BAB I PENDAHULUAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014

BAB I PENDAHULUAN 1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah penyampaian laporan keuangan

yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam ketentuan pengelolaan keuangan daerah

ditetapkan

bahwa

Kepala

SKPD

selaku

pejabat

pengguna

anggaran/pengguna barang mempunyai tugas diantaranya menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya. Kepala SKPD sebagai

entitas

akuntansi

menyusun

laporan

keuangan

SKPD

yang

disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan SKPD terdiri dari: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; dan

c. catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan per 31 Desember 2014 ini disusun sebagai

bentuk implementasi akuntabilitas Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung dan perwujudan pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana diubah kedua kalinya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Maksud Penyusunan Laporan keuangan

Maksud dari penyusunan laporan keuangan Per 31 Desember 2014

ini adalah :

a. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung selama 1 (satu) periode anggaran;

b. Menyajikan

pertanggungjawaban

pelaksanaan

APBD

dalam

rangka

meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran maupun antar periode;

Pendahuluan

I.1

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014 c. Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan

kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Kota Bandung Per 31 Desember 2014 bertujuan untuk menyajikan informasi

yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas dengan :

entitas

atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya,

1)

Memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan

2)

Menyediakan

3)

mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi; anggarannya;

informasi

mengenai

ketaatan

realisasi

terhadap

Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Badan Pelayanan

Perijinan Terpadu Kota Bandung yaitu : 1)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3)

Undang-Undang

2)

4)

5) 6) 7) 8)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Pemeriksaan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pendahuluan

I.2

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014 9)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

10) 11)

2011;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah 12)

13) 14) 15) 16)

Kota Bandung;


Penyelenggaraan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Penggantian Biaya Peta;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Kota Bandung;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin gangguan;


Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun

17)

18) 19) 20)

Anggaran 2014;

Peraturan Walikota Bandung Nomor 300 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung;

Peraturan Walikota Bandung Nomor 835 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bandung;

Peraturan Walikota Bandung Nomor 085 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Peraturan Walikota Bandung Nomor 1224 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 085 Tahun

2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Pendahuluan

I.3

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014 1.3 SISTEMATIKA PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Sistematika

penyusunan

Catatan

Atas

Laporan

Keuangan

Badan

Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung per 31 Desember 2014 yaitu sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

BAB II

1.3. Sistematika penyusunan catatan atas laporan keuangan

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET

KINERJA APBD

2.1. Kebijakan keuangan

BAB III

2.2. Indikator pencapaian target kinerja APBD IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV

3.3. Upaya dan solusi yang dilakukan KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah 4.2. Basis

akuntansi

4.3. Basis

pengukuran

keuangan

yang

keuangan

yang

mendasari

mendasari

penyusunan

laporan

penyusunan

laporan

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan BAB V

BAB VI

BAB VII

Pendahuluan

yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian

keuangan

penjelasan

masing-masing

pos-pos

pelaporan

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

PENUTUP

I.4


BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA BANDUNG 2.1

KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam

rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang,

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Hal tersebut menjadikan keuangan daerah merupakan salah satu faktor penentu dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan keuangan di lingkungan Badan Pelayanan Perijinan

Terpadu Kota Bandung diarahkan untuk meningkatkan struktur keuangan yang

lebih baik melalui peningkatan target penerimaan serta peningkatan efektifitas dan efisiensi belanja.

Kebijakan keuangan meliputi komponen-komponen dan kinerja

pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. 2.1.1. Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pelayanan

Perijinan Terpadu Kota Bandung diperoleh dari pendapatan retribusi

pelayanan perijinan, dengan target sebesar Rp. 65.360.026.267,00 dan realisasi sebesar Rp. 52.330.616.242,00 atau 80,07 %. Apabila

dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2013 terdapat penurunan persentase realisasi sebesar 33,06%. 2.1.2. Belanja

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan

pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk

efisien, efektif dan proporsional. Belanja pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja

yang dibiayai oleh

II.1

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014 APBD Rp.

Kota Bandung

Tahun

31.234.348.573,00

Anggaran dengan

2014

adalah

realisasi

sebesar

sebesar

Rp. 20.548.471.709,00 atau 65,79%. Terdapat peningkatan sebesar 8,1% dari persentase realisasi tahun 2013.

2.2 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD BPPT

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007

tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan

Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 300 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian

Tugas dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung dan Renstra BPPT Kota Bandung Tahun 2013-2018 Badan Pelayanan Perijinan

Terpadu Kota Bandung melaksanakan Urusan Wajib Penanaman Modal dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : TABEL II.1

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2014 SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Meningkatkan dan menjamin kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Meningkatkan akuntabilitas kinerja BPPT

Nilai evaluasi AKIP

TARGET 3 (Baik)

CC

Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

100%

Persentase tertib administrasi barang/asset daerah

100%

Tahun 2014 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung

melaksanakan Urusan Wajib Penanaman Modal yang dijabarkan ke dalam 9 program dan 30 kegiatan sebagai berikut :

Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja

II.2


TABEL II.2 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014 BESERTA INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PROGRAM

1 1. Program pengembangan Data/informasi

2. Program Perencanaan pembangunan daerah

3. Pelayanan Administrasi Perkantoran

KEGIATAN

1.1

2.1

2 Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

3.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor

3.3 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Kerja

3.4 Penyediaan alat tulis kantor

3.5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

3.6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangperundangan

INDIKATOR KINERJA 3

Keluaran : Laporan bulanan dan triwulanan pelaksanaan program dan kegiatan Hasil : Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT Keluaran : Rencana kerja (Renja) tahun 2015 Rencana Strategis (Renstra) tahun 2013-2018 Hasil : Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT Keluaran : Tersedianya Jasa Telepon, Listrik, paket/pengiriman dan jasa pemasangan iklan Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Keluaran : Kantor BPPT rapi dan bersih Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Keluaran : Terpeliharanya Peralatan kerja Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Keluaran : Alat tulis kantor Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Keluaran : Barang cetakan dan penggandaan dokumen Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Keluaran : Surat kabar, majalah dan Buku Peraturan Perundangundangan


TARGET 4

1 paket dokumen laporan

100% 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 tahun

100% 1 tahun 100% 1 tahun 100% 1 tahun 100% 1 tahun 100% 1 tahun

II.3


PROGRAM

KEGIATAN

1

2

3.7

3.8

3.9

4. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Penyediaan jasa tenaga pengamanan kantor

4.1 Pembangunan Gedung Kantor

4.2 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

4.3 Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur

4.4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

INDIKATOR KINERJA 3

Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Keluaran : Makanan dan minuman rapat,tamu, harian pegawai dan kegiatan Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Keluaran : Laporan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Keluaran : Keamanan kantor BPPT

Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Keluaran : - Dokumen perencanaan pembangunan gedung penyimpanan arsip BPPT - Gedung penyimpanan arsip BPPT - Dokumen evaluasi/pengawasan pembangunan gedung penyimpanan arsip BPPT Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Keluaran : - Kendaraan bermotor roda empat - Sepeda Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Keluaran : Perlengkapan peralatan aparatur Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Keluaran : Terpeliharanya bangunan gedung kantor Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi


TARGET 100%

4

1 tahun

100% 1 paket laporan 100% 1 tahun 100% - 1 dokumen - 1 unit

- 1 dokumen

100% - 1 unit

- 10 unit 100% 1 paket

100%

1 tahun

100%

II.4


PROGRAM 1

KEGIATAN

2 4.5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

4.6 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

5. Peningkatan Disiplin Aparatur

6. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5.1

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

6.1 Pendidikan dan pelatihan Formal

6.2 Pembinaan Kinerja Aparatur

7. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

7.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

7.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

INDIKATOR KINERJA

3 Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional : - Kendaraan roda empat - Kendaraan roda dua Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Keluaran : - Dokumen review perencanaan renovasi interior gedung - Dokumen perencanaan renovasi gedung Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Keluaran : - Pakaian dinas harian warna khaki - Pakaian dinas harian warna bebas - Pakaian hansip - Pakaian adat daerah Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Keluaran : Pegawai BPPT mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, seminar, kursus dan lain-lain Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Keluaran : Pegawai BPPT mengikuti pembinaan kinerja aparatur/peningkatan motivasi kerja pegawai Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Keluaran : Laporan Akuntabilitas Kinerja BPPT Tahun 2013 Hasil : Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT Keluaran : Laporan Keuangan Semester I BPPT Tahun 2014


TARGET 4

- 11 unit - 26 unit 100% - 1 dokumen - 1 dokumen 100% - 1 paket - 1 paket - 1 paket - 1 paket 100% 1 tahun

100% 1 kegiatan

100% 1 dokumen

100% 1 dokumen

II.5


PROGRAM 1

KEGIATAN 2

7.3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 8. Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraa n Pelayanan Perijinan Terpadu

8.1 Penyusunan/ Penyempurnaan Rancangan Produk Hukum

8.2 Penyusunan/ Penyempurnaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi

8.3 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perijinan

8.4 Sosialisasi/Publikasi Pelayanan Perijinan

8.5 Penyelenggaraan Pameran Perijinan Terpadu Satu Pintu

8.6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

INDIKATOR KINERJA

3 Hasil : Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT Keluaran : Laporan Keuangan BPPT Tahun 2013

Hasil : Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT Keluaran : - Draft Raperwal tentang Izin Gangguan (HO) - Dokumen Standar Pelayanann Publik (SPP) Hasil: Terwujudnya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan perijinan Keluaran : - Aplikasi Pelayanan Perizinan Terpadu yang dikembangkan - Aplikasi ODS (One Day Service) Hasil: Terwujudnya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan perijinan Keluaran : Laporan hasil pelayanan administrasi perijinan Hasil: Terwujudnya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan perijinan Keluaran : - Terselenggaranya sosialisasi pelayanan perijinan - Terselenggaranya publikasi pelayanan perijinan Hasil: Terwujudnya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan perijinan Keluaran : Terselenggaranya pameran tentang pelayanan perizinan Hasil: Terwujudnya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan perijinan Keluaran : Laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan


TARGET 4

100% 1 dokumen 100% - 1 dokumen - 1 dokumen

100% - 1 aplikasi - 1 aplikasi 100% 1 dokumen 100% - 1 kegiatan - 1 kegiatan 100% 1 tahun 100% 1 dokumen

II.6


PROGRAM

KEGIATAN

1

2

9 Program perbaikan system administrasi kearsipan

9.1 Penataan Arsip SKPD

INDIKATOR KINERJA 3 Hasil: Terwujudnya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan perijinan Keluaran : Tertatanya arsip BPPT Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi


TARGET

100%

4

1 tahun 100%

II.7


BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA BANDUNG Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua

kalinya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja APBD yang berisi

gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan APBD Tahun 2014. 3.1 IKHTISAR

BANDUNG

PENCAPAIAN

TARGET

PENDAPATAN

BPPT

KOTA

Realisasi pendapatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota

Bandung periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp 52.330.616.242,00 dari target sebesar Rp 65.360.026.267,00 (80,07%)

diperoleh dari pendapatan retribusi izin. Rincian Realisasi Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut : NO 1 2 3 4 5

URAIAN

TARGET

Retribusi Izin Gangguan

4.000.000.000

Retribusi Izin Mendirikan

REALISASI

%

2.723.896.471

68,10%

61.290.026.267

49.218.086.494

80,30%

Retribusi Izin Trayek

70.000.000

101.800.000

145,43%

Pendapatan Lain-lain

-

6.003.875

-

(IG)/(ITU) Bangunan

Denda Izin Tertentu JUMLAH

-

280.829.402

65.360.026.267

52.330.616.242

-

80,07%

Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian

target Pendapatan Tahun 2014 diantaranya :

1. Hilangnya potensi retribusi dari daftar ulang Izin Gangguan (Herregistrasi) sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, Surat Edaran Walikota Bandung Nomor

188.342/6305-Bag.Huk.Ham Tanggal 24 Januari 2012 Tentang Sinkronisasi Produk Hukum dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/529/SJ Tanggal 5 Februari 2013 Perihal Klarifikasi Peraturan Daerah. Ikhtisar Pencapaian Kinerja BPPT

III.1

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014 2. Masih rendahnya Indeks Gangguan dalam perhitungan retribusi Izin Gangguan baru sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Kota Bandung

Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan.

3. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara

(KBU) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun

2008 Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara, dimana lokasi dimaksud sampai dengan saat ini masih menjadi tujuan investasi pembangunan.

Upaya dan solusi yang dilakukan terhadap hambatan dan kendala

yang dihadapi dalam pencapaian target Pendapatan antara lain : 1. Rasionalisasi target Pendapatan Tahun 2015; 2. Sosialisasi/publikasi pelayanan perijinan; 3. On-line system pelayanan perijinan.

3.2 IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET BELANJA BPPT KOTA BANDUNG

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pelaksanaan program dan

kegiatan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung dapat diuraikan sebagai berikut : NO 1 I

I.1

II II.1 III

PROGRAM / KEGIATAN

2 Program pengembangan data/informasi Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan Program perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Ikhtisar Pencapaian Kinerja BPPT

ANGGARAN

3 124.000.000

REALISASI

%

4 120.720.000

5 97,35

124.000.000

120.720.000

97,35

62.873.250

62.349.250

99,17

62.873.250

62.349.250

99,17

2.967.484.880

2.797.869.616

94,28

III.2


NO

1 III.1 III.2 III.3 III.4 III.5 III.6 III.7 III.8 III.9 IV IV.1 IV.2 IV.3 IV.4 IV.5 IV.6 V V.1

PROGRAM / KEGIATAN

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa pengamanan kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


ANGGARAN

3 214.175.500

REALISASI

%

4 203.670.674

5 95,10

335.604.020

284.875.410

84,88

154.900.000

154.715.370

99,88

440.044.360

438.447.360

99,64

469.661.000

465.691.660

99,15

106.000.000

105.636.550

99,66

167.100.000

156.299.450

93,54

920.000.000

828.533.142

90,06

160.000.000

160.000.000

100,00

11.818.889.371

3.106.642.292

26,29

7.905.300.000

159.753.000

2,02

360.602.500

1.875.786.000

360.402.500

1.397.440.400

99,94

630.848.670

571.530.470

90,60

585.450.000

538.187.472

91,93

460.902.201

79.328.450

17,21

249.405.000

249.405.000

100,00

249.405.000

249.405.000

100,00

74,50

III.3


NO 1 VI

VI.1 VI.2 VII

VII.1 VII.2 VII.3 VIII

VIII.1 VIII.2 VIII.3 VIII.4 VIII.5 VIII.6 IX

IX.1

PROGRAM / KEGIATAN 2

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Pembinaan Kinerja Aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Penyusunan/ Penyempurnaan Rancangan Produk Hukum Penyusunan/ Penyempurnaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perijinan Sosialisasi/Publikasi Pelayanan Perijinan Penyelenggaraan Pameran Perijinan Terpadu Satu Pintu Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Penataan Arsip SKPD JUMLAH


ANGGARAN

3 361.703.500

REALISASI

%

4 320.219.500

5 88,53

105.000.000

66.541.000

63,37

256.703.500

253.678.500

98,82

159.970.340

159.914.340

99,96

48.493.750

48.493.750

100,00

43.432.700

43.376.700

99,87

68.043.890

3.415.102.959

68.043.890

2.465.726.150

100,00

155.650.000

154.140.000

99,03

1.059.540.000

158.947.000

15,00

1.707.527.959

1.684.131.450

98,63

245.860.000

233.047.700

168.525.000

78.000.000

72,20

168.525.000

100,00

66.935.000

85,81

94,79

40.570.700

36.229.700

89,30

40.570.700 19.200.000.000

36.229.700 9.319.075.848

89,30 48,54

III.4

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014 Berdasarkan data di atas, terdapat efisiensi anggaran pada 26

kegiatan yang realisasi anggarannya tidak mencapai 100% dan terdapat 2 kegiatan target kinerja keluaran tidak tercapai.

Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian

belanja pelaksanaan program dan kegiatan diantaranya :

(1) Terlambatnya penetapan APBD dan APBD perubahan tahun 2014;

(2) Kemampuan SDM pengelola keuangan dan pelaksana teknis kegiatan yang masih perlu ditingkatkan;

(3) Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pada tahun 2013

ditetapkan oleh Kepala SKPD baik mekanisme Lelang, Penunjukan

Langsung maupun Pengadaan Langsung. Tetapi untuk tahun 2014 ada perubahan mekanisme dikarenakan adanya Peraturan Walikota Nomor 033 Tahun 2014 Tanggal 13 Januari 2014 tentang Pembentukan dan

Susunan Organisasi Unit Layanan Pengadaan Kota Bandung, oleh karena itu untuk mekanisme pembentukan kelompok kerja kepanitiaan Lelang

harus membuat Surat Permohonan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota

Bandung

berdasarkan

Peraturan

Walikota

Nomor

027/Kep.089/BPSDA/2014 Tanggal 29 Januari 2014 tentang Penetapan

Keanggotaan Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa pada Unit Layanan Pengadaan Kota Bandung untuk dibuatkan surat keputusan

pembentukan Tim Kelompok Kerja (Pokja), sedangkan mekanisme Pengadaan Langsung dan Penunjukan Langsung masih ditetapkan oleh Kepala SKPD;

(4) Pekerjaan pembangunan gedung arsip pada kegiatan pembangunan gedung kantor yang semula direncanakan akan dilaksanakan pada tahun

2014 tidak dimungkinkan untuk terealisasi dengan pertimbangan dan penjelasan sebagai berikut :

• Memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung

Nomor 05 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung, maka kegiatan pembangunan gedung kantor

baru dapat dilaksanakan apabila

persyaratan administratif dan persyaratan teknis telah dipenuhi;

• Tahapan

kegiatan

pembangunan

gedung

kantor

yang

sedang

dilaksanakan sampai dengan saat ini adalah penyusunan dokumen

teknis kegiatan berupa Detail Engineering Design (DED) sebagai bahan acuan utama dalam proses pelelangan dan pelaksanaan pembangunan gedung;


III.5

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014 • Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut dan terbatasnya waktu pelaksanaan, sesuai dengan hasil rapat pembahasan yang dihadiri oleh unsur

BPPT, Bappeda dan DPKAD Kota Bandung, pekerjaan fisik

konstruksi

pembangunan

gedung

tidak

dilaksanakan pada anggaran Tahun 2014.

dimungkinkan

untuk

(5) Pekerjaan renovasi gedung dan interior built in/fix furniture pada kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor yang semula direncanakan akan

dilaksanakan pada tahun 2014 tidak dimungkinkan untuk terealisasi dengan pertimbangan sebagai berikut:

• Sehubungan dengan terjadinya bencana kebakaran pada tanggal 04

Oktober 2014 di kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota

Bandung yang merupakan objek yang akan dikerjakan oleh kontraktor pemenang pemilihan langsung , maka proses Pelelangan Umum dibatalkan dengan alasan sebagai berikut :

 Rincian pekerjaan yang tercantum pada Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) yang dilelangkan adalah renovasi interior, sehingga

dengan terjadinya bencana kebakaran menjadi tidak sesuai lagi dengan kondisi di lapangan;

 Waktu pelaksanaan pekerjaan tidak mencukupi karena gedung

sebagaimana dimaksud baru dapat diakses pada tanggal 3 november 2014.


yang dihadapi dalam pencapaian target Belanja pelaksanaan program dan kegiatan antara lain :

(1) Mengikutsertakan pengelola keuangan dan pelaksana teknis kegiatan dalam pelatihan-pelatihan.

3.3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS PADA BPPT KOTA BANDUNG

Ikhtisar pencapaian kinerja sasaran strategis pada Badan Pelayanan

Perijinan Terpadu Kota Bandung dapat diuraikan sebagai berikut :


III.6


SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

Meningkatkan dan menjamin kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

3 (Baik)

3,3

Meningkatkan akuntabilitas kinerja BPPT

Nilai evaluasi AKIP

CC

CC

Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

100%

100%

Persentase tertib administrasi barang/asset daerah

100%

100%

(Sangat Baik)

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator

kinerja sasaran strategis diantaranya :

(1) Regulasi mengenai pelayanan perijinan yang sangat dinamis (sering berubah-ubah);

(2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan perijinan.


yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja sasaran strategis antara lain :

(1) Melakukan penyesuaian secara cepat terhadap berbagai perubahan akibat dari regulasi yang berubah melalui pengajuan usulan perubahan regulasi daerah yang terkait dengan pelayanan perijinan;

(2) Melakukan sosialisasi mengenai penyelenggaraan pelayanan perijinan

secara intensif melalui berbagai media, baik media cetak, media elektronik, papan informasi, sosialisasi dll.


III.7


BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 4.1 ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH Entitas

akuntansi

adalah

unit

pemerintahan

pengguna

anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi

dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua

kalinya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD entitas akuntansi

menyusun laporan keuangan yang meliputi: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; dan

c. catatan atas laporan keuangan.

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung sebagai salah satu

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

selaku pengguna anggaran/pengguna barang adalah entitas akuntansi sehingga wajib menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014.

Periode akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung Tahun 2014 ini adalah 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014. 4.2

BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung Tahun 2014 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi

Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca.

Kebijakan Akuntansi

IV.1

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014 Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan

diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah dan belanja diakui pada saat kas

dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba

melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dengan belanja.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas

dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau

kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan

secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi

atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. 4.3

BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan

memasukan setiap pos dalam Laporan Keuangan Badan Pelayanan Perijinan

Terpadu Kota Bandung. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan

nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar nilai rupiah. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Badan

Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung adalah sebagai berikut : 1. PENDAPATAN

Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2. BELANJA

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan.

3. KAS

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.

Kebijakan Akuntansi

IV.2

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014 4. PIUTANG 5.

Piutang dinilai serta disajikan di neraca sebesar nilai nominal. PERSEDIAAN

1) Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan,

biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

2) Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

6. ASET TETAP

1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

2) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau

nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

3) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya,

termasuk

bea

impor

dan

setiap

biaya

yang

dapat

diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi

yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

4) Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah : (a) biaya persiapan tempat;

(b) biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar (c)

muat (handling cost);

biaya pemasangan (installation cost);

(d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; (e) biaya konstruksi; dan (f)

biaya kepanitiaan.

7. KEWAJIBAN

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali

transaksi berlangsung. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan

Kebijakan Akuntansi

IV.3

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014 menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Pengguna nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

8. EKUITAS DANA

Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas Dana telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan pengakuan kewajiban.

4.4

PENERAPAN KETENTUAN

KEBIJAKAN YANG

PEMERINTAHAN

ADA

AKUNTANSI DALAM

BERKAITAN

STANDAR

DENGAN

AKUNTANSI

4.4.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN 1)

Tujuan kebijakan akuntansi pendapatan adalah untuk mengatur

perlakuan akuntansi atas pendapatan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh

2)

peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Pemerintah Daerah adalah semua penerimaan Rekening

Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode

tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Penerimaan Rekening Kas artinya harus dalam bentuk kas atau setara 3) 4)

kas yang menambah ekuitas dana lancar.

Pengakuan pendapatan dengan berbasis kas diakui dan dicatat pada saat kas atau setara kas diterima yang menambah ekuitas dana lancar. Pengakuan

pendapatan

di

SKPD

dengan

mempertimbangkan

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran DPA SKPD,

yang secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya 5) 6)

pada PPKD selaku BUD.

Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.

Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi pendapatan PAD adalah surat ketetapan retribusi daerah dan surat tanda bukti pembayaran.

Kebijakan Akuntansi

IV.4


Akuntansi

pendapatan

disusun

untuk

memenuhi

kebutuhan

pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen Pemerintah Daerah, baik yang dicatat

8)

oleh SKPD maupun PPKD.

Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA 1)

Tujuan kebijakan akuntansi belanja adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas belanja dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan

2)

akuntabilitas

perundang-undangan.

sebagaimana

ditetapkan

oleh

peraturan

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah

yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

3)

Pemerintah Daerah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas

Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD setelah dilakukan

pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi 4)

5)

6)

7) 8)

yang terjadi di SKPD.

Pengeluaran dari rekening kas umum daerah ditandai dengan terbitnya SP2D-LS sebagai bukti kejadian yang paling penting (critical event) dari proses pengakuan belanja telah terjadi.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya

terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BUD/Kuasa BUD/pengguna anggaran.

Belanja diakui pada saat kas keluar yang ditandai dengan realisasi

belanja di SKPD menggunakan pengesahan SPJ atas penggunaan dana UP/TU oleh PPK SKPD.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Akuntansi

belanja

pertanggungjawaban

disusun

sesuai

selain

untuk

dengan

memenuhi

ketentuan,

kebutuhan

juga

dapat

dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut. Kebijakan Akuntansi

IV.5


Suatu pengeluaran belanja akan diakui sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

(a) manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;

(b) perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta

tidak untuk dijual, dihibahkan, disumbangkan, ataupun diserahkan kepada pihak ketiga;

(c) nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk

pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

10)

Khusus untuk tanah dan konstruksi dalam pengerjaan berapapun nilai

11)

Penetapan nilai minimal materialitas pada saat proses penganggaran

12)

perolehannya harus dikapitalisasi. dengan dokumen DPA.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal

(dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi

seluruh kriteria sebagai berikut :

(a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara : a.

bertambah ekonomis/efisien, dan/atau

c.

bertambah volume, dan/atau

b. d.

bertambah umur ekonomis, dan/atau

bertambah kapasitas produksi, dan/atau

(b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset

tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset

13)

tetap yang telah ditetapkan.

Untuk butir a manfaat ekonomi atas barang/aset tetap tersebut

melampaui 1 tahun (jangka panjang). Bila ada pengeluaran bersifat rutin untuk memperbaiki/memelihara aset tetap meskipun jumlahnya

material, tetap digolongkan sebagai revenue expenditure. Sedangkan

revenue

expenditure

mempunyai

makna

pengeluaran

untuk

mempertahankan kapasitas yang ada saat ini pada periode tahun berjalan.

Kebijakan Akuntansi

IV.6

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014 4.4.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET 1)

2)

Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana

manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat

diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk

penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya 3)

4)

yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan ke dalam : (a) aset lancar;

(b) aset non lancar.

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera

untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset

5)

non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Sedangkan aset nonlancar mencakup aset

yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan

baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar

diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana 6)

cadangan, dan aset lainnya. Aset diakui : a)

Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;

b) Pada 7)

saat

diterima

kepenguasaannya berpindah.

atau

kepemilikannya

dan/atau

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang

setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan

menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas Kebijakan Akuntansi

IV.7

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014 juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan, Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk

melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara

kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang 8)

pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Piutang adalah hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang dapat

berupa tagihan hasil penjualan barang, kewajiban pihak ketiga yang

belum dilunasi, seperti pajak/retribusi, lain-lain pendapatan daerah yang sah yang telah diterbitkan atau 9)

10) 11)

dilunasi pada saat pencatatan.

pinjaman uang yang belum

Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut. Piutang Retribusi diakui sebagai piutang apabila telah diterbitkan dasar retribusi yaitu Keputusan Retribusi Daerah (SKRD).

Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan definisi antara piutang dengan piutang lain-lain, hanya klasifikasinya saja yang berbeda.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah

daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. a.

b. 12)

13)

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname).

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih

dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum Aset Tetap terdiri dari : a.

Tanah;

c.

Gedung dan Bangunan;

b. d. e. f.

Peralatan dan Mesin;

Jalan, Jaringan dan Instalasi; Aset Tetap Lainnya;

Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Kebijakan Akuntansi

IV.8


14)

g.

Akumulasi Penyusutan.

Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian aset tetap lainnya

15)

16)

sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya.

Pada dasarnya, pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap setelah perolehan,

dapat dikategorikan

menjadi belanja

modal

(capital

expenditures) dan pengeluaran pendapatan (revenue expenditures).

Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai

aset

(dikapitalisir).

Pengeluaran-pengeluaran

yang

akan

mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk

dalam kategori ini, misalnya penambahan satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, 17)

merupakan belanja modal.

Demikian juga halnya dengan pengeluaran-pengeluaran yang akan

menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas

atau

mutu

produksi.

Contoh

mengenai

pengeluaran-

pengeluaran yang akan memperpanjang umur aset atau meningkatkan 18)

kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria : (1)

mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

(3)

tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

(2)

19)

20)

(4)

biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh

pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau

diserahkan

hak

penguasaannya berpindah.

Kebijakan Akuntansi

kepemilikannya

dan

atau

pada

saat

IV.9

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014 4.4.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya

mengakibatkan

pemerintah daerah.

1)

aliran

keluar

sumber

daya

ekonomi

Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan. Pendapatan Diterima Dimuka, terdiri dari :

a)

setoran kelebihan pembayaran kepada Pihak III;

c)

uang muka lelang penjualan Aset Daerah.

b) 2)

uang muka penjualan produk Pemerintah Daerah dari Pihak III;

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup

defisit anggarannya. Secara umum, kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih 3)

dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya

ekonomi

akan

dilakukan

atau

telah

dilakukan

untuk

menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas

kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur

dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau 4)

pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

4.4.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS DANA

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas dana terdiri dari : 1)

2)

Ekuitas dana lancar

Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset dan kewajiban jangka pendek.

Ekuitas dana investasi

Kebijakan Akuntansi

IV.10

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014 Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang

tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya 3)

dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas dana cadangan

Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan

untuk

perundang-undangan.

Kebijakan Akuntansi

tujuan

tertentu

sesuai

dengan

peraturan

IV.11


BAB V PENJELASAN POS–POS LAPORAN KEUANGAN Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember

2014, realisasi pendapatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung dari retribusi izin adalah sebesar Rp. 52.330.616.242,00 (80,07%) dari target

pendapatan Tahun 2014 sebesar Rp. 65.360.026.267,00 dan realisasi belanja adalah sebesar Rp 20.548.471.709,00 (65,79%) dari anggaran belanja Tahun 2014 sebesar Rp.

31.234.348.573,00.

Rp 31.782.144.533,00.

Dengan

demikian

terdapat

surplus

sebesar

Neraca Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung menyajikan

informasi mengenai posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2014. Neraca Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung ditutup dengan jumlah akhir sebesar Rp. 20.685.592.403,00.

Nilai Aset sebesar Rp. 20.685.592.403,00 terdiri dari aset lancar sebesar

Rp. 5.817.964.154,00 aset tetap sebesar Rp. 12.575.357.687,00 dan aset lainnya

sebesar Rp. 2.292.270.562,00. Sedangkan nilai kewajiban dan ekuitas dana sebesar Rp. 20.697.270.372,00 terdiri dari kewajiban sebesar Rp. 1.460.692.325,00, ekuitas dana lancar sebesar Rp. 4.357.271.829,00 dan ekuitas dana Rp. 14.867.628.249,00. 5.1 RINCIAN

KEUANGAN

PENJELASAN

MASING-MASING

investasi sebesar

POS-POS

PELAPORAN

Sampai dengan 31 Desember 2014, Realiasasi APBD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung

yaitu realisasi pendapatan sebesar

Rp. 52.330.616.242,00 atau 80,07% dari target yang telah ditetapkan Rp. 65.360.026.267,00 sedangkan realisasi belanja Rp. 20.548.471.709,00 atau 65,79% dari anggaran sebesar

Rp. 31.234.348.573,00. Realisasi

pendapatan dan Belanja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung Tahun 2014 berikut :

(sampai dengan 31 Desember 2014) dapat diuraikan sebagai

5.1.1 PENDAPATAN

Realisasi pendapatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung periode

1

Januari

sampai

dengan

31

Desember

2014

sebesar

Rp 52.330.616.242,00 dari target sebesar Rp 65.360.026.267,00 (80,07%)

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

V.1

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014 diperoleh dari pendapatan retribusi izin. Rincian Realisasi Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut : NO 1 2 3 4 5

URAIAN

%

TARGET

REALISASI

2.723.896.471

68,10%

61.290.026.267

49.218.086.494

80,30%

Retribusi Izin Trayek

70.000.000

101.800.000

145,43%

Pendapatan Lain-lain

-

6.003.875

-

Retribusi Izin Gangguan

4.000.000.000

(IG)/(ITU)

Retribusi Izin Mendirikan

Bangunan

Denda Izin Tertentu JUMLAH

-

65.360.026.267

280.829.402 52.330.616.242

-

80,07%

5.1.2 BELANJA

Realisasi Belanja periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 20.548.471.709,00 atau 65,79% dari anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 31.234.348.573,00.

Realisasi belanja sebesar Rp. 20.548.471.709,00 tersebut terdiri dari : a. Belanja Operasi b. Belanja Modal

1) Belanja Operasi

Rp.

18.884.111.259,00

Jumlah RP.

20.548.471.709,00

Rp.

1.664.360.450,00

Realisasi Belanja Operasi periode 1 Januari sampai dengan 31

Desember 2014 adalah sebesar Rp. 18.884.111.259,00 atau 87,35% dari anggaran sebesar Rp. 21.619.533.673,00.

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 18.884.111.259,00 terdiri dari :

a.

b.

Belanja Tidak Langsung

Rp. 11.229.395.861,00

Belanja Pegawai

Rp.

Belanja Langsung

Belanja Barang dan Jasa 2) Belanja Modal

Jumlah

940.502.000,00

Rp. 6.714.213.398,00

Rp. 18.884.111.259,00

Realisasi Belanja Modal periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember

2014 adalah sebesar Rp. 1.664.360.450,00 atau 17,31 % dari anggaran sebesar Rp. 9.614.814.900,00.


V.2

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014 Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 1.664.360.450,00 terdiri dari : a. Peralatan dan Mesin

Rp. 1.621.394.500,00

b. Gedung dan Bangunan c. Aset Tetap Lainnya 5.1.3 ASET

Rp. Rp.

Jumlah

23.099.400,00

19.866.550,00

Rp. 1.664.360.450,00

1) ASET LANCAR 1. Kas a.

Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2014

31 Desember 2013

Rp. 0,00

Rp. 91.432,00

Nilai saldo kas per 31 Desember 2014 telah sesuai dengan b.

Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Berita Acara Penutupan Kas. Kas di Bendahara Penerimaan 31 Desember 2014

31 Desember 2013

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Nilai saldo kas per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 0,00 telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Berita Acara Penutupan Kas.

2. Piutang Retribusi

31 Desember 2014

Rp. 3.977.460.156,00

31 Desember 2013

Rp. 3.490.011.126,00

Piutang per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 3.977.460.156,00

merupakan sisa tunggakan retribusi perijinan tertentu yang telah diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo Piutang Per 31 Desember 2013 Mutasi Penambahan Tahun 2014 Pembayaran pada Tahun 2014

Penyelesaian Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2012

Double catat piutang Tahun 2013

Saldo Piutang Per 31 Desember 2014


Rp.

3.490.011.126,00

Rp. 52.675.004.064,00

(Rp. 52.049.786.840,00)

(Rp.

115.421.938,00)

Rp.

3.977.460.156,00

(Rp.

22.346.256,00)

V.3

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014 Piutang per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 3.977.460.156,00 terdiri atas : NO

JENIS RETRIBUSI

1

Izin Mendirikan Bangunan

Rp.

3

Izin Trayek

Rp.

2

Izin Gangguan (HO) / ITU

4

JUMLAH

3.485.063.582

Rp.

138.187.680

25.900.000

Retribusi Perijinan Tertentu Lainnya Rp. JUMLAH PIUTANG

328.308.894

Rp.

3.977.460.156

Usaha yang dilakukan BPPT dalam mengelola piutang retribusi diantaranya : a.

Usulan Perwal Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sesuai

Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

b.

Mengirim surat pemberitahuan kepada wajib retribusi untuk melunasi pembayaran atas izin yang diterbitkan.

Melakukan aging schedule umur piutang retribusi.

c.

Membentuk Tim Ad hoc penagihan piutang.

d.

Pengembangan System Online berbasis paperless.

e.

Progres nilai piutang retribusi 2013 per 31 desember 2014 sebagai berikut : NO. 1 2 3 4

URAIAN Izin Gangguan (HO) / ITU Izin Mendirikan Bangunan

PIUTANG PER 31 DES 2013 359.885.544

Izin Trayek

Izin Lainnya

JUMLAH PIUTANG

(data terlampir).

Rp. 625.006.748,00

126.933.480

1.459.306.479

1.310.996.959

332.372.144

4.063.250

328.308.894

3.490.011.126

31 Desember 2014

232.952.064

SISA PIUTANG

2.770.303.438 27.450.000

3. Piutang Lainnya

PEMBAYARAN DI TAHUN 2014

10.200.000

1.706.521.793

17.250.000

1.783.489.333

31 Desember 2013

Rp. 349.118.331,00

Piutang Lainnya per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 625.006.748,00 merupakan piutang denda atas tunggakan retribusi perijinan


V.4

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014 tertentu pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung, dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo Piutang Lainnya Per 31 Desember 2013

Rp. 349.118.331,00

Mutasi Penambahan Tahun 2014

Rp. 557.272.998,00

Pembayaran pada Tahun 2014

(Rp.280.829.402,00)

Koreksi a.n Meigi telah dibayar tahun 2011

(Rp

Saldo Piutang Lainnya Per 31 Desember 2014

555.179,00)

Rp. 625.006.748,00

Saldo Piutang Lainnya Per 31 Desember 2014 Rp. 625.006.748,00 terdiri atas : NO. 1 2

JENIS RETRIBUSI

Denda IMB

JUMLAH

Rp

Denda IPPT

JUMLAH PIUTANG LAINNYA

4. Persediaan

31 Desember 2014

512.901.730

Rp

112.105.018

Rp

625.006.748

31 Desember 2013

Rp. 1.215.497.250,00

Rp. 732.690.195,00

Persediaan per 31 Desember 2014, adalah persediaan untuk

digunakan yang dikuasakan pada Pemegang Barang/Pengelola Persediaan yang terdiri atas : a.

Alat Tulis Kantor

c.

Alat-alat Kebersihan

b. d.

141.591.150,00

Rp.

3.712.050,00

Cetakan

Rp. 1.044.225.500,00

Alat Listrik dan Elektronik

Rp.

Jumlah Persediaan

(data terlampir)

Jumlah

Rp.

Aset

Lancar

Rp. 5.817.964.154,00

Per

25.968.550,00

Rp. 1.215.497.250,00

31

Desember

2014

sebesar

2) Investasi Jangka Panjang 1)

Investasi Non Permanen

31 Desember 2014 Rp. 0,00


Investasi Non Permanen per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 0,00.


V.5


Investasi Permanen

31 Desember 2014

31 Desember 2013

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Investasi Permanen per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 0,00.

3) Aset Tetap

31 Desember 2014

31 Desember 2013

Rp. 12.575.357.687,00

a. Saldo aset per 31 Desember 2013

Rp. 12.760.489.799,00

b. Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya

(Aset Rusak Berat/Proses Penghapusan)

c. Mutasi aset 2014

Jumlah aset tetap

Reklasifikasi

aset

tetap

Rp. 12.760.489.799,00

(Rp. 2.292.132.562,00) Rp. 2.107.000.450,00

Rp. 12.575.357.687,00

ke

aset

lainnya

Rp.

2.292.132.562,00

merupakan Aset Rusak Berat yang disebabkan oleh musibah kebakaran

di Kantor BPPT Kota Bandung pada tanggal 4 Oktober 2014 (data terlampir).

Mutasi aset 2014 sebesar Rp. 2.107.000.450,00 terdiri atas : Peralatan dan Mesin

Rp. 2.064.034.500,00

Gedung dan Bangunan

Rp.

Jumlah mutasi aset 2014

Rp. 2.107.000.450,00

Aktiva Tetap Lainnya

Rp.

23.099.400,00

19.866.550,00

Terdapat perbedaan antara nilai Mutasi Aset Tetap pada Neraca dengan

Realisasi Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), sebagai berikut :

Nilai Mutasi Aset Tetap pada Neraca Nilai Belanja Modal pada LRA

Selisih

Rp. 2.107.000.450,00

Rp. 1.664.360.450,00

Rp. 442.640.000,00

Selisih sebesar Rp. 442.640.000,00 merupakan Mutasi Aset Tetap atas

Utang jangka pendek lainnya pada kegiatan Tahun 2014 yang belum terbayarkan kepada pihak ketiga pada tahun berjalan (data terlampir).


V.6

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014 Sampai dengan 31 Desember 2014 Aset Tetap belum dilakukan

penyusutan, Pemerintah Kota Bandung belum menetapkan kebijakan akuntansi mengenai penyusutan aset.

4) Dana Cadangan

31 Desember 2014

31 Desember 2013

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Dana Cadangan per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 0,00.

5) Aset Lainnya

31 Desember 2014

31 Desember 2013

Rp. 2.292.270.562,00

Rp. 138.000,00

Aset Lainnya per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 2.292.270.562,00

merupakan jumlah Aset Rusak Berat, dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2013 Rp. b. Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya

138.000,00

Rp. 2.292.132.562,00

Rp. 2.292.270.562,00

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2014

5.1.4 KEWAJIBAN

1) Kewajiban Jangka Pendek 31 Desember 2014

31 Desember 2013

Rp. 1.460.692.325,00

Rp. 210.695.813,00

a. Kewajiban jangka pendek per 31 Des 2013 b. Penyelesaian Pendapatan Diterima Dimuka

c. Utang jangka pendek lainnya

Rp. 210.695.813,00

(Rp. 115.421.938,00)

Rp. 1.365.418.450,00

Jumlah kewajiban jangka pendek per 31 Des 2014 Rp. 1.460.692.325,00

Kewajiban jangka pendek tahun 2014 sebesar Rp. 1.460.692.325,00

terdiri dari Rp. 95.273.875,00 merupakan utang jangka pendek lainnya atas

kelebihan

pembayaran

retribusi

perizinan

tertentu,

Rp. 1.365.418.450 merupakan utang kepada pihak ketiga pada tahun berjalan karena keterlambatan dokumen pengadaan barang dan jasa dari

pihak

ketiga,

dan

Pendapatan

Diterima

Dimuka

sebesar

Rp. 115.421.938,00 diselesaikan dengan terbitnya Izin Mendirikan Bangunan Nomor 503.643.4/1270/BPPT tanggal 16 April 2014 atas

nama Pudjianto Gondo Sasmito untuk PT. Planet Properindo Jaya


V.7

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014 dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 1284/SKRD-

IMB/BPPT/2014 sebesar Rp. 129.265.984,00, selisih SKRD dengan Pendapatan Dibayar Dimuka dibayarkan pada tanggal tersebut (data terlampir).

2) Kewajiban Jangka Panjang 31 Desember 2014 Rp. 0,00


Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 0,00.

5.1.5 EKUITAS DANA

1) Ekuitas Dana Lancar

31 Desember 2014

Rp. 4.357.271.829,00

31 Desember 2013

Rp. 4.361.215.271,00

Ekuitas dana lancar per 31 Desember 2014 adalah selisih antara Aset Lancar dengan Kewajiban Lancar dengan perhitungan sebagai berikut :

(1) Piutang

(2) Persediaan

(3) Dana yang harus disediakan untuk

pembayaran utang jangka pendek

Ekuitas dana lancar

2) Ekuitas Dana Investasi

31 Desember 2014

Rp. 14.867.628.249,00

Rp 4.602.466.904,00

Rp 1.215.497.250,00 Rp.(1.460.692.325,00) Rp. 4.357.271.829,00

31 Desember 2013

Rp. 12.760.627.799,00

Ekuitas dana Investasi per 31 Desember 2014 adalah selisih antara

jumlah nilai investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang dengan rincian sebagai berikut :

(1) Investasi Jangka Panjang

Rp.

0,00

Rp.

138.000,00

(2) Aset Tetap

Rp. 14.867.490.249,00

Jumlah Ekuitas Dana Investasi

Rp. 14.867.628.249,00

(3) Aset lainnya


V.8

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014 3) Ekuitas Dana Cadangan



Ekuitas Dana Cadangan per 31 Desember 2014 sebesar 0,00.

JUMLAH Ekuitas Dana adalah Jumlah Ekuitas Dana Lancar ditambah dengan Jumlah Ekuitas Dana Investasi dengan rincian sebagai berikut : (1) (2)

Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Investasi

Jumlah Ekuitas Dana


Rp.

4.357.271.829,00

Rp. 14.867.628.249,00

Rp. 19.224.900.078,00

V.9


BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI–INFORMASI NON KEUANGAN BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA BANDUNG Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung merupakan

lembaga teknis daerah yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu Kota Bandung, yang dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota

Bandung, tugas pokok Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung adalah

melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Badan

Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan program;

b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;

c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan; d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;

e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan; f.

Pelaksanaan pelayanan teknis administratif badan; dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung dipimpin oleh seorang

Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang

Penjelasan atas Informasi-Informasi non Keuangan

VI.1

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014 Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung terdiri atas : a.

b.

Kepala Badan

Kepala Bagian Tata Usaha, membawahkan : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan dan Program;

3) Sub Bagian Informasi dan Pelayanan Pengaduan.

c.

Bidang Perizinan I

e.

Bidang Perizinan III

d. f.

g. h.

Bidang Perizinan II

Bidang Perizinan IV

Kelompok Jabatan Fungsional Tim Teknis

BAGAN VI.1 STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA BANDUNG KEPALA BADAN KABAG TU SUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

BIDANG PERIZINAN I

BIDANG PERIZINAN II

BIDANG PERIZINAN III

SUBBAG KEUANGAN & PROGRAM

SUBBAG INFORMASI DAN PELAYANAN PENGADUAN

BIDANG PERIZINAN IV

Pelayanan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung

adalah pelayanan administrasi, baik pelayanan pemberian perizinan baru, perubahan perizinan, perpanjangan/her-registrasi/daftar ulang perizinan, dan pemberian salinan

perizinan yang berhubungan dengan bidang penanaman modal, perdagangan, industri, kebudayaan dan pariwisata, penataan ruang, bangunan, konstruksi,

pertanahan, bina marga, sumber daya air, lingkungan hidup, komunikasi dan


VI.2

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014 informasi serta perhubungan. Jenis pelayanan perizinan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung terdiri a.

Perizinan yang berhubungan dengan bidang penanaman modal, perdagangan, industri, kebudayaan dan pariwisata, meliputi : 1.

Izin Gangguan (HO)/Izin Tempat Usaha;

3.

Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

2. 4. 5. 6. b.

7.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Tanda Daftar Gudang (TDG); Tanda Daftar Industri (TDI); Izin Usaha Industri (IUI);

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).

Perizinan yang berhubungan dengan bidang penataan ruang, bangunan, konstruksi, pertanahan, meliputi : 1.

c.

dari :

2.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB); Izin Lokasi;

Perizinan yang berhubungan dengan bidang bina marga, sumber daya air dan lingkungan hidup, meliputi : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Izin Pembuatan Jalan Masuk Pekarangan;

Izin Pembuatan Jalan Masuk di dalam Kompleks Perumahan, Pertokoan dan sejenisnya;

Izin Penutupan/Penggunaan Trotoar, Berm dan Saluran; Izin Pematangan Lahan/Tanah;

Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah;

Izin Penggalian Ruang Milik Jalan (RUMIJA); Izin Pengambilan Air Permukaan;

Izin Pembuangan Air Buangan ke Sumber Air; Izin

Perubahan

Saluran/Sungai;

Alur,

Bentuk,

Dimensi,

dan

Kemiringan

Dasar

10. Izin Perubahan atau Pembuatan Bangunan dan Jaringan Pengairan serta Perkuatan Tanggul yang dibangun oleh masyarakat;

11. Izin Pembangunan Lintasan yang berada dibawah/diatasnya;

12. Izin Pemanfaatan Banguan Pengairan dan Lahan pada daerah Sempadan dan Saluran/Sungai;

d.

13. Izin Pemanfataan Lahan Mata Air dan Lahan Pengairan lainnya.

Perizinan yang berhubungan dengan bidang komunikasi dan informasi serta perhubungan, meliputi :


VI.3

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014 1.

Izin Trayek;

3.

Izin Jasa Titipan;

2. 4. 5. 6.

Izin Pengelolaan Tempat Parkir; Izin Usaha Angkutan;

Izin Penyelenggaraan Reklame;

Izin Pemancangan Tiang Pancang Reklame, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan sejenisnya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Pelayanan

Perijinan Terpadu Kota Bandung didukung oleh sumber daya manusia yaitu sebanyak 135 orang, terdiri dari : a. Pejabat struktural b. Staf / PNS

:

9 orang

: 126 orang

Komposisi pegawai pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota

Bandung pada Tahun 2014 adalah sebagai berikut : 1.

Tingkat Pendidikan a)

S2

: 10 orang

c)

D4

:

e)

SLTA

: 48 orang

b) S 1

d) D 3 f) 2.

3.

4.

SLTP

g) S D

Jenis Kepegawaian

: 62 orang

3 orang

: 10 orang :

:

1 orang

1 orang

Pegawai Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 135 orang. Jenis Kelamin

Pegawai Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung terdiri dari 84 orang laki-laki dan 51 orang perempuan. Golongan usia

Mayoritas pegawai adalah pada kelompok usia 41 s/d 50 tahun sebanyak 57

orang, 31 s/d 40 tahun sebanyak 50 orang, 51 s/d 60 tahun 22 orang dan 5.

kelompok usia 21 s/d 30 tahun sebanyak 6 orang. Pangkat/golongan

Mayoritas pegawai yaitu 49 orang pada golongan III/b, 21 orang pada golongan III/a, 18 orang golongan II/b, 15 orang golongan III/c, 14 orang golongan

III/d, 5 orang golongan II/d, 4 orang golongan II/c, 3 orang golongan IV/a, 2


VI.4

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014 orang golongan IV/b, 2 orang golongan II/a, 1 orang golongan IV/c dan 1 orang 6.

golongan I/b.

Masa kerja pegawai

Mayoritas PNS yaitu sebanyak 45 orang memiliki masa kerja antara 6 s.d. 10 tahun, 29 orang memiliki masa kerja antara 0 s.d. 5 tahun, 18 orang memiliki

masa kerja antara 16 s.d. 20 tahun, 18 orang memiliki masa kerja antara 21 s.d. 25 tahun, 14 orang memiliki masa kerja antara 26 s.d. 30 tahun, 7 orang

memiliki masa kerja antara 11 s.d. 15 tahun, dan 4 orang memiliki masa kerja antara 31 s.d 35 tahun.


VI.5


BAB VII PENUTUP Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan salah satu bagian yang

tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung Tahun 2014 yang disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Catatan Atas Laporan Keuangan ini tetap disusun dengan mengungkapkan

beberapa penjelasan terhadap Laporan Keuangan secara keseluruhan sehingga diharapkan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca secara luas,

tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan.

Semoga dengan tersusunnya CALK ini dapat memberikan penjelasan dan

informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya

untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan khususnya di lingkup Badan Pelayanan

Perijinan Terpadu Kota Bandung dan umumnya di lingkup Pemerintah Kota Bandung.

Bandung,

Februari 2015

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU,

Drs. H. EMA SUMARNA, M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19661207 198603 1 006

Penutup

VII.1

+

2014

LAPORAN KEUANGAN

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA BANDUNG

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

BAB I PENDAHULUAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2014

Recommend Documents