)

Posisi Dana

21.000.000.000,00

Deposito pada Bank BNI No. BG: 0499617

4.000.000.000,00


25.000.000.000,00

10.000.000.000,00 60.000.000.000,00

Deposito pada Bank Jateng No. BG: 108431

Rekening Bank Jateng

Pembentukan dana cadangan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang. Dana cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditempatkan pada PT. Bank Jateng. Pada Tahun 2013 dicairkan Dana Cadangan sebesar Rp7.500.000.000,00 dan Rp11.640.276.500,00 yang telah digunakan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang. Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012. Dana cadangan Pembangunan Pasar Muntilan ditempatkan pada Bank BNI. Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung DPRD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2013. Dana cadangan Pembangunan Gedung DPRD ditempatkan pada Bank BNI. Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan RSU Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2013. Dana cadangan Pembangunan RSU Daerah ditempatkan pada Bank BPD. Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Secang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2013. Dana cadangan Pembangunan Pasar Secang ditempatkan pada Bank BPD. 5. ASET LAINNYA 31 Desember 2013 Rp15.650.129.988,45

31 Desember 2012 Rp13.773.403.310,00

Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Piutang Angsuran. Aset Kerjasama dengan Pihak Ketiga (Kemitraan) serta Aset Lain-lain yang antara lain berupa pekerjaan perencanaan /Master Plan. Piutang Tak Tertagih. Persediaan Obat Kadaluwarsa. Konsinyasi uang ganti rugi. dan Aset Tak Berwujud dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga 31 Desember 2013 Rp9.344.640.000.00

31 Desember 2012 Rp9.344.640.000,00

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bangun Kelola Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu. untuk kemudian menyerahkan

63

kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Metode kemitraan pemerintah daerah dengan pihak ketiga berdasarkan perjanjian atau Build Operating Transfer (BOT). Pada Tahun 2013 tidak terdapat penambahan maupun pengurangan kemitraan dengan pihak ketiga sehingga tidak terdapat perubahan nilai pada neraca. Kemitraan dengan pihak ketiga dicatat berdasarkan nilai aset milik Pemerintah Kabupaten Magelang yang diserahkan atau dikerjasamakan kepada pihak ketiga dengan penjelasan sebagai berikut: (dalam rupiah) No

Jenis

Luas

Dokumen

Nilai

1

2

3

4

5

1

SPBU Terpadu dan Sarana

7.550 m2

pendukungnya (Eks

6

1.017.600.000.00

Retno Rochmani. SH

Kawedanan Salam) 2

Akta Notaris

Keterangan Jatuh tempo 10/12/2027

No. 04 Tgl. 11 Februari 2002

Metro Square. Mertoyudan

2

2.120 m

Perjanjian Kerjasama

271.360.000.00

No. 21Tgl. 28 Nov 2005

Jangka waktu 30 tahun

No. 28 Tgl. 30 Juni 2006 3

Metro Square. Sumberrejo

6.560 m2

Perjanjian Kerjasama No. 21 Tgl.

675.680.000.00

28 Nov 2005

Jangka waktu 30 tahun

No. 28 Tgl. 30 Juni 2006 4

28.570 m2

Obyek Wisata Taman Rekreasi Kalibening

Kontrak Perjanjian

7.380.000.000.00

No.415.4/44/31/2012.

Jangka Waktu 30 tahun

No.235/TIWUMGL/MOU/IX/2012 Jumlah

9.344.640.000.00

b. Aset Tak Berwujud 31 Desember 2013 Rp804.152.450,00

31 Desember 2012 Rp738.822.450,00

Nilai aset tak berwujud tahun 2013 sebesar Rp804.152.450,00. Penambahan aset tak berwujud tahun 2013 berasal dari dua SKPD yaitu: Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPPT). Penambahan aset tak berwujud pada BLH sebesar Rp28.435.000,00 berupa Sistem Informasi Lingkungan Berbasis Web Mapping. Penambahan aset tak berwujud pada BPMPPT sebesar Rp36.895.000,00 berupa aplikasi SIMPAPPM. Jumlah Aset Tak Berwujud sebesar Rp804.152.450,00 terdiri dari: (dalam rupiah) No.

Uraian

Jumlah 2012

Penambahan

Jumlah 2013

SKPD

1

2

3

4

5=3+4

6

1

Sistem Informasi Dinkes

16.850.000,00

-

16.850.000,00

Dinkes

2

Sistem Informasi DPU & ESDM

2.008.750,00

-

2.008.750,00

DPU

3

Sistem Inf Bangunan Gedung

99.508.000,00

-

99.508.000,00

DPU ESDM

4

Sistem Informasi Lingkungan Berbasis Web Mapping

-

28.435.000,00

28.435.000,00

BLH

5

Sistem Informasi Catatan Sipil

48.400.000,00

-

48.400.000,00

Disdukcapil

55.406.000,00

-

55.406.000,00

Setwan

40.000.000,00

-

40.000.000,00

DPPKAD

98.934.000,00

-

98.934.000,00

DPPKAD

6 7 8

Sistem Informasi Sekretariat Dewan Sistem Aplikasi Keuangan Daerah Software Aplikasi BPHTB dan PAT

64

No. 1 9

10

Uraian

Jumlah 2012

Penambahan

Jumlah 2013

SKPD

2

3

4

5=3+4

6

211.038.600,00

-

211.038.600,00

DPPKAD

23.759.600,00

-

23.759.600,00

DPPKAD

24.100.000,00

-

24.100.000,00

Inspektorat

-

36.895.000,00

36.895.000,00

BPMPPT BKD

Database Support Sist. Management Inf. Obyek Pajak dari DJPK Software OS Microsoft Windows Server OS Support Sistem Mgt. Inf Objek Pajak

11

Sistem Informasi Pengawasan

12

Aplikasi SIMPAPPM

13

SIMPEG Tahap I & II&III

118.817.500,00

-

118.817.500,00

JUMLAH

738.822.450,00

65.330.000,00

804.152.450,00

c. Aset Lain-lain 31 Desember 2013 Rp5.501.337.538,45

31 Desember 2012 Rp3.689.940.860,00

Jumlah tersebut merupakan saldo aset lain-lain per 31 Desember 2013 dan 2012 yang terdiri dari: Aset yang masih berupa pekerjaan perencanaan/Master Plan/DED, Persediaan Obat Kadaluarsa, Jasa konsultan, Piutang atas Pendapatan Pajak Gol. C yang tidak tertagih, WISMP DPU, serta inventarisasi aset yang rusak berat dan yang tidak ditemukan tetapi nilainya tercatat dalam neraca tahun sebelumnya. Realisasi Aset lain-lain sebesar Rp5.501.337.538,45 secara terinci sebagai berikut: (dalam rupiah) URAIAN

JUMLAH 2012

penambahan

pengurangan

JUMLAH 2013

1

2

3

4

5

Dinas Kesehatan Perencanaan gedung Kantor Dinkes

46.000.000,00

-

-

46.000.000,00

-

-

-

-

-

258.940.798,45

-

258.940.798,45

Jasa konsultan Sumur Produksi Puskesmas Grabag 2

28.809.600,00

-

-

28.809.600,00

Jasa konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit

39.382.500,00

-

-

39.382.500,00

-

-

-

-

Perencanaan Jalan Desa (P2TPD) Perencanaan Gedung-gedung Kantor (Jasa konsultan perencanaan)

356.570.600,00

-

-

356.570.600,00

250.324.000,00

89.028.000,00

-

339.352.000,00

Penyusunan DED Pasar Muntilan Penyusunan DED Drainase Perkotaan DED Koridor Ekonomi Berbasis Pariwisata

247.582.000,00

-

-

247.582.000,00

59.357.510,00

-

-

59.357.510,00

177.345.150,00

-

-

177.345.150,00

Perencanaan pembangunan RSU Perencanaan pembangunan jembatan Penyusunan masterplan Drainase IKK Perbaikan infrastruktur pondok pesantren

674.434.500,00

-

-

674.434.500,00

157.900.000,00

394.292.000,00

-

552.192.000,00

86.377.000,00

-

-

86.377.000,00

39.800.000,00

-

-

39.800.000,00

Perencanaan Pembangunan Pusk Kota Mungkid Persediaan Obat Kadaluarsa di Dinkes

DPU Piutang atas pendapatan pajak Gol C yang tidak tertagih

65

URAIAN

JUMLAH 2012

penambahan

pengurangan

JUMLAH 2013

1

2

3

4

5

WISMP

60.462.000,00

44.484.000,00

60.462.000,00

44.484.000,00

198.700.000,00

-

198.700.000,00

-

19.948.000,00

-

-

19.948.000,00

267.201.000,00

49.615.000,00

-

316.816.000,00

296.001.000,00

59.312.000,00

-

355.313.000,00

Kosultan Perencanaan Rehab berat/sedang rumah dinas

24.500.000,00

-

-

24.500.000,00

Kosultan Pengawasan Rehab berat/sedang rumah dinas

19.900.000,00

-

-

19.900.000,00

DED/ Perencanaan Pemeliharaan Jembatan Kali Progo

14.968.000,00

-

-

14.968.000,00

133.548.000,00

133.856.000,00

-

267.404.000,00

89.925.000,00

-

-

89.925.000,00

48.510.000,00

-

-

48.510.000,00

84.265.000,00

90.756.000,00

Identifikasi kawasan kumuh (jasa konsultan perencanaan)

-

94.764.000,00

-

94.764.000,00

Penyusunan DED Jalan Blabak Banar - Deyangan

-

49.731.000,00

-

49.731.000,00

-

182.190.000,00

-

182.190.000,00

-

39.197.000,00 276.276.000,00

-

39.197.000,00 276.276.000,00

130.836.000,00

-

130.836.000,00

44.695.000,00

-

44.695.000,00

29.904.000,00

-

29.904.000,00

-

-

49.900.000,00

-

-

18.565.000,00

-

-

27.255.000,00

-

-

49.544.000,00

-

-

49.700.000,00

Penyusunan DED Stadion Studi Geolistik Sumur Dalam Studi Hidrologi, pendataan mata air dan sumur resapan Mitigasi dan Kontingensi bencana geologi

Peningkatan konservasi air tanah (jasa konsultan perencanaan) Penyusunan DED Puskesmas Borobudur Jasa Konsultan Peningkatan SarPras Pusk. Salaman Pemetaan dan Inventarisasi wilayah Usaha Pertambangan (WUP) (jasa konsultan perencanaan)

Studi Kelayakan Eks Terminal Lama Grabag Identifikasi Permasalahan PSD Perumahan dan Permukiman Kab. Magelang (Jasa Konsultan Perencana Pemetaan dan Inventarisasi LPJU (jasa konsultan penelitian

-

Penyusunan Masterplan Drainase IKK (jasa konsultan perencanaan)

-

DED Jalur Lambat, Drainase dan Taman (jasa konsultan perencanaan)

-

Penyusunan Naskah Kademik Raperda IUJK Dishub

-

Perencanaan gedung Kantor Dinas Perhubungan Master Plan penentuan lokasi Terminal Kaliangkrik Badan Lingkungan Hidup

175.021.000,00

49.900.000,00 18.565.000,00

Perencanaan gedung Kantor LH 27.255.000,00 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Perencanaan gedung Kantor Disdukcapil & KB Sekretariat DPRD

49.544.000,00

Perencanaan gedung Kantor DPRD Kecamatan Salaman

49.700.000,00

66

URAIAN

JUMLAH 2012

1

2

Hasil inventarisasi aset yang rusak berat dan yang tidak ditemukan Kecamatan Bandongan

-

Hasil inventarisasi aset yang tidak ditemukan Kecamatan Tegalrejo

-

Hasil inventarisasi aset yang rusak berat dan yang tidak ditemukan Kelurahan Mendut

-

Hasil inventarisasi aset yang rusak berat dan yang tidak ditemukan Kelurahan Sawitan Hasil inventarisasi aset yang rusak berat dan yang tidak ditemukan Kelurahan Sumberrejo Hasil inventarisasi aset yang rusak berat dan yang tidak ditemukan Dinas Komunikasi dan Informatika Perencanaan gedung Perpustakaan

penambahan

pengurangan

3

4

3.255.000,00

7.180.000,00

JUMLAH 2013 5

-

-

3.255.000,00

7.180.000,00

4.325.000,00

-

4.325.000,00

32.890.000,00

-

32.890.000,00

5.345.000,00

-

5.345.000,00

-

525.000,00

-

525.000,00

-

-

-

43.000.000,00

-

49.161.880,00

-

12.266.000,00

-

17.900.000,00

43.000.000,00 Dinas Pariwisata dan Budaya Penyusunan FS dan DED Agrowisata Ketep Pass Perencanaan Pasca bencana alam Ketep Pas Penyusunan DED Kalibening

49.161.880 12.266.000,00 17.900.000,00

JUMLAH

2.070.558.678,45

259.162.000,00

5.501.337.538,45

3.689.940.860,00

* Keterangan: Aset lain-lain yang berupa Perencanaan Jalan Desa (P2TPD) telah dilaksanakan pembangunannya namun masih disajikan dalam aset lain-lain dikarenakan aset tetap tersebut belum diserahterimakan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Magelang.

Piutang atas pendapatan pajak Gol C yang tidak tertagih sebesar Rp 669.332.800,00 tidak disajikan pada neraca karena berdasarkan metode NRV (net realizable value) pada piutang seluruhnya disisihkan. Piutang tersebut diatas disisihkan sebesar nilai tagihannya karena telah melebihi jatuh tempo piutangnya. 6. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 31 Desember 2013 Rp5.362.213.224,00

31 Desember 2012 Rp4.449.158.370,65

a. Hutang Perhitungan Pihak Ketiga 31 Desember 2013 Rp144.663.938,00

31 Desember 2012 Rp388.241.382,00

Jumlah tersebut merupakan hutang perhitungan pihak ketiga sebesar Rp144.663.938,00 terdiri dari hutang perhitungan pihak ketiga pada kegiatan peningkatan keselamatan Gakin Non Askes yang belum dicairkan sebesar Rp1.872.828.00, pajak yang belum disetor di SKPD sebesar Rp129.391.525.00, pajak yang belum disetor BLUD sebesar Rp102.000 serta titipan bendahara sebesar Rp13.297.585.00 dengan rincian sebagai berikut:

67

(dalam rupiah) No

Uraian

1

Peningkatan Keselamatan Gakin non Askes Hutang Pajak Hutang Pajak BLUD Titipan Bendahara Titipan Bendahara Titipan Bendahara Titipan Bendahara

RSUD Muntilan

1.872.828,00

SKPD RSUD Muntilan Bappeda Disdukcapil Dinkes PPKD

129.391.525,00 102.000,00 978.486,00 200,00 6.100.00 414.193,00

Titipan Bendahara

Kec. Kaliangkrik

13.506,00

6

Titipan Bendahara

Kec. Secang

7

Titipan Bendahara

Kel. Muntilan

8

Titipan Bendahara

Satpol PP

9

Titipan Bendahara

Dinas Pasar

2 3 3 4 5

SKPD

Jumlah

b.

Nilai

100,.00 475.000,00 60.000.00 11.350.000.00 144.663.938,00

Hutang Jangka Pendek Lainnya 31 Desember 2013 Rp5.217.549.286,00

31 Desember 2012 Rp4.060.916.988,.65

Merupakan kewajiban pemda kepada pihak ketiga yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran. dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) Saldo Awal

Penambahan

Pengurangan

Saldo Per 31 Des 2013

No

Uraian

1

Utang kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas dana Gerbang Mapan karena kesalahan setor Pengelola dana Gerbang Mapan TA 2010 dan 2012 ke Kasda Kabupaten Magelang

38.000.000.00

38.000.000.00

0,00

2

Hutang obat dan alat/bahan habis pakai

1.083.882.031.00

1.083.882.031.00

0,00

3

Hutang Jasa Pelayanan

2.939.034.957,65

5.217.549.286,00

2.939.034.957,65

5.217.549.286,00

Jumlah

4.060.916.989,65

5.217.549.286,00

4.060.916.989,65

5.217.549.286,00

Penambahan hutang pada tahun 2013 merupakan kewajiban RSU Muntilan yang masih harus dibayarkan kepada pegawai berupa jasa pelayanan dengan rincian sebagai berikut: 1. Jasa Pelayanan Umum Bulan Agustus sampai dengan Desember 2013 Rp. 1.228.609.405,00. 2. Kekurangan Jasa Pelayanan umum Bulan Januari sampai dengan Desember 2013 Rp. 311.013.389,00 3. Jasa Pelayanan Askes sosial bulan Juli sampai dengan Desember Rp. 887.982.694,00 4. Jasa Pelayanan Jamkesmas Bulan Juli sampai dengan Desember Rp. 2.414.669.008,00 5. Jasa Pelayanan Jamkesda Bulan September sampai dengan Desember 2013 Rp. 335.198.875,00 6. Jasa Pelayanan Jamkes Lainnya Bulan januari sampai dengan Desember 2013 Rp. 40.075.915,00

68

Pada tahun 2013 terdapat pengurangan sebesar Rp. 4.060.916.989,65 yang terdiri atas pembayaran hutang kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas dana Gerbang Mapan sebesar Rp.38.000.000,00 melalui belanja tidak terduga PPKD pada tanggal 5 Juni 2013 dengan nomor sp2d 00699/LS dan pembayaran kewajiban RSU Muntilan atas hutang obat dan alat/ bahan habis pakai sebesar Rp.1.083.882.031,00 dan hutang jasa pelayanan sebesar Rp. 2.939.034.957,65. 7. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 31 Desember 2013 Rp0,00

31 Desember 2012 Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun 2013 tidak memiliki kewajiban jangka panjang. 8. EKUITAS DANA LANCAR 31 Desember 2013 Rp440.415.403.701,23

31 Desember 2012 Rp312.450.009.143,75

Merupakan selisih antara jumlah nilai aktiva lancar dengan jumlah nilai hutang lancar. dengan rincian sebagai berikut: dalam rupiah No

Uraian



417.324.403.298,00

296.632.711.632,00

218.351.360.00

354.936.097,00

5.999.525.444,38

4.004.144.753,05

1

SILPA

2

Pendapatan Ditangguhkan

3

Cadangan Piutang

4

Cadangan Persediaan

22.090.672.884,85

15.519.133.650,35

5

Dana yang disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek

(5.217.549.286,00)

(4.060.916.988,65)

440.415.403.701,23

312.450.009.143,75

Jumlah

a. SILPA Silpa di Kabupaten Magelang sebesar Rp 417.324.403.298,00. Penjelasan Silpa adalah sebagai berikut: dalam rupiah No

Uraian

Nilai

1

RKUD

127.505.321.611,00

2

Deposito

140.000.000.000,00

3

Sisa Uang Persediaan

4

Sisa Belanja

2.097.537.637,00

5

Kas di BLU

2.718.832.951,00

6

Investasi Jangka Pendek

7

SP2D RSU Peningkatan keselamatan Gakin Non Askes 2009

4.583.927,00

145.000.000.000,00

Jumlah

(1.872.828,00) 417.324.403.298,00

b. Pendapatan Ditangguhkan Pendapatan ditangguhkan merupakan pendapatan sampai dengan 31 Desember 2013 yang belum disetor ke Kas Daerah. Pendapatan yang ditangguhkan

69

sebesarRp218.351.360,00 berada di Kas Bendahara Penerimaan Rp188.166.153,00 dan kas di BLUD sebesar Rp30.185.207.00

sebesar

c. Cadangan Piutang Cadangan Piutang TA 2013 sebesar Rp5.999.525.444,00 merupakan kontra pos rekening Piutang. d. Cadangan Persediaan Cadangan Persediaan TA 2013 sebesar Rp22.090.672.884,85 kontra pos rekening Persediaan. e. Dana yang disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek Dana yang disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek TA 2013 sebesar Rp5.217.549.286,00 merupakan kontra pos rekening Hutang Jangka Pendek Lainnya. 9. EKUITAS DANA INVESTASI 31 Desember 2013 Rp2.111.604.428.260,36

31 Desember 2012 Rp1.989.788.929.246,28

Merupakan selisih antara jumlah nilai investasi jangka panjang. aset tetap. aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah nilai hutang jangka panjang. dengan rincian sebagai berikut: dalam rupiah No

Uraian


a

Diinvestasikan dalam Aset Tetap

b

Diinvestasikan dalam Investasi


1.968.838.102.587,45

1.860.031.861.867,89

127.116.195.684,46

115.983.664.068,39

15.650.129.988,45

13.773.403.310,00

-

-

2.111.604.428.260,36

1.989.788.929.246,28

Jangka Panjang c

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

d

Dana yang disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang Jumlah

10. EKUITAS DANA CADANGAN 31 Desember 2013 Rp80.556.412.289.00

31 Desember 2012 Rp38.021.132.962,00

Merupakan ekuitas dana yang dicadangkan untuk tujuan tertentu. Dana Cadangan tersebut akan digunakan untuk pembangunan Pasar Muntilan, Pembangunan Gedung DPRD, Pembangunan Gedung RSU Daerah dan Pembangunan Pasar secang. B. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1. PENDAPATAN Anggaran Pendapatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang ditargetkan sebesar Rp1.408.473.392.704,00 dan terealisasi sebesar Rp1.428.243.260.343,00. a. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 Anggaran Realisasi Rp 144.476.275.479 ,00 Rp 173.253.651.914,00

70

Tahun 2012 Rp 123.722.781.349,00

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun Anggaran 2013. dengan rincian pos dan jumlah PAD sebagai berikut: (dalam rupiah) 2012

2013

Uraian

Anggaran

Realisasi

%

Pajak Daerah

53.103.563.000,00

70.672.600.543,00

133,08

Realisasi 42.915.498.908,00

Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Jumlah

31.692.926.120,00

28.689.459.898,00

90,52

25.022.657.143,00 9.060.433.218,00

10.737.148.219,00

10.740.005.583,00

100,03

48.942.638.140,00 144.476.275.479,00

63.151.585.890,00 173.253.651.914.00

129,03 119,92

46.724.192.080,00 123.722.781.349,00

1) Pajak Daerah Tahun 2013 Anggaran Rp. 53.103.563.000 ,00

Realisasi Rp. 70.672.600.543 ,00

Tahun 2012 Rp42.915.498.908,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pajak Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013. dengan rincian sebagai berikut:

No

(dalam rupiah) 2012

2013

Uraian

1

Hotel

Anggaran 5.350.000.000,00

2

Restoran

2.470.000.000,00

3.593.410.841,00

145,48

3.135.782.354,00

3

Hiburan

400.000.000,00

447.774.200,00

111,94

271.746.797,00

4

Reklame

550.000.000,00

622.590.032,00

113,20

768.461.878,00

5

Penerangan Jalan

14.607.092.000,00

19.625.284.954,00

134,35

17.473.532.700,00

6

Pengambilan bahan galian Gol. C

13.000.000.000,00

16.424.444.976,00

126,34

11.445.366.900,00

7

Parkir

300.000.000,00

545.507.650,00

181,84

433.045.201,00

600.000.000,00

993.843.492,00

165,64

613.214.992,00

500.000,00

500.000,00

100,00

0,00

13.500.000.000,00

17.219.110.880,00

127,55

0,00

2.325.971.000,00

4.559.495.256,00

196,03

3.004.629.345,00

53.103.563.000,00

70.672.600.543,00

133,08

42.915.498.908,00

8 9 10 11

Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet Pajak Bumi dan Bangunan BPHTB Jumlah

Realisasi 6.640.638.262,00

% 124,12

Realisasi 5.769.718.741,00

SKPD pemungut pajak yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan realisasi sebesar Rp70.672.600.543,00.Rincian untuk pendapatan dari pajak adalah sebagai berikut: 1. Pajak Hotel. No 1. 2.

Uraian Pajak Hotel Bintang Lima Pajak Hotel Bintang Tiga

Anggaran 3.400.000.000 700.000.000

71

Realisasi 3.575.179.967 743.001.840

(dalam rupiah) Bertambah/ % (Berkurang) 175.179.967 105,15 43.001.840 106,14

3.

Pajak Hotel Bintang Satu Pajak Losmen / Rumah Penginapan /Pesanggrahan/Hotel/Rumah kos Jumlah Pajak Hotel

4.

2.

1.000.000.000

1.978.634.521

978.634.521

197,86

250.000.000

343.821.934

93.821.934

137,53

5.350.000.000

6.640.638.262

1.290.638.262

124,12

Pajak Restauran

No

Uraian

1. 2. 3.

Pajak Restoran Pajak Rumah Makan Pajak Warung Jumlah Pajak Restauran

Anggaran 2.300.000.000 90.000.000 80.000.000 2.470.000.000

Realisasi 3.402.672.111 100.741.730 89.997.000 3.593.410.841

(dalam rupiah) Bertambah/ % (Berkurang) 1.102.672.111 147,94 10.741.730 111,94 9.997.000 112,50 1.123.410.841 145,48

3. Pajak Hiburan No 1.

Uraian Pajak Hiburan Jumlah Pajak Hiburan

4.

Anggaran 400.000.000 400.000.000

Realisasi 447.774.200 447.774.200


Pajak Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron

No 1.

Uraian Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron

Jumlah Pajak Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron 5.

6.

Uraian Pajak Penerangan Jalan PLN Jumlah Penerangan Jalan PLN

Uraian

1. Pasir, Batu, Kerikil Jumlah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

8. No 1.

550.000.000

622.590.032

72.590.032

113,20

550.000.000

622.590.032

72.590.032

113,20

Anggaran

Realisasi

14.607.092.000 14.607.092.000

19.625.284.954 19.625.284.954

(dalam rupiah) Bertambah/ % (Berkurang) 5.018.192.954 134,35 5.018.192.954 134,35

Anggaran

Realisasi

13.000.000.000

16.424.444.976

(dalam rupiah) Bertambah/ % (Berkurang) 3.424.444.976 126,34

13.000.000.000

16.424.444.976

3.424.444.976

126,34

Pajak Parkir.

No 1.

Realisasi

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batua

No

7.

Anggaran

Pajak Penerangan Jalan

No 1.

(dalam rupiah) Bertambah/ % (Berkurang)

Uraian Pasir Parkir Jumlah Pajak Parkir

Anggaran

Realisasi

300.000.000 300.000.000

545.507.650 545.507.650


Pajak Air tanah Uraian Pasir Air Tanah Jumlah Pajak Air tanah

Anggaran 600.000.000 600.000.000

72

Realisasi 993.843.492 993.843.492


9.

Pajak Sarang Burung Walet.

No

Uraian

1. Pajak Sarang Burung Walet Jumlah Pajak Sarang Burung Walet

Anggaran

Realisasi

500.000 500.000

500.000 500.000

(dalam rupiah) Bertambah/ % (Berkurang) 100,00 100,00

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. No

Uraian

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

1.


Anggaran

Realisasi

13.500.000.000

17.219.110.880

3.719.110.880

127,55

13.500.000.000

17.219.110.880

3.719.110.880

127,55

11. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.. No

Uraian

Anggaran

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Jumlah Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

1.


Realisasi

2.325.971.000

4.559.495.256

2.233.524.256

196,03

2.325.971.000

4.559.495.256

2.233.524.256

196,03

2) Retribusi Daerah Tahun 2013 Rp.

Anggaran 31.692.926.120 ,00

Realisasi Rp. 28.689.459.898,00

Tahun 2012 Rp 25.022.657.143,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Retribusi Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013 yang terdiri dari Retribusi Jasa umum. retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu. dengan rincian sebagai berikut: N o 1 1

Uraian 2 R Jasa Umum R.Pelayanan Kesehatan R. Persampahan/Kebersihan R. Penggantian KTP dan Akte Capil R. Pelayanan Pemakaman

% 5

23.168.147.000,00

20.655.789.136,00

89,16

17.891.124.883,00

16.254.398.000,00

13.289.225.148,00

81,76

10.523.072.336,00

100.000.000,00

104.150.000,00

104,15

80.008.000,00

1.536.784.000,00

1.537.131.000,00

100,02

1.807.557.000,00

0,00

0,00

-

202.500,00

315.000.000,00

323.117.580,00

102,58

300.570.040,00

R. Pasar

4.064.830.000,00

4.515.687.908,00

111,09

4.275.127.507,00

897.135.000,00

886.477.500,00

98,81

904.587.500,00

R. Jasa Usaha

7.035.970.250.00

6.174.973.720,00

87,76

5.803.682.981,00

R. Pemakaian Kekayaan Daerah R. Terminal

1.463.773.250,00

980.694.410,00

67,00

672.113.791,00

710.672.000,00

695.076.180,00

97,81

748.247.050,00

R. Tempat Khusus Parkir

484.355.000,00

584.652.580,00

120,71

448.013.445,00

R. Rumah Potong Hewan

186.000.000,00

186.717.000,00

100,39

203.866.550,00

4.131.170.000,00

3.667.700.550,00

88,78

3.671.257.145,00

60.000.000,00

60.133.000,00

100,22

60.185.000,00

1.488.808.870,00

1.858.697.042,00

124,84

1.327.849.279,00

R. Tempat Rekreasi dan OR

3

Anggaran 3

(dalam rupiah) 2012 Realisasi 6

R. Parkir R. Pengujian Kend. Bermotor 2

2013 Realisasi 4

R. Penj. Produksi Usaha Daerah R. Perijinan Tertentu

73

N o 1

Uraian 2 R. IMB

2013 Realisasi 4

Anggaran 3

2012 Realisasi 6

% 5

1.098.308.870,00

1.454.823.542,00

132,46

860.291.029,00

R. Ijin Gangguan

282.800.000,00

300.957.500,00

106,42

339.990.750,00

R. Ijin Trayek

97.600.000,00

96.187.000,00

98,55

103.434.000,00

R. Ijin Penempatan Ruko/Kios/Los Jumlah

10.100.000,00

6.729.000,00

66,62

24.133.500,00

31.692.926.120 ,00

28.689.459.898,00

90,52

25.022.657.143,00

Rincian Retribusi Daerah dari masing-masing SKPD adalah sebagai berikut: 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan No 1.

SKPD Dinas Kesehatan Jumlah R.Pelayanan Kesehatan

Anggaran

Realisasi

16.254.398.000 16.254.398.000

13.289.225.148 13.289.225.148

(dalam rupiah) Bertambah/ % (Berkurang) (2.965.172.852) 81,76 (2.965.172.852) 81,76

Retribusi Pelayanan Kesehatan pada SKPD Dinas Kesehatan Terdiri Atas : Jenis Pendapatan 1..Pendapatan Askes 2. Pendapatan dari Puskesmas 3. Pendapatan Jamkesmas Jumlah

Anggaran 2.800.000.000 6.803.998.000 6.650.400.000 16.254.398.000

Realisasi 2.449.980.000 6.009.088.864 4.830.156.284 13.289.225.148

% 87,50 88,32 72,63 81,76

Dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, menghadapi beberapa hambatan dan kendala yaitu : a. Menurunnya kapitasi puskesmas disebabkan naiknya rujukan (>20% untuk 3 bulan kedua). b. Pengusulan 10.000 peserta jamkesmas pengganti (penyakit kronis) yang diusulkan bulan Juni 2013 yang seharusnya berlaku bulan Juli, namun sampai dengan Desember 2013 belum bisa diberlakukan. c. Tingkat kunjungan peserta Jamkesmas yang ditargetkan 12% ternyata hanya 8%. d. Kartu Jamkesmas Tahun 2013 masih ada yang belum sampai ketangan peserta. e. Jumlah kunjungan pasien umum lebih sedikit dari yang diperkirakan. 2. Retribusi Persampahan/Kebersihan (dalam rupiah) No

SKPD

Anggaran

Realisasi

Bertambah/ (Berkurang)

%

1.

Dinas Pekerjaan Umum Dan ESDM Jumlah Retribusi Persampahan/Kebersihan

100.000.000

104.150.000

4.150.000

104,15

100.000.000

104.150.000

4.150.000

104,15

3. Retribusi Penggantian KTP dan Akta Capil (dalam rupiah) No

SKPD

Anggaran

Realisasi


%

2

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kecamatan Salaman

3

Kecamatan Borobudur

68.000.000

46.363.000

(21.637.000)

68,18

4

Kecamatan Ngluwar

22.200.000

22.684.000

484.000

102,18

1

512.400.000

679.860.000

167.460.000

132,68

44.100.000

37.251.000

(6.849.000)

84,47

74

5

Kecamatan Salam

76.500.000

32.367.000

(44.133.000)

42,31

6

Kecamatan Srumbung

59.610.000

35.424.000

(24.186.000)

59,43

7

Kecamatan Dukun

31.470.000

34.871.000

3.401.000

110,81

8

Kecamatan Sawangan

39.100.000

32.324.000

(6.776.000)

82,67

9

Kecamatan Muntilan

80.120.000

52.072.000

(28.048.000)

64,99

10

Kecamatan Mungkid

36.050.000

38.497.000

2.447.000

106,79

11


100.000.000

102.050.000

2.050.000

102,05

12

Kecamatan Tempuran

41.325.000

34.461.000

(6.864.000)

83,39

13

Kecamatan Kajoran

25.900.000

35.413.000

9.513.000

136,73

14


42.473.000

30.432.000

(12.041.000)

71,65

15

Kecamatan Bandongan

60.900.000

42.163.000

(18.737.000)

69,23

16


38.200.000

36.335.000

(1.865.000)

95,12

17

Kecamatan Pakis

37.550.000

29.952.000

(7.598.000)

79,77

18

Kecamatan Ngablak

33.100.000

28.403.000

(4.697.000)

85,81

19

Kecamatan Grabag

57.850.000

56.625.000

(1.225.000)

97,88

20

Kecamatan Tegalrejo

29.080.000

32.209.000

3.129.000

110,76

21

Kecamatan Secang

59.739.000

59.231.000

(508.000)

99,15

22

Kecamatan Windusari

41.117.000

38.144.000

(2.973.000)

92,77

1.536.784.000

1.537.131.000

347.000

100,02

Jumlah Retribusi Penggantian KTP dan Akte Capil

5. Retribusi Parkir (dalam rupiah) No 1

SKPD Dinas Perhubungan Jumlah Retribusi Parkir

Anggaran

Realisasi

315.000.000 315.000.000

323.117.580 323.117.580

Bertambah/ (Berkurang) 8.117.580 8.117.580

% 102,58 102,58

6. Retribusi Pasar (dalam rupiah) No

SKPD

1

Dinas Peternakan dan Perrikanan

2

Anggaran

Realisasi


%

6.500.000

4.752.400

(1.747.600)

73,11


4.058.330.000

4.510.935.508

452.605.508

111,15

Jumlah Retribusi Pasar

4.064.830.000

4.515.687.908

450.857.908

111,09

7. Retribusi Pengujian Kendaraan. Bermotor No 1

SKPD Dinas Perhubungan

Jumlah Retribusi Pengujian Kend. Bermotor

Anggaran

Realisasi

897.135.000

886.477.500

897.135.000

886.477.500

(dalam rupiah) Bertambah/ % (Berkurang) (10.657.500) 98,81 (10.657.500)

98,81

8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (dalam rupiah) No

SKPD

1

Dinas Pekerjaan Umum Dan ESDM

2

Dinas Perhubungan

Anggaran

Realisasi


%

141.411.250

159.282.625

17.871.375

112,64

40.428.000

37.245.700

(3.182.300)

92,13

75

3

Dinas Nakersostrans

4

Sekretariat Daerah

8.200.000

10.463.800

2.263.800

127,61

36.500.000

46.299.000

9.799.000

126,85

5

DPPKAD

954.633.000

439.718.285

(514.914.715)

46,06

6

Kecamatan Dukun

6.000.000

6.000.000

-

100,00

7

Kelurahan Muntilan

27.525.000

27.525.000

-

100,00

8

Kelurahan Mendut

10.450.000

10.450.000

-

100,00

9

Kelurahan Sawitan

12.285.000

9.605.000

(2.680.000)

78,18

10


11.696.000

11.696.000

-

100,00

11

Kelurahan Secang

15.500.000

15.500.000

-

100,00

12

Dinas Komunikasi Dan Informatika

35.000.000

37.825.000

2.825.000

108,07

13

Dinas Peternakan Dan Perrikanan

13.000.000

12.694.000

(306.000)

97,65

14

BPPKP

10.500.000

10.500.000

-

100,00

15

Dinas Perdagangan Dan Pasar

140.645.000

145.890.000

5.245.000

103,73

Jumlah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

1.463.773.250

980.694.410

(483.078.840)

67,00

9. Retribusi Terminal No 1

SKPD

Anggaran

Realisasi

Dinas Perhubungan

710.672.000

695.076.180

Jumlah Retribusi Terminal

710.672.000

695.076.180

(dalam rupiah) Bertambah/ % (Berkurang) (15.595.820) 97,81 (15.595.820)

97,81

10.Retribusi Tempat Khusus Parkir No 1

SKPD

Anggaran

Realisasi


%

2

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Dinas Peternakan Dan Perrikanan

4.500.000

3.194.500

(1.305.500)

70,99

3

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan

282.830.000

365.760.080

82.930.080

129,32

4

Dinas Perdagangan Dan Pasar

191.025.000

212.098.000

21.073.000

111,03

Jumlah Retribusi Tempat Khusus Parkir

484.355.000

584.652.580

100.297.580

120,71

6.000.000

3.600.000

(2.400.000)

60,00

11. Retribusi Rumah Potong Hewan (dalam rupiah) No

SKPD

1 Dinas Peternakan Dan Perrikanan Jumlah Retribusi Rumah Potong Hewan

Anggaran

Realisasi

186.000.000 186.000.000

186.717.000 186.717.000

Bertambah/ (Berkurang) 717.000 717.000

% 100,39 100,39

12.Retribusi Tempat Rekreasi dan OR (dalam rupiah) No 1

SKPD

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Jumlah Retribusi Tempat Rekreasi dan OR

Anggaran

Realisasi


%

4.131.170.000

3.667.700.550

(463.469.450)

88,78

4.131.170.000

3.667.700.550

(463.469.450)

88,78

13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (dalam rupiah) No 1

SKPD Dinas Peternakan Dan Perrikanan

Anggaran 60.000.000

76

Realisasi 60.133.000

Bertambah/ (Berkurang) 133.000

% 100,22

Jumlah Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

60.000.000

60.133.000

133.000

100,22

14. Retribusi IMB (dalam rupiah)

136,95

(100.000)

-

107.000

(3.893.000)

2,68

162.000

(3.838.000)

4,05

SKPD

1

Dinas Pekerjaan Umum Dan ESDM

2

Kecamatan Salaman

3

Kecamatan Borobudur

4.000.000

4

Kecamatan Ngluwar

4.000.000

5

Kecamatan Salam

4.000.000

(4.000.000)

-

6

Kecamatan Srumbung

4.000.000

206.000

(3.794.000)

5,15

7

Kecamatan Dukun

750.000

1.072.512

322.512

143,00

9

Kecamatan Muntilan

7.000.000

1.176.498

(5.823.502)

16,81

10

Kecamatan Mungkid

2.000.000

3.140.000

1.140.000

157,00

11


10.000.000

12.307.345

2.307.345

123,07

12

Kecamatan Tempuran

3.000.000

470.000

(2.530.000)

15,67

14


2.000.000

414.700

(1.585.300)

20,74

15

Kecamatan Bandongan

5.000.000

1.288.280

(3.711.720)

25,77

16

Kecamatan Pakis

1.000.000

(1.000.000)

-

17

Kecamatan Ngablak

1.000.000

(1.000.000)

-

18

Kecamatan Grabag

2.500.000

1.982.757

(517.243)

79,31

19

Kecamatan Tegalrejo

500.000

852.300

352.300

170,46

20

Kecamatan Secang

3.300.000

2.223.600

(1.076.400)

67,38

21

Kecamatan Windusari

1.000.000

780.000

(220.000)

78,00

Jumlah Retribusi IMB

Anggaran

Bertambah/ (Berkurang) 385.481.680

No

1.043.158.870

Realisasi 1.428.640.550

100.000

1.098.308.870

1.454.823.542

356.514.672

%

132,46

15.Retribusi Ijin Gangguan (dalam rupiah) No 1

SKPD B PMP P T Jumlah Retribusi Ijin Gangguan

Anggaran

Realisasi

282.800.000 282.800.000

300.957.500 300.957.500

Bertambah/ (Berkurang) 18.157.500 18.157.500

% 106,42 106,42

16.Retribusi Ijin Trayek (dalam rupiah) No 1

SKPD Dinas Perhubungan Jumlah Retribusi Ijin Trayek

Anggaran 97.600.000 97.600.000

Realisasi 96.187.000 96.187.000


%

(1.413.000) (1.413.000)

98,55 98,55

17.Retribusi Ijin Penempatan Ruko (dalam rupiah) No 1

SKPD

Dinas Perhubungan Jumlah Retribusi Ijin Penempatan Ruko

Anggaran

Realisasi


%

10.100.000

6.729.000

(3.371.000)

66,62

10.100.000

6.729.000

(3.371.000)

66,62

77

3)

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Anggaran Rp. 10.737.148.219,00

Tahun 2012 Realisasi Rp. 10.740.005.583,00

Tahun 2012 Rp 9.060.433.218,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013 yang terdiri dari: (dalam rupiah) No

2013

Uraian

Anggaran

2012

Realisasi (Rp)

%

Realisasi

1

Bank Jawa Tengah

1.800.000.000,00

1.876.191.064,00

104,23

1.723.364.798,00

2

PD BPR Bapas

6.546.823.468,00

6.546.823.468,00

100,00

5.237.081.163,00

3

PD Air Minum (PDAM)

1.847.388.950,00

1.774.055.250,00

96,03

1.682.681.550,00

4

BPR/BKK

542.935.801,00

542.935.801,00

100,00

417.305.707,00

10.737.148.219,00

10.740.005.583,00

100,03

9.060.433.218,00

Jumlah

4) Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2013 Anggaran

Tahun 2012

Realisasi

Rp. 48.942.638.140,00

Rp. 63.151.585.890,00

Rp 46.724.192.080,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Lain-lain PAD yang sah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013 yang menampung penerimaan pendapatan asli daerah yang tidak termasuk dalam kategori pajak daerah maupun retribusi daerah. yaitu: hasil penjualan milik daerah. penerimaan jasa bank. Bunga Bank. denda retribusi. Hasil Eksekusi jaminan atas pelaksanaan pekerjaan. serta pendapatan dari pengembalian. Lain-Lainnya Pendapatan BLUD. dan lain-lainnya pendapatan dengan rincian sebagai berikut: No

Uraian

1.

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

2.

Penjualan Drum Bekas

3.

Penjualan Hasil Penebangan Pohon

4.

(dalam rupiah) 2012

2013 Anggaran

Realisasi

%

Realisasi 417.614.000,00

200.000.000,00

8.150.000,00

4,08

24.440.000,00

24.500.000,00

100,25

-

9.498.000,00

0,00

1.500.000.00

Bhn Bekas Bangunan

15.300.000,00

18.053.100,00

117,99

105.492.150,00

5.

Penjualan Hasil Pertanian

16.000.000,00

17.000.000,00

106,25

12.750.000,00

6.

Penerimaan Jasa Giro Pendapatan Bunga Deposito Pendapatan Denda Retribusi Hasil Eksekusi Jaminan Atas Pelaksanaan Pekerjaan Pendapatan dari pengembalian Lainnya Lain-Lainnya Pendapatan (BLUD)

4.500.000.000,00

12.344.436.322,00

274,32

6.741.256.472,00

10.691.095.890,00

15.107.825.379,00

141,31

10.195.890.382,00

16.010.000,00

20.524.880,00

128,20

28.797.600,00

-

564.736.925,00

0,00

15.000.000,00

456.998.000,00

1.205.899.924,00

263,87

1.780.151.585,00

32.586.794.250,00

33.209.731.863,00

101,91

26.668.767.091,00

7. 8. 9. 10. 11.

78

23.320.000,00

No

Uraian

12.

Lain-Lainnya Pendapatan Jumlah

2013

2012 %

Anggaran

Realisasi

Realisasi

436.000.000,00

621.229.497,00

142,48

733.652.800,00

48.942.638.140,00

63.151.585.890,00

129,03

46.724.192.080,00

Rincian Lain-lain PAD yang sah dari masing-masing SKPD adalah sebagai berikut: 1. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua No

SKPD

1 DPPKAD Jumlah Penjualan Kend. Dinas Roda Dua

Anggaran

Realisasi

50.000.000

-

50.000.000

-

(dalam rupiah) Bertambah/ % (Berkurang) (50.000.000) (50.000.000)

-

2. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4 No

SKPD

1 DPPKAD Jumlah Penjualan Kend. Dinas Roda 4

150.000.000

8.150.000

(dalam rupiah) Bertambah/ (Berkurang) (141.850.000)

150.000.000

8.150.000

(141.850.000)

Anggaran

Realisasi

% 5,43 5,43

Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan sebesar Rp.8.150.000,00 berupa kendaraan dinas roda empat Daihatzu Zebra 1000 dengan nomor polisi AA 9500 QB. 3. Penjualan Drum Bekas No

SKPD

Dinas Pekerjaan Umum Dan ESDM Jumlah Penjualan Drum Bekas

1

Anggaran

Realisasi

(dalam rupiah) Bertambah/ (Berkurang)

%

24.440.000

24.500.000

60.000

100,25

24.440.000

24.500.000

60.000

100,25

4.Penjualan Hasil Penebangan Pohon No

SKPD

Anggaran

Dinas Pekerjaan Umum Dan ESDM Jumlah Hasil Penebangan Pohon 1

Realisasi


%

-

9.498.000

9.498.000

0,00

-

9.498.000

9.498.000

0,00

5. Bahan Bekas Bangunan (dalam rupiah) No 1

SKPD

Dinas Pekerjaan Umum Dan ESDM Jumlah Bhn Bekas Bangunan

Anggaran

Realisasi


%

15.300.000

18.053.100

2.753.100

117,99

15.300.000

18.053.100

2.753.100

117,99

6. Penjualan Hasil Pertanian No

SKPD

Dinas Pertanian. Perkebunan dan Kehutanan Jumlah Penjualan Hasil Pertanian 1

Anggaran

Realisasi


16.000.000

17.000.000

1.000.000

106,25

16.000.000

17.000.000

1.000.000

106,25

79

7. Penerimaan Jasa Giro (dalam rupiah) No

SKPD

1 DPPKAD Jumlah Penerimaan Jasa Giro 8. Pendapatan Bunga Deposito

Anggaran

Realisasi


%

4.500.000.000

12.344.436.322

7.844.436.322

274,32

4.500.000.000

12.344.436.322

7.844.436.322

274,32

(dalam rupiah) No 1

SKPD DPPKAD

Jumlah Pendapatan Bunga Deposito

Anggaran

Realisasi


%

10.691.095.890

15.107.825.379

4.416.729.489

141,31

10.691.095.890

15.107.825.379

4.416.729.489

141,31

9. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum No

SKPD

1 Kecamatan Srumbung 2 Kecamatan Dukun 3 Kecamatan Tempuran 4 Kecamatan Kajoran 5 Kecamatan Kaliangkrik 6 Kecamatan Bandongan 7 Kecamatan Candimulyo 8 Kecamatan Pakis 9 Kecamatan Grabag 10 Kecamatan Secang 11 Kecamatan Windusari Jumlah Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum

Anggaran

Realisasi

625.000 1.315.000 600.000 2.000.000 310.000 200.000 650.000 500.000 5.700.000 700.000 2.410.000

280.000 2.110.000 640.000 5.392.500

15.010.000

18.459.000

210.000 695.000 469.000 6.207.500 380.000 2.075.000

(dalam rupiah) Bertambah/ % (Berkurang) (345.000) 44,80 795.000 160,46 40.000 106,67 3.392.500 269,63 (310.000) 0,00 10.000 105,00 45.000 106,92 (31.000) 93,80 507.500 108,90 (320.000) 54,29 (335.000) 86,10 3.449.000

10. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha No

SKPD

1 Dinas Perdagangan Dan Pasar Jumlah Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha 1.

122,98

(dalam rupiah)

2.065.880


206,59

2.065.880

1.065.880

206,59

Anggaran

Realisasi

1.000.000 1.000.000

%

Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan

No

SKPD

1 DPPKAD Jumlah Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan 12. Pendapatan Dari Pengembalian Lainnya

Anggaran

Realisasi

-

564.736.925


-

564.736.925

564.736.925

% 0,00 0,00

(dalam rupiah) No

SKPD

1

Dinas Perhubungan

2

DPPKAD

3

Dinas Perdagangan Dan Pasar Jumlah Pendapatan Dari Pengembalian Lain-Lain

6.564.000

7.163.000

Bertambah/ (Berkurang) 599.000

441.434.000

1.185.087.424

743.653.424

268,46

9.000.000

13.649.500

4.649.500

151,66

456.998.000

1.205.899.924

748.901.924

263,87

Anggaran

Realisasi

80

% 109,13

Pendapatan dari pengembalian Lainnya dari Dinas Perhubungan sebesar Rp. 7.163.000, terdiri atas : Jenis Pendapatan Realisasi Pendapatan Ongkos Cetak 6.693.000 Pendapatan Listrik

470.000

Jumlah

7.163.000

Adapun untuk pendapatan dari Pengembalian Lainnya dari SKPD DPPKAD sebesar Rp.1.185.087.424 terdiri atas : Jenis Pendapatan Pengembalian Belanja Tahun Lalu dan LHP

Realisasi 603.589.127

Potongan Hutang Kasda

326.101.846

Denda Keterlambatan Pekerjaan

255.096.451

Pembayaran Listrik PDAU Kab.Magelang

300.000

Jumlah

1.185.087.424

Rincian Pendapatan Denda Keterlambatan Pekerjaan Sebagai Berikut : No.

Tanggal

No.STS

1

03/01/2013

00008/STS/1.20.05/2013

2

11/01/2013

00070/STS/1.20.05/2013

3

01/05/2013

00684/STS/1.20.05/2013

4

24/07/2013

01113/STS/1.20.05/2013

5

16/09/2013

01380/STS/1.20.05/2013

6

17/09/2013

01387/STS/1.20.05/2013

7

17/04/2013

00623/STS/1.20.05/2013

8

24/09/2013

01418/STS/1.20.05/2013

9

28/09/2013

01442/STS/1.20.05/2013

10

01/10/2013

01453/STS/1.20.05/2013

11

02/10/2013

01461/STS/1.20.05/2013

12

04/10/2013

01654/STS/1.20.05/2013

13

09/10/2013

01514/STS/1.20.05/2013

14

15/11/2013

01675/STS/1.20.05/2013

15

16/11/2013

01677/STS/1.20.05/2013

16

16/11/2013

01678/STS/1.20.05/2013

17

16/11/2013

01679/STS/1.20.05/2013

18

16/11/2013

01680/STS/1.20.05/2013

19

28/11/2013

01743/STS/1.20.05/2013

20

02/12/2013

01757/STS/1.20.05/2013

Uraian Denda Keterlambatan Atas Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Paket 4 Rehab SD/SMP Denda Keterlambatan Pek. Perencanaan Pemb. Trotoar & Drainase Jl. Pemuda Muntilan Cv Cahaya Persada Tahun 2012 Lhp Denda Keterlambatan Pekerjaan Silpa DAK 2011 Bidang Pendidikan An. Cv Graha Merbabu Denda Keterlambatan Pekerjaan Penyelesaian Kontrak Pengadaan Jasa Konsultasi Simpappm BPMPPT Denda Keterlambatan Pavingisasi Jln Dsn Banjarejo Kec Kaliangkrik Cv Bahtera Agung Denda Keterlambatan Rehab. Jar. Irigasi Kawasan Bududaya Perikanan Keg. Rehab./Pemb. Sarpras Perikanan (DAK) Ta 2013 Temuan Bpk Ri Denda Keterlambatan Penyelesaian Pek. Keg. Peningkatan Mutu Sarpras Pendidikan SD/SMPN/S Silpa DAK Tahun 2010/2011 Disdikpora Denda Keterlambatan Pek. Pemel. Jar. Irigasi D I Dukuh (Paket Ii) Tahun 2013 Cv Yudha Karya Denda Keterlambatan Pekerjaan Pemb Pasar Desa Kaliangkrik Oleh Cv Pelita Jaya Th 2013 Denda Pengadaan Laptop Th 2013 4 Hari 1/1000 X6.275.500X4 Kel Sumberejo Denda Keterlambatan Pek. Pemel. Jar. Irigasi D I Dukuh (Paket Ii) Tahun 2013 Cv Yudha Karya Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Pintu Gerbang Dan Pagar Gedung Kantor Kec. Ngablak Denda Keterlambatan Pemb Psr Desa Kaliangkrik Th 2013 Cv Pelita Jaya Denda Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan Jasa Sewa Penguatan Ekonomi Masyarakat Di Lingkungan Iht (DBHCHT) Perinkop & UMKM Denda Keterlambatan Penyerahan Hsl. Pek. Pengad. Js Konsultan Pengawas Pemb. Gedung Kantor Balai Pelayanan Kb & Ks Kec. Windusari Cv Trias Design Denda Keterlambatan Penyerahan Hsl. Pek. Pengad. Js Konsultan Pengawas Pemb. Gedung Kantor Balai Pelayanan Kb & Ks Kec. Borobudur Cv Trias Design Denda Keterlambatan Penyerhn. Hsl. Pek Pengad. Js Konsultan Pengawas Pemb. Gedung Kantor Balai Pelyn. Kb & Ks Kec. Secang Cv Trias Design Denda Keterlambatan Pek. Rehab Rumdin Kantor Balai Pelayanan Kb & Ks Bapermaspuan & Kb Cv Mulyasari Denda Keterlambatan Pekerjaan Jut Dsn. Bandongan & Ngablak Desa Ngablak (Bangub) Cv Pancuranmas Jaya Denda Keterlambatan Pekerjaan Rehab Bendung Dan Saluran Irigasi (Dak) Th. 2013 Cv. Kartika Nusantara,

81

Jumlah 55.132 99.200 5.578.489 147.400 54.000 331.020

2.935.124 2.584.100 26.176 25.102 310.100 17.500 8.725 25.425

7.500

7.500

7.500 199.000 482.882 733.576

21

02/12/2013

01755/STS/1.20.05/2013

22

12/12/2013

01816/STS/1.20.05/2013

23

12/12/2013

01820/STS/1.20.05/2013

24

16/12/2013

01831/STS/1.20.05/2013

25

16/12/2013

01832/STS/1.20.05/2013

26

16/12/2013

01833/STS/1.20.05/2013

27

16/12/2013

01834/STS/1.20.05/2013

28

16/12/2013

01835/STS/1.20.05/2013

29

18/12/2013

01851/STS/1.20.05/2013

30

21/12/2013

01868/STS/1.20.05/2013

31

23/12/2013

01869/STS/1.20.05/2013

32

23/12/2013

01871/STS/1.20.05/2013

33

23/12/2013

02018/STS/1.20.05/2013

34

24/12/2013

01874/STS/1.20.05/2013

35

24/12/2013

01875/STS/1.20.05/2013

36

27/12/2013

01884/STS/1.20.05/2013

37

28/12/2013

02019/STS/1.20.05/2013

38

28/12/2013

02020/STS/1.20.05/2013

39

30/12/2013

01944/STS/1.20.05/2013

40

30/12/2013

01931/STS/1.20.05/2013

41

30/12/2013

01932/STS/1.20.05/2013

42

30/12/2013

01933/STS/1.20.05/2013

43

30/12/2013

01934/STS/1.20.05/2013

44

30/12/2013

01935/STS/1.20.05/2013

45

30/12/2013

01936/STS/1.20.05/2013

46

30/12/2013

02021/STS/1.20.05/2013

47

30/12/2013

02022/STS/1.20.05/2013

48

31/12/2013

02023/STS/1.20.05/2013

49

31/12/2013

02024/STS/1.20.05/2013

50

31/12/2013

02025/STS/1.20.05/2013

51

31/12/2013

02026/STS/1.20.05/2013

52

31/12/2013

01953/STS/1.20.05/2013

Dpuesdm Denda Keterlambatan Pengiriman Alat Rias Dan Alat Boga Cv Makmur Abadi Keg. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal Disdikpora Denda Keterlambatan Pekerjaan Rehabilitasi Bendung Saluran Irigasi D.I Cakel (Paket Iv) Keg. Rehab Bendung & Sal. Irigasi (Dak) Ta. 2013 Denda Keterlambatan Pek. Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Keg. Pencegahan Dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Kab. Mgl Ta. 2013 Pt Imanuel Agape Denda Keterlambatan Pek. Rehab Bendung Dan Saluran Irigasi D.I Jambe Cv. SumberjayaDPU ESDM Denda Keterlambatan Pek. Rehab Bendung Dan Saluran Irigasi D.I Diwek Cv. SumberjayaDPU ESDM Denda Keterlambatan Pek. Rehab Bendung Dan Saluran Irigasi D.I Merawu Cv. Rahayu PratamaDPU ESDM Denda Keterlambatan Pek. Rehab Bendung Dan Saluran Irigasi D.I Muneng Warangan Cv. SempokonsDPU ESDM Denda Keterlambatan Pek. Rehab Bendung Dan Saluran Irigasi D.I Tosari Cv. Sopo NyonoDPU ESDM Denda Keterlambatan Pekerjaan Rehab. Bendung & Sal. Irigasi D.I Pasekan (Paket I) Silpa Dak Tahun 2012 Cv Cipta Persada Denda Keterlambatan Pekerjaan Penyusunan Masterplan Drainase Ikk Pt Primasetia Denda Keterlambatan Pek. Rehab. Bendung & Sal. Irigasi D.I Sumberan Kiri (Paket Ii) Keg. Penenggulangan, Perbaikan, & Peningkatan Jaringan Irigasi Akibat Bencana Alam Ta. 2013 Cv Gemilang Denda Keterlambatan Pek. Pemb. Pagar Keliling Keg. Penataan Obyek Wisata Tahun 2013 Cv Wira Adidaya Denda Keterlambatan Pek. Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Tahun 2013 Pt Imanuel Agape Jakarta Denda Keterlambatan Pekerjaan Penyusunan Amdal Stadion, Cv Matra Mandiri,DPU ESDM. Denda Keterlambatan Pekerjaan Rehab Tpa, Cv Puri Sakti Mandiri,DPU ESDM Denda Keterlambatan Atas Pengadaan Perlengkapan Kantor Setda Tahun 2013 Cv Mutiara Denda Keterlambatan Penyerahan Hsl. Pek. Pengadaan Meubelair Dan Perlengkapan Gedung Kantor Bapermaspuan & Kb Denda Keterlambatan Penyerahan Hsl. Pek. Pengadaan Meubelair Dan Perlengkapan Gedung Kantor Bapemaspuan & Kb Denda Keterlambatan Cetak Kegiatan Pendaftaran & Pendataan Oelh Perceda Denda Keterlambatan Pemb. Sapras Pasar Muntilan Th. 2013 Disdagsar Denda Keterlambatan Pekerjaan Pemb. Stadion. Pt. Pola Dwipa.DPU ESDM Denda Keterlambatan Pekerjaan Penyus. Amdal Pemb. Stadion Cv. Mitra MandiriDPU ESDM Denda Keterlambatan Pekerjaan Pemb. Gedung Kel. Secang Cv. Karya Nugraha.DPU ESDM Denda Keterlambatan Pekerjaan Pemb. Stadion. Pt. Duta Mas Indah.DPU ESDM Denda Keterlambatan Pekerjaan Pemb. Gedung Kantor Kec. Salam Tahab Ii Cv. Putra Jaya.DPU ESDM Denda Keterlambatan Pek. Pemeliharaan/Perawatan Traffic Light Cv Karya Allindo Perkasa Denda Keterlambatan Pekerjaan Pengadaan Plat Uji Dan Stiker Plat Samping Cv Karya Mandiri Safetindo Denda Keterlambatan Pekerjaan Pemeliharaan Pengecatan Marka Jalan/Zebra Cross Cv Karya Allindo Perkasa Denda Keterlambatan Pekerjaan Cv Murakabi Dinas Peterikan Denda Ketelambatan Pekerjaan Pengadaan Kandang Puyuh Cv Murakabi Denda Keterlambatan Pekerjaan Pengembangan Burung Puyuh Cv Murakabi Denda Keterlambatan Pekerjaan Pemb. Stadion Thab Ii Pt Duta Mas Indah. DPU DAN ESDM JUMLAH

82

19.785

553.378

39.383.960 696.696 1.835.834 1.275.092 1.709.920 1.730.656 2.699.202 1.189.400

2.081.585

2.989.080 2.072.840 2.622.258 452.600 7.820.736

41.877

495 54.780 170.000 57.716 7.866.774 3.961.902 134.182.832 6.575.478 35.972 12.450 37.368 93.160 23.958 44.240 19.168.976 255.096.451

Sedangkan untuk Pendapatan dari Pengembalian Lainnya dari SKPD Dinas Perdagangan dan Pasar sebesar Rp. 13.649.500 Terdiri dari : Jenis Pendapatan Pendapatan Ongkos Cetak

Realisasi 5.089.500

Pendapatan Listrik

8.560.000 Jumlah

13.649.500

13. Lain-Lainnya Pendapatan BLUD No

SKPD

Anggaran

1 RSU Jumlah Lain-Lainnya Pendapatan BLUD

Realisasi

32.586.794.250

33.209.731.863

32.586.794.250

33.209.731.863

(dalam rupiah) Bertambah/ % (Berkurang) 622.937.613 101,91 622.937.613

101,91

14. Lain-Lainnya Pendapatan No

SKPD

1

Anggaran

DPPKAD Dinas Pariwisata Dan 2 Kebudayaan Jumlah Lain-Lainnya Pendapatan

Realisasi

(dalam rupiah) Bertambah/ % (Berkurang) 180.259.092 151,50

350.000.000

530.259.092

86.000.000

90.970.405

4.970.405

10578

436.000.000

621.229.497

185.229.497

142,48

Lain-lainnya Pendapatan sebesar Rp. 621.229.497,00 berasal dari SKPD DPPKAD dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Lain-Lainnya Pendapatan dari DPPKAD berupa Pendapatan dari kontribusi ke desa lokasi sumber air dari PDAM sebesar Rp. 523.385.792,00 dan angsuran bunga dana bergulir sebesar Rp. 6.873.300,00.Sedangkan lain-lainnya pendapatan dari Dinas pariwisata dan Kebudayaan terdiri atas pendapatan toilet, sewa perahu, sewa restaurant dan pendapatan listrik dari obyek wisata. b. PENDAPATAN TRANSFER Anggaran Rp1.236.753.124.225,00

No 1 2 3

Tahun 2013 Realisasi Rp. 1.229.608.160.155,00

Tahun 2012 Rp1.164.346.647.772,00

Merupakan realisasi Pendapatan Transfer periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013. dengan rincian: (dalam rupiah) 2012 2013 Uraian Anggaran Realisasi % Realisasi Transfer Pemerintah Pusat 1.007.159.832.985 986.615.535.111 97,96 979.144.364.106,00 – Dana Perimbangan Transfer Pemerintah Pusat 164.053.297.240 168.558.883.000 102,75 118.609.866.000,00 lainnya Transfer pemerintah 65.521.994.000 74.443.742.044 113,60 66.592.417.666,00 provinsi Jumlah

1.236.753.124.225

1.229.608.160.155

101,96

1.164.346.647.772,00

1) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 2013 Anggaran Realisasi Rp1.007.159.832.985,00 Rp. 986.615.535.111,00

83

Tahun 2012 Rp. 979.144.364.106,00

Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan yang terdiri dari:

No

Uraian

1

2

1

2

3 4

(dalam rupiah) 2012

2013 Anggaran 3 36.693.833.709 13.886.748.011

Realisasi 4 43.139.931.309 18.952.355.651

% 5 117,57 136,48

11.736.101.599

10.895.622.821

92,84

Realisasi 6 57.854.910.744,00 35.505.531.253,00 481.469.231,00 11.782.345.534,00

11.070.984.099

13.291.952.837

120,06

10.085.564.726,00

866.760.276

851.011.802

98,18

961.669.362,00

390.946.597

320.455.921

81,97

450.475.930,00

289.738.431

347.408.873

119,90

343.986.219,00

72.165.000

146.667.415

203,24

145.534.041,00

26.446.000

31.170.208

117,86

21.673.172,00

-

5.309.385

0,00

87.464.248

-

-

899.528.369.000

899.528.369.000

816.732.604.000,00

70.070.870.000

43.096.223.000

100,00 61,50

1.007.159.832.985

986.615.535.111

97,96

979.144.364.106,00

Bagi Hasil Pajak PBB BPHTB PPH Bagi Hasil dari Cukai Tembakau Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA Bagi Hasil dari Provisi SDH Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber daya Lainnya DAU DAK Jumlah 1 s.d. 4

103.595.180.000,00

2) Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun 2013 Anggaran Rp164.053.297.240,00

Realisasi Rp.168.558.883.000,00

Tahun 2012 Rp118.609.866.000,00

Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya terdiri dari:

No 1

Uraian

(dalam rupiah) 2012

2013 Anggaran 164.053.297.240

Realisasi 168.558.883.000

%

Realisasi

Dana Penyesuaian

102,75

118.609.866.000,00

Jumlah

164.053.297.240

168.558.883.000

102,75

118.609.866.000,00

Dana Penyesuaian merupakan transfer dana dari pemerintah pusat yang diperuntukkan sebagai Dana Penyesuaian Tambahan Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi. 3) Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2013 Anggaran Rp 65.521.994.000,00

Tahun 2012 Realisasi Rp 74.433.742.044,00 Rp 66.592.417.666,00

Transfer dari Pemerintah Provinsi terdiri dari:

84

No

Uraian

(dalam rupiah) 2012

2013 Anggaran

Realisasi

%

Realisasi

1

Pajak Kendaraan Bermotor

18.029.164.496

18.181.729.456

100,85

17.043.255.015,00

2

BBNKB Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan

22.080.356.810

26.600.876.495

120,47

22.009.103.075,00

25.374.752.730

29.633.353.021

116,78

27.405.500.668,00

37.719.964

17.783.072

47,14

14.388.858,00

3 4 5

Sumbangan pihak ketiga

71.485.191,00

6

Tera ulang

48.684.859,00 65.521.994.000,00

Jumlah c.

74.433.742.044,00

113,60

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Tahun 2013 Anggaran Realisasi Rp 27.261.993.000,00 Rp 25.381.448.274,00

66.592.417.666,00

Tahun 2012 Rp 23.832.370.000,00

1

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp25.381.448.274,00 terdiri dari: (dalam rupiah) 2012 2013 Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp) 1.157.377.000,00 858.660.907,00 74,19 0,00 Pendapatan Hibah

2

Bantuan Keu dr Prov/Pemda lainnya

26.104.616.000,00

24.522.787.367,00

93,94

23.832.370.000,00

Jumlah

27.261.993.000,00

25.381.448.274,00

93.10

23.832.370.000,00

No

2.

BELANJA Anggaran Belanja dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang ditetapkan sebesar Rp1.663.061.380.836,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.258.155.351.177,00. Realisasi belanja tersebut di dalamnya termasuk realisasi belanja yang dikeluarkan dari rekening BLUD sebesar Rp32.042.822.802,00 dan realisasi belanja BLUD yang dicairkan dari kasda Rp20.902.378.688,00 Sehingga realisasi belanja keseluruhan BLUD sebesar Rp52.945.201.490,00. Adapun rincian untuk realisasi belanja BLUD sebagai berikut: 

Realisasi belanja BLUD dari rekening BLUD sebesar Rp32.042.822.802,00 (dalam rupiah)

Uraian Belanja Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal 

Anggaran

Realisasi belanja BLUD Rp20.902.378.688,00

Realisasi

32.586.794.250,00

32.042.822.802,00

12.773.544.459,00

12.682.840.368,00

18.919.599.791,00

18.689.222.334,00

893.650.000,00

670.760.100,00

yang

dicairkan

dari

kasda

sebesar

(dalam rupiah)

Uraian Belanja Daerah Belanja Pegawai Belanja Barang

Anggaran

85

Realisasi

22.434.896.300,00

20.902.378.688,00

17.840.988.000,00

16.575.414.833,00

22.669.300,00

13.692.420,00

Uraian Belanja Modal

Anggaran

Realisasi

4.571.239.000,00

4.313.271.435,00

a. Belanja Operasi Tahun 2013

Tahun 2012

Anggaran

Realisasi

Realisasi

Rp1.322.790.526.667,00

Rp1.148.886.604.684,00

Rp1.047.634.979.288,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Operasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013. dengan rincian: (dalam rupiah) 2013 No

2012

Jenis Belanja Anggaran

Realisasi

%

Realisasi

1

Belanja Pegawai

904.314.205.810,00

827.006.325.175,00

91,45

784.645.795.924,00

2

Belanja Barang

193.257.418.003,00

166.905.090.028,00

86,36

156.072.759.896,00

3

Belanja Bunga

-

-

-

-

4

Belanja Subsidi

-

-

-

-

5

Belanja Hibah

6

7

8

133.577.153.807,00

69.164.085.536,00

51,78

30.151.897.200,00

7.006.670.000,00

6.400.095.000,00

91,34

2.801.150.000,00

83.320.878.840,00

78.096.808.738,00

93,73

661.620.161,00

1.314.200.207,00

1.314.200.207,00

100,00

73.301.756.107,00

1.148.886.604.684,00

86.85

1.047.634.979.288,00

Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Belanja Bagi Hasil Propinsi Jumlah

1.322.790.526.667,00

1) Belanja Pegawai (dalam rupiah)

Tahun 2013 Anggaran 904.314.205.810,00

Realisasi 827.006.325.175,00

Tahun 2012 Realisasi 784.645.795.924.00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung dan Langsung periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013 dengan rincian: Belanja Pegawai Tidak Langsung Rp784.342.960.576,00 Belanja Pegawai tidak langsung merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji, tunjangan, penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS dan uang representasi, tunjangan DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dianggarkan sebesar Realisasi sebesar Kurang dari anggaran sebesar

: : :

Rp854.153.755.292,00 Rp784.342.960.576,00 Rp 69.810.794.716,00

Rincian Belanja Pegawai Tidak Langsung sebesar Rp784.342.960.576,00 terdiri dari:

86

(dalam rupiah) Belanja Tidak Langsung 2013 No.

SKPD Anggaran

1

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAHRAGA

2

DINAS KESEHATAN

3

RSU MUNTILAN

4

DPU & ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

5

BAPPEDA

6

DINAS PERHUBUNGAN

7

BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH)

8

DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL

9

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

10

DINAS TENAGA KERJA SOSIAL DAN TRANS

11

DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM

12

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

13

DPRD

14

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

15

SEKRETARIAT DAERAH

16

SEKRETARIAT DPRD

17

DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH

18

INSPEKTORAT

19

BPMPPT

20

KECAMATAN SALAMAN

21

KECAMATAN BOROBUDUR

22

KECAMATAN NGLUWAR

23

KECAMATAN SALAM

24

KECAMATAN SRUMBUNG

25

KECAMATAN DUKUN

26

KECAMATAN SAWANGAN

27

KECAMATAN MUNTILAN

28

KECAMATAN MUNGKID

29

KECAMATAN MERTOYUDAN

30

KECAMATAN TEMPURAN

31

KECAMATAN KAJORAN

32

KECAMATAN KALI ANGKRIK

33

KECAMATAN BANDONGAN

34

KECAMATAN CANDIMULYO

35

KECAMATAN PAKIS

36

KECAMATAN NGABLAK

37

KECAMATAN GRABAG

87

Realisasi

611.206.686.000,00

561.029.773.649,00

54.785.606.625,00

53.814.787.321,00

17.836.603.000,00

16.571.749.833,00

16.875.377.000,00

16.256.994.363,00

2.620.083.000,00

2.403.019.542,00

4.327.206.000,00

3.788.366.530,00

1.977.792.000,00

1.895.654.825,00

2.482.216.000,00

2.253.879.773,00

2.015.282.000,00

1.908.231.952,00

7.214.429.850,00

6.695.651.559,00

2.703.365.000,00

2.539.597.448,00

1.510.551.000,00

1.448.731.698,00

10.373.752.000,00

10.000.427.463,00

742.866.000,00

731.556.647,00

20.637.169.650,00

16.245.952.504,00

2.301.778.550,00

2.064.567.655,00

11.693.025.000,00

9.111.666.471,00

2.709.664.000,00

2.596.075.636,00

1.999.778.500,00

1.899.147.774,00

1.080.597.000,00

1.035.214.236,00

1.171.146.000,00

1.135.212.338,00

1.199.957.475,00

981.939.575,00

1.182.750.500,00

1.027.614.907,00

991.159.000,00

949.161.849,00

1.263.162.625,00

1.188.863.335,00

1.100.949.000,00

1.023.214.966,00

1.150.036.000,00

1.026.395.190,00

1.017.620.000,00

853.224.078,00

1.527.252.000,00

1.239.518.066,00

1.012.638.000,00

898.678.608,00

1.216.027.634,00

1.092.085.872,00

972.861.000,00

869.672.010,00

1.180.232.725,00

1.063.898.355,00

1.022.253.000,00

884.167.970,00

1.000.607.000,00

931.050.397,00

1.149.088.000,00

931.242.141,00

1.204.894.300,00

989.545.151,00

Belanja Tidak Langsung 2013 No.

SKPD Anggaran

Realisasi

38

KECAMATAN TEGALREJO

1.312.111.000,00

1.060.615.704,00

39

KECAMATAN SECANG

1.241.007.000,00

1.200.861.921,00

40

KECAMATAN WINDUSARI

912.345.000,00

839.142.560,00

41

KELURAHAN MUNTILAN

529.728.000,00

505.941.108,00

42

KELURAHAN MENDUT

503.046.000,00

493.689.192,00

43

KELURAHAN SAWITAN

541.440.590,00

501.623.242,00

44

KELURAHAN SUMBERREJO

655.393.700,00

593.217.330,00

45

KELURAHAN SECANG

560.573.000,00

544.935.127,00

46

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

2.559.681.485,00

2.190.953.370,00

47

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2.645.916.000,00

2.594.265.338,00

48

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & KB

10.305.675.000,00

9.621.820.009,00

49

DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA

2.449.865.000,00

2.299.055.052,00

50

KANTOR PERPUSTAKAAN & ARSIP

1.418.487.150,00

1.238.630.077,00

51

DINAS PERTANIAN,PANGAN& KEHUTANAN

5.702.596.225,00

5.122.895.419,00

52

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

4.889.371.000,00

4.744.344.274,00

53

BADAN PELAK. PENYUL. & KETAHANAN PANGAN

11.318.401.000,00

10.489.453.295,00

54

DINAS PARIWISATA & KEBUDAYAAN

3.763.499.708,00

3.229.961.570,00

55

DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR

6.388.156.000,00

5.695.024.301,00

854.153.755.292,00

784.342.960.576,00

Jumlah

Belanja Pegawai Langsung Rp42.663.364.599,00 Belanja Pegawai Langsung digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Magelang. Dianggarkan sebesar Realisasi sebesar Kurang dari anggaran sebesar

: : :

Rp50.160.450.518,00 Rp42.663.364.599,00 Rp 7.497.085.919,00

Belanja pegawai langsung tersebut, di dalamnya terdapat belanja pegawai langsung yang dikeluarkan dari rekening BLUD RSU Muntilan dan dari kasda. Belanja pegawai langsung yang dikeluarkan dari rekening BLUD RSU Muntilan sebesar: Dianggarkan sebesar Realisasi sebesar Kurang dari anggaran sebesar

: : :

Rp12.773.544.459,00 Rp12.682.840.368,00 Rp 90.704.091,00

Belanja Pegawai langsung yang dikeluarkan dari rekening kasda sebesar Rp29.980.524.231,00 terdiri dari: (dalam rupiah) No.

Belanja Pegawai 2013

SKPD

Anggaran 1


88

4.769.686.450,00

Realisasi 2.055.731.700,00

No.


SKPD

Anggaran 2

DINAS KESEHATAN

3

RSU MUNTILAN

4

Realisasi

9.237.536.709,00

8.201.382.931,00

4.385.000,00

3.665.000,00


1.620.835.500,00

1.359.114.500,00

5

BAPPEDA

1.196.637.000,00

1.052.871.000,00

6

DINAS PERHUBUNGAN

292.219.000,00

281.942.600,00

7


366.223.000,00

333.832.250,00

8


603.562.000,00

577.721.525,00

9


372.635.000,00

322.678.875,00

10


639.661.500,00

560.603.500,00

11


520.530.500,00

491.472.500,00

12


609.099.500,00

425.988.500,00

13

SEKRETARIAT DAERAH

2.987.674.500,00

2.784.073.500,00

14

SEKRETARIAT DPRD

406.047.000,00

290.650.000,00

15


2.216.494.500,00

1.820.148.350,00

16

INSPEKTORAT

1.006.705.500,00

972.789.500,00

17

BPMPPT

219.172.750,00

207.864.750,00

18

KECAMATAN SALAMAN

49.153.000,00

48.761.500,00

19

KECAMATAN BOROBUDUR

43.831.000,00

35.085.500,00

20

KECAMATAN NGLUWAR

44.968.000,00

43.895.000,00

21

KECAMATAN SALAM

41.238.500,00

39.828.500,00

22

KECAMATAN SRUMBUNG

58.984.000,00

58.397.000,00

23

KECAMATAN DUKUN

22.938.500,00

22.038.000,00

24

KECAMATAN SAWANGAN

38.228.000,00

35.268.000,00

25

KECAMATAN MUNTILAN

108.737.000,00

107.310.600,00

26

KECAMATAN MUNGKID

38.817.000,00

37.881.000,00

27


33.699.000,00

33.696.500,00

28

KECAMATAN TEMPURAN

39.441.000,00

35.089.500,00

29

KECAMATAN KAJORAN

41.706.000,00

41.706.000,00

30


49.936.000,00

49.936.000,00

31

KECAMATAN BANDONGAN

55.621.600,00

55.536.500,00

32


51.482.000,00

43.234.000,00

33

KECAMATAN PAKIS

54.479.500,00

52.414.000,00

34

KECAMATAN NGABLAK

67.198.000,00

67.196.500,00

35

KECAMATAN GRABAG

65.496.000,00

64.905.500,00

36

KECAMATAN TEGALREJO

48.560.000,00

48.360.000,00

37

KECAMATAN SECANG

43.445.000,00

42.221.000,00

38

KECAMATAN WINDUSARI

46.150.000,00

43.476.000,00

39

KELURAHAN MUNTILAN

25.667.000,00

25.246.000,00

40

KELURAHAN MENDUT

18.061.500,00

18.061.500,00

41

KELURAHAN SAWITAN

15.665.000,00

15.641.500,00

42


23.298.000,00

23.298.000,00

43

KELURAHAN SECANG

13.169.000,00

13.017.000,00

44


872.225.950,00

719.408.750,00

45


4.711.430.000,00

3.069.392.500,00

46


1.106.950.600,00

1.083.242.500,00

47


274.760.500,00

241.582.400,00

89

No.


SKPD

Anggaran

Realisasi

48


115.172.000,00

111.778.000,00

49

DINAS PERTANIAN & KEHUTANAN

554.672.500,00

481.065.500,00

50


467.745.500,00

426.304.500,00

51


473.214.000,00

466.421.500,00

52


356.268.000,00

330.035.500,00

53


245.392.000,00

207.261.500,00

37.386.906.059,00

29.980.524.231,00

Jumlah

2) Belanja Barang dan Jasa

Anggaran 193.257.418.003,00

Tahun 2013 Realisasi 166.905.090.028,00

(dalam rupiah) Tahun 2012 Realisasi 156.072.759.896,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp166.905.090.028,00 digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Magelang selain yang diserahkan pada masyarakat. Belanja Barang dan Jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa gedung, makan dan minum, serta perjalanan dinas. Realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut terdiri dari Belanja Barang dan Jasa yang dikeluarkan dari kasda dan dari rekening BLUD RSU Muntilan. Belanja Barang dan Jasa yang dikeluarkan dari kasda terdiri dari: (dalam rupiah) No.

Belanja Barang jasa Non Hibah 2013

SKPD

Anggaran

Realisasi

1


31.661.311.750,00

27.327.630.444,00

2

DINAS KESEHATAN

22.292.693.200,00

19.719.818.158,00

3

RSU MUNTILAN

22.669.300,00

13.692.420,00

4


37.589.031.050,00

33.361.191.086,00

5

BAPPEDA

3.054.080.300,00

2.453.127.088,00

6

DINAS PERHUBUNGAN

1.661.130.370,00

1.501.428.368,00

7


1.755.036.000,00

1.586.123.484,00

8


1.927.364.900,00

1.653.777.823,00

9


1.373.126.400,00

1.017.510.927,00

10


4.204.252.572,00

3.849.393.665,00

11


1.820.077.750,00

1.590.909.023,00

12


1.036.274.400,00

752.389.958,00

13

SEKRETARIAT DAERAH

10.627.818.300,00

9.123.910.443,00

14

SEKRETARIAT DPRD

17.765.333.400,00

11.233.561.626,00

15


6.476.279.640,00

5.224.907.496,00

16

INSPEKTORAT

806.968.424,00

771.228.970,00

17

BPMPPT

738.454.322,00

698.814.015,00

18

KECAMATAN SALAMAN

298.088.000,00

259.573.874,00

90

No.

Belanja Barang jasa Non Hibah 2013

SKPD

Anggaran

Realisasi

19

KECAMATAN BOROBUDUR

281.556.000,00

212.742.307,00

20

KECAMATAN NGLUWAR

251.141.400,00

237.633.765,00

21

KECAMATAN SALAM

226.997.500,00

180.743.500,00

22

KECAMATAN SRUMBUNG

223.659.888,00

177.175.308,00

23

KECAMATAN DUKUN

227.159.000,00

186.138.029,00

24

KECAMATAN SAWANGAN

244.623.000,00

199.732.748,00

25

KECAMATAN MUNTILAN

310.361.000,00

273.848.520,00

26

KECAMATAN MUNGKID

280.972.100,00

251.336.960,00

27


336.819.000,00

231.655.492,00

28

KECAMATAN TEMPURAN

294.222.000,00

205.385.910,00

29

KECAMATAN KAJORAN

381.028.000,00

359.816.530,00

30


333.755.000,00

322.360.150,00

31

KECAMATAN BANDONGAN

232.990.900,00

216.229.058,00

32


304.433.000,00

219.765.850,00

33

KECAMATAN PAKIS

338.858.900,00

313.669.251,00

34

KECAMATAN NGABLAK

288.578.000,00

274.462.468,00

35

KECAMATAN GRABAG

425.762.016,00

397.219.800,00

36

KECAMATAN TEGALREJO

346.306.476,00

322.290.550,00

37

KECAMATAN SECANG

359.681.500,00

322.314.400,00

38

KECAMATAN WINDUSARI

359.277.000,00

296.685.206,00

39

KELURAHAN MUNTILAN

101.756.000,00

96.071.400,00

40

KELURAHAN MENDUT

73.940.900,00

71.094.500,00

41

KELURAHAN SAWITAN

84.469.700,00

81.897.473,00

42


85.842.608,00

79.841.108,00

43

KELURAHAN SECANG

71.265.600,00

64.970.505,00

44


2.369.790.251,00

2.044.736.524,00

45


1.003.906.600,00

803.952.567,00

46


4.216.013.800,00

3.862.356.944,00

47


1.421.384.502,00

1.075.603.322,00

48


489.911.976,00

457.845.457,00

49

DINAS PERTANIAN & KEHUTANAN

2.677.041.911,00

2.271.778.182,00

50


1.496.361.441,00

1.421.724.778,00

51


2.958.248.500,00

2.809.716.854,00

52


3.286.721.265,00

3.194.405.066,00

53


2.842.991.400,00

2.539.678.344,00

174.337.818.212,00

148.215.867.694,00

Jumlah

Belanja Barang dan Jasa yang dikeluarkan dari rekening BLUD RSU Muntilan sebesar: Dianggarkan sebesar : Rp 18.919.599.791,00 Realisasi sebesar : Rp 18.689.222.334,00 Kurang dari anggaran sebesar : Rp 230.377.457,00 3) Belanja Bunga Tahun 2013

Tahun 2012

Anggaran

Realisasi

Realisasi

Rp0.00

Rp0.00

Rp0.00

91

4) Belanja Subsidi Tahun 2013

Tahun 2012

Anggaran

Realisasi

Realisasi

Rp0.00

Rp0.00

Rp0.00

5) Belanja Hibah Tahun 2013

Tahun 2012 Realisasi

Realisasi

Rp 69.164.085.536,00

Rp30.151.897.200,00

Anggaran Rp133.577.153.807,00

Realisasi Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2013 sebesar Rp 69.164.085.536,00 berada di PPKD dan di SKPD yang secara terinci digambarkan dalam tabel sebagai berikut: (dalam rupiah) 2013 No I

1 2 3 4 5 6 II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Uraian PPKD Hibah Kpd Badan/Lembaga/Organisasi TMMD PAMSIMAS Hibah Bid. Pendidikan (Bangub) Hibah KPU Hibah Panwaslu Hibah Pemberdayaan Masyarakat SKPD Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pihak ketiga DISDIKPORA DPU & ESDM BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH) BPBD DISNAKERSOSTRAN DISPERINKOP BAPERMASPUAN KANTOR PERPUSTAKAAN & ARSIP DINAS PERTANIAN & KEHUTANAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN BPPKP DISDAGSAR Jumlah

Anggaran

Realisasi

Sisa Anggaran

67.382.237.800,00

51.243.819.381,00

12.963.167.647,00

481.000.000,00 1.825.000.000,00 6.437.440.000,00 27.529.313.000,00 2.431.124.000,00 28.678.360.800,00

481.000.000,00 1.825.000.000,00 6.283.090.000,00 17.402.059.781,00 2.087.606.300,00 23.165.063.300,00

154.350.000,00 6.952.002.447,00 343.517.700,00 5.513.297.500,00

66.194.916.007,00 44.215.426.857,00 6.287.300.000,00

17.920.266.155,00 239.694.200,00 4.557.275.400,00

48.274.649.852,00 43.975.732.657,00 1.730.024.600,00

871.395.000,00 79.126.000,00 145.151.000,00 629.675.500,00 311.440.000,00

759.899.800,00 76.662.000,00 96.218.700,00 593.951.500,00 311.276.515,00

111.495.200,00 2.464.000,00 48.932.300,00 35.724.000,00 163.485,00

22.294.750,00

20.520.000,00

1.774.750,00

9.533.860.100,00

7.697.418.965,00

1.836.441.135,00

3.334.537.900,00 724.708.900,00 40.000.000,00

3.021.378.210,00 507.754.240,00 38.216.625,00

313.159.690,00 216.954.660,00 1.783.375,00

133.577.153.807,00

69.164.085.536,00

61.237.817.499,00

6) Belanja Bantuan Sosial Tahun 2013 Anggaran


Rp7.006.670.000,00

Rp6.400.095.000,00

Realisasi Rp2.801.150.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk

92

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2013 sebagai berikut: (dalam rupiah) 2013 No 1.

Uraian

Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat a. PNPM Mandiri Pedesaan

Anggaran

Realisasi

Sisa Anggaran

7.006.670.000,00

6.400.095.000,00

606.575.000,00

1.497.500.000,00

1.305.000.000,00

192.500.000,00

148.770.000,00

115.000.000,00

33.770.000,00

b

P2KP

c.

Bansos Tak Terencana

1.415.000.000,00

1.074.295.000,00

340.705.000,00

d.

Bansos Pemberdayaan Masyarakat

3.945.400.000,00

3.905.800.000,00

39.600.000,00

7) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Propinsi /Kab/Kota Tahun 2013

Tahun 2012

Anggaran

Realisasi

Realisasi

Rp1.314.200.207,00

Rp661.620.161.00

Rp1.314.200.207,00

Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Propinsi/Kab/Kota digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Realisasi Belanja Bagi Hasil ini merupakan Bagi Hasil Penerimaan bersih Retribusi Daerah yang berasal dari Ketep Pass. 8) Bantuan Keuangan Tahun 2013 Anggaran Rp 83.320.878.840,00

Tahun 2012 Realisasi Rp73.301.756.107.00

Realisasi Rp78.096.808.738,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk pemberian bantuan kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) No

2013

Uraian Anggaran

1. 1.1.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (23 desa) a. Kompensasi kepada desa potensi SDA b. Pengembalian Dana Sewa Eks Tanah Bengkok dan Keseimbangan c.

Bantuan Pilkades

d.

Kompensasi Sekdes yg tidak memenuhi persyaratan PNS

e.

1.2.

Bantuan uang duka bagi Kades f. Santunan Tali Asih Anggota Satlinmas Belanja Bantuan Keuangan Tunjangan Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan

2012

Realisasi

60.811.297.840,00

%

55.593.583.330,00

Realisasi

91,42

50.803.257.799,00

4.728.762.640,00

4.137.545.405,00

87,50

901.304.299,00

750.000.000,00

561.495.405,00

74,87

451.004.299,00

86.012.640,00

-

-

-

3.624.000.000,00

3.372.550.000,00

93,06

359.800.000,00

180.000.000,00

152.000.000,00

84,44

80.000.000,00

38.750.000,00

5.500.000,00

14,19

10.500.000,00

50.000.000,00

46.000.000,00

92,00

-

56.082.535.200,00

51.456.037.925,00

91,75

49.901.953.500,00

93

No

2013

Uraian Anggaran

2.

2.1.

3. 3.1.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa Lainnya Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa (ADD) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

2012

Realisasi

%

Realisasi

21.609.780.000,00

21.603.424.800,00

99,97

21.598.697.700,00

21.609.780.000,00

21.603.424.800,00

99,97

21.598.697.700,00

899.801.000,00

899.800.608,00

100,00

899.800.608,00

899.801.000,00

899.800.608,00

100,00

899.800.608,00

83.320.878.840,00

78.096.808.738,00

93.73

73.301.756.107,00

b. Belanja Modal Tahun 2013 Anggaran Rp294.935.503.080,00


Realisasi Rp108.603.624.493,00

Rp95.350.817.769,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Modal periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013 yang di dalamnya terdapat belanja modal yang dikeluarkan dari rekening BLUD RSU Muntilan dan dari Kasda dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) No 1

Tanah

2

Peralatan dan Mesin

3

Gedung dan Bangunan

4

2013

Jenis Belanja

6

Aset Lainnya Jumlah

485.258.800,00

Realisasi

% 14,22

8.439.409.980,00

Realisasi

51.005.047.251,00

17.002.924.103,00

33,34

18.691.324.693,00

52.618.434.323,00

27,96

23.709.837.096,00

42.174.737.370

38.163.354.967,00

90,49

44.197.202.600,00

10.101.782.000

275.737.300,00 57.915.000,00

2,73

313.043.400,00

Jaringan Aset Tetap Lainnya

Anggaran 3.413.485.000,00 188.180.271.459,00

Jalan. Irigasi dan

5

2012

60.180.000 294.935.503.080,00

108.603.624.493,00

96,24

-

36.82

95.350.817.769,00

Rincian Belanja modal yang dikeluarkan dari rekening BLUD RSU Muntilan sebagai berikut: (dalam rupiah)

No

2013

Jenis Belanja

%

1

Tanah

Anggaran 200.000.000,00

2

Peralatan dan Mesin

388.470.000,00

367.715.100,00

94,66

3

Gedung dan Bangunan

305.180.000,00

303.045.000,00

99,30

893.650.000,00

670.760.100,00

75,06

Jumlah

Realisasi -

-

Belanja modal yang dikeluarkan dari Kasda sebagai berikut: (dalam rupiah)

No

Jenis Belanja

1

Tanah

2

Peralatan dan Mesin

3

Gedung dan Bangunan

4

Jalan. Irigasi dan Jaringan

2013 Anggaran

Realisasi

%

3.213.485.000,00

485.258.800,00

15,10

51.005.047.251,00

16.635.209.003,00

32,62

187.875.091.459,00

52.315.389.323,00

27,85

42.174.737.370,00

38.163.354.967,00

90,49

94

No

2013

Jenis Belanja

5

Aset Tetap Lainnya

6

Aset Lainnya

Anggaran

Jumlah

%

Realisasi

10.101.782.000,00

275.737.300,00

2,73

60.180.000,00

57.915.000,00

96,24

294.041.853.080,00

107.932.864.393,00

36,71

Rincian Belanja modal dengan jenis belanja tanah untuk tiap SKPD yang dikeluarkan dari rekening Kasda sebagai berikut: (dalam rupiah) No.

Tanah

SKPD

Anggaran

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAHRAGA DINAS KESEHATAN DPU & ENERGI SUMBER DAYA MINERAL Jumlah

1 2 3

Realisasi

1.000.000.000,00

-

814.312.000,00 1.399.173.000,00 3.213.485.000,00

440.753.300,00 44.505.500,00 485.258.800,00

Rincian Belanja modal dengan jenis belanja Peralatan dan Mesin untuk tiap SKPD yang dikeluarkan dari rekening Kasda sebagai berikut: (dalam rupiah)

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Peralatan & Mesin Anggaran Realisasi

SKPD DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAHRAGA DINAS KESEHATAN RSU MUNTILAN DPU &ESDM BAPPEDA DINAS PERHUBUNGAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH) DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH DINAS TENAGA KERJA SOSIAL DAN TRANS DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD DINAS PEND PENG KEUANGAN & ASET DAERAH INSPEKTORAT BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KECAMATAN SALAMAN KECAMATAN BOROBUDUR KECAMATAN NGLUWAR KECAMATAN SALAM KECAMATAN SRUMBUNG KECAMATAN DUKUN KECAMATAN SAWANGAN KECAMATAN MUNTILAN KECAMATAN MUNGKID KECAMATAN MERTOYUDAN KECAMATAN TEMPURAN

95

28.711.646.300,00

878.331.450,00

4.453.546.301,00 1.880.349.000,00 3.744.212.400,00 122.135.000,00 157.333.000,00 405.696.000,00

1.697.498.965,00 1.444.790.135,00 3.149.333.450,00 115.072.000,00 113.695.000,00 366.128.750,00

383.621.000,00

202.860.650,00

880.885.000,00

860.299.055,00

697.530.000,00

680.124.700,00

112.880.000,00

95.320.000,00

44.300.000,00

44.300.000,00

1.438.263.300,00 389.624.400,00

1.328.138.505,00 98.155.000,00

2.690.815.000,00

2.207.875.673,00

19.430.000,00

19.420.000,00

143.242.500,00

138.790.330,00

106.396.000,00 49.586.000,00 21.500.000,00 41.700.000,00 70.551.000,00 16.000.000,00 23.600.000,00 66.600.000,00 30.700.000,00 24.670.000,00 17.090.000,00

101.474.000,00 47.216.600,00 19.987.000,00 40.040.000,00 69.905.000,00 10.630.000,00 22.897.200,00 65.641.000,00 29.160.000,00 24.381.500,00 14.334.600,00

No.

SKPD

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

KECAMATAN KAJORAN KECAMATAN KALI ANGKRIK KECAMATAN BANDONGAN KECAMATAN CANDIMULYO KECAMATAN PAKIS KECAMATAN NGABLAK KECAMATAN GRABAG KECAMATAN TEGALREJO KECAMATAN SECANG KECAMATAN WINDUSARI KELURAHAN MUNTILAN KELURAHAN MENDUT KELURAHAN SAWITAN KELURAHAN SUMBERREJO BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & KB DINAS KOMUNIKASI & INFORMATIKA KANTOR PERPUSTAKAAN & ARSIP DINAS PERTANIAN,PANGAN& KEHUTANAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN BADAN PELAK. PENYUL. & KETAHANAN PANGAN DINAS PARIWISATA & KEBUDAYAAN DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR Jumlah

45 46 47 48 49 50 51 52

Peralatan & Mesin Anggaran Realisasi 34.775.000,00 34.449.900,00 25.400.000,00 23.595.000,00 20.000.000,00 19.753.500,00 46.750.000,00 46.101.850,00 37.000.000,00 36.570.000,00 15.000.000,00 14.261.000,00 32.350.000,00 31.429.000,00 53.000.000,00 51.490.000,00 41.650.000,00 39.477.750,00 43.800.000,00 42.610.000,00 23.300.000,00 23.058.000,00 8.000.000,00 7.887.000,00 8.150.000,00 8.041.000,00 7.000.000,00 6.855.500,00 142.980.000,00 140.296.500,00 373.350.000,00 331.943.000,00 805.512.000,00

646.695.951,00

1.241.569.950,00 57.217.400,00

220.069.450,00 51.886.000,00

510.221.800,00

424.589.389,00

126.405.000,00

85.563.100,00

196.355.900,00

190.407.000,00

312.100.000,00 99.258.000,00 51.005.047.251,00

174.304.950,00 98.073.600,00 16.635.209.003,00

Rincian Belanja modal dengan jenis belanja Gedung dan Bangunan untuk tiap SKPD yang dikeluarkan dari rekening Kasda sebagai berikut: (dalam rupiah) Gedung dan Bangunan Anggaran Realisasi

No.

SKPD

1 2 3 4 5 6

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA & OLAHRAGA DINAS KESEHATAN RSU MUNTILAN DPU & ENERGI SUMBER DAYA MINERAL DINAS PERHUBUNGAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH) BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH SEKRETARIAT DAERAH DINAS PEND PENG KEUANGAN & ASET DAERAH KECAMATAN BOROBUDUR KECAMATAN NGLUWAR KECAMATAN SRUMBUNG KECAMATAN TEMPURAN KECAMATAN CANDIMULYO KECAMATAN NGABLAK KECAMATAN SECANG BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & KB DINAS PERTANIAN,PANGAN& KEHUTANAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN DINAS PARIWISATA & KEBUDAYAAN DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR Jumlah

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

96

133.004.883.129,00 8.233.261.000,00 3.079.360.000,00 37.756.434.700,00 903.375.000,00 20.300.000,00

1.471.374.000,00 8.050.479.400,00 2.868.481.300,00 35.303.385.277,00 864.969.650,00 20.156.000,00

21.500.000,00

20.464.850,00

135.264.000,00

135.017.000,00

179.025.000,00

162.844.000,00

12.261.000,00 14.100.000,00 53.195.000,00 12.000.000,00 3.440.000,00 19.372.000,00 3.500.000,00

11.771.115,00 14.091.000,00 52.423.500,00 9.036.500,00 3.440.000,00 19.268.000,00 1.200.000,00

462.000.000,00

457.200.630,00

1.094.000.000,00 341.466.000,00 825.373.000,00 1.700.981.630,00 187.875.091.459,00

436.301.000,00 338.822.000,00 574.797.600,00 1.499.866.501,00 52.315.389.323,00

Rincian Belanja modal dengan jenis belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk tiap SKPD yang dikeluarkan dari rekening Kasda sebagai berikut: (dalam rupiah)

No. 1 2 3 4 5 6

Jalan, Irigasi dan Jaringan Anggaran Realisasi

SKPD DPU & ENERGI SUMBER DAYA MINERAL BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH) DINAS PEND PENG KEUANGAN DAN ASET DAERAH KELURAHAN MUNTILAN BADAN PELAK. PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR Jumlah

41.847.512.000,00

37.840.552.721,00

172.000.000,00

171.002.000,00

105.940.000,00 350.000,00

104.666.700,00 100.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

46.935.370,00 42.174.737.370,00

45.033.546,00 38.163.354.967,00

Rincian Belanja modal dengan jenis belanja Aset Tetap Lainnya untuk tiap SKPD yang dikeluarkan dari rekening Kasda sebagai berikut: (dalam rupiah) No.

1 2 3 4 5

Aset Tetap Lainnya Anggaran Realisasi

SKPD

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP BADAN PELAK. PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN Jumlah

10.024.720.000,00

198.701.200,00

4.500.000,00 7.312.000,00 62.250.000,00

4.500.000,00 7.287.000,00 62.250.000,00

3.000.000,00

2.999.100,00

10.101.782.000,00

275.737.300,00

Rincian Belanja modal dengan jenis belanja Aset Lainnya untuk tiap SKPD yang dikeluarkan dari rekening Kasda sebagai berikut: (dalam rupiah)

No. 1 2

Aset Lainnya Anggaran Realisasi

SKPD BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH) BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU Jumlah

30.700.000,00

28.435.000,00

29.480.000,00

29.480.000,00

60.180.000,00

57.915.000,00

c. Belanja Tak Terduga Tahun 2013

Tahun 2012

Anggaran

Realisasi

Rp45.335.351.089,00

Rp665.122.000,00

Realisasi Rp3.514.243.300,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Tak Terduga periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah)

No

Uraian

SP2D

Nilai

1

Belanja tak terduga untuk membayar kekurangan pengembalian dana gerbang mapan

00699/LS

38.000.000,00

2

Belanja tak terduga untuk pekerjaan penanganan longsor pada ruas jalan Borobudur-majaksingi, kecamatan borobudur

00869/LS

84.689.000,00

3

Belanja tak terduga untuk membayar bantuan

01780/LS

184.500.000,00

97

No

4

5 6

Uraian kepada korban bencana kebakaran rumah, tanah longsor, tersambar petir, angin kencang. Belanja tak terduga untuk penanganan longsor pada ruas jalan ketep-polagan-kapolan, kecamatan sawangan Belanja tak terduga untuk membayar rehab kerusakan akibat bencana putting beliung di kecamatan ngluwar, kabupaten magelang Belanja tak terduga untuk santunan/ bantuan korban bencana bulan agustus s.d November 2013 Jumlah

SP2D

Nilai

01876/LS

149.083.000,00

02214/LS

38.100.000,00

03548/LS

170.750.000,00 665.122.000,00

3. PEMBIAYAAN Struktur APBD tahun anggaran 2013 terdiri dari anggaran pendapatan. anggaran belanja dan anggaran pembiayaan. Anggaran pembiayaan adalah semua transaksi keuangan daerah yang merupakan hak dan kewajiban daerah yang belum terpenuhi pada tahun sebelumnya. termasuk transaksi untuk menutup atau memanfaatkan selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Sumber penerimaan pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah antara lain: Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu. transfer dari dana cadangan. penerimaan pinjaman dan obligasi. hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Penerimaan Kembali Pembayaran Pajak. Sedangkan pembiayaan yang merupakan pengeluaran daerah antara lain: Pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo. Transfer ke dana cadangan. Penyertaan modal. Pemberian Pinjaman Daerah. dan Pembayaran Pengembalian Pajak. Anggaran Penerimaan Pembiayaan tahun anggaran 2013 ditetapkan sebesar Rp.323.482.988.132,00 dan anggaran Pengeluaran Pembiayaan tahun anggaran 2013 ditetapkan sebesar Rp68.895.000.000.00. Adapun realisasi pembiayaan tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut: Penerimaan Daerah sebesar Rp316.131.494.132.00 Pengeluaran Daerah sebesar Rp 68.895.000.000.00 Pembiayaan Netto sebesar Rp247.236.494.132.00 Realisasi Pembiayaan Tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut: (dalam rupiah) No

2013

Uraian Anggaran

3

PEMBIAYAAN DAERAH

3.1

2012 %

Realisasi

Realisasi

254.587.988.132,00

247.236.494.132

97,11

131.230.952.868.00

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

323.482.988.132

316.131.494.132,00

97,73

163.829.687.282.00

3.1.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)

296.632.711.632

296.632.711.632

100,00

160.094.449.502.00

3.1.2

Pencairan Dana Cadangan

26.640.276.500

19.140.276.500

71,85

-

Pencairan Dana Cadangan

26.640.276.500

19.140.276.500

71,85

-

3.1.5

Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

3.1.7

210.000.000,00

358.506.000,00

170,72 1.323.237.780.00 170,72

210.000.000,00

358.506.000,00

Penerimaan Hasil Penarikan

-

-

-

Penerimaan Hasil Penarikan Asset Management Unit dan Pelimpahan Dana Cadangan Tujuan PemKab. Magelang

-

-

-

98

1.323.237.780.00 2.412.000.000.00 2.412.000.000.00

No

2013

Uraian Anggaran

2012 %

Realisasi

Realisasi

3.2

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

68.895.000.000,00

68.895.000.000,00

100,00

32.598.734.414.00

3.2.1

Pembentukan Dana Cadangan

60.000.000.000,00

60.000.000.000,00

100,00

29.416.734.414.00

3.2.2

Penyertaan Modal (Investasi) Pemda

8.685.000.000,00

8.685.000.000,00

100,00

2.972.000.000.00

BUMD

8.685.000.000,00

8.685.000.000,00

100,00

2.972.000.000.00

800.000.000,00

800.000.000,00

100,00

-

- PD. Bapas 69

5.225.000.000,00

5.225.000.000,00

100,00

-

- PDAM

2.100.000.000,00

2.100.000.000,00

100,00

-

560.000.000,00

560.000.000,00

100,00

2.972.000.000.00

Pemberian Pinjaman Daerah

210.000.000,00

210.000.000,00

100,00

210.000.000.00

Kepada Lembaga Masyarakat

210.000.000,00

210.000.000,00

100,00

210.000.000.00

210.000.000,00

210.000.000,00

100,00

210.000.000.00

- BUMD BPR BKK

- Bank Jateng 3.2.4

- Kepada Koperasi/UKM/Pra Koperasi/Kel. Masyarakat

Pencairan Dana Cadangan sebesar Rp19.140.276.500,00 berupa Pencairan Dana cadangan sebesar Rp7.500.000.000,00 dan Rp11.640.276.500,00 yang telah digunakan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang. Penerimaan kembali pinjaman daerah sebesar Rp358.506.000,00 berasal dari pengembalian investasi non permanen dari lima (5) SKPD. adapun rinciannya sebagai berikut: NO. 1 2 3 4 5

SKPD DISTANBUNHUT BPPKP DISPETERIKAN DISNAKERSOSTRANS DISPERINKOP JUMLAH

(dalam rupiah) JUMLAH 4.500.000,00 3.450.000,00 83.300.000,00 210.000.000,00 57.256.000,00 358.506.000,00

Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp60.000.000.000,00 terdiri atas: Rekening Bank Jateng

1-005-00319-5

1-005-00380-2

1-005-00378-1

1-005-00379-9

Nama Dana Cadangan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan Dana Cadangan Pembangunan Gedung DPRD Dana Cadangan Pembangunan RSU Daerah Dana Cadangan Pembangunan Pasar Secang

JUMLAH

Nominal (Rp)

Posisi Dana

21.000.000.000,00


4.000.000.000,00


25.000.000.000,00

Deposito pada Bank Jateng No. BG: 108431

10.000.000.000,00

Rekening Bank Jateng

60.000.000.000,00

Secara keseluruhan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut: a. b. c. d.

Realisasi Pendapatan Realisasi Belanja Surplus/Sisa Lebih tahun Berjalan (a-b) Realisasi Pembiayaan

99

Rp Rp Rp

1.428.243.260.343,00 1.258.155.351.177,00 170.087.909.166,00

d.1. Penerimaan d.2. Pengeluaran d.3. Pembiayaan Netto 1) – 2) e. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2013 (c + d.d3)

Rp Rp Rp

316.131.494.132,00 68.895.000.000,00 247.236.494.132,00

Rp

417.324.403.298,00

C. PENJELASAN KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN ARUS KAS Laporan ini menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi. aktivitas investasi baik keuangan maupun non keuangan. pembiayaan dan non anggaran. Informasi ini bertujuan untuk: a. Menilai pengaruh dari masing-masing aktivitas terhadap posisi kas dan setara

kas pemerintah daerah ; b. Mengevaluasi hubungan antara masing-masing aktivitas.

Komponen laporan arus kas yang disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang terdiri atas: a. Arus kas aktivitas operasi; b. Arus kas aktivitas investasi aset nonkeuangan; c. Arus kas aktivitas pembiayaan; d. Arus kas aktivitas non anggaran.

1. Aktivitas Operasi Aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional nya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih dari aktivitas operasi tahun 2013 sebesar Rp276.845.714.498,00 dan tahun 2012 sebesar Rp258.350.194.943,00 Dengan penjelasan sebagai berikut : Tahun 2013

Tahun 2012

Jumlah (Rp.)

Jumlah (Rp.)

70.672.600.543.00

42.915.498.908.00

Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan

28.689.459.898.00

25.022.657.143.00

10.740.005.583.00

9.060.433.218.00

Lain-lain PAD Yang Sah

29.933.704.027.00

19.637.810.989.00

Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

43.139.931.309.00

57.854.910.744.00

851.011.802.00

961.669.362.00

Uraian

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Arus Kas Masuk Pajak Daerah

100

Tahun 2013

Uraian

Tahun 2012

Dana Alokasi Umum

Jumlah (Rp.) 899.528.369.000.00

Jumlah (Rp.) 816.732.604.000.00

Dana Alokasi Khusus

43.096.223.000.00

103.595.180.000.00

0.00

0.00

168.558.883.000.00

118.609.866.000.00

74.433.742.044.00

66.592.417.666.00

0.00

0.00

858.660.907.00

0.00

0.00

0.00

24.522.787.367.00

23.832.370.000.00

1.395.025.378.480.00

1.284.815.418.030.00

814.323.484.807.00

781.535.115.294.00

148.215.867.694.00

134.499.441.025.00

0.00

0.00

Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Pendapatan Hibah Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga

0.00

0.00

69.164.085.536.00

30.151.897.200.00

Belanja Bantuan Sosial

6.400.095.000.00

2.801.150.000.00

Belanja Bagi Hasil Pajak Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1.314.200.207.00

661.620.161.00

78.096.808.738.00

73.301.756.107.00

665.122.000.00

3.514.243.300.00

Belanja Bagi Hasil ke Desa

0.00

0.00

Jumlah Arus Kas Keluar

1.118.179.663.982.00

1.026.465.223.087.00

276.845.714.498.00

258.350.194.943.00

Belanja Subsidi Belanja Hibah

Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

2. Aktivitas investasi aset non keuangan Aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset nonkeuangan pada tahun 2013 sebesar (Rp.107.924.714.393.00) dan tahun 2012 sebesar (Rp.94.500.360.069.00). Ini menggambarkan bahwa pada tahun ini pemerintah Kabupaten Magelang lebih banyak berinvestasi untuk menambah aset. Adapun penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut: Uraian

Tahun 2013

Tahun 2012

Jumlah (Rp.)

Jumlah (Rp.)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN Arus Kas Masuk Pendapatan Penjualan atas Tanah Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan

101

0.00

0.00

8.150..000.00

417.614.000.00

0.00

0.00

Tahun 2013

Tahun 2012

Jumlah (Rp.) 0.00

Jumlah (Rp.) 0.00

Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya

0.00

0.00

Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya

0.00

0.00

8.150.000.00

417.614.000.00

Uraian Pendapatan Penjualan atas Jalan.Irigasi.dan Jaringan

Jumlah Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar Belanja Tanah

485.258.800.00

8.439.409.980.00

Belanja Peralatan dan Mesin

16.635.209.003.00

18.356.983.993.00

Belanja Gedung dan Bangunan

52.315.389.323.00

23.611.334.096.00

Belanja Jalan. Irigasi. dan Jaringan

38.163.354.967.00

44.197.202.600.00

275.737.300.00

313.043.400.00

57.915.000.00

0.00

107.932.864.393.00

94.917.974.069.00

(107.924.714.393.00)

(94.500.360.069.00)

Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Jumlah Arus Kas Keluar Arus Kas Bersih dr Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan

3. Aktivitas Pembiayaan Aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus kas masuk dari aktivitas ini antara lain : 1. Pencairan dana cadangan; 2. Hasil penjualan aset/kekayaan daerah yang dipisahkan; 3. Penerimaan pinjaman dan obligasi; 4. Penerimaan kembali pinjaman; 5. Penerimaan piutang; 6. Penerimaan hasil penarikan. Arus kas keluar dari aktivitas ini antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Pembentukan dana cadangan; Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan obligasi; Pemberian pinjaman; Pembayaran Pengembalian Pajak; Pemindahbukuan ke investasi jangka pendek.

Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan pada tahun 2013 sebesar (Rp79.396.217.500.00) sedangkan pada tahun 2012 arus kas bersih dari aktivitas ini sebesar (Rp143.863.496.634,00)

102

Uraian

Tahun 2013

Tahun 2012

Jumlah (Rp.)

Jumlah (Rp.)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN Arus Kas Masuk Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah. Yg Dipisahkan Penerimaaan Pinjaman dan Obligasi Penerimaaan Kembali Pinjaman Penerimaan Piutang

19.140.276.500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

358.506.000.00

1.323.237.780.00

0.00

0.00

0.00

2.412.000.000.00

115.000.000.000.00

0.00

134.498.782.500.00

3.735.237.780.00

60.000.000.000.00

29.416.734.414.00

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

8.685.000.000.00

2.972.000.000.00

Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi

0.00

0.00

210.000.000.00

210.000.000.00

Pemindahbukuan ke Investasi Jangka Pendek

145.000.000.000.00

115.000.000.000.00

Jumlah Arus Kas Keluar

213.895.000.000.00

147.598.734.414.00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan

(79.396.217.500.00) (143.863.496.634.00)

Penerimaan Hasil Penarikan Jumlah Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar Pembentukan Dana Cadangan

Pemberian Pinjaman

4. Aktivitas non anggaran Aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan. belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus masuk kas dari aktivitas non anggaran adalah penerimaan perhitungan pihak ketiga. yang menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari SP2D atau diterima secara tunai oleh pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Arus keluar kas dari aktivitas non anggaran adalah pengeluaran perhitungan pihak ketiga. Metode yang digunakan dalam menyajikan Laporan Arus Kas ini menggunakan metode langsung dengan mengungkapkan pengelompokkan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto. Keuntungan metode ini adalah: a. Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan arus kas di masa yang akan datang. b. Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan. c. Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi. Pada tahun 2013 arus kas bersih dari aktivitas ini sebesar Rp.(984.833.300.00)dan pada tahun 2012 arus kas bersih dari aktivitas ini adalah (Rp.1.046.586.990.00 ).

103

Adapun penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

Uraian Arus Kas Masuk Penerimaan Perhitungan pihak ketiga

Tahun 2013

Tahun 2012

Jumlah (Rp.)

Jumlah (Rp.)

67.013.044.303.00

69.179.856.487.00

0.00

198.954.000.00

1.273.644.107.00

70.713.117.00

42.610.000.00

0.00

68.329.298.410.00

69.449.523.604.00

0.00

0.00

67.013.044.303.00

69.179.856.487.00

17.512.000.00

0.00

59.900.000.00

0.00

121.542.000.00

0.00

2.102.121.564,00

1.273.644.107.00

0.00

42.610.000.00

11.843.00

0.00

69.314.131.710,00

70.496.110.594.00

(984.833.300,00)

(1.046.586.990.00)

Hutang PFK Penerimaan UUDP Tahun lalu Penerimaan dari Kota Magelang Jumlah Arus Kas Masuk Arus Kas Keluar Penyetoran Pajak Tahun Lalu Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga Pengeluaran Hutang PFK Pengeluaran Hutang PFK Pengeluaran Hutang PFK Penerimaan UUDP di bendahara pengeluaran Pembayaran SP2D Kota Magelang Pembayaran kesalahan pencairan pajak rekening giro Jumlah Arus Kas Keluar Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran

Terdapat kenaikan bersih kas selama periode sebesar Rp.88.539.949.305,00.00 yang merupakan penjumlahan dari arus kas bersih dari aktivitas operasi, arus kas bersih dari aktivitas investasi aset nonkeuangan, arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan dan arus kas bersih dari aktivitas nonanggaran. Sedangkan saldo akhir kas sebesar Rp272.687.406.753.00 merupakan penjumlahan dari saldo akhir kas di BUD sebesar Rp267.505.309.768.00, saldo akhir kas di BLUD sebesar Rp2.749.120.158.00, saldo akhir kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp2.244.810.674,00 dan saldo akhir kas di bendahara penerimaan sebesar Rp188.166.153.00 dengan rincian sebagai berikut: URAIAN

2013

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode

2012

88.539.949.305.00

18.939.751.250.00

Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah

178.965.360.463.00

160.025.609.213.00

Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah

267.505.309.768.00

178.965.360.463.00

Saldo Kas di BLUD

2.749.120.158.00

1.621.735.236.00

Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran

2.244.810.674.00

1.496.829.143.00

Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan

188.166.153.00

249.354.269.00

272.687.406.753.00

182.333.279.111.00

Saldo Akhir Kas

104

D. DANA TUGAS PEMBANTUAN DAN URUSAN BERSAMA Pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Magelang mendapat 12 DIPA Tugas Pembantuan dari 5 Kementerian yang diterima pada 8 SKPD dengan total anggaran Rp27.329.203.000. Anggaran yang dapat direalisasikan sebesar Rp.26.419.590.900 (96,67%) dan realisasi fisik sebesar 99,66%. Tugas Pembantuan yang Diterima Kabupaten Magelang Tahun 2013 No

Kementerian

1

2

1

2

3

SKPD/No.DIPA

Anggaran (Rp.)

3

4

Kementerian Dalam Negeri

Bappeda 010.05.5.039562/2013

300.000.000

Kementerian Pertanian

Distanbunhut 018.03.4.039122/2013 018.04.4.039069/2013 018.07.4.031935/2013 Dinas Peterikan 018.06.4.039557/2013

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

BPPKP 018.10.4.039123/2013 018.11.4.039071/2013 Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi 026.04.4.039560/2013

5

Kementerian Kesehatan

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

(Rp) 5

(%) 6

Realisa si Fisik (%) 7

292.250.750

97,42

100

2.123.862.000 3.797.500.000 1.700.000.000

1.978.590.000 3.420.628.700 1.638.854.300

93,16 90,08 96,40

100 100 100

2.997.100.000

2.955.383.400

98,61

100

223.660.000 1.383.800.000

221.178.950 1.374.806.600

98,92 99,35

100 100

773.461.150

97,05

100 796.931.00

4

Realisasi Keuangan

Dinas Kesehatan 024.03.4.039561/2013 024.04.4.031957/2013

2.506.350.000 3.000.000.000

2.505.146.000 2.913.100.000

99,95 97,10

100 100

RSUD Muntilan 024.04.4.039559/2013

7.000.000.000

6.997.501.000

99,96

100

1.500.000.000

1.348.690.050

89,91

100

27.329.143.000

26.419.590.900

96,67

99,66

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan JUMLAH

105

Adapun rincian program dan kegiatan pada DIPA berdasarkan SKPD pelaksana tugas pembantuan sebagai berikut : a.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Bina Pembangunan Daerah (010.06.06) dilaksanakan dengan Kegiatan Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah.

Dalam

Pelaksanaan kegiatan berupa penanganan lahan kritis sumberdaya air berbasis masyarakat yang dilaksanakan

dalam bentuk penanaman tanaman semusim dan

tanaman buah-buahan yaitu durian, pete, klengkeng, manggis, alpokat. Dengan luas areal 16,8 ha. Adapun lokasi penanaman di Desa Tanggulrejo Kecamatan Tempuran, Desa Kebonagung Kecamatan Bandongan dan Desa Mangunrejo Kecamatan Kajoran. b.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Pada tahun 2013 Distanbunhut mendapat 3 DIPA yang mempunyai 3 program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada Berkelanjutan (018.03.06) Terdiri dari kegiatan : a)

Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia

b)

Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan

c)

Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan

d)

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan

Pelaksanaan program ini adalah : pengelolaan produksi serealia dengan output pada 12.000 ha di 21 kecamatan, 1 laporan pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman, penanganan pasca panen dilakukan pada 3 kelompok tani di 3 kecamatan yaitu Kec. Windusari, Kec. Tempuran dan Kec. Tegalrejo; serta 1 paket pelaporan.

2. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan (018.04.07) Terdiri dari kegiatan: a)

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan

b)

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan

c)

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan

d)

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura Pelaksanaan program ini adalah : peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman buah berkelanjutan dengan output 50 ha di Kec. Srumbung; peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk florikultura berkelanjutan pada lahan 10.000 m2 di Kec. Ngablak; peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman sayuran dan tanaman obat berkelanjutan pada lahan 50 ha di Kec. Tempuran dan Kec. Salaman; 1 paket pelaporan.

106

3. Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian (018.07.10) Terdiri dari kegiatan : a)

Pengembangan Pemasaran Internasional Dengan pembelian 8 unit alat terdiri dari 4 rumah kemas dan 4 paket peralatan untuk Desa Sengi Kec. Dukun, Desa Kebonlegi Kec. Kaliangkrik, Desa Kragilan Kec. Pakis.

b)

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian Pengadaan 2 unit Rice Milling Unit (RMU) untuk Desa Tlogiorejo Kec. Grabag dan Desa Gulon Kec. Salam.

c.

BPPKP Pada tahun 2013 BPPKP mendapat 2 DIPA yang mempunyai 2 program sebagai berikut :

1.

Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani (018.10.13) dengan kegiatan Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

2.

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat (018.11.14)

Terdiri dari kegiatan: a)

Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan Terdapat 3 desa mandiri pangan di Kecamatan Borobudur yang dikembangkan yaitu Desa Candirejo, Desa Kenalan dan Desa Giripurno.

b)

Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar. Dilaksanakan dengan pendampingan P2KP (Percepatan Penganeka ragaman Konsumsi Pangan) pada 22 desa di 12 kecamatan.

c)

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan Dilaksanakan dengan 12 kali laporan bulanan.

d.

Dinas Peternakan dan Perikanan Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (018.06.09), dilaksanakan dengan kegiatan:

a)

Peningkatan Produksi Ternak dengan Pendayagunaan Sumberdaya Lokal. Berupa pengembangan budidaya sapi perah 20 ekor dan obat 1 paket; penguatan kelembagaan pelayanan IB berupa IB kit 3 paket; serta terlaksananya pengembangan budidaya ungags local berupa itik 872 ekor, konsentrat 26 sak, desinfektan 2 sachet dan vitamin unggas 23 botol.

b)

Peningkatan Produksi Pakan Ternak dengan Pendayagunaan Sumberdaya Lokal. Terlaksananya pengembangan unit usaha bahan pakan berupa alsin 3 unit, jagung pipil 7 ton dan bangunan 1 unit; terlaksananya pengembangan integrasi tanaman ruminansia berupa sapi potong 18 ekor, HPT, kandang, gudang 1 unit dan benih jagung 10 kg; terlaksananya pengembangan HPT di lahan kehutanan berupa sapi potong 18 ekor, HPT 1 paket, pengolahan lahan 480 OH serta terlaksananya pengembangan Unit Pengolah Pakan (UPP) ruminansia sebanyak 1 paket dan bangunan 1 unit.

107

c)

Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit dengan Mengoptimalkan Sumberdaya Lokal. Terlaksananya penguatan sapi/kerbau bunting berupa insentif sapi betina bunting Rp. 500.000 per ekor pada 5 kelompok ternak.

d)

Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman dan Halal serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan. Terlaksananya fasilitasi Tempat Pengumpulan Susu (TPS) berupa alsin 1 paket bangunan 1 unit.

e)

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan. Terlaksananya 1 paket pelaporan pengelolaan dan pelaporan keuangan serta penatausahaan barang milik Negara.

e.

Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (026.04.07) dilaksanakan dengan kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Gondangrejo Kec. Windusari, Desa Kemutuk Kec. Tempuran dan Desa Tembelang Kec. Candimulyo.

f.

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan melaksanakan 2 DIPA dengan 2 program, yaitu 1. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (024.04.06) dengan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk 29 puskesmas 2. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (024.04.06) dengan kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan;

kegiatan ini mempunyai output pengadaan alat kesehatan di

pelayanan medik dasar sebanyak 135 unit dan layanan perkantoran selama 5 bulan layanan. g.

RSUD Muntilan Program Pembinaan Upaya Kesehatan dengan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan. Kegiatan ini

mempunyai output pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB

sebanyak 99 unit dan layanan perkantoran selama 6 bulan layanan. h.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Melaksanakan program Pengembangan Destinasi Wisata pada Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Wisata. Pelaksanaan kegiatan berupa penataan Taman Rekreasi Mendut di Kelurahan Mendut Kec. Mungkid dan revitalisasi Tourism Information Centre Borobudur di Desa Wanurejo Kec. Borobudur.

DANA URUSAN BERSAMA Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tanggal 4 November 2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan, yang dimaksud dengan Urusan Bersama Pusat dan

108

Daerah adalah urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sepenuhnya Pemerintah, yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dan yang dimaksud dengan Pendanaan Urusan Bersama adalah pendanaan yang bersumber dari APBN dan APBD yang digunakan untuk mendanai program/kegiatan bersama Pusat dan daerah untuk penanggulangan kemiskinan. Serta yang dimaksud dengan Dana Urusan Bersama yang selanjutnya disebut DUB, adalah dana yang bersumber dari APBN. Sedangkan Dana Daerah untuk Urusan Bersama yang selanjutnya disebut DDUB, adalah dana yang bersumber dari APBD. Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun anggaran 2013 menerima 2 DIPA Dana Urusan Bersama pada 2 SKPD dengan total anggaran sebesar Rp. 29.729.864.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.680.432.400 (99,83%) dan realisasi fisik sebesar 100% dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini : Anggaran Dana Urusan Bersama yang Diterima Kabupaten Magelang Tahun 2013

No 1 1

2

Kementerian 2 Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Pekerjaan Umum

SKPD/No.DIPA 3 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 010.05.5.0395/2013 DPU dan ESDM 033.05.5.5028/2013 Jumlah

Anggaran (Rp.)

(%) 6

Realisasi Fisik (%) 7

99,82

100

2.185.000.000

100

100

29.680.432.400

99,83

100

Realisasi Keuangan

4

(Rp) 5

27.544.864.000

27.495.432.400

2.185.000.000 29.729.864.000

Adapun rincian program dan kegiatan dana urusan bersama yang diterima Kabupaten Magelang berdasarkan SKPD pelaksana dana urusan bersama sebagai berikut : a.

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan kegiatan Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM) yang dilaksanakan pada 19 kecamatan.

Outcome program yang ingin dicapai adalah meningkatnya

keberdayaan masyarakat dan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan dalam memfasilitasi poses pengelolaan pembangunan yang partisipatif dan demokratis. b.

DPU dan ESDM Melaksanakan Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman dengan kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara.

Output kegiatan ini adalah

keswadayaan masyarakat P2KP (PNPM-MP) di 29 desa/kelurahan di Kecamatan Muntilan dan Mertoyudan.

109

E. PENJELASAN TAMBAHAN Terdapat dana penanganan bencana Gunung Merapi sebesar Rp5.496.315.354.00. dana tersebut telah diterima pada tahun 2010 sebesar Rp3.573.628.250.00 dan tahun 2011 sebesar Rp1.922.687.104.00. Penyaluran pada tahun 2010 sebesar Rp2.490.295.250.00 dan pada tahun 2011 sebesar Rp2.751.111.245.00. Saldo dana penanganan bencana Gunung Merapi per 31 Desember 2013 sebesar Rp295.633.693,00. Saldo tersebut berada pada Bank Jateng dengan nomor rekening 2-005-05608-2 Rekening Bencana Merapi sebesar Rp113.014.758,00

dan

BRI Muntilan nomor rekening 000000251-01-000245-30-0 atas nama Rekening Bencana Merapi senilai Rp182.018.935,00. Pada Pemerintah Kabupaten Magelang juga terdapat dana yang dikelola oleh SMAN dan SMKN pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp3.710.980.592,00dengan saldo awal per 1 Januari 2013 Rp3.434.594.498,00 realisasi penerimaan tahun 2013 Rp17.112.005.146,00 dan realisasi pengeluaran tahun 2013 sebesar Rp16.836.619.052,00 yang merupakan sumbangan masyarakat untuk SMAN dan SMKN se-Kabupaten Magelang pada tahun 2013.

110

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD Pemerintah Kabupaten Magelang berdomisili di Jalan Soekarno Hatta Kota Mungkid berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota

Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36). Pemerintah Kabupaten Magelang mempunyai Prioritas Pembangunan yang meliputi: a. Peningkatan pelayanan dasar. pendidikan. kesehatan. fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. b. Peningkatan pengembangan bidang unggulan. yaitu: 1) Pertanian 2) Industri kecil/menengah 3) Pariwisata c. Peningkatan pembangunan infrastuktur. sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi untuk mendukung bidang unggulan. pelaksanaan urusan wajib dan pilihan sebagai wujud peningkatan pelayanan kepada masyarakat. d. Penanggulangan kemiskinan. dalam upaya mendorong pertumbuhan yang mengarah pada rakyat miskin dan peningkatan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar serta perluasan cakupan program pembangunan berbasis masyarakat. e. Peningkatan pelayanan ketenagakerjaan. guna menciptakan suasana kondusif bagi berkembangnya investasi dapat membuka lapangan kerja baru dan pembinaan terhadap calon tenaga kerja serta dengan mengintensifkan peranan Balai Latihan Kerja f. Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dan

reformasi birokrasi diarahkan untuk

pengembangan dan peningkatan kapasitas secara keseluruhan yang terkoordinir mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur. kualitas pelayanan publik. kinerja dan kesejahteraan

aparatur.

sarana

dan

prasarana

aparatur.

penataan

kelembagaan

ketatalaksanaan. pengawasan aparatur serta pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sehubungan dengan ditetapkannya beberapa perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. akan membawa implikasi yang sangat mendasar di bidang pengelolaan

keuangan

daerah.

Amanat

perundang-undangan

tersebut

masih

perlu

ditindaklanjuti dengan aturan pelaksanaan yang sampai saat ini belum seluruhnya ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut. dalam masa transisi untuk pengelolaan keuangan daerah dilakukan langkah-langkah khusus yang antara lain: a. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparat pengawasan daerah; b. Pemberdayaan pemerintahan desa dan masyarakat desa; c. Pendidikan dan pelatihan profesionalisme aparatur pemerintah daerah; d. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. 111

BAB VII PENUTUP Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif analisis atau daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas serta Neraca. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2013.

112

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2013 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents