4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
BAB I PENDAHULUAN Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola kepemerintahan yang baik adalah merupakan tuntutan akuntabilitas pengelolaan setiap entitas pemerintahan. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan kondisi ini, sejalan dengan dinamika regulasi pengelolaan setiap pemerintahan harus terus melakukan berbagai upaya pembaruan khususnya dalam pengelolaan keuangan, antara lain pemutakhiran produk perundangundangan, penataan kelembagaan, pembenahan sistem dan prosedur, dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan. Pada bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah berupaya untuk mematuhi semua aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. Laporan Keuangan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan, disusun dengan memaksimalkan upaya pemenuhan prinsi-prinsip penyajian laporan dan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan. Sebagai sarana informasi keuangan, penyusunan laporan keuangan merupakan suatu usaha untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. Secara spesifik informasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan strategis lainnya serta menunjukkan tingkat akuntabilitas suatu entitas. 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan pelaporan yang bermanfaat bagi para pemakai (user) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik, keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara: a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran; b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundangundangan; 1
c. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang dicapai; d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; e. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Hal-hal dimaksud dapat dilihat dari posisi pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; g. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; j. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; k. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; m. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012; n. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013; o. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013; 2
p. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2012. 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan disusun dalam 7 Bab yaitu: BAB I Pendahuluan 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan BAB II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD 2.1. Ekonomi Makro 2.2. Kebijakan Keuangan 2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan BAB IV Kebijakan Akuntansi 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5.1. Neraca 5.2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 5.3. Laporan Arus Kas (LAK) BAB VI Penjelasan Tambahan Atas Laporan Non Keuangan 6.1 Domisili dan Operasional Entitas 6.2 Kontijensi atas Permasalahan Hukum 6.3 Penjelasan Terhadap Pos Aktiva Tetap dan Aset Lainnya terkait Validasi Aset Tetap 6.4 Investasi Pada PT. Pelayaran Banyuwangi Sejati 6.5 Perusahaan Daerah Aneka Usaha Blambangan dan Perusahaan Daerah Perhotelan 6.6 Kontrak Pengadaan Kain dan Badge Tahun Anggaran 2006 6.7 Penyelesaian Kerugian Daerah 6.8 Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2013 yang Melampaui Akhir Tahun Anggaran 6.9 Penerimaan Dana APBN dan Tugas Pembantuan Tahun 2013 6.10 Penerimaan Kas Pada Entitas Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Penerimaan Pembiayaan yang Termasuk Dalam Cakupan IPSAP Nomor 02 dan IPSAP Nomor 03, Serta Penerimaan Daerah Dalam Bentuk Barang. BAB VII Penutup
3
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 2.1 Ekonomi Makro Perkembangan perekonomian dan pembangunan suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah PDRB, Pendapatan Per-Kapita Kapita dan Inflasi, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut: 2.1.1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan pembangunan suatu daerah, atau dalam kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB. PDRB Kabupaten Banyuwangi yang dihitung berdasarkan atas dasar harga yang berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 2008 sebesar Rp18.372.970,65 juta, Tahun 2009 sebesar Rp20.723.988,81 juta, Tahun 2010 sebesar Rp23.558.420,84 jutaTahun 2011 sebesar Rp27.059.769,40 juta, Tahun 2012 sebesar Rp30.698.143,47 juta. Gambar 2.1 PDRB Kabupaten Banyuwangi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2012 2012 Atas Dasar Harga Berlaku (ADBH)
PDRB (Triliun) 30,69 27,06 23,56 20,72 18,37
2008
2009
2010
2011
2012
Sumber : Banyuwangi Dalam Angka Tahun 2013
Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2000 padaTahun 2008 sebesar Rp9.778.833,48 juta, Tahun 2009 sebesar Rp10.370.286,20 juta, Tahun 2010 sebesar Rp11.015.195,17 juta Tahun 2011 sebesar Rp11.788.649,35 juta dan Tahun 2012 sebesar Rp12.638.531,69 juta yang merupakan nilai tertinggi dari tahun-tahun tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi yang diukur dari PDRB atas dasar harga konstan konstan selama periode 2008 sampai dengan 2012 mengalami pertumbuhan yang meningkat jika diukur dengan menggunakan harga konstan 2000 yaitu: Tahun 2008 tumbuh sebesar 5,80 %, Tahun 2009 tumbuh sebesar
4
6,05%, Tahun 2010 tumbuh sebesar 6,22% 2012 tumbuh sebesar 7,21 %.
2011 tumbuh sebesar se 7,02%, dan
Gambar 2.2 Persentase Pertumbuhan PDRB ADHK 2000 Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008-2012
Pertumbuhan (%)
7,21 7,02
6,22 6,05 5,80
2008
2009
2010
2011
2012
Sumber : Banyuwangi Dalam Angka Tahun 2013 201
2.1.2
Pendapatan Per-Kapita Per Pendapatan Per-Kapita Per juga merupakan salah satu indikator penting dalam perekonomian untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan Per-Kapita Per Kapita dapat diartikan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat. Pendapatan Per-Kapita Per Kapita dihitung sebagai rasio antara jumlah produk prod domestik regional bruto (dengan memperhitungkan penyusutan). Gambaran pendapatan per-kapita per kapita Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 sebesar Rp11.482.829,27, Tahun 2009 sebesar Rp12.928.057,07, Tahun 2010 sebesar Rp14.659.053,72 dan Tahun 2011 sebesar sebesar Rp17.292.432,74 dan Tahun 2012 sebesar Rp19.566.691,70 Gambar 2.3 Pendapatan Per Kapita Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008-2012
Pendapatan Perkapita (Juta Rp.) 19,56 11,89
2008
13,36
2009
15,13
2010
17,29
2011
2012
Sumber : Banyuwangi Dalam Angka Tahun 2013
5
2.1.3
Inflasi Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam perekonomian untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung parah atau tidaknya inflasi. Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dapat dikategorikan dalam 4 macam, antara lain : a. Inflasi ringan (kurang dari 10% per tahun) b. Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% per tahun) c. Inflasi berat (antara 30% sampai 100% per tahun) d. Hiperinflasi (lebih dari 100% per tahun) Semakin ringan tingkat inflasi per tahun, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu kabupaten. Inflasi ringan memberikan pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Prosentase laju inflasi Kabupaten Tahun 2008 sebesar 9,99%, Tahun 2009 sebesar 6,95%, Tahun 2010 sebesar 7,47% dan Tahun 2011 sebesar 7,84%, dan Tahun 2012 sebesar 6,24%. Laju inflasi Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2008 – 2012 menunjukkan tren positif, hal ini dapat dilihat fluktuasi dengan kecenderungan menurun dan masih masuk dalam kategori inflasi ringan. Pada tahun 2008 jenis lapangan usaha jasa-jasa menjadi penyumbang kontribusi terbesar terhadap laju inflasi Kabupaten Banyuwangi yaitu sebesar 12,09% pada tahun 2009 jenis lapangan usaha pertambangan dan penggalian menjadi penyumbang kontribusi terbesar terhadap laju inflasi Kabupaten Banyuwangi yaitu sebesar 16,49%. Kemudian pada tahun 2010 jenis lapangan usaha industri pengolahan menjadi penyumbang kontribusi terbesar terhadap laju inflasi Kabupaten Banyuwangi yaitu sebesar 8,01%, selanjutnya pada tahun 2011 yang menjadi penyumbang kontribusi terbesar terhadap laju inflasi Kabupaten Banyuwangi adalah perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 8,00%, dan pada Tahun 2012 sektor yang menjadi penyumbang kontribusi terbesar terhadap laju inflasi Kabupaten Banyuwangi adalah pertanian yaitu sebesar 9,87%. Tabel 2.1 Laju Inflasi Kabupaten Banyuwangi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008-2012 (%) TAHUN NO
LAPANGAN USAHA
1.
PERTANIAN
2.
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN INDUSTRI PENGOLAHAN LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH BANGUNAN PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
JASA-JASA INFLASI PER TAHUN
2008
2009
2010
2011
2012
11,35
7,82
5,37
5,16
9,87
8,96 5,51 1,62 6,97
16,49 6,87 1,40 7,56
6,75 8,01 0,77 3,10
5,92 5,80 0,44 6,72
6,02 8,41 4,30 6,98
9,99
4,51
6,44
8,00
9,54
3,94
4,85
4,59
3,04
6,04
4,89 12,09 9,99
4,82 6,73 6,95
6,85 6,20 7,47
5,74 6,15 7,84
5,43 6,33 6,24
6
Gambar 2.4 Prosentase Laju Inflasi Kabupaten Banyuwangi Menurut Lapangan Usaha Tahun 2008 – 2012
Inflasi (%) 9,99
7,84 7,47 6,95 6,24
2008
2009
2010
2011
2012
Sumber : Banyuwangi Dalam Angka Tahun 2013 201
2.2 Kebijakan Keuangan Perkembangan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi tahuntahun tahun sebelumnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Perbandingan APBD Tahun Anggaran 2012 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut: Tabel 2.2 Perbandingan APBD Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013 Uraian
2012 (Rp)
2013 (Rp)
Pendapatan
1.690.113.711.134,37
1.917.058.035.076,86
Belanja
1.682.675.962.006,15
1.886.309.069.852,67
Pembiayaan Penerimaan
228.536.239.404,25
201.931.722.469,47
Pembiayaan Pengeluaran
34.201.356.063,00
5.000.000.000,00
Secara umum tampak bahwa pendapatan daerah Tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2012, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengelolaan pendapatan daerah semakin tinggi. Belanja daerah juga mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya tuntutan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pembiayaan daerah yang merupakan komponen untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus. Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 dilaksanakan sesuai dengan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2013, yang tertuang dalam nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan DPRD Kabupaten Banyuwangi dengan perubahan perubahan terakhir pada tanggal 26 Juli 2013 Nomor: 188/03/429.011/201 /429.011/2013 dan 188/05/429.050/2013,, yang pada intinya berisi kebijakan sebagai berikut:
7
2.2.1
Kebijakan Pendapatan Daerah Perencanaan pendapatan daerah merupakan proses yang paling krusial dalam penentuan besarnya alokasi anggaran yang akan dimanfaatkan untuk membiayai program kegiatan pembangunan. Penyiapan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dengan perencanaan penerimaan pendapatan yang tepat, perkiraan terukur, rasional serta memiliki kepastian hukum. Untuk menjaga kesinambungan kemampuan fiskal daerah, penetapan pendapatan daerah dilakukan dengan pendekatan hard budget constraint yaitu potensi pendapatan daerah merupakan pertimbangan utama, identifikasi pendapatan dengan tepat dilakukan terlebih dahulu baru kemudian menentukan pengeluaran sesuai dengan prinsip money follow function. Perencanaan pendapatan daerah dilakukan melalui optimalisasi pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya serta mendapat dukungan dari masyarakat yang dilakukan secara terencana, dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian dan segala aspek kendala, potensi dan cakupan pelayanan yang ada sehingga tidak membebani masyarakat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kemandirian daerah dalam penyediaan anggaran. Dengan demikian setiap tahun diharapkan penyediaan anggaran daerah atau pembiayaan mandiri (Self Financing) akan semakin meningkat sehingga tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan akan semakin berkurang. Rasionalisasi pungutan pajak dan retribusi yang dipandang dapat menggairahkan dunia usaha maupun masyarakat luas khususnya dalam menunjang produk unggulan daerah yang berorientasi pasar, baik domestik maupun ekspor terus diupayakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dalam rangka menggerakan perekonomian daerah terutama pada sektor riil, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengupayakan dengan tidak lagi menambah beban masyarakat yang berimplikasi negatif terutama pada perdagangan lokal yang dilaksanakan pada sektor riil terutama pada pelaku ekonomi kecil yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan inflasi serta menyebabkan arus barang, jasa dan kapital dari luar Kabupaten Banyuwangi menjadi stagnan atau bahkan mungkin (dihindari) mengalirnya sejumlah modal yang tertanam di Banyuwangi keluar daerah. Dengan demikian secara umum Kebijakan Peningkatan kemandirian dalam penyediaan anggaran daerah yang dilaksanakan melalui peningkatan Pendapatan Daerah merupakan kebijakan dalam perencanaan pendapatan daerah. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi yang demikian pada tahun 2013 dilaksanakan melalui upaya optimalisasi penerimaan PAD, dengan melakukan diversifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, dimana sebagian besar potensinya berbasis sektor primer. Lebih lanjut kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013 antara lain sebagai berikut: a. Diversifikasi sumber pendapatan daerah; b. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber -sumber pendapatan daerah, terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah, termasuk pendapatan dari pihak ketiga; c. Meningkatkan kemampuan dan optimalisasi organisasi di bidang pendapatan atau organisasi penghasil; 8
d. Pemberian peran yang lebih luas kepada Kas / Bendahara Umum Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah ; e. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah; f. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah; g. Meningkatkan pendataan terkait sumber daya alam sebagai salah satu komponen perhitungan dana perimbangan daerah; h. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberi kemudahan pada wajib pajak dan wajib retribusi melalui penyederhanaan prosedur dan kedekatan pelayanan. i. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah. j. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam upaya peningkatan penerimaan dari Dana Perimbangan. 2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penangannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaran urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan system jaminan sosial. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan berlandaskan pada prinsip kemandirian yaitu program kegiatan yang direncanakan dipastikan sumber dana yang membiayai berdasarkan pendapatan daerah yang sudah ditetapkan, prinsip prioritas yaitu program kegiatan yang direncanakan pelaksanaanya mengacu pada program prioritas pembangunan daerah dan prinsip efesien dan efektif yaitu pemanfaatan anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan ditujukan pada kegiatan prioritas. Selain hal tersebut, alokasi Anggaran untuk setiap program kegiatan didasarkan pada prestasi kerja yaitu anggaran disusun berdasarkan atas target kinerja yang ditetapkan dengan tetap berlandaskan pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efesien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efesiensi penggunaan alokasi anggaran. Orientasi dari anggaran berbasis kinerja adalah pencapaian hasil (output dan outcome) dari input yang dimanfaatkan guna pencapaian target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing sebagaimana tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimiliki. Setiap item belanja daerah dilaksanakan dalam rangka pencapaian target indikator sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 – 2015 yang pada hakekatnya adalah penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah atau Pemerintah Daerah. Target indikator dimaksud berfungsi sebagai panduan dalam meraih kondisi yang diinginkan. Namun demikian tidak 9
semua target indikator yang akan diraih tersebut harus mendapat penyediaan anggaran dari Pemerintah Kabupaten, dapat juga dari Pemerintah Propinsi atau Pemerintah pusat serta dari pihak swasta atau dari perbankan. Peningkatan target kinerja pada tahun 2013, seiring dengan peningkatan tuntutan masyarakat guna peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat sehingga terdapat peningkatan kualitas belanja pemerintah daerah. Peningkatan kualitas belanja daerah diharapkan tidak hanya penyesuaian terhadap harga satuan karena inflasi sehingga nilai harga satuan barang meningkat namun diharapkan adanya inovasi terhadap peningkatan jenis kegiatan dan volume kegiatan. Peningkatan jenis kegiatan menunjukkan adanya peningkatan daya kreatifitas dan inovasi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Di samping itu, volume kegiatan menunjukkan meningkatnya coverage (luasan) sasaran kegiatan untuk meningkatkan aksesibilitas (keterjangkauan) masyarakat sehingga pembangunan dapat dirasakan secara merata pada seluruh lapisan dan seluruh wilayah masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Kesinambungan dari program kegiatan diharapkan bukan suatu rutinitas yang akan menghambat kreatifitas akan tetapi merupakan beban tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Rutinitas yang dilakukan diharapkan juga dapat menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang sehingga tidak terjadi stagnasi dalam pelaksanaan pembangunannya. Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efesiensi, efektivitas dan ekonomis sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan programprogram startegis. Namun lebih dari itu, belanja daerah diharapkan akan memprioritaskan terhadap belanja publik sebagai subyek dan obyek pembangunan daerah di Kabupaten Banyuwangi. Adapun kebijakan perencanaan belanja daerah Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2013, antara lain adalah : a. Mengalokasikan anggaran urusan pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20 persen sebagaimana diamanat oleh Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 / PMK.07/ 2009 tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam APBD. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud sebagai upaya pembangunan pendidikan melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan bermoral dan berakhlak yang dilaksanakan melalui beberapa program melalui belanja langsung dalam bentuk program kegiatan maupun melalui belanja tidak langsung melalui Hibah dan bantuan Sosial. b. Mengupayakan alokasi anggaran untuk urusan kesehatan sebesar 10 persen sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai salah satu wujud penyediaan kebutuhan dasar masyarakat dengan penyediaan alokasi anggaran untuk peningkatan akses dan kualitas kesehatan yang dilaksanakan melalui pelayanan dasar di Puskesmas dan rujukan di RSUD Blambangan dan RSUD Genteng serta rujukan lanjutan pada RSUD milik Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
10
c. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur yang meliputi infrastruktur di lingkup urusan pekerjaan umum dan urusan perhubungan yang berfungsi sebagai daya dukung dalam pengembangan daerah, dan peningkatan perekonomian daerah. d. Peningkatan program revitalisasi Pertanian yang dilaksanakan dengan meningkatkan produktivitas per satuan hektar dengan diiringi peningkatan pendapatan petani. Revitalisasi pertanian dalam sekala yang luas (komponen pendukung bidang pertanian) ini meliputi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dengan optimalisasi panca usaha pertanian dan pengolahan pasca panen. e. Peningkatan aktifitas perekonomian melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM sehingga memiliki daya saing, yang sekaligus seiring dengan upaya penyediaan lapangan pekerjaan dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. f. Pengembangan Pariwisata dan pelestarian budaya dengan tetap memegang teguh kearifan lokal dan berkelanjutan sehingga dapat tampil (exis) dan berkontribusi dalam pengembangan pariwisata dan pelestarian budaya di kancah nasional dan internasional yang tentunya akan berkontribusi dalam peningkatan perekonomian daerah. g. Pengendalian Lingkungan Hidup dan Tata Ruang, dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan program Pro environtment,yang diarahkan pada pengelolaan sumber daya alam yang mengikuti prisip pengelolaan yang lestari terhadap lingkungan, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya pencemaran tanah, air, dan udara yang pada gilirannya mengalami degradasi yang berakibat pada timbulnya bencana. Selain itu juga dalam rangka pelaksanaan penyediaan Fasilitas Umum berupa Ruang Terbuka Hijau sebagaimana diamanatkan perundang-undangan yang berfungsi antara lain untuk estetika dan kelestarian lingkungan hidup serta edukasi. 2.2.3
Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah Kebijakan umum Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas sumber-sumber pembiayaan. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan ke Kas Daerah dalam bentuk Giro, Deposito, Penyertaan Modal atau pembentukan dana cadangan untuk tujuan tertentu atau pemberian pinjaman daerah. Apabila APBD dalam keadaan defisit maka kebijakan yang dilaksanakan adalah memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan piutang daerah.
2.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang dilaksanakan dalam
11
rangka peningkatan anggaran daerah sebagai balancing pendapatan daerah dan belanja daerah antara lain : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) dianggarkan berdasarkan prakiraan yang rasional dengan memproyeksi kelebihan penerimaan dari pendapatan daerah dan Realisasi penyerapan Anggaran Belanja. Penetapan besaran nilai SILPA secara definitif setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan APBD 2012 dan dilaksanakan pada Perubahan APBD Tahun 2013. b. Hasil Penjualan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari hasil penjualan perusahaan milik daerah/ BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau divestasi penyertaan modal pemerintah daerah. c. Penerimaan Pinjaman Daerah dianggarkan sesuai dengan rencana penarikan pinjaman dalam tahun anggaran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui, termasuk penerimaan dari penerbitan obligasi daerah yang akan direalisaikan pada tahun anggaran berkenanan. d. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dianggarkan untuk rencana penerimaan yang berasal pengembalian pinjaman daerah kepada pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah lainnya termasuk juga penerimaan yang berasal dari pemberian pinjaman dana bergulir (penyertaan modal daerah pada pihak ketiga) i. Pada tahun anggaran 2013 penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan berasal Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA), dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. 2.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Tujuan tertentu sebagaimana tersebut diatas antara lain adalah untuk penyediaan anggaran untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya dan untuk peningkatan pendapatan daerah melalui penyertaan (investasi) pemerintah daerah serta untuk memenuhi pembayaran pokok utang yang telah sesuai dengan waktu dan besaran yang telah ditetapkan. Pengeluaran pembiayaan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan : a. Pembentukan Dana Cadangan dilaksanakan melalui penetapan Peraturan daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan yang mengatur tentang tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang dibiayai dana cadangan, besaran dan rincian dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun pelaksanaan anggaran dana cadangan. b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah merupakan penganggaran kekayaan daerah yang diinvestasikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang termasuk didalamnya investasi nirlaba yang tujuan, besaran dan rincian penyertaan modal ditetapkan melalui Peraturan Daerah. c. Pembayaran pokok utang adalah jumlah pembayaran pokok utang yang jatuh tempo yang harus dibayar dalam tahun anggaran berjalan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
12
d.
Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan apabila kondisi dalam keadaan surplus dan diberikan kepada pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga. Pada Tahun Anggaran 2013 pengeluaran pembiayaan direncanakan pada Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Kepada PT. BPR Jatim dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan peran BPR Jatim dalam mendorong kucuran kredit pada sektor riil sehingga perekonomian Banyuwangi akan semakin mantap dan meningkat.
Dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana terdapat diatas akan didapatkan pembiayaan netto yang merupakan kondisi surplus atau defisit dari pembiayaan daerah. Selanjutnya kodisi surplus atau defisit pembiayaan daerah dihadapkan pada kondisi surplus atau defisit pada perbandingan antara pendapatan daerah dan belanja daerah sehingga pada akhirnya didapatkan keseimbangan dalam APBD. Proses penganggaran pembiayaan daerah dilaksanakan dengan tidak menganggarkan hutang daerah, walaupun dalam ketentuan pemerintah daerah dapat melakukan hutang dengan mempertimbangkan masa jabatan kepala daerah. 2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD Sebagai tindak lanjut dari visi dan misi yang telah ditetapkan pada setiap satuan kerja pada TahunAnggaran 2013, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan sasaran dan prioritas bidang pembangunan, yang tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan DPRD tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 dan selanjutnya dijabarkan dalam Perubahan PPAS yang tersebar pada seluruh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Prioritas Belanja Daerah pada tahun 2013 mengacu pada prioritas pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015 yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 dalam 20 (Dua puluh) konsepsi dasar pembangunan Kabupaten Banyuwangi yang terangkum dalam 9 (Sembilan) pokok prioritas pembangunan Tahun 2013 yaitu : • Pendidikan Sasaran dari prioritas pembangunan bidangpendidikan adalah peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang bermoral dan berakhlak. • Kesehatan Sasaran dari prioritas pembangunan bidang kesehatan adalah peningkatan akses dan kualitas kesehatan. • Pertanian Sasaran dari prioritas pembangunan bidang pertanian adalah revitalisasi sektor pertanian dan pengembangan industri olahan dan kreatif berbasis pertanian. • Pariwisata Sasaran dari prioritas pembangunan bidang pariwisata pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal dan pelestarian serta pengembangan budaya lokal. • Usaha Kecil Menengah Sasaran dari prioritas pembangunan bidang usaha kecil menengah adalah meningkatkan daya saing koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah berbasis kelompok dan kluster serta penguatan regulasi ekonomi kerakyatan daerah. • Infrastruktur 13
Sasaran dari prioritas pembangunan bidang infrastruktur adalah pengembangan infrastruktur dan tata ruang, peningkatan akses transportasi dan informasi serta peningkatan investasi. • Perlindungan sosial Sasaran dari prioritas pembangunan bidang perlindungan sosial adalah pengentasan kemiskinan dan pengangguran, pemberdayaan kelompok masyarakat, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak, pengembangan program perlindungan dan jaminan sosial serta peningkatan kesadaran hukum. • Lingkungan Hidup Sasaran dari prioritas pembangunan bidang lingkungan hidup adalah pengendalian lingkungan dan rehabilitasi lahan dan hutan. • Birokrasi Sasaran dari prioritas pembangunan bidang birokrasi adalah pengembangan jejaring kekuatan ekonomi, peningkatan kapasitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik serta membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif. Prioritas belanja daerah dimaksud dilaksanakan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan berbagai bidang yang terlibat didalamnya seperti dalam prioritas pengentasan kemiskinan dan pengangguran, SKPD yang terlibat antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa serta Sekretariat Daerah. Keterpaduan masing-masing SKPD dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya sangat berperan dalan pencapaian indikator target kinerja. Dalam pencapaian target kinerja sebagaimana telah ditetapkan RPJMD terdapat beberapa indikator yang pencapaiannya tidak hanya dilaksanakan oleh satu SPKD tetapi harus lintas SKPD, untuk itu sinkronisasi, komunikasi dan koordinasi oleh masing-masing SKPD dalam pencapaian target sangat diperlukan. Dengan sinkronisasi dimaksud maka penggunaan sumberdaya dapat dilaksanakan secara optimal sehingga prinsip efisiensi dan efektifitas dalam pencapaiannya dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang dimiliki. Kinerja pelaksanaan APBD dipengaruhi oleh beberapa permasalahan, pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih belum stabil belum memungkinkan untuk menaikkan tarif pajak/retribusi dan sumber pembiayaan daerah yang besar masih bersumber dari dana perimbangan sehingga daerah harus tetap meningkatkan konsultasi, koordinasi yang terkait dengan dana perimbangan. Penerapan peraturan perundang-undangan yang baru dan keterbatasan SDM juga mempengaruhi terhadap pelaksanaan APBD Tahun 2013. Pencapaian kinerja APBD dicerminkan dengan prosentase realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun output dari belanja daerah. Gambaran kinerja anggaran dan realisasi masing-masing pos, diukur berdasarkan nilai anggaran yang direncanakan. 2.3.1
Pendapatan Target kinerja pendapatan daerah pada tahun 2013 tergolong efektif. Hal ini dapat dilihat dari prosentase penerimaan pendapatan daerah yang dianggarkan sebesar Rp1.907.179.909.904,67 dan terealisasi Rp1.917.058.035.076,86 atau 100,52%. Dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp1.690.113.711.134,37, realisasi pendapatan tahun 2013 terjadi peningkatan sebesar Rp226.944.323.942,49 atau 13,43% dari realisasi pendapatan tahun lalu.
14
2.3.2
Belanja Belanja Tahun Anggaran 2013, dianggarkan sebesar Rp2.104.452.542.374,14 terealisasi sebesar Rp1.886.309.069.852,67 atau 89,63%. Dibandingkan dengan realisasi belanja pada tahun 2012 sebesar Rp1.682.675.962.006,15 terdapat kenaikan sebesar Rp203.633.107.846,52 atau 12,10% dari realisasi belanja tahun sebelumnya. Belanja daerah Tahun Anggaran 2013 meliputi :
2.3.2.1 Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung yang merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan program dan kegiatan dipergunakan untuk mencukupi belanja: a. Belanja Pegawai dari anggaran sebesar Rp1.086.707.708.302,00 terealisasi sebesar Rp1.005.725.339.435,00 atau sebesar 92,55% digunakan untuk membayar gaji pegawai Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan sisa anggaran Rp80.982.368.867,00; b. Belanja Hibah dari yang dialokasikan sebesar Rp106.484.582.489,00 telah direalisasi sebesar Rp94.690.869.952,00 atau 88,92%, hal ini menunjukkan bahwa tingkat keswadayaan masyarakat yang cukup tinggi sehingga anggaran daerah dapat dihemat sebesar Rp11.793.712.537,00; c. Belanja Bantuan Sosial dari anggaran sebesar Rp11.879.000.000,00 terealisasi sebesar Rp11.270.125.000,00 atau hanya sebesar 94,87% dipergunakan untuk Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat, Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat, dengan sisa anggaran sebesar Rp608.875.000,00; d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dari anggaran sebesar Rp1.060.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.023.802.850,00 atau sebesar 96,59% dipergunakan untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa, dengan sisa anggaran sebesar Rp36.197.150,00; e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan dari anggaran sebesar Rp70.583.000.000,00 terealisasi sebesar Rp66.855.441.390,00 atau sebesar 94,72% dipergunakan untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dengan sisa anggaran sebesar Rp3.727.558.610,00; 2.3.2.2 Belanja Langsung Belanja langsung merupakan belanja yang secara langsung terkait dengan suatu program dan kegiatan. Realisasi belanja langsung sebesar Rp706.743.491.225,67 atau sebesar 85,82% dari total anggaran belanja langsung sebesar Rp823.488.251.583,14. Penghematan anggaran belanja langsung Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp116.744.760.357,47 Lebih rinci belanja langsung yang dilaksanakan berdasarkan urusan dan bidang adalah sebagai berikut: a. Urusan Wajib Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya untuk memenuhi kewajiban daerah untuk mewujudkan peningkatan pelayanan dasar,
15
pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Total anggaran belanja langsung yang digunakan untuk membiayai urusan wajib adalah sebesar Rp775.669.290.530,14 terealisasi sebesar Rp667.405.933.115,67 dengan sasaran dan prioritas sebagai berikut: 1) Bidang Pendidikan Belanja langsung bidang pendidikan dari anggaran sebesar Rp106.674.622.656,00 terealisasi sebesar Rp98.212.290.389,00 belanja tersebut difokuskan pada pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan sebagai ilmu pengetahuan, alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan, standar kompetensi, penunjang administrasi pendidikan, alat bantu manajemen satuan pendidikan dan infrastruktur pendidikan yang meliputi: - Peningkatan pendidikan anak usia dini; - Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; - Peningkatan pendidikan menengah; - Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan; - Peningkatan pendidikan non formal; - Peningkatan pendidikan luar biasa; - Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan dan tenaga kependidikan. 2) Bidang Kesehatan Belanja langsung bidang kesehatan dari anggaran sebesar Rp127.641.034.370,00 terealisasi sebesar Rp116.482.346.525,67 yang diprioritaskan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan rujukan yang meliputi: - Obat dan perbekalan kesehatan; - Upaya kesehatan masyarakat; - Pengawasan obat dan makanan; - Perbaikan gizi masyarakat; - Pengembangan lingkungan sehat; - Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; - Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya; - Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan; - Pengembangan sistem informasi kesehatan; - Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan. 3) Bidang Pekerjaan Umum Belanja langsung pada bidang pekerjaan umum dari anggaran sebesar Rp261.151.557.960,00 terealisasi sebesar Rp229.555.450.187,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, jaringan irigasi dan sarana gedung aparatur dalam mendukung pelayanan masyarakat, meliputi: - Pembangunan jalan dan jembatan; - Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan; - Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong; - Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan; - Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan;
16
Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; - Penyediaan dan pengelolaan air baku; - Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya; - Pengendalian banjir; - Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; - Pembangunan infrastruktur perdesaan; - Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong. 4) Bidang Perumahan Belanja langsung pada bidang perumahan dari anggaran sebesar Rp8.006.255.000,00 terealisasi sebesar Rp1.044.993.400,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran. -
5) Bidang Penataan Ruang Belanja langsung pada bidang Penataan Ruang dari anggaran sebesar Rp1.637.190.000,00 terealisasi sebesar Rp1.432.505.700,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan kualitas dan fungsionalitas wilayah pemukiman sesuai standar tata ruang, kesehatan dan estetika serta konsistensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dengan pengawasan pemanfaatan ruang, meliputi: - Perencanaan tata ruang; - Pemanfaatan ruang; - Pengendalian pemanfaatan ruang. 6) Bidang Perencanaan Pembangunan Belanja langsung bidang perencanaan pembangunan dari anggaran sebesar Rp10.373.785.617,00 terealisasi sebesar Rp9.405.461.632,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan partisipatif dan berkesinambungan, meliputi: - Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; - Pengembangan data/informasi; - Kerjasama pembangunan; - Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; - Perencanaan pembangunan daerah; - Perencanaan pembangunan ekonomi; - Perencanaan sosial dan budaya; - Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam; - Perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar.; - Perencanaan pembangunan daerah rawan daerah. 7) Bidang Perhubungan Belanja langsung pada bidang perhubungan dari anggaran sebesar Rp21.928.451.450,00 terealisasi sebesar Rp20.558.327.410,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan pelayanan perhubungan yang meliputi: - Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan; - Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ; - Peningkatan pelayanan angkutan; 17
- Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan; - Pengendalian dan pengamanan lalu lintas; - Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. 8) Bidang Lingkungan Hidup Belanja langsung bidang lingkungan hidup dari anggaran sebesar Rp43.069.704.000,00 terealisasi sebesar Rp39.779.652.250,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan kualitas lingkungan hidup yang meliputi: - Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan; - Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); - Perlindungan dan konservasi sumber daya alam; - Peningkatan usaha konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; - Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; - Peningkatan pengendalian polusi. 9) Bidang Pertanahan Belanja langsung bidang Pertanahan dari anggaran sebesar Rp20.149.635.500,00 terealisasi sebesar Rp297.677.750,00 dengan prioritas dan sasaran pada bidang Pertanahan. 10) Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Belanja langsung bidang kependudukan dan catatan sipil dari anggaran sebesar Rp3.570.282.038,00 terealisasi sebesar Rp2.969.677.456,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil, diantaranya meliputi Penataan administrasi kependudukan; 11) Bidang Pemberdayaan Perempuan Belanja langsung bidang pemberdayaan perempuan dari anggaran sebesar Rp1.041.900.000,00 terealisasi sebesar Rp953.025.086,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan yang meliputi: - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak; - Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan; - Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; -
Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan;
-
Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
12) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Belanja langsung bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dari anggaran sebesar Rp2.288.822.550,00 terealisasi sebesar Rp1.618.670.800,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dengan pengadaan alat kontrasepsi, meliputi: - Keluarga berencana; - Kesehatan reproduksi remaja; - Pelayanan kontrasepsi; - Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga; - Pengembangan model operasional BKB- Posyandu- PADU; 18
- Pemberdayaan masyarakat menuju sejahtera; - Revitalisasi program KB. 13) Bidang Sosial Belanja langsung bidang sosial dengan anggaran sebesar Rp2.679.721.175,00 terealisasi sebesar Rp1.731.591.816,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan kualitas kesejahteraan sosial yang meliputi: - Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); - Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social; - Pembinaan anak terlantar; - Pembinaan para penyandang cacat dan trauma; - Pembinaan panti asuhan/panti jompo; - Pembinaan eks. penyandang penyakit sosial (eks. narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya); - Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial; - Pengelolaan Areal Pemakaman. 14) Bidang Tenaga Kerja Belanja langsung bidang tenaga kerja dari anggaran sebesar Rp770.142.610,00 terealisasi sebesar Rp731.653.814,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan pelayanan ketenagakerjaan yang meliputi: - Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; - Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan; -
Peningkatan kesempatan kerja.
15) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Belanja langsung bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menegah dari anggaran sebesar Rp2.347.727.000,00 terealisasi sebesar Rp1.975.290.372,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang meliputi: - Penciptaan iklim usaha, usaha kecil menengah yang kondusif; - Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah; - Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah; - Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. 16) Bidang Penanaman Modal Belanja langsung bidang penanaman modal dari anggaran sebesar Rp582.752.750,00 terealisasi sebesar Rp478.684.740,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi terutama Peningkatan promosi dan kerjasama investasi; 17) Bidang Kebudayaan Belanja langsung bidang kebudayaan dari anggaran sebesar Rp4.215.431.800,00 terealisasi sebesar Rp3.885.172.684,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan upaya pengembangan nilai budaya yaitu dengan: - Pengembangan nilai budaya; - Pengelolaan kekayaan budaya; - Pengelolaan keragaman budaya. 19
18) Bidang Pemuda dan Olahraga Belanja langsung bidang pemuda dan olahraga dari anggaran sebesar Rp6.671.450.000,00 terealisasi sebesar Rp6.560.402.744,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, peningkatan peran serta kepemudaan, meliputi: - Peningkatan peran serta kepemudaan; - Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda; - Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga; -
Pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda;
-
Peningkatan sarana dan prasarana olahraga.
19) Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Belanja langsung bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dari anggaran sebesar Rp14.730.114.727,00 terealisasi sebesar Rp13.334.466.142,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan dinamika politik yang demokratis dan peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu dengan: - Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan; - Pendidikan politik masyarakat; - Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam; - Pengembangan wawasan kebangsaan; - Kemitraan wawasan kebangsaan; - Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan; - Optimalisasi pemanfaatan tekhnologi informasi; - Peningkatan kelancaran penyelenggaraan PEMILU. 20) Bidang Pemerintahan Umum Belanja langsung bidang pemerintahan umum dari anggaran sebesar Rp115.349.311.306,14 terealisasi sebesar Rp98.568.807.276,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan kualitas tata pemerintahan dan otonomi daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pemberdayaan BUMD, yaitu dengan: - Peningkatan disiplin aparatur; - Fasilitasi pindah/purna tugas PNS; - Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; - Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah; - Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah; - Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah; - Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi; - Penataan peraturan perundang-undangan; - Penataan daerah otonomi baru; - Pembinaan dan pengembangan aparatur; - Peningkatan kesadaran hukum dan penyelesaian masalah hukum; - Peningkatan pelayanan publik; - Peningkatan budaya kerja. 21) Bidang Ketahanan Pangan Belanja langsung bidang ketahanan pangan dari anggaran sebesar Rp3.103.173.000,00 terealisasi sebesar Rp2.905.384.380,00 dengan 20
prioritas dan sasaran pada peningkatan kewaspadaan ketahanan pangan yaitu: peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan). 22) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Belanja langsung bidang pemberdayaan masyarakat desa dari anggaran sebesar Rp4.890.916.875,00 terealisasi sebesar Rp4.333.444.286,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan usaha pemberdayaan masyarakat dan kualitas pemerintahan desa yang meliputi: - Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa; - Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan; - Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan; - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. 23) Bidang Statistik Belanja langsung bidang statistik dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp38.473.300,00 dengan prioritas dan sasaran pada pengembangan data/informasi/statistik daerah dalam rangka monitoring dan pengendalian inflasi daerah. 24) Bidang Kearsipan Belanja langsung bidang kearsipan dari anggaran sebesar Rp702.878.075,00 terealisasi sebesar Rp565.630.482,00 dengan prioritas dan sasaran pada penataan sistem kearsipan dalam klasifikasi arsip pasif dan arsip dinamis dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi historis, meliputi: - Perbaikan sistem administrasi kearsipan; - Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah; - Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan. 25) Bidang Komunikasi dan Informatika Belanja langsung bidang komunikasi dan informatika dari anggaran sebesar Rp11.011.962.771,00 terealisasi sebesar Rp9.080.933.134,00 dengan prioritas dan sasaran pada pengembangan komunikasi, informatika dan media massa, kerjasama informasi dengan mass media. 26) Bidang Perpustakaan Belanja langsung bidang perpustakaan dari anggaran sebesar Rp1.030.467.300,00 terealisasi sebesar Rp905.919.360,00 dengan prioritas dan sasaran pada pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. b. Urusan Pilihan Urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah urusan pilihan yang secara nyata berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kekhasan dan keunggulan daerah. Bidang yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu pertambangan, perikanan, pertanian dan pariwisata. Anggaran Belanja langsung yang dialokasikan untuk urusan pilihan adalah sebesar Rp47.818.961.053,00 terealisasi sebesar Rp39.458.156.210,00 dengan rincian sebagai berikut: 1) Bidang Pertanian Belanja langsung bidang pertanian dari anggaran sebesar Rp21.789.460.300,00 terealisasi sebesar Rp17.439.430.252,00 dengan
21
prioritas dan sasaran pada revitalisasi usaha pertanian, peternakan dan perkebunan guna memperkuat posisi tawar petani yang terdiri dari: - Peningkatan kesejahteraan petani; - Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan); - Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan; - Peningkatan penerapan tekhnologi pertanian/perkebunan; - Peningkatan produksi pertanian/perkebunan; - Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan; - Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak; - Peningkatan produksi hasil peternakan; - Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan; - Peningkatan produksi peternakan. 2) Bidang Kehutanan Belanja langsung bidang kehutanan dari anggaran sebesar Rp2.780.247.700,00 terealisasi sebesar Rp2.500.019.300,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan usaha rehabilitasi hutan dan konservasi lahan yang meliputi: - Pemanfaatan sumber daya hutan; - Rehabilitasi hutan dan lahan; - Perencanaan dan pengembangan hutan. 3) Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Belanja langsung bidang energi dan sumber daya mineral dari anggaran sebesar Rp495.000.000,00 terealisasi sebesar Rp366.705.000,00 dengan prioritas dan sasaran pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan. 4) Bidang Pariwisata Belanja langsung bidang pariwisata dari anggaran sebesar Rp2.521.268.140,00 terealisasi sebesar Rp2.290.058.830,00 dengan prioritas dan sasaran pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan kemitraan. 5) Bidang Kelautan dan Perikanan Belanja langsung bidang kelautan dan perikanan dari anggaran sebesar Rp8.848.090.613,00 terealisasi sebesar Rp8.207.760.165,00 dengan prioritas dan sasaran pembangunan pengembangan perikanan dan kelautan dengan menitikberatkan pada pengembangan sarana prasarana dengan melaksanakan: - Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut; - Pengembangan budidaya perikanan; - Pengembangan perikanan tangkap; - Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan; - Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; - Optimalisasi pengelolaan konversi sumber daya kelautan; -
Perencanaan dan pengembangan kawasan kelautan dan perikanan.
6) Bidang Perdagangan Belanja langsung bidang perdagangan dari anggaran sebesar Rp8.922.894.300,00 terealisasi sebesar Rp6.372.697.688,00 dengan 22
prioritas dan sasaran pada peningkatan efisiensi perdagangan dalam dan luar negeri yang meliputi: - Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; - Peningkatan dan pengembangan ekspor; - Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri. 7) Bidang Perindustrian Belanja langsung bidang perindustrian dari anggaran sebesar Rp2.157.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.977.715.325,00 dengan prioritas dan sasaran pada pengembangan pola industri spesial yang berbasis potensi lokal dalam usaha mengembangkan industri yang dapat memperkuat ketahanan ekonomi daerah, peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi dan peningkatan kemampuan teknologi industri, meliputi: - Pengembangan industri kecil dan menengah; - Peningkatan kemampuan teknologi industri; - Pengembangan sentra-sentra industri potensial; -
Penataan struktur industri.
8) Bidang Transmigrasi Belanja langsung bidang transmigrasi dari anggaran sebesar Rp305.000.000,00 terealisasi sebesar Rp303.769.650,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam pengembangan kawasan transmigrasi serta transmigrasi regional. 2.3.3
Pembiayaan Pembiayaan daerah dipergunakan untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp201.931.722.469,47 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA) sebesar Rp201.772.632.469,47 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Rp 159.090.000,00 Pengeluaran Pembiayaan Daerah berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp5.000.000.000,00 sehingga diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp196.931.722.469,47. Dari perbandingan pendapatan, belanja, dan pembiayaan netto diperoleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan sebesar Rp227.680.687.693,66 sebagai salah satu sumber pendanaan pada tahun berikutnya. Perhitungan SiLPA Tahun Berjalan untuk Tahun Buku 2013 adalah sebagai berikut: Pendapatan
Rp 1.917.058.035.076,86
Belanja
(Rp 1.886.309.069.852,67)
Pembiayaan Netto
Rp
196.931.722.469,47
SILPA Tahun Berjalan
Rp
227.680.687.693,66
+
23
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Anggaran pendapatan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada Tahun Anggaran 2013 dianggarkan sebesar Rp1.907.179.909.904,67 terealisasi sebesar Rp1.917.058.035.076,86 atau 100,52%. Dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp1.690.113.711.134,37, realisasi pendapatan tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar Rp226.944.323.942,49 atau 13,43% dari realisasi pendapatan tahun lalu. Sedangkan dari sisi Belanja Tahun Anggaran 2013, dianggarkan sebesar Rp2.104.452.542.374,14 terealisasi sebesar Rp1.886.309.069.852,67 atau 89,63%. Dibandingkan dengan realisasi belanja pada tahun 2012 sebesar Rp1.682.675.962.006,15, terdapat kenaikan sebesar Rp203.633.107.846,52 atau 12,10% dari realisasi belanja tahun sebelumnya. Untuk menghindari deviasi pemahaman antara anggaran yang tertuang dalam APBD 2013 dan nilai realisasi 2013 pembahasan dalam bab ini menggunakan nilai realisasi murni APBD 2013. Secara rinci mengenai sebaran Anggaran Pendapatan dan Belanja pada SKPD beserta realisasi murni APBD 2013 diuraikan dalam tabel berikut: Tabel 3.1 Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2013 dan 2012 KODE
SKPD
ANGGARAN 2013
REALISASI 2013
%
REALISASI 2012
10102
Dinas Pendidikan
57.120.800,00
64.433.161,84
112,80
74.220.000,00
10201
Dinas Kesehatan
7.943.981.808,00
7.363.917.248,14
92,70
6.134.444.940,00
10202
RSUD Blambangan
30.000.000.000,00
31.821.228.473,62
106,07
24.616.150.492,31
10203
RSUD Genteng
18.359.170.000,00
18.548.541.799,74
101,03
15.173.509.299,71
801.989.970,09
1.773.832.365,54
221,18
85.867.750,00
6.840.000,00
39.034.707,00
570,68
94.090.184,00
116.450.000,00
123.737.900,00
106,26
79.383.000,00
12.640.211.345,00
14.491.921.845,00
114,65
12.909.312.600,00
10302
10303 10803 10701
Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
10802
Badan Lingkungan Hidup
20.025.000,00
20.650.000,00
103,12
0,00
11001
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
11.245.000,00
12.963.000,00
115,28
13.326.500,00
11502
Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah
32.861.000,00
17.100.000,00
52,04
37.950.000,00
12006
Dinas Pendapatan
156.784.015.479,00
165.365.912.900,00
105,47
125.087.040.594,00
12062
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
1.678.703.798.412,58
1.674.524.123.664,43
99,75
303.248.340.900,00
1.330.629.847,00
2.275.412.968,00
171,00
1.199.889.096.965,00
7.917.060,00
10.243.480,00
129,38
2.323.275.959,00
169.601.583,00
262.423.057,65
154,73
7.404.000,00
12063 20102 20103
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dinas Pertanian, Kehutanan Dan Perkebunan Dinas Peternakan
24
KODE 20501 20601
SKPD
ANGGARAN 2013
Dinas Kelautan Dan Perikanan Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Pertambangan TOTAL PENDAPATAN
REALISASI 2013
%
REALISASI 2012
162.752.600,00
220.950.694,90
135,76
167.490.450,00
31.300.000,00
121.607.811,00
388,52
161.362.500,00
1.907.179.909.904,67
1.917.058.035.076,86
100,52
1.690.113.711.134,37
Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2013 dan 2012 KODE
SKPD
ANGGARAN 2013
REALISASI 2013
%
REALISASI 2012
10102
Dinas Pendidikan
939.316.260.632,00
870.354.856.426,00
92,66
751.922.694.220,37
10201
Dinas Kesehatan
102.273.160.174,00
96.067.717.459,80
93,93
77.463.263.050,42
10202
RSUD Blambangan
60.728.293.610,00
54.367.953.977,87
89,53
44.469.588.619,46
10203
RSUD Genteng
31.093.982.770,00
28.713.364.647,00
92,34
22.838.555.161,09
10302
Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
226.398.020.846,00
190.307.933.440,00
84,06
185.067.571.224,00
10303
Dinaspekerjaan Umum Pengairan
62.546.103.013,00
59.476.140.411,00
95,09
67.099.380.182,30
10601
Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah
12.772.327.867,00
11.461.314.273,00
89,74
9.585.534.063,00
10701
Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika
20.394.611.603,00
18.412.705.633,00
90,28
16.090.605.890,00
4.072.772.092,00
3.592.889.856,00
88,22
2.525.713.126,00
62.855.749.270,00
59.702.109.207,00
94,98
53.735.932.515,00
5.904.900.838,00
5.058.815.625,00
85,67
5.863.217.048,00
10.472.347.985,00
9.397.371.171,00
89,74
8.476.050.184,00
10802
Badan Lingkungan Hidup
10803
Dinas Kebersihan Dan Pertamanan
11001
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
11102
Badan Perempuan Berencana
11301
Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
5.162.111.038,00
4.703.773.384,00
91,12
4.084.109.577,00
11502
Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
3.951.926.731,00
3.504.188.419,00
88,67
2.630.442.537,00
11701
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
8.470.378.906,00
7.712.191.287,00
91,05
7.100.263.575,00
11801
Dinas Pemuda Dan Olah Raga
7.891.928.300,00
7.656.155.053,00
97,01
7.251.699.418,00
11902
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
6.036.880.700,00
5.624.928.652,00
93,18
4.987.271.683,00
11903
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
8.597.674.500,00
8.240.491.912,00
95,85
6.527.540.029,00
12001
DPRD
10.234.438.682,00
9.323.650.154,00
91,10
9.299.185.091,00
12002
KDH & WKDH
787.540.985,00
760.592.974,00
96,58
633.065.045,00
12003
Sekretariat Daerah
95.000.567.799,00
65.240.350.927,00
68,67
67.599.850.826,00
12004
Sekretariat DPRD
27.053.075.800,00
19.943.694.383,00
73,72
14.207.156.906,00
12006
Dinas Pendapatan
22.486.278.430,00
18.177.423.373,00
80,84
16.663.054.525,00
12007
Inspektorat Kabupaten
5.276.260.341,00
4.889.590.643,00
92,67
4.335.107.184,00
12008
Badan Kepegawaian Dan Diklat
8.887.147.285,00
7.635.707.253,00
85,92
6.415.053.154,00
12010
Kecamatan Banyuwangi
1.846.062.000,00
1.733.848.050,00
93,92
1.892.209.350,00
12011
Kecamatan Giri
1.857.924.500,00
1.728.200.864,00
93,02
1.650.592.487,00
12012
Kecamatan Glagah
1.840.588.500,00
1.660.083.813,00
90,19
1.779.984.510,00
12013
Kecamatan Kalipuro
2.099.688.500,00
1.947.377.428,00
92,75
2.033.020.365,00
Pemberdayaan Dan Keluarga
25
KODE
SKPD
ANGGARAN 2013
REALISASI 2013
%
REALISASI 2012
12014
Kecamatan Licin
1.569.107.892,00
1.437.878.597,00
91,64
1.398.725.059,00
12015
Kecamatan Wongsorejo
1.823.950.640,00
1.701.597.802,00
93,29
1.696.715.296,00
12016
Kecamatan Kabat
2.327.581.518,00
2.161.887.127,00
93,88
2.178.792.011,00
12017
Kecamatan Rogojampi
2.547.560.500,00
2.414.677.334,00
94,78
2.281.645.372,00
12018
Kecamatan Songgon
1.717.371.250,00
1.587.424.458,00
92,43
1.454.133.451,00
12019
Kecamatan Singojuruh
2.012.276.907,00
1.878.117.446,00
93,33
1.610.014.851,00
12020
Kecamatan Srono
1.967.064.000,00
1.844.718.284,00
93,78
1.779.738.932,00
12021
Kecamatan Muncar
1.941.032.079,00
1.871.726.900,00
96,43
1.722.789.035,00
12022
Kecamatan Cluring
2.092.763.055,00
1.981.425.421,00
94,68
1.920.748.473,00
12023
Kecamatan Purwoharjo
1.705.692.430,00
1.572.568.245,00
92,20
1.585.231.755,00
12024
Kecamatan Tegaldlimo
1.777.143.235,00
1.596.528.317,00
89,84
1.673.030.668,00
12025
Kecamatan Gambiran
1.575.747.906,00
1.494.413.067,00
94,84
1.348.760.266,00
12026
Kecamatan Bangorejo
1.524.642.000,00
1.373.606.695,00
90,09
1.271.540.471,00
12027
Kecamatan Siliragung
1.249.383.492,00
1.053.532.039,00
84,32
1.068.921.471,00
12028
Kecamatan Pesanggaran
1.478.104.820,00
1.355.955.712,00
91,74
1.294.270.289,00
12029
Kecamatan Genteng
1.961.126.500,00
1.645.783.941,00
83,92
1.702.644.201,00
12030
Kecamatan Tegalsari
1.519.810.500,00
1.423.056.039,00
93,63
1.199.789.875,00
12031
Kecamatan Sempu
1.724.559.100,00
1.492.956.688,00
86,57
1.597.665.810,00
12032
Kecamatan Glenmore
1.651.131.940,00
1.540.868.503,00
93,32
1.486.442.784,00
12033
Kecamatan Kalibaru
1.604.691.200,00
1.464.849.202,00
91,29
1.337.113.606,00
12034
Kelurahan Taman Baru
623.820.655,00
486.215.422,00
77,94
555.777.932,00
12035
Kelurahan Kertosari
588.400.450,00
478.120.717,00
81,26
592.684.243,00
12036
Kelurahan Lateng
695.181.330,00
580.978.524,00
83,57
495.134.033,00
12037
Kelurahan Penganjuran
616.174.929,00
504.261.636,00
81,84
465.284.711,00
12038
Kelurahan Temenggungan
656.028.600,00
563.188.231,00
85,85
475.838.284,00
12039
Kelurahan Sobo
619.028.910,00
544.951.570,00
88,03
480.058.644,00
12040
Kelurahan Pakis
637.267.517,00
563.955.087,00
88,50
478.288.224,00
12041
Kelurahan Pengantigan
627.349.545,00
474.970.522,00
75,71
499.924.139,00
12042
Kelurahan Kampung Mandar
697.566.000,00
585.759.717,00
83,97
545.556.193,00
12043
Kelurahan Kepatihan
609.439.058,00
481.413.161,00
78,99
510.113.854,00
12044
Kelurahan Karangrejo
644.843.000,00
520.930.629,00
80,78
378.551.134,00
12045
Kelurahan Sumberejo
638.268.434,00
527.540.133,00
82,65
583.334.484,00
12046
Kelurahan Singotrunan
682.111.050,00
543.409.073,00
79,67
590.353.307,00
12047
Kelurahan Panderejo
658.327.200,00
534.309.454,00
81,16
546.687.945,00
12048
Kelurahan Kampung Melayu
644.054.000,00
551.026.929,00
85,56
535.921.581,00
12049
Kelurahan Kebalenan
662.164.700,00
562.508.621,00
84,95
518.226.733,00
12050
Kelurahan Singonegaran
619.688.800,00
486.753.920,00
78,55
431.238.472,00
26
KODE
SKPD
ANGGARAN 2013
REALISASI 2013
%
REALISASI 2012
12051
Kelurahan Tukangkayu
638.627.200,00
553.376.936,00
86,65
459.133.813,00
12052
Kelurahan Boyolangu
695.603.600,00
622.727.593.00
89,52
484.925.493,00
12053
Kelurahan Mojopanggung
594.770.540,00
465.884.793,00
78,33
501.833.309,00
12054
Kelurahan Penataban
593.697.376,00
522.444.943,00
88,00
409.089.829,00
12055
Kelurahan Giri
756.025.000,00
643.491.178,00
85,12
555.813.553,00
12056
Kelurahan Gombengsari
550.350.860,00
442.207.834,00
80,35
416.070.458,00
12057
Kelurahan Klatak
652.137.758,00
494.675.655,00
75,85
499.172.720,00
12058
Kelurahan Kalipuro
662.241.575,00
543.923.341,00
82,13
497.178.220,00
12059
Kelurahan Bulusan
630.958.130,00
502.639.906,00
79,66
527.242.848,00
12060
Kelurahan Banjarsari
624.614.900,00
529.584.822,00
84,79
492.946.052,00
12061
Kelurahan Bakungan
608.424.300,00
519.526.971,00
85,39
454.647.634,00
12062
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
13.520.473.501,14
12.535.205.100,00
92,71
10.038.683.827,00
12062
Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
194.256.582.489,00
173.840.239.192,00
89,49
166.939.988.755,00
12063
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
3.562.960.700,00
3.030.455.367,00
85,05
2.783.615.024,00
12101
Kantor Ketahanan Pangan
4.075.997.850,00
3.781.861.568,00
92,78
1.622.911.812,00
12201
Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa
5.127.187.465,00
4.495.284.121,00
87,68
5.145.947.654,00
12401
Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi
3.145.190.975,00
2.647.743.986,00
84,18
2.952.174.963,00
20102
Dinas Pertanian, Kehutanan Dan Perkebunan
32.964.636.500,00
30.064.118.523,00
91,20
23.941.358.971,00
20103
Dinas Peternakan
8.098.807.300,00
5.835.001.088,00
72,05
5.438.967.188,00
20501
Dinas Kelautan Dan Perikanan
11.095.599.173,00
10.283.347.019,00
92,68
9.666.403.431,51
20601
Dinas Perdagangan Pertambangan
13.334.705.700,00
10.495.647.434,00
78,71
3.575.723.869,00
5.263.490.643,00
4.180.396.624,00
79,42
752.733.448,00
2.104.452.542.374,14
1.886.309.069.852,67
Perindustrian, Dan
Badan Penanggulangan Dan Bencana Daerah TOTAL BELANJA
89,63
1.682.675.962.006,15
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan Permasalahan yang timbul dalam pengelolaan pendapatan daerah dan solusi yang mungkin dilakukan meliputi: a. Kurang maksimalnya kualitas layanan publik yang efektif dan efesien sehingga respon masyarakat belum optimal terhadap produk layanan publik yang ditawarkan. Pada tahun mendatang diperlukan inovasi yang lebih kreatif dan efektif agar masyarakat responsif terhadap produk layanan publik. b. Kurang maksimalnya perbaikan/peningkatan infrastruktur/prasarana dan sarana umum. Hal tersebut perlu terobosan baru untuk mendapatkan tambahan dana untuk perbaikan/peningkatan infrastruktur. c. Kurang maksimalnya perbaikan/peningkatan teknologi informasi sebagai pendukung utama kelembagaan belum memberikan dampak maksimal pada peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD. Untuk itu diperlukan perbaikan/peningkatan infrastruktur teknologi informatika yang lebih baik dan lebih populer. 27
d. Kurangnya kapabilitas dan profesionalisme aparatur di bidang pendapatan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pengawasan, dan evaluasi sehingga penerimaanpendapatan daerah belum maksimal. Hal ini dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan yang mampu meningkatkan kinerja profesional. e. Kurangnya akurasi informasi dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sehingga informasi tentang dana perimbangan dan dana Bagi Hasil dari Pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur kurang akurat. Kondisi ini perlu komunikasi yang lebih intensif antar para pihak yang berkompeten. f. Kurang menariknya insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada para investor. Solusi masalah ini adalah kreatifitas insentif yang lebih baik dibanding Pemerintah Daerah yang lain, untuk selanjutnya dilakukan promosi yang efektif dalam menarik investor ke Kabupaten Banyuwangi. g. Keterbatasan alokasi anggaran dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Dengan memperhatikan skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah, penyediaan anggaran dapat dikomunikasikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. h. Kurangnya pengkajian sumber–sumber pendapatan daerah yang baru. Permasalahan ini dapat difasilitasi oleh para profesional dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan. Sedangkan untuk realisasi Belanja tidak tercapainya target kinerja tersebut disebabkan : a. Terkait dengan proses pengadaan tanah menemui kendala antara lain perencanaan yang kurang matang khususnya pada proses penyiapan dokumen dan proses pengadaan yang membutuhkan waktu cukup lama (bisa melebihi satu tahun anggaran). b. Adanya proses pengadaan barang dan jasa yang gagal lelang dan beberapa kegiatan di SKPD yang tidak bisa dilaksanakan maupun diselesaikan sesuai kontrak karena berbagai faktor; c. Masih terbatasnya sumber daya manusia khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan pada SKPD secara kuantitas, sehingga berdampak pada lambatnya penyerapan anggaran yang telah disediakan. Sehubungan adanya hambatan dan kendala tersebut, beberapa langkah antisipatif perlu dilakukan agar hambatan serupa tidak terjadi pada masa mendatang dengan memperhatikan azas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain : a. Perlu dilakukan perencanaan dan persiapan yang matang khususnya pada pelaksanaan Belanja Modal Pengadaan Tanah, sehingga memungkinkan penyelesaian pengadaan secara paripurna; b. Perlu penambahan intensitas sosialisasi terhadap peraturan yang mendasari penyusunan anggaran sehingga kesalahan penentuan kode rekening dapat diminimalisir; c. Melakukan pengkajian mendalam terhadap penyebab pengadaan barang/jasa yang gagal lelang sehingga ditemukan solusi-solusi yang dapat dilakukan guna mencegah terjadinya kondisi yang serupa. d. Mengusahakan kaderisasi SDM b a r u p e n g e l o l a keuangan SKPD dengan mengikuti diklat dan kursus yang diselenggarakan oleh lembaga/instansi lain atau pembinaan secara mandiri; e. Meningkatkan koordinasi pengelolaan keuangan dengan fasilitasi pembinaan yang dilakukan secara proaktif dan intensif. 28
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki Kebijakan Akuntansi yang sudah ditetapkan secara formal terkait dengan perlakuan akuntansi dalam sistem pencatatan administrasi pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2010 Tanggal 31 Agustus 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2012 tanggal 11 oktober 2012 dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut: 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Tanggung jawab laporan keuangan berada di pusat pimpinan entitas. Dalam aktivitas laporan keuangan, entitas dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau bendahara penerimaan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah atau bendahara pengeluaran. Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah. Pada tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi belum dapat menyajikan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana amanat dari Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) no. 02 dan 03 dikarenakan proses penganggaran pada tahun 2013 belum mengakomodir adanya transaksi yang memenuhi kriteria pada IPSAP. Sebagai bentuk upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menyajikan LKPD 2013 secara penuh atas seluruh transaksi yang terjadi pada tahun 2013, realisasi atas transaksi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam IPSAP tersebut dijelaskan dalam Bab VI mengenai Informasi Tambahan atas Laporan Keuangan point 6.11 Penerimaan Dana yang Termasuk Dalam Cakupan Penerapan IPSAP Nomor 02 dan IPSAP 03. 29
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Penerapan basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut: a. Pengukuran Pendapatan Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan secara bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan biaya operasional atau pengeluaran). b. Pengukuran Belanja Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan. c. Pengukuran Pembiayaan Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Sedangkan Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto. d. Pengukuran Kas Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa Utang PFK. Kas Pemerintah Daerah yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah terdiri dari: 1) Kas di Kas Daerah Kas di Kasda merupakan kas yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Bendahara umum Daerah (BUD) berasal dari saldo kas di rekening Giro Daerah dan seluruh Deposito yang ditanamkan pada Bank Persepsi. 2) Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas SKPD yang berasal dari sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir periode akuntansi, tetapi belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas. Akun Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas yang disajikan dalam neraca Pemerintah Daerah harus mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca. Apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. 3) Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari dana penerimaan yang belum disetor ke Kasda. Akun Kas di Bendahara Penerimaan yang disajikan dalam neraca harus mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca. Apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca. Meskipun dalam ketentuannya Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 24 (Dua puluh empat) jam, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang belum disetorkan dalam rekening bendahara penerimaan. 4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 30
Kas di BLUD mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD. e.
Pengukuran Piutang 1) Piutang Pajak / Piutang Retribusi Piutang pajak / piutang retribusi dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak atau retribusi daerah yang pembayarannya belum diterima sampai akhir periode akuntansi. Dalam penyusunannya, jumlah nominal surat ketetapan yang telah diterbitkan selama satu tahun dikurangi dengan nilai nominal yang telah diterima selama kurun waktu satu tahun. 2) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Pemerintah daerah seringkali melakukan penjualan aset tetap yang dimiliki, misalnya lelang kendaraan roda 4 (empat) atau penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (Dua belas) bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang kedalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan untuk tujuan penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran, pada saat penyusunan neraca perlu dihitung berapa bagian dari tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun depan. 3) Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD Piutang pinjaman yang diberikan pemerintah kepada BUMD dimasukkan dalam kelompok investasi dalam akun pinjaman kepada BUMD. Pinjaman tersebut dikembalikan atau dibayar dalam jangka panjang. Bagian lancar pinjaman kepada BUMD merupakan reklasifikasi piutang pinjaman kepada BUMD yang jatuh tempo pada tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari pinjaman kepada BUMD akan mengurangi akun perkiraan pinjaman kepada BUMD bukan akun bagian lancar pinjaman kepada BUMD. Bagian lancar pinjaman kepada BUMD dicatat sebesar nilai rupiah yang jatuh tempo pada tahun berikutnya. 4) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara/Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Bagian lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca 31
f.
karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun TP/TGR bukan bagian lancar TP/TGR. TP/TGR yang harus diterima dalam waktu satu tahun diakuisebagai bagian lancar TP/TGR. Bagian lancar TGR dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar TGR. Pada saat penyusunan neraca perlu dihitung beberapa bagian dari TGR yang akan jatuh tempo tahun depan. 5) Piutang Lainnya Akun piutang lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/D, Bagian lancar tuntutan perbendaharaan, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang pajak. Piutang lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi. 6) Piutang Tak Tertagih Piutang tak tertagih adalah bagian dari piutang yang tidak dapat diselesaikan pembayarannya oleh pihak ketiga. Perlakuan akuntansi terhadap piutang tak tertagih adalah dihapuskan pada tahun anggaran bersangkutan dengan mengurangi jumlah piutang dan mengurangi jumlah ekuitas dana lancar. Penyisihan Piutang 1) Aset berupa piutang di neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), oleh karena itu nilai piutang tidak tertagih merupakan cadangan yang harus terbentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu : Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. 2) Penyajian Nilai piutang tidak tertagih akan dicantumkan dalam laporan keuangan pada catatan atas laporan keuangan selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3) Besarnya prosentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut: a. Piutang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 5% (lima persen); b. Piutang kurang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 10% (sepuluh persen); c. Piutang diragukan nilai penyisihannya ditentukan sebesar 50 % (lima puluh persen); d. Piutang macet , nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100%(seratus persen). 4) Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan beban belanja, tetapi merupakan pengurang agar nilai piutang dapat disajikan dineraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (net realizable value). 5) Penyajian penyisihan piutang di neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan. 6) Pemberhentian pengakuan atas piutang dapat dilakukan dengan cara: a) Pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. b) Penghapusbukuan (write down) Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net relizble value). Kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut: 32
(1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan. (2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah, apabila perlu sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan. (3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan Bupati yang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku. Pengambilan keputusan penghapusbukuan dilakukan berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut. c) Penghapustagihan (write off) Penghapustagihan dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomi, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau menerima tagihan. Penghapustagihan piutang harus berdasarkan kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih bagi pemerintah daerah secara hukum dan ekonomi. Kriteria penghapustagihan sebagai berikut : (1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada Negara. (2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik. (3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih. (4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang. (5) Penghapustagihan setelah cara penagihan gagal atau tidak mungkin diterapkan. (6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya hukum kepailitan, hukum industri, hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan write off di Negara lain. d) Penerimaan Tunai Atas Piutang Yang Telah Dihapusbukukan Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasan, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau pembiayaan tergantung dari jenis piutang. e) Restrukturisasi Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran atau persetujuan penundaan pembayaran. g. Pengukuran Persediaan Persediaan disajikan sebesar: 1) Biaya Perolehan apabila Diperoleh dengan Pembelian Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
33
2)
Biaya Standar apabila Diperoleh dengan Produksi Sendiri Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran. 3) Nilai Wajar apabila Diperoleh dengan Cara Lainnya seperti Donasi/Rampasan Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. h. Pengukuran Investasi 1) Pengukuran Investasi dilakukan berdasarkan : a) Dicatat Sebesar Nilai Perolehan Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga investasi itu sendiri ditambah biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar biaya perolehannya. b) Dicatat Sebesar Nilai Wajar Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal nilai perolehannya yaitu sebesar harga pasar. c) Dicatat Sebesar Nilai Nominal Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. d) Dicatat Sebesar Nilai Tercatat atau Nilai Wajar Lainnya Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal diproyek-proyek pembangunan Pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga. 34
2)
i.
j.
Penilaian Investasi Pemerintah daerah dilakukan dengan 3 metode yaitu : a) Metode Biaya Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan. b) Metode Ekuitas Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari Badan Usaha Penerima Investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (Net Realizable Value) digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat Non PermanenDana bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Penyajian dana bergulir di neraca dilaksanakan dengan mengurangkan perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. Pengukuran Aset Tetap 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. 2) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua sewa lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. 3) Kapitalisasi Aset Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi. Penyusutan Aset Tetap Aset tetap merupakan komponen aset operasi Pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional Pemerintah. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatnya. Oleh karena itu informasi tentang nilai aset tetap harus disajikan secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset. Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah nilai wajar aset. Penyajian wajar atas nilai aset tetap dapat dipenuhi melalui penetapan kebijakan penyusutan. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai aset tetap yang dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap dan ekuitas dana investasi-diinvestaskan dalam aset tetap.
35
k. Pengukuran Utang 1) Utang jangka pendek dan hutang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan kemata uang rupiah berdasarkan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. 2) Biaya perolehan atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilainya dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam nilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos. 3) Utang di neraca diklasifikasikan menjadi : a) Utang Jangka Pendek, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Meliputi bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga, utang bunga dan utang perhitungan pihak ketiga. b) Utang Jangka Panjang, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Meliputi pinjaman utang perbankan dan utang jangka panjang lainnya. l. Pengukuran Ekuitas Dana Pengukuran ekuitas dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan pengakuan kewajiban.
36
BAB V PENJELASAN ATAS REKENING-REKENING NERACA, LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN LAPORAN ARUS KAS
5.1 NERACA 5.1.1 Aset Lancar
Aset Lancar
31 Desember 2013 (Rp)
31 Desember 2012 (Rp)
315.681.424.602,09
268.133.731.475,77
Aset lancar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp315.681.424.602,09 terdiri dari Kas, Piutang, Penyisihan Piutang, Persediaan dan Belanja Dibayar Dimuka, dengan penjelasan sebagai berikut :
Kas dan Bank Piutang Penyisihan Piutang Persediaan Belanja Dibayar Dimuka Jumlah
5.1.1.1 Kas dan Bank
31 Desember 2013 (Rp) 228.483.172.454,28 53.602.028.082,49 (16.493.732.102,05) 41.527.477.584,93 8.562.478.582,44 315.681.424.602,09
31 Desember 2012 (Rp) 201.815.173.258,07 26.819.242.355,51 (2.239.651.966,00) 41.532.998.328,19 205.969.500,00 268.133.731.475,77
31 Des 2013 (Rp) 228.483.172.454,28
31 Des 2012 (Rp) 201.815.173.258,07
Nilai saldo kas dan bank per 31 Desember 2013 sebesar Rp228.483.172.454,28 merupakan saldo buku Kas di Kas Daerah ditambah dengan Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran serta Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan rincian sebagai berikut : 31 Desember 2013 (Rp) Kas di Kas Daerah Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di BLUD Jumlah
31 Desember 2012 (Rp)
212.997.805.598,09
194.200.947.882,39
3.170.291,00
37.292.804,00
805.617.469,62
5.247.984,60
14.676.579.095,57
7.571.684.587,08
228.483.172.454,28
201.815.173.258,07
37
a. Kas di Kas Daerah per Rp212.997.805.598,09 terdiri dari :
31
Desember
2013
sebesar
Tabel 5.1 Rincian Kas di Kas Daerah Uraian
Saldo per 31 Desember 2013 (Rp)
A.
PT. Bank Jatim
1.
Rekening Giro Nomor 0021000700
17.997.805.598,09
2.
Deposito (DB. 186730)
10.000.000.000,00
3.
Deposito (DB. 138726)
20.000.000.000,00
4.
Deposito (DB. 186938)
10.000.000.000,00
5.
Deposito (DB. 186145)
15.000.000.000,00
B.
PT. BNI 46 (Persero) Tbk.
1.
Deposito (PAA. 0106137)
4.500.000.000,00
2.
Deposito (PAA. 0161822)
20.000.000.000,00
3.
Deposito (PAA. 0275245)
15.500.000.000,00
4.
Deposito (PAA. 0697879)
5.000.000.000,00
5.
Deposito (PAA. 0585690)
10.000.000.000,00
C.
PT. BRI (Persero) Tbk.
1.
Deposito (DB. 7458336)
4.000.000.000,00
2.
Deposito (DB. 7458332)
26.000.000.000,00
3.
Deposito (DC. 2107236)
10.000.000.000,00
4.
Deposito (DC. 2104702)
10.000.000.000,00
D.
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
1.
Deposito (AC. 172898)
10.000.000.000,00
2.
Deposito (AC. 934736)
10.000.000.000,00
3.
Deposito (AC. 832652)
5.000.000.000,00
E.
PT. BTN (Persero) Tbk.
1.
Deposito (A.1459163) Jumlah Kas Di Kas Daerah
10.000.000.000,00 212.997.805.598,09
b. Kas Di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2013 sebesar Rp3.170.291,00, terdiri dari penerimaan jasa giro pada Dinas Kesehatan yang sampai dengan 31 Desember 2013 belum disetor ke kasda sebesar Rp48.991,00 (telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 7 Januari 2014) dan penerimaan RSUD Genteng yang diterima petugas loket setelah waktu pisah batas sebesar Rp3.121.300,00 (tidak termasuk sebagai pendapatan Tahun 2013). c. Kas Di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp805.617.469,62 berupa kas tunai dan saldo bank pada rekening Bendahara Pengeluaran SKPD, terdiri dari sisa uang persediaan (UP) sebesar Rp6.303.000,00, jasa giro sebesar
38
Rp976.029,12, dan uang pihak ketiga sebesar Rp798.338.440,50, dengan rincian sebagai berikut : 1) Sisa uang persediaan sebesar Rp6.303.000,00 merupakan sisa UP Tahun 2013 pada Bendahara Sekretariat Daerah yang sampai dengan 31 Desember belum disetor ke Kas Daerah karena masih berada di bendahara pengeluaran pembantu. Uang tersebut telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 10 Januari 2014. 2) Jasa giro sebesar Rp976.029,12 merupakan jasa giro atas rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Pendidikan yang sampai dengan 31 Desember 2013 belum disetor ke Kas Daerah. Jasa giro tersebut telah disetor ke Kasda pada awal tahun 2014, terdiri dari Tabel 5.3 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran atas Jasa Giro SKPD 1. Dinas Koperasi dan UMKM
Jumlah (Rp) 1.238,05
Penyetoran ke Kas Daerah 22 Januari 2014
2. Dinas Pendidikan - UPTD TK SD Kec. Srono, Purwoharjo dan Wongsorejo (jasa giro Tahun 2012) - UPTD TK SD Kec. Pesanggaran
3 Maret 2014 465.822,72 17.761,95
5 Februari 2014
- UPTD TK SD Kec. Siliragung
11.367,54
5 Februari 2014
- UPTD TK SD Kec. Bangorejo
6.128,85
5 Februari 2014
96,85
5 Februari 2014
- UPTD TK SD Kec. Muncar
15.367,76
5 Februari 2014
- UPTD TK SD Kec. Srono
32.120,92
6 Maret 2014
- UPTD TK SD Kec. Cluring
14.752,24
5 Februari 2014
- UPTD TK SD Kec. Gambiran
10.675,88
5 Februari 2014
- UPTD TK SD Kec. Glenmore
19.183,36
5 Februari 2014
- UPTD TK SD Kec. Sempu
10.741,20
5 Februari 2014
- UPTD TK SD Kec. Kabat
32.183,92
5 Februari 2014
- UPTD TK SD Kec. Licin
12.747,48
5 Februari 2014
- UPTD TK SD Kec. Tegaldlimo
- UPTD TK SD Kec. Giri
7.229,74
5 Februari 2014
- UPTD TK SD Kec. Banyuwangi
27.543,66
5 Februari 2014
- UPTD TK SD Kec. Genteng
15.496,10
5 Februari 2014
- UPTD TK SD Kec. Purwoharjo
6.291,44
5 Februari 2014
- UPTD TK SD Kec. Rogojampi
18,63
5 Februari 2014
- UPTD TK SD Kec. Tegalsari
10.099,92
5 Februari 2014
- UPTD TK SD Kec. Kalibaru
228.306,68
5 Februari 2014
- UPTD TK SD Kec. Kalipuro
12.747,48
5 Februari 2014
- UPTD TK SD Kec. Wongsorejo
18.106,75
6 Maret 2014
JUMLAH
976.029,12
3) Uang pihak ketiga pada Bendahara Pengeluaran SKPD sebesar Rp798.338.440,50 terdiri dari :
39
Tabel 5.4 Rekening Saldo Kas Bendahara Pengeluaran yang tidak bersaldo nihil SKPD
Uraian
1. Dinas Pendidikan - UPTD TK SD Kec. Genteng - UPTD TK SD Kec. Purwoharjo - UPTD TK SD Kec. Kalibaru - UPTD TK SD Kec. Rogojampi - UPTD TK SD Kec. Tegalsari
2. Kelurahan Temenggungan 3. Kelurahan Giri 4. PPKD
Jumlah (Rp)
Dana non TPP bulan Oktober sd Desember Dana Non TPP Dana Non TPP
503.452,00 2.175.000,00 412.000,00
Non TPP-TK Swasta
1.462.500,00
Non TPP-TK Swasta Non TPP - SMP Swasta GTT-PTT Oktober sd Desember GTT-PTT Oktober sd Desember Penerimaan SP2D GU dan LS Bendahara Penerimaan LS Bendahara Bendahara Hibah dan Bantuan Keuangan
4.500.000,00 637.500,00
JUMLAH
21.648.457,50 5.034.525,00 13.715.006,00 2.250.000,00 746.000.000,00 798.338.440,50
Penjelasan atas tabel di atas sebagai berikut : a) Sisa kas pada UPTD TK SD Kec. Genteng sebesar Rp503.452,00 merupakan Dana non Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) bagian bulan Oktober sampai dengan Desember yang telah ditransfer oleh Dinas Pendidikan pada tanggal 24 Desember 2013 ke rekening UPTD dan dicatat sebagai belanja Tahun 2013. Ternyata GTT-PTT tersebut telah berhenti atau mengundurkan diri, sehingga dana tersebut tidak diambil dari rekening UPTD dan dikembalikan ke Kas Daerah pada tanggal 06 Februari 2014. Karena pengembalian ke Kas Daerah telah melewati Tahun 2013 maka pengembalian tersebut tidak dicatat sebagai kontra pos belanja TA 2013 melainkan dicatat sebagai pendapatan lain-lain TA 2014. b) Sisa kas pada UPTD TK SD Kec. Purwoharjo sebesar Rp2.175.000,00 dan UPTD TK SD Kec. Kalibaru sebesar Rp412.000,00 merupakan dana non TPP yang telah ditransfer oleh Dinas Pendidikan pada masing-masing UPTD dan dicatat sebagai belanja Tahun 2013. Ternyata GTT-PTT tersebut telah menerima sertifikasi sehingga dana tersebut tidak diambil dari rekening UPTD dan dikembalikan ke Kas Daerah pada tanggal 5 Februari 2014. Karena pengembalian ke Kas Daerah telah melewati Tahun 2013 maka pengembalian tersebut tidak dicatat sebagai kontra pos belanja TA 2013 melainkan dicatat sebagai pendapatan lain-lain TA 2014. c) Saldo kas di rekening Bendahara UPTD TK SD Kec. Rogojampi dan UPTD TK SD Kec. Tegalsari dengan total Rp33.282.982,50 merupakan dana non TPP bagi TK Swasta dan GTT bagian bulan Oktober sampai dengan bulan Desember yang telah ditransfer oleh Dinas Pendidikan pada masing-masing UPTD, namun sampai 40
dengan tanggal 31 Desember 2013 dana tersebut belum diambil dari rekening. UPTD TK SD Kecamatan Rogojampi baru menarik dana tersebut pada tanggal 9 Januari 2014 sedangkan UPTD TK SD Kecamatan Tegalsari pada tanggal 2 Januari 2014. d) Saldo kas di rekening Bendahara Kelurahan Temenggungan sebesar Rp13.715.006,00 merupakan penerimaan SP2D GU atas belanja jasa perkantoran senilai Rp1.500.000,00; belanja jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik senilai Rp744.006,00; belanja makanan dan minuman senilai Rp4.521.000,00; belanja surat kabar/majalah senilai Rp300.000,00, serta penerimaan SP2D LS atas belanja honorarium kader posyandu senilai Rp6.650.000,00, namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 belum diambil dari rekening bendahara dikarenakan bendahara pengeluaran sedang berada di luar kota untuk kepentingan yang mendesak. Secara administrasi keuangan, Kelurahan Temenggungan telah melakukan seluruh kewajibannya sampai batas waktu yang ditentukan, yakni melakukan penyetoran sisa UP dengan menggunakan dana pribadi terlebih dahulu yang dilakukan oleh staf Kelurahan Temenggungan atas nama Halimatus Sakdiyah. Dana pada rekening bendahara pengeluaran tersebut telah ditarik pada tanggal 2 Januari 2014 untuk membayar tagihan dan uang talangan penyetoran sisa UP. e) Saldo kas di rekening Bendahara Kelurahan Giri sebesar Rp2.250.000,00 merupakan dana atas penerimaan SP2D LS bendahara untuk keperluan belanja jasa kantor bulan Desember. Pada tanggal 31 Desember 2013 bendahara telah mengupayakan penarikan tunai terhadap dana tersebut, namun kebijakan dari Bank Jatim untuk pengambilan kas tunai terbatas sampai dengan tanggal 27 Desember 2013, sehingga dana tersebut tidak bisa ditarik dari rekening bendahara sampai dengan tutup tahun anggaran dan baru ditarik tunai pada tanggal 3 Januari 2014. f) Saldo kas di rekening Bendahara Hibah Bansos dan Bantuan Keuangan senilai Rp740.000.000,00 merupakan penerimaan SP2D LS Hibah untuk bantuan dana hibah kepada 20 Badan/Lembaga Keagamaan yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 belum ditransfer ke rekening penerima hibah karena kelalaian Bank Jatim, yaitu baru memindahbukukan ke rekening penerima hibah pada tanggal 2 Januari 2014. d. Kas di BLUD Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp14.676.579.095,57 yang terdiri dari : Tabel 5.5 Rincian Kas di BLUD Uraian
Jumlah (Rp)
Kas di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan
6.838.886.953,21
Kas di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Genteng
7.837.692.142,36
Jumlah Kas di BLUD
14.676.579.095,57
41
1) Kas di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Saldo kas di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan sebesar Rp6.838.886.953,21 tersebut merupakan saldo kas per 31 Desember 2013 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 5.6 Kas di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Jumlah (Rp)
Uraian Kas Tunai di Bendahara BLUD
500.000,00
Kas di Rekening Bank Jatim No. Rek. 0021009598
3.136.795.603,15
Kas di Rekening Bank BNI No. Rek. 0126351923
2.999.385.340,00
Kas di Rekening Bank BRI No. Rek. 000701000774302
693.882.494,40
Kas di Rekening Bank Mandiri No. Rek. 1430012693931
8.323.515,66
Jumlah Kas di BLUD RSUD Blambangan
6.838.886.953,21
2) Kas di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Saldo Kas di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Genteng sebesar Rp7.837.692.142,36 merupakan sisa kas di giro Bank Jatim BLUD RSUD Genteng dengan Nomor Rekening 0551002250.
31 Des 2013 (Rp) 37.108.295.980,44
5.1.1.2 Piutang
Saldo piutang per 31 Desember 2013 terdiri dari: Piutang Pajak Piutang Retribusi Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Piutang Lainnya Jumlah Piutang Penyisihan Piutang Jumlah Piutang bersih
31 Des 2012 (Rp) 24.579.590.389,51
Rp Rp Rp Rp Rp
35.696.513.517,50 44.339.415,00 2.330.975.830,00 15.530.199.319,99 53.602.028.082,49
Rp Rp
(16.493.732.102,05) 37.108.295.980,44
a. Piutang pajak sebesar Rp35.696.513.517,50 terdiri dari : Tabel 5.7 Rincian Piutang Pajak Tahun 2013 Jenis Piutang Pajak 1. 2. 3. 4. 5.
Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Non PLN 6. Pajak PPJ PLN 7. Pajak Parkir 8. Pajak Air Tanah 9. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan 10. Pajak Bumi dan Bangunan JUMLAH
Saldo 31 Des 2012 (Rp)
Penambahan (Rp)
Pengurangan (Rp)
Saldo 31 Des 2013 (Rp)
53.930.991,00 25.926.781,00 5.535.000,00 108.586.800,50
16.887.000,00 1.013.500,00 3.000.000,00 26.548.375,00
26.987.950,00 14.426.411,00 2.385.000,00 21.579.475,00
43.830.041,00 12.513.870,00 6.150.000,00 113.555.700,50
687.780,00
0,00
687.780,00
0,00
2.476.993.192,00 2.160.000,00 1.597.742,00
2.950.246.833,00 200.000,00 22.107.630,00
2.476.993.192,00 2.010.000,00 1.597.742,00
2.950.246.833,00 350.000,00 22.107.630,00
2.095.000,00
2.909.250,00
1.430.000,00
3.574.250,00
0,00
32.558.084.003,00
13.898.810,00
32.544.185.193,00
35.580.996.591,00
2.561.996.360,00
35.696.513.517,50
2.677.513.286,50
42
1) Piutang Pajak Hotel Nilai piutang pajak hotel sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp43.830.041,00 dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.8 Rincian Piutang Pajak Hotel Tahun 2013 Pengurangan (Rp) Koreksi Pembayaran Tahun Tahun 2013 Sebelumnya 3.717.250,00 0,00
Tahun
Saldo 31 Des 2012 (Rp)
2010
30.660.291,00
0,00
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2012
23.270.700,00
0,00
0,00
23.270.700,00
0,00
0,00
16.887.000,00
0,00
0,00
16.887.000,00
53.930.991,00
16.887.000,00
3.717.250,00
23.270.700,00
43.830.041,00
2013 JUMLAH
Penambahan (Rp)
Saldo 31 Des 2013 (Rp) 26.943.041,00
Dari Rp53.930.991,00 piutang pajak hotel, sudah dibayar sebanyak Rp26.987.950,00, tetapi masih terdapat 35 SKP yang belum dibayar oleh wajib pajak pada tahun 2013 sebesar Rp16.887.000,00 sehingga piutang pajak hotel menjadi sebesar Rp43.830.041,00. Pengurangan piutang pajak hotel tahun 2010 sebesar Rp3.717.250,00 merupakan koreksi pembayaran untuk saldo yang disajikan tahun 2012. 2) Piutang Pajak Restoran Piutang pajak restoran sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp12.513.870,00 dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.9 Rincian Piutang Pajak Restoran Tahun 2013 Pengurangan (Rp) Koreksi Pembayaran Tahun Tahun 2013 Sebelumnya 7.338.911,00 0,00
Tahun
Saldo 31 Des 2012 (Rp)
2010
18.664.281,00
0,00
2011
75.000,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
2012
7.187.500
0,00
0,00
7.087.500,00
100.000,00
2013
0,00
1.013.500,00
0,00
0,00
1.013.500,00
25.926.781,00
1.013.500,00
7.338.911,00
7.087.500,00
12.513.870,00
JUMLAH
Penambahan (Rp)
Saldo 31 Des 2013 (Rp) 11.325.370,00
Penambahan piutang pajak restoran sebesar Rp1.013.500,00 karena sebanyak 7 SKP yang belum dibayar oleh wajib pajak pada tahun 2013, dan telah dilakukan pembayaran atas SKP tahun terdahulu sebesar Rp14.426.411,00. Sehingga dari Rp25.926.781,00 piutang pajak restoran saat ini menjadi sebesar Rp12.513.870,00. Pembayaran untuk piutang pajak tahun 2010 sebesar Rp7.338.911,00 merupakan koreksi pembayaran yang telah dilakukan pada tahun 2011. Sehingga nilai tersebut menjadi nilai koreksi untuk saldo piutang tahun 2012. 3) Piutang Pajak Hiburan Nilai piutang pajak hiburan sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp6.150.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
43
Tabel 5.10 Rincian Piutang Pajak Hiburan Tahun 2013 Pengurangan (Rp) Koreksi Tahun Pembayaran Sebelumnya Tahun 2013 300.000,00 0,00
Tahun
Saldo 31 Des 2012 (Rp)
2010
3.450.000,00
0,00
2011
1.855.000,00
0,00
0,00
1.855.000,00
2012
230.000,00
0,00
0,00
230.000,00
0,00
2013
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
5.535.000,00
3.000.000,00
300.000,00
2.085.000,00
6.150.000,00
JUMLAH
Penambahan (Rp)
Saldo 31 Des 2013 (Rp) 3.150.000,00 0,00
Penambahan piutang pajak hiburan sebesar Rp3.000.000,00 karena ada 1 SKP yang belum dibayar oleh wajib pajak pada tahun 2013. Sedangkan pajak hiburan yang diterbitkan sebelum tahun 2013 sudah dibayar sebesar Rp2.385.000,00. Sampai akhir tahun 2013 total piutang pajak hiburan sebesar Rp5.535.000,00 saat ini menjadi sebesar Rp6.150.000,00. 4) Piutang Pajak Reklame Saldo piutang pajak reklame sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp113.555.700,50. Nilai ini merupakan saldo piutang mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.11 Rincian Piutang Pajak Reklame Tahun 2013 Pengurangan (Rp) Koreksi Pembayaran Tahun Tahun 2013 Sebelumnya 40.000,00 147.500,00
Tahun
Saldo 31 Des 2012 (Rp)
2010
76.313.325,50
0,00
2011
5.094.875,00
0,00
0,00
290.625,00
2012
27.178.600,00
0,00
240.000,00
20.861.350,00
6.077.250,00
2013
0,00
26.548.375,00
0,00
0,00
26.548.375,00
108.586.800,50
26.548.375,00
280.000,00
21.299.475,00
113.555.700,50
JUMLAH
Penambahan (Rp)
Saldo 31 Des 2013 (Rp) 76.125.825,50 4.804.250,00
Pengurangan piutang pajak reklame berasal dari koreksi pembayaran tahun sebelumnya sebesar Rp280.000,00 dan realisasi pembayaran tahun 2013 sebesar Rp21.299.475,00 . Sedangkan penambahan piutang pajak reklame tahun 2013 disebabkan karena sebanyak 51 SKP yang diterbitkan pada tahun 2013 belum dibayar oleh wajib pajak. 5) Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Non PLN Saldo piutang pajak penerangan jalan non PLN merupakan saldo piutang pajak tahun 2012 sebesar Rp687.780,00. Untuk saldo tersebut terdapat koreksi pembayaran di tahun 2012 sebesar Rp352.980,00 dan realisasi pembayaran di tahun 2013 sebesar Rp334.800,00, sehingga saldo per 31 Desember 2013 adalah nihil. Tabel 5.12 Rincian Piutang Pajak PPJ Non PLN Tahun 2013 Tahun 2012
Saldo 31 Des 2012 (Rp) 687.780,00
Penambahan (Rp) 0,00
Pengurangan (Rp) Koreksi Tahun Pembayaran Sebelumnya Tahun 2013 352.980,00 334.800,00
Saldo 31 Des 2013 (Rp) 0,00
44
6) Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) PLN Piutang pajak penerangan jalan (PPJ) PLN sebesar Rp2.950.246.833,00 merupakan hasil pemungutan PPJ PLN bulan Desember 2013 yang baru disetorkan di bulan Januari 2014. 7) Piutang Pajak Parkir Saldo piutang pajak parkir sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp350.000,00 merupakan saldo piutang Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013, yang dirinci sebagai berikut : Tabel 5.13 Rincian Piutang Pajak Parkir Tahun 2013 Tahun
Saldo 31 Des 2012 (Rp)
Penambahan (Rp)
Pengurangan (Rp) Koreksi Tahun Pembayaran Sebelumnya Tahun 2013 300.000,00 310.000,00
Saldo 31 Des 2013 (Rp)
2010
760.000,00
0,00
2011
0,00
0,00
0,00
0,00
2012
1.400.000,00
0,00
100.000,00
1.300.000,00
0,00
2013
0,00
200.000,00
0,00
0,00
200.000,00
2.160.000,00
200.000,00
400.000,00
1.610.000,00
350.000,00
JUMLAH
150.000,00 0,00
Pada Tahun 2013 diterbitkan 178 SKP senilai Rp156.964.900,00 sudah dibayar oleh wajib pajak sebanyak 177 SKP sejumlah Rp156.764.900,00 sehingga terjadi penambahan piutang sebanyak 1 SKP dengan nilai sebesar Rp200.000,00. Untuk saldo piutang pajak Tahun 2012 terdapat koreksi pembayaran sebesar Rp400.000,00 dan realisasi pembayaran Tahun 2013 sebesar Rp1.610.000,00. 8) Piutang Pajak Air Tanah Piutang pajak air tanah sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp22.107.630,00 dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.14 Rincian Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2013 Pengurangan (Rp) Koreksi Pembayaran Tahun Tahun 2013 Sebelumnya 64.800,00 1.532.942,00
Tahun
Saldo 31 Des 2012 (Rp)
2012
1.597.742,00
0,00
2013
0,00
22.107.630,00
0,00
0,00
22.107.630,00
1.597.742,00
22.107.630,00
64.800,00
1.532.942,00
22.107.630,00
JUMLAH
Penambahan (Rp)
Saldo 31 Des 2013 (Rp) 0,00
Penambahan piutang pajak air tanah ini terjadi karena 1.967 SKP yang diterbitkan senilai Rp458.917.036,00 terealisasi sebanyak 1.951 SKP senilai Rp436.809.406,00 sehingga tersisa 16 SKP senilai Rp22.107.630,00. Pelunasan untuk piutang Tahun 2012 sebesar Rp1.597.742,00 terdiri dari koreksi pembayaran sebesar Rp64.800,00 dan pembayaran di Tahun 2013 sebesar Rp1.532.942,00. 9) Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Nilai piutang pajak mineral bukan logam dan batuan sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp3.574.250,00 merupakan saldo untuk piutang
45
pajak mineral bukan logam dan batuan mulai Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.15 Rincian Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Tahun 2013 Pengurangan (Rp) Koreksi Pembayaran Tahun Tahun 2013 Sebelumnya 456.000,00 0,00
Tahun
Saldo 31 Des 2012 (Rp)
2010
1.121.000,00
0,00
2012
974.000,00
0,00
0,00
974.000,00
0,00
2013
0,00
2.909.250,00
0,00
0,00
2.909.250,00
2.095.000,00
2.909.250,00
456.000,00
974.000,00
3.574.250,00
JUMLAH
Penambahan (Rp)
Saldo 31 Des 2013 (Rp) 665.000,00
Pada Tahun 2013 diterbitkan 1.346 SKP senilai Rp1.275.972.770,00 dan sudah dibayar oleh wajib pajak sebanyak 1.344 SKP senilai Rp1.273.063.520,00 sehingga tersisa 2 SKP yang belum terbayar sebesar Rp2.909.250,00. Pelunasan sebesar Rp1.430.000,00 terdiri dari koreksi pelunasan tahun sebelumnya sebesar Rp456.000,00 dan realisasi pembayaran Tahun 2013 sebesar Rp974.000,00. 10) Pajak Bumi dan Bangunan Piutang pajak bumi dan bangunan sebesar Rp32.544.185.193,00 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 5.16 Rincian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013
2002-2007
Saldo 31 Des 2012 (Rp) 0,00
11.802.883.454,00
0,00
11.802.883.454,00
2008-2012
0,00
14,528,557,341.00
13,898,810.00
14,514,658,531.00
2013
0,00
6,226,643,208.00
0,00
6,226,643,208.00
JUMLAH
0,00
32.558.084.003,00
13,898,810.00
32.544.185.193,00
Tahun
a)
Penambahan (Rp)
Pengurangan (Rp)
Saldo 31 Des 2013 (Rp)
Piutang pajak bumi dan bangunan merupakan tindak lanjut Berita Acara Serah Terima Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBBP2, dan Aset Sitaan Nomor: BA-268/WPJ.12/KP.08/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang mulai dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2013 dengan saldo piutang sebesar Rp26.331.440.795,00. Nilai tersebut terdiri dari piutang pajak Tahun 2002 sampai dengan 2007 sebesar Rp11.802.883.454,00 dan Tahun 2008 sampai dengan 2011 sebesar Rp14.528.557.341,00. Untuk piutang Tahun 2008 sampai dengan 2011 telah dibayar sebesar Rp13.898.810,00 sehingga piutang pajak bumi dan bangunan sampai dengan Tahun 2013 menjadi sebesar Rp14.514.658.531,00. Adapun rincian piutang pajak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 adalah sebagai berikut : Tabel 5.17 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan sampai dengan Tahun 2012
2008
Saldo 31 Des 2012 (Rp) 0,00
2009 2010
Tahun
777,172,384.00
0,00
Saldo 31 Des 2012 (Rp) 777,172,384.00
0,00
1,643,337,754.00
0,00
1,643,337,754.00
0,00
2,907,826,133.00
0,00
2,907,826,133.00
Penambahan (Rp)
Pengurangan (Rp)
46
2011
Saldo 31 Des 2012 (Rp) 0,00
4,162,006,691.00
0,00
Saldo 31 Des 2012 (Rp) 4,162,006,691.00
2012
0,00
5,038,214,379.00
13,898,810.00
5,024,315,569.00
JUMLAH
0,00
14,528,557,341.00
13,898,810.00
14,514,658,531.00
Tahun
b)
Penambahan (Rp)
Pengurangan (Rp)
Piutang pajak bumi dan bangunan Tahun 2013 sebesar Rp6.226.643.208,00 terjadi karena SPPT sebanyak 763.244 dengan Pokok Pajak senilai Rp24.427.049.428,00 terealisasi sebesar Rp18.200.406.220,00 yang tersebar pada Wajib Pajak di 22 kecamatan, sedangkan wajib pajak di kecamatan Purwoharjo dan Tegaldlimo sudah membayar seluruh pajak bumi dan bangunan Tahun 2013.
b. Piutang Retribusi sebesar Rp44.339.415,00 terdiri dari : Tabel 5.18 Rincian Piutang Retribusi Jenis Retribusi Retribusi IMB Retribusi HO Jumlah
Saldo 31 Des 2012 (Rp) 182.006.474,00
5.746.949,00
157.672.548,00
Saldo 31 Des 2013 (Rp) 30.080.875,00
38.090.125,00
3.845.000,00
27.676.585,00
14.258.540,00
220.096.599,00
9.591.949,00
185.349.133,00
44.339.415,00
Penambahan (Rp)
Pengurangan (Rp)
Pengurangan sebesar Rp185.349.133,00 merupakan pelunasan piutang retribusi untuk Tahun 2012 yang dibayarkan di Tahun 2013. Sedangkan penambahannya sebesar Rp9.591.949,00 merupakan penambahan piutang Tahun 2013. c. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp2.330.975.830,00 merupakan kekurangan pembayaran pajak PPh pasal 21 Tahun 2011 kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/PMK.07/2013 tanggal 13 Desember 2013. d. Piutang Lainnya sebesar Rp15.530.199.319,99 terdiri dari: Tabel 5.19 Rincian Piutang Lainnya Jenis Piutang Lainnya a. Piutang tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKRI sebelumnya b. Piutang pelayanan kesehatan PT. ASKES, Jamkesmas, PT.KAI, PT.Jasa Raharja & Koperasi kpd RSUD Blambangan c. Piutang Jamkesmas dan Jampersal pada Dinas Kesehatan d. Piutang dari setoran laba PDAM yang kurang disetor e. Piutang dana bagi hasil sumber daya alam (DBH-SDA) Pemerintah Pusat f. Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat (Kurang PBB Th 2011 dan Kurang Cukai 2011)
Saldo per 31 Des 2012 (Rp)
Penambahan (Rp)
Pengurangan (Rp)
Saldo per 31 Des 2013 (Rp)
2.644.703.417,50
0,00
200.000.000,00
2.444.703.417,50
1.048.185.466,46
3.616.120.794,81
1.048.185.466,46
3.616.120.794,81
152.234.500,00
216.543.181,00
152.234.500,00
216.543.181,00
1.367.747.119,05
0,00
1.367.747.119,05
0,00
4.654.920.610,00
0,00
4.654.920.610,00
0,00
655.131.686,00
0,00
655.131.686,00
0,00
47
Jenis Piutang Lainnya g. Piutang Bagi Hasil dari propinsi yaitu: - PBBKB - BBNKB - P-AP - PKB - SP III Perhutani h. Pinjaman kepada kelompok masyarakat melalui pemberian dana bergulir i. Piutang pelayanan kesehatan PT. ASKES, dan Jamkesmas pada RSUD Genteng j. Piutang sewa kapal oleh PT. Pelayaran Banyuwangi Sejati Tahun 2013 k. Piutang denda keterlambatan atas pekerjaan cetakan karcis pasar pada Dispenda l. Reklasifikasi atas tuntutan ganti rugi dari aset lainnya ke aset lancar JUMLAH
Saldo per 31 Des 2012 (Rp)
Penambahan (Rp)
Pengurangan (Rp)
Saldo per 31 Des 2013 (Rp)
4.272.682.127,00 1.242.029.307,00 32.542.504,00 2.574.839.708,00 259.670.595,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.272.682.127,00 1.242.029.307,00 32.542.504,00 2.574.839.708,00 259.670.595,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.016.945.430,00
0,00
136.950.000,00
4.879.995.430,00
0,00
4.020.685.772,53
0,00
4.020.685.772,53
0,00
249.799.674,15
0,00
249.799.674,15
0,00
9.913.500,00
0,00
9.913.500,00
0,00
92.437.550,00
0,00
92.437.550,00
23.921.632.470,01
8.205.500.472,49
16.596.933.622,51
15.530.199.319,99
Penambahan piutang lainnya sebesar Rp8.205.500.472,49 merupakan : 1) Pengakuan piutang pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan terhadap PT. ASKES, PT. KAI, PT. Jasa Raharja, Jamkesmas dan Koperasi RSUD Blambangan Tahun 2013 sebesar Rp3.616.120.794,81; 2) Piutang klaim Jamkesmas dan Jampersal beberapa Puskesmas pada Dinas Kesehatan yang belum terealisir sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp216.543.181,00; 3) Pengakuan piutang pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Genteng terhadap PT. ASKES dan Jamkesmas Tahun 2013 sebesar Rp4.020.685.772,53; 4) Piutang sewa kapal oleh PT. Pelayaran Banyuwangi Sejati untuk Tahun 2013 sebesar Rp249.799.674,15 yang telah dilunasi pada tanggal 16 April 2014; 5) Piutang denda keterlambatan atas pekerjaan cetakan karcis pasar pada Dispenda sebesar Rp9.913.500,00 yang telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 19 Maret 2014. 6) Reklasifikasi atas tuntutan ganti rugi dari aset lainnya ke aset lancar sebesar Rp92.437.550,00 Terjadi pengurangan pada piutang tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK disebabkan karena adanya pembayaran atas denda keterlambatan pemasangan alat kesehatan sebesar Rp200.000.000,00. Pinjaman kepada kelompok masyarakat melalui pemberian dana bergulir sebesar Rp5.016.945.430,00 mengalami pengurangan sebesar Rp136.950.000,00 yang terdiri dari :
48
Tabel 5.20 Rincian Piutang Lainnya – Pinjaman kepada kelompok masyarakat Pinjaman Dana Bergulir 1. Dinas Koperasi dan UMKM - Koperasi dan LKM - KUK, PKL dan UKM
Saldo per 31 Des 2012 (Rp)
Saldo per 31 Des 2013 (Rp)
Pengurangan (Rp) 133.000.000,00
1.857.500.000,00 821.802.730,00
0,00 0,00
765.224.500,00
0,00
1.400.000,00
763.824.500,00
187.650.000,00
0,00
0,00
187.650.000,00
571.160.200,00
0,00
2.550.000,00
568.610.200,00
813.608.000,00
0,00
0,00
813.608.000,00
5.016.945.430,00
0,00
136.950.000,00
4.879.995.430,00
2. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan - IKM 3. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan 4. Dinas Kelautan dan Perikanan - Kelompok Pembudidaya Air Tawar dan Nelayan 5. Kantor Ketahanan Pangan - Gabah JUMLAH
Penamb ahan (Rp)
1.724.500.000,00 821.802.730,00
Penyisihan piutang untuk Tahun 2013 yang diperhitungkan berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut : Tabel 5.21 Perhitungan Akumulasi Penyisihan Piutang Tahun 2013 Jenis Piutang
1.
Piutang Pajak
2.
Piutang Retribusi
Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat (Kurang PPh psl 21) 4. Piutang tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI sebelumnya 5. Piutang pelayanan kesehatan PT. ASKES, Jamkesmas, PT.KAI, PT.Jasa Raharja & Koperasi kpd RSUD Blambangan 6. Piutang Jamkesmas dan Jampersal pada Dinas Kesehatan 7. Pinjaman kepada kelompok masyarakat melalui pemberian dana bergulir 8. Piutang pelayanan kesehatan PT. ASKES, dan Jamkesmas kpd RSUD Genteng 9. Piutang sewa kapal oleh PT. Pelayaran Banyuwangi Sejati Tahun 2013 10. Piutang denda keterlambatan atas pekerjaan cetakan karcis pasar pada Dispenda 11. Reklasifikasi atas tuntutan ganti rugi dari aset lainnya ke aset lancar
Saldo per 31 Des 2013 Sebelum penyisihan (Rp)
Penyisihan Piutang (Rp)
Saldo per 31 Des 2013 Setelah penyisihan (Rp)
35.696.513.517,50
13.983.970.295,00
21.712.543.222,50
44.339.415,00
1.737.373,30
42.602.041,70
2.330.975.830,00
0,00
2.330.975.830,00
2.444.703.417,50
555.264.508,75
1.889.438.908,75
3.616.120.794,81
0,00
3.616.120.794,81
216.543.181,00
0,00
216.543.181,00
4.879.995.430,00
1.952.759.925,00
2.927.235.505,00
4.020.685.772,53
0,00
4.020.685.772,53
249.799.674,15
0,00
249.799.674,15
9.913.500,00
0,00
9.913.500,00
3.
JUMLAH
92.437.550,00
0,00
92.437.550,00
53.602.028.082,49
16.493.732.102,05
37.108.295.980,44
5.1.1.3 Belanja Dibayar Dimuka Pada Tahun Anggaran 2013 terdapat saldo belanja sebesar Rp8.562.478.582,44 yang dirinci sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2012 Rp Penambahan Tahun 2013 Rp Jumlah Rp Pengurangan Tahun 2013 Rp Saldo per 31 Desember 2013 Rp
dibayar dimuka 205.969.500,00 8.562.478.582,44 8.768.448.082,44 205.969.500,00 8.562.478.582,44 49
Jumlah tersebut merupakan belanja dibayar dimuka yang terdiri dari: Tabel 5.22 Rincian Belanja dibayar dimuka Penambahan (Rp)
Pengurangan (Rp)
31 Desember 2013 (Rp)
205.969.500,00
308.916.670,00
205.969.500,0 0
308.916.670,00
Sewa Bandwidth
0,00
1.100.766.755,00
0,00
1.100.766.755,00
Sewa Layanan Fiber Optik
0,00
132.000.000,00
0,00
132.000.000,00
Jenis Asuransi Kesehatan
31 Desember 2012 (Rp)
Uang Muka Belanja pada Entitas Teknis (DAK)
0,00
7.020.795.157,44
0,00
7.020.795.157,44
JUMLAH
205.969.500,00
8.562.478.582,44
205.969.500,00
8.562.478.582,44
Penambahan belanja dibayar dimuka sebesar Rp8.562.478.582,44 berasal dari: a. Belanja asuransi kesehatan anggota DPRD beserta keluarga pada Sekretariat DPRD sebesar Rp308.916.670,00 untuk alokasi manfaat per tanggal 5 Januari 2014 sampai dengan tanggal 4 Desember 2014; b. Belanja jasa sewa bandwidth dan penunjangnya pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar Rp1.100.766.755,00 untuk alokasi pemakaian per 13 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014; c. Belanja jasa sewa layanan fiber optik pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar Rp132.000.000,00 untuk alokasi pemakaian per 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 12 September 2014; d. Uang muka Belanja untuk kegiatan pembangunan sekolah dan rehabilitasi sekolah (Dana Alokasi Khusus) Tahun 2013 yang menggunakan mekanisme swakelola pada Dinas Pendidikan sebesar Rp7.020.795.157,44. Saldo uang muka tersebut adalah selisih nilai alokasi sebesar Rp46.680.249.803,00 dengan realisasi fisik yang sudah diselesaikan per 31 Desember 2013 sebesar Rp39.659.454.645,56. Sedangkan pengurangan pada belanja dibayar dimuka sebesar Rp205.969.500,00 pada Sekretariat DPRD merupakan beban yang diakui sebagai asuransi kesehatan anggota DPRD beserta keluarga selama Tahun 2013.
5.1.1.4
Persediaan
31 Desember 2013 (Rp)
31 Desember 2012 (Rp)
41.527.477.584,93
41.532.998.328,19
Persediaan dihitung pada akhir tahun dan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir. Saldo Persediaan per 31 Desember 2013 sebesar Rp41.527.477.584,93 terdiri dari:
50
Tabel 5.23 Rincian Persediaan
a.
Alat Tulis Kantor
Jumlah (Rp) 318.740.270,00
b.
Barang Cetakan
2.605.961.174,00
c.
Alat-alat listrik
d.
Bahan Bangunan
e.
Obat-obatan
16.376.853.939,40
f.
Bahan Kimia
2.050.064.180,00
g.
Perlengkapan Kebersihan dan Bahan Pembersih
h.
Bahan Kesehatan
h.
Bahan Laboratorium
i.
Benda Pos
j.
Makanan Pokok
k.
Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak III
No
Jenis Persediaan
185.830.200,00 8.297.044.767,78
403.397.860,00 49.243.790,00 120.799.000,00 838.500,00 57.836.403,75
JUMLAH
11.060.867.500,00 41.527.477.584,93
Adapun rincian persediaan per SKPD dapat dirinci sebagai berikut : Tabel 5.24 Rincian Persediaan per SKPD No
SKPD
1. 2. 3. 4. 5.
Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Bappeda Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Badan Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan dan Pertamanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan Badan Kepegawaian dan Diklat Kecamatan Banyuwangi Kecamatan Rogojampi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kantor Ketahanan Pangan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Dinas Peternakan JUMLAH
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
Jumlah (Rp) 779.200,00 11.861.822.040,79 2.981.382.519,98 4.704.990.346,38 18.606.783.240,00 2.618.000,00 767.660.680,00 748.990.227,78 2.055.750,00 852.629.780,00 72.650,00 15.202.400,00 984.400,00 8.811.490,00 600.300,00 5.397.210,00 1.384.900,00 559.647.750,00 3.599.150,00 605.250,00 1.912.000,00 13.983.375,00 210.800,00 3.556.000,00 356.906.125,00 24.892.000,00 41.527.477.584,93
51
a. Persediaan Alat Tulis Kantor Persediaan alat tulis kantor sebesar Rp318.740.270,00 terdapat pada beberapa SKPD yaitu: Tabel 5.25 Persediaan Alat Tulis Kantor No
Nama SKPD
Jumlah (Rp) 21.053.263,00
1.
Dinas Kesehatan
2.
Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan
3.
Rumah Sakit Umum Daerah Genteng
4.
BAPPEDA
5.
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
6.
Badan Lingkungan Hidup
1.094.300,00
7.
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
2.055.750,00
8.
Badan Perberdayaan Perempuan dan KB
12.200,00
9.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9.999.500,00
10.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
11.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
12.
Kantor satuan Polisi Pamong Praja
13.
Sekretariat Daerah
14.
Sekretariat DPRD
15.
Dinas Pendapatan
16.
Badan Kepegawaian Daerah
17.
Kecamatan Banyuwangi
521.000,00
18.
Kecamatan Rogojampi
786.800,00
19.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah
20.
Kantor Ketahanan Pangan
210.800,00
21.
BPM dan Pemerintah Desa
1.771.000,00
Jumlah
318.740.270,00
37.900.050,00 185.859.827,00 1.768.700,00 12.578.180,00
521.000,00 3.089.640,00 600.300,00 5.397.210,00 308.500,00 22.495.800,00 2.667.350,00
8.049.100,00
b. Persediaan Barang Cetakan Persediaan barang cetakan sebesar Rp2.605.961.174,00 terdapat pada beberapa SKPD yaitu: Tabel 5.26 Persediaan Barang Cetakan
1.
Dinas Pendidikan
Jumlah (Rp) 779.200,00
2.
Dinas Kesehatan
88.451.600,00
3.
Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan
154.767.305,00
4.
Rumah Sakit Umum Daerah Genteng
289.687.314,00
5.
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
647.828.100,00
6.
Badan Lingkungan Hidup
7.
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
8.
Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB
No
Nama SKPD
630.000,00 852.629.780,00 60.450,00
52
No
Nama SKPD
Jumlah (Rp) 1.079.000,00
9.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
11.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
12.
Sekretariat DPRD
13.
Dinas Pendapatan
14.
Badan Kepegawaian dan Diklat
15.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.934.275,00
16.
BPM dan Pemerintah Desa
1.785.000,00
17.
Dinas Peternakan
282.800,00 1.786.000,00 136.900,00 534.915.450,00 316.000,00
24.892.000,00 Jumlah
2.605.961.174,00
Pada persediaan barang cetakan terdapat beberapa SKPD yang memiliki nilai persediaan yang cukup besar diantaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti blanko akta, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Pendapatan berupa karcis. c. Persediaan Alat Listrik Persediaan alat listrik sebesar Rp185.830.200,00 merupakan persediaan berupa lampu, baterai, kabel dan lain sebagainya. Tabel 5.27 Persediaan Alat Listrik No
Nama SKPD
Jumlah (Rp)
1.
Dinas Kesehatan
6.861.550,00
2.
Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan
14.474.600,00
3.
Rumah Sakit Umum Daerah Genteng
59.743.875,00
4.
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
98.153.900,00
5.
Badan Lingkungan Hidup
6.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.781.500,00
7.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.386.550,00
8.
Sekretariat DPRD
760.000,00
9.
Badan Kepegawaian Daerah
133.300,00
10.
Kecamatan Rogojampi
450.500,00
11.
Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Jumlah
233.300,00
1.851.125,00 185.830.200,00
d. Persediaan Bahan Bangunan Persediaan Bahan Bangunan sebesar Rp8.297.044.767,78 adalah sisa persediaan aspal pada DPU Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang sebanyak 102 drum sebesar Rp7.545.915.740,00 yang masih tersimpan di workshop Dinas Pekerjaan Umum di Desa Wonosobo. Persediaan tersebut rencananya digunakan untuk kegiatan Program Peduli Jalan Desa (P2JD) 53
Plus dalam bentuk bantuan aspal. Sedangkan sebesar Rp4.276.100,00 adalah sisa persediaan bahan bangunan di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Dan bahan bangunan sebesar Rp746.852.927,78 ada di Badan Lingkungan Hidup berupa bahan bangunan untuk pembangunan IPAL yang diterima dari Kementrian Lingkungan Hidup. e. Persediaan Obat-obatan Persediaan obat-obatan Rp16.376.853.939,40 terdapat pada:
pada
Tahun
2013
sebesar
Tabel 5.28 Persediaan Obat-obatan No
Nama SKPD
Jumlah (Rp) 11.503.460.544,52
1.
Dinas Kesehatan
2.
Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan
2.107.758.464,98
3.
Rumah Sakit Umum Daerah Genteng
2.410.579.929,90
4.
Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Jumlah
355.055.000,00 16.376.853.939,40
Persediaan obat-obatan pada Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan berupa obat–obatan pertanian (insektisida, fungisida, rodentisida). f. Persediaan Bahan Kimia Persediaan bahan kimia sebesar Rp2.050.064.180,00 dimiliki oleh SKPD: Tabel 5.29 Persediaan Bahan Kimia No
Nama SKPD
1.
Dinas Kesehatan
2.
Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan
3.
Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Jumlah
Jumlah (Rp) 9.056.000,00 582.238.400,00 1.458.769.780,00 2.050.064.180,00
g. Persediaan perlengkapan kebersihan dan bahan pembersih sebesar
Rp403.397.860,00 terdapat pada SKPD: Tabel 5.30 Persediaan Perlengkapan Kebersihan No
Nama SKPD
1.
Dinas Kesehatan
2.
Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan
3.
Rumah Sakit Umum Daerah Genteng
4.
Bappeda
5.
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
6.
Badan Lingkungan Hidup
7.
Badan Penaggulangan Bencana Daerah
8.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Jumlah (Rp) 11.908.350,00 80.532.650,00 296.775.710,00 849.300,00 4.824.400,00 179.700,00 2.342.400,00 180.600,00
54
No
Nama SKPD
9.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10.
Sekretariat DPRD
11.
Dinas Pendapatan
12.
Badan Kepegawaian dan Diklat
13.
Kecamatan Banyuwangi
14.
Kecamatan Rogojampi
Jumlah (Rp) 2.441.300,00 179.500,00 2.236.500,00
Jumlah
308.500,00 84.250,00 554.700,00 403.397.860,00
h. Persediaan Bahan Kesehatan Persediaan bahan kesehatan terdapat di Dinas Kesehatan sejumlah Rp49.243.790,00. i. Persediaan Bahan Laboratorium Persediaan bahan laboratorium sebesar Rp120.799.000,00 pada Dinas Kesehatan yang sebagian sudah diserahkan ke puskesmaspuskesmas. j. Persediaan Benda Pos Persediaan benda pos seperti materai, perangko dan benda-benda pos lainnya sebesar Rp838.500,00 terdapat pada SKPD: Tabel 5.31 Persediaan Benda Pos No
Nama SKPD
Jumlah (Rp) 436.500,00
1.
Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan
2.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
108.000,00
3.
Badan Kepegawaian dan Diklat
174.000,00
4.
Kecamatan Rogojampi
120.000,00
Jumlah
838.500,00
k. Persediaan Bahan Makanan Pokok Persediaan bahan makanan pokok sebesar Rp57.836.403,75 terdapat pada SKPD: Tabel 5.32 Persediaan Bahan Makanan Pokok No 1. 2. 3.
Nama SKPD Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Jumlah
Jumlah (Rp) 50.987.943,00 3.274.550,00 3.573.910,75 57.836.403,75
l. Persediaan Barang Yang Akan diserahkan kepada Pihak III Persediaan untuk pihak III sebesar Rp11.060.867.500,00 pada Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang adalah proyek pengerjaan Tahun 2012 yang belum diserahkan kepada pihak III sampai 31 Desember 2013 sebesar Rp4.886.757.000,00 dengan rincian sebagai berikut: 55
-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Makam Datuk Ibrahim sebesar Rp640.321.000,00 - Pembangunan Gedung Rektorat Poliwangi sebesar Rp3.073.416.000,00 - Pembangunan Gedung MAU Ihya Ulumudin sebesar Rp189.500.000,00 - Pembangunan Polsek Rogojampi (Polsek Urban) sebesar Rp983.520.000,00 Sedangkan pada Tahun 2013 barang yang akan diserahkan kepada pihak III sebesar Rp6.174.110.500,00 dengan rincian sebagai berikut: - Rehabilitasi Kantor Sumberagung Kec. Pesanggaran sebesar Rp97.202.000,00; - Pembangunan Pasar desa Tamansari Kec. Licin sebesar Rp193.038.000,00; - Rehabilitasi kantor desa Tegalharjo kec. Glenmore sebesar Rp71.326.000,00; - Pembangunan Pagar Kantor Desa Kajarharjo sebesar Rp72.374.000,00; - Rehabilitasi Bangunan dsn. Kaliwungu Kedungwungu Kec. Tegaldlimo sebesar Rp70.914.000,00; - Pembangunan Kantor Desa Kandangan kec. Pesanggaran sebesar Rp192.517.000,00; - Rehabilitasi Balai Desa Tamansari Kec. Tegalsari sebesar Rp71.434.000,00; - Rehabilitasi Gedung YKPTI sebesar Rp293.525.000,00; - Pembangunan Sarpras Makam Datuk Ibrahim (lanjutan) Kec. Banyuwangi sebesar Rp376.331.000,00; - Pembangunan Gedung Kantor Polsek Rogojampi (lanjutan) sebesar Rp707.359.000,00; - Rehabilitasi Kantor Desa Songgon Kec. Songgon sebesar Rp95.954.000,00; - Pembangunan Gedung Rektorat Poliwangi (lanjutan) kec. Kabat sebesar Rp1.610.814.800,00; - Rehabilitasi sedang/berat kantor PKK desa Kajarharjo Ke. Kalibaru sebesar Rp71.172.000,00; - Pembangunan Rest. Area di Jambu Tamansari sebesar Rp192.209.000,00; - Pembangunan RS NU sebesar Rp1.673.192.700,00; - Pembangunan Pasar desa Kedunggebang sebesar Rp192.017.000,00; - Pembangunan Pasar desa Purwoagung kec. Tegaldlimo sebesar Rp192.731.000,00.
56
5.1.2
Investasi Jangka Panjang 31 Des 2013 (Rp) 110.814.613.113,97
Investasi Jangka Panjang
31 Des 2012 (Rp) 87.133.922.463,53
Investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Banyuwangi per 31 Desember 2013 sebesar Rp110.814.613.113,97 merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMN/BUMD dan Badan Hukum Lainnya bukan milik Negara/Daerah serta kelompok masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari : 31 Des 2013 (Rp)
31 Des 2012 (Rp)
Investasi Permanen
1.103.859.050,00 109.710.754.063,97
1.157.656.000,00 85.976.266.463,53
Jumlah Investasi Jangka Panjang
110.814.613.113,97
87.133.922.463,53
Investasi Non Permanen
5.1.2.1 Investasi Nonpermanen 31 Desember 2013 (Rp) Investasi Nonpermanen
31 Desember 2012 (Rp)
1.103.859.050,00
1.157.656.000,00
Saldo investasi nonpermanen – dana bergulir per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp2.276.143.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut : 31 Desember 2013 (Rp) Investasi NonpermanenDana Bergulir Dana Bergulir Diragukan Tertagih Jumlah
31 Desember 2012 (Rp)
2.276.143.000,00
2.298.283.000,00
(1.172.283.950,00) 1.103.859.050,00
(1.140.627.000,00) 1.157.656.000,00
Selama Tahun 2013 terdapat pengurangan dikarenakan adanya setoran pokok pinjaman dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.33 Rincian Investasi Non Permanen – Dana Bergulir No
Investasi Non Permanen
1.
Dinas Peternakan
Saldo 31 Des 2012 (Rp)
Penambahan (Rp)
Pengurangan (Rp)
Saldo 31 Des 2013 (Rp)
57
No
Saldo 31 Des 2012 (Rp)
Investasi Non Permanen - Sapi Kereman - Sapi Bibit - Kambing Bibit - Domba Bibit Jumlah
Penambahan (Rp)
53.840.000,00
0,00
1.452.604.000,00
0,00
703.847.000,00
0,00
87.992.000,00
0,00
2.298.283.000,00
0,00
Saldo 31 Des 2013 (Rp)
Pengurangan (Rp) 0,00 22.140.000,00 0,00 0,00 22.140.000,00
53.840.000,00 1.430.464.000,00 703.847.000,00 87.992.000,00
2.276.143.000,00
Dana bergulir diragukan tertagih merupakan cadangan yang dibentuk sebesar prosentase tertentu dari akun Investasi Nonpermanen - Dana Bergulir berdasarkan umur investasi tersebut. Adapun rincian dari Dana Bergulir Diragukan Tertagih Tahun 2013 adalah sebagai berikut : Tabel 5.34 Nilai Bersih Investasi Nonpermanen – Dana Bergulir Thn 2013
No
1
Dana Bergulir Diragukan Tertagih 31 Des 2013 (Rp)
Saldo 31 Des 2013 (Rp)
Investasi Non Permanen
Investasi Non Permanen-Dana Bergulir 31 Des 2013 (Rp)
Dinas Peternakan - Sapi Kereman
53.840.000,00
53.840.000,00
0,00
1.078.852.000,00
351.612.000,00
35.192.350,00
668.654.650,00
4.399.600,00
83.592.400,00
1.172.283.950,00
1.103.859.050,00
1.430.464.000,00
- Sapi Bibit
703.847.000,00
- Kambing Bibit
87.992.000,00
- Domba Bibit Jumlah
2.276.143.000,00
Penerapan penyajian nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value/NRV) dilakukan pada Tahun 2013 sesuai dengan kebijakan akuntansi yang ditetapkan.
5.1.2.2
Investasi Permanen 31 Desember 2013 (Rp) Investasi Permanen
31 Desember 2012 (Rp)
109.710.754.063,97
85.976.266.463,53
Investasi permanen sebesar Rp109.710.754.063,97 merupakan penyertaan modal pemerintah daerah, yang terdiri dari : Tabel 5.35 Rincian Investasi Permanen No
Investasi Permanen
Saldo 31 Des 2012 (Rp)
Penambahan (Rp)
Pengurangan (Rp)
Saldo 31 Des 2013 (Rp)
1.
BPD Jatim
67.509.029.250,00
0,00
0,00
67.509.029.250,00
2.
BPR Jatim
3.000.900.000,00
5.000.000.000,00
0,00
8.000.900.000,00
3.
PT. Merdeka Serasi Jaya PDAM Banyuwangi
0,00
10.000.000.000,00
0,00
10.000.000.000,00
15.145.616.198,07
5.549.644.530,93
0,00
20.695.260.729,00
4.
58
No 5. 6. 7.
Investasi Permanen PDAU Blambangan PD Perhotelan PT. PBS Jumlah
Saldo 31 Des 2012 (Rp)
Penambahan (Rp)
Pengurangan (Rp)
Saldo 31 Des 2013 (Rp)
292.222.815,31
240.381.511,86
0,00
532.604.327,17
0,00
194.194.291,00
0,00
194.194.291,00
28.498.200,15
2.750.267.266,65
0,00
2.778.765.466,80
85.976.266.463,53
23.734.487.600,44
0,00
109.710.754.063,97
Metode penilaian investasi permanen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada masing-masing perusahaan/BUMD per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut :
59
Tabel 5.36 Metode Penilaian Investasi Permanen No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Uraian BPD Jatim BPR Jatim PT. Merdeka Serasi Jaya PDAM Banyuwangi PDAU Blambangan PD Perhotelan PT. Pelayaran Banyuwangi Sejati Jumlah
Saldo per 31 Desember 2013 (Rp) 67.509.029.250,00 8.000.900.000,00 10.000.000.000,00 20.695.260.729,00 532.604.327,17 194.194.291,00 2.778.765.466,80
Metode Penilaian Metode Metode Metode Metode Metode Metode Metode
Biaya Biaya Biaya Ekuitas Ekuitas Ekuitas Ekuitas
109.710.754.063,97
a. Penambahan penyertaan pada BPR Jatim sebesar Rp5.000.000.000,00 berasal dari tambahan setoran penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada BPR Jatim Tahun 2013 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga. b. Penyertaan pada PT. Merdeka Serasi Jaya sebesar Rp10.000.000.000,00 berasal dari hibah saham PT. Merdeka Serasi Jaya kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga dan Perjanjian Hibah Nomor 188/1849/Perj/429.021/2013 antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan PT. Mitra Daya Mustika, PT. Trimitra Karya Jaya, PT. Srivijaya Kapital, Sakti Wahyu Trenggono, Gribaldi Thohir, Maya Miranda Ambarsari dan Andreas Reza Nazaruddin tentang Hibah kepemilikan Saham kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. c. Penambahan nilai penyertaan modal pada PDAM sebesar Rp5.549.644.530,93 berdasarkan penambahan nilai ekuitas PDAM Tahun 2013 dibanding Tahun 2012. Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada PDAM per 31 Desember 2013 sebesar Rp20.695.260.729,00 dengan perhitungan sebagai berikut : Tabel 5.37 Perhitungan Penyertaan Modal pada PDAM NO
URAIAN
LAPORAN EKUITAS PDAM
1
Modal Disetor
2
Cadangan Umum
1.949.251.312,00
3
Saldo Laba
3.747.536.832,00
4
Laba/rugi Th. 2013
5.294.273.897,00
5
Uang Muka Laba Th. 2013 SALDO AKHIR
% PENYERTAAN MODAL
11.536.451.569,00
JUMLAH
11.536.451.569,00 1.949.251.312,00 100%
3.747.536.832,00
5.294.273.897,00 (1.832.252.881,00)
22.527.513.610,00
20.695.260.729,00
Perhitungan tersebut berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Tahun 2013 (audited). Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten 60
Banyuwangi pada PDAM tersebut, belum termasuk di dalamnya penyerahan aktiva milik daerah sebesar Rp8.339.334.462,00 yang belum ditetapkan statusnya, yaitu: Tabel 5.38 Penyerahan Aktiva Milik Daerah Kab. Banyuwangi pada PDAM Jumlah (Rp)
Uraian
1.
Aset berdasarkan Laporan Hasil Audit Kinerja PDAM Tahun Buku 2012 BAST No. 04/BA/PAB/1997
118.560.000,00
BAST No. 602.1/1641/121/2002
389.796.000,00
2. BAST No. 142/BA/P3SP/2003
1.195.057.490,00
3. BAST No. 73/BAST/P3SP/2004
287.604.272,00
BAST No. 4/BAST/PSPAMPSJT/2005
272.710.900,00
BAST No. 65/BAST/PK.PAMAL.PJT/2006
611.226.000,00
BAST No. 24/BAST/PK.PAMAL.PJT/2009
912.082.600,00
4. 5. 6. 7. JUMLAH
3.787.037.262,00
Pengelolaan Sarana Air Minum TA. 2012 BAST No. 120.1/BAST/PK-PAM.JT/2012 IKK Genteng
1.594.970.300,00
IKK Kabat
1.958.408.100,00
IKK Muncar
998.918.800,00 JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN
4.552.297.200,00 8.339.334.462,00
Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan mengupayakan penetapan status modal tersebut dengan merubah nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pendirian PDAM Kabupaten Banyuwangi. d. Nilai penyertaan modal pada PD Aneka Usaha (PDAU) Blambangan per 31 Desember 2013 sebesar Rp532.604.327,17 dengan perhitungan pada tabel berikut : Tabel 5.39 Perhitungan Penyertaan Modal pada PDAU NO
URAIAN
LAPORAN EKUITAS PDAU
1
Modal
486.951.811,00
2
Pendapatan Belum Direalisasi
650.951.675,00
3 5
Saldo Laba (rugi) ditahan Laba (Rugi) Th. 2013
% PENYERTAAN MODAL
JUMLAH 486.951.811,00 650.951.675,00
100% (235.313.788,69)
(235.313.788,69)
(131.134.428,00)
(131.134.428,00)
61
4
Uang Muka Laba s/d Th. 2013 SALDO AKHIR
(238.850.942,14) 771.455.269,31
532.604.327,17
Perhitungan tersebut berdasarkan Laporan Keuangan PDAU Tahun 2013 (unaudited). Pada Tahun 2013, PDAU Blambangan telah terpisah dengan PD Perhotelan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Perhotelan Kabupaten Banyuwangi dan pemisahan aset serta modal pada laporan keuangan dilakukan pada Laporan Keuangan PDAU yang telah diaudit untuk Tahun Buku 2012. Berikut komposisi pembagian modal PDAU Blambangan dan PD Perhotelan untuk laporan keuangan Tahun 2012 : Tabel 5.40 Komposisi Pembagian Modal PDAU Blambangan dan PD Perhotelan NO
URAIAN
1
PDAU Blambangan
2
PD Perhotelan
SEBELUM PEMISAHAN
JUMLAH
SETELAH PEMISAHAN
910.892.104,00
486.951.811,00
0,00
423.940.293,00
910.892.104,00
910.892.104,00
Pendapatan Belum Direalisasi sebesar Rp650.951.675,00 menjadi unsur modal PDAU merupakan hasil koreksi reklasifikasi dari pos Kewajiban Lancar menjadi unsur permodalan PDAU Blambangan sesuai dengan laporan kompilasi akuntan publik per saat pemisahan. e. Nilai penyertaan modal pada PD Perhotelan Tahun 2013 sebesar Rp194.194.291,00 berasal dari perhitungan pada tabel berikut: Tabel 5.39 Perhitungan Penyertaan Modal pada PD Perhotelan NO 1 2 3
URAIAN Modal
LAPORAN EKUITAS PDAU
% PENYERTAAN MODAL
423.940.293,00
JUMLAH 423.940.293,00
Saldo Laba (Rugi) 2013
(229.746.002,00)
100%
(229.746.002,00)
Uang Muka Laba s/d Th. 2013 SALDO AKHIR
0,00 194.194.291,00
194.194.291,00
Perhitungan tersebut berdasarkan Laporan Keuangan PD Perhotelan Tahun 2013 (unaudited). f.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki 90% modal pada PT Pelayaran Banyuwangi Sejati (PBS). Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada PT PBS per 31 Desember 2013 sebesar Rp2.778.765.466,80 berdasarkan perhitungan sebagai berikut : Tabel 5.41 Perhitungan Penyertaan Modal pada PT. Pelayaran Banyuwangi Sejati NO
URAIAN
LAPORAN EKUITAS PT. PBS
% PENYERTAAN MODAL
JUMLAH
62
1
Modal
80.000.000,00
2
Saldo Laba ditahan
3
Laba/Rugi Th. 2013
4
Uang Muka Laba Th. 2013
Saldo Akhir
72.000.000,00
2.975.624.233,00
2.678.061.809,70
90%
98.559.619,00
88.703.657,10 (60.000.000,00)
3.154.183.852,00
2.778.765.466,80
Perhitungan tersebut berdasarkan Laporan Keuangan PT PBS Tahun 2013 (audited). Berdasarkan Akta Perubahan Nomor 24 Tanggal 19 April 2013 yang dibuat oleh Notaris Heru Ismadi, SH, modal disetor PT. PBS untuk Tahun 2013 adalah sebesar Rp80.000.000,00 dengan komposisi kepemilikan 90% milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan 10% milik Koperasi Karyawan PT. PBS. Akta tersebut juga menetapkan komposisi pembagian laba bersih perseroan Tahun Buku 2012 yakni Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berhak memperoleh deviden sebesar 55% dari laba bersih PT. PBS Tahun 2012. Sedangkan untuk persentase deviden Tahun 2013 masih menunggu hasil RUPS untuk Laporan Keuangan Tahun 2013.
5.1.3
Aset Tetap
Aset Tetap
31 Desember 2013 (Rp) 2.064.695.642.941,17
31 Desember 2012 (Rp) 1.983.993.702.686,23
Nilai buku aset tetap per 31 Desember Rp2.064.695.642.941,17 dengan perhitungan sebagai berikut :
2013
sebesar
Saldo per 31 Desember 2012 Mutasi Penambahan Tahun 2013
Rp Rp
3.697.140.784.814,23 959.454.346.776,56
Jumlah Mutasi Pengurangan Tahun 2013 Aset Tetap per 31 Desember 2013 Penyusutan s/d Tahun 2013
Rp Rp Rp Rp Rp
4.656.595.131.590,79 (690.404.025.311,37) 3.966.191.106.279,42 (1.901.495.463.338,25) 2.064.695.642.941,17
Aset tetap Pemerintah Kabupaten Banyuwangi per 31 Desember 2013 tersebut meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Sedangkan mutasi aset tetap Tahun 2013 dilakukan berdasarkan hasil validasi aset tetap sampai dengan Tahun 2013 dengan perhitungan sebagai berikut: Nilai Aset Tetap Audited 2012 Penambahan Record Aset Baru Reklasifikasi dari Aset Lainnya Penambahan Nilai Aset Penambahan Reklasifikasi Status Jumlah Reklasifikasi ke Aset Lainnya Koreksi Pengurangan Catatan Aset
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
3.697.140.784.814,23 835.949.670.298,00 32.076.312.400,00 75.205.155.359,56 16.223.208.719,00 4.656.595.131.590,79 (33.671.198.093,14) (587.758.330.096,00) 63
Koreksi Pengurangan Nilai Aset Koreksi Pengurangan Reklasifikasi Status Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2013 Akumulasi Penyusutan s/d Tahun 2013 Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2013
Rp Rp Rp Rp Rp
(52.751.288.403,23) (16.223.208.719,00) 3.966.191.106.279,42 (1.901.495.463.338,25) 2.064.695.642.941,17
64
Rincian mutasi per golongan aset secara keseluruhan adalah sebagai berikut: Tabel 5.42 Rincian Aset Tetap Jenis Aset Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dlm Pengerjaan Nilai Aset Akumulasi Penyusutan Nilai buku
31 Desember 2012 (Rp) 671.859.529.680,00
Penambahan (Rp) 156.542.973.419,00
Pengurangan (Rp) 112.365.244.556,14
31 Desember 2013 (Rp) 716.037.258.542,86
336.847.092.054,59
141.733.798.503,00
93.440.226.949,59
385.140.663.608,00
1.252.429.782.878,73
291.548.989.196,00
360.639.111.309,73
1.183.339.660.765,00
1.390.040.885.746,91
298.391.726.219,00
95.914.654.481,91
1.592.517.957.484,00
29.037.397.854,00
7.705.175.025,00
11.118.691.414,00
25.623.881.465,00
16.926.096.600,00
63.531.684.414,56
16.926.096.600,00
63.531.684.414,56
3.697.140.784.814,23
959.454.346.776,56
690.404.025.311,37
3.966.191.106.279,42
(1.679.045.298.424,33)
(224.375.943.801,56)
(1.925.778.887,64)
(1.901.495.463.338,25)
2.018.095.486.389,90
735.078.402.975,00
688.478.246.423,73
2.064.695.642.941,17
Perhitungan lebih kurang terhadap nilai aset tetap yang tercatat pada Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) merupakan penyesuaian berdasarkan database pada SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah). Aset hasil belanja modal dicatat dalam SIMBADA sesuai dengan kode barang aset yang diterima tanpa memperhatikan jurnal korolari aset otomatis dalam SIKD sesuai kode rekening belanja modal. Untuk kesesuaian catatan aset antara SIKD dan SIMBADA pencatatan aset dalam SIKD yang merupakan hasil realisasi belanja modal disesuaikan dengan entri data aset SIMBADA. Rincian selengkapnya terhadap masing-masing golongan aset terkait proses dimaksud diuraikan sebagai berikut : 5.1.3.1
Tanah Perhitungan nilai tanah sebesar Rp716.037.258.542,86 adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2012 Rp Penambahan Validasi Aset 2013 atas Aset s/d Tahun 2012 Rp Pengurangan Validasi Aset 2013 atas Aset s/d Tahun 2012 Rp Saldo per 31 Desember 2012 tervalidasi Rp Mutasi penambahan Tahun 2013 Rp Mutasi kurang Tahun 2013 Rp Nilai Aset Tetap Tahun 2013 Rp
671.859.529.680,00 156.322.537.169,00 (105.531.536.900,00) 722.650.529.949,00 220.436.250,00 (6.833.707.656,14) 716.037.258.542,86
Aset tetap berupa tanah senilai Rp716.037.258.542,86 tersebut terdiri dari 543 bidang tanah yang sudah bersertifikat, 488 bidang tanah yang belum bersertifikat dan sebanyak 121 bidang tanah yang masih dalam proses. Pada Tahun 2013 aset tetap berupa tanah mengalami penambahan senilai Rp220.436.250,00 yaitu pembelian (pembebasan lahan) sebidang tanah seluas 506,75 m² di Desa Gambiran yang peruntukannya akan digunakan sebagai jembatan penghubung di Desa Gambiran. Mutasi pengurangan sebesar Rp6.833.707.656,14 adalah merupakan koreksi reklasifikasi aset tanah ke dalam Aset Lainnya Built Operate and Transfer (BOT), yang sebelumnya tercatat dalam akun Aset Tetap Tanah, terdiri dari tanah untuk BOT Pasar Rogojampi, Pasar Genteng, Desa Wisata Osing, PT BPR Jatim Cabang Banyuwangi, dan Mall of Sritanjung. 65
5.1.3.2
Peralatan dan Mesin Perhitungan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp385.140.663.608,00 adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2012 Penambahan Validasi Aset 2013 atas Aset s/d Tahun 2012 Pengurangan Validasi Aset 2013 atas Aset s/d Tahun 2012 Saldo per 31 Desember 2012 tervalidasi Mutasi penambahan Tahun 2013 Mutasi kurang Tahun 2013 Nilai Aset Tetap Tahun 2013
Rp
336.847.092.054,59
Rp
72.211.184.491,18
Rp Rp Rp Rp Rp
(89.683.020.621,19) 319.375.255.924,58 77.973.171.639,60 (12.207.763.956,18) 385.140.663.608,00
Jumlah tersebut merupakan aset tetap – peralatan dan mesin milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang terdiri dari: Tabel 5.43 Rincian Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Jenis Alat-alat berat Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Alat-alat angkutan darat tidak bermotor Alat-alat angkutan di air bermotor Alat-alat bengkel Alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan Peralatan Kantor Perlengkapan Kantor
Saldo 31 Des 2012 (Rp)
Penambahan (Rp)
Saldo 31 Des 2013 (Rp)
Pengurangan (Rp)
20.539.485.185,00
207.615.000,00
0,00
20.747.100.185,00
53.484.188.672,00
6.559.127.830,00
0,00
60.043.316.502,00
487.348.364,00
544.488.900,00
0,00
1.031.837.264,00
16.183.480.800,00
0,00
0,00
16.183.480.800,00
28.108.122.780,33
1.450.547.445,00
78.782.640,00
29.479.887.585,33
1.144.205.097,00
199.115.100,00
1.039.500,00
1.342.280.697,00
15.620.648.686,35 13.498.267.089,33
16.709.102.610,58 5.363.376.253,00
1.407.390.695,00 3.597.416.309,00
30.922.360.601,93 15.264.227.033,33
Komputer
32.226.425.090,00
9.736.895.116,46
70.743.800,00
41.892.576.406,46
Meubelair
55.038.999.423,67
15.352.157.753,95
508.341.049,00
69.882.816.128,62
2.445.649.414,00
1.642.968.700,00
7.485.150,00
4.081.132.964,00
1.844.016.946,14
2.093.007.579,50
374.947.501,00
3.562.077.025,11
13.133.267.098,00 3.152.864.310,00 765.095.922,00 43.729.941.080,90 16.841.736.495,86
3.420.667.779,12 672.543.500,00 0,00 3.683.587.718,42 8.548.330.220,54
23.577.500,00 250.000,00 0,00 10.533.550,00 6.097.706.500,00
16.530.357.377,12 3.825.157.810,00 765.095.922,00 47.402.995.249,32 19.292.360.216,40
137.123.500,00
978.601.500,00
0,00
1.115.725.000,00
994.389.970,00
811.038.633,03
29.549.762,18
1.775.878.840,38
319.375.255.924,58
77.973.171.639,60
12.207.763.956,18
385.140.663.608,00
Peralatan dapur Penghias Ruangan Rumah Tangga Alat-alat Studio Alat-alat komunikasi Alat-alat Ukur Alat-alat Kedokteran Alat-alat Laboratorium Alat-alat persenjataan/ kemanan Peralatan Rumah Tangga Jumlah
Penambahan bersih nilai aset Rp77.973.171.640,07 berasal dari :
peralatan
Belanja Modal Penambahan Barang Hibah Penambahan Barang Dana BOS Penambahan nilai aset peralatan dan mesin Koreksi reklasifikasi rekening SIMBADA Penambahan bersih nilai aset peralatan dan mesin
dan
mesin
sebesar
Rp Rp Rp Rp Rp
74.513.020.075,00 447.867.000,00 11.552.185.027,00 86.513.072.102,00 (8.539.900.462,40)
Rp
77.973.171.639,60 66
Penambahan bersih nilai aset Rp77.973.171.639,60 terdiri dari:
peralatan
dan
mesin
sebesar
Tabel 5.44 Rincian Penambahan Bersih Peralatan dan Mesin
1
Dinas Pendidikan
Jumlah (Rp) 29.714.994.951,60
2
Dinas Kesehatan
3.409.322.890,00
3
Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan
4
Rumah Sakit Umum Daerah Genteng
No.
Satuan Kerja
13.364.576.203,00 4.055.064.900,00
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata 5
Ruang
6
Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
7
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
8
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1.068.614.375,00 726.040.000,00 766.732.500,00 1.552.834.650,00
9
Badan Lingkungan Hidup
10
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
71.633.000,00
11
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
860.715.000,00
13
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
112.801.100,00
14
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
169.702.000,00
15
Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
150.192.500,00
16
Dinas Pemuda dan Olah Raga
17
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
18
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
19
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
20
Sekretariat Daerah
9.637.991.700,00
21
Sekretariat DPRD
1.464.825.600,00
22
Dinas Pendapatan
1.659.457.610,00
23
Inspektorat Kabupaten
181.500.000,00
24
Badan Kepegawaian dan Diklat
362.618.800,00
25
Kecamatan Banyuwangi
42.800.000,00
26
Kecamatan Giri
66.400.000,00
27
Kecamatan Glagah
80.101.700,00
28
Kecamatan Kalipuro
39.746.500,00
29
Kecamatan Licin
51.650.000,00
30
Kecamatan Wongsorejo
31
Kecamatan Kabat
84.245.000,00
32
Kecamatan Rogojampi
78.554.000,00
33
Kecamatan Songgon
34.770.000,00
34
Kecamatan Singojuruh
86.200.000,00
35
Kecamatan Srono
36
Kecamatan Muncar
45.500.000,00
37
Kecamatan Cluring
86.637.400,00
38
Kecamatan Purwoharjo
76.450.000,00
39
Kecamatan Tegaldlimo
61.000.000,00
40
Kecamatan Gambiran
77.500.000,00
41
Kecamatan Bangorejo
82.170.000,00
42
Kecamatan Siliragung
51.200.000,00
1.126.043.000,00 615.265.000,00
29.318.500,00 329.393.350,00 85.663.300,00 94.900.000,00
103.457.100,00
102.309.400,00
67
No.
Satuan Kerja
Jumlah (Rp) 89.350.000,00
43
Kecamatan Pesanggaran
44
Kecamatan Genteng
47.285.400,00
45
Kecamatan Tegalsari
99.293.650,00
46
Kecamatan Sempu
63.500.000,00
47
Kecamatan Glenmore
64.964.900,00
48
Kecamatan Kalibaru
58.809.400,00
49
Kelurahan Tamanbaru
26.400.000,00
50
Kelurahan Kertosari
37.999.700,00
51
Kelurahan Lateng
35.759.000,00
52
Kelurahan Penganjuran
43.797.760,00
53
Kelurahan Temenggungan
16.200.000,00
54
Kelurahan Sobo
28.598.900,00
55
Kelurahan Pakis
17.173.000,00
56
Kelurahan Pengantigan
30.500.000,00
57
Kelurahan Kampung Mandar
28.253.500,00
58
Kelurahan Kepatihan
37.500.000,00
59
Kelurahan Karangrejo
18.900.000,00
60
Kelurahan Sumberrejo
18.307.800,00
61
Kelurahan Singotrunan
18.500.000,00
62
Kelurahan Panderejo
45.599.400,00
63
Kelurahan Kampung Melayu
28.879.000,00
64
Kelurahan Kebalenan
26.034.180,00
65
Kelurahan Singonegaran
29.950.000,00
66
Kelurahan Tukang Kayu
43.398.000,00
67
Kelurahan Boyolangu
30.948.800,00
68
Kelurahan Mojopanggung
23.100.000,00
69
Kelurahan Penataban
36.245.000,00
70
Kelurahan Giri
31.305.000,00
71
Kelurahan Gombengsari
14.972.900,00
72
Kelurahan Klatak
33.800.000,00
73
Kelurahan Kalipuro
37.500.000,00
74
Kelurahan Bulusan
20.898.000,00
75
Kelurahan Banjarsari
24.400.000,00
76
Kelurahan Bakungan
15.000.000,00
77
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
471.125.000,00
78
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
453.183.250,00
79
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
110.000.000,00
80
Kantor Ketahanan Pangan
78.130.000,00
81
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
46.070.000,00
82
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
93.330.400,00
83
Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
804.437.170,00
84
Dinas Peternakan
854.145.500,00
85
Dinas Kelautan dan Perikanan
702.089.000,00
86
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Jumlah
276.646.000,00 77.973.171.639,60
68
Sedangkan Pengurangan bersih nilai aset peralatan dan mesin sebesar Rp12.207.763.956,18 merupakan Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin melalui Berita Acara Penghapusan yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah pada Tahun 2013 sebesar Rp1.052.901.502,00 dan koreksi kurang peralatan dan mesin yang dibawah nilai minimum kapitalisasi sebesar Rp11.154.862.454,18. 5.1.3.3
Gedung dan Bangunan Perhitungan nilai gedung dan bangunan sebesar Rp1.183.339.660.765,00 adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2012 Rp Penambahan Validasi Aset 2013 atas Aset s/d Tahun 2012 Rp
1.252.429.782.878,73 208.969.247.549,89
Pengurangan Validasi Aset 2013 atas Aset s/d Tahun 2012 Rp Saldo per 31 Desember 2012 tervalidasi Mutasi penambahan Tahun 2013
Rp Rp
(314.950.242.697,63) 1.146.448.787.730,99 106.877.354.958,88
Mutasi kurang Tahun 2013 Nilai Aset Tetap Tahun 2013
Rp Rp
(69.986.481.924,87) 1.183.339.660.765,00
Jumlah tersebut merupakan rincian aset tetap – gedung dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang terdiri dari: Tabel 5.45 Rincian Aset Tetap - Gedung dan Bangunan Jenis
31 Desember 2012 (Rp)
Penambahan (Rp)
Pengurangan (Rp)
31 Desember 2013 (Rp)
29.075.311.013,00
2.958.368.250,00
159.085.801.707,70
Gedung Kantor Gedung Rumah Dinas
132.968.858.944,70 79.700.558.605,00
0,00
0,00
79.700.558.605,00
Gedung gudang
15.138.547.960,00
109.090.000,00
0,00
15.247.637.960,00
1.768.480.100,00
0,00
0,00
1.768.480.100,00
10.551.469.775,00
1.926.782.300,00
0,00
12.478.252.075,00
906.275.872.346,29
75.766.171.645,88
67.028.113.674,87
915.013.930.317,30
Bangunan Bersejarah Tugu Peringatan Gedung dan Bangunan Bangunan Seni dan Budaya JUMLAH
45.000.000,00
0,00
0,00
45.000.000,00
1.146.448.787.730,99
106.877.354.958,88
69.986.481.924,87
1.183.339.660.765,00
Penambahan bersih nilai aset Rp106.877.354.958,88 berasal dari:
gedung
Belanja Modal Penambahan reklasifikasi Koreksi reklasifikasi rekening SIMBADA Penambahan bersih nilai aset gedung dan bangunan
dan
bangunan
sebesar
Rp Rp Rp
121.900.264.947,00 94.600.000,00 (15.117.509.988,12)
Rp
106.877.354.958,88
Penambahan bersih nilai aset gedung Rp106.877.354.958,88 yang terdiri dari:
dan
bangunan
sebesar
69
Tabel 5.46 Rincian Penambahan Bersih Gedung dan Bangunan No
Satuan Kerja
Jumlah (Rp)
1
Dinas Pendidikan
62.086.909.340.88
2
Dinas Kesehatan
4,764,418,105.00
3
Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan
1,005,665,000.00
4
Rumah Sakit Umum Daerah Genteng
5
40,655,000.00
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
18,856,713,172.00
6
Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
432,629,000.00
7
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
54,917,000.00
8
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
887,614,000.00
9
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
10
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
405,492,000.00
11
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
332,697,500.00
12
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah
180,000,000.00
13
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
44,368,000.00
14
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
59,890,000.00
15
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
199,500,000.00
16
Sekretariat Daerah
2,942,856,000.00
17
Sekretariat DPRD
1,407,288,400.00
18
Dinas Pendapatan
1,703,454,300.00
19
Kecamatan Kalipuro
63,800,000.00
20
Kecamatan Licin
47,450,000.00
21
Kecamatan Wongsorejo
24,412,704.00
22
Kecamatan Songgon
99,850,000.00
23
Kecamatan Singojuruh
25,000,000.00
24
Kecamatan Srono
13,500,000.00
25
Kecamatan Muncar
28,500,000.00
26
Kecamatan Cluring
11,444,450.00
27
Kecamatan Tegaldlimo
45,000,000.00
28
Kecamatan Gambiran
10,000,000.00
29
Kecamatan Genteng
13,200,000.00
30
Kecamatan Tegalsari
15,000,000.00
31
Kecamatan Kalibaru
78,664,411.00
32
Kelurahan Tamanbaru
10,000,000.00
33
Kelurahan Sumberrejo
17,092,000.00
34
Kelurahan Bulusan
35
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
36
Kantor Ketahanan Pangan
37
Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
950,455,426.00
38
Dinas Peternakan
286,254,000.00
39
Dinas Kelautan dan Perikanan
40
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan
41
Badan Lingkungan Hidup
6,833,327,500.00
19,998,550.00
Jumlah
183,027,000.00 57,850,000.00
2,227,742,100.00 316,120,000.00 94.600.000,00 106.877.354.958,88
70
Sedangkan Pengurangan bersih nilai aset gedung dan bangunan sebesar Rp69.986.481.924,87 berasal dari: Penghapusan aset tetap berdasarkan SK Kepala Daerah Non Kapitalisasi Reklasifikasi ke KDP Reklasifikasi ke Aset Lainnya BOT Pengurangan bersih nilai aset gedung dan bangunan
Rp Rp Rp Rp
4.745.051.600,00 1.840.759.124,87 49.479.176.803,00 13.921.494.397,00
Rp
69.986.481.924,87
Pengurangan bersih nilai aset gedung dan bangunan sebesar Rp69.986.481.924,87 merupakan pengurangan nilai aset tetap atas Penghapusan, koreksi non kapitalisasi dan reklasifikasi yaitu : - Penghapusan Aset Tetap gedung dan bangunan melalui Berita Acara Penghapusan yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah pada Tahun 2013 sebesar Rp4.745.051.600,00, - Koreksi kurang nilai gedung dan bangunan yang dibawah nilai minimum kapitalisasi sesuai kebijakan akuntansi atas realisasi belanja sebesar Rp1.840.759.124,87. - Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) atas rehabilitasi bangunan ruang pengawas pada Dinas Pendidikan sebesar Rp195.770.000,00, ruang poliklinik pada RSUD Genteng sebesar Rp2.603.157.000,00 dan Reklasifikasi atas pencatatan aset bangunan gedung sekolah (belanja modal Dana DAK) sebesar Rp46.680.249.803,00 yang belum diselesaikan atau belum diserahkan kepada Dinas Pendidikan dalam bentuk KDP senilai Rp39.659.454.645,56 dan uang muka belanja senilai Rp7.020.795.157,44. - Reklasifikasi ke Aset Lainnya atas bangunan yang diserahkan Pemda dalam kerjasama BOT Mall of Sritanjung dan Desa Wisata Osing sebesar Rp13.921.494.397,00 yang sebelumnya tercatat sebagai aset tetap. 5.1.3.4
Jalan, Irigasi dan Jaringan Perhitungan nilai jalan, irigasi dan Rp1.592.517.957.484,00 adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2012 Rp Penambahan Validasi Aset 2013 atas Aset s/d Tahun 2012 Rp Pengurangan Validasi Aset 2013 atas Aset s/d Tahun 2012 Rp Saldo per 31 Desember 2012 tervalidasi Rp Mutasi penambahan Tahun 2013 Rp Mutasi kurang Tahun 2013 Rp Nilai Aset Tetap Tahun 2013 Rp
jaringan
sebesar
1.390.040.885.746,91 302.223.746.455,32 (307.061.828.887,23) 1.385.202.803.315,00 207.315.604.169,00 (450.000,00) 1.592.517.957.484,00
71
Jumlah tersebut merupakan rincian aset tetap – jalan, irigasi dan jaringan milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang terdiri dari: Tabel 5.47 Rincian Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2012 (Rp) 287.572.019.475,42
Jenis Jalan
Penambahan (Rp) 234.446.900,00
Pengurangan (Rp) 0,00
31 Desember 2013 (Rp) 287.806.466.375,42
Jembatan
113.184.868.262,00
6.343.397.800,00
0,00
119.528.266.062,00
Jaringan Air
950.391.502.673,58
200.003.583.269,00
0,00
1.150.395.085.942,58
34.054.412.904,00
734.176.200,00
450.000,00
34.788.139.104,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.385.202.803.315,00 207.315.604.169,00
450.000,00
1.592.517.957.484,00
Instalasi listrik dan telepon Jalan, Jaringan dan Instalasi JUMLAH
Penambahan bersih nilai aset jalan, Rp207.315.604.169,00 berasal dari :
irigasi
dan
Belanja Modal Rp Tambahan reklasifikasi rekening SIMBADA Rp Penambahan bersih nilai aset jalan, irigasi dan jaringan Rp Penambahan bersih nilai aset jalan, Rp207.315.604.169,00 terdiri dari:
irigasi
jaringan
sebesar
205.771.414.938,00 1.544.189.231,00 207.315.604.169,00 dan
jaringan
sebesar
Tabel 5.48 Rincian Penambahan Bersih Jalan, Irigasi dan Jaringan No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Satuan Kerja Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan RSUD Blambangan RSUD Genteng
Jumlah (Rp) 40.050.000,00 572.825.350,00 39.665.000,00 57.345.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
143.098.767.219,00
Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Badan Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan dan Pertamanan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan Inspektorat Kabupaten Kecamatan Muncar Kecamatan Kalibaru Kelurahan Lateng Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kantor Ketahanan Pangan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Dinas Peternakan Dinas Kelautan dan Perikanan
40.779.528.850,00 26.555.000,00 688.609.000,00 7.141.000,00 14.315.789.000,00 16.000.000,00 9.983.000,00 23.139.000,00 88.603.000,00 126.675.000,00 1.044.362.600,00 202.291.000,00 25.000.000,00 9.977.300,00 979.600,00 61.961.500,00 13.051.950,00 5.578.101.650,00 8.525.000,00 480.678.150,00 207.315.604.169,00
Jumlah
207.315.604.169,00
72
Sedangkan Pengurangan bersih nilai aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp450.000,00 merupakan koreksi kurang aset jaringan instalasi dari belanja modal yang nilainya dibawah nilai minimum kapitalisasi. 5.1.3.5
Aset Tetap Lainnya Perhitungan aset tetap lainnya sebesar Rp25.623.881.465,00 adalah sebagai berikut: Rp 29.037.397.854,00 Saldo per 31 Desember 2012 Penambahan Validasi Aset 2013 atas Aset s/d Tahun 2012 Rp 1.369.850.721,39 Pengurangan Validasi Aset 2013 atas Aset s/d Tahun 2012 Rp (6.936.542.773,39) Saldo per 31 Desember 2012 tervalidasi Rp 23.470.705.802,00 Mutasi penambahan Tahun 2013 Rp 6.433.351.504,26 Mutasi kurang Tahun 2013 Rp (4.280.175.841,26) Nilai Aset Tetap Tahun 2013 Rp 25.623.881.465,00 Jumlah tersebut merupakan rincian aset tetap lainnya milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang terdiri dari: Tabel 5.49 Rincian Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2012
Jenis
Penambahan
(Rp)
Buku dan Kepustakaan Barang bercorak kesenian, kebudayaan Hewan, ternak dan tanaman Aset Tetap Lainnya Jumlah
(Rp)
Pengurangan
31 Desember 2013
(Rp)
(Rp)
18.485.885.712,00
6.044.120.320,26
4.223.534.091,26
20.306.471.941,00
2.514.826.723,00
321.868.684,00
19.404.250,00
2.817.291.157,00
81.464.800,00
42.862.500,00
37.237.500,00
87.089.800,00
2.388.528.567,00 23.470.705.802,00
24.500.000,00 6.433.351.504,26
0,00 4.280.175.841,26
2.413.028.567,00 25.623.881.465,00
Penambahan bersih nilai aset tetap lainnya sebesar Rp6.433.351.504,26 berasal dari : Belanja Modal Tambahan reklasifikasi rekening SIMBADA Penambahan bersih nilai aset jalan, irigasi dan jaringan
Rp Rp
2.455.066.800,00 3.978.284.704,26
Rp
6.433.351.504,26
Penambahan bersih nilai aset tetap lainnya sebesar Rp6.433.351.504,26 yang terdiri dari: Tabel 5.50 Rincian Penambahan Bersih Aset Tetap Lainnya No
Satuan Kerja
Jumlah (Rp) 5,967,252,004.26
1
Dinas Pendidikan
2
Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
10,000,000.00
3
Sekretariat Daerah
32,762,000.00
4
Sekretariat DPRD
98,637,500.00
5
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Jumlah
324,700,000.00 6.433.351.504,26
73
Sedangkan Pengurangan bersih nilai aset tetap lainnya sebesar Rp4.280.175.841,26 merupakan koreksi kurang aset tetap lainnya yang dibawah nilai minimum kapitalisasi. 5.1.3.6
Konstruksi Dalam Pengerjaan Perhitungan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp63.531.684.414,56 adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2012 Rp 16.926.096.600,00 Penambahan Tahun 2013 Rp 63.531.684.414,56 Pengurangan Tahun 2013 Rp (16.926.096.600,00) Saldo per 31 Desember 2013 Rp 63.531.684.414,56 Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp63.531.684.414,56 berasal dari reklasifikasi aset tetap yang terdiri dari : a. Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjangnya dalam kerangka Sistem Resi Gudang (SRG) di Kecamatan Sempu sebesar Rp4.175.936.800,00; b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo sebesar Rp653.783.900,00; c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Barurejo Kecamatan Siliragung sebesar Rp1.709.771.749,00; d. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Kembiritan Kecamatan Genteng sebesar Rp1.816.242.650,00; e. Pembangunan SPAM Kawasan Khusus di PPI Blimbingsari Kecamatan Rogojampi sebesar Rp652.473.070,00; f. Pembangunan Gedung Wisma Blambangan (Lanjutan) Kel. Kepatihan Kecamatan Banyuwangi sebesar Rp2.680.684.400,00 berupa ruang lobby, kolam renang, restoran dan landscape; g. Pembangunan Ruko Sewa Ex Rumah Dinas di Kelurahan Tukangkayu Kecamatan Banyuwangi sebesar Rp310.975.320,00; h. Pembangunan Kantor Kecamatan Singojuruh sebesar Rp1.115.160.340,00; i. Pembangunan Daerah Wisata Osing (Lanjutan) Desa Kemiren Kecamatan Glagah sebesar Rp2.635.774.650,00; j. Pembangunan Stadion Diponegoro Kelurahan Penganjuran Kecamatan Banyuwangi sebesar Rp4.395.408.750,00; k. Pembangunan Shelter di Jalan jambu - Kawah Ijen Desa Taman Sari Kecamatan Licin sebesar Rp227.972.750,00; l. Pembangunan Tourism Information Center (TIC) dan Toilet Kawasan Wisata Kawah Ijen (lanjutan) Kecamatan Licin sebesar Rp367.002.000,00 berupa kamar tidur beserta toilet; m. Rehabilitasi Puskesmas Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo sebesar Rp332.116.390,00; n. Rehabilitasi ruang pengawas pada Dinas Pendidikan sebesar Rp195.770,000,00; o. Pembangunan ruang poliklinik pada RSUD Genteng sebesar Rp2.603.157.000,00; p. Pembangunan gedung sekolah (Dana DAK) sebesar Rp39.659.454.645,56 yang belum selesai atau diserahkan kepada Dinas Pendidikan selaku Pengguna Barang. 74
Sedangkan pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp16.926.096.600,00 merupakan pembangunan beberapa aset tetap yang pengerjaannya dilakukan pada Tahun 2012 dan baru selesai pada Tahun 2013. Sehingga terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dilakukan reklasifikasi ke aset tetap yang terdiri dari : a. Pembangunan poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan (Lanjutan) sebesar Rp2.981.091.000,00; b. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Genteng (Lanjutan) sebesar Rp3.558.959.000,00; c. Pembangunan Gedung Wisma Blambangan sebesar Rp3.611.825.000,00 berupa ruang belakang dan tengah; d. Pembangunan Tourism Information Centre (TIC) dan Toilet Kawasan Wisata Kawah Ijen sebesar Rp678.740.800,00 berupa pembangunan Aula dan toilet luar; e. Pembangunan Jembatan Curahleduk (Bencana Alam) (Lanjutan) sebesar Rp910.814.500,00; f. Pembangunan Jembatan Karangdoro Kecamatan Tegalsari (Lanjutan) sebesar Rp1.941.959.500,00; g. Pembangunan Jembatan Desa Karangmulyo Kecamatan Tegalsari (Lanjutan) sebesar Rp3.242.706.800,00.
5.1.4
Aset Lainnya
Aset Lainnya
31 Desember 2013 (Rp) 118.001.104.681,14
31 Desember 2012 (Rp) 207.438.983.453,67
Perhitungan nilai aset lainnya sebesar Rp118.001.104.681,14 adalah sebagai berikut: Saldo per 31 Desember 2012 Rp 207.438.983.453,67 Penambahan Tahun 2013 Rp 50.261.241.009,14 Pengurangan Tahun 2013 Rp (139.699.119.781,67) Saldo per 31 Desember 2013 Rp 118.001.104.681,14 Aset lainnya pemerintah Kabupaten Banyuwangi per 31 Desember 2013 tersebut meliputi: Tabel 5.51 Rincian Aset Lainnya Jenis Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dengan Pihak Ketiga Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain JUMLAH
31 Desember 2012 (Rp)
Penambahan (Rp)
Pengurangan (Rp)
31 Desember 2013 (Rp)
50.383.850,00
50.697.000,00
101.080.850,00
0,00
12.785.840.673,67
20.755.202.053,14
12.785.840.673,67
20.755.202.053,14
320.042.350,00
555.457.588,00
0,00
875.499.938,00
194.282.716.580,00
28.899.884.368,00
126.812.198.258,00
96.370.402.690,00
207.438.983.453,67
50.261.241.009,14
139.699.119.781,67
118.001.104.681,14
75
Aset lainnya sebesar Rp118.001.104.681,14 terdiri dari : a. Kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp20.755.202.053,14 merupakan kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah/Build Operate Transfer (BOT) atas tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Penambahan dan pengurangan pada Tahun 2013 adalah merupakan koreksi penyesuaian atas dasar pencatatan BOT sesuai hasil audit yang terdiri dari : 1) Sebidang tanah yang digunakan untuk bangunan Pasar Rogojampi seluas 16.790 m2 dengan ID Aset Nomor A-00000609 senilai Rp2.359.730.000,00 Jangka waktu pengelolaan sesuai kesepakatan adalah 25 (dua puluh lima) tahun yang akan berakhir pada Tahun 2018; 2) Sebidang tanah yang digunakan untuk bangunan Pasar Genteng seluas 10.510 m2 dengan ID Aset Nomor A-00000716 senilai Rp1.520.390.100,00 Jangka waktu pengelolaan sesuai kesepakatan adalah 25 (dua puluh lima) tahun yang akan berakhir pada Tahun 2018; 3) Sebidang tanah yang digunakan untuk bangunan Desa Wisata Using seluas 27.375 m2 senilai Rp1.158.675.100,00 jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; 4) Tanah yang digunakan PT. BPR Jatim Cabang Banyuwangi senilai Rp289.178.456,14. Jangka waktu pengelolaan sesuai kesepakatan adalah 10 (sepuluh) tahun yang akan berakhir pada Tahun 2014; 5) Bangunan Mall of Sritanjung senilai Rp15.427.228.397,00. Jangka waktu pengelolaan sesuai kesepakatan adalah 20 (dua puluh) tahun. BOT Mall of Sritanjung saat ini sedang dalam permasalahan hukum. Penyesuaian terhadap objek kerja sama akan dilakukan setelah permasalahan hukum terkait sudah memiliki kekuatan hukum tetap. b. Aset Tak Berwujud Aset tak berwujud Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 sebesar Rp875.499.938,00 terdiri dari : 1) Saldo awal Tahun 2012 sebesar Rp320.042.350,00 yang terdiri dari : a) Software SIVA (Sistem Informasi Verifikasi Aset) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp49.060.000,00; b) Software pada Dinas Pendapatan sebesar Rp49.931.350,00; c) Software pembuatan web dan sistem informasi pelayanan perizinan sebesar Rp29.851.000,00 pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu; d) Software pengembangan sistem informasi perizinan sebesar Rp45.000.000,00 pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu; e) Software pembuatan website pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp10.000.000,00; f) Software sistem BAZ online pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar Rp50.000.000,00; g) Jasa konsultansi perencanaan kegiatan pembuatan website DPU Pengairan sebesar Rp34.500.000,00; h) Jasa konsultansi kegiatan pengembangan website pariwisata Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp25.000.000,00; i) Pemeliharaan software dan pengembangan aplikasi sistem informasi kemiskinan kegiatan koordinasi dan evaluasi kegiatan TKPK kabupaten Banyuwangi sebesar Rp26.700.000,00 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
76
2) Penambahan Tahun 2013 sebesar Rp555.457.588,00 yang terdiri dari : a) Software untuk Sistem Penagihan pada Dinas Pendapatan sebesar Rp197.500.000,00; b) Software untuk Sistem Absensi PNS Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp45.500.000,00; c) Software pembuatan web pada Badan Lingkungan Hidup sebesar Rp20.776.000,00; d) Software Sistem Aplikasi Database Lembaga Pendidikan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp188.000.000,00; e) Penambahan aset tetap berupa software yang berasal dari belanja barang dan jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa Aplikasi Optimalisasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebesar Rp28.701.588,00; f) Penambahan software berdasarkan hasil validasi aset Tahun 2013 antara lain pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp1.500.000,00, RSUD Genteng sebesar Rp20.515.000,00 dan Dinas Pendidikan sebesar Rp52.965.000,00. c. Aset Lain-lain Aset lain-lain pemerintah Kabupaten Banyuwangi per 31 Desember 2013 terdiri dari: Tabel 5.52 Rincian Aset Lain-lain Jenis Aset hasil validasi yang akan diproses lebih lanjut
31 Desember2012 (Rp)
Penambahan (Rp)
Pengurangan (Rp)
31 Desember 2013 (Rp)
168.684.042.880,00
28.899.884.368,00
126.713.524.558,00
70.870.402.690,00
25.500.000.000,00
0,00
0,00
25.500.000.000,00
Piutang Lainnya
98.673.700,00
0,00
98.673.700,00
0,00
JUMLAH
194,282,716,580.00
24.984.051.266,00 122.896.365.156,00
96.370.402.690,00
Penyertaan pada PT Trabasti
Aset lain-lain sebesar Rp96.370.402.690,00 merupakan : 1) Penambahan Aset Hasil Validasi yang akan diproses lebih lanjut sebesar Rp28.899.884.368,00 berasal dari proses validasi 2013 atas Aset Lainnya yang berasal dari reklasifikasi aset tetap saldo sampai dengan 2012, dan pengurangan sebesar Rp126.713.524.558,00 adalah pengurangan saldo aset lainnya sampai dengan 2012 sesuai dengan hasil validasi sebesar Rp122.835.968.456,00 dan transitoris pencatatan atas aset aktif sampai dengan 2012 yang dihapuskan pada Tahun 2013 sebesar Rp3.877.556.102,00. Hasil reklasifikasi dari aset tetap yang diperoleh dari proses validasi aset sampai dengan Tahun 2013 sebesar Rp70.870.402.690,00 terdiri dari : a) Aset tetap status 21 (hilang) sebesar Rp895.672.819,00 yang masih memerlukan tindak lanjut administratif; b) Aset tetap status 22 (rusak berat musnah) sebesar Rp35.205.940.876,00 yang belum dilakukan proses usulan penghapusan; c) Aset tetap status 23 (dalam proses penghapusan) sebesar Rp34.768.788.995,00 yang masih menunggu proses persetujuan penghapusan;
77
2) Penyertaan modal pada PT. Putra Banyuwangi Sejati (Trabasti) sebesar Rp25.500.000.000,00 yang sampai dengan saat ini belum dapat memberikan hasil secara finansial kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Saat ini perusahaan dalam kondisi non operasional. 3) Saldo piutang lainnya Tahun 2012 sebesar Rp98.673.700,00 merupakan hasil penjualan kendaraan yang pelunasannya dilakukan pada Tahun 2013.
5.1.5
Kewajiban
Kewajiban
31 Desember 2013 (Rp)
31 Desember 2012 (Rp)
5.211.758.032,06
1.029.514.299,12
Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban di kelompokan menjadi Kewajiban Jangka Pendek (Kewajiban Lancar) dan Kewajiban Jangka Panjang. Jumlah kewajiban sebesar Rp5.211.758.032,06 merupakan jumlah kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2013 yang terdiri dari : 31 Desember 2013 (Rp)
Jenis Kewajiban Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
798.338.440,50
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
245.850.942,13
4.408.419.591,56
75.356.450,00
0,00 5.211.758.032,06
708.306.906,99 1.029.514.299,12
Utang Pajak Pendapatan Diterima Dimuka Utang Belanja Utang Jangka Pendek Lainnya Jumlah Kewajiban
31 Desember 2012 (Rp)
Adapun mutasi kewajiban jangka pendek selama Tahun 2013 adalah sebagai berikut: Tabel 5.53 Rincian Kewajiban Jangka Pendek
Jenis
Saldo 31 Des 2012 (Rp)
Penambahan (Rp)
Pengurangan (Rp)
Saldo 31 Des 2013 (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
0,00
798.338.440,50
0,00
798.338.440,50
Utang Pajak
0,00
0,00
0,00
0,00
245.850.942,13
5.000.000,00
245.850.942,13
5.000.000,00
75.356.450,00
4.433.896.728,10
100.833.586,54
4.408.419.591,56
708.306.906,99
0,00
708.306.906,99
0,00
Pendapatan diterima dimuka Utang Belanja Utang Jk Pendek lainnya JUMLAH
1.029.514.299,12
5.237.235.168,60
1.054.993.435,66
5.211.758.032,06
78
Rincian saldo kewajiban jangka pendek sebesar Rp5.211.758.032,06 terdiri dari: 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp798.338.440,50 yang terdiri dari: a. Non TPP bagi TK Swasta dan GTT bagian bulan Oktober sampai dengan Desember UPTD TK SD Kec. Rogojampi dan UPTD TK SD Kec. Tegalsari dengan total Rp33.282.982,50; b. Penerimaan SP2D GU Kelurahan Temenggungan sebesar Rp13.715.006,00 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dana tersebut belum diambil dari rekening; c. Penerimaan SP2D LS Kelurahan Giri sebesar Rp2.250.000,00 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dana tersebut belum diambil dari rekening; d. Penerimaan SP2D LS Bantuan Keuangan senilai Rp746.000.000,00 yang merupakan dana hibah kepada Badan/Lembaga Keagamaan yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 belum ditransfer ke 20 rekening penerima hibah oleh Bank Jatim dikarenakan kelalaian Bank pada saat pencairan dan pemindahbukuan baru dilakukan pada tanggal 02 Januari 2014; e. Dana Non Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) UPTD TK SD Kec. Genteng sebesar Rp503.452,00 bagian bulan Oktober sampai dengan Desember yang telah ditransfer oleh Dinas Pendidikan pada tanggal 24 Desember 2013 ke rekening UPTD namun dikarenakan GTT-PTT tersebut berhenti atau mengundurkan diri, dana tersebut tidak diambil dari rekening UPTD; f. Dana non TPP UPTD TK SD Kec. Purwoharjo dan UPTD TK SD Kec. Kalibaru sebesar Rp2.587.000,00 yang telah ditransfer oleh Dinas Pendidikan pada masing-masing UPTD namun dikarenakan GTT-PTT tersebut telah menerima sertifikasi, dana tersebut tidak diambil dari rekening UPTD. 2) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp5.000.000,00 merupakan penambahan pendapatan dari sewa penempatan mesin ATM di Rumah Sakit Blambangan untuk Tahun 2014 sebesar Rp5.000.000,00. Sedangkan pengurangan sebesar Rp245.850.942,13 merupakan pengurangan setoran bagian laba PDAU Blambangan; 3) Utang Belanja sebesar Rp4.408.419.591,56 terdiri dari : a) Penambahan Utang Belanja sebesar Rp4.433.896.728,10 berasal dari : (1) Adanya kegiatan yang sudah terselesaikan sampai dengan akhir Tahun 2013 sebesar 100% namun pencairan dananya belum 100% dibayar oleh Bendahara Dinas PU Binamarga Cipta Karya dan Tata Ruang kepada pihak ketiga sebesar Rp59.682.000,00 dengan rincian sebagai berikut : (a) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 900/571.4/BAPP/TBTR/2013 Tanggal 12 Nopember 2013 Kegiatan Penyusunan DED Wisma Atlet Banyuwangi / CV. Intishar Karya dengan nilai kontrak Rp115.995.000, baru dibayar sebesar 85 % sehingga nilai pekerjaan yang belum dibayar sebesar 15% senilai Rp17.399.250,00. (b) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 900/532.3/BAPP//X/TBTR/2013 Tanggal 15 Nopember 2013 Kegiatan review DED Pasar Banyuwangi / CV. Candra Dimuka dengan nilai kontrak sebesar Rp49.769.000,00, baru dibayar 85% sehingga nilai pekerjaan yang belum dibayar sebesar 15% senilai Rp7.465.350,00. 79
(c) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 900/448.4/BAPP/X/TBTR/PL/2013 Tanggal 11 Oktober 2013 Kegiatan rehabilitasi Balai Kelurahan Boyolangu / CV. Setya Jaya dengan nilai kontrak Rp116.048.000 dan baru dibayar 85% sehingga nilai pekerjaan yang belum dibayar sebesar 15% senilai Rp5.802.400,00. (d) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/02/BAPP/III/PM/2013 Tanggal 7 Maret 2013 Kegiatan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih Desa Plampangrejo Kecamatan Cluring / CV. Wicaksono Konsultan dengan nilai kontrak Rp12.400.000,00, baru dibayar 85% sehingga nilai pekerjaan yang belum dibayar sebesar 15% senilai Rp1.860.000,00. (e) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/04/BAPP/III/PM/2013 Tanggal 7 Maret 2013 Kegiatan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih Desa Kaliploso Kecamatan Cluring / CV. Wicaksono Konsultan dengan nilai kontrak Rp15.900.000,00, baru dibayar 85% sehingga nilai pekerjaan yang belum dibayar sebesar 15% senilai Rp2.385.000,00. (f) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/08/BAPP/III/PM/2013 Tanggal 22 Maret 2013 Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih Desa Kembiritan Kecamatan Genteng / CV. Fitrah Consultant dengan nilai kontrak Rp49.800.000,00, baru dibayar 85% sehingga nilai pekerjaan yang belum dibayar sebesar 15% senilai Rp7.470.000,00. (g) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/10/BAPP/III/PM/2013 Tanggal 22 Maret 2013 Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih Desa Barurejo Kecamatan Siliragung / CV. Fitrah Consultant dengan nilai kontrak Rp49.800.000,00, baru dibayar 85% sehingga nilai pekerjaan yang belum dibayar sebesar 15% senilai Rp7.385.000,00. (h) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 602.1/16/BAPP/III/PM/2013 Tanggal 7 Maret 2013Kegiatan pembangunan sarana dn prasarana air bersih Desa Grajagan Kecamatan Purwoharjo / CV. Candra Buana Perkasa dengan nilai kontrak Rp15.900.000,00, baru dibayar sebesar 85% sehingga nilai pekerjaan yang belum dibayar sebesar 15% senilai Rp2.385.000,00. (i) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 900/734/PK180/BAPP/XI/BM/2013 Tanggal 18 Nopember 2013 Kegiatan pembangunan penahan badan jalan desa Kebondalem / CV. Sinar Mulia dengan nilai kontrak Rp150.600.000,00, baru dibayar 85% sehingga nilai pekerjaan yang belum dibayar adalah 15% senilai Rp7.530.000,00. (2) Utang pada RSUD Genteng sebesar Rp409.016.792,00 terdiri dari Utang Obat, Utang Gas Medis, Utang Bahan Laboratorium, Utang darah (PMI) dan Utang biaya pemeriksaan Hispatologi dan Sitologi. (3) Utang pada RSUD Blambangan sebesar Rp3.434.145.792,10 terdiri dari Utang Obat, Utang Hemodialisa, Utang Laboratorium dan Kimia, Utang Oksigen, Utang Servis cost darah (PMI) Utang Pengadaan Plat IOL dam Utang atas beban jasa pelayanan
80
(4) Berdasarkan Berita Acara Penetapan Utang Pengadaan Mamin pasien Pusat Kesehatan Jiwa Masyarakat dan Klinik Ketergantungan Obat (PKJM-KKO) pada Dinas Kesehatan Nomor : 027/016/429.114.46/2014 Tanggal 4 Maret 2014 terdapat utang belanja mamin atas beban Tahun 2011 dan Tahun 2012 sebesar Rp25.402.500,00, dengan rincian : a) Pengadaan Mamin pasien oleh CV. Mega Prima Abadi pada Tahun 2011 Rp922.500,00; b) Pengadaan Mamin pasien oleh CV. Mega Prima Abadi Tahun 2012 Rp24.480.000,00. (5) Utang atas beban insentif pajak non PBB sebesar Rp496.449.629,00, insentif retribusi triwulan IV sebesar Rp6.380.827,00 dan tagihan listrik bulan November 2013 sebesar Rp2.819.188,00 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 belum terbayar pada Dinas Pendapatan yang belum dicatat di neraca. b) Pengurangan jumlah utang belanja sebesar Rp100.833.586,54 berasal dari pembayaran utang belanja pemakaian darah oleh peserta Jamkesmas Rumah Sakit Umum Daerah Genteng sebesar Rp17.500.000,00 dan pengurangan atas utang obat pada RSUD Blambangan yang dicatat lebih tinggi sebesar Rp83.333.586,54. 4) Utang Jangka Pendek Lainnya pada Tahun 2013 bersaldo nihil dikarenakan ada pengurangan sebesar Rp708.306.906,99 yang berasal dari : a. Pembayaran utang obat oleh RSUD Blambangan sebesar Rp311.077.418,99; b. Pembayaran utang obat oleh RSUD genteng yang seharusnya sebesar Rp397.229.488,00 namun dibayarkan sebesar Rp394.310.919,00. Kekurangan atas pembayaran utang tersebut dinyatakan lunas oleh kedua belah pihak dikarenakan adanya perubahan harga beberapa jenis obat yang penentuannya dilakukan oleh pihak Pedagang Besar Farmasi (PBF).
5.1.6
Ekuitas Dana
Ekuitas Dana
31 Desember 2013 (Rp) 2.603.981.027.306,31
31 Desember 2012 (Rp) 2.545.670.825.780,08
Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Banyuwangi per 31 Desember 2013 sebesar Rp2.603.981.027.306,31 terdiri dari:
Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Ekuitas
31 Desember 2013 (Rp) 310.469.666.570,03
31 Desember 2012 (Rp) 267.104.217.176,65
2.293.511.360.736,28 2.603.981.027.306,31
2.278.566.608.603,43 2.545.670.825.780,08
81
5.1.6.1
Ekuitas Dana Lancar Ekuitas dana lancar Pemerintah Kabupaten Banyuwangi per 31 Desember 2013 merupakan selisih antara jumlah aset lancar dengan hutang jangka pendek sebesar Rp310.469.666.570,03 yang terdiri dari: Tabel 5.54 Rincian Ekuitas Dana Lancar Jenis SILPA Pendapatan yang Ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana unt Utang Jk Pendek JUMLAH
Saldo 31 Des 2012 (Rp)
Penambahan (Rp)
Pengurangan (Rp)
Saldo 31 Des 2013 (Rp)
201.772.632.469,47
1.917.217.125.076,86
1.891.309.069.852,67
227.680.687.693,66
42.540.788,60
4.146.320,12
42.540.788,60
4.146.320,12
24.785.559.889,51
50.062.691.094,92
29.177.476.421,55
45.670.774.562,88
41.532.998.328,19
41.527.477.584,93
41.532.998.328,19
41.527.477.584,93
(1.029.514.299,12)
(4.414.396.728,10)
1.030.491.435,66
(4.413.419.591,56)
267.104.217.176,65 2.004.397.043.348,73 1.963.092.576.826,67
310.469.666.570,03
Penambahan dan pengurangan Ekuitas dana lancar merupakan penambahan dan pengurangan untuk aset lancar yaitu kas, piutang, persediaan dan kewajiban jangka pendek. 5.1.6.2
Ekuitas Dana Investasi Ekuitas dana investasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi per 31 Desember 2013 sebesar Rp2.293.511.360.736,28 terdiri dari: Tabel 5.55 Rincian Ekuitas Dana Investasi Jenis Diinvestasikan dlm Investasi Jk Panjang Diinvestasikan dlm Aset Tetap Diinvestasikan dlm Aset lainnya JUMLAH
Saldo 31 Des 2012 (Rp)
Penambahan (Rp)
Pengurangan (Rp)
Saldo 31 Des 2013 (Rp)
87.133.922.463,53
23.680.690.650,44
0,00
110.814.613.113,97
1.983.993.702.686,23
159.867.940.579,72
79.166.000.324,78
2.064.695.642.941,17
207.438.983.453,67
58.380.762.652,14
147.818.641.424,67
118.001.104.681,14
2.278.566.608.603,43
241.929.393.882,30
226.984.641.749,45
2.293.511.360.736,28
Penambahan dan pengurangan pada Ekuitas dana investasi merupakan penambahan dan pengurangan pada investasi jangka panjang baik Nonpermanen maupun permanen, penambahan pada aset tetap dan aset lainnya
82
5.2 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
5.2.1
31 Des 2013 (Rp) 1.917.058.035.076,86
Pendapatan
31 Des 2012 (Rp) 1.690.113.711.134,37
Realisasi Pendapatan Tahun 2013 sebesar Rp1.917.058.035.076,86 atau sebesar 100,52% dari anggaran pendapatan Tahun 2013 sebesar Rp1.907.179.909.904,67. Dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2012 sebesar Rp1.690.113.711.134,37, terdapat peningkatan 13,43% dari realisasi pendapatan tahun lalu. Anggaran dan realisasi Pendapatan Tahun 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut : Tabel 5.56. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2013 No 1. 2. 3.
Anggaran TA 2013 (Rp)
Uraian Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Lain-lain Pendapatan yang Sah TOTAL
Realisasi TA 2013 (Rp)
Realisasi TA 2012 (Rp)
%
171.602.586.394,67
183.235.877.421,86
106,78
139.514.584.000,37
1.703.775.158.510,00
1.702.794.926.492,00
99,94
1.491.483.677.134,00
31.802.165.000,00
31.027.231.163,00
97,56
59.115.450.000,00
1.907.179.909.904,67
1.917.058.035.076,86
100,52
1.690.113.711.134,37
5.2.1.1
Pendapatan Asli Daerah Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp183.235.877.421,86 terdiri dari: Tabel 5.58 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah No
Uraian
Anggaran
Realisasi
(Rp)
(Rp)
%
a.
Pajak Daerah
59.715.970.322,00
65.939.965.334,00
110,42
b.
Retribusi Daerah
26.894.945.392,00
28.650.551.431,00
106,53
c.
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
d.
Lain - Lain PAD Yang sah
16.066.339.289,58 68.925.331.391,09
14.141.339.289,58 74.504.021.367,28
88,02 108,09
171.602.586.394,67
183.235.877.421,86
106,78
TOTAL
a. Pendapatan Pajak Daerah Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terealisasi sebesar Rp65.939.965.334,00 dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.59 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah No
Uraian
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
1.
Pajak Hotel
660.000.000,00
736.117.819,00
111,53
2.
Pajak Restoran
774.840.000,00
2.056.697.732,00
265,44
3.
Pajak Hiburan
370.500.000,00
559.072.747,00
150,90
4.
Pajak Reklame
1.945.000.000,00
2.157.384.879,00
110,92
5.
Pajak Penerangan Jalan
28.550.630.322,00
30.634.984.246,00
107,30
6.
Pajak Parkir
100.000.000,00
158.774.900,00
158,77
7.
Pajak Air Tanah
350.000.000,00
438.449.268,00
125,27
83
No
Uraian
8.
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
9. 10.
TOTAL
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
465.000.000,00
1.273.469.035,00
273,86
20.000.000.000,00
19.230.867.714,00
96,15
6.500.000.000,00
8.694.146.994,00
133,76
59.715.970.322,00
65.939.965.334,00
110,42
Pada Tahun 2013, hampir semua obyek pajak mengalami kenaikan yang signifikan kecuali pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan pajak parkir, dipungut dengan sistem self assessment yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang, dimana pajak-pajak tersebut pada umumnya terealisasi lebih besar dari target yang ditetapkan, sebagai gambaran pada pajak hotel yang terealisasi sebesar Rp736.117.819,00 atau 111,53% dari Rp660.000.000,00 yang ditargetkan, dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2012 sebesar Rp694.692.585,00 tampak bahwa pendapatan pajak hotel mengalami kenaikan sebesar 5,96%. Pajak restoran terealisasi sebesar 265,44% dari Rp774.840.000,00 yang ditargetkan atau terealisasi lebih sebesar Rp1.281.857.732,00 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada penerimaan pendapatan pajak restoran khususnya terjadi pada rincian obyek pajak: katering, restoran dan café. Peningkatan yang cukup signifikan tersebut berasal dari pajak katering yaitu pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan dasar pengenaan tarif sebesar 10% terhadap jasa layanan katering oleh penyedia katering dimana pada Tahun 2013 terealisasi sebesar Rp1.224.410.858,00 atau 816,27% dari anggaran Rp150.000.000,00 yang ditargetkan. Pajak reklame dan pajak air tanah, dipungut dengan sistem official assesment yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang, adapun realisasi pajak reklame sebesar 110,92% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.945.000.000,00. Sedangkan pajak air tanah pada Tahun 2013 terealisasi sebesar Rp438.449.268,00 atau sebesar 125,27% dari target sebesar Rp350.000.000,00. Realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar 96,15% dari target sebesar Rp20.000.000.000,00 dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pembayaran dan kurangnya sosialisasi terhadap pelaksanaan pemungutan pajak tersebut. Sedangkan pajak mineral bukan logam dan batuan terealisasi sebesar Rp1.273.469.035,00 atau 273,86% dari anggaran Rp465.000.000,00 yang ditargetkan. Peningkatan yang cukup signifikan tersebut karena pemberlakuan tarif yang baru.
84
b. Pendapatan Retribusi Daerah Retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terealisasi Rp28.650.551.431,00 sebagai berikut : Tabel 5.60 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah No
Uraian
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
1.
Retribusi Jasa Umum
22.386.905.845,00
23.465.977.150,00
104,82
2.
Retribusi Jasa Usaha
3.151.609.700,00
2.678.200.028,00
84,98
3.
Retribusi Perizinan Tertentu
1.356.429.847,00
2.506.374.253,00
184,78
26.894.945.392,00
28.650.551.431,00
106,53
TOTAL
Rincian masing-masing pendapatan retribusi daerah adalah sebagai berikut: 1) Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Umum terealisasi sebesar Rp23.465.977.150,00 atau sebesar 104,82% dari anggaran sebesar Rp22.386.905.845,00 terdiri dari: Tabel 5.61 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Umum No
Uraian
1.
Retribusi Pelayanan Kesehatan
2.
Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil
3.
4. 5. 6. 7.
Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta TOTAL
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
7.723.681.600,00
7.113.294.850,00
92,10
55.161.600,00
59.852.900,00
108,50
11.245.000,00
12.963.000,00
115,28
9.800.000.000,00
10.956.875.000,00
111,80
3.336.367.645,00
3.246.486.400,00
97,31
1.457.450.000,00
2.073.505.000,00
142,27
3.000.000,00
3.000.000,00
100,00
22.386.905.845,00
23.465.977.150,00
104,82
2) Retribusi Jasa Usaha Retribusi Jasa Usaha terealisir sebesar Rp2.678.200.028,00 atau 84,98% dari anggaran sebesar Rp3.151.609.700,00 terdiri dari : Tabel 5.62 Anggaran dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha No
Uraian
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
1.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2.386.228.700,00
1.851.959.528,00
77,61
2.
Retribusi Tempat Pelelangan Retribusi Terminal
90.000.000,00 308.200.000,00
92.981.200,00 326.310.300,00
103,31 105,88
4.
Retribusi Tempat Khusus Parkir
15.000.000,00
68.040.000,00
453,60
5.
Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
162.406.000,00
162.084.000,00
99,80
142.750.000,00
128.650.000,00
90,12
3.
6.
85
No 7.
8.
Uraian Retribusi Uji Laboratorium Lingkungan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TOTAL
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
20.025.000,00
20.650.000,00
103,12
27.000.000,00
27.525.000,00
101,94
3.151.609.700,00
2.678.200.028,00
84,98
Rincian obyek Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Uji Laboratorium Lingkungan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah terealisasi lebih dari target yang ditetapkan. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar 77,61% dari target sebesar Rp2.386.228.700,00 dikarenakan terdapat obyek milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang sedang dalam proses rehabilitasi yaitu pembangunan Stadion Diponegoro. 3) Retribusi Perizinan Tertentu Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp2.506.374.253,00 atau 184,78% dari anggaran sebesar Rp1.356.429.847,00 dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.63 Anggaran dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu No
Uraian
1.
Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
2.
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Retribusi Izin Gangguan / Keramaian
3. 4.
Retribusi Izin Trayek
5.
Retribusi Izin Usaha Perikanan Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan
6. 7.
Retribusi Tanda Daftar Gudang (TDG) TOTAL
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
732.535.381,00
1.426.011.049,00
194,67
5.000.000,00
4.000.000,00
80,00
578.094.466,00
833.549.919,00
144,19
20.000.000,00
15.852.000,00
79,26
17.500.000,00
21.010.000,00
120,06
0,00
93.143.474,00
3.300.000,00
112.807.811,00
3.418,42
1.356.429.847,00
2.506.374.253,00
184,78
Retribusi Perizinan Tertentu yang terdiri dari rincian obyek retribusi IMB, retribusi Izin Gangguan/Keramaian, retribusi Izin Usaha Perikanan, retribusi Tanda Daftar Gedung terealisasi diatas target yang ditetapkan atau lebih dari 100%. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol hanya terealisir sebesar 80% dari target karena kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk membuat/memperpanjang surat ijin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP MB). c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp14.141.339.289,58 merupakan hasil dari investasi yang ditanamkan pada beberapa lembaga keuangan (perbankan) dan perusahaan daerah yaitu : 86
Tabel 5.64 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan No 1. 2. 3. 4. 5.
Uraian PT.Bank Jatim PT. Bank BPR Jatim Perusahaan Daerah Air Minum PD. Aneka Usaha Blambangan PT. Pelayaran Banyuwangi Sejati TOTAL
Anggaran (Rp) 10.731.235.289,58
Realisasi (Rp) 10.731.235.289,58
100,00
210.104.000,00
210.104.000,00
100,00
3.200.000.000,00
3.200.000.000,00
100,00
25.000.000,00
0,00
0,00
1.900.000.000,00 16.066.339.289,58
0,00 14.141.339.289,58
21,05 90,51
%
Investasi pada PD. Aneka Usaha Blambangan tidak terdapat realisasi pada Tahun 2013 karena kondisi keuangan perusahaan yang tidak menghasilkan laba pada Tahun 2013, sehingga tidak mampu menyetorkan pendapatan ke Kas Daerah. Pada Tahun 2013 PT. Pelayaran Banyuwangi Sejati (PBS) memberikan kontribusi PAD sebesar Rp400.000.000,00 yang merupakan uang sewa aset Pemerintah Daerah yang tidak dipisahkan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 027/4214/429.203/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Sewa Menyewa Terhadap 2 (Dua) Unit Kapal Milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi oleh PT. PBS sehingga realisasi sebesar Rp400.000.000,00 tersebut disajikan pada Lain-lain Pendapatan Asli Yang Sah jenis Pendapatan Sewa Kapal. Sedangkan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari PT PBS bersaldo Rp0,00 karena dalam Tahun 2013 belum ada setoran dividen dari PT PBS, namun Pada Tahun 2012 terdapat kelebihan penyetoran dividen sebesar Rp60.000.000,00 yang diperhitungkan sebagai uang muka setoran dividen Tahun 2013. d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2013 sebesar Rp74.504.021.367,28 terdiri dari : Tabel 5.65 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah No 1.
Uraian
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
408.953.700,00
148.977.850,00
36,43
2.
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Jasa Giro
4.000.000.000,00
5.370.682.332,58
134,27
3.
Pendapatan Bunga Deposito
11.450.000.000,00
13.665.558.707,37
119,35
4.
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pendapatan Denda Pajak
0,00
224.983.201,00
905.259.566,09
1.974.788.028,07
0,00
27.000,00
336.583.250,00
336.583.250,00
100,00
3.412.503.875,00
1.994.607.644,90
58,45
52.861.000,00
18.900.000,00
35,75
5.
6. 7. 8. 9.
Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan Pendapatan Dari Pengembalian Pendapatan Bunga atas Pinjaman Bergulir
218,15
87
No
Uraian
10.
Anggaran (Rp)
Pendapatan Badan Layanan Umum Pendapatan Sewa Kapal
11.
TOTAL
Realisasi (Rp)
48.359.170.000,00
50.368.913.353,36
0,00
400.000.000,00
68.925.331.391,09
% 104,16
74.504.021.367,28 108,09
Dari rincian obyek Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdapat rincian obyek yang terealisasi diatas target yang ditetapkan atau lebih dari 100%, terdiri dari Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Pendapatan Badan Layanan Umum. Realisasi penerimaan dari pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan terealisasi lebih dari 200% pada Tahun 2013 ini karena banyaknya pelaksanaan pekerjaan yang terlambat penyelesaiannya. Pendapatan Dari Pengembalian adalah penerimaan pendapatan yang berasal dari pengembalian belanja maupun pengembalian atas temuan hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya yang disetorkan ke Kas Daerah pada Tahun 2013. Realisasi pendapatan sewa kapal sebesar Rp400.000.000,00 merupakan uang sewa aset Pemerintah Daerah yang tidak dipisahkan berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 027/4214/429.203/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Sewa Menyewa Terhadap 2 (Dua) Unit Kapal Milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi oleh PT. Pelayaran Banyuwangi Sejati (PBS), yang pada APBD TA 2013 dianggarkan pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Namun karena kapal yang disewakan Pemda kepada PT. PBS tersebut merupakan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sehingga realisasinya disajikan sebagai Lain-lain PAD yang Sah.
5.2.1.2
Pendapatan Transfer Realisasi pendapatan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi pada Tahun 2013 adalah sebesar Rp1.702.794.926.492,00 terdiri dari : Tabel 5.66 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2013 No
Uraian
1.
Transfer Pemerintah PusatDana Perimbangan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Transfer Pemerintah Propinsi
2.
3.
TOTAL
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
1.307.181.620.758,00
1.313.865.318.226,00
100,51
304.103.286.240,00
293.368.228.000,00
96,47
95.561.380.266,00
103,32
92.490.251.512,00 1.703.775.158.510,00
1.702.794.926.492,00 100.03
88
Rincian masing-masing jenis penerimaan transfer adalah sebagai berikut : a. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp1.313.865.318.226,00 atau 100,51% dari target sebesar Rp1.307.181.620.758,00 terdiri dari : Tabel 5.67 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan No
Anggaran (Rp) 47.921.983.463,00
Realisasi (Rp) 50.239.465.154,00
104,84
27.766.706.295,00
32.132.922.072,00
115,72
1.154.495.171.000,00
1.154.495.171.000,00
100,00
76.997.760.000,00
76.997.760.000,00
100,00
Uraian
1.
Bagi Hasil Pajak
2. 3.
Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum
4.
Dana alokasi khusus TOTAL
1.307.181.620.758,00
1) Realisasi Dana Bagi hasil Rp50.239.465.154,00 terdiri dari :
pajak
%
1.313.865.318.226,00 100,51
Tahun
2013
sebesar
Tabel 5.68 Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak No
Uraian
1.
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21
2.
TOTAL
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
33.038.458.821,00
37.971.191.916,00
114,93
14.883.524.642,00
12.268.273.238,00
82,43
47.921.983.463.00
50.239.465.154,00
104,84
Tidak tercapainya realisasi Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 dikarenakan adanya bagian alokasi Tahun 2013 yang terlambat ditransfer sampai dengan tanggal 31 Desember 2013. Jumlah alokasi Tahun 2013 adalah sebesar Rp14.883.524.642,00, selisih penerimaan sebesar Rp2.615.251.404,00 diakui sebagai piutang Tahun 2013. 2) Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam Tahun 2013 sebesar Rp32.132.922.072,00 terdiri dari : Tabel 5.69 Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam No
Uraian
1.
Bagi hasil dari iuran hak pengusahaan hutan
2.
Bagi hasil dari iuran tetap (Landrent) Bagi hasil dari iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalti)
3. 4.
Bagi hasil dari pungutan pengusahaan perikanan
5.
Bagi hasil dari pertambangan minyak bumi
6.
Bagi hasil dari pertambangan gas bumi Bagi hasil dari pertambangan panas bumi
7. 8.
Bagi Hasil dari Cukai Tembakau TOTAL
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
2.727.895.344,00
2.853.181.776,00
104,59
81.061.800,00
132.514.658,00
163,47
13.096.800,00
22.449.451,00
171,41
289.738.431,00
347.408.873,00
119,90
11.663.901.000,00
12.481.856.270,00
107,01
738.838.000,00
2.080.538.678,00
281,60
257.787.448,00
103.114.978,00
40,00
11.994.387.472,00
14.111.857.388,00
117,65
27.766.706.295,00
32.132.922.072,00
115,72
89
3) Realisasi Dana Alokasi Umum terealisasi sebesar Rp1.154.495.171.000,00 dengan penerimaan per bulan mulai dari Januari sampai dengan Nopember adalah sebesar Rp96.207.927.000,00 dan pada bulan Desember sebesar Rp96.207.974.000,00. 4) Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2013 sebesar Rp76.997.760.000,00 terdiri dari: Tabel 5.70 Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus No 1.
Uraian DAK Bidang Pendidikan SD
2.
4.
DAK Bidang Kesehatan (Pelayanan Farmasi) DAK Bidang Kesehatan (Pelayanan Rujukan) DAK Bidang Infrastruktur Jalan
5.
DAK Bidang Infrastruktur Irigasi
6.
8. 9.
DAK Bidang Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi DAK Bidang Kelautan dan Perikanan DAK Bidang Pertanian DAK Bidang Keluarga Berencana
1.228.830.000,00
1.228.830.000,00
100,00
10.
DAK Bidang Kehutanan
1.264.620.000,00
1.264.620.000,00
100,00
11.
DAK Bidang Sanitasi
1.659.950.000,00
1.659.950.000,00
100,00
12.
DAK Bidang Lingkungan Hidup
629.310.000,00
629.310.000,00
100,00
13.
DAK Bidang Pendidikan SMP
9.096.400.000,00
9.096.400.000,00
100,00
14.
DAK Bidang Pendidikan SMA
2.269.560.000,00
2.269.560.000,00
100,00
15.
DAK Bidang Pendidikan SMK
5.743.700.000,00
5.743.700.000,00
100,00
16.
DAK Bidang Kesehatan (Pelayanan Dasar) DAK Bidang Perdagangan (Gudang) DAK Keselamatan Transportasi Darat DAK Bidang Perumahan dan Permukiman
1.885.800.000,00
1.885.800.000,00
100,00
5.601.790.000,00
5.601.790.000,00
100,00
347.440.000,00
347.440.000,00
100,00
6.137.050.000,00
6.137.050.000,00
100,00
76.997.760.000,00
76.997.760.000,00
100,00
3.
7.
17. 18. 19.
TOTAL
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
12.771.070.000,00
12.771.070.000,00
100,00
%
4.358.860.000,00
4.358.860.000,00
100,00
1.336.400.000,00
1.336.400.000,00
100,00
5.699.220.000,00
5.699.220.000,00
100,00
4.059.130.000,00
4.059.130.000,00
100,00
1.267.560.000,00
1.267.560.000,00
100,00
5.088.880.000,00
5.088.880.000,00
100,00
6.552.190.000,00
6.552.190.000,00
100,00
b. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Transfer Pemerintah Pusat Lainnya pada Tahun 2013 sebesar Rp293.368.228.000,00 yang berasal dari Dana Penyesuaian yang terealisir sebesar 96,92% dari anggaran sebesar Rp302.689.746.240,00 terdiri dari: Tabel 5.71 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya No
Uraian
1.
TPP Guru Non Sertifikasi
2.
TPP Guru Bersertifikasi
3.
Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan TOTAL
Anggaran (Rp) 4.285.500.000,00
Realisasi (Rp) 4.285.500.000,00
100,00
298.404.246.240,00
287.669.188.000,00
96,40
1.413.540.000,00 304.103.286.240,00
1.413.540.000,00 293.368.228.000,00
100% 96,47
%
c. Tranfer Pemerintah Provinsi Transfer Pemerintah Provinsi pada Tahun 2013 sebesar Rp95.561.380.266,00 berasal dari Dana Bagi Hasil Provinsi yang terealisir
90
sebesar 103,32% dari Rp92.490.251.512,00 terdiri dari:
anggaran
sebesar
Tabel 5.72 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi No
5.2.1.3
Anggaran (Rp)
Uraian
Realisasi (Rp)
%
1.
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor
26.150.626.991,00
27.359.999.396,00
104,62
2.
Bagi Hasil dari BBNKB
29.543.193.880,00
29.186.847.789,00
98,79
3.
Bagi Hasil dari PBBKB
36.622.433.102,00
38.816.897.386,00
105,99
4.
Bagi Hasil dari Pajak P2AP TOTAL
173.997.539,00 92.490.251.512,00
197.635.695,00 113,59 95.561.380.266,00 103,32
Lain-lain Pendapatan yang Sah Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2013 sebesar Rp31.027.231.163,00 merupakan penerimaan dari Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya yaitu : Tabel 5.73 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah No
Anggaran (Rp)
Uraian
1.
Pendapatan Hibah
2.
Pendapatan Lainnya TOTAL
Realisasi (Rp)
%
1.614.810.000,00
411.010.663,00
25,45
30.187.355.000,00
30.616.220.500,00
101,42
31.802.165.000,00
31.027.231.163,00
97,56
Pendapatan Hibah Tahun 2013 sebesar Rp411.010.663,00 merupakan penerimaan untuk alokasi program Water Resources and Irrigation Sector Management Program yang terdiri dari : 1) Pendapatan hibah sebesar Rp49.565.000,00 berupa program Water Resources and Irrigation Sector Management Program pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah; 2) Pendapatan hibah sebesar Rp180.359.300,00 berupa program Water Resources and Irrigation Sector Management Program pada Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan; 3) Pendapatan hibah sebesar Rp181.086.363,00 berupa program Water Resources and Irrigation Sector Management Program pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan; Sedangkan Pendapatan lainnya merupakan pendapatan bantuan keuangan dari provinsi Jawa Timur dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.75 Rincian Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur No.
Jenis Bantuan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta BOP Madin BOS SLTA BKSM Lembaga Terpencil/Kepulauan Community College Hasil Lelang Kayu (SP III) Manajemen Operasional BOS Kantin Kejujuran TK/SD dan PK Kantin Kejujuran SMP dan SMA PONKESDES
Jumlah (Rp) 5.640.000.000,00 80.000.000,00 1.950.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 596.865.500,00 188.580.000,00 6.575.000,00 20.000.000,00 78.000.000,00
91
No. 11. 12. 13. 14. 15.
Alat Kesenian Peningkatan Mutu Pendidikan SMK Infrastruktur Seleksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Pembinaan Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Non Formal dan Informal Puskesmas Rawat Inap PLUS Hari Jadi Propinsi Puskesmas Rawat Inap Standar Puskesmas Pembantu Kegawatdaruratan Peringatan Hari Aksara Internasional Tingkat Propinsi Sistem Aplikasi (BBHTB) Jumlah
16. 17. 18. 19. 20. 21.
5.2.2
Jumlah (Rp) 100.000.000,00 500.000.000,00 20.500.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00
Jenis Bantuan
Belanja
456.050.000,00 50.000.000,00 167.650.000,00 60.000.000,00 7.500.000,00 100.000.000,00 30.616.220.500,00
31 Des 2013 (Rp)
31 Des 2012 (Rp)
1.886.309.069.852,67
1.682.675.962.006,15
Realisasi belanja Tahun 2013 sebesar Rp1.886.309.069.852,67 atau 89,63% dari anggaran belanja sebesar Rp2.104.452.542.374,14 dan 12,10% dari realisasi tahun lalu dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.76 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2013 No 1.
Belanja Operasi
2.
Belanja Modal
3. 4.
Anggaran TA 2013 (Rp)
Uraian
Realisasi TA 2013 (Rp)
Realisasi TA 2012 (Rp)
%
1.624.394.084.556,14
1.480.425.063.992,67
91,14
1.325.413.640.538,97
474.748.457.818,00
404.860.203.010,00
85,28
355.481.803.517,18
4.250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
1.060.000.000,00
1.023.802.850,00
96,59
1.780.517.950,00
2.104.452.542.374,14
1.886.309.069.852,67
89,63
1.682.675.962.006,15
Belanja Tak Terduga Transfer/Bagi Hasil Ke Desa TOTAL
5.2.2.1
Belanja Operasi Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp1.480.425.063.992,67 terdiri dari obyek belanja sebagai berikut: Tabel 5.78 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi No
Uraian
Anggaran (Rp) 1.136.678.345.233,00
Realisasi (Rp) 1.049.837.632.185,00
92,36
%
a.
Belanja Pegawai
b.
Belanja Barang
298.769.156.834,14
257.770.995.465,67
86,28
c.
Hibah
106.484.582.489,00
94.690.869.952,00
88,92
d.
Bantuan Sosial
11.879.000.000,00
11.270.125.000,00
94,87
e.
Bantuan Keuangan
70.583.000.000,00
66.855.441.390,00
94,72
1.624.394.084.556,14
1.480.425.063.992,67
91,14
TOTAL
Rincian masing-masing jenis belanja operasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
92
a. Belanja Pegawai Realisasi belanja pegawai sebesar Rp1.049.837.632.185,00 terdiri dari : Tabel 5.80 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
No
Uraian
1.
Gaji dan Tunjangan
758.180.025.247,00
726.948.221.477,00
95,88
2.
Tambahan Penghasilan PNS
316.930.346.240,00
270.854.155.600,00
85,46
Belanja Penerimaan Lainnya Pimp & Angg DPRD serta KDH/WKDH
4.380.000.000,00
4.354.800.000,00
99,42
Biaya Pemungutan Pajak Daerah
3.150.000.000,00
1.053.145.270,00
33,43
Insentif Pemungutan Pajak Daerah
2.730.928.640,00
1.754.227.986,00
64,24
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
1.336.408.175,00
760.789.102,00
56,93
7.
Honorarium PNS
9.589.498.730,00
7.938.461.450,00
82,78
8.
Honorarium Non PNS
28.788.389.500,00
25.837.317.250,00
89,75
3.
4. 5. 6.
%
9.
Uang Lembur
9.278.248.701,00
8.146.764.050,00
87,80
10.
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
2.272.500.000,00
2.147.750.000,00
94,51
42.000.000,00
42.000.000,00
100,0 0
1.136.678.345.233,00
1.049.837.632.185,00
92,36
11.
Belanja Jasa Administrasi Perkantoran TOTAL
Minimnya realisasi insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah dikarenakan perhitungan realisasi pendapatan pajak dan retribusi yang digunakan sebagai dasar pencairan insentif, baru diketahui pada akhir tahun anggaran sehingga pencairan insentifnya tidak dapat dilakukan pada tahun berkenaan. b. Belanja Barang Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp257.770.995.465,67 dipergunakan untuk belanja keperluan kantor, belanja pemeliharaan gedung, perjalanan dinas dan kebutuhan lainnya yang terdiri dari : Tabel 5.81 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang
1.
Belanja Bahan Pakai Habis
Anggaran (Rp) 30.893.735.808,14
2.
Belanja Bahan/Material
35.417.440.934,00
33.890.652.736,67
95,69
3.
Belanja Jasa Kantor
78.098.498.865,00
67.827.465.125,00
86,85
4.
Belanja Premi Asuransi
350.000.000,00
337.000.000,00
96,29
5.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
5.416.823.162,00
4.683.491.063,00
86,46
17.524.203.110,00
15.727.119.770,00
89,75
3.910.065.000,00
3.222.324.310,00
82,41
No
6. 7.
Uraian
Realisasi (Rp) 28.959.652.189,00
93,74
%
93
No
Uraian
8.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Makanan dan Minuman Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Pakaian Kerja
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Belanja Perjalanan Dinas
18.
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Perjalanan Pindah Tugas Belanja Pemeliharaan
19.
Belanja Jasa Konsultansi
20.
Belanja Barang yang akan diserahkan kpd masyarakat/ pihak ketiga Belanja Jasa Administrasi Perkantoran Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis Non PNS Belanja Pelayanan Kesehatan Belanja Sewa Tanah
16.
17.
21. 22.
23. 24.
TOTAL
Anggaran (Rp) 1.059.685.000,00
Realisasi (Rp) 774.957.000,00
73,13
3.950.952.950,00
3.631.546.450,00
91,92
16.678.052.680,00
14.365.813.920,00
86,14
%
268.232.500,00
263.601.250,00
98,27
1.250.005.150,00
1.112.422.750,00
88,99
4.407.554.000,00
3.846.464.800,00
87,27
36.715.823.510,00
25.403.703.758,00
69,19
109.850.000,00
102.416.650,00
93,23
2.404.300.000,00
1.829.516.700,00
76,09
750.000,00
0,00
0,00
14.774.429.600,00
14.129.751.950,00
95,64
7.136.104.310,00
5.616.691.725,00
78,71
24.998.194.175,00
19.023.588.500,00
76,10
259.800.000,00
234.700.000,00
90,34
230.166.080,00
230.000.000,00
99,93
12.864.490.000,00
12.509.114.819,00
97,24
50.000.000,00
49.000.000,00
98,00
298.769.156.834,14
257.770.995.465,67
86,28
Realisasi Belanja Sewa Sarana Mobilitas hanya sebesar 73,13% karena terjadinya pembatalan terhadap beberapa pelaksanaan event di luar daerah yang direncanakan akan diikuti. Belanja Perjalanan Dinas hanya terealisir sebesar 69,19% karena kegiatan yang dilaksanakan kurang optimal berdasarkan perencanaan anggaran yang telah disusun. Realisasi Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS hanya sebesar 76,09% dikarenakan adanya pembatalan pelaksanaan beberapa jenis diklat teknis yang rencananya akan diselenggarakan secara mandiri. Belanja Jasa Konsultansi hanya terealisasi sebesar 78,71% dikarenakan mengalami kendala teknis terkait terbatasnya tenaga ahli yang sesuai dengan pekerjaan jasa yang dipersyaratkan. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga hanya terealisasi sebesar 76,10% karena proses pembangunan fisik belum selesai sampai akhir tahun anggaran sehingga realisasi pembayarannya belum dicairkan secara penuh.
94
c. Belanja Hibah Realisasi Belanja hibah sebesar Rp94.690.869.952,00 terdiri atas : Tabel 5.82 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Anggaran (Rp)
No
Uraian
1.
Belanja Hibah Kepada Pemerintah
5.022.150.000,00
90,49
100.934.582.489,00
89.668.719.952,00
88,84
106.484.582.489,00
94.690.869.952,00
88,92
Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta TOTAL
%
5.550.000.000,00
Pusat 2.
Realisasi (Rp)
Realisasi hibah pada Tahun 2013 tidak terserap optimal disebabkan adanya peningkatan keswadayaan masyarakat yang cukup signifikan sehingga tidak terlalu tergantung pada dana hibah dari Pemerintah Daerah. d. Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp11.270.125.000,00 terdiri dari: Tabel 5.83 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial No
Anggaran (Rp)
Uraian
Realisasi (Rp)
%
1.
Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat
3.155.000.000,00
3.155.000.000,00
100,00
2.
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat
8.724.000.000,00
8.115.125.000,00
93,02
11.879.000.000,00
11.270.125.000,00
94,87
TOTAL
Realisasi belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebesar Rp3.155.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.84 Rincian Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat No. 1.
Jenis Bantuan
Jumlah (Rp)
UPK Kecamatan Tegaldlimo Keg.Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri T.A 2013 (BPMPD)
45.000.000,00
UPK Kecamatan Sempu Keg. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri T.A 2013 (BPMPD)
67.500.000,00
3.
UPK Kecamatan Tegalsari Keg. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri T.A 2013 (BPMPD)
40.000.000,00
4.
UPK Kecamatan Siliragung Keg. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri T.A 2013 (BPMPD)
40.000.000,00
5.
UPK Kecamatan Singonjuruh Keg. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri T.A 2013 (BPMPD)
57.500.000,00
UPK Kecamatan Gambiran Keg. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri T.A 2013 (BPMPD)
40.000.000,00
7.
UPK Kecamatan Keg. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri T.A 2013 (BPMPD)
35.000.000,00
8.
UPK Kecamatan Songgon Keg. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri T.A 2013 (BPMPD)
57.500.000,00
9.
UPK Kecamatan Rogojampi Keg. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri T.A 2013 (BPMPD)
45.000.000,00
UPK Kecamatan Srono Keg. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri T.A 2013 (BPMPD)
45.000.000,00
2.
6.
10.
95
No. 11.
Jenis Bantuan
Jumlah (Rp)
UPK Kecamatan Kabat Keg. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri T.A 2013 (BPMPD)
67.500.000,00
12.
UPK Kecamatan Keg. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri T.A 2013 (BPMPD)
67.500.000,00
13.
UPK Kecamatan Cluring Keg. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri T.A 2013 (BPMPD)
67.500.000,00
14.
UPK Kecamatan Purwoharjo Keg. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri T.A 2013 (BPMPD)
67.500.000,00
UPK Kecamatan Wongsorejo Keg. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri T.A 2013 (BPMPD)
67.500.000,00
16.
UPK Kecamatan Pesangaaran Keg. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri T.A 2013 (BPMPD)
57.500.000,00
17.
UPK Kecamatan Glagah Keg. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri T.A 2013 (BPMPD)
35.000.000,00
18.
UPK Kecamatan Bangorejo Keg. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri T.A 2013 (BPMPD)
57.500.000,00
UPK Kecamatan Kalipuro Keg. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri T.A 2013 (BPMPD)
45.000.000,00
15.
19. 20.
KSM MAWAR Kegiatan Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) T.A 2013 (PU. Bina Marga)
310.000.000,00
21.
KSM SADENG Kegiatan Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) T.A 2013 (PU. Bina marga)
310.000.000,00
22.
KSM MULYOSARI Kegiatan Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) T.A 2013 (PU. Bina Marga)
310.000.000,00
23.
KSM KRAMAT JATI Kegiatan Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) T.A 2013 (PU. Bina Marga)
310.000.000,00
24.
KSM MULYOREJO Kegiatan Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) T.A 2013 (PU. Bina Marga)
310.000.000,00
25.
KSM Pondok Layar Kegiatan Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) T.A 2013 (PU. Bina Marga)
310.000.000,00
26.
45 (empat puluh lima) rekening penerima hibah kegiatan Bantuan Dana Sharing Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perkotaan (BLM PNPM-MP) T.A 2013 (PU Bina Marga)
290.000.000,00
Jumlah
3.155.000.000,00
Realisasi belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat sebesar Rp8.115.125.000,00 dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.85 Rincian Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat No.
Jenis Bantuan
1.
Bantuan kepada pelajar tidak mampu pada SMA, SMK, dan SMALB Swasta di Kab. Banyuwangi
2.
Bantuan kepada mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri
3.
Bantuan kepada mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta Jumlah
Jumlah (Rp) 5.999.600.000,00 1.956.400.000,00 159.125.000,00 8.115.125.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan Belanja bantuan keuangan terealisir sebesar Rp66.855.441.390,00 merupakan belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/ kota dan pemerintahan yang terdiri dari:
96
Tabel 5.86 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan No 1. 2.
Uraian Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik TOTAL
5.2.2.2
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
69.583.000.000,00
66.142.024.000,00
95,05
1.000.000.000,00
713.417.390,00
71,34
70.583.000.000,00
66.855.441.390,00
94,72
Belanja Modal Realisasi Belanja Modal Tahun 2013 sebesar Rp404.860.203.010,00 terdiri dari : Tabel 5.87 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal No
Uraian
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
a.
Belanja Tanah
19.167.450.000,00
220.436.250,00
1,15
b.
Belanja Peralatan dan Mesin
82.535.013.302,00
74.513.020.075,00
90,28
134.592.366.881,00
121.900.264.947,00
90,57
235.851.749.635,00
205.771.414.938,00
87,25
2.601.878.000,00
2.455.066.800,00
94,36
474.748.457.818,00
404.860.203.010,00
85,28
c. d. e.
Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya TOTAL
a. Belanja Tanah Belanja modal pengadaan tanah sebesar Rp220.436.250,00 merupakan realisasi atas pembelian (pembebasan lahan) sebidang tanah seluas 506,75 m² di Desa Gambiran yang peruntukannya akan digunakan sebagai jembatan penghubung di Desa Gambiran. Realisasi pengadaan tanah yang kurang optimal yaitu hanya sebesar 1,15% disebabkan perencanaan yang kurang matang khususnya pada proses penyiapan dokumen dan proses pengadaan yang membutuhkan waktu cukup lama (bisa melebihi satu tahun anggaran). b. Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp74.513.020.075,00 terdiri dari: Tabel 5.89 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin No
Uraian
1.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
2.
Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Bermotor
3.
Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
4.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan di Air Bermotor Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Bengkel
5. 6.
Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan
7.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
180.000.000,00
179.420.000,00
99,68
6.554.381.000,00
5.688.377.830,00
86,79
553.230.700,00
546.620.500,00
98,81
100.000.000,00
0,00
0,00
95.187.500,00
93.637.500,00
98,37
1.847.603.640,00
299.760.000,00
16,22
510.846.468,00
497.164.100,00
97,32
97
No
Uraian
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
8.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
9.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
1.381.322.950,00 11.200.952.816,00
1.266.884.700,00 9.976.060.615,00
91.72 89,06
10.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
9.304.997.140,00
8.595.950.750,00
92,38
11.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
541.494.301,00
517.884.600,00
95,64
12.
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 459.329.250,00
409.683.100,00
89,19
13.
Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Studio 3.459.590.931,00
3.105.011.285,00
89,75
14.
Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Komunikasi Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Ukur
165.746.846,00
152.665.150,00
92,11
613.443.700,00
520.560.425,00
84,86
16.295.180.796,00
15.797.664.290,00
96,95
15. 16.
Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kedokteran
17.
Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Laboratorium 1.776.167.502,00
1.593.130.000,00
89,69
18.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Alat Pengolahan Limbah
372.272.727,00
365.323.000,00
98,13
19.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pengolah Persampahan Belanja Modal Pengadaan Alat Musik
120.000.000,00 8.262.000,00
118.269.000,00 8.262.000,00
98,56 100,00
21.273.000,00
20.925.000,00
98,36
1.127.225.000,00
1.027.951.500,00
91,19
982.535.875,00
956.513.900,00
97,35
5.940.000,00
5.940.000,00
100,00
3.285.673.160,00
3.077.897.710,00
93,68
277.500.000,00
230.300.000,00
82,99
16.669.856.000,00 75.000.000,00
14.914.115.020,00 74.325.000,00
89,47 99,10
100.000.000,00
99.940.000,00
99,94
450.000.000,00 4.000.000.000,00
420.900.000,00 3.951.883.100,00
93,53 98,80
82.535.013.302,00
74.513.020.075,00
90,28
20. 21.
Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Persenjataan/Keamanan
22.
Belanja Modal Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga
23. 24. 25.
26. 27. 28. 29.
30. 31.
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Olah Raga Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Belanja Modal Pengadaan Alat – Alat Kesehatan Belanja Modal Pengadaan Alat Penunjang Pendidikan Belanja Modal Pengadaan Alat Sanitasi Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Tanggap Darurat Bencana Belanja Modal Pengadaan Sarana dan Prasarana Peternakan Belanja Modal Pengadaan Aspal TOTAL
Realisasi Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Alat – Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan hanya terealisir 16,22% dikarenakan pengadaan berupa alat pengering gabah mengalami gagal lelang sehingga tidak dapat direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan dan telah dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan di Air Bermotor berupa speed boat tidak direalisasikan terkait hasil survey/rekomendasi dari Konsultan Study Kelayakan Pengadaan Kapal Cepat di Banyuwangi CV Tri Mukti Andayani yang menyatakan bahwa pantai di Banyuwangi tidak dapat digunakan sebagai perlintasan speed boat. 98
c. Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp121.900.264.947,00 merupakan realisasi belanja modal untuk pembangunan gedung kantor, rumah jabatan, rumah dinas, gedung gudang, tugu peringatan, bangunan keolahragaan, bangunan persampahan, bangunan pertamanan, konstruksi pengolahan limbah, konstruksi pengolah persampahan, papan nama, pemagaran, bangunan obyek wisata, pagar gedung kantor, los pasar, gedung sekolah, reklame/baliho, bangunan perhotelan, poliklinik, musholla/masjid, interior, gedung perpustakaan, konstruksi paving halaman gedung kantor dan gedung sekolah dalam rangka pelayanan umum kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.90 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan No
Uraian
1.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan
2.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Paving gedung Kantor/Sekolah dan Pasar TOTAL
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
133.647.416.881,00
120.973.654.197,00
90,52
944.950.000,00
926.610.750,00
98,06
134.592.366.881,00
121.900.264.947,00
90,57
d. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp205.771.414.938,00 terdiri dari: Tabel 5.91 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan No 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9.
Uraian Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon Belanja Modal Pengadaan Marka Jalan Belanja Modal Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Belanja Modal Pengadaan Instalasi Gas Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Paving Jalan TOTAL
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
125.594.898.210,00
109.992.864.533,00
87,58
9.850.500.000,00
9.218.363.900,00
93,58
84.075.404.500,00
71.943.867.105,00
85,57
9.738.500.000,00
8.254.096.200,00
84,76
673.646.925,00
656.759.200,00
97,49
264.000.000,00
261.360.000,00
99,00
91.500.000,00
90.890.000,00
99,33
126.500.000,00
123.016.000,00
97,25
5.436.800.000,00
5.230.198.000,00
96,20
235.851.749.635,00
205.771.414.938,00
87,25
e. Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja aset tetap lainnya terealisir sebesar Rp2.455.066.800,00 terdiri dari:
99
Tabel 5.92 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya No
Uraian
1.
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
2.
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan (Lukisan/Foto) TOTAL
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
2.489.000.000,00
2.415.066.800,00
97,03
112.878.000,00
40.000.000,00
35,44
2.601.878.000,00
2.455.066.800,00
94,36
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan hanya terealisasi sebesar 35,44% disebabkan sulitnya mencari barang seni sesuai dengan rencana pengadaan instansi pengguna barang. 5.2.2.3
Belanja Tak Terduga Selama Tahun 2013, Belanja Tidak Terduga bernilai Rp0,00 dari anggaran sebesar Rp4.250.000.000,00. Kondisi ini terjadi karena tidak adanya kejadian dimaksud yang memenuhi kriteria penggunaan dana.
5.2.2.4
Belanja Transfer/Bagi Hasil ke Desa Realisasi belanja transfer/bagi hasil ke desa sebesar Rp1.023.802.850,00 berupa Bagi hasil Retribusi yang terdiri dari : Tabel 5.93 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer/Bagi Hasil ke Desa No
Uraian
Anggaran
Realisasi
(Rp)
(Rp)
%
1.
Bagi Hasil Retribusi kepada Provinsi/Instansi Vertikal
1.000.000.000,00
977.312.250,00
97,73
2.
Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pihak Ketiga
60.000.000,00
46.490.600,00
77,48
1.060.000.000,00
1.023.802.850,00
96,59
TOTAL
5.2.3 Pembiayaan Netto
31 Des 2013 (Rp) 196.931.722.469,47
31 Des 2012 (Rp) 194.334.883.341,25
Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2013 sebesar Rp196.931.722.469,47 atau sebesar 99,83% dari anggaran Tahun 2013 sebesar Rp197.272.632.469,47 dan turun 1,34% dari realisasi tahun lalu yang terdiri dari : Tabel 5.94 Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto Tahun 2013 No
Uraian
Anggaran TA 2013 (Rp)
Realisasi TA 2013 (Rp)
%
Realisasi TA 2012 (Rp)
1.
Penerimaan Pembiayaan
202.272.632.469,47
201.931.722.469,47
99,83
228.536.239.404,25
2.
Pengeluaran Pembiayaan
5.000.000.000.00
5.000.0000.000,00
100,00
34.201.356.063,00
197.272.632.469,47
196.931.722.469,47
99,83
194.334.883.341,25
TOTAL
100
5.2.3.1
Penerimaan Pembiayaan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp201.931.722.469,47 atau anggaran yang ditetapkan sebesar 99,83% dari Rp202.272.632.469,47 dengan rincian sebagai berikut : Tabel 5.96 Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Anggaran (Rp)
No
Uraian
a.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Lalu
b.
Realisasi (Rp)
%
201.772.632.469,47
201.772.632.469,47
100,00
500.000.000,00
159.090.000,00
31,82
202.272.632.469,47
201.931.722.469,47
99,83
Penerimaan Kembali Pinjaman TOTAL
Realisasi penerimaan kembali pinjaman sebesar 31,82% dari target merupakan dampak dari kurangnya kesadaran penerima pinjaman dalam mengembalikan pokok pinjaman maupun ketidakmampuan membayar karena kegagalan usaha atau kegiatan usahanya terhenti. 5.2.3.2
Pengeluaran Pembiayaan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun 2013 sebesar Rp5.000.000.000,00 merupakan tambahan penyertaan modal kepada PT. BPR Jatim berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga.
5.2.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)
31 Des 2013 (Rp)
31 Des 2012 (Rp)
227.680.687.693,66
201.772.632.469,47
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp227.680.687.693,66 dengan perhitungan : Uraian
Anggaran TA 2013 (Rp)
Realisasi TA 2013 (Rp)
%
Realisasi TA 2012 (Rp)
Pendapatan
1.907.179.909.904,67
1.917.058.035.076,86
100,52
1.690.113.711.134,37
Belanja dan Transfer
2.104.452.542.374,14
1.886.309.069.852,67
89,63
1.680.895.444.056,15
Surplus (Defisit)
(197.272.632.469,47)
30.748.965.224,19
(15,59)
Pembiayaan Netto
197.272.632.469,47
196.931.722.469,47
99,83
SILPA
0,00
227.680.687.693,66
7.437.749.128,22 194.334.883.341,25 201.772.632.469,47
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp227.680.687.693,66 tersebut terdiri dari:
101
Jumlah Kas (Rp)
Uraian Kas Di Kas Daerah
212.997.805.598,09
Kas Di Bendahara Pengeluaran
6.303.000,00
Kas Di BLUD
14.676.579.095,57 SILPA
227.680.687.693,66
Saldo SILPA tersebut sudah termasuk jumlah yang dialokasikan penggunaannya untuk: a. Proyeksi penerimaan SILPA 2013 yang diperhitungkan dalam APBD Tahun 2014 untuk menutup defisit anggaran sebesar Rp149.993.902.662,25. b. Sisa dana DAK Tahun 2013 dan DBHCT 2013 sebesar Rp15.308.600.758,00 dan Rp13.465.076.612,00 yang peruntukannya sudah diatur secara khusus namun belum dianggarkan dalam APBD murni Tahun 2014. c. Pembayaran sertifikasi guru 2014 sebagai akibat kelebihan penerimaan dana sampai dengan Tahun 2013 sebesar Rp53.854.321.046,00. Jika tidak ada kelebihan penerimaan pendapatan pada Tahun 2014 maka akan terjadi defisit anggaran senilai Rp4.813.305.055,59 yang harus dipenuhi dengan cara mengurangi alokasi belanja program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD Tahun 2014.
5.3 LAPORAN ARUS KAS 5.3.1
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi 31 Des 2013 (Rp)
31 Des 2012 (Rp)
Arus Kas Masuk
1.866.559.529.873,50
1.650.117.703.692,35
Arus Kas Keluar
(1.439.472.290.180,80)
(1.292.190.392.591,42)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
427.087.239.692,70 357.927.311.100,93
Arus kas dari aktivitas operasi merupakan penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional dalam suatu periode akuntansi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional. Pada Tahun 2013, terdapat Arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp427.087.239.692,70 merupakan selisih antara Arus kas masuk sebesar Rp1.866.559.529.873,50 dan Arus kas keluar sebesar Rp1.439.472.290.180,80. Rincian arus kas dari aktivitas operasi sebagai berikut : Arus Masuk Kas Pajak Daerah Retribusi Daerah
Tahun 2013 (Rp) 65.939.965.334,00
Tahun 2012 (Rp) 40.288.363.990,00
28.650.551.431,00
24.818.889.408,00
102
Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus
14.141.339.289,58
14.503.063.660,51
24.005.516.163,92 50.239.465.154,00
19.908.259.499,84 71.752.154.023,00
32.132.922.072,00
29.431.300.080,00
1.154.495.171.000,00
1.030.217.037.000,00
76.997.760.000,00
67.656.190.000,00
Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Pendapatan Bagi Hasil Pajak
0,00
0,00
293.368.228.000,00
210.000.496.000,00
95.561.380.266,00
82.426.500.031,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Pendapatan Hibah
0,00
0,00
411.010.663,00
0,00
0,00
0,00
Pendapatan D a n a D a r u r a t Pendapatan Lainnya
30.616.220.500,00
59.115.450.000,00
Pendapatan Luar Biasa
0,00
0,00
Jumlah Arus Masuk Kas
1.866.559.529.873,50
1.650.117.703.692,35
Tahun 2013 (Rp) 1.049.173.250.185,00
Tahun 2012 (Rp) 954.057.988.827,00
216.458.800.803,80
171.192.415.009,42
Belanja Bunga
0,00
0,00
Belanja Subsidi
0,00
0,00
Belanja Hibah
94.690.869.952,00
70.523.019.415,00
Belanja Bantuan Sosial
11.270.125.000,00
22.830.673.000,00
Belanja Bantuan Keuangan
66.855.441.390,00
71.805.778.390,00
0,00
0,00
Arus Keluar Kas Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
Belanja Tidak Terduga Belanja Bagi Hasil Pajak Belanja Bagi Hasil Retribusi
0,00
0,00
1.023.802.850,00
1.780.517.950,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.439.472.290.180,80
1.292.190.392.591,42
427.087.239.692,70
357.927.311.100,93
Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Belanja Kejadian Luar Biasa Jumlah Arus Kas Keluar Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi
5.3.2
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi
Arus Kas Masuk
31 Des 2013 (Rp) 129.591.850,00
31 Des 2012 (Rp) 206.347.650,00
Arus Kas Keluar
403.572.760.827,00
353.208.291.757,18
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi
(403.443.168.977,00) (353.001.944.107,18)
Aktivitas investasi adalah aktivitas untuk memperoleh atau melepaskan aset tetap yang bertujuan untuk meningkatkan dan menunjang operasi pemerintahan dan menghasilkan potensi pendapatan daerah di masa datang.
103
Arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar minus Rp403.443.168.977,00 merupakan selisih antara Arus kas masuk sebesar Rp129.591.850,00 dan Arus kas keluar sebesar Rp403.572.760.827,00. Rincian aliran kas dari aktivitas investasi Tahun 2013 dan Tahun 2012 adalah sebagai berikut : Arus Masuk Kas
Tahun 2013 (Rp)
Tahun 2012 (Rp)
Pencairan Dana Cadangan
0,00
0,00
Penjualan atas Tanah
0,00
0,00
115.250.000,00
149.002.000,00
14.341.850,00
9.292.400,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan
0,00
0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya
0,00
48.053.250,00
Penjualan Aset Lainnya
0,00
0,00
0,00
0,00
Penjualan atas peralatan dan Mesin Penjualan atas Gedung dan Bangunan
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen Jumlah Arus Masuk Kas Arus Keluar Kas:
0,00
0,00
129.591.850,00
206.347.650,00
Tahun 2013 (Rp)
Pembentukan Dana Cadangan
0,00
0,00
220.436.250,00
12.250.000,00
73.522.417.325,00
62.301.289.784,00
Perolehan Gedung dan Bangunan
121.864.106.514,00
62.017.794.680,88
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan
205.510.733.938,00
214.451.110.092,30
2.455.066.800,00
14.425.847.200,00
Perolehan Aset Lainnya
0,00
0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
0,00
0,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen
0,00
0,00
403.572.760.827,00
353.208.291.757,18
(403.443.168.977,00)
(353.001.944.107,18)
Perolehan Tanah Perolehan Peralatan dan Mesin
Perolehan Aset Tetap Lainnya
Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi
5.3.3
Tahun 2012 (Rp)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan
Arus Kas Masuk
31 Des 2013 (Rp) 159.090.000,00
31 Des 2012 (Rp) 396.862.200,00
Arus Kas Keluar
5.000.000.000,00
34.201.356.063,00
(4.840.910.000,00)
(33.804.493.863,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan
104
Aktivitas Pendanaan adalah penambahan atau pengurangan sumber dana pembiayaan, yang menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar minus Rp4.840.910.000,00 adalah selisih antara Arus kas masuk sebesar Rp159.090.000,00 dan Arus kas keluar sebesar Rp5.000.000.000,00. Rincian aliran Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2013 dan Tahun 2012 adalah sebagai berikut : Tahun 2013 (Rp)
Arus Masuk Kas Pencairan Dana Cadangan
Tahun 2012 (Rp) 0,00
0,00
Dipisahkan
0,00
0,00
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi
0,00
0,00
159.090.000,00
396.862.200,00
0,00
0,00
159.090.000,00
396.862.200,00
Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang
Penerimaan Kembali Pinjaman Penerimaan Piutang Jumlah Arus Masuk Kas
Tahun 2013 (Rp)
Arus Keluar Kas: Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi
0,00
0,00
5.000.000.000,00
34.000.000.000,00
0,00 0,00
201.356.063,00 0,00
5.000.000.000,00
34.201.356.063,00
(4.840.910.000,00)
(33.804.493.863,00)
Pemberian Pinjaman Jumlah Arus Keluar Kas Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan
5.3.4
Tahun 2012 (Rp)
Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris
Arus Kas Masuk
31 Des 2013 (Rp) 167.559.401.825,00
31 Des 2012 (Rp) 158.376.917.682,00
Arus Kas Keluar
167.565.704.825,00
160.575.443.528,00
(6.303.000,00)
(2.198.525.846,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris
Aktivitas Transitoris adalah aktivitas keuangan pemerintah yang tidak mempengaruhi anggaran. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya. Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga. Transaksi transitoris berasal dari Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). Arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar minus Rp6.303.000,00 adalah selisih antara Arus kas masuk sebesar Rp167.559.401.825,00 dan Arus kas keluar sebesar Rp167.565.704.825,00. Perhitungan pihak ketiga (PFK) belanja gaji
105
pegawai dan perhitungan pajak belanja yang harus disetorkan ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut :
106
Tabel 5.97 Rincian Pajak Belanja No 1
Jenis Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
3
Potongan PPh Pasal 21 Iuran Wajib Pegawai (IWP) TAPERUM
4
Askes
5
2
Penerimaan (Rp)
Pengeluaran (Rp)
50.956.789.310,00 55.242.647.270,00
Saldo (Rp)
50.956.789.310,00 55.242.647.270,00
0,00 0,00 0,00
1.238.992.000,00
1.238.992.000,00
11.052.459.181,00
11.052.459.181,00
0,00
PPh 21
583.638.291,00
583.638.291,00
0,00
6
PPh 22
1.712.120.929,00
1.712.120.929,00
0,00
7
PPh 23
1.198.930.722,00
1.198.930.722,00
0,00
8
PPN
39.883.235.035,00
39.883.235.035,00
0,00
9
PPh pasal 4
5.690.589.087,00
5.690.589.087,00
0,00
167.559.401.825,00
167.559.401.825,00
0,00
Jumlah
Sedangkan rincian aliran Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2013 dan Tahun 2012 adalah sebagai berikut : Arus Masuk Kas
Tahun 2013 (Rp)
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Penerimaan Setoran Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Sebelumnya
167.559.401.825,00
157.668.683.470,00
0,00
708.234.212,00
Jumlah Arus Masuk Kas
167.559.401.825,00 Tahun 2013 (Rp)
158.376.917.682,00 Tahun 2012 (Rp)
Arus Keluar Kas:
5.3.5
Tahun 2012 (Rp)
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pengeluaran Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran Jumlah Arus Keluar Kas
167.559.401.825,00
160.575.443.528,00
6.303.000,00 167.565.704.825,00
0,00 160.575.443.528,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris
(6.303.000,00)
(2.198.525.846,00)
Kenaikan/(Penurunan) Bersih
Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode
31 Des 2013 (Rp)
31 Des 2012 (Rp)
18.796.857.715,70
(31.077.652.715,25)
Kenaikan kas bersih selama periode Tahun 2013 sebesar Rp18.796.857.715,70 menunjukkan adanya surplus realisasi APBD Tahun 2013 atau pendapatan dan penerimaan pembiayaan lebih besar dari belanja dan pengeluaran pembiayaan. Perhitungan kenaikan kas bersih adalah sebagai berikut: Tabel 5.98 Perhitungan Kenaikan/Penurunan Bersih Kas No
Uraian
1
Arus kas bersih dari aktivitas operasi
2
Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Arus Kas Bersih dari aktivitas transitoris TOTAL
3 4
31 Desember 2013
31 Desember 2012
(Rp)
(Rp)
427.087.239.692,70
357.927.311.100,93
(403.443.168.977,00)
(353.001.944.107,18)
(4.840.910.000,00)
(33.804.493.863,00)
(6.303.000,00) 18.796.857.715,70
(2.198.525.846,00) (31.077.652.715,25)
107
5.3.6
Saldo Awal Kas di BUD
Saldo Awal Kas di BUD
31 Des 2013 (Rp) 194.200.947.882,39
31 Des 2012 (Rp) 225.278.600.597,64
Saldo awal kas di BUD sebesar Rp194.200.947.882,39 merupakan saldo Kas di BUD per 31 Desember 2012.
5.3.7
Saldo Akhir Kas di BUD 31 Des 2013 (Rp) Saldo Akhir Kas di BUD
212.997.805.598,09
31 Des 2012 (Rp) 194.200.947.882,39
Saldo akhir kas di BUD sebesar Rp212.997.805.598,09 merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi per tanggal 31 Desember 2013. Perhitungan saldo akhir kas sebagai berikut: Tabel 5.99 Perhitungan Saldo Akhir Kas di BUD No
5.3.8
Uraian
1
Kenaikan kas bersih selama periode
2
31 Desember 2013 (Rp)
31 Desember 2012 (Rp)
18.796.857.715,70
(31.077.652.715,25)
Saldo awal kas di Kas Daerah
194.200.947.882,39
225.278.600.597,64
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah
212.997.805.598,09
194.200.947.882,39
Saldo Akhir Kas Di Bendahara Pengeluaran
Saldo Akhir Kas Di Bendahara P engeluaran
31 Des 2013 (Rp)
31 Des 2012 (Rp)
805.617.469,62
5.247.984,60
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp805.617.469,62 merupakan saldo pada rekening bendahara pengeluaran pada SKPD yang belum disetor ke Kas Daerah. 5.3.9
Kas di BLUD 31 Des 2013 (Rp) Kas di BLUD
14.676.579.095,57
31 Des 2012 (Rp) 7.571.684.587,08
Saldo Kas di BLUD sebesar Rp14.676.579.095,57 merupakan penjumlahan saldo Kas di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan sebesar Rp7.837.692.142,36 dan saldo Kas di BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Genteng sebesar Rp6.838.886.953,21 per 31 Desember 2013.
108
5.3.10 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan
31 Des 2013 (Rp)
31 Des 2012 (Rp)
3.170.291,00
37.292.804,00
Saldo Kas di Bendahara penerimaan per 31 Desember 2013 bersaldo Rp3.170.291,00 adalah merupakan saldo penerimaan jasa giro pada Dinas Kesehatan dan penerimaan RSUD Genteng pada petugas loket yang tidak termasuk pendapatan Tahun 2013. 5.3.11 Saldo Akhir Kas 31 Des 2013 (Rp) Saldo Akhir Kas
228.483.172.454,28
31 Des 2012 (Rp) 201.815.173.258,07
Saldo Akhir Kas sebesar Rp228.483.172.454,28 adalah merupakan total seluruh Saldo Kas sampai tanggal 31 Desember 2013 yang terdiri dari: Tabel 5.100 Saldo Akhir Kas No
Uraian
1
Kas di BUD
2
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di BLUD
3 4
Saldo Akhir Kas
31 Desember 2013 (Rp)
31 Desember 2012 (Rp)
212.997.805.598,09
194.200.947.882,39
3.170.291,00
37.292.804,00
805.617.469,62 14.676.579.095,57
5.247.984,60 7.571.684.587,08
228.483.172.454,28
201.815.173.258,07
109
BAB VI PENJELASAN TAMBAHAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
6.1
Domisili dan Operasional Entitas Kabupaten Banyuwangi merupakan Kabupaten yang berada di ujung timur pulau Jawa dengan ketinggian 0–2.500 m di atas permukaan air laut terletak diantara 7o43’ – 8o46’ Lintang Selatan dan 113o53’ – 114o38’ Bujur Timur yang wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan, dan dataran rendah dengan berbagai potensi hasil pertanian serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut. Batas wilayah Kabupaten Banyuwangi meliputi: -
Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Selatan Sebelah Barat
: : : :
Kabupaten Situbondo Selat Bali Samudera Indonesia Kabupaten Jember dan Bondowoso
dengan luas wilayah 5.782,50 kilometer persegi yang meliputi kawasan hutan mencapai 183.396,34 hektar, lahan sawah 66.721 hektar, tegal 36.060 hektar, pekarangan 22.667 hektar, dengan jumlah penduduk sebanyak 1.627.542 jiwa sebagaimana data Banyuwangi Dalam Angka Tahun 2013, bertempat tinggal tersebar di 24 kecamatan yang terbagi dalam 217 desa/kelurahan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mencakup urusan: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u.
pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum; perumahan rakyat; penataan ruang; perencanaan pembangunan perhubungan; lingkungan hidup; kependudukan dan catatan sipil; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; keluarga berencana dan keluarga sejahtera; sosial; ketenagakerjaan; koperasi dan usaha kecil dan menengah; penanaman modal; kebudayaan; kepemudaan dan olah raga; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian; ketahanan pangan; 110
v. w. x. y.
pemberdayaan masyarakat dan desa; kearsipan; komunikasi dan informatika;dan perpustakaan. Selain urusan wajib tersebut Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga melaksanakan urusan yang mencakup: a. pertanian; b. kehutanan; c. energi dan sumber daya mineral; d. pariwisata; e. kelautan dan perikanan; f. perdagangan; g. industri; dan h. ketransmigrasian. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki tugas pokok masingmasing yang merupakan pelaksanaan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap SKPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 6.2
Kontijensi atas Permasalahan Hukum 6.2.1
Kontinjensi atas Kepemilikan Aset Tetap Tanah Terdapat permasalahan hukum terhadap aset tanah yang tercatat sebagai aset tetap tanah milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut: a. Tiga bidang Tanah Kas Desa di Kecamatan Glenmore meliputi: 1) Tanah Kas Desa Bumiharjo Kecamatan Glenmore pada Tahun 2012 tercatat sebagai aset daerah yang digunakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan identitas barang A00000868 seluas 15.980 m2 dengan nilai buku Rp349.012.400,00, pada Tahun 2013 dicatat pada Pembantu Pengelola Barang Daerah dengan identitas barang A-TJ000220; 2) Tanah kas desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore pada Tahun 2012 tercatat sebagai aset daerah yang digunakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan identitas barang A00000869 seluas 4.000 m2 dengan nilai buku Rp102.449.300,00, pada Tahun 2013 dicatat pada Pembantu Pengelola Barang Daerah dengan identitas barang A-TJ000221; 3) Tanah kas desa Tulungrejo Kecamatan Glenmore pada Tahun 2012 tercatat sebagai aset daerah yang digunakan oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan identitas barang ARp128.492.800,00, 00000870 seluas 5.000 m2 dengan nilai buku 111
pada Tahun 2013 dicatat pada Pembantu Pengelola Barang Daerah dengan identitas barang A-TJ000222, sudah mendapat ketetapan hukum dari Mahkamah Agung Nomor 29 PK/PDT/2011 tanggal 24 Juni 2011 yang menyatakan bahwa seluruh dokumen terkait dengan bidang tanah di Dusun Gunung Sari Umbul, Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi dinyatakan cacat hukum dan harus dikembalikan sebagai tanah negara. Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi belum menerima pembatalan sertifikat atas tanah tersebut. b. Dua bidang tanah di wilayah kelurahan Klatak tercatat sebagai aset daerah yang digunakan oleh SDN 1 Klatak dengan identitas barang A-00000454 seluas 1.900 m2 sertifikat hak Pakai No. 29/2007 dengan nilai buku sebesar Rp298.162.900,00 dan identitas barang A-00000455 yang digunakan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan seluas 7.742 m2 Sertifikat Hak Pakai No. 1/1970 dengan nilai buku sebesar Rp261.464.000,00. Upaya peninjauan kembali berdasarkan novum baru dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ditolak oleh Mahkamah Agung sebagaimana putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 68 PK/TUN/2013 tanggal 25 Juni 2013. Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi belum menerima pembatalan sertifikat atas tanah tersebut. c. Tiga bidang tanah tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang sedang proses hukum yaitu: 1) Sebidang tanah di desa Pakel Kecamatan Licin dengan identitas A00000415 seluas 150 m2 dengan nilai buku Rp49.049.200,00 yang digunakan untuk Puskemas Pembantu Pakel digugat oleh Sahriya melalui Pengadilan Negeri Banyuwangi sudah mendapat putusan pada tanggal 13 Agustus 2013 Nomor: 236/Pdt.G/2012/PN.BWI yang menolak gugatan, dan menyimpulkan bahwa pihak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak melakukan perbuatan melawan hukum dalam menguasasi tanah Puskemas Pakel, namun Sunaim (pihak turut tergugat) mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 September 2013, sehingga putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap. 2) Sebidang tanah di desa Ketapang Kecamatan Kalipuro dengan identitas A-00000430 seluas 19.510 m2 sertifikat Hak Pakai nomor 46/2002 dengan nilai buku Rp2.379.973.500,00 yang digunakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai pelabuhan laut digugat oleh Kepala Desa Ketapang dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ketapang Kecamatan Kalipuro melalui Pengadilan Negeri Banyuwangi. Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 1 Agustus 2013 Nomor: 200/PDT.G/2012/PN.BWI menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah tersebut, namun pada tanggal 15 Agustus 2013 ada pernyataan banding, sehingga belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
112
3) Sebidang tanah di Kelurahan Kepatihan pada Tahun 2012 dipisahkan pencatatannya sebagai aset daerah yang digunakan oleh PDAU unit usaha perhotelan dengan identitas barang A-00000011 Sertifikat Hak Pakai nomor 24/2002 seluas 1.809 m2 dengan nilai buku Rp423.306.000,00, pada Tahun 2013 dicatat pada Pembantu Pengelola Barang Daerah dengan identitas barang A-TJ000269. Saat ini tanah tersebut masuk dalam perkara sengketa TUN nomor 119/G/2011/PTUN.SBY jo No. 73/B/2012/PT.TUN.SBY, saat ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung. Terkait dengan delapan bidang tanah dimaksud Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tunduk dan patuh pada prosedur hukum yang sedang berlangsung. Apabila sudah ada keputusan hukum yang bersifat tetap dan sudah ada dokumen yang memenuhi syarat maka segera dilakukan penyesuaian akuntansi. 6.2.2
Kontijensi Kerjasama Pengelolaan Mall Banyuwangi Dalam kerjasama pengelolaan mall Banyuwangi terjadi disagreement antara Pemda dengan PT Dian Graha Utama. Untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sudah dilakukan musyawarah berkali-kali namun tidak ada mufakat (win-win solution), akhirnya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Banyuwangi. Musyawarah yang dimediasi oleh Pengadilan Negeri juga tidak memperoleh mufakat, hal ini menyebabkan proses hukum terus berlanjut. Pada tanggal 5 Juni 2013 Pengadilan Negeri Banyuwangi mengeluarkan keputusan Nomor: 66/Pdt.G/2012/PN.BWI, namun PT. DGU mengajukan banding. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, nilai BOT terkait dengan obyek kerjasama dimaksud sebesar Rp2.156.694.000,00 dan tagihan piutang yang merupakan kewajiban pelaksanaan perjanjian kerjasama sebesar Rp1.667.718.000,00 tidak mengalami perubahan karena dalam putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap diputuskan bahwa PT DGU dihukum untuk membayar uang kontribusi pemanfaatan Mall selama 2 (dua) tahun masing-masing sebesar Rp833.839.000,00 setiap tahunnya. Disamping itu Pengadilan menyatakan perjanjian kerjasama tersebut batal. Nilai tersebut disajikan dalam Laporan Keuangan ini dan apabila terjadi perubahan dalam putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka akan dilakukan penyesuaian akuntansi atas penyajian BOT dan piutang dimaksud.
6.3
Penjelasan Terhadap Pos Aktiva Tetap dan Aset Lainnya terkait Validasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah melakukan validasi aset tahap final dalam rangka mendapatkan keyakinan terhadap nilai dan keberadaan fisik aset pada masing-masing Unit Pengguna Barang (UPB). Hasil validasi tersebut digunakan sebagai database barang daerah dan menjadi nilai perhitungan pada Laporan Keuangan Daerah. Berbagai permasalahan yang ditemukan selama proses validasi aset telah berhasil dilakukan justifikasi, diantaranya : penyajian nilai aset yang tidak wajar, kurang lengkapnya informasi terhadap aset tersebut, keberadaan aset yang tidak dapat ditelusuri, hingga terjadinya double pencatatan aset. Sehingga penertiban terhadap catatan aset 113
tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas administrasi pengelolaan barang pada tingkat UPB. Berdasarkan hasil validasi aset Tahun 2013 ini, didapatkan nilai aktiva tetap yang valid dan tertib sesuai dengan prinsip pengelolaan barang daerah yang akuntabel. Hal tersebut dapat tercapai karena telah dilakukan penyesuaian akuntansi terhadap kondisi baru catatan maupun barang daerah yang dilakukan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Penyesuaian atas tambah barang masing-masing rekening aset dilakukan sekaligus pada Tahun 2013, sehingga tidak merubah posisi aset Tahun 2012 sesuai dengan Laporan Keuangan Tahun 2012. Terhadap nilai aset tetap sampai dengan pengadaan Tahun 2012 yang dilakukan validasi pada Tahun 2013, sehingga berpengaruh terhadap nilai aset tetap seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini : Tabel 6.1 Rekapitulasi Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2012 Posisi Sebelum dan Sesudah Validasi Golongan Aset
Saldo Sebelum Validasi Per 31 Des 2012
Tambah (Rp)
Kurang (Rp)
Saldo Setelah Validasi Per 31 Des 2012
Tanah
671.859.529.680,00
156.322.537.169,00
105.531.536.900,00
722.650.529.949,00
Peralatan dan Mesin
336.847.092.054,59
63.760.626.863,18
81.232.462.993,19
319.375.255.924,58
Gedung dan Bangunan
1.252.429.782.878,73
184.671.634.237,50
290.652.629.385,42
1.146.448.787.730,81
Jalan Irigasi dan Jaringan
1.390.040.885.747,42
91.076.122.050,15
95.914.204.482,47
1.385.202.803.315,10
Aset Tetap Lainnya
29.037.397.854,00
1.271.823.521,19
6.838.515.573,39
23.470.705.801,81
KDP
16.926.096.600,00
0,00
0,00
16.926.096.600,00
3.697.140.784.814,74
497.102.743.841,02
580.169.349.334,47
3.614.074.179.321,30
Jumlah
Pada proses validasi terhadap aset tetap tersebut, belum termasuk perubahan kode antar kelompok rekening barang . Jika dibandingkan dengan mutasi dalam tabel di atas maka akan terdapat perbedaan jumlah total mutasi kelompok aset jika dimasukkan nilai mutasi akibat perubahan kode rekening sebagaimana terdapat pada tabel berikut: Tabel 6.2 Rekapitulasi Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2012 Posisi Audited 2012 dan Sesudah Validasi (Termasuk Mutasi/Perubahan Kode Rekening) Golongan Aset
Saldo Per 31 Des 2012 (Audited)
Tambah (Rp)
Kurang (Rp)
Saldo Setelah Validasi Per 31 Des 2012
Tanah
671.859.529.680,00
156.322.537.169,00
105.531.536.900,00
722.650.529.949,00
Peralatan dan Mesin
336.847.092.054,59
72.211.184.491,18
89.683.020.621,19
319.375.255.924,58
Gedung dan Bangunan
1.252.429.782.878,73
208.969.247.549,71
314.950.242.697,63
1.146.448.787.730,81
Jalan Irigasi dan Jaringan
1.390.040.885.746,91
302.223.746.455,32
307.061.828.887,23
1.385.202.803.315,00
29.037.397.854,00
1.369.850.721,20
6.936.542.773,39
23.470.705.801,81
Aset Tetap Lainnya KDP Jumlah
16.926.096.600,00
0,00
0,00
16.926.096.600,00
3.697.140.784.814,23
741.096.566.386,41
824.163.171.879,44
3.614.074.179.321,20
114
Sedangkan rincian obyek aset tetap yang terpengaruh hasil validasi aset per 31 Desember 2012 yaitu dengan rincian sebagai berikut : Tabel 6.3 Rincian Obyek Aset Tetap – Tanah Yang Terpengaruh Hasil Validasi Saldo 31 Des 2012 Sebelum Validasi (Rp)
Jenis
Tanah Kantor Tanah sarana kesehatan Rumah Sakit Tanah sarana kesehatan Puskesmas Tanah sarana pendidikan pelatihan dan kursus Tanah sarana Terminal Umum Tanah sarana umum Dermaga Tanah sarana umum Pasar Tanah sarana umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah Tanah sarana umum pusat hiburan rakyat Tanah sarana stadion olah raga
Penambahan (Rp)
Pengurangan (Rp)
Saldo 31 Des 2012 Setelah Validasi (Rp)
71.233.560.967,00
18.052.438.200,00
17.607.151.700,00
71.678.847.467,00
40.814.967.500,00
8.023.771.600,00
8.834.521.000,00
40.004.218.100,00
395.540.000,00
1.404.433.700,00
326.440.000,00
1.473.533.700,00
187.588.783.921,00
27.983.864.269,00
26.580.524.600,00
188.992.123.590,00
27.236.773.100,00
357.643.100,00
357.643.100,00
27.236.773.100,00
2.708.884.500,00
0,00
0,00
2.708.884.500,00
42.367.466.000,00
1.908.297.000,00
2.153.744.700,00
42.122.018.300,00
2.196.110.000,00
0,00
0,00
2.196.110.000,00
9.784.806.100,00
0,00
0,00
9.784.806.100,00
101.264.393.175,00
908.012.000,00
908.012.000,00
101.264.393.175,00
Tanah Perumahan
24.351.554.307,00
4.343.492.400,00
4.721.436.600,00
23.973.610.107,00
Tanah Pertanian
16.588.930.400,00
16.015.700.200,00
14.822.300.200,00
17.782.330.400,00
Tanah perkebunan
14.836.704.500,00
61.694.244.900,00
12.465.313.100,00
64.065.636.300,00
Tanah pergudangan/ tempat penimbunan material bahan baku Tanah Lainnya JUMLAH
7.893.506.700,00
164.723.000,00
164.723.000,00
7.893.506.700,00
122.597.548.510,00
15.465.916.800,00
16.589.726.900,00
121.473.738.410,00
671.859.529.680,00 156.322.537.169,00 105.531.536.900,00
722.650.529.949,00
Tabel 6.4 Rincian Obyek Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Yang Terpengaruh Hasil Validasi Jenis
Alat-alat berat
Saldo 31 Des 2012 Sebelum Validasi (Rp)
Penambahan (Rp)
Pengurangan (Rp)
Saldo 31 Des 2012 Setelah Validasi (Rp)
20.305.370.196,00
11.224.723.130,00
10.990.608.141,00
20.539.485.185,00
48.899.799.681,00
9.848.611.106,00
5.264.222.115,00
53.484.188.672,00
366.357.307,00
441.949.064,00
320.958.007,00
487.348.364,00
14.890.180.800,00
1.293.300.000,00
0,00
16.183.480.800,00
27.506.037.132,00
2.485.851.706,33
1.883.766.058,00
28.108.122.780,33
1.122.934.938,00
308.955.313,00
287.685.154,00
1.144.205.097,00
Peralatan Kantor
23.121.326.250,00
4.471.332.133.35
11.972.009.697,00
15.620.648.686,35
Perlengkapan Kantor
30.159.927.093,00
622.286.773,33
17.283.946.777,00
13.498.267.089,33
32.564.505.258,00
4.119.906.792,00
4.457.986.960,00
32.226.425.090,00
57.829.172.574,19
10.459.972.429,67
13.250.145.580,19
55.038.999.423,67
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Alat-alat angkutan darat tidak bermotor Alat-alat angkutan di air bermotor Alat-alat bengkel Alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan
Komputer
Meubelair
115
Jenis
Saldo 31 Des 2012 Sebelum Validasi (Rp)
Penambahan (Rp)
Saldo 31 Des 2012 Setelah Validasi (Rp)
Pengurangan (Rp)
Peralatan dapur
2.935.595.117,00
623.790.225,00
1.113.735.928,00
2.445.649.414,00
Penghias Ruangan Rumah Tangga
1.746.743.970,00
546.894.765,14
449.621.789,00
1.844.016.946,14
Alat-alat Studio
12.872.501.138,00
891.680.350,00
630.914.390,00
13.133.267.098,00
2.801.906.202,00
621.236.861,00
270.278.753,00
3.152.864.310,00
764.987.922,00
4.668.000,00
4.560.000,00
765.095.922,00
44.374.782.627,40
9.454.137.396,50
10.098.978.943,00
43.729.941.080,90
13.466.550.170,00
6.240.407.677,86
2.865.221.352,00
16.841.736.495,86
137.123.500,00
-
-
137.123.500,00
Alat-alat komunikasi Alat-alat Ukur Alat-alat Kedokteran Alat-alat Laboratorium Alat-alat persenjataan/ kemanan Peralatan Rumah Tangga Jumlah
981.290.179,00
100.923.140,00
87.823.349,00
994.389.970,00
336.847.092.054,59
63.760.626.863,18
81.232.462.993,19
319.375.255.924,58
Tabel 6.5 Rincian Mutasi Obyek Aset Tetap - Peralatan dan Mesin Yang Terpengaruh Hasil Validasi (Termasuk Mutasi Perubahan Kode Barang) Jenis
Alat-alat berat Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Alat-alat angkutan darat tidak bermotor Alat-alat angkutan di air bermotor Alat-alat bengkel Alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan Peralatan Kantor Perlengkapan Kantor
Saldo 31 Des 2012 Audited (Rp)
Penambahan (Rp)
Pengurangan (Rp)
Saldo 31 Des 2012 Setelah Validasi (Rp)
20.480.158.241,00
11.224.723.130,00
11.165.396.186,00
20.539.485.185,00
48.899.799.681,00
9.848.611.106,00
5.264.222.115,00
53.484.188.672,00
838.800.157,00
441.949.064,00
793.400.857,00
487.348.364,00
15.914.227.400,00
1.293.300.000,00
1.024.046.600,00
16.183.480.800,00
26.473.896.382,00
3.517.992.456,33
1.883.766.058,00
28.108.122.780,33
1.157.452.338,00
308.955.313,00
322.202.554,00
1.144.205.097,00
24.175.003.454,00
4.471.332.133,35
13.025.686.901,00
15.620.648.686,35
34.457.666.358,00
622.286.773,33
21.581.686.042,00
13.498.267.089,33
32.580.754.348,00
4.119.906.792,00
4.474.236.050,00
32.226.425.090,00
53.018.830.606,19
15.270.314.397,67
13.250.145.580,19
55.038.999.423,67
3.140.700.218,00
623.790.225,00
1.318.841.029,00
1.559.598.650,00
734.040.085,14
449.621.789,00
1.844.016.946,14
12.174.094.687,00
1.590.086.801,00
630.914.390,00
13.133.267.098,00
2.755.927.084,00
667.215.979,00
270.278.753,00
3.152.864.310,00
Komputer
Meubelair
Peralatan dapur Penghias Ruangan Rumah Tangga Alat-alat Studio Alat-alat komunikasi
2.445.649.414,00
116
Jenis
Alat-alat Ukur Alat-alat Kedokteran Alat-alat Laboratorium Alat-alat persenjataan/ kemanan Peralatan Rumah Tangga Jumlah
Saldo 31 Des 2012 Audited (Rp)
Penambahan (Rp)
Pengurangan (Rp)
Saldo 31 Des 2012 Setelah Validasi (Rp)
632.159.400,00
137.496.522,00
4.560.000,00
765.095.922,00
43.586.012.656,40
10.242.907.367,50
10.098.978.943,00
43.729.941.080,90
14.508.064.042,00
6.240.407.677,86
3.906.735.224,00
16.841.736.495,86
267.601.701,00
0,00
130.478.201,00
137.123.500,00
226.344.651,00
855.868.668,00
87.823.349,00
994.389.970,00
336.847.092.054,59
72.211.184.491,18
89.683.020.621,19
319.375.255.924,58
Tabel 6.6 Rincian Obyek Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Yang Terpengaruh Hasil Validasi Jenis
Saldo 31 Des 2012 Sebelum Validasi (Rp)
Penambahan (Rp)
Pengurangan (Rp)
Saldo 31 Des 2012 Setelah Validasi (Rp)
Gedung Kantor
119.215.636.923,21
35.387.656.913,49
21.634.434.892,00
132.968.858.944,70
Gedung Rumah Dinas Gedung gudang
80.964.896.405,00 14.850.604.560,00
23.024.552.800,00 680.200.300,00
24.288.890.600,00 392.256.900,00
79.700.558.605,00 15.138.547.960,00
Bangunan Bersejarah Tugu Peringatan Gedung dan Bangunan Bangunan Seni dan Budaya JUMLAH
394.893.000,00
1.373.587.100,00
0,00
1.768.480.100,00
12.682.791.175,00
175.892.000,00
2.307.213.400,00
10.551.469.775,00
1.024.320.960.815,52
123.984.745.124,01
242.029.833.593,42
906.275.872.346,11
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
1.252.429.782.878,73
184.671.634.237,50
290.652.629.385,42
1.146.448.787.730,81
Tabel 6.7 Rincian Obyek Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Yang Terpengaruh Hasil Validasi (Termasuk Mutasi Perubahan Kode Barang) Jenis
Saldo 31 Des 2012 Audited (Rp)
Penambahan (Rp)
Pengurangan (Rp)
Saldo 31 Des 2012 Setelah Validasi (Rp)
Gedung Kantor
95.023.865.611,00
59.579.428.225,70
21.634.434.892,00
132.968.858.944,70
Gedung Rumah Dinas Gedung gudang
81.044.782.155,00 14.744.762.560,00
23.024.552.800,00 786.042.300,00
24.368.776.350,00 392.256.900,00
79.700.558.605,00 15.138.547.960,00
394.893.000,00
1.373.587.100,00
0,00
1.768.480.100,00
12.682.791.175,00
175.892.000,00
2.307.213.400,00
10.551.469.775,00
1.048.538.688.377,73
123.984.745.124,01
266.247.561.155,63
906.275.872.346,11
Bangunan Bersejarah Tugu Peringatan Gedung dan Bangunan Bangunan Seni dan Budaya JUMLAH
0,00
45.000.000,00
0,00
45.000.000,00
1.252.429.782.878,73
208.969.247.549,71
314.950.242.697,63
1.146.448.787.730,81
117
Tabel 6.8 Rincian Obyek Aset Tetap – Jalan , Irigasi dan Jaringan Yang Terpengaruh Hasil Validasi Saldo 31 Des 2012 Sebelum Validasi (Rp)
Jenis
Penambahan (Rp)
Pengurangan (Rp)
Saldo 31 Des 2012 Setelah Validasi (Rp)
Jalan
287.666.293.675,52
0,00
94.274.200,00
287.572.019.475,52
Jembatan
110.877.360.762,00
2.307.507.500,00
0,00
113.184.868.262,00
Jaringan Air
958.351.072.877,90
87.605.324.628,15
95.564.894.832,47
950.391.502.673,58
33.146.158.432,00
1.163.289.922,00
255.035.450,00
34.054.412.904,00
Instalasi listrik dan telepon Jalan, Jaringan dan Instalasi JUMLAH
0,00
0,00
0,00
0,00
1.390.040.885.747,42
91.076.122.050,15
95.914.204.482,47
1.385.202.803.315,10
Tabel 6.9 Rincian Obyek Aset Tetap – Jalan , Irigasi dan Jaringan Yang Terpengaruh Hasil Validasi (Termasuk Mutasi Perubahan Kode Barang) Saldo 31 Des 2012 Sebelum Validasi (Rp)
Jenis
Penambahan (Rp)
Pengurangan (Rp)
Saldo 31 Des 2012 Setelah Validasi (Rp)
Jalan
498.813.918.080,28
0,00
211.241.898.604,76
287.572.019.475,52
Jembatan
110.877.360.762,00
2.307.507.500,00
0,00
113.184.868.262,00
Jaringan Air
747.203.448.472,63
298.752.949.033,42
95.564.894.832,47
950.391.502.673,58
33.146.158.432,00
1.163.289.922,00
255.035.450,00
34.054.412.904,00
0,00
0,00
Instalasi listrik dan telepon Jalan, Jaringan dan Instalasi JUMLAH
0
0,00
1.390.040.885.746,91
302.223.746.455,42
307.061.828.887,23 1.385.202.803.315,10
Tabel 6.10 Rincian Obyek Aset Tetap Lainnya Yang Terpengaruh Hasil Validasi Saldo 31 Des 2012 Sebelum Validasi (Rp)
Jenis Buku dan Kepustakaan Barang bercorak kesenian, kebudayaan Hewan, ternak dan tanaman Aset Tetap Lainnya Jumlah
Penambahan (Rp)
Pengurangan (Rp)
Saldo 31 Des 2012 Setelah Validasi (Rp)
18.814.090.879,00
1.118.629.754,19
1.446.834.921,39
18.485.885.711,81
2.467.894.529,00
99.010.000,00
52.077.806,00
2.514.826.723,00
5.310.296.445,00
1.255.000,00
5.230.086.645,00
81.464.800,00
2.445.116.001,00
52.928.767,00
109.516.201,00
2.388.528.567,00
29.037.397.854,00
1.271.823.521,19
6.838.515.573,39
23.470.705.801,81
Tabel 6.11 Rincian Obyek Aset Tetap Lainnya Yang Terpengaruh Hasil Validasi (Termasuk Mutasi Perubahan Kode Barang)
Jenis Buku dan Kepustakaan Barang bercorak kesenian, kebudayaan Hewan, ternak dan tanaman Aset Tetap Lainnya Jumlah
Saldo 31 Des 2012 Sebelum Validasi (Rp)
Penambahan (Rp)
Pengurangan (Rp)
Saldo 31 Des 2012 Setelah Validasi (Rp)
18.800.208.479,00
1.132.512.154,20
1.446.834.921,39
18.485.885.711,81
2.508.639.029,00
99.010.000,00
92.822.306,00
2.514.826.723,00
5.226.151.645,00
85.399.800,00
5.230.086.645,00
81.464.800,00
2.502.398.701,00
52.928.767,00
166.798.901,00
2.388.528.567,00
29.037.397.854,00
1.369.850.721,20
6.936.542.773,39
23.470.705.801,81
118
Rekapitulasi Aset Lainnya yang merupakan hasil reklasifikasi aset dari akun aset tetap sampai dengan Tahun 2012 adalah sebagai berikut : Tabel 6.12 Rekapitulasi Aset Lainnya Hasil Reklasifikasi dari Aset Tetap Per 31 Desember 2012 Posisi Sebelum dan Sesudah Validasi Golongan Aset Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Jumlah
Saldo Sebelum Validasi Per 31 Des 2012
Saldo Setelah Validasi Per 31 Des 2012
Tambah
Kurang
1.029.192.400,00
194.560.319,00
328.079.900,00
895.672.819,00
23.154.026.933,00
18.003.102.681,00
5.983.991.838,00
35.173.137.776,00
32.305.042.759,00
8.102.837.568,00
4.328.115.930,00
36.079.764.397,00
101.413.578.388,00
2.579.281.000,00
101.413.578.388,00
0,00
10.782.202.400,00
20.102.800,00
10.782.202.400,00
20.102.800,00
168.684.042.880,00
28.899.884.368,00
122.835.968.456,00
74.747.958.792,00
Rincian hasil validasi aset tetap sesuai klasifikasi kelompok penambahan dan pengurangan dengan angka pembulatan per masing-masing golongan aset dapat diuraikan sebagai berikut : 1)
Tanah Saldo tanah per 31 Desember 2012 sebelum validasi adalah sebesar Rp671.859.529.680,00. Nilai aset tetap tanah Tahun 2012 berdasarkan hasil validasi adalah sebesar Rp722.650.529.949,00 dengan rincian : Saldo sebelum validasi – 1.140 bidang
Rp
671.859.529.680,00
Penambahan aset baru – 231 bidang
Rp
155.045.213.069,00
Reklasifikasi dari Aset Lain-lain – 2 bidang
Rp
1.277.324.100,00
Jumlah – 1.373 bidang Rp
828.182.066.849,00
Reklasifikasi ke Aset lain-lain – 2 bidang
Rp
(272.577.700,00)
Koreksi Pengurangan Catatan – 220 bidang Nilai Aset Tanah 2012 – 1.151 bidang
Rp Rp
(105.258.959.200,00) 722.650.529.949,00
Penambahan aset baru adalah penambahan bidang tanah milik Pemerintah Daerah yang belum tercatat dalam database aset sampai dengan Tahun 2012. Reklasifikasi dari Aset lain-lain sebanyak 2 bidang tanah merupakan aset yang sebelumnya masih memerlukan penanganan lebih lanjut, kemudian setelah berhasil dipastikan sesuai dengan kondisi riil, terhadap aset tersebut dikembalikan lagi sebagai aset milik Pemerintah Daerah. Reklasifikasi ke aset lain-lain sebanyak 2 bidang tanah adalah aset tetap tanah yang sebelumnya tercatat sebagai aset pemerintah daerah, tetapi terhadap keberadaan aset tersebut masih memerlukan penanganan lebih lanjut. Sedangkan koreksi pengurangan catatan sebanyak 220 bidang merupakan aset tanah yang dikeluarkan dari catatan aset milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
119
2)
Peralatan dan Mesin Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2012 sebelum validasi adalah sebesar Rp336.847.092.055,00. Nilai aset tetap peralatan dan mesin Tahun 2012 berdasarkan hasil validasi adalah sebesar Rp319.375.255.925,00 dengan rincian : Saldo sebelum validasi – 67.218 data barang Penambahan aset baru – 8.981 data barang Reklasifikasi dari Aset Lain-lain – 427 data barang Penyesuaian tambah nilai – 159 data barang Penyesuaian Status Aset – 386 data barang Jumlah – 77.171 data barang Reklasifikasi ke Aset lain-lain – 2.082 data barang Koreksi Pengurangan Catatan – 3.675 data barang Koreksi Pengurangan Nilai – 535 data barang Koreksi Status Aset – 386 data barang Nilai Peralatan dan Mesin 2012 – 70.869 data barang
Rp Rp
336.847.092.055,00 49.744.265.987,00
Rp Rp Rp Rp
1.093.888.100,00 735.238.973,00 20.637.791.431,00 409.058.276.546,00
Rp
(6.823.397.522,00)
Rp Rp Rp
(61.934.702.881,00) (287.128.787,00) (20.637.791.431,00)
Rp
319.375.255.925,00
Penambahan aset baru sebesar Rp49.744.265.987,00 adalah penambahan data aset baru milik Pemerintah Daerah yang belum tercatat dalam database aset sampai dengan Tahun 2012. Reklasifikasi dari Aset lain-lain sebesar Rp1.093.888.100,00 merupakan aset yang sebelumnya masih memerlukan validasi lebih lanjut, kemudian setelah berhasil dipastikan sesuai dengan kondisi riil pada masingmasing UPB, terhadap aset tersebut dikembalikan lagi sebagai aset milik Pemerintah Daerah. Penyesuaian tambah nilai sebesar Rp735.238.973,00 merupakan penyesuaian nilai aset pada database yang disesuaikan dengan catatan riil UPB atau dokumen pengadaannya. Penyesuaian status aset sebesar Rp20.637.791.431,00 merupakan reklasifikasi yang berasal dari pergantian status aset. Reklasifikasi data barang ke aset lain-lain sebesar Rp6.823.397.522,00 merupakan pemindahan sementara atas aset tetap yang masih memerlukan penanganan lebih lanjut. Pengurangan data sebesar Rp61.934.702.881,00 merupakan koreksi pengurangan data untuk catatan barang yang salah, double entry , justifikasi nilai maupun sudah diganti record-nya akibat proses pemecahan. Pengurangan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp287.128.787,00 merupakan koreksi penyesuaian nilai menurut catatan riil atau dokumen aset yang dimiliki UPB. Koreksi nilai sebesar Rp20.637.791.431,00 merupakan reklasifikasi pergantian status aset. 3)
Gedung dan Bangunan Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2012 sebelum validasi adalah sebesar Rp1.252.429.782.879,00. Nilai aset tetap gedung dan bangunan Tahun 2012 berdasarkan hasil validasi adalah sebesar Rp1.146.448.787.731,00 dengan rincian :
120
Saldo sebelum validasi – 5.715 record Penambahan aset baru – 467record Reklasifikasi dari Aset Lain-lain – 100 record Penyesuaian tambah nilai –23 record Penyesuaian Status Aset – 22 record Jumlah – 6.327 record Reklasifikasi ke Aset lain-lain – 42 record Koreksi Pengurangan Catatan – 1.628 record Koreksi Pengurangan Nilai – 19 record Koreksi Status Aset – 22 record Nilai Gedung dan Bangunan 2012 – 4.612 record
Rp
1.252.429.782.879,00
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
141.895.258.251,00 32.267.998.200,00 6.485.466.007,00 28.320.525.091,00 1.461.399.030.428,00 (6.361.194.800,00) (277.316.357.656,00) (2.952.165.150,00) (28.320.525.091)
Rp
1.146.448.787.731,00
Penambahan aset baru sebesar Rp141.895.258.251,00 adalah penambahan data aset baru milik Pemerintah Daerah yang belum tercatat dalam database aset sampai dengan Tahun 2012. Reklasifikasi dari Aset lain-lain sebesar Rp32.267.998.200,00 merupakan aset yang sebelumnya masih memerlukan validasi lebih lanjut, kemudian setelah berhasil dipastikan sesuai dengan kondisi riil pada masingmasing UPB, terhadap aset tersebut dikembalikan lagi sebagai aset milik Pemerintah Daerah. Penyesuaian tambah nilai sebesar Rp6.485.466.007,00 merupakan penyesuaian nilai aset pada database yang disesuaikan dengan catatan riil UPB atau dokumen pengadaannya. Penyesuaian status aset sebesar Rp28.320.525.091,00 merupakan reklasifikasi yang berasal dari pergantian status aset. Reklasifikasi data barang ke aset lain-lain sebesar Rp6.361.194.800,00 merupakan pemindahan sementara atas aset tetap yang masih memerlukan penanganan lebih lanjut. Pengurangan data sebesar Rp277.316.357.656,00 merupakan koreksi pengurangan data untuk catatan barang yang salah, double entry, justifikasi nilai maupun sudah diganti record-nya akibat proses pemecahan. Pengurangan nilai gedung dan bangunan sebesar Rp2.952.165.150,00 merupakan koreksi penyesuaian nilai menurut catatan riil atau dokumen aset yang dimiliki UPB. Koreksi nilai sebesar Rp28.320.525.091,00 merupakan reklasifikasi pergantian status aset. 4)
Jalan, Irigasi dan Jaringan Saldo jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2012 sebelum validasi adalah sebesar Rp1.390.040.885.747,00. Nilai aset tetap jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2012 berdasarkan hasil validasi adalah sebesar Rp1.385.202.803.315,00 dengan rincian : Saldo sebelum validasi – 4.513 record Rp 1.390.040.885.747,00 Penambahan aset baru – 289 record Rp 302.221.753.355,00 Reklasifikasi dari Aset Lain-lain – 1 record Rp 1.993.100,00 Jumlah – 4.803 record Rp 1.692.264.632.202,00 Koreksi Pengurangan Catatan – 34 record Rp (304.482.547.886,00) Koreksi Reklasifikasi ke Aset Lain-lain – Rp (2.579.281.000,00) 3 record Koreksi Pengurangan Nilai – 2 record Rp (1,00) Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan 2012 – 4.766 Rp 1.385.202.803.315,00 record 121
Penambahan aset baru sebesar Rp302.221.753.355,00 adalah penambahan data aset baru milik Pemerintah Daerah yang belum tercatat dalam database aset sampai dengan Tahun 2012 maupun reklasifikasi antar kode rekening. Reklasifikasi dari Aset lain-lain sebesar Rp1.993.100,00 merupakan aset yang sebelumnya masih memerlukan validasi lebih lanjut, kemudian setelah berhasil dipastikan sesuai dengan kondisi riil pada UPB bersangkutan, terhadap aset tersebut dikembalikan lagi sebagai aset milik Pemerintah Daerah. Pengurangan data sebesar Rp304.482.547.886,00 merupakan koreksi pengurangan data untuk catatan barang yang salah, double entry, justifikasi nilai maupun sudah diganti record-nya akibat proses pemecahan dan perubahan kode rekening. Pengurangan data sebesar Rp2.579.281.000,00 merupakan reklasifikasi aset tetap ke aset lain-lain. Pengurangan data sebesar Rp1,00 merupakan pengurangan nilai awal sesuai justifikasi nilai baru atas aset. 5)
Aset Tetap Lainnya Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2012 sebelum validasi adalah sebesar Rp29.037.397.854,00. Nilai aset tetap lainnya Tahun 2012 berdasarkan hasil validasi adalah sebesar Rp23.470.705.802,00 dengan rincian : Saldo sebelum validasi – 10.485 record Penambahan aset baru – 786 record Reklasifikasi dari Aset Lain-lain – 11 record Penyesuaian tambah nilai – 3 record Penyesuaian Status Aset – 7 record Jumlah – 11.289 record Reklasifikasi ke Aset lain-lain – 31 record Koreksi Pengurangan Catatan – 587 record Koreksi Pengurangan Nilai – 18 record Koreksi Status Aset – 7 record Nilai Aset Tetap Lainnya 2012 – 10.664 record
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
29.037.397.854,00 1.305.262.384,00 50.497.700,00 1.027.500,00 13.063.137,00 30.407.248.575,00 (68.378.620,00) (6.822.283.353,00) (32.817.663,00) (13.063.137,00) 23.470.705.802,00
Penambahan aset baru sebesar Rp1.305.262.384,00 adalah penambahan data aset baru milik Pemerintah Daerah yang belum tercatat dalam database aset sampai dengan Tahun 2012. Reklasifikasi dari Aset lain-lain sebesar Rp50.497.700,00 merupakan aset yang sebelumnya masih memerlukan validasi lebih lanjut, kemudian setelah berhasil dipastikan sesuai dengan kondisi riil pada masingmasing UPB, terhadap aset tersebut dikembalikan lagi sebagai aset milik Pemerintah Daerah. Penyesuaian tambah nilai sebesar Rp1.027.500,00 merupakan penyesuaian nilai aset pada database yang disesuaikan dengan catatan riil UPB atau dokumen pengadaannya. Reklasifikasi data barang ke aset lain-lain sebesar Rp68.378.620,00 merupakan perubahan status aset tetap yang masih memerlukan penanganan administrasi lebih lanjut. Pengurangan data sebesar Rp6.822.283.353,00 merupakan koreksi pengurangan data untuk catatan barang yang salah, double entry, justifikasi nilai maupun sudah diganti record-nya akibat proses pemecahan. Pengurangan nilai aset tetap lainnya sebesar Rp32.817.663,00 merupakan koreksi penyesuaian nilai menurut catatan riil atau dokumen aset yang dimiliki UPB. Penambahan dan pegurangan status aset senilai Rp13.063.137,00 adalah perubahan tambah kurang status aset dalam kelompok yang sama.
122
6.4
Investasi pada PT. Pelayaran Banyuwangi Sejati Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah tanpa membebani rakyat, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan investasi pada perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, tetapi mekanisme investasi tersebut tidak melalui prosedur yang semestinya sehingga muncul permasalahan hukum. Pada RUPS PT. PBS Tahun 2012 telah diputuskan untuk melakukan penyesuaian permodalan sesuai dengan UU Perseroan Terbatas. Modal dasar perseroan diubah menjadi Rp80.000.000,00 dengan modal ditempatkan sebesar Rp20.000.000,00. Adapun komposisi modal adalah 90% milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan 10% milik Koperasi Karyawan PT. PBS. Kepemilikan saham PT. PBS dapat diyakini sudah tidak ada lagi permasalahan hukum. Pada RUPS Tahun 2013, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banyuwangi disepakati untuk diusulkan dalam Peraturan Daerah sehingga prosedur hukum terkait dengan investasi tersebut dipenuhi dan permasalahan hukum dapat terselesaikan. Terkait rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pada PT. PBS sudah didaftarkan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan sebagaimana surat Bupati tanggal 4 Pebruari 2014 Nomor 188/028/429.011/2014 perihal Pengiriman 2 (dua) Raperda Kabupaten Banyuwangi, namun hingga saat ini masih dalam proses pembahasan. Meskipun secara formal penyertaan pada PT. PBS belum memiliki dasar legal formal penyertaan modal daerah, namun berdasarkan substansi operasional dan hasil investasi yang diperoleh serta upaya legalitas yang dilakukan maka penyertaan tersebut diklasifikasikan sebagai investasi permanen. Dalam pemanfaatan aset milik daerah yang berupa dua unit kapal LCT, pada tanggal 2 Agustus 2013 sudah dilakukan perjanjian sewa menyewa terhadap 2 (dua) unit kapal milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi oleh PT. Pelayaran Banyuwangi Sejati, dengan harga sewa sebesar Rp1.300.000.000,00 atau Rp108.333.400,00 per bulan, sebagaimana Surat Perjanjian Nomor: 027/4274/429.2013 yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, dan dapat diperpanjang. Dengan demikian pemanfaatan 2 unit kapal milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah dapat diukur dan dipastikan sebesar nilai sewa yang diperjanjikan.
6.5
Perusahaan Daerah Aneka Usaha Blambangan dan Perusahaan Daerah Perhotelan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Perhotelan Kabupaten Banyuwangi yang ditetapkan tanggal 16 Desember 2011, modal dasar Perusahaan Daerah Perhotelan adalah semua aktiva dan pasiva dari unit Hotel Wisma Blambangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha. Pemecahan aset sudah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dan Konsultan Manajemen Drs. Suprihadi & Rekan. Dari hasil kompilasi laporan posisi keuangan (neraca) dan dilakukan koreksi, maka dari pemecahan aset diperoleh investasi permanen penyertaan modal Pemerintah Kabupaten pada PDAU Blambangan yang semula per 31 Desember 2012 sebesar Rp292.222.815,31 bertambah sebesar Rp95.876.954,00 sehingga per 31 Desember 2013 menjadi sebesar Rp388.099.769,31. Pada PD Perhotelan sampai dengan laporan ini disusun belum ada manajemen PD Perhotelan yang dibentuk ataupun personil yang ditunjuk untuk menanganinya. Memperhatikan kondisi PD Perhotelan yang tidak cukup modal untuk operasi dan keterbatasan tenaga profesional perhotelan, berpotensi pada penurunan mutu layanan tourist yang berdampak pada image kepariwisataan daerah. Untuk itu diperlukan kaji ulang atas pendirian Perusahaan Daerah Perhotelan dan alternatif yang lebih favorable atas aset daerah yang ada. 123
6.6
Kontrak Pengadaan Kain dan Badge Tahun Anggaran 2006 Sesuai Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 29 Nopember 2012 Nomor: 30/PEN.PDT.G.EKS/2012/PN.BWI, sampai dengan tanggal 19 Desember 2013 sudah dilaksanakan eksekusi yang ke 5 (lima) namun belum dapat direalisasi dan ditunda pelaksanaannya karena putusan hukuman kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak dilaksanakan sekaligus. Dari 3 (tiga) putusan yang dikedepankan dalam pelaksanaan eksekusi adalah pembayaran kerugian materiil dan pembayaran bunga bank, sedangkan putusan melanjutkan kontrak pengadaan kain dan badge dengan menyusun jadwal baru tidak dilakukan secara bersamaan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tunduk dan patuh pada semua ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai bentuk penghormatan pada putusan pengadilan. Sesuai dengan Peraturan Pengelolaan Keuangan, mekanisme pengeluaran uang dari kas daerah harus mengikuti peraturan pengelolaan dan berdasarkan standar pengakuan yang berlaku. Dasar pengakuan kewajiban dan pemenuhan atas putusan tersebut belum ada, sehingga terhadap putusan dimaksud ditinjau dari sudut pengelolaan keuangan daerah belum memiliki dasar pelaksanaan yang dapat ditindaklanjuti. Pada tanggal 10 Januari 2014 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk pelaksanaan amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur dilaksanakan berurutan secara sekaligus, utuh dan tidak dipisah-pisah. Hak dan kewajiban dijalankan serentak dan berimbang sehingga tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 21 ayat (1) yang menyebutkan: “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.”
6.7
Penyertaan Modal Pada PT. Putra Banyuwangi Sejati. Pada Tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan penyertaan modal pada perusahaan perbaikan galangan kapal PT. Putra Banyuwangi Sejati (PT. Trabasti). Sampai dengan Tahun 2004 modal yang disetor Pemkab Banyuwangi adalah sebesar Rp25.500.000.000,00. Terdapat permasalahan hukum atas pengadaan dok apung yang dilaksanakan PT Trabasti yang telah diputuskan Mahkamah Agung melalui keputusan Nomor 1056K/Pid.Sus/2008 tanggal 28 Agustus 2008. Terkait penarikan dok apung (dikembalikan pada Puskopal Armatim TNI Angkatan Laut Surabaya) yang terjadi pada Tahun 2008, secara langsung berdampak pada operasional PT Trabasti selanjutnya. PT Trabasti sudah tidak menjalankan usaha utamanya yaitu perbaikan galangan kapal sejak Tahun 2008 sampai dengan sekarang, saat ini usaha yang dijalankan hanya menyewakan alat berat. Tidak ada upaya tindak lanjut setelah terjadinya kasus hukum yang melibatkan perusahaan mengakibatkan tidak jelasnya kondisi PT Trabasti saat ini. Beberapa permasalahan pokok terkait pertanggungjawaban penyertaan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan, legal formal dan kondisi operasionalnya saat ini adalah merupakan permasalahan yang harus diselesaikan.
124
Adanya permasalahan hukum yang pernah terjadi membuat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berhati-hati dalam menentukan langkah selanjutnya. Penyertaan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada PT. Trabasti tersebut saat ini disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya di Neraca. Reklasifikasi dari Investasi Jangka Panjang ke Aset Lainnya dilakukan berdasarkan pertimbangan belum adanya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial yang akan diperoleh di masa yang akan datang. Upaya yang sedang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi saat ini adalah melakukan klarifikasi pengelolaan perusahaan pada mitra persero (PT. Dumas Tanjung Perak Shipyards) yang merupakan pengendali operasional pada saat perusahaan masih berjalan. Upaya klarifikasi pertanggungjawaban pengelolaan dimaksudkan untuk mendorong penyelesaian permasalahan perusahaan melalui mekanisme perusahaan perseroan. Penyesuaian penyajian sesuai esensi penyertaan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan dilakukan apabila terpenuhi minimal aspek legal formal perusahaan dan adanya manfaat sosial yang timbul dari beroperasinya perusahaan. 6.8
Penyelesaian Kerugian Daerah 6.8.1 Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/916/KEP/429.011/2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. TPKD belum berfungsi dalam menyelesaikan administrasi kasuskasus kerugian daerah yang masih berupa informasi yang berasal dari BPK-RI maupun dari Aparat Pengawasan Fungsional. Kasus kerugian Daerah yang belum memiliki kekuatan hukum dikarenakan starting point mekanisme penyelesaian kerugian daerah yang belum bergerak, yaitu usulan dari Inspektorat kepada Bupati mengenai informasi hasil pemeriksaan yang dilengkapi dengan data pendukung untuk diproses tuntutan ganti ruginya.
125
Tabel 6.13 Rekapitulasi Kerugian Daerah No.
Jenis Kegiatan
I
Kasus yang Telah Diterbitkan SK Pembebanan dan SKTJM
1
Tuntutan Perbendaharaan (TP)
2
Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
3 Pihak Ketiga (P.III) Jumlah I
Jml
21 21
II
Kasus kerugian daerah yang sedang dalam proses pembebanan
1
Tuntutan Perbendaharaan (TP)
-
Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
6
2 3
Pihak Ketiga (P.III) Jumlah II III
Kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi atau berasal dari hasil pemeriksaan BPK dan Aparat Pengawasan Fungsional dan atau belum diproses penyelesaiannya
1
BPK
2
Jumlah Kerugian Nilai (Rp)
Jml.
305,502,100.00 305,502,100.00
45,721,000.00
10 10
2
-
-
-
6
45,721,000.00
2
49
40,010,578,327.93
20
Angsuran Nilai (Rp)
Jml
Lunas Nilai (Rp)
-
20,922,400.00
6
192.142.150,00
6
192.142.150,00
2
6.662.000,00
3,857,078,557.12
92,437,550.00 -
15
92,437,550.00
-
4
36,209,000.00
-
2,850,000.00
15
-
2,850,000.00
-
-
20,922,400.00
Sisa Nilai (Rp)
Jml.
2
6.662.000,00
4
23
2.488.728.826,99
26
367
711.306.903,29
68
36,209,000.00
33,664,770,943.82
Aparat Pengawas Fungsional
435
Jumlah III
484
42,480,161,570.72
40
4,057,454,753.57
390
3.200.035.730,28
94
35,222,671,086.87
Jumlah I+II+III
511
42,831,384,670.72
52
4,081,227,153.57
398
3.398.839.880,28
113
35,351,317,636.87
2,469,583,242.79
20
200,376,196.45
1,557,900,143.05
Penyelesaian kerugian daerah saat ini dilaksanakan oleh SKPD yang terkait dengan kerugian daerah tersebut. Dari 511 kasus sudah dilakukan pengembalian sebanyak 398 kasus atau sebesar 77,89% kasus sudah terselesaikan. Jumlah kerugian daerah sebesar Rp42.831.384.570,72 telah dibayar sebesar Rp7.480.067.033,85 sehingga masih tersisa sebesar Rp35.351.317.636,87. 6.8.2
Temuan Pemeriksaan APIP setelah tanggal Neraca Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 2 sampai dengan 22 Januari 2014, diketahui antara lain adanya belanja perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp28.455.000,00 sebagaimana yang terjadi pada SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 700/--/429.060/2014 tanggal _ Maret 2014.
126
Terkait hal tersebut sudah direkomendasi kepada SKPD agar menarik kembali uang belanja perjalanan dinas dan menyetorkan ke Kas Daerah, yang meliputi : Tabel. 6.14 Belanja Perjalanan Dinas Yang Harus Disetor Kembali No
SKPD
1
Sekretariat Dewan
2 3
Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Bukti Setor
Tanggal
003/SET.DPRD/III/201 4 -
5 Maret 2014 29 Jan 2014 10 Maret 2014
JUMLAH
JUMLAH 20,150,000.00 4,400,000.00 3,905,000.00 28,455,000.00
Terhadap temuan pemeriksaan tersebut telah ditindaklanjuti oleh SKPD terkait yaitu pengembalian oleh Sekretariat Dewan ke Kas Daerah sebesar Rp20.150.000,00 pada tanggal 5 Maret 2014, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp4.400.000,00 pada tanggal 29 Januari 2014. Pada SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disetor pada tanggal 10 Maret 2014. Kegiatan tersebut ditemukan setelah tahun anggaran berakhir sehingga dampak atas kelebihan belanja perjalanan dinas dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013 tidak dilakukan penyesuaian. 6.9
Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2013 yang Melampaui Akhir Tahun Anggaran Sampai dengan akhir tahun 2013, terdapat 15 (lima belas) paket pekerjaan yang tidak terselesaikan pada 3 (tiga) SKPD antara lain : 1. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang - Pembangunan Gedung Rektorat Poliwangi - Pembangunan Daerah Wisata Osing (lanjutan) Kec. Glagah - Pembangunan Stadion Diponegoro Kec. Banyuwangi - Pembangunan Kantor Kec. Singojuruh - Pembangunan Gedung Wisma Blambangan (Lanjutan) Kec. Banyuwangi - Pembangunan Tourism Information Center (TIC) dan Toilet Kawasan Wisata Kawah Ijen (lanjutan) Kec. Licin - Pembangunan RS NU Kec. Rogojampi - Pembangunan Shelter di Jalan jambu - Kawah Ijen Kec. Licin - Pembangunan Ruko Sewa Ex Rumah Dinas di Kel. Tukangkayu - Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Ds. Kembiritan Kec. Genteng - Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Ds. Barurejo Kec. Siliragung - Pembangunan sarana dan Prasarana Air Bersih Ds. Grajagan Kec. Purwoharjo - Pembangunan SPAM Kawasan Khusus di PPI Blimbingsari Kec. Rogojampi 2. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pertambangan - Pembangunan Gudang dan Sarana Penunjangnya dalam kerangka Sistem Resi Gudang (SRG) 3. Dinas Kesehatan - Rehabilitasi Puskesmas Wongsorejo Kec. Wongsorejo Terhadap masing-masing paket pekerjaan tersebut, telah dilakukan langkahlangkah penyelesaian sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang
127
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 93, yaitu : 1. Adanya kesanggupan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan; 2. Diterbitkannya addendum kontrak terkait perpanjangan pelaksanaan pekerjaan; 3. Pengenaan denda keterlambatan atas jumlah hari tambahan untuk penyelesaian pekerjaan; 4. Penambahan jaminan pelaksanaan pekerjaan terkait dengan perpanjangan penyelesaian pekerjaan yang telah diberikan. Pembayaran terhadap pekerjaan tersebut disepakati akan dilakukan saat anggarannya tersedia pada perubahan APBD 2014. Selain 15 paket pekerjaan tersebut di atas, terdapat 339 paket pekerjaan swakelola pada Dinas Pendidikan yang dilaksanakan di 319 entitas sekolah negeri penerima dana alokasi DAK. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2013, pelaksanaan pembangunan prasarana konstruksi fisik menggunakan mekanisme swakelola. Nilai alokasi untuk pekerjaan dimaksud sebesar Rp46.680.249.803,00. Per tanggal 31 Desember 2013, terdapat pekerjaan fisik yang sudah 100% sebanyak 153 lembaga dengan nilai Rp21.402.220.664,51 dan sebanyak 186 lembaga masih dalam proses pengerjaan dengan nilai sebesar Rp18.257.233.981,05 dengan rata-rata prosentase penyelesaian 75,06% (sebaran prosentase penyelesaian pada tingkat terendah 60,10% sampai dengan tertinggi 98,16%) Walaupun ada beberapa lembaga yang telah menyelesaikan pekerjaannya 100%, namun belum ada yang telah dilakukan penyerahan hasil pekerjaan kepada Pengguna Barang Dinas Pendidikan per tanggal neraca. Berdasarkan kondisi yang ada, terhadap semua hasil pekerjaan pembangunan/rehab gedung sekolah yang berasal dari dana DAK per 31 Desember 2013 belum dapat diakui menjadi Aset Tetap atau hanya diakui sebagai penambah nilai Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp39.659.454.645.56, selisih nilai KDP dengan nilai alokasi dana sebesar Rp7.020.795.157,44 dicatat sebagai uang muka belanja. Secara rinci jenis pekerjaan yang menggunakan dana DAK Tahun 2013 pada Dinas Pendidikan adalah: - Pembangunan Ruang Kelas Baru pada beberapa Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 39 lembaga - Rehabilitasi Bangunan Sekolah pada beberapa Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan SMA/SMKN di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 297 lembaga - Pembangunan Perpustakaan Sekolah pada beberapa SMKN di Kabupaten Banyuwangi 3 sekolah Seluruh pekerjaan rehabilitasi pembangunan prasarana konstruksi fisik yang berasal dari alokasi dana DAK tersebut di atas telah diselesaikan 100% pada bulan Februari 2014. Sejalan dengan pertanggungjawaban alokasi DAK pada masing-masing sekolah, pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana fisik melibatkan 8 Konsultan Pengawas pada 38 Paket Pengawasan. Terhadap 38 paket pekerjaan pengawasan yang juga mengalami keterlambatan mengikuti realisasi fisik DAK akan dilakukan pembayaran setelah pekerjaan fisik selesai. Nilai pekerjaan konsultan pengawas sesuai dengan SPK adalah sebesar Rp645.319.030,00 yang terdiri dari Paket Jasa Konsultan Pengawasan untuk sekolah negeri sebanyak 34 SPK senilai Rp557.460.330,00 dan Paket Jasa Konsultan Pengawasan untuk sekolah swasta sebanyak 4 SPK senilai Rp87.885.700,00. 128
6.10 Penerimaan Dana APBN dan Tugas Pembantuan Tahun 2013 Pada Tahun 2013 terdapat 9 (sembilan) SKPD yang menerima dana APBN dan Tugas Pembantuan selain mengelola dana APBD. Dana yang diterima SKPD tersebut telah disalurkan, dikelola dan dipertanggungjawabkan pada instansi vertikal terkait. Jumlah dana yang diterima sesuai pagu anggaran adalah sebesar Rp62.585.178.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp59.350.573.990,00 atau 94,83%. Rincian SKPD penerima, jumlah anggaran dan realisasi serta instansi vertikal terkait dirinci sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel 6.15 Daftar Penerimaan dan Realisasi Dana APBN dan Tugas Pembantuan No
1 2 3 4
5
6
7
8
9
Kementerian Negara/Lembaga
Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian
Kependudukan dan Keluarga Berencana
Kementerian Kesehatan
Satker
RSUD Blambangan RSUD Genteng Kantor Ketahanan Pangan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan
Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Pertanian
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kementerian Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
TOTAL
Dinas Peternakan
Anggaran
Realisasi
10.000.000.000,00
9.805.502.000,00
5.000.000.000,00
4.972.200.000,00
1.094.800.000,00
1.092.056.000,00
20.852.222.000,00
20.120.500.500,00
1.715.000.000,00
1.478.629.500,00
2.178.646.000,00
2.109.846.000,00
%
Ket.
Tugas 98,06 Pembantuan 99,44 Tugas Pembantuan Tugas 99,75 Pembantuan Ditjen Pertanian 96,49 Tanaman Pangan 86,22 Ditjen Hortikultura
3.852.750.000,00
3.798.239.000,00
96,84 Dana APBNP 98,59 Tugas Pembantuan
800.000.000,00
754.338.840,00
Tugas 94,29 Pembantuan
3.581.760.000,00
1.709.262.150,00
Tugas 47,72 Pembantuan
7.750.000.000,00
7.750.000.000,00
100
5.760.000.000,00
5.760.000.000,00
62.585.178.000,00
59.350.573.990,00
100
Ditjen Cipta Karya Ditjen Cipta Karya
94,83
6.11 Penerimaan Kas Pada Entitas Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Penerimaan Pembiayaan yang Termasuk Dalam Cakupan IPSAP Nomor 02 dan IPSAP Nomor 03, Serta Penerimaan Daerah Dalam Bentuk Barang. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2013 belum dapat mengimplementasikan penerapan IPSAP 02 dan IPSAP 03 serta pendapatan dalam bentuk barang pada Tahun 2013 dikarenakan belum adanya antisipasi transaksi kejadian yang telah diakomodir dalam mekanisme penganggaran. Beberapa faktor yang menjadi penyebab di antaranya minimnya data yang tersedia dan kurang siapnya entitas teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten untuk melaporkan dana diluar APBD yang diterimanya pada saat proses perubahan anggaran Tahun 2013.
129
Pada Tahun 2013 penerimaan kas pada Entitas Teknis dan penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut : - Penerimaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Tahun 2013 pada Dinas Pendidikan sebesar RpRp97.942.597.500,00; - Penerimaan Dana Peran Serta Masyarakat oleh entitas sekolah negeri sebesar Rp16.308.775.187,00; - Pendapatan hibah berupa saham dari PT. Merdeka Serasi Jaya sebesar Rp10.000.000.000,00 berdasarkan Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan PT. Mitra Daya Mustika, PT. Trimitra Karya Jaya, PT. Srivijaya Kapital, Sakti Wahyu Trenggono, Garibaldi Thohir, Maya Miranda Ambarsari, dan Andreas Reza Nazaruddin tentang Hibah Kepemilikan Saham Kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Nomor 188/1849/Perj/429.021/2013 tanggal 12 September 2013; Selain penerimaan kas dan penerimaan pembiayaan tersebut di atas, pada Tahun 2013 terdapat penerimaan daerah dalam bentuk barang sebagai berikut : - Pendapatan hibah berupa kendaraan ambulance dari BNI ‘46 sebesar Rp110.000.000,00 pada Sekretariat Daerah; - Pendapatan hibah berupa kendaraan ambulance dari Bank Jatim sebesar Rp265.000.000,00 pada RSUD Blambangan; - Pendapatan hibah sebesar Rp10.550.000,00 berupa alat penunjang pendidikan yang berasal dari swadaya pada SMKN 1 Glagah dan SMAN 1 Pesanggaran. - Pendapatan hibah dari provinsi/instansi vertikal pada Dinas Kesehatan sebesar Rp62.317.000,00; Terhadap seluruh bentuk penerimaan tersebut telah dilakukan pencatatan dalam akun neraca Tahun 2013 terkait realisasi riil dalam bentuk barang modal yang menambah kekayaan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
130
BAB VII PENUTUP
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian paripurna (full disclosure), laporan keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua transaksi maupun kejadian yang berpengaruh dan dimungkinkan mempengaruhi posisi keuangan saat ini ataupun nanti. Sebagaimana diuraikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 ini, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaransasaran stratejik yang ditetapkan telah dapat dipenuhi dengan segala kekurangannya. Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam penyampaian laporan keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam periode penyusunan laporan keuangan tahun-tahun mendatang. Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2013 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya. Besar harapan kami, pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 ini dapat berguna bagi stakeholder dan seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran selalu kami harapkan khususnya demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kita lakukan.
BUPATI BANYUWANGI,
H. ABDULLAH AZWAR ANAS
131
