CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BAGIAN I PENDAHULUAN
1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Dalam aspek pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).Lebih dahulu dilakukan konversi laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah., Kepala SKPD
selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan yang meliputi : 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan dimaksud disusun sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan Adapun maksud dari penyusunan laporan keuangan ini adalah : a. Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi Keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan Inspektorat Kota Bandung
selama satu periode
pelaporan. b. Menyajikan
pertanggungjawaban
pelaksanaan
APBD
dalam
rangka
meningkatkan Keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran antar periode, maupun antar entitas. c. Menyajikan informasi mengenai Posisi Keuangan, Realisasi Anggaran, dan Kinerja Keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya. Sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
a. Menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; b. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; c. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Inspektorat Kota Bandung atas pelaksanaan APBD Tahun 2014 adalah: 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4.
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tenteng Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nonor 12 tahun 2008
tentang
perubahan
kedua
atas
undang-undang
32
tentang
Pemerintahan Daerah; 5.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tenteng perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana
Peraturan Menteri Dalam Negeri
telah
diubah dengan
Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2006 tentang Dana Cadangan Daerah; 12. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 001 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015; 14. Peraturan Walikota Bandung Nomor 193 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Bab I
PENDAHULUAN 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
Bab II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 2.1. Ekonomi makro 2.2. Kebijakan keuangan 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI 4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan 4.4. Penerapan kebijakan akuntasi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan
Bab V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan 5.1. Pendapatan 5.2. Belanja 5.3. Pembiayaan 5.4. Aset 5.5. Kewajiban 5.6. Ekuitas Dana
Bab VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
Bab VII PENUTUP
BAGIAN II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD PADA INSPEKTORAT KOTA BANDUNG
2.1.
EKONOMI MAKRO Inspektorat Kota Bandung mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, dan Kekayaan Daerah. Objek pemeriksaan / Auditan terdiri dari Badan, Dinas, Kantor, Bagian dan Sekolah pada pada Setda dan Kecamatan-kecamatan dilingkungan Pemerintah Kota Bandung sebanyak 90 Objek Pemeriksaan/Auditan dengan sasaran terdiri dari : I.
Administrasi Umum 1. Kebijakan Daerah 2. Kelembagaan 3. Pegawai Daerah 4. Keuangan Daerah 5. Barang Daerah
II. Urusan Pemerintahan 1. Urusan Wajib 2. Urusan Pilihan 3. Dana Dekonsentrasi 4. Tugas Pembantuan
Berdasarkan hasil pemeriksaan reguler pada tahun 2015 yaitu 452 temuan, hasil pemeriksaan tersebut telah dimutakhirkan dengan hasil sebagai berikut : 1. Selesai ditindaklanjuti
= 402 temuan
2. Dalam Proses
= 14 temuan
3. Belum ditindaklanjuti
= 36 temuan
Berdasarkan hasil pemeriksaan kasus (Pengaduan Masyarakat/ Perintah Atasan) terdapat 12 kasus, setelah diadakan penelitian/ pemeriksaan yang dinyatakan : 1. Terbukti
= 10 kasus
2. Tidak terbukti/Batal
= 1 kasus
3. LHP Dalam Proses
= 1 kasus
Dari jumlah temuan/ kasus hasil pemeriksaan tersebut yang telah selesai ditindaklanjuti oleh Objek Pemeriksaan/ Auditan sebesar 91% merupakan tingkat keberhasilan pembinaan untuk : 1. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat 2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah oleh dinas-dinas yang terkait dengan pendapatan Sehingga diharapkan akan berdampak terhadap adanya peningkatan kesejahteraan / kemakmuran Masyarakat Kota Bandung dan laju pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung.
2.2.
KEBIJAKAN KEUANGAN Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka Anggaran, Belanja dan Pembiayaan. Hal tersebut menjadikan Keuangan Daerah merupakan salah satu faktor penentu dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan struktur keuangan yang lebih baik melalui peningkatan kemampuan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah. Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD. Hal tersebut ditempuh melalui peningkatan target penerimaan daerah. Untuk belanja melakukan efisiensi terhadap Belanja Administrasi Umum dan Operasional/Pemeliharaan serta selektif dalam belanja modal serta memacu investasi pada daerah yang diprioritaskan.
Untuk pembiayaan mengoptimalkan pemanfaatan sumber penerimaan daerah dalam menutupi defisit tahun anggaran berjalan dan pengeluaran lainnya. Kebijakan
keuangan
meliputi
komponen-komponen
dan
kinerja
pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisien, efektif dan proporsional. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Belanja pada dasarnya untuk membiayai kegiatan pada Inspektorat Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 26.424.651.533,00 direalisasikan sebesar Rp 23.868.275.351,00 dengan kondisi Belanja tersebut di atas diserap sebesar 90,33%.
2.3.
INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, urusan wajib yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bandung Tahun 2015, berbentuk Program dan Kegiatan sebagai berikut :
No.
1
URAIAN KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3
Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
INDIKATOR KINERJA
Meningkatkan Pelaksanaan Tugas dan Terkirimnya/ Terdistribusinya Pengiriman Surat Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dengan adanya sarana Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinya Alat Perlengkapan Kantor Penunjang Kegiatan Administrasi Perkantoran dan Lancarnya Administrasi Perkantoran Ijin Kendaraan Dinas/ Operasional
5
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kegiatan Belanja Penyediaan Alat Tulis Kantor
7
8
Kegiatan Belanja Cetak dan Penggandaan
9
Kegiatan Belanja Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Belanja Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundangundangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
10
11
12
13 14 15 16 17
18 19
20
21
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas
Terpeliharanya Kebersihan Kantor guna Lancarnya Pelaksanaan Tugas Sehari-hari Perbaikan Peralatan Kerja sehingga memberikan perlatan yang siap pakai Meningkatnya pelayanan Administarsi Perkantoran serta lancarnya pelaksanaan tugas Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dengan tersedianya Cetakan dan Penggandaan Membantu kelancaran pelaksanaan tugas dengan tersedianya komponen instalasi listrik Meningkatkan wawasan serta pengetahuan dan menunjang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dengan tersedianya makanan dan minuman penunjang kegiatan sehari-hari Meningkatnya kelancaran tugas dengan terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Meningkatnya Mobilitas dalam melaksanakan tugas sehari-hari Meningkatnya perlengkapan gedung kantor
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Meningkatnya peralatan penunjang kerja Kantor sehari-hari Kegiatan Pengadaan Mebeulair Meningkatnya Menelair penunjang kerja Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur Kegiatan Belanja Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Kegiatan Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
Meningkatnya Sarana Informasi
Kegiatan Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
Meningkatnya Mebelair penunjang kerja
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu
Terpenuhinya bahan dan jasa pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Meningkatnya mobilitas kinerja sehari-hari
Meningkatnya Kedisiplinan Kinerja
22
23 24
25
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
26
Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan
27
Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
28
Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
29
Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
30
Kegiatan Reformasi Birokrasi
31
Kegiatan Bantuan Operasional Pemeriksaan Bantuan Hibah, Bansos dan Bantuan Keuangan Prov. Jabar Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Kegiatan Pelatihan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
32
33 34
Kegiatan Pembinaan SDM Aparat Pengawasan Fungsional Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Meningkatnya Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Ditindaklanjutinya Hasil Audit Ditindaklanjutinya Pemeriksaan Khusus Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemda Meningkatnya Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Kegiatan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK), Kegiatan Pengendalian Gratifikasi Bertambahnya Informasi dari Obyek Pemeriksaan sebagai bahan evaluasi kegiatan hasil pengawasan Meningkatnya Kepatuhan SKPD terdapat Penyelesian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal Meningkatnya Hasil Pebgawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Daerah Meningkatkan Kegiatan Penyelesaian Reformasi Birokrasi Ditindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Bantuan Keuangan Prov. Jabar
Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Pengawasan dan Jabatan Fungsional yang Profesional dan Handal Meningkatkan Disiplin, Wawasan, dan Terciptanya Integritas yang tinggi Meningkatnya Tertib Administrasi Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
35
36
Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi
Meningkatnya Kegiatan Penyusunan PKPT, Revisi Renstra, Penyusunan Renja, RKT, Tapkin dan IKU
Terwujudnya Sistem Informasi Berbasis Web dan Penunjang Pekerjaan
BAGIAN III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD Sebagaimana dikemukakan pada bab terdahulu, bahwa struktur APBD telah mengacu pada Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam Catatan Atas Laporan Keuangan harus menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja APBD yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan APBD Tahun 2015. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dapat diuraikan melalui program dan kegiatan dari masing-masing urusan tersebut disajikan sebagai berikut : 3.1.1. Belanja Langsung No . 1
PROGRAM
KEGIATAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KODE REKENING
ANGGARAN BELANJA (Rp)
REALISASI BELANJA (Rp)
(%)
SISA PAGU ANGGARAN
1.20.1.20.07.01.
1.257.962.472
1.052.314.956
84%
205.647.516
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20.1.20.07.01.01
6.000.000
5.873.500
98%
126.500
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20.1.20.07.01.02
235.000.000
116.633.788
50%
118.366.212
1.20.1.20.07.01.03
102.000.000
78.389.070
77%
23.610.930
1.20.1.20.07.01.06
25.000.000
21.417.700
86%
3.582.300
1.20.1.20.07.01.08
210.550.000
196.022.000
93%
14.528.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
1.20.1.20.07.01.09
20.000.000
19.696.000
98%
304.000
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.07.01.10
76.050.000
75.447.375
99%
602.625
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20.1.20.07.01.11
85.000.000
83.145.850
98%
1.854.150
1.20.1.20.07.01.12
15.000.000
14.996.900
100 %
3.100
1.20.1.20.07.01.15
176.050.000
156.752.070
89%
19.297.930
1.20.1.20.07.01.17
107.312.472
102.879.767
96%
4.432.705
Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 2
1.20.1.20.07.01.18
200.000.000
181.060.936
91%
18.939.064
1.20.1.20.07.02.
1.823.180.000
1.552.570.143
85%
270.609.857
1.20.1.20.07 02.05
225.000.000
218.550.000
97%
6.450.000
1.20.1.20.07 02.07
10.000.000
9.000.000
90%
1.000.000
1.20.1.20.07.02.09
578.650.000
454.293.000
79%
124.357.000
Kegiatan Pengadaan Meubeulair
1.20.1.20.07.02.10
113.400.000
107.874.500
95%
5.525.500
Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
1.20.1.20.07.02.12
61.550.000
-
0%
61.550.000
1.20.1.20.07.02.22
329.200.000
329.191.190
100 %
8.810
1.20.1.20.07.02.24
502.880.000
433.186.453
86%
69.693.547
1.20.1.20.07.02.29
2.500.000
475.000
19%
2.025.000
1.20.1.20.07.03
230.101.250
209.341.000
91%
20.760.250
1.20.1.20.07.03.05
230.101.250
209.341.000
91%
20.760.250
1.20.1.20.07.06
66.800.000
33.120.825
50%
33.679.175
1.20.1.20.07.06.01
66.800.000
33.120.825
50%
33.679.175
1.20.1.20.07.20
10.402.415.775
9.253.710.486
89%
1.148.705.289
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan
1.20.1.20.07.20.01
5.725.707.275
5.569.376.387
97%
156.330.888
1.20.1.20.07.20.02
223.500.000
175.943.825
79%
47.556.175
1.20.1.20.07.20.03
767.175.000
588.223.149
77%
178.951.851
1.20.1.20.07.20.05
156.953.500
128.449.000
82%
28.504.500
Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
1.20.1.20.07.20.06
1.479.550.000
1.096.299.505
74%
383.250.495
Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
1.20.1.20.07.20.07
248.100.000
218.627.350
88%
29.472.650
1.20.1.20.07.20.08
1.626.430.000
1.451.813.520
89%
174.616.480
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD
5
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
6
7
Kegiatan Penyelesaian Reformasi Birokrasi
1.20.1.20.07.20.10
25.000.000
24.977.750
100 %
22.250
15 Pengawasan Bantuan Keuangan (Hibah dan Bansos) yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Banprov)
1.20.1.20.07.20.15
150.000.000
-
0%
150.000.000
1.20.1.20.07.21
864.099.600
644.454.446
75%
219.645.154
Tersedianya SDM Pengawasan dan Jabatan Fungsional yang Profesional dan Handal Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pengawasan Fungsional Inspektorat Kota Bandung
1.20.1.20.07.21.01
430.200.000
369.210.423
86%
60.989.577
1.20.1.20.07.21.03
334.474.600
215.844.023
65%
118.630.577
Terlaksananya Penyusunan Daftar Usulan Angka Kredit (Dupak) para Pejabat Fungsional
1.20.1.20.07.21.04
99.425.000
59.400.000
60%
40.025.000
1.20.1.20.07.22.
278.300.000
180.965.000
65%
97.335.000
1.20.1.20.07.22.02
278.300.000
180.965.000
65%
97.335.000
1.20.1.20.07.23.
282.400.000
168.173.000
60%
114.227.000
1.20.1.20.07.23.12
282.400.000
168.173.000
60%
114.227.000
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
8
Program Optimalisasi Pemamfaatan Teknologi Informasi Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi JUMLAH SELURUH
15.205.259.097
13.094.649.856
86%
2.110.609.241
3.1.2. Belanja Tidak Langsung N o.
PROGRAM
KODE REKENING
ANGGARAN BELANJA (Rp)
REALISASI BELANJA (Rp)
11.219.392.436
10.773.625.495
96%
445.766.941
(%)
SISA PAGU ANGGARAN
Belanja Tidak Langsung
5 . 1 . 1 . 01
1
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5 . 1 . 1 . 01 . 01
4.224.342.674,00
4.197.831.940,00
99%
26.510.734
2
Tunjangan Keluarga
5 . 1 . 1 . 01 . 02
430.044.658,00
415.888.285,00
97%
14.156.373
3
Tunjangan Jabatan
5 . 1 . 1 . 01 . 03
152.213.500,00
134.875.000,00
89%
17.338.500
4
Tunjangan Fungsional
5 . 1 . 1 . 01 . 04
596.460.034,00
554.140.000,00
93%
42.320.034
5
Tunjangan Umum
5 . 1 . 1 . 01 . 05
64.473.000,00
43.960.000,00
68%
20.513.000
6
Tunjangan Beras
5 . 1 . 1 . 01 . 06
255.377.408,00
240.547.480,00
94%
14.829.928
7
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5 . 1 . 1 . 01 . 07
122.181.455,00
116.904.645,00
96%
5.276.810
8
Pembulatan Gaji
5 . 1 . 1 . 01 . 08
121.600,00
61.421,00
51%
60.179
9
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tunjangan PPh Tambahan Penghasilan PNS
5 . 1 . 1 . 02 . 01
4.909.388.000,00
4.628.923.500,00
94%
280.464.500
5 . 1 . 1 . 02 . 09
464.790.107,00
440.493.224,00
95%
24.296.883
10
3.1.3. BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG No.
KODE REKENING
KEGIATAN
ANGGARAN BELANJA (Rp)
REALISASI BELANJA (Rp)
(%)
SISA PAGU ANGGARAN
1
Belanja Tidak Langsung
5 . 1 . 1 . 01 . 01
11.219.392.436,00
10.773.625.495,00
96,03%
445.766.941
2
Belanja Langsung
5 . 1 . 2 . 01 . 01
15.205.259.097,00
13.094.649.856,00
86,12%
2.110.609.241
26.424.651.533,00
23.868.275.351,00
90,33%
JUMLAH
2.556.376.182,00
BAGIAN IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1.
Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai entitas akuntansi menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2014 berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD. Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
4.2.
Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan a) Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Inspektorat Kota Bandung, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca. b) Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. c)
Basis akrual untuk Neraca, berarti bahwa asset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kota Bandung, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.
d)
Asas
Bruto,
berarti
diperkenalkan
secara
pengakuan netto,
serta
pencatatannya
penerimaan
pengeluaran pada suatu unit organisasi.
setelah
tidak
dikurangi
4.3.
Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Beberapa informasi penting yang perlu disajikan, sehubungan dengan basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut: 1)
Penyusunan Neraca Inspektorat Kota Bandung menganut Substansi mengungguli bentuk formalnya (substansi overform).
2)
Asas yang digunakan adalah akrual yang dimodifikasi (modified accrual basis)/kas yang dimodifiokasi (modified cash basis).
3)
Periode akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Neraca Inspektorat Kota Bandung adalah tahun anggaran (1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014)
4)
Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan /atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alas an sejarah dan budaya.
5)
Kas Pencatatan Kas menggunakan asas dasar kas. Kas di bendahara dinyatakan dalam rupiah. Jika terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversikan berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, kas dibendahara dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs pada tanggal neraca. Nilai kas pada tanggal neraca adalah hasil Kas Opname di masingmasing bendahara.
6)
Piutang Piutang adalah hak atau klaim kepada fihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang adalah transaksi yang terjadi antara Pemda dengan fihak ketiga, dapat berupa penjualan barang, kewajiban kepada Pemda yang belum dilunasi, seperti pajak/restribusi atau pinjaman uang yang belum dilunasi pada saat pencatatan. Piutang dinilai sebesar nilai normal. Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut. Pengakuan Piutang Pajak/Retribusi diakui sebagai piutang apabila telah diterbitkan dasar ketetapan pajak/retribusi yaitu Surat Keputusan Pajak Daerah/Surat Keputusan Retribusi Daerah ( SKPD/SKRD).
7)
Persediaan Persediaan adalah barang yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam
rangka
pelayanan
masyarakat. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara : Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Jenis-jenis persediaan :
Persediaan
Habis Pakai,
adalah
barang-barang
yang bekas
penggunaannya tidak dapat digunakan kembali, misalnya ATK.
Persediaan Tak Habis Pakai, adalah persediaan yang dapat digunakan berulang kali, misal file box.
Persediaan Bekas Pakai adalah persediaan bekas pakai yang masih dapat digunakan
Persediaan untuk dijual, misal aspal dalam drum, obat-obatan, alatalat kedokteran, bibit, benih ikan dlsb.
8)
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam BUMN/D atau lembaga keuangan Negara dicatat sebesar jumlah yang dibayar oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal tersebut baik di dalam atau di luar negeri serta pada lembaga-lembaga keuangan dimana pemerintah daerah memiliki kepentingan yang berdasarkan perjanjiannya dinyatakan sebagai penyertaan modal.
9)
Aset tetap Aset Tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau 1 (satu) tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan asset lainnya dan atau sitaan atau rampasan. Kebijakan penilaian aset tetap telah mengacu pada PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa penyusunan Neraca Awal menggunakan nilai wajar pada saat penyusunan. Dalam hal penyusutan Aset Tetap, penerapan akuntansi penyusutan belum dilakukan karena kebijakan akuntansi mengenai masa manfaat asset dan metode penyusutan belum ditetapkan.
10) Konstruksi dalam Pengerjaan Konstruksi dalam pengerjaan baru dapat dicatat sebagai aset daerah pada saat biaya telah dikeluarkan. Konstruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Bila biaya perolehan suatu konstruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset itu akan ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan. Konstruksi dalam pengerjaan dinilai berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan atas pekerjaan tersebut.
11) Dana Bergulir Dana Bergulir adalah program berupa bantuan pinjaman penyaluran dana kepada fihak ketiga sesuai dengan program pemda. Pengelolaan dana tersebut diserahkan kepada Tim Teknis/Bank Jabar Cabang Kota Bandung. Jumlah yang dicatat di neraca adalah sebesar dana yang telah diserahkan dari Pemda ke Timnis/bankJabar. 12) Kewajiban Jangka Pendek Merupakan utang lancar yang harus dibayar kembali atau akan
jatuh
tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca. Dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi terdiri dari:
Bagian Lancar (BL) Utang kepada Pemerintah Pusat. Merupakan Bagian utang Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat, yang dipindahkan ke Utang Jangka Pendek karena akan Jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 ( dua belas ) bulan sejak tanggal neraca.
Utang Perhitungan Fihak Ketiga. Merupakan utang jangka pendek kepada fihak ketiga yang akan jatuh tempo dalam periode akuntansi.
Utang Bunga, Denda, dan Commitment Fee. Utang Bunga adalah beban bunga yang harus dibayar oleh Pemda kepada Lender melalui DP3 karena telah menarik pinjaman dengan tarif suku bunga tertentu, dimana pembayarannya telah jatuh tempo. Denda adalah kewajiban yang timbul karena Pemda tidak dapat melunasi angsuran pokok utang maupun bunganya dengan prosentase tertentu secara tepat waktu sesuai perjanjian pinjaman yang telah disepakati kedua belah fihak. Commitment Fee adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Pemda sebesar prosentase tertentu terhadap jumlah pinjaman yang belum/tidak ditarik sampai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.
13) Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban jangka panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban jangka panjang dapat berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Kewajiban jangka panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) di konversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (Kurs Tengah BI) pada tanggal transaksi. Utang kepada Pemerintah. Utang jangka panjang kepada pemerintah pusat, untuk tenggang waktu lebih dari satu periode akuntansi. Utang Bunga Jangka Panjang. Utang Bunga Jangka Panjang merupakan utang atas bunga pinjaman jangka panjang yang pembayaran bunganya belum jatuh tempo. 14)
Ekuitas Dana. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan utang pemerintah.
Ekuitas Dana Lancar. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai hutang lancar. Ekuitas Dana Lancar, terdiri dari atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), Cadangan untuk Piutang, Cadangan untuk Persediaan dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek.
Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana yang Diinvestasikan merupakan selisih antara jumlah nilai investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dengan jumlah nilai hutang jangka panjang. Ekuitas Dana yang Diinvestasikan meliputi dana yang; Diinvestasikan dalam Investasi Permanen, Diinvestasikan dalam Aset tetap, Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, dan sebagai perkiraan yang mengurangi (contra account) adalah Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang.
Ekuitas Dana Cadangan Diinvestasikan dalam dana cadangan merupakan ekuitas dana yang dicadangkan untuk tujuan tertentu. Jadi perkiraan ini merupakan pasangan perkiraan dana cadangan.
4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan 4.4.1. Kebijakan Akuntansi Anggaran (1) Kebijakan akuntansi anggaran bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi
anggaran
mencakup
definisi,
pengakuan
dan
pengukuran/penilaian. (2) Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Kota Bandung meliputi rencana
pendapatan, belanja
dan
pembiayaan yang diukur dalam satuan mata uang rupiah dan disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. (3) Akuntansi Anggaran merupakan tekhnik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. (4) Anggaran diakui pada saat ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas kepala daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, serta pada saat anggaran di alokasikan.
4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan (1) Kebijakan akuntansi pendapatan bertujuan bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pendapatan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan pendapatan. (2) Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kota Bandung, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kota Bandung.
(3) Pendapatan
diklasifikasikan
menurut
sumber
dan
pusat
pertanggungjawaban, Sumber Pendapatan dirinci berdasarkan kelompok, jenis dan obyek pendapatan, sedangkan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bagian atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kota Bandung. (4) Pendapatan mencakup pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. (5) Akuntansi dan pembukuan pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya. (6) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada peroide pendapatan maupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berkenaan. (7) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. (8) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (nonrecurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancer pada periode ditemukan koreksi dan pengembalian tersebut. (9) Pendapatan diukur dengan mata uang rupiah pada saat kas diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing, maka harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada saat terjadinya pendapatan.
4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja (1) Kebijakan akuntansi belanja bertujuan bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan belanja.
(2) Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang
tidak
akan
diperoleh
pembayarannya
kembali
oleh
Pemerintah Kota Bandung atau sebagai penurunan aktiva dan atau kenaikan
utang
yang
digunakan
untuk
berbagai
kegiatan
Pemerintahan dalam suatu periode akuntansi. (3) Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan sebagai urusan wajib dan urusan pilihan, serta menurut fungsi dan pusat pertanggungjawaban. Penggunaan belanja dirinci berdasarkan kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja, sedangkan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bidang atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kota Bandung. (4) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah, yang menjadi beban daerah dan pada saat SPJ disahkan. (5) Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja administrasi umum yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD berkenaan. (6) Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD berkenaan. (7) Belanja
barang
dan
jasa
digunakan
untuk
pengeluaran
pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Yang sah, termasuk sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Tujuannya untuk menjaga kelengkapan, keamanan, dan kelestarian aset, agar semua aset terdaftar dan terawasi.
(4)
Aset bersejarah tidak harus diungkap dalam neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, nilai perolehan ataupun nilai wajar tidak harus diungkapkan, namun biaya rekonstruksi, pemeliharaan harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran.
(5)
Suatu aset dapat diakui dan dicatat dalam akuntansi kala aset tersebut mempunyai manfaat ekonomi masa depan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
(6)
Semua aset yang tercatat dalam neraca harus diukur nilainya dengan satuan uang rupiah, jika terdapat aset yang diperoleh dengan mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.
(7)
Untuk pertanggungjawaban, aset dinilai dengan menggunakan biaya perolehan, dimana jika biaya perolehan tidak diketahui digunakan penaksiran atau nilai wajar atas biaya perolehan aset yang
bersangkutan
sesuai
dengan
Standar
Akuntansi
Pemerintahan. (8)
Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau suatu konstruksi mencerminkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat siap untuk dipergunakan.
(9)
Aset tidak dicatat dan tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh Pemerintah Kota Bandung setelah periode akuntansi berjalan .
(10) Aset diakui pada saat timbulnya, diterimakan atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. (11) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Pengakuan aset dalam akuntansi terjadi bersamaan dengan perolehan aset yang bersangkutan. (12) Aset diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi Pemerintah Kota bandung.
BAGIAN V PENJELASAN POS POS LAPORAN KEUANGAN
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2015, diketahui Realisasi Belanja Sebesar Rp. 23.868.275.351,00 dari anggaran Tahun 2015 sebesar Rp. 26.424.651.533,00 atau sebesar 90,33% sehingga terdapat defisit sebesar 2.556.376.182,00 .
Neraca Inspektorat Kota Bandung menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2014 ditutup dengan jumlah akhir sebesar Rp. 3.727.943.150,00 dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 2.163.067.049,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 8.788.000,00 Aset Tetap sebesar Rp 4.328.958.745,00 dan Jumlah Aset Lainnya Rp. 197.050.000,00 serta terdapat Akumulasi Penyusutan pada Aset sebesar Rp. (2.165.891.696,00). Sedangkan nilai Kewajiban dan Ekuitas Dana sebesar Rp 1.562.051.454,00 5.1
Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Keuangan
5.1.1. Belanja Struktur Belanja dalam APBD Kota Bandung Tahun 2014 pada Inspektorat Kota Bandung sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Belanja Daerah terdiri dari dua bagian yaitu Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung. Realisasi Belanja periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 23.868.275.351,00 atau mencapai 90,33% dari anggaran Tahun 2014 sebesar Rp. 26.424.651.533,00 yang terdiri dari : a. Belanja Operasional sebesar
: Rp. 23.099.064.781,00 yaitu :
- Belanja Pegawai
: Rp. 18.815.181.495,00
- Belanja barang dan jasa
: Rp.
4.283.883.286,00
Jumlah………………………………… : Rp. 23.099.064.781,00
b. Belanja Modal sebesar
: Rp. 769.210.570,00 yaitu :
- Belanja peralatan dan mesin
: Rp. 764.317.500,00
- Belanja Gedung dan Bangunan
: Rp.
-
-Belanja Aset Tak Berwujud
: Rp.
4.893.070,00
Jumlah………………………………... : Rp. 769.210.570,00
Belanja Modal Kapitalisasi BMD
: Rp.
47.511.000,00 yaitu :
- Belanja peralatan dan mesin
: Rp.
16.400.000,00
- Belanja Gedung dan Bangunan
: Rp.
30.361.000,00
-Belanja Aset Tak Berwujud
: Rp.
-
-Belanja Aset Lainnya
: Rp.
750.000,00
Jumlah………………………………... : Rp.
47.511.000,00
Adanya perbedaan Jumlah Aset dalam Laporan Relisasi dan Neraca dikarenakan adanya Penambahan Penunjang Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Pengadaan Aset pada Inspektorat Kota Bandung, serta adanya mutasi Gedung dan Kantor yang diserahkan dari dinas Tata Ruang dan Cipta berupa Bagunan No Smoking Area yang dilaksanakan pada Tahun 2013, dengan rincian sebagai berikut : -
Honor Pegawai
Rp. 17.150.000,00
-
Mutasi Gedung dan Bangunan
Rp. 30.361.000,00
JUMLAH
Rp. 47.511.000,00
5.1.2. Pembiayaan Inspektorat Kota Bandung merupakan SKPD yang hanya mempunyai anggaran Pendapatan dan Belanja, khusus untuk pembiayaan ada di SKPKD. 5.1.3. Aset Jumlah Aset pada Inspektorat Kota Bandung sampai dengan 31 Desember 2015 terdiri dari : a. Aset Lancar
Rp.
b. Aset Tetap
Rp. 4.322.556.675,00
c. Aset Lainnya
Rp.
6.402.070,00
d. Aset Tidak Berwujud
Rp
197.050.000,00
JUMLAH d. Penyusutan
8.788.000,00
Rp. 4.534.796.745,00 (Rp. 2.165.891.696,00)
JUMLAH
Rp. 2.368.905.045,00
5.1.4. Kewajiban 31 Desember 2013
31 Desember 2014
Rp. 0,00
Rp. 0,00
5.1.4.1 Kas di Bendahara Pengeluaran
Nilai saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015, adalah sebesar Rp. 0,00 yang terdiri dari : - Bunga Bank
: Rp.
0,00
-UYHD
: Rp.
0,00
: Rp.
0,00
Jumlah…………………………….….
Perincian masing-masing belanja lihat lampiran No. 3
31 Desember 2014 5.1.4.2 Persediaan
31 Desember 2015
Rp. 18.655.975,00
Rp. 27.443.975,00
Saldo persediaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 27.443.975 dan saldo persediaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 18.655.975,00. Jadi Terdapat Selisih Rp. 8.788.000,00 dimana jumlah tersebut adalah saldo persediaan pada Tahun Anggaran 2015, Saldo persediaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 8.788.000,00 terdiri dari : - Alat Tulis Kantor
: Rp.
6.641.100,00
- Alat Listrik dan Electronik
: Rp.
310.000,00
- Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih
: Rp.
1.226.900,00
- Belanja Cetak
: Rp.
610.000,00
Jumlah…………………………: Rp.
8.788.000,00
Perincian masing-masing belanja lihat lampiran No. 4 Saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 8.788.000,00 telah sesuai dengan Berita Acara Opname Persediaan tanggal 4 Januari 2016.
5.1.4.3 Aset Tetap
31 Desember 2014
31 Desember 2015
Rp. 3.512.237.175,00
Rp. 4.328.958.745,00
Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 3.512.237.175,00 dan Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 4.281.447.745,00 Adapun Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2015 berasal dari : Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2014
: Rp. 3.512.237.175,00
Mutasi penambahan asset Tahun 2015 Perincian lihat lampiran Nomor : 5
: Rp. 30.361.000,00,00
Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2015 terdiri dari : 1. Tanah
Rp.
0,00
2. Gedung
Rp.
30.361.000,00
3. Peralatan dan Mesin
Rp. 780.717.500,00
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp.
0,00
5. Aset Tetap lainnya
Rp.
5.643.070,00
Saldo per 31 Desember 2015
Rp. 816.721.570,00
31 Desember 2014
31 Desember 2013
5.1.5.1 Uang Muka dari BUD
Rp. 0,00
Rp. 0,00
5.1.5.2 Pendapatan Yang Ditangguhkan
Rp. 0,00
Rp. 0,00
Rp. 0,00
Rp. 0,00
5.1.5. Kewajiban
5.1.6. Ekuitas Dana 5.1.6.1 SiLPA/(SiKPA)
Saldo SILPA/SIKPA per 31 Desember 2015 sebesar : Rp. Rp. 0,00
5.1.6.2 Cadangan Piutang
Rp. 0,00
Rp. 0,00
5.1.6.3 Cadangan Persediaan
Rp. 18.655.975,00
Rp. 27.443.975,00
Saldo Cadangan persediaan per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 18.655.975,00 merupakan saldo persediaan berdasarkan opname persediaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp. 27.443.975,00 terdapat selisih Rp. 8.788.000,00 dengan perincian sebagai berikut : - Persediaan Habis Pakai
: Rp. 8.788.000,00
- Persediaan untuk dijual/diserahkan
: Rp.
Jumlah…………………..
0,00
: Rp. 8.788.000,00
BAGIAN VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah membawa dampak terhadap perubahan Struktur Organisasi pada Inspektorat Kota Bandung yaitu dengan lahirnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 6.1. Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandung adalah sebagai berikut : a.
Inspektur Kota Bandung.
b.
Sekretariat, membawahkan : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 2) Sub Bagian Perencanaan. 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
c.
Inspektur Pembantu Wilayah I
d.
Inspektur Pembantu Wilayah II
e.
Inspektur Pembantu Wilayah III
f.
Inspektur Pembantu Wilayah IV
g.
Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
h.
Kelompok Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).
6.2. Keadaan Pegawai Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Kota Bandung sampai dengan Bulan Desember 2015 sebanyak : 93 orang, adapun rinciannya sebagai berikut: 1.
9 Orang Pejabat Struktural
2. 18 Orang Pejabat Fungsional Auditor 3. 44 Orang Pejabat Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) 4. 22 Orang Pelaksana.
BAGIAN VII PENUTUP
Catatan atas laporan keuangan (CALK) yang merupakan salah satu bagian dari Laporan Keuangan APBD Kota Bandung tahun 2014 disusun dengan mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Namun demikian, Catatan Atas Laporan Keuangan ini tetap disusun dengan mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap Laporan Keuangan secara keseluruhan sehingga diharapkan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan. Semoga dengan tersusunnya Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2015 dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan Lingkup Pemerintah Kota Bandung,
Bandung, 22 Januari 2016
INSPEKTUR KOTA BANDUNG
KOSWARA, SE., Ak., MM., CfrA Pembina Utama Muda NIP. 19620407 198302 1 002
PENJELASAN LAPORAN OPERASIONAL
1.
CAPAIAN KINERJA KEUANGAN BERBASISI LRA Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015, menunjukkan bahwa realisasi belanja Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 23.868.275.351,00 atau 90,33% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 26.424.651.533,00 yang terdiri dari Belanja Operasional Rp. 23.009.064.781,00
serta
belanja
modal
Rp.
769.210.570,00.
Apabila
dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 18.804.137.075,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp 408.128.115.410,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 19.500.106.776,00.
2.
CAPAIAN KINERJA KEUANGAN BERBASIS LO Laporan Operasional Daerah Kota Bandung Tahun 2015, menunjukkan bahwa beban operasional sebesar Rp. 23.544.862.569,00 yang terdiri dari Beban belanja pegawai Rp. 11.215.986.308,00 serta beban barang dan jasa Rp. 12.328.876.261,00 dimana terdapat perbedaan pada Belanja operasional di laporan realisasi anggaran sebesar Rp. 445.797.788,00. Hal ini didasarkan kepada beban kewajiban atas Tambahan penghasilan Pegawai Negeri (TPP-PNS) untuk bulan desember 2015 Rp. 435.929.813,00 dan beban atas barang persediaan Rp. 9.867.975,00.
Bandung, 22 Januari 2016
INSPEKTUR KOTA BANDUNG
KOSWARA, SE., Ak., MM., CfrA Pembina Utama Muda NIP. 19620407 198302 1 002
