LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
a. Pendahuluan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Tahun Buku 2015 disusun berdasarkan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Secara umum pemerintah daerah telah berupaya semaksimal mungkin dengan melakukan beberapa penyesuaian terhadap kebijakan serta sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan penyempurnaan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Tahun 2015, sebagai Komitmen Pemerintah Daerah dalam menerapkan akuntansi berbasis akural sesuai dengan Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang, pelaksaaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit, laporan operasional, aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan. 1) Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan: - Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran; - Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan; - Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai; - Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas akuntansi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
1
-
-
Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas akuntansi berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas akuntansi, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
2) Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pelaporan keuangan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain: - Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 khususnya bagian yang mengatur keuangan negara; - Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaaan keuangan Dearah (lembaga negara Tahun 2005 Nomor 140, tambahan lembaran Tahun 2005 Nomor 4578); - Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; - Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; - Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang yang telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015; - Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang yang telah diubah kedua kalinya dengan peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015.
2
3) Sistematika Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan di susun dengan sistematika sebagai berikut. Pendahuluan - Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan; - Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan; - Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan; Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD - Ekonomi Makro; - Kebijakan Keuangan; - Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD; Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan - Ikhtisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan - Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah di tetapkan Kebijakan Akuntansi - Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah; - Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan; - Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan; - Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan; Penjelasan Atas Pos – Pos Laporan Keuangan - Laporan Realisasi Anggaran - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih - Neraca - Laporan Operasional - Laporan Arus Kas - Laporan Perubahan Ekuitas, dan - Catatan atas Laporan Keuangan Lampiran – lampiran Catatan atas Laporan Keuangan
b. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD 1) Ekonomi Makro Untuk membentuk suatu sistem Pemerintahan yang terkoordinir dengan baik maka dibentuklah suatu garis koordinasi sacara teritorial maupun teknis. Secara teritorial terbagi dalam wilayah kecamatan dan pada level yang lebih rendah terhadap sejumlah desa dan kelurahan. Sebagai langkah untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan, berbagai proyek kegiatan dilakukan diwilayah desa dalam lingkup terkecil. Wilayah desa dijadikan sebagai fokus berbagai proyek kegiatan dan secara akumulasi sangat menentukan tingkat perkembangan pembangunan dan kesejahteraan di seluruh Jombang Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan sebaik mungkin. Untuk
3
mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik Pendapatan Nasional/Regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Angka angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta. Kondisi perekonomian Kabupaten Jombang yang merupakan bagian dari perekonomian regional Jawa Timur dan nasional, maka faktor-faktor eksternal yang bersumber dari kebijakan moneter dan fiskal memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Dalam konteks sistem perekonomian terbuka, kinerja makro ekonomi daerah cukup rentan terhadap pengaruh gejolak eksternal. Meskipun hal ini masih tergantung pada karakteristik ekonomi daerah dan kekuatan internalnya. Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik Pendapatan Nasional/Regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Angka angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta. Peranan ekonomi kategorikal menggambarkan komposisi atau struktur ekonomi sekaligus potensi ekonomi suatu wilayah. Penopang ekonomi Kabupaten Jombang adalah kategori A (Pertanian), G (Perdagangan), C (Industri Pengolahan) dan F (Konstruksi). Dominasi kategori Pertanian menjadi ciri umum bagi daerah agraris, termasuk Kabupaten Jombang. Namun, dengan bertambahnya jumlah penduduk, baik secara alamiah maupun migrasi serta daya dukung alam yang semakin berkurang, maka lambat laun dominasi kategori pertanian semakin mengecil. Di sisi lain, ciri khas kategori pertanian umumnya sulit untuk diakselerasi, sehingga nilai tambah yang dihasilkan semakin tahun semakin kecil. Melihat fakta tersebut, selayaknya Pemkab Jombang lebih memfokuskan pembangunannya pada tiga kategori terbesar lainnya. a) Produk Domestik Regional Bruto Kondisi perekonomian Kabupaten Jombang yang merupakan bagian dari perekonomian regional Jawa Timur dan nasional, maka faktor-faktor eksternal yang bersumber dari kebijakan moneter dan fiskal memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Dalam konteks sistem perekonomian terbuka, kinerja makro ekonomi daerah cukup rentan terhadap pengaruh gejolak eksternal. Meskipun hal ini masih tergantung pada karakteristik ekonomi daerah dan kekuatan internalnya. Berdasarkan perkembangan ekonomi global dan perekonomian domestik terkini dan prospeknya ke depan, menyepakati adanya pergeseran target fiskal nasional sebagaimana yang direncanakan dalam APBN Tahun 2015. Pergeseran tersebut utamanya terkait indikator pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah serta lifting minyak. Kesepakatan pergeseran target kinerja makro tersebut selanjutnya terinci dalam tabel berikut.
4
Tabel 1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Indonesia Tahun 2015 2014 No.
2015
Uraian APBN
APBN-P
APBN
APBN-P
1
Pertumbuhan ekonomi (% yoy)
6,4
5,0 – 6,0
5,8
5,7
2
Inflasi (% yoy)
4,5
5,0 - 7,3
4,4
5
3
Nilai tukar rupiah (Rp/USD)
9.750
11.000 - 11.700
11.900
12.500
4
Suku Bunga SPN 3 bl (%)
5,5
6,0
6,0
6,2
5
Harga minyak mentah Indonesia (USD/barel)
106
105
105
60
6
Lifting minyak (ribu barel per hari)
870
818
900
825
7
Lifting gas (ribu barel per hari setara minyak)
1.240
1.224
1.248
1.221
Sumber data: Budget in Brief APBN-P Tahun 2015
b) Sumbangan Sektoral Perkembangan struktur perekonomian wilayah Kabupaten Jombang ditinjau dari sembilan sektor lapangan usaha dalam PDRB menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Jombang masih didominasi oleh empat sektor dominan yang selama ini menjadi penyangga utama struktur perekonomian di wilayah Kabupaten Jombang, yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi 36,9%, sektor pertanian 27,19%, sektor jasa-jasa 11,56% dan sektor industri pengolahan 10,79%. Perkembangan kontribusi sektor lapangan usaha dalam PDRB tersaji dalam tabel sebagai berikut Tabel 2. Pergeseran Proporsi Sektor Ekonomi Berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2011-2013 No.
Uraian
1
Pertanian
2
Pertambangan dan Penggalian
3
Industri dan Pengolahan
4
2011 (%)
2012 (%)
2013 (%)
28,23
27,19
26,17
1,56
1,51
1,46
10,86
10,79
10,78
Listrik, Gas dan Air Bersih
1,03
1,02
1,01
5
Bangunan
1,86
1,85
1,87
6
Perdagangan, Hotel dan Restoran
35,78
36,9
37,88
7
Angkutan dan Komunikasi
4,62
4,73
4,85
8
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
4,3
4,45
4,55
9
Jasa-Jasa
11,76
11,56
11,43
Sumber Data : BPS Kabupaten Jombang, diolah
5
Apabila dilihat lebih jauh dari tabel di atas, terlihat bahwa peranan keempat sektor tersebut telah mengalami pergeseran. Pada Tahun 2013, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jombang (angka sementara) nampak bahwa sektor perdagangan, hotel dan restoran menggeser dominasi sektor pertanian. c) Pertumbuhan Ekonomi Asumsi dasar ekonomi makro Kabupaten Jombang yang diproyeksikan di dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2015 adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4%-6,7% dan tingkat inflasi sebesar 4%-4,5%. Mendasarkan pada perkembangan situasi serta kondisi fiskal dan moneter saat ini, maka adapun penyesuaian besaran terhadap indikator makro ekonomi Kabupaten Jombang, yang didasarkan pada kondisi makro ekonomi yang sampai akhir Tahun 2014 dan perkembangan triwulan pertama Tahun 2015, lebih pada capaian terkait target inflasi. Kenaikan harga barang-barang secara umum (inflasi) atas dasar harga produsen diperkirakan mencapai kisaran 6,0%-6,4%. Besaran tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,9%-2,0% dari asumsi awal. Penyesuaian ini dilakukan dengan mendasarkan kondisi ekonomi makro secara nasional dan juga pada kondisi yang terjadi pada Provinsi Jawa Timur pada triwulan pertama Tahun 2015. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang diperkirakan pada kisaran yang masih sesuai dengan asumsi awal tahun. Belum ada updating dari BPS Kabupaten Jombang atas target pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jombang. Penurunan pertumbuhan ekonomi di regional Jawa Timur merupakan imbas dari pelambatan ekonomi global. Penurunan ekonomi global berdampak pada penurunan ekspor Jawa Timur, sehingga sektor perdagangan dan industri pengolahan mengalami pelambatan pertumbuhan. Karakteristik perekonomian Kabupaten Jombang yang berbeda dengan perekonomian regional Jawa Timur belum mengalami imbas yang cukup signifikan. Perkembangan indikator ekonomi makro Kabupaten Jombang sampai dengan akhir Tahun 2015 tersaji dalam tabel berikut. Tabel 3. Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Jombang Tahun 2015 No.
Indikator
APBD TA. 2015 (%)
Rancangan P-APBD TA. 2015 (%)
1.
Pertumbuhan Ekonomi
6,4 - 6,7
6,4 - 6,7
2.
Laju Inflasi
4,0 - 4,5
6,0 - 6,4
Sumber data: BPS dan Bappeda, data diolah
6
d) Tingkat Inflasi Inflasi sampai dengan akhir Tahun 2015 diperkirakan masih lebih rendah dibandingkan inflasi Tahun 2014 yang mencapai 6,68%. Tingginya inflasi kelompok administered price akibat kenaikan harga BBM bersubsidi pada November 2014 diperkirakan telah termoderasi pada akhir Tahun 2015, walaupun masih terdapat tekanan pada nilai tukar rupiah maupun dampak kenaikan tarif dasar listrik. Pada Tahun 2015 tekanan inflasi terbesar diperkirakan terjadi pada triwulan II dan III dengan pendorong utamanya adalah peningkatan kapasitas utilitas pelaku usaha untuk memenuhi permintaan masyarakat , Dengan proyeksi kondisi makro ekonomi yang relatif baik tersebut, Pemerintah Kabupaten Jombang bersama dengan seluruh stakeholder akan berupaya untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang telah diproyeksikan dan lebih mengoptimalkan daya ungkit dari program-program pemerintah, baik yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Jombang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Pusat. Program-program tersebut sangat diharapkan mampu menjadi sarana pengungkit aktivitas perekonomian daerah. Pemerintah Kabupaten Jombang juga akan lebih mengintensifkan pengendalian pada sektor pangan, khususnya dalam hal pengendalian harga, distribusi dan peningkatan produksi pangan. Kondisi inflasi yang terjadi di wilayah Kabupaten Jombang dalam lima tahun terakhir adalah sebesar 5,21% pada tahun 2009, sebesar 5,83% pada tahun 2010 dan sebesar 6,15% pada tahun 2011. Sedangkan besaran inflasi pada tahun 2012 angka sementara adalah sebesar 5,92% dan angka sangat sementara tahun 2013 mencapai 7,24%. Perkembangan inflasi di Kabupaten Jombang selama lima tahun terakhir tersaji dalam grafik berikut. Grafik 1. Perkembangan Inflasi di Kabupaten Jombang Tahun 2009 - 2013 (%)
Sumber: BPS Kabupaten Jombang dan BPS Provinsi Jatim Tahun 2013
7
2) Kebijakan Keuangan Kebijakan keuangan daerah harus secara tepat dan akurat berdasarkan analisis perkembangan ekonomi, Dengan kebijakan keuangan daerah yang tepat, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan secara efektif turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan keuangan daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi kebutuhan pelayanan pendidikan, kesehatan serta infrastruktur dasar. Kebijakan keuangan daerah ektivitas kebijakan pembangunan daerah yang berupa program dan kegiatan tertuang dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah serta penentuan skala prioritas belanja daerah agar kebutuhan minimal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terealisasi. Dalam implementasinya, pelaksanaan pembangunan dibiayai dari APBD serta sumber-sumber pendanaan yang bersumber dari APBN, dana swadaya masyarakat dan kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Resposibility (CSR) karena APBD hanya sebagai motor penggerak perekonomi daerah. APBD mencerminkan Kapasitas fiskal daerah yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan harus dapat dikelola secara efektif dan efisien untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diperlukan arah kebijakan keuangan, baik kebijakan pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah. a) Kebijakan Pendapatan Daerah Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD Tahun Anggaran 2014 dan realisasi APBD tahun berjalan sampai dengan semester I Tahun 2015, terutama dari sisi pendapatan, maka kebijakan pendapatan pada Perubahan APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2015 diarahkan sebagai berikut. (1) Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan mengalami perubahan melalui: a. Penyesuaian target PAD dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan dengan perkiraan yang terukur secara rasional serta memperhatikan: - Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2014; - Realisasi pendapatan sampai dengan bulan Juni Tahun 2015 serta perkiraan potensi tahun berjalan; - Penyesuaian dengan perubahan kebijakan pemerintah, khususnya terkait Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-XII/2014 serta Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor: S-349/PK/2015 perihal
8
Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. b. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui inventarisasi aset daerah agar dapat dioptimalkan pemanfaatannya; c. Penyesuaian pendapatan Badan Layanan Umum daerah (BLUD) RSUD Jombang; d. Penyesuaian pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). (2)
Dana Perimbangan Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Target Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak serta Dana Alokasi Khusus direncanakan mengalami perubahan dengan melakukan penyesuaian terhadap target pendapatan terkait dengan ditetapkannya: a. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015; b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 25/PMK.07/2015 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut Provinsi/Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2015; c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 58/PMK.07/2015 tentang Rincian Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam menurut Provinsi/ Kabupaten/Kota yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015; d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015; e. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kab/kota di Jawa Timur.
(3)
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan mengalami perubahan dengan melakukan penyesuaian terhadap: a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari Provinsi dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/62/KPTS/ 013/2015 tentang Penetapan Sementara Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota Berdasar Target Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2015; b. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dengan terbitnya: - Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 414.1/10869/206/2014 tanggal 18 Desember 2014 perihal
9
-
Penyampaian Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015; Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 903/13028/202/2014 tanggal 24 Desember 2014 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota Pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2015.
b) Kebijakan Belanja Daerah Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah pada Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp387.924.138.184,01 atau 18,49% dari total belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2014, maka kebijakan belanja daerah pada perubahan APBD diarahkan sebagai berikut. (1)
Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Pengalokasian Belanja Tidak Langsung ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah. Belanja Tidak Langsung pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 meningkat sebesar Rp146.850.392.908,63 atau 11,58%, sehingga total Belanja Tidak Langsung menjadi sebesar Rp1.415.222.953.678,86. Pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2015, pengalokasian Belanja Tidak Langsung diarahkan untuk: a. Penyesuaian besaran gaji dan tunjangan PNS pada tiap-tiap SKPD dengan adanya Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2015 serta penyesuaian kebutuhan anggaran atas gaji dan tunjangan dengan memperhatikan realisasi gaji sampai dengan Semester I Tahun 2015; b. Penyesuaian pagu anggaran Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2015 sesuai dengan alokasi dari Kementerian Keuangan serta memperhatikan sisa lebih transfer pemerintah pusat untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah; c. Mengakomodasi belanja tidak langsung yang telah dianggarkan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 11A
10
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2015; d. Pengalokasian belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah. (2)
Belanja Langsung Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Pengalokasian belanja langsung diarahkan untuk: a. Menindaklanjuti Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 11A Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; b. Menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2014; c. Menindaklanjuti hasil rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jombang Tahun 2014; d. Optimalisasi pencapaian target-target kinerja tahun 2015 yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 20142018, diantaranya pemenuhan penyiapan perencanaan kegiatan guna menunjang program percepatan pembangunan infrastruktur; e. Penyesuaian target kinerja belanja kegiatan (penambahan/pengurangan anggaran), pergeseran antar kegiatan dalam satu SKPD, antar kelompok belanja, antar jenis belanja dalam satu kelompok belanja, antar rekening obyek dalam satu jenis belanja, antar rincian obyek dalam satu obyek; f. Penganggaran belanja yang bersifat fisik dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan jadwal waktu proses pengadaannya, mengingat Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 mempunyai durasi waktu efektif pelaksanaan hanya tiga bulan; g. Penyediaan sarana transportasi untuk mendukung kebijakan peningkatan fungsi strategis tiga pilar keamanan antara Bintara Pembina Desa, Bintara dan Kepala Desa dalam rangka deteksi dini persoalan sosial yang ada di masyarakat. Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas) dan
11
Kepala Desa dalam rangka deteksi dini persoalan sosial yang ada di masyarakat. c) Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal pada perusahaan daerah Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Tahun 2015 diarahkan untuk: a. Menjaga agar keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran, dan jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu yang ditentukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan nomor 183/PMK.07/2014 tentang batas maksimal kumulatif defisit APBD, batas maksimal defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah dan batas maksimal kumulatif pinjaman daerah Tahun Anggaran 2015. b. Mengalokasikan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memenuhi amanat peraturan daerah tentang penyertaan modal. c. Mengalokasikan penyertaan modal pada BUMD untuk memenuhi amanat peraturan daerah tentang penyertaan modal. 3) Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD Tabel 4. Pencapaian Rata-Rata Urusan No
Uraian
Capaian Rata-Rata (%)
1
Urusan Wajib
103,18
2
Urusan Pilihan
123,08
Rincian per urusan tertera pada Lampiran 1
12
c. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanan setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan kinerja. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran negara Tahun 2005 Nomor 140, tambahan lembaran Tahun 2005 Nomor 4578) pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Jombang diuraikan dalam Lampiran Laporan Ikhtisar Pencapaian Kinerja. Secara umum target dalam APBD Kabupaten Jombang tercapai sesuai target yang ditetapkan sesuai dengan Renstra Tahun 2010-2015. Hal tersebut dilihat dari target Pendapatan-LRA dalam Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp2.135.865.342.084,20 bisa dicapai sebesar Rp2.151.287.874.052,96 atau sebesar 100,72%. Target Belanja dalam Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp2.244.121.394.123,01 bisa dicapai sebesar Rp1.924.124.542.443,20 atau sebesar 85,74%. Realisasi pendapatan-LO pada TA 2015 adalah sebesar Rp2.292.910.496.088,52. Realisasi beban pada TA 2015 adalah sebesar Rp1.924.447.402.958,83. Realisasi APBD pada Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut. Tabel 5. Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2015 No
Uraian
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
%
a.
Pendapatan-LRA
2.135.865.342.084,20
2.151.287.874.052,96
100,72
b.
Belanja dan Trasnfer
2.485.612.912.923,01
2.164.953.026.633,20
87,10
c.
Surplus/Defisit
(349.747.570.838,81)
(13.665.152.580,24)
3.91
d.
Pembiayaan
349.747.570.838,81
350.110.728.391,81
100,10
e.
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
0,00
336.445.575.811,57
0,00
(SiLPA)
Tabel diatas menggambarkan pencapaian kinerja keuangan secara umum. Realisasi pendapatan-LRA sebesar Rp2.151.287.874.052,96 atau 100,72% dari anggaran sebesar Rp2.135.865.342.084,20 dan realisasi belanja sebesar Rp2.164.953.026.633,20 atau sebesar 87,10% dari anggaran sebesar Rp2.485.612.912.923,01. Tabel 6. Realisasi Pendapatan dan Beban LO No
Uraian
2015 (Rp)
2014 (Rp)
%
a.
Pendapatan-LO
2.292.910.496.088,52
0,00
0,00
b.
Beban
1.924.447.402.958,83
0,00
0,00
c.
Surplus/Defisit-LO
368.463.093.129,69
0,00
0,00
Tabel diatas menggambarkan Realisasi pendapatan-LO pada TA 2015 adalah sebesar Rp2.292.910.496.088,52. Realisasi beban pada TA 2015 adalah sebesar Rp1.924.447.402.958,83.
13
d. Kebijakan Akuntansi Prinsip Akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh entitas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan yang disajikan. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang termuat di dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi. 1) Entitas Akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah Entitas pelaporan merupakan Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang karena tugas dan fungsinya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang terdiri dari LRA, LO, LPE, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 2) Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015 adalah basis akrual. Dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CALK dalam rangka memberikan informasi keterbandingan atas laporan keuangan. 3) Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk setiap transaksi yang terjadi baik lewat transaksi kas maupun non kas. Pencatatan pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis yaitu nilai perolehan atau nilai wajar yang diakui pada saat aset atau kewajiban diperoleh pemerintah daerah. Sedangkan Basis Akrual pada neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
14
Pengukuran aset diatur sebagai berikut. Kas dicatat sebesar nilai nominal; Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan; Piutang dicatat sebesar nilai nominal dan nilai bersih yang dapat direalisasikan; Persediaan di nilai pada akhir periode akuntansi berdasarkan hasil Inventarisasi Fisik; Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan serta metode perolehannya menggunakan metode ekuitas; Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan; Untuk kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. 4) Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Secara keseluruhan, kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana termaktub dalam Peraturan Bupati Nomor 29 tahun 2015 dan nomor 30 tahun 2015 Tentang Sistem Akuntansi dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Jombang. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan penerapannya di Pemerintah Kabupaten Jombang maka telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Kabupaten Jombang telah menerapkan akuntansi berbasis akural pada Tahun 2015. Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa perubahan kebijakan harus disajikan pada laporan perubahan ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). e. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Keuangan 1) Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran a) Pendapatan (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) (a) Pendapatan Pajak Daerah Anggaran (Rp) 63.532.010.000,00
Realisasi (Rp) 80.335.178.828,50
Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp63.532.010.000,00 dan terealisasi sebesar Rp80.335.178.828,50 atau lebih dari target sebesar Rp16.803.168.828,50. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang TA 2015 dan 2014 terdiri dari:
15
Tabel 7. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2015 dan 2014 Pajak Daerah Pajak Hotel
Anggaran (Rp)
2015 (Rp)
Tambah (Kurang) (Rp)
2014 (Rp)
215.000.000,00
293.657.279,00
243.063.200,00
50.594.079,00
130.000.000,00
140.500.000,00
155.420.000,00
(14.920.000,00)
Hotel Melati Tiga
45.000.000,00
44.614.100,00
46.033.200,00
(1.419.100,00)
Hotel Melati Dua
27.000.000,00
86.813.179,00
27.570.000,00
59.243.179,00
Hotel Melati Satu
8.000.000,00
11.960.000,00
8.040.000,00
3.920.000,00
Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rum ah Kos
5.000.000,00
9.770.000,00
6.000.000,00
3.770.000,00
1.906.950.000,00
3.526.223.713,50
2.190.171.259,20
1.336.052.454,30
28.300.000,00
498.051.455,60
35.013.384,20
463.038.071,40
130.000.000,00
166.404.380,00
156.741.680,00
9.662.700,00
5.500.000,00
5.040.000,00
5.810.000,00
(770.000,00 )
46.950.000,00
44.625.000,00
41.010.000,00
3.615.000,00
Katering
1.678.000.000,00
2.793.751.022,90
1.927.510.140,00
866.240.882,90
Lesehan
18.200.000,00
18.351.855,00
24.086.055,00
(5.734.200,00)
Pajak Hiburan
75.000.000,00
47.899.390,00
71.669.700,00
(23.770.310,00)
Tontonan Film/Bioskop
4.000.000,00
115.200,00
576.770,00
(461.570,00)
Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busa na
1.000.000,00
3.573.000,00
500.000,00
3.073.000,00
Pameran
8.000.000,00
600.000,00
1.700.000,00
(1.100.000,00)
14.000.000,00
5.500.000,00
14.005.000,00
(8.505.000,00)
2.000.000,00
2.610.000,00
750.000,00
1.860.000,00
0,00
514.500,00
112.500,00
402.000,00
Permainan Anak-anak
7.000.000,00
5.727.000,00
8.335.500,00
(2.608.500,00)
Jenis Hiburan Lainnya
15.000.000,00
300.000,00
15.600.000,00
(15.300.000,00)
Wana Wisata
24.000.000,00
28.959.690,00
30.089.930,00
(1.130.240,00)
Pajak Reklame
1.250.000.000,00
1.483.133.620,00
1.313.977.640,00
169.155.980,00
Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron
460.000.000,00
445.079.180,00
486.709.740,00
(41.630.560,00)
Reklame Kain
200.000.000,00
280.538.400,00
221.649.200,00
58.889.200,00
1.000.000,00
,00
24.000,00
(24.000,00)
0,00
562.500,00
0,00
562.500,00
Reklame Berjalan
1.000.000,00
3.848.000,00
296.000,00
3.552.000,00
Reklame Rombong
1.000.000,00
2.163.480,00
1.043.000,00
1.120.480,00
32.000.000,00
54.472.880,00
32.087.000,00
22.385.880,00
5.000.000,00
5.781.000,00
5.616.000,00
165.000,00
550.000.000,00
690.688.180,00
566.552.700,00
124.135.480,00
Hotel Bintang Tiga
Pajak Restoran Restoran Rumah Makan Cafe Kantin
Balap Bermotor
Kendaraan
Pertandingan Olahraga Kolam Renang/Kendaraan Wisata
Reklame Melekat/Stiker Reklame Selebaran
Reklame Baliho Reklame Shop Painting Reklame Bersinar
16
Pajak Daerah
Tambah (Kurang) (Rp)
Anggaran (Rp)
2015 (Rp)
2014 (Rp)
33.000.060.000,00
40.725.761.132,00
33.571.699.268,00
7.154.061.864,00
Pajak Penerangan Jalan PLN
17.000.000.000,00
20.770.398.528,00
17.370.294.671,00
3.400.103.857,00
Pajak Penerangan Jalan dari PLN Gol.Bukan Industri non RT
7.000.000.000,00
8.015.123.286,00
7.175.826.464,00
839.296.822,00
Pajak Penerangan Jalan dari PLN Gol.Industri
9.000.000.000,00
10.977.437.211,00
9.025.511.064,00
1.951.926.147,00
Pajak Penerangan Jalan dari Non PLN
60.000,00
962.802.107,00
67.069,00
962.735.038,00
10.000.000,00
12.007.950,00
8.982.150,00
3.025.800,00
10.000.000,00
12.007.950,00
8.982.150,00
3.025.800,00
7.000.000.000,00
8.541.289.949,00
9.408.441.516,00
(867.151.567,00)
7.000.000.000,00
8.541.289.949,00
9.408.441.516,00
(867.151.567,00)
475.000.000,00
543.494.039,00
503.720.152,00
39.773.887,00
475.000.000,00
543.494.039,00
503.720.152,00
39.773.887,00
600.000.000,00
702.665.327,00
697.480.030,00
5.185.297,00
600.000.000,00
702.665.327,00
697.480.030,00
5.185.297,00
19.000.000.000,00
24.459.046.429,00
18.760.049.083,00
5.698.997.346,00
19.000.000.000,00
24.459.046.429,00
18.760.049.083,00
5.698.997.346,00
63.532.010.000,00
80.335.178.828,50
66.769.253.998,20
13.565.924.830.30
Pajak Penerangan Jalan
Pajak Parkir Pajak Parkir BPHTB BPHTB Pajak Air Tanah Pajak Air Tanah Pajak Mineral Logam dan Batuan
Bukan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan P PBB – P2 PBB – P2 Jumlah
(b) Pendapatan Retribusi Daerah Anggaran (Rp) 38.362.346.912,00
Realisasi (Rp) 39.925.263.477,00
Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp38.362.346.912,00 dan terealisasi sebesar Rp39.925.263.477,00 atau lebih dari target sebesar Rp1.562.916.565,00
17
Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang TA 2015 dan 2014 terdiri dari: Tabel 8. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2015 dan 2014 Retribusi Daerah
Anggaran (Rp)
Retribusi Jasa Umum
2015 (Rp)
Tambah (Kurang)
2014 (Rp)
(Rp)
30.035.878.212,00
30.316.914.413,00
27.424.652.572,00
2.892.261.841,00
5.983.912.000,00
7.770.873.072,00
5.493.167.276,00
2.277.705.796,00
188.500.000,00
167.608.000,00
161.197.500,00
6.410.500,00
0,00
,00
60.718.000,00
(60.718.000,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
5.874.909.000,00
6.011.454.000,00
5.704.613.000,00
306.841.000,00
3.106.984.000,00
2.924.798.300,00
2.938.827.800,00
(14.029.500,00)
784.395.900,00
909.685.000,00
779.845.900,00
129.839.100,00
164.000.000,00
162.900.000,00
204.610.000,00
(41.710.000,00)
2.301.368.000,00
2.169.304.000,00
2.497.160.000,00
(327.856.000,00)
497.790.500,00
522.905.500,00
550.497.500,00
(27.592.000,00)
Rawat Inap Umum
2.800.000.000,00
2.641.470.000,00
2.759.708.155,00
(118.238.155,00)
Laboratorium
1.341.000.000,00
1.318.129.000,00
1.268.254.500,00
49.874.500,00
135.000.000,00
149.929.000,00
138.282.000,00
11.647.000,00
6.800.000.000,00
5.488.789.000,00
3.784.689.000,00
1.704.100.000,00
58.018.812,00
79.069.541,00
1.083.081.941,00
(1.004.012.400,00)
5.445.968.700,00
6.335.091.415,00
2.457.533.798,00
3.877.557.617,00
387.135.000,00
610.486.448,00
966.031.698,00
(355.545.250,00)
Retribusi Terminal
514.893.700,00
634.374.000,00
458.195.600,00
176.178.400,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir
409.540.000,00
600.725.500,00
420.896.500,00
179.829.000,00
0.00
0.00
0,00
0.00
300.000.000,00
301.330.000,00
300.335.000,00
995.000,00
196.400.000,00
223.378.000,00
3.600.000,00
219.778.000,00
3.500.000.000,00
3.811.994.967,00
308.475.000,00
3.503.519.967,00
0.00
2.400.000.00
0,00
2.400.000,00
108.000.000,00
91.302.500,00
0,00
91.302.500.00
30.000.000,00
59.100.000.00
0,00
59.100.000,00
2.880.500.000,00
3.273.257.649,00
2.674.430.469,00
598.827.180,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi
Pelayanan
Persampahan/Kebersihan Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum Retribusi Pelayanan Pasar Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Retribusi Pelayanan Pendidikan Administrasi/Karcis Tindakan/Operasi
Ambulance Dana Klaim BPJS Ret.Pengendalian
Menara
Telekomunikasi Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Retribusi Rumah Potong Hewan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Sewa Tanah dan Bangunan SRD Sewa Laboratorium Sewa Alat Berat Retribusi Perizinan Tertentu
18
Retribusi Daerah Retribusi
Izin
Anggaran (Rp)
Mendirikan
Bangunan Retribusi
Izin
Gangguan/Keramaian Retribusi Izin Trayek Retribusi
Perpanjangan
Mempekerjakan
2015 (Rp)
Tambah (Kurang)
2014 (Rp)
(Rp)
1.255.000.000,00
1.380.824.829,00
1.251.090.969,00
129.733.860,00
1.425.000.000,00
1.561.174.820,00
1.423.319.500,00
137.855.320,00
500.000,00
40.000,00
20.000,00
20.000,00
200.000.000,00
331.218.000,00
0,00
331.218.000,00
0,00
0,00
0,00
0
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38.362.346.912,00
39.925.263.477,00
32.556.616.839,00
7.368.646.638,00
Izin
Tenaga
Kerja
Asing (IMTA) Retribusi Ijin Bidang Pengairan Retribusi Ijin Bidang lingkungan Hidup Retribusi Ijin Bidang Kesehatan Retribusi
Ijin
Bidang
Perindustrian dan Perdagangan Retribusi Ijin Jasa Kontruksi Retribusi
Ijin
Pengusahaan
Angkutan Jumlah
0.00
19
(c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Anggaran Realisasi (Rp) (Rp) 3.083.855.255,00 2.844.232.695,14 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp3.083.855.255,00 dan terealisasi sebesar Rp2.844.232.695,14 atau kurang dari target sebesar Rp239.622.559,86. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan bagian laba dari Perusahaan Daerah TA 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut. Tabel 9. Rincian Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2015 dan 2014 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Anggaran (Rp)
2015 (Rp)
2014 (Rp)
Tambah (Kurang) (Rp)
Perusahaan Daerah Aneka Usaha Seger
296.740.759,00
0,00
0,00
0
Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar
1.712.114.496,00
1.630.685.000,00
1.260.121.500,00
370.563.500,00
Perusahaan Daerah Perkebunan Panglungan
75.000.000,00
91.996.943,00
175.000.000,00
(83.003.057,00)
1.000.000.000,00
1.121.550.752,14
1.088.059.628,39
33.491.123,75
3.083.855.255,00
2.844.232.695,14
2.523.181.128,39
321.051.566,75
Deviden Bank Jatim Jumlah
Bagian laba/deviden dari PD BPR Bank Jombang, diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 17 Tahun 2009 Bab XII Tahun Buku dan Penggunaan Laba Pasal 95 ayat 2 Laba PD BPR Bank Jombang setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Bupati ditetapkan sebagai berikut. (1)) Bagian laba untuk Pemerintah Kabupaten Jombang 50% (2)) Cadangan Umum 10% (3)) Cadangan Tujuan 10% (4)) Dana Kesejahteraan 15% (5)) Jasa Produksi 15%. Deviden PT Bank Jatim ditetapkan berdasarkan Surat Direksi Bank Jatim No.053/228/CJG tanggal 11 Mei 2015 bahwa pembagian deviden untuk Pemerintah Kabupaten Jombang sebesar Rp1.121.550.752,14 dan telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) tanggal 8 Mei 2015.
20
(d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Anggaran Realisasi (Rp) (Rp) 211.515.215.189,20 240.858.577.971,32 Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada Tahun 2015 dianggarkan sebesar 211.515.215.189,20 dan terealisasi sebesar Rp240.858.577.971,32 atau lebih dari target sebesar Rp29.343.362.782,12. Saldo Lain - Lain PAD Yang Sah TA 2015 dan perbandingan TA 2014 adalah sebagai berikut. Tabel 10. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah TA 2015 dan 2014 Lain-Lain PAD Yang Sah
Anggaran (Rp)
Tambah (Kurang) (Rp)
2015 (Rp)
2014 (Rp)
502.175.000,00
615.344.750,00
745.062.142,24
(129.717.392,24)
tdk
5.000.000,00
15.304.400,00
9.764.500,00
5.539.900,00
Penjualan Mesin/Alat Berat Tidak Terpakai
0,00
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
Penjualan Kendaraan Dinas roda dua
0,00
39.405.000,00
0,00
39.405.000,00
Penjualan Kendaraan Dinas roda empat
150.000.000,00
0,00
253.545.000,00
(253.545.000,00)
0,00
168.550.000,00
48.156.117,24
120.393.882,76
12.000.000,00
19.420.000,00
28.240.000,00
(8.820.000,00)
0,00
17.600.000,00
29.261.000,00
(11.661.000,00)
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
Penjualan hasil perkebunan
18.000.000,00
24.000.000,00
25.400.000,00
(1.400.000,00)
Penjualan hasil peternakan
182.175.000,00
155.600.400,00
183.129.875,00
(27.529.475,00)
Penjualan hasil perikanan
35.000.000,00
60.464.950,00
67.565.650,00
(7.100.700,00)
5.251.500.000,00
6.895.556.723,23
4.333.099.779,55
2.562.456.943,68
5.000.000.000,00
6.534.152.211,15
4.214.277.449,85
2.319.874.761,30
250.500.000,00
361.404.512,08
118.822.329,70
242.582.182,38
0,00
0,00
0,00
0.00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
20.800.000.000,00
26.350.049.499,85
22.183.424.468,74
4.166.625.031,11
12.300.000.000,00
15.926.267.123,02
16.704.863.013,37
(778.595.890,35)
Rekening Deposito pada Bank BNI
2.750.000.000,00
3.305.890.407,00
1.889.589.042,00
1.416.301.365,00
Rekening Deposito pada Bank BRI
3.250.000.000,00
3.881.872.807,00
2.577.671.043,00
1.304.201.764,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Penjualan Terpakai
Penjualan Bangunan
Peralatan
Kantor
Bahan-bahan
Bekas
Penjualan Drum Bekas Penjualan Hasil Penebangan Pohon Penjualan hasil pertanian
Penerimaan Jasa Giro Jasa Giro Kas Daerah Jasa Giro Pemegang Kas Jasa Giro Dana Cadangan Jasa Pembiayaan Penerimaan Bunga Deposito Rekening Deposito pada Bank Jatim
Rekening Bunga Tabungan Rekening Cadangan
Deposito
Pd
Dana
21
Lain-Lain PAD Yang Sah Rekening Deposito Mandiri
Anggaran (Rp)
2015 (Rp)
Tambah (Kurang) (Rp)
2014 (Rp)
Pada Bank
2.500.000.000,00
3.236.019.162,83
1.011.301.370,37
2.224.717.792,46
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)
13.500.000,00
20.000.000,00
2.223.100,00
17.776.900,00
2.000.000,00
,00
2.058.100,00
(2.058.100,00)
11.500.000,00
20.000.000,00
165.000,00
19.835.000,00
6.512.550.000,00
185.387.346,00
340.176.474,75
(154.789.128,75)
Bidang Pendidikan
12.500.000,00
11.845.627,00
0,00
11.845.627,00
Bidang Kesehatan
0,00
4.050.918,00
9.075.954,00
(5.025.036,00)
Bidang Pekerjaan Umum
6.500.000.000,00
115.540.274
284.686.195,75
(169.145.921,75)
Bidang Penataan Ruang
0,00
0,00
0,00
0
Bidang Pemerintahan Umum
0,00
,00
12.385.570,00
(12.385.570,00)
50.000,00
40.280.610,00
4.870.235,00
35.410.375,00
Bidang Pertanian
0,00
11.875.992,00
6.347.000,00
5.528.992,00
Bidang Peternakan
0,00
1.793.925,00
20.279.280,00
(18.485.355,00)
Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
0,00
0,00
0,00
0
Bidang Kehutanan
0,00
,00
2.532.240,00
(2.532.240,00)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PENDAPATAN DENDA PAJAK
100.000.000,00
81.090.442,00
111.208.929,00
(30.118.487,00)
Pendapatan Denda PBB P2
100.000.000,00
81.090.442,00
111.208.929,00
(30.118.487,00)
Penerimaan Lain-lain
152.000.000,00
8.904.844.043,59
13.668.292.742,89
(4.763.448.699,30)
Penerimaan Radio
45.000.000,00
45.052.000,00
45.008.000,00
44.000,00
7.000.000,00
10.419.146,00
32.644.100,00
(22.224.954,00)
100.000.000,00
8.849.372.897,59
1.032.342.642,89
7.817.030.254,70
Pendapatan Kapitasi PT. ASKES
0,00
0,00
0,00
0
Pendapatan Kapitasi BPJS
0,00
,00
12.558.298.000,00
(12.558.298.000,00)
Klaim Jaminan Sanggah Banding
0,00
0,00
0,00
0,00
136.871.829.189,20
155.859.523.174,65
135.284.881.490,62
20.574.641.684,03
Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah
136.871.829.189,20
155.859.523.174,65
135.284.881.490,62
20.574.641.684,03
Pendapatan Denda Keterlambatan Sanksi Administratif Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
0,00
0,00
12.420.000,00
(12.420.000,00)
0,00
0,00
12.420.000,00
(12.420.000,00)
41.311.661.000,00
41.946.781.992,00
25.535.460.000,00
16.411.321.992,00
Kerugian Uang Kerugian Barang Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
Pendapatan Jaminan
Hasil
Hasil Klaim Banding
Penerimaan permanen
Eksekusi
Jaminan
jasa
atas
Sanggahan
investasi
non
Penerimaan Tidak Terduga
Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah
Denda Keterlambatan Akta Kelahiran DN,KAPITASI JAMINAN (JKN) PD.FKTP
Pengurusan KES.NAS.
22
Lain-Lain PAD Yang Sah
Anggaran (Rp)
2015 (Rp)
2014 (Rp)
Tambah (Kurang) (Rp)
JKN FKTP Jelakombo
949.626.000,00
955.582.000,00
582.549.000,00
373.033.000,00
JKN FKTP Pulolor
552.250.000,00
564.162.000,00
328.850.000,00
235.312.000,00
JKN FKTP Jabon
506.826.000,00
526.661.000,00
262.330.000,00
264.331.000,00
JKN FKTP Tambakrejo
570.094.000,00
580.363.000,00
295.460.000,00
284.903.000,00
JKN FKTP Cukir
2.206.626.000,00
2.278.275.000,00
1.361.799.000,00
916.476.000,00
JKN FKTP Brambang
1.099.520.000,00
1.083.530.000,00
729.205.000,00
354.325.000,00
JKN FKTP Blimbing
1.194.114.000,00
1.221.213.000,00
731.913.000,00
489.300.000,00
JKN FKTP Plumbong Gambang
646.810.000,00
658.535.000,00
408.770.000,00
249.765.000,00
JKN FKTP Bandarkedungmulyo
1.657.440.000,00
1.616.787.000,00
1.096.335.000,00
520.452.000,00
JKN FKTP Perak
1.662.554.000,00
1.682.753.000,00
909.225.000,00
773.528.000,00
JKN FKTP Megaluh
924.680.000,00
893.525.000,00
604.885.000,00
288.640.000,00
JKN FKTP Tembelang
961.686.000,00
985.203.000,00
595.710.000,00
389.493.000,00
JKN FKTP Jatiwates
554.390.000,00
556.570.000,00
362.405.000,00
194.165.000,00
JKN FKTP Bawangan
1.496.518.000,00
1.506.043.000,00
810.130.000,00
695.913.000,00
JKN FKTP Kabuh
1.499.960.000,00
1.636.598.000,00
981.175.000,00
655.423.000,00
JKN FKTP Plandaan
1.358.190.000,00
1.365.807.000,00
883.875.000,00
481.932.000,00
JKN FKTP Tapen
1.214.688.000,00
1.211.973.000,00
805.149.000,00
406.824.000,00
JKN FKTP Keboan
1.014.234.000,00
1.021.329.000,00
650.661.000,00
370.668.000,00
JKN FKTP Mojoagung
1.699.098.000,00
1.739.781.000,00
1.047.411.000,00
692.370.000,00
JKN FKTP Gambiran
957.080.000,00
960.440.000,00
629.520.000,00
330.920.000,00
JKN FKTP Sumobito
1.775.346.000,00
1.844.290.492,00
1.109.403.000,00
734.887.492,00
JKN FKTP Jogoloyo
1.195.990.000,00
1.199.645.000,00
789.800.000,00
409.845.000,00
JKN FKTP Kesamben
1.209.159.000,00
1.231.611.000,00
619.020.000,00
612.591.000,00
573.189.000,00
615.265.500,00
357.295.500,00
257.970.000,00
1.174.878.000,00
1.221.105.000,00
700.779.000,00
520.326.000,00
777.650.000,00
783.305.000,00
503.970.000,00
279.335.000,00
1.710.642.000,00
1.727.871.000,00
1.110.237.000,00
617.634.000,00
647.970.000,00
649.005.000,00
421.945.000,00
227.060.000,00
1.552.326.000,00
1.567.749.000,00
1.003.461.000,00
564.288.000,00
849.990.000,00
856.233.000,00
550.005.000,00
306.228.000,00
JKN FKTP Mojowarno
2.191.506.000,00
2.230.305.000,00
1.377.543.000,00
852.762.000,00
JKN FKTP Japanan Mojowarno
1.444.310.000,00
1.448.201.000,00
792.375.000,00
655.826.000,00
JKN FKTP Bareng
2.078.343.000,00
2.115.867.000,00
1.283.295.000,00
832.572.000,00
JKN FKTP Wonosalam
1.403.978.000,00
1.411.199.000,00
838.974.500,00
572.224.500,00
211.515.215.189,20
240.858.577.971,32
202.216.249.127,79
38.642.328.843,53
JKN FKTP Blimbing Kesamben JKN FKTP Peterongan JKN FKTP Dukuh Klopo JKN FKTP Mayangan Jogoroto JKN FKTP Jarak Kulon JKN FKTP Pulorejo Ngoro JKN FKTP Kesamben Ngoro
Jumlah
Penerimaan Lain-lain – Penerimaan Denda Administratif Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil pada Tahun 2015 sudah tidak dianggarkan lagi sedangkan realisasi pada Tahun 2014 sebesar Rp12.420.000,00
23
(2)
Pendapatan Transfer (a) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan (1)) Dana Bagi Hasil Pajak
Anggaran (Rp) 63.171.367.000,00
Realisasi (Rp) 51.127.940.050,00
Merupakan Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kabupaten Jombang yang berasal dari Pemerintah Pusat selama Tahun 2015 dan perbandingannya dengan Tahun 2014 adalah sebagai berikut. Tabel 11. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak 2015 dan 2014 Bagi Hasil Pajak
Anggaran (Rp)
2015 (Rp)
Tambah (Kurang) (Rp)
2014 (Rp)
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
25.479.696.000,00
20.430.104.250,00
22.525.370.040,00
(2.095.265.790,00)
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21
16.576.388.000,00
9.945.832.800,00
14.144.757.606,00
(4.198.924.806,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
Insentif PBB Biaya Pemungutan PBB
773.575.000,00
410.295.000,00
691.998.143,00
(281.703.143,00)
Bagi Hasil dari Bea Cukai
20.341.708.000,00
20.341.708.000,00
17.738.527.881,00
2.603.180.119,00
JUMLAH
63.171.367.000,00
51.127.940.050,00
55.100.653.670,00
(3.972.713.620,00)
24
(2)) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
Anggaran (Rp) 32.464.665.735,00
Realisasi (Rp) 24.004.369.635,00
Merupakan Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pemerintah Kabupaten Jombang yang berasal dari Pemerintah Pusat selama Tahun 2015 dan perbandingannya dengan Tahun 2014 adalah sebagai berikut. Tabel 12. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Bagi Hasil SDA TA 2015 dan Realisasi 2014 Bagi Hasil SDA
Anggaran (Rp)
Tambah (Kurang) (Rp)
2015 (Rp)
2014 (Rp)
441.357.195,00
222.610.095,00
638.894.263,00
(416.284.168,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)
32.645.288,00
30.081.788,00
39.225.466,00
(9.143.678,00)
Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan
977.791.933,00
703.264.033,00
383.182.410,00
320.081.623,00
29.301.084.615,00
21.524.381.115,00
18.283.783.314,00
3.240.597.801,00
1.692.334.704,00
1.510.416.204,00
2.374.891.304,00
(864.475.100,00)
19.452.000,00
13.616.400,00
12.014.268,00
1.602.132,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.464.665.735,00
24.004.369.635,00
21.731.991.025,00
2.272.378.610,00
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-rent)
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi Bagi Hsil dr.Pertambangan Panas Bumi Bagi Hasil dr Iuran Tetap & Royalti SDA Pertambangan Umum Jumlah
(3)) Dana Alokasi Umum
Anggaran (Rp) 1.032.325.237.000,00
Realisasi (Rp) 1.032.325.237.000,00
Merupakan Penerimaan Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Jombang yang berasal dari Pemerintah Pusat selama Tahun 2015 dan perbandingannya dengan Tahun 2014 adalah sebagai berikut. Tabel 13. Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2015 dan Realisasi TA 2014 Jenis Pendapatan Dana Alokasi Umum
Anggaran (Rp)
2015 (Rp)
2014 (Rp)
1.032.325.237.000,00
1.032.325.237.000,00
1.007.166.193.000,00
Tambah (Kurang) (Rp) 25.159.044.000,00
25
(4)) Dana Alokasi Khusus
Anggaran (Rp) 70.876.670.000,00
Realisasi (Rp) 63.325.130.000,00
Merupakan Penerimaan Dana Alokasi Khusus Pemerintah Kabupaten Jombang yang berasal dari Pemerintah Pusat selama Tahun 2015 pada dan perbandingannya dengan Tahun 2014 adalah sebagai berikut. Tabel 14. Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2015 dan Realisasi TA 2014 Jenis Pendapatan Dana Alokasi Khusus
Anggaran (Rp)
2015 (Rp)
70.876.670.000,00
63.325.130.000,00
2014 (Rp)
Tambah(Kurang) (Rp)
47.292.080.000,00
16.033.050.000,00
(b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Anggaran Realisasi (Rp) (Rp) 324.752.253.000,00 325.278.336.000,00 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2015 dan Tahun 2014 adalah sebagai berikut. Tabel 15. Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Penyesuaian TA 2015 dan Realisasi TA 2014 Dana Penyesuaian Dana Penyesuaian Tambahan Penghasilan Guru
Anggaran (Rp)
2015 (Rp)
Tambah (Kurang) (Rp)
2014 (Rp)
303.877.641.000,00
304.067.641.000,00
282.545.378.000,00
21.522.263.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.874.612.000.00
20.874.612.000,00
0,00
20.874.612.000,00
DPPID
0.00
336.083.000,00
DP2D2 (Dana Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi)
0,00
0,00
1.087.163.000,00
(1.087.163.000,00)
324.752.253.000,00
325.278.336.000,00
283.632.541.000,00
41.645.795.000,00
Dana BOS Dana Insentif Daerah
Jumlah
336.083.000,00
26
(c) Transfer Pemerintah Provinsi – Bagi Hasil Pendapatan (1)) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah Anggaran Realisasi (Rp) (Rp) 130.634.235.993,00 121.442.913.796,00 Merupakan Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kabupaten Jombang yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama Tahun 2015. Transfer Pemerintah Provinsi berasal dari Bagi Hasil Pajak yang ditargetkan sebesar Rp130.634.235.993,00 yang terealisasi sebesar Rp121.442.913.796,00 sehingga kurang dari target sebesar Rp9.191.322.197,00. Adapun rincian pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi selama Tahun 2015 dan perbandingannya dengan Tahun 2014 adalah sebagai berikut. Tabel 16. Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak-Pemerintah Provinsi TA 2015 dan Realisasi TA 2014 Transfer Bagi Hasil PajakPemerintah Provinsi Bagi Hasil dari Kendaraan Bermotor
Pajak
Anggaran (Rp)
2015 (Rp)
2014 (Rp)
Tambah(Kurang) (Rp)
34.736.929.800,00
29.544.538.438,00
35.685.879.713,00
(6.141.341.275,00)
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
36.003.347.700,00
23.076.776.772,00
34.361.480.933,00
(11.284.704.161,00)
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
33.333.168.321,00
36.709.147.159,00
35.229.650.168,00
1.479.496.991,00
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
379.211.000,00
395.416.522,00
516.600.137,00
(121.183.615,00)
26.181.579.172,00
31.717.034.905,00
23.035.050.462,00
8.681.984.443,00
130.634.235.993,00
121.442.913.796,00
128.828.661.413,00
(7.385.747.617,00)
Bagi Hasil Pajak Rokok Jumlah
(2)) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
Anggaran (Rp) 100.000.000,00
Realisasi (Rp) 0,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp0,00.
27
Tabel 17. Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya TA 2015 dan TA 2014 Pendapatan Lainnya
Anggaran (Rp)
2015 (Rp)
Tambah (Kurang) (Rp)
2014 (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari SP3
75.000.000,00
0,00
120.386.536,00
(120.386.536,00)
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari TERA
25.000.000,00
0.00
0,00
0,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Tenaga Kerja Asing
0,00
0,00
0,00
0,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Pemeriksaan, Pengukuran & Pengujian Hasil Hutan (RP3HH)
0,00
0,00
59.420.861,00
(59.420.861,00)
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Pemeriksaan Kesehatan Hewan
0,00
0,00
244.593.666,00
(244.593.666,00)
100.000.000,00
0,00
424.401.063,00
(424.401.063,00)
Jumlah
(d) Transfer Pemerintah Provinsi – Lainnya (1)) Bantuan Keuangan dari Provinsi Anggaran Realisasi (Rp) (Rp) 78.334.153.000,00 82.334.153.000,00 Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya berupa Bantuan Keuangan dari Provinsi dianggarkan sebesar Rp78.334.153.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp82.334.153.000,00 sebagai berikut. Tabel 18. Rincian Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi TA 2015 dan TA 2014 Bantuan Keuangan dari Provinsi Bidang UMKM
Pemberdayaan
Koperasi
Anggaran (Rp)
2015 (Rp)
Tambah (Kurang) (Rp)
2014 (Rp)
0.00
0,00
0,00
0.00
Bidang Pendidikan
7.653.780.000,00
6.653.780.000,00
5.991.905.000,00
661.875.000,00
Bidang Kesehatan
530.373.000,00
530.373.000,00
407.792.000,00
122.581.000,00
Bidang Pertanian
20.000.000.000,00
20.000.000.000,00
10.025.200.000,00
9.974.800.000,00
Bidang Infrastruktur
50.000.000.000,00
55.000.000.000,00
40.000.000.000,00
15.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
Bidang Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah Hari Jadi Provinsi Jalin Matra Jumlah
100.000.000.00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
78.334.153.000,00
82.334.153.000,00
56.474.897.000,00
25.859.256.000,00
28
(e) Lain-Lain Pendapatan yang Sah (1)) Pendapatan Hibah Anggaran Realisasi (Rp) (Rp) 1.275.900.000,00 1.275.900.000,00 Pemerintah Kabupaten Jombang menganggarkan Pendapatan Hibah sebesar Rp1.275.900.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.049.108.600,00 dengan rincian untuk PDAM untuk SRMBR sebesar Rp1.132.000.000,00 dan WISMP sebesar Rp917.108.600,00. Realisasi untuk WISMP Tahun 2015 dibandingkan dengan Tahun 2014 sebesar Rp909.957.011,00 atau bertambah sebesar Rp7.151.589,00. (2)) Pendapatan Lainnya Anggaran (Rp) 85.437.433.000,00
Realisasi (Rp) 85.437.433.000,00
Pendapatan Lainnya diperoleh dari Pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai berikut. Tabel 19. Rincian Realisasi Pendapatan Lainnya TA 2015 dan TA 2014 Pendapatan Lainnya
Anggaran (Rp)
2015 (Rp)
Tambah (Kurang) (Rp)
2014 (Rp)
Dana Desa
85.437.433.000,00
85.437.433.000,00
0,00
85.437.433.000,00
Jumlah
85.437.433.000,00
85.437.433.000,00
0,00
85.437.433.000,00
Pendapatan Lainnya tahun 2014 berbeda dengan audited tahun lalu karena Bantuan Keuangan dari Provinsi Tahun 2014 sebesar Rp56.474.897.000,00 disajikan pada Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya – Bantuan Keuangan dari Provinsi. Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi Tahun 2014 sebesar Rp424.401.063,00 disajikan pada Transfer Pemerintah Provinsi – Bagi Hasil Pendapatan – Pendapatan Bagi Hasil Lainnya. b) Belanja Operasi (1) Belanja Pegawai Anggaran (Rp) 1.172.481.319.184,86
Realisasi (Rp) 1.008.045.221.853,00
Merupakan Belanja Pegawai Dinas/Badan/Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp1.172.481.319.184,86 yang terdiri dari Belanja Langsung dan Tidak Langsung, dengan realisasi sebesar Rp1.008.045.221.853,00 atau sebesar 85,98% sehingga terdapat sisa anggaran belanja sebesar Rp164.436.097.331,86. Dibandingkan
29
realisasi Belanja Pegawai Tahun 2014 sebesar Rp922.751.440.369,00 terjadi kenaikan sebesar Rp85.293.781.484,00 atau naik sebesar 9,24%. Belanja Pegawai selama Tahun 2015 dan perbandingannya dengan Tahun 2014 adalah sebagai berikut. Tabel 20. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2015 dan Realisasi TA 2014 Belanja Pegawai
Anggaran (Rp)
2015 (Rp)
2014 (Rp)
Tambah (Kurang) (Rp)
Gaji dan Tunjangan
728.500.102.688,86
698.528.526.484,00
650.837.996.711,00
47.690.529.773,00
Tambahan Penghasilan PNS
375.518.238.350,00
249.353.955.950,00
223.173.562.475,00
26.180.393.475,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH
4.380.000.000,00
4.380.000.000,00
4.379.600.000,00
400.000,00
Insentif Pemungutan Pajak
3.200.000.000,00
2.688.635.252,00
2.283.831.759,00
404.803.493,00
Insentif Pemungutan Retribusi
1.282.622.682,00
913.011.545,00
636.979.563,00
276.031.982,00
Honorarium PNS
17.684.015.100,00
15.164.494.502,00
10.999.084.810,00
4.165.409.692,00
Honorarium Non PNS
13.791.425.000,00
12.784.370.800,00
11.223.957.000,00
1.560.413.800,00
3.400.000,00
3.400.000,00
0,00
3.400.000,00
Uang Lembur
5.607.497.500,00
4.451.487.600,00
4.051.137.800,00
400.349.800,00
Belanja Pegawai BOS
5.846.519.864,00
5.511.015.800,00
5.830.642.088,00
(319.626.288,00)
Jasa Pelayanan Medis Rumah Sakit
3.550.000.000,00
3.454.260.131,00
0,00
3.454.260.131,00
Belanja Pegawai BLUD
9.951.250.000,00
8.828.066.654,00
5.896.673.253,00
2.931.393.401,00
98.870.000,00
57.080.000,00
19.050.000,00
38.030.000,00
3.067.378.000,00
1.926.917.135,00
2.495.098.000,00
(568.180.865,00)
1.172.481.319.184,86
1.008.045.221.853,00
921.827.613.459,00
86.217.608.394,00
Honorarium Tenaga Instruktur/ Narasumber
Ahli/
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja Kursus, Sosialisasi dan Teknis PNS
Pelatihan, Bimbingan
Jumlah
Untuk realisasi anggaran Tahun 2014 sebesar Rp921.827.613.459,00 berbeda dengan audited Tahun 2014 Rp922.751.440.369,00 atau selisih sebesar Rp923.826.910,00 yang merupakan uang untuk diberikan kepada masyarakat yang pada tahun 2014 terdapat pada Belanja Pegawai sedangkan pada tahun 2015 berada pada Belanja Barang dan Jasa. Jadi untuk Tahun 2015 beserta realisasi Tahun 2014 dipindahkan pada Belanja Barang dan Jasa. (2)
Belanja Barang dan Jasa Anggaran (Rp) 453.575.852.491,40
Realisasi (Rp) 392.542.579.008,04
Merupakan Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas/Badan/Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Jombang. Belanja Barang dianggarkan sebesar
30
Rp453.575.852.491,00 dengan realisasi sebesar Rp392.542.579.008,04 atau sebesar 86,54% sehingga terdapat sisa anggaran belanja sebesar Rp61.033.273.483,36. Dibandingkan realisasi Belanja Barang Tahun 2014 sebesar Rp311.857.704.346,08 terjadi kenaikan sebesar Rp80.684.874.661,96 atau naik sebesar 20,55 %. Belanja Barang dan Jasa selama Tahun 2015 dan perbandingannya dengan Tahun 2014 adalah sebagai berikut. Tabel 21. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2015 dan Realisasi TA 2014 Belanja Barang
Anggaran (Rp)
2015 (Rp)
2014 (Rp)
Tambah (Kurang) (Rp)
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
28.934.342.507,25
22.832.919.203,33
17.431.497.076,00
5.401.422.127,33
Belanja Bahan/Material
27.005.165.844,87
20.566.279.474,00
17.983.844.208,00
2.582.435.266,00
119.893.902.874,00
100.840.672.966,59
78.408.397.408,69
22.432.275.557,90
553.929.750,00
0,00
0,00
0,00
5.934.238.756,63
4.102.105.057,00
3.633.581.008,00
468.524.049,00
12.232.224.834,00
9.987.761.816,00
8.116.942.077,00
1.870.819.739,00
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir
1.313.250.000,00
1.347.984.670,00
925.376.300,00
422.608.370,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
1.169.829.640,00
909.037.000,00
607.545.000,00
301.492.000,00
91.800.000,00
34.100.000,00
225.951.000,00
(191.851.000,00)
2.233.665.000,00
1.794.190.200,00
1.527.839.200,00
266.351.000,00
31.033.010.130,00
26.175.849.445,00
19.525.501.215,00
6.650.348.230,00
4.078.770.000,00
3.394.783.250,00
3.498.385.826,00
(103.602.576,00)
652.082.500,00
623.607.500,00
530.397.850,00
93.209.650,00
2.316.968.750,00
2.100.940.900,00
1.339.734.900,00
761.206.000,00
Belanja Perjalanan Dinas
40.048.658.255,00
25.228.879.993,00
32.893.924.939,00
(7.665.044.946,00)
Belanja Pemeliharaan
32.171.706.119,00
31.698.964.649,00
8.633.002.450,00
23.065.962.199,00
8.380.305.530,00
7.259.834.800,00
9.263.983.800,00
(2.004.149.000,00)
6.822.282.000,00
5.473.517.200,00
4.433.736.000,00
1.039.781.200,00
3.516.155.750,00
2.585.907.397,00
2.160.613.447,00
425.293.950,00
Belanja Uang Untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
2.001.325.500,00
1.808.263.498,00
923.826.910,00
884.436.588,00
Belanja Barang dan Jasa BOS
4.389.337.146,00
3.984.586.365,00
3.643.124.749,00
341.461.616,00
118.685.576.504,65
119.737.522.624,12
96.150.498.982,39
23.587.023.641,73
117.325.100,00
54.871.000,00
0,00
54.871.000,00
453.575.852.491,40
392.542.579.008,04
311.857.704.346,08
80.684.874.661,96
Belanja Jasa Kantor Belanja Premi Asuransi Belanja Perawatan Bermotor
Kendaraan
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Sewa Alat berat Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Makanan dan Minuman Belanja Pakaian Atributnya
Dinas
dan
Belanja Pakaian Kerja Belanja Pakaian khusus dan harihari tertentu
Belanja Jasa Konsultasi Belanja Transportasi Akomodasi
dan
Belanja Kendaraan
Non
Perawatan
Belanja Barang dan Jasa BLUD Balanja Jasa Sampah Medis Jumlah
Pemusnahan
31
Belanja Barang Tahun 2014 sebesar Rp311.857.704.346,08 berbeda dengan audited Tahun 2014 sebesar Rp310.933.877.436,08 atau selisih sebesar Rp923.826.910,00 yang merupakan uang untuk diberikan kepada masyarakat yang pada tahun 2014 terdapat pada Belanja Pegawai sedangkan pada tahun 2015 berada pada Belanja Barang dan Jasa. Jadi untuk Tahun 2015 beserta realisasi Tahun 2014 dipindahkan pada Belanja Barang dan Jasa. (3)
Belanja Hibah Anggaran (Rp) 129.768.821.640,00
Realisasi (Rp) 118.091.999.654,00
Merupakan Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp129.768.821.640,00 dengan realisasi sebesar Rp118.091.999.654,00 atau sebesar 91,00% sehingga terdapat sisa anggaran belanja sebesar Rp11.676.821.986,00. Dibandingkan realisasi Belanja Hibah Tahun 2014 sebesar Rp108.748.946.621,00 terjadi kenaikan sebesar Rp6.543.053.033,00 atau naik sebesar 6,02%. Pada Belanja Hibah ini termasuk konversi Belanja Barang yang Diperbantukan pada Masyarakat. Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2015 dan perbandingannya di Tahun 2014 adalah sebagai berikut. Tabel 22. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2015 dan Realisasi TA 2014 Belanja Hibah
Anggaran (Rp)
2015 (Rp)
Tambah (Kurang) (Rp)
2014 (Rp)
Belanja Hibah kepada pemerintah pusat
3.750.000.000,00
2.424.629.028,00
1.988.172.414,00
436.456.614,00
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat
46.593.342.640,00
47.265.014.400,00
103.360.774.207,00
(58.895.759.807,00)
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
4.676.000.000,00
1.651.000.000,00
3.400.000.000,00
(1.749.000.000,00)
Belanja Barang Yang di Bantukan Pada Masyarakat, Organisasi, Lembaga Masyarakat
74.749.479.000,00
66.751.356.226,00
0,00
66.751.356.226,00
129.768.821.640,00
118.091.999.654,00
108.748.946.621,00
9.343.053.033,00
Jumlah
(4)
Belanja Bantuan Sosial Anggaran (Rp) 2.870.000.000,00
Realisasi (Rp) 1.480.050.000,00
Merupakan Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Jombang TA 2015 Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp2.870.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.480.050.000,00 atau sebesar 51,57% sehingga terdapat sisa anggaran belanja sebesar
32
Rp1.389.950.000,00. Dibandingkan realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2014 sebesar Rp7.737.150.000,00 terjadi penurunan sebesar Rp6.257.100.000,00 atau turun sebesar 42,28%. Belanja Sosial Pemerintah Kabupaten Jombang TA 2015 dan perbandingannya di Tahun 2014 adalah sebagai berikut. Tabel 23. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2015 dan Realisasi TA 2014 Anggaran (Rp)
Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
1.615.000.000,00
607.000.000,00
0,00
607.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat
Kepada
1.255.000.000,00
873.050.000,00
6.827.900.000,00
(5.954.850.000,00)
Belanja Bantuan Sosial Anggota Masyarakat
Kepada
0,00
0,00
909.250.000,00
(909.250.000,00)
2.870.000.000,00
1.480.050.000,00
7.737.150.000,00
(6.257.100.000,00)
Jumlah
(5)
2015 (Rp)
Tambah (Kurang) (Rp)
Belanja Bantuan Sosial
2014 (Rp)
Belanja Bantuan Keuangan Anggaran (Rp) 1.000.000.000,00
Realisasi (Rp) 744.898.954,00
Belanja Keuangan Pemerintah Kabupaten Jombang TA 2015 dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp744.898.954,00 atau sebesar 74,49%. Dibandingkan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2014 sebesar Rp999.999.964,00 terjadi penurunan sebesar Rp255.101.010,00 atau turun sebesar 34,25%. Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Jombang TA 2015 dan perbandingannya di Tahun 2014 adalah sebagi berikut. Tabel 24. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2015 dan Realisasi TA 2014 Belanja Bantuan Keuangan
Anggaran (Rp)
2015 (Rp)
Belanja Bantuan Partai Politik
1.000.000.000,00
744.898.954,00
2014 (Rp)
999.999.964,00
Tambah (Kurang) (Rp) (255.101.010,00)
33
c) Belanja Modal (1) Belanja Modal Tanah Anggaran (Rp) 15.637.110.000,00
Realisasi (Rp) 6.823.088.700,00
Belanja Modal Tanah TA 2015 dan perbandingannya di tahun 2014 adalah sebagai berikut. Tabel 25. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2015 dan Realisasi TA 2014 Tambah (Kurang)
Uraian
Anggaran (Rp)
2015 (Rp)
2014 (Rp)
Belanja Modal Tanah
15.637.110.000,00
6.823.088.700,00
2.967.398.600,00
(Rp) 3.855.690.100,00
Rincian per SKPD sebagai berikut. Tabel 26. Rincian Belanja Modal Tanah Per SKPD TA 2015 SKPD Dinas PU Bina Marga Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Sekretariat Daerah Total
Anggaran (Rp) 9.690.540.000,00
2.354.935.300,00
990.300.000,00 4.956.270.000,00 15.637.110.000,00
(2)
Realisasi (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Anggaran (Rp) 104.895.589.006,75
4.468.153.400,00 6.823.088.700,00
Realisasi (Rp) 81.825.687.836,70
Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp104.895.589.006,75 terealisasi sebesar Rp81.825.687.836,70 (78,01%) sehingga terdapat sisa lebih sebesar Rp23.069.901.170,05. Dibandingkan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2014 sebesar Rp90.291.385.552,00 terjadi penurunan sebesar Rp8.465.697.715,30 atau turun sebesar 10,35%. Belanja Peralatan dan Mesin di lingkungan Dinas/Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Jombang TA 2015 dan perbandingannya di TA 2014 yang terdiri:
34
Tabel 27. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2015 dan Realisasi TA 2014 Belanja Peralatan & Mesin
Anggaran (Rp)
2015 (Rp)
Tambah (Kurang) (Rp)
2014 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat-Alat Besar Darat
840.000.000,00
811.698.700,00
2.154.856.600,00
(1.343.157.900,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat-alat Bantu
521.334.560,00
501.458.000,00
0,00
501.458.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
24.568.221.000,00
22.079.096.200,00
60.394.302.100,00
(38.315.205.900,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
834.550.000,00
794.825.000,00
811.250.000,00
(16.425.000,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Bengkel Bermesin
480.000.000,00
479.475.000,00
556.236.000,00
(76.761.000,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin
1.038.325.239,00
29.846.900,00
0,00
29.846.900,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Ukur
136.275.000,00
69.223.000,00
174.912.000,00
(105.689.000,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Pengolahan
310.500.000,00
275.680.000,00
388.232.900,00
(112.552.900,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
44.100.000,00
34.397.660,00
0,00
34.397.660,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kantor
1.405.080.287,00
1.182.934.574,00
202.186.500,00
980.748.074,00
Pengadaan
0,00
0,00
2.069.710.119,00
(2.069.710.119,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Komputer
6.829.321.345,00
5.897.296.989,00
4.054.013.295,00
1.843.283.694,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga
11.488.512.724,00
9.023.407.066,00
6.736.009.939,00
2.287.397.127,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
1.037.980.000,00
891.010.440,00
0,00
891.010.440,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Studio
2.167.223.039,00
1.860.215.520,00
718.361.308,00
1.141.854.212,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Komunikasi
256.851.514,00
177.586.765,00
41.905.000,00
135.681.765,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Pemancar
175.000.000,00
174.325.000,00
0,00
174.325.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kedokteran
28.937.930.042,50
22.157.608.288,00
3.923.144.746,00
18.234.463.542,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kesehatan
1.811.795.000,00
1.236.189.250,00
0,00
1.236.189.250,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Unit-Unit Laboratorium
3.624.219.438,25
1.423.351.525,00
7.865.854.295,00
(6.442.502.770,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah
5.369.740.000,00
705.052.435,00
0,00
705.052.435,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Modal Perlengkapan Kantor
35
Belanja Peralatan & Mesin
Anggaran (Rp)
2015 (Rp)
Tambah (Kurang) (Rp)
2014 (Rp)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
9.700.000,00
7.370.000,00
0,00
7.370.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan
126.000.000,00
115.814.700,00
1.603.750,00
114.210.950,00
0,00
0,00
64.177.000,00
(64.177.000,00)
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
0,00
0,00
5.950.000,00
(5.950.000,00)
Belanja Modal Perlengkapan Dinas/Operasional
0,00
0,00
108.680.000,00
(108.680.000,00)
0,00
0,00
20.000.000,00
(20.000.000,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD
12.869.929.818,00
11.887.824.824,70
0,00
11.887.824.824,70
Jumlah
104.895.589.006,75
81.825.687.836,70
90.291.385.552,00
(8.465.697.715,30)
Belanja Modal Pengadaan Pemeliharaan Tanaman
Alat
Peralatan dan Kendaraan
Belanja Modal Perlengkapan Pariwisata
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD sebagai berikut. Tabel 28. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD TA 2015 SKPD Badan Kepegawaian Daerah
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
100.478.700,00
98.980.000,00
Badan Kesatuan Bangsa Politik
25.096.000,00
24.865.000,00
Badan Lingkungan Hidup
46.750.000,00
40.281.500,00
178.785.000,00
155.629.500,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
71.568.000,00
70.538.500,00
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.261.710.000,00
1.140.881.000,00
71.250.000,00
68.233.250,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
243.500.000,00
233.361.000,00
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
121.100.000,00
119.634.600,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
406.000.000,00
364.385.000,00
18.900.821.880,75
8.501.734.119,00
65.800.000,00
59.700.000,00
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
749.110.000,00
728.478.950,00
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
346.699.500,00
311.464.900,00
13.659.742.000,00
8.095.836.515,00
Dinas Perhubungan
596.220.000,00
562.326.370,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Pasar
654.999.250,00
502.831.960,00
Dinas Pertanian
323.312.500,00
320.146.500,00
Dinas Peternakan dan Perikanan
286.475.500,00
281.623.908,00
2.316.983.000,00
2.202.124.673,00
Badan Pelayanan Perizinan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dinas Kesehatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Dinas Pendidikan
Dinas PU Bina Marga
36
SKPD
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
2.909.589.000,00
2.518.760.000,00
194.650.000,00
156.510.000,00
1.039.750.000,00
38.605.000,00
60.000.000,00
56.375.000,00
422.723.100,00
400.710.000,00
28.075.000,00
27.700.000,00
112.500.000,00
103.340.500,00
Kecamatan Bandarkedungmulyo
19.900.000,00
18.750.000,00
Kecamatan Bareng
26.395.000,00
26.285.454,00
Kecamatan Diwek
7.500.000,00
7.500.000,00
Kecamatan Gudo
21.300.000,00
21.120.000,00
Kecamatan Jogoroto
19.083.500,00
17.950.000,00
Kecamatan Jombang
51.635.000,00
51.635.000,00
Kecamatan Kabuh
29.877.754,00
29.839.400,00
Kecamatan Kesamben
23.380.000,00
23.293.000,00
Dinas PU Cipta Pertamanan
Karya,
Tata
Ruang,
Kebersihan
Dinas PU Pengairan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Kantor Arsip, Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan Kantor Ketahanan Pangan Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah
Kecamatan Kudu
dan
7.800.000,00
7.730.000,00
Kecamatan Megaluh
57.237.000,00
57.125.000,00
Kecamatan Mojoagung
30.400.000,00
29.900.000,00
Kecamatan Mojowarno
18.878.000,00
18.778.000,00
Kecamatan Ngoro
22.700.000,00
22.480.000,00
Kecamatan Ngusikan
16.000.000,00
15.992.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00
Kecamatan Peterongan
24.550.000,00
24.550.000,00
Kecamatan Plandaan
17.500.000,00
16.618.200,00
Kecamatan Ploso
26.448.000,00
26.400.000,00
Kecamatan Sumobito
18.400.000,00
17.219.000,00
Kecamatan Tembelang
15.250.000,00
15.079.000,00
Kecamatan Wonosalam
11.362.000,00
11.362.000,00
28.628.002.587,00
27.150.096.824,70
8.890.290.000,00
6.419.821.613,00
304.100.000,00
284.240.000,00
Sekretariat Daerah
18.738.802.000,00
17.742.397.200,00
Sekretariat Dewan
2.668.609.735,00
2.577.968.400,00
Kecamatan Perak
RSUD RSUD Ploso Satuan Polisi Pamong Praja
(3)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Anggaran (Rp) 96.641.319.900,00
Realisasi (Rp) 85.385.681.751,00
37
Belanja Modal Bangunan dan Gedung pada Tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp96.641.319.900,00 terealisasi sebesar Rp85.385.681.751,00 (88,35%) sehingga terdapat sisa lebih sebesar Rp11.255.638.149,00. Dibandingkan realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung Tahun 2014 sebesar Rp67.162.410.440,00 terjadi kenaikan sebesar Rp18.223.271.311,00 atau naik sebesar 21,34%. Belanja Gedung dan Bangunan di lingkungan Dinas/Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Jombang TA 2015 dan perbandingannya di TA 2014 sebagai berikut. Tabel 29. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Konstruksi Bangunan Gedung TA 2015 dan Realisasi TA 2014 Tambah (Kurang) (Rp)
Anggaran (Rp)
2015 (Rp)
2014 (Rp)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
82.002.089.900,00
71.718.027.259,00
67.162.410.440,00
4.555.616.819,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
152.000.000,00
148.000.000,00
0,00
148.000.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah
600.000.000,00
562.495.000,00
0,00
562.495.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan
109.000.000,00
43.604.000,00
0,00
43.604.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti
1.498.300.000,00
914.156.000,00
0,00
914.156.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan RambuRambu
1.074.100.000,00
1.029.223.420,00
0,00
1.029.223.420,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Gedung dan Bangunan BLUD
11.205.830.000,00
10.970.176.072,00
0,00
10.970.176.072,00
Jumlah
96.641.319.900,00
85.385.681.751,00
67.162.410.440,00
18.223.271.311,00
Uraian
Pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp10.970.176.072,00 ada realisasi sebesar Rp3.022.119.000,00 yang dibiayai dari rekening kas daerah, sedangkan sisanya berasal dari rekening BLUD. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD sebagai berikut.
38
Tabel 30. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD SKPD
Anggaran (Rp)
Badan Kepegawaian Daerah
Realisasi (Rp)
168.150.000,00
167.561.000,00
57.000.000,00
55.572.000,00
3.000.000.000,00
2.706.793.300,00
Badan Pelayanan Perizinan
294.000.000,00
236.587.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
440.000.000,00
352.021.000,00
1.764.000.000,00
1.523.796.600,00
dan
1.354.000.000,00
1.207.252.500,00
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
250.000.000,00
238.844.000,00
47.230.019.300,00
45.362.941.300,00
Dinas Perhubungan
1.372.100.000,00
1.323.890.579,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Pasar
4.384.890.600,00
3.493.842.000,00
Badan Kesatuan Bangsa Politik Badan Lingkungan Hidup
Dinas Kesehatan Dinas
Pemuda,
Olah
Raga,
Kebudayaan
Pariwisata
Daerah Dinas Pendidikan
Dinas Peternakan dan Perikanan
815.500.000,00
774.252.000,00
Dinas PU Bina Marga
3.499.000.000,00
3.006.484.600,00
Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan
7.023.000.000,00
6.065.920.000,00
152.000.000,00
148.000.000,00
4.434.000.000,00
4.414.668.000,00
Kantor Ketahanan Pangan
521.000.000,00
385.424.500,00
Kecamatan Diwek
230.300.000,00
218.379.000,00
Kecamatan Kabuh
423.750.000,00
315.498.000,00
Kecamatan Megaluh
294.000.000,00
239.518.000,00
2.000.000.000,00
1.447.567.600,00
Pertamanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat
Kecamatan Peterongan Kecamatan Plandaan
321.000.000,00
240.646.000,00
11.205.830.000,00
10.970.176.072,00
5.028.610.000,00
119.113.800,00
Sekretariat Daerah
25.000.000,00
24.915.000,00
Sekretariat Dewan
354.170.000,00
346.017.900,00
96.641.319.900,00
85.385.681.751,00
RSUD RSUD Ploso
Jumlah
(4)
Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Anggaran (Rp) 261.711.920.450,00
Realisasi (Rp) 225.359.443.636,46
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp261.711.920.450,00 dan terealisasi sebesar Rp225.359.443.636,46 (86,11%) sehingga terdapat sisa lebih sebesar Rp36.352.476.813,54. Dibandingkan realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2014 sebesar Rp177.771.950.691,57 terjadi kenaikan sebesar Rp 47.587.492.944,89 atau naik sebesar 21,12%.
39
Belanja Jalan, Irigasi dan Jembatan di lingkungan Dinas/Satuan Kerja Pemerintah TA 2015 dan perbandingannya di TA 2014 sebagai berikut. Tabel 31. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jembatan TA 2015 dan Realisasi TA 2014 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tambah (Kurang) (Rp)
Anggaran (Rp)
2015 (Rp)
2014 (Rp)
231.147.083.000,00
197.603.348.860,46
118.881.085.988,19
78.722.262.872,27
5.247.600.000,00
4.670.139.830,00
8.201.942.000,00
(3.531.802.170,00)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi
12.849.863.050,00
12.221.398.400,00
33.121.570.000,00
(20.900.171.600,00)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku
10.000.000,00
9.982.500,00
0,00
9.982.500,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor
2.281.289.000,00
2.009.067.000,00
9.445.786.703,38
(7.436.719.703,38,00)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih
5.246.854.650,00
4.386.314.601,00
2.747.840.000,00
1.638.474.601,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik
43.500.000,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik
83.673.250,00
83.213.250,00
0,00
83.213.250,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik
4.286.057.500,00
3.929.875.100,00
3.711.020.200,00
218.854.900,00
0,00
0,00
1.662.705.800,00
(1.662.705.800,00)
516.000.000,00
446.104.095,00
0,00
446.104.095,00
261.711.920.450,00
225.359.443.636,46
177.771.950.691,57
47.587.492.944,89
Belanja Modal Jalan, Irigasi Jaringan - Pengadaan Jalan
dan
Belanja Modal Jalan, Irigasi Jaringan - Pengadaan Jembatan
dan
Belanja Jalan
Modal
Fasilitas
Penunjang
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD Jumlah
40
Rincian realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD sebagai berikut. Tabel 32. Rincian realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD SKPD Badan Kepegawaian Daerah
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
27.000.000,00
26.940.000,00
5.000.000,00
1.857.000,00
Dinas Kesehatan
16.000.000,00
-
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
33.950.000,00
33.550.000,00
Dinas Pendidikan
53.500.000,00
10.000.000,00
143.600.000,00
142.441.000,00
22.723.250,00
22.723.250,00
174.184.128.500,00
150.241.343.686,00
Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan
73.760.155.650,00
62.138.259.105,46
Dinas PU Pengairan
12.849.863.050,00
12.221.398.400,00
24.000.000,00
-
Badan Lingkungan Hidup
Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Pasar Dinas PU Bina Marga
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah RSUD Sekretariat Dewan Jumlah
(5)
15.000.000,00
14.832.000,00
516.000.000,00
446.104.095,00
61.000.000,00
59.995.100,00
261.711.920.450,00
225.359.443.636,46
Belanja Aset Tetap Lainnya Anggaran (Rp) 3.686.731.450,00
Realisasi (Rp) 3.215.894.050,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp3.686.731.450,00 dan terealisasi sebesar Rp3.215.894.050,00 (87,23%) sehingga terdapat sisa lebih sebesar Rp470.837.400,00. Dibandingkan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2014 sebesar Rp16.855.972.979,50 terjadi penurunan sebesar Rp13.640.078.929,50 atau turun sebesar 80,92%.
41
Belanja Aset Tetap Lainnya di lingkungan Dinas/Satuan Kerja Pemerintah TA 2015 dan perbandingannya di TA 2014 sebagai berikut. Tabel 33. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2015 dan Realisasi TA 2014 Belanja Aset Tetap Lainnya
Anggaran (Rp)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pengadaan Buku
2015 (Rp)
Tambah (Kurang)
2014 (Rp)
(Rp)
100.981.450,00
61.606.050,00
3.067.270.634,00
(3.005.664.584,00)
205.000.000,00
182.275.000,00
500.000,00
181.775.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.900.000,00
1.900.000,00
2.392.500,00
(492.500,00)
3.377.350.000,00
2.968.613.000,00
0,00
2.968.613.000,00
0,00
0,00
13.785.809.845,50
(13.785.809.845,50)
3.686.731.450,00
3.215.894.050,00
16.855.972.979,50
(13.640.078.929,50)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pengadaan
Barang
Bercorak
Kebudayaan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pengadaan Tanaman Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pengadaan Aset Tetap Renovasi BLUD Jumlah
Anggaran dan Realisasi per SKPD sebagai berikut. Tabel 34. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD SKPD Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp)
20.000.000,00
20.000.000,00
Dinas Pendidikan
1.500.000,00
1.500.000,00
Dinas Perhubungan
1.900.000,00
1.900.000,00
3.377.350.000,00
2.968.613.000,00
Kantor Arsip, Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan
100.981.450,00
61.606.050,00
Sekretariat Daerah
185.000.000,00
162.275.000,00
3.686.731.450,00
3.215.894.050,00
Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan
Jumlah
(6)
Belanja Modal Aset Lainnya Anggaran (Rp) 852.730.000,00
Realisasi (Rp) 609.997.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya pada tahun 2015 dianggarkan sebesar Rp852.730.000,00 terealisasi sebesar Rp609.997.000,00 (71,53%) sehingga terdapat sisa lebih sebesar Rp242.733.000,00. Belanja Aset Lainnya di lingkungan Dinas/Satuan Kerja Pemerintah TA 2015 dan perbandingannya di TA 2014 yang terdiri:
42
Tabel 35. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Lainnya TA 2015 dan Realisasi TA 2014 Belanja Aset Lainnya
Anggaran (Rp)
2015 (Rp)
Tambah (Kurang) (Rp)
2014 (Rp)
Belanja Modal - Aset Lainnya BLUD
550.000.000,00
344.954.000,00
0,00
344.954.000,00
Belanja Modal - Aset Lainnya
302.730.000,00
265.043.000,00
0,00
265.043.000,00
852.730.000,00
609.997.000,00
0,00
609.997.000,00
Jumlah
Tabel 36. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Lainnya per SKPD TA 2015 SKPD
Anggaran (Rp)
Badan Kepegawaian Daerah
Realisasi (Rp)
187.000.000,00
186.000.000,00
47.230.000,00
46.970.000,00
Dinas Kesehatan
1.000.000,00
620.000,00
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
1.000.000,00
925.000,00
35.500.000,00
-
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kantor Arsip, Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan Kecamatan Jombang RSUD Sekretariat Daerah Jumlah
(7)
3.000.000,00
3.000.000,00
550.000.000,00
344.954.000,00
28.000.000,00
27.528.000,00
852.730.000,00
609.997.000,00
Belanja Tidak Terduga Anggaran (Rp) 1.000.000.000,00
Realisasi (Rp) 0,00
Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Jombang selama Tahun 2015 merupakan pengeluaran anggaran untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kabupaten Jombang dan perbandingannya dengan Tahun 2014 adalah: Tabel 37. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2015 dan Realisasi TA 2014 Jenis Belanja Belanja Tidak Terduga
Anggaran (Rp)
1.000.000.000,00
2015 (Rp)
0,00
2014 (Rp)
150.400.000,00
Tambah (Kurang) (Rp) (150.400.000,00)
43
(8)
Belanja Transfer Bagi Hasil Ke Desa Anggaran (Rp) 241.491.518.800,00
Realisasi (Rp) 240.828.484.190,00
Belanja Bagi Hasil Ke Desa oleh Pemerintah Kabupaten Jombang selama tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut. Tabel 38. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil ke Desa TA 2015 dan Realisasi TA 2014 Belanja Transfer Bagi Hasil Lainnya
Tambah(Kurang) (Rp)
Anggaran (Rp)
2015 (Rp)
2014 (Rp)
116.964.527.300,00
114.164.331.190,00
36.451.000.000,00
80.513.331.190,00
TPAPD
0,00
0,00
27.715.933.392,00
(27.715.933.392,00)
Tali Asih
0,00
0,00
96.000.000,00
(96.000.000,00)
Pilkades Ulang
0,00
0,00
93.000.000,00
(93.000.000,00)
Pengadaan Perangkat Desa
0,00
0,00
661.500.000,00
(661.500.000,00)
Pengamanan Tanggul Brantas
0,00
0,00
0,00
0,00
Pasar Desa
0,00
0,00
175.000.000,00
(175.000.000,00)
Sarana Prasarana Desa
0,00
0,00
0,00
0,00
Penyerahan Urusan Desa
0,00
0,00
0,00
0,00
Permodalan UPK BKD
0,00
0,00
0,00
0,00
PPKM (Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat)
0,00
0,00
130.000.000,00
(130.000.000,00)
Posyandu
0,00
0,00
2.506.250.000,00
(2.506.250.000,00)
Pemugaran Rumah dan Sanitasi RTM
0,00
0,00
1.192.500.000,00
(1.192.500.000,00)
Bantuan Keuangan Khusus Prasarana
0,00
0,00
4.722.877.000,00
(4.722.877.000,00)
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
0,00
0,00
0,00
0,00
Bantuan Penyusunan RPJMDesa
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Bantuan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
0,00
0,00
0,00
0,00
Belanja Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN
85.437.433.000,00
88.237.433.000,00
0,00
88.237.433.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur Permukiman
29.755.070.000,00
29.755.070.000,00
0,00
29.755.070.000,00
Belanja Bagian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
9.334.488.500,00
8.671.650.000,00
0,00
8.671.650.000,00
241.491.518.800,00
240.828.484.190,00
73.744.060.392,00
126.664.153.000,00
Alokasi Dana Desa
Jumlah
Sarana
44
d) Surplus/Defisit Merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan TA 2015 dan perbandingannya di Tahun 2014 sebagai berikut. Tabel 39. Rincian Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit TA 2015 dan Realisasi TA 2014 Uraian
Anggaran (Rp)
Surplus
2015 (Rp)
(349.747.570.838,81)
2014 (Rp)
(13.665.152.580,24)
Tambah(Kurang) (Rp)
125.745.378.230,23
(139.410.530.810,47)
e) Pembiayaan (1) Penerimaan Pembiayaan (a) Penggunaan SILPA Merupakan saldo awal dari SILPA Tahun Anggaran sebelumnya yang digunakan di TA 2015 untuk menutup defisit. Perbandingannya dengan TA 2014 sebagai berikut. Tabel 40. Rincian Anggaran dan Realisasi Penggunaan SILPA TA 2015 dan Realisasi TA 2014 Uraian
Anggaran (Rp)
Penggunaan SILPA
2015 (Rp)
355.195.113.338,81
355.195.113.338,81
2014 (Rp)
Tambah(Kurang) (Rp)
235.468.644.156,58
119.726.469.182,23
(b) Penerimaan Kembali Piutang Terdapat penganggaran Penerimaan Kembali Piutang dalam tahun anggaran 2015 dan perbandingannya dengan TA 2014 sebagai berikut. Tabel 41. Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Kembali Piutang TA 2015 dan Realisasi TA 2014 Anggaran (Rp) Uraian Penerimaaan Piutang
Kembali
50.000.000,00
2015 (Rp) 444.889.774,00
2014 (Rp) 165.474.10,00
Tambah(Kurang) (Rp) 279.415.669,00
(c) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Lainnya Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp68.267.779,00 sehingga melebihi dari target sebesar Rp31.732.221,00. . Tabel 42. Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah TA 2015 dan Realisasi TA 2014 Uraian Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
Anggaran (Rp) 100.000.000,00
2015 (Rp) 68.267.779,00
2013 (Rp) 315.616.847,00
Tambah (Kurang) (Rp) (247.349.068)
45
(2)
Pengeluaran Pembiayaan (a) Penyertaan Modal Pemerintah Merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Perusahaan Daerah TA 2015 dan Perbandingannya dengan TA 2014 sebagai berikut.
Tabel 43. Rincian Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah TA 2015 dan Realisasi 2014 Penyertaan Modal
Anggaran (Rp)
2015 (Rp)
2014 (Rp)
Tambah (Kurang) (Rp)
Investasi Non Permanen
0,00
0,00
0,00
0,00
Sub Total
0,00
0,00
0,00
0,00
Investasi Permanen
0,00
0,00
0,00
0,00
PDAM
0,00 5.500.000.000,00
5.500.000.000,00
0,00
PD Bank Pasar
5.500.000.000,00
Bank JATIM
0,00
0,00
Aneka Usaha Seger
0,00
1.000.000.000,00
(1.000.000.000,00)
Sub Total
0,00
5.500.000.000,00
6.500.000.000,00
(1.000.000.000,00)
5.500.000.000,00
5.500.000.000,00
6.500.000.000,00
(1.000.000.000,00)
Jumlah
(b) Pembayaran Pokok Pinjaman Merupakan pembayaran pokok utang TA 2015. Perbandingannya dengan TA 2014 sebagai berikut. Tabel 44. Rincian Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah TA 2015 dan Realisasi 2014 Uraian
Anggaran (Rp)
2015 (Rp)
2014 (Rp)
Tambah (Kurang) (Rp)
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
97.542.500,00
97.542.500,00
0,00
97.542.500,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Pihak Ketiga
97.542.500,00
97.542.500,00
0,00
97.542.500,00
Jumlah
97.542.500,00
97.542.500,00
0,00
97.542.500,00
Pembayaran pokok pinjaman kepada pihak ketiga sebesar Rp97.542.500,00 merupakan pembayaran utang kepada CV. Azita Abadi Surabaya sesuai Surat Sekretaris Daerah No. 900/5002/415.22/2015 Tanggal 24 November 2015 dengan Nomor Bukti Pembayaran 1863/TG-LS BM/1.20.08.01/2015 tanggal 14 Desember 2015.
46
(3)
Pembiayaan Netto Tabel 45. Pembiayaan Netto TA 2015
Uraian
Anggaran (Rp)
Pembiayaan Neto
349.747.570.838,81
2015 (Rp)
2014 (Rp)
350.110.728.391,81
229.449.735.108,58
Pembiayaan Neto adalah selisih antara Penerimaan Pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode. Pada TA 2015 pada Laporan Realisasi Anggaran untuk Pembiayaan Neto sebesar Rp350.110.728.391,81. f) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Jombang selama Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut. Tabel 46. Rincian Anggaran dan Realisasi SIsa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2015 dan 2014 2015 (Rp) Uraian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
2014 (Rp)
Anggaran
Realisasi
Realisasi
0,00
336.445.575.811,57
355.195.113.338,81
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah Surplus/(Defisit) ditambah Pembiayaan Neto. Adapun Laporan Realisasi Anggaran pada TA 2015 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp336.445.575.811,57. 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Tabel 47. LPSAL TA 2015 dan TA 2014 URAIAN
2015 (Rp)
2014 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal
355.195.113.338,81
235.468.644.156,58
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
355.195.113.338,81
235.468.644.156,58
0,00
0,00
336.445.575.811,57
355.195.113.338,81
336.445.575.811,57
355.195.113.338,81
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
0,00
0,00
Lain-lain
0,00
0,00
336.445.575.811,57
355.195.113.338,81
Sub Total Sisa Lebih/Kurang (SILPA/SIKPA)
Pembiayaan
Anggaran
Sub Total
Saldo Anggaran Lebih Akhir
47
Saldo Anggaran Lebih Awal Saldo Anggaran Lebih Awal TA 2015 merupakan akumulasi SiLPA tahuntahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp355.195.113.338,81. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2014 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2015, sebesar Rp355.195.113.338,81. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp336.445.575.811,57 dapat diuraikan sebagai berikut. - Surplus / Defisit Anggaran (Rp13.665.152.580,24) - Pembiayaan Netto Rp350.110.728.391,81 - SiLPA/SiKPA Tahun berjalan Rp336.445.575.811,57
3) Neraca a) Kas di Kas Daerah 31 Desember 2015 (Rp) 316.010.134.773,29
31 Desember 2014 (Rp) 332.457.348.872,36
Merupakan Saldo Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang per 31 Desember 2015 yang berada di rekening Bank Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang Jombang. Perbandingannya dengan saldo posisi per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut. Tabel 48. Rincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2015 dan 2014 Keterangan Rekening Giro
No. Rekening Bank 0111000011
Outstanding SP2D
2015 (Rp)
2014 (Rp)
99.609.697.258,89
173.072.123.675,63
0,00
(167.172.449,00)
120.000.000.000,00
85.000.000.000,00
Deposito Bank Jatim
DB 187859, DB 188006, DB 188013, DB 188067
Deposito Bank BNI 46
PAA 0380796,0735294
20.000.000.000,00
20.000.000.000,00
Deposito Bank BRI
DB 7511878, DC 2859220
60.000.000.000,00
20.000.000.000,00
Deposito Bank Mandiri
AD.268479, AD.268470
0,00
25.000.000.000,00
16.400.437.514,40
9.385.225.196,73
316.010.134.773,29
332.457.348.872,36
FKTP Jumlah
48
Rincian saldo rekening di FKTP dapat dijelaskan sebagai berikut. Tabel 49. Rincian Kas di FKTP per 31 Desember 2015 Keterangan
No. Rekening Bank
2015 (Rp)
FKTP Jelakombo
0111023573
286.148.575,00
FKTP Jabon
0111023581
133.590.200,00
FKTP Pulolor
0111023590
154.167.055,00
FKTP Tambakrejo
0111023603
238.603.246,50
FKTP Brambang
0111023611
441.488.703,00
FKTP Cukir
0111023620
689.712.516,00
FKTP Blimbing Gudo
0111023638
440.204.713,00
FKTP PlumbonGambang
0111023646
221.334.235,00
FKTP Perak
0111023654
705.879.574,00
FKTP Bandarkedungmulyo
0111023662
694.346.257,00
FKTP Megaluh
0111023671
160.479.375,00
FKTP Tembelang
0111023697
470.676.100,00
FKTP Jatiwates
0111023689
191.709.525,00
FKTP Bawangan Ploso
0111023701
585.948.005,50
FKTP Plandaan
0111023719
434.577.513,00
FKTP Kabuh
0111023727
706.920.103,00
FKTP Tapen
0111023735
610.369.591,00
FKTP Keboan
0111023743
309.094.456,00
FKTP Mojoagung
0111023751
602.297.037,00
FKTP Gambiran
0111023760
414.384.154,00
FKTP Jogoloyo
0111023778
429.968.802,00
FKTP Sumobito
0111023786
902.138.310,90
FKTP Kesamben
0111023794
497.454.537,00
FKTP Blimbing Kesamben
0111023808
237.105.337,00
FKTP Peterongan
0111023816
393.634.305,50
FKTP Dukuhklopo
0111023824
423.911.600,00
FKTP Mayangan
0111023832
816.192.652,00
FKTP KesambenNgoro
0111023841
347.015.209,00
FKTP Pulorejo
0111023859
683.893.484,50
FKTP Mojowarno
0111023867
700.288.901,00
FKTP Japanan
0111023875
733.055.176,00
FKTP Bareng
0111023883
971.643.485,50
FKTP Wonosalam
0111023891
538.024.750,00
FKTP Jarakkulon
0111023905
234.180.030,00
Jumlah
16.400.437.514,40
49
b) Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2015 (Rp) 0,00
31 Desember 2014 (Rp) 0,00
Saldo Kas per 31 Desember 2015 yang masih berada di Bendahara Pengeluaran adalah nihil dan posisi per 31 Desember 2014 juga nihil. c) Kas di Bendahara Penerimaan 31 Desember 2015 31 Desember 2014 (Rp) (Rp) 0,00 0,00 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2015 adalah nihil dan posisi per 31 Desember 2014 juga nihil. d) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 31 Desember 2015 (Rp) 20.435.441.038,28
31 Desember 2014 (Rp) 23.768.447.133,45
Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2015 dan perbandingannya dengan posisi per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut. Tabel 50. Kas di BLUD per 31 Desember 2015 dan 2014 Kas di BLUD Kas di BLUD
31 Desember 2015 (Rp)
31 Desember 2014 (Rp)
20.435.441.038,28
23.768.447.133,45
Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2015 sebesar Rp20.435.441.038,28 merupakan bagian dari Kas Daerah yang dikelola sendiri oleh BLUD - RSUD. Saldo Kas di BLUD-RSUD per 31 Desember 2015 terdiri dari: Tabel 51, Rincian Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2015 No.
Uraian
Nomor Rekening 0111009133
Jumlah (Rp)
1
Bank Jatim Cab. Jombang
20.234.441.038,28
2
Bendahara Pengeluaran Pembantu
-
201.000.000,00
Jumlah
-
20.435.441.038,28
e) Kas Lainnya 31 Desember 2015 (Rp) 63.418.171.199,28
31 Desember 2014 (Rp) 0,00
50
Saldo Kas Lainnya merupakan saldo per 31 Desember 2015 dari Bendahara BOS di SD dan SMP, sebesar Rp9.801.616.417,66, uang titipan pasien rawat inap RSUD Jombang yang disimpan dan ditatausahakan tersendiri oleh Bendahara Penerimaan BLUD sebesar Rp93.300.000,00 dan sisa rekening penampungan dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang disimpan di BRI sebesar Rp53.523.254.781,62. Sisa dana TPG sebesar Rp53.523.254.781,62 merupakan sisa rekening di BRI Cabang Jombang dengan nomor rekening 0023-01-000314-30-6 atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang yang merupakan dana TPG yang belum disalurkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D LS) per tanggal 28 Desember 2015. Pencairan dan penyaluran ke penerima TPG baru dilakukan pada tanggal 2 Januari 2016 dengan nilai sebesar Rp53.009.607.095,00 sehingga masih tersisa saldo sebesar Rp513.647.686,62 (Rp53.523.254.781,62 - Rp53.009.607.095,00). Sisa saldo tersebut merupakan sisa transfer dana TPG yang belum disalurkan dengan alasan diantaranya rekening penerima telah tutup atau rekening penerima tidak jelas. Saldo Kas Lainnya Bendahara BOS SD dan SMP sebesar Rp9.801.616.417,66 diperoleh dari saldo awal sebesar Rp6.750.509.828,21 ditambah penerimaan BOS TA 2015 sebesar Rp89.845.954.641,35 dikurangi penggunaan sebesar Rp86.794.848.051,90. Uang titipan pasien rawat inap sebesar Rp93.300.000,00 merupakan titipan pasien di RSUD Jombang dengan rincian sebagai berikut. Tabel 52. Rincian Uang Titipan Pasien Rawat Inap RSUD Jombang per 31 Desember 2015 No
Tanggal
Nama Pasien
Alamat
Ruangan
Jumlah Uang (Rp)
1
01 Desember 2015
Jumadi
Mojodani Ngusikan
Flamb
2.280.000,00
2
01 Desember 2015
Rodiyah
Gedangan Mjw
Flamb
4.000.000,00
3
03 Desember 2015
M.Adam
Jombang
Seruni
2.000.000,00
4
04 Desember 2015
Waimin
Mangunan Kabuh
Flamb
1.000.000,00
5
05 Desember 2015
By.St.Mufarocha
Jombatan Kesamben
Anggrek
3.000.000,00
6
08 Desember 2015
Hartini
Rejoso Pinggir
Upw
2.000.000,00
7
10 Desember 2015
By St Mufarocha
Jombatan Kesamben
Anggrek
2.000.000,00
8
10 Desember 2015
Eko Rini
Jl.Gub.Suryo
Upw
3.000.000,00
9
11 Desember 2015
Bagus Prakoso
Ngronggol Nganjuk
Asoka
1.920.000,00
10
14 Desember 2015
By.St.Mufarocha
Jombatan Kesamben
Anggrek
2.000.000,00
11
15 Desember 2015
By.St.Mufarocha
Jombang
Anggrek
3.000.000,00
12
17 Desember 2015
Hartini
Kebontemu Peterongan
Upw
7.000.000,00
13
20 Desember 2015
Sulasri
Pulo Lor Jombang
Flamb
1.000.000,00
14
21 Desember 2015
Rosyid
Balongsari Megaluh
Flamb
1.500.000,00
15
23 Desember 2015
By.Siti M
Jombatan Kesamben
Anggrek
4.000.000,00
16
24 Desember 2015
Sunandar
Badas Smb
Flamb
1.500.000,00
17
25 Desember 2015
Naili
Mojongapit
Graha
3.000.000,00
18
26 Desember 2015
Sumiyah
Sukorame Lamongan
Upw
8.000.000,00
51
No
Tanggal
Nama Pasien
Alamat
Ruangan
Jumlah Uang (Rp)
19
27 Desember 2015
Syahur Abidin
Sukorame Lamongan
Upw
1.500.000,00
20
28 Desember 2015
By.St.Mufarocha
Jombatan Kesamben
Anggrek
6.000.000,00
21
28 Desember 2015
Rosid
Balong Sari Megaluh
Flamb
3.000.000,00
22
28 Desember 2015
Hartini
Kebontemu Peterongan
Upw
3.000.000,00
23
28 Desember 2015
Sutisno
Mayangan Jogoroto
Dahlia
24
28 Desember 2015
Suwoto
Tunggorono
Upw
5.000.000,00
25
26 Desember 2015
Matdjamhari
Banjarsari Bkm
Upw
5.000.000,00
26
29 Desember 2015
Rofiudi Malik
Watugaluh Diwek
Flamb
1.500.000,00
27
30 Desember 2015
Siswoto
Megaluh
Upw
4.000.000,00
28
30 Desember 2015
Mulyati
Perak Jombang
Flamb
1.000.000,00
29
30 Desember 2015
Munifah
Curah Malang Smb
Flamb
1.000.000,00
30
31 Desember 2015
Suwati
Menturus Kudu Jombang
Dahlia
500.000,00
31
31 Desember 2015
Abd. Fatah
Megaluh
Upw
3.000.000,00
32
31 Desember 2015
Shofiyah
Caruk Jabon Jombang
Flamb
1.500.000,00
33
31 Desember 2015
Agus
Sidokaton Kudu Jmb
Upw
500.000,00
34
31 Desember 2015
Kaiso
Lengkong Nganjuk
Upw
3.000.000,00
35
31 Desember 2015
Kusbinarti
Diwek jombang
Graha
1.000.000,00
600.000,00
JUMLAH
93.300.000,00
f) Piutang Pajak Netto 31 Desember 2015 (Rp) 14.324.879.079,75
31 Desember 2014 (Rp) 15.634.112.685,55
Piutang Pajak Netto merupakan Piutang Pajak per 31 Desember 2015 yang disajikan Piutang Pajak Bruto sebesar Rp26.491.060.567,00 dan Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp12.166.181.487,25. Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2015 dan perbandingannya dengan posisi per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut. Tabel 53. Piutang Pajak per 31 Desember 2015 dan 2014 Uraian
Piutang Pajak Bruto (Rp)
Penyisihan (Rp)
Piutang Pajak Netto (Rp)
2015
26.491.060.567,00
12.166.181.487,25
14.324.879.079,75
2014
24.321.362.340,00
8.687.249.654,45
15.634.112.685,55
Adapun mutasinya dapat dilihat pada rincian sebagai berikut. Tabel 54. Mutasi Piutang Pajak TA 2015 Piutang Pajak Piutang Pajak PBB-P2
Piutang Awal
Tambah (Rp)
24.321.362.340,00
27.073.634.430,00
Kurang (Rp) 24.903.936.203,00
31 Desember 2015 (Rp) 26.491.060.567,00
52
Piutang telah disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizeable Value/NRV) dengan rincian sebagai berikut. Tabel 55. Penyisihan Piutang Pajak TA 2015 No 1.
Umur Piutang
Jenis Piutang Piutang Pajak
< 1 thn
1 s/d 3 thn
> 3 s/d 5 thn
> 5 thn
Penyisihan Piutang (Rp)
2.614.588.001,00
9.015.562.399,00
5.324.306.171,00
9.536.603.996,00
12.166.181.487,25
g) Piutang Retribusi Netto 31 Desember 2015 (Rp) 848.165.997,50
31 Desember 2014 (Rp) 185.987.458,00
Piutang Retribusi Netto terdiri dari Piutang Retribusi Bruto sebesar Rp2.551.987.884,00 yang disisihkan sebesar Rp1.703.821.886,50. Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2015 dan perbandingannya dengan posisi per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut. Tabel 56. Piutang Retribusi per 31 Desember 2015 Piutang Retribusi
Piutang Retribusi Bruto (Rp)
Penyisihan (Rp)
Piutang Retribusi Netto (Rp)
2015
2.551.987.884,00
1.703.821.886,5
848.165.997,50
2014
1.861.913.506,00
1.675.926.048,00
185.987.458,00
Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2015 sebesar Rp2.551.987.884,00 merupakan tunggakan pembayaran retribusi yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2015 yang terdiri dari: Tabel 57. Rincian Piutang Retribusi per 31 Desember 2015 dan 2014 No 1.
31 Desember 2014 (Rp)
Uraian Piutang Kesehatan
Retribusi
Pelayanan
2.
Piutang Retribusi IMB
3.
Piutang Retribusi Ijin Gangguan
4.
0,00
Tambah
Kurang
(Rp)
(Rp)
6.368.741.500,00
31 Desember 2015 (Rp)
5.552.528.500,00
816.213.000,00
17.426.774,00
4.797.296,00
1.149.686,00
21.074.384,00
210.000,00
7.047.300,00
0,00
7.257.300,00
Piutang Retribusi Sewa Kios Pasar Ploso
1.112.175.000,00
0,00
40.468.500,00
1.071.706.500,00
5.
Piutang Retribusi Sewa Kios Pasar Mojoagung
640.056.800,00
0,00
24.999.300,00
615.057.500,00
6.
Piutang Retribusi Sewa Kios RSUD
2.750.000,00
45.000.000,00
44.000.000,00
3.750.000,00
7.
Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
58.018.812,00
0,00
58.018.812,00
0,00
8.
Piutang Retribusi Izin Pengairan
31.276.120,00
129.200,00
14.476.120,00
16.929.200,00
1.861.913.506,00
6.425.715.296,00
5.735.640.918,00
2.551.987.884,00
Jumlah
53
Tabel 58. Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Ploso per 31 Desember 2015 No.
Uraian
2015 (Rp)
1.
RTJL dan RITL November 2015
386.470.800,00
2.
RTJL dan RITL Desember 2015
425.927.700,00
3.
Ambulance November 2015
1.695.000,00
4.
Ambulance Desember 2015
791.000,00
5.
Jamkesda Desember 2015
1.328.500,00
Jumlah
816.213.000,00
Tabel 59. Rincian Piutang Retribusi IMB per 31 Desember 2015 No.
Uraian
2014 (Rp)
Tambah (Rp)
Kurang (Rp)
2015 (Rp)
1.
Aman Sujarwo, SE
134.890,00
0,00
0,00
134.890,00
2. 3.
Eddy Prasodjo Narto Wijoyo
164.955,00 447.790,00
0,00 0,00
0,00 0,00
164.955,00 447.790,00
4. 5.
Noor Hamid Poneri
630.135,00 104.500,00
0,00 0,00
0,00 0,00
630.135,00 104.500,00
6. 7.
Fitri Farida Sri Sobekti
178.090,00 1.215.900,00
0,00 0,00
0,00 0,00
178.090,00 1.215.900,00
8. 9
Heru Darmawan M.Achjar Arifin
1.155.250,00 808.550.00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.155.250,00 808.550.00
10. 11.
H.Nur Kholik Agustina Puspitasari
120.100,00 513.450,00
0,00 0,00
0,00 0,00
120.100,00 513.450,00
12. 13.
Munjono Sulaiman
186.800,00 125.600,00
0,00 0,00
0,00 0,00
186.800,00 125.600,00
14. 15
Fatimah Lani Edwin Alim
77.200,00 146.800,00
0,00 0,00
0,00 0,00
77.200,00 146.800,00
16. 17
Sudarmadji M.Hakim Syah
423.010,00 752.825,00
0,00 0,00
0,00 0,00
423.010,00 752.825,00
18 19.
H.A.Dimyati Ma’shun Ali Muhamad B
292.050,00 494.700,00
0,00 0,00
0,00 0,00
292.050,00 494.700,00
20. 21.
Dr.Rp.Soeharsohadi Tj Widigno
316.813,00 218.300,00
0,00 0,00
0,00 0,00
316.813,00 218.300,00
22.
Usman Ahmad
172.410,00
0,00
0,00
172.410,00
23.
Priharti Ningsih
161.500,00
0,00
0,00
161.500,00
24. 25.
Ir.Djoko Setyo Joko Leksono E
7.152.100,00 114.720,00
0,00 0,00
0,00 0,00
7.152.100,00 114.720,00
26.
Perkasa K. W.
160.526,00
0,00
160.526,00
0,00
27.
Gigit Eko P.
989.160,00
0,00
989.160,00
0,00
28. 29.
Mawan Agus Delia Prihandini
168.650,00 0,00
0,00 1.988.180,00
0,00 0,00
168.650,00 1.988.180,00
30.
Karnoto
0,00
353.750,00
0,00
353.750,00
31.
Endang Purwatiningsih
0,00
301.866,00
0,00
301.866,00
32.
Abdul Chamid Ismail
0,00
2.153.500,00
0,00
301.866,00
17.426.774,00
4.797.296,00
1.149.686,00
21.074.384,00
Jumlah
54
Tabel 60. Rincian Piutang Retribusi Ijin Gangguan per 31 Desember 2015 No.
Uraian
2014 (Rp)
Tambah (Rp)
Kurang (Rp)
2015 (Rp)
210.000,00
0,00
0,00
210.000,00
1.
Bambang Kuncoro
2.
Delia Prihandini
0,00
1.920.000,00
0,00
1.920.000,00
3.
Mohammad Ayub Riza
0,00
5.127.300,00
0,00
5.127.300,00
210.000,00
7.047.300,00
0,00
7.257.300,00
Jumlah
Tabel 61. Rincian Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi per 31 Desember 2015 No.
Uraian
2014 (Rp)
Tambah (Rp)
Kurang (Rp)
2015 (Rp)
1.
PT Tower Bersama Group
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
PT XL Axiata
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
PT Protelindo
46.166.109,00
0,00
46.166.109,00
0,00
4.
PT Menara Selular Nusantara
5.141.414,00
0,00
5.141.414,00
0,00
5.
PT Naragita
6.711.289,00
0,00
6.711.289,00
0,00
58.018.812,00
0,00
58.018.812,00
0,00
Jumlah
Tabel 62. Rincian Piutang Retribusi Ijin Pengairan per 31 Desember 2015 No.
Uraian
Tambah
2014 (Rp)
(Rp)
Kurang (Rp)
2015 (Rp)
1.
Ach. Fauzi
1.440.000,00
0,00
1.440.000,00
0,00
2.
Bambang S.
2.400.000,00
0,00
0,00
2.400.000,00
3.
Ridwan
65.000,00
0,00
65.000,00
0,00
4.
Faichah
35.120,00
0,00
35.120,00
0,00
5.
Faichah
996.000,00
0,00
996.000,00
0,00
6.
Maulana M.
4.020.000,00
0,00
4.020.000,00
0,00
7.
Marjuki
5.400.000,00
0,00
0,00
5.400.000,00
8.
Zaini Said
9.000.000,00
0,00
0,00
9.000.000,00
9.
Matduri
7.920.000,00
0,00
7.920.000,00
0,00
10.
Paulus Sucipto
0,00
129.200,00
0,00
129.200,00
31.276.120,00
129.200,00
14.476.120,00
16.929.200,00
Jumlah
Tabel 63. Rincian Piutang Retribusi Sewa Pasar Mojoagung per 31 Desember 2015 No.
Piutang
2014 (Rp)
Tambah (Rp)
Kurang (Rp)
2015 (Rp)
1.
Ex. 2008
211.149.400,00
0,00
9.025.950,00
202.123.450,00
2.
Ex. 2009
221.133.600,00
0,00
8.927.500,00
212.206.100,00
3.
Ex. 2010
156.983.000,00
0,00
5.050.100,00
151.932.900,00
4.
Ex. 2011
50.790.800,00
0,00
1.995.750,00
48.795.050,00
Jumlah
640.056.800.00
0,00
24.999.300,00
615.057.500,00
55
Tabel 64. Rincian Piutang Retribusi Sewa Pasar Ploso per 31 Desember 2015 No.
Piutang
1.
Ex. 2003
2. 3.
2014 (Rp)
Tambah (Rp)
Kurang (Rp)
2015 (Rp)
28.291.500,00
0,00
135.000,00
Ex. 2004
82.651.500,00
0,00
1.998.000,00
80.653.500,00
Ex. 2005
113.661.000,00
0,00
3.348.000,00
110.313.000,00
4.
Ex. 2006
137.875.500,00
0,00
3.708.000,00
134.167.500,00
5.
Ex. 2007
154.579.500,00
0,00
4.468.500,00
150.111.000,00
6.
Ex. 2008
167.962.500,00
0,00
5.737.500,00
162.225.000,00
7.
Ex. 2009
178.789.500,00
0,00
4.734.000,00
174.055.500,00
8.
Ex. 2010
196.366.500,00
0,00
12.762.000,00
183.604.500,00
9.
Ex. 2011
51.997.500,00
0,00
3.577.500,00
48.420.000,00
1.112.175.000,00
0,00
40.468.500,00
1.071.706.500,00
Jumlah
28.156.500,00
Tabel 65. Rincian Piutang Retribusi Sewa Kios RSUD per 31 Desember 2015 No. 1.
Kurang (Rp)
2015 (Rp)
Kios Utara
Uraian
2.750.000,00
2014 (Rp)
45.000.000,00
Tambah (Rp)
44.000.000,00
3.750.000,00
Jumlah
2.750.000,00
45.000.000,00
44.000.000,00
3.750.000,00
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih dan Umur Piutang Retribusi Tahun 2015 adalah sebagai berikut. Tabel 66. Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2015 No.
Umur Piutang
Jenis Piutang < 1 thn
1.
2. 3.
4.
5.
6.
7.
Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Piutang Retribusi IMB Piutang Retribusi Ijin Gangguan Piutang Retribusi Sewa Kios Pasar Ploso Piutang Retribusi Sewa Kios Pasar Mojoagung Piutang Retribusi Sewa Kios RSUD Piutang Retribusi Sewa Pemakaian Kekayaan Daerah Jumlah
1 s/d 2 thn
>2 s/d 3 thn
Piutang Bruto (Rp)
> 3 thn
Penyisihan Piutang (Rp)
816.213.000,00
0
0
0
816.213.000,00
0
4.797.296,00
283.370,00
0
15.993.718,00
21.074.384,00
16.007.886,50
7.047.300,00
0
0
210.000,00
7.257.300,00
210.000,00
0
0
0
1.071.706.500,00
1.071.706.500,00
1.071.706.500,00
0
0
0
615.057.500,00
615.057.500,00
615.057.500,00
3.750.000,00
0
0
0
3.750.000,00
0
129.200,00
16.800.000,00
0
0
16.929.200,00
840.000,00
831.936.796,00
17.083.370,00
0
1.702.967.718,00
2.551.987.884,00
1.703.821.886,50
56
h) Beban Dibayar Dimuka 31 Desember 2015 (Rp) 0,00
31 Desember 2014 (Rp) 0,00
Beban di bayar di muka per 31 Desember 2015 sebesar Rp0,00 i) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi - Netto 31 Desember 2015 (Rp) 41.975.000,00
31 Desember 2014 (Rp) 0,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2015 sebesar Rp41.975.000,00 merupakan tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang jatuh tempo pada Tahun 2016, perbandingannya dengan Tahun 2014 adalah sebagai berikut. Tabel 67. Rincian Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah per 31 Desember 2015 No.
Nama Tertagih
1.
2014 (Rp)
SA JUMLAH
Tambah (Rp)
Kurang (Rp)
2015 (Rp)
0,00
61.975.000,00
20.000.000,00
41.975.000,00
0,00
61.975.000,00
20.000.000,00
41.975.000,00
Tuntutan ganti rugi atas kekayaan daerah terhadap Sdr. SA merupakan piutang yang terjadi karena kehilangan kendaraan dinas berupa mobil panther warna hitam, yang ditetapkan berdasarkan SKTJM Nomor 028/02/415.37/2015 tanggal 10 Desember 2015. Tabel 68. Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah Umur Piutang No
1
Jenis Piutang Bagian Lancar TGR
1–2 Tahun
<1 Tahun
2–3 Tahun
3-5 Tahun
>5 Tahun
41.975.000,00
Piutang Bruto (Rp)
Penyisihan Piutang (Rp)
41.975.000,00
j) Piutang Lainnya - Netto 31 Desember 2015 (Rp) 37.006.408.297,00
0,00
Piutang Netto (Rp) 41.975.000,00
31 Desember 2014 (Rp) 18.475.613.816,40
Tabel 69. Piutang Lainnya Netto per 31 Desember 2015 dan 2014 Uraian
Piutang Bruto (Rp)
2014
22.632.870.887,00
4.157.257.070.60
18.475.613.816,40
2015
41.128.287.661,00
4.121.879.364,00
37.006.408.297,00
Penyisihan (Rp)
Piutang Netto (Rp)
57
Saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2015 sebesar Rp41.128.287.661,00 dan 31 Desember 2014 sebesar Rp22.632.870.887,00 dirinci sebagai berikut. Tabel 70. Rincian Piutang Lain-lain TA 2015 dan 2014 31 Desember 2014 (Rp)
Uraian
1.
Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah
12.646.950,00
0,00
0,00
12.646.950,00
2.
Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
18.801.013.915,00
96.816.996.552,00
105.916.139.261,00
9.701.871.206,00
3.
Piutang Pokok Pinjaman
2.911.739.487,00
0,00
68.267.779,00
2.843.471.708,00
4.
Piutang Bunga
907.470.535,00
0,00
10.419.146,00
897.051.389,00
5.
Piutang Lainnya
0,00
0,00
0,00
27.673.246.408,00
22.632.870.887,00
96.816.996.552,00
105.994.826.186,00
41.128.287.661,00
Jumlah
Tambah (Rp)
31 Desember 2015 (Rp)
No
Kurang (Rp)
Rincian atas Piutang Lain-lain tersebut sebagai berikut. (1) Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah Saldo Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah per 31 Desember 2015 dan perbandingannya dengan posisi per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut. Tabel 71. Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah per 31 Desember 2015 dan 2014 Uraian Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah
31 Desember 2015 (Rp)
31 Desember 2014 (Rp)
12.646.950,00
12.646.950,00
Atas Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah rincian dan perbandingannya dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut. Tabel 72. Rincian Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah No. 1.
Nama Tertagih
2014 (Rp)
Tambah (Rp)
Kurang (Rp)
2015 (Rp)
PR
12.646.950,00
0,00
0,00
12.646.950,00
Jumlah
12.646.950,00
0,00
0,00
12.646.950,00
Tuntutan perbendaharaan terhadap Sdr. Pr ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati KDh Tk. II Jombang No. 111 Tahun 1984 tanggal 19 Desember 1984 tentang Pembebanan Ganti Rugi Kekurangan Kas. Kasus tersebut sudah diusulkan penghapusannya sesuai Nota Dinas Sekretaris Daerah Jombang kepada Bupati Jombang No. 990/4075/41/5.31/2009 dikarenakkan tahun kejadiannya sudah lama serta yang bersangkutan sudah pensiun dan dalam keadaan tidak mampu.
58
Tabel 73. Penyisihan Piutang Tak Tertagih dan Umur Piutang TGR Umur Piutang No
1.
Uraian
<1 thn
Piutang TGR
1 s/d 2 thn
0,00
(2)
0,00
> 3 thn s/d 5 thn
>2 s/d 3 thn 0,00
0,00
> 5 thn
Piutang Bruto (Rp)
Penyisihan Piutang (Rp)
Piutang Netto (Rp)
12.646.950,00
12.646.950,00
12.646.950,00
0,00
Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum sebesar Rp9.701.871.206,00 merupakan piutang atas pelayanan BLUD – RSUD yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 74. Rincian Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum per 31 Desember 2015 No.
Uraian
2014 (Rp)
1.
Piutang Pasien Umum
2.
Piutang Pasien Telkom
3.
Piutang PT Easco
4.
Piutang PT KAI
5.
Tambah (Rp)
Kurang (Rp)
2015 (Rp)
518.889.561,00
501.873.792,00
260.724.563,00
760.038.790,00
0,00
304.523.292,00
281.950.713,00
22.572.579,00
5.118.409,00
0,00
0,00
5.118.409,00
22.852.857,00
82.009.972,00
93.336.462,00
11.526.367,00
Piutang PT. SUB
0,00
29.667.422,00
19.771.672,00
9.905.750,00
6.
Piutang PT. MENTARI
0,00
307.854.534,00
307.854.534,00
0,00
7.
Piutang PT. POS GIRO
0,00
31.444.619,00
31.444.619,00
0,00
8.
Piutang Jamkesda
38.460.100,00
475.976.900,00
514.437.000,00
0,00
9.
Piutang BPJS
17.736.713.938,00
91.445.888.855,00
100.549.713.991,00
8.632.888.802,00
10.
Piutang BPJS – Obat RJTL
478.979.050,00
1.995.628.640,00
2.271.120.051,00
203.487.639,00
11.
Piutang PT. INHEALTH
0,00
38.564.746,00
25.191.852,00
13.372.894,00
12.
Piutang Jasa Raharja
0,00
1.598.353.404,00
1.555.393.428
42.959.976.00
18.801.013.915,00
96.811.796.176,00
105.910.938.885,00
9.701.871.206,00
Jumlah
Tabel 75. Rincian Piutang Pasien Umum per 31 Desember 2015 No.
Uraian
2014 (Rp)
Tambah (Rp)
Kurang (Rp)
2015 (Rp)
1.
Th.1999-2000
8.909.452,00
0,00
0,00
8.909.452,00
2.
Th.2000
9.053.439,00
0,00
0,00
9.053.439,00
3.
Th.2001
15.637.230,00
0,00
0,00
15.637.230,00
4.
Th.2002
37.426.423,00
0,00
0,00
37.426.423,00
5.
Th.2003
80.484.731,00
0,00
0,00
80.484.731,00
6.
Th.2004
62.421.925,00
0,00
0,00
62.421.925,00
7.
Th.2005
12.806.884,00
0,00
0,00
12.806.884,00
8.
Th.2006
6.227.110,00
0,00
0,00
6.227.110,00
9.
Th.2007
12.831.507,00
0,00
0,00
12.831.507,00
10.
Th.2008
11.950.610,00
0,00
0,00
11.950.610,00
59
No.
Uraian
2014 (Rp)
Tambah (Rp)
Kurang (Rp)
2015 (Rp)
11.
Th. 2010
71.268.487,00
0,00
0,00
71.268.487,00
12.
Th.2011
100.891.311,00
0,00
0,00
100.891.311,00
13.
Th.2012
45.724.112,00
0,00
0,00
45.724.112,00
14.
Th.2013
24.213.805,00
0,00
0,00
24.213.805,00
15.
Th.2014
19.042.535,00
0,00
4.076.726,00
14.965.809,00
16.
Th. 2015
0,00
501.873.792,00
256.647.837,00
245.225.955,00
518.889.561,00
501.873.792,00
260.724.563,00
760.038.790,00
Jumlah
Tabel 76. Rincian Piutang PT. Telkom per 31 Desember 2015 No.
Uraian
1.
2014 (Rp)
PT. Telkom
Jumlah
Tambah (Rp)
Kurang (Rp)
2015 (Rp)
0,00
304.523.292,00
281.950.713,00
22.572.579,00
0,00
304.523.292,00
281.950.713,00
22.572.579,00
Tabel 77. Rincian Piutang PT KAI per 31 Desember 2015 No.
Uraian
1.
PT. KAI
Jumlah
2014 (Rp)
Tambah (Rp)
Kurang (Rp)
2015 (Rp)
22.852.857,00
82.009.972,00
93.336.462,00
11.526.367,00
22.852.857,00
82.009.972,00
93.336.462,00
11.526.367,00
Tabel 78. Rincian Piutang PT EASCO per 31 Desember 2015 Tambah (Rp)
No.
Uraian
2014 (Rp)
1.
AA
5.118.409,00
0,00
5.118.409,00
0,00
5.118.409,00
0,00
5.118.409,00
0,00
Jumlah
Kurang (Rp)
2015 (Rp)
Tabel 79. Rincian Piutang PT SUB per 31 Desember 2015 No.
Uraian
1.
PT. SUB
Jumlah
2014 (Rp)
Tambah (Rp)
Kurang (Rp)
2015 (Rp)
5.200.376,00
29.677.422,00
24.972.048,00
9.905.750,00
5.200.376,00
29.677.422,00
24.972.048,00
9.905.750,00
Tabel 80. Rincian Piutang PT Mentari per 31 Desember 2015 No.
Uraian
1.
PT. Mentari
Jumlah
2014 (Rp)
Tambah (Rp)
Kurang (Rp)
2015 (Rp)
0,00
307.854.534,00
307.854.534,00
0,00
0,00
307.854.534,00
307.854.534,00
0,00
Tabel 81. Rincian Piutang PT. POS GIRO per 31 Desember 2015 No. 1.
Uraian PT. POS GIRO
Jumlah
2014 (Rp)
Tambah (Rp)
Kurang (Rp)
2015 (Rp)
0,00
31.444.619,00
31.444.619,00
0,00
0,00
31.444.619,00
31.444.619,00
0,00
60
Tabel 82. Rincian Piutang Jamkesda per 31 Desember 2015 No.
Uraian
1.
Tambah (Rp)
2014 (Rp)
RJTL Desember Des 2014
Jumlah
Kurang (Rp)
2015 (Rp)
38.460.100,00
475.976.900,00
514.437.000,00
0,00
38.460.100,00
475.976.900,00
514.437.000,00
0,00
Tabel 83. Rincian Piutang BPJS per 31 Desember 2015 No.
Uraian
1.
BPJS 2014
2.
BPJS 2015
2014 (Rp)
Jumlah
Tambah (Rp)
Kurang (Rp)
17.736.713.938,00
6.043.469.097,00
0,00 17.736.713.938,00
2015 (Rp)
23.780.183.035,00
0,00
85.402.419.758,00
76.769.530.956,00
8.632.888.802,00
91.445.888.855,00
100.549.713.991,00
8.632.888.802,00
Tabel 84. Rincian Piutang BPJS- Obat RJTL per 31 Desember 2015 No.
Uraian
2014 (Rp)
Tambah (Rp)
Kurang (Rp)
2015 (Rp)
1.
BPJS-Obat RJTL 2014
478.979.050,00
342.503.508,00
821.482.558,00
0,00
2.
BPJS-Obat RJTL 2015
0,00
1.653.125.132,00
1.449.637.493,00
203.487.639,00
478.979.050,00
1.995.628.640,00
2.271.120.051,00
203.487.639,00
Jumlah
Tabel 85. Rincian Piutang PT. INHEALTH per 31 Desember 2015 No.
Uraian
1.
2014 (Rp)
Piutang PT. INHEALTH
Jumlah
Tambah (Rp)
Kurang (Rp)
2015 (Rp)
0,00
38.564.746,00
25.191.852,00
13.372.894,00
0,00
38.564.746,00
25.191.852,00
13.372.894,00
Tabel 86. Rincian Piutang Jasa Raharja per 31 Desember 2015 No.
Uraian
1.
Tambah (Rp)
Kurang (Rp)
2015 (Rp)
0,00
1.598.353.404,00
1.555.393.428,00
42.959.976,00
0,00
1.598.353.404,00
1.555.393.428,00
42.959.976,00
2014 (Rp)
Piutang Jasa Raharja
Jumlah
Tabel 87. Penyisihan Piutang Tak Tertagih dan Umur Piutang Fasum dan Fasos Piutang Fasum dan Fasos
Umur Piutang < 1 thn
1 s/d 2 thn
≥2 s/d 3 thn
> 3 s/d 5 thn
> 5 thn
Piutang Bruto (Rp)
Penyisihan Piutang (Rp)
Piutang Pasien Pulang
245.225.955,00
39.179.614,00
45.724.112,00
161.067.243,00
268.841.866,00
760.038.790,00
362.438.271,30
Piutang PT. Telkom
22.572.579,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.572.579,00
0,00
Piutang PT. EASCO
0,00
0,00
0,00
0,00
5.118.409,00
5.118.409,00
5.118.409,00
Piutang PT. KAI
0,00
11.526.367,00
0,00
0,00
0,00
11.526.367,00
1.152.636,70
9.905.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.905.750,00
0,00
8.632.888.802,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.632.888.802,00
0,00
Piutang PT. SUB Piutang BPJS
61
Piutang Fasum dan Fasos
Umur Piutang < 1 thn
≥2 s/d 3 thn
1 s/d 2 thn
> 3 s/d 5 thn
Piutang Bruto (Rp)
> 5 thn
Penyisihan Piutang (Rp)
Piutang BPJS – RJTL
203.487.639,00
0,00
0,00
0,00
0,00
203.487.639,00
0,00
Piutang PT. INHEALTH
13.372.894,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.372.894,00
0,00
Piutang Jasa Raharja
42.959.976,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.959.976,00
0,00
Jumlah
9.170.413.595,00
50.705.981,00
45.724.112,00
161.067.243,00
273.960.275,00
9.701.871.206,00
368.709.317,00
(3)
Piutang Pokok Pinjaman Piutang Pokok Pinjaman per 31 Desember 2015 sebesar Rp2.843.471.708,00 merupakan pokok pinjaman dalam kegiatan pemberian pinjaman kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh SKPD dan pokok pinjaman kepada Perusahaan Daerah yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2015. Rincian piutang pokok pinjaman per 31 Desember 2015 dan perbandingannya dengan Tahun 2014 dapat dilihat sebagai berikut. Tabel 88. Rincian Piutang Pokok Pinjaman per 31 Desember 2015 dan 2014 No.
SKPD
2014 (Rp)
1.
Dinas Pertanian
2.
Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Badan Pemberdayaan Masyarakat PD Perkebunan Panglungan
3. 4..
5. 6.
Jumlah
Tambah (Rp)
Kurang (Rp)
2015 (Rp)
1.101.635.738,00
0,00
23.250.000,00
1.078.385.738,00
143.413.050,00
0,00
0,00
143.413.050,00
10.100.000,00
0,00
2.750.000,00
7.350.000,00
157.994.000,00
0,00
0,00
157.994.000,00
1.476.096.699,00
0,00
19.767.779,00
1.456.328.920,00
22.500.000,00
0,00
22.500.000,00
0,00
2.911.739.487,00
0,00
68.267.779,00
2.843.471.708,00
(a) Dinas Pertanian Dinas Pertanian mengelola pinjaman kepada petani kecil/menengah melalui kegiatan Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani (P4). Program pemberian dana pinjaman tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Jombang No. 188/28/04/415.12/2003 tanggal 25 Januari 2003 tentang Pengesahan Daftar Isian Proyek Daerah Tahun Anggaran 2003 yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani kecil/menengah dengan pemberian pinjaman modal dengan jangka waktu 12 bulan untuk usaha tani dan 24 bulan untuk Alat Mesin Pertanian (Alsintan). Pengembalian pinjaman disetorkan langsung ke kas daerah berikut bunga sebesar 1% per bulan untuk usaha pertanian dan 1,5% per bulan untuk Alsintan.
62
Jumlah tunggakan pokok pinjaman yang belum disetorkan kembali ke Kas Daerah per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut. Tabel 89. Rincian Piutang Pokok Pinjaman pada Dinas Pertanian per 31 Des. 2015 No.
Uraian Kegiatan
Tahun
1.
Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani (P4)
2003
1.027.006.738,00
2.
Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani (P4)
2004
51.379.000,00
Jumlah
Jumlah (Rp)
1.078.385.738,00
(b) Dinas Peternakan dan Perikanan Pemberian pinjaman yang dikelola oleh Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan pemberian pinjaman kepada petani untuk pembelian hewan ternak dan pembibitan ikan. Jangka waktu pinjaman antara 6-12 bulan melalui mekanisme pembagian keuntungan/laba penjualan. Pada saat jatuh tempo, setelah ternak dijual maka peminjam mengembalikan pokok pinjaman ditambah bagian keuntungan sebesar 40% ke kas daerah. Pemberian pinjaman dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2002 – 2004 dengan jumlah tunggakan pokok pinjaman yang belum dilunasi hingga 31 Desember 2015 sebagai berikut. Tabel 90. Rincian Piutang Pokok Pinjaman pada Dinas Peternakan dan Perikanan per 31 Desember 2015 No.
Uraian Kegiatan
Tahun
Jumlah (Rp)
1.
Pengembangan Sentra Bibit
2002
8.136.250,00
2.
Pengembangan Sentra Bibit
2003
12.995.950,00
3.
Pengembangan Sentra Bibit
2004
479.500,00
4.
Pemberdayaan Petani Ikan
2002
8.947.850,00
5.
Pengembangan Ternak Tahun 2003
2003
106.463.500,00
6.
Pengembangan Ternak Tahun 2004
2004
6.390.000,00
Jumlah
143.413.050,00
(c) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Pemberian pinjaman yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar berupa kredit modal kerja Tahun 2003/2004 yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp7.350.000,00. (d) Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pemberian pinjaman yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah kepada Pengusaha Kecil Tahun 2004 yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp157.994.000,00. (e) Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberian pinjaman kepada masyarakat desa yang dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Desa Tahun 2002 yang belum dilunasi hingga 31
63
Desember 2015 sebesar Rp1.456.328.920,00 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 91. Rincian Piutang Pokok Pinjaman pada Badan Pemberdayaan Masyarakat per 31 Desember 2015 No.
Uraian
Jumlah (Rp)
1.
Pemberdayaan Ekonomi Desa
2.
Perorangan
1.289.216.197,00 167.112.723,00
Jumlah
1.456.328.920,00
(f) PD Perkebunan Panglungan Piutang pokok pinjaman kepada PD Perkebunan Panglungan sudah dilunasi per 31 Desember 2015 sebesar Rp22.500.000,00, sehingga saldo pinjaman Rp0,00. Tabel 92. Penyisihan Piutang Tak Tertagih dan Umur Piutang Pokok Pinjaman Umur Piutang Pokok Pinjaman
< 1 thn
1 s/d 2 thn
>2 s/d 3 thn
Dinas Pertanian
0,00
0,00
0,00
0,00
Dinas Peternakan
0,00
0,00
0,00
0,00
Dinas Perindagsar
0,00
0,00
0,00
0,00
Dinkop UMKM
0,00
0,00
0,00
0,00
BPMPD
0,00
0,00
0,00
0,00
Jumlah
0,00
0,00
0,00
0,00
(4)
>3 s/d 5 thn
Piutang Bruto (Rp)
Penyisihan Piutang (Rp)
1.078.385.738,00
1.078.385.738,00
143.413.050,00
143.413.050,00
7.350.000,00
7.350.000,00
157.994.000,00
157.994.000,00
0,00
1.456.328.920,00
0,00
2.843.471.708,00
0,00
> 5 thn
1.078.385.738,00 143.413.050,00 7.350.000,00 157.994.000,00 1.456.328.920,00
1.456.328.920,00
2.843.471.708,00
2.843.471.708,00
Piutang Netto (Rp)
0,00 0,00 0,00
Piutang Bunga Piutang Bunga sebesar Rp897.051.389,00 merupakan piutang bunga atas pemberian pinjaman kepada masyarakat dan perusahaan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 93. Rincian Piutang Bunga per 31 Desember 2015 No.
SKPD Pengelola
Jumlah (Rp)
1.
Dinas Pertanian
645.278.200,00
2.
Dinas Peternakan dan Perikanan
38.890.399,00
3.
Dinas Koperasi dan UMKM
21.017.000,00
4.
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
5.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Jumlah
0,00 191.865.790,00 897.051.389,00
64
Rincian piutang bunga sesuai kegiatan pemberian pinjaman pada SKPD pengelola adalah sebagai berikut. (a) Dinas Pertanian Tabel 94. Rincian Piutang Bunga pada Dinas Pertanian per 31 Desember 2015 No.
Uraian Kegiatan
Tahun
Jumlah (Rp)
1.
Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani (P4)
2003
634.779.200,00
2.
Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani (P4)
2004
10.499.000,00
Jumlah
645.278.200,00
(b) Dinas Peternakan dan Perikanan Tabel 95. Rincian Piutang Bunga pada Dinas Peternakan dan Perikanan per 31 Desember 2015 No.
Uraian Kegiatan
Tahun
Jumlah (Rp)
1.
Pengembangan Sentra Bibit
2002
2.767.500,00
2.
Pengembangan Sentra Bibit
2003
6.245.520,00
3.
Pemberdayaan Petani Ikan
2002
1.302.150,00
4.
Pengembangan Peternakan
2002
2.015.500,00
5.
Pengembangan Peternakan
2003
26.559.729,00
Jumlah
38.890.399,00
(c) Dinas Koperasi dan UMKM Tabel 96. Rincian Piutang Bunga pada Dinas Koperasi dan UMKM per 31 Desember 2015 No.
Uraian Kegiatan
Tahun
Jumlah (Rp)
1.
Pembinaan dan Pengembangan Koperasi
2002
1.600.000,00
2.
Pemberdayaan Pengusaha Kecil PAK
2002
4.342.000,00
3.
Intensifikasi Pembinaan Pengusaha Kecil
2003
5.205.000,00
4.
Intensifikasi Pembinaan Koperasi
2004
7.250.000,00
5
Intensifikasi Pembinaan Pengusaha Kecil
2004
2.620.000,00
Jumlah
21.017.000,00
(d) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Tabel 97. Rincian Piutang Bunga pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa per 31 Desember 2015 No.
Uraian Kegiatan
Pemberdayaan Ekonomi Desa - PED - Perorangan Jumlah
Tahun
Jumlah (Rp)
2002 186.314.438,00 5.551.352,00 191.865.790,00
65
Tabel 98. Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Bunga 2015 Umur Piutang No
Piutang Bruto (Rp)
SKPD <1 thn
1 s/d 2 thn
> 2 s/d 3 thn
> 3 s/d 5 thn
Penyisihan Piutang (Rp)
> 5 thn
1
Dinas Pertanian
0,00
0,00
0,00
0,00
645.278.200,00
645.278.200,00
645.278.200,00
2
Dinas Peternakan
0,00
0,00
0,00
0,00
38.890.399,00
38.890.399,00
38.890.399,00
3
Dinkop UMKM
0,00
0,00
0,00
0,00
21.017.000,00
21.017.000,00
21.017.000,00
4
BPMPD
0,00
0,00
0,00
0,00
191.865.790,00
191.865.790,00
191.865.790,00
Jumlah
0,00
0,00
0,00
0,00
897.051.389,00
897.051.389,00
897.051.389,00
k) Persediaan 31 Desember 2015 (Rp) 23.481.731.168,13
31 Desember 2014 (Rp) 20.703.121.318,41
Saldo Persediaan per 31 Desember 2015 dan perbandingannya dengan posisi per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut. Tabel 99. Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 2014 No
Uraian
31-Dec-15 (Rp)
Tambah/(Kurang)
31-Dec-14 (Rp)
(Rp)
1.
Persediaan Alat Tulis Kantor
342.517.400,00
445.251.347,00
(102.733.947,00)
2.
Persediaan Alat Listrik
121.558.295,00
60.355.537,00
61.202.758,00
330.500,00
0,00
330.500,00
22.974.470.273,13
19.874.893.893,41
3.099.576.379,72
420.000,00
0,00
420.000,00
1.229.700,00
70.255.541,00
(69.025.841,00)
41.205.000,00
13.110.000,00
28.095.000,00
0,00
239.255.000,00
(239.255.000,00)
23.481.731.168,13
20.703.121.318,41
2.778.609.849,72
3.
Persediaan Peralatan Kebersihan & Bahan Pembersih
4.
Persediaan Material/Bahan
5.
Persediaan Benda Pos
6.
Persediaan Bahan Makanan Pokok
7.
Persediaan Darah
8.
Persedian Barang Lainnya
Jumlah
(1)
Persediaan Alat Tulis Kantor
Tabel 100. Rincian Persediaan Alat Tulis Kantor per 31 Desember 2015 No.
SKPD
Jumlah (Rp)
1.
Dinas Pendidikan
20.051.400,00
2.
Dinas Kesehatan
205.469.560,00
3.
RSUD
4.
RSUD PLOSO
9.891.200,00
5.
Dinas PU Bina Marga
2.774.250,00
6.
Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang,Kebersihan dan Pertamanan
26.106.160,00
820.650,00
66
No.
SKPD
Jumlah (Rp)
7.
Dinas PU Pengairan
3.248.740,00
8.
Bappeda
1.547.700,00
9.
Dinas Perhubungan
10.
Badan Lingkungan Hidup
809.200,00
11.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
476.500,00
12.
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
324.200,00
13.
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
300.000,00
14.
Dinas Koperasi dan UMKM
15.
Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah
355.500,00
16.
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
1.364.500,00
17.
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
766.500,00
18.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
243.900,00
19.
Badan Penanggulangan Bencana Alam
3.418.585,00
20.
Sekretariat Dewan
9.052.000,00
21.
Sekretariat Daerah
8.078.200,00
22.
Inspektorat
3.259.500,00
23.
Badan Kepegawaian Daerah
1.066.050,00
24.
Badan Pelayanan Perizinan
1.355.600,00
25.
DPPKAD
1.093.900,00
26.
Kecamatan Bandarkedungmulyo
225.500,00
27.
Kecamatan Bareng
280.000,00
28.
Kecamatan Diwek
175.000,00
29.
Kecamatan Gudo
220.000,00
30.
Kecamatan Jogoroto
374.000,00
31.
Kecamatan Jombang
465.500,00
32.
Kecamatan Kabuh
112.000,00
33.
Kecamatan Kesamben
223.500,00
34.
Kecamatan Kudu
634.000,00
35.
Kecamatan Megaluh
467.375,00
36.
Kecamatan Mojoagung
210.000,00
37.
Kecamatan Mojowarno
238.900,00
38.
Kecamatan Ngoro
165.000,00
39.
Kecamatan Ngusikan
269.500,00
40.
Kecamatan Perak
210.000,00
41.
Kecamatan Peterongan
42.
Kecamatan Plandaan
110.600,00
43.
Kecamatan Ploso
342.000,00
44.
Kecamatan Sumobito
400.780,00
45.
Kecamatan Tembelang
225.000,00
46.
Kecamatan Wonosalam
143.250,00
47.
Kantor Ketahanan Pangan
27.369.800,00
1.076.000,00
70.000,00
1.343.000,00
67
No.
SKPD
Jumlah (Rp)
48.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
49.
Kantor Arsip, Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan
50.
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
51.
Dinas Peternakan dan Perikanan
52.
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar
1.565.500,00 265.000,00 2.736.100,00 562.300,00
Jumlah
(2)
164.000,00
342.517.400,00
Persediaan Alat Listrik
Tabel 101. Rincian Persediaan Alat Listrik per 31 Desember 2015 No.
SKPD
Jumlah (Rp)
1.
Dinas Kesehatan
32.689.995,00
2.
RSUD
68.080.050,00
3.
RSUD Ploso
8.005.900,00
4.
Dinas PU Pengairan
2.359.800,00
5.
Dinas Perhubungan
898.400,00
6.
Badan Lingkungan Hidup
361.900,00
7.
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
322.000,00
8.
Badan Kesatuan Masyarakat
468.500,00
9.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
85.200,00
10.
Badan Penanggulangan Bencana Alam
136.950,00
11.
Sekretariat Dewan
408.000,00
12.
Sekretariat Daerah
6.164.000,00
13.
Inspektorat
163.000,00
14.
Badan Pelayanan Perizinan
411.100,00
15.
Kecamatan Ngusikan
16.
Kecamatan Plandaan
17.
Kecamatan Ploso
101.000,00
18.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
133.000,00
19.
Kantor Arsip, Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan
469.500,00
20.
Dinas Peternakan dan Perikanan
180.000,00
Bangsa,
Politik
dan
Perlindungan
70.000,00 50.000,00
Jumlah
121.558.295,00
68
(3)
Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
Tabel 102. Rincian Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya per 31 Desember 2015 No.
SKPD
Jumlah (Rp)
1.
Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah
2.
Inspektorat
60.000,00 360.000,00
Jumlah
(4)
420.000,00
Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Tabel 103. Rincian Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih per 31 Desember 2015 No.
SKPD
1.
Bappeda
217.500,00
2.
Sekretariat Daerah
17.500,00
3.
Kecamatan Kesamben
23.000,00
4.
Kecamatan Megaluh
52.500,00
5.
Kecamatan Ngusikan
20.000,00
Jumlah
(5)
Jumlah (Rp)
330.500,00
Persediaan Material/Bahan
Tabel 104. Rincian Persediaan Material/Bahan per 31 Desember 2015 No.
SKPD
Jumlah (Rp)
Dinas Kesehatan Obat-obatan
10.157.048.491,68
1. Alat Kebersihan Blanko/Formulir/Akta/Stopmap
115.979.084,00 94.134.302,00
RSUD Bahan Baku Bangunan Obat
2.
29.618.900,00 5.404.402.073,33
Bahan Laborat
697.897.667,78
Alat Kebersihan
86.812.412,00
Instalasi Radiologi
46.502.725,34
Alat Linen
210.716.000,00
Blanko/Formulir/Akta/Stopmap
177.438.620,00
Pembungkus Mayat
560.000,00
Suku Cadang Komputer
30.759.500,00
Bahan Makanan
46.928.890,00
RSUD Ploso 3. Kebersihan
31.664.470,00
69
No.
SKPD
Jumlah (Rp)
Obat
2.205.948.767,00
Kimia
124.269.467,00
Radiologi
59.980.083,00
Alat Linen
75.590.900,00
Blanko/Formulir/Akta/Stopmap
99.423.800,00
Dinas PU Bina Marga Alat Kebersihan
448.000,00
4. Aspal Blanko/Formulir/Akta/Stopmap 5.
856.295.900,00 467.500,00
Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang,Kebersihan dan Pertamanan Alat Kebersihan
1.764.875,00
Dinas PU Pengairan Suku Cadang Sarana Mobilitas
32.205.264,00
6. Cetak
842.500,00
Alat Kebersihan
952.500,00
Dinas Perhubungan Alat Kebersihan
675.600,00
7. Buku Uji dan Kelengkapannya Stiker Parkir Berlangganan
203.060.000,00 86.102.500,00
Badan Lingkungan Hidup Bahan Kimia
12.808.506,00
Alat Cetakan
130.300,00
8. Alat Kebersihan
73.100,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 9. Blanko/Formulir/Akta/Stopmap 10.
236.157.500,00
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Obat
744.792.158,00
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 11.
Alat Kebersihan Blanko/Formulir/Akta/Stopmap
40.000,00 636.000,00
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 12.
Cetak Alat Kebersihan
1.250.000,00 766.000,00
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 13.
Alat Kebersihan
237.300,00
Blanko/Formulir/Akta/Stopmap
462.500,00
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 14. Alat Kebersihan
352.500,00
70
No.
SKPD Blanko/Formulir/Akta/Stopmap
Jumlah (Rp) 597.825,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 15.
Bahan Baku Bangunan Alat Kebersihan Blanko/Formulir/Akta/Stopmap
135.650.000,00 87.000,00 400.500,00
Sekretariat Dewan 16.
Alat Kebersihan Blanko/Formulir/Akta/Stopmap
780.000,00 3.593.600,00
Sekretariat Daerah Alat Kebersihan Bagian Pererkonomian
45.000,00
Bagian Organisasi
10.400,00
Bagian Perlengkapan
834.000,00
Cetak Bagian Umum
2.282.000,00
Kain 17.
Bagian Perlengkapan
17.803.071,00
Blanko/Formulir/Akta/Stopmap Bagian Hukum
150.000,00
Bagian Humas
10.275.000,00
Bagian Organisasi Bagian Perlengkapan
87.500,00 20.521.000,00
Badan Kepegawaian Daerah Alat Kebersihan Blanko/Formulir/Akta/Stopmap
76.840,00 392.500,00
Badan Pelayanan Perizinan 18.
Cetak Alat Kebersihan
12.952.400,00 303.000,00
DPPKAD Alat Kebersihan
107.400,00
19. Karcis Blanko/Formulir/Akta/Stopmap
192.476.520,00 95.771.370,00
Kecamatan Mojowarno 20.
Alat Kebersihan Blanko/Formulir/Akta/Stopmap
47.500,00 147.500,00
Kecamatan Ploso 21.
91.000,00 Alat Kebersihan Kecamatan Wonosalam
22.
23.
Cetakan
34.000,00
Alat Kebersihan
18.000,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
71
No.
SKPD
Jumlah (Rp)
Alat Kebersihan
191.500,00
Blanko/Formulir/Akta/Stopmap
422.500,00
Kantor Arsip, Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan 24.
Alat Kebersihan
176.000,00
Blanko/Formulir/Akta/Stopmap
1.450.000,00
Dinas Pertanian 25.
Obat
162.513.000,00
Bahan Kimia
13.000.000,00
Dinas Kehutanan dan Perkebunan 26.
58.825.086,00 Benih/Bibit Tanaman Dinas Peternakan Bibit Ternak
27.
27.774.000,00
Obat
839.800,00
Alat Kebersihan
374.000,00
Cetak
988.000,00
Induk Ternak
219.686.557,00
Bahan Makanan
111.722.748,00
Inspektorat 28
Alat Kebersihan
1.081.750,00
Blanko/Formulir/Akta/Stopmap
3.693.750,00
Jumlah
(6)
22.974.470.273,13
Persediaan Bahan Makanan Pokok Tabel 105. Persediaan Bahan Makanan Pokok per 31 Desember 2015 No. 1.
SKPD RSUD Ploso Jumlah
Jumlah (Rp) 1.229.700,00 1.229.700,00
(7)
Persediaan Darah Persediaan darah dimiliki oleh RSUD dengan nilai sebesar Rp41.205.000,00.
(8)
Persediaan Barang Lainnya Persediaan barang lainnya merupakan renovasi pagar makam desa yang dilaksanakan oleh Dinas PU Cipta Karya TRKP pada Tahun 2014 dan telah diserahkan seluruhnya kepada Pemerintah Desa Tahun 2015 sehingga saldo akhir persediaan barang lainnya adalah nihil.
72
l) Investasi Jangka Panjang 31 Desember 2015 (Rp) 66.251.444.664,92
31 Desember 2014 (Rp) 62.028.768.986,32
Rincian atas Invetasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan rincian sebagai berikut. (1) Investasi Non Permanen 31 Desember 2015 31 Desember 2014 (Rp) (Rp) 0,00 0,00 Pemerintah Kabupaten Jombang tidak memiliki Investasi Non Permanen, sehingga saldo per 31 Desember 2015 sebesar nihil. (2)
Investasi Permanen 31 Desember 2015 (Rp) 66.251.444.664,92
31 Desember 2014 (Rp) 62.028.768.986,32
Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2015 sebesar Rp.66.251.444.664,92 dan per 31 Desember 2014 sebesar Rp62.028.768.986,32 merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Jombang dengan rincian sebagai berikut. Tabel 106. Penyertaan Modal per 31 Desember 2015 dan 2014 Saldo No
Perusahaan
31 Desember 2014
Saldo Tambah (Rp)
Kurang (Rp)
(Rp) 1.
Bank Jatim
2.
31 Desember 2015 (Rp)
6.698.224.750,00
0,00
0,00
6.698.224.750,00
PDAM Kabupaten Jombang
10.452.115.533,54
0,00
398.812.329,94
10.053.303.203,60
3.
PD BPR Jombang
Bank
30.797.409.031,79
5.500.000.000,00
824.640.563,91
35.472.768.467,88
4.
PD Perkebunan Panglungan
11.444.222.712,27
0,00
13.767.464,13
11.430.455.248,14
5.
PD Aneka Usaha Seger
2.636.796.958,72
0,00
40.103.963,42
2.596.692.995,30
62.028.768.986,32
5.500.000.000,0 0
1.277.324.321,40
66.251.444.664,92
JUMLAH
6,698,224,750.00
Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 – Lamp. II.07 PSAP No 06 tentang Akuntansi Investasi, maka penilaian dan penyajian penyertaan modal tersebut menggunakan dua metode yaitu: Metode Ekuitas untuk penyertaan modal dengan persentase kepemilikan lebih dari 50% yaitu Pemerintah Kabupaten Jombang mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah Kabupaten
73
Jombang setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali deviden dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Metode Biaya untuk penyertaan modal dengan persentase kepemilikan kurang dari 20%. Dimana investasi Pemerintah Kabupaten Jombang dicatat sebesar biaya perolehan. Tabel 107. Metode Penilaian Penyertaan Investasi Permanen
BUMD
Penyertaan Modal
Total Modal
s/d 31 Des 2015 (LK Perusda 2015 Audited & Unaudited) (Rp)
per 31 Des 2015 (LK Perusda 2015 Audited &Unaudited) (Rp)
Laba Ditahan Persentase (%)
per 31-12-2015 (Rp)
Bank Jatim
6.698.224.750,00
0,00
0,00
0,00
PD Aneka Usaha Seger
2.226.442.746,29
2.670.545.921,16
83,37
444.103.174,87
BPR Bank Jombang
33.200.000.000,00
37.961.819.110,00
87,46
4.463.319.110,00
Perkebunan Panglungan
10.996.195.530,00
11.917.136.653,00
92,27
570.331.123,00
PDAM
13.253.133.780,00
31.731.650.595,00
41,77
(7.661.275.250,00)
Jumlah
66.373.996.806,29
84.281.152.279,16
BUMD
Bag. Laba (Rugi) (Rp)
Investasi Jangka Panjang per 31 Des 2015 (Rp)
(2.183.521.842,13)
Neraca Setoran laba tahun 2015 (Rp)
per 31-12-2015 (Rp)
Bank Jatim PD Aneka Usaha Seger BPR Bank Jombang Perkebunan Panglungan PDAM
Jumlah
0,00
6.698.224.750,00
0,00
6.698.224.750,00
370.250.249,01
2.596.692.995,30
0,00
2.596.692.995,30
3.903.453.467,88
37.103.453.467,88
1.630.685.000,00
35.472.768.467,88
526.256.661,14
11.522.452.191,14
91.996.943,00
11.430.455.248,14
(3.199.830.576,40)
10.053.303.203,60
0,00
10.053.303.203,60
1.600.129.801,62
67.974.126.607,91
1.722.681.943,00
66.251.444.664,92
Penyertaan modal per 31 Desember 2015 dapat diuraikan sebagai berikut. (1) Investasi di PT Bank Jatim per 31 Desember 2015 sebesar Rp6.698.224.750,00 terdiri dari 26.792.899 lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp.250,00. (2) Investasi pada PDAM per 31 Desember 2015 sebesar Rp13.253.133.780,00 dengan perincian sebagai berikut.
74
Tabel 108. Rincian Investasi Permanen pada PDAM per 31 Desember 2015 No.
Uraian
Jumlah (Rp)
1.
Peraturan Daerah No.3 Tahun 1990
7.934.780,00
2.
Perda No. 12 Tahun 2006
3.
Peraturan Daerah No.2 Tahun 2010
3.000.000.000,00
4.
Perda No.10 Tahun 2012
4.500.000.000,00
5.
Perda No.5 Tahun 2013
745.199.000,00
5.000.000.000,00
Jumlah
13.253.133.780,00
(3) Investasi pada PD. BPR Bank Jombang per 31 Desember 2015 sebesar Rp33.200.000.000,00 dengan rincian penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Jombang sebagai berikut. Tabel 109. Rincian Investasi Permanen pada PT. BPR Bank Jombang per 31 Desember 2015 No.
Uraian
Jumlah (Rp)
1.
Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2007
10.000.000.000,00
. 2.
Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2006
5.000.000.000,00
3.
Peraturan Bupati No. 9B Tahun 2007
4.000.000.000,00
4.
Surat BI Surabaya No. 14/167/DKBU/IDAd/5d
1.700.000.000,00
5.
Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2012
1.500.000.000,00
6.
Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2014
5.500.000.000,00
7.
Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2015
5.500.000.000,00
Jumlah
33.200.000.000,00
(4) Investasi di PD. Perkebunan Panglungan per 31 Desember 2015 sebesar Rp10.996.195.530,00 dengan perincian sebagai berikut. Tabel 110. Rincian Investasi Permanen pada PD. Perkebunan Panglungan No
Uraian
1.
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perusda Panglungan Jumlah
Jumlah (Rp) 10.996.195.530,00 10.996.195.530,00
Peraturan daerah tersebut merupakan perubahan atas peraturan daerah sebelumnya yaitu nomor No.5 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Panglungan.
75
(5) Investasi di PD. Aneka Usaha Seger per 31 Desember 2015 sebesar Rp2.226.442.746,29 dengan perincian sebagai berikut. Tabel 111. Rincian Investasi Permanen pada PD. Aneka Usaha Seger per 31 Desember 2015 No. 1.
Uraian
Modal Pendirian (Perda No. 2 tahun 1985) Modal Tambahan
Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2006
510.000.000,00
Modal Pendirian
14.529.146,29
Peraturan Bupati No. 189 Tahun 2005
30.000.000,00 44.529.146,29
Unit laboratorium Bantuan Keuangan
70.000.000,00
Peraturan Bupati No. 189 Tahun 2005
70.000.000,00 140.000.000,00
Unit Percetakan Bantuan Keuangan Jumlah
5.
998.913.600,00
Unit Apotik Seger II
Jumlah 4.
10.000.000,00 400.000.000,00
Jumlah 3.
78.913.600,00
Peraturan Bupati No. 189 Tahun 2005
Jumlah 2.
Jumlah (Rp)
Unit Apotik Seger I
43.000.000,00 43.000.000,00
Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2014
1.000.000.000,00
Jumlah
1.000.000.000,00
Total
2.226.442.746,29
Investasi permanen pada PD Aneka Usaha Seger telah ditetapkan statusnya sebesar Rp2.226.442.746,29 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Seger dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Jombang pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Seger.
76
Tabel 112. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2015 Mutasi Penyertaan Modal s/d 31 Des 2014 (Rp)
BUMD
Bank Jatim
Koreksi Perhitungan Metode Ekuitas 2014 (Rp)
Penambahan Penyertaan (Rp)
Penyesuaian Perhitungan Metode Ekuitas 2015 (Rp)
Saldo akhir 31 Desember 2015 (Rp)
6.698.224.750,00
0,00
0,00
0,00
6.698.224.750,00
10.452.115.533,54
0,00
0,00
(40.103.963,42)
10.412.011.570,12
30.797.409.031,79
0,00
5.500.000.000,00
(824.640.563,91)
35.472.768.467,88
11.444.222.712,27
0,00
0,00
(13.767.464,13)
11.430.455.248,14
PD Aneka Usaha Seger
2.636.796.958,72
0,00
0,00
(398.812.329,94)
2.237.984.628,78
Jumlah
62.028.768.986,32
0,00
5.500.000.000,00
(1.277.324.321,40)
66.251.444.664,92
PDAM BPR Jombang
Bank
Perkebunan Panglungan
m) Aset Tetap 31 Desember 2015 (Rp) 1.877.596.297.006,98
31 Desember 2014 (Rp) 4.035.608.810.894,98
Saldo Aset tetap per 31 Desember 2015 Rp1.877.596.297.006,98 dan per 31 Desember 2014 Rp4.035.608.810.894,98 dengan rincian.
sebesar sebesar
Tabel 113. Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 2014 No.
Uraian
31 Des 2014 (Rp)
31 Des 2015 (Rp)
1.
Tanah
659.499.837.646,72
673.898.602.346,72
2.
Peralatan dan Mesin
423.069.477.703,25
503.988.644.997,89
3.
Gedung dan Bangunan
789.004.424.128,08
876.979.569.422,07
4.
Jalan, Irigasi dan Jaringan
2.140.712.629.574,42
2.367.447.979.970,89
5.
Aset Tetap Lainnya
19.137.529.647,51
22.347.701.070,57
6.
Konstruksi dalam Pengerjaan
4.184.912.195,00
4.336.679.000,00
7.
Akumulasi Penyusutan
0,00
(2.571.402.879.801,16)
4.035.608.810.894,98
1.877.596.297.006,98
Jumlah
(1)
Tanah 31 Desember 2015 (Rp) 673.898.602.346,72
31 Desember 2014 (Rp) 659.499.837.646,72
77
Rincian mutasi Aset Tetap Tanah selama tahun 2015 adalah sebagai berikut. Tabel 114. Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah Selama Tahun 2015 Saldo awal
659.499.837.646,72
Penambahan Pengadaan APBD Perolehan lainnya yg sah Hasil Inventarisasi
6.823.088.700,00 852.938.000,00 39.183.835.400,00
Reklas
89.453.000,00
KDP
48.785.000,00 Total Penambahan
46.998.100.100,00
Pengurangan Penghapusan Dihibahkan Hasil Inventarisasi Reklas
135.000.000,00 32.464.335.400,00 -
KDP
Total Pengurangan
Jumlah
32.599.335.400,00 673.898.602.346,72
Dalam saldo Aset Tanah terdapat nilai sebesar Rp4.351.979.800,00 (seluas 11.015 m2) berupa tanah pendidikan dan latihan (sekolah) diantaranya tanah pendidikan dan latihan (sekolah) sebesar Rp2.455.520.200,00 (seluas 6.215 m2) yang merupakan obyek perjanjian sewa Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang yang digunakan untuk kegiatan pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Pemkab Jombang. Hal ini berdasarkan perjanjian sewa barang milik daerah antara Pemerintah Kabupaten Jombang Nomor 028/2495/B/415.28/2011 dengan STIKES Pemkab Jombang Nomor 911A/STIKES/VI/2011 serta perjanjian sewa Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Jombang Nomor 028/1616/415.28/2012 dengan STIKES Nomor 735/STIKES/V/2012. Selain itu, dengan berakhirnya perjanjian kemitraan pihak ketiga/ Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) tentang kontrak bagi tempat usaha antara pemerintah Kabupaten Jombang dengan PT Afdol Citra Mandiri maka pada tanggal 19 September 2013 aset Tanah bertambah senilai Rp15.458.520.000,00 berdasarkan Surat Pernyataan Sekretaris Daerah No.028/6009/415.31/2013 terkait Aset Tanah Bangunan Pasar Citra Niaga. (2)
Peralatan dan Mesin 31 Desember 2015 (Rp) 503.988.644.997,89
31 Desember 2014 (Rp) 423.069.477.703,25
78
Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama Tahun 2015 adalah sebagai berikut. Tabel 115. Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Selama Tahun 2015 Uraian Saldo awal
Nilai (Rp) 423.069.477.703,25
Penambahan Pengadaan APBD
81.825.687.836,70
Perolehan lainnya yg sah
15.974.495.463,00
Hasil Inventarisasi
15.778.166.883,34
Reklas
157.902.326,00
KDP
Total Penambahan
113.736.252.509,04
Pengurangan Penghapusan
12.002.742.979,26
Dihibahkan Hasil Inventarisasi
369.927.750,00 20.288.918.485,14
Reklas
155.496.000,00
KDP
Total Pengurangan
Jumlah
(3)
32.817.085.214,40 503.988.644.997,89
Gedung dan Bangunan 31 Desember 2015 (Rp) 876.979.569.422,07
31 Desember 2014 (Rp) 789.004.424.128,08
79
Rincian mutasi Aset Gedung dan Bangunan selama Tahun 2015 adalah sebagai berikut. Tabel 116. Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Selama Tahun 2015 Uraian Saldo awal
Nilai (Rp) 789.004.424.128,08
Penambahan Pengadaan APBD Perolehan lainnya yg sah Hasil Inventarisasi
85.385.681.751,00 7.971.635.713,00 14.045.965.092,00
Reklas
1.210.224.000,00
KDP
1.465.862.195,00 Total Penambahan
110.079.368.751,00
Pengurangan Penghapusan Dihibahkan Hasil Inventarisasi Reklas KDP
11.524.207.920,00 8.862.249.973,00 1.423.150.564,01 294.615.000,00
Total Pengurangan Jumlah
22.104.223.457,01 876.979.569.422,07
Dalam saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan terdapat nilai sebesar Rp2.705.477.200,00 (seluas 3.071m2) berupa gedung pendidikan permanen yang merupakan obyek perjanjian sewa barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Jombang yang digunakan untuk kegiatan pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Pemkab Jombang. Hal ini berdasarkan perjanjian sewa barang milik daerah antara Pemerintah Kabupaten Jombang Nomor 028/2495/B/415.28/2011 dengan STIKES Nomor 911A/STIKES/VI/2011 serta perjanjian sewa barang milik daerah antara Pemerintah Kabupaten Jombang Nomor 028/1616/415.28/2012 dengan STIKES Pemkab Jombang Nomor 735/STIKES/V/2012. Selain itu dalam saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan terdapat bangunan pertokoan dan kios senilai Rp11.283.039.000,00, Bangunan Pasar sebesar Rp3.128.368.000,00, Gedung Kantor senilai Rp101.961.000,00, Gedung Tempat Kerja Lainnya sebesar Rp29.952000,00 yang didapat dari hasil penilaian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Jawa Timur terkait berakhirnya perjanjian kemitraan pihak ketiga/Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) tentang kontrak bagi tempat usaha antara pemerintah Kabupaten Jombang dengan PT. Afdol Citra Mandiria pada tanggal 19 September 2013 berdasarkan Surat Pernyataan Sekretaris Daerah No. 028/6009/415.31/2013.
80
Dalam aset bangunan/ruko di Pasar Citra terdapat empat ruko dimana per 31 Desember 2013 telah bersertifikat atas nama pengguna ruko dalam bentuk Surat Hak Guna dan Bangunan (SHGB) yang berlaku sampai Tahun 2033. (4)
Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2015 (Rp) 2.367.447.979.970,89
31 Desember 2014 (Rp) 2.140.712.629.574,42
Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Instalasi selama tahun 2015 adalah sebagai berikut. Tabel 117. Rincian Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Instalasi Selama Tahun 2015 Uraian Saldo awal
Nilai (Rp) 2.140.712.629.574,42
Penambahan Pengadaan APBD Perolehan lainnya yg sah Hasil Inventarisasi
225.359.443.636,46 34.475.000,00 1.850.455.092.508,80
Reklas
1.290.041.238,01
KDP
2.089.598.000,00 Total Penambahan
2.079.228.650.383,27
Pengurangan Penghapusan
9.332.800,00
Dihibahkan Hasil Inventarisasi Reklas
1.848.742.724.186,80 -
KDP
3.741.243.000,00 Total Pengurangan
Jumlah
-
1.852.493.299.986,80 2.367.447.979.970,89
Dalam nilai Jalan, Jaringan dan Instalasi Tahun 2013 terdapat Jalan Khusus senilai Rp105.426.000,00 yang didapat dari hasil penilaian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Jawa Timur terkait berakhirnya perjanjian kemitraan pihak ketiga/Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) tentang kontrak bagi tempat usaha antara pemerintah Kabupaten Jombang dengan PT. Afdol Citra Mandiri pada tanggal 19 September 2013 berdasarkan Surat Pernyataan Sekretaris Daerah No.028/6009/415.31/2013
81
(5)
Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2015 (Rp) 22.347.701.070,57
31 Desember 2014 (Rp) 19.137.529.647,51
Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2015 adalah sebagai berikut. Tabel 118. Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya Selama Tahun 2015 Uraian Saldo awal
Nilai (Rp) 19.137.529.647,51
Penambahan Pengadaan APBD
3.215.894.050,00
Perolehan lainnya yg sah
1.661.416.221,00
Hasil Inventarisasi
918.932.500,00
Reklas
-
KDP
Total Penambahan
5.796.242.771,00
Pengurangan Penghapusan
522.429.847,94
Dihibahkan Hasil Inventarisasi Reklas
897.667.500,00 1.165.974.000,00
KDP
Total Pengurangan
Jumlah
(6)
Konstruksi Dalam Pengerjaan 31 Desember 2015 (Rp) 4.336.679.000,00
2.586.071.347,94 22.347.701.070,57
31 Desember 2014 (Rp) 4.184.912.195,00
Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2015 dan perbandingannya dengan posisi per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut.
82
Tabel 119. Konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2015 dan 2014 Satuan Kerja Perangkat Daerah
2014 (Rp)
Bertambah (Rp)
Berkurang (Rp)
2015 (Rp)
Dinas Pendidikan
57.591.000,00
13.454.000,00
41.928.000,00
29.117.000,00
Dinas Kesehatan
167.689.500,00
99.550.000,00
167.689.500,00
99.550.000,00
1.244.846.695,00
-
1.244.846.695,00
-
103.895.000,00
70.320.000,00
-
174.215.000,00
-
2.657.550.000,00
1.229.703.000,00
1.427.847.000,00
978.754.000,00
2.422.107.000,00
898.955.000,00
2.501.906.000,00
Dinas PU Pengairan
1.374.848.000,00
-
1.374.848.000,00
-
Dinas Perhubungan
29.729.000,00
-
-
29.729.000,00
Badan Lingkungan Hidup
49.830.000,00
-
49.830.000,00
-
49.703.500,00
-
49.703.500,00
-
-
24.915.000,00
-
24.915.000,00
Inspektorat
48.675.000,00
-
48.675.000,00
-
Badan Pelayanan Perizinan
16.914.500,00
-
16.914.500,00
-
DPPKAD
48.471.500,00
-
48.471.500,00
-
Kec. Kabuh
13.964.500,00
-
13.964.500,00
-
-
49.400.000,00
-
49.400.000,00
4.184.912.195,00
5.337.296.000,00
5.185.529.195,00
4.336.679.000,00
RSUD RSUD PLOSO Dinas PU Bina Marga Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Sekretariat (Bag.Umum)
Dinas Peternakan Perikanan
Daerah
dan
Jumlah
(7)
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2015 (Rp) (2.571.402.879.801,16)
31 Desember 2014 (Rp) 0,00
Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2015 dan perbandingannya dengan posisi per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut.
83
Tabel 120. Akumulasi Penyusutan per SKPD No
SKPD
Akumulasi Penyusutan 2015 (Rp)
1
Dinas Pendidikan
(295.201.103.720,46)
2
Dinas Kesehatan
(52.555.666.545,22)
3
RSUD
(60.513.783.925,16)
4
RSUD PLOSO
5
Dinas PU Bina Marga
6
Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan
7
Dinas PU Pengairan
8
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
9
Dinas Perhubungan
10
Badan Lingkungan Hidup
(2.365.174.615,82)
11
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(2.295.878.106,29)
12
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
(4.172.909.869,09)
13
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
14
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
15
Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah
(6.877.406.464,61) (1.876.873.297.423,18) (101.924.699.665,62) (30.535.127.033,05) (1.561.115.677,86) (10.106.178.709,82)
(981.783.195,76) (1.037.979.666,82) (499.801.695,00)
16
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
(2.863.962.344,26)
17
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
18
Satuan Polisi Pamong Praja
(1.288.178.446,52)
19
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(1.668.053.570,19)
20
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
-
21
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
-
22
Sekretariat Dewan
(7.125.424.151,88)
23
Sekretariat Daerah
(33.663.549.984,37)
24
Inspektorat
(2.256.504.934,59)
25
Badan Kepegawaian Daerah
(1.784.016.449,82)
26
Badan Pelayanan Perizinan
(1.815.514.517,20)
27
DPPKAD
(6.381.049.054,63)
28
Kec. Bandar KM
(1.083.243.004,06)
29
Kec. Bareng
(1.266.681.277,44)
30
Kec. Diwek
(1.844.760.921,46)
31
Kec. Gudo
(1.642.785.480,79)
32
Kec. Jogoroto
(1.027.601.420,25)
33
Kec. Jombang
(1.998.936.673,73)
34
Kec. Kabuh
(2.035.529.913,59)
35
Kec. Kesamben
(1.645.111.257,15)
36
Kec. Kudu
(1.360.648.938,30)
37
Kec. Megaluh
(1.378.082.795,61)
(722.236.924,93)
84
No
Akumulasi Penyusutan 2015 (Rp)
SKPD
38
Kec. Mojoagung
(1.716.579.725,89)
39
Kec. Mojowarno
(1.800.301.505,23)
40
Kec. Ngoro
(1.267.401.039,53)
41
Kec. Ngusikan
(1.149.225.078,70)
42
Kec. Perak
(1.443.167.718,18)
43
Kec. Peterongan
(1.408.265.566,21)
44
Kec. Plandaan
(1.543.349.856,70)
45
Kec. Ploso
(1.204.300.599,01)
46
Kec. Sumobito
(1.997.812.248,14)
47
Kec. Tembelang
(1.444.941.866,90)
48
Kec. Wonosalam
(1.116.841.912,59)
49
Kantor Ketahanan Pangan
50
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
(725.632.573,26) (2.161.075.418,97)
51
Kantor Arsip, Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan
(6.928.032.704,49)
52
Dinas Pertanian
(5.056.867.537,39)
53
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
(1.962.470.005,38)
54
Dinas Peternakan dan Perikanan
(5.229.550.858,25)
55
Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Pasar
(10.893.285.211,81)
Jumlah
(2.571.402.879.801,16)
n) Dana Cadangan 31 Desember 2015 (Rp) 0,00
31 Desember 2014 (Rp) 0,00
Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2015 dan perbandingannya dengan posisi per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut. Tabel 121. Dana Cadangan per 31 Desember 2015 dan 2014 Uraian Dana Cadangan
31 Desember 2015 0,00
o) Aset Lainnya (1) Tagihan Penjualan Angsuran Netto 31 Desember 2015 (Rp) 0,00
31 Desember 2014 0,00
31 Desember 2014 (Rp) 0,00
Tagihan Penjualan Angsuran Netto per 31 Desember 2015 bersaldo nihil
85
(2)
Tuntutan Ganti Rugi Netto 31 Desember 2015 (Rp) 717.019.252,21
31 Desember 2014 (Rp) 734.750.201,21
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp717.019.252,21 merupakan saldo piutang berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan Inspektorat Kabupaten Jombang dengan rincian sebagai berikut. Tabel 122. Rincian Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2015 No.
Nama Tertagih
2014 (Rp)
Tambah (Rp)
Kurang (Rp)
2015 (Rp)
1.
Pengairan I
84.830.048,00
0,00
4.000.000,00
80.830.048,00
2.
Prasarana Jalan I
43.902.492,00
0,00
0,00
43.902.492,00
3.
Pengairan II
75.757.252,00
0,00
6.236.989,00
69.520.263,00
4.
Prasarana Jalan II
68.459.665,00
0,00
2.876.960,00
65.582.705,00
5.
Kimbangwil
71.054.841,00
0,00
0,00
71.054.841,00
6.
DPU Bina Pengairan II
Marga
117.442.903,02
0,00
1.200.000,00
116.242.903,02
7.
DPU TKP
Karya
68.703.335,32
0,00
3.417.000,00
65.286.335,32
8.
CV. Psm
7.622.500,00
0,00
0,00
7.622.500,00
9.
CV. NK
29.797.075,00
0,00
0,00
29.797.075,00
10.
CV. TP
51.826.971,41
0,00
0,00
51.826.971,41
11.
CV. SM
0,00
0,00
0,00
0,00
12.
CV. MKU
70.327.695,90
0,00
0,00
70.327.695,90
13.
CV. AP
31.903.588,15
0,00
0,00
31.903.588,15
14.
CV. NK
13.121.834,41
0,00
0,00
13.121.834,41
734.750.201,21
0,00
17.730.949,00
717.019.252,21
Cipta
Jumlah
86
(3)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga 31 Desember 2015 (Rp) 7.580.080.000,00
31 Desember 2014 (Rp) 7.580.080.000,00
Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 sebesar Rp7.580.080.000,00. Saldo tersebut merupakan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun, Kelola, Transfer (BOT) berupa pemanfaatan tanah yang digunakan untuk pembangunan Pertokoan Simpang Tiga dan Pasar Peterongan. Tabel 123. Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 No.
Nama Pasar
1.
Pasar Citra Niaga
2. 3.
2014 (Rp)
Tambah (Rp)
Kurang (Rp)
2015 (Rp)
0,00
0,00
0,00
0,00
Pertokoan Simpang Tiga
4.900.000.000,00
0,00
0,00
4.900.000.000,00
Pasar Peterongan
2.680.080.000,00
0,00
0,00
2.680.080.000,00
7.580.080.000,00
0,00
0,00
7.580.080.000,00
Jumlah
Kegiatan Inventarisasi dan identifikasi tanah dilaksanakan melalui koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, dengan hasil : 1. Penerbitan Peta Situasi Pasar Citra Niaga Jombang. 2. Guna identifikasi aset maka telah disampaikan Surat Bupati Jombang tanggal 11 Juli 2011 Nomor 028/3043/415.31/2011 tentang Hak Guna Bangunan Pasar Citra Niaga, Pertokoan Simpang Tiga dan Pasar Peterongan atas tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Jombang. 3. Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang menyampaikan Data Pemegang Hak Guna dan Bangunan (HGB) Pasar Citra Niaga Jombang melalui Surat tanggal 1 Agustus 2011 Nomor 567/35.17.300/VIII/20111 tentang HGB Pasar Citra Niaga, Pertokoan Simpang Tiga dan Pasar Peterongan atas tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Jombang dan Surat Tanggal 4 Juni 2012 Nomor 516/7.35.17.300/VI/2012 tentang Klarifikasi Data HGB Pasar Citra Niaga Jombang Terdapat empat HGB yang telah diperpanjang sampai dengan tahun 2033 (perpanjangan 20 tahun) tanpa persetujuan/rekomendasi Pemerintah Kabupaten Jombang selaku Pemegang Hak Pengguna Lahan (HPL).
87
Tabel 124. Rincian Bangunan Ruko Yang Diperpanjang Masa Berlaku HGB Tanpa Adanya Persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Jombang Di atas No
HPL No
No HGB
Nama Pemegang HGB
Luas (m2)
Tanggal Berakhir Hak
Nilai Keterangan Wajar (Rp)
1.
1
629
Alexander Haliem
120
22-9-2013
Diperpanjang s/d 22-9-2033
121,754,000.00
2.
1
635
Alexander Haliem
60
22-9-2013
Diperpanjang s/d 22-9-2033
84,247,000.00
3.
1
636
Lim Alexander Haliem
60
22-9-2013
Diperpanjang s/d 22-9-2034
84,247,000.00
4.
1
903/D1
Hasan Anshori
47.4
22-9-2013
Diperpanjang s/d 22-9-2033
48,830,000.00
903/D2
47.4 334.8
49,492,000.00 388,570,000.00
Nilai wajar tesebut merupakan laporan penilaian dari Tim Penilai Kanwil X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Surabaya Nomor: Lap-126/WKN.10.06.00/2012 tanggal 22 Mei 2012. Pemerintah Kabupaten Jombang telah berupaya melakukan pengamanan aset diantaranya: 1. berupa pemasangan Papan Nama di Kawasan Pasar Citra Niaga Jombang. 2. melalui Surat Bupati Jombang tanggal 11 Juli 2011 Nomor 028/3043/415.31/2011 tentang Hak Guna Bangunan Pasar Citra Niaga, Pertokoan Simpang Tiga dan Pasar Peterongan atas tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Kabupaten Jombang, yang memberikan ketentuan antara lain bahwa dalam penerbitan peralihan hak, perpanjangan atau pembaruan HGB agar BPN dapat melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan mempedomani ketentuan pada PP Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak pakai atas Tanah pada Bagian Ketujuh Pasal 34 ayat (7) bahwa Peralihan HGB atas tanah Hak Pengelolaan harus dengan persetujuan tertulis dari Pemegang HPL. 3. Surat Bupati Jombang tanggal 4 Juni 2012 Nomor 028/2887/415.31/2012 tentang Permohonan Blokir HGB Pasar Citra Niaga Jombang atas nama PT. Afdol Cipta Mandiri. 4. Surat Bupati Jombang tanggal 24 Juli 2012 Nomor 028/4100/415.31/2012 tentang Permohonan Blokir HGB Nomor 629, 635, 636, 903 Ruko Pasar Citra Niaga Jombang. 5. Surat Bupati Jombang tanggal 12 Nopember 2012 Nomor 028/5936/415.31/2012 tentang Pembatalan Perpanjangan HGB No. 629, 635, 636, 903 Ruko Pasar Citra Niaga Jombang
88
6. Terhadap permohonan tersebut diatas maka Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang telah menerbitkan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang tanggal 10 Desember 2012 Nomor 1073/35.17.600/XII/2012 tentang Permohonan Pembatalan Perpanjangan HGB No. 629, 635, 636, 903 di Ruko Pasar Citra Niaga Jombang, dengan penjelasan Setuju Dikabulkan. 7. Namun karena proses di Kanwil BPN Jawa Timur belum mendapatkan hasil maka disampaikan kembali Surat Bupati Jombang tanggal 31 Oktober 2013 Nomor 028/5465/415.31/2013 tentang Pembatalan Perpanjangan HGB No. 629, 635, 636, 903 di Ruko Pasar Citra Niaga Jombang, yang ditindaklanjuti dengan Surat Bupati Jombang tanggal 26 Pebruari 2014 Nomor 028.816.415.31/2014 tentang hal yang sama (ketiga kalinya), namun hingga saat ini jawaban terhadap surat tersebut belum dapat diperoleh. Dengan berakhirnya Masa Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Pada Tanggal 22 September 2013 maka Pemerintah Kabupaten Jombang melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Pasar Citra Niaga, yaitu: 1. Surat Bupati Jombang tanggal 20 Juni 2014 Nomor 028/2905/415.31/2014 tentang Permohonan Rekomendasi Jangka Waktu Pemberian Hak Guna Bangunan Ruko Citra Niaga diatas HPL Pemerintah Kabupaten Jombang. 2. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 24 Desember 2014 Nomor 1906/8-35/XII/2014 tentang Permohonan Jawaban terkait Rekomendasi Jangka Waktu Pemberian HGB diatas HPL, menyatakan bahwa Pemberian HGB di atas Hak Pengelolaan, didasarkan usul dari Pemegang Hak Pengelolaan yang diartikan harus didahului dengan adanya Perjanjian-perjanjian yang mendasarinya termasuk jangka waktu Hak Guna Bangunan sesuai dengan kesepakatan para pihak. 3. Peraturan Bupati Jombang Nomor 38 tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Ruko Citra Niaga Jombang, dengan hal-hal penting sebagai berikut: a. Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Ruko Citra Niaga Jombang dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam rangka menunjang kelancaran dan efisiensi proses pelaksanaan administrasi dan teknis pemanfaatan aset. b. Tujuannya untuk mendukung upaya pelayanan kepada masyarakat, melindungi kepentingan umum, pengamanan aset dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah atas pemanfaatan bangunan Ruko Citra Niaga diatas Tanah Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah. c. Setiap pemanfaatan Tanah dan Bangunan Ruko Citra Niaga Jombang dikenakan Kewajiban kepada Daerah.
89
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Subyek Pemanfaatan adalah orang pribadi atau badan yang memakai Tanah dan Bangunan Ruko Citra Niaga yang tercatat sesuai dengan Daftar Tanah dalam Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang. Objek Pemanfaatan adalah pemakaian kekayaan Daerah Berupa Tanah Hak Pengelolaan (HPL) Pemerintah Kabupaten Jombang yang diantaranya telah berdiri Bangunan Ruko Citra Niaga yang dikuasai oleh perorangan maupun Badan Hukum. Jangka waktu masa pemanfaatan ditetapkan paling lama lima tahun sejak ditandatanganinya perjanjian, dapat diperpanjang paling lama lima tahun. Besarnya nilai kewajiban pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hasil perkalian dari : faktor variabel pemanfaatan luas tanah (Lt) nilai tanah (Nt) jangka waktu pemanfaatan (5) Telah dilaksanakan Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 kepada pedagang Ruko Citra Niaga pada tanggal 23 Desember 2014, dengan hasil Kesepakatan yang berhasil dirumuskan dalam Sosialisasi tersebut adalah : SEPAKAT ketentuan pemanfaatan Ruko Citra Niaga dengan jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang lima tahun. SEPAKAT bila ada pedagang yang berkeinginan jangka waktu kurang dari lima tahun maka tidak dapat diberikan HGB. SEPAKAT pemberian HGB untuk jangka waktu lima tahun. SEPAKAT tarif pemanfaatan untuk lima tahun kedepan. MOHON adanya pengurangan terhadap Kewajiban Administrasi untuk jangka waktu 15 bulan masa pemanfaatan Ruko Citra Niaga, dengan rincian: - Blok A dikurangi 10%. - Blok B, C, E, F dikurangi 15%. - Blok D dikurangi 20 %. - Blok H, dikurangi 10% Bahwa Kewajiban yang harus dibayar oleh Pedagang terhitung mulai berakhirnya Hak Guna Bangunan pada tanggal 22 September 2013 sampai dengan 31 Desember 2019. Proses pemanfaatan Tanah dan Bangunan Ruko Citra Niaga Jombang sampai dengan 10 April 2015 sebanyak 79 orang, dengan nilai Kewajiban Rp. 3.536.705.252,00.
90
Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/115/415.10.10/2015 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Ruko Citra Niaga Jombang, yang isinya memberikan rekomendasi kepada 64 orang Pedagang eks Pemegang HGB diatas HPL yang selanjutnya dipergunakan untuk memperoleh Pemberian Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemerintah Kabupaten Jombang selama lima tahun pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang. (4)
Aset Tidak Berwujud Netto 31 Desember 2015 (Rp) 3.595.098.933,15
31 Desember 2014 (Rp) 3.506.096.625,00
Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2015 terdiri dari Aset Tidak Berwujud bruto sebesar Rp4.245.917.500,00 dan Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp(650.818.566,85) sehingga Aset Tidak Berwujud Netto sebesar Rp3.595.098.933,15. Saldo Aset Tidak Berwujud Tahun 2014 sebesar Rp3.506.096.625,00. Jika dibandingkan dengan Tahun 2015 sebesar Rp3.595.098.933,15 maka terdapat peningkatan sebesar Rp89.002.308,15 Adapun Aset Tidak Berwujud berupa software dengan rincian sebagai berikut. Tabel 125. Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2015 No 1
SKPD
Software
Dinas Pendidikan
Aplikasi DAKS Aplikasi Siap PDB Online 2014
2
Badan Kepegawaian Daerah
simpeg simpeg simpeg Software Finger Print Sistem Aplikasi Rekan Dokumentasi
3 4
Kantor Arsip dan PDE DPPKAD
Arsip PDE Sistem Informasi BPHTB Oracle Migrasi Database dari KPP ke aplikasi Sismiop Aplikasi BPHTB Integrasi BPHTB dan Sismiop PBB P2
2014 (Rp)
Bertambah (Rp)
Berkurang (Rp)
2015 (Rp)
39.000.000,00
-
-
39.000.000,00
63.000.000,00
-
63.000.000,00
-
34.400.000,00
-
34.400.000,00
-
83.000.000,00
-
83.000.000,00
-
75.230.000,00
49.000.000,00
-
124.230.000,00
16.250.000,00
-
-
16.250.000,00
-
186.000.000,00
-
186.000.000,00
38.000.000,00
-
-
38.000.000,00
49.400.000,00
-
49.400.000,00
-
129.144.000,00
-
-
129.144.000,00
49.800.000,00
-
-
49.800.000,00
49.800.000,00
-
-
49.800.000,00
24.750.000,00
-
-
24.750.000,00
91
No
SKPD
Software Aplikasi Sistem Informasi SPMSP2D Pemeliharaan aplikasi SIMSUS Perbaikan Jaringan dan Sistem Aplikasi Gaji Standarisasi database nama jalan dan updating kode ZNT Sistem Informasi Pajak Daerah Software pengendalian laporan pelaksanaan kegiatan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan dan Monitoring Berkas Aplikasi Sistem Rekonsiliasi penerimaan PBB Pemetaan PBB Modul Cetak Peta SIMKUDA
5
Dinas Peternakan
6
BAPPEDA
Program Sistem Informasi & Monitoring Inseminasi Buatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) SIPPD Monev SIPPD Perencanaan dan Evaluasi Jangka Menengah Aplikasi SIM Penanggulangan Kemiskinan Aplikasi Sistem Informasi Jaringan Jalan (Bappeda) Aplikasi Sistem Informasi Jaringan Irigasi (Bappeda)
7
Badan Pelayanan Perijinan
Aplikasi SIM YANIZ
Berkurang (Rp)
2015 (Rp)
30.000.000,00
-
-
30.000.000,00
34.950.000,00
-
-
34.950.000,00
33.650.000,00
-
-
33.650.000,00
49.350.000,00
-
-
49.350.000,00
49.650.000,00
-
-
49.650.000,00
46.942.000,00
-
-
46.942.000,00
-
49.500.000,00
-
49.500.000,00
-
44.950.000,00
-
44.950.000,00
-
49.500.000,00
-
49.500.000,00
-
49.940.000,00
-
49.940.000,00
90.000.000,00
-
-
90.000.000,00
600.000.000,00
-
-
600.000.000,00
220.410.000,00
-
-
220.410.000,00
134.200.000,00
-
-
134.200.000,00
120.752.500,00
42.817.500,00
-
163.570.000,00
90.777.500,00
-
-
90.777.500,00
91.850.000,00
-
-
91.850.000,00
350.194.000,00
44.000.000,00
-
394.194.000,00
89.300.000,00
-
-
89.300.000,00
Aplikasi Sistem Pelayanan Publik
166.872.000,00
43.560.000,00
1.500.000,00
208.932.000,00
49.500.000,00
-
49.500.000,00
-
8.775.000,00
-
8.775.000,00
-
22.983.625,00
-
22.983.625,00
-
Antivirus (Perijinan) RSUD
Bertambah (Rp)
Aplikasi pendaftaran online
Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan dan Monitoring Berkas (Perijinan)
8
2014 (Rp)
SIPAK BLUD
92
No
SKPD
Software User Authentication SIM FARMASI (RSUD) SIM Loket Rawat Jalan/Poli software Rawat Jalan Software Perbekalan Software SIM RJ Penunjang dan Radiologi
2014 (Rp)
-
35.530.000,00
99.104.000,00
-
-
99.104.000,00
49.552.000,00
-
-
49.552.000,00
-
99.272.000,00
-
99.272.000,00
-
49.640.000,00
-
49.640.000,00
-
49.632.000,00
-
49.632.000,00
-
49.500.000,00
-
49.500.000,00
-
48.070.000,00
-
48.070.000,00
-
48.840.000,00
-
48.840.000,00
5.000.000,00
-
-
5.000.000,00
24.990.000,00
-
24.990.000,00
-
46.600.000,00
-
-
46.600.000,00
-
9.000.000,00
-
9.000.000,00
176.000.000,00
-
-
176.000.000,00
137.390.000,00
-
-
137.390.000,00
Software kepegawaian
10 11
12
Sistem Informasi Lingkungan Alih Media Website SKPD Aplikasi Penilaian Penyehatan Koperasi
Dinas Perhubungan
Uji KIR Modul Data Site Menara Telekomunikasi
13 14
14
Bagian Pembangunan Bagian Perekonomian
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Amortisasi Aset Tak Berwujud
2015 (Rp)
-
Software IGD
9
Berkurang (Rp)
35.530.000,00
Software PA & PK
Badan Lingkungan Hidup Bagian Hukum Dinas Koperasi UMKM
Bertambah (Rp)
SIPEM
-
72.050.000,00
-
72.050.000,00
Microcoft Windows Server Standar
-
17.600.000,00
-
17.600.000,00
Etalase Online UMKM
-
27.528.000,00
-
27.528.000,00
-
46.970.000,00
-
46.970.000,00
3.506.096.625,00
1.077.369.500,00
Aplikasi SIMKAH
Jumlah
(5)
650.818.566,85
(650.818.566,85)
988.367.191,85
3.595.098.933,15
Aset Lain-lain 31 Desember 2015 (Rp) 19.957.415.885,53
31 Desember 2014 (Rp) 4.964.879.785,01
Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2015 sebesar Rp19.957.415.885,53 berupa reklas dari Aset Tetap ke Aset Lain-Lain yang telah diusulkan penghapusannya tetapi belum ada surat keputusan penghapusan. Sedangkan mutasi kurang sebesar Rp4.290.361.251,67 merupakan Aset Tetap yang telah disetujui untuk dihapuskan pada tahun 2015.
93
Tabel 126. Aset Lain-lain per 31 Desember 2015 dan 2014 Uraian
2014 (Rp)
Tambah (Rp)
Kurang (Rp)
2015 (Rp)
Aset Lain-lain
4.964.879.785,01
19.059.533.852,19
4.066.997.751,67
19.957.415.885,53
Jumlah
4.964.879.785,01
19.059.533.852,19
4.066.997.751,67
19.957.415.885,53
Adapun rincian aset lain-lain tahun 2015 sebagai berikut. Tabel 127. Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2015 dan 2014 No
SKPD
31/12/2014 (Rp)
Bertambah (Rp)
1
Dinas Pendidikan
208.080.850,00
8.096.778.539,87
176.059.600,00
8.128.799.789,87
2
Dinas Kesehatan
109.181.800,00
2.827.488.185,86
65.006.800,00
2.871.663.185,86
3
RSUD
1.175.478.761,56
320.879.599,33
1.175.478.761,56
320.879.599,33
4
RSUD PLOSO
112.004.230,00
0,00
112.004.230,00
0,00
5
Dinas PU Bina Marga
0,00
1.228.242.968,10
0,00
1.228.242.968,10
531.474.500,00
1.212.566.600,00
6
Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan
7
Dinas PU Pengairan
8
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.744.041.100,00
1.121.553.780,45
445.724.891,85
1.121.553.780,45
76.650.000,00
8.100.000,00
84.750.000,00
0,00
273.802.236,50
0,00
273.802.236,50
198.416.150,00
0,00
197.183.650,00
1.232.500,00
9
Dinas Perhubungan Badan Lingkungan Hidup
11
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
22.185.000,00
298.593.700,00
12
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
13
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.697.500,00
113.773.284,37
14
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
28.499.000,00
87.187.802,00
Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah
31/12/2015 (Rp)
0,00
10
15
Berkurang (Rp)
0,00
253.843.576,00
0,00 22.185.000,00
0,00 26.999.000,00
95.000.000,00 0,00
445.724.891,85 0,00
253.843.576,00
298.593.700,00
117.470.784,37 88.687.802,00
95.000.000,00 0,00
16
Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
17
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
18
Satuan Polisi Pamong Praja
0,00
19
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.639.950,00
20
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
21
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
0,00
0,00
0,00
0,00
22
Sekretariat Dewan
164.431.905,00
172.504.375,00
164.431.905,00
172.504.375,00
23
Sekretariat Daerah
406.528.833,34
1.120.851.094,34
297.566.500,00
1.229.813.427,68
24
Inspektorat
63.685.800,00
0,00
63.685.800,00
0,00
12.927.500,00
76.436.000,00
0,00
0,00
12.927.500,00
0,00
67.174.000,00
9.262.000,00
257.313.378,25
0,00
257.313.378,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.639.950,00
0,00
94
No
SKPD
31/12/2014 (Rp)
25
Badan Daerah
26
Badan Pelayanan Perizinan
27
DPPKAD
28
Kec. Bandar KM
29
Bertambah (Rp)
Berkurang (Rp)
31/12/2015 (Rp)
Kepegawaian 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
167.446.400,00
0,00
167.446.400,00
20.000.000,00
279.322.831,67
20.000.000,00
279.322.831,67
5.750.000,00
12.363.200,00
0,00
18.113.200,00
Kec. Bareng
6.500.000,00
46.067.875,00
0,00
52.567.875,00
30
Kec. Diwek
2.100.000,00
53.269.309,63
0,00
55.369.309,63
31
Kec. Gudo
0,00
79.025.962,00
0,00
79.025.962,00
32
Kec. Jogoroto
7.697.500,00
69.084.003,00
0,00
76.781.503,00
33
Kec. Jombang
5.500.000,00
0,00
0,00
5.500.000,00
34
Kec. Kabuh
9.482.500,00
71.408.509,88
0,00
80.891.009,88
35
Kec. Kesamben
10.600.000,00
52.862.044,13
0,00
63.462.044,13
36
Kec. Kudu
0,00
33.405.350,00
0,00
33.405.350,00
37
Kec. Megaluh
26.930.000,00
1.232.500,00
0,00
28.162.500,00
38
Kec. Mojoagung
0,00
32.165.501,00
0,00
32.165.501,00
39
Kec. Mojowarno
0,00
71.165.284,00
0,00
71.165.284,00
40
Kec. Ngoro
13.197.500,00
187.935.000,00
0,00
201.132.500,00
41
Kec. Ngusikan
0,00
76.024.000,00
0,00
76.024.000,00
42
Kec. Perak
0,00
0,00
0,00
0,00
43
Kec. Peterongan
6.500.000,00
31.147.300,00
0,00
37.647.300,00
44
Kec. Plandaan
5.250.000,00
138.473.026,52
0,00
143.723.026,52
45
Kec. Ploso
7.930.000,00
81.068.643,00
0,00
88.998.643,00
46
Kec. Sumobito
4.500.000,00
88.847.298,75
0,00
93.347.298,75
47
Kec. Tembelang
0,00
66.797.750,00
0,00
66.797.750,00
48
Kec. Wonosalam
0,00
0,00
0,00
0,00
49
Kantor Ketahanan Pangan
0,00
0,00
0,00
0,00
50
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
0,00
51
Kantor Arsip, Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan
52
Dinas Pertanian Dinas Kehutanan Perkebunan
dan
53
Dinas Peternakan Perikanan
dan
54 55
Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Pasar
313.907.224,66
Reklasifikasi dari Aset Tak Berwujud
0,00
Penghapusan Sesuai Surat Sekda Nomor 188/24/415.10.10/2015 tanggal 15 Mei 2015 Jumlah
81.323.207,14
81.323.207,14 0,00
4.000.000,00
4.000.000,00 0,00
194.763.500,00
0,00
2.400.000,00
2.000.000,00
0,00
246.675.000,00
0,00 194.763.500,00 0,00
0,00 4.400.000,00
0,00
246.675.000,00
219.548.224,66
94.359.000,00
277.773.625,00
0,00
277.773.625,00
0,00
0,00
41.679.500,00
-41.679.500,00
4.964.879.785,01
19.059.533.852,19
4.066.997.751,67
19.957.415.885,53
0,00
95
p) Kewajiban (1) Kewajiban Jangka Pendek 31 Desember 2015 (Rp) 14.632.832.424,59
31 Desember 2014 (Rp) 10.422.701.077,41
Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan perbandingannya dengan posisi per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut. Tabel 128. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2015 dan 2014 No.
Uraian
2014 (Rp)
Tambah (Rp)
Kurang (Rp)
2015 (Rp)
1.
Utang PFK
1.030.682.667,00
0,00
1.030.682.667,00
0,00
2.
Utang Bunga
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Utang Pajak
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Pendapatan Diterima Dimuka
0,00
2.468.700.595,00
0,00
2.468.700.595,00
6.
Utang Beban
4.591.209.622,00
4.844.412.068,00
4.591.209.622,00
4.844.412.068,00
7.
Utang Jangka Pendek Lainnya
4.800.808.788,41
7.319.719.761,59
4.800.808.788,41
7.319.719.761,59
Jumlah
10.422.701.077,41
14.632.832.424,59
10.422.701.077,41
14.632.832.424,59
Uraian atas Kewajiban Jangka Pendek yaitu: a. Rincian Utang PFK yang terdiri: Tabel 129. Rincian Utang PFK per 31 Desember 2015 dan 2014 Uraian
2015 (Rp)
2014 (Rp)
Utang PPh Pusat
0,00
254.628.072,00
Utang PPN
0,00
776.054.595,00
Utang Taperum
0,00
0,00
Utang Iuran Wajib Pegawai
0,00
0,00
Utang Kepada Rekanan
0,00
0,00
0,00
1.030.682.667,00
Jumlah
b. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang diterima dari retribusi pemakaian kekayaan daerah pada Badan Pelayanan Perizinan sebesar Rp15.798.217,00 dan DPPKAD sebesar Rp2.452.902.378,00.
96
c. Utang Beban merupakan Utang Beban Pegawai dan Beban Barang dan Jasa yang ada pada SKPD per 31 Desember 2015 sebesar Rp4.844.412.068,00, dengan rincian sebagai berikut. Tabel 130. Rincian Utang Beban Pegawai per 31 Desember 2015 dan 2014 Uraian Utang Jasa Pelayanan
2015 (Rp) 4.398.203.771,00
Utang Langsung
0,00
Utang Tidak Langsung
0,00
Jumlah
4.398.203.771,00
Tabel 131. Rincian Utang Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2015 No.
SKPD
2015 (Rp)
1
Dinas Pendidikan
20.743.064,00
2
Dinas Kesehatan
63.958.658,00
3
RSUD
4
RSUD Ploso
5
Bappeda
6
Dinas Perhubungan
35.040.883,00
7
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10.637.493,00
8
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
8.414.439,00
9
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3.042.125,00
10
Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah
2.285.215,00
11
Badan Kesatuan Bangsa Politik
3.216.993,00
12
Satuan Polisi Pamong Praja
4.148.856,00
13
Sekretariat Daerah
2.244.532,00
14
Inspektorat
7.077.431,00
15
Badan Kepegawaian Daerah
7.604.451,00
16
Badan Pelayanan Perizinan
6.305.067,00
17
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
18
Kecamatan Bandarkedungmulyo
181.145,00
19
Kecamatan Bareng
653.193,00
20
Kecamatan Jogoroto
674.475,00
21
Kecamatan Jombang
1.369.893,00
22
Kecamatan Kabuh
23
Kecamatan Kesamben
24
Kecamatan Kudu
366.848,00
25
Kecamatan Mojoagung
830.801,00
26
Kecamatan Mojowarno
764.794,00
27
Kecamatan Ngoro
549.413,00
28
Kecamatan Ngusikan
29
Kecamatan Peterongan
465.524,00
30
Kecamatan Plandaan
114.966,00
196.473.067,00 15.317.049,00 847.981,00
22.019.736,00
197.848,00 1.015.550,00
1.478.585,00
97
No.
SKPD
2015 (Rp)
31
Kecamatan Sumobito
961.228,00
32
Kecamatan Tembelang
965.356,00
33
Kantor Ketahanan Pangan
2.392.623,00
34
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
4.081.229,00
35
Kantor Arsip, Pengelola Data Elektronik dan Perpustakaan
5.575.212,00
36
Dinas Pertanian
9.680.230,00
37
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
4.512.344,00
Jumlah
446.208.297,00
d. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan Utang pada RSUD per 31 Desember 2015 sebesar Rp6.003.458.460,59 dan Utang pada PT. Taspen terkait dengan JKK dan JKM sebesar Rp1.316.261.301,00. Utang Jangka Pendek Lainnya pada saldo Tahun 2014 sebesar Rp97.542.500,00 merupakan pembayaran utang kepada CV. Azita Abadi Surabaya sesuai Surat Sekretaris Daerah No. 900/5002/415.22/2015 Tanggal 24 November 2015 dengan Nomor Bukti Pembayaran 1863/TG-LS BM/1.20.08.01/2015 tanggal 14 Desember 2015. Utang Jangka Pendek Lainnya pada RSUD terinci sebagai berikut. Tabel 132. Rincian Utang RSUD per 31 Desember 2015 dan 2014 URAIAN
2015 (Rp)
Utang Farmasi Jumlah
2014 (Rp)
6.003.458.460,59
4.703.266.288,41
6.003.458.460,59
4.703.266.288,41
Utang Farmasi sebesar Rp6.003.458.460,59 dapat dijelaskan sebagai berikut. Tabel 133. Rincian Utang Farmasi per 31 Desember 2015 No.
Jenis Utang
Jumlah (Rp)
1.
Utang Obat
2.
Utang Reagant
634.412.075,00
3.
Utang Film
183.517.400,00
4.
Utang Oksigen
272.377.930,00
Jumlah
4.913.151.055,59
6.003.458.460,59
Utang obat sebesar Rp4.913.151.055,59 dapat dirincikan sebagai berikut. Tabel 134. Rincian Utang Obat per 31 Desember 2015 No
Nama Kreditur
Jumlah (Rp)
1
RS. Moedjito
188.760,00
2
Apotek Setia Husada
115.000,00
3
Apotek Puji Farma
11.700,00
98
No
Nama Kreditur
Jumlah (Rp)
4
PT. Afina Sinar Cemerlang
8.464.500,00
5
PT. Antar Mitra Sembada
128.890.336,00
6
PT. Anugrah Argon Medica
386.403.365,00
7
PT. Anugrah Pharmindo Lestari
300.542.553,00
8
PT. Bina San Prima
106.776.161,00
9
PT. Blessindo Farma
10
PT. Brataco
24.626.000,00
11
PT. B. Braun Medical Indonesia
37.537.500,00
12
PT. Daun Pandan Medika
62.428.850,00
13
PT. Daya Anugrah Dewasakti
11.860.750,00
14
PT. Dos Ni Roha
15
CV. Dua Putra
16
PT. Enseval Putera Megatrading (Obat)
707.632.860,45
17
PT. Indofarma Global Medika
196.694.145,00
18
PT Inti Sumber Hasil Sempurna (Ihs)
19
PT Kimia Farma
100.557.021,00
20
PT Megah Medika Pharma
140.397.730,00
21
PT Mensa Bina Sukses
250.367.024,85
22
Pt. Merapi Utama Pharma
226.733.622,00
23
PT Millenium Pharmacon International
314.859.225,67
24
PT Multi Medika Makmur
114.419.360,00
25
PT Mimi Anugerah Jaya
49.041.498,00
26
PT Parazelsus
60.262.131,00
27
PT Parit Padang Global
28
PT Penta Valent
29
PT Permata Husada Lestari
30
PT Prima Alkesindo Nusantara
17.849.700,00
31
PT Rajawali Nusindo Indonesia
177.380.640,55
32
CV. Sentra Marsa Suwardana
33
PT Sinar Roda Utama
468.951.373,00
34
PT Surgika Alkesindo
166.123.021,50
35
PT Tempo
36
PT United Dico Citas
115.526.676,00
37
CV. Winzi Putra Roa
3.561.250,00
9.219.185,93
245.736.054,00 67.025,00
94.484.248,00
107.721.727,14 86.760.294,50 166.632.015,00
594.000,00
23.733.752,00
Jumlah
4.913.151.055,59
99
Tabel 135. Rincian Utang Reagent per 31 Desember 2015 No
Nama Kreditur
Jumlah (Rp)
1
CV. Bio Link
56.760.000,00
1
PT. Enseval Putera Megatrading
16.500.000,00
2
PT. Saba Indomedika
53.465.775,00
3
PT. Syahid Husada Medika
507.686.300,00
Jumlah
634.412.075,00
Tabel 136. Rincian Utang Film per 31 Desember 2015 No 1
Nama Kreditur
Jumlah (Rp)
PT. Marga Mulya Sejahtera
183.517.400,00
Jumlah
183.517.400,00
Tabel 137. Rincian Utang Oksigen per 31 Desember 2015 No
Nama Kreditur
Jumlah (Rp)
1
PT. Tira Austenite
60.728.360,00
2
CV.Sarana Jaya Gas
47.927.000,00
3
PT. Merak Muda Gas
163.722.570,00
Jumlah
(2)
272.377.930,00
Kewajiban Jangka Panjang 31 Desember 2015 (Rp) 0,00
31 Desember 2014 (Rp) 0,00
Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2015 dan perbandingannya dengan posisi per 31 Desember 2014 sebagai berikut. Tabel 138. Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2015 dan 2014 No.
Uraian
2015 (Rp)
2014 (Rp)
1.
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
0,00
0,00
2.
Utang Luar Negeri
0,00
0,00
0,00
0,00
Jumlah
100
q) Ekuitas 31 Desember 2015 (Rp) 2.436.631.429.871,43
31 Desember 2014 (Rp) 4.515.225.316.699,28
Ekuitas Pemerintah Kabupaten Jombang yang perbandingannya per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut. Tabel 139. Ekuitas per 31 Desember 2015 dan 2014 No.
Uraian
2015 (Rp)
2014 (Rp)
1
Ekuitas Dana Lancar
0,00
400.801.930.206,76
2
Ekuitas Dana Investasi
0,00
4.114.423.386.492,52
3
Ekuitas Dana Cadangan
0,00
0,00
4.
Ekuitas
2.436.631.429.871,43
0,00
2.436.631.429.871,43
4.515.225.316.699,28
Jumlah Ekuitas
4) Laporan Operasional (LO) Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercemin dalam pendapatan LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya dapat disandingkan dengan periode sebelumnya. Pengguna laporan membutuhkan LO dalam mengevalusi Pendapatan LO dan Beban LO untuk menjalankan suatu unit dari seluruh entitas pemerintahan sehingga LO menyediakan informasi tentang: besarnya beban yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan pelayanan; operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi; prediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang melalui penyajian laporan secara komparatif; Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional) dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional); LO disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat di pertanggungjawabkan. Surplus/Defisit LO Realisasi atas Pendapatan-LO dan Beban Tahun Anggaran 2015 menghasilkan surplus sejumlah Rp368.463.093.129,69. Surplus/defisit merupakan selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode. Pelaporan Surplus/Defisit pada TA 2015 sebagai berikut.
101
Tabel 140. Rincian Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit Uraian
2015 (Rp)
2014 (Rp)
Tambah(Kurang) (Rp)
Pendapatan
2.292.910.496.088,52
0,00
2.292.910.496.088,52
Beban
1.924.447.402.958,83
0,00
1.924.447.402.958,83
Surplus
368.463.093.129,69
0,00
368.463.093.129,69
Tabel 141. Rincian Laporan Operasional TA 2015 dan TA 2014 Uraian
Saldo 2015 (Rp)
PENDAPATAN - LO
Saldo 2014 (Rp)
Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
%
2.292.910.496.088,52
0,00
2.292.910.496.088,52
0,00
355.794.521.732,96
0,00
355.794.521.732,96
0,00
Pendapatan Pajak Daerah - LO
82.949.766.829,50
0,00
82.949.766.829,50
0,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LO
38.237.336.946,00
0,00
38.237.336.946,00
0,00
2.844.232.695,14
0,00
2.844.232.695,14
0,00
231.763.185.262,32
0,00
231.763.185.262,32
0,00
PENDAPATAN TRANSFER - LO
1.812.948.758.889,00
0,00
1.812.948.758.889,00
0,00
Pendapatan Pusat -LO
PENDAPATAN (PAD) - LO
ASLI
DAERAH
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO Lain-lain PAD Yang Sah - LO
Transfer
Pemerintah
1.170.782.676.685,00
0,00
1.170.782.676.685,00
0,00
Pendapatan Transfer Pusat - Lainnya - LO
Pemerintah
325.278.336.000,00
0,00
325.278.336.000,00
0,00
Pendapatan Transfer Daerah Lainnya - LO
Pemerintah
149.116.160.204,00
0,00
149.116.160.204,00
0,00
Bantuan Keuangan - LO
167.771.586.000,00
0,00
167.771.586.000,00
0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO
124.167.215.466,56
0,00
124.167.215.466,56
0,00
Pendapatan Hibah - LO
124.167.215.466,56
0,00
124.167.215.466,56
0,00
Dana Darurat - LO
0,00
0,00
0,00
0,00
Pendapatan Lainnya - LO
0,00
0,00
0,00
0,00
SURPLUS NON OPERASIONAL LO
0,00
0,00
0,00
0,00
Surplus Penjualan Aset Non Lancar LO
0,00
0,00
0,00
0,00
Surplus Penyelesaian Jangka Panjang - LO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Kewajiban
Surplus dari Kegiatan Operasional Lainnya - LO
Non
102
Uraian
Saldo 2015 (Rp)
Saldo 2014 (Rp)
Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
%
PENDAPATAN LUAR BIASA - LO
0,00
0,00
0,00
0,00
Pendapatan Luar Biasa - LO
0,00
0,00
0,00
0,00
BEBAN
1.924.447.402.958,83
0,00
1.924.447.402.958,83
0,00
BEBAN OPERASI
1.673.248.995.543,16
0,00
1.673.248.995.543,16
0,00
Beban Pegawai - LO
973.597.568.256,38
0,00
973.597.568.256,38
0,00
Beban Barang dan Jasa
451.062.558.188,38
0,00
451.062.558.188,38
0,00
Beban Bunga
0,00
0,00
0,00
0,00
Beban Subsidi
0,00
0,00
0,00
0,00
115.854.732.404,00
0,00
115.854.732.404,00
0,00
1.480.050.000,00
0,00
1.480.050.000,00
0,00
126.584.284.519,70
0,00
126.584.284.519,70
0,00
Beban Penyisihan Piutang
3.550.136.889,70
0,00
3.550.136.889,70
0,00
Beban Lain-lain
1.119.665.285,00
0,00
1.119.665.285,00
0,00
244.373.383.144,00
0,00
244.373.383.144,00
0,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
0,00
0,00
0,00
0,00
Beban Transfer Pendapatan Lainnya
Hasil
0,00
0,00
0,00
0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
0,00
0,00
0,00
0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
243.628.484.190,00
0,00
243.628.484.190,00
0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
744.898.954,00
0,00
744.898.954,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DEFISIT NON OPERASIONAL
6.825.024.271,67
0,00
6.825.024.271,67
0,00
Defisit Penjualan Aset Non Lancar LO
6.825.024.271,67
0,00
6.825.024.271,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Beban Hibah Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan dan Amortisasi
BEBAN TRANSFER
Beban Transfer Khusus
Bagi
Dana
Defisit Penyelesaian Jangka Panjang - LO
Otonomi
Kewajiban
Defisit dari Kegiatan Operasional Lainnya - LO
BEBAN LUAR BIASA
Non
103
Uraian
Saldo 2014 (Rp)
Saldo 2015 (Rp)
Beban Luar Biasa
0,00
Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
0,00
0,00
% 0,00
Adapun rincian untuk Pendapatan Pajak Daerah- LO sebagai berikut. Tabel 142. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2015 Kode Rekening
Uraian
LO 2015 (Rp)
8 . 1 . 1 . 06
Pajak Hotel - LO
8 . 1 . 1 . 07
Pajak Restoran - LO
8 . 1 . 1 . 08
Pajak Hiburan - LO
8 . 1 . 1 . 09
Pajak Reklame - LO
8 . 1 . 1 . 10
Pajak Penerangan Jalan - LO
8 . 1 . 1 . 11
Pajak Parkir - LO
8 . 1 . 1 . 12
LRA 2015 (Rp)
Selisih
293.657.279,00
293.657.279,00
0,00
3.526.223.713,50
3.526.223.713,50
0,00
47.899.390,00
47.899.390,00
0,00
1.483.133.620,00
1.483.133.620,00
0,00
40.725.761.132,00
40.725.761.132,00
0,00
12.007.950,00
12.007.950,00
0,00
Pajak Air Tanah - LO
543.494.039,00
543.494.039,00
0,00
8 . 1 . 1 . 14
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO
702.665.327,00
702.665.327,00
0,00
8 . 1 . 1 . 15
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO
27.073.634.430,00
24.459.046.429,00
2.614.588.001,00
8 . 1 . 1 . 16
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO
8.541.289.949,00
8.541.289.949,00
0,00
Jumlah
82.949.766.829,50
80.335.178.828,50
2.614.588.001,00
Selisih antara LO dan LRA 2015 terdapat pada Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp2.614.588.001,00, hal ini disebabkan karena adanya piutang pajak. Adapun rincian untuk Retribusi - LO adalah sebagai berikut. Tabel 143. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2015 Kode Rekening
Uraian
LO 2015 (Rp)
LRA 2015 (Rp)
Selisih (Rp)
21.040.512.572,00
20.224.299.572,00
816.213.000,00
167.608.000,00
167.608.000,00
0,00
8 . 1 . 2 . 01
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO
8 . 1 . 2 . 02
Retribusi Pelayanan Kebersihan – LO
8 . 1 . 2 . 05
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO
6.011.454.000,00
6.011.454.000,00
0,00
8 . 1 . 2 . 06
Retribusi Pelayanan Pasar - LO
2.924.798.300,00
2.924.798.300,00
0,00
8 . 1 . 2 . 07
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO
909.685.000,00
909.685.000,00
0,00
8 . 1 . 2 . 14
Retribusi Pengendalian Telekomunikasi - LO
21.050.729,00
79.069.541,00
(58.018.812,00)
8 . 1 . 2 . 15
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO
2.117.318.600,00
4.575.283.915,00
2.457.965.315,00
8 . 1 . 2 . 18
Retribusi Terminal - LO
634.374.000,00
634.374.000,00
0,00
8 . 1 . 2 . 19
Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO
600.725.500,00
600.725.500,00
0,00
8 . 1 . 2 . 21
Retribusi Rumah Potong Hewan - LO
301.330.000,00
301.330.000,00
0,00
Persampahan/
Menara
104
Kode Rekening
Uraian
LO 2015 (Rp)
8 . 1 . 2 . 23
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah ragaLO
8 . 1 . 2 . 26
LRA 2015 (Rp)
Selisih (Rp)
223.378.000,00
223.378.000,00
0,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO
1.385.622.125,00
1.380.824.829,00
4.797.296,00
8 . 1 . 2 . 28
Retribusi Izin Gangguan - LO
1.568.222.120,00
1.561.174.820,00
7.047.300,00
8 . 1 . 2 . 29
Retribusi Izin Trayek - LO
40.000,00
40.000,00
0,00
8 . 1 . 2 . 32
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) – LO
331.218.000,00
331.218.000,00
0,00
38.237.336.946,00
39.925.263.477,00
1.687.926.531,00
Jumlah
Selisih antara LO dan LRA terdapat pada Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan. Hal ini disebabkan karena adanya piutang pada retribusi tersebut. Adapun rincian untuk Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO sebagai berikut. Tabel 144. Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2015 Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
8 . 1 . 3 . 01
Bagian Laba atas Daerah/BUMD - LO
Penyertaan
Modal
pada
Perusahaan
Milik
8 . 1 . 3 . 02
Bagian Laba atas Penyertaan Pemerintah/BUMN – LO
Modal
pada
Perusahaan
Milik
1.722.681.943,00 1.121.550.752,14
Jumlah
2.844.232.695,14
Rincian untuk Lain-lain PAD Yang Sah - LO sebagai berikut. Tabel 145. Rincian Lain-lain PAD Yang Sah -LO TA 2015 Kode Rekening
Uraian
8 . 1 . 4 . 01
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO
8 . 1 . 4 . 03
Penerimaan Jasa Giro - LO
8 . 1 . 4 . 04
Pendapatan Bunga - LO
8 . 1 . 4 . 05
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO
8 . 1 . 4 . 07
Jumlah (Rp) 615.344.750,00 6.895.556.723,23 26.350.049.499,85
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO
8 . 1 . 4 . 08
Pendapatan Denda Pajak - LO
8 . 1 . 4 . 18
Pendapatan BLUD - LO
8 . 1 . 4 . 19
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO
20.000.000,00 185.387.346,00 81.090.442,00 165.033.686.769,65 8.904.844.043,59
8 . 1 . 4 . 23
Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO
(18.269.556.304,00)
8 . 1 . 4 . 20
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum/LO
41.946.781.992,00
Jumlah
231.763.185.262,32
105
Rincian untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO adalah sebagai berikut. Tabel 146. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO TA 2015 Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
8 . 2 . 1 . 01
Bagi Hasil Pajak - LO
51.127.940.050,00
8 . 2 . 1 . 02
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO
24.004.369.635,00
8 . 2 . 1 . 03
Dana Alokasi Umum (DAU) - LO
8 . 2 . 1 . 04
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO
1.032.325.237.000,00 63.325.130.000,00
Jumlah
1.170.782.676.685,00
Rincian untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO adalah sebagai berikut. Tabel 147. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO TA 2015 Kode Rekening 8 . 2 . 2 . 03
Uraian
Jumlah (Rp)
Dana Penyesuaian - LO
325.278.336.000,00
Jumlah
325.278.336.000,00
Rincian untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya LO adalah sebagai berikut. Tabel 148. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah –Lainnya - LO TA 2015 Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
8 . 2 . 3 . 01
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO
8 . 2 . 3 . 02
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO Jumlah
121.442.913.796,00 27.673246.408,00 149.116.160.204,00
Rincian untuk Bantuan Keuangan - LO adalah sebagai berikut. Tabel 149. Rincian Bantuan Keuangan - LO TA 2015 Kode Rekening 8 . 2 . 4 . 01 8 . 2 . 4 . 04
Uraian
Jumlah (Rp)
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya – LO Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat - LO Jumlah
82.334.153.000,00 85.437.433.000,00 167.771.586.000,00
Rincian untuk Pendapatan Hibah - LO adalah sebagai berikut. Tabel 150. Rincian Pendapatan Hibah - LO TA 2015 Kode Rekening 8 . 3 . 1 . 01
Uraian Pendapatan Hibah - LO Jumlah
Jumlah (Rp) 124.167.215.466,56 124.167.215.466,56
106
Rincian untuk Beban Pegawai - LO adalah sebagai berikut. Tabel 151. Rincian Beban Pegawai - LO TA 2015 Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
9 . 1 . 1 . 01
Beban Gaji dan Tunjangan - LO
646.321.533.003,38
9 . 1 . 1 . 02
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO
249.353.955.950,00
9 . 1 . 1 . 03
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD
4.380.000.000,00
serta KDH/WKDH - LO 9 . 1 . 1 . 05
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah
9 . 1 . 1 . 06
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
2.688.635.252,00
9 . 1 . 1 . 07
Beban Uang Lembur - LO
9 . 1 . 1 . 08
Beban Pegawai BLUD
9 . 1 . 1 . 10
Beban Jasa Pelayanan Medis Rumah Sakit
9 . 1 . 1 . 11
Beban Honorarium PNS
15.164.494.502,00
9 . 1 . 1 . 12
Beban Pegawai BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
18.872.151.913,00
9 . 1 . 1 . 13
Beban Beasiswa Pendidikan PNS
9 . 1 . 1 . 14
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
9 . 1 . 1 . 15
Beban Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
9 . 1 . 1 . 16
Beban Honorarium Non PNS
913.011.545,00 4.451.487.600,00 13.226.270.425,00 3.454.260.131,00
57.080.000,00 1.926.917.135,00 3.400.000,00 12.784.370.800,00
Jumlah
973.597.568.256,38
Rincian untuk Beban Barang dan Jasa - LO adalah sebagai berikut. Tabel 152. Rincian Beban Barang dan Jasa - LO TA 2015 Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
9 . 1 . 2 . 01
Beban Bahan Pakai Habis
22.952.906.788,33
9 . 1 . 2 . 02
Beban Persediaan Bahan/ Material
20.208.645.974,73
9 . 1 . 2 . 03
Beban Jasa Kantor
9 . 1 . 2 . 05
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor
4.110.645.057,00
9 . 1 . 2 . 06
Beban Cetak dan Penggandaan
9.894.417.038,00
9 . 1 . 2 . 07
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.347.984.670,00
9 . 1 . 2 . 08
Beban Sewa Sarana Mobilitas
9 . 1 . 2 . 09
Beban Sewa Alat Berat
9 . 1 . 2 . 10
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
9 . 1 . 2 . 11
Beban Makanan dan Minuman
9 . 1 . 2 . 12
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya
9 . 1 . 2 . 13
Beban Pakaian Kerja
9 . 1 . 2 . 14
Beban Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
9 . 1 . 2 . 15
Beban Perjalanan Dinas
25.228.879.993,00
9 . 1 . 2 . 18
Beban Pemeliharaan
25.544.755.487,00
9 . 1 . 2 . 19
Beban Jasa Konsultasi
9 . 1 . 2 . 20
Beban Barang Untuk Masyarakat/Pihak Ketiga
9 . 1 . 2 . 27
Beban Uang untuk Ketiga/Masyarakat
101.090.408.196,59
909.037.000,00 34.100.000,00 1.794.190.200,00 26.175.849.445,00 3.394.783.250,00 623.607.500,00 2.100.940.900,00
7.259.834.800,00 Diserahkan
diberikan
kepada
kepada
239.255.000,00
Pihak
1.808.263.498,00
107
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
9 . 1 . 2 . 29
Beban Barang Dana BOS
64.835.746.315,08
9 . 1 . 2 . 31
Beban Transportasi dan Akomodasi
5.473.517.200,00
9 . 1 . 2 . 32
Beban Perawatan Non Kendaraan
2.577.367.397,00
9 . 1 . 2 . 33
Beban Barang dan Jasa BLUD
9 . 1 . 2 . 34
Beban Jasa Pemusnahan Sampah/Sampah Medis
9 . 1 . 2 . 41
Beban Aset Yang Tidak Dikapitalisasi
118.280.526.705,85 54.871.000,00 5.122.024.772,80
Jumlah
451.062.558.188,38
Rincian untuk Beban Hibah - LO adalah sebagai berikut. Tabel 153. Rincian Beban Hibah - LO TA 2015 Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
9 . 1 . 5 . 01
Beban Hibah kepada Pemerintah
2.617.434.028,00
9 . 1 . 5 . 04
Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat
9 . 1 . 5 . 05
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
9 . 1 . 5 . 07
Beban Belanja Barang Yang di Bantukan Pada Masyarakat, Organisasi, Lembaga Masyarakat
67.121.283.976,00
Jumlah
115.854.732.404,00
44.465.014.400,00 1.651.000.000,00
Rincian untuk Beban Bantuan Sosial - LO adalah sebagai berikut. Tabel 154. Rincian Beban Bantuan Sosial - LO TA 2015 Kode Rekening
Uraian Sosial
kepada
Jumlah (Rp)
9 . 1 . 6 . 01
Beban Bantuan Kemasyarakatan
Organisasi
9 . 1 . 6 . 02
Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat
Sosial
607.000.000,00 873.050.000,00
Jumlah
1.480.050.000,00
Rincian untuk Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut. Tabel 155. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO TA 2015 Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
9 . 1 . 7 . 01
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
56.622.815.123,15
9 . 1 . 7 . 02
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
24.401.368.172,77
9 . 1 . 7 . 03
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan
45.345.778.256,93
9 . 1 . 7 . 06
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Jumlah
214.322.966,85 126.584.284.519,70
Rincian untuk Beban Penyisihan Piutang adalah sebagai berikut. Tabel 156. Rincian Beban Penyisihan Piutang - LO TA 2015 Kode Rekening 9 . 1 . 8 . 01
Uraian Beban Penyisihan Pendapatan Jumlah
Jumlah (Rp) Piutang
3.550.136.889,70 3.550.136.889,70
108
Rincian untuk Beban Lain-Lain adalah sebagai berikut. Tabel 157. Rincian Beban Penyisihan Piutang - LO TA 2015 Kode Rekening 9 . 1 . 9 . 03
Uraian Beban Lain-Lain Jumlah
Jumlah (Rp) 1.119.665.285,00 1.119.665.285,00
Rincian untuk Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa adalah sebagai berikut. Tabel 158. Rincian Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa - LO TA 2015 Kode Rekening 9 . 2 . 4 . 01
Uraian Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Jumlah
Jumlah (Rp) 243.628.484.190,00 243.628.484.190,00
Rincian untuk Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya adalah sebagai berikut. Tabel 159. Rincian Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya - LO TA 2015 Kode Rekening 9 . 2 . 5 . 01
Uraian Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik Jumlah
Jumlah (Rp) 744.898.954,00 744.898.954,00
Rincian untuk Defisit Non Operasional adalah sebagai berikut. Tabel 160. Rincian Beban Defisit Non Operasional - LO TA 2015 Kode Rekening 9 . 3 .1 . 01
Uraian Defisit Penjualan Aset Non Lancar Jumlah
Jumlah (Rp) 6.825.024.271,67 6.825.024.271,67
5) Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi non keuangan, pembiayaan dan non anggaran. Metode penyajian Laporan Arus kas TA 2015 termasuk BLUD RSUD Jombang dan hal tersebut berbeda dengan Laporan Arus Kas TA 2014. Hal tersebut sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 3 tentang Laporan Arus Kas Paragraf 12.
109
a) Arus Kas Aktivitas Operasi Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi non keuangan, pembiayaan dan non anggaran. Tabel 161. Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi URAIAN
2015 (Rp)
2014 (Rp)
Tambah (Kurang) (Rp)
Arus Kas Masuk
2.150.672.529.302,96
1.769.830.427.642,52
Arus Kas Keluar
1.761.733.233.659,04
1.323.018.702.546,69
438.714.531.112,35
388.939.295.643,92
446.811.725.095,83
(57.872.429.451,91)
Arus Kas Bersih
380.842.101.660,44
Terdapat penurunan arus kas bersih dari aktivitas operasi pada Tahun 2015 dibandingkan dengan Tahun 2014 sebesar Rp57.872.429.451,91. Rincian penjelasan kenaikan arus kas bersih dari aktivitas operasi pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut. (1)
Arus Kas Masuk 31 Desember 2015 (Rp) 2.150.672.529.302,96
31 Desember 2014 (Rp) 1.769.830.427.642,52
(a) Pendapatan Pajak Daerah Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang TA 2015 dan 2014 terdiri dari: Tabel 162. Rincian Arus Kas Masuk dari Pendapatan Pajak Daerah TA 2015 dan 2014 Pajak Daerah Pajak Hotel
2015 (Rp)
2014 (Rp)
Tambah (Kurang) (Rp)
293.657.279,00
243.063.200,00
50.594.079,00
140.500.000,00
155.420.000,00
(14.920.000,00)
Hotel Melati Tiga
44.614.100,00
46.033.200,00
(1.419.100,00)
Hotel Melati Dua
86.813.179,00
27.570.000,00
59.243.179,00
Hotel Melati Satu
11.960.000,00
8.040.000,00
3.920.000,00
9.770.000,00
6.000.000,00
3.770.000,00
3.526.223.713,50
2.190.171.259,20
1.336.052.454,30
Hotel Bintang Tiga
Losmen/Rumah Penginapan/ Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos Pajak Restoran Restoran
498.051.455,60
35.013.384,20
463.038.071,40
Rumah Makan
166.404.380,00
156.741.680,00
9.662.700,00
5.040.000,00
5.810.000,00
(770.000,00)
44.625.000,00
41.010.000,00
3.615.000,00
Katering
2.793.751.022,90
1.927.510.140,00
866.240.882,90
Lesehan
18.351.855,00
24.086.055,00
(5.734.200,00)
Pajak Hiburan
47.899.390,00
71.669.700,00
(23.770.310,00)
115.200,00
576.770,00
(461.570,00)
Café Kantin
Tontonan Film/Bioskop
110
Pajak Daerah Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana Pameran
2015 (Rp)
2014 (Rp)
3.573.000,00
Tambah (Kurang) (Rp)
500.000,00
3.073.000,00
600.000,00
1.700.000,00
(1.100.000,00)
Balap Kendaraan Bermotor
5.500.000,00
14.005.000,00
(8.505.000,00)
Pertandingan Olahraga
2.610.000,00
750.000,00
1.860.000,00
514.500,00
112.500,00
402.000,00
Permainan Anak-anak
5.727.000,00
8.335.500,00
(2.608.500,00)
Jenis Hiburan Lainnya
300.000,00
15.600.000,00
(15.300.000,00)
28.959.690,00
30.089.930,00
(1.130.240,00)
1.483.133.620,00
1.313.977.640,00
169.155.980,00
Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron
445.079.180,00
486.709.740,00
(41.630.560,00)
Reklame Kain
280.538.400,00
221.649.200,00
58.889.200,00
0,00
24.000,00
(24.000,00)
562.500,00
0,00
562.500,00
Reklame Berjalan
3.848.000,00
296.000,00
3.552.000,00
Reklame Rombong
2.163.480,00
1.043.000,00
1.120.480,00
54.472.880,00
32.087.000,00
22.385.880,00
5.781.000,00
5.616.000,00
165.000,00
Kolam Renang/Kendaraan Wisata
Wana Wisata Pajak Reklame
Reklame Melekat/Stiker Reklame Selebaran
Reklame Baliho Reklame Shop Painting Reklame Bersinar
690.688.180,00
566.552.700,00
124.135.480,00
40.725.761.132,00
33.571.699.268,00
7.154.061.864,00
20.770.398.528,00
17.370.294.671,00
3.400.103.857,00
Pajak Penerangan Jalan dari PLN Gol.Bukan Industri non RT
8.015.123.286,00
7.175.826.464,00
839.296.822,00
Pajak Penerangan Jalan dari PLN Gol.Industri
10.977.437.211,00
9.025.511.064,00
1.951.926.147,00
Pajak Penerangan Jalan dari Non PLN
962.802.107,00
67.069,00
962.735.038,00
12.007.950,00
8.982.150,00
3.025.800,00
12.007.950,00
8.982.150,00
3.025.800,00
8.541.289.949,00
9.408.441.516,00
(867.151.567,00)
8.541.289.949,00
9.408.441.516,00
(867.151.567,00)
543.494.039,00
503.720.152,00
39.773.887,00
543.494.039,00
503.720.152,00
39.773.887,00
702.665.327,00
697.480.030,00
5.185.297,00
702.665.327,00
697.480.030,00
5.185.297,00
PBB – P2
24.459.046.429,00
18.760.049.083,00
5.698.997.346,00
PBB – P2
24.459.046.429,00
18.760.049.083,00
5.698.997.346,00
Jumlah
80.335.178.828,50
66.769.253.998,20
13.565.924.830,3,00
Pajak Penerangan Jalan Pajak Penerangan Jalan PLN
Pajak Parkir Pajak Parkir BPHTB BPHTB Pajak Air Tanah Pajak Air Tanah P Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
111
(b) Pendapatan Retribusi Daerah Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang TA 2015 dan 2014 terdiri dari: Tabel 163. Rincian Arus Masuk Kas dari Pendapatan Retribusi Daerah TA 2015 dan 2014 Uraian
2015 (Rp)
Retribusi Jasa Umum
Tambah (Kurang) (Rp)
2014 (Rp)
30.316.914.413,00
27.424.652.572,00
2.892.261.841,00
20.224.299.572,00
5.493.167.276,00
14.731.132.296,00
167.608.000,00
161.197.500,00
6.410.500,00
Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil
0,00
60.718.000,00
(60.718.000,00)
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
0,00
0,00
0,00
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
6.011.454.000,00
5.704.613.000,00
306.841.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar
2.924.798.300,00
2.938.827.800,00
(14.029.500,00)
909.685.000,00
779.845.900,00
129.839.100,00
Retribusi Pelayanan Pendidikan
0,00
204.610.000,00
(204.610.000 ,00)
Administrasi/Karcis
0,00
2.497.160.000,00
(2.497.160.000,00)
Tindakan/Operasi
0,00
550.497.500,00
(550.497.500,00)
Rawat Inap Umum
0,00
2.759.708.155,00
(2.759.708.155,00)
Laboratorium
0,00
1.268.254.500,00
(1.268.254.500,00)
Ambulance
0,00
138.282.000,00
(138.282.000,00)
Dana Jamkesmas/Jampersal
0,00
1.083.081.941,00
(1.083.081.941,00)
79.069.541,00
3.784.689.000,00
(3.705.619.459,00)
6.335.091.415,00
2.457.533.798,00
3.877.557.617,00
4.575.283.915,00
966.031.698,00
3.609.252.217,00
Retribusi Terminal
634.374.000,00
458.195.600,00
176.178.400,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir
600.725.500,00
420.896.500,00
179.829.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan
301.330.000,00
300.335.000,00
995.000,00
223.378.000,00
3.600.000,00
219.778.000,00
0,00
308.475.000,00
(308.475.000,00)
3.273.257.649,00
2.674.430.469,00
598.827.180,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
1.380.824.829,00
1.251.090.969,00
129.733.860,00
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian
1.561.174.820,00
1.423.319.500,00
137.855.320,00
40.000,00
20.000,00
20.000,00
331.218.000,00
0,00
331.218.000,00
39.925.263.477,00
32.556.616.839,00
7.368.646.638,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan Retribusi Persampahan/Kebersihan
Retribusi Bermotor
Pengujian
Pelayanan
Kendaraan
Retribusi Pengendalian Telokomunikasi
Menara
Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Retribusi Olahraga
Tempat
Rekreasi
dan
Sewa Tanah dan Bangunan Retribusi Perizinan Tertentu
Retribusi Izin Trayek Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA Jumlah
112
(c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan bagian laba dari Perusahaan Daerah TA 2015 dan 2014 sebagai berikut. Tabel 164. Rincian Arus Masuk Kas dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Uraian
2015 (Rp)
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Perusahaan Seger
Daerah
Aneka
Perusahaan Panglungan
Daerah
1.722.681.943,00
1.435.121.500,00
287.560.443,00
0,00
0,00
0,00
1.630.685.000,00
1.260.121.500,00
370.563.500,00
91.996.943,00
175.000.000,00
(83.003.057,00)
1.121.550.752,14
1.088.059.628,39
33.491.123,75
1.121.550.752,14
1.088.059.628,39
33.491.123,75
2.844.232.695,14
2.523.181.128,39
321.051.566,75
Usaha
Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Perkebunan
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN Deviden Bank Jatim Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tambah(Kurang) (Rp)
2014 (Rp)
(d) Lain-lain PAD Yang Sah Saldo Lain-lain PAD Yang Sah berupa bunga deposito berjangka dan jasa giro Kas Daerah dan PAD Lain TA 2015. Perbandingan TA 2014 adalah sebagai berikut. Tabel 165. Rincian Arus Masuk Kas dari Lain-lain PAD yang Sah TA 2015 dan 2014 Uraian
2015 (Rp)
Penerimaan Jasa Giro
Tambah (Kurang) (Rp)
2014 (Rp)
6.895.556.723,23
4.198.602.099,25
2.696.954.623,98
6.534.152.211,15
4.079.779.769,55
2.454.372.441,60
361.404.512,08
118.822.329,70
242.582.182,38
0,00
0,00
0,00
26.350.049.499,85
22.317.922.149,04
4.032.127.350,81
15.926.267.123,02
16.839.360.693,67
(913.093.570,65)
Rekening Deposito pada Bank BNI
3.305.890.407,00
1.889.589.042,00
1.416.301.365,00
Rekening Deposito pada Bank BRI
3.881.872.807,00
2.577.671.043,00
1.304.201.764,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.236.019.162,83
1.011.301.370,37
2.224.717.792,46
20.000.000,00
2.223.100,00
17.776.900,00
0,00
2.058.100,00
(2.058.100,00)
20.000.000,00
165.000,00
19.835.000,00
185.387.346,00
340.176.474,75
(154.789.128,75)
Jasa Giro Kas Daerah Jasa Giro Pemegang Kas Jasa Giro Dana Cadangan Penerimaan Bunga Deposito Rekening Deposito pada Bank Jatim
Rekening Bunga Tabungan Rekening Cadangan
Deposito
pada
Dana
Rekening Deposito pada Bank Mandiri Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) Kerugian Uang Kerugian Barang Pendapatan Denda Pelaksanaan Pekerjaan
Keterlambatan
0,00
113
Uraian
2015 (Rp)
Tambah (Kurang) (Rp)
2014 (Rp)
Bidang Pendidikan
11.845.627,00
0,00
11.845.627,00
Bidang Kesehatan
4.050.918,00
9.075.954,00
(5.025.036,00)
Bidang Pekerjaan Umum
115.540.274,00
284.686.195,75
(169.145.921,75,00)
Bidang Penataan Ruang
0,00
0,00
0,00
11.875.992,00
6.347.000,00
5.528.992,00
Bidang Pertanian Bidang Peternakan
1.793.925,00
20.279.280,00
(18.485.355,00)
40.280.610,00
4.870.235,00
35.410.375,00
Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
0,00
0,00
0,00
Bidang Pemerintahan Umum
0,00
12.385.570,00
(12.385.570,00)
Bidang Pasar
Bidang Kehutanan
0,00
2.532.240,00
(2.532.240,00)
Pendapatan Denda Pajak
81.090.442,00
111.208.929,00
(30.118.487,00)
81.090.442,00
111.208.929,00
(30.118.487,00)
8.904.844.043,59
13.668.292.742,89
(4.763.448.699,30)
45.052.000,00
45.008.000,00
44.000,00
10.419.146,00
32.644.100,00
(22.224.954,00)
8.849.372.897,59
1.032.342.642,89
(7.817.030.254,70)
Pendapatan Kapitasi PT. ASKES
0,00
0,00
0,00
Pendapatan Kapitasi BPJS
0,00
12.558.298.000,00
(12.558.298.000,00)
155.859.523.174,65
0,00
155.859.523.174,65)
Umum
155.859.523.174,65
0,00
155.859.523.174,65)
Pendapatan Denda Keterlambatan Sanksi Administratif Bidang Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
0,00
12.420.000,00
(12.420.000,00)
0,00
12.420.000,00
(12.420.000,00)
41.946.781.992,00
25.535.460.000,00
16.411.321.992,00
Dana Kapitasi JKN FKTP Jelakombo
955.582.000,00
582.549.000,00
373.033.000,00
Dana Kapitasi JKN FKTP Pulolor
564.162.000,00
328.850.000,00
235.312.000,00
Dana Kapitasi JKN FKTP Jabon
526.661.000,00
262.330.000,00
264.331.000,00
Dana Kapitasi JKN FKTP Tambakrejo
580.363.000,00
295.460.000,00
284.903.000,00
Dana Kapitasi JKN FKTP Cukir
2.278.275.000,00
1.361.799.000,00
916.476.000,00
Dana Kapitasi JKN FKTP Brambang
1.083.530.000,00
729.205.000,00
354.325.000,00
Dana Kapitasi JKN FKTP Blimbing
1.221.213.000,00
731.913.000,00
489.300.000,00
658.535.000,00
408.770.000,00
249.765.000,00
1.616.787.000,00
1.096.335.000,00
520.452.000,00
1.682.753.000,00
909.225.000,00
773.528.000,00
Dana Kapitasi JKN FKTP Megaluh
893.525.000,00
604.885.000,00
288.640.000,00
Dana Kapitasi JKN FKTP Tembelang
985.203.000,00
595.710.000,00
389.493.000,00
Pendapatan denda PBB P-2 Penerimaan Lain-lain Penerimaan Radio Penerimaan permanen
jasa
investasi
non
Penerimaan Tidak Terduga
Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Pendapatan Badan Layanan Daerah
Denda Keterlamabatan Akta Kelahiran
Pengurusan
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada FKTP
Dana Kapitasi JKN FKTP Plumbong Gambang Dana Kapitasi Bandarkedungmulyo
JKN
FKTP
Dana Kapitasi JKN FKTP Perak
114
Uraian
2015 (Rp)
Dana Kapitasi JKN FKTP Jatiwates
2014 (Rp)
Tambah (Kurang) (Rp)
556.570.000,00
362.405.000,00
194.165.000,00
Dana Kapitasi JKN FKTP Bawangan
1.506.043.000,00
810.130.000,00
695.913.000,00
Dana Kapitasi JKN FKTP Kabuh
1.636.598.000,00
981.175.000,00
655.423.000,00
Dana Kapitasi JKN FKTP Plandaan
1.365.807.000,00
883.875.000,00
481.932.000,00
Dana Kapitasi JKN FKTP Tapen
1.211.973.000,00
805.149.000,00
406.824.000,00
Dana Kapitasi JKN FKTP Keboan
1.021.329.000,00
650.661.000,00
370.668.000,00
Dana Kapitasi JKN FKTP Mojoagung
1.739.781.000,00
1.047.411.000,00
692.370.000,00
Dana Kapitasi JKN FKTP Gambiran
960.440.000,00
629.520.000,00
330.920.000,00
Dana Kapitasi JKN FKTP Sumobito
1.844.290.492,00
1.109.403.000,00
734.887.492,00
Dana Kapitasi JKN FKTP Jogoloyo
1.199.645.000,00
789.800.000,00
409.845.000,00
Dana Kapitasi JKN FKTP Kesamben
1.231.611.000,00
619.020.000,00
612.591.000,00
615.265.500,00
357.295.500,00
257.970.000,00
1.221.105.000,00
700.779.000,00
520.326.000,00
783.305.000,00
503.970.000,00
279.335.000,00
1.727.871.000,00
1.110.237.000,00
617.634.000,00
649.005.000,00
421.945.000,00
227.060.000,00
Pulorejo
1.567.749.000,00
1.003.461.000,00
564.288.000,00
Dana Kapitasi JKN FKTP Kesamben Ngoro
856.233.000,00
550.005.000,00
306.228.000,00
Dana Kapitasi JKN FKTP Mojowarno
2.230.305.000,00
1.377.543.000,00
852.762.000,00
Dana Kapitasi JKN FKTP Japanan Mojowarno
1.448.201.000,00
792.375.000,00
655.826.000,00
Dana Kapitasi JKN FKTP Bareng
2.115.867.000,00
1.283.295.000,00
832.572.000,00
Dana Kapitasi JKN FKTP Wonosalam
1.411.199.000,00
838.974.500,00
572.224.500,00
240.243.233.221,32
66.186.305.494,93
174.056.927.726,39
Dana Kapitasi JKN FKTP Blimbing Kesamben Dana Kapitasi JKN FKTP Peterongan Dana Kapitasi JKN FKTP Dukuh Klopo Dana Kapitasi JKN FKTP Mayangan Jogoroto Dana Kapitasi JKN FKTP Jarak Kulon Dana Kapitasi Ngoro
JKN FKTP
Jumlah
Apabila dibandingkan dengan realisasi LRA Pendapatan Asli Daerah pada akun Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp240.858.577.971,32 maka ada selisih sebesar Rp615.344.750,00. Selisih ini berupa Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan yang masuk pada Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi Non Keuangan (e) Dana Bagi Hasil Pajak Merupakan Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kabupaten Jombang yang berasal dari Pemerintah Pusat selama Tahun 2015 dan perbandingannya dengan Tahun 2014 sebagai berikut.
115
Tabel 166. Rincian Arus Masuk Kas dari Bagi Hasil Pajak TA 2015 dan 2014 Uraian
2015 (Rp)
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
2014 (Rp)
Tambah (Kurang) (Rp)
20.248.464.250,00
22.525.370.040,00
(2.276.905.790,00)
9.945.832.800,00
14.144.757.606,00
(4.198.924.806,00)
0,00
0,00
0,00
591.935.000,00
691.998.143,00
(100.063.143,00)
Bagi Hasil Dari Bea Cukai
20.341.708.000,00
17.738.527.881,00
2.603.180.119,00
Bagi Hasil Pajak
51.127.940.050,00
55.100.653.670,00
(3.972.713.620,00)
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21 Insentif PBB Biaya Pemungutan PBB
(f) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Merupakan Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pemerintah Kabupaten Jombang yang berasal dari Pemerintah Pusat selama Tahun 2015. Perbandingannya dengan Tahun 2014 sebagai berikut. Tabel 167. Rincian Arus Kas Masuk dari Bagi Hasil SDA Uraian
2014 (Rp)
222.610.095,00
638.894.263,00
(416.284.168,00)
30.081.788,00
39.225.466,00
(9.143.678,00)
703.264.033,00
383.182.410,00
320.081.623,00
21.524.381.115,00
18.283.783.314,00
3.240.597.801,00
1.510.416.204,00
2.374.891.304,00
(864.475.100,00)
13.616.400,00
12.014.268,00
1.602.132,00
24.004.369.635,00
21.731.991.025,00
2.272.378.610,00
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
Tambah (Kurang) (Rp)
2015 (Rp)
(g) Dana Alokasi Umum Merupakan Penerimaan Dana Alokasi Umum Pemerintah Kabupaten Jombang yang berasal dari Pemerintah Pusat selama Tahun 2015 yang perbandingannya dengan Tahun 2014 adalah sebagai berikut. Tabel 168. Rincian Arus Kas Masuk dari Dana Alokasi Umum TA 2015 dan 2014 Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum
2015 (Rp) 1.032.325.237.000,00
2014 (Rp) 1.007.166.193.000,00
Tambah(Kurang) (Rp) 25.159.044.000,00
116
(h) Dana Alokasi Khusus Merupakan Penerimaan Dana Alokasi Khusus Pemerintah Kabupaten Jombang yang berasal dari Pemerintah Pusat selama Tahun 2015. Perbandingannya dengan Tahun 2014 sebagai berikut. Tabel 169. Rincian Arus Kas Masuk dari Dana Alokasi Khusus TA 2015 dan 2014 Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus
2015 (Rp)
Tambah(Kurang) (Rp)
2014 (Rp)
63.325.130.000,00
47.292.080.000,00
16.033.050.000,00
(i) Dana Penyesuaian Realisasi Dana Penyesuaian Kabupaten Jombang TA 2015 dan 2014 sebagai berikut. Tabel 170. Rincian Arus Kas Masuk dari Dana Penyesuaian TA 2015 dan 2014 Uraian Dana Penyesuaian Penghasilan Guru
2015 (Rp) Tambahan
Dana Insentif Daerah
304.067.641.000,00
282.545.378.000,00
21.522.263.000,00
20.874.612.000,00
0,00
20.874.612.000,00
336.083.000,00
1.087.163.000,00
(751.080.000,00)
325.278.336.000,00
283.632.541.000,00
41.645.795.000,00
DP2D2 (Dana Proyek Pemerintah Daerah Dan Desentralisasi) Dana Penyesuaian
Tambah (Kurang) (Rp)
2014 (Rp)
(j) Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Merupakan Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Kabupaten Jombang yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama Tahun 2015 dan perbandingannya dengan Tahun 2014 sebagai berikut. Tabel 171. . Rincian Arus Kas Masuk dari Dana Bagi Hasil Pajak - Pemerintah Provinsi Uraian
2015 (Rp)
2014 (Rp)
Tambah (Kurang) (Rp)
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor
29.544.538.438,00
35.685.879.713,00
(6.141.341.275,00)
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
23.076.776.772,00
34.361.480.933,00
(11.284.704.161,00)
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
36.709.147.159,00
35.229.650.168,00
1.479.496.991,00
395.416.522,00
516.600.137,00
(121.183.615,00)
31.717.034.905,00
23.035.050.462,00
8.681.984.443,00
121.442.913.796,00
128.828.661.413,00
(7.385.747.617,00)
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Bagi Hasil Pajak Rokok Dana Bagi Hail Pajak dari Provinsi
117
(k) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi Merupakan Penerimaan Dana Bagi Hasil Lainnya Pemerintah Kabupaten Jombang yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama tahun 2015 dan perbandingannya dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut. Tabel 172. Rincian Arus Kas Masuk dari Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - Pemerintah Provinsi TA 2015 dan 2014 Uraian
2015 (Rp)
2014 (Rp)
Tambah (Kurang) (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari SP3
0,00
120.386.536,00
(120.386.536,00)
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari TERA
0,00
0,00
0,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Pemeriksaan
0,00
244.593.666,00
(244.593.666,00)
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Pemeriksaan, Pengukuran & Pengujian Hasil Hutan (RP3HH)
0,00
59.420.861,00
(59.420.861,00)
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi
0,00
424.401.063,00
(424.401.063,00)
(l) Pendapatan Hibah Merupakan Pendapatan Hibah Kabupaten Jombang yang berasal dari Pemerintah Pusat selama tahun 2015. Tabel 173. Rincian Arus Kas Masuk dari Pendapatan Hibah TA 2015 dan 2014 Uraian Pendapatan Hibah dari Pemerintah
2015 (Rp)
2014 (Rp)
2.049.108.600,00
1.143.652.011,00
Tambah (Kurang) (Rp) 905.456.589,00
(m) Pendapatan Lainnya Merupakan Penerimaan Dana Pemerintah Kabupaten Jombang Tahun 2015 dan perbandingannya di Tahun 2014. Tabel 174. Rincian Arus Kas Masuk dari Pendapatan Lainnya TA 2015 dan 2014 Uraian
2015 (Rp)
2014 (Rp)
Tambah (Kurang) (Rp)
Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Pusat
167.771.586.000,00
56.474.897.000,00
111.296.689.000,00
118
Rincian atas Bantuan Keuangan dari Provinsi Tahun 2015 adalah sebagai berikut. Tabel 175. Rincian Arus Kas Masuk dari Bantuan Keuangan TA 2015 dan 2014 Pendapatan Lainnya
2015 (Rp)
Bidang Pemberdayaan Koperasi UMKM
Tambah(Kurang) (Rp)
2014 (Rp) 0,00
0,00
0,00
Bidang Pendidikan
6.653.780.000,00
5.991.905.000,00
661.875.000,00
Bidang Kesehatan
530.373.000,00
407.792.000,00
122.581.000,00
Bidang Pertanian
20.000.000.000,00
10.025.200.000,00
9.974.800.000,00
Bidang Infrastruktur
55.000.000.000,00
40.000.000.000,00
15.000.000.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0.00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
85.437.433.000,00
0,00
85.437.433.000,00
167.771.586.000,00
56.474.897.000,00
111.296.689.000,00
Bidang Peningkatan Keuangan Daerah
Pengelolaan
Hari Jadi Provinsi Jalin Matra Dari Pemerintah Pusat
(2)
Arus Keluar Kas 31 Desember 2015 (Rp) 1.761.733.233.659,04
31 Desember 2014 (Rp) 1.323.018.702.546,69
Arus keluar kas dari kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Jombang selama Tahun 2015 dipergunakan untuk: Tabel 176. Rincian Arus Keluar Kas dari Belanja Operasi TA 2015 dan 2014 Belanja Operasi Belanja Pegawai/Personalia
2015 (Rp)
2014 (Rp)
Tambah (Kurang) (Rp)
1.008.045.221.853,00
916.854.767.116,00
91.190.454.737,00
Belanja Barang
392.542.579.008,04
214.783.378.453,69
177.759.200.554,35
Hibah
118.091.999.654,00
108.748.946.621,00
9.343.053.033,00
1.480.050.000,00
7.737.150.000,00
(6.257.100.000,00)
744.898.954,00
999.999.964,00
(255.101.010,00)
0,00
150.400.000,00
(150.400.000,00)
240.828.484.190,00
73.744.060.392,00
167.084.423.798,00
1.761.733.233.659,04
1.323.018.702.546,69
438.714.531.112,35
Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan BelanjaTak Terduga Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Jumlah
b) Arus Kas Aktivitas Investasi Non Keuangan Aktivitas investasi non keuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap. Arus kas bersih dari aktivitas investasi non keuangan adalah sebesar Rp(402.604.448.224,16). Jumlah tersebut terdiri dari:
119
Tabel 177. Arus Kas Aktivitas Non Keuangan per 31 Desember 2015 URAIAN
2015 (Rp)
2014 (Rp)
Tambah (Kurang) (Rp)
Arus Kas Masuk
615.344.750,00
745.062.142,24
(129.717.392,24)
Arus Kas Keluar
403.219.792.974,16
341.263.308.417,57
61.956.484.556,59
(402.604.448.224,16)
(340.518.246.275,33)
(62.086.201.948,83)
Arus Kas Bersih
(1)
Arus Masuk Kas 31 Desember 2015 (Rp) 615.344.750,00
31 Desember 2014 (Rp) 745.062.142,24
Arus masuk kas Pemerintah Kabupaten Jombang untuk kegiatan investasi selama Tahun 2015 adalah sebagai berikut. Tabel 178. Rincian Arus Masuk Kas dari Penjualan Aset Tetap TA 2015 dan 2014 Uraian
2015 (Rp)
Tambah (Kurang) (Rp)
2014 (Rp)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai
15.304.400,00
9.764.500,00
5.539.900,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang SahPenjualan Mesin/Alat-alat Berat tidak terpakai
15.000.000,00
0,00
15.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
39.405.000,00
0,00
39.405.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Penjualan Kendaraan Dinas roda empat
0,00
253.545.000,00
(253.545.000,00)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Penjualan Drum Bekas
19.420.000,00
28.240.000,00
(8.820.000,00)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Penjualan Hasil Penebangan Pohon
17.600.000,00
29.261.000,00
(11.661.000,00)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan
168.550.000,00
48.156.117,24
120.393.882,76
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Penjualan hasil pertanian
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Penjualan hasil perkebunan
24.000.000,00
25.400.000,00
(1.400.000,00)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Penjualan hasil peternakan
155.600.400,00
183.129.875,00
(27.529.475,00)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Penjualan hasil perikanan
60.464.950,00
67.565.650,00
(7.100.700,00)
615.344.750,00
745.062.142,24
(129.717.392,24)
Jumlah Arus Kas Masuk
(2)
Arus Keluar Kas 31 Desember 2015 (Rp) 403.219.792.974,16
31 Desember 2014 (Rp) 341.263.308.417,57
120
Arus keluar kas Pemerintah Kabupaten Jombang untuk kegiatan investasi selama Tahun 2015 adalah sebagai berikut. Tabel 179. Rincian Arus Kas Keluar dari Belanja Modal TA 2015 dan 2014 Uraian
2015 (Rp)
2014 (Rp)
6.823.088.700,00
2.967.398.600,00
3.855.690.100,00
Peralatan dan Mesin
81.825.687.836,70
90.291.385.552,00
-8.465.697.715,30
Gedung dan Bangunan
85.385.681.751,00
67.162.410.440,00
18.223.271.311,00
225.359.443.636,46
177.771.950.691,57
47.587.492.944,89
3.215.894.050,00
3.070.163.134,00
145.730.916,00
609.997.000,00
0,00
609.997.000,00
403.219.792.974,16
341.263.308.417,57
61.956.484.556,59
Tanah
Jalan/Jembatan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Aset Lainnya Jumlah
Tambah (Kurang) (Rp)
c) Arus Kas Aktivitas Pendanaan Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dana cadangan dan utang pemerintah. Tabel 180. Arus Kas Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2015 URAIAN
2015 (Rp)
2014 (Rp)
Tambah (Kurang) (Rp)
Arus Kas Masuk
513.157.553,00
481.090.952,00
32.066.601,00
Arus Kas Keluar
5.597.542.500,00
6.500.000.000,00
(902.457.500,00)
(5.084.384.947,00)
(6.018.909.048,00)
(934.524.101,00)
Arus Kas Bersih
(1)
Arus Masuk Kas 31 Desember 2015 (Rp) 513.157.553,00
31 Desember 2014 (Rp) 481.090.952,00
Arus masuk kas Pemerintah Kabupaten Jombang dari aktivitas pendanaan selama tahun 2015 adalah sebagai berikut. Tabel 181. Rincian Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pendanaan TA 2015 dan 2014 Uraian
2015 (Rp)
Pencairan dana cadangan Penerimaan Pinjaman
kembali
Pemberian
Penerimaan Kembali Investasi non permanen Penerimaan Piutang Daerah Jumlah
2014 (Rp)
Tambah (Kurang) (Rp)
0,00
0,00
0,00
68.267.779,00
315.616.847,00
(247.349.068,00)
0,00
0,00
0,00)
444.889.774,00 513.157.553,00
165.474.105,00 481.090.952,00
279.415.669,00 32.066.601,00
121
Tabel 182. Rincian Penerimaan Piutang Daerah per 31 Desember 2015 Sektor
Tahun Pajak
Piutang Pajak (Rp)
Pedesaan / Perkotaan
2014
236.123.212,00
2013
85.055.100,00
2012
66.976.711,00
2011
28.434.008,00
2010
12.169.681,00
2009
5.344.480,00
2008
2.851.412,00
2007
3.376.965,00
2006
1.085.153,00
2005
2.517.246,00
2004
238.786,00
2003
250.226,00
s.d. 2002
466.794,00
Jumlah
(2)
444.889.774,00
Arus Keluar Kas 31 Desember 2015 (Rp) 5.597.542.500,00
31 Desember 2014 (Rp) 6.500.000.000,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan Pemerintah Kabupaten Jombang selama Tahun 2015 adalah sebagai berikut Tabel 183. Rincian Arus Keluar Kas dari Pengeluaran Pendanaan TA 2015 dan 2014 Uraian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
(Investasi)
Pembayaran Pokok Utang Jumlah
2015 (Rp)
2014 (Rp)
Tambah (Kurang) (Rp)
5.500.000.000,00
6.500.000.000,00
(1.000.000.0000,00)
97.542.500,00
0,00
97.542.500,00
5.597.542.500,00
6.500.000.000,00
(902.457.500,00)
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp5.500.000.000,00 merupakan penyertaan modal yang berasal dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 untuk BPR Bank Jombang. Sedangkan Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp97.542.500,00 merupakan pembayaran pokok utang kepada CV. Azita Abadi Surabaya sesuai dengan Surat Sekretaris Daerah No. 900/5002/415.22/2015 tanggal 24 November 2015 dengan nomor bukti pembayaran 1863/TGLSBM/1.20.08.01/2015 tanggal 14 Desember 2015.
122
d) Arus Kas Aktivitas Transitoris Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan pemerintah daerah. Tabel 184. Arus Kas Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2015 URAIAN
2015 (Rp)
2014 (Rp)
Tambah (Kurang) (Rp)
Arus Kas Masuk
146.482.523.696,00
134.294.575.547,00
12.187.948.149,00
Arus Kas Keluar
147.513.206.363,00
133.263.892.880,00
14.249.313.483,00
Arus Kas Bersih
(1.030.682.667,00)
1.030.682.667,00
-2.061.365.334,00
(1)
Arus Masuk Kas 31 Desember 2015 (Rp) 146.482.523.696,00
31 Desember 2014 (Rp) 134.294.575.547,00
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Jombang selama Tahun 2015 terdiri atas penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga. Rincian penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga sebagai berikut. Tabel 185. Rincian Arus Masuk Kas dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
2014 (Rp)
53.455.642.462,00
49.648.130.757,00
1.062.701.000,00
1.047.974.000,00
PPh 21
46.383.053.742,00
41.236.618.156,00
PPh 22
1.321.727.066,00
1.740.106.944,00
PPh 23
242.291.798,00
286.230.920,00
PPh 25
248.182,00
3.489.764,00
37.349.721.710,00
35.306.036.025,00
6.667.137.736,00
5.025.988.981,00
146.482.523.696,00
134.294.575.547,00
IWP Taperum
PPn PPh pasal 4 Jumlah
(2)
2015 (Rp)
Arus Keluar Kas
31 Desember 2015 31 Desember 2014 (Rp) (Rp) 147.513.206.363,00 133.263.892.880,00 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran Pemerintah Kabupaten Jombang selama Tahun 2015. Perbandingannya dengan Tahun 2014 sebagai berikut.
123
Tabel 186. Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran TA 2015 dan 2014 Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
2015 (Rp)
IWP
2014 (Rp)
53.455.642.462,00
49.648.130.757,00
1.062.701.000,00
1.047.974.000,00
PPh 21
46.383.383.742,00
41.236.288.156,00
PPh 22
1.326.700.190,00
1.735.133.820,00
PPh 23
243.417.526,00
285.105.192,00
PPh 25
248.182,00
3.489.764,00
38.111.480.843,00
34.544.276.892,00
6.929.632.418,00
4.763.494.299,00
147.513.206.363,00
133.263.892.880,00
Taperum
PPn PPh pasal 4 Jumlah
(3)
Penurunan Bersih Kas 31 Desember 2015 (Rp) (19.780.220.194,24)
31 Desember 2014 (Rp) 101.305.252.439,50
Penurunan bersih kas TA (Rp19.780.220.194,24) dengan rincian sebagai berikut.
2015
sebesar
Tabel 187. Penurunan Bersih Kas TA 2015 dan 2014 Uraian
2015 (Rp)
Aktivitas operasi Aktivitas investasi non keuangan Aktivitas pendanaan Aktivitas transitoris Penurunan Bersih Kas
2014 (Rp)
388.939.295.643,92
446.811.725.095,83
(402.604.448.224,16)
(340.518.246.275,33)
(5.084.384.947,00)
(6.018.909.048,00)
(1.030.682.667,00)
1.030.682.667,00
(19.780.220.194,24)
101.305.252.439,50
e) Saldo awal Kas di BUD Saldo awal Kas di BUD sebesar Rp332.457.348.872,36 terdiri dari: Tabel 188. Rincian Kas di Kas Daerah TA 2015 dan 2014 Keterangan
Rekening Bank
Rekening Giro
0111000011
Outstanding SP2D 2014
(167.172.449,00)
Deposito Bank Jatim
2015 (Rp)
2014 (Rp)
173.072.123.675,63
66.152.096.432,86
DB 187859, DB 188006, DB 188013, DB 188067
85.000.000.000,00
125.000.000.000,00
Deposito Bank BNI 46
PAA 0380796,0735294
20.000.000.000,00
20.000.000.000,00
Deposito Bank BRI
DB 7511878, DC 2859220
20.000.000.000,00
20.000.000.000,00
Deposito Bank Mandiri
AD.268479, AD.268470
25.000.000.000,00
0,00
9.385.225.196,73
0,00
FKTP Kas di Badan Layanan Umum Daerah Jumlah
23.768.447.133,45 356.225.796.005,81
231.152.096.432,86
124
f) Saldo akhir kas di BUD Saldo akhir Kas di BUD per 31 Desember 2015 sebesar Rp336.445.575.811,57 yang terdiri dari: Tabel 189. Rincian Kas di BUD TA 2015 dan 2014 Uraian
2015 (Rp)
2014 (Rp)
Saldo awal Kas di BUD
356.225.796.005,81
231.152.096.432,86
Penurunan Bersih Kas
(19.780.220.194,24)
101.305.252.439,50
Saldo akhir kas di BUD
336.445.575.811,57
332.457.348.872,36
6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang bertujuan memberikan informasi tentang ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar ekuitas, ekuitas akhir. Rincian dan perubahan ekuitas Pemerintah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut. Tabel 190. Rincian Anggaran dan Realisasi Surplus/Defisit TA 2015 dan Realisasi TA 2014 Uraian Saldo Awal Surplus/Defisit-LO Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
Saldo 2015 (Rp) 4.515.225.316.699,28 368.463.093.129,69 0,00
-
Koreksi Nilai Persediaan
0,00
-
Selisih Revaluasi Aset Tetap
0,00
-
Koreksi Ekuitas
(2.447.056.979.957,54)
Yang terdiri dari: Perubahan Kebijakan Akuntansi Koreksi Saldo awal Ekuitas Akhir
(2.445.032.918.248,31) (2.024.061.709,23) 2.436.631.429.871,43
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan sekurang-kurangnya pos pos: Ekuitas Awal Surplus/defisit LO pada periode bersangkutan Koreksi koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan kesalahan mendasar, yaitu: Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periodeperiode sebelumnya - Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap yang dinyatakan dalam hal penilaian kembali.
125