Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAB I PENDAHULUAN Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kantor Penghubung tahun Anggaran 2015 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang keuangan. Penerapan basis akrual berdasarkan amanat Undang – Undang yang mengatur tentang keuangan negara sehingga basis akrual harus diterapkan bagi seluruh entitas pelaporan akuntansi baik pada level pemerintah pusat maupun daerah. Undang – undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 32 yang mengamanatkan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN / APBD disusun sesuai Standar akuntansi Pemerintah. Pada tahap pertama ditetapkan PP nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang bersifat sementara. Berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2003 pasal 36 ayat 1 (satu) tentang pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual akan dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun kemudian. Selanjutnya terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerrintah dan Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah maka pemerintah daerah harus menerapkan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015. Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual, Pemerintah Provinsi Banten telah menerapkan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah dengan menerbitkan Peraturan Gubernur nomor 48 tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten. Sebagai komitmen Pemerintah daerah Provinsi Banten dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai PP no 71 tahun 2010, Pergub Nomor 48 tahun 2015 dan Pergub Nomor 51 Tahun 2015, Laporan Keuangan Tahun 2015 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Laporan keuangan tahun 2015 Kantor Penghubung Provinsi Banten yang disajikan adalah Laporan yang telah diaudit oleh BPK-RI.
Catatan atas Laporan Keuangan 1
Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Kantor PenghubungTahun Anggaran 2015 dimaksudkan untuk memnuhi kewajiban Kantor Penghubung atas pelaksanaan APBD sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Perundangan berdasarkan laporan keuangan berbasis akrual. Catatan Atas Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kantor Penghubung Banten Tahun Anggaran 2015yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca Daerah dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Catatan atas Laporan Keuangan 2
Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4578) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah; 20. PeraturanDaerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2 Seri E); 21. PeraturanDaerah Provinsi Banten Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 22. PeraturanDaerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 37); 23. PeraturanDaerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 41); 24. PeraturanDaerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
Catatan atas Laporan Keuangan 3
Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
25. PeraturanDaerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 26. Peraturan Gubernur Banten Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Wisma Banten Pada Kantor Penghubung Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2009 Nomor 9); 27. Peraturan Gubernur Banten Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015; 28. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2015tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten. 1.3. Organisasi Perangkat Daerah Kantor Penghubung Provinsi Banten Kantor Penghubung Provinsi Banten merupakan SKPD yang dipimpin olehKepala Kantor yang setara dengan jabatan struktural setara Esseon III dengan strukutur organisasi sebagaimana berikut :
1.4
Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Bab I.
Pendahuluan 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1.3. Organissasi Perangkat Daerah Kantor Penghubung Provinsi Banten 1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan 4
Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
Bab II.
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 2.2 Hambatan dan Kendala
Bab IV.
Kebijakan Akuntansi 4.1. Entitas Akuntansi 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
Bab V.
Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan 5.1.
Penjelasan Pos-pos LRA
5.2.
Penjelasan Pos-pos LO
5.3.
Penjelasan Pos-pos Neraca
5.4.
Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
Bab VI.
Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan.
Bab VII.
Penutup
Catatan atas Laporan Keuangan 5
Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor88 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, Kantor Penghubung Provinsi Banten mempunyai pemasukan berupa pendapatan retribusi dari sewa kamar wisma Banten. Target retribusi dari Wisma Banten pada tahun 2015 adalahsebesar Rp. 75.000.000,-. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor3 Tahun 2015 tentang PerubahanAPBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, target pendapatan retribusi Kantor Penghubung Provinsi Banten pada tahun 2015 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 75.000.000,-. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor3 Tahun 2015 tentang PerubahanAPBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015, Alokasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2015perubahan sebesar Rp. 2.547.000.000,-untuk membiayai Belanja PegawaI.Anggaran Perubahan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 9.446.000.000,Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 2.328.297.017,- atau 91,41% dari anggaran, sedangkan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 8.232.350.468,- atau 87,15% dari anggaran. Secara keseluruhan jumlah realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 88.300.000,- atau 117,73% dari target retribusi yang direncanakan dalam Perubahan APBD sebesar Rp. 75.000.000,-. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 75.600.000,- dari target sebesar Rp. 70,000,000.00,- atau 108 persen, maka realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2015 mengalamipenambahan yang sebesar Rp. 12.700.000,- atau naik 9,73%. Realisasi Belanja Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 10.560.647.485,- atau 88% dari anggaran yang direncanakan dalam Perubahan APBD sebesar Rp. 11.993.000.000,-. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2014sebesar Rp 7.174.987.680 dari pagu anggaran sebesar Rp. 7.716.000.000,- maka realisasi belanja Tahun Anggaran 2015 maka realisasi belanja tahun 2015 mengalamipenambahan sebesar Rp. 3.392.623.455,-. Realisasi Belanja terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.
Catatan atas Laporan Keuangan 6
Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
3.2. Hambatan dan Kendala Secara umum tidak terdapat hambatan dan kendala yang berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian target yang ditetapkan. Namun ada beberapa hal terkait realisasi yang tidak mencapai target (≤80%) dikarenakan : 1. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset realisasi sebesar Rp. 140.977.100,- dari anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- atau 70,49% disebabkan ada beberapa evaluasi kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset yang tidak bisa direalisasikan karena tidak sesuai dengan Peraturan yang ada. 2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparaturrealisasi sebesar Rp. 107.587.500,- dari anggaran sebesar Rp. 195.000.000,- atau 55,17% disebabkan ada anggaran yang tidak terpakai karena tidak adanya undangan dari pihak swasta atau lembaga/institusi di luar Provinsi Banten untuk mengikuti Bimbingan Teknis bagi aparatur Kantor Penghubung Provinsi Banten serta berkurangnya undangan kegiatan aparatur Provinsi yang dilakukan di luar daerah Provinsi Banten sehingga penggunaan anggaran perjalanan dinas luar daerah Provinsi Banten tidak maksimal digunakan. 3. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah realisasi sebesar Rp. 538.580.075,- dari anggaran sebesar Rp. 791.544.000,- atau 68% disebabkan kegiatan ini berdasarkan undangan yang masuk atau adanya kegiatan yang membutuhkan koordinasi, pada tahun 2015 antara jumlah pagu angggaran yang ada dengan realisasi undangan dan koordinasi kegiatan yang ada tidak sesuai yaitu sehingga terdapat sisa anggaran.
Secara umum rekap realisasi kegiatan di Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut : 1
Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 2,5478,000,000.00,-terealisasi sebesar Rp.2,328,297,017.00,-.
2
Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset dianggarkan sebesar Rp. 200,000,000.00,- terealisasi sebesar Rp.140,977,100.00,-. 3
Kegiatan
Perencanaan,
Evaluasi
dan
Pelaporan
dianggarkan
sebesar
Rp.481,124,810.00,- terealisasi sebesar Rp.432,435,410.00,-. 4
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor dianggarakan sebesar Rp. 1,210,791,610.00,- terealisasi sebesar Rp. 1,173,508,200.00,-.
5
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor dianggarkan sebesar Rp. 569,230,680.00,- terealisasi sebesar Rp. 498,266,196.00,-.
6
Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran dianggarkan sebesar Rp.1,159,150,500.00,- terealisasi sebesar Rp.977,456,012.00,-.
Catatan atas Laporan Keuangan 7
Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
7
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur dianggarakan sebesaRp. 195.000.000,00terealisasi sebesar Rp. 107,587,500.00,-.
8
Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan keluar Daerah dianggarkan sebesar Rp.791,544,000.00,- terealisasi sebesar Rp.538,580,075.00,-.
9
Kegiatan Pengelolaan Wisma dianggarkan sebesar Rp. 160,222,000.00,- terealisasi sebesar Rp. 148,328,110.00,-.
10
Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Hubungan Antar Lembaga Pusat Dan Daerah dianggarakan sebesar Rp. 875.004.000,00- terealisasi sebesar Rp. 770,062,590.00,-
11
KegiatanFasilitasi
Pejabat
Pemda
dan
Tamu
dianggarkan
sebesar
Rp.640,000,000.00,- terealisasi sebesar Rp.548,200,800.00,-. 12
Kegiatan Pengelolaan Layanan Informasi Promosi Banten dianggarkan sebesar Rp.689,784,000.00,- terealisasi sebesar
13
Rp. 656,449,500.00,-.
Kegiatan Fasilitasi Promosi Produk dan Potensi Unggulan Daerah dianggarkan sebesar Rp 902,887,000.00,- terealisasi sebesar Rp. 769,520,375.00,-.
14
Kegiatan Partisipasi Anjungan Banten pada Kegiatan di TMII dianggarakan sebesar Rp. 1,438,673,400.00,- terealisasi sebesar Rp. 1,359,672,600.00,-.
15
Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan dianggarkan sebesarRp. 132,588,000.00,-terealisasi sebesar Rp. 111,306,000.00,- .
Catatan atas Laporan Keuangan 8
Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI
3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Banten adalah merupakan entitas pelaporan yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor serta Sekretariat DPRD. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertindak sebagai entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melaksanakan proses Akuntansi. Termasuk dalam entitas akuntansi adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan SKPD yang bertindak sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) yang mempunyai tugas diantaranya melakukan konsolidasi Laporan Keuangan seluruh SKPD. Proses penyusunan Laporan Keuangan dimulai dari proses akuntansi pada entitas akuntansi, selanjutnya output dari entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD dikonsolidasikan oleh SKPKD menjadi Laporan Keuangan Provinsi Banten yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan Provinsi Banten. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerahdan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten sebagaimana telah diubah denganPeraturan Gubernur 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Pergub No. 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten.Tahun Anggaran 2015 merupakan tahun pertama kali diterapkannya akuntansi berbasis akrual, sementara tahuntahun sebelumnya diterapkan basis kas menuju akrual.
3.2Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dimulai pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Provinsi Banten menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas
Catatan atas Laporan Keuangan 9
Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Provinsi Banten dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.
3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA (01)
PendapatanLRAdikelompokanataspendapatanaslidaerah,pendapatantransfer/danaperimbangan, danlain-lainpendapatandaerahyangsah.
(02)
KelompokpendapatanaslidaerahdibagimenurutjenispendapatanLRAyangterdiriataspajakdaerah,retribusidaerah,hasilpengelolaankekayaandaerahyan gdipisahkan,danlain-lainpendapatanaslidaerahyangsah. Kelompokpendapatantransfer/danaperimbangan(transfermasuk)dibagimenurutjenisy angterdiriatasdanabagihasil,danaalokasiumum,dandanaalokasikhusus. Kelompoklain-lainpendapatandaerahyangsahdibagimenurutjenispendapatanLRAyangmencakuphibahberasaldaripemerintahdaerah,pemerintahdaerahlainnya,bad an/lembaga/organisasiswastadalamnegeri,kelompokmasyarakat/perorangan,danlem bagaluarnegeriyangtidakmengikat,danadaruratdaripemerintahdaerahdalamrangkape nanggulangankorban/kerusakanakibatbencanaalam,danabagihasilpajakdariprovinsik epadakabupaten/kota,danapenyesuaiandandanaotonomikhususyangditetapkanolehp emerintahdaerah,danbantuankeuangandariprovinsiataudaripemerintahdaerahlainnya .
(03) (04)
(05)
Pendapatan-LRAdiakuipadasaatditerimapadaRekeningKasUmumDaerah berdasarkan asas bruto.
(06)
Pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan SKPD tetapi belum diterima atau disetor ke rekening Kas Umum Daerah diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan.
(07)
Pengembalianyangsifatnyasistemik(normal)danberulang(recurring)ataspenerimaanpe
Catatan atas Laporan Keuangan 10
Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
ndapatanLRApadaperiodepenerimaanmaupunpadaperiodesebelumnyadibukukansebagaipeng urangpendapatan-LRA. (08)
Koreksidanpengembalianyangsifatnyatidakberulang(nonrecurring)ataspenerimaanpendapatanLRAyangterjadipadaperiodepenerimaanpendapatanLRAdibukukansebagaipengurangpendapatan-LRApadaperiodeyangsama.
(09)
Koreksidanpengembalianyangsifatnyatidakberulang(nonrecurring)ataspenerimaanpendapatanLRAyangterjadipadaperiodesebelumnyadibukukansebagaipengurangSaldoAnggaran Lebihpadaperiodeditemukannyakoreksidanpengembaliantersebut.
(10)
PengukuranpendapatanLRAmenggunakanmatauangrupiahberdasarkannilairupiahyangditerima dan bila menggunakan matauangasingdikonversikematauangrupiahberdasarkannilaitukar(kurstengahBankIn donesia)padasaatterjadipendapatan-LRA.
(11)
Pengungkapan hal-hal yang perlu sehubungandenganpendapatan-LRA,antaralain penerimaanpendapatan-LRAtahunberkenaansetelahtanggal berakhirnya tahun anggaran. Penjelasan, sebab-sebabtidaktercapainyatargetpenerimaan pendapatanLRA dan informasi lainnya yang dianggap perlu.
b. Kebijakan Akuntansi Belanja (01) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi/urusan. (02) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga. (03) Klasifikasi menurut urusan adalah klasifikasi yang didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; (04) Klasifikasi belanja menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsifungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja. (05) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. (06) Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. (07) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode
Catatan atas Laporan Keuangan 11
Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA. (08) Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut: a) Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan; b) Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; c) Perolehan barang tersebut untukdigunakansertatidakuntuk kepada pihak ketiga; dan
untuk digunakan dan dimaksudkan dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan
d) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk e) pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut :
No
Uraian
1
2 Peralatan dan Mesin, terdiri atas :
1.1
Alat-alat Berat dan alat-alat Besar
1.2
Alat-alat Angkutan
1.3
Alat Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur
1.4 1.5
1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 3
Alat-alat Pertanian/Peternakan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat-alat Kantor - Alat-alat Rumah Tangga Alat Studio dan Alat Komunikasi Alat-alat Kedokteran Alat-alat Laboratorium Alat Keamanan
Nilai Kapitalisasi Aset Tetap
10,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 5,000,000.00 2,500,000.00 1,000,000.00
Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas: Bangunan Gedung Bangunan Monumen Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:
15,000,000.00 15,000,000.00
Catatan atas Laporan Keuangan 12
Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
3.1
Hewan danTanaman a. Hewan
1,000,000.00
b. Tanaman 3.2
Aset Tetap Renovasi
*
500,000.00 Menyesuaikan dengan jenis Asetnya
) Untuk Jalan, irigasi dan jaringan, tidak ada kebijakan pemerintah mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dikapitalisasi. (09) Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap diatas akan diperlakukan sebagai aset lainnya dan dianggarkanpadakoderekeningjenisbelanjabarangdanjasadenganobjekbelanja barang non kapitalisasi. (10) Aktivitas pemeliharaan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi sewajarnya atas obyek yang dipelihara atau output/hasil dari aktivitas pemeliharaan tidak mengakibatkan objek yang dipelihara menjadi bertambah ekonomis/efisien, dan/ atau bertambah umur ekonomis, dan/atau bertambah volume, dan/ atau bertambah kapasitas produktivitasnya dan/atau tidak mengubah bentuk fisik semula. (11) Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi ketiga kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut: a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara: - bertambah ekonomis/efisien; dan/atau - bertambah umur pemanfaatan/umur ekonomis; dan/atau - bertambah volume; dan/atau - bertambah mutu/kapasitas produktivitas. b) Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan c) barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yangtelah ditetapkan. (12) Belanja pemeliharaan yang memenuhi kriteria kapitalisasi menjadi aset tetap maka aset tetap yang berkenaan akan menambah umur ekonomisnya yang dinyatakan dalam ukuran tahun, apabila perhitungan tambahan umur ekonomis 0 (nol) sampai dengan 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 0 (nol) tahun dan apabila perhitungan tambahan umur ekonomis lebih dari 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 1 (satu) tahun.
Catatan atas Laporan Keuangan 13
Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
(13) Belanja barang peralatan dapur yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi dan barang yang memiliki criteria ”barang pecah belah”, tirai/gorden/vertical atau horizontal blind/karpet/wallpaper dan barang sejenis, flashdisk/usb sejenis diperlakukan sebagai persediaan pakai habis dantumbuhan tanaman hias diperlakukan sebagai persediaan jika tidak memenuhi kriteria kapitalisasi (ekstra komtabel). (14) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. (15) Pengungkapan sehubungan dengan belanja, antara lain pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah dan Informasi lainnya yang dianggap perlu.
c. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan (01) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah sebesar nilai bruto (02) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. (03) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto. (04) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. (05) Bantuanyangdiberikankepadakelompokmasyarakatyangdiniatkanakandipungut/ditarik kembaliolehpemerintahdaerahapabilakegiatannyatelahberhasildanselanjutnyaakandi gulirkankembalikepadakelompokmasyarakatlainnyasebagaidanabergulir.Rencanape mberianbantuanuntukkelompokmasyarakatdiatasdicantumkandiAPBDdandikelompok kanpadaPengeluaranPembiayaanyaitupengeluaraninvestasijangkapanjang.Terhadap realisasipenerimaankembalipembiayaanjugadicatatdandisajikansebagaiPenerimaanP embiayaanInvestasiJangkaPanjang.Dengandemikian,danabergulirataubantuantersebuttidakdim asukkansebagaiBelanjaBantuanSosialkarenapemerintahdaerahmempunyainiatuntuk menarikkembalidanatersebutdanmenggulirkannyakembalikepadakelompokmasyarak atlainnya.Pengeluarandanatersebutmengakibatkantimbulnyainvestasijangkapanjangy angbersifatnonpermanendandisajikandineracasebagaiInvestasiJangkaPanjang. (06) Pengukuranpembiayaanmenggunakanmatauangrupiahberdasarkannilaisekarangkas yangditerimaatauyangakanditerimaolehnilaisekarangkasyangdikeluarkanatauyangak andikeluarkan.
Catatan atas Laporan Keuangan 14
Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
(07) Hal-halyangperludiungkapkansehubungandenganpembiayaan,antaralain: a) Penerimaandanpengeluaranpembiayaantahunberkenaansetelahtanggalberakhirny atahunanggaran. b) Penjelasanlandasanhukumberkenaandenganpenerimaan/pemberianpinjaman,pe mbentukan/pencairandanacadangan,penjualanasetdaerahyangdipisahkan,penyert aanmodalpemerintahdaerah. c) Informasilainnyayangdiangggapperlu. d. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO (01) Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat: a) Timbulnya hak atas pendapatan; b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. (02) Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing- masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. (03) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. (04) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. (05) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. (06) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. (07) Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban),dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan–LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
Catatan atas Laporan Keuangan 15
Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
(08) Pengakuan pendapatan pajak daerah-LO sebagai berikut: a. pendapatan pajak daerah-LO yang berasal dari sistem official assessment diakui apabila telah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau dokumen yang dipersamakan. Pajak daerah yang menggunakan sistem official assessment terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan. b. pendapatan pajak daerah-LO yang berasal dari sistem self assessment: 1) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut, diakui saat diterima pembayaran dari Wajib Pajak. 2) Pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atas jumlah pajak yang masih harus dibayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO. 3) Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan-LO. Pajak daerah yang menggunakan sistem self assessment terdiri dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok. (09) Pendapatan Retribusi-LO diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan pendapatan retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD, seperti dokumen perjanjian sewa-menyewa. Jika ada denda untuk retribusi perizinan dokumen yang digunakan untuk mengakui pendapatan denda retribusi-LO adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan STRD. (10) Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD diakui saat telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke kas daerah dan Lain-Iain PAD Yang Sah seperti bunga, denda dan pendapatan hasil eksekusi jaminan-LO diakui saat kas diterima di RKUD, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya yang diakui saat serah terima aset, tuntutan ganti rugi yang diakui saat diterbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pembebanan Penggantian Kerugian. (11) Pengakuan Pendapatan Transfer–LO diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar jumlah yang diterima dan hanya dilakukan di PPKD (12) Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO adalah pada saat di terima di RKUD sebesar jumlah nominal yang diterima di RKUD.
Catatan atas Laporan Keuangan 16
Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
(13) Surplus Non Operasional-LO terdiri dari Surplus Penjualan Aset Non lancar-LO yang diakui pada saat hak atas pendapatan timbul, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO, dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO yang diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima. (14) Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.
e. Kebijakan Akuntansi Beban (01) Beban diakui pada saat: a) timbulnya kewajiban; b) terjadinya konsumsi aset; c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. (02) Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah. (03) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi. (04) Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method). (05) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas (06) Beban pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi. (07) Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi. (08) Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.
Catatan atas Laporan Keuangan 17
Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
(09) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan. (10) Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul. (11) Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian. (12) Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini. (13) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan. (14) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan. (15) Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Operasi dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). (16) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas). (17) Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Transfer dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). (18) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya Beban Non Operasional dan Beban Luar Biasa maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. (19) Penyajian dan Pengungkapan Beban Non Operasional disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Non Operasional dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). (20) Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban.
Catatan atas Laporan Keuangan 18
Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
f.
Kebijakan Akuntansi Aset (01) Aset dilaksifikasikan menjadi aset lancer dan aset non lancer (02) Kaspemerintahdaerahyangdikuasaidandibawahtanggungjawabbendaharaumumdaer ahterdiridari: a) saldorekeningkasdaerah,yaitusaldorekeningpadabankyangditentukanolehkepalad aerahuntukmenampungpenerimaandanpengeluaran. b) setarakas,antaralainberupasuratutangnegara(SUN)/obligasidandepositokurangdari 3bulan,yangdikelolaolehbendaharaumumdaerah. (03) Piutangpajak,piutangretribusi,danpiutangpendapatanaslidaerahlainnyayangberasalda ripungutanpendapatandaerahuntukdapatdiakuisebagaipiutangharusmemenuhikriteria : a) telahditerbitkansuratketetapan;dan/atau b) telahditerbitkansuratpenagihandantelahdilaksanakanpenagihan. (04) Pengukuranpiutangpendapatanyang undanganadalahsebagaiberikut:
berasaldariperaturanperundang-
a) Disajikansebesarnilaiyangbelumdilunasisampaidengantanggalpelaporandarisetiapt agihanyangditetapkanberdasarkansuratketetapankurangbayaryangditerbitkan; b) Disajikansebesarnilaiyangbelumdilunasisampaidengantanggalpelaporandarisetiapt agihanyangtelahditetapkanterutangolehPengadilanPajakuntukWPyangmengajuka nbanding; c) Disajikansebesarnilaiyangbelumdilunasisampaidengantanggalpelaporandarisetiapt agihanyangmasihprosesbandingataskeberatandanbelumditetapkanolehlembagaya ngmenanganiperadilanpajak; d) Disajikansebesarnilaibersihyangdapatdirealisasikan(netrealizablevalue)kecualiunt ukpiutangyangdiaturdalamundang-undangtersendiri. dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah daerah. (05) Penyisihanpiutangdiperhitungkandandibukukandenganperiodeyangsamatimbulnyapi utang,sehinggadapatmenggambarkannilaiyangbetulbetuldiharapkandapatditagih.Penyisihanpiutangyangkemungkinantidaktertagihdapatdi prediksiberdasarkanpengalamanmasalaludenganmelakukananalisaterhadapsaldosaldopiutangyangmasihoutstanding. (06) PenggolonganKualitasPiutangPajakyangpemungutannyaDibayarSendiriolehWajibPaj ak(selfassessment)dilakukandenganketentuan: a) Kualitaslancar,dengankriteria: 1) Umurpiutang0 ( nol ) tahun sampai dengan 1 ( satu ) tahun;dan/atau 2) Wajibpajakmenyetujuihasilpemeriksaan;dan/atau 3) Wajibpajakkooperatif;dan/atau 4) Wajibpajaklikuid;dan/atau
Catatan atas Laporan Keuangan 19
Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
5) Wajibpajaktidakmengajukankeberatan/banding. b) KualitasKurangLancar,dengankriteria: 1) Umurpiutangdi atas 1 ( satu ) tahun sampai dengan 3 ( tiga ) tahun;dan/atau 2) Wajibpajakkurangkooperatifdalampemeriksaan;dan/atau 3) Wajibpajakmenyetujuisebagianhasilpemeriksaan;dan/atau 4) Wajibpajakmengajukankeberatan/banding. c) KualitasDiragukan,dengankriteria: 1) Umurpiutang di atas 3 ( tiga ) tahun sampai dengan 5 ( lima ) tahun;dan/atau 2) Wajibpajaktidakkooperatif;dan/atau 3) Wajibpajaktidakmenyetujuiseluruhhasilpemeriksaan;dan/atau 4) Wajibpajakmengalamikesulitanlikuiditas. d) KualitasMacet,dengankriteria: 1) Umurpiutanglebih dari 5( lima )tahun;dan/atau 2) Wajibpajaktidakditemukan;dan/atau 3) Wajibpajakbangkrut/meninggaldunia;dan/atau 4) Wajibpajakmengalamimusibah(forcemajeure). (07) PenggolongankualitaspiutangpajakyangpemungutannyaditetapkanolehGubernur(offic ialassessment)dilakukandenganketentuan: a) KualitasLancar,dengankriteria: 1) Umurpiutangkurangdari1tahun;dan/atau 2) Wajibpajakkooper
`atif;dan/atau
3) Wajibpajaklikuid;dan/atau 4) Wajibpajaktidakmengajukankeberatan/banding. b) KualitasKurangLancar,dengankriteria: 1) Umurpiutang1sampaidengan2tahun;dan/atau 2) Wajibpajakkurangkooperatif;dan/atau 3) Wajibpajakmengajukankeberatan/banding. c) KualitasDiragukan,dengankriteria: 1) Umurpiutang3sampaidengan5tahun;dan/atau 2) Wajibpajaktidakkooperatif;dan/atau 3) Wajibpajakmengalamikesulitanlikuiditas. d) KualitasMacet,dengankriteria: 1) Umurpiutangdiatas5tahun;dan/atau 2) Wajibpajaktidakditemukan;dan/atau 3) Wajibpajakbangkrut/meninggaldunia;dan/atau 4) Wajibpajakmengalamimusibah(forcemajeure). (08) PenggolonganKualitasPiutangBukanPajak,dilakukandenganketentuan: a) KualitasLancar,apabilabelumdilakukanpelunasansampaidengantanggaljatuhtempo
Catatan atas Laporan Keuangan 20
Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
yangditetapkan; b) KualitasKurangLancar,apabiladalamjangkawaktu1(satu)bulanterhitungsejaktangga lSuratTagihanPertamatidakdilakukanpelunasan; c) KualitasDiragukan,apabiladalamjangkawaktu1(satu)bulanterhitungsejaktanggalSur atTagihanKeduatidakdilakukanpelunasan;dan d) KualitasMacet,apabiladalamjangkawaktu1(satu)bulanterhitungsejaktanggalSuratT agihanKetigatidakdilakukanpelunasan. (09) PenyisihanPiutangTidakTertagihuntukPajak,ditetapkansebesar: a) KualitasLancarsebesar0,5%; b) KualitasKurangLancarsebesar10%(sepuluhperseratus)daripiutangkualitaskurangla ncarsetelahdikurangidengannilaiagunanataunilaibarangsitaan(jikaada); c) KualitasDiragukansebesar50%(limapuluhperseratus)daripiutangdengankualitasdir agukansetelahdikurangidengannilaiagunanataunilaibarangsitaan(jikaada);dan d) KualitasMacet100%(seratusperseratus)daripiutangdengankualitasmacetsetelahdik urangidengannilaiagunanataunilaibarangsitaan(jikaada). (10) PenyisihanPiutangTidakTertagihuntukobjekbukanpajak,ditetapkansebesar: a) 0,5%(nolkomalimaperseratus)dariPiutangdengankualitaslancar; b) 10%(sepuluhperseratus)dariPiutangdengankualitaskuranglancarsetelahdikurangid engannilaiagunanataunilaibarangsitaan(jikaada); c) 50%(limapuluhperseratus)dariPiutangdengankualitasdiragukansetelahdikurangi dengan nilai agunan ataunilai barangsitaan (jika ada);dan d) 100%(seratusperseratus)dariPiutangdengankualitasmacetsetelahdikurangidengan nilaiagunanataunilaibarangsitaan(jikaada). (11) Uraianpenjelasaninformasiataspenyisihanpiutangtidaktertagihdisajikandalamcatatana taslaporankeuangan(CaLK). (12) Biaya dibayar dimuka dicatat pada akhir periode sebesar sisa pembayaran yang belum diperoleh prestasinya oleh pemerintah daerah. (13) Persediaandapatterdiridari: a) b) c) d) e) f) g) h) i)
Barangkonsumsi; Amunisi; Bahanuntukpemeliharaan; Sukucadang; Persediaanuntuktujuanstrategis/berjaga-jaga; Pitacukaidanleges; Bahanbaku; Barangdalamproses/setengahjadi; Tanah/bangunan/peralatan untukdijualataudiserahkankepadamasyarakat;
mesin/buku
Catatan atas Laporan Keuangan 21
Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
j)
Hewan, tanaman dan hasil untukdijualataudiserahkankepadamasyarakat; k) Barangcetakan; l) Perangko dan materai; m) Obat-obatan dan bahan farmasi; n) Barangpakai habis lainnya.
pengembangbiakan
(14) Padaakhirperiodeakuntansi,persediaandicatatberdasarkanhasilinventarisasifisik(stock opname). (15) Biayaperolehanapabiladiperolehdenganpembelian; (16) Hargapokokproduksiapabiladiperolehdenganmemproduksisendiri; (17) Nilaiwajar,apabiladiperolehdengancaralainnya seperti donasi/rampasan, hasil pengembangbiakan hewan atau tanaman yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat. (18) Persediaandinilai dengan menggunakanharga pembelian terakhir. (19) Bebanpersediaandicatatsebesarpemakaianpersediaan(useofgoods). (20) Kebijakanakuntansiinimencatatpersediaansecaraperiodik. (21) Suatupengeluarankasatauasetdapatdiakuisebagaiinvestasiapabilamemenuhisalahsat ukriteria: a) Kemungkinanmanfaatekonomikdanmanfaatsosialataujasapontensialdimasayanga kandatangatassuatuinvestasitersebutdapatdiperolehpemerintahdaerah; b) Nilaiperolehanataunilaiwajarinvestasidapatdiukursecaramemadai(reliable). (22) Penilaianinvestasidilakukandengantigametodeyaitu: a) Metodebiaya; Denganmenggunakanmetodebiaya,investasidicatatsebesarbiayaperolehan.Pengh asilanatasinvestasitersebutdiakuisebesarbagianhasilyangditerimadantidakmempe ngaruhibesarnyainvestasipadabadanusaha/badanhukumyangterkait. b) Metodeekuitas; Dengan menggunakan metode ekuitas investasi awal dicatat sebesar biayaperolehandanditambahataudikurangisebesarbagianlabaataurugisetelahtangg alperolehan.Bagianlabakecualidividendalambentuksahamyangditerimaakanmengu ranginilaiinvestasi.Penyesuaianterhadapnilaiinvestasijugadiperlukanuntukmengub ahporsikepemilikaninvestasi,misalnyaadanyaperubahanyangtimbulakibatpengaruh valutaasingsertarevaluasiasettetap. c) Metodenilaibersihyangdapatdirealisasikan; Metode nilaibersihyangdapatdirealisasikandigunakanterutamauntukkepemilikanyangakand ilepas/dijualdalamjangkawaktudekat.Pengukurannilaiyangdapatdirealisasikanyaitu
Catatan atas Laporan Keuangan 22
Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
dilakukanagingatasinvestasinonpermanen. (23) Penggunaanmetodediatasdidasarkanpadakriteriasebagaiberikut: a) Kepemilikankurangdari20%menggunakanmetodebiaya; b) Kepemilikan20%sampai50%,ataukepemilikankurangdari20%tetapimemilikipengar uhyangsignifikanmenggunakanmetodeekuitas; c) Kepemilikanlebihdari50%menggunakanmetodeekuitas; d) Kepemilikanbersifatnonpermanenmenggunakanmetodenilaibersihyangdirealisasik an. (24) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi: a. Tanah b. Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas: 1) Alat-alat berat dan alat-alat besar 2) Alat-alat angkutan 3) Alat-alat bengkel dan alat ukur 4) Alat-alat pertanian/peternakan 5) Alat-alat kantor dan rumah tangga 6) Alat studio dan alat komunikasi 7) Alat-alat kedokteran 8) Alat-alat laboratorium 9) Alat keamanan c. Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas: 1) Bangunan gedung 2) Bangunan monumen d. Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas: 1) Jalan dan jembatan 2) Bangunan air/irigasi 3) Instalasi 4) Jaringan e. Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas: 1) Buku dan perpustakaan
Catatan atas Laporan Keuangan 23
Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
2) Barang bercorak kesenian/kebudayaan 3) Hewan/ternak dan tumbuhan 4) Aset tetap renovasi f. Konstruksi dalam pengerjaan (25) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. (26) Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. (27) Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. (28) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. (29) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan serta aset tetap renovasi. (30) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. (31) Asettetapdinilaidenganbiayaperolehan.Apabilapenilaianasettetapdenganmenggunaka nbiayaperolehantidakmemungkinkanmakanilaiasettetapdidasarkanpadanilaiwajarpad asaatperolehan.
(32) Aset tetap yang digunakan bersama oleh beberapa SKPD (unit/satuan kerja), pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh SKPD yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut. (33) Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
Catatan atas Laporan Keuangan 24
Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
(34) Pengeluaran setelah perolehan aset tetap (seperti pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap) yang memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap akan diperlakukan sebagai penambah umur ekonomis aset tetap. (35) Penambahan masa manfaat atas pengeluaran setelah perolehan diatur sebagai berikut:
No. 1.
2.
3.
Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Jalan
Jembatan dan irigasi
% Pengeluaran setelah perolehan terhadap harga perolehan
Penambahan Masa Manfaat
Sampai dengan 30%
0 tahun
> 30% s.d 45%
5 tahun
> 45% s.d 65%
10 tahun
> 65% s.d 85%
15 tahun
> 85%
20 tahun
Sampai dengan 30%
0 tahun
> 30% s.d 45%
3 tahun
> 45% s.d 65%
5 tahun
> 65% s.d 85%
7 tahun
> 85%
10 tahun
Sampai dengan 30%
0 tahun
> 30% s.d 45%
5 tahun
> 45% s.d 65%
10 tahun
> 65% s.d 85%
15 tahun
> 85%
20 tahun
(36) Untuk pengeluaran setelah perolehan selain gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jembatan hanya menambah nilai perolehan aset tetap tersebut tetapi tidak menambah masa manfaat.
(37) Penambahan masa manfaat atas Aset Tetap akibat adanya perbaikan, dilakukan untuk perbaikan Aset Tetap yang diperoleh setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur No 48 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Provinsi Banten. (38) Berikut adalah Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap
Catatan atas Laporan Keuangan 25
Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
(39) M No. a 1.s a 1.1 1.2 m a n f a 1.3 a t
Uraian
Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin, terdiri atas: Alat-alat berat
8
Alat-alat Angkutan a. Kendaran Bermotor Roda 4 atau lebih
8
b. Kendaran Bermotor Roda 2 dan 3
4
c. Alat Angkut tidak bermotor
4
d. Alat Angkut Bermotor Udara
20
Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur a. Alat bengkel Bermesin
8
b. Alat Bengkel Tidak bermesin
4
a s 1.4 e 1.5 t 1.6
c. Alat Ukur
8
Alat-alat Pertanian/Peternakan
4
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
4
Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi
4
1.7 t 1.8 e 1.9 t 2. a 2.1 p 2.2
Alat-alat Kedokteran
4
Alat-alat Laboratorium
4
Alat Keamanan
4
3.t 3.1 e r
Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas:
Gedung dan Bangunan, terdiri atas: Bangunan Gedung
20
Bangunan Monumen
20
Jalan dan Jembatan a. Jalan
10
t e 3.2 n 3.3 t 3.4 u 4.
b. Jembatan
20
Bangunan Air/Irigasi
20
Instalasi
20
Jaringan
20
4.1 y a n g
Aset Tetap Renovasi
Aset Tetap Lainnya, terdiri atas: Sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa
m emiliki sifat dan karakteristik khusus dapat berbeda dengan Tabel Masa Manfaat
Catatan atas Laporan Keuangan 26
Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
(umur ekonomis) Aset Tetap diatas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Misalnya kendaraan perorangan dinas roda empat atau lebih dapat dihapuskan/dijual/dilelang setelah berusia 5 tahun walaupun menurut Tabel Masa Manfaat (Umur Ekonomis) aset tetap alat angkutan mempunyai manfaat 8 tahun, ketentuan penghapusan aset tetap alat angkutan darat (kendaraan perorangan dinas roda empat) tersebut disesuaikandengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (40) Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan asumsi nilai sisa Aset tetap sebesar nol. Nilai sisa nol sebagaimana dimaksud hanya dalam rangka perhitungan Penyusutan Aset Tetap. (41) Penyusutan dihitung dengan pendekatan tahunan yaitu satu tahun penuh pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan bahkan satu atau dua hari. (42) Aset Tetap yang seluruh nilainya te1ah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya. (43) Aset Tetap tersebut dicatat dalam kelompok aset tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. (44) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak berarti dilakukan penghapusan. Penghapusan terhadap Aset Tetap tersebut mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan pengelolaan Barang Milik Daerah. (45) Laporankeuanganharusmengungkapkanuntukmasingmasingjenisasettetapsebagaiberikut: a. Dasarpenilaianyangdigunakanuntukmenentukannilaitercatat(carryingamount); b. RekonsiliasijumlahtercatatpadaawaldanakhirperiodeyangmenunjukkanPenambaha n;Pelepasan;Akumulasi Penyusutan dan Perubahan Nilai (jika ada) dan Mutasiasettetaplainnya; c. Informasi penyusutan, meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan dan nilai tercatat bruto serta akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. (46) KonstruksiDalamPengerjaanmencakuptanah, peralatandanmesin, gedungdan bangunan,jalan,irigasi danjaringan,dan asettetap lainnyayangprosesperolehannyadan/ataupembangunannyamembutuhkansuatuperiod ewaktutertentudanbelumselesai.Perolehanmelaluikontrakkonstruksipadaumumnyam emerlukansuatuperiodewaktutertentu.Periodewaktuperolehantersebutbisakurangatau lebihdarisatuperiodeakuntansi. (47) SuatubendaberwujudharusdiakuisebagaiKonstruksiDalamPengerjaanjika: a) besarkemungkinanbahwamanfaatekonomimasayangakandatangberkaitandengan asettersebutakandiperoleh;
Catatan atas Laporan Keuangan 27
Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
b) biayaperolehantersebutdapatdiukursecaraandal;dan c) asettersebutmasihdalamprosespengerjaan. (48) KonstruksiDalamPengerjaanbiasanyamerupakanasetyangdimaksudkandigunakanunt ukoperasionalpemerintahdaerahataudimanfaatkanolehmasyarakatdalamjangkapanja ngdanolehkarenanyadiklasifikasikandalamasettetap. (49) KonstruksiDalamPengerjaandipindahkankeposasettetapyangbersangkutanjikakriteria berikutiniterpenuhi: a) Konstruksisecarasubstansitelahselesaidikerjakan;dan b) Dapatmemberikanmanfaat/jasasesuaidengantujuanperolehan; (50) SuatuKonstruksiDalamPengerjaandipindahkankeasettetapyangbersangkutansetelahp ekerjaankonstruksitersebutdinyatakanselesaidansiapdigunakansesuaidengantujuanp erolehannya.
g. Kebijakan Akuntansi Kewajiban (01) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang; (02) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika: a)Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; b)Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui. (03) Kewajibandiakuipadasaatdanapinjamanditerimadan/ataupadasaatkewajibantimbul. (04) Kewajibandicatatsebesarnilainominal.Kewajibandalammatauangasingdijabarkandand inyatakandalammatauangrupiah.Penjabaranmatauangasingmenggunakankurstengah banksentralpadatanggalneraca. (05) Padasaatpemerintahdaerahmenerimahakatasbarang,termasukbarangdalamperjalana nyang telahmenjadihaknya,pemerintahdaerahharusmengakuikewajibanatasjumlahyangbelu mdibayarkanuntukbarangtersebut (06) Bilakontraktormembangunfasilitasatauperalatansesuaidenganspesifikasiyangadapad
Catatan atas Laporan Keuangan 28
Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
akontrakperjanjiandenganpemerintahdaerah,jumlahyangdicatatharusberdasarkanreal isasifisikkemajuanpekerjaansesuaidenganberitaacarakemajuanpekerjaan (07) Padaakhirperiodepelaporan,saldopungutan/potonganberupaPFKyangbelumdisetorka nkepadapihaklainharusdicatatpadalaporankeuangansebesarjumlahyangmasihharusdi setorkan.
Catatan atas Laporan Keuangan 29
Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
4.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 4.1.1 Pendapatan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 88.300.000,- atau mencapai 117,73% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 75.000.000,-. Pendapatan Kantor Penghubung berasal dari retribusi Wisma Banten dengan realisasinya adalah sebagai berikut : Tabel I Realisasi Pendapatan Kantor Penghubung Tahun 2015
Uraian
1 PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Retribusi Daerah JUMLAH
APBD Murni Tahun 2015 Rp. 2 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
Perubahan APBD Tahun 2015
Selisih Lebih/(Kurang)
Realisasi Tahun 2015
Rp. 3 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00
Rp. 4 88.300.000,00 88.300.000,00 88.300.000,00 88.300.000,00
% 5 117,73 117,73 117,73 117,73
Rp. 6=3-4 (13.300.000,00) (13.300.000,00) (13.300.000,00) (13.300.000,00)
Tabel II Realisasi Pendapatan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun 2014 dan 2015 Uraian
1 PENDAPATAN Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Retribusi Daerah JUMLAH
Realisasi Tahun 2015 Rp. 2 88.300.000,00 88.300.000,00 88.300.000,00 88.300.000,00
Realisasi Tahun 2014 Rp. 3 75.600.000,00 75.600.000,00 75.600.000,00 75.600.000,00
Selisih Realisasi TA. Prosentasi Naik/(Turun) 2015 Terhadap TA. 2014 Rp. 4=2-3 12.700.000,00 12.700.000,00 12.700.000,00 12.700.000,00
% 5=4/3 0,17 0,17 0,17 0,17
Penjelasan lebih rinci mengenai realisasi Pendapatan Daerah dapat diuraikan sebagai berikut : 4.1.1.1.Pendapatan Asli Daerah Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 88.300.000,- atau 117,73% dari target yang direncanakan dalam APBDsebesar Rp. 75.000.000,-. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 75.600.000,- penerimaan Pendapatan Asli Daerah lebih besar Rp. 12.700.00,- atau naik 9,73%. Pendapatan Asli Daerah Kantor Penghubung Provinsi Banten berdasarkan
Catatan atas Laporan Keuangan 30
Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
objek pendapatan Pendapatan Retribusi Daerah yang berasal dari Wisma Banten dengan keterangan sebagai berikut : a. Pendapatan Retribusi Daerah Rekening Pendapatan Retribusi Daerah menampung sumber pendapatan berasal dari retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahung 2011 tentang Retribusi Daerah. Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran2015 sebesar Rp. 88.300.000,-atau 117,73 % dari target sebesar Rp. 75.000.000. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 75.600.000,- penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran2015 lebih besar Rp. 12.700.000,-atau naik sebesar9,73%. Pendapatan Retribusi Daerah Kantor Penghubung Provinsi Banten berasal dari Retribusi Tempat Penginapan yaitu Wisma Banten. 4.1.2 Belanja Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Realisasi Belanja Kantor Penghubung Provinsi Banten pada T.A 2015 adalah sebesar Rp. 10.560.647.485,- atau 88% dari anggaran belanja sebesar Rp. 11.993.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja T.A 2015 adalah sebagai berikut:
Catatan atas Laporan Keuangan 31
Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
Tabel III Realisasi Belanja Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
Uraian
1
APBD Murni Tahun 2015
Perubahan APBD Tahun 2015
Rp.
Rp.
Rp.
%
Rp.
2
3
4
5
6=3-4
11.429.000.000,00 10.218.208.390,00
BELANJA BELANJA OPERASI
11.993.000.000,00 10.652.208.390,00
Realisasi Tahun 2015
11.860.155.685,00 10.560.647.485,00
88,11 87,01
Belanja Belanja Pegawai
2.333.000.000,00
2.547.000.000,00
2.328.297.017,00
91,41
Belanja Belanja Barang
7.885.208.390,00
8.105.208.390,00
8.232.350.468,00
85,62
BELANJA MODAL
1.210.791.610,00
1.340.791.610,00
1.299.508.200,00
96,92
919.115.975,00
1.049.115.975,00
1.009.943.200,00
96,27
Belanja Gedung dan Bangunan
51.575.635,00
51.575.635,00
51.200.000,00
99,27
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
26.600.000,00
26.600.000,00
26.350.000,00
99,06
153.500.000,00
153.500.000,00
152.580.000,00
99,40
60.000.000,00
60.000.000,00
59.435.000,00
99,06
Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya
JUMLAH
11.429.000.000,00
11.993.000.000,00
11.860.155.685,00
Selisih Lebih/ (Kurang)
132.844.315,00 91.560.905,00 218.702.983,00 (127.142.078,00) 41.283.410,00 39.172.775,00 375.635,00 250.000,00 920.000,00 565.000,00 132.844.315,00
Realisasi Belanja TA.2015 sebesar Rp. 10.560.647.485,-. Sedangkan realisasi Belanja Anggaran Tahun 2014 sebesar Rp. 7.174.987.680,-.
Catatan atas Laporan Keuangan 32
Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
Tabel IV Realisasi Belanja Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 dan Tahun 2014 Realisasi Tahun n Rp. 2 10.560.647.485,00 9.261.139.285,00
Uraian 1 BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Belanja Pegawai
2.328.297.017,00
Belanja Belanja Barang
6.932.842.268,00
BELANJA MODAL
1.299.508.200,00
Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin
1.009.943.200,00
Belanja Gedung dan Bangunan
51.200.000,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
26.350.000,00
Belanja Aset Tetap Lainnya
152.580.000,00
Belanja Aset Lainnya
59.435.000,00
JUMLAH
10.560.647.485,00
Realisasi Selisih Realisasi TA.n Prosentasi Terhadap TA.(n-1) Naik/(Turun) Tahun (n-1) Rp. Rp. Rp. 3 4=2-3 5=4/3 7.174.987.680,00 3.385.659.805,00 0,47 6.504.173.680,00 2.756.965.605,00 0,42 (233.220.957,00) 2.561.517.974,00 (0,09) 2.990.186.562,00 3.942.655.706,00 0,76 628.694.200,00 0,94 670.814.000,00 387.583.200,00 622.360.000,00 0,62 2.746.000,00 48.454.000,00 0,06 26.350.000,00 xxx 152.580.000,00 xxx 59.435.000,00 xxx 7.174.987.680,00
3.385.659.805,00
xxx
4.1.2.1 Belanja Operasi Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 9.261.139.285,- atau 86,94% dari anggaransebesar Rp.10.652.208.390,Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp. 6.504.173.680,- realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2014 bertambahsebesar Rp. 2.759.965.605,- atau naik 42%. Rincian realisasi belanja operasi sebagai berikut : 4.1.2.1.1 Belanja Pegawai Jumlah Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2015sebesar Rp. 2.328.297.017 atau 91,41% dari anggaran sebesar Rp. 2.547.000.000,-. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2014sebesar Rp. 2.026.927.974,- realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2015bertambahsebesar Rp. 301.369.043 atau naik15% yang terdiri dari:
a. Belanja Pegawai Tidak Langsung dengan realisasi sebesar Rp.
2.328.297.017,- atau 91,41% dari anggaran sebesar Rp.
Catatan atas Laporan Keuangan 33
Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
2.547.000.000,-. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 2.026.927.974,-, realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung Tahun Anggaran 2014 bertambah sebesar Rp.301.369.043,- atau naik 15%. Hal ini disebabkanBelanja pegawai tidak langsung digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS serta Kepala SKPD. Terdapat penambahan PNS terhitung mulai Tahun 2015 sebanyak 3 orang sehingga terdapat kenaikan belanja pegawai ; b. Belanja Pegawai Langsung tahun 2015 realisasi sebesar Rp.
325.081.000,- atau 86,89% dari anggaran sebesar Rp. 374.110.000,-Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai Langsung Tahun Anggaran 2015 berkurang sebesar Rp. 209.509.000,-atau turun 39% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 534.590.000,-. Hal ini disebabkan adanya pembatasan honorarium kegiatan yang ada di tahun 2015. Realisasi belanja pegawai langsung digunakan untuk belanja pegawai yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
4.1.2.1.2 Belanja Barang Belanja barang meliputi belanja barang dan jasa sebagai penunjang pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang sifatnya rutinitas dan tidak menghasilkan aset tetap. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 6.932.842.268,- atau 17% dari anggaran sebesar Rp. 8.105.208.390,-. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2014sebesar Rp. 3.942.655.706,- realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2015bertambah sebesar Rp. 2.990.186.562,-atau naik 76%.. Hal ini disebabkan adanya penambahan anggaran kegiatan, pada tahun 2014 pagu anggaran Kantor Penghubung sebesar Rp. 7.716.000.000,- dan terdapat kenaikan pagu anggaran sebesar Rp. 4.277.000.000,- atau 55% dari pagu anggaran tahun 2015 sebesar Rp. 11.993.000.000,-.
4.1.2.2 Belanja Modal Belanja modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal tahun 2015adalah sebesar Rp.1.299.508.200,- atau 96,92% dari anggaran sebesar Rp.1.340.791.610,-. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.
Catatan atas Laporan Keuangan 34
Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
670.814.000,-, realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2015bertambah sebesar Rp. 628.694.200,- atau naik93,72%.
4.1.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin T.A 2015 adalah sebesar Rp 1.009.943.200, mengalami kenaikan sebesar 62% bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin T.A 2014sebesar Rp. 622.360.000,-. Hal ini disebabkan pada T.A 2015 Belanja Modal Peralatan dan Mesin terdapat pembelian Kendaraan bermotor sebesar Rp. 61.800.000,-; Pembelian Electric Generating Set sebesar Rp. 98.000.000,-; Pembelian Meubelair sebesar Rp. 294.250.000,- dan Pembelian Mesin dan Komputer sebesar Rp. 188.511.610,-.
4.1.2.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Realisasi Belanja Modal T.A 2015 dan T.A 2014adalah masingmasing sebesar Rp. 51.200.000,- dan Rp. 48.454.000,-. Realisasi Belanja Modal T.A 2015 mengalami kenaikan sebesar 6% dibandingkan Realisasi Belanja Modal T.A 2014.
4.1.2.2.3 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan T.A 2015 dan T.A 2014adalah masing-masing sebesar Rp. 26.350.000,- dan Tahun 2014Tidak ada Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan.
4.1.2.2.4Belanja Aset Tetap Lainnya Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya T.A 2015 dan T.A 2014adalah masing-masing sebesar Rp. 59.435.000 dan pada Tahun 2014 Tidak ada Realisasi Belanja Modal Aset lainnya.
4.1.2.2.5Belanja Aset Lainnya Realisasi Belanja Aset Lainnya T.A 2015 dan T.A 2014adalah masing-masing sebesar Rp. 59.435.000,- dan Tidak ada Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya.
Catatan atas Laporan Keuangan 35
Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
Grafik dan Tabel V :Komposisi RealisasiBelanja Modal Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
No
Uraian
Realisasi Tahun 2015 Rp.
%
3 1.009.943.200,00
4 96%
Belanja Gedung dan Bangunan
51.200.000,00
99%
3
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan
26.350.000,00
99%
4
Belanja Aset Tetap Lainnya
152.580.000,00
99%
5
Belanja Aset Lainnya
59.435.000,00
99%
1.299.508.200,00
97%
1 1
2 Belanja Peralatan dan Mesin
2
Jumlah
4.1.3 Surplus/(Defisit) Surplus/(Defisit) adalah jumlah Pendapatan setelah dikurangi dengan Belanja dan Transfer. Dalam APBD Tahun Anggaran 2015, Kantor Penghubung Provinsi Banten menganggarkan defisit sebesar (Rpxxx) dengan realisasi surplus sebesar Rpxxx, hal ini terjadi karena realisasi pendapatan melampaui target serta realisasi belanja dan transfer dibawah anggaran yang ditetapkan. Tahun Anggaran n terjadi surplus sebesar Rpxxx. Tabel perhitungan Surplus/(Defisit) dapat digambarkan sebagai berikut :
Catatan atas Laporan Keuangan 36
Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
Tabel VI Realisasi Perhitungan Suplus/(Defisit) Tahun 2015 No
Uraian
Anggaran Tahun 2015
1 2 1 PENDAPATAN 2 BELANJA DAN TRANSFER 3 SURPLUS/(DEFISIT) (1-2)
Rp. 3 75.000.000,00 11.993.000.000,00 (11.918.000.000,00)
Selisih Lebih/ (Kurang)
Realisasi Tahun 2015 Rp. 4 88.300.000,00 10.560.647.485,00 (10.472.347.485,00)
% 5 117,73 88,06 29,68
Rp. 6 =3-4 (13.300.000,00) 1.432.352.515,00 (1.445.652.515,00)
Tabel VII Realisasi Perhitungan Suplus/(Defisit) Tahun 2015 dan Tahun 2014
No
Uraian
1 2 1 PENDAPATAN 2 BELANJA DAN TRANSFER 3 SURPLUS/(DEFISIT) (1-2)
Realisasi Tahun 2015
Rp. % 4 5 88.300.000,00 10.560.647.485,00 (10.472.347.485,00)
Selisih Realisasi Tahun 2015 Realisasi Tahun 2014 Terhadap Tahun 2014 Rp. 6 =3-4 75.600.000,00 7.174.987.680,00 (7.099.387.680,00)
Rp. 7 12.700.000,00 3.385.659.805,00 (3.372.959.805,00)
Persentase Naik/(Turun) Rp. 8 16,80 47,19 47,51
4.2Penjelasan Pos-pos LO Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
4.2.1 Pendapatan LO Realisasi Pendapatan LO Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 88.300.000,-, sedangkan realisasi Tahun 2014 adalah sebesar Rp0, Hal ini disebabkan penerapan basis akrual baru dimulai Tahun 2015. Rincian Pendapatan LO adalah sebagai berikut:
Catatan atas Laporan Keuangan 37
Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
Tabel VIII Realisasi Pendapatan LO Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014
No
Uraian
Thn 2015 Rp
Thn 2014 Rp
1
2
3
4
Pendapatan-LO PAD-LO - Pajak Daerah - LO - Retribusi Daerah - LO
88.300.000 88.300.000 0 88.300.000
Naik (Turun) % Rp 5
0 0 0 0
6
100 8.830.000 100 8.830.000 100 0 100 8.830.000
4.2.2 Beban LO Realisasi Beban LO Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 10.560.64, sedangkan realisasi Tahun 2014 adalah sebesar Rp0,. Hal ini disebabkan penerapan basis akrual baru dimulai Tahun 2015. Rincian Beban LO adalah sebagai berikut: Tabel IX Realisasi Beban LO Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014
Uraian
Thn 2015 Rp
Thn 2014 Rp
%
3
4
5
10.560.647.485 9.261.139.285 2.328.297.017 7.077.942.730
0 0 0 0
100 100 100 100
10.560.647.485 9.261.139.285 2.328.297.017 7.077.942.730
547.146.062 6.000.000
0 0
100 100
547.146.062 6.000.000
2
Beban Beban Operasi - Belanja Pegawai - LO - Beban barang dan Jasa - Beban Penyusutan dan Amortisasi - Beban lain-lain
Naik (Turun) Rp 6
4.2.3 Defisit Non Operasional Realisasi Defisit Non Operasional Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 615.647.000,-, sedangkan realisasi Tahun 2014 adalah sebesar Rp0, Hal ini disebabkan penerapan basis akrual baru dimulai Tahun 2015. Rincian Defisit Non Operasional adalah sebagai berikut:
Catatan atas Laporan Keuangan 38
Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
Tabel X Realisasi Defisit Non-Opereasional Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014
No
Uraian
Thn 2015 Rp
Thn 2014 Rp
2
3
4
5
6
- Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO
0
0
-
-
- Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
0
0
-
-
- Defisit dari Kegiatan Non Operasional - LO
615.647.000
0
100
1
Naik (Turun) % Rp
Defisit Non Operasional
615.647.000
4.2.4 Beban Luar Biasa Realisasi Beban Luar Biasa Tahun 2015 adalah sebesar Rp 0, sedangkan realisasi Tahun 2014 adalah sebesar Rp0. Rincian Beban Luar Biasa adalah sebagai berikut: Tabel XI Realisasi Beban Luar Biasa Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014
No
Uraian
Thn 2015 Rp
Thn 2014 Rp
2
3
4
5
6
0
0
0
0
1
Beban Luar Biasa - Beban Luar Biasa
Naik (Turun) % Rp
4.3Penjelasan Pos-pos Neraca 4.3.1 Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 dan 2014adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:
Catatan atas Laporan Keuangan 39
Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
Tabel XII Realisasi Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014
Keterangan
Tahun 2015
Tahun 2014
0 0
0 0
0
0
Kas di Bendahara Pengeluaran-Tunai Kas di Bendahara Pengeluaran-Bank Jumlah
4.3.2 Kas di Bendahara Penerimaan Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar masing-masing Rp 0,- dan Rp 0,- Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Pajak/Retribusi. Tabel XIII Realisasi Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014 Keterangan Kas di Bendahara Penerimaan-Tunai Kas di Bendahara Penerimaan-Bank
2015
2014 -
-
4.3.3 Kas Lainnya dan Setara Kas Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :
Catatan atas Laporan Keuangan 40
Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
Tabel XIV Realisasi Kas Lainnya dan Setara Kas Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014
Jenis
2015
2014
Jasa Giro yang belum disetor ke Kas Daerah Pajak yang belum disetor Honor kegiatan yang belum dibagikan Pengembalian belanja belum disetor ke Kas Daerah
-
-
Jumlah
-
-
4.3.4 Piutang Saldo Piutang per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014masing-masing adalah sebesar RP. O,- dan Rp. 0,-. Piutang merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang disajikan sebagai berikut:
Tabel XV Realisasi Piutang Bukan Pajak Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014 Uraian Piutang Pendapatan Piutang Lainnya
Jumlah
2015
2014 -
-
-
-
4.3.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp 0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yangditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.
Catatan atas Laporan Keuangan 41
Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
4.3.8 Belanja Dibayar di Muka Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,. Belanja Dibayar di Muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Tabel XVI Realisasi Rincian Belanja Dibayar di Muka Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014
Keterangan Beban Dibayar Dimuka Jumlah
2015
2014
2,347,976.04
2.228.485,48
2,347,976.04
2.228.485,48
4.3.9 Persediaan Nilai Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp. 39.266.550,- dan Rp. 26.778.600,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan Kantor Penghubung Provinsi Banten digunakan untuk operasional Kantor dan wisma Penghubung Provinsi Banten. Rincian Persediaan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 dan 2014 Tabel XVII Realisasi Rincian Persediaan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014 Keterangan Persediaan Jumlah
2015
2014
39.266.550
26.778.600
39.266.550
26.778.600
4.3.13 Tanah Nilai aset tetap berupa tanah pada Kantor Penghubung Provinsi Banten tidak ada.
Catatan atas Laporan Keuangan 42
Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
4.3.14 Peralatan dan Mesin Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp. 3.817.989.697,- dan Rp. 2.867.254.400,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014
2.867.254.400,00 9.600.000,00 1.009.943.200,00 0,00
Mutasi tambah: Pembelian Hibah Barang Mutasi kurang: Ekstra Kompatibel
163.707.903,28
Saldo per 31 Desember 2015 Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015
3.723.089.696,72 2.094.883.368,00
Nilai Buku per 31 Desember 2015
1.628.206.329,00
4.3.15 Gedung dan Bangunan Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp. 2.455.388.000,- dan Rp. 2.413.788.000,-. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014 Mutasi tambah: Pembangunan tambahan ruang kelas Mutasi kurang:
51.200.000 9.600.000
Saldo per 31 Desember 2015
2.455.388.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015 Nilai Buku per 31 Desember 2015
2.413.788.000
862.791.649 1.592.596.351
4.3.16 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2015 dan 2015 adalah masing-masing sebesar Rp. 35.418.000,- dan Rp. 9.068.000,-. Pada tahun 2015 terjadi mutasi tambah sebesar Rp. 26.350.000,- yang merupakan
Catatan atas Laporan Keuangan 43
Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
penambahan jaringan teknologi informasi. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014
9.068.000
Mutasi tambah:
Penambahan jaringan teknologi informasi
26.350.000
Mutasi kurang: Saldo per 31 Desember 2015
35.418.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2015 Nilai Buku per 31 Desember 2015
3.868.257 31.549.743
4.3.17 Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 dan 2014adalah Rp. 292.510.000,- dan Rp. 139.930.000,-. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Terdapat mutasi tambah atas aset tetap ini untuk Tahun 2015.Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.
4.3.18 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,-dan Rp 0,-.
4.3.19 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing Rp. 2.961.543.273,- dan Rp. 0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:
Catatan atas Laporan Keuangan 44
Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
Tabel XVIII Realisasi Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014
No 1 2 3 4
Aset Tetap Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan
Nilai Perolehan 3.723.089.697 2.455.388.000 35.418.000 29.251.000
Akumulasi Penyusutan 2.094.883.368 862.791.649 3.868.257 2.961.543.274
Nilai Buku 1.628.206.329 1.592.596.351 31.549.743 3.252.352.423
4.3.20 Aset Tak Berwujud Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp. 29.717.500,- dan Rp. 0,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:
Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2014
-
Mutasi tambah: Pembelian Mutasi kurang:
29.717.500
Saldo per 31 Desember 2015
29.717.500
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2015
29.717.500
Nilai Buku per 31 Desember 2015
29.717.500
4.3.21 Aset Lain-Lain Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah Rp. 615.647 dan Rp. 0,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:
Catatan atas Laporan Keuangan 45
Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
Saldo per 31 Desember 2014 Mutasi tambah: - reklasifikasi dari aset tetap Mutasi kurang: - penggunaan kembali BMN yang dihentikan - penghapusan BMN Saldo per 31 Desember 2015
651.147.000
615.647.000 651.147.000
4.3.23 Utang kepada Pihak Ketiga Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 dan 2014 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp.x0,- Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).Tidak ada transaksi utang kepada pihak ketiga di Kantor Penghubung Provinsi Banten.
4.3.24 Pendapatan Diterima di Muka Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2015 dan 2014 sebesar Rp. 0,-dan Rp. 0,-.Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun. Tidak terdapat transaksi Pendapatan Diterima di Muka yang ada di Kantor Penghubung Provinsi Banten.
4.3.25 Ekuitas Ekuitas per 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.110.194.485,48 dan Rp. 0,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
Catatan atas Laporan Keuangan 46
Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
4.4Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas Tabel XIX Kantor Penghubung Provinsi Banten Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2015 Dan 2014
NO.
URAIAN
2015
2014
1
EKUITAS AWAL
6.110.194.485,48
0
2
SURPLUS/DEFISIT-LO
(10.486.732.809,72)
0
3
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN
0
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR
0
LAIN-LAIN
0
- KOREKSI NILAI PERSEDIAAN
0
0
- KOREKSI ASET TETAP
0
0
4
- KOREKSI ATAS BEBAN
0
0
5
- KOREKSI ATAS PENDAPATAN
0
0
6
- KOREKSI LAIN-LAIN
7
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS EKUITAS AKHIR
(2.479.614.712,00) 0
0 0
(6.856.153.036,24)
0
Catatan atas Laporan Keuangan 47
Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN
Kebijakan keuangan Provinsi Banten tidak terlepas dari Visi Pemerintah Provinsi Banten yaitu : ”Bersatu MewujudkanRakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa” yang dijabarkan kepada 5 (lima) misi sebagai sarana untuk mewujudkan visi tersebut. Yang terkait dengan kebijakan keuangan diantaranya adalah misi Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Misi 5). Kantor Penghubung adalah perangkat
daerah mempunyai tugas membantu
Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah dibidang Hubungan Antar Lembaga Promosi dan Informasi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Provinsi Banten. Sejalan dengan Tupoksi tersebut dan percepatan dalam rangka Hubungan Antar Lembaga, Pelayanan terhadap Gubernur/Wakil Gubernur, Ketua DPRD
dan unsur
Muspida serta masyarakat, penyampaian informasi. perlu dibangun sarana yaitu berupa dokumen perencanaan, anggaran, kegiatan
dan pelaporan dalam melaksanakan
kegiatan. Kantor Penghubung mempunyai tugas pokok melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di bidang Hubungan Antar Lembaga menurut Perda Nomor 3 Tahun 2012. sebagaimana diketahui bahwa Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 adalah yang mendasari pembentukan berdirinya provinsi Banten yang juga dilatarbelakangi dengan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah, tentunya hal ini merupakan konsekuensi dari Pemerintah Daerah. Kantor Penghubung Provinsi Banten sebagai SKPD terdepan dalam hal hubungan dengan pemerintahan di luar Provinsi Banten berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta, ibukota negara Republik Indonesia. Kantor Penghubung Provinsi Banten berkedudukan di Tebet Timur No. 51, Jakarta Selatan.
Catatan atas Laporan Keuangan 48
Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
BAB VII PENUTUP
Demikian uraian Catatan Atas Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten, disajikan dengan harapan dapat memberikan gambaran lebih rinci melalui rangkaian keterangan pendapatan, belanja maupun pembiayaan pada kurun waktu satu tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2015. Catatan Atas Laporan Keuangan Daerah merupakan salah satu media informasi Keuangan Daerah untuk mengukur kinerja Kantor Penghubung Provinsi Banten pada tahun anggaran berjalan serta sebagai alat kontrol, kendali dan pengawasan. Akhirnya berkat pertolongan dan kemudahan dari ALLAH SWT, Laporan Keuangan Kantor Penghubung Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 telah diselesaikan, semoga dapat memberikan arahan dan dasar dalam melaksanakan penggunaan anggaran pada tahun selanjutnya.
Kepala Kantor Penghubung Provinsi Banten
Drs. H. ADE PURNAMA Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19590606 1986031 016
Catatan atas Laporan Keuangan 49