CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAB I PENDAHULUAN
1.1
MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pelaksanaan otonomi daerah yang diamanahkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, memberi penegasan bahwa Otonomi Daerah harus dilaksanakan secara nyata dan bertanggungjawab. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lamongan menyusun Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012. Pengaturan lebih lanjut atas penyusunan Laporan Keuangan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur secara detail atas pelaksanaan sistem dan mekanisme keuangan daerah. Berpijak pada hal tersebut, maka penyusunan laporan keuangan ini berpedoman pada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tersebut. Sebagai suatu laporan keuangan, maka penyusunan Laporan Keuangan Daerah memiliki maksud dan tujuan, yakni :
1
a.
Memberikan penjelasan secara kuantitatif dan kualitatif terhadap kinerja keuangan selama periode tahun anggaran 2012;
b.
Menjelaskan posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Lamongan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang;
c.
Memberikan gambaran terhadap perkembangan kekayaan daerah yang menjadi kewenangan dan hak Pemerintah Kabupaten Lamongan;
d.
Menggambarkan posisi keuangan terkait pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2012, dan;
e.
Merupakan kelengkapan dokumen dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Daerah.
1.2
LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851); b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286); c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355); d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 4422); f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
2
Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578); h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; k. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; l. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 25 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 53 Tahun 2012; m. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Dana Revolving/bergulir Pemerintah Kabupaten Lamongan. 1.3
PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 1.3.1 Unsur Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 mencakup semua aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh SKPD (Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan). Laporan Keuangan ini terdiri dari : a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) LRA berdasarkan SAP memuat informasi tentang Pendapatan, Belanja
dan
Pembiayaan
Daerah
yang
menggambarkan
perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam satu periode pelaporan. Adapun Belanja Operasional berdasar SAP berisikan data tentang Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja
3
Barang dan Jasa, dan Belanja Modal didasarkan pada LRA SKPD, sedangkan data keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan didasarkan pada LRA SKPKD. b. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana. Semua data keuangan didasarkan pada Neraca SKPD. c. Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas disusun untuk menjelaskan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan transaksi non anggaran. Data diperoleh dari laporan pengelolaan PPKD selaku Bendahara Umum Daerah selama Tahun Anggaran 2012. d. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari data-data keuangan yang ada pada Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus Kas. Laporan ini mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan guna menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. 1.3.2 SKPD SKPD yang menjadi entitas Laporan Keuangan adalah : 1.
Dinas Pendidikan;
2.
Dinas Kesehatan;
3.
BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri;
4.
Rumah Sakit Umum Daerah Ngimbang;
5.
Dinas PU. Bina Marga;
6.
Dinas PU. Pengairan;
7.
Dinas PU. Cipta Karya;
4
8.
BAPPEDA;
9.
Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah;
10.
Dinas Perhubungan;
11.
Badan Lingkungan Hidup;
12.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13.
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
14.
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
15.
Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan;
16.
Badan Penanaman Modal dan Perijinan;
17.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
18.
Dinas Pemuda dan Olahraga;
19.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
20.
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
21.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
22.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
23.
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
24.
Sekretariat Daerah;
25.
Sekretariat DPRD;
26.
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
27.
Inspektorat;
28.
Badan Kepegawaian Daerah;
29.
Sekretariat Korpri;
30.
Kecamatan Lamongan;
31.
Kecamatan Babat;
32.
Kecamatan Paciran;
33.
Kecamatan Brondong;
34.
Kecamatan Turi;
35.
Kecamatan Pucuk;
36.
Kecamatan Sukodadi;
37.
Kecamatan Tikung;
38.
Kecamatan Deket;
39.
Kecamatan Kalitengah;
5
40.
Kecamatan Kembangbahu;
41.
Kecamatan Mantup;
42.
Kecamatan Modo;
43.
Kecamatan Bluluk;
44.
Kecamatan Karangbinangun;
45.
Kecamatan Glagah;
46.
Kecamatan Ngimbang;
47.
Kecamatan Sugio;
48.
Kecamatan Karanggeneng;
49.
Kecamatan Sambeng;
50.
Kecamatan Kedungpring;
51.
Kecamatan Laren;
52.
Kecamatan Sekaran;
53.
Kecamatan Sarirejo;
54.
Kecamatan Sukorame;
55.
Kecamatan Solokuro;
56.
Kecamatan Maduran;
57.
Kantor Ketahanan Pangan;
58.
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
59.
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
60.
Kantor Pengolahan Data Elektronik;
61.
Dinas Pertanian dan Kehutanan;
62.
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
63.
Dinas Perikanan dan Kelautan;
1.3.3 Kebijakan Aset, Belanja Modal dan Harga Perolehan Untuk Tahun Anggaran 2012, pengakuan aset di Pemerintah Kabupaten Lamongan berdasarkan harga perolehan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Kas Menuju Akrual Lampiran II.08 paragraf 29 yang mengungkap mengenai harga perolehan Aset
6
Tetap terdiri dari seluruh biaya yang terkait
hingga aset tetap
tersebut dapat digunakan sesuai dengan yang dimaksudkan. 1.4
SISTEMATIKA
PENYAJIAN
CATATAN
ATAS
LAPORAN
KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan disajikan dengan sistematika sebagai berikut : Bab 1 Pendahuluan 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 1.4. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan Bab 2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja 2.1. Ekonomi Makro 2.2. Kebijakan Keuangan Daerah Bab 3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Fiskal Pemerintah Kabupaten Lamongan 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Fiskal 3.2. Faktor
Pendukung
dan
Penghambat
Pencapaian
Kinerja Fiskal Bab 4 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Program Pemerintah Kabupaten Lamongan 4.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Program 4.2. Faktor
Pendukung
dan
Penghambat
Pencapaian
Kinerja Program Bab 5 Kebijakan Akuntansi 5.1. Entitas Pelaporan dan Akuntansi 5.2. Basis Akuntansi 5.3. Kebijakan Akuntansi
7
Bab 6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 6.1. Aset 6.2. Kewajiban 6.3. Ekuitas Dana 6.4. Pendapatan 6.5. Belanja dan Transfer 6.6. Surplus/Defisit 6.7. Pembiayaan 6.8. Komponen-Komponen Arus Kas Bab 7 Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan 7.1. Gambaran Umum Kabupaten Lamongan 7.2. Struktur Organisasi Bab 8 Penutup
8
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA
2.1
EKONOMI MAKRO Kondisi ekonomi makro di tahun 2012 diharapkan mengalami penguatan, dengan melihat prospektif perkembangan ekonomi negara–negara yang mengalami krisis seperti di Eropa dan Amerika yang sedikit membaik pada akhir tahun 2011. Namun ekspektasi tersebut tidak terbukti karena sepanjang tahun 2012 ekonomi dunia mengalami perlambatan pertumbuhan. Faktor penentu perlambatan ekonomi dunia adalah masih belum terselesainya krisis ekonomi di Eropa dengan meningkatnya permintaan hutang dan melambatnya ekonomi Amerika yang belum menemukan momentumnya. Hal ini juga diperparah dengan krisis politik di Timur Tengah dimana beberapa negaranya telah mengalami revolusi untuk menuju negara demokrasi seperti pada negara Mesir, Libya dan Suriah yang sampai saat ini masih belum selesai krisis politik di sana. Untuk mengantisipasi perlambatan pertumbuhan tersebut, maka berbagai kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah agar pengaruhnya tidak berdampak kepada perkembangan ekonomi nasional maka diupayakan melalui pengelolaan ekonomi makro dan kebijakan fiskal yang prudent. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2012 diperkirakan sebesar 6,3% yang merupakan pencapaian di bawah target APBN–P 2012 sebesar 6,5%. Kondisi ekonomi global yang mempengaruhi ekpekstasi pertumbuhan tersebut, sehingga beberapa kinerja seperti pertumbuhan ekspor yang melambat dan perdagangan defisit yang semakin tinggi. Untuk tingkat inflasi yang dapat dikendalikan di 4,3% di mana nilai ini jauh lebih rendah dari asumsi 6,3%. Rendahnya laju inflasi ini dipengaruhi oleh membaiknya ekspektasi inflasi masyarakat, yang juga didukung terjaganya kelancaran dan kecukupan pasokan barang dan jasa, serta terjaganya stabilitas harga barang-barang strategis.
9
Untuk rata-rata suku bunga SPN 3 bulan mencapai 3,2% yang lebih rendah dari asumsi sebesar 5%. Ini dapat terjadi karena masih tingginya permintaan SPN dan rendahnya tekanan inflasi. Sementara itu, nilai tukar rupiah mencapai Rp9.384,00 per US$ yang melemah dari asumsi Rp9.000,00 per US$. Pelemahan ini karena adanya tekanan pada neraca pembayaran Indonesia sebagai dampak ketidakpastian ekonomi global dan tingginya permintaan impor.(www.depkeu.go.id) Sedangkan kondisi perekonomian Jawa Timur sampai dengan triwulan IV–2012 cukup stabil, hal ini dapat dilihat dari rendahnya tingkat inflasi dan suku bunga bank. Secara kumulatif Januari–Desember, ekonomi Jawa Timur tahun 2012 tumbuh sebesar 7,27% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2011. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor perdagangan,
hotel
dan
restoran
sebesar
10,06%
dengan
sumber
pertumbuhan sebesar 3,20%. Sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh sebesar 9,65% dengan sumber pertumbuhan sebesar 0,7%. Sektor berikutnya yang mengalami pertumbuhan tinggi adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 8,01% dengan sumber pertumbuhan sebesar 0,44%. Pertumbuhan sektor konstruksi di Jawa Timur cukup tinggi yaitu sebesar 7,05% dengan sumber pertumbuhan sebesar 0,23%, hal ini didorong karena semakin menggeliatnya kelompok ekonomi menengah dan gencarnya penawaran paket kredit properti dengan suku bunga rendah. Sementara sektor industri pengolahan dan sektor pertanian walau hanya mampu tumbuh masing-masing sebesar 6,35% dan sebesar 3,49%, tetapi keduanya memberikan sumbangan pertumbuhan cukup besar yakni sebesar 1,60% dan sebesar 0,50%. Hal ini mengindikasikan bahwa tiga sektor ekonomi utama Jawa Timur masih dimotori oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, industri pengolahan dan sektor pertanian, yang sumber pertumbuhannya mencapai sebesar 5,30%. (www.jatim.bps.go.id). Besarnya pertumbuhan tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Dari hasil estimasi penghitungan
PDRB
Rp7.097.271.000.000,00.
Tahun Sedangkan
2012 di
diperkirakan tahun
2011
sebesar sebesar
10
Rp6.625.823.030.000,00 sehingga dari perubahan besaran PDRB pada tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 diperoleh pertumbuhan ekonomi sebesar 7,12%, pertumbuhan ini mengalami percepatan bila dibanding tahun 2011 yang mencapai sebesar 7,02%. Apabila dilihat pertumbuhan pada masing–masing sektor, sektor perdagangan, hotel dan restoran memiliki kontribusi sebesar 33,73% terhadap total PDRB yang mengalami pertumbuhan yang paling tinggi yaitu sebesar 14,08%. Tingginya pertumbuhan sektor ini merupakan kontribusi dari pertumbuhan yang cukup signifikan dari subsektor perdagangan besar dan eceran sebesar 14,45%, dan didukung pula oleh pertumbuhan yang menggembirakan dari subsektor restoran serta hotel masing–masing sebesar 10,42% dan sebesar 9,54%.
2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan
mengenai
pendapatan
daerah
(revenue
policy)
diharapkan untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah atau membiayai belanja daerah. 1. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah Kebijakan umum APBD tahun 2012 untuk pendapatan asli daerah yang merupakan potensi penerimaan Pemerintah Kabupaten Lamongan sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Upaya–upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah : a. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan asli daerah. b. Peningkatan pendapatan asli daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. c. Meningkatkan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset untuk peningkatan pendapatan.
11
d. Meningkatkan
pelayanan
masyarakat
dan
perlindungan
konsumen sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah. e. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan SKPD Penghasil. f. Mengoptimalkan kinerja BUMD untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. g. Mereview database potensi Pendapatan Asli Derah secara berkala. 2. Dana Perimbangan Pendapatan yang diperoleh dari dana perimbangan pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari revenue sharing policy. Konsep revenue sharing didasarkan atas pemikiran untuk pemberdayaan daerah dan prinsip keadilan. Seiring meningkatnya tuntutan akuntabilitas kinerja pemerintah maka kebijakan revenue sharing harus adil, demokratis dan transparan. Terhadap dana perimbangan ini maka kebijakan yang ditetapkan adalah : a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 sebagai bentuk kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. b. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam (kehutanan, kelautan, pertambangan umum, perikanan) sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan. c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
Propinsi
dalam
perhitungan
alokasi
dana
perimbangan. Perkembangan realisasi Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dan memantau kinerja realisasi pada anggaran berjalan dapat dicermati dalam tabel 2. 1.
12
Tabel 2.1 Tingkat Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2010-2012 Uraian
2010
PAD Pendapatan Transfer Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Pendapatan Daerah
2011
2012
95.244.807.228,09
99.545.629.500,31
129.287.942.536,02
922.521.882.698,00
1.056.953.929.397,00
1.261.084.494.957,00
46.261.540.000,00
165.025.398.000,00
82.053.490.000,00
1.064.028.229.926,09
1.321.524.956.897,31
1.472.425.927.493,02
Sumber Data : DPPKA Lamongan
Realisasi
Pendapatan
Daerah
dalam
tahun
2011
sebesar
Rp1.321.524.956.897,31 dan mengalami peningkatan pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp1.472.425.927.493,02. Peningkatan yang cukup baik bisa dilihat pada kinerja Pendapatan Asli Daerah yang mencapai realisasi sebesar Rp129.287.942.536,02 dan Pendapatan Transfer yang mencapai
Rp1.261.084.494.957,00.
Adapun
untuk
Lain-lain
Pendapatan Yang Sah apabila dibandingkan dengan Tahun 2011 realisasinya
mengalami
penurunan
sehingga
menjadi
sebesar
Rp82.053.490.000,00.
2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah Dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, pelaksanaan belanja tahun 2012 harus dilaksanakan secara efesien dan efektif, serta dapat menjalankan fungsinya sebagai dinamisator pembangunan daerah sehingga masih mampu
untuk
menopang
penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan. Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012, prioritas pembangunan daerah akan diprioritaskan pada 10 program yakni : 1. Peningkatan mutu pendidikan, 2. Peningkatan pelayanan masyarakat, 3. Pembangunan infrastruktur jalan, 4. Peningkatan kualitas tenaga kerja,
13
5. Peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, 6. Peningkatan pelayanan kepemerintahan, 7. Peningkatan kesadaran dan kerukunan umat beragama, 8. Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan, 9. Peningkatan prestasi olahraga, dan 10. Peningkatan kualitas hidup masyarakat.
2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah Kebijakan dalam menentukan pembiayaan daerah merupakan dampak dari kebijakan dalam menentukan target Pendapatan dan alokasi kebutuhan belanja daerah. Sesuai dengan kondisi dan arah kebijakan yang ditentukan dari kedua komponen tersebut maka arah dan kebijakan Pembiayaan Daerah dilakukan melalui : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2011 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD Tahun Anggaran 2012 ditetapkan sebesar 6% dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2012. 2. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional. 3. Pemerintah Daerah dalam rangka menutup defisit dapat melakukan pinjaman daerah berupa pinjaman jangka menengah/panjang, dimana proses dan prosedurnya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah dengan memperhatikan waktu pelaksanaan dan jangka waktu pengembalian serta suku bunga bank kekinian. 4. Penerimaan kembali pokok pinjaman dana bergulir, dianggarkan pada APBD pada akun pembiayaan. 5. Agar Pemerintah Daerah melakukan penambahan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan
BUMD
agar
dapat
berkompetisi
tumbuh
dan
berkembang.
14
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA FISKAL PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN 3.1
IKHTISAR
REALISASI
PENCAPAIAN
SASARAN
KINERJA
FISKAL Sebagai alat dalam merumuskan kebijakan fiskal daerah, APBD memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk memaksimalkan pelaksanaannya, diharapkan setiap program dan kegiatan dilakukan secara maksimal yang didasarkan kepada efisiensi dan efektivitas sehingga setiap kebijakan pembangunan mampu memberikan dampak yang optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Peranan yang sangat penting juga adalah pelaksanaan pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menyediakan sumber–sumber kebijakan fiskalnya melalui kebijakan pendapatan daerah. Hal ini dimaksud untuk menjaga kesinambungan fiskal yang lebih sehat sehingga pelaksanaan belanja daerah likuiditasnya dapat terjaga dengan aman. Oleh sebab itu perencanaan di dalam pendapatan daerah sangat penting peranannya dengan menjaga sisi pertumbuhan sehingga dapat menopang kebutuhan daerah dalam pembangunan daerah. Di tahun 2012 secara keseluruhan pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1.463.877.315.625,00 yang ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp120.937.919.425,00. Untuk Pendapatan Transfer di targetkan sebesar Rp1.261.011.416.200,00. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Yang Sah di targetkan sebesar Rp81.927.980.000,00. Di sisi belanja daerah dan transfer telah dialokasikan sebesar Rp1.550.496.303.561,11 yang terdiri dari untuk Belanja Operasional sebesar Rp1.265.784.542.973,00;
Belanja
Modal
dialokasikan
sebesar
Rp281.659.500.852,00 dan Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp402.741.195,11; serta Belanja Transfer sebesar Rp2.649.518.541,00. Dengan postur pendapatan dan belanja daerah tersebut, maka terdapat defisit sebesar Rp86.618.987.936,11. Adapun untuk kebijakan penerimaan
15
pembiayaan sebesar Rp133.581.362.736,11 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp46.962.374.800,00 sehingga terdapat pembiayaan neto sebesar Rp86.618.987.936,11. Di tahun 2012 pelaksanaan APBD dapat dilihat realisasi dari masing– masing komponen sebagaimana pada tabel 3.1 di bawah ini : Tabel 3.1 Ikhtisar Target dan realisasi Kinerja Fiskal Tahun 2012 (dalam rupiah) Jumlah (Rp)
No
Uraian
Anggaran
2
Setelah Perubahan 3
1 1 1.1 1.2 1.3 2
Realisasi
Prosentase
4
Pendapatan
1.463.877.315.625,00
1.472.425.927.493,02
100,58
Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
120.937.919.425,00 1.261.011.416.200,00 81.927.980.000,00
129.287.942.536,02 1.261.084.494.957,00 82.053.490.000,00
106,90 100,01 100,15
Belanja
1.550.496.303.561,11
1.473.747.394.873,11
95,05
2.1
Belanja Operasional
1.265.784.542.973,00
1.200.102.953.124,11
94,81
2.2
Belanja Modal
281.659.500.852,00
271.048.641.335,00
96,23
2.3
Belanja Tidak Terduga
2.4
Transfer Surplus/(Defisit)
3
Pembiayaan Netto
402.741.195,11
336.666.584,00
83,59
2.649.518.541,00
2.259.133.830,00
85,27
(86.618.987.936,11)
(1.321.467.380,09)
86.618.987.936,11
87.385.344.886,11
3.1
Penerimaan Pembiayaan
133.581.362.736,11
134.347.719.686,11
100,57
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
46.962.374.800,00
46.962.374.800,00
100,00
0,00
86.063.877.506,02
SILPA Tahun Berjalan
Tabel 3.1 di atas memperlihatkan bahwa secara keseluruhan realisasi Pendapatan
Daerah
mencapai
sebesar
Rp1.472.425.927.493,02
atau
mencapai realisasi sebesar 100,58%. Kinerja realisasi pendapatan tahun 2012 tersebut mengalami peningkatan yang baik bila dibandingkan dengan kinerja tahun 2011 yang mencapai sebesar 99,52%. Apabila dilihat dari kinerja masing-masing komponen Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah telah mencapai realisasi sebesar Rp129.287.942.536,02 atau terealisasi sebesar 106,90% yang merupakan kinerja tertinggi dari seluruh komponen Pendapatan Daerah di Tahun 2012. Sedangkan apabila dibandingkan dengan tahun 2011 mengalami peningkatan yang cukup signifikan di mana tingkat
16
kinerjanya mencapai sebesar 93,71%. Untuk Pendapatan Transfer secara kumulatif terealisasi sebesar Rp1.261.084.494.957,00 atau terealisasi sebesar 100,01%, sehingga kinerjanya hampir sama dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai sebesar 100,03%. Sedangkan untuk Lain–lain Pendapatan Yang Sah telah terealisasi sebesar Rp82.053.490.000,00 atau terealisasi sebesar 100,15%, yang apabila dibandingkan dengan tahun 2011 mengalami peningkatan di mana mencapai tingkat realisasi sebesar 100,00%. Pada Pos Belanja dan Transfer selama tahun 2012 kinerjanya mencatat realisasi sebesar Rp1.473.747.394.873,11 atau sebesar 95,05%. Apabila dibandingkan dengan kinerja selama Tahun 2011 telah terealisasi mencapai sebesar 91,59%. Pada Belanja Operasional secara kumulatif telah terealisasi sebesar Rp1.200.102.953.124,11 atau sebesar 94,81% atau dibandingkan tahun 2011 yang mencapai realisasi sebesar 95,79%. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp271.048.641.335,00 atau sebesar 96,23%, sedangkan realisasi tahun 2011 sebesar 73,10%. Untuk Belanja Tidak Terduga terealisasi sebesar Rp336.666.584,00 atau sebesar 83,59% sedangkan realisasi tahun 2011 sebesar 59,70%. Sedangkan untuk belanja transfer terealisasi sebesar Rp2.259.133.830,00 atau sebesar 85,27%. Dengan kinerja realisasi pendapatan dan belanja daerah tersebut, tahun 2012 terealisasi defisit sebesar Rp1.321.467.380,09. Untuk kebijakan penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar Rp134.347.719.686,11; dan pengeluaran pembiayaan terealisasi sebesar Rp46.962.374.800,00 sehingga terdapat pembiayaan neto sebesar Rp87.385.344.886,11.
3.2.
FAKTOR
PENDUKUNG
DAN
PENGHAMBAT
PENCAPAIAN
KINERJA FISKAL Faktor pendukung kinerja fiskal selama Tahun 2012 secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut : a.
Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana serta prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja,
17
b.
Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan,
c.
Semakin meningkatnya koordinasi antar SKPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi,
d.
Semakin meningkatnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi serta instansi vertikal lainnya,
e.
Dengan meningkatnya penyebarluasan informasi pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah, meningkatkan pula kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi. Sedangkan faktor–faktor yang menghambat kinerja keuangan di tahun 2012 dapat dikemukakan sebagai berikut :
a.
Terbatasnya sumber potensi Pendapatan Asli Daerah sehingga peningkatan diupayakan melalui intensifikasi dan peningkatan kinerja pemungutan oleh petugas.
b.
Adanya ketidaksinkronan pedoman pelaksanaan baik dari pemerintah pusat dan propinsi yang dikeluarkan setelah APBD ditetapkan. Hal ini menghambat pelaksanaan kegiatan karena tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.
18
BAB IV IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN 4.1
IKHTISAR
REALISASI
PENCAPAIAN
SASARAN
KINERJA
PROGRAM Realisasi program dan kegiatan sangat penting peranannya dalam mendukung
kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan,
pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini karena pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD merupakan manifestasi dari kebijakan fiskal yang telah dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan. Untuk itu dengan meninjau realisasi program kegiatan diharapkan dapat dievaluasi pelaksanaannya. Untuk pencapaian program berdasarkan urusan, secara keseluruhan dalam tahun 2012 telah dianggarkan sebesar Rp1.550.496.303.561,11 yang terealisasikan sebesar Rp1.473.747.394.873,11 atau sebesar 95,05%; yang apabila dibandingkan dengan tahun 2011 kinerja realisasinya mencapai sebesar 91,59%. Meskipun pencapaian realisasinya lebih besar tahun 2012, namun dalam sisi pelaksanaan program dan kegiatan terlaksana lebih baik, karena hampir tidak ada kegiatan yang tidak terlaksana. Adapun rincian secara keseluruhan program dan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini : Tabel 4.1 Realisasi Pencapaian Kinerja Per Urusan (dalam rupiah)
No.
Urusan
Anggaran
Realisasi
%
I. 1
Pendidikan
WAJIB 755.817.580.178,00
725.079.071.636,00
95,93
2
Kesehatan
161.926.241.955,00
156.949.210.428,16
96,93
3
Pekerjaan Umum
154.539.599.950,00
151.288.666.485,00
97,90
19
No.
Urusan
Anggaran
Realisasi
%
2.162.881.200,00
2.156.654.900,00
99,71
950.000.000,00
938.139.100,00
98,75
4
Perumahan
5
Penataan Ruang
6
Perencanaan Pembangunan
9.712.864.200,00
9.541.219.361,00
98,23
7
Perhubungan
6.766.787.625,00
6.586.720.479,00
97,34
8
Lingkungan Hidup
7.940.607.100,00
7.752.924.943,00
97,64
9
Kependudukan dan Catatan Sipil
7.592.783.850,00
7.421.717.942,00
97,75
10
12.245.321.500,00
11.849.176.240,00
96,76
1.499.851.200,00
1.452.758.320,00
96,86
12
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Sosial
2.687.250.000,00
2.678.122.350,00
99,66
13
Ketenagakerjaan
3.545.522.650,00
3.430.239.619,00
96,75
14
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3.555.828.150,00
3.435.425.106,00
96,61
15
Penanaman Modal
3.520.779.400,00
3.369.359.686,00
95,70
16
Kebudayaan
3.521.970.100,00
3.386.150.759,00
96,14
17
Kepemudaan dan Olahraga
5.839.332.450,00
5.657.547.934,00
96,89
18
12.902.372.350,00
12.522.867.091,00
97,06
19
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
333.560.049.553,11
301.731.446.455,95
90,46
20
Ketahanan Pangan
2.932.780.100,00
2.701.787.518,00
92,12
21
Pemberdayaan Masyarakat Desa
7.231.119.700,00
7.045.813.021,00
97,44
22
Statistik
743.953.700,00
733.150.900,00
98,55
23
Kearsipan
2.607.177.950,00
2.475.204.611,00
94,94
24
Komunikasi dan Informatika
4.511.106.200,00
4.344.279.910,00
96,30
II.
PILIHAN
1
Pertanian
24.309.363.700,00
23.068.002.310,00
94,89
2
Kehutanan
1.476.339.700,00
1.400.724.450,00
94,88
3
Energi dan Sumberdaya Mineral
302.200.000,00
299.811.900,00
99,21
4
Pariwisata
650.000.000,00
648.006.000,00
99,69
5
Kelautan dan Perikanan
10.053.139.100,00
8.442.338.418,00
83,98
6
Industri
2.288.500.000,00
2.277.735.000,00
99,53
7
Perdagangan
2.923.000.000,00
2.906.657.000,00
99,44
8
Ketransmigrasian
180.000.000,00
176.465.000,00
98,04
1.550.496.303.561,11
1.473.747.394.873,11
95,05
11
Jumlah
Secara umum program kegiatan yang menjadi prioritas dalam tahun 2012 adalah sebagai berikut : Program dan kegiatan Bidang Pendidikan telah difokuskan untuk meningkatkan kualitas sarana pendidikan dengan melalui rehabilitasi gedung SD dan SMP. Untuk perbaikan prasarana dilakukan melalui pengadaan alat
20
peraga dan pengadaan buku dalam mendukung pelaksanaan dunia pendidikan yang semakin berkualitas. Bidang Kesehatan, berbagai program diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di RSUD dr. Soegiri dan RS. Ngimbang yang semakin lengkap. Sebagai upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan, secara bertahap Pemerintah berkomitmen untuk melengkapi kelengkapan medis dan kedokteran sebagai harapan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat untuk memperoleh layanan kesehatan yang semakin baik. Pelayanan kesehatan ditingkat masyarakat juga akan kita tingkatkan melalui penyediaan obat-obatan yang cukup dan lebih terjangkau. Sedangkan untuk operasionalisasi RS. Ngimbang, Pemerintah Kabupaten Lamongan akan mengalokasikan pendanaannya agar dapat beroperasi secara penuh dan diharapkan masyarakat sekitar dapat memanfaatkan pelayanan RS. Ngimbang tersebut. Bidang Infrastruktur merupakan perhatian utama dari kebijakan program pembangunan Kabupaten Lamongan. Pemerintah Kabupaten Lamongan akan melipatgandakan
pendanaannya
untuk
tujuan
tersebut
dengan
mengalokasikan untuk pembangunan jalan kabupaten maupun jalan strategis. Kerusakan jalan yang cukup besar dirasakan menghambat perkembangan ekonomi masyarakat maupun masuknya investasi. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu adanya terobosan kebijakan untuk mempercepat dan memperluas jangkauan pembangunan jalan diseluruh wilayah Kabupaten Lamongan. Di sektor irigasi, pemerintah juga akan mengupayakan normalisasi saluran–saluran waduk dan sungai. Di samping untuk memperlancar pemenuhan air baku bagi petani dan masyarakat, juga diharapkan berfungsi sebagai penyanggah banjir.
21
Di sektor kebutuhan air bersih, di samping mendorong peningkatan pembangunan
pada
PDAM,
Pemerintah
juga
telah
melaksanakan
Pembangunan Sarana Air Bersih di pedesaan, sehingga jangkauan layanan air bersih baik yang disediakan oleh PDAM maupun pembangunan sarana air bersih tersebut dapat semakin luas sebagaimana yang ditargetkan di dalam MDG’s agar masyarakat miskin dapat menikmati akses air bersih. Di bidang pembangunan kualitas lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Lamongan berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan drainase, sanitasi, dan perbaikan TPA–TPA maupun sarana pendukungnya. Bidang Pemerintahan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta makin mantapnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Hal ini kita lakukan melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum, dan transparan. Untuk mendukung pelaksanaan e-KTP yang dilaksanakan pada Tahun 2012, Pemerintah telah menyediakan sarana pendukungnya, baik dari sisi infrastruktur komunikasi data, sarana prasarana pelayanan di tingkat kecamatan berupa komputer, laptop, AC dan penambahan kapasitas listrik kepada seluruh Kecamatan di Kabupaten Lamongan. Sosialisasi dan mobilisasi masyarakat juga disediakan agar pelaksanaan e-KTP di Lamongan dapat dilaksanakan dengan baik. Bidang Pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian serta mutu produk pertanian. Sebagaimana kita ketahui bahwa bidang pertanian saat ini mengalami tekanan akibat perubahan musim, hal ini akan mempengaruhi sasaran jumlah produksi pertanian secara keseluruhan baik gabah, kedelai maupun jagung. Untuk mewujudkan jangkar ketahanan pangan yang lebih kuat, di tahun 2012 telah ditingkatkan produksi pertanian. Pemerintah akan memberikan bantuan sarana dan prasarana
22
produksi berupa bantuan handtractor, perluasan jalan usaha tani, peningkatan kualitas irigasi dan pemantauan distribusi pupuk. Bidang Perikanan diarahkan untuk peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan. Dengan kekayaan alam yang dimiliki oleh Lamongan, kita harus mampu menjadi sentra produksi ikan baik darat maupun laut. Untuk meningkatkan hasil produksi perikanan, di tahun 2012 diprioritaskan untuk memberikan bantuan alat tangkap dasar kepada nelayan sehingga diharapkan mampu meningkatkan hasil tangkapan yang lebih besar, begitu juga dengan budidaya keramba akan lebih diintensifkan karena potensi sumber daya alam harus diberdayakan secara maksimal. Di samping itu di bidang kelautan, sebagai upaya untuk menekan abrasi pantai yang semakin meningkat, akan dilakukan rehabilitasi breakwater dan pembangunan penahan gelombang. Bidang Peternakan harus dikembangkan lebih meningkat lagi, di samping potensi kekayaan alam yang mendukung untuk usaha peternakan yang lebih produktif, dan disadari masih kurangnya ketersediaan daging di pasaran, inilah yang harus dimanfaatkan dalam upaya mendorong dunia peternakan di Kabupaten Lamongan sehingga mampu menjadi sarana peningkatan ekonomi masyarakat pedesaan. Untuk itulah berbagai program diarahkan sebagai pendukung untuk meningkatkan kualitas peternakan di Kabupaten Lamongan melalui rehabilitasi Pusat Kesehatan Hewan di Mantup dan Kedungpring, serta pembangunan Rumah Potong Hewan dan sarananya di Babat.
23
4.2
FAKTOR
PENDUKUNG
DAN
PENGHAMBAT
PENCAPAIAN
KINERJA PROGRAM Faktor pendukung dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan selama kurun waktu berjalan tahun 2012 dapat dikemukakan sebagai berikut: a.
Peningkatan kualitas proses manajemen pelaksanaan program dan kegiatan di setiap SKPD, dengan lebih terstrukturnya organisasi pelaksanaan kegiatan yang dibentuk;
b.
Meningkatnya akselerasi pelaksanaan setiap kegiatannya dengan mengintegrasikan kegiatan dalam pencapaian pembangunan yang berbasis di pedesaan yang tercakup dalam GEMERLAP;
c.
Meningkatnya evaluasi dan pengawasan melekat yang dilaksanakan terhadap program dan kegiatan agar lebih tepat sasaran dan berjalan secara efektif serta efisien ;
d.
Meningkatnya keterpaduan antar program dan kegiatan supaya dapat meningkatkan akselerasi pembangunan yang lebih maksimal, misalkan pembangunan yang berbasis GEMERLAP juga didukung dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur di pedesaan seperti jalan, irigasi, sarana air bersih, dan juga didukung dengan sektor pertanian dengan lebih diupayakan melalui pemberian bantuan kepada petani seperti benih pertanian, dan alat sarana produksi. Adapun dari sisi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program
dan kegiatan di Kabupaten Lamongan pada tahun 2012 yaitu pedoman pelaksanaan untuk kegiatan yang bersumber dari DAK dan bagi hasil cukai dikeluarkan setelah APBD ditetapkan sehingga menghambat pelaksanaan yang sudah ditetapkan dalam APBD.
24
BAB V KEBIJAKAN AKUNTANSI
5.1
ENTITAS PELAPORAN DAN AKUNTANSI Entitas Pelaporan Keuangan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan. Laporan Keuangan yang disusun mencakup seluruh transaksi keuangan yang berasal dari dana APBD Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012. Jumlah satuan kerja yang mengelola dana APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 terdiri dari 62 Satuan Kerja Perangkat Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari : 1) Neraca; 2) Laporan Realisasi Anggaran; 3) Laporan Arus Kas, dan; 4) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan tersebut disusun secara desentralisasi dan berjenjang dimulai dari tingkat satuan kerja yang selanjutnya dilakukan konsolidasi oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Lamongan. Entitas akuntansi di Kabupaten Lamongan adalah PPKD dan semua satuan kerja. Entitas Akuntansi berkewajiban menyelenggarakan akuntansi di lingkungan masing-masing untuk menghasilkan laporan keuangan berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas Akuntansi terdiri dari : a.
Pengguna Anggaran di setiap SKPD;
b.
Pengguna Anggaran di SKPKD, dan;
c.
Pejabat Pengelola Kuangan Daerah di SKPKD. Entitas pelaporan berkewajiban menyajikan laporan keuangan kepada
pihak eksternal yang berkepentingan (stakeholders) dengan cara melakukan konsolidasi atas laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas akuntansi.
25
5.2
BASIS AKUNTANSI Basis
akuntansi
yang
digunakan
dalam
Laporan
Keuangan
Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah basis kas (Cash Basis). Basis akrual (Accrual Basis) untuk pengakuan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana dalam Neraca dan basis kas (Cash Basis) untuk pengakuan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam Laporan Realisasi APBD. Pemerintah kabupaten Lamongan akan menerapkan akuntansi berbasis akrual secara bertahap dari penerapan akuntansi basis kas menuju akrual menjadi akuntansi berbasis akrual penuh. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan belanja di akui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Laporan Arus Kas disusun dengan metode langsung yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode 01 Januari s/d 31 Desember 2012 dan 2011 yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan dan Aktivitas Pembiayaan serta Aktivitas Non Anggaran. 5.3
KEBIJAKAN AKUNTANSI
5.3.1 Pendapatan Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung
26
sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah. Pendapatan daerah dirinci menurut organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan. Dalam APBD, pendapatan daerah dikelompokkan atas : 1) Pendapatan Asli Daerah; 2) Pendapatan Transfer; 3) Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Pengakuan pendapatan dilakukan berdasarkan asas bruto yaitu jumlah sebelum dilakukan kompensasi dengan pengeluaran terkait, dan tidak diperbolehkan untuk mencatat jumlah neto. Pengembalian atas pendapatan yang sifatnya normal dan berulang (recurring), baik pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya, dicatat sebagai pengurang pendapatan yang bersangkutan. Koreksi dan pengembalian atas pendapatan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring), yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan, dicatat sebagai pengurang pendapatan yang bersangkutan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian atas pendapatan yang sifatnya tidak berulang (non-recurring), yang terjadi pada periode sebelumnya, dicatat sebagai belanja tidak terduga pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Pengukuran pendapatan dilakukan dengan menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai setara kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.
27
5.3.2
Pengakuan Belanja Belanja adalah penurunan aktiva/aset dan atau kenaikan hutang yang digunakan untuk berbagai kegiatan dalam satu periode akuntansi. Dalam pengakuannya, belanja diakui berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan. Pengakuan belanja yang mengunakan uang persediaan (UP/GU/TU) pada entitas akuntansi di SKPD didasarkan pada jumlah kas yang telah dikeluarkan dari Kas Bendahara Pengeluaran pada saat bukti-bukti belanja yang bersangkutan disahkan oleh pengguna anggaran. Pengembalian atas belanja yang sifatnya normal dan berulang (recurring), baik pada periode berjalan maupun pada periode sebelumnya, dicatat sebagai pengurang belanja yang bersangkutan pada periode berjalan. Koreksi dan pengembalian atas belanja yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring), yang terjadi pada periode berjalan, dicatat sebagai pengurang belanja yang bersangkutan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian atas belanja yang sifatnya tidak berulang (non-recurring), yang terjadi pada periode sebelumnya, dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Pengukuran belanja dilakukan dengan menggunakan mata uang Rupiah berdasarkan nilai kas yang dikeluarkan. Pengukuran belanja modal dilakukan berdasarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Perhitungan nilai aset tetap berwujud dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Batas minimal belanja yang boleh dicatat sebagai belanja modal adalah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per satuan aset. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada saat pengakuan belanja. Pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi pada aset tetap) jika manfaat ekonomis atas
28
aset tetap yang dipelihara bertambah baik manfaat maupun volume dan kapasitasnya. Kapitalisasi belanja pemeliharaan juga harus memenuhi nilai minimal sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per unit aset. 5.3.3
Akuntansi Pembiayaan Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar kembali atau akan diterima kembali, yang terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Daerah, yang antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang antara lain berupa pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Pengakuan pembiayaan dalam periode berjalan dilakukan pada saat kas diterima dari sumber penerimaan pembiayaan daerah, atau pada saat kas dikeluarkan pembiayaan menggunakan
untuk daerah. mata
sumber
pembiayaan
Pengukuran uang
Rupiah
yang
berupa
pembiayaan berdasarkan
pengeluaran
dilakukan nilai
kas
dengan yang
diterima/dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pengakuan pembiayaan.
29
5.3.4
Akuntansi Aset Aset adalah sumber daya yang dapat diukur dengan satuan uang yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Kabupaten Lamongan dan diperkirakan dapat memberikan manfaat ekonomis di masa depan. Tidak termasuk dalam pengertian sumber daya ekonomis tersebut adalah sumber daya alam seperti hutan, sungai, danau, rawa, kekayaan di dasar laut, kandungan pertambangan, dan harta peninggalan sejarah seperti candi. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Persediaan merupakan aset berwujud berupa : a. Barang atau perlengkapan yang digunakan kegiatan operasi; b. Bahan atau perlengkapan yang digunakan untuk proses produksi; c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan; d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Persediaan diakui sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan
nilai
wajar
apabila
diperoleh
dengan
cara
lainnya
seperti
donasi/rampasan. Investasi jangka panjang adalah aset Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam bentuk kepemilikan atas surat berharga atau penyertaan modal yang dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang yang kepemilikannya dibawah 20% dinilai menggunakan metode biaya (Cost-Method). Sedangkan yang kepemilikan 20% sampai dengan 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tapi memiliki pengaruh yang signifikan dinilai dengan menggunakan metode ekuitas (Equity–Method), begitu juga dengan kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas. Sedangkan kepemilikan yang bersifat nonpermanent dinilai menggunakan metode nilai bersih. Investasi Permanen merupakan penyertaan modal pada bisnis
30
tertentu dalam jangka waktu yang cukup lama dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Investasi Permanen yang kepemilikannya dibawah 20% dinilai menggunakan metode biaya (Cost-Method) sedangkan yang kepemilikan ≥20% dinilai menggunakan metode ekuitas (Equity–Method). Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai potensi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, dan tidak dimaksudkan untuk dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Aset tersebut digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran dengan aset lainnya. Aset tetap antara lain terdiri Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. Pengakuan belanja modal atas aset tetap yang telah ada harus dibedakan
antara
penambahan,
pengurangan,
pengembangan,
dan
penggantian utama. 5.3.5
Akuntansi Utang Utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat dari transaksi keuangan di masa lalu. Utang dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Utang jangka pendek (utang lancar) merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari bagian lancar kewajiban jangka panjang, bunga pinjaman, dan utang perhitungan fihak ketiga (PFK). Utang jangka panjang adalah kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada akhir periode dengan melakukan reklasifikasi atas kewajiban yang jatuh tempo dalam
31
jangka waktu satu periode ke depan. Utang PFK diakui dalam periode berjalan berdasarkan nilai kas yang akan dibayarkan atau jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan atau pembayaran kewajiban PFK yang telah diakui dalam periode berkenaan. Sedang Kewajiban dalam negeri diakui dalam periode berjalan berdasarkan jumlah pembiayaan yang telah diterima atau dibayarkan. Utang jangka pendek dan utang jangka panjang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. 5.3.6
Akuntansi Ekuitas Dana Ekuitas Dana adalah jumlah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara jumlah aset/aktiva dengan jumlah kewajiban/ utang pemerintah. Secara lengkap, ekuitas dana terdiri atas Ekuitas Dana Lancar/Umum,
Ekuitas
Dana
Investasi/Donasi
dan
Ekuitas
Dana
Dicadangkan. Ekuitas Dana Umum adalah jumlah kekayaan bersih tidak termasuk aktiva yang berasal dari donasi dan dana cadangan. Ekuitas Dana Umum diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran, hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan dan jumlah surplus atau defisit. Ekuitas Dana Dicadangkan adalah jumlah kekayaan bersih berupa aktiva yang dicadangkan. Ekuitas Dana Dicadangkan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan. Ekuitas Dana Donasi adalah jumlah kekayaan bersih berupa aktiva yang berasal dari donasi. Ekuitas Dana Donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan berupa penerimaan hibah, bantuan, atau sumbangan yang telah diakui dalam periode berjalan.
32
5.3.7. Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD ) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Lamongan adalah RSUD dr. Soegiri. Entitas ini menerapkan basis akrual murni dan dikonsolidasikan secara bruto ke SKPD RSUD dr. Soegiri yang selanjutnya akan dikonsolidasikan ke Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Sedangkan mengenai Kebijakan akuntansinya BLUD memiliki kebijakan akuntansi yang terpisah dari Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamongan. Karena memiliki basis akuntansi yang berbeda dengan Pemerintah Kabupaten Lamongan maka diperlukan konversi dari proses akrual ke proses kas murni. Prosedur konsolidasinya adalah dengan mencatat semua pendapatan dan belanja BLUD RSUD dr. Soegiri perbulan berdasarkan kas yang keluar dari Bendahara BLUD. Akun-akun yang dikonversi adalah semua pendapatan hanya diakui sebesar uang kas yang diterima di bendahara BLUD dan semua akun belanja hanya diakui sebesar uang kas yang dikeluarkan oleh bendahara BLUD.
33
BAB VI PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PENJELASAN POS-POS NERACA 6.1
ASET Aset merupakan salah satu dari beberapa pos yang ada di Neraca yang digunakan untuk mencatat semua harta kekayaan Pemerintah Kabupaten Lamongan, baik yang didapatkan dalam Tahun Anggaran 2012 maupun tahun tahun sebelumnya. 6.1.1 Aset Lancar 31 Des 2012 (Rp) 119.781.793.104,80
31 Des 2011 (Rp) 130.787.425.177,37
Aset lancar dipergunakan untuk mencatat semua aset yang habis dipakai selama satu periode anggaran. Aset Lancar terdiri dari semua persediaan, antara lain berupa Kas, Persediaan Bahan pakai Habis/Material, Piutang Pajak dan Piutang Lainnya. 6.1.1.1 Kas 31 Des 2012 (Rp) 86.105.384.477,56
31 Des 2011 (Rp) 114.314.682.343,34
Kas Pemerintah Kabupaten Lamongan per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp86.105.384.477,56; dengan rincian sebagai berikut : a.
Kas di Kas Daerah
Rp 81.931.286.394,87
b.
Kas di Bendahara Penerimaan
Rp
40.733.567,00
c.
Kas di Bendahara Pengeluaran
Rp
4.185.404,54
d.
Kas di BLUD
Rp 4.129.179.111,15
Jumlah
Rp 86.105.384.477,56
Kas di Kas Daerah (BUD) merupakan Kas yang berada di Rekening Kas Umum Daerah, berupa simpanan Giro di Bank Jatim dengan nomor rekening
0281000277 (a.n.
34
Rekening Kas Bendahara Umum Daerah) per 31 Desember 2012 sebesar Rp56.931.286.394,87 dan deposito sebesar Rp25.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut : Tabel 6.1 Rincian Kas di Kasda (BUD) No
Nama Akun
No Rekening
1
Giro Bank Jatim (Kas)
2
Deposito PT. Bank Jatim
Jumlah (Rp)
0281000277
56.931.286.394,87 10.000.000.000,00
Lamongan 3
Deposito PT. BTN Gresik
4
Deposito PT. BRI Lamongan
5.000.000.000,00 10.000.000.000,00 JUMLAH
81.931.286.394,87
Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2012 sebesar Rp40.733.567,00, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 6.2 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan No
SKPD
Tempat Menyimpan
Jumlah (Rp)
1
Dinas Kesehatan (Akper)
Kas Tunai di Bend. Penerimaan
13.000.000,00
2a.
RSUD Ngimbang
Akper No. Rek. 0205240871
842,00
Askes No. Rek. 0044532570
1.639.275,00
Kas Tunai di Bend. Penerimaan
26.093.450,00
JUMLAH
40.733.567,00
Kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2012 sebesar Rp4.185.404,54 merupakan sisa dana yang masih berada pada beberapa Bendahara Pengeluaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan rincian sebagai berikut : Tabel 6.3 Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD (dalam rupiah)
No.
SKPD
Tempat Menyimpan
Nilai
1.
Dinas Pendidikan
Rek. Bend. Pengeluaran Pembantu
54.125,60
2.
Dinas PU. Bina Marga
182.000,00
Dinas Perhubungan
Kas Tunai di Bend. Pengeluaran Kas Tunai di Bend. Pengeluaran
3. 4.
Badan Kepegawaian Daerah
Kas Tunai di Bend. Pengeluaran
3.200.000,00
5.
Kelurahan Sidoharjo
0281000047
28.443,24
6.
Kelurahan Sukorejo
0281000071
19.899,81
7.
Kelurahan Sidokumpul
0281030582
13.781,58
8.
Kelurahan Tumenggungan
0281008044
47.274,50
9.
Kelurahan Tlogoanyar
0281000071
18.276,72
30.000,00
35
No.
SKPD
Tempat Menyimpan 0281008055
Nilai
10.
Kelurahan Jetis
11.
Kelurahan Banaran
0281011723
12.
Kelurahan Babat
0281011804
43.664,37
13.
Kelurahan Blimbing
0281007988
424,687,33
14.
Keluarahan Brondong
0621000179 Jumlah
8.998,75 18.988,00
95.264,64 4.185.404,54
Rincian kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan sebesar Rp54.125,60 adalah merupakan jasa giro pada Bendahara Pengeluaran Pembantu yang terdiri dari : Tabel 6.4 Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendidikan No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SKPD UPT Dinas Pendidikan Kec. Laren SMAN I Mantup SMK Negeri Brondong TK Negeri Pembina SMPN 2 Lamongan SMPN I Maduran SMPN 2 Ngimbang SMPN I Bluluk SMPN I Sambeng SMPN I Laren SMPN 2 Pucuk SMPN 1 Ngimbang SMPN 1 Sukorame Jumlah
No. Rek.
Nilai
0281006240
21,17
0281009688 0281020030 0281010355 0281009800 0281009700 0531009855 0531009744 0281010133 0281009699 0281002708 0531009777 0531009933
6.654,14 14.198,64 7.403,61 0,69 626,84 2.285,67 2.990,41 17.386,54 2.553,50 3,68 0,34 0,37 54.125,60
Selain itu, terdapat juga saldo kas di rekening bank Bendahara Pengeluaran di beberapa SKPD per 31 Desember 2012 yang belanjanya sudah diakui pada SPJ Fungsional sebesar Rp127.891.500,00 dengan rincian sebagai berikut : Tabel 6.5 Kas di Bendahara Pengeluaran yang Telah Diakui pada SPJ Fungsional No. 1
SKPD SMPN 2 Laren
No. Rek. 0281009788
2 3
UPT Dinas Pend. Deket Kecamatan Babat
0281006029 0281011655
4 5 6 7
Kecamatan Deket Kecamatan Sarirejo Kel. Banaran Kel. Blimbing Jumlah
0281008300 0281011577 0281011723 0281007988
Nilai 2.775.000,00 3.804.000,00 962.500,00 1.500.000,00 33.850.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 44.000.000,00 37.000.000,00 127.891.500,00
Keterangan honor sertifikasi honor GTT belanja administrasi perkantoran belanja administrasi perkantoran bantuan bencana alam angin puting beliung bantuan purna bakti bantuan purna bakti bantuan purna bakti dana stimulan pembangunan dana stimulan pembangunan
36
Saldo kas di rekening Bendahara BLUD RSUD dr. Soegiri Lamongan sebesar Rp4.129.179.111,15 terdiri dari simpanan Giro di Bank Jatim dengan nomor rekening 0281031295 (a.n. RSUD Dr. Soegiri Lamongan) per 31 Desember 2012 sebesar Rp945.323.122,38; giro pada Bank BNI 46 dengan nomor rekening 0044531928 sebesar Rp1.448.412.122,00 dan giro di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 00000041-01-000419-30-8 sebesar Rp1.735.443.866,77. Adapun rincian saldo kas BLUD pada RSUD dr. Soegiri adalah sebagai berikut : - Saldo awal kas
Rp 7.686.503.330,57
- (+) Pendapatan tahun 2012
Rp54.192.444.346,74
- (-) Belanja tahun 2012
Rp57.749.768.566,16
- Saldo kas per 31 Desember 2012 Rp 4.129.179.111,15 6.1.1.2 Piutang Pajak 31 Des 2012 (Rp) 1.906.627.312,00
31 Des 2011 (Rp) 4.560.000,00
Piutang Pajak merupakan akibat adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang belum dibayar sampai dengan
tanggal
31
Desember
2012.
Piutang
Pajak
Pemerintah Kabupaten Lamongan Per 31 Desember 2012 sebesar Rp1.906.627.312,00 merupakan piutang dengan kategori lancar dengan rincian sebagai berikut : Tabel 6.6 Piutang Pajak (dalam rupiah)
No. 1. 2. 3. 4.
Uraian Pajak Restoran Pajak Reklame Pajak Air Tanah PPJ Bulan Desember 2012 Saldo Piutang Pajak
2012 4.085.000,00 4.740.000,00 907.350,00 1.896.894.962,00 1.906.627.312,00
Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar Rp1.896.894.962,00 yaitu PPJ bulan Desember 2012 yang disetor ke Kas Daerah pada bulan Januari 2013, terdiri dari
37
PLN Mojokerto sebesar Rp71.833.150,00; PLN Bojonegoro sebesar Rp1.708.300.097,00; dan PLN Gresik sebesar Rp116.761.715,00. Piutang
pajak
untuk
tahun
2011
sebesar
Rp4.560.000,00 telah dilunasi dan dicatat sebagai pendapatan pajak pada laporan realisasi anggaran dan arus kas tahun 2012.
6.1.1.3 Piutang Lainnya 31 Des 2012 (Rp) 22.217.575.830,29
31 Des 2011 (Rp) 6.287.984.324,73
Piutang Lainnya terdiri dari klaim tagihan kepada pihak ketiga antara lain Jamkesmas, SMS, Jamsostek, Bringinlife, PT. KAI, PT. Nayaka, dan Inhealth tahun 2012 yang belum cair, denda pinjaman dana revolving Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan, kontribusi pasar desa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, denda PMI Padi Dinas Pertanian dan Kehutanan serta denda ASPELA
Dinas
Perikanan
dan
Kelautan
Kabupaten
Lamongan dan Jamkesmas di RSUD Ngimbang dan Dinas Kesehatan selama tahun 2012 dengan nilai sebesar Rp22.217.575.830,29 dengan rincian sebagai berikut : Tabel 6.7 Piutang Lainnya (dalam rupiah)
Saldo Awal 2012
Penambahan 2012
Pengurangan 2012
Saldo Akhir 2012
3.146.023.873,18
2.688.396.308,96
3.118.838.592,18
2.715.581.589,96
630.802.543,00
0,00 0,00
626.617.412,00
4.185.131,00
64.940.050,00
51.066.050,00
13.874.000,00
- Jamsostek (Tahun 2011)
57.830.000,00
0,00
49.468.350,00
8.361.650,00
- PT. KAI (Tahun 2011)
31.025.550,00
0,00
30.360.050,00
665.500,00
- PT. Nayaka (Tahun 2011)
14.502.166,00
0,00
14.403.166,00
99.000,00
- Jamkesmas (Tahun 2011)
2.339.026.114,18
0,00
2.339.026.114,18
0,00
- Bringinlife (Tahun 2011)
7.897.450,00
0,00
7.897.450,00
0,00
- Jamkesmas (Tahun 2012)
0,00
2.534.947.052,96
0,00
2.534.947.052,96
Uraian
RSUD Dr. Soegiri Tidak Lancar - Klaim Tagihan Askes (Tahun 2011) - SMS (Tahun 2011)
Lancar
38
Uraian
Saldo Akhir 2012
26.745.050,00
0,00
26.745.050,00
- Jamsostek (Tahun 2012)
0,00
67.694.900,00
0,00
67.694.900,00
- Bringin Life (Tahun 2012)
0,00
1.662.200,00
0,00
1.662.200,00
- Inhealth (Tahun 2012)
0,00
9.159.061,00
0,00
9.159.061,00
- PT. KAI (Tahun 2012)
0,00
46.336.945,00
0,00
46.336.945,00
- PT. Nayaka (Tahun 2012)
0,00
1.851.100,00
0,00
1.851.100,00
26.700.000,00
0,00
0,00
26.700.000,00
26.700.000,00
0,00
0,00
26.700.000,00
3.098.936.258,00
16.668.067.973,53
2.980.578.058,00
16.786.426.173,53
Macet Kontribusi Pinjaman Pasar Desa - Jugo Kec. Sekaran (2001)
7.380.000,00
0,00
0,00
7.380.000,00
- Blawi Kec. Kr. Binangun (2003)
2.250.000,00
0,00
0,00
2.250.000,00
- Sugio Kec. Sugio (2003)
1.800.000,00
0,00
0,00
1.800.000,00
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
- Laren Kec. Laren (2003)
450.000,00
0,00
0,00
450.000,00
- Glagah Kec. Glagah (2003) - Sonoadi Kec. Kr. Geneng (2004)
1.800.000,00 1.150.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.800.000,00 1.150.000,00
- Bluluk Kec. Bluluk (2005)
2.850.000,00
0,00
0,00
2.850.000,00
- Ardirejo Kec. Sambeng (2006)
3.000.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
- Gempoltukmloko Kec. Sarirejo (2006)
8.250.000,00
0,00
0,00
8.250.000,00
- Mertani Kec. Kr. Geneng (2000)
4.550.000,00
0,00
0,00
4.550.000,00
20.800.000,00
0,00
0,00
20.800.000,00
- Kaligerman Kec. Kr. Geneng (2001)
3.184.000,00
0,00
1.000.000,00
2.184.000,00
- Tlogoagung Kec. Kb. Bahu (2005)
1.080.000,00
0,00
100.000,00
980.000,00
- Keduyung Kec. Laren (2001)
(202.500,00)
202.500,00
0,00
0,00
- Kedungwangi Kec. Sambeng (2002)
(450.000,00)
450.000,00
0,00
0,00
450.000,00
0,00
450.000,00
0,00
- Kranji Kec. Paciran (2001)
Pengurangan 2012
0,00
- Denda Pinjaman KKP
Penambahan 2012
- SMS (Tahun 2012)
Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Macet
Saldo Awal 2012
Tidak Lancar Kontribusi Pinjaman Pasar Desa
Lancar Kontribusi Pinjaman Pasar Desa
- Majenang Kec. Kd. Pring (2002) - Moropelang Kec. Babat (2003)
(600.000,00)
600.000,00
0,00
0,00
- Sumberdadi Kec. Mantup (2003)
900.000,00
0,00
900.000,00
0,00
- Pucangro Kec. Kalitengah (2006)
4.140.000,00
180.000,00
4.320.000,00
0,00
- Bluri Kec. Solokuro (2007)
3.780.000,00
0,00
0,00
3.780.000,00
- Bakalan Pule Kec. Tikung (2007)
3.600.000,00
0,00
0,00
3.600.000,00
- Kentong Kec. Glagah (2007)
3.800.000,00
0,00
0,00
3.800.000,00
- Brengkok Kec. Brondong (2007)
5.700.000,00
0,00
0,00
5.700.000,00
- Sambopinggir Kec. Kr. Binangun (2007)
7.800.000,00
0,00
0,00
7.800.000,00
- Latukan Tahap II Kec. Kr. Geneng (2007)
6.166.700,00
0,00
0,00
6.166.700,00
- Mantup Kec. Mantup (2008)
3.000.000,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
- Kemlagigede Kec. Turi (2008)
3.000.000,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
39
Saldo Awal 2012 3.000.000,00
Penambahan 2012 0,00
Pengurangan 2012 1.500.000,00
- Sukobendu Kec. Mantup (2009)
6.000.000,00
0,00
2.000.000,00
4.000.000,00
- Sumberwudi Kec. Kr. Geneng (2009)
7.500.000,00
0,00
2.500.000,00
5.000.000,00
- Kd. Pring Kec. Kd. Pring (2009)
6.000.000,00
0,00
2.000.000,00
4.000.000,00
- Sidomlangean Kec. Kd. Pring (2009)
7.500.000,00
0,00
2.500.000,00
5.000.000,00
- Sendangrejo Kec. Ngimbang (2009)
7.500.000,00
0,00
2.500.000,00
5.000.000,00
- Sugio Kec. Sugio (2009)
6.000.000,00
0,00
2.000.000,00
4.000.000,00
581.133.257,00 1.111.741.724,00
3.038.180.200,00 2.580.308.437,00
581.133.257,00 1.111.741.724,00
3.038.180.200,00 2.580.308.437,00
1.170.474.160,00
5.883.362.710,00
1.170.474.160,00
5.883.362.710,00
82.840.927,00 9.617.990,00 0,00
107.421.606,00 22.362.472,00 48,53
82.840.927,00 9.617.990,00 0,00
107.421.606,00 22.362.472,00 48,53
0,00
5.000.000.000,00
0,00
5.000.000.000,00
0,00
35.000.000,00
0,00
35.000.000,00
12.550.000,00
0,00
12.550.000,00
0,00
12.550.000,00 3.774.193,55
0,00 0,00
12.550.000,00 0,00
0,00 3.774.193,55
- Denda ASPELA
3.774.193,55
0,00
0,00
3.774.193,55
RSUD Ngimbang
0,00
335.379.623,25
0,00
335.379.623,25
Lancar - Jamkesmas
0,00
335.379.623,25
0,00
335.379.623,25
Dinas Kesehatan
0,00
2.349.714.250,00
0,00
2.349.714.250,00
Lancar - Jamkesmas
0,00
2.349.714.250,00
0,00
2.349.714.250,00
6.287.984.324,73
22.041.558.155,74
6.111.966.650,18
22.217.575.830,29
Uraian - Sidomulyo Kec. Modo (2008)
- Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - Bagi Hasil Pajak Air Permukaan - Bagi Hasil Sumbangan Pihak Ketiga - Sisa Hasil dari Cadangan yang Dikonversi (Bank Jatim) - Penerimaan Kontribusi PT. Karya Bangun Perkasa - Piutang Penjualan Kendaraan Dinas Nopol S 474 MP a.n Faiz Junaidi Dinas Pertanian dan Kehutanan Lancar - Denda PMI Padi Dinas Perikanan dan Kelautan
Saldo Akhir 2012 1.500.000,00
Macet
Jumlah
RSUD dr. Soegiri Sisa piutang RSUD dr. Soegiri tahun 2011 yang belum terbayar sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebesar
Rp27.185.281,00
yang
terdiri
dari
Askes,
Jamkesmas, SMS, Jamsostek, Bringinlife, PT. KAI, dan PT. Nayaka. Dari nilai tersebut terdapat penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp13.592.640,50 sehingga nilai piutang netto
RSUD
dr.
Soegiri
tahun
2011
sebesar
Rp13.592.640,50.
40
Pada tahun 2012 terdapat penambahan piutang sebesar Rp2.688.396.308,96 yang diperoleh dari klaim Jamkesmas, SMS, Jamsostek, Bringinlife, PT. KAI, PT. Nayaka dan Inhealth. Total piutang RSUD dr. Soegiri per 31 Desember 2012 sebesar Rp2.715.581.589,96. Nilai penyisihan piutang sebesar Rp13.592.640,50 sehingga nilai piutang netto RSUD dr. Soegiri tahun 2011 sebesar Rp2.701.988.949,46.
Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Denda Pinjaman Kerja Ketahanan Pangan (KKP) sebesar Rp26.700.000,00 merupakan Denda Pinjaman KKP sejak tahun 2005. Piutang tersebut masuk kategori macet dan dilakukan penyisihan piutang sebesar Rp26.700.000,00 atau 100% sehingga nilai piutang netto sebesar Rp0,00.
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kontribusi pinjaman pasar desa merupakan kontribusi dari pinjaman untuk pasar desa yang sejak tahun 2000 kewenangan penyaluran beserta penagihannya berada pada dinas terkait, namun sejak tahun 2011 beralih kewenangan penagihannya Keuangan
pada
dan
Aset
Dinas
Pendapatan,
dengan
sisa
Pengelolaan
tagihan
sebesar
Rp119.790.700,00. Nilai piutang tersebut dilakukan penyisihan piutang sebesar Rp55.862.000,00; untuk aktegori tidak lancar sebesar Rp3.164.000,00 dilakukan penyisihan piutang sebesar Rp1.582.000,00 Dengan
dan
demikian
macet
sebesar
nilai
netto
Rp54.280.000,00. piutang
sebesar
Rp63.928.700,00.
41
Dinas Perikanan dan Kelautan Denda Asosiasi Pembudidayaan Ikan Lamongan (ASPELA) sebesar Rp3.774.193,55 merupakan klaim dari denda keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman yang terjadi sejak tahun 2005. Piutang tersebut kategori macet. Nilai penyisihan piutang sebesar Rp3.774.193,55 sehingga nilai piutang netto sebesar Rp0,00.
6.1.1.4 Persediaan 31 Des 2012 (Rp) 9.652.134.319,00
31 Des 2011 (Rp) 10.180.198.509,30
Jumlah persediaan Pemerintah Kabupaten Lamongan per 31 Desember 2012 sebesar Rp9.652.134.319,00 yang merupakan akumulasi dari semua persediaan bahan habis pakai yang ada di seluruh SKPD. Rincian persediaan adalah sebagai berikut : Tabel 6.8 Persediaan No. 1.
Uraian Alat Tulis Kantor
2012 179.669.875,00
( dalam rupiah ) 2011 217.327.170,00
7.946.346.124,00
8.899.852.339,30
841.515.062,00
756.256.350,00
3.
Obat-obatan dan Alat Medis Habis Pakai Barang Cetakan
4.
Barang Gudang/Kantor Habis Pakai
100.000.000,00
44.000,00
5.
Pakaian Dinas
27.103.032,00
0,00
6.
Alat Listrik dan Elektronik
10.154.800,00
7.253.900,00
7.
Alat Kebersihan
2.414.295,00
2.866.500,00
8.
Alat Radiologi
79.254.000,00
42.895.000,00
9.
Alat–alat/Bahan Laboratorium
192.256.275,00
133.558.850,00
10.
Bahan Makan Pasien
92.425.300,00
63.355.000,00
11.
Bahan Paketan Rawat Inap/Ruangan
33.759.706,00
56.789.400,00
12.
Bahan Baku Material
88.325.000,00
0,00
13.
Bahan Pangan
58.910.850,00
0,00
9.652.134.319,00
10.180.198.509,30
2.
Jumlah
Pada persediaan obat-obatan dan alat medis habis pakai senilai Rp7.946.346.124,00 terdapat pada Dinas
42
Kesehatan, RSUD dr. Soegiri Lamongan, RS. Ngimbang, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dari jumlah sebesar tersebut di atas senilai Rp1.881.508,00 merupakan persediaan yang telah kadaluarsa yang terdapat pada RSUD dr. Soegiri Lamongan. 6.1.2 Investasi Jangka Panjang 31 Des 2012 (Rp) 264.738.892.548,74
31 Des 2011 (Rp) 249.019.772.690,15
Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp264.738.892.548,74 terdiri dari Investasi Non Permanen sebesar Rp630.000.000,00 dan Investasi Permanen sebesar Rp264.108.892.548,74. 1) Investasi Non Permanen (Dana Revolving/Bergulir) 31 Des 2012 (Rp) 630.000.000,00 Investasi
Non
31 Des 2011 (Rp) 7.338.000.000,00
Permanen
(Dana
Revolving/Bergulir)
merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Dana tersebut merupakan piutang jangka
panjang
terhadap
dana-dana
bergulir
Pemerintah
Kabupaten Lamongan, baik berupa Pinjaman kepada Instansi maupun penyertaan dalam proyek pembangunan tertentu yang akan dikembalikan dalam tahun-tahun berikutnya sesuai dengan tanggal jatuh tempo pada perjanjian/kesepakatan yang telah ada. Pemerintah Kabupaten Lamongan pada Laporan Keuangan tahun 2012 ini menyajikan data Dana Revolving/bergulir dengan menggunakan metode nilai bersih sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Dana Revolving/bergulir Pemerintah Kabupaten Lamongan.
43
Dalam Peraturan Bupati tersebut telah dijelaskan tentang klasifikasi dana revolving/bergulir yang terdiri dari lancar/dapat ditagih, tidak lancar/diragukan dapat ditagih, dan macet/benarbenar tidak dapat ditagih. Klasifikasi tersebut didasarkan pada kontrak/perjanjian/kesepakatan
kerjasama
yang
ada
yang
menyajikan informasi tentang jatuh tempo serta berdasarkan umur dana revolving/bergulir. Pada klasifikasi lancar, dana tersebut pembayarannya sesuai dengan tanggal jatuh tempo perjanjian/kesepakatan yang telah ada. Pada
klasifikasi tidak lancar, dana tersebut
pembayarannya mundur anatara 3 bulan sampai dengan 1 tahun dari tanggal jatuh tempo perjanjian/kesepakatan yang telah ada. Sedangkan pada klasifikasi macet, dana tersebut pembayarannya melebihi jatuh tempo dari perjanjian/kesepakatan yang telah ada atau lebih dari 1 tahun. Pada klasifikasi macet tersebut, apabila terdapat permintaan untuk dilakukan penghapusan maka dana revolving/bergulir tersebut akan direklasifikasi pada akun Aset Lainnya-Aset Lainlain/Non
Produktif.
Untuk
restrukturisasi/penjadwalan
pembayaran dana/piutang tersebut dapat dilakukan maksimal 1 (satu) kali penjadwalan dengan menerbitkan SK Bupati tentang penjadwalan ulang pinjaman. Dengan adanya kebijakan ini, maka dana revolving/bergulir yang masih tertunggak akan dapat disajikan
pada
laporan
keuangan
Pemerintah
Kabupaten
Lamongan TA 2012. Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam Neraca per 31 Desember 2012 menyajikan Dana Bergulir dengan menggunakan metode
nilai
bersih
yang
dapat
direaliasikan
sebesar
Rp630.000.000,00, sedangkan nilai dari Dana Bergulir yang dikategorikan sebagai kredit macet dapat dilihat dalam tabel berikut :
44
Tabel 6.9 Investasi Non Permanen (Dana Revolving/Bergulir) Klasifikasi Kredit Macet (dalam rupiah)
No.
Uraian Rincian Piutang
Tahun Pengakuan Piutang
Saldo Awal Piutang
Penambahan Piutang
Pengurangan Piutang
Saldo Akhir Piutang
1
2
3
4
5
6
7=4+5-6
1
Dinas Pertanian dan Kehutanan Pengembalian Kembali Bantuan Biaya Operasional Pabrik Pupuk Maharani Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2005
203.657.500,00
0,00
0,00
203.657.500,00
2
Sapi Bibit
2002
31.645.108,00
0,00
1.803.950,00
29.841.158,00
3
Sapi Bibit
2003
41.747.513,00
0,00
600.000,00
41.147.513,00
4
Sapi Bibit
2004
44.374.430,00
0,00
0,00
44.374.430,00
5
Sapi Kereman
2003
94.128.870,00
0,00
0,00
94.128.870,00
6
Sapi Kereman
2004
283.221.495,00
0,00
3.929.000,00
279.292.495,00
2004
35.500.000,00
0,00
0,00
35.500.000,00
2004
25.000.000,00
0,00
0,00
25.000.000,00
2005
245.625.000,00
0,00
0,00
245.625.000,00
2006
250.000.000,00
0,00
0,00
250.000.000,00
2005
900.000,00
0,00
900.000,00
0,00
2001
53.120.000,00
0,00
0,00
53.120.000,00
2001
26.514.750,00
0,00
0,00
26.514.750,00
2001
914.000,00
0,00
0,00
914.000,00
2001
140.200.000,00
0,00
0,00
140.200.000,00
2002
62.364.000,00
0,00
0,00
62.364.000,00
2002
14.090.000,00
0,00
0,00
14.090.000,00
2002
12.481.000,00
0,00
6.550.000,00
5.931.000,00
2003
24.982.000,00
0,00
0,00
24.982.000,00
2003
77.100.000,00
0,00
0,00
77.100.000,00
2003
30.450.000,00
0,00
0,00
30.450.000,00
7 8 9 10
11
12 13 14
15 16 17
18 19 20 21
Dinas Perikanan dan Kelautan Pinjaman kepada ASPELA Pinjaman Operasional PEMP (Swamitra Mina) Pinjaman kepada ASPELA Pinjaman Modal TPI Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Permodalan PKL Aloonaloon Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Pasar Jugo Kecamatan Sekaran Pasar Keduyung Kecamatan Laren Pasar Kaligerman Kecamatan Karanggeneng Pasar Kranji Kecamatan Paciran Pasar Kedungwangi Kecamatan Sambeng Pasar Karanggeneng Kecamatan Karanggeneng Pasar Majenang Kecamatan Kedungpring Pasar Sugio Kecamatan Sugio Pasar Blawi Kecamatan Karangbinangun Pasar Laren Kecamatan Laren
45
No.
Tahun Pengakuan Piutang 2003
Uraian Rincian Piutang
22
Pasar Glagah Kecamatan Glagah Pasar Moropelang Kecamatan Babat Pasar Sidomlangean Kecamatan Kedungpring Pasar Sonoadi Kecamatan Karanggeneng Pasar Bluluk Kecamatan Bluluk Pasar Tlogoagung Kecamatan Kembangbahu Pasar Adirejo Kecamatan Sambeng Jumlah
23 24 25
26 27
28
96.837.500,00
Penambahan Piutang 0,00
2003
102.179.000,00
2004
Saldo Awal Piutang
Pengurangan Piutang
Saldo Akhir Piutang
0,00
96.837.500,00
0,00
0,00
102.179.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000,00
2004
21.500.000,00
0,00
0,00
21.500.000,00
2005
47.500.000,00
0,00
0,00
47.500.000,00
2005
23.524.000,00
0,00
1.900.000,00
21.624.000,00
2006
16.253.000,00
0,00
0,00
16.253.000,00
2.020.809.166,00
0,00
15.682.950,00
2.005.126.216,00
Adapun rincian dana bergulir yang diklasifikasikan sebagai kredit tidak lancar dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 6.10 Investasi Non Permanen (Dana Revolving/Bergulir) Klasifikasi Kredit Tidak Lancar (dalam rupiah)
No. 1
Uraian Rincian Piutang
Tahun Pengakuan Piutang
2
3
Saldo Awal Piutang
Penambahan Piutang
Pengurangan Piutang
Saldo Akhir Piutang
4
5
6
7=4+5-6
Dinas Perikanan dan Kelautan 1
1 2 3 4 5
PMI Sawah Tambak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Pasar Mertani Kecamatan Karanggeneng Pasar Payaman Kecamatan Solokuro Pasar Sumberdadi Kecamatan Mantup Pasar Gempoltukmloko Kecamatan Sairejo Pasar Pucangro Kecamatan Kalitengah Jumlah
2004
79.000.000,00
0,00
79.000.000,00
0,00
2000
49.450.000,00
0,00
19.000.000,00
30.450.000,00
2001
13.050.000,00
0,00
12.050.000,00
1.000.000,00
2003
60.650.000,00
0,00
14.100.000,00
46.550.000,00
2006
144.750.000,00
0,00
3.350.000,00
141.400.000,00
2006
65.174.000,00
0,00
65.174.000,00
0,00
412.074.000,00
0,00
192.674.000,00
219.400.000,00
Sedangkan rincian dana bergulir yang diklasifikasikan sebagai kredit lancar dapat dilihat dalam tabel berikut :
46
Tabel 6.11 Investasi Non Permanen (Dana Revolving/Bergulir) Klasifikasi Kredit Lancar (dalam rupiah) No
Uraian Rincian Piutang
Tahun Pengakuan Piutang
Saldo Awal Piutang
Penambahan Piutang
Pengurangan Piutang
Saldo Akhir Piutang
2
3
4
5
6
7=4+5-6
2011
4.000.000.000,00
0,00
4.000.000.000,00
0,00
1
1
Dinas Pertanian dan Kehutanan PMI Padi
2
PMI Jagung
2011
400.000.000,00
0,00
400.000.000,00
0,00
3
PMI Tebu
2012
0,00
1.350.000.000,00
1.350.000.000,00
0,00
4
Bantuan Kredit Modal Kerja Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K) Kantor Ketahanan Pangan
2012
0,00
4.750.000.000,00
4.750.000.000,00
0,00
5
2012
0,00
3.500.000.000,00
3.500.000.000,00
0,00
6
Penguatan Modal Lumbung Pangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan PMI Sapi Bibit
2011
350.000.000,00
0,00
350.000.000,00
0,00
7
PMI Kambing/Domba
2011
150.000.000,00
0,00
150.000.000,00
0,00
8
PMI Sapi Bibit
2012
0,00
350.000.000,00
350.000.000,00
0,00
9
Penggemukan Sapi Potong
2012
0,00
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
0,00
10
PMI Kambing/Domba
2012
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
11
Dinas Perikanan dan Kelautan Sawah Tambak
2011
500.000.000,00
0,00
500.000.000,00
0,00
12
Penguatan Modal TPI
2012
0,00
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
0,00
13
Sawah Tambak
2012
0,00
500.000.000,00
500.000.000,00
0,00
2011
750.000.000,00
0,00
750.000.000,00
0,00
2012
0,00
750.000.000,00
750.000.000,00
0,00
2012
0,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
0,00
2012
0,00
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
Pasar Desa Bakalan Pule Kecamatan Tikung Pasar Desa Brengkok Kecamatan Brondong Pasar Desa Bluri Kecamatan Solokuro Pasar Desa Kentong Kecamatan Glagah Pasar Desa Sambopinggir Kecamatan Karangbinangun
2007
30.000.000,00
0,00
30.000.000,00
0,00
2007
40.000.000,00
0,00
40.000.000,00
0,00
2007
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
2007
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
0,00
2007
63.000.000,00
0,00
63.000.000,00
0,00
Pasar Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng Pasar Desa Mantup Kecamatan Mantup
2007
25.000.000,00
0,00
25.000.000,00
0,00
2008
60.000.000,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
14 15 16
17
18 19 20 21 22 23 24
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pinjaman Lunak Modal Kerja KSP/USP Koperasi Penguatan Modal Kerja IKK dan IRT Penguatan Modal Kerja Bergulir kepada Usaha Pengadaan Pangan Koperasi Himpunan Pengguna Air Minum dan Sanitasi (HIPPAM-S) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
47
No 25 26 27 28 29 30 31 32
Uraian Rincian Piutang
Tahun Pengakuan Piutang
Saldo Awal Piutang
Penambahan Piutang
Pengurangan Piutang
Saldo Akhir Piutang
Pasar Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Pasar Desa Sidomulyo Kecamatan Modo Pasar Desa Sukobendu Kecamatan Mantup Pasar Desa Sumberwudi Kecamatan Karanggeneng Pasar Desa Kedungpring Kecamatan Kedungpring
2008
60.000.000,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
2008
60.000.000,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
2009
120.000.000,00
0,00
40.000.000,00
80.000.000,00
2009
150.000.000,00
0,00
50.000.000,00
100.000.000,00
2009
120.000.000,00
0,00
40.000.000,00
80.000.000,00
Pasar Desa Sidomlangen Kecamatan Kedungpring Pasar Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Pasar Desa Sugio Kecamatan Sugio Jumlah
2009
150.000.000,00
0,00
50.000.000,00
100.000.000,00
2009
150.000.000,00
0,00
50.000.000,00
100.000.000,00
2009
120.000.000,00
0,00
40.000.000,00
80.000.000,00
7.338.000.000,00
15.750.000.000,00
22.458.000.000,00
630.000.000,00
2) Investasi Permanen 31 Des 2012 (Rp) 264.108.892.548,74
Investasi
Permanen
31 Des 2011 (Rp) 241.681.772.690,15
merupakan
penyertaan
modal
Pemerintah Kabupaten Lamongan pada entitas bisnis tertentu dalam jangka waktu yang cukup lama dan dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Selama tahun 2012 terdapat tambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp13.000.000.000,00 terdiri dari penyertaan modal (investasi) dalam bentuk tunai ke PD. BPR Bank Daerah Lamongan sebesar Rp1.000.000.000,00; PDAM sebesar
Rp2.000.000.000,00;
dan
Bank
Jatim
sebesar
Rp10.000.000.000,00. Berdasarkan RUPS LB Nomor 19 tanggal 19 Maret 2012, dalam rangka Bank Jatim menerbitkan IPO (Initial Public Offering) maka cadangan umum yang selama ini dibentuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 dikonversi menjadi saham yang
dibagi
secara
proporsional
sesuai
dengan
jumlah
kepemilikan. Adapun jumlah cadangan umum yang dikonversi menjadi saham adalah sebesar Rp1.310.000.000.000,00 dan yang menjadi
hak
Pemerintah
Kabupaten
Lamongan
sebesar
48
Rp8.566.578.798,53. Hak Pemerintah Kabupaten Lamongan tersebut dikonversi sebagai saham sebesar Rp8.566.578.750,00 dan disetor ke Kas Daerah sebagai pendapatan sebesar Rp48,53. Sehingga posisi kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Lamongan sebanyak 101.318.315 lembar saham dengan harga per
lembar
saham
Rp250,00
atau
seluruhnya
sebesar
Rp25.329.578.750,00 dengan rincian sebagai berikut : a. Posisi per 31 Desember 2011 Rp6.763.000.000,00 Nilai sebesar Rp122.740,34 telah disetor oleh Bank Jatim ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tanggal 28 April 2010 dan telah dicatat di LRA sebagai pendapatan dividen; b. Tambahan Setoran Modal dalam tahun 2012 sebesar Rp10.000.000.000,00; c. Cadangan yang dikonversi sebesar Rp8.566.578.750,00; Sisa hasil dari cadangan yang dikonversi sebesar Rp48,53 telah dilimpahkan ke rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tanggal 22 April 2013. Sedangkan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lamongan pada PT. Bumi Lamongan Sejati sebanyak 29.250 lembar
saham
dengan
harga
per
lembar
saham
Rp1.000.000,00 atau seluruhnya senilai Rp29.250.000.000,00. Sehingga seluruh penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lamongan dihitung dengan menggunakan metode biaya (cost method) adalah sebagai berikut : Tabel 6.12 Penyertaan Modal Pemerintah (Cost Method) (dalam Rupiah) No.
Uraian
Saldo Awal 2012
1. 2. 3. 4. 5. 6.
PD. BPR Bank Daerah Lamongan PD. Aneka Usaha Jaya Lamongan PDAM Bank Jatim PT. Bumi Lamongan Sejati PD. Pasar
11.000.000.000,00 2.500.000.000,00 25.181.923.774,00 6.763.000.000,00 29.250.000.000,00 166.033.528.795,00 240.728.452.569,00
Tambahan Penyertaan Modal di TA 2012 1.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000.000,00
Saldo Akhir 2012 12.000.000.000,00 2.500.000.000,00 27.181.923.774,00 16.763.000.000,00 29.250.000.000,00 166.033.528.795,00 253.728.452.569,00
49
Sampai dengan TA 2012, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Lamongan telah dinilai dengan metode ekuitas (Equity Method) di mana adanya Laba/Rugi akan mempengaruhi penambahan/pengurangan nilai investasi yang ada. Penyertaan yang masih dinilai dengan menggunakan metode biaya adalah penyertaan pada Bank Jatim dikarenakan penyertaannya <20%. Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka pada TA 2012, Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan penyesuaian akun penyertaan modal dengan metode ekuitas untuk kepemilikan penyertaan modal 20%. Perubahan metode tersebut berdampak berubahnya nilai akun penyertaan modal dengan rincian pada tabel berikut : Tabel 6.13 Investasi Permanen (dalam rupiah) No.
1 1.
2.
3. 4.
Uraian
Saldo Awal 2012
2 Penyertaan pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan/ 100%/Metode Ekuitas Penyertaan pada PD. Aneka Usaha Jaya Lamongan/100%/Metode Ekuitas Penyertaan pada PDAM/ 100%/Metode Ekuitas Penyertaan pada Bank Jatim/0,76%/Metode Biaya Sisa stock dividen tahun 2007
5.
Penyertaan pada PT. Bumi Lamongan Sejati/45%/ Metode Ekuitas 6. Penyertaan pada PD Pasar/100%/Metode Ekuitas Jumlah Investasi Permanen
* ** ***
3 18.808.644.926,87
Penyesuaian Laba Bersih TA 2011
4
Penambahan Penyertaan Modal di TA 2012
Penambahan Investasi
Setoran PAD
Saldo Akhir 2012
0,00
5 1.000.000.000,00
6 2.121.118.990,00
7 1.022.293.545,00
8= (3 + 4 + 5+6)-7 20.907.470.371,87
0,00
0,00
0,00
290.070.530,38
155.000.000,00
135.070.530,38
0,00
0,00
2.000.000.000,00
(2.241.168.296,41)
0,00
6.763.000.000,00
0,00
18.566.578.750,00
0,00
0,00 **
0,00 * 25.329.578.750,00
122.740,34 ***
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49.286.329.224,84
0,00
0,00
15.966.609.695,55
14.125.000.000,00
51.127.938.920,39
166.823.675.798,10
0,00
0,00
272.466.985,00
487.308.807,00
166.608.833.976,10
241.681.772.690,15
0,00
21.566.578.798,53
16.409.097.904,52
15.789.602.352,00
264.108.892.548,74
Nilai akun Investasi Permanen pada PDAM dinilai nol karena perhitungan saldo akhir 2012 menghasilkan nilai negatif. Setoran PAD Bank Jatim tidak dimasukkan karena prosentase kepemilikan <20% (metode biaya). Sudah disetorkan ke Kas Daerah
Metode ekuitas digunakan untuk mencatat nilai investasi permanen apabila prosentase kepemilikan 20% sedangkan metode biaya digunakan apabila prosentase kepemilikan <20%. Pada
pencatatan
menggunakan
metode
ekuitas,
bagian
pemerintah daerah atas laba (rugi) bersih perusahaan dihitung
50
sesuai dengan prosentase kepemilikannya dikalikan dengan laba (rugi) bersih perusahaan tersebut dan menambah nilai investasi permanen pemerintah daerah. Sebaliknya, penyetoran yang dilakukan oleh perusahaan ke kas daerah berupa pendapatan asli daerah (PAD) seluruhnya akan mengurangi nilai investasi permanen tersebut. Pada pencatatan menggunakan metode biaya, baik laba (rugi) bersih maupun penyetoran PAD tidak merubah nilai investasi permanen pemerintah daerah.
6.1.3 Aset Tetap 31 Des 2012 (Rp) 2.903.625.532.706,00
31 Des 2011 (Rp) 3.370.171.618.865,00
Pengakuan nilai Aset Tetap untuk tahun 2012 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53 ayat (2), bahwa Aset Tetap harus diakui sesuai dengan belanja modal dan biaya-biaya yang menyertainya sampai aset tetap tersebut dapat dipergunakan. Adapun penambahan Aset Tetap Kabupaten Lamongan selama Tahun 2012 adalah sebagai berikut : Tabel 6.14 Aset Tetap (dalam rupiah) No.
Uraian
1.
Tanah
2.
Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Kont. Dalam Pengerjaan Jumlah
3. 4. 5. 6.
Saldo Awal 2012
Penambahan
Pengurangan
Penyesuaian
Saldo Akhir 2012
1.472.874.682.851,00
5.640.895.900,00
795.000.000,00
(722.706.637.496,00)
755.013.941.255,00
269.948.639.229,00
64.689.508.275,00
0,00
(9.636.663.863,00)
325.001.483.641,00
552.110.388.697,00
82.140.091.475,00
7.500.000,00
(1.900.262.300,00)
632.342.717.872,00
1.055.504.641.475,00
113.620.316.350,00
0,00
2.395.133.500,00
1.171.520.091.325,00
19.733.266.613,00
11.818.272.085,00
(11.804.240.085,00)
19.747.298.613,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.370.171.618.865,00
277.909.084.085,00
802.500.000,00
(743.652.670.244,00)
2.903.625.532.706,00
Aset
Tetap
bertambah
sebesar
Rp277.909.084.085,00;
pengurangan mencapai jumlah sebesar Rp802.500.000,00, dan penyesuaian
menambah
sebesar
Rp2.395.133.500,00
serta
51
penyesuaian mengurangi sebesar Rp746.047.803.744,00 sehingga total
Aset
Tetap
per
31
Desember
2012
adalah
sebesar
Rp2.903.625.532.706,00. 1) Tanah 31 Des 2012 (Rp) 755.013.941.255,00
Penambahan
aset
tanah
31 Des 2011 (Rp) 1.472.874.682.851,00
milik
Pemerintah
Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2012 berasal dari pengadaan tanah untuk kepentingan Pemerintah sebesar Rp5.640.895.900,00. Penjelasan atas perubahan Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut : Saldo per 31 Desember 2011 Penambahan : Belanja Modal Belanja Umum/Administrasi Jumlah Penambahan Pengurangan : Hibah Tanah ke Polsek Jumlah Pengurangan Reklas/Penyesuaian : Menambah Aset : Penilaian 27 bidang Tanah Pencatatan 2 bidang Tanah Penilaian Tanah yg dimanfaatkan LIS Jumlah Penambahan Penyesuaian Mengurangi Aset : ke Bangunan Air Penyesuaian Tanah Pusat Penyesuaian Tanah Propinsi Penyesuaian Tanah Dishub Jumlah Pengurangan Penyesuaian Jumlah Penyesuaian Saldo per 31 Desember 2012
: Rp
1.472.874.682.851,00
: Rp : Rp : Rp
5.508.395.900,00 132.500.000,00 5.640.895.900,00
:(Rp :(Rp
795.000.000,00) 795.000.000,00)
: Rp : Rp : Rp : Rp
7.830.646.003,00 21.000.001,00 4.872.146.500,00 12.723.792.504,00
:(Rp 1.254.190.000,00) :(Rp 546.846.740.000,00) :(Rp 185.354.500.000,00) :(Rp 1.975.000.000,00) :(Rp 735.430.430.000,00) :(Rp 722.706.637.496,00) : Rp 755.013.941.255,00
Penambahan tanah berasal dari hasil pengadaan belanja modal dan penyesuaian 27 bidang tanah yang telah bersertifikat. Sedangkan untuk pengurangan tanah berupa hibah kepada Polres yang dipergunakan untuk Polsek Kota Lamongan, penyesuaian tanah yang tidak dapat diakui statusnya dan reklas tanah kolam ikan ke bangunan air.
52
Belanja
Umum/Administrasi
sebesar
Rp132.500.0000,00
merupakan total dari Belanja Pegawai sebesar Rp107.424.000,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp25.076.000,00. Dari nilai tanah sebesar Rp755.013.941.255,00 tersebut di dalamnya terdapat tanah yang dimanfaatkan oleh PT. Lamongan Integrated Shorebase (LIS) seluas 97,6322 Ha sesuai dengan Perda Kabupaten Lamongan Nomor 15 tahun 2012 dengan nilai perolehan sebesar Rp16.746.338.000,00. Total aset tanah sebesar Rp755.013.941.255,00 terdiri dari 1.261 bidang, dengan 546 bidang telah bersertifikat dengan nilai sebesar
Rp519.566.947.391,00
dan
715
bidang
belum
bersertifikat dengan nilai sebesar Rp235.446.993.864,00. 2) Peralatan dan Mesin 31 Des 2012 (Rp) 325.001.483.641,00
31 Des 2011 (Rp) 269.948.639.229,00
Tabel 6.15 Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin ( dalam rupiah )
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Uraian Alat Besar Alat Angkutan Alat Bengkel Alat Pertanian Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Studio dan Komunikasi Alat Ukur Alat Kedokteran Alat Laboratorium Alat Keamanan Jumlah
Saldo Awal 2012 6.227.859.400,00 74.153.401.130,00 1.114.602.231,00 14.082.622.232,00 79.850.362.269,00
Penambahan 2.023.610.400,00 10.955.933.800,00 138.221.000,00 1.544.423.000,00 14.328.995.950,00
Pengurangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Penyesuaian 73.922.620,00 338.188.902,00 (31.735.000,00) 0,00 (657.573.120,00)
Saldo Akhir 2012 8.325.392.420,00 85.447.523.832,00 1.221.088.231,00 15.627.045.232,00 93.521.785.099,00
10.648.313.533,00
1.124.063.000,00
0,00
404.593.000,00
12.176.969.533,00
1.259.826.803,00 68.499.198.846,00 13.871.227.160,00 241.225.625,00 269.948.639.229,00
249.378.900,00 15.896.176.275,00 18.420.613.950,00 8.092.000,00 64.689.508.275,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(1.485.000,00) (253.269.725,00) (9.501.213.540,00) (8.092.000,00) (9.636.663.863,00)
1.507.720.703,00 84.142.105.396,00 22.790.627.570,00 241.225.625,00 325.001.483.641,00
Total Perolehan Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2012 mencapai
sebesar
Rp55.052.844.412,00.
Untuk
penjelasan
penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin, dapat dilihat pada rincian perhitungan sebagai berikut : Penambahan Belanja Modal
: :
63.406.732.525,00
Belanja Umum/Administrasi :
1.282.775.750,00
Harga Perolehan
64.689.508.275,00
: 64.689.508.275,00
53
Pengurangan
:
0,00
Penyesuaian
:(
9.636.663.863,00)
Penyesuaian (+) Hibah masuk (bertambah)
:
749.223.426,00
:
1.445.524.800,00
- Koreksi Alat Kantor & RT :
5.250.000,00
- Koreksi Alat Laboratorium :
13.710.000,00
Reklas/Penyesuaian - Gedung
Total penyesuaian (+)
:
2.213.708.226,00
Penyesuaian (-) Reklasifikasi/Penyesuaian
:
- Alat Angkutan
: (
24.905.774,00)
- Peralatan Kantor dan RT : (
843.245.900,00)
- Reklas Pengakuan
: ( 6.009.983.455,00)
- Reklas Alat Kantor & RT : ( - Reklas Alat Kedokteran
10.356.000,00)
: (
365.400,00)
- Reklas Alat Laboratorium : ( 4.926.030.560,00) - Reklas Hibah Alat Bengkel: (
31.735.000,00)
- Reklas Hibah Alat Kantor : (
3.750.000,00)
Total penyesuaian (-)
: (11.850.372.089,00)
Perolehan Peralatan dan Mesin 2012
:
55.052.844.412,00
Saldo Awal Peralatan dan Mesin
:
269.948.639.229,00
Jumlah Peralatan dan Mesin
:
325.001.483.641,00
Untuk penyesuaian yang menambah peralatan dan mesin terdiri dari
reklasifikasi
gedung
ke
peralatan
dan
mesin
sebesar
Rp1.445.524.800,00 berupa alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp962.108.890,00;
alat
studio
dan
komunikasi
sebesar
Rp452.328.810,00 serta alat laboratorium sebesar Rp31.087.100,00. Sedangkan koreksi sebesar Rp5.250.000,00 pada Dinas Pendidikan merupakan koreksi atas tambahan reklasifikasi aset tetap sesuai dengen kebijakan akuntansi, dan koreksi pencatatan reklasifikasi paket
pengerjaan
Rp13.710.000,00.
pembinaan Terdapat
guru pula
SD
terpencil
sebesar
hibah
masuk
sebesar
Rp749.223.426,00 dengan rincian sebagai berikut : 1.
Alat besar dari Kementerian LH ke Badan LH berupa mesin pencacah dan pengayak sampah sebesar Rp73.922.620,00.
2.
Alat angkutan dari Kementrian Kesehatan RI (mobil ambulance)
54
ke Dinas Kesehatan sebesar Rp195.813.176,00. 3.
Alat angkutan dari PT. Bank Jatim (mobil ambulance) ke RSUD dr. Soegiri sebesar Rp170.961.500,00.
4.
Alat kantor dan rumah tangga dari Direktorat Pembinaan SMK ke SMKN di Lamongan sebesar Rp278.738.130,00.
5.
Alat kantor dan rumah tangga dari Badan Koordinasi Penanaman Modal RI ke Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Lamongan sebesar Rp29.788.000,00. Penyesuaian yang mengurangi nilai Peralatan dan Mesin sebesar
Rp11.850.372.089,00 dapat dijelaskan sebagai berikut : a.
Penyesuaian alat angkutan dikarenakan dobel pencatatan sebesar Rp24.905.774,00 yang terdapat pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berupa sepeda motor sebesar Rp19.655.774,00
dan
pada
Kecamatan
Modo
sebesar
Rp5.250.000,00. b.
Reklasifikasi dari alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp847.245.900,00
berupa
peralatan
komputer
sebesar
Rp203.197.000,00 dan sarana TIK sebesar Rp640.048.900,00 ke aset lainnya-aset tak berwujud. c.
Reklasifikasi
pengakuan
aset
tetap
berkurang
sebesar
Rp6.009.983.455,00 terdiri dari : - Alat angkutan sebesar Rp3.680.000,00. - Alat ukur sebesar Rp1.485.000,00. - Alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp1.106.987.240,00. - Alat studio dan komunikasi sebesar Rp16.854.810,00. - Alat kedokteran sebesar Rp252.904.325,00. - Alat laboratorium sebesar Rp4.619.980.080,00. - Alat keamanan sebesar Rp8.092.000,00. d.
Koreksi reklasifikasi dari aset tetap yang berkurang sebesar Rp4.936.751.960,00 sesuai dengan kebijakan akuntansi terdiri dari :
55
- Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp10.356.000,00. - Alat Kedokteran sebesar Rp365.400,00. - Alat Laboratorium sebesar Rp4.926.030.560,00. e.
Koreksi pencatatan hibah aset Dinas Pendidikan kepada kelompok belajar (telah ada NPHD namun belum ditetapkan melalui SK Bupati) antara lain : - Alat Bengkel sebesar Rp31.735.000,00. - Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp3.750.00,00.
3) Gedung dan Bangunan 31 Des 2012 (Rp) 632.342.717.872,00
31 Des 2011 (Rp) 552.110.388.697,00
Tabel 6.16 Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Gedung Bangunan (dalam rupiah)
No. 1. 2.
Uraian Bangunan Gedung Monumen
Saldo Awal 2012 546.631.779.997,00
Penambahan 82.140.091.475,00
Pengurangan 7.500.000,00
Penyesuaian (2.335.650.200,00)
Saldo Akhir 2012 626.428.721.272,00
5.478.608.700,00
0,00
0,00
435.387.900,00
5.913.996.600,00
Jumlah
552.110.388.697,00
82.140.091.475,00
7.500.000,00
(1.900.262.300,00)
632.342.717.872,00
Penambahan Belanja Modal (LRA) Belanja Administrasi/Umum Harga Perolehan Pengurangan Penghapusan Gedung Total Pengurangan Penyesuaian Penyesuaian (+) Kapitalisasi Total Penyesuaian (+) Penyesuaian (-) Peralatan Kantor dan Mesin Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Reklas Pengakuan Total Penyesuaian (-) Perolehan Aset Tetap Gedung Dan Bangunan Tahun 2012 Saldo Awal Jumlah Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Untuk
pengurangan
: 82.140.091.475,00 : 79.856.647.125,00 : 2.283.444.350,00 : 82.140.091.475,00 : (7.500.000,00) : ( 7.500.000,00) : (7.500.000,00) : (1.900.262.300,00) : : 774.567.000,00 : 774.567.000,00 : : (1.445.524.800,00) : (1.140.943.500,00) : ( 3.186.000,00) : ( 85.175.000,00) : (2.674.829.300,00) : :
80.232.329.175,00 552.110.388.697,00
:
632.342.717.872,00
gedung
dan
bangunan
sebesar
Rp7.500.000,00 merupakan penghapusan rumah paramedis pada Puskesmas Kecamatan Kalitengah.
56
Reklasifikasi/penyesuaian
penambahan
sebesar
Rp774.567.000,00 merupakan kapitalisasi yang terdapat pada SKPD antara lain : a. Dinas
Koperasi,
Industri
dan
Perdagangan
sebesar
Kelurahan
Sidokumpul
sebesar
Rp94.995.000,00. b. Rehab
eks
Kantor
Rp99.332.000,00. c. Rehab
eks
Kantor
Cabang
Dinas
Pendidikan
sebesar
Rp74.495.000,00. d. Rehab
eks
rumah
dinas
jalan
Sunan
Drajat
sebesar
Rp99.318.000,00. e. RSUD dr. Soegiri sebesar Rp406.427.000,00. Reklas/Penyesuaian Aset Gedung dan Bangunan berkurang sebesar Rp2.674.829.300,00 terdiri dari : a.
Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.445.524.800,00 antara lain : - Dari bangunan gedung ke alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp962.108.890,00; - Dari bangunan gedung ke alat studio dan komunikasi sebesar Rp452.328.810,00; - Dari
bangunan
gedung
ke
alat
laboratorium
sebesar
Rp31.087.100,00. b. Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.140.943.500,00 antara lain : - Dari bangunan gedung ke jalan dan jembatan sebesar Rp208.550.000,00; - Dari
bangunan
gedung
ke
bangunan
air
sebesar
Rp678.258.100,00; - Dari bangunan gedung ke instalasi sebesar Rp254.135.400,00. c.
Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kebudayaan sebesar Rp3.186.000,00.
57
d.
Reklas pengakuan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp85.175.000,00 terdapat pada SKPD RSUD dr. Soegiri berupa belanja barang dan jasa.
4) Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Des 2012 (Rp) 1.171.520.091.325,00
31 Des 2011 (Rp) 1.055.504.641.475,00
Tabel 6.17 Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan (dalam rupiah)
No.
Uraian
Saldo Awal 2012
Penambahan
Pengurangan
Penyesuaian
Saldo Akhir 2012
1.
Jalan dan Jembatan
831.942.780.749,00
100.701.722.100,00
0,00
206.065.000,00
932.850.567.849,00
2.
Bangunan Air
132.909.412.598,00
0,00
0,00
4.174.865.100,00
137.084.277.698,00
3.
Instalasi
11.289.945.976,00
329.169.900,00
0,00
254.135.400,00
11.873.251.276,00
4.
Jaringan
79.362.502.152,00
12.589.424.350,00
0,00
(2.239.932.000,00)
89.711.994.502,00
1.055.504.641.475,00
113.620.316.350,00
0,00
2.395.133.500,00
1.171.520.091.325,00
Jumlah
Penambahan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Umum/Administratif Harga Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan Penyesuaian Penyesuaian (+) Reklas/Penyesuaian Gedung dan Bangunan Reklas/Penyesuaian Tanah Jumlah Penyesuaian (+) Perolehan Tahun 2012 Saldo Awal Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan
: : :
113.620.316.350,00 110.710.281.350,00 2.910.035.000,00
: : : : : :
113.620.316.350,00 2.395.133.500,00
: : :
1.140.943.500,00 1.254.190.000,00 2.395.133.500,00 116.015.449.850,00 1.055.504.641.475,00 1.171.520.091.325,00
Adapun penambahan reklas/penyesuaian pada aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp2.395.133.500,00 terdiri dari : a.
Reklas/penyesuaian dari gedung dan bangunan ke jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp1.140.943.500,00 terdiri dari : - Dari bangunan gedung ke jalan dan jembatan sebesar Rp208.550.000,00; - Dari
bangunan
gedung
ke
bangunan
air
sebesar
Rp678.258.100,00; - Dari bangunan gedung ke instalasi sebesar Rp254.135.400,00. b. Reklas/penyesuaian dari tanah ke jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp1.254.190.000,00 yang berupa pembetonan kolam induk dan
58
pendederan BBI Kalen sebesar Rp460.970.000,00 dan fasilitas tambat labuh dan rehabilitasi break water, pendalaman dan lampu suar sebesar Rp793.220.000,00.
5) Aset Tetap Lainnya 31 Des 2012 (Rp) 19.747.298.613,00
31 Des 2011 (Rp) 19.733.266.613,00
Tabel 6.18 Aset Tetap Lainnya (dalam rupiah)
No. 1. 2. 3.
Uraian Buku Perpustakaan Barang Bercorak Kebudayaan Hewan/ternak & Tumbuhan Jumlah
Penyesuaian
Saldo Awal 2012 12.707.342.494,00
Penambahan 11.804.379.085,00
Pengurangan 0,00
(11.799.504.085,00)
Saldo Akhir 2012 12.712.217.494,00
3.787.634.919,00
13.893.000,00
0,00
(4.736.000,00)
3.796.791.919,00
3.238.289.200,00
0,00
0,00
0,00
3.238.289.200,00
19.733.266.613,00
11.818.272.085,00
0,00
(11.804.240.085,00)
19.747.298.613,00
Penambahan
: 11.818.272.085,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
:
11.566.584.435,00
Belanja Umum/Administratif
:
251.687.650,00
Harga Perolehan
:
11.818.272.085,00
Penyesuaian
: (11.804.240.085,00)
Penyesuaian (+) Gedung dan Bangunan
:
3.186.000,00
Penyesuaian (-) Reklas Pengakuan
: (11.807.426.085,00)
Jumlah Penyesuaian
: (11.804.240.085,00)
Perolehan Tahun 2012
:
14.032.000,00
Saldo Awal
:
19.733.266.613,00
Jumlah/Saldo Akhir
:
19.747.298.613,00
Adapun penambahan dari reklasifikasi/penyesuaian pada Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.186.000,00 berasal dari Gedung dan Bangunan. Sedangkan pengurangan karena adanya reklasifikasi/penyesuaian berupa
batas
minimal
Rp11.807.426.085,00
terdiri
pengakuan dari
buku
aset
tetap
perpustakaan
sebesar sebesar
59
Rp11.799.504.085,00 dan barang bercorak kebudayaan sebesar Rp7.922.000,00 yang berada pada SKPD Sekretariat Daerah sebesar Rp4.736.000,00 dan pada Dinas
PU. Cipta Karya sebesar
Rp3.186.000,00. Hal ini sebagaimana Peraturan Bupati Lamongan Nomor 53 Tahun 2011 tanggal 1 Desember 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamongan di mana batas minimum kapitalisasi ditetapkan sebesar Rp750.000,00 per unit aset. Adapun rincian buku perpustakaan yang tidak masuk dalam aset tetap lainnya dapat dirinci sebagai berikut : a. Pada Dinas Pendidikan sebesar Rp11.402.483.085,00. b. Pada Sekretariat DPRD sebesar Rp13.775.000,00. c. Pada
Badan
Perpustakaan
dan
Arsip
Daerah
sebesar
Rp381.600.000,00. d. Pada Kecamatan Lamongan sebesar Rp950.000,00. e. Pada Kecamatan Babat sebesar Rp300.000,00. f. Pada Kecamatan Turi sebesar Rp132.000,00. g. Pada Kecamatan Tikung sebesar Rp132.000,00. h. Pada Kecamatan Sarirejo sebesar Rp132.000,00. 6.1.4 Aset Lainnya 31 Des 2012 (Rp) 5.185.597.243,49
31 Des 2011 (Rp) 2.386.866.600,00
Tabel 6.19 Aset Lainnya No. 1. 2. 3. 4.
Uraian
Saldo Awal 2012
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BOT) Aset Tak Berwujud Aset Lain-Lain/Non Produktif Jumlah
Penambahan
Pengurangan
(dalam rupiah) Saldo Akhir 2012
0,00
93.921.758,49
18.205.715,00
75.716.043,49
0,00
1.975.000.000,00
0,00
1.975.000.000,00
1.489.585.300,00
846.995.900,00
0,00
2.336.581.200,00
897.281.300,00
55.865.131,00
154.846.431,00
798.300.000,00
2.386.866.600,00
957.547.789,49
173.052.146,00
5.185.597.243,49
Penambahan Aset Lainnya selama tahun 2012 adalah sebesar Rp957.547.789,49 yang terdiri dari :
60
Tagihan
Tuntutan
Ganti
Kerugian
Daerah
sebesar
Rp75.716.043,49 terdiri dari : - Tuntutan Ganti rugi (TGR) sebesar Rp10.000.000,00 terdiri dari : Sekretaris
Kec.
Kedungpring
a.n.
HM
sebesar
Rp5.000.000,00 Staf PDAM a.n. HN sebesar Rp5.000.000,00. - Pihak Ketiga sebesar Rp65.716.043,49 terdiri dari : CV. Arif Putra a.n. MTK sebesar Rp39.155.757,68. CV. Serba Guna a.n. MK sebesar Rp18.560.285,81. Kades Laren a.n. Sfl sebesar Rp8.000.000,00. Kemitraan dengan Pihak Ketiga Mencatat tanah Dinas Perhubungan yang digunakan dalam kerjasama pembangunan kios pasar burung (Kemitraan dengan pihak ketiga) sebesar Rp1.975.000.000,00. Aset Tak Berwujud Kantor Pengolahan Data Elektronik terdiri dari : Pembelian Software sebesar Rp61.902.000,00. DPKKA : Pembelian Software sebesar Rp98.925.000,00. Dinas PU. Bina Marga : - Pembelian Software sebesar Rp12.400.000,00. Sekretariat Daerah : - Pembelian Software sebesar Rp29.970.000,00. Dinas Pendidikan : - Pembelian Software Manajemen sebesar Rp117.656.100,00. - Pembelian
Software
Pembelajaran
IPS
sebesar
Pembelajaran
TIK
sebesar
Pembelajaran
PKn
sebesar
Rp180.334.600,00. - Pembelian
Software
Rp101.612.000,00. - Pembelian
Software
Rp109.099.300,00.
61
- Pembelian
Software
Pembelajaran
Ketrampilan
Edukatif
sebesar Rp131.346.900,00. - Pembelian Software Pembelajaran di Dinas Pendidikan sebesar Rp3.750.000,00. Sedangkan
untuk
penambahan
sebesar
Rp35.485.000,00
merupakan alat bengkel dan alat rumah tangga di Dinas Pendidikan yang dihibahkan dan telah ada NPHD. Aset tersebut direklas le Aset Lainnya sebelum dihapuskan. Pengurangan Aset Lainnya berupa penghapusan Aset Lainlain/Non Produktif pada SKPD Badan Lingkungan Hidup sebesar Rp134.466.300,00
sesuai
dengan
SK
Sekretaris
Daerah
Kabupaten Lamongan selaku pengelola barang milik Pemerintah Kabupaten
Lamongan Nomor 188/24/Kep-PA/413.013/2012
tentang penghapusan barang inventaris dan barang lainnya milik Pemerintah Kabupaten Lamongan.
6.2
KEWAJIBAN 31 Des 2012 (Rp) 32.475.943.241,65
31 Des 2011 (Rp) 40.640.005.535,17
Kewajiban Pemerintah Kabupaten Lamongan terdiri dari kewajiban kepada Pemerintah Pusat dan kewajiban kepada lembaga keuangan bank. Kewajiban kepada Pemerintah Pusat untuk pinjaman RDA/DP3/1993 tanggal 10 Juni 1993 dengan total pinjaman sebesar Rp248.750.000,00 dan pinjaman SLA-1054/DP3/1998 tanggal 17 April 1998 dengan total pinjaman sebesar Rp300.000.000,00 telah terselesaikan dan telah dilakukan penutupan perjanjian pinjaman sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan Nomor S-308/MK.5/2013 tanggal 10 Januari 2013 untuk pinjaman RDA dan Nomor S-309/MK.5/2013 tanggal 10 Januari 2013 untuk pinjaman SLA. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Lamongan kepada lembaga keuangan bank yaitu kepada PT. Bank Jatim sesuai dengan nomor pinjaman 048/002/KMK tanggal 4 Januari 2011 sebesar Rp46.500.000.000,00 dan
62
sampai dengan 31 Desember 2012 terdapat saldo kewajiban sebesar Rp32.475.943.241,65 yang terdiri dari : Tabel 6.20 Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang (dalam rupiah)
No. 1.
Uraian Kewajiban Jangka Pendek
2012 18.024.256.772,72
2011 12.507.722.835,49
2.
Kewajiban Jangka Panjang
14.451.686.468,93
28.132.282.699,68
32.475.943.241,65
40.640.005.535,17
Jumlah
6.2.1 Kewajiban Jangka Pendek 31 Des 2012 (Rp) 18.024.256.772,72
31 Des 2011 (Rp) 12.507.722.835,49
Kewajiban jangka pendek merupakan total kewajiban yang jatuh tempo berupa pokok pinjaman Pemerintah Kabupaten Lamongan. Rincian kewajiban jangka pendek dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 6.21 Kewajiban Jangka Pendek (dalam rupiah)
No. 1. 2. 3.
Uraian Bagian Lancar Utang Dalam NegeriPemerintah Pusat Utang Jangka Pendek Lainnya
2012
2011 0,00
41.583.200,00
14.128.944.266,24
12.466.139.635,49
Utang Obat RSUD dr. Soegiri Jumlah
3.895.312.506,48 18.024.256.772,72
0,00 12.507.722.835,49
6.2.2 Kewajiban Jangka Panjang 31 Des 2012 (Rp) 14.451.686.468,93
31 Des 2011 (Rp) 28.132.282.699,68
Utang jangka panjang lainnya merupakan pokok pinjaman kepada lembaga keuangan bank dalam hal ini kepada PT. Bank Jatim sebagaimana rincian tabel di bawah ini : Tabel 6.22 Kewajiban Jangka Panjang (dalam rupiah )
No. 1. 2. 3.
Uraian Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat Utang Dalam Negeri – Obligasi Utang Jangka Panjang Lainnya Jumlah
2012 0,00 0,00
2011 20.791.600,00 0,00
14.451.686.486,93 14.451.686.468,93
28.111.491.099,68 28.132.282.699,68
63
6.3
EKUITAS DANA 31 Des 2012 (Rp) 3.260.855.872.361,38
31 Des 2011 (Rp) 3.711.725.677.797,35
Total Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Lamongan per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp3.260.855.872.361,38 dengan rincian sebagai berikut: Tabel 6.23 Ekuitas Dana ( dalam rupiah )
Uraian EKUITAS DANA LANCAR Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
2012 86.063.877.506,02
111.683.339.934,11
41.506.971.54
2.631.342.409,23
Pendapatan yang Ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek Jumlah Ekuitas Dana Lancar
2011
24.024.274.308,24
6.292.544.324,73
9.652.134.319,00
10.180.198.509,30
(18.024.256.772,72)
(12.507.722.835,49)
101.757.536.332,08
118.279.702.341,88
EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran utang jangka panjang Jumlah Ekuitas Dana Investasi
264.738.892.548,74
249.019.772.690,15
2.903.625.532.706,00
3.370.171.618.865,00
5.185.597.243,49
2.386.866.600,00
(14.451.686.468,93)
(28.132.282.699,68)
3.159.098.336.029,30
3.593.445.975.455,47
0,00
0,00
EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Jumlah Ekuitas Dana Cadangan TOTAL EKUITAS DANA
0,00
0,00
3.260.855.872.361,38
3.711.725.677.797,35
Nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp86.063.877.506,02 terdiri
dari
BUD
sebesar
Rp81.931.286.394,87;
BLUD
sebesar
Rp4.129.179.111,15; Bendahara Pengeluaran Dinas PU. Bina Marga sebesar Rp182.000,00; Dinas Perhubungan sebesar Rp30.000,00 dan Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp3.200.000,00. Pendapatan yang ditangguhkan sebesar Rp41.506.971,54 merupakan pendapatan yang belum disetor ke Kas Daerah pada posisi per 31 Desember 2012 dengan rincian sebagai berikut :
64
Tabel 6.24 Pendapatan yang Ditangguhkan (dalam rupiah) No
SKPD
Tempat Kas tunai di Bendahara Penerimaan
Jumlah (Rp) 13.000.000,00
1
Dinas Kesehatan
Akper No. Rek. 0205240871
842,00
Askes No. Rek. 0044532570
1.639.275,00
2
RSUD Ngimbang
Kas tunai di Bendahara Penerimaan
26.093.450,00
3
Dinas Pendidikan
Rekening Bend. Pengel. Pembantu
54.125,60
4
Kel Sidoharjo
0281000047
28.443,24
5
Kel Sukorejo
0281000071
19.899,81
6
Kel Sidokumpul
0281030582
13.781,58
7
Kel Tumenggungan
0281008044
47.274,50
8
Kel Tlogoanyar
0281006422
18.276,72
9
Kel Jetis
0281008055
8.998,75
10
Kel Banaran
0281011723
18.988,00
11
Kel Babat
0281011804
43.664,37
12
Kel Blimbing
0281007988
424.687,33
13
Kel Brondong
0621000179
95.264,64
Jumlah
41.506.971,54
65
PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 6.4. PENDAPATAN Pada tahun 2012, Pendapatan Kabupaten Lamongan dianggarkan sebesar
Rp1.463.877.315.625,00
dapat
direalisasikan
sebesar
Rp1.472.425.927.493,02 atau sebesar 100,58% dari target yang ditetapkan. Rincian Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2012 adalah : Tabel 6.25 Realisasi Pendapatan (dalam rupiah)
No.
Uraian
Anggaran Tahun 2012
Realisasi Tahun 2012
120.937.919.425,00
129.284.733.136.02
106,90
99.545.629.500.31
%
Realisasi Tahun 2011
1.
Pendapatan Asli Daerah
2.
Pendapatan Transfer
1.261.011.416.200,00
1.261.087.704.357,00
100,01
1.056.953.929.397,00
3.
Lain-lain Pendapatan yang Sah
81.927.980.000,00
82.053.490.000,00
100,15
165.025.398.000,00
1.463.877.315.625,00
1.472.425.927.493,02
100,58
1.321.524.956.897,31
Jumlah
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa keseluruhan rincian dari Pendapatan Daerah memiliki pencapaian lebih dari anggaran yang ditetapkan dan bila dilihat berdasarkan komposisi Pendapatan Daerah maka Kabupaten Lamongan masih sangat tergantung pada Pendapatan Transfer. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya prosentase Pendapatan Transfer yang mencapai sebesar 85,65% dari total Pendapatan Daerah pada tahun 2012. Detil dari komposisi Pendapatan Daerah dapat dilihat pada diagram di bawah ini :
Diagram VI.1. Pendapatan Transfer Kabupaten Lamongan 5%
9% Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer
86%
Lain-lain Pendapatan yang Sah
66
6.4.1 Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2012 yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan terdiri dari : Tabel 6.26 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (dalam rupiah)
No.
Uraian
1. 2. 3.
Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-Lain PAD yang Sah Jumlah
4.
Anggaran Tahun 2012 23.257.438.500,00 13.721.658.000,00 18.773.748.800,00
Realisasi Tahun 2012 27.916.743.413,58 14.415.005.881,00 19.399.749.694,65
120,03 105,05 103,33
Realisasi Tahun 2011 21.555.913.874,82 12.621.817.231,00 16.758.855.894,11
65.185.074.125,00 120.937.919.425,00
67.553.234.146,79 129.284.733.136,02
103,63 106,90
48.609.042.500,38 99.545.629.500,31
%
Rincian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana Tabel 6.23 di atas dapat dilihat bahwa, hanya pos Pendapatan Pajak Daerah yang mencapai target tertinggi dan terealisasi sebesar 120,03% sedangkan realisasi terendah diperoleh dari pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yaitu sebesar 103,33%. 6.4.1.1 Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan
Pajak
Daerah
adalah
pos
untuk
menampung pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Pencapaian penerimaan pendapatan Pajak Daerah melampaui target dari ketetapan sebesar Rp23.257.438.500,00 direalisasikan sebesar Rp27.916.743.413,58
atau
sebesar
120,03%.
Rincian
pendapatan Pajak Daerah adalah sebagai berikut : Tabel 6.27 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah (dalam rupiah)
No.
Uraian
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Anggaran Tahun 2012 131.250.000,00
Realisasi Tahun 2012 220.368.500,00
% 167,90
Realisasi Tahun 2011 125.150.000,00
455.667.000,00 411.500.000,00 1.133.199.000,00 18.679.822.500,00 251.000.000,00
906.386.153,00 1.282.698.850,00 1.231.074.455,00 20.001.613.633,00 316.499.875,00
198,91 311,71 108,64 107,08 126,10
174.898.900,00 301.962.000,00 1.097.470.940,00 17.790.712.290,00 250.541.000,00
67
No. 7. 8. 9. 10.
Uraian Pajak Parkir Pajak Air Bawah Tanah Pajak Pengambilan Sarang Burung Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Jumlah
Anggaran Tahun 2012 55.000.000,00 50.000.000,00 40.000.0000,00 2.050.000.000,00
Realisasi Tahun 2012 69.690.000,00 56.823.100,00 40.000.350,00 3.791.588.497,58
% 126,71 113,65 100,00 184,96
Realisasi Tahun 2011 30.060.000,00 85.194.357,00 46.064.850,00 1.653.859.537,82
23.257.438.500,00
27.916.743.413,58
120,03
21.555.913.874,82
Dari data di atas dapat dilihat bahwa seluruh Pos Pendapatan Pajak Daerah terealisasi melebihi anggaran. Hal ini menunjukan adanya peningkatan di semua sektor, mulai dari pajak hotel dan pajak restoran yang ada kaitannya dengan
pariwisata
sampai
pertambangan.
Pos
yang
menempati prosentase realisasi tertinggi dari target yang ditetapkan adalah penerimaan Pajak Hiburan yang terealisasi sebesar
311,71%
dari
Rp411.500.000,00
total
atau
anggaran terealisasi
sebesar sebesar
Rp1.282.698.850,00. Dari nilai tersebut, diantaranya adalah : 1.
Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana yang terealisasi sebesar Rp22.150.000,00.
2.
Pameran yang terealisasi sebesar Rp40.000.000,00.
3.
Permainan Biliar yang terealisasi sebesar Rp2.175.000,00.
4.
Permainan
ketangkasan
yang
terealisasi
sebesar
yang
terealisasi
sebesar
Rp1.038.500.000,00. 5.
Pertandingan
Olahraga
Rp179.873.850,00. Realisasi
Pendapatan
Pajak
Penerangan
Jalan
Kabupaten Lamongan sampai dengan 31 Desember 2012 mencapai sebesar Rp20.001.613.633,00 atau sebesar 107,08% dari
target
anggaran
yang
ditetapkan
sebesar
Rp18.679.822.500,00 yang terdiri dari : - Yang dipungut oleh PLN APJ Bojonegoro sebesar Rp17.979.491.018,00
dari
anggaran
sebesar
Rp16.562.461.800; - Yang
dipungut
oleh
PLN
APJ
Gresik
sebesar
68
Rp1.209.830.739,00
dari
anggaran
sebesar
Rp1.344.047.000,00; - Yang dipungut oleh PLN APJ Mojokerto sebesar Rp812.291.876,00
dari
anggaran
sebesar
Rp773.323.700,00.
6.4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah Pos Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Lamongan untuk
Tahun
Anggaran
Rp13.721.658.000,00 105,05%
atau
2012
ditetapkan
sebesar
dengan pencapaian realisasi sebesar
sebesar
Rp14.415.005.881,00.
Bila
dibandingkan dengan tahun 2011 maka penerimaan untuk pos ini
mengalami
kenaikan/peningkatan.
Adapun
rincian
penerimaan pos Pendapatan Retribusi Daerah selama tahun 2012 adalah sebagai berikut : Tabel 6.28 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah (dalam rupiah)
No. 1 2
Uraian Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte
Anggaran Tahun 2012
Realisasi Tahun 2012
%
Realisasi Tahun 2011
3.226.248.000,00
3.384.731.762,00
104,91
2.871.169.171,00
727.801.000,00
1.024.847.000,00
140,81
345.844.000,00
5.568.215.000,00
5.639.625.000,00
101,28
5.085.621.940,00
600.020.000,00
596.440.500,00
99,40
556.634.000,00
Catatan Sipil
3
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
4
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
5
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
6
Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah
7 8
32.500.000,00
32.510.000,00
100,03
30.000.000,00
1.129.549.000,00
1.277.201.419,00
113,07
1.307.599.120,00
Retribusi Jasa Usaha Tempat Pelelangan
384.500.000,00
384.500.000,00
100,00
375.500.000,00
Retribusi Jasa Usaha Terminal
132.085.000,00
132.436.700,00
100,27
132.203.500,00
16.000.000,00
16.000.000,00
100,00
16.010.000,00
9
Retribusi Jasa Usaha Tempat Usaha Khusus Parkir
10
Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan
143.000.000,00
143.000.000,00
100,00
126.000.000,00
Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan
683.240.000,00
683.261.500,00
100,00
693.240.500,00
11
Olahraga
12
Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan
800.000.000,00
819.891.500,00
102,49
778.203.000,00
13
Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian
250.000.000,00
252.024.500,00
100,81
275.222.000,00
14
Retribusi Ijin Trayek
12.500.000,00
12.531.000,00
100,25
12.570.000,00
15
Retribusi Ijin Usaha Perikanan
16.000.000,00
16.005.000,00
100,03
16.000.000,00
13.721.658.000,00
14.415.005.881,00
105,05
12.621.817.231,00
Jumlah
69
Dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa penerimaan Retribusi Daerah dengan nilai nominal terbesar adalah pada Pos Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yaitu terealisasi sebesar Rp5.639.625.000,00 dari anggaran sebesar Rp5.568.215.000,00. Sedang prosentase pencapaian target terbesar adalah Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil yang mencapai sebesar 140,81% dari anggaran yang ditetapkan. Adapun Penerimaan Retribusi yang tidak memenuhi target yang ditetapkan adalah Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang terealisasi sebesar Rp596.440.500,00 atau sebesar
99,40% dari
total
yang dianggarkan sebesar
Rp600.020.000,00.
6.4.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
merupakan
pos
yang
digunakan
untuk
menampung semua penerimaan yang berasal dari penyertaan modal pada pihak ketiga. Untuk tahun anggaran 2012 target yang ditetapkan adalah sebesar Rp18.773.748.800,00 sedang realisasinya
sebesar
Rp19.399.749.694,65
atau
sebesar
103,33%. Penerimaan ini dapat dirinci sebagai berikut : Tabel 6.29 Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (dalam rupiah)
No.
Uraian
1. 2. 3. 4.
PD. Bank Daerah Lamongan PD. Aneka Usaha Lamongan Jaya PD. Pasar Lamongan PT. Wisata Bahari Lamongan PT. Lamongan Integrated Shorebased BPD Jawa Timur Jumlah
5. 6.
Anggaran Tahun 2012 1.022.293.500,00 155.000.000,00 487.308.000,00 13.000.000.000,00 750.000.000,00
Realisasi Tahun 2012 1.022.293.545,00 155.000.000,00 487.308.807,00 14.125.000.000,00 251.000.000,00
100,00 100,00 100,00 108,65 33,47
957.699.976,00 155.000.000,00 207.699.303,00 11.250.000.000,00 678.537.500,00
3.359.147.300,00 18.773.748.800,00
3.359.147.342,65 19.399.749.694,65
100,00 103,33
3.509.919.115,11 16.758.855.894,11
%
Realisasi 2011
70
Dari rincian di atas dapat dilihat bahwa prosentase realisasi tertinggi adalah dari bagian laba PT. Wisata Bahari Lamongan
sebesar
Rp14.125.000.000,00
108,65% dari
atau
sebesar
anggaran
sebesar
Rp13.000.000.000,00. Sedangkan pos-pos lain yang terealisasi sesuai dengan target yaitu PD. BPR Bank Daerah, PD. Aneka Usaha Lamongan Jaya, PD. Pasar, PT. Wisata Bahari Lamongan dan BPD Jawa Timur. 6.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pos ini menampung semua pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan, baik kedalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Untuk Tahun Anggaran 2012 penerimaannya dapat dilihat pada tabel 6.30 di bawah ini : Tabel 6.30 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (dalam rupiah)
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Uraian Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Penerimaan Jasa Giro Penerimaan Bunga Deposito Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Lain-lain Pendapatan dari SKPD Penerimaan Usaha Dinas/SKPD Pendapatan dari Pengembalian Lainnya Penerimaan BLUD Jumlah
Anggaran Tahun 2012 168.745.500,00
Realisasi Tahun 2012 199.255.500,00
118,08
Realisasi Tahun 2011 120.917.500,00
2.200.000.000,00 4.750.000.000,00 551.500.000,00
2.848.306.893,97 6.569.075.245,92 509.770.000,00
129,47 138,30 92,43
2.393.518.360,03 2.547.808.218,81 0,00
57.514.828.625,00
57.426.826.506,90
99,85
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.486.067.228,00 194.372.746,00
0,00 65.185.074.125,00
0,00 67.553.234.146,79
0,00 103,90
41.866.358.447,54 48.609.042.500,38
%
Prosentase tertinggi dalam tabel di atas yaitu pada Penerimaan
Bunga
Deposito
dengan
realisasi
sebesar
Rp6.569.075.245,92 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.750.000.000,00 atau sebesar 138,30%. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang tidak dapat memenuhi target adalah Hasil Pengelolaan
Dana
Bergulir
yang
dianggarkan
sebesar
71
Rp551.500.000,00 terealisasi sebesar Rp509.770.000,00 atau sebesar 92,43% dan Lain-lain Pendapatan dari SKPD yang dianggarkan sebesar Rp57.514.828.625,00 terealisasi sebesar Rp57.426.826.506,90 atau sebesar 99,85%. 6.4.2 Pendapatan Transfer Pendapatan Transfer merupakan pos untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, baik berupa Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Perimbangan maupun dana lainnya. Pendapatan Transfer tahun 2012 yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut : Tabel 6.31 Realisasi Pendapatan Transfer (dalam rupiah)
No.
Anggaran Tahun 2012
Uraian
Realisasi Tahun 2012
%
Realisasi Tahun 2011
1.
Transfer Pemerintah PusatDana Perimbangan
998.761.606.200,00
1.006.686.719.310,00
100,79
859.140.092.542,00
2.
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
193.600.248.000,00
193.600.248.000,00
100,00
132.959.812.320,00
3.
Transfer Pemerintah Provinsi
68.649.562.000,00
60.800.737.047,00
88,57
64.854.024.535,00
1.261.011.416.200,00
1.261.087.704.357,00
100,01
1.056.953.929.397,00
Jumlah
6.4.2.1 Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan Transfer
Pemerintah
Pusat–Dana
Perimbangan
merupakan pos yang digunakan untuk menampung semua transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Dana Perimbangan, baik berupa Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi
Khusus.
Transfer
Pemerintah
Pusat–Dana
Perimbangan yang diterima pada tahun 2012 oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :
72
Tabel 6.32 Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan (dalam rupiah)
1.
Bagi Hasil Pajak
Anggaran Tahun 2012 83.349.422.000,00
2.
Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA
12.564.018.200,00
18.937.916.280,00
150,73
9.123.460.523,00
3.
Dana Alokasi Umum
832.015.926.000,00
832.015.926.000,00
100,00
679.813.150.000,00
4.
Dana Alokasi Khusus
70.832.240.000,00
70.832.240.000,00
100,00
88.252.200.000,00
998.761.606.200,00
1.006.686.719.310,00
100,79
859.140.092.542,00
No.
Uraian
Jumlah
Realisasi Tahun 2012 84.900.637.030,00
101,86
Realisasi Tahun 2011 81.951.282.019,00
%
Bagi Hasil Pajak yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2012 terdiri dari : Tabel 6.33 Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2012 (dalam rupiah)
No.
Uraian
1.
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 Bagi Hasil Cukai Tembakau
2.
3.
Jumlah
Anggaran Tahun 2012
Realisasi Tahun 2012
61.775.000.000,00
57.181.222.996,00
92,56
61.469.935.958,00
10.885.495.000,00
14.868.206.732,00
136,59
7.693.825.126,00
10.688.927.000,00
12.851.207.302,00
120,23
12.787.520.935,00
83.349.422.000,00
84.900.637.030,00
101,86
81.951.282.019,00
%
Realisasi Tahun 2011
Dari tabel 6.33 dapat dilihat bahwa pendapatan penerimaan bagi hasil pajak pada tahun 2012 dapat memenuhi target yang dianggarkan. Dari tiga akun penerimaan Bagi Hasil Pajak, hanya penerimaan Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak memenuhi target. Sedangkan untuk bagi hasil yang lainnya dapat mencapai target melebihi 100%. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam terealisasi sebesar Rp18.937.916.280,00 atau sebesar 150,73% dari anggaran sebesar Rp12.564.018.200,00. Adapun rincian Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dapat dilihat pada tabel berikut ini :
73
Tabel 6.34 Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2012 (dalam rupiah)
No.
Uraian
1.
Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan
2.
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan
Anggaran Tahun
Realisasi Tahun
2012
2012
Realisasi Tahun
%
2011
1.051.169.000,00
824.129.222,00
78,40
747.142.611,00
11.936.200,00
7.215.326,00
60,45
13.954.798,00
241.448.000,00
343.986.219,00
142,47
261.048.242,00
9.686.784.000,00
14.776.052.218,00
152,54
7.830.508.597,00
1.572.681.000,00
2.986.533.295,00
189,90
270.806.275,00
12.564.018.200,00
18.937.916.280,00
150,73
9.123.460.523,00
Iuran Eksploitasi 3.
Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan
4.
Bagi hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
5.
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi Jumlah
Pada tahun 2012 Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp832.015.926.000,00 dan telah terealisasi sebesar 100,00% begitu juga dengan Dana Alokasi Khusus di mana penerimaannya sesuai dengan yang dianggarkan yaitu sebesar Rp70.832.240.000,00. Penerimaan DAK dialokasikan untuk belanja pada bidang bidang tertentu dengan rincian sebagai berikut : Tabel 6.35 Realisasi Penerimaan Sumber Dana Alokasi Khusus Perbidang Tahun Anggaran 2012 (dalam rupiah)
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Bidang Pendidikan Kesehatan Infrastruktur Jalan Infrastruktur Irigasi Infrastruktur Air Minum dan Penyehatan Sanitasi Kelautan dan Perikanan Pertanian Lingkungan Hidup Keluarga Berencana Kehutanan Perdagangan Perhubungan Ketahanan Pangan Peternakan RSUD Keselamatan Transportasi Darat Jumlah
35.328.810.000,00 9.463.460.000,00 6.572.190.000,00 2.849.200.000,00
Realisasi Tahun 2012 35.328.810.000,00 9.463.460.000,00 6.572.190.000,00 2.849.200.000,00
100,00 100,00 100,00 100,00
Realisasi Tahun 2011 50.688.400.000,00 6.550.100.000,00 6.034.400.000,00 2.451.600.000,00
2.304.950.000,00
2.304.950.000,00
100,00
2.137.000.000,00
4.413.970.000,00 6.250.800.000,00 919.390.000,00 1.311.670.000,00 1.152.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.850.000,00 70.832.240.000,00
4.413.970.000,00 6.250.800.000,00 919.390.000,00 1.311.670.000,00 1.152.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.850.000,00 70.832.240.000,00
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00
4.729.700.000,00 4.590.100.000,00 666.800.000,00 1.433.100.000,00 1.037.300.000,00 5.041.900.000,00 202.700.000,00 872.700.000,00 997.400.000,00 819.000.000,00 0,00 88.252.200.000,00
Anggaran 2012
%
74
6.4.2.2 Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya Pos Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya merupakan pos yang menampung transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Penyesuaian. Tabel 6.36 Realisasi Dana Penyesuaian (dalam rupiah)
No.
Uraian Dana Penyesuaian Tunjangan Kependidikan
1.
Jumlah
Anggaran Tahun 2012
Realisasi Tahun 2012
%
Realisasi Tahun 2011
193.600.248.000,00
193.600.248.000,00
100,00
132.959.812.320,00
193.600.248.000,00
193.600.248.000,00
100,00
132.959.812.320,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya/Dana Penyesuaian Tunjangan Kependidikan terealisasi sebesar Rp193.600.248.000,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran yang dipergunakan untuk biaya sertifikasi guru dan tunjangan non sertifikasi. 6.4.2.3 Transfer Pemerintah Propinsi Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi merupakan pos untuk menampung penerimaan transfer dari Pemerintah Propinsi baik berupa Bagi Hasil Pajak maupun Bagi Hasil Lainnya. Dalam Tahun 2012, Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut : Tabel 6.37 Realisasi Transfer Pemerintah Propinsi (dalam rupiah)
No.
Uraian
1.
Bagi Hasil Pajak
2.
Bagi Hasil Lainnya Jumlah
Anggaran Tahun 2012 68.612.313.000,00
Realisasi Tahun 2012 60.725.416.363,00
88,51
Realisasi Tahun 2011 64.794.017.364,00
37.249.000,00
75.320.684,00
202,21
60.007.171,00
68.649.562.000,00
60.800.737.047,00
88,57
64.854.024.535,00
%
Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Propinsi terdiri dari penerimaan sebagai berikut :
75
Tabel 6.38 Rincian Penerimaan Bagi Hasil Pajak Dari Pemerintah Propinsi Tahun Anggaran 2012 (dalam rupiah)
No.
Uraian
1.
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Jumlah
2. 3. 4.
Anggaran Tahun 2012 19.626.237.000,00
Realisasi Tahun 2012 18.526.980.963,00
94,40
Realisasi Tahun 2011 17.365.921.547,00
24.052.707.000,00
19.326.727.097,00
80,35
22.820.591.782,00
24.476.440.000,00
22.393.950.237,00
91,49
24.189.360.882,00
456.929.000,00
477.758.066
104,56
418.143.153,00
68.612.313.000,00
60.725.416.363,00
88,51
64.794.017.364,00
%
Untuk pendapatan bagi hasil lainnya yang merupakan Bagi Hasil Retribusi dari Propinsi atau Pemerintah Daerah terealisasi sebesar Rp75.320.684,00 yang terdiri dari : - Penerimaan
bagi
hasil
retribusi
TERA
sebesar
RP3HH
sebesar
Ketiga
sebesar
Rp39.209.747,00; - Penerimaan
bagi
hasil
retribusi
Rp1.164.000,00; dan - Penerimaan
dari
Sumbangan
Pihak
Rp34.946.937,00. 6.4.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan pos untuk menampung semua pendapatan dari Hibah, Dana Darurat dan pendapatan lainnya. Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada tahun 2012 berasal dari Pendapatan Lainnya yang merupakan dana Transfer Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan dari Propinsi sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6.39 di bawah ini : Tabel 6.39 Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah (dalam rupiah)
No. 1. 2. 3. 4.
Uraian Dana Insentif Daerah Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) Bantuan Keuangan dari Propinsi Jawa Timur Pendapatan Lainnya Jumlah
Anggaran Tahun 2012 25.608.110.000,00
Realisasi Tahun 2012 25.608.110.000,00
100,00
Realisasi Tahun 2011 0,00
0,00
438.710.000,00
0,00
0,00
56.319.870.000,00
56.006.670.000,00
99,44
0,00
0,00 81.927.980.000,00
0,00 82.053.490.000,00
0,00 100,15
165.025.398.000,00 165.025.398.000,00
%
76
Pendapatan Lainnya yang merupakan dana yang berasal dari Bantuan Keuangan dari Propinsi Jawa Timur dipergunakan diantaranya untuk : a.
Rehab Gedung SMA sebesar Rp150.000.000,00;
b.
Ruang Kelas Baru SMA sebesar Rp200.000.000,00;
c.
Sarana dan Prasarana Infrastruktur sebesar Rp27.650.000.000,00;
d.
Peningkatan Ekonomi Lokal sebesar Rp7.500.000.000,00;
e.
BOS SLTA sebesar Rp2.526.420.000,00;
f.
Infrastruktur Jalan sebesar Rp5.000.000.000,00;
g.
Pembangunan
Sarana
dan
Prasarana
SMK
sebesar
Rp1.000.000.000,00; h.
Kegiatan Laboratorium IPA sebesar Rp60.000.000,00;
i.
Pembangunan Ponkesdes sebesar Rp676.500.000,00;
j.
Pembangunan Puskesmas sebesar Rp285.250.000,00;
k.
School Mapping SMK sebesar Rp10.000.000,00;
l.
Kegiatan Komputer SMP sebesar Rp20.000.000,00;
m. Pengadaan Sistem Aplikasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPHTB sebesar Rp100.000.000,00; n.
Pelaksanaan Hari Aksara Internasional sebesar Rp5.000.000,00;
o.
Pendidikan Community College sebesar Rp60.000.000,00;
p.
BOP Madin sebesar Rp100.000.000,00;
q.
Kantin Kejujuran sebesar Rp7.000.000,00;
r.
Pendidikan Laboratorium Lembaga Terpencil/Kepulauan sebesar Rp75.000.000,00;
s.
Dana Penyesuaian Tunjangan Kependidikan Madin dan Guru Swasta sebesar Rp10.531.500.000,00;
t.
6.5
Hari Jadi Propinsi ke-67 sebesar Rp50.000.000,00.
BELANJA DAN TRANSFER Kabupaten Lamongan pada Tahun Anggaran 2012 mengganggarkan Belanja dan Transfer sebesar Rp1.550.496.303.561,11 dan terealisasi sebesar Rp1.473.747.394.873,11 atau 95,05%;
jadi terdapat efisiensi sebesar
77
Rp76.748.908.688,00. Rincian mengenai alokasi Belanja Daerah dan realisasinya, baik yang dikeluarkan melalui Bendahara Pengeluaran SKPKD maupun SKPD adalah sebagai berikut : Tabel 6.40 Realisasi Belanja Dan Transfer (dalam rupiah)
No.
Uraian
1.
Belanja Operasional
2.
Belanja Modal
3.
Belanja Tidak Terduga
4.
Belanja Transfer Jumlah
Anggaran Tahun 2012 1.265.784.542.973,00
Realisasi Tahun 2012 1.200.102.953.124.11
94,81
Realisasi Tahun 2011 1.094.951.790.627,22
281.659.500.852,00
271.048.641.335,00
96,23
190.276.002.925,00
402.741.195,11
336.666.584,00
83,59
183.572.000,00
2.649.518.541,00 1.550.496.303.561,11
2.259.133.830,00 1.473.747.394.873,11
85,27 95,05
2.562.472.796,00 1.287.973.838.348,22
%
6.5.1 Belanja Operasional Belanja Operasional merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan
operasional
Pemerintah
Kabupaten
Lamongan
yang
memberikan manfaat jangka pendek. Rincian belanja operasional selama Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut : Tabel 6.41 Realisasi Belanja Operasional
913.021.151.076,00 188.973.266.502,00
878.418.975.066,00 180.331.327.165,16
96,21 95,43
(dalam rupiah) Realisasi Tahun 2011 755.801.635.368,00 190.309.053.635,68
Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah
3.332.000.000,00 5.000.000.000,00 61.930.225.395,00
3.205.861.172,95 0,00 46.585.113.954,00
96,21 0,00 75,22
2.654.206.530,91 0,00 65.419.651.326,63
6.
Belanja Bantuan Sosial
29.034.280.000,00
28.530.280.000,00
98,26
22.410.688.000,00
7.
Belanja Bantuan Keuangan
64.493.620.000,00
63.031.395.766,00
97,73
58.356.555.766,00
1.265.784.542.973,00
1.200.102.953.124,11
94,81
1.094.951.790.627,22
No.
Uraian
1. 2.
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa
3. 4. 5.
Anggaran 2012
Jumlah
Realiasi Tahun 2012
%
Belanja Pegawai Belanja
Pegawai
dialokasikan
untuk
Gaji
Pegawai,
Honorarium, dan Tambahan Penghasilan dengan rincian sebagai berikut : Tabel 6.42 Rincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2012 (dalam rupiah)
1.
Gaji dan Tunjangan
Anggaran Tahun 2012 647.451.484.643,00
2.
Tambahan Penghasilan PNS
207.962.136.600,00
No.
Uraian
Realisasi Tahun 2012 632.860.450.868,00
97,75
Realisasi Tahun 2011 575.176.899.505,00
189.906.877.515,00
91,32
143.018.773.276,00
%
78
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH Biaya Pemungutan Pajak Daerah Insentif Pemungutan Retribusi Honorarium PNS Honorarium Non PNS Uang Lembur Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Jumlah
3.172.000.000,00
3.167.800.000,00
99,87
3.172.000.000,00
3.897.782.978,00 574.360.625,00 33.007.067.602,00 10.572.147.028,00 4.247.621.600,00
3.696.360.872,00 531.920.727,00 32.061.887.921,00 10.001.310.963,00 4.055.816.200,00
94,83 92,61 97,14 94,60 95,48
3.770.057.938,00 445.770.229,00 10.554.103.400,00 17.155.886.520,00 2.508.144.500,00
2.136.550.000,00
2.136.550.000,00
100,00
0,00
913.021.151.076,00
878.418.975.066,00
96,21
755.801.635.368,00
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat sebesar
Rp2.136.550.000,00;
senilai
Rp30.500.000,00
untuk
diberikan kepada Pihak Ketiga yang terdapat pada SKPD antara lain : - Sekretariat Daerah sebesar Rp25.800.000,00. - Dinas Pendidikan sebesar Rp4.700.000,00. Sedangkan uang untuk diberikan kepada masyarakat senilai Rp2.106.050.000,00 terdapat pada SKPD antara lain : - Dinas Pengairan sebesar Rp80.000.000,00. - Badan Lingkungan Hidup Rp124.500.000,00. - Kecamatan Lamongan sebesar Rp833.000.000,00. - Dinas Pendidikan sebesar Rp120.550.000,00. - Dinas PU. Bina Marga sebesar Rp357.000.000,00. - Kecamatan Babat sebesar Rp320.250.000,00. - Kecamatan Brondong sebesar Rp220.500.000,00. - Bappeda sebesar Rp30.000.000,00. - Dinas Pertanian sebesar Rp.20.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Lamongan selama tahun 2012 adalah sebesar Rp180.331.327.165,16 dengan rincian sebagai berikut : Tabel 6.43 Rician Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2012 (dalam rupiah) No.
Uraian
Anggaran Tahun 2012
Realisasi Tahun 2012
%
Realisasi Tahun 2011
1.
Belanja Bahan Habis Pakai
29.812.788.994,00
28.829.931.466,00
96,70
35.720.004.435,50
2.
Belanja Bahan/Material
28.851.061.308,00
28.673.086.641,87
99,38
44.078.506.893,18
79
No. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Uraian
Anggaran Tahun 2012
Realisasi Tahun 2012
%
Realisasi Tahun 2011
33.202.508.932,00 441.588.000,00 3.203.919.340,00 11.427.723.230,00 853.545.200,00 764.825.000,00 4.200.000,00 1.140.422.000,00 11.506.382.100,00 3.818.637.620,00 271.733.500,00 577.783.000,00 15.835.851.300,00 75.300.000,00
28.872.639.977,29 390.894.400,00 3.024.694.390,00 11.271.818.425,00 846.730.600,00 745.850.000,00 0,00 1.128.655.000,00 10.937.217.450,00 3.679.100.000,00 269.852.900,00 574.193.300,00 15.284.095.520,00 69.750.000,00
86,96 88,52 94,41 98,64 99,20 97,52 0,00 98,97 95,05 96,35 99,31 99,38 96,52 92,63
40.961.208.831,00 157.080.000,00 2.526.143.900,00 12.656.377.490,00 571.558.800,00 624.457.500,00 128.775.000,00 528.421.000,00 11.143.899.446,00 581.166.400,00 335.549.375,00 210.699.000,00 10.545.985.300,00 81.600.000,00
1.739.377.950,00
1.593.298.950,00
91,60
2.278.557.500,00
4.299.633.720,00
4.119.838.845,00
95,82
1.936.076.000,00
4.218.371.650,00
4.075.885.600,00
96,62
2.669.245.365,00
24.393.774.258,00
23.535.455.800,00
96,48
0,00
12.533.839.400,00
12.408.337.900,00
99,00
21.907.488.400,00
0,00
0,00
0,00
666.253.000,00
188.973.266.502,00
180.331.327.165,16
95,43
190.309.053.635,68
Belanja Jasa Kantor Belanja Premi Asuransi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Cetak Dan Penggandaan Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang dan Parkir Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Alat Berat Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja Makanan dan Minuman Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Pakaian Kerja Belanja Pakain Khusus dan Hari Hari Tertentu Belanja Perjalanan Dinas Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisai dan Bimbingan Teknis PNS Belanja Pemeliharaan Belanja Jasa Konsultasi Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Belanja Pihak Ketiga Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Non PNS Jumlah
Realisasi belanja jasa kantor tahun 2012 khususnya pada SKPD Dinas Kesehatan terdapat realisasi belanja jasa administrasi penerimaan asuransi kesehatan (ASKES) dengan realisasi sebesar Rp991.260.952,00 atau sebesar 108,39% dari anggaran sebesar Rp914.565.000,00. Kelebihan realisasi ini disesuaikan dengan pendapatan ASKES yang diterima dari Pemerintah Pusat. Realisasi belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, senilai Rp13.617.427.400,00 yang akan diserahkan kepada masyarakat dan senilai Rp9.918.028.400,00 yang akan diserahkan kepada pihak ketiga. Adapun realisasi belanja barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga terdapat pada SKPD antara lain : -
Dinas Kesehatan sebesar Rp9.090.028.400,00.
-
Dinas
Koperasi,
Industri
dan
Perdagangan
sebesar
Rp828.000.000,00.
80
Sedangkan realisasi belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat terdapat pada SKPD antara lain : -
Dinas Pertanian sebesar Rp6.313.922.500,00.
-
Dinas Pendidikan sebesar Rp817.800.000,00.
-
Dinas PU. Pengairan sebesar Rp1.170.452.000,00.
-
Dinas PU. Cipta Karya sebesar Rp1.290.454.000,00.
-
Bappeda sebesar Rp44.267.500,00.
-
Badan Lingkungan Hidup sebesar Rp123.888.000,00.
-
Dinas
Sosial,
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi
sebesar
Perdagangan
sebesar
Rp43.790.000,00. -
Dinas
Koperasi,
Industri
dan
Rp499.927.000,00. -
Badan
Penanggulangan
Bencana
Daerah
sebesar
Rp29.000.000,00. -
Dinas
Peternakan
dan
Kesehatan
Hewan
sebesar
Rp634.642.800,00. -
Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp2.209.617.600,00.
-
Badan
Pemberdayaan
Perempuan
dan
KB
sebesar
2012
sebesar
Rp44.946.000,00. -
SKPD Kecamatan sebesar Rp384.720.000,00.
Belanja Bunga Realisasi
belanja
bunga
Tahun
Rp3.205.861.172,95 dipergunakan untuk membayar bunga Pinjaman kepada Pemerintah Pusat dan kepada Lembaga Keuangan Bank. Adapun rincian Belanja Bunga dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 6.44 Rincian Realisasi Belanja Bunga Tahun 2012 (dalam rupiah)
Anggaran Tahun
Realisasi Tahun
2012
2012
%
Realisasi Tahun
No.
Uraian
1.
Belanja Utang Pinjaman kepada Pemerintah
7.000.000,00
6.607.044,24
94,39
10.245.368,46
2.
Belanja Utang Pinjaman kepada Lembaga
3.325.000.000,00
3.199.254.128,71
96,22
2.171.461.162,45
Belanja Jasa Pinjaman
0,00
0,00
0,00
472.500.000,00
Jumlah
3.332.000.000,00
3.205.861.172,95
96,21
2.654.206.530,91
2011
Keuangan 3.
81
Belanja Hibah Belanja Hibah pada tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp61.930.225.395,00, dengan realisasi sebesar Rp46.585.113.954,00 yang diberikan kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Swasta, Profesi, dan lain-lainnya dengan rincian sebagai berikut : Tabel 6.45 Rincian Realisasi Belanja Hibah Tahun 2012 (dalam rupiah)
No. 1. 2. 3. 4.
Anggaran Tahun 2012
Realisasi Tahun 2012
%
Realisasi Tahun 2011
Belanja Hibah kepada Pemerintah Desa Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perseorangan
17.950.000.000,00
17.950.000.000,00
100,00
15.205.000.000,00
16.155.325.395,00
15.918.613.954,00
98,53
35.037.091.326,63
2.285.000.000,00
2.185.000.000,00
95,62
15.177.560.000,00
Belanja Hibah Dana BOS
25.539.900.000,00
10.531.500.000,00
41,24
0,00
61.930.225.395,00
46.585.113.954,00
75,22
65.419.651.326,63
Uraian
Jumlah
Belanja hibah kepada Pemerintah Desa merupakan belanja yang digunakan untuk pembangunan peningkatan jalan poros desa dan pembangunan pasar desa/tradisional. Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta disalurkan ke Palang Merah Indonesia, Yayasan Kanker Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat, KONI, Kwartir Cabang Pramuka, KNPI, PKK, KPU, PWRI, Lembaga Pendidikan SD dan SMP, Dewan Kesenian Lamongan (DKL). Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan disasarkan untuk Komisi Transparansi, Asosiasi Kepala Desa (AKD), HNSI, Pusat Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Pesisir, Kelompok Pembudidaya Ikan, Kelompok Tani dan Kelompok Peternakan. Sedangkan
Belanja
Hibah
Dana
BOS
realisasinya
dipergunakan untuk Belanja Hibah Dana BOSDA Madin.
82
Belanja Bantuan Sosial Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun 2012 sebesar Rp28.530.280.000,00 dari anggaran sebesar Rp29.034.280.000,00 atau sebesar 98.26%. Rincian Belanja Bantuan Sosial selama tahun 2012 adalah sebagai berikut : Tabel 6.46 Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2012 (dalam rupiah)
No.
1.
Uraian Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi
Anggaran Tahun
Realisasi Tahun
2012
2012
%
Realisasi Tahun 2011
7.802.750.000,00
7.756.250.000,00
99,40
12.954.870.500,00
0,00
0,00
0,00
8.471.567.500,00
0,00
0,00
0,00
984.250.000,00
11.900.750.000,00
11.767.250.000,00
98,88
0,00
9.330.780.00,00
9.006.780.000,00
96,53
0,00
29.034.280.000,00
28.530.280.000,00
98,26
22.410.688.000,00
Kemasyarakatan 2.
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Keagamaan/Pendidikan
3.
Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Profesi
4.
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
5.
Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat Jumlah
Belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan sebesar Rp7.756.250.000,00 antara lain dialokasikan untuk kegiatan PHBN, PHBI, kepedulian sosial, organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan kepemudaan, kesenian dan keolahragaan, pelayanan kesehatan gelandangan dan penyandang sosial, sharing PNPM pedesaan, sharing PNPM perkotaan, komisi penanggulangan AIDS, kader Posyandu, Jamkesda, program rumah sehat dan transportasi jamaah haji. Belanja
bantuan
sosial
kepada
kelompok
masyarakat
direalisasikan sebesar Rp11.767.250.000,00 dipergunakan untuk kegiatan Badan Amil Zakat, pondok pesantren, madin dan TPQ, pembinaan keagamaan, pembangunan pendidikan LPTQ, IPHI, lembaga keagamaan dan tempat ibadah, pembinaan kependidikan, induk lembaga pendidikan swasta, modin dan guru ngaji, Ta’mir Masjid, pemberdayaan perempuan, organisasi profesi lainnya, Badan Narkotika Kabupaten, GOPTKI dan DEKRANASDA.
83
Belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat sebesar Rp9.006.780.000,00 dipergunakan untuk kegiatan siswa berprestasi, beasiswa tidak mampu SMA sederajat dan beasiswa mahasiswa tidak mampu. Belanja Bantuan Keuangan Belanja bantuan keuangan selama tahun 2012 direalisasikan sebesar Rp63.031.395.766,00 dengan rincian sebagai berikut : Tabel 6.47 Rincian Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2012 (dalam rupiah)
No. 1. 2.
Uraian Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)
Anggaran Tahun
Realisasi Tahun
2012
2012 27.328.000.000,00
100,00
27.328.000.000,00
301.500.000,00
301.500.000,00
100,00
306.500.000,00
35.964.120.000,00
34.514.370.000,00
95,97
29.834.530.000,00
900.000.000,00
887.525.766,00
98,61
887.525.766,00
64.493.620.000,00
63.031.395.766,00
97,73
58.356.555.766,00
(Desa) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa
4.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Jumlah
2011
27.328.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Tim Masyarakat
3.
Realisasi Tahun
%
6.5.2 Belanja Modal Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Realisasi Belanja Modal untuk tahun 2012 sebesar Rp271.048.641.335,00 apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sebesar Rp190.276..002.925,00 mengalami peningkatan sebesar 42,45% atau sebesar Rp80.772.638.410,00. Adapun rincian Belanja Modal tahun 2012 dapat dilihat di bawah ini : Tabel 6.48 Realisasi Belanja Modal (dalam rupiah)
No.
Uraian
1.
Belanja Tanah
2.
Belanja Peralatan dan Mesin
3.
Belanja Gedung dan Bangunan
4.
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
5.
Belanja Aset Tetap Lainnya Jumlah
Anggaran Tahun
Realisasi Tahun
2012
2012
%
Realisasi Tahun 2011
5.830.670.000,00
5.508.395.900,00
94,97
4.804.106.600,00
68.964.137.150,00
63.406.732.525,00
91,94
52.190.387.475,00
81.654.101.972,00
79.856.647.125,00
97,80
64.160.436.900,00
113.171.534.730,00
110.710.281.350,00
97,83
56.009.363.150,00
12.039.057.000,00
11.566.584.435,00
96,08
13.111.708.800,00
281.659.500.852,00
271.048.641.335,00
96,23
190.276.002.925,00
84
Belanja Tanah Belanja Modal Tanah Pemerintah Kabupaten Lamongan selama Tahun 2012 adalah sebesar Rp5.508.395.900,00 antara lain untuk : - Ganti rugi tanah seluas 208 m² untuk pengembangan pendopo sebesar Rp800.000.000,00. - Ganti rugi tanah seluas 5.000 m² untuk RTH (Ruang Terbuka Hijau) Tlogo Bandung sebesar Rp600.000.000,00. - Ganti rugi tanah seluas 4.382 m² untuk pembangunan terminal Lamongan sebesar Rp701.120.000,00. - Ganti rugi tanah seluas 5.970 m² untuk pengembangan MAZOLA sebesar Rp2.089.500.000,00. - Ganti rugi tanah seluas 4.581 m² untuk pengembangan lembaga pendidikan dan jalan tembus di Kelurahan Banjarmendalan sebesar Rp1.313.700.000,00. - Biaya pengukuran dan pendaftaran hak (sertifikat) tanah milik Pemerintah
Kabupaten
Lamongan
tahun
2012
sebesar
Rp4.075.000,00. Belanja Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun 2012 terealisasi sebesar Rp63.406.732.525,00 dari anggaran sebesar Rp68.964.137.150,00 atau sebesar 91,94% terdiri dari : Tabel 6.49 Rincian Belanja Modal Peralatan Dan Mesin (dalam rupiah)
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Uraian
Anggaran Tahun
Realisasi Tahun
2012
2012
%
Realisasi Tahun 2011
Belanja Modal Pengadaan Alat–Alat Berat
2.009.780.000,00
2.001.490.000,00
99,59
184.261.000,00
Belanja Modal Alat -Alat Angkutan Darat
12.444.514.000,00
10.774.561.500,00
86,58
12.031.669.900,00
64.300.000,00
63.580.000,00
98,88
91.475.000,00
0,00
0,00
0,00
288.158.775,00
137.160.000,00
136.695.000,00
99,66
37.504.800,00
1.504.980.000,00
1.472.870.000,00
97,87
0,00
Bermotor Belanja Modal Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor Belanja Modal Alat-Alat Angkutan Di Atas Air Bermotor Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengairan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan
85
7. 8.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
1.967.612.000,00
1.899.509.500,00
96,54
655.457.700,00
881.667.000,00
870.105.550,00
98,69
666.504.500,00
Kantor
9.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
10.314.249.300,00
9.082.949.450,00
88,06
9.115.744.450,00
10.
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
1.901.756.100,00
1.770.953.030,00
93,12
2.154.975.400,00
11.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
200.878.000,00
198.163.220,00
98,65
242.793.600,00
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan
168.901.900,00
166.276.500,00
98,45
312.751.500,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
944.806.550,00
915.148.500,00
96,86
798.842.650,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
173.515.000,00
172.650.000,00
99,50
140.060.000,00
274.000.000,00
247.535.000,00
90,34
123.960.000,00
16.080.850.400,00
15.736.152.275,00
97,86
18.095.271.100,00
19.883.666.900,00
17.886.593.000,00
89,96
6.990.182.100,00
7.500.000,00
7.500.000,00
100,00
75.000,00
4.000.000,00
4.000.000,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260.700.000,00
68.964.137.150,00
63.406.732.525,00
91,94
52.190.387.475,00
12. 13. 14. 15. 16.
17.
18.
19.
20.
Rumah Tangga
Komunikasi Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Rambu Lalu Lintas Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Limbah/Sampah Jumlah
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang disajikan sebesar Rp63.406.732.525,00 tersebut merupakan nilai bersih, diantaranya digunakan untuk pengadaan alat-alat berat, alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tidak bermotor, alat bengkel, dan lain-lain. Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2012 terealisasi sebesar
Rp79.856.647.125,00
dari
anggaran
sebesar
Rp81.654.101.972,00 atau sebesar 97,80% terdiri dari : Tabel 6.50 Rincian Belanja Modal Gedung Dan Bangunan (dalam rupiah)
No. 1. 2.
Uraian Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian Gedung Kantor Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang
Anggaran Tahun
Realisasi Tahun
2012
2012
%
Realisasi Tahun 2011
5.911.544.500,00
5.495.161.700,00
92,96
27.952.536.500,00
0,00
0,00
0,00
389.732.000,00
86
No. 3. 4. .5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Uraian Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Pendidikan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Ramburambu Lalu Lintas Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Sarana Wisata Belanja modal Pengadaan konstruksi Bangunan Dasar Laut Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Tempat Promosi/Spanduk Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Pasar Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Taman Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Sarana Prasarana Olah Raga Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Sarana Pasar Belanja Modal Pengadaan Tempat Parkir Belanja Modal Pengadaan Tempat Pembuangan Akhir Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Lainnya
15.
Belanja Modal Pembangunan Biogas
16.
Belanja Modal Pengadaan Sarana Kesehatan
17. 18. 19. 20.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pelabuhan/Dermaga/Tambat Labuh Belanja Modal Konstruksi Lingkungan Sehat Perumahan Belanja Modal Konstruksi Bangunan Rumah Kompos Belanja Modal Konstruksi Bangunan Sumur Resapan
21.
Belanja Modal Konstruksi Papan Informasi
22.
Belanja Modal Bangunan Air
23. 24.
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Kanopi Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Gudang
25.
Belanja Modal Pengadaan Unit Komposter
26.
Belanja Modal Konstruksi Pagar Jumlah
Anggaran Tahun
Realisasi Tahun
2012
2012
%
Realisasi Tahun 2011
62.167.613.347,00
62.023.671.100,00
99,77
21.702.975.000,00
420.189.000,00
413.161.000,00
98,33
277.970.000,00
120.350.000,00
119.763.000,00
99,51
49.213.000,00
1.490.500.000,00
461.033.000,00
30,93
374.098.000,00
20.000.000,00
19.900.000,00
99,50
45.800.000,00
0,00
0,00
0,00
5.386.922.000,00
1.223.960.000,00
1.193.044.000,00
97,47
520.673.000,00
1.502.125.000,00
1.497.950.000,00
99,72
408.400.000,00
1.361.400.000,00
1.349.542.000,00
99,13
0,00
107.855.000,00
107.755.000,00
99,91
20.639.000,00
975.200.000,00
972.652.000,00
99,74
625.459.000,00
472.288.000,00
456.742.100,00
96,71
144.315.000,00
0,00
0,00
0,00
49.900.000,00
5.168.316.625,00
5.046.751.225,00
97,65
4.595.886.000,00
0,00
0,00
0,00
445.094.000,00
0,00
0,00
0,00
1.052.700.000,00
69.960.000,00
65.800.000,00
94,05
49.450.000,00
0,00
0,00
0,00
24.999.700,00
0,00
0,00
0,00
12.499.700,00
97.000.000,00
97.000.000,00
100,00
12.499.850,00
0,00
0,00
0,00
18.675.000,00
91.773.000,00
91.573.000,00
99,78
0,00
65.890.000,00
65.800.000,00
99,86
0,00
388.137.500,00
379.348.000,00
97,74
0,00
81.654.101.972,00
79.856.647.125,00
97,80
64.160.436.900,00
87
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang disajikan sebesar Rp79.856.647.125,00 merupakan nilai bersih, diantaranya digunakan untuk pengadaan konstruksi gedung kantor, gedung gudang, bangunan sarana wisata, dll. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan selama tahun 2012 terealisasi sebesar Rp110.710.281.350,00 dari anggaran sebesar Rp113.171.534.730,00 atau sebesar 97,83%, secara rinci ada dalam tabel berikut : Tabel 6.51 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (dalam rupiah)
No.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Uraian Belanja Modal Pengadaan Konstruksi
Anggaran Tahun
Realisasi Tahun
2012
2012
95.012.722.100,00
94.065.873.200,00
99,00
46.780.935.950,00
4.299.913.030,00
4.239.971.500,00
98,61
1.610.285.000,00
11.896.891.000,00
10.459.501.500,00
87,92
6.247.135.700,00
1.632.308.600,00
1.616.215.250,00
99,01
1.120.569.000,00
329.700.000,00
328.719.900,00
99,70
187.637.500,00
0,00
0,00
0,00
62.800.000,00
113.171.534.730,00
110.710.281.350,00
97,83
56.009.363.150,00
%
Realisasi Tahun 2011
Jalan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon Belanja Modal Instalasi Jaringan/Saluran Air dan Gas Jumlah
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang disajikan sebesar Rp110.710.281.350,00 merupakan nilai bersih; diantaranya
dipergunakan
untuk
pengadaan
konstruksi
jalan,
jembatan penyeberangan, kanal permukaan, jaringan irigasi, jaringan air bersih, lampu hias, lampu penerangan jalan, lampu penerangan gedung kantor dan instalasi listrik.
88
Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Tetap Lainnya selama tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp12.039.057.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp11.566.584.435,00 atau sebesar 96,08% dengan rincian sebagai berikut : Tabel 6.52 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya (dalam rupiah)
No. 1. 2. 3.
Uraian Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
Anggaran Tahun
Realisasi Tahun
2012
2012
12.025.057.000,00
11.553.384.435,00
96,08
12.969.158.800,00
14.000.000,00
13.200.000,00
94,29
34.550.000,00
0,00
0,00
0,00
108.000.000,00
12.039.057.000,00
11.566.584.435,00
96,08
13.111.708.800,00
Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak
%
Realisasi Tahun 2011
Kesenian, Kebudayaan Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman Jumlah
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang disajikan sebesar Rp11.566.584.435,00 merupakan nilai bersih, diantaranya digunakan untuk pengadaan buku-buku dan lukisan/foto. 6.5.3 Belanja Tidak Terduga Belanja
ini
merupakan
akun
yang
berfungsi
untuk
menampung pengeluaran bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran yang tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka
penyelenggaraan
kewenangan
Pemerintahan
Daerah.
Pemerintah Kabupaten Lamongan, menganggarkan Belanja Tidak Terduga dalam tahun 2012 sebesar Rp402.741.195,11 dengan realisasi sebesar Rp336.666.584,00 atau sebesar 83,59% yang dipergunakan untuk pengembalian sisa DPPID (Dana Percepatan Pembangunan
Infrastruktur
Daerah)
tahun
2011
sebesar
Rp302.816.584,00 dan Bantuan Korban Bencana Alam Angin Puting Beliung di Kecamatan Babat sebesar Rp33.850.000,00. 6.5.4 Belanja Transfer Belanja transfer ini diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah atau entitas pelaporan. Apabila pada
89
akhir tahun anggaran, belanja transfer belum direalisasi, maka akan menjadi utang nilai yang harus dibayar, kemudian di reverse pada awal tahun berikutnya. Pada saat realisasi belanja transfer terjadi, dilakukan mekanisme melalui belanja transfer seperti biasa. Adapun realisasinya adalah sebagai berikut : Tabel 6.53 Realisasi Belanja Transfer (dalam rupiah)
No.
Uraian
1.
Bagi Hasil Pajak
2.
Bagi Hasil Retribusi Jumlah
Anggaran Tahun 2012 1.118.868.541,00
Realisasi Tahun 2012 1.074.227.050,00
96,01
Realisasi Tahun 2011 1.131.731.766,00
1.530.650.000,00
1.184.906.780,00
77,41
1.430.741.030,00
2.649.518.541,00
2.259.133.830,00
85,27
2.562.472.796,00
%
Belanja Bagi Hasil Pajak sebesar Rp1.074.227.050,00 merupakan bagi hasil PBB kepada Pemerintah Desa. Belanja Bagi Hasil Retribusi sebesar Rp1.184.906.780,00 merupakan bagi hasil parkir berlangganan, bagi hasil retribusi kepada Pemerintah Desa Drajat Kecamatan Paciran dan Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang. 6.6 SURPLUS/DEFISIT Dari seluruh entitas, baik realisasi pendapatan dan belanja, untuk tahun 2012 telah terealisasi defisit sebagaimana tabel dibawah ini : Tabel 6.54 Surplus / Defisit (dalam rupiah)
No. 1.
6.7
Uraian Surplus / Defisit Jumlah
Anggaran Tahun 2012 (86.618.987.936,11) (86.618.987.936,11)
Realisasi Tahun 2012 (1.321.467.380,09) (1.321.467.380,09)
Realisasi Tahun 2011 17.243.765.210,34 33.551.118.549,09
PEMBIAYAAN Pembiayaan digunakan untuk mencatat semua pos-pos pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lamongan, baik Penerimaan Pembiayaan maupun Pengeluaran Pembiayaan.
90
6.7.1 Penerimaan Pembiayaan Pos
Penerimaan
Pembiayaan
dipergunakan
untuk
menampung semua penerimaan pembiayaan diantaranya yaitu : Tabel 6.55 Penerimaan Pembiayaan (dalam rupiah)
No.
Uraian
Anggaran Tahun 2012
1.
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
111.681.362.736,11
111.681.362.736,11
100,00
38.843.861.701,85
2.
Penerimaan Pinjaman Daerah
0,00
0,00
0,00
46.500.000.000,00
3.
Penerimaan Piutang Daerah
21.900.000.000,00
22.666.356.950,00
103,50
22.947.334.950,00
133.581.362.736,11
134.347.719.686,11
100,57
108.291.196.651,85
Jumlah
Realisasi Tahun 2012
%
Realisasi Tahun 2011
1) Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2012
dianggarkan
direalisasikan
sebesar
sebesar
Rp111.681.362.736,11
Rp111.681.362.736,11
atau
dan
sebesar
100,00%. 2) Penerimaan Piutang Daerah Penerimaan
Piutang
Rp21.900.000.000,00
Daerah
dianggarkan
sebesar
dan
terealisasi
sebesar
Rp22.666.356.950,00 atau sebesar 103,50%. Penerimaan ini merupakan penerimaan piutang daerah dari kegiatan dana revolving dengan rincian sebagai berikut : - Dinas Pertanian dan Kehutanan sebesar Rp14.000.000.000,00. - Dinas
Peternakan
dan
Kesehatan
Hewan
sebesar
Rp2.206.332.950,00. - Dinas Perikanan dan Kelautan sebesar Rp2.079.000.000,00. - Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp3.700.900.000,00. - Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebesar Rp680.124.000,00
91
6.7.2 Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan dipergunakan untuk melakukan investasi Pemerintah Daerah berupa penyertaan modal dan membayar utang yang jatuh tempo dengan rincian sebagai berikut : Tabel 6.56 Pengeluaran Pembiayaan ( dalam rupiah )
No.
Uraian
Anggaran Tahun 2012 34.900.000.000,00
Realisasi Tahun 2012 34.900.000.000,00
100,00
Realisasi Tahun 2011 24.200.000.000,00
%
1.
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
2.
Pembayaran Pokok Utang
12.062.374.800,00
12.062.374.800,00
100,00
5.960.952.464,83
Jumlah
46.962.374.800,00
46.962.374.800,00
100,00
30.160.952.464,83
1) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah direalisasikan 100% sebesar Rp34.900.000.000,00 yang merupakan Dana Bergulir/Revolving sebesar Rp21.900.000.000,00, penyertaan modal
pada
penambahan
Bank
Jatim
penyertaan
sebesar
modal
Rp10.000.000.000,00,
kepada
PDAM
sebesar
Rp2.000.000.000,00 serta penambahan penyertaan modal pada PD. BPR Bank Daerah Lamongan sebesar Rp1.000.000.000,00. 2) Pembayaran Pokok Utang Pembayaran pokok utang direalisasikan sebesar 100% atau sebesar Rp12.062.374.800,00. Dari total yang dianggarkan sebesar Rp12.062.374.800,00 yang merupakan pembayaran utang pada Pemerintah Pusat (Pinjaman RDA dan Pinjaman SLAP) sebesar Rp62.374.800,00 dan pembayaran utang pada Bank Jatim sebesar Rp12.000.000.000,00. 6.7.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 terealisasi sebesar Rp86.063.877.506,02 yang merupakan sisa perhitungan dari penerimaan daerah dikurangi pengeluaran daerah.
92
PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS 6.8
KOMPONEN KOMPONEN ARUS KAS Arus Kas merupakan gambaran dari semua kas masuk dan kas keluar terkait Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan dan Aktivitas Pembiayaan serta Aktivitas Non Anggaran. Dalam laporan ini diungkapkan
selisih
antara
kas
masuk
dan
kas
keluar
serta
kenaikan/penurunan Kas Pemerintah Daerah selama kurun waktu 01 Januari s/d 31 Desember 2012. 6.8.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Kas dari Aktivitas Operasi menggambarkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menghasilkan Kas untuk membiayai kegiatan operasional. Tahun 2012, Arus Kas Bersih yang dihasilkan adalah sebesar Rp260.562.247.949,33; dengan rincian sebagai berikut : 6.8.1.1 Arus Masuk Kas dari Pendapatan Pajak Daerah Arus Masuk Kas dari pendapatan Pajak Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari Pajak Daerah selama tahun 2012 sebesar Rp27.916.743.413,58 sedangkan pada tahun 2011 sebesar Rp21.555.913.874,82. Arus masuk kas tersebut terdiri dari : Tabel 6.57 Arus Masuk Kas Dari Pendapatan Pajak Daerah (dalam rupiah)
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Uraian Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Parkir Pajak Air Bawah Tanah Pajak Pengambilan Sarang Burung Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Jumlah
2012 220.368.500,00 906.386.153,00 1.282.698.850,00 1.231.074.455,00 20.001.613.633,00 69.690.000,00 56.823.100,00 40.000.350,00 316.499.875,00 3.791.588.497,58
2011 125.150.000,00 174.898.900,00 301.962.000,00 1.097.470.940,00 17.790.712.290,00 30.060.000,00 85.194.357,00 46.064.850,00 250.541.000,00 1.653.859.537,82
27.916.743.413,58
21.555.913.874,82
93
6.8.1.2 Arus Masuk Kas dari Pendapatan Retribusi Daerah Arus Masuk Kas dari pendapatan Retribusi Daerah tahun 2012 sebesar Rp13.423.744.929,00 sedangkan pada tahun 2011 sebesar Rp12.621.817.231,00. Arus masuk kas tersebut terdiri dari : Tabel 6.58 Arus Masuk Kas Dari Pendapatan Retribusi Daerah (dalam rupiah)
No 1. 2. 3.
Uraian Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Retribusi Perizinan Tertentu JUMLAH
2012 9.686.893.310,00 2.636.399.619,00
2011 8.889.269.111,00 2.650.553.120,00
1.100.452.000,00
1.081.995.000,00
13.423.744.929,00
12.621.817.231,00
6.8.1.3 Arus Masuk Kas dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Arus Masuk Kas dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk tahun 2012 sebesar Rp19.399.749.694,65 sedangkan pada tahun 2011 sebesar Rp16.758.855.894,11. Arus masuk kas tersebut terdiri dari : Tabel 6.59 Arus Masuk Kas Dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (dalam rupiah)
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Uraian PD. Bank Daerah Lamongan PD. Aneka Usaha Lamongan Jaya BPD Bank Jatim PT. Wisata Bahari Lamongan PT. Lamongan Integrated Shorebase PD. Pasar Jumlah
2012 1.022.293.545,00 155.000.000,00 3.359.147.342,65 14.125.000.000,00 251.000.000,00 487.308.807,00 19.399.749.694,65
2011 957.699.976,00 155.000.000,00 3.509.919.115,11 11.250.000.000,00 678.537.500,00 207.699.303,00 16.758.855.894,11
6.8.1.4 Arus Masuk Kas dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Arus Masuk Kas dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2012 sebesar Rp12.662.787.675,05 sedangkan pada tahun 2011 sebesar Rp6.621.766.552,84 dengan rincian sebagai berikut :
94
Tabel 6.60 Arus Masuk Kas Dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (dalam rupiah)
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Uraian Penerimaan Jasa Giro Penerimaan Bunga Deposito Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Lain-lain Pendapatan dari SKPD Penerimaan Usaha Dinas/SKPD Pendapatan dari Pengembalian Lainnya Jumlah
Realisasi Tahun 2012 2.848.306.893,97 6.569.075.245,92 509.770.000,00
Realisasi Tahun 2011 2.393.518.360,03 2.547.808.218,81 0,00
2.246.735.535,16
0,00
0,00
1.486.067.228,00
0,00
228.157.403,00
12.662.787.675,05
6.621.766.552,84
6.8.1.5 Arus Masuk Kas dari Dana Bagi Hasil Pajak Arus Masuk Kas dari Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak)
pada
tahun
2012
adalah
sebesar
Rp84.900.637.030,00, yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan, Bagi Hasil Pajak Penghasilan serta Bagi Hasil Cukai Tembakau. Sedangkan pada tahun 2011 sebesar Rp81.951.282.019,00. Adapun rincian Dana Bagi Hasil Pajak tahun 2012 adalah sebagai berikut: Tabel 6.61 Arus Masuk Kas Dari Dana Bagi Hasil Pajak (dalam rupiah)
No. 1. 2. 3.
Uraian Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Penghasilan (PPh) Cukai Tembakau Jumlah
Realisasi Tahun 2012 57.181.222.996,00 14.868.206.732,00 12.851.207.302,00 84.900.637.030,00
Realisasi Tahun 2011 61.469.935.958,00 7.693.825.126,00 12.787.520.935,00 81.951.282.019,00
6.8.1.6 Arus Masuk Kas dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Arus Masuk Kas dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
(DBH
SDA)
pada
tahun
2012
sebesar
Rp18.937.916.280,00 sedangkan pada tahun 2011 sebesar Rp9.123.460.523,00. DBH SDA tersebut diperoleh dari sumber daya hutan, iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalti), pungutan pengusahaan perikanan, pertambangan
95
minyak bumi dan pertambangan gas bumi. Adapun rincian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam tahun 2012 adalah sebagai berikut : Tabel 6.62 Arus Masuk Kas Dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (dalam rupiah)
No. 1. 2. 3. 4. 5.
Uraian Provisi Sumber Daya Hutan Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) Pungutan Pengusahaan Perikanan Pertambangan Minyak Bumi Pertambangan Gas Bumi Jumlah
Realisasi Tahun 2012 824.129.222,00 7.215.326,00 343.986.219,00 14.776.052.218,00 2.986.533.295,00 18.937.916.280,00
Realisasi Tahun 2011 747.142.611,00 13.954.798,00 261.048.242,00 7.830.508.597,00 270.806.275,00 9.123.460.523,00
6.8.1.7 Arus Masuk Kas dari Dana Alokasi Umum Arus Masuk Kas dari Dana Alokasi Umum untuk tahun 2012 sebesar Rp832.015.926.000,00 sedangkan tahun 2011 sebesar Rp679.813.150.000,00. 6.8.1.8 Arus Masuk Kas dari Dana Alokasi Khusus Arus Masuk Kas dari Dana Alokasi Khusus tahun 2012 sebesar Rp70.832.240.000,00 yang diperuntukkan bagi Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Infrastruktur Jalan, Bidang Infrastruktur Irigasi, Bidang Infrastruktur Air Minum dan Penyehatan Sanitasi, Bidang Kelautan dan Perikanan, Bidang Pertanian, Bidang Lingkungan Hidup, Bidang Keluarga Berencana, Bidang Kehutanan, dan Bidang Keselamatan Transportasi Darat. Sedangkan untuk tahun 2011 sebesar Rp88.252.200.000,00. Adapun rincian Dana Alokasi Khusus tahun 2012 adalah sebagai berikut : Tabel 6.63 Arus Masuk Kas Dari Dana Alokasi Khusus (dalam rupiah)
No.
Uraian
1. 2. 3. 4. 5.
Bidang Pendidikan Bidang Kesehatan Bidang Infrsatruktur Jalan Bidang Infrastruktur Irigasi Bidang Infrastruktur Air Minum dan Penyehatan
Realisasi Tahun 2012 35.328.810.000,00 9.463.460.000,00 6.572.190.000,00 2.849.200.000,00 2.304.950.000,00
Realisasi Tahun 2011 50.688.400.000,00 6.550.100.000,00 6.034.400.000,00 2.451.600.000,00 2.137.000.000,00
96
No. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Uraian Sanitasi Bidang Kelautan dan Perikanan Bidang Pertanian Bidang Lingkungan hidup Bidang Keluarga Berencana Bidang Kehutanan Bidang Keselamatan Transportasi Darat Bidang Perdagangan Bidang Perhubungan Bidang Ketahanan Pangan Bidang Peternakan RSUD Jumlah
Realisasi Tahun 2012
Realisasi Tahun 2011
4.413.970.000,00 6.250.800.000,00 919.390.000,00 1.311.670.000,00 1.152.950.000,00 264.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.832.240.000,00
4.729.700.000,00 4.590.100.000,00 666.800.000,00 1.433.100.000,00 1.037.300.000,00 0,00 5.041.900.000,00 202.700.000,00 872.700.000,00 997.400.000,00 819.000.000,00 88.252.200.000,00
6.8.1.9 Arus Masuk Kas dari Dana Penyesuaian Arus Masuk Kas dari Dana Penyesuaian tahun 2012 sebesar Rp193.600.248.000,00
yang merupakan
Dana
Penyesuaian Tunjangan Kependidikan. Sedangkan untuk tahun 2011 sebesar Rp132.959.812.320,00. 6.8.1.10 Arus Masuk Kas dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Dana Bagi Hasil Lainnya dari Propinsi Arus Masuk Kas dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Bagi Hasil Lainnya dari Propinsi selama tahun 2012 sebesar Rp60.800.737.047,00. Jumlah tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp60.725.416.363,00 dan Dana Bagi Hasil Lainnya sebesar Rp75.320.684,00. Dana bagi hasil tersebut diperoleh dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan. Sedangkan Dana Bagi Hasil Lainnya diperoleh dari Retribusi TERA, Retribusi P3HH dan Sumbangan Pihak Ketiga. Bagi Hasil Propinsi dan Bagi Hasil Lainnya dari Propinsi pada tahun 2011 sebesar Rp64.794.017.364,00 dan sebesar Rp60.007.171,00. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Dana Bagi Hasil Lainnya dari Propinsi dapat disampaikan sebagai berikut :
97
Tabel 6.64 Arus Masuk Kas dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Dana Bagi Hasil Lainnya dari Propinsi (dalam rupiah)
No.
Uraian
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pajak Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendraaan Bermotor Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Retribusi TERA Retribusi P3HH Sumbangan Pihak Ketiga Jumlah
6.8.1.11
Realisasi Tahun 2012 18.526.980.963,00 19.326.727.097,00 22.393.950.237,00 477.758.066,00 39.209.747,00 1.164.000,00 34.946.937,00 60.800.737.047,00
Realisasi Tahun 2011 17.365.921.547,00 22.820.591.782,00 24.189.360.882,00 418.143.153,00 13.265.889,00 228.000,00 46.513.282,00 64.854.024.535,00
Arus Masuk Kas dari Pendapatan Lainnya Arus Masuk Kas dari Pendapatan Lainnya untuk tahun 2012 sebesar Rp82.053.490.000,00. Sedangkan untuk tahun 2011
penerimaan
atas
pendapatan
tersebut
sebesar
Rp165.025.398.000,00. Penerimaan Pendapatan Lainnya tahun 2012 terdiri dari Dana Insentif Daerah (DID), Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) dan Bantuan Keuangan dari Propinsi yang dipergunakan untuk Bantuan Keuangan Rehab Gedung SMA, Bantuan Keuangan Ruang Kelas Baru SMA, Bantuan Keuangan Sarana dan Prasarana Infrastruktur, Bantuan Keuangan Peningkatan Ekonomi Lokal, Bantuan Keuangan BOS SLTA, Bantuan Keuangan Infrastruktur Jalan, Bantuan Keuangan Pembangunan Sarana dan
Prasarana
Laboratorium
SMK, IPA,
Bantuan
Bantuan
Keuangan
Keuangan
Kegiatan
Pembangunan
Ponkesdes, Bantuan Keuangan Pembangunan Puskesmas, Bantuan
Keuangan
School
Mapping
SMK,
Bantuan
Keuangan Kegiatan Komputer SMP, Bantuan Keuangan Pengadaan
Sistem
Aplikasi
Pengelolaan
Sarana
dan
Prasarana BPHTB, Bantuan Keuangan Pelaksanaan Hari Aksara
Internasional,
Bantuan
Keuangan
Pendidikan
Community College, Bantuan Keuangan BOP Madin, Bantuan Keuangan Kantin Kejujuran, Bantuan Keuangan Pendidikan Laboratorium Lembaga Terpencil/Kepulauan,
98
Bantuan Keuangan untuk Dana Penyesuaian Tunjangan Kependidikan Madin dan Guru Swasta, Bantuan Keuangan Hari Jadi Propinsi ke-67. Tabel 6.65 Arus Masuk Kas dari Pendapatan Lainnya (dalam rupiah)
No. 1. 2. 3. 4. 5. 8.
Uraian Dana Insentif Daerah (DID) Proyek Pemerintah Daerah dan desentralisasi (P2D2) Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Bantuan Keuangan dari Propinsi Jumlah
6.8.1.12
Realisasi Tahun 2012 25.608.110.000,00 438.710.000,00 0,00 0,00 0,00 56.006.670.000,00 82.053.490.000,00
Realisasi Tahun 2011 21.382.474.000,00 0,00 24.750.000.000,00 49.485.481.000,00 12.861.803.000,00 56.545.640.000,00 165.025.398.000,00
Arus Keluar Kas untuk Belanja Pegawai Arus Keluar Kas untuk Belanja Pegawai tahun 2012 sebesar Rp858.334.446.175,00 diperuntukkan bagi Gaji dan Tunjangan,
Tambahan
Penghasilan
PNS,
Belanja
Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH,
Insentif
Pemungutan
Pajak,
Insentif
Pemungutan Retribusi, Honorarium PNS dan Non PNS, Uang Lembur. Sedangkan pada arus kas tahun 2011 belanja pegawai terealisasi sebesar Rp753.946.831.998,00. 6.8.1.13
Arus Keluar Kas untuk Belanja Barang Arus Keluar Kas untuk Belanja Barang selama tahun 2012 sebesar Rp153.699.074.638,00 yang diperuntukan untuk Belanja Bahan Pakai Habis, Bahan/Material, Jasa Kantor, Premi Asuransi, Perawatan Kendaraan Bermotor, Cetak dan Penggandaan, Sewa, Makanan dan Minuman, Pakaian Dinas dan Atributnya, Pakaian Kerja, Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu, Perjalanan Dinas, Beasiswa Pendidikan
PNS,
Kursus,
Pelatihan,
Sosialisasi
dan
Bimbingan Teknis PNS, Pemeliharaan, Jasa Konsultansi, Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga dan Belanja Pihak Ketiga. Arus keluar kas untuk belanja barang tahun 2011 sebesar Rp155.068.024.820,00.
99
6.8.1.14
Arus Keluar Kas untuk Belanja Bunga Arus Keluar Kas untuk Belanja Bunga tahun 2012 sebesar Rp3.205.861.172,95, sedangkan pada tahun 2011 sebesar
Rp2.654.206.530,91.
Belanja
bunga
tersebut
dipergunakan untuk membayar bunga pinjaman SLA dan RDA serta bunga pinjaman pada Bank Jatim. 6.8.1.15
Arus Keluar Kas untuk Belanja Hibah Arus Keluar Kas untuk Belanja Hibah tahun 2012 sebesar Rp46.585.113.954,00 diperuntukkan hibah kepada Pemerintahan Desa, kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta, kepada kelompok Masyarakat/Perorangan dan Hibah Dana BOS. Pada tahun 2011 Arus Keluar Kas untuk Belanja Hibah sebesar Rp65.419.651.326,63.
6.8.1.16 Arus Keluar Kas untuk Bantuan Sosial Arus Keluar Kas untuk Bantuan Sosial selama tahun 2012 sebesar Rp28.530.280.000,00 dipergunakan untuk Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan, Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat dan Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat. Pada tahun 2011 Arus Keluar Kas untuk Bantuan Sosial sebesar Rp22.410.688.000,00. 6.8.1.17 Arus Keluar Kas untuk Belanja Bantuan Keuangan Arus Keluar Kas untuk Belanja Bantuan Keuangan selama
tahun
2012
sebesar
Rp63.031.395.766,00
dipergunakan untuk Bantuan Keuangan kepada Desa, kepada Pemerintahan Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya dan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Pada tahun 2011 arus keluar kas Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp58.356.555.766,00.
100
6.8.1.18 Arus Keluar Kas untuk Belanja Tak Terduga Arus Keluar Kas untuk Belanja Tak Terduga selama tahun 2012 sebesar Rp336.666.584,00; yang dipergunakan untuk pengembalian sisa dana PPID tahun 2011 dan bantuan korban bencana alam angin puting beliung di Kecamatan Babat. Pada tahun 2011 arus kas Belanja Tak Terduga sebesar Rp183.572.000,00. 6.8.1.19 Arus Keluar Kas untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Arus Keluar Kas untuk Belanja Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp1.074.227.050,00. Belanja tersebut dipergunakan untuk bagi hasil PBB kepada Desa. Pada tahun 2011 arus kas Belanja Bagi Hasil Pajak sebesar Rp1.131.731.766,00. 6.8.1.20 Arus Keluar Kas untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Arus Keluar Kas untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi selama tahun 2012 sebesar Rp1.184.906.780,00. Belanja tersebut dipergunakan untuk Bagi Hasil Retribusi Parkir Berlangganan, Kepada Pemerintah Desa Drajat Kecamatan Paciran,
Pemerintah
Desa
Sendang Rejo
Kecamatan
Ngimbang dan Bagi Hasil Sewa Tanah Solo Valey. Tahun 2011 arus kas belanja bagi hasil retribusi sebesar Rp1.430.741.030,00. 6.8.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto pada aktivitas untuk memperoleh atau melepaskan sumber daya ekonomi yang bertujuan
untuk
meningkatkan
kinerja
pelayanan
Pemerintah
Kabupaten Lamongan kepada masyarakat dimasa yang akan datang. Jumlah Arus Kas Bersih dari aktivitas ini adalah sebesar minus
101
Rp258.326.391.110,00 yang mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan selama Tahun 2012 lebih memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat. 6.8.2.15 Arus Masuk Kas Dari Pendapatan Penjualan Alat Angkutan Arus Masuk Kas dari pendapatan penjualan alat angkutan selama tahun 2012 sebesar Rp77.300.000,00 yang merupakan
penjualan
alat
angkutan
darat
bermotor
kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 3 (tiga) unit senilai Rp70.500.000,00 dan kendaraan dinas roda 2 (dua) sebanyak 30 (tiga puluh) unit senilai Rp6.800.000,00, sedangkan pada tahun 2011 sebesar Rp50.097.500,00. 6.8.2.16 Arus Masuk Kas Dari Pendapatan Penjualan Atas Peralatan dan Mesin Arus Masuk Kas dari pendapatan penjualan atas Peralatan
dan
Rp11.172.000,00
Mesin
selama
yang
tahun
merupakan
2012
sebesar Penjualan
Peralatan/Perlengkapan Kantor yang Tidak Terpakai berupa penjualan kertas suara bekas Pemilukada tahun 2010. Sedangkan pada tahun 2011 pendapatan penjualan atas peralatan dan mesin sebesar Rp2.350.000,00. 6.8.2.17 Arus Masuk Kas Dari Pendapatan Penjualan Atas Gedung dan Bangunan Arus Masuk Kas dari pendapatan penjualan atas Gedung dan Bangunan selama tahun 2012 adalah sebesar Rp91.000.000,00 yang merupakan penjualan besi bekas rekondisi pabrik es yang berupa ice can dan can grid. Sedangkan pada tahun 2011 hasil penjualan atas Gedung dan Bangunan sebesar Rp51.000.000,00.
102
6.8.2.18 Arus Masuk Kas Dari Pendapatan Penjualan Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya Arus Masuk Kas Dari Pendapatan Penjualan Aset Tetap Lainnya pada tahun 2012 sebesar Rp5.010.000,00 yang merupakan hasil penjualan penebangan pohon dan penjualan
aset
lainnya
pada
tahun
2012
sebesar
Rp14.773.500,00 yang merupakan hasil penjulaan drum bekas aspal dari kegiatan pemeliharaan jalan, sedangkan pada tahun 2011 penjualan aset tetap lainnya maupun penjualan
aset
lainnya,
masing-masing
sebesar
Rp4.600.000,00 dan Rp12.870.000,00. 6.8.2.19 Arus Keluar Kas untuk Belanja Tanah Arus Keluar Kas untuk Belanja Tanah selama tahun 2012
adalah
sebesar
Rp5.508.395.900,00;
yang
dipergunakan untuk Ganti rugi tanah untuk pengembangan pendopo, ganti rugi tanah untuk RTH (Ruang Terbuka Hijau) Tlogo Bandung, ganti rugi tanah untuk pembangunan Terminal Lamongan, ganti rugi tanah untuk pengembangan MAZOLA, ganti rugi tanah untuk pengembangan lembaga pendidikan dan jalan tembus di Kelurahan Banjarmendalan, serta biaya pengukuran dan pendaftaran hak (sertifikat) tanah milik Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2012, sedangkan tahun 2011 sebesar Rp4.804.106.600,00.
6.8.2.20 Arus Keluar Kas untuk Belanja Peralatan dan Mesin Arus Keluar Kas untuk Belanja Peralatan dan Mesin selama tahun 2012 sebesar Rp53.069.129.425,00, sedangkan pada tahun 2011 sebesar Rp50.140.321.575,00. Belanja tersebut terdiri dari :
103
Tabel 6.66 Arus Keluar Kas Untuk Belanja Peralatan Dan Mesin (dalam rupiah)
No.
Uraian
2012
2011
1.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
2.001.490.000,00
444.961.000,00
2.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan
9.802.066.000,00
12.411.303.675,00
3.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
136.695.000,00
37.504.800,00
4.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian, Peternakan dan Perikanan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio dan Alat-alat Komunikasi Belanja Modal Alat-Alat Ukur
1.472.870.000,00
0,00
11.722.635.850,00
12.034.535.250,00
982.818.500,00
936.582.650,00
247.535.000,00
123.960.000,00
8.809.017.275,00
17.161.217.100,00
17.886.501.800,00
6.990.182.100,00
7.500.000,00
75.000,00
53.069.129.425,00
50.140.321.575,00
5. 6. 7. 8. 9. 10.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Belanja Modal Alat-alat Laboratorium Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan Jumlah
6.8.2.21 Arus Keluar Kas untuk Belanja Gedung dan Bangunan Arus Keluar Kas untuk Belanja Gedung dan Bangunan selama tahun 2012 adalah sebesar Rp77.671.255.500,00 yang dipergunakan untuk pengadaan konstruksi gedung kantor, gedung gudang, bangunan sarana wisata, dan konstruksi lainnya. Sedangkan pada tahun 2011 belanja ini sebesar Rp62.687.516.900,00. 6.8.2.22Arus Keluar Kas untuk Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Arus Keluar Kas untuk Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2012 adalah sebesar Rp110.710.281.350,00, sedangkan pada tahun 2011 sebesar Rp56.009.363.150,00. Peruntukkan belanja tersebut adalah sebagai berikut : Tabel 6.67 Arus Keluar Kas Untuk Belanja Jalan, Irigasi, Dan Jaringan (dalam rupiah)
No. 1. 2.
Uraian Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan dan Jembatan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
2012 98.305.844.700,00
2011 48.391.220.950,00
10.459.501.500,00
6.309.935.700,00
104
No. 3. 4.
Uraian Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota Jumlah
2012 328.719.900,00
2011 187.637.500,00
1.616.215.250,00
1.120.569.000,00
110.710.281.350,00
56.009.363.150,00
Untuk belanja modal pengadaan konstruksi jalan dan jembatan, sebesar Rp94.065.873.200,00 dipergunakan untuk pengadaan
konstruksi
Rp4.239.971.500,00
jalan
sedangkan
dipergunakan
sebesar
untuk
pengadaan
konstruksi jembatan. 6.8.2.23 Arus Keluar Kas untuk Belanja Aset Tetap Lainnya Arus Keluar Kas untuk Belanja Aset Tetap Lainnya selama tahun 2012 sebesar Rp11.566.584.435,00, sedangkan pada tahun 2011 sebesar Rp13.111.708.800,00. Belanja aset tersebut terdiri dari : Tabel 6.68 Arus Keluar Kas Untuk Belanja Aset Tetap Lainnya (dalam rupiah)
No. 1. 2. 3.
Uraian Belanja Modal Pengadaan Buku Kepustakaan
2012 11.553.384.435,00
2011 12.969.158.800,00
13.200.000,00
34.550.000,00
0,00
108.000.000,00
11.566.584.435,00
13.111.708.800,00
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman Jumlah
6.8.3 Arus Kas Dari Aktifitas Pembiayaan Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Arus Kas Bersih dari aktivitas pembiayaan sebesar minus Rp24.296.017.850,00. 6.8.3.15 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri–Lembaga Keuangan Bank Arus Masuk kas dari Pinjaman Dalam Negeri– Lembaga Keuangan Bank selama tahun 2012 adalah sebesar Rp0,00
sedangkan
pada
tahun
2011
sebesar
105
Rp46.500.000.000,00
merupakan
Pinjaman
Pemerintah
Kabupaten Lamongan kepada Bank Jatim. 6.8.3.16 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Piutang Daerah Arus Masuk Kas dari Penerimaan Piutang Daerah selama tahun 2012 adalah sebesar Rp22.666.356.950,00, sedangkan pada tahun 2011 sebesar Rp22.947.334.950,00. Penerimaan tersebut merupakan penerimaan piutang daerah dari pendapatan dana bergulir (dana revolving) sebesar Rp22.666.356.950,00 dengan rincian sebagai berikut : Tabel 6.69 Arus Masuk Kas Dari Penerimaan Piutang Daerah ( Dana Revolving ) (dalam rupiah)
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Uraian Dinas Pertanian Kantor Ketahanan Pangan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Koperindag BELLA (DPPKA) Jumlah
2012 14.000.000.000,00 0,00 2.206.332.950,00 2.079.000.000,00 3.700.900.000,00 680.124.000,00 22.666.356.950,00
2011 10.820.000.000,00 3.500.000.000,00 2.200.000.000,00 2.002.774.950,00 4.422.760.000,00 1.800.000,00 22.947.334.950,00
6.8.3.17 Arus Keluar Kas untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Arus Pemerintah
Keluar
Kas
untuk
Daerah
selama
Penyertaan
tahun
2012
Modal sebesar
Rp34.900.000.000,00, sedangkan pada tahun 2011 sebesar Rp24.200.000.000,00. Rincian penyertaan modal pemerintah tersebut adalah sebagai berikut : Tabel 6.70 Arus Keluar Kas Untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (dalam rupiah)
No. 1. 2. 3. 4.
Uraian PDAM Bank Jatim Bank Daerah Lamongan Dana Bergulir Jumlah
2012 2.000.000.000,00 10.000.000.000,00 1.000.000.000,00 21.900.000.000,00 34.900.000.000,00
2011 750.000.000,00 1.000.000.000,00 500.000.000,00 21.950.000.000,00 24.200.000.000,00
Dana Bergulir tahun 2012 dialokasikan ke SKPDSKPD dengan rincian realisasi sebagai berikut :
106
Tabel 6.71 Arus Keluar Kas Untuk Dana Bergulir Pemerintah Daerah Tahun 2012 (dalam rupiah)
No. 1. 2. 3. 4. 5.
Uraian
Jumlah 10.500.000.000,00 2.200.000.000,00 2.000.000.000,00 3.700.000.000,00 3.500.000.000,00 21.900.000.000,00
Dinas Pertanian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Koperindag Kantor Ketahanan Pangan Jumlah
6.8.3.18 Arus Keluar Kas untuk Pembayaran Pokok Pinjaman Arus Keluar Kas untuk pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat
tahun 2012
sebesar
Rp62.374.800,00 yang merupakan pembayaran pokok pinjaman RDA sebesar Rp24.874.800,00 dan pembayaran pokok pinjaman SLA sebesar Rp37.500.000,00. Sedangkan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan
Bank
tahun
2012
adalah
sebesar
Rp12.000.000.000,00 yang merupakan pembayaran pokok pinjaman kepada PT. Bank Jatim. 6.8.4 Aktivitas Non Anggaran Arus Kas Aktivitas Non Anggaran mencerminkan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Bruto yang tidak mempengaruhi APBD Kabupaten Lamongan. Arus Kas bersih dari aktifitas ini dalam tahun 2012 dan 2011 adalah sebesar Rp0,00. 6.8.4.15 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Arus Masuk Kas dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga
selama
tahun
2012
adalah
sebesar
Rp73.812.786.722,00, sedangkan pada tahun 2011 sebesar Rp67.111.191.896,00. Arus masuk kas tersebut terdiri dari :
107
Tabel 6.72 Arus Masuk Kas dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (dalam rupiah)
No.
Uraian
2012
2011
56.435.557.246,00
51.640.193.448,00
1.
Iuran Wajib Pegawai Negeri
2.
Taperum
1.159.728.000,00
1.173.759.000,00
3.
PPh Pusat
16.217.501.476,00 73.812.786.722,00
14.297.239.448,00 67.111.191.896,00
Jumlah
6.8.4.16 Arus Keluar Kas untuk Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Arus Keluar Kas untuk Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga
(PFK)
selama
tahun
2012
sebesar
R73.812.786.722,00, sedangkan pada tahun 2011 sebesar Rp67.111.191.896,00. Rincian arus keluar kas tersebut adalah sebagai berikut : Tabel 6.73 Arus Keluar Kas dari Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (dalam rupiah)
No.
Uraian
2012
1.
Iuran Wajib Pegawai Negeri
2.
Taperum
1.159.728.000,00
1.173.759.000,00
3.
PPh Pusat
16.217.501.476,00
14.297.239.448,00
73.812.786.722,00
67.111.191.896,00
Jumlah
56.435.557.246,00
2011 51.640.193.448,00
6.8.5 Saldo Akhir Kas Saldo Akhir Kas menunjukan posisi Kas Pemerintah Daerah per 31 Desember 2012 dan 2011. Saldo awal Kas di BUD merupakan saldo Kas di Kas Daerah pada akhir periode sebelumnya. Saldo awal kas di BUD pada Laporan Arus Kas tahun 2012 sebesar Rp111.681.362.736,11. Rincian perhitungan saldo akhir kas adalah sebagai berikut : Tabel 6.74 Saldo Akhir Kas (dalam rupiah)
Uraian Kenaikan/Penurunan Kas Saldo Awal Kas di BUD Saldo Akhir Kas di BUD Saldo Akhir Kas di BLUD Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Akhir Kas
2012 (22.060.161.010,67) 111.681.362.736,11 81.931.286.394,87 4.129.179.111,15 4.185.404,54 40.733.567,00 86.105.384.477,56
2011 71.589.960.672,40 38.843.861.701,85 103.994.390.905,54 7.686.503.330,57 468.500,00 2.631.329.477,00 114.312.692.213,11
108
- Saldo awal kas di BUD tahun 2012 sebesar Rp111.681.362.736,11 berasal dari saldo akhir kas di BUD tahun 2011 ditambah dengan saldo akhir kas di BLUD tahun 2011 dan saldo akhir kas di bendahara pengeluaran tahun 2011. - Saldo akhir kas di BUD tahun 2012 sebesar Rp81.931.286.394,87 merupakan penambahan dari kenaikan/penurunan kas tahun 2012 dengan saldo awal kas di BUD tahun 2012 dikurangi dengan saldo akhir kas di BLUD tahun 2011 dan kas di bendahara pengeluaran tahun 2012 sebesar Rp3.412.000,00. Sedangkan saldo akhir kas pada bendahara pengeluaran sebesar Rp4.185.404,54 di dalamnya terdapat penerimaan jasa giro sebesar Rp773.404,54 yang merupakan pendapatan yang ditangguhkan.
109
BAB VII PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN 7.1
GAMBARAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana pemberian kewenangan kepada daerah didasarkan atas azas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, telah memberikan keleluasaan kepada daerah Kabupaten Lamongan untuk melaksanakan 19 bidang kewenangan sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Pebruari 2002 Nomor
130-67 Tahun 2002 tentang
Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota. Atas dasar hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan telah berupaya secara optimal untuk memberdayakan seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program prioritas untuk menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, serta meningkatkan peran serta masyarakat di bidang pemerintahan, disamping mengembangkan pola kemitraan secara utuh antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Lamongan untuk membangun masyarakat Kabupaten Lamongan agar lebih sejahtera. 7.2
STRUKTUR ORGANISASI Kepala Daerah, Perangkat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagai
tindaklanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pemerintah Daerah serta antar daerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka figur Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mampu mengembangkan inovasi, berwawasan ke depan dan siap melakukan perubahan ke arah yang lebih
110
baik, sangat diperlukan. Atas dasar tersebut, guna membantu Kepala Daerah dalam merumuskan berbagai kebijakan yang akan ditetapkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan mansyarakat, maka peran dari perangkat daerah sangat menentukan. Secara umum, perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, yang diwadahi dalam lembaga sekretariat. Sedangkan sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah dan sebagai unsur pelaksana urusan daerah, diwadahi dalam lembaga dinas daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk organisasi Pemerintah Daerah sebagaimana diuraikan di atas, telah didasarkan atas kewenangan yang dimiliki oleh Daerah Kabupaten Lamongan yang meliputi 19 bidang kewenangan sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 20 Pebruari 2002 Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk dalam suatu organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah di Kabupaten Lamongan
sekurang-kurangnya
telah
mempertimbangkan
faktor
kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas lainnya, sehingga kebutuhan akan organisasi perangkat daerah tetap menjunjung tinggi
nilai-nilai otonomi
daerah
yang
berlandaskan pada penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif. Adapun sebagai penunjang dari pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Lamongan yang dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah telah didukung oleh sejumlah 11.965 Pegawai Negeri Sipil.
111
BAB VIII PENUTUP Catatan Atas Laporan Keuangan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 disusun dalam rangka untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas sehingga laporan keuangan yang telah disusun mampu menyediakan laporan yang dapat diterima oleh semua pihak. Dari entitas selama Tahun 2012, pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dipaparkan dalam bab terdahulu, secara garis besar telah terealisasi dengan uraian sebagai berikut. (i) Pendapatan Daerah telah terealisasi sebesar Rp1.472.425.927.493,02 (ii) Belanja Daerah telah terealisasi sebesar
Rp1.473.747.394.873,11
yang
mengakibatkan
defisit
sebesar
Rp1.321.467.380,09 sedangkan Realisasi Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar
Rp134.347.719.686,11
Rp46.962.374.800,00
sehingga
dan
Pengeluaran
menghasilkan
Pembiayaan
Pembiayaan
Neto
sebesar sebesar
Rp87.385.344.886,11. Dari keseluruhan entitas atas pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012, maka Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2012 adalah sebesar Rp86.063.877.506,02.
112
