Lampiran IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI Nomor : 7 Tahun 2012 Tanggal : 10 Juni 2012
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
a.
PENDAHULUAN Pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung terwujudnya tata kepemerintahan yang baik (good governance). Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan bermanfaat untuk masyarakat. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2011 terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada periode akuntansi. Untuk memberikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi membuat Catatan atas Laporan Keuangan selain untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan juga sebagai pemenuhan atas pengungkapan paripurna informasi dalam laporan keuangan. 1)
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang telah dilaksanakan selama satu periode pelaporan. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011 adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011 terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas, efisiensi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, serta bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai, membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang ada dan dimiliki. Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diterima secara umum. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 merupakan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas sehingga dapat dijadikan acuan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Keputusan yang diambil oleh para pengguna anggaran didasari atas adanya laporan keuangan pemerintah yang secara umum menyediakan informasi mengenai: a) Kecukupan penerimaan pada periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
1
b)
Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; c) Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi serta hasil-hasil yang dicapai; d) Upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; e) Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; f) Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama satu tahun anggaran. Hal-hal dimaksud dapat dilihat dari posisi pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2)
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut: a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; f) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; g) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; h) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; i) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; j) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; k) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; m) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2009; n) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi; o) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011;
2
p)
3)
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2011.
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan disusun dalam 7 Bab yaitu: BAB
I
BAB
II
BAB
III
BAB
IV
BAB
V
BAB
VI
BAB VII
Pendahuluan 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD 2.1. Ekonomi Makro 2.2. Kebijakan Keuangan 2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan Kebijakan Akuntansi 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 5.1. Neraca 5.2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 5.3. Laporan Arus Kas (LAK) Penjelasan Tambahan Atas Laporan Non Keuangan 6.1. Domisili dan Operasional Entitas 6.2. Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 6.3. Kontijensi atas Kepemilikan Aset Tetap Tanah 6.4. Perubahan Metode Penilaian Investasi Pada Perusahaan Daerah 6.5. Reklasifikasi Penyertaan Modal 6.6. Validasi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Penutup
b.
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
1)
Ekonomi Makro Perkembangan perekonomian dan pembangunan suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah PDRB dan Pendapatan Per-Kapita, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:
3
a)
Produtt Domestik Regional Bruto (PDRB) Besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan suatu daerah, atau dalam kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB. DRB. PDRB Kabupaten Banyuwangi yang dihitung berdasarkan atas dasar harga yang berlaku (ADHB) yang bersumber dari BPS, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (PDRB). Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Banyuwangi 2010, PDRB Kabupaten Ba Banyuwangi Tahun 2006 sebesar Rp14.006.394,87 14.006.394,87 (dalam juta) j dan Tahun 2007 sebesar Rp Rp15.888.176,40 .888.176,40 (dalam juta), pada Tahun 2008 sebesar Rp18.372.970,65 18.372.970,65 (dalam juta) dan Tahun ahun 2009 sebesar Rp20.723.988,81 Rp20.723. (dalam juta), sedangkan Tahun ahun 2010 Rp23.558.420,84 (dalam juta). Gambar b.1 PDRB Kab. Banyuwangi Menurut Lapangan Usaha Thn 2006-2010 2010 atas Dasar Harga Berlaku
50.000.000,00 0,00 20102011 20062007200820092010
Sedangkan PDRB atas ddasar asar harga konstan tahun untuk Tahun 2006 mencapai Rp8.749.736,94 (dalam juta), Tahun ahun 2007 sebesar Rp9.243.100,08 Rp (dalam juta), Tahun ahun 2008 sebesar Rp9.778.833,48 (dalam juta), Tahun 2009 sebesar Rp10.370.286,20 (dalam juta) dan Tahun 2010 sebesar Rp11.015.195,17 Rp (dalam juta) yang merupakan nilai tertinggi dari tahun tahun-tahun tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi yang diukur dari PDRB atas dasar harga konstan selama periode 2006 sampai dengan 2010 mengalami pertumbuhan yang meningkat jika diukur dengan ngan menggunakan harga konstan Tahun 2000 yaitu: Tahun 2006 sebesar 4,74 %, Tahun ahun 2007 sebesar 5,64 %, Tahun 2008 sebesar 5,80 %, Tahun 2009 sebesar 6,05% dan Tahun ahun 2010 sebesar 6,22%. 6,22% Gambar b.2
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kab. Banyuwangi Thn 2006-2010 2010 (%) 7 6 5 4 3 2 1 0 2006
2007
2008
2009
2010
4
b)
Pendapatan Per-Kapita Pendapatan Per-Kapita juga merupakan salah satu indikator penting dalam perekonomian untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan Per-Kapita dapat diartikan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat. Pendapatan Per-Kapita dihitung sebagai rasio antara jumlah produk domestik regional bruto (dengan memperhitungkan penyusutan dengan jumlah penduduk). Gambaran pendapatan per-kapita Kabupaten Banyuwangi Tahun 2006 sebesar Rp8.821.875,18, Tahun 2007 sebesar Rp9.954.332,93, Tahun 2008 sebesar Rp11.482.829,27, Tahun 2009 sebesar Rp12.928.057,07, dan Tahun 2010 sebesar Rp14.659.053,72. Gambar b.3
Pendapatan Per Kapita Kab. Banyuwangi Tahun 2006-2010 16.000.000,00 14.000.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 0,00 2006 2)
2007
2008
2009
2010
2011
Kebijakan Keuangan Perkembangan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi tahuntahun sebelumnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Perkembangan APBD Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 sebagai berikut: Tabel b.1 Perkembangan APBD Tahun 2010 s.d. Tahun 2011 Uraian
2010
2011
Pendapatan
1.208.157.900.899,10
1.450.320.872.078,87
Belanja
1.219.964.887.011,42
1.443.011.683.822,19
Pembiayaan Penerimaan
243.531.534.483,76
221.232.088.197,57
Pembiayaan Pengeluaran
10.968.921.073,87
401.899.250,00
Secara umum tampak bahwa pendapatan daerah Tahun 2010 sampai dengan 2011 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pendapatan daerah dari tahun ke tahun diasumsikan semakin meningkat. Belanja daerah juga mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya rencana pendapatan daerah. Pembiayaan daerah yang merupakan komponen untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus realisasinya telah mampu untuk menutup defisit anggaran maupun memanfaatkan surplus anggaran.
5
Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 dilaksanakan sesuai dengan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2011, yang tertuang dalam nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan DPRD Kabupaten Banyuwangi dengan perubahan terakhir pada tanggal 10 Agustus 2011 Nomor: 188/12/429.011/2011 dan 188/4/429.050/2011, yang pada intinya berisi kebijakan sebagai berikut: (a) Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah merupakan sumber pendapatan yang sangat penting di dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pemberian pelayanan pada masyarakat, setiap daerah harus memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali dan mengelola sumber pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungan dengan pemerintah pusat. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah meliputi: (1) Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah namun dengan tetap menjaga agar peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah tidak menambah beban masyarakat dan tidak menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang. (2) Peningkatan kemampuan optimalisasi organisasi di bidang pendapatan atau organisasi penghasil antara lain dengan memberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan pendapatan daerah. (3) Perubahan manajemen keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan dengan memberi peran lebih pada kas umum daerah dalam mengelola keuangan daerah sehingga menjadi salah satu sumber penerimaan daerah. (4) Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah. (5) Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam peningkatan pendapatan khususnya yang bersumber dari dana perimbangan dan Bagi Hasil Pajak dan non pajak. (b) Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2011 bahwa kebijakan belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Penganggaran belanja daerah disusun berdasarkan prestasi kerja yaitu anggaran disusun berdasarkan atas target kinerja yang ditetapkan berlandaskan pada azas umum pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Anggaran berbasis kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Orientasi belanja daerah diprioritaskan untuk efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Peningkatan alokasi belanja yang direncanakan setiap penggunaan anggaran harus diikuti dengan prestasi kerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan target kinerja pada Tahun 2011, seiring dengan peningkatan proyeksi belanja daerah. Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Proporsi belanja guna mewujudkan pelayanan kepada masyarakat diupayakan untuk porsi belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung. Namun demikian dengan 6
memperhatikan jumlah pegawai Kabupaten Banyuwangi yang cukup besar upaya untuk memperbesar belanja langsung dibandingkan belanja tidak langsung masih terasa berat. Dalam komponen belanja langsung, belanja modal mendapatkan porsi yang lebih besar dari belanja barang dan jasa atau belanja pegawai. Kebijakan perencanaan belanja daerah untuk Tahun 2011 ditetapkan sebagai berikut: (1) Komposisi belanja dalam perencanaan anggaran pada Tahun 2011, perbandingan belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap besaran rencana belanja daerah adalah 64,54% untuk belanja tidak langsung dan 35,46% untuk belanja langsung; (2) Belanja Tidak Langsung digunakan untuk membiayai: Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan, dan Belanja Tak Terduga; (3) Belanja Langsung dialokasikan untuk pencapaian target kinerja 24 Urusan Wajib yaitu: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Pemerintahan Umum, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika, Perpustakaan dan 8 Urusan Pilihan yaitu: Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, dan Transmigrasi. (c) Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah Kebijakan umum pembiayaan pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektivitas dan profitabilitas sumber-sumber pembiayaan. Fungsi dari pembiayaan daerah adalah sebagai penyeimbang atau balancing antara sisi pendapatan daerah dengan sisi belanja daerah sehingga struktur APBD secara makro tidak mengalami defisit atau surplus. Kebijakan umum pembiayaan daerah ditujukan pada pemanfaatan sisi penerimaan daerah yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman, sedangkan sisi pengeluaran daerah direncanakan pengalokasian untuk penyertaan modal pemerintah daerah dan Pengeluaran Pihak Ketiga. 3)
Pencapaian Target Kinerja APBD Sebagai tindak lanjut dari visi dan misi yang telah ditetapkan pada setiap satuan kerja pada Tahun Anggaran 2011, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan sasaran dan prioritas bidang pembangunan, yang tertuang dalam nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan DPRD tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 dan selanjutnya dijabarkan dalam Perubahan PPAS yang tersebar pada seluruh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Secara umum program dan kegiatan APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2011 diarahkan pada pencapaian Prioritas Pembangunan, yaitu: Pemberdayaan petani dan nelayan Sasaran dari prioritas pemberdayaan petani dan nelayan adalah meningkatnya akses petani/nelayan kepada sumber produktif, meningkatnya efisiensi dan produktifitas 7
-
-
-
-
-
-
pembangunan pertanian, kehutanan dan perikanan yang ramah lingkungan, meningkatnya nilai tukar petani, terjaganya sistem permintaan dan penawaran produk yang berimbang dan terciptanya sistem kelembagaan pertanian, kehutanan dan perikanan yang tangguh. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas Sasaran dari prioritas peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas adalah menurunnya angka buta huruf penduduk, meningkatnya penduduk yang dapat menyelesaikan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, meningkatnya angka partisipasi sekolah, meningkatnya pendidikan anak usia dini, meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan antar kelompok masyarakat, meningkatnya proporsi pendidik pada jalur pendidikan formal maupun non formal, meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan, meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan, dan meningkatnya percepatan pelaksanaan programprogram pendidikan. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas Sasaran dari prioritas peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas adalah meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, tersedianya obat dan perbekalan yang aman, bermutu dan bermanfaat serta terjangkau oleh masyarakat, tersedianya tenaga kesehatan yang cukup serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup di daerah pemukiman sesuai mutu lingkungan. Pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah Sasaran dari prioritas pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah adalah meningkatnya produktivitas usaha dan daya saing KUMKM di pasar bebas, meningkatnya proporsi usaha kecil formal, meningkatnya laju nilai ekspor produk usaha kecil dan menengah, berfungsinya sistem lembaga pendidikan untuk menumbuh kembangkan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai dengan jati diri koperasi. Pengembangan industri, perdagangan dan pariwisata Sasaran dari prioritas pengembangan industri, perdagangan dan pariwisata adalah terwujudnya iklim investasi yang kondusif dengan penyederhanaan prosedur perijinan, berkembangnya penanaman investasi baik investasi asing maupun nasional, meningkatnya share perdagangan dalam struktur perekonomian Banyuwangi, meningkatnya ekspor yang berasal dari komoditi dan menjadikan ekspor tersebut sebagai andalan pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan tenaga kerja dan peningkatan nilai tambah serta peningkatan devisa, terwujudnya keseimbangan supply dan demand serta berkembangnya pasar spesifik produk UKM/IKM dan hasil pertanian, perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah, menurunnya tingkat pengangguran dan kerawanan sosial serta meningkatnya daya beli masyarakat, dan meningkatnya kualitas SDM pariwisata. Pembangunan infrastruktur Sasaran dari prioritas pembangunan infrastruktur adalah meningkatnya aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang, meningkatnya kemampuan pemenuhan kebutuhan air bagi rumah tangga, pemukiman, pertanian, industri, dan kebutuhan lainnya dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat, meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di kawasan permukiman dan perdesaan, meningkatnya akses, kontrol dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan pembangunan pedesaan, dan terpeliharanya pelayanan prasarana jalan dan jembatan. Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup Sasaran dari prioritas pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah meningkatnya usaha pertambangan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tersedianya informasi dan data sumber daya alam, terciptanya lingkungan 8
-
-
hidup yang bersih dan sehat, menurunnya tingkat kerusakan akibat penggalian, pencemaran udara, air, tanah dan kawasan kumuh, meningkatnya hutan kota dan jalur hijau serta kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial Sasaran dari prioritas peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial adalah meningkatnya kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial, terpenuhinya bantuan sosial dan meningkatnya penanganan korban bencana alam dan bencana sosial, peningkatan kualitas dan peran perempuan, serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Reformasi birokrasi Sasaran dari prioritas reformasi birokrasi adalah meningkatnya efektivitas dan terpadunya perencanaan yang dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat terkait dengan penyusunannya sampai dengan pengambilan kebijakan, terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang sesuai dengan azas pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meningkatnya pengendalian dan evaluasi pembangunan, meningkatnya kualitas layanan perijinan, dan meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah dengan berkurangnya tingkat pelanggaran yang dilakukan.
Kinerja pelaksanaan APBD dipengaruhi oleh beberapa permasalahan, pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih belum stabil belum memungkinkan untuk menaikkan tarif pajak/retribusi dan sumber pembiayaan daerah yang besar masih bersumber dari dana perimbangan sehingga daerah harus tetap meningkatkan konsultasi, koordinasi yang terkait dengan dana perimbangan. Penerapan peraturan perundang-undangan yang baru dan keterbatasan SDM juga mempengaruhi terhadap pelaksanaan APBD tahun 2011. Pencapaian kinerja APBD dicerminkan dengan prosentase realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun output dari belanja daerah dengan gambaran sebagai berikut: (a) Pendapatan Pada sisi pendapatan daerah target kinerjanya efektif, hal ini dapat dilihat dari prosentase penerimaan pendapatan daerah yang dianggarkan sebesar Rp1.409.629.533.954,61 pada Tahun 2011 terealisasi sebesar Rp1.450.320.872.078,87 atau sebesar 102,88%, melebihi anggaran sebesar Rp 40.691.338.124,26 atau 2,88%, namun jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah Tahun 2010 sebesar Rp1.208.157.900.899,10 mengalami peningkatan sebesar Rp242.060.687.467,77 atau 16,69%. (b) Belanja Pada sisi belanja daerah Tahun Anggaran 2011 dari anggaran sebesar Rp1.631.397.418.692,18 terealisasi sebesar Rp1.443.011.683.822,19 atau sebesar 88.45%, kurang dari anggaran sebesar Rp188.385.734.869,99 atau 11,55%. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp1.219.964.887.011,42, realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp223.162.911.810,77 atau 15,46%. Belanja daerah Tahun Anggaran 2011 meliputi: (1) Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung yang merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan program dan kegiatan dipergunakan untuk mencukupi belanja: - Belanja pegawai dari anggaran sebesar Rp860.656.478.901,00 terealisasi sebesar Rp791.455.675.678,25 atau sebesar 91,96% digunakan untuk 9
-
-
-
-
-
membayar gaji pegawai Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan sisa anggaran Rp69.200.803.222,75; Belanja hibah dari anggaran sebesar Rp57.645.978.500,00 terealisasi sebesar Rp51.989.911.826,00 atau sebesar 90,19% dipergunakan untuk hibah kepada Pemerintah Pusat dan Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dengan sisa anggaran Rp5.656.066.674,00; Belanja bantuan sosial dari anggaran sebesar Rp80.135.922.952,00 terealisasi sebesar Rp64.718.188.229,88 atau hanya sebesar 80,76% dipergunakan untuk Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat, Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat, dengan sisa anggaran sebesar Rp15.417.734.722,12; Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dari anggaran sebesar Rp190.000.000,00 terealisasi sebesar Rp41.513.750,00 atau hanya sebesar 21,85% dipergunakan untuk Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada Pihak Ketiga, dengan sisa anggaran sebesar Rp148.486.250,00; Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan dari anggaran sebesar Rp48.757.366.000,00 terealisasi sebesar Rp47.127.607.840,00 atau sebesar 96,66% dipergunakan untuk Belanja bantuan keuangan kepada desa dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dengan sisa anggaran sebesar Rp1.629.758.160,00; Belanja Tidak Terduga dari anggaran sebesar Rp5.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.602.250.000,00 atau hanya sebesar 29,13% dipergunakan untuk penanggulangan bencana alam angin puting beliung yang terjadi di Kecamatan Sempu, Kecamatan Srono, Kecamatan Muncar, Kecamatan Cluring, Kecamatan Genteng, Kecamatan Gambiran dan Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi selama Tahun 2011.
(2) Belanja Langsung Belanja langsung merupakan belanja yang secara langsung terkait dengan suatu program dan kegiatan. Pembangunan daerah tercermin pada realisasi belanja langsung yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari PPAS (Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara) dengan total anggaran belanja langsung sebesar Rp578.511.672.339,18 terealisasi sebesar Rp486.076.536.498,06 kurang dari anggaran sebesar Rp92.435.135.841,12 dengan pembagian berdasarkan urusan pemerintahan daerah: - Urusan Wajib Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya untuk memenuhi kewajiban daerah untuk mewujudkan peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Total anggaran belanja langsung yang digunakan untuk membiayai urusan wajib sebesar Rp550.173.902.933,18 terealisasi sebesar Rp462.043.988.398,06 dengan sasaran dan prioritas sebagai berikut: • Bidang Pendidikan Belanja langsung bidang pendidikan dari anggaran sebesar Rp182.837.420.174,00 terealisasi sebesar Rp127.345.931.873,00 belanja tersebut difokuskan pada pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan sebagai ilmu pengetahuan, alat bantu pembelajaran, fasilitas pendidikan, standar kompetensi, penunjang administrasi pendidikan, alat bantu manajemen satuan pendidikan dan infrastruktur pendidikan yang meliputi: 10
-
Peningkatan pendidikan anak usia dini; Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; Peningkatan pendidikan menengah; Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan; Peningkatan pendidikan non formal; Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan.
• Bidang Kesehatan Belanja langsung bidang kesehatan dari anggaran sebesar Rp58.050.452.206,00 terealisasi sebesar Rp54.946.404.248,06 yang diprioritaskan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan rujukan yang meliputi: - Obat dan perbekalan kesehatan; - Upaya kesehatan masyarakat; - Pengawasan obat dan makanan; - Perbaikan gizi masyarakat; - Pengembangan lingkungan sehat; - Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; - Standarisasi pelayanan kesehatan; - Pelayanan kesehatan penduduk miskin; - Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya; - Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata; - Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata; - Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita; - Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan; - Pengembangan sistem informasi kesehatan; - Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan. • Bidang Pekerjaan Umum Belanja langsung pada bidang pekerjaan umum dari anggaran sebesar Rp125.162.620.219,00 terealisasi sebesar Rp120.107.490.178,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, jaringan irigasi dan sarana gedung aparatur dalam mendukung pelayanan masyarakat, meliputi: - Pembangunan jalan dan jembatan; - Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan; - Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong; - Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan; - Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan; - Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; - Penyediaan dan pengelolaan air baku; - Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya; - Pengendalian banjir; - Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; -
Pembangunan infrastruktur perdesaan; Pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong.
11
• Bidang Perumahan Belanja langsung pada bidang perumahan dari anggaran sebesar Rp59.380.000,00 terealisasi sebesar Rp44.500.000,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran. • Bidang Penataan Ruang Belanja langsung pada bidang Perumahan dari anggaran sebesar Rp3.209.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.661.131.550,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan kualitas dan fungsionalitas wilayah pemukiman sesuai standar tata ruang, kesehatan dan estetika serta konsistensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dengan pengawasan pemanfaatan ruang, meliputi: - Perencanaan tata ruang; - Pemanfaatan ruang; - Pengendalian pemanfaatan ruang. • Bidang Perencanaan Pembangunan Belanja langsung bidang perencanaan pembangunan dari anggaran sebesar Rp6.394.333.540,00 terealisasi sebesar Rp5.096.449.293,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berkesinambungan, meliputi: - Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; - Pengembangan data/informasi; - Kerjasama pembangunan; - Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh; - Perencanaan pembangunan daerah; - Perencanaan pembangunan ekonomi; - Perencanaan sosial dan budaya; - Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam. • Bidang Perhubungan Belanja langsung pada bidang perhubungan dari anggaran sebesar Rp28.508.938.447,00 terealisasi sebesar Rp27.247.550.906,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan pelayanan perhubungan yang meliputi: - Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan; - Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ; - Peningkatan pelayanan angkutan; - Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan; - Pengendalian dan pengamanan lalu lintas; - Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. • Bidang Lingkungan Hidup Belanja langsung bidang lingkungan hidup dari anggaran sebesar Rp19.825.783.025,00 terealisasi sebesar Rp13.071.148.487,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan kualitas lingkungan hidup yang meliputi: - Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan; - Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH); - Perlindungan dan konservasi sumber daya alam; - Peningkatan usaha konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
12
-
Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; Peningkatan pengendalian polusi.
• Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Belanja langsung bidang kependudukan dan catatan sipil dari anggaran sebesar Rp2.455.519.750,00 terealisasi sebesar Rp2.251.385.414,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil, diantaranya meliputi: - Penataan administrasi kependudukan; - Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan. • Bidang Pemberdayaan Perempuan Belanja langsung bidang pemberdayaan perempuan dari anggaran sebesar Rp559.548.980,00 terealisasi sebesar Rp536.338.834,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan yang meliputi: - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak; - Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan; - Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan. • Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Belanja langsung bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dari anggaran sebesar Rp1.562.878.270,00 terealisasi sebesar Rp1.534.253.120,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dengan pengadaan alat kontrasepsi, meliputi: - Keluarga berencana; - Kesehatan reproduksi remaja; - Pelayanan kontrasepsi; - Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga. • Bidang Sosial Belanja langsung bidang sosial dengan anggaran sebesar Rp1.940.034.000,00 terealisasi sebesar Rp1.519.186.002,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan kualitas kesejahteraan sosial yang meliputi: - Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); - Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan social; - Pembinaan anak terlantar; - Pembinaan para penyandang cacat dan trauma; - Pembinaan panti asuhan/panti jompo; - Pembinaan eks. penyandang penyakit sosial (eks. narapidana, PSK, narkoba da penyakit sosial lainnya); - Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan social; - Pengelolaan Areal Pemakaman. • Bidang Tenaga Kerja Belanja langsung bidang tenaga kerja dari anggaran sebesar Rp1.013.655.000,00 terealisasi sebesar Rp686.981.075,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan pelayanan ketenagakerjaan yang meliputi: - Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; 13
-
Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.
• Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Belanja langsung bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menegah dari anggaran sebesar Rp. 888.264.850,00 terealisasi sebesar Rp877.598.254,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang meliputi: - Penciptaan iklim usaha, usaha kecil menengah yang kondusif; - Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah; - Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah; - Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. • Bidang Penanaman Modal Belanja langsung bidang penanaman modal dari anggaran sebesar Rp723.335.300,00 terealisasi sebesar Rp533.783.400,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang meliputi: - Peningkatan promosi dan kerjasama investasi; - Penyiapan potensi sumber daya, sarana, prasarana daerah. • Bidang Kebudayaan Belanja langsung bidang kebudayaan dari anggaran sebesar Rp2.658.107.500,00 terealisasi sebesar Rp2.377.468.194,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan upaya pengembangan nilai budaya yaitu dengan: - Pengembangan nilai budaya; - Pengelolaan kekayaan budaya; - Pengelolaan keragaman budaya. • Bidang Pemuda dan Olahraga Belanja langsung bidang pemuda dan olahraga dari anggaran sebesar Rp774.431.700,00 terealisasi sebesar Rp654.515.066,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, peningkatan peran serta kepemudaan, meliputi: - Peningkatan peran serta kepemudaan; - Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda; - Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga. • Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Belanja langsung bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dari anggaran sebesar Rp5.454.068.753,00 terealisasi sebesar Rp5.039.127.319,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan dinamika politik yang demokratis dan peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu dengan: - Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan; - Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal; - Pendidikan politik masyarakat; - Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam; - Pengembangan wawasan kebangsaan; - Kemitraan wawasan kebangsaan; 14
-
Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan; Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
• Bidang Pemerintahan Umum Belanja langsung bidang pemerintahan umum dari anggaran sebesar Rp98.902.643.094,18 terealisasi sebesar Rp87.375.664.919,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan kualitas tata pemerintahan dan otonomi daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pemberdayaan BUMD, yaitu dengan: - Peningkatan disiplin aparatur; - Fasilitasi pindah/purna tugas PNS; - Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; - Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah; - Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah; - Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa; - Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah; - Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi; - Penataan peraturan perundang-undangan; - Penataan daerah otonomi baru; - Pembinaan dan pengembangan aparatur; - Peningkatan kesadaran hukum dan penyelesaian masalah hokum; - Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; - Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; - Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota. • Bidang Ketahanan Pangan Belanja langsung bidang Ketahanan Pangan dari anggaran sebesar Rp1.678.228.400,00 terealisasi sebesar Rp1.525.411.874,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan kewaspadaan ketahanan pangan yaitu: Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan). • Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Belanja langsung bidang pemberdayaan masyarakat desa dari anggaran sebesar Rp1.975.389.200,00 terealisasi sebesar Rp1.777.401.182,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan usaha pemberdayaan masyarakat dan kualitas pemerintahan desa yang meliputi: - Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa; - Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan; - Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan; - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. • Bidang Kearsipan Belanja langsung bidang kearsipan dari anggaran sebesar Rp438.622.150,00 terealisasi sebesar Rp359.613.950,00 dengan prioritas dan sasaran pada penataan sistem kearsipan dalam klasifikasi arsip pasif dan arsip dinamis dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi historis, meliputi: - Perbaikan sistem administrasi kearsipan; - Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah; - Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan.
15
• Bidang Komunikasi dan Informatika Belanja langsung bidang komunikasi dan informatika dari anggaran sebesar Rp4.293.553.450,00 terealisasi sebesar Rp3.868.814.935,00 dengan prioritas dan sasaran pada pengembangan komunikasi, informatika dan media massa, kerjasama informasi dengan mass media. • Bidang Perpustakaan Belanja langsung bidang perpustakaan dari anggaran sebesar Rp807.694.925,00 terealisasi sebesar Rp605.838.325,00 dengan prioritas dan sasaran pada pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan. -
Urusan Pilihan Urusan pilihan diprioritaskan pada kondisi di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang secara nyata berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kekhasan daerah dan keunggulan di Kabupaten Banyuwangi yaitu pertambangan, perikanan, pertanian dan pariwisata. Belanja langsung urusan pilihan dari anggaran sebesar Rp28.337.769.406,00 terealisasi sebesar Rp24.032.548.100,00 dengan rincian sebagai berikut: • Bidang Pertanian Belanja langsung bidang pertanian dari anggaran sebesar Rp17.042.279.905,00 terealisasi sebesar Rp13.708.504.912,00 dengan prioritas dan sasaran pada revitalisasi usaha pertanian, peternakan dan perkebunan guna memperkuat posisi tawar petani yang terdiri dari: - Peningkatan kesejahteraan petani; - Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan); - Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan; - Peningkatan penerapan tekhnologi pertanian/perkebunan; - Peningkatan produksi pertanian/perkebunan; - Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan; - Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak; - Peningkatan produksi hasil peternakan; - Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan; - Peningkatan produksi peternakan. • Bidang Kehutanan Belanja langsung bidang kehutanan dari anggaran sebesar Rp557.935.000,00 terealisasi sebesar Rp549.453.700,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan usaha rehabilitasi hutan dan konservasi lahan yang meliputi: - Pemanfaatan sumber daya hutan; - Rehabilitasi hutan dan lahan; - Perencanaan dan pengembangan hutan. • Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Belanja langsung bidang energi dan sumber daya mineral dari anggaran sebesar Rp250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp217.175.695,00 dengan prioritas dan sasaran pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan. • Bidang Pariwisata Belanja langsung Rp1.748.177.500,00
bidang pariwisata dari anggaran sebesar terealisasi sebesar Rp1.524.521.595,00 dengan 16
prioritas dan sasaran pengembangan pengembangan kemitraan.
pemasaran
pariwisata
dan
• Bidang Kelautan dan Perikanan Belanja langsung bidang kelautan dan perikanan dari anggaran sebesar Rp6.499.521.500,00 terealisasi sebesar Rp5.923.793.297,00 dengan prioritas dan sasaran pembangunan pengembangan perikanan dan kelautan dengan menitikberatkan pada pengembangan sarana prasarana dengan melaksanakan: - Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut; - Pengembangan budidaya perikanan; - Pengembangan perikanan tangkap; - Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan; - Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; - Peningkatan kualitas dan akses jaringan perikanan. • Bidang Perdagangan Belanja langsung bidang perdagangan dari anggaran sebesar Rp863.675.500,00 terealisasi sebesar Rp787.683.200,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan efisiensi perdagangan dalam dan luar negeri yang meliputi: - Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; - Peningkatan dan pengembangan ekspor; - Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri. • Bidang Perindustrian Belanja langsung bidang perindustrian dari anggaran sebesar Rp1.106.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.053.137.600,00 dengan prioritas dan sasaran pada pengembangan pola industri spesial yang berbasis potensi lokal dalam usaha mengembangkan industri yang dapat memperkuat ketahanan ekonomi daerah, peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi dan peningkatan kemampuan teknologi industri, meliputi: - Pengembangan industri kecil dan menengah; - Peningkatan kemampuan teknologi industri; - Pengembangan sentra-sentra industri potensial. • Bidang Transmigrasi Belanja langsung bidang transmigrasi dari anggaran sebesar Rp270.180.001,00 terealisasi sebesar Rp268.278.101,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam pengembangan kawasan transmigrasi serta transmigrasi regional.
(c) Pembiayaan Pembiayaan daerah dipergunakan untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran, pada Tahun Anggaran 2011 Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp.221.232.088.197,57 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun (SiLPA) sebelumnya sebesar Rp220.755.627.297,57, dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Rp476.460.900,00. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
17
berasal dari Pembayaran Utang Pihak Ketiga sebesar Rp401.899.250,00, sehingga diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp. 220.830.188.947,57. Dari perbandingan pendapatan, belanja, dan pembiayaan netto diperoleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan sebesar Rp228.139.377.204,25 sebagai salah satu sumber pendanaan pada tahun berikutnya. Perhitungan SiLPA Tahun Berjalan adalah sebagai berikut: Pendapatan Belanja
Rp ( Rp
Pembiayaan Netto
Rp
1.450.320.872.078,87 1.443.011.683.822,19 ) 220.830.188.947,57 +
SiLPA Tahun Berjalan
Rp
228.139.377.204,25
c.
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
1)
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Kebijakan Keuangan dari sisi Pendapatan dianggarkan sebesar Rp1.409.629.533.954,61 terealisasi sebesar Rp1.450.320.872.078,87 atau 102,88%. Sedangkan dari sisi Belanja Tahun 2011, dianggarkan sebesar Rp1.631.397.418.692,18 terealisasi sebesar Rp1.443.011.683.822,19 atau 88,45%. Dimana secara detail, dirinci atas kebutuhan Belanja Tidak Langsung Rp1.052.885.746.353,00 terealisasi sebesar Rp956.935.147.324,13 atau 90,89% dan Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp578.511.672.339,18 terealisasi sebesar Rp486.076.536.496,06 atau 84,02%. Berikut secara rinci diinformasikan mengenai sebaran Anggaran Pendapatan dan Belanja pada masing-masing urusan, adalah sebagaimana tersebut dibawah ini: Tabel c.1 Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2011
KODE
URUSAN
1
URUSAN WAJIB
101
PENDIDIKAN
10101
DINAS PENDIDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
10102
DINAS PENDIDIKAN
102
KESEHATAN
10201 10202
ANGGARAN
REALISASI
1.409.187.758.034,61
1.449.814.103.216,87
102,88
%
33.077.000,00
101.327.087,53
306,34
21.647.500,00
26.164.997,53
120,87
11.429.500,00
75.162.090,00
657,61
34.192.081.579,00
31.803.760.478,53
93,01
DINAS KESEHATAN
1.706.808.652,00
1.723.028.555,00
100,95
RSUD BLAMBANGAN
25.474.916.737,00
23.252.777.702,69
91,28
10203
RSUD GENTENG
7.010.356.190,00
6.827.954.220,84
97,40
103
PEKERJAAN UMUM
384.504.954,00
596.044.672,15
155,02
10301
DINAS PEKERJAAN UMUM
208.787.965,00
278.463.954,15
133,37
10302
DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
107.494.770,00
282.922.168,00
263,20
10303
DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN
68.222.219,00
34.658.550,00
50,80
107
PERHUBUNGAN
8.494.337.500,00
9.085.708.800,00
106,96
10701
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
8.494.337.500,00
9.085.708.800,00
106,96
108
LINGKUNGAN HIDUP
35.981.000,00
6.900.000,00
19,18
18
KODE
URUSAN
ANGGARAN
REALISASI
%
10803
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
35.981.000,00
6.900.000,00
19,18
110
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
400.000.000,00
398.558.500,00
99,64
11001
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
250.000.000,00
362.994.000,00
145,20
11002
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
150.000.000,00
35.564.500,00
23,71
115
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
254.416.750,00
101.450.500,00
39,88
11501
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
58.255.500,00
64.295.500,00
110,37
11502
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
196.161.250,00
37.155.000,00
18,94
120
PEMERINTAHAN UMUM
1.365.393.359.251,61
1.407.720.353.178,66
103,10
12005
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
173.703.071.478,52
237.155.406.970,29
136,53
12005
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
591.522.991.960,00
677.280.967.755,00
114,50
12006
DINAS PENDAPATAN
41.634.452.176,80
59.539.766.443,90
143,01
12009
KANTOR PELAYANAN PERIJINANI
608.669.403,40
733.777.248,50
120,55
12062
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
179.628.819.575,29
127.731.798.865,47
71,11
12062
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
377.710.089.061,00
304.742.292.362,00
80,68
12063
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
585.265.596,60
536.343.533,50
91,64
2
URUSAN PILIHAN
441.775.920,00
404.485.150,00
91,56
201
PERTANIAN
237.688.720,00
232.189.025,00
97,69
20101
DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
122.139.700,00
159.496.025,00
130,58
20103
DINAS PETERNAKAN
115.549.020,00
72.693.000,00
62,91
202
KEHUTANAN
20.416.000,00
12.064.425,00
59,09
20102
DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
20.416.000,00
12.064.425,00
59,09
147.744.700,00
156.308.200,00
105,80
147.744.700,00
156.308.200,00
105,80
35.926.500,00
3.923.500,00
10,92
35.926.500,00
3.923.500,00
10,92
1.409.629.533.954,61
1.450.218.588.366,87
102,88
205
KELAUTAN DAN PERIKANAN
20501
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
207
PERINDUSTRIAN
20601
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PERTAMBANGAN TOTAL PENDAPATAN
Tabel c.2 Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2011 KODE
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
%
10101
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
186.208.143.803,00
186.132.841.033,00
99,96
10102
DINAS PENDIDIKAN
192.195.612.339,00
168.914.136.846,25
87,89
10201
DINAS KESEHATAN
14.330.044.582,00
13.211.822.644,00
92,20
10202
RSUD BLAMBANGAN
11.798.627.205,00
10.868.627.001,00
92,12
10203
RSUD GENTENG
7.523.631.386,00
6.981.056.028,00
92,79
10301
DINAS PEKERJAAN UMUM
13.585.344.367,00
13.630.143.102,00
100,33
10302
DINAS PEKERJAAN UMUM, BUNA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA
6.850.239.305,00
4.406.455.878,00
64,33
19
KODE
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
%
RUANG 10303
DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN
10601
280.672.616,00
196.734.167,00
70,09
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.900.260.585,00
2.457.968.049,00
84,75
10701
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
6.454.253.956,00
5.494.322.265,00
85,13
10801
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
562.722.110,00
557.879.109,00
99,14
10802
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
492.190.450,00
235.200.923,00
47,79
10803
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
249.731.120,00
148.101.330,00
59,30
11001
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.399.547.120,00
1.392.465.418,00
99,49
11002
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
632.291.569,00
465.921.245,00
73,69
11101
KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
705.236.408,00
688.352.117,00
97,60
11102
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
592.806.175,00
344.690.819,00
58,14
11301
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2.650.326.898,00
2.445.642.011,00
92,28
11501
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI
1.411.468.285,00
1.399.319.908,00
99,14
11502
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
234.261.272,00
195.223.962,00
83,33
11701
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1.918.622.970,00
1.743.782.417,00
90,89
11801
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
185.928.806,00
111.375.156,00
59,90
11901
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
983.997.130,00
980.861.487,00
99,68
11902
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
554.401.058,00
345.795.297,00
62,37
11903
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
5.631.701.111.00
4.685.626.251,00
83,20
12001
DPRD
9.989.638.682,00
9.097.757.069,00
91,07
12002
KDH & WKDH
585.564.985,00
560.067.752,00
95,64
12003
SEKRETARIAT DAERAH
11.245.361.160,00
10.229.114.858,00
90,96
12004
SEKRETARIAT DPRD
2.294.737.564,00
1.999.050.080,00
87,11
12005
DINAS PEDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
7.972.767.236,00
7.947.444.523,00
99,68
12005
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
55.224.677.830,00
55.059.477.830,00
99,70
12006
DINAS PENDAPATAN
8.830.449.505,00
3.540.309.968,00
40,09
12007
INSPEKTORAT KABUPATEN
2.388.909.111,00
1.954.816.642,00
81,83
12008
BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT
3.071.930.093,00
2.588.451.473,00
84,26
12009
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN
659.427.270,00
638.220.638,00
96,78
12010
KECAMATAN BANYUWANGI
16.387.573.409,00
15.188.822.414,00
92,68
12011
KECAMATAN GIRI
6.960.151.029,00
6.304.734.018,00
90,58
12012
KECAMATAN GLAGAH
8.439.342.342,00
7.764.581.890,00
92,00
12013
KECAMATAN KALIPURO
10.734.872.595,00
9.978.382.502,00
92,95
12014
KECAMATAN LICIN
6.217.966.092,00
5.699.934.602,00
91,67
12015
KECAMATAN WONGSOREJO
10.346.763.073,00
9.557.086.686,00
92,37
12016
KECAMATAN KABAT
13.423.173.543,00
12.539.670.978,00
93,42
20
KODE
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
%
12017
KECAMATAN ROGOJAMPI
16.522.636.649,00
15.193.372.335,00
91,95
12018
KECAMATAN SONGGON
10.301.329.187,00
9.363.951.901,00
90,90
12019
KECAMATAN SINGOJURUH
10.480.613.834,00
9.797.592.852,00
93,48
12020
KECAMATAN SRONO
17.172.763.274,00
16.080.773.411,00
93,64
12021
KECAMATAN MUNCAR
21.714.414.088,00
20.429.736.575,00
94,08
12022
KECAMATAN CLURING
19.534.199.162,00
18.411.722.283,00
94,25
12023
KECAMATAN PURWOHARJO
17.025.385.999,00
15.996.185.177,00
93,95
12024
KECAMATAN TEGALDLIMO
16.064.129.674,00
14.983.471.907,00
93,27
12025
KECAMATAN GAMBIRAN
15.190.945.417,00
14.073.077.041,00
92,64
12026
KECAMATAN BANGOREJO
14.509.326.514,00
13.478.320.156,00
92,89
12027
KECAMATAN SILIRAGUNG
11.585.361.617,00
10.734.035.824,00
92,65
12028
KECAMATAN PESANGGARAN
12.458.445.029,00
11.545.220.328,00
92,67
12029
KECAMATAN GENTENG
17.100.469.401,00
16.140.099.769,00
94,38
12030
KECAMATAN TEGALSARI
10.096.034.429,00
9.388.749.623,00
92,99
12031
KECAMATAN SEMPU
14.815.636.177,00
13.797.240.640,00
93,13
12032
KECAMATAN GLENMORE
15.347.608.428,00
14.392.845.295,00
93,78
12033
KECAMATAN KALIBARU
10.100.840.799,00
9.970.139.313,00
98,71
12034
KELURAHAN TAMAN BARU
559.362.787,00
451.307.610,00
80,68
12035
KELURAHAN KERTOSARI
563.184.810,00
445.148.808,00
79,04
12036
KELURAHAN LATENG
519.194.853,00
422.069.869,00
81,29
12037
KELURAHAN PENGANJURAN
632.832.612,00
515.635.202,00
81,48
12038
KELURAHAN TEMENGGUNGAN
528.008.417,00
402.870.752,00
76,30
12039
KELURAHAN SOBO
592.744.838,00
455.557.984,00
76,85
12040
KELURAHAN PAKIS
524.639.551,00
426.554.816,00
81,30
12041
KELURAHAN PENGANTIGAN
586.484.783,00
375.144.900,00
63,96
12042
KELURAHAN KAMPUNG MANDAR
473.643.583,00
373.490.805,00
78,82
12043
KELURAHAN KEPATIHAN
623.449.682,00
527.543.750,00
84,62
12044
KELURAHAN KARANGREJO
445.908.613,00
307.128.594,00
68,88
12045
KELURAHAN SUMBEREJO
579.140.251,00
467.682.947,00
80,75
12046
KELURAHAN SINGOTRUNAN
563.110.440,00
501.291.538,00
89,02
12047
KELURAHAN PANDEREJO
555.755.574,00
459.583.375,00
82,69
12048
KELURAHAN KAMPUNG MELAYU
586.253.785,00
459.548.447,00
78,39
12049
KELURAHAN KEBALENAN
540.182.932,00
455.770.784,00
84,37
12050
KELURAHAN SINGONEGARAN
514.102.920,00
379.398.838,00
73,80
12051
KELURAHAN TUKANGKAYU
544.351.175,00
377.169.959,00
69,29
12052
KELURAHAN BOYOLANGU
522.560.189,00
399.596.008,00
76,47
12053
KELURAHAN MOJOPANGGUNG
492.103.165,00
394.331.820,00
80,13
12054
KELURAHAN PENATABAN
639.390.804,00
448.954.945,00
70,22
12055
KELURAHAN GIRI
539.369.153,00
423.046.831,00
78,43
12056
KELURAHAN GOMBENGSARI
472.614.604,00
361.552.822,00
76,50
12057
KELURAHAN KLATAK
529.812.983,00
399.812.141,00
75,46
12058
KELURAHAN KALIPURO
541.404.911,00
409.759.385,00
75,68
12059
KELURAHAN BULUSAN
577.787.978,00
462.641.808,00
80,67
12060
KELURAHAN BANJARSARI
545.163.871,00
391.953.382,00
71,90
21
KODE
URAIAN
12061
KELURAHAN BAKUNGAN
547.986.337,00
440.452.656,00
80,38
12062
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
298.923.256,00
212.351.454,00
71,04
12062
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
137.004.589.622,00
110.419.993.815,88
80,59
12063
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
523.789.796,00
234.884.144,00
44,84
12101
KANTOR KETAHANAN PANGAN
934.121.686,00
831.094.183,00
88,97
12201
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
2.344.320.086,00
1.767.738.852,00
75,40
12401
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
1.265.909.909,00
1.012.444.498,00
79,98
20101
DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
4.331.895.946,00
4.319.305.765,00
99,71
20102
DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
2.429.422.162,00
1.230.160.382,00
50,63
20103
DINAS PETERNAKAN
296.143.064,00
183.997.965,00
62,13
2.176.979.897,00
1.918.476.658,00
88,12
813.597.485,00
410.896.015,00
50,50
1.052.885.746.353,00
956.935.147.324,13
90,87
20501
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
20601
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PERTAMBANGAN
TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG
2)
ANGGARAN
REALISASI
%
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan Secara umum pada Tahun 2011 tidak terdapat permasalahan signifikan yang mempengaruhi pencapaian target kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Realisasi pendapatan sebesar Rp1.450.218.588.366,87 atau 102,88% dari plafond anggaran pendapatan sebesar Rp1.409.629.533.954,61 dan realisasi belanja sebesar Rp1.443.011.683.822,19 atau 88,45% dari plafond anggaran sebesar Rp1.631.397.418.692,18 menunjukkan bahwa kinerja keuangan pendapatan telah mencapai target yang ditetapkan dan kinerja keuangan belanja tidak mencapai target belanja yang direncanakan.
a)
b) c)
d)
Tidak tercapainya target kinerja belanja tersebut terutama disebabkan: Anggaran belanja beberapa kegiatan fisik yang tidak bisa dilaksanakan karena lambatnya petunjuk teknis (juknis) terkait dan waktu pelaksanaan yang mendekati akhir tahun anggaran; Adanya proses pengadaan barang dan jasa yang gagal lelang dan beberapa kegiatan di SKPD yang tidak bisa dilaksanakan karena berbagai faktor; Kurang tepatnya perencanaan rekening anggaran belanja yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan. Hal ini mengakibatkan anggaran belanja yang berkenaan tidak dapat direalisasikan; Terbatasnya Sumber Daya Manusia khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan pada SKPD secara kualitas maupun kuantitas, sehingga berdampak pada lambatnya penyerapan anggaran yang telah disediakan.
Sehubungan adanya hambatan dan kendala tersebut, beberapa langkah antisipatif perlu dilakukan agar hambatan serupa tidak terjadi lagi pada masa mendatang, antara lain: a) Memperbaiki komunikasi dan koordinasi internal pemerintah Kabupaten Banyuwangi antara PPKD dengan SKPD terkait masalah administrasi pengelolaan keuangan yang muncul, dan koordinasi eksternal yang lebih intensif terkait juknis kegiatan yang dibiayai dana transfer;
22
b) c)
d.
Meningkatkan koordinasi penyusunan rencana anggaran antara pelaksana anggaran SKPD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah; Menambah pengetahuan dan keterampilan SDM keuangan SKPD dan PPKD dengan mengikuti Diklat dan Kursus yang diselenggarakan oleh lembaga/instansi lain atau pembinaan secara mandiri.
KEBIJAKAN AKUNTANSI
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki Kebijakan Akuntansi yang sudah ditetapkan secara formal terkait dengan perlakuan akuntansi dalam sistem pencatatan administrasi pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 25 Tahun 2010 Tanggal 31 Agustus 2010 dengan pokok-pokok sebagai berikut: 1)
Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Tanggung jawab laporan keuangan berada di pusat pimpinan entitas. Dalam aktivitas laporan keuangan, entitas dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
2)
Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau bendahara penerimaan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah atau bendahara pengeluaran. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.
3)
Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Penerapan basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut: a) Pengukuran Pendapatan Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan secara bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan biaya operasional atau pengeluaran).
23
b) c)
d)
Pengukuran Belanja Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan. Pengukuran Pembiayaan Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto. Pengukuran Kas Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa Utang PFK. Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan dibawah tanggungjawab selain bendahara umum daerah terdiri dari: (1) Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas, Pemegang Kas merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas yang berasal dari sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir periode akuntansi. Persediaan yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang kas mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas. Akun Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas yang disajikan dalam neraca pemerintah daerah harus mencerminkan kas yang benarbenar ada pada tanggal neraca. Apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. (2) Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak yang belum disetorkan ke kas daerah. Akun Kas di Bendahara Penerimaan yang disajikan dalam neraca harus mencerminkan kas yang benar-benar ada pada tanggal neraca. Apabila terdapat kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tangal neraca. Meskipun dalam ketentuannya para bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang belum disetorkan dalam rekening bendahara penerimaan.
e)
Pengukuran Piutang (1) Piutang Pajak Piutang pajak dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima. Dalam Penyusunan neraca, surat ketetapan pajak yang pembayaraanya belum diterima dicatat sebagai piutang pajak sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi. (2) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Pemerintah daerah seringkali melakukan penjualan aset tetap yang dimiliki, misalnya lelang kendaraan roda 4 atau penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya 24
(3)
(4)
(5)
(6)
penjualan dilakukan kepada pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (Dua belas) bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang kedalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan untuk tujuan penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran, pada saat penyusunan neraca perlu dihitung berapa bagian dari tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun depan. Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD Piutang pinjaman yang diberikan pemerintah kepada BUMD dimasukkan dalam kelompok investasi dalam akun pinjaman kepada BUMD. Pinjaman tersebut dikembalikan atau dibayar dalam jangka panjang. Bagian lancar pinjaman kepada BUMD merupakan reklasifikasi piutang pinjaman kepada BUMD yang jatuh tempo dalam tahun berikutnya. Reklasikasi ini dilakukan tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari pinjaman kepada BUMD akan mengurangi perkiraan pinjaman kepada BUMD bukan bagian lancar pinjaman kepada BUMN/D. Bagian lancar pinjaman kepada BUMD dicatat sebesar Nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah yang jatuh tempo tahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara/daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Bagian lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang merupakan TP/TGR kedalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR. Jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun TP/TGR bukan bagian lancar TP/TGR. TP/TGR yang harus diterima dalam waktu satu tahun diakui sebagai bagian lancar TP/TGR. Bagian lancar TGR dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar TGR, pada saat penyusunan neraca perlu dihitung beberapa bagian dari TGR yang akan jatuh tempo tahun depan. Piutang Lainnya Akun piutang lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/D, Bagian lancar tuntutan perbendaharaan, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang pajak. Piutang lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi. Piutang Tak Tertagih Piutang tak tertagih adalah bagian dari piutang dari piutang yang tidak dapat diselesaikan pembayarannya oleh pihak ketiga. Perlakuan akuntansi terhadap piutang tak tertagih adalah dihapuskan pada tahun anggaran bersangkutan dengan mengurangi jumlah piutang dan mengurangi jumlah ekuitas dana lancar.
25
f)
Pengukuran Persediaan Persediaan disajikan sebesar: (1) Biaya Perolehan apabila Diperoleh dengan Pembelian Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat,dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh. (2) Biaya Standar apabila Diperoleh dengan Produksi Sendiri Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran. (3) Nilai Wajar apabila Diperoleh dengan Cara Lainnya seperti Donasi/Rampasan Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.
g)
Pengukuran Investasi (1) Dicatat Sebesar Nilai Perolehan Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya, Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga investasi itu sendiri ditambah biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehannya. (2) Dicatat Sebesar Nilai Wajar Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal nilai perolehannya yaitu sebesar harga pasar. (3) Dicatat Sebesar Nilai Nominal Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. (4) Dicatat Sebesar Nilai Tercatat atau Nilai Wajar Lainnya Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya 26
yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga. h)
Pengukuran Aset Tetap (1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan; (2) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua sewa lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
i)
Pengukuran Utang (1) Utang jangka pendek dan hutang angka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Hutang jangka pendek dan hutang angka panjang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan kemata uang rupiah berdasarkan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. (2) Biaya perolehan atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilainya dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam nilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.
j)
Pengukuran Ekuitas Dana Pengukuran ekuitas dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan pengakuan kewajiban.
27
