BAB I PENDAHULUAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN 1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah penyampaian laporan keuangan

yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam ketentuan pengelolaan keuangan daerah

ditetapkan

bahwa

Kepala

SKPD

selaku

pejabat

pengguna

anggaran/pengguna barang mempunyai tugas diantaranya menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya. Kepala SKPD sebagai

entitas

akuntansi

menyusun

laporan

keuangan

SKPD

yang

disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan SKPD terdiri dari: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca;

c. laporan operasional;

d. laporan perubahan ekuitas; dan e. catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan per 31 Desember 2015 ini disusun sebagai

bentuk implementasi akuntabilitas Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung dan perwujudan pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana diubah kedua kalinya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Maksud Penyusunan Laporan keuangan

Maksud dari penyusunan laporan keuangan Per 31 Desember 2015

ini adalah :

a. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung selama 1 (satu) periode anggaran;

b. Menyajikan

pertanggungjawaban

pelaksanaan

APBD

dalam

rangka

meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran maupun antar periode;

Pendahuluan

I.1

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 c. Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan

kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Kota Bandung Per 31 Desember 2015 bertujuan untuk menyajikan informasi

yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas dengan :

entitas

atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya,

1)

Memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan

2)

Menyediakan

3)

mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi; anggarannya;

informasi

mengenai

ketaatan

realisasi

terhadap

Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Badan Pelayanan

Perijinan Terpadu Kota Bandung yaitu : 1)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3)

Undang-Undang

2)

4)

5) 6) 7) 8)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Nomor

15

Tahun

2004

tentang

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Pemeriksaan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pendahuluan

I.2

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 9)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

10) 11)

2011;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah 12)

13) 14) 15)

16)

Kota Bandung;


Penyelenggaraan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Penggantian Biaya Peta;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Kota Bandung;

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin gangguan;


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;


Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun

17) 18)

19) 20) 21)

Anggaran 2015;

Peraturan Walikota Bandung Nomor 835 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bandung;

Peraturan Walikota Bandung Nomor 300 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung;

Peraturan Walikota Bandung Nomor 528 Tahun 2014 kebijakan akuntansi berbasis akrual;

Peraturan Walikota Bandung Nomor 529 Tahun 2014 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

Peraturan Walikota Nomor 193 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;

Pendahuluan

I.3

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 22)

Peraturan Walikota Bandung Nomor 495 Tahun 2015 tentang Standar

23)

Peraturan Walikota Bandung Nomor 1058 Tahun 2015 tentang

Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu;

Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 193 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

1.3 SISTEMATIKA PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Sistematika

penyusunan

Catatan

Atas

Laporan

Keuangan

Badan

Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung per 31 Desember 2015 yaitu sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

BAB II

1.3. Sistematika penyusunan catatan atas laporan keuangan

KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET

KINERJA APBD

2.1. Kebijakan keuangan

BAB III

2.2. Indikator pencapaian target kinerja APBD IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV

3.3. Upaya dan solusi yang dilakukan KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah 4.2. Basis

akuntansi

4.3. Basis

pengukuran

keuangan keuangan

yang

yang

mendasari

mendasari

penyusunan

laporan

penyusunan

laporan

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Pendahuluan

I.4

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 BAB V

BAB VI

BAB VII

Pendahuluan

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian

keuangan

penjelasan

masing-masing

pos-pos

pelaporan

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

PENUTUP

I.5


BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA BANDUNG 2.1

KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam

rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang,

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Hal tersebut menjadikan keuangan daerah merupakan salah satu faktor penentu dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan keuangan di lingkungan Badan Pelayanan Perijinan

Terpadu Kota Bandung diarahkan untuk meningkatkan struktur keuangan yang

lebih baik melalui peningkatan target penerimaan serta peningkatan efektifitas dan efisiensi belanja.

Kebijakan keuangan meliputi komponen-komponen dan kinerja

pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. 2.1.1. Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pelayanan

Perijinan Terpadu Kota Bandung diperoleh dari pendapatan retribusi

pelayanan perijinan, dengan target sebesar Rp.82.000.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp.31.301.966.107,00 atau 38,17%. Apabila

dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2014 terdapat penurunan persentase realisasi sebesar 40,18%. 2.1.2. Belanja

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan

pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk

efisien, efektif dan proporsional. Belanja pada Badan Pelayanan

Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja

II.1

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung APBD

Kota Bandung

Rp.36.794.064.407,97

Tahun

Anggaran

dengan

yang dibiayai oleh

2015

adalah

realisasi

sebesar

sebesar

Rp.31.233.184.621,00 atau 84,89%. Terdapat peningkatan sebesar 52% dari persentase realisasi tahun 2014.

2.2 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD BPPT

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007

tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan

Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 300 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian

Tugas dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung dan Renstra BPPT Kota Bandung Tahun 2013-2018 Badan Pelayanan Perijinan

Terpadu Kota Bandung melaksanakan Urusan Wajib Penanaman Modal dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : TABEL II.1

INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2015 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perizinan

INDIKATOR KINERJA Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

TARGET 83

Persentase Rata-Rata Waktu Layanan Izin Sesuai Waktu

100%

Persentase Penurunan Pengaduan

20%

Nilai Standard Kepatuhan Pelayanan Public Versi Ombudsman RI

935

Meningkatnya Kecepatan Pelayanan Perizinan

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Izin

6 hari kerja

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja BPPT

Nilai Evaluasi AKIP

76

Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

100%

Persentase tertib administrasi barang/asset daerah

100%


II.2

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Tahun 2015 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung

melaksanakan Urusan Wajib Penanaman Modal yang dijabarkan ke dalam 9 program dan 29 kegiatan sebagai berikut :

TABEL II.2 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 BESERTA INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PROGRAM/KEGIATAN 1 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.3 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.4 Penyediaan alat tulis kantor

1.5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 1.7 Penyediaan makanan dan minuman

INDIKATOR KINERJA 2 Keluaran : Tersedianya jasa telepon, listrik, paket/pengiriman, dan jasa pemasangan iklan Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Keluaran : Tersedianya peralatan kebersihan kantor dan bahan pembersih Tersedianya Belanja Dekorasi Tersedianya Jasa Cleaning Service Hasil : Meningkatnya kebersihan lingkungan kantor Keluaran : Terpeliharanya peralatan kerja Hasil : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor Hasil : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Keluaran : Barang cetakan Penggandaan dokumen Hasil : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran Keluaran : Tersedianya surat kabar dan majalah Hasil : Meningkatnya wawasan/pengetahuan aparatur Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai Tersedianya makanan dan minuman rapat Tersedianya makanan dan minuman tamu Hasil : Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran


TARGET 3 12 bulan 100 % 12 bulan

Bunga Artificial 12 bulan

100 %

12 bulan

100 %

12 bulan

100 %

12 bulan 12 bulan 100 % 12 bulan 100 %

12 bulan 12 bulan 12 bulan

100 %

II.3


PROGRAM/KEGIATAN 1 1.8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.9 Penyediaan jasa pengamanan kantor

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

2.2 Pengadaan perlengkapan peralatan aparatur

2.3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2.5 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

3. Peningkatan Disiplin Aparatur 3.1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

INDIKATOR KINERJA 2 Keluaran : Laporan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Keluaran : Keamanan kantor BPPT

Hasil : Meningkatnya keamanan dan ketertiban kantor Keluaran : Kendaraan bermotor roda empat Sepeda mesin Hasil : Meningkatnya sarana dan prasarana kendaraan dinas aparatur Keluaran : Terpenuhinya perlengkapan peralatan aparatur Hasil : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur Keluaran : Terpeliharanya bangunan gedung kantor Hasil : Meningkatnya sarana dan prasarana gedung kantor Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional Kendaraan roda empat Kendaraan roda dua Hasil : Meningkatnya sarana dan prasarana kendaraan dinas aparatur Keluaran : Terlaksananya renovasi gedung dan pemasangan interior built in/fix furniture Hasil : Meningkatnya sarana dan prasarana gedung kantor Keluaran : Tersedianya pakaian batik tradisional Hasil : Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi


TARGET 3

1 dokumen 100 %

7 personil satpam 2 personil coordinator pengamanan 100 %

1 unit 1 unit

100 % 12 bulan 100 % 12 bulan 100 % 12 bulan

12 Unit 26 Unit

100 %

1 paket 100 %

2 paket 132 orang

100 %

II.4


PROGRAM/KEGIATAN 1 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.1 Pendidikan dan pelatihan formal

4.2 Pembinaan kinerja aparatur

5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

5.3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

6. Pengembangan Data/Informasi 6.1 Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 7. Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 7.1 Penataan Arsip SKPD

INDIKATOR KINERJA 2 Keluaran : Terfasilitasinya kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, seminar, kursus-kursus dll Hasil : Meningkatnya kualitas SDM aparatur Keluaran : Terfasilitasinya pegawai BPPT mengikuti pembinaan kinerja aparatur/peningkatan motivasi kerja pegawai Hasil : Meningkatnya kualitas SDM aparatur

Keluaran : Laporan Akuntabilitas kinerja Tahun 2014 Laporan Akuntabilitas kinerja Triwulan I Tahun 2015 Laporan Akuntabilitas kinerja Triwulan II Tahun 2015 Laporan Akuntabilitas kinerja Triwulan III Tahun 2015 Hasil : Meningkatnya Laporan Akuntabilitas kinerja BPPT Keluaran : Tersusunnya laporan keuangan semester 1 Tahun 2015 Hasil : Meningkatnya Laporan Akuntabilitas kinerja BPPT Keluaran : Tersusunnya laporan keuangan akhir Tahun 2014 Hasil : Meningkatnya Laporan Akuntabilitas kinerja BPPT Keluaran : Laporan bulanan dan triwulanan pelaksanaan program dan kegiatan Hasil : Meningkatnya Laporan Akuntabilitas kinerja BPPT Keluaran : Tertatanya arsip BPPT


TARGET 3

12 bulan 100 %

1 kegiatan

100 %

1 dokumen laporan 1 dokumen laporan 1 dokumen laporan 1 dokumen laporan 100 %

1 dokumen laporan 100 %

1 dokumen laporan 100 %

1 dokumen laporan 100 % 12 bulan

II.5


PROGRAM/KEGIATAN 1 8. Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu 8.1 Penyusunan/ Penyempurnaan Rancangan Produk Hukum

8.2 Penyusunan/ Penyempurnaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi 8.3 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perijinan

8.4 Sosialisasi/ Publikasi Pelayanan Perijinan

8.5 Penyelenggaraan Pameran Perijinan Terpadu Satu Pintu

8.6 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

INDIKATOR KINERJA 2 Hasil : Meningkatnya sistem administrasi kearsipan

Keluaran : Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Ketatausahaan Dokumen Kajian Raperwal Tata Naskah Perijinan Dokumen Kajian mengenai Pemutihan Ijin Hasil : Meningkatnya Akuntabilitas kinerja BPPT Keluaran : Dokumen aplikasi pemetaan objek Terpeliharanya hardware dan jaringan Hasil : Peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan perijinan terpadu Keluaran : Laporan Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perijinan Terlaksananya pengawasan dan pengendalian terhadap setiap kegiatan usaha di Kota Bandung secara bertahap Hasil : Meningkatnya kualitas dan kinerja pelayanan perijinan, iklim usaha dan kepastian berusaha yang kondusif, kepentingan umum dan lingkungan hidup Keluaran : Terselenggaranya Sosialisasi Pelayanan Perijinan Hasil : Meningkatnya kualitas dan kinerja pelayanan perijinan terpadu Keluaran : Terselenggaranya pameran tentang pelayanan perijinan Hasil : Peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan perijinan Keluaran : Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terselenggaranya Workshop tentang Pemutihan Perijinan Terselenggaranya Workshop tentang Integrasi Perijinan Terselenggaranya Workshop tentang Pelimpahan Wewenang Kecamatan


TARGET 3

100 %

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 % 1 dokumen

12 bulan

100 %

1 dokumen laporan 1 dokumen laporan 100 %

12 bulan 100 % 12 bulan 100 % 1 paket dokumen laporan 1 paket dokumen laporan 1 paket dokumen laporan 1 paket dokumen laporan

II.6


PROGRAM/KEGIATAN 1 9.

Perencanaan Pembangunan Daerah 9.1 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

INDIKATOR KINERJA 2 Hasil : Peningkatan kualitas kinerja pelayanan perijinan Keluaran : Tersusunnya Rencana kerja (RENJA) BPPT Tahun 2016 Tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018 Hasil : Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan


TARGET 3

100 %

1 dokumen 1 dokumen 100 %

II.7


BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA BANDUNG Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua

kalinya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja APBD yang berisi

gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan APBD Tahun 2015. 3.1 IKHTISAR

BANDUNG

PENCAPAIAN

TARGET

PENDAPATAN

BPPT

KOTA

Realisasi pendapatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota

Bandung periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp 31.301.966.107,00 dari target sebesar Rp 82.000.000.000,00 (38,17%)

diperoleh dari pendapatan retribusi izin. Rincian Realisasi Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut : NO 1 2

3 4 5 6 7 8

URAIAN

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

TARGET

%

26.133.792.450

33,83%

2.800.000.000

3.847.428.426

137,41

Trayek

675.000.000

472.550.000

70,01%

Trayek

75.000.000

8.600.000

11,47

Pendapatan Denda Retribusi Izin

-

193.181.658

-

Pendapatan

-

63.869.539

-

-

456.000

-

Retribusi

Izin

Gangguan

Tempat

Retribusi

Izin

Gangguan

Tempat

Retribusi

Pemberian

Izin

Retribusi

Pemberian

Izin

Usaha/Kegiatan Pribadi

kepada

Orang

Usaha/Kegiatan kepada Badan kepada Orang Pribadi kepada Badan

Mendirikan Bangunan

Denda

Perizinan Tertentu

Ikhtisar Pencapaian Kinerja BPPT

1.200.000.000

Retribusi

Lain-lain PAD yang Sah Lainnya JUMLAH

77.250.000.000

REALISASI

82.000.000.000

582.088.034

31.301.966.107

48,51%

38,17%

III.1

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian

target Pendapatan Tahun 2015 diantaranya :

1. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara

(KBU) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun

2008 Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara, dimana lokasi dimaksud sampai dengan saat ini masih menjadi tujuan investasi pembangunan.

2. Terjadinya kekosongan Peraturan Walikota Bandung tentang Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sejak penerapan On-Line Services

System (OSS) tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan terbitnya Peraturan

Walikota Bandung Nomor 855 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 495 Tahun 2015 tentang Standar

Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu pada tanggal 8 September 2015, implikasi dari penerapan OSS yang merubah rekomendasi

gambar teknis Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya menjadi persyaratan dalam mendaftarkan Izin Mendirikan Bangunan.

3. Menurunnya pembangunan di sektor property (pembangunan Apartemen, Mall dan Hotel).

4. Adanya keterlambatan permohonan perpanjangan Izin Trayek yang

harusnya jatuh tempo tahun 2015 akibat akan adanya peraturan baru yang mengharuskan pengusaha angkot berbentuk Badan Usaha.

5. Fungsi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sebagai pelayanan perijinan terpadu

mengeluarkan

pendapatan.

izin

sebagai

kontrol,

bukan

sebagai

fungsi

6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan perijinan.

7. Belum terintegrasinya pelayanan perijinan secara penuh dari persyaratanpersyaratan yang menjadi syarat dalam pengajuan perijinan.

Upaya dan solusi yang dilakukan terhadap hambatan dan kendala

yang dihadapi dalam pencapaian target Pendapatan antara lain : 1. Rasionalisasi target Pendapatan Tahun 2016; 2. Sosialisasi/publikasi pelayanan perijinan;

3. Pengembangan On-line Services System (OSS) pelayanan perijinan; 4. Integrasi, penyederhanaan dan kolaborasi pelayanan perijinan;


III.2

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 5. Mobil layanan keliling;

6. Pemetaan potensi retribusi. 3.2 IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET BELANJA BPPT KOTA BANDUNG

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pelaksanaan program dan

kegiatan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung dapat diuraikan sebagai berikut : NO 1

1

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3

PROGRAM / KEGIATAN 2

Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa pengamanan kantor Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan perlengkapan peralatan aparatur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Peningkatan Disiplin Aparatur


ANGGARAN

REALISASI

%

3

4

5

3.669.769.250,00

3.154.170.181,00

85,95

660.000.000,00

370.259.974,00

56,10

639.894.250,00

508.632.610,00

79,49

367.375.000,00

362.357.600,00

98,63

172.575.000,00

170.461.400,00

98,78

637.975.000,00

608.714.610,00

95,41

87.500.000,00

87.430.000,00

99,92

350.575.000,00

341.933.435,00

97,54

520.000.000,00

505.965.552,00

97,30

233.875.000,00

198.415.000,00

84,84

11.553.071.031,00

9.734.043.248,00

84,26

429.450.000,00

3.821.520.000,00

338.800.000,00

3.520.251.660,00

78,89

909.075.000,00

873.791.960,00

96,12

626.600.000,00

446.319.506,00

71,23

5.766.426.031,00

4.554.880.122,00

78,99

205.750.000,00

197.622.550,00

92,12

96,05

III.3


NO 1

3.1 4 4.1 4.2 5

5.1 5.2 5.3 6

6.1 7 7.1 8

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6

PROGRAM / KEGIATAN 2

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Pembinaan kinerja aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Pengembangan Data/Informasi Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Penataan Arsip SKPD

Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Penyusunan/ Penyempurnaan Rancangan Produk Hukum Penyusunan/ Penyempurnaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Fasilitasi Pelayanan Administrasi Perijinan Sosialisasi/ Publikasi Pelayanan Perijinan Penyelenggaraan Pameran Perijinan Terpadu Satu Pintu Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


ANGGARAN

REALISASI

%

3

4

5

205.750.000,00

197.622.550,00

96,05

642.500.000,00

354.566.500,00

55,19

230.000.000,00

56.551.500,00

24,59

412.500.000,00

298.015.000,00

72,25

233.500.000,00

218.590.340,00

93,61

83.500.000,00

75.246.520,00

90,12

60.000.000,00

59.698.400,00

99,50

237.400.000,00

230.306.769,00

97,01

237.400.000,00

230.306.769,00

97,01

41.100.000,00

38.240.000,00

93,04

41.100.000,00

38.240.000,00

93,04

6.433.109.200,00

5.704.006.970,00

88,67

438.000.000,00

0,00

0,00

1.434.109.200,00

1.419.466.800,00

98,98

2.207.600.000,00

2.061.923.950,00

93,40

302.000.000,00

266.255.570,00

88,16

624.100.000,00

572.882.850,00

91,79

90.000.000,00

1.427.300.000,00

83.645.420,00

1.383.477.800,00

92,94

96,93

III.4


PROGRAM / KEGIATAN

NO 9

1

9.1

2

Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan Renstra dan Renja SKPD JUMLAH

ANGGARAN

REALISASI

%

3

4

5

70.000.000,00

68.863.250,00

98,38

70.000.000,00

68.863.250,00

98,38

23.086.199.481,00

19.700.409.808,00

85,33

Berdasarkan data di atas, terdapat efisiensi anggaran pada 27

kegiatan yang realisasi anggarannya tidak mencapai 100% dan terdapat 2 kegiatan target kinerja keluaran tidak tercapai.

Beberapa hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian

belanja pelaksanaan program dan kegiatan diantaranya :

(1) Terlambatnya penetapan APBD dan APBD perubahan tahun 2015;

(2) Kemampuan SDM pengelola keuangan dan pelaksana teknis kegiatan yang masih perlu ditingkatkan;

(3) Terjadinya kelebihan beban kerja bagi pejabat yang ditunjuk menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) disebabkan penunjukan PPTK

belum didasarkan atas pertimbangan anggaran kegiatan, beban kerja dan pertimbangan objektif lainnya;

(4) Adanya pergantian pejabat pada saat kegiatan dan anggaran sudah

berjalan sehingga berakibat terhambatnya pengerjaan dikarenakan kesulitan koordinasi dan tidak ada penyerahan atau pelimpahan dari pejabat lama ke pejabat baru.

(5) Adanya ketentuan dari DPKAD Bidang Anggaran bahwa kegiatan-kegiatan yang tidak terserap di anggaran murni tidak bisa dipindahkan ke anggaran perubahan, sehingga ada kegiatan di anggaran murni yang tidak terserap.


yang dihadapi dalam pencapaian target Belanja pelaksanaan program dan kegiatan antara lain :

(1) Mengikutsertakan pengelola keuangan dan pelaksana teknis kegiatan

dalam pelatihan-pelatihan untuk menambah wawasan dalam pengelolaan keuangan;

(2) Akan

menyusun

keputusan

Kepala

BPPT

Kota

Bandung

tentang

penunjukan PPTK yang disesuaikan dengan beban kerja dan anggaran;


III.5

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 (3) Mengikutsertakan koordinasi antara pejabat yang baru dengan pejabat lama dalam bentuk memori jabatan.

3.3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS PADA BPPT KOTA BANDUNG

Ikhtisar pencapaian kinerja sasaran strategis pada Badan Pelayanan

Perijinan Terpadu Kota Bandung dapat diuraikan sebagai berikut : SASARAN STRATEGIS

TARGET

REALISASI

83

79,27

Persentase Rata-Rata Waktu Layanan Izin Sesuai Waktu

100%

69,59%

Persentase Penurunan Pengaduan

20%

21,86%

Nilai Standard Kepatuhan Pelayanan Public Versi Ombudsman RI

935

990

Meningkatnya Kecepatan Pelayanan Perizinan

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Izin

6 hari kerja

6,02 hari kerja

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja BPPT

Nilai Evaluasi AKIP

76

72,51

Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

100%

100%

Persentase tertib administrasi barang/asset daerah

100%

100%

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perizinan

INDIKATOR KINERJA Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator

kinerja sasaran strategis diantaranya :

(1) Regulasi mengenai pelayanan perijinan yang sangat dinamis (sering berubah-ubah dengan regulasi yang baru);

(2) Setelah launching On-line Services System (OSS) pada tanggal 28 Mei

2015 terjadi perubahan dalam pelayanan perijinan yang dilakukan secara

On-line (full paperless) termasuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM setelah diberlakukan OSS berdasarkan Peraturan Walikota Bandung

Nomor 495 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 855 Tahun 2015 tentang SOP Pelayanan Perijinan bahwa

penilaian IKM dilakukan sendiri oleh pemohon dan merupakan syarat ditandatanganinya ijin oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.


III.6

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Disatu sisi lebih objektif dan independen, akan tetapi di pengaruhi juga oleh kondisi emosi para pemohon ijin sehingga penilaiannya ada yang

positif dan ada yang negatif. Akan tetapi IKM Badan Pelayanan Perijinan Terpadu secara global memperoleh predikat BAIK;

(3) Indikator rata-rata waktu layanan izin sesuai waktu dan indikator rata-rata waktu penyelesaian ijin, setelah diberlakukan OSS masih ada ijin yang tergantung kepada SKPD teknis, sehingga kecepatan pelayanan ijin sesuai

Peraturan Walikota Bandung Nomor 495/2015 jo Peraturan Walikota

Bandung Nomor 855/2015 masih terkendala karena tergantung kepada penyelesaian rekomendasi di SKPD teknis.

(4) Evaluasi AKIP bukan merupakan IKU Badan Pelayanan Perijinan Terpadu,

ketidaktercapaian target AKIP yang sudah di perjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2015 disebabkan pada saat penilaian AKIP masih dilakukan

review dari KemenPAN dan RB sehingga AKIP yang dinilai oleh

Evaluator Inspektorat masih AKIP yang berubah-ubah.


yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja sasaran strategis antara lain :

(1) Melakukan penyesuaian secara cepat dan terus-menerus terhadap berbagai perubahan akibat dari regulasi yang berubah melalui pengajuan

usulan perubahan regulasi daerah yang terkait dengan pelayanan perijinan;

(2) Akan dilakukan integrasi pelayanan perijinan terutama bagi ijin yang

masih terkendala Rekomendasi SKPD Teknis, sehingga SOP yang diberlakukan bisa sesuai dengan SOP yang ada di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.


III.7


BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 4.1 ENTITAS AKUNTANSI/ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH Entitas

akuntansi

adalah

unit

pemerintahan

pengguna

anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi

dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua

kalinya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kebijakan akuntansi di Lingkungan Pemeritah Kota Bandung telah diatur

dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 528 Tahun 2014 dimana subtansinya

berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD entitas akuntansi

menyusun laporan keuangan yang meliputi: a. laporan realisasi anggaran;

b. Laporan Perubahan Ekuitas c. neraca;

d. Laporan Operasional

e. catatan atas laporan keuangan.

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung sebagai salah satu

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

selaku pengguna anggaran/pengguna barang adalah entitas akuntansi sehingga wajib menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.

Periode akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung Tahun 2015 ini adalah 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

Kebijakan Akuntansi

IV.1


4.2

BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah

daerah adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam

neraca, pengakuan Pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional. Dalam hal

peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan demikian

Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk

memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat

kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi

walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas

maka LRA disusun berdasarkan basis kas

berarti pendapatan penerimaan

pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Pemerintah

daerah

tidak

menggunakan

istilah

laba,

melainkan

menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun

anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas

diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah. 4.3

KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

4.3.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO 1)

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Kebijakan Akuntansi

IV.2


2)

Pendapatan retribusi daerah adalah pendapatan dari pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 3)

4)

5)

kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan

(earned) atau pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized).

Pendapatan-LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan-LO disajikan pada Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi sumber pendapatan.

4.3.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA 1)

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak 2)

perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan retribusi daerah adalah pendapatan dari pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 3) 4)

kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pengakuan pendapatan dengan berbasis kas diakui dan dicatat pada saat kas atau setara kas diterima yang menambah ekuitas dana lancar. Pengakuan

pendapatan

di

SKPD

dengan

mempertimbangkan

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran DPA SKPD,

yang secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya 5) 6)

pada PPKD selaku BUD.

Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.

Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi pendapatan PAD adalah surat ketetapan retribusi daerah dan surat tanda bukti pembayaran.

Kebijakan Akuntansi

IV.3


7)

Akuntansi

pendapatan

disusun

untuk

memenuhi

kebutuhan

pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen Pemerintah Daerah, baik yang dicatat

8)

oleh SKPD maupun PPKD.

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu

dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.3.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN 1)

2)

3)

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk

mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat

negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh

pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan 4)

dengan pembentukan modal.

Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat

transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan

kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu 5)

terkait dengan suatu prestasi.

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat

penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan

6)

nilai

aset

sehubungan

bersangkutan/berlalunya waktu.

dengan

penggunaan

aset

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk

sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

Kebijakan Akuntansi

IV.4


7)

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, saat terjadinya konsumsi

8)

Beban diukur sesuai dengan harga perolehan atas barang/jasa atau

aset; saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan

menggunakan mata uang rupiah dan menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.3.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA 1)

Tujuan kebijakan akuntansi belanja adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas belanja dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan

2)

akuntabilitas

perundang-undangan.

sebagaimana

ditetapkan

oleh

peraturan

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah

yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

3)

Pemerintah Daerah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas

Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD setelah dilakukan

pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi 4)

5)

6)

7) 8)

yang terjadi di SKPD.

Pengeluaran dari rekening kas umum daerah ditandai dengan terbitnya SP2D-LS sebagai bukti kejadian yang paling penting (critical event) dari proses pengakuan belanja telah terjadi.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya

terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BUD/Kuasa BUD/pengguna anggaran.

Belanja diakui pada saat kas keluar yang ditandai dengan realisasi

belanja di SKPD menggunakan pengesahan SPJ atas penggunaan dana UP/TU oleh PPK SKPD.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Akuntansi

belanja

pertanggungjawaban

Kebijakan Akuntansi

disusun

sesuai

selain

untuk

dengan

memenuhi

ketentuan,

kebutuhan

juga

dapat

IV.5


dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan 9)

cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.

Suatu pengeluaran belanja akan diakui sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

(a) manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;

(b) perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta

tidak untuk dijual, dihibahkan, disumbangkan, ataupun diserahkan kepada pihak ketiga;

(c) nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk

pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

10)

Khusus untuk tanah dan konstruksi dalam pengerjaan berapapun nilai

11)

Penetapan nilai minimal materialitas pada saat proses penganggaran

12)

perolehannya harus dikapitalisasi. dengan dokumen DPA.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal

(dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi

seluruh kriteria sebagai berikut :

(a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara : a.

bertambah ekonomis/efisien, dan/atau

c.

bertambah volume, dan/atau

b. d.

bertambah umur ekonomis, dan/atau

bertambah kapasitas produksi, dan/atau

(b) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset

tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset

13)

tetap yang telah ditetapkan.

Untuk butir a manfaat ekonomi atas barang/aset tetap tersebut

melampaui 1 tahun (jangka panjang). Bila ada pengeluaran bersifat rutin untuk memperbaiki/memelihara aset tetap meskipun jumlahnya

material, tetap digolongkan sebagai revenue expenditure. Sedangkan

revenue

expenditure

mempunyai

makna

pengeluaran

untuk

mempertahankan kapasitas yang ada saat ini pada periode tahun berjalan.

Kebijakan Akuntansi

IV.6


4.3.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET 1)

2)

Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana

manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat

diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk

penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya 3)

4)

yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan ke dalam : (a) aset lancar;

(b) aset non lancar.

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera

untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset

5)

non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Sedangkan aset nonlancar mencakup aset

yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan

baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar

diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana 6)

cadangan, dan aset lainnya. Aset diakui : a)

Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;

b) Pada 7)

saat

diterima

kepenguasaannya berpindah.

atau

kepemilikannya

dan/atau

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang

setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan

Kebijakan Akuntansi

IV.7


menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan, Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk

melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara

kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang 8)

pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Piutang adalah hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang dapat

berupa tagihan hasil penjualan barang, kewajiban pihak ketiga yang

belum dilunasi, seperti pajak/retribusi, lain-lain pendapatan daerah yang sah yang telah diterbitkan atau 9)

10) 11)

12) 13)

dilunasi pada saat pencatatan.

pinjaman uang yang belum

Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut. Piutang Retribusi diakui sebagai piutang apabila telah diterbitkan dasar retribusi yaitu Keputusan Retribusi Daerah (SKRD).

Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan definisi antara piutang dengan piutang lain-lain, hanya klasifikasinya saja yang berbeda.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang

kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Kualitas Piutangadalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan atas kepatuhan membayar kewajiban oleh Debitur.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah

daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. a.

b. 14)

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname).

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih

dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum

Kebijakan Akuntansi

IV.8


15)

Aset Tetap terdiri dari : a.

Tanah;

c.

Gedung dan Bangunan;

b. d. e. f. 16)

g.

Peralatan dan Mesin;

Jalan, Jaringan dan Instalasi; Aset Tetap Lainnya;

Konstruksi Dalam Pengerjaan; Akumulasi Penyusutan.

Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian aset tetap lainnya

17)

18)

sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya.

Pada dasarnya, pengeluaran-pengeluaran untuk aset tetap setelah perolehan,

dapat dikategorikan

menjadi belanja

modal

(capital

expenditures) dan pengeluaran pendapatan (revenue expenditures).

Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai

aset

(dikapitalisir).

Pengeluaran-pengeluaran

yang

akan

mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk

dalam kategori ini, misalnya penambahan satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, 19)

merupakan belanja modal.

Demikian juga halnya dengan pengeluaran-pengeluaran yang akan

menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas

atau

mutu

produksi.

Contoh

mengenai

pengeluaran-

pengeluaran yang akan memperpanjang umur aset atau meningkatkan 20)

kapasitas produksi adalah pengeluaran untuk perbaikan besar-besaran.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria : (1)

mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

(3)

tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan

(2) (4)

Kebijakan Akuntansi

biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

IV.9


21)

22)

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh

pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau

diserahkan

hak

penguasaannya berpindah.

kepemilikannya

dan

atau

pada

saat

4.3.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya

mengakibatkan

pemerintah daerah.

1)

aliran

keluar

sumber

daya

ekonomi

Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan. Pendapatan Diterima Dimuka, terdiri dari :

a)

setoran kelebihan pembayaran kepada Pihak III;

c)

uang muka lelang penjualan Aset Daerah.

b) 2)

uang muka penjualan produk Pemerintah Daerah dari Pihak III;

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup

defisit anggarannya. Secara umum, kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih 3)

dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya

ekonomi

akan

dilakukan

atau

telah

dilakukan

untuk

menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas

kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur

dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau 4)

pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Kebijakan Akuntansi

IV.10


4.3.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Kebijakan Akuntansi

IV.11


BAB V PENJELASAN POS–POS LAPORAN KEUANGAN Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember

2015, realisasi pendapatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung dari retribusi izin adalah sebesar Rp.31.301.966.107,00 (38,17%) dari target pendapatan Tahun 2015 sebesar Rp.82.000.000.000,00 dan realisasi belanja adalah sebesar

Rp.31.233.184.621,00 (84,89%) dari anggaran belanja Tahun 2015 sebesar Rp.36.794.064.407,97. Rp.68.781.486,00.

Dengan

demikian

terdapat

surplus

LRA

sebesar

Neraca Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung menyajikan

informasi mengenai posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2015. Neraca Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung ditutup dengan jumlah akhir sebesar Rp.12.764.901.451,00.

Nilai Aset sebesar Rp.12.764.901.451,00 terdiri dari aset lancar sebesar

Rp.1.837.577.710,00 aset tetap sebesar

Rp.10.243.649.679,00 dan aset lainnya

sebesar Rp.683.674.062,00. Sedangkan nilai kewajiban dan ekuitas sebesar

Rp.12.764.901.451,00 terdiri dari kewajiban sebesar Rp.381.213.021,00, dan ekuitas sebesar Rp.12.383.688.430,00. Surplus

Laporan

Operasional

per

31

Desember

2015

sebesar

Rp.3.518.206.027,00 terdiri dari Pendapatan-LO sebesar Rp.29.833.074.373,00 dan Beban-LO sebesar Rp.26.314.868.346,00. sebesar

Nilai Ekutas pada Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2015 Rp.12.383.688.430,00

terdiri

dari

Ekuitas

Awal

sebesar

Rp.19.224.900.078,00, Surplus-LO sebesar Rp.3.518.206.027,00 dan Koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp.10.359.417.675,00. 5.1 RINCIAN

KEUANGAN

PENJELASAN

MASING-MASING

POS-POS

PELAPORAN

Sampai dengan 31 Desember 2015, Realiasasi APBD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung

yaitu realisasi pendapatan sebesar

Rp.31.301.966.107,00 atau 38,17% dari target yang telah ditetapkan Rp.82.000.000.000,00 sedangkan realisasi belanja Rp.31.233.184.621,00 atau

84,89% dari anggaran sebesar Rp.36.794.064.407,97. Realisasi pendapatan

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

V.1

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 dan Belanja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung Tahun 2015 (sampai dengan 31 Desember 2015) dapat diuraikan sebagai berikut :

5.1.1 PENDAPATAN

Realisasi pendapatan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung periode

1

Januari

sampai

dengan

31

Desember

2015

sebesar

Rp.31.301.966.107,00 dari target sebesar Rp.82.000.000.000,00 (38,17%)

diperoleh dari pendapatan retribusi izin. Rincian Realisasi Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut : NO 1 2

3

4

5 6

7

8

URAIAN

Retribusi Izin Mendirikan

Bangunan Retribusi

Tempat

Izin

Gangguan

Usaha/Kegiatan

kepada Orang Pribadi Retribusi

Tempat

Izin

Gangguan

Usaha/Kegiatan

kepada Badan Retribusi

TARGET

REALISASI

%

77.250.000.000

26.133.792.450

33,83%

1.200.000.000

582.088.034

48,51%

2.800.000.000

3.847.428.426

137,41

Trayek

Pemberian

kepada

Izin

675.000.000

472.550.000

70,01%

Retribusi

Pemberian

Izin

75.000.000

8.600.000

11,47

Denda

-

193.181.658

-

Denda

-

63.869.539

-

Lain-lain PAD yang Sah

-

456.000

-

31.301.966.107

38,17%

Pribadi

Orang

Trayek kepada Badan Pendapatan

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pendapatan

Retribusi Tertentu

Perizinan

Lainnya

JUMLAH

82.000.000.000

5.1.2 BELANJA

Realisasi Belanja periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar

Rp.31.233.184.621,00 atau 84,89% dari anggaran tahun 2015

sebesar Rp.36.794.064.407,97.


V.2

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Realisasi belanja sebesar Rp.31.233.184.621,00 tersebut terdiri dari : a. Belanja Operasi b. Belanja Modal

Rp.

27.489.869.261,00

Jumlah Rp.

31.233.184.621,00

Rp.

1) Belanja Operasi

3.743.315.360,00

Realisasi Belanja Operasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember

2015 adalah sebesar Rp.27.489.869.261,00 atau 84,17% dari anggaran sebesar Rp.32.660.944.407,97.

Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.27.489.869.261,00 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung

Rp. 11.532.774.813,00

b. Belanja Langsung Belanja Pegawai

Rp.

Belanja Barang dan Jasa

1.887.767.000,00

Rp. 14.069.327.448,00

Jumlah

Rp. 27.489.869.261,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI atas Belanja Daerah Kota Bandung, Surat Tugas BPK RI Nomor 173/ST/XVIII.BDG/11/2015

tanggal 13 November 2015, terdapat temuan kekurangan volume

pekerjaan lemari tanam pada kegiatan Rehabilitasi Gedung BPPT Kota Bandung

yang

mengakibatkan

kelebihan

pembayaran

sebesar

Rp.101.664.828,00. Berdasarkan surat Inspektur Kota Bandung Nomor

700/007-Inspektorat perihal Penyelesaian Tindaklanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI PDTT Belanja Kota Bandung Tahun 2015 tanggal 6

Januari 2016 dan surat BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor 02/KT-PDTT-Kotban/TP/05/2015

tanggal

5

Januari

2016

perihal

Penyampaian Temuan PDTT Belanja Kota Bandung Tahun 2015, kelebihan pembayaran tersebut telah disetorkan ke kas daerah oleh

pihak kontraktor, PT. Penamas Rashataprisma, pada tanggal 21 Januari

2016 (bukti setor terlampir), sehingga nilai Belanja Langsung telah berkurang sebesar Rp.101.664.828,00.

2) Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember

2015 adalah sebesar Rp.3.743.315.360,00 atau 90,57% dari anggaran sebesar Rp.4.133.120.000,00.


V.3

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Realisasi belanja Modal sebesar Rp.3.743.315.360,00 terdiri dari : a. Peralatan dan Mesin

b. Jalan, Irigasi dan Jaringan 5.1.3

Jumlah

PENDAPATAN LO

Rp. 3.718.053.860,00 Rp.

25.261.500,00

Rp. 3.743.315.360,00

Saldo/Realisasi Pendapatan LO Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota

Bandung per 31 Desember 2015 sebesar Rp.29.833.074.373,00, terdiri dari :

a.

b.

Pendapatan Retribusi Daerah Lain-lain PAD Yang Sah

Jumlah

Rp. 29.726.180.063,00

Rp.

106.894.310,00

Rp. 29.833.074.373,00

Terdapat perbedaan antara nilai Pendapatan pada Laporan Operasional (LO) dengan Realisasi Pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), sebagai berikut :

a. Nilai Pendapatan pada LO

b. Nilai Pendapatan pada LRA

Rp. 29.833.074.373,00

Rp. 31.301.966.107,00

Selisih (Rp. 1.468.891.734,00)

Selisih sebesar Rp.1.468.891.734,00, terdiri dari :

a. Piutang 2014 yang dibayarkan pada Tahun 2015 b.

c.

SKRD yang terbit di Tahun 2015 dan belum dibayar

Mutasi update Denda di Tahun 2015 atas Piutang Denda Tahun 2014

d. Double pembayaran SKRD IMB Tahun 2015

Jumlah

5.1.4

(Rp. 2.434.291.688,00) Rp.

914.368.983,00

(Rp.

16.541.680,00)

Rp.

67.572.651,00

(Rp. 1.468.891.734,00)

BEBAN LO

Saldo/Realisasi Beban LO Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung

per 31 Desember 2015 sebesar Rp.26.314.868.346,00 yang merupakan Belanja Operasi, terdiri dari :


V.4


a.

Beban Pegawai LO

Rp. 11.999.480.491,00

c.

Beban Penyusutan dan Amortisasi

Rp. 1.436.442.315,00

b. d.

Beban Barang dan Jasa

Beban Penyisihan Piutang

Rp. 10.199.463.872,00

Jumlah

Rp. 2.679.481.668,00

Rp. 26.314.868.346,00

Terdapat perbedaan antara nilai Beban Operasi pada LO dengan Belanja Operasi pada LRA, sebagai berikut : a. Nilai Beban Operasi pada LO

b. Nilai Belanja Operasi pada LRA

Rp. 26.314.868.346,00

Rp. 27.489.869.261,00

Selisih

(Rp. 1.175.000.915,00)

Selisih sebesar Rp.2.611.443.230,00, terdiri dari : a. Beban penyisihan piutang retribusi

Rp. 2.679.481.668,00

c. Beban Jasa Telepon

Rp.

12.934.554,00

Rp.

212.663.678,00

b. Beban penyusutan 2015

Rp. 1.436.442.315,00

d. Beban Jasa Listrik

Rp.

e. Beban TPP Desember 2015 f.

Pembayaran Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2014:

Belanja Dekorasi

(Rp.

Jasa Kawat/Faksimili/Internet

(Rp.

Jasa Konsultasi Pengembangan Jasa Kawat/Faksimili/Internet

g. Beban Persediaan : Alat Tulis Kantor

10.915.892,00

46.769.250,00)

(Rp.

727.421.200,00)

(Rp.

98.868.000,00)

Rp.

49.720.000,00)

99.342.750,00

Cetak

(Rp.

138.445.000,00)

Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

(Rp.

20.605.950,00)

Alat Listrik dan Elektronik h. Koreksi

review

atas

kegiatan

Rp.

9.927.750,00

Rehab (Rp. 4.554.880.122,00)

sedang/berat gedung (kebakaran) yang semula dicatat beban operasi menjadi asset tetap bangunan gedung

Jumlah


(Rp. 1.175.000.915,00)

V.5

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 5.1.5 ASET

1) ASET LANCAR 1. Kas a.

Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2015

Rp. 101.664.828,00

31 Desember 2014 Rp. 0,00

Saldo kas per 31 Desember 2015 sebesar Rp.101.664.828,00 merupakan nilai pengurang belanja barang dan jasa pada kegiatan

Rehabilitasi

merupakan kelebihan RASHATAPRISMA

Sedang/Berat

Gedung

Kantor

pembayaran kepada PT.

selaku

pelaksana

pekerjaan

yang

PENAMAS kegiatan

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor atas temuan hasil

pemeriksaan BPK RI PDTT Belanja Kota Bandung Tahun 2015. Sehingga saldo kas tersebut tidak sesuai dengan Berita Acara b.

Pemeriksaan Kas dan Berita Acara Penutupan Kas. Kas di Bendahara Penerimaan 31 Desember 2015 Rp. 0,00


Nilai saldo kas per 31 Desember 2015 telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Berita Acara Penutupan Kas.

2. Piutang Pendapatan

31 Desember 2015

Rp. 3.150.116.850,00

31 Desember 2014

Rp. 4.602.466.904,00

Piutang per 31 Desember 2015 sebesar Rp.3.150.116.850,00

merupakan sisa tunggakan retribusi perijinan tertentu yang telah diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung dengan perhitungan sebagai berikut:

Saldo Piutang Per 31 Desember 2014 Mutasi Penambahan Tahun 2015 Pembayaran pada Tahun 2015

Saldo Piutang Per 31 Desember 2015

Rp.

4.602.466.904,00

Rp. 22.455.565.935,00

(Rp. 23.907.915.989,00) Rp.

3.150.116.850,00

Piutang per 31 Desember 2015 sebesar Rp.3.150.116.850,00 terdiri atas :


V.6


NO

JENIS RETRIBUSI

1

Izin Mendirikan Bangunan

3

Izin Trayek

Rp.

Denda

Rp.

2

Izin Gangguan (HO) / ITU

4

Izin Lainnya

5

JUMLAH

Rp.

2.121.775.815

Rp.

150.638.280 75.000.000

Rp.

JUMLAH PIUTANG

327.852.894

474.849.861

Rp.

3.150.116.850

Usaha yang dilakukan BPPT dalam mengelola piutang retribusi diantaranya : a.

Usulan Perwal Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sesuai

Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

b.

Mengirim surat tagihan kepada wajib retribusi untuk melunasi pembayaran atas izin yang diterbitkan.

Melakukan aging schedule umur piutang retribusi.

c.

Membentuk Tim Ad hoc penagihan piutang.

d.

Pengembangan System Online berbasis paperless.

e.

Progress nilai piutang retribusi 2014 per 31 desember 2015 sebagai berikut : NO. 1 2

URAIAN Izin Gangguan (HO) / ITU Izin Mendirikan Bangunan

3

Izin Trayek

5

Denda

4

PIUTANG PER 31 DES 2014 138.187.680

3.485.063.582

25.900.000

Izin Lainnya

JUMLAH PIUTANG

(data terlampir).

328.308.894

4.602.466.904

3. Penyisihan Piutang

31 Desember 2015

Rp. 2.679.481.668,00


625.006.748

PEMBAYARAN DI TAHUN 2015

10.048.200

SISA PIUTANG 128.139.480

2.197.857.950

1.287.205.632

456.000

327.852.894

2.366.719.037

2.235.747.867

8.200.000

150.156.887

17.700.000

474.849.861

31 Desember 2014 N/A

V.7

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Penyisihan

piutang

per

31

Desember

2015

sebesar

Rp.2.679.481.668,00 merupakan adalah taksiran nilai piutang

retribusi yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya

dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut : 1. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;

2. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;

3. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;

4. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut: No

Kualitas Piutang

Taksiran Piutang Tak Tertagih

2

Kurang Lancar

10 %

4

Macet

1

Lancar

3

0,5 %

Diragukan

50 %

100 %

Penyisihan piutang per 31 Desember 2015 pada Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu

Kota

Bandung

adalah

Rp.2.679.481.668,00, dengan perhitungan sebagai berikut: Kualitas Piutang Lancar

Kurang Lancar Diragukan Macet

Jumlah


Nilai Piutang 1.635.500

31.602.795

881.130.688

2.235. 747.867

3.150.116.850

Prosentase

sebesar

(%)

Nilai Penyisihan

0,5 %

8.177,5

Penyisihan 10 %

50 %

100 %

3.160.279,5

440.565.344,0

2.235.747.867,0

2.679.481.668,0

V.8


4. Persediaan

31 Desember 2015

31 Desember 2014

Rp. 1.265.277.700,00

Rp. 1.215.497.250,00

Persediaan per 31 Desember 2015, adalah persediaan untuk digunakan yang dikuasakan pada Pemegang Barang/Pengelola Persediaan yang terdiri atas : a.

Alat Tulis Kantor

c.

Alat-alat Kebersihan

b. d.

42.248.400,00

Rp.

24.318.000,00

Cetakan

Rp. 1.182.670.500,00

Alat Listrik dan Elektronik

Rp.

Jumlah Persediaan

Aset

Lancar

Rp.1.735.912.882,00.

Per

16.040.800,00

Rp. 1.265.277.700,00

(data terlampir) Jumlah

Rp.

31

Desember

2015

sebesar

2) Investasi Jangka Panjang 1)

Investasi Non Permanen


2)


Investasi Non Permanen per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 0,00. Investasi Permanen



Investasi Permanen per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 0,00.

3) Aset Tetap

31 Desember 2015

Rp. 10.243.649.679,00

a. Saldo aset per 31 Desember 2014 b. Mutasi aset 2015

c. Akumulasi Penyusutan (data terlampir) Jumlah aset tetap


31 Desember 2014

Rp. 12.575.357.687,00

Rp. 12.575.357.687,00

Rp. 7.855.555.482,00

(Rp.10.187.263.490,00)

Rp. 10.243.649.679,00

V.9

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Mutasi aset 2015 sebesar Rp.7.855.555.482,00 terdiri atas : a. Peralatan dan Mesin

Rp. 3.275.413.860,00

b. Gedung dan Bangunan

Rp. 4.554.880.122,00

c. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp.

Jumlah mutasi aset 2015

25.261.500,00

Rp. 7.855.555.482,00

Terdapat perbedaan antara nilai Mutasi Aset Tetap pada Neraca dengan

Realisasi Belanja Modal pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), sebagai berikut :

a. Nilai Mutasi Aset Tetap pada Neraca b. Nilai Belanja Modal pada LRA

Selisih

Rp. 7.855.555.482,00

Rp. 3.743.315.360,00

Rp. 4.112.240.122,00

Selisih sebesar Rp.4.112.240.122,00 terdiri dari : a.

Pembayaran utang jangka pendek Lainnya atas pengadaan Aset Tetap pada kegiatan

(Rp.

442.640.000,00)

Tahun 2014 yang dibayarkan kepada pihak b.

ketiga pada tahun 2015 (data terlampir) Koreksi review atas kegiatan rehabilitasi

sedang/berat gedung kantor (kebakaran)

Rp. 4.554.880.122,00

menjadi aset tetap bangunan gedung (dari belanja barang dan jasa)

Selisih

Rp. 4.112.240.122,00

Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dengan nilai realisasi sebesar Rp.4.554.880.122,00, masuk ke belanja barang dan jasa

(5.2.2) yang seharusnya masuk ke dalam belanja modal (5.2.3), sehingga dilakukan koreksi di dalam neraca laporan keuangan BPPT.

Nilai mutasi asset di dalam Berita Acara Rekonsiliasi Belanja Modal, Barang Milik Daerah dan Aktiva Tetap serta Perhitungan Mutasi Asset

dari Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa yang dikapitalisasi per tanggal 12 Januari 2016 belum dikoreksi dengan nilai rehabilitasi

sedang/berat gedung kantor karena dilaksanakan sebelum review inspektorat per tanggal 22 Maret 2016.

4) Dana Cadangan




V.10

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Dana Cadangan per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 0,00.

5) Aset Lainnya

31 Desember 2015

Rp. 683.674.062,00

31 Desember 2014

Rp. 2.292.270.562,00

Aset Lainnya per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 683.674.062,00 merupakan jumlah Aset Rusak Berat, dengan penjelasan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2014

Rp. 2.292.270.562,00

(Rp. 1.608.596.500,00)

Koreksi Review atas penghapusan gedung terbakar

Jumlah Aset Lainnya

5.1.6 KEWAJIBAN

Rp.

1) Kewajiban Jangka Pendek 31 Desember 2015

Rp. 381.213.021,00

683.674.062,00

31 Desember 2014

Rp. 1.460.692.325,00

Kewajiban jangka pendek tahun 2015 sebesar Rp.381.213.021,00 terdiri dari :

a. Utang Beban

Utang beban pegawai atas TPP Desember 2015

Utang beban jasa listrik Desember 2015

Utang beban jasa telepon Desember 2015

Rp. 212.663.678,00 Rp.

Rp.

10.915.892,00 12.934.554,00

Jumlah utang beban per 31 Desember 2015

Rp. 236.514.124,00

Utang jangka pendek per 31 Des 2014

Rp.1.460.692.325,00

b. Utang Jangka Pendek Lainnya

Pembayaran utang jangka pendek lainnya

(Rp.1.365.418.450,00)

Jumlah utang jangka pendek per 31 Des 2015

Rp. 111.815.555,00

Double pembayaran SKRD IMB Tahun 2015

Rp.

16.541.680,00

Utang jangka pendek tahun 2015 sebesar Rp.111.815.555,00 terdiri

dari Rp.95.273.875,00 merupakan utang jangka pendek lainnya atas kelebihan pembayaran retribusi perizinan tertentu, dan sebesar Rp.16.541.680,00 merupakan utang jangka pendek lainnya atas

double bayar retribusi perizinan tertentu.

c. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan


V.11

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Saldo Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan per 31 Desember 2015 sebesar Rp.32.883.342,00 dengan perhitungan sebagai berikut : Kas di bendahara pengeluaran

Rp. 101.664.828,00

SILPA

Jumlah Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan

2) Kewajiban Jangka Panjang 31 Desember 2015

(Rp. 68.781.486,00) Rp. 32.883.342,00

31 Desember 2014

Rp. 0,00

Rp. 0,00

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 0,00.

5.1.7 EKUITAS

31 Desember 2015

Rp. 12.383.688.430,00

31 Desember 2014

Rp. 19.224.900.078,00

Ekuitas per 31 Desember 2015 merupakan selisih antara aset dan kewajiban, dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal

b. Surplus/Defisit LO

c. Koreksi Ekuitas Lainnya d. Ekuitas Akhir

Rp. 19.224.900.078,00

Rp. 3.518.206.027,00

(Rp. 10.359.417.675,00) Rp. 12.383.688.430,00

Nilai Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp.10.359.417.675,00 terdiri dari : a. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap s.d 2014 Rp. 8.750.821.175,00 b. Koreksi Review atas penghapusan gedung terbakar Rp. 1.608.596.500,00 Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya


Rp. 10.359.417.675,00

V.12


BAB VI INFORMASI–INFORMASI NON KEUANGAN BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung merupakan

lembaga teknis daerah yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu Kota Bandung, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung

sebagaimana diubah keduakalinya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2013.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 tahun 2007

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana diubah keduakalinya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung

Nomor 4 Tahun 2013, tugas pokok Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota

Bandung adalah melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan

Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan program;

b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;

c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan; d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;

e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan; f.

Pelaksanaan pelayanan teknis administratif badan; dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung dipimpin oleh seorang

Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung

sebagaimana diubah keduakalinya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2013, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung terdiri atas :

Informasi-Informasi non Keuangan BPPT

VI.1

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 a.

b.

Kepala Badan

Kepala Bagian Tata Usaha, membawahkan : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan dan Program;

3) Sub Bagian Informasi dan Pelayanan Pengaduan.

c.

Bidang Perizinan I

e.

Bidang Perizinan III

d. f.

g. h.

Bidang Perizinan II

Bidang Perizinan IV

Kelompok Jabatan Fungsional Tim Teknis

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA BANDUNG KEPALA BADAN KABAG TU SUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN

BIDANG PERIZINAN I

BIDANG PERIZINAN II

BIDANG PERIZINAN III

SUBBAG KEUANGAN & PROGRAM

SUBBAG INFORMASI DAN PELAYANAN PENGADUAN

BIDANG PERIZINAN IV

Pelayanan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung

adalah pelayanan administrasi, baik pelayanan pemberian perizinan baru, perubahan perizinan, perpanjangan/her-registrasi/daftar ulang perizinan, dan pemberian salinan perizinan yang berhubungan dengan bidang penanaman modal, perdagangan,

industri, kebudayaan dan pariwisata, penataan ruang, bangunan, konstruksi,

pertanahan, bina marga, sumber daya air, lingkungan hidup, komunikasi dan

informasi serta perhubungan. Jenis pelayanan perizinan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung terdiri dari :


VI.2

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 a.

Perizinan yang berhubungan dengan bidang penanaman modal, perdagangan, industri, kebudayaan dan pariwisata, meliputi : 1.

Izin Gangguan (IG);

3.

Izin Usaha Perdagangan (IUP);

2. 4. 5. 6. b.

7.

Tanda Daftar Gudang (TDG); Tanda Daftar Industri (TDI); Izin Usaha Industri (IUI);

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).

Perizinan yang berhubungan dengan bidang penataan ruang, bangunan, konstruksi, pertanahan, meliputi : 1.

c.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

2.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB); Izin Lokasi (IL).

Perizinan yang berhubungan dengan bidang bina marga, sumber daya air dan lingkungan hidup, meliputi : 1.

Izin Pemanfaatan Titik Tiang Pancang Reklame, Jembatan Penyeberangan

2.

Izin Pembuatan Jalan Masuk Pekarangan;

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Orang (JPO), dan sejenisnya;

Izin Pembuatan Jalan Masuk di dalam Kompleks Perumahan, Pertokoan dan yang sejenisnya;

Izin Penutupan/Penggunaan Trotoar, Berm dan Saluran; Izin Pematangan Lahan/Tanah;

Izin Penggalian Ruang Milik Jalan (RUMIJA); Izin Pembuangan Air Limbah ke Sungai; Izin

Pelaksanaan

Sungai/Saluran;

Konstruksi

yang

Mengubah

Aliran

dan/atau

Alur

Izin Pelaksanaan Konstruksi pada Ruang Sungai;

10. Izin Pemanfaatan Bantaran dan Sempadan Sungai; d.

11. Izin Lingkungan.

Perizinan yang berhubungan dengan bidang komunikasi dan informasi serta perhubungan, meliputi : 1.

Izin Penyelenggaraan Angkutan Kota (Trayek);

3.

Izin Jasa Titipan;

2. 4. 5.

Izin Pengelolaan Tempat Parkir (IPTP); Izin Usaha Angkutan (IUA);

Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen.


VI.3

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Dalam

rangka

mewujudkan

komitmen

Walikota

Bandung

untuk

mewujudkan Bandung Kota Pintar (Smart City), pada tanggal 28 Mei 2015 BPPT Kota

Bandung

meluncurkan

pelayanan

perizinan

on-line

(Online

Services

System/OSS) melalui program HAY.U Bandung. Program perizinan pintar tersebut diwujudkan melalui 10 kebijakan layanan sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.

5.

6.

7. 8.

Lebih sederhana (memotong prosedur dari 10 langkah menjadi 4 langkah);

Lebih mudah (tidak perlu datang ke kantor, cukup on-line, persyaratan di

upload, bayar via ATM/teller Bank, izin diantar ke rumah via Pos); Cepat (durasi layanan waktu tidak melebihi 7 hari kerja);

Lebih transparan (pemohon dapat memantau proses pelayanan, pemohon

mendapatkan notifikasi via SMS, pemohon harus mengikuti survey kepuasan pelanggan);

Zero complaint (menurunkan jumlah pengaduan sebesar 20% per tahun, meningkatkan respom time dari 3 hari menjadi 12 jam, menjaga complain ratio sebesar 1%);

Memberikan kualitas layanan (menjamin kepastian waktu kepastian biaya dan kulaitas pelayanan, menetapkan nilai IKM sebesar 83 pada tahun 2015 dan pada tahun 2016 nilai IKM ditetapkan sebesar 84); Mudah itu kata pengguna;

Zero credit (bagi izin yang berbayar berlaku aturan jika tidak membayar maka izin tidak ada, jika pemohon tidak melakukan pembayaran dalam waktu 7 hari

maka izin dianggap batal dan pemohon harus mengulang proses pembuatan izin 9.

dari awal);

Active notification (pemohon menerima notifikasi via SMS untuk tagihan retribusi

dan

selanjutnya);

menerima

petunjuk

tentang

apa

yang

harus

dilakukan

10. Layanan terintegrasi (integrasi layanan dan integrasi punishment, semua

stakeholder yang terlibat dalam proses pelayanan menggunakan aplikasi yang sama atau host to host antar server, menerapkan system red notice).

Perizinan pintar merupakan salah satu bentuk dukungan menuju

Bandung Kota Pintar. Perwujudan perizinan pintar dilaksanakan dengan konsep satu sentuhan untuk kemudahan yang terdiri atas tiga langkah mudah sebagai berikut : 1.

Klik bppt.bandung.go.id, daftar dan lengkapi persyaratan;

3.

Tunggu di rumah. Dokumen perizinan akan diantar pihak POS langsung ke

2.

Lakukan pembayaran melalui ATM atau teller Bank; alamat pemohon.


VI.4

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Badan Pelayanan

Perijinan Terpadu Kota Bandung didukung oleh sumber daya manusia yaitu sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) orang, terdiri dari : a. Pejabat struktural b. Staf / PNS

:

9 orang

: 123 orang

Komposisi pegawai pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota

Bandung pada Tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1.

Tingkat Pendidikan

a. S 2

: 10 orang

c.

:

b. S 1

D4

d. D 3

e. S L T A f.

SLTP

g. S D

: 61 orang

:

3 orang 9 orang

: 47 orang

:

:

1 orang

1 orang


VI.5

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 2.

Jenis Kepegawaian

Pegawai Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung terdiri dari Pegawai

Negeri Sipil (PNS) sebanyak 129 orang dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 3 orang.

3.

Jenis Kelamin

Pegawai Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung Kota Bandung terdiri dari 82 orang laki-laki dan 50 orang perempuan.

4.

Golongan usia

Mayoritas pegawai adalah pada kelompok usia 41 s/d 50 tahun sebanyak 64 orang, 31 s/d 40 tahun sebanyak 40 orang, 51 s/d 60 tahun 23 orang dan kelompok usia 21 s/d 30 tahun sebanyak 5 orang.


VI.6


5.

Pangkat/golongan

Mayoritas pegawai yaitu 47 orang pada golongan III/b, 19 orang golongan III/c,

17 orang pada golongan III/a, 15 orang golongan II/c, 13 orang golongan III/d, 8 orang golongan II/b, 5 orang golongan IV/a, 3 orang golongan II/d, 2 orang golongan II/a, 1 orang golongan IV/b, 1 orang golongan IV/c, dan 1 orang golongan I/b.

6.

Masa kerja pegawai (kelebihan)

Mayoritas PNS yaitu sebanyak 49 orang memiliki masa kerja antara 6 s.d. 10 tahun, 29 orang memiliki masa kerja antara 0 s.d. 5 tahun, 21 orang memiliki masa kerja antara 21 s.d. 25 tahun, 16 orang memiliki masa kerja antara 16

s.d. 20 tahun, 11 orang memiliki masa kerja antara 26 s.d. 30 tahun, 4 orang


VI.7

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015 memiliki masa kerja antara 31 s.d. 35 tahun dan 2 orang memiliki masa kerja antara 11 s.d. 15 tahun.


VI.8


BAB VII PENUTUP Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan salah satu bagian yang

tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung Tahun 2015 yang disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Catatan Atas Laporan Keuangan ini tetap disusun dengan mengungkapkan

beberapa penjelasan terhadap Laporan Keuangan secara keseluruhan sehingga diharapkan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca secara luas,

tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan.

Semoga dengan tersusunnya CALK ini dapat memberikan penjelasan dan

informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya

untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan khususnya di lingkup Badan Pelayanan

Perijinan Terpadu Kota Bandung dan umumnya di lingkup Pemerintah Kota Bandung.

Bandung, 31 Desember 2015

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU,

Drs. H. EMA SUMARNA, M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19661207 198603 1 006

Penutup

VII.1

BAB I PENDAHULUAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2015

Recommend Documents