CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAB I PENDAHULUAN 1.1
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.1.1
Maksud Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan. (a) Akuntabilitas Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. (b) Manajemen Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana. (c) Transparansi Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan.
1.1.2
Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pelaporan keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan : (a) Memberikan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. (b) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai (c) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. (d) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya. (e) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, asset, kewajiban dan ekuitas dana Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas pelaporan. Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah terdiri dari : a) Laporan Realisasi Anggaran b) Neraca c) Laporan Operasional d) Laporan Perubahan Ekuitas e) Catatan atas Laporan Keuangan Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan unsur-unsur sebagai berikut : a)
Pendapatan
b)
Belanja
c)
Transfer
d)
Surplus/deficit
e)
Pembiayaan
f)
Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan
realisasinya dalam satu periode pelaporan. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancer dan non lancer serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan dapat diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam wakut lebih dari 12 (dua belas) bulan. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut : a)
Kas dan setara kas
b)
Investasi jangka pendek
c)
Piutang pajak dan bukan pajak
d)
Persediaan
e)
Investasi jangka panjang
f)
Aset tetap
g)
Kewajiban jangka pendek
h)
Kewajiban jangka panjang
i)
Ekuitas dana
Catatan atas Laporan Keuangan Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :
a.
Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
b.
Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
c.
Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan
Realisasi Anggaran dan Neraca.
1.2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Pelaporan keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain : a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; c. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara; d. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; e. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; f.
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
g. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; h. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; i.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014.
1.3
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut : Bab I
Pendahuluan
1.1
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3
Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan
Bab II Ekonomi Makro 2.1
Ekonomi Makro
2.2
Kebijakan Keuangan
2.3
Pencapaian target kinerja APBD
Bab III
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
3.1
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Bab IV
Kebijakan Akuntansi
4.1
Entitas Pelaporan
4.2
Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3
Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.4
Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
Bab V
Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
5.1
Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Pelaporan Keuangan
5.1.1
Pendapatan
5.1.2
Belanja
5.1.3
Pembiayaan
5.1.4
Aset
5.1.5
Kewajiban
5.1.6
Ekuitas Dana
5.1.7
Komponen-komponen Arus Kas
Bab VI
Penjelasan atas Informasi Non Keuangan
Bab VIII Penutup
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
2.1
Ekonomi Makro
2.2
Kebijakan Keuangan
2.3
Pencapaian Target Kinerja APBD 2.3.1
Arah kebijakan yang digunakan dalam pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial adalah : 2.3.1.1
Meningkatkan kualitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2.3.1.2
Meningkatkan sarana dan prasarana Panti Sosial sehingga mampu melindungi dan mengembalikan fungsi sosial masyarakat Penyandang Cacat.
2.3.1.3
Meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendayagunakan PSKS dalam usaha kesejateraan sosial dan penanaman sikap kerelawan, nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan dalam kehidupan masyarakat.
2.3.1.4
Meningkatkan keberdayaan Lembaga-lembaga Sosial dan Organisasi Sosial dalam Peningkatan Kesejahteraan.
2.3.1.5
Meningkatkan kesiapan dan tanggap darurat masyarakat dalam menghadapi Bencana/Bencana Alam secara cepat dan tepat serta mewujudkan dan memulihkan fungsi sosial bagi para Korban Bencana.
2.3.2
Faktor pendorong tercapainya tingkat keberhasilan adalah bahwa : 2.3.2.1
Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan instansi terkait yang ada di Kabupaten dan Kota
2.3.2.2
Adanya partisipasi dari Kabupaten/Kota di dalam ikut menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
2.3.2.3
Di dalam penanganan permasalahan yang sifatnya tidak dapat dikendalikan (Bencana Alam) didukung penuh baik oleh instansi terkait maupun oleh masyarakat.
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KINERJA KEUANGAN
3.1
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
3.2
Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1
Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Dinas Sosial Provinsi Jawa
Tengah. 4.2
Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Daerah dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Daerah. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 4.3
Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
4.3.1
Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa kas UP/GU/TU yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di bendahara pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas. Kas di bendahara pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.
4.3.2
Kas di Bendahara Penerimaan Kas di bendahara penerimaan merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh bendahara penerimaan yang berasal dari pendapatan daerah yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca.
4.3.3
Persediaan Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan diakui berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai. Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terkahir jika diperoleh dengan pembelian dan harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.
4.3.4
Pengukuran Aset Tetap secara Umum a. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan. b. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah. c. Dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian uatama. d. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
e. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian. f. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan. g. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset tetap yang diperoleh karena penukaran dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diperoleh atau nilai wajar aset tetap yang diserahkan, mana yang lebih mudah. h. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, using, hilang dan sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku. i. Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama. 4.3.5
Tanah Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.
4.3.6
Peralatan dan Mesin Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan. Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
4.3.7
Gedung dan Bangunan Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.
4.3.8
Jalan, Irigasi dan Jaringan Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan. Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi dan jaringan tersebut siap digunakan.
Bangunan air diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan 4.3.9
Aset Tetap Lainnya Buku perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan. Hewan ternak dan tanaman diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan hewan ternak dan tanaman tersebut siap untuk dimanfaatkan.
4.3.10 Konstruksi dalam Pengerjaan Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayarkan pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada. Konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. 4.3.11 Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban jangka pendek dinilai dengan nominal mata uang rupiah yang harus dibayar. 4.3.12 Kewajiban Jangka Panjang Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca. 4.3.13 Ekuitas Dana Ekuitas dana terdiri dari : Ekuitas Dana Lancar Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai investasi permanen aset tetap, aset lainnya dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang. Ekuitas Dana Cadangan Ekuitas dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan. 4.3.14 Pendapatan a. Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber dan pusat pertanggungjawaban. b. Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas daerah. c. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). d. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang dari kas yang diterima. 4.3.15 Belanja a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas daerah. b. Khusus
pengeluaran
melalui
pemegang
kas
pengakuannya
terjadi
pada
saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi verifikasi.
c. Pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan. d. Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. 4.4
Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah mengacu sepenuhnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian untuk penerapan penyusutan aset tetap.
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 5.1 PENJELASAN POS-POS NERACA 1.1.1
ASET
1.1.1.1
ASET LANCAR
1.1.1.1.1
KAS
1.1.1.1.1.1 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN Tidak ada saldo/sisa kas pada Bendahara Pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2014 yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. No
Uraian Kas di Bendahara Pengeluaran
2014
2013
-
118.172
1.1.1.1.1.3 KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN Tidak ada saldo/sisa kas pada Bendahara Penerimaan sampai dengan 31 Desember 2014 yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. No
Uraian Kas di Bendahara Penerimaan
1.1.1.1.2
2014
2013
-
-
BELANJA DIBAYAR DIMUKA Belanja Dibayar Dimuka adalah aset lancar berupa premi asuransi gedung dan kendaraan roda empat. Masa premi asuransi adalah 5 Agustus 2014 s/d 5 Agustus 2015 sehingga hak berupa manfaat atas perlindungan asuransi pada tahun 2015 belum diperoleh. No
Uraian Belanja Dibayar Dimuka
1.1.1.1.3
2014
2013
31.001.250,-
-
PERSEDIAAN Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemda, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2014 dikalikan dengan harga pembelian terakhir.
1.1.1.1.3.1 Persediaan Bahan Pakai Habis No 1. 2. 3. 4. 5.
Nama/Jenis Persediaan
Jumlah Satuan
Harga Satuan
Nilai Persediaan
Alat Tulis Kantor Cetak Alat Listrik Materai/Benda Pos Alat Kebersihan
-
-
707.600,665.500,1.373.900.39.000,156.500,-
Jumlah
-
-
2.942.500,-
1.1.1.1.3.2 Persediaan Obat-obatan No 1.
Nama/Jenis Persediaan
Jumlah Satuan
Obat-obatan Jumlah
Harga Satuan
Nilai Persediaan
-
-
1.382.625,-
-
-
1.382.625,-
1.1.1.1.3.3 Persediaan Pakaian Dinas No 1.
Nama/Jenis Persediaan Pakaian Dinas - PDH Jumlah
Jumlah Satuan
Harga Satuan
Nilai Persediaan 7.867.500,-
-
-
-
-
7.867.500,-
1.1.1.3
ASET TETAP No 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Uraian
2014
Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan Jumlah
2013
133.276.642.440,00 30.006.439.227,55 161.898.181.892,00 1.596.930.069,00 1.277.721.901,00 (84.754.862.203,70)
133.531.650.440,00 24.929.954.097,55 156.600.977.892,00 1.596.930.069,00 1.275.221.901,00 (61.623.378.802,50)
243.301.053.325,85
256.311.355.597,05
Rincian Mutasi Aset Tetap terdiri dari : Penambahan
2014
Koreksi dan Penilaian Reklasifikasi Masuk Hibah Mutasi Masuk Kapitalisasi Non Belanja Modal Belanja Modal Jumlah
44.992.000,00 1.241.953.000,00 11.924.677.709,00 13.211.622.709,00
Pengurangan
2014
Koreksi Reklasifikasi Keluar Hibah Mutasi Keluar Ektrakomtabel Penghapusan
300.000.000,00 1.782.632.420,00 1.007.809.159,00 Jumlah
3.090.441.579,00
Keterangan Rincian Mutasi Aset Tetap : 1. Tambah Koreksi Nilai Koreksi tanah sebesar 6 dan 2 bidang tanah yang belum tercatat masing-masing sebesar Rp 2.352.000,- dan Rp 42.640.000,-. 2. Reklasifikasi Tambah Aset Tetap a. Alat Besar berupa 3 buah Genset senilai Rp 826.013.000,- merupakan reklasifikasi dari alat kantor dan rumah tangga. No 1. 2.
Aset Tetap Alat besar Alat kantor dan rumah tangga
Reklasifikasi Masuk 3
Reklasifikasi Keluar
826.013.000 3
826.013.000
b. Alat kantor dan rumah tangga berupa 1 buah speaker active senilai Rp 2.500.000,- ; 13 buah LCD proyektor senilai Rp 73.235.000,- ; 9 buah mesin potong rumput senilai Rp 19.200.000,- ; 15 buah TV senilai Rp 45.360.000,- ; 8 buah handycam senilai Rp 46.905.000,- ; 3 buah layar proyektor senilai Rp 5.250.000,- ; 1 buah home theather senilai Rp 3.450.000,-; dan 22 unit PC senilai Rp 8.820.000,-. No 1. 2. 3.
Aset Tetap Alat pertanian Alat kantor dan rumah tangga Alat studio dan komunikasi
Reklasifikasi Masuk 72
Reklasifikasi Keluar 9
27.400.000
63
370.740.000
398.140.000
c. Alat studio dan komunikasi berupa 4 buah pesawat telepon sebesar Rp 7.800.000,-. No 1. 2.
Aset Tetap Alat kantor dan rumah tangga Alat studio dan komunikasi
Reklasifikasi Masuk
Reklasifikasi Keluar 4
7
7.800.000
7.800.000
d. Barang bercorak kesenian/kebudayaan berupa 1 unit alat musik band senilai Rp 10.000.000,-. No 1. 2.
Aset Tetap Alat kantor dan rumah tangga Barang bercorak budaya
Reklasifikasi Masuk
Reklasifikasi Keluar 1
1
10.000.000
10.000.000
3. Ektrakomtabel Berkurang disebabkan barang hasil pengadaan tahun 2014 tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Jateng No. 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, dimana nilai minimum aset tetap adalah sama dengan atau lebih dari Rp 500.000,-
4. Reklasifikasi Keluar ke Aset Tetap a. Alat pertanian/peternakan berupa 9 buah mesin potong rumput senilai Rp 27.400.000,- di reklasifikasi ke alat kantor dan rumah tangga. No
Aset Tetap
1. 2.
Alat pertanian Alat kantor dan rumah tangga
Reklasifikasi Masuk
Reklasifikasi Keluar 9
9
27.400.000
27.400.000
b. Alat kantor dan rumah tangga berupa 3 buah genset senilai Rp 826.013.000,di reklasifikasi ke alat besar, 4 buah pesawat telepon senilai Rp 7.800.000,- di reklasifikasi ke alat studio dan komunikasi. No
Aset Tetap
1. 2. 3.
Alat besar Alat kantor dan rumah tangga Alat Studio dan Komunikasi
Reklasifikasi Masuk
Reklasifikasi Keluar
3
826.013.000
4
7.800.000
7
833.813.000
5. Reklasifikasi Keluar ke Aset Lainnya Alat angkutan berkurang 54 barang senilai Rp 33.300.000,-, alat bengkel dan alat ukur berkurang 13 senilai Rp 15.404.000,-, alat kantor dan rumah tangga berkurang 440 senilai Rp 473.710.420,-, alat studio dan komunikasi berkurang 10 senilai Rp 10.765.000,-, dan barang bercorak kesenian/kebudayaan berkurang 1 senilai Rp 7.500.000,-. 6. Koreksi Kurang a. Tanah berkurang 2 bidang antara lain : a). 1 bidang tanah merupakan koreksi volume dengan penggabungan nilai perolehan 2 bidang tanah menjadi 1 buah sertifikat. b). 1 bidang tanah merupakan koreksi volume dan nilai perolehan senilai Rp 300.000.000,- karena merupakan aset tanah Pemerintah Kota Semarang dengan Berita Acara Pinjam Pakai Nomor 590/8/1991 Tanggal 25 Pebruari 1991. 1.1.1.4
ASET LAINNYA No 1. 2.
Uraian Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Jumlah
2014
2013
154.250.000,00 663.089.420,00
53.200.000,00 884.403.193,45
817.339.420,00
937.603.193,45
Rincian Mutasi Aset Lainnya terdiri dari : Penambahan
2014
Koreksi dan Penilaian Reklasifikasi Masuk Hibah Mutasi Masuk
540.679.420,00 540.679.420,00
Jumlah Pengurangan
2014
Koreksi Reklasifikasi Keluar Mutasi Keluar Penghapusan
660.943.193,45 660.943.193,45
Jumlah
1.1.3
EKUITAS DANA
1.1.3.1
EKUITAS DANA LANCAR No 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Uraian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kas di PK hutang pihak ketiga (Non SiLPA) Pendapatan yang ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Persediaan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek Jumlah
2014
2013
12.192.625
118.172 5.248.040
-
-
12.192.625
5.248.040
1.1.3.2
EKUITAS DANA INVESTASI No 1. 2. 3.
Uraian
2014
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) Jumlah
1.1.3.3
2013 -
-
243.301.053.325,85
256.311.355.597,05
817.339.420,00
937.603.193,45
244.118.392.745,85
257.248.958.790,50
EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN No 1. 2. 3. 4.
Uraian
2014
Ekuitas Beban Dibayar Dimuka Ekuitas Pendapatan Dibayar Dimuka Ekuitas Perubahan SAL RK PPKD Jumlah
2013
31.001.250,00 -
-
31.001.250,00
-
5.2 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 5.2.1
PENDAPATAN 5.2.1.2
5.2.1.3
Pendapatan Retribusi Daerah No
Uraian
1.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah : - Sewa Rumah Dinas - Sewa Ruangan/Aula - Sewa Lahan/Tanah - Hasil Karya Balai
54.605.000 33.420.000 25.500.000 21.200.000
45.250.000 33.420.000 25.500.000 21.200.000
Jumlah
134.725.000
125.370.000
2013
2014
2013
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah No
Uraian
1.
Penerimaan Lain-lain : - Pengembalian Gaji & Tunjangan - Setor Kembali Temuan Pemeriksaan - Kelebihan Setor sisa kas di Bendahara Pengeluaran Jumlah
5.2.2
2014
7.603.500 -
1.756.000 -
7.603.500
1.756.000
BELANJA 5.2.2.1
BELANJA OPERASI
5.2.2.1.1
Belanja Pegawai Merupakan penjumlahan semua belanja pegawai, baik yang ada pada Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. No 1. 2.
Uraian Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung : Honorarium PNS Honorarium Non PNS Uang Lembur Jumlah
2014
2013
95.182.943.739
65.812.144.710
866.015.000 8.536.027.000 339.984.000
1.583.622.500 12.367.484.900 327.415.500
104.924.969.739
80.090.667.610
5.2.2.1.2
Belanja Barang No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 14. 15. 17.
Uraian
2014
Belanja bahan pakai habis Belanja bahan/material Belanja jasa kantor Belanja premi asuransi Belanja perawatan kendaraan bermotor Belanja cetak dan penggandaan Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir Belanja sewa sarana mobilitas Belanja pemeliharaan Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor Belanja makanan dan minuman Belanja pakaian dinas & atributnya Belanja Pakaian Kerja Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu Belanja perjalanan dinas Belanja kursus2 singkat/pelatihan Belanja barang hibah dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat Jumlah
5.2.2.1.3
Belanja Modal
5.2.2.1.3.2
Belanja Peralatan dan Mesin No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Uraian BM. Pengadaan bermotor BM. Pengadaan BM. Pengadaan dan peternakan BM. Pengadaan BM. Pengadaan BM. Pengadaan BM. Pengadaan BM. Pengadaan BM. Pengadaan tangga BM. Pengadaan BM. Pengadaan BM. Pengadaan
alat2 angkutan darat alat2 bengkel alat2 pengolahan pertanian Peralatan kantor Perlengkapan Kantor Komputer Meubelair Peralatan Dapur penghias ruangan rumah Alat-alat Studio Alat-alat Komunikasi Alat-alat Kedokteran Jumlah
5.2.2.1.3.3
9.521.409.850 1.142.417.000 12.064.911.990 58.407.500 1.898.830.760 1.016.160.900 884.611.000 332.000.000 10.559.946.660
2013 9.436.559.804 676.543.800 6.066.868.091 54.023.750 2.053.282.500 1.190.839.850 1.242.762.500 317.600.000 6.897.177.650
103.008.000
101.205.000
35.901.141.470 469.222.000 182.700.000
27.970.414.900 746.060.000
2.355.283.000
2.206.250.000
9.510.789.125 245.145.000
10.455.159.661 182.200.000
9.578.037.400
10.572.387.160
95.824.021.655
80.169.334.666
2014
2013
636.673.000
257.210.000
134.273.450
-
50.900.000
86.500.000
320.547.000 1.743.763.800 788.244.000 2.342.890.909 65.450.550
380.476.550 865.943.000 546.175.000 49.600.000 -
2.000.000
-
528.131.000 7.500.000 7.100.000
45.900.000 -
6.627.473.709
2.231.804.550
Belanja Gedung dan Bangunan Uraian
2014
BM. Pengadaan Kontruksi/Pembelian Bangunan Jumlah
5.297.204.000 5.297.204.000
2013 3.288.480.050 3.288.480.050
5.3 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL 5.3.1
PENDAPATAN Pendapatan dalam Laporan Operasional merupakan pendapatan yang telah timbul hak pemerintah untuk menagih selama TA 2014. 5.3.1.1
Pendapatan Retribusi Daerah No 1.
Uraian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah JUMLAH
2014 142.328.500,00 142.328.500,00
5.3.2
BELANJA Belanja dalam Laporan Operasional merupakan belanja yang telah diterbitkannya dokumen pembayaran yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran dan barang telah diterima. 5.3.2.1
Beban Pegawai Merupakan beban pegawai yang ada pada Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. No 1. 2.
5.2.3.1.2
Uraian
2014
JUMLAH
95.182.943.739,00 9.742.026.000,00 104.924.969.739,00
Uraian
2014
Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung
Beban Barang dan Jasa No 1. 2.
Beban Persediaan Beban Jasa, Pemeliharaan dan Perjalanan Dinas
60.159.427.035,00 35.381.503.785,00
3.
Beban Penyusutan
4.999.355.589.,31
4.
Beban Penghapusan Aset
5.
Beban Lain-lain
660.943.193,45 JUMLAH
245.145.000,00 101.446.374.602,76
5.4 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyajikan pos Ekuitas Awal, Surplus/Defisit Laporan Operasional serta koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas sehingga timbul ekuitas akhir. Dimana jumlah ekuitas akhir harus sama dengan Neraca.
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
6.1
Struktur Organisasi Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan : 1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah. 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 111 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Unit Pelaksana Teknis Kegiatan (UPT) Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dimaksud adalah sebagai berikut :
6.2
Sumber Daya Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
Sumber
Daya
Manusia
merupakan
faktor
penting
dan
penentu
dalam
mengimplementasikan visi, misi, target, sasaran, program dan kegiatan. Jumlah pegawai Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah per 1 Oktober 2013 sejumlah 942 orang terbagi atas 195 orang pegawai bertugas pada kantor Dinas Sosial dan 747 orang pegawai bertugas pada Balai dan Unit Rehabilitasi Sosial. Secara terperinci kondisi pegawai dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1. SDM BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN TINGKAT PENDIDIKAN NO.
1.
LOKASI
Dinas Sosial Prov Jateng a. PNS b. Harian Lepas 1) Masuk Data Base BKD 2) Tidak Masuk Data Base BKD/Kontrak Unit Pelaksana Teknis (Balai Rehabilitasi Sosial)
2.
a. PNS b. Harian Lepas 1) Masuk Data Base BKD 2) Tidak Masuk Data Base BKD/Kontrak JUMLAH SELURUHNYA
JML
SD
SLTP
SLTA
D III
S1/ DIV
S.2
6 5
12 6
80 61
17 15
93 88
20 20
228 195
-
1
4
1
2
-
8
1
5
15
1
3
-
25
57
60
418
52
228
51
868
33
50
360
40
213
51
747
16
3
7
1
3
-
29
8
8
51
11
12
-
92
63
72
498
69
321
71
1.096
Tabel 2. SDM BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN PANGKAT/GOLONGAN NO.
LOKASI
JUMLAH I
II
III
IV
HARLEP
1.
Dinas Sosial Provinsi Jateng
3
29
155
8
32
227
2.
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial Provinsi Jateng
50
163
490
44
121
868
53
192
645
52
153
1.137
JUMLAH SELURUHNYA
Tabel 3. SDM BERDASARKAN JABATAN STRUKTURAL
FUNGSIONAL
NO
LOKASI
ESL. II
ESL. III
ESLI V
PEKSOS AHLI
PEKSOS TRAMPIL
JUMLAH
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Dinas Sosial Prov. Jateng Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial Prov. Jateng
1
5
14
-
20
-
27
75
39
84
225
1
32
89
39
84
2
JUMLAH SELURUHNYA
-
245
Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah memiliki 27 Balai Rehabilitasi Sosial yang merupakan Unit Pelaksana Teknis dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, antara lain :
Tabel 4. DAFTAR NAMA BALAI REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL NO.
NAMA
JENIS PELAYANAN
LOKASI
1.
Balai Rehabilitasi Sosial “Mardi Utomo” Semarang I
PGOT
Jl. Mulawarman, Kramas, Kota Semarang
2.
Balai Rehabilitasi Sosial “Mandiri” Semarang II
Anak Nakal, Eks Penyalahguna Napza, Anjal
Jl. Amposari II/4 Kel. Sendangguwo, Kec. Tembalang, Kota Semarang
Unit Rehabilitasi Sosial “Pucang Gading” Semarang
Lanjut Usia terlantar
Jl. Plamongan Sari Kota Semarang
3.
Balai Rehabilitasi Sosial ”Margo Widodo” Semarang
PGOT & Tuna Laras
Jl. Raya Tugu Km. 9 Kota Semarang
4.
Balai Rehabilitasi Sosial “Wira Adhi Karya”Ungaran
Remaja Terlantar & Korban Tindak Kekerasan
Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No. Ungaran, Kab. Semarang
Unit Rehbilitasi Sosial “Wening Wardoyo” Ungaran
Lanjut Usia Terlantar
Jl. Kutilang No. 24 Ungaran Kab. Semarang
Balai Rehabilitasi Sosial “ Ngudi Rahayu” Kendal
Tuna Laras (Eks Psikotik)
Jl. Ds. Salam Sari, Kec. Boja Kab. Kendal
Unit Rehabilitasi Sosial “Bina Sejahtera” Kendal
PGOT
Jl. Raya Ds. Wonosari RT.02/RW.07 Kec. Patebon, Kendal
Balai Rehabilitasi Sosial “Wanodyatama” Kendal II
Eks WTS
Jl. Gemuh Km. 1 Cepiring, Kab. Kendal
5.
6.
Unit Rehabilitasi Sosial “Pamardi Siwi II” Kendal
Anak Terlantar
Jl. Tamtama No. 112 Weleri Kab. Kendal
Balai Rehabilitasi Sosial “ Kasih Mesra” Demak
Anak Terlantar
Jl. Bentengan No. 7 Kab. Demak
Unit Rehabilitasi Sosial “Pamardi Putra” Demak
Cacat Tubuh
Jl. Sunan Kalijogo No. 143 Kab. Demak
Balai Rehabilitasi Sosial “ Harapan Bangsa” Rembang I
Anak Terlantar
Jl. Raya Blora Km 5 Kab. Rembang
Unit Rehabilitasi Sosial “Margo Mukti” Rembang
Lanjut Usia Terlantar
Jl. Blora Km. 5 Kab. Rembang
Balai Rehabilitasi Sosial “Pangrukti Mulyo” Rembang II
Tuna Laras Eks Psikotik)
Jl. Raya Blora Km. 6 Ds. Wedung Rejo Kab. Rembang
Unit Rehabilitasi Sosial“Pamardi Karya” Blora
PGOT
Jl. Raya Rembang Km.10 Ds. Ngampel Kab. Blora
Balai Rehabilitasi Sosial “Pendowo” Kudus
Cacat Netra
Jl. Melati Lor No. 10 Kab. Kudus
Unit Rehabilitasi Sosial “Muria Jaya” Kudus
PGOT
Jl. Cenge Ngembalrejo Kab. Kudus
Unit Rehabilitasi Sosial “Sono Rumekso” Grobogan
Tuna Laras (Gangguan Jiwa)
Jl. Letjen S. Parman No. 38 A Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan
Balai Rehabilitasi Sosial “Sunu Ngesti Tomo” Jepara
Anak Terlantar
Jl. Pemuda No. 95 Kab. Jepara
Unit Rehabilitasi Sosial “Waluyo Tomo” Jepara
PGOT & Tuna Laras
Jl. Tambaksari Kauman Kab. Jepara
12.
Balai Rehabilitasi Sosial “Wanita Utama” Surakarta I
Eks WTS
Jl. DR. Rajiman No. 624 Kota Surakarta
13.
Balai Rehabilitasi Sosial “Bhakti Chandrasa” Surakarta II
Cacat Netra
Jl. DR. Rajiman No. 624 Kota Surakarta
14.
Balai Rehabilitasi Sosial “Taruna Yodha” Sukoharjo
Remaja Terlantar (Putus Sekolah)
Jl. Prof. DR. Supomo SH No. 53 Kab. Sukoharjo
Unit Rehabilitasi Sosial “Esti Tomo” Wonogiri
Anak Terlantar
Jl. Dahlia II No. 576 Kab. Wonogiri
Balai Rehabilitasi Sosial “ Pamardi Utomo” Boyolali
Anak Terlantar
Jl. Pandanaran No.174 Kab. Boyolali
Unit Rehabilitasi Sosial “Hestining Budi” Klaten
Cacat Ganda
Jl. Rajawali G4 IV Kel. Sidomulyo No. 04 Kab. Klaten
Balai Rehabilitasi Sosial “Dharma Putera” Purworejo I
Tuna Rungu Wicara
Jl. Kartini No. 9 Kab. Purworejo
7.
8.
9.
10.
11.
15.
16.
Unit Rehabilitasi Sosial “Wiloso Wredho” Purworejo
Lansia Terlantar
Jl. Kliwonan I/14 Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo
Unit Rehabilitasi Sosial “Wira Karya Tama” Purworejo
Anak Terlantar
Jl. Wismo Aji No. 9 Kec. Kutoarjo Purworejo
Balai Rehabilitasi Sosial “ Wiloso Muda Mudi” Purworejo II
Anak Terlantar
Jl. Urip Sumoharjo No. 76 Kab. Purwprejo
Unit Rehabilitasi Sosial “Mardi Guno” Kebumen
PGOT
Jl. Slamet Riyadi No. 4 Prembun Kab. Kebumen
Balai Rehabilitasi Sosial “ Martani” Cilacap
PGOT, Tuna Laras & Lanjut Usia terlantar
Jl. Wijaya Kusuma No. 43 Ds. Pucong Kec. Kroya Kab. Cilacap
Unit Rehabilitasi Sosial “ Dewanata” Cilacap
Lansia Terlantar
Jl. Raya Slarang No. 119 Kec. Kesugihan Kab. Cilacap
Balai Rehabilitasi Sosial “ Budhi Sakti” Banyumas
Anak Terlantar
Jl. Karang Sawah
Unit Rehabilitasi Sosial “ Pamardi Raharjo” Banjarnegara
PGOT
Jl. Raya Pucang No. 5 Ds. Pucang, Kab. Banjarnegara
Balai Rehabilitasi Sosial “ Raharjo” Sragen
Tuna Grahita
Jl. Raya Sragen Solo Km. 2 Kab. Sragen
Unit Rehabilitasi Sosial “ Pamardi Siwi I” Sragen
Anak Terlantar
Jl. RA Kartini No. Kab. Sragen
21.
Balai Rehabilitasi Sosial “ Kartini” Tawangmangu
Anak Nakal, Anak Jalanan
Jl. Raya Lawu No. 13 Kec. Twngmangu Kab. Karanganyar
22.
Balai Rehabilitasi Sosial “ Suko Mulyo” Tegal
Anak Terlantar
Jl. Dr. Sutomo No. 56. Kota Tegal
Unit Rehabilitasi Sosial “Putra Harapan” Slawi Kab. Tegal
Anak Terlantar
Jl. Putra Harapan Kec. Slawi Kab. Tegal
Unit Rehabilitasi Sosial “Purbo Yuwono” Brebes
Lansia Terlantar
Jl. Raya Klampok No. 69 Kab. Bebes
Balai Rehabilitasi Sosial “ Samekto Karti” Pemalang I
PGOT & Tuna Laras
Jl. Raya Pabrik Comal Baru Ampel Gading Kec. Comal Kab. Pemalang
Unit Rehabilitasi Sosial “Bisma Upakara” Pemalang
Lansia Terlantar
Jl. Raya Slarang Kab. Pemalang
Balai Rehabilitasi Sosial “ Distrarastra” Pemalang II
Cacat Netra
Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 4 Kab. Pemalang
Unit Rehabilitasi Sosial “Karya Mandiri” Pemalang
Anak Terlantar
Jl. Brigjen Katamso No. 2 Kab. Pemalang
17.
18.
19.
20.
23.
24.
25.
26.
27.
6.3
Balai Rehabilitasi Sosial “ Woro Wiloso” Salatiga
Anak Terlantar
Jl. Diponegoro No. 85 Kota Salatiga
Unit Rehabilitasi Sosial “Wiloso Tomo” Salatiga
Anak & Balita Terlantar
Jl. Yos Sudarso No. 20 Kota Salatiga
Unit Rehabilitasi Sosial “ Taman Harapan” Salatiga
Anak Terlantar
Jl. Diponegoro No. 85 Kota Salatiga
Balai Rehabilitasi Sosial “Penganthi” Temanggung
Cacat Netra
Jl. Suyoto No. 70 Kab. Temanggung
Unit Rehabilitasi Sosial “Mardi Yuwono” Wonosobo
Anak Terlantar
Jl. Ahmad Yani No. 84 Kab. Wonosobo
Balai Rehabilitasi Sosial “Kumuda Putra Putri” Magelang
Anak Terlantar
Jl. Ali Basah Sentot Prawiro Dirjo No. 940 Kab. Magelang
Kebijakan dan Program Kerja SKPD Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jawa Tengah, sehingga mereka mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial ekonomi serta berbagai dampaknya, dimana bila kita abaikan akan mengarah pada terjadinya disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat masyarakat Jawa Tengah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 dan 2 menyebutkan bahwa penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Untuk menjamin terlaksananya usaha kesejahteraan sosial secara efektif, efisien, dan akuntabel, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilaksanakan secara sinergis, simultan, dan berkelanjutan, serta dirumuskan dalam pendistribusian tugas dan tanggung jawab bidang-bidang, yaitu : a. Kesekretariatan Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaran secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian. b. Bidang Pemberdayaan Sosial Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan, keluarga dan komunitas adat, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial. c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelayanan dan rehabilitasi
sosial anak dan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. d. Bantuan dan Jaminan Sosial Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perlindungan korban bencana alam dan sosial, perlindungan korban tindak kekerasan dan pekerja migrant, serta pengelolaan sumber dana dan jaminan sosial. e. Pengembangan Kesejahteraan Sosial Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengkajian dan pengembangan kesejahteraan sosial, kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial dan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial.
BAB VII PENUTUP
Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 telah memberikan informasi yang relevan, akuntabilitas dan transparansi serta bermanfaat bagi para pengguna anggaran. Berdasarkan entitas pelaporan tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut : a.
Kas yang ada di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan tidak terdapat saldo kas atau yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
b.
Persediaan barang yang masih ada di Petugas Penyimpan Barang telah dikalkulasi secara cermat dan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi serta diakui berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai.
c.
Aset Tetap yang ada di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah terjadi penambahan dan pengurangan aset, antara lain : 1) Penambahan a) Tanah b) Alat Besar c) Alat Angkutan d) Alat Bengkel e) Alat Pertanian/Peternakan f) Alat Kantor dan Rumah Tangga g) Alat Studio dan Komunikasi h) Alat Kedokteran i) Bangunan Gedung j) Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan 2) Pengurangan a) Tanah b) Alat Angkutan c) Alat Bengkel d) Alat Pertanian/Peternakan e) Alat Kantor dan Rumah Tangga f) Alat Studio dan Komunikasi g) Alat Kedokteran h) Alat Laboratorium i) Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan
d.
Pendapatan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Tahun 2014 mengalami peningkatan dibandingkan pada Tahun 2013.
e.
Belanja yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung telah dialokasikan dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah serta untuk mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
