LAPORAN TAHUNAN
TAHUN KERJA 2013
DAFTAR ISI PENDAHULUAN KATA PENGANTAR LBH MASYARAKAT DALAM ANGKA
LBH MASYARAKAT DI 2013 INTERNAL PENANGANAN KASUS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADVOKASI KEBIJAKAN DAN JARINGAN PROYEK
TERIMA KASIH
2 2 4 5 5 6 18 20 22 27
1
I. PENDAHULUAN KATA PENGANTAR Tahun 2013 LBH Masyarakat menginjak usianya yang keenam. Di usianya yang bahkan belum satu dasawarsa, tidak sedikit tantangan yang datang menghadang, tetapi banyak pula peluang dan pencapaian yang berhasil LBH Masyarakat raih. Dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas dan juga sumber daya keuangan yang sangat minim, LBH Masyarakat masih dapat terus melayani para pencari keadilan. Dengan hanya tiga orang staf penanganan kasus, LBH Masyarakat dapat menangani sedikitnya 90 kasus sepanjang tahun 2013. Secara umum, tantangan yang dihadapi oleh LBH Masyarakat lebih kepada persoalan mempertahankan dan meningkatkan kapasitas anggota Badan Pekerja. Mungkin terdengar klasik, namun begitulah adanya kondisi yang LBH Masyarakat alami. Persoalan klasik lainnya yang menjumpai LBH Masyarakat adalah keterbatasan dukungan dana keuangan. Salah satu fokus kerja LBH Masyarakat yang mengusung persinggungan antara ‘keadilan’ (justice) dengan ‘kesehatan’ (health) seperti belum terlalu dilirik oleh sejumlah lembaga donor di Indonesia. Hal ini tentu saja memengaruhi kemampuan keuangan lembaga. Namun demikian, hal ini tidak menyurutkan langkah LBH Masyarakat untuk tetap bekerja di area ini. Keputusan LBH Masyarakat tersebut tentu bukannya tanpa alasan. Sebab, ada dorongan yang cukup kuat di tataran internasional agar agenda pembangunan paska-2015 yang kini tengah dibahas memasukkan juga prinsip ‘keadilan’ atau ‘hak asasi manusia’ (rights) – sesuatu yang selama ini seperti diabaikan di dalam agenda tujuan pembangunan millennium. Salah satu agenda penting dalam pembangunan adalah kesehatan, dan dengan dimasukkannya prinsip keadilan, tentu ketersinggungan antara keduanya menjadi penting untuk diimplementasikan dan diperkuat. Keberadaan keadilan sebagai salah satu agenda pembangunan sejatinya dapat mendorong realisasi agenda kesehatan dan membantu mengatasi persoalan ketimpangan atau ketidaksetaraan yang menghalangi pencapaian akses kesehatan bagi semua orang, utamanya mereka yang miskin dan terpinggirkan. Mengajak lembaga donor untuk memikirkan keterikatan antara keadilan dengan kesehatan secara khusus, atau dengan pembangunan secara umum, bukanlah hal yang mudah. Lembaga donor tentu saja memiliki prioritas isu. Dengan terus mengembangkan diskursus mengenai relasi keadilan-kesehatan, diharapkan lembaga donor dapat tergerak untuk melihat isu ini sebagai suatu hal yang krusial untuk didukung. Di tengah keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, keberhasilankeberhasilan yang LBH Masyarakat capai seperti menjadi hadiah-hadiah kecil yang istimewa. Laporan Tahunan ini menyajikan sejumlah pencapaian yang berhasil LBH Masyarakat raih di tahun 2013. Pencapaian ini LBH Masyarakat pandang sebagai pengakuan dan penghargaan terhadap kontribusi LBH Masyarakat bagi perlindungan hak asasi manusia dan akses terhadap keadilan. Pencapaian-pencapaian inilah yang
2
terus melecutkan semangat dan dorongan agar LBH Masyarakat dapat bekerja lebih baik lagi. Tahun 2014 bisa menjadi tahun yang lebih berat. Tetapi, kami di LBH Masyarakat sepenuhnya meyakini bahwa segala ikhtiar yang kami lakukan senantiasa dilandasi dengan itikad baik. Dan segala sesuatu yang didasari niat baik, niscaya akan menemui hasil akhir yang baik pula. Atas keyakinan inilah kami bergerak. Ricky Gunawan, M.A. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat
3
LBH MASYARAKAT DALAM ANGKA DI 2013 sedikitnya
900
tahanan yang diberikan penyuluhan hukum gratis di Rutan Cipinang dan Salemba
lebih dari
300
anggota komunitas terpinggirkan di Jakarta yang mendapatkan penyuluhan hukum
150
orang petugas penjangkau lapangan dan Puskesmas dari berbagai provinsi di Indonesia memperoleh pelatihan hukum
100
tahanan yang melakukan konsultasi hukum gratis ketika penyuluhan hukum di Rutan Cipinang dan Salemba berlangsung
91
kasus yang ditangani
12
orang anggota Badan Pekerja/staf
8
relawan (volunteer)
2
orang anggota Badan Pekerja menjadi legal fellows Reprieve UK
4
II. LBH MASYARAKAT DI 2013 A. INTERNAL Januari 2013, LBH Masyarakat telah mengadakan Rapat Rencana Kerja Strategis 20132015 di Jakarta. Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan umum bahwa selama 2013-2015 LBH Masyarakat hendak mencapai tujuan umum sebagai berikut: 1. Meningkatkan kontribusi lembaga untuk tetap menyediakan akses terhadap keadilan dan upaya perlindungan hak asasi manusia yang berkualitas di Indonesia; dan, 2. Mengembangkan sistem internal LBH Masyarakat yang telah berjalan baik menjadi semakin transparan dan akuntabel. Sepanjang 2013 LBH Masyarakat telah bekerja dan terlibat aktif dalam berbagai upaya akses terhadap keadilan, pembaruan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia melalui sejumlah aktivitas kunci. Secara khusus, LBH Masyarakat bersinggungan dan mengerjakan isu-isu hukum dan hak asasi manusia seperti misalnya: bantuan hukum; pemberdayaan hukum masyarakat; advokasi peradilan yang jujur (fair trial); reformasi hukum acara pidana; anti-penyiksaan; penghapusan hukuman mati; hak anak; hak atas informasi; hak atas perumahan; hak atas kesehatan; hak-hak lesbian, gay, biseksual, dan tranjender; hak asasi manusia dan anak muda; reformasi kebijakan narkotika; dan hak asasi manusia dan HIV. Per Desember 2013, jumlah anggota Badan Pekerja LBH Masyarakat adalah sebanyak 12 orang, dengan struktur sebagai berikut: Direktur Koordinator Program HAM, Kebijakan Narkotika Koordinator Penanganan Kasus Staf Penanganan Kasus
HIV
: dan : : :
Staf Pemberdayaan Masyarakat Staf Advokasi Hukum
: :
Staf Informasi dan Teknologi Administrator Biro Rumah Tangga
: : :
Ricky Gunawan Ajeng Larasati Antonius Badar Muhammad Afif Abdul Qoyim Riki Efendi Ahmad Zaki Aditiya Putra Cendy Adam Yohan David Misero Vimala Putta Herlina Ali Mudopar
5
B. PENANGANAN KASUS PENDAHULUAN Sejak Januari 2013 hingga 20 Desember 2013, LBH Masyarakat menangani 91 kasus dengan jumlah pencari keadilan yang dibantu setidaknya 91 orang.1 Jumlah ini mungkin terlihat kecil jika dibandingkan dengan jumlah orang yang dibantu oleh lembaga bantuan hukum lain di Jakarta. Namun, menimbang bahwa LBH Masyarakat hanya memiliki tiga orang anggota Badan Pekerja yang bertanggung jawab dalam hal penanganan kasus, pencapaian ini sepertinya patut mendapat apresiasi. Angka penanganan kasus LBH Masyarakat sepanjang 2013 bisa dilihat di grafik berikut ini: 16 16
15
14 12 10 8
9 7
7
7
6 6
6
6
5 4
4
3
2 0
Grafik 1. Penanganan kasus LBH Masyarakat per bulan selama 2013 Sepanjang 2013 LBH Masyarakat beragam jenis baik pidana, perdata maupun jenis kasus lainnya. Namun, kasus-kasus narkotika mendominasi kasus yang ditangani oleh LBH Masyarakat. Terdapat 29 kasus narkotika sepanjang 2013 yang ditangani oleh LBH Masyarakat. Jumlah kasus kedua terbanyak yang ditangani setelah kasus narkotika adalah kasus hutang piutang sebanyak 10 kasus. Selain kedua kasus tersebut, kasus-kasus seperti konflik agraria, persoalan tenaga kerja, perceraian, dan wanprestasi juga mewarnai penanganan kasus LBH Masyarakat.
1
Terdapat tiga kasus yang mana pelapornya mewakili kelompok yang anggotanya berjumlah lebih dari satu orang.
6
29
30 25 20 15 10 10 5
7 2
1
1
7 2
2
6
3 1
1
2
3 1
5
5
2
1
0
Grafik 2. Jenis kasus yang LBH Masyarakat tangani sepanjang 2013 Apabila jumlah 91 kasus tersebut dikategorikan berdasarkan usia, 91% adalah kasus orang dewasa,sementara 9% sisanya adalah kasus anak-anak. Apabila dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 69% pencari keadilan yang ditangani oleh LBH Masyarakat adalah individual laki-laki, sementara 28% adalah individual perempuan, dan 3% sisanya adalah kelompok yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.
9% Anak Dewasa 91%
Grafik 3. Persentase penanganan kasus LBH Masyarakat sepanjang 2013 berdasarkan kategori usia
7
3% 28% Kelompok laki-laki Perempuan 69%
Grafik 4. Persentase penanganan kasus LBH Masyarakat sepanjang 2013 berdasarkan jenis kelamin/individual-kelompok Apabila penanganan kasus yang telah dilakukan oleh LBH Masyarakat dibagi ke dalam kategori posisi pihak, tercatat 44% kasus yang ditangani berada di posisi sebagai pelaku tindak pidana,14% sebagai korban tindak pidana, 40% korban lainnya2, 7% adalah pihak yang dirugikan di dalam kasus perdata dan mengajukan gugatan (penggugat), 1% persen adalah pemohon judicial review di Mahkamah Konstitusi.
Pemohon 1%
Penggugat 7%
Korban lainnya 40% Pelaku Tindak Pidana 44%
Korban Tindak Pidana 14%
Grafik 5. Persentase penanganan kasus LBH Masyarakat sepanjang 2013 berdasarkan posisi pihak Sepanjang 2013, LBH Masyarakat tidak hanya menyediakan bantuan hukum gratis bagi masyarakat di Jakarta saja, namun daerah sekitarnya seperti Bogor, Bekasi, 2
Seperti misalnya korban hutang piutang, wanprestasi, dan konflik agraria.
8
Depok, Tangerang, dan bahkan diluar daerah tersebut.Hal ini bisa dilihat di Grafik 6 berikut.
25
22
20
17 13
15
5
10
8
10 3
3
4
2
6 3
0
Grafik 6. Persentase penanganan kasus LBH Masyarakat sepanjang 2013 berdasarkan wilayah domisili pelapor/klien Mengingat penyediaan bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Masyarakat benarbenar tidak dipungut biaya sama sekali (termasuk tidak ada biaya administrasi pengaduan), dan jumlah sumber daya manusia yang sangat terbatas, LBH Masyarakat membagi jenis penanganan kasus yang diberikan kepada pencari keadilan menjadi tiga: konsultasi, pengacara bayangan (shadow lawyer)3, dan pendampingan pengacara penuh (lawyering). Penentuan jenis bantuan hukum ini disesuaikan dengan jenis kasus, kompleksitas kasus, latar belakang sosial-ekonomi pencari keadilan dan prioritas penanganan kasus LBH Masyarakat. Sepanjang 2013, tercatat 76% kasus ditangani dengan mekanisme konsultasi, 16% dengan metode shadow lawyer, dan 8% sisanya ditangani dengan menyediakan pendampingan pengacara penuh.
3
“Shadow Lawyer” adalah metode penanganan kasus di mana LBH Masyarakat memantau dan mendampingi secara ketat proses hukum yang sedang berlangsung dengan memberikan saran-saran hukum kepada klien yang menjalani perkara tetapi tidak bertindak langsung untuk dan atas nama sebagai kuasa hukum.
9
Lawyering 8%
Shadow Lawyer 16%
Konsultasi 76%
Grafik 7. Persentase penanganan kasus LBH Masyarakat sepanjang 2013 berdasarkan metode penanganan kasus
CAPAIAN PENANGANAN KASUS DI 2013 Dari sekian kasus yang telah ditangani oleh LBH Masyarakat sepanjang 2013, terdapat beberapa kasus yang mencerminkan pencapaian dan keberhasilan penanganan kasus LBH Masyarakat. Berikut ini adalah cerita pilihan pencapaian penanganan kasus LBH Masyarakat.4 Memperjuangkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Narkotika Cerita Rama Di bulan Januari 2013, LBH Masyarakat menerima pengaduan dari anak yang berhadapan dengan hukum narkotika. Rama, yang ketika itu berumur 16 tahun dan masih duduk dibangku kelas IX (sembilan),tengah mempersiapkan diri menghadapi ujian nasional di sekolahnya. Namun diaharus rela merasakan dinginya tembokRuang Tahanan Kepolisian Sektor Tanah Abang, Jakarta Pusat, karena dia terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Kasus ini berawal ketika teman-teman Rama mengajaknya menonton tayangan sepak bola di televisi bersama-sama di sebuah tempat. Teman-teman Rama yang dewasa kemudian membuat racikan rokok yang belakangan baru diketahui bahwa rokok tersebut mengandung narkotika jenis ganja. Rama dibujuk paksa oleh temantemannya yang dewasa itu untuk menghisap ganja tersebut. Tak kuasa dengan tekanan sosial-psikologis tersebut, Rama akhirnya mencoba ganja itu. Tak lama ketika tengah menyaksikan tayangan televisi, Rama dan 10 orang teman lainya didatangi oleh tiga orang anggota polisi berpakaian preman yang seketika itu juga langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Rama dan teman-temannya. Polisi menemukan beberapa linting ganja sisa pakai di tempat tersebut.Rama kemudian dijerat dengan Pasal 111 ayat (1),subsidairPasal 127 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan UU Narkotika).
4
Nama yang disebut di dalam cerita-cerita ini bukanlah nama sebenarnya.
10
Selama proses hukum berlangsung, LBH Masyarakatmendampingi Rama. Sebagai salah satu strategi penanganan kasus, LBH Masyarakat meminta dukungan dari berbagai pihak seperti keluarga, sekolah, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Maret 2013, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian memutuskan bahwa Rama bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika dan memerintahkannya untuk menjalani rehabilitasi di Panti Sosial Bampu Apus, Jakarta Timur selama enam bulandi bawah bimbingan petugas Balai Pemasyarakatan Jakarta Pusat.Di satu sisi, dengan adanya putusan ini, Rama memang harus meninggalkan sekolahnya dan tidak dapat mengikuti ujian nasional. Sehingga, dia harus mengulang pelajarannya di tahun mendatang. Namun di sisi lain, putusan yang Rama harus jalani bukanlah pemenjaraan. Inilah yang menjadi titik tolak perhatian LBH Masyarakat dalam menangani kasus ini. LBH Masyarakat memandang bahwa untuk anak seusia dan seperti Rama, penjara bukanlah tempat yang baik bagi dia untuk menjalani hukuman. Oleh karena itu, segala upaya penanganan kasus yang dilakukan, memiliki tujuan untuk sejauh mungkin menghindarkan Rama dari pemenjaraan. Dengan adanya rehabilitasi sosial ini, Rama berkesempatan untuk belajar dari kesalahannya tanpa harus berada di penjara. Cerita Aldo April 2013, LBH Masyarakat kembalidipercaya untuk menyediakan bantuan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum narkotika. Kali ini kasusnya menimpa Aldo yang masih duduk dibangku kelas X(sepuluh) di salah satusekolah di Jakarta. Kasus Aldo bermula ketika Budi yang merupakan alumni sekolah Aldo menitipkan narkotika jenis ganja kepada Aldo. Budi berjanji akan mengambil kembali barang tersebut pada keesokan harinya. Namun, ketika Aldo hendak mengembalikan barang tersebut kepada Budi, beberapa warga memergoki mereka dan menangkap Aldo. Para warga bahkan sempat memukul Aldo karena diduga mengedarkan narkotika,sementara Budi kabur entah kemana – bahkan hingga pengadilan menjatuhkan putusan kepada Aldo. Kepolisian Sektor Menteng, Jakarta Pusat,menjerat Aldo dengan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika. LBH Masyarakat yang mendampingi Aldo sepanjang proses hukum mencoba memperjuangkan Aldo sebab dia hanyalah korban dari sebuah perdagangan gelap narkotika. Ketika dititipkan oleh Budi, Aldo tidak tahu menahu barang tersebut dan merasa tertekan oleh seniornya itu. Ketika hendak mengembalikan barang tersebut, Aldo yang justru harus berhadapan dengan hukum karena dia yang dianggap mengedarkan narkotika. Di persidangan, Jaksa menuntut Aldo dengan pidana dua tahun penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair tiga bulan penjara. Meyakini bahwa tuntutan Jaksa tersebut tidaklah ideal dari perspektif hak anak, LBH Masyarakat berupaya menyampaikan pembelaan hukum yang optimal. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian memutuskan bahwa Aldo dikembalikan kepada orang tuanya(dan bukannya pidana penjara). LBH Masyarakat mengapresiasi putusan ini sebab pada hakikatnya putusan tersebut adalah langkah progresif bagi perlindungan dan pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya hukum narkotika.
11
Perjuangan Mandiri Seorang Pencari Keadilan Cerita Mira Seminggu sebelum Hari Buruh 1 Mei 2013, LBH Masyarakat menerima pengaduan dari Mira seorang mantan SPG (sales promotion girl) di salahsatu supermarket ternama di Jakarta. Ijazah SMA milik Mira ditahan oleh pihak perusahaan dengan alasan bahwaMira diduga menggelapkan beberapa barang dagangan yang sebenarnya sudah terjadi sebelum Mira bekerja di tempat tersebut. Atas tuduhan ini,Mira diwajibkan membayar uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk mengganti kerugian yang dialami oleh perusahaan. Mira berusaha bertemu dengan perwakilan manajemen perusahaan untuk memastikan benar tidaknya tuduhan tersebut sekaligus meminta perusahaan untuk mengembalikan ijazah miliknya. Namun, pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil, ijazah pun masih ditahan perusahaan. Mira kemudian mengadukan kasusnya ke LBH Masyarakat. LBH Masyarakat memberikan saran-saran hukum kepada Mira termasuk menyarankan dirinya untuk kembali mengajukan jadwal pertemuan dengan perusahaan guna membahas persoalan yang membelit Mira tersebut. Setelah adanya kesepakatan jadwal bertemu, LBH Masyarakat mendampingi Mira mengupayakan agar ijazah yang diminta dapat dikembalikan tanpa harus menempuh jalur hukum. Sebelum pertemuan tersebut diadakan, LBH Masyarakat telah menjelaskan terlebih dahulu kepada Mira mengenai cara-cara melakukan negosiasi dan hal-hal apa yang menjadi fokus pertemuan tersebut. Di dalam pertemuan tersebut, Mira tampil lebih percaya diri dan menyuarakan haknya untuk memperoleh ijazah miliknya. Mira pun membuktikan bahwa kerugian yang dituduhkan kepadanya telah terjadi sebelum dia bekerja di sana. Negosiasi berjalan cukup panjang dan alot. Tetapi, negosiasi membuahkan hasil positif. Mira berhasil mendapatkan ijazahnya kembali dan pihak perusahaan mengakui bahwa mereka telah salah menuduh Mira. Permasalahan hukum ini akhirnya dapat diselesaikan secara damai. Berbekal ijazah tersebut, Mira pun kemudian dapat mengajukan lamaran pekerjan ke tempat lain. Cerita Beni Beni adalah seorang pemakai narkotika yang saat ini tengah terapi rumatan metadon di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Ketika itu Beni berangkat dari rumahnya di Bogor, menggunakan kereta yang berangkat dari Stasiun Parung Panjang, menuju Tanah Abang, Jakarta Pusat. Waktu itu Beni hendak berobat ke Puskesmas.Namun, setibanya di stasiun Tanah Abang,Beni yang hendak mau turun dari kereta akhirnya loncat dari kereta karena terdesak oleh banyak orang. Kondisi kereta saat itu penuh sesak banyak penumpang. Jarak antara kereta dengan peron sekitar satu meter. Karena tidak siap untuk meloncat, Beni mencari pegangan seadanya. Ketika meloncar dari kereta dia memegang besi di samping pintu kereta dengan tanan kanan. Jari tangan kanan Beni saat itu sedang mengenakan cincin dan tanpa dia sadari tangannya menyangkut di pegangan pintu kereta. Karena kejadian ini, jari tangannya mengucurkan banyak darah dan nyaris putus. Beni segera menemui kawannya yang kebetulan berprofesi sebagai tukang ojek yang sedang menunggu penumpang di depan stasiun. Beni hendak meminta bantuan 12
temannya tersebut untuk mengantarkannya ke Rumah Sakit Tarakan, Jakarta Pusat. Karena tidak memiliki uang, dan mengetahui adanya program di Jakarta untuk dapat berobat gratis, Beni berharap mendapat pertolongan secepatnya agar jarinya yang hampir putus itu mendapatkan pengobatan –setidaknya mendapatkan pertolongan pertama. Namun sayangnya, apa yang dipikirannya tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Setibanya di rumah sakit, Beni tidak diterima untuk mendapat pengobatan gratis karena dia bukan warga DKI Jakarta. Beni akhirnya menuju ke tujuan awalnya yaitu Puskesmas Kecamatan Gambir, dan berharap mendapatkan pertolongan di sana. Tetapi, Puskesmas tersebut tidak memiliki peralatan yang lengkap dan memadai untuk menolong Beni dalam hal ini.Pihak Puskesmas tidak berani mengobati jarinya tersebut karena masih terdapat cincin di jari Beni. Bingung harus bagaimana, Beni pun segera menghubungi salah seorang staf LBH Masyarakat yang juga adalah paralegal komunitas pemakai narkotika. LBH Masyarakat segera menemui Beni dan mendampinginya ke RS Tarakan. Sesampainya di sana, LBH Masyarakat menemani Beni untuk bernegosiasi dengan pihak rumah sakit agar jarinya segera mendapatkan pengobatan. LBH Masyarakat memberikan panduan terlebih dahulu kepada Beni sehubungan dengan negosiasi yang akan dilakukan. Setelah berunding cukup lama, akhirnya pihak rumah sakit memperkenankan Beni segera dirawat. Beni mendapatkan pertolongan pertama dan dia menjalani operasi kecil untuk melepaskan cincin yang ada di jarinya. Akhirnya jari Beni dapat diobati dan kondisinya pun membaik.
REFLEKSI PENANGANAN KASUS 2013 Selain catatan keberhasilan, tentu saja LBH Masyarakat juga menghadapi tantangan dan kesulitan dalam menangani kasus sepanjang 2013. Bagian berikut ini akan mengurai refleksi singkat penanganan kasus yang LBH Masyarakat lakukan, berangkat dari tantangan dan kesulitan yang dialami. Di satu sisi, kesulitan-kesulitan ini tentu menghambat terwujudnya keadilan bagi mereka yang mencarinya. Namun, di sisi lain, pengalaman-pengalaman sulit ini juga memberikan bekal pelajaran bagi LBH Masyarakat. Bekal agar penanganan kasus di 2014 menjadi lebih baik lagi. Persoalan Putusan Pidana Penjara Dalam Kasus Pemakaian Narkotika Salah satu persoalan penjatuhan putusan di kasus pidana yang jamak terjadi adalah persoalan disparitas putusan. Di dua kasus pidana yang serupa, putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan bisa terdapat perbedaan yang cukup tajam. Mengingat LBH Masyarakat menangani cukup banyak kasus-kasus narkotika, persoalan disparitas putusan paling mudah dilihat dan mencolok di putusan-putusan kasus narkotika. Selama 2013, LBH Masyarakat menangani 29 kasus narkotika, di mana sembilan diantaranya merupakan kasus penyalahguna narkotika.Dari sembilan kasus tersebut hanya satu kasus yang terdakwanya mendapat vonis rehabilitasi (lebih tepatnya lagi vonis rehabilitasi sosial), yaitu pada kasus Rama yang telah diceritakan di atas. Sementara delapan terdakwa lainnya tidak mendapatkan vonis rehabilitasi – melainkan vonis penjara. Disparitas putusan bukan hanya semata soal perbedaan putusan yang cukup signifikan untuk kasus-kasus serupa. Tetapi juga soal proporisonalitas pemidanaan 13
dan soal keadilan. Dalam hal terdakwa adalah seorang pemakai narkotika, problem disparitas putusan yang tajam antara pemenjaraan dengan rehabilitasi tidak menyediakan kepastian bahwa seseorang yang nyata memerlukan pemulihan kesehatan akan memperoleh pemulihan itu. Dalam Kasus S dan F misalnya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan bahwa keduanya adalah penyalahguna narkotika dan oleh karenanya dijatuhi vonis rehabilitasi medis. Tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak menerima putusan tersebut dan mengajukan banding. Ironisnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengubah putusan tersebut menjadi putusan pidana penjara selama empat tahun (dan menghapus vonis rehabilitasi yang telah dijatuhi PN Jakarta Barat di tingkat pertama). Kasus S dan F ini mengindikasikan bahwa di dalam tubuh institusi pengadilan sendiri pemahaman mengenai persoalan ketergantungan narkotika dan keberpihakan terhadap mereka yang mengalami ketergantungan narkotika belum sepenuhnya dimiliki oleh para hakim. Kasus lain misalnya di Semarang, di mana R divonis penjara oleh Pengadilan Negeri Semarang atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri. R yang adalah seorang pecandu narkotika tidak mendapatkan vonis rehabilitasi. Hal ini tentu di satu sisi akan memperparah kondisi kesehatan R sebab di dalam lembaga pemasyarakatan tidak tersedia fasilitas kesehatan yang memadai untuk memulihkan ketergantungan narkotika seseorang. Di sisi lain, putusan ini hanya akan menambah beban jumlah terpidana yang mendiami lembaga pemasyarakatan. Permasalahan ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang penting untuk diselesaikan. Sebab, jika para pecandu narkotika yang berhadapan dengan hukum terus menerus mendapatkan vonis penjara dan bukannya rehabilitasi, hal ini akan membawa dampak buruk pada kondisi kesehatan umum di lembaga pemasyarakatan. Bukan tidak mungkin ketika di dalam lembaga pemasyarakatan, pecandu ini terus memakai narkotika dan dampaknya akan berakibat buruk pada kesehatan mereka dan kesehatan terpidana lainnya. Persoalan Eksekusi Putusan Selain persoalan disparitas, persoalan eksekusi putusan juga seperti menjadi salah satu persoalan klasik dalam teori dan praktik hukum acara pidana. Pola yang sering muncul misalnya, ketika Jaksa Penuntut Umum ‘kalah’ dan tidak mengajukan banding, Jaksa yang bersangkutan enggan mengurus eksekusi putusan. Dalam pengalaman LBH Masyarakat, setiap tahunnya selalu muncul persoalan yang berhubungan dengan eksekusi putusan. Pada pokoknya, persoalan yang menghadang adalah putusan tidak dapat atau lambat dieksekusi. Di tahun 2013, terdapat seorang perempuan klien LBH Masyarakat yang tidak dapat mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman lainya sejak tahun 2012, karena tidak adanya eksekusi dari pengadilan. Sari, bukan nama sebenarnya, dijatuhi vonis pidana penjara pada tahun 2012. Tahun 2013, Sari hendak mengajukan cuti menjelang bebas. Namun, permohonan yang dia ajukan tidak dapat diterima karena bagian registrasi di Lembaga Pemasyarakatan (LP)tempat dia menjalani hukuman belum menerima eksekusi dari Jaksa.Pihak LP bahkan mengira kasusnya masih berjalan dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga belum dapat dilakukan pengurangan masa tahanan terhadap dirinya. Kasus lain juga 14
menimpa Heri, juga bukan nama sebenarnya, seorang terpidana yang tidak mendapat kepastian kapan ia akan keluar dari dalam LP, yang disebabkan oleh persoalan eksekusi putusan. Persoalan ini bukan tidak mungkin banyak dialami oleh terpidana lainnya, dimana mereka tidak memahami tahapan hukum selanjutnya setelah adanya putusan pengadilan. Ada beberapa orang yang harus mendekam di dalam LP lebih lama daripada masa hukuman yang seharusnya, hanya karena masalah eksekusi putusan yang terlambat. Hal ini jelas melanggar hak para terpidana karena dengan tidak jelasnya status mereka, pengurangan masa hukuman tidak dapat dilaksanakan dan hak-hak sebagai terpidana menjadi terbatas. Penegakan Hukum Narkotika yang Tertutup (Bagian 1) Pada tahun 2003, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis pidana mati terhadap X karena dianggap terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Tetapi putusan ini mengandung beberapa kejanggalan dan memuat pertimbangan hukum yang bias rasial. Sepuluh tahun berlalu, X diciduk oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dari Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan karena diduga terlibat dalam pengendalian peredaran gelap narkotika dari dalam penjara. X kemudian dibawa ke kantor BNN di Jakarta. Setibanya di Jakarta, X ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Badan Narkotika Nasional (Rutan BNN). Tetapi tindakan BNN tersebut bukannya tanpa problematika hukum. Sebab ketika BNN membawa X dari Nusakambangan ke Jakarta terdapat beberapa persoalan seperti: 1. BNN tidak membuka akses kepada LBH Masyarakat untuk memberikan bantuan hukum kepada X. Komunikasi X ke dunia luar sempat terhambat selama beberapa hari pertama dia berada di BNN; 2. BNN juga tidak memberikan informasi secara detail terkait status dibawanya X ke Jakarta. Padahal, informasi ini tentu penting bagi pembelaan hukum yang akan disiapkan oleh X dan LBH Masyarakat. Mendapati situasi yang demikian, LBH Masyarakat segera mengajukan laporan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dengan dasar yaitu: 1. Bahwa BNN telah menutup akses LBH Masyarakat selaku kuasa hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada X. Ditutupnya akses bantuan hukum terhadap X jelas adalah bentuk pelanggaran terhadap hak-hak tersangka. 2. Bahwa lebih mendasar dari itu, tertutupnya akses bantuan hukum terhadap X dapat menciptakan suatu situasi yang memungkinkan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia lainnya,seperti penyiksaan, terjadi. Terkait laporan tersebut, Komnas HAM mengirimkan surat kepada Kepala BNN agar membuka akses bantuan hukum terhadap X. Setelah lewat sekitar tujuh hari akhirnya LBH Masyarakat dapat menemui X dan memberikan konsultasi hukum. Persoalan yang dialami X sesungguhnya di mata LBH Masyarakat adalah fenomena yang sepertinya umum terjadi dalam rezim penegakan hukum narkotika yang 15
cenderung berlangsung tertutup. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum seolah hilang ketika bicara mengenai kasus narkotika. Seolah-olah karena seseorang dituduh melakukan peredaran gelap narkotika, aparat penegak hukum bisa melakukan hal-hal apapun – dan publik nampak merestui tindakan tersebut. Penegakan hukum narkotika tentu harus dilakukan dengan segala upaya agar peredaran gelap narkotika dapat diatasi. Namun, upaya-upaya tersebut hendaknya tetap menghormati prinsip hukum dan norma hak asasi manusia. Ketertutupan rezim penegakan hukum narkotika bukan hanya akan membahayakan hak asasi manusia tersangka atau terdakwa yang terjerat kasus. Tetapi, pada akhirnya, ketertutupan itu dapat dan akan mengancam hak asasi manusia semua orang. Sebab, orang-orang akan dengan mudah diciduk atas nama penegakan hukum narkotika; dan proses penegakan hukum itu berlangsung tanpa transparansi dan akuntabilitas. Upaya LBH Masyarakat untuk mencoba membongkar ketertutupan penegakan hukum narkotika terus dilakukan. Salah satunya melalui uji keterbukaan informasi publik yang akan dijelaskan di bagian berikut. Penegakan Hukum Narkotika yang Tertutup (Bagian 2): Menguji Teknik Penyidikan Kasus Narkotika Sesuai dengan Pasal 28F Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi (right to information). Amanat konstitusional tersebut kemudian diturunkan ke dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).Kehadiran UU KIP ini menegaskan asas bahwa pada prinsipnya setiap informasi bersifat terbuka. Merujuk pada ketentuan hukum di atas, di bulan Februari 2012 LBH Masyarakat kemudian mengajukan permohonan informasi publik kepada BNN sehubungan dengan tiga peraturan berikut ini: 1. Peraturan Kepala BNN (Perka BNN) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Teknik Penyidikan Penyerahan di Bawah Pengawasan; 2. Perka BNN Nomor 4 Tahun 2011 tentang Teknik Penyidikan Pembelian Terselubung; dan, 3. Perka BNN Nomor 5 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dan Prekursor Narkotika. Namun, permohonan informasi yang diajukan secara tertulis oleh LBH Masyarakat ditolak oleh BNN dengan alasan bahwa informasi yang diminta adalah informasi rahasia dengan mengacu pada Pasal 17 huruf a UU KIP. Mendapati penolakan tersebut, LBH Masyarakat selanjutnya mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat (KI Pusat). Terungkap di persidangan bahwa BNN ternyata belum memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Padahal Pasal 19 UU KIP menyatakan bahwa setiap badan publik wajib melakukan uji konsekuensi secara seksama dan teliti terhadap informasi yang dikategorikan tertutup. Uji konsekuensi tersebut dilakukan oleh PPID di badan publik yang bersangkutan. Dengan tidak adanya PPID di tubuh BNN setidaknya mengisyaratkan suatu hal yang penting bahwa:keputusan BNN yang 16
menolak permohonan informasi publik LBH Masyarakat tidak didasarkan pada mekanisme uji konsekuensi yang sesuai dengan ketentuan UU KIP.Setelah dilakukannya sidang ajudikasi di KI Pusat, LBH Masyarakat mendapatkan informasi bahwa BNN secara organisasi telah memiliki unit PPID. Oktober 2012, KI Pusat memutus bahwa Perka yang dimohon oleh LBH Masyarakat pada dasarnya bersifat terbuka dengan beberapa bagian bersifat tertutup.5Mengingat informasi yang dimintakan keterbukaannya oleh LBH Masyarakat belum dinyatakan terbuka, LBH Masyarakat kemudian mengajukan upaya hukum yaitu keberatan terhadap ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta). Januari 2013, PTUN Jakarta mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menguatkan putusan ajudikasi KI Pusat.6Setali tiga uang dengan putusan KI Pusat, LBH Masyarakat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan PTUN Jakarta nomor: 195/G/2012/PTUN.JKT. Atas upaya hukum ini, Mahkamah Agung memberikan putusannya dengan perkara nomor: 282 K/TUN/2013 yaitu menolak permohonan kasasi LBH Masyarakat. Yang miris dari fakta mengenai adanya putusan tersebut adalah LBH Masyarakat justru mengetahui putusan Mahkamah Agung tersebut dari pemberitaan di media. LBH Masyarakat telah beberapa kali menyurati Mahkamah Agung menanyakan putusan tersebut tetapi hingga laporan ini dirampungkan, tidak pernah ada respon dari Mahkamah Agung.
5 6
Putusan Komisi Informasi Pusat nomor 163/V/KIP-PS-A/2012, tertanggal 2 Oktober 2012. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 195/G/2012/PTUN.JKT, tertanggal 30 Januari 2013.
17
C. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Sejak 2008 hingga 2013, LBH Masyarakat telah melatih lebih dari 50 orang paralegal dari komunitas terpinggirkan di Jakarta dan sekitarnya, seperti komunitas nelayan Kali Adem (Jakarta Utara); komunitas pemakai narkotika, orang dengan HIV, waria dan pekerja seks di Jakarta; komunitas keluarga korban pelanggaran HAM di Klender (Jakarta Timur); dan komunitas pelajar di Masjid Terminal Depok. Namun, hampir semuanya kini berada di usia produktif dan tidak sedikit yang telah berkeluarga. Sehingga, banyak dari mereka yang telah dan sibuk bekerja dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Melihat situasi ini, LBH Masyarakat melakukan re-orientasi pendekatan pemberdayaan hukum masyarakat. Sejak awal 2013, LBH Masyarakat mulai mendekati remaja-remaja aktif di beberapa komunitas di Jakarta dalam rangka menjalankan aktivitas pemberdayaan masyarakat. LBH Masyarakat kini tengah mendampingi pemberdayaan dan pengembangan komunitas remaja Kali Adem (biasa disebut dengan Remka – Remaja Kali Adem); remaja Klender; dan remaja di komunitas Manggarai, Jakarta Pusat.
REMKA Remaja Kali Adem atau Remka adalah komunitas remaja di Kali Adem, Jakarta Utara. Remka sebelumnya sempat aktif untuk sementara waktu namun karena kendala teknis Remka tidak aktif. Di awal 2013, Remka kembali aktif setelah didukung oleh LBH Masyarakat. Remka awalnya muncul sebagai bentuk kesadaran aktif para remaja di Kali Adem yang prihatin dan juga peduli terhadap orang tua dan adik-adik mereka yang minim akan pendidikan formal. Sulit mengakses pendidikan formal, mendorong para remaja ini untuk berinisiatif membentuk Remka guna membuka ruang kesempatan untuk mengakses pendidikan informal. Saat ini Remka secara rutin menggelar kegiatan belajar-mengajar setiap akhir pekan. Mata pelajaran yang diajarkan adalah mata pelajaran umum-dasar seperti Matematika, Bahasa Inggris, dan Mengaji. Kegiatan belajar mengajar ini juga melibatkan adik-adik mereka yang masih duduk di Sekolah Dasar dengan harapan suatu saat nanti kegiatan ini dapat berlanjut dan diteruskan oleh adik-adik mereka tersebut. Selain itu, Remka juga berharap agar anak-anak tersebut dapat menjadi pemimpin dan membawa perbaikan/perubahan sosial-ekonomi bagi keluarga mereka di Kali Adem. Selain kegiatan belajar mengajar, Remka juga aktif menginisiasi kegiatan kerja bakti merenovasi balai warga dan mushola. Tempat ini menjadi titik temu pertemuan warga dan sarana ibadah warga setempat. Kegiatan renovasi ini dijalankan di bawah koordinasi Remka. Renovasi berhasil dirampungkan dan warga kini memiliki tempat pertemuan yang lebih memadai.
18
Bisa dikatakan, Remka saat ini telah meraih simpati dan hormat dari para orang tua di komunitasnya karena mampu menunjukkan bahwa dengan segala keterbatasannya mereka dapat mencapai banyak prestasi dan menunjukkan kualitas kepemimpinan yang mumpuni.
KOMUNITAS MANGGARAI Menjelang akhir 2013, LBH Masyarakat mulai mencoba melakukan pemberdayaan masyarakat di daerah Manggarai. Awalnya pendekatan dilakukan ketika LBH Masyarakat mengetahui adanya tawuran antar SD di Manggarai. Perkelahian antar pelajar SD ini memicu kekhawatiran di mata orang tua murid dan juga guru. Sebab, daerah Manggarai terkenal keras dan rawan kejahatan di mata warga Jakarta. Para orang tua murid dan guru berharap agar pelajar SD dapat tumbuh menjadi orang yang peduli dan baik terhadap sesama, dan bukannya justru menjadi pelaku kejahatan. Pihak orang tua murid dan SD yang terlibat tersebut kemudian mendekati LBH Masyarakat dan berharap agar LBH Masyarakat dapat turut berkontribusi untuk menciptakan lingkungan belajar mengajar yang juga peka terhadap nilai-nilai hukum dan kemanusiaan. LBH Masyarakat kemudian mulai membekali para guru dan pelajar SD tersebut dengan materi-materi seputar kesadaran hukum dan kepemimpinan agar pemahaman mengenai ketaatan hukum dapat dimiliki oleh para pelajar SD sejak dini. Harapannya, kejadian seperti perkelahian antar pelajar tidak terulang kembali di masa mendatang. LBH Masyarakat juga mulai mencoba merangkul berbagai pihak pemangku kepentingan lainnya untuk membangun dan mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang kondusif di wilayah tersebut.
19
D. ADVOKASI KEBIJAKAN DAN JARINGAN PEMBAHARUAN HUKUM ACARA PIDANA Sepanjang tahun 2013, LBH Masyarakat tetap aktif berjejaring dan melakukan advokasi pembaharauan hukum acara pidana bersama organisasi non-pemerintah lainnya yang tergabung dalam Komite Masyarakat Sipil untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP bertujuan untuk mendorong pembaharuan hukum acara pidana yang berperspektif hak asasi manusia dan berkeadilan jender. Untuk mencapai tujuannya tersebut, KUHAP melakukan serangkaian kegiatan untuk mengkritisi RUU KUHAP dan mendorong pembahasan yang transparan dan akuntabel di DPR RI. Di KUHAP LBH Masyarakat memegang isu penyiksaan dalam konteks hukum acara pidana dan memberikan rekomendasi kunci agar sistem hukum acara pidana memberi ruang perlindungan hak asasi manusia yang lebih luas dengan mekanisme yang kuat untuk mencegah terjadinya penyiksaan ataupun perlakuan buruk lainnya. Secara khusus rekomendasi yang diajukan oleh LBH Masyarakat melalui KUHAP terkait dengan isu penyiksaan tersebut adalah: perlunya perumusan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum; pengurangan masa penahanan yang signifikan; adanya peran aktif hakim dan jaksa penuntut umum untuk mencegah terjadinya penyiksaan.
HUKUMAN MATI Di bulan Maret, Mei, dan November 2013, LBH Masyarakat bersama organisasi nonpemerintah lainnya seperti KontraS dan Imparsial merespon pelaksanaan eksekusi mati yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Dalam konferensi pers bersama dan siaran persnya, LBH Masyarakat mengecam eksekusi mati tersebut dan menilai bahwa pelaksanaan eksekusi itu adalah langkah mundur yang luar biasa terhadap politik HAM Indonesia secara umum dan, secara khusus, upaya Indonesia untuk menyelamatkan warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri. Maret 2013, LBH Masyarakat menyampaikan laporan tertulis mengenai situasi hukuman mati di Indonesia 2012-2013 kepada Sekretaris Jenderal PBB yang hendak menyusun laporan tahunan mengenai situasi hukuman mati di seluruh negara. Juni 2013, LBH Masyarakat bersama dengan koalisi masyarakat sipil yang dikoordinir oleh Human Rights Working Group menyiapkan laporan alternatif kepada UN Human Rights Committee. Laporan ini diajukan dalam rangka penilaian oleh Human Rights Committee terhadap Indonesia sehubungan dengan implementasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. LBH Masyarakat secara khusus menyiapkan laporan yang mengulas mengenai situasi hukuman mati dan pertanyaan oleh Human Rights Committee seputar hukuman mati di Indonesia.
HAK ATAS PERUMAHAN Juni 2013, LBH Masyarakat menyerahkan briefing paper kepada Pelapor Khusus PBB untuk urusan Hak atas Perumahan yang Layak, Raquel Rolnik, yang tengah melakukan misi kunjungan ke Indonesia. Laporan LBH Masyarakat tersebut mengulas mengenai situasi hak atas perumahan di komunitas nelayan Kali Adem, Jakarta Utara, dan menyampaikan rekomendasi terkait dengan permasalahan yang muncul di Kali Adem. 20
REFORMASI KEBIJAKAN NARKOTIKA September 2013, LBH Masyarakat berpartisipasi dalam tim penilaian yang dibentuk oleh HIV Cooperation Program Indonesia (HCPI), yang dibentuk dengan tujuan untuk melakukan penilaian kesiapan sistem diversi narkotika dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan mengetahui kesiapan pusat-pusat rehabilitasi baik yang berbasis komunitas maupun milik pemerintah. Tim penilai menemui sejumlah pemangku kepentingan kunci dalam hal narkotika dan peradilan pidana seperti Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur, serta melakukan kunjungan ke sejumlah tempat seperti Pusat Rehabilitasi Lido, Rumah Singgah PEKA, Panti Rehabilitasi ORBIT, dan Rumah Sakit Jiwa Menur di Surabaya. Selain LBH Masyarakat, tim ini juga beranggotakan perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI), dan dua orang pakar di bidang rehabilitasi ketergantungan narkotika dan sistem peradilan pidana dari Australia. September 2013, LBH Masyarakat menyerahkan briefing paper kepada Dr. Viroj Sumyai, anggota International Narcotics Control Board (INCB) dan Matthew Nice dari Sekretariat INCB, yang tengah melakukan misi kunjungan ke Indonesia. Misi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji upaya Pemerintah Indonesia dalam rangka kewajibannya terhadap konvensi narkotika internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Briefing paper yang diserahkan tersebut pada dasarnya adalah ringkasan eksekutif dalam Bahasa Inggris laporan analisis terbaru LBH Masyarakat yang berjudul ‘Mengurai Undang-Undang Narkotika’. Briefing paper tersebut memuat analisis hukum dan hak asasi manusia terhadap UU Narkotika.
21
E. PROYEK Di tahun 2013, LBH Masyarakat mengimplementasi dua proyek yang didukung oleh lembaga donor.
OPEN SOCIETY FOUNDATIONS Open Society Foundations telah menyediakan dukungan kepada LBH Masyarakat sejak 2010. Sepanjang 2013, LBH Masyarakat menjalankan sejumlah aktivitas pemberdayaan hukum masyarakat dan advokasi kebijakan narkotika dengan dukungan dari Open Society Foundations (OSF). Berikut ini adalah pencapaian LBH Masyarakat dalam mengimplementasi proyek dengan OSF.
Februari – Juni 2013, LBH Masyarakat melaksanakan pemantauan terhadap proses persidangan tindak pidana narkotika. Pemantauan ini didasari pada pengalaman penanganan kasus yang dilakukan oleh LBH Masyarakat, di mana pelaksanaan sidang kasus narkotika sering dilakukan dengan seadanya, tidak sesuai dengan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta tidak mengindahkan asas-asas peradilan yang jujur dan adil (fair trial). Pemantauan yang dilakukan selama limabulan di enam Pengadilan Negeri di DKI Jakarta dan Depok ini berhasil memantau dua ratus tujuh puluh sembilan kasus, dengan temuan kunci sebagai berikut: Terdakwa di seratus delapan tiga kasus, atau sebanyak 65% dari kasus yang dipantau, tidak didampingi oleh pengacara. 19 terdakwa di antaranya didakwa dengan pasal yang memiliki ancaman hukuman mati. Sekitar 49 kasus memiliki barang bukti di bawah lima gram dan 27 kasus memiliki barang bukti di atas lima gram. Di antara kasus yang berbarang bukti di atas lima gram, 81% di antaranya didakwa dengan pasal yang memuat ancaman hukuman mati, dan 45% diantaranya tidak memiliki pengacara.
April 2013, LBH Masyarakat mengadakan pelatihan hukum dan HAM bagi anggota komunitas pemakai narkotika di Tangerang, Bekasi, dan Depok. Pelatihan hukum dan HAM kali ini berbeda dengan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh LBH Masyarakat pada tahun-tahun lalu. Pelatihan ini tidak ditujukan untuk melahirkan paralegal-paralegal komunitas narkotika yang baru, sekalipun pelatihan ini didahului dengan serangkaian penyuluhan hukum di komunitas dan menyediakan materi yang sama dengan pelatihan paralegal LBH Masyarakat sebelum-sebelumnya. Dalam pelatihan ini, sebanyak delapan orang anggota komunitas terpilih sebagai peserta. Setiap peserta dinilai keaktifan serta tingkat pemahamannya. Terdapat dua orang yang memperoleh nilai di atas ambang batas nilai yang telah ditentukan dan dinyatakan lulus menjadi paralegal. Sementara bagi mereka yang nilainya belum melewati ambang batas nilai tersebut masih harus memenuhi persyaratan lanjutan untuk tetap dapat menjadi paralegal. Persyaratan tersebut adalah keikutsertaan dan keaktifan dalam tiga sampai tujuh kali penyuluhan di komunitas.
22
Agustus 2013, LBH Masyarakat menerbitkan laporan analisis terhadap UndangUndang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika) yang berjudul “Mengurai Undang-Undang Narkotika”. Laporan ini menelaah UU Narkotika dari tiga sudut perspektif: kesehatan, sosial, dan, hukum. Laporan ini dapat diunduh di laman LBH Masyarakat. Studi literatur dan wawancara dengan pemangku kepentingan kunci dilakukan selama empat bulan guna membantu mengurai UU Narkotika. Kesimpulan analisis tersebut antara lain: Sekalipun UU Narkotika seperti ingin menempatkan dirinya di sisi kesehatan isu ketergantungan narkotika, namun pasal-pasal yang ada justru bertentangan satu dengan yang lain. Hasilnya, salah satu tujuan UU Narkotika untuk mendorong pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial menjadi sulit. Terlebih lagi, UU Narkotika masih mengkriminalisasi pemakai narkotika dan menjatuhi penghukuman yang disproporsional bagi pelaku tindak pidana narkotika; UU Narkotika masih belum secara sungguh-sungguh menempatkan asas keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai landasannya. Selain itu, kerentanan pemakai narkotika terhadap stigma dan diskriminasi pun tidak mendorong UU Narkotika mengakomodir upaya pemberantasan stigma dan diskriminasi tersebut.
Sepanjang 2013, LBH Masyarakat mengadakan penyuluhan hukum bagi anggota komunitas pemakai narkotika di Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Depok; dan komunitas nelayan di Kali Adem, serta anak muda di Depok dan Klender. Selama tahun 2013, terdapat setidaknya dua puluh kali sesi penyuluhan hukum bagi komunitas, dengan jumlah peserta total mencapai lebih dari 300 orang. Selain penyuluhan hukum bagi komunitas, LBH Masyarakat juga melakukan penyuluhan hukum di Rumah Tahanan Klas I Cipinang (Rutan Cipinang) dan Rumah Tahanan Klas I Salemba (Rutan Salemba). Penyuluhan di kedua Rutan ini dilakukan secara rutin setiap bulan, namun khusus bagi Rutan Salemba, penyuluhan dilaksanakan sebanyak dua kali setiap bulannya. Penyuluhan yang ditujukan bagi tahanan-tahanan yang baru dipindahkan dari tahanan kepolisian ke tahanan Rutan ini merupakan wujud komitmen LBH Masyarakat untuk menyediakan akses bantuan hukum sedini mungkin bagi setiap orang yang berhadapan dengan hukum. Penyuluhan hukum dibagi menjadi dua sesi yaitu pemberian informasi mengenai proses persidangan pidana dan konsultasi hukum gratis. Sepanjang tahun 2013, penyuluhan dan konsultasi di Rutan telah dilaksanakan sebanyak 30 kali, dengan total peserta penyuluhan mencapai lebih dari 900 tahanan, dan total tahanan yang melakukan konsultasi hukum setidaknya 100 tahanan.
LEVI STRAUSS FOUNDATION Selain dukungan dari OSF, LBH Masyarakat juga mendapatkan dukungan dari Levi Strauss Foundation (LSF), yang sejak tahun 2010 telah memberikan dukungan umum (general support) kepada LBH Masyarakat. Penyediaan dukungan keuangan ini bersifat umum dan sangat membantu penguatan organisasional serta penguatan kapasitas staf-staf LBH Masyarakat.
23
Adapun pencapaian yang telah LBH Masyarakat raih di tahun 2013 dengan dukungan dana dari LSF adalah sebagai berikut.
Sejak Agustus 2012, LBH Masyarakat berhasil menerbitkan kembali CAVEAT, buletin yang menyediakan analisis hukum dan hak asasi manusia terkini di Indonesia dalam Bahasa Inggris. CAVEAT terbitan baru ini juga menyediakan kolom khusus yang mengulas permasalahan kebijakan narkotika dan HIV di Indonesia dari perspektif hak asasi manusia. Dengan sumber daya manusia yang sangat terbatas, LBH Masyarakat berhasil menerbitkan lima edisi CAVEAT sepanjang tahun 2013.
Terlaksananya dua kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas anak muda/remaja dalam hal pengetahuan seputar HAM dan HIV. Juli 2013, LBH Masyarakat mengadakan Summer Internship (SI). SI adalah sebuah kegiatan tahunan LBH Masyarakat yang ditujukan bagi mahasiswi/a Perguruan Tinggi berbagai fakultas yang tertarik mendalami isu hak asasi manusia.SI 2013 adalah SI yang ke-5 diadakan oleh LBH Masyarakat. SI 2013 berhasil menarik minat lebih dari 70 pendaftar. Namun, untuk menjaga keefektifan pelaksanaan dankarena keterbatasan tempat, hanya sepuluh pendaftar yang lolos menjadi peserta. Guna memaksimalkan terjadinya transfer pengetahuan dan keterampilan seputar HAM, peserta bukan hanya mendapat pengetahuan melalui diskusi kelas, tetapi juga tugas individual, tugas kelompok, dan kunjungan lapangan. Kesuksesan pelaksanaan SI terlihat dari ketergabungan lima peserta SI 2013 yang memutuskan unutk melanjutkan pengabdiannya sebagai relawan (volunteer) LBH Masyarakat sampai laporan ini ditulis menjelang akhir Desember 2013. Selain SI, pada bulan November 2013, LBH Masyarakat juga mengadakan Kamp Anak Muda (Youth Camp). Sebanyak 16 anak muda dari tiga komunitas yang LBH Masyarakat berdayakan dan dampingi diberikan pengenalan dan pemahaman mengenai isu hak asasi manusia dan HIV/AIDS melalui beragam aktivitas bermain sambil belajar.
Terlaksananya Pendidikan Hukum Berkelanjutan bagi Paralegal LBH Masyarakat dalam bentuk Sekolah Paralegal. Pada bulan September – Oktober 2013, LBH Masyarakat mengadakan kegiatan yang diberi nama Sekolah Paralegal (SP). SP adalah sebuah inisiatif perwujudan penyediaan pendidikan hukum berkelanjutan bagi paralegal LBH Masyarakat. Di dalam SP, paralegal LBH Masyarakat berkesempatan mendapatkan tambahan pengetahuan di luar pengetahuan yang biasa disediakan di Pelatihan Paralegal. Sebanyak delapanorang paralegal LBH Masyarakat berpartisipasi aktif dalam SP. Kedelapan orang paralegal ini terpilih berdasarkan kriteria tertentu seperti di antaranya keaktifan dalam melakukan fungsi-fungsi keparalegalan. Materi-materi yang diberikan di SP antara lain, hak atas informasi, hukum ketenagakerjaan, dasardasar hukum keluarga (seputar hukum perkawinan, perceraian, dan waris), dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. SP berhasil menarik minat banyak pihak untuk berpartisipasi sebagai pemateri, di antaranya adalah beberapa orang mahasiswa hukum Universitas Indonesia, anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia unsur mahasiswa, serta sebuah kantor hukum di Jakarta.
24
PENCAPAIAN LAIN-LAIN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS Selain penjelasan pencapaian aktivitas LBH Masyarakat di atas, sepanjang 2013 LBH Masyarakat juga menjalankan beberapa inisiatif lainnya yang mencerminkan perkembangan kapasitas LBH Masyarakat. Sejak Februari 2013, dua orang anggota Badan Pekerja LBH Masyarakat menjadi South East Asia Legal Fellows Reprieve yang bekerja paruh waktu untuk mengerjakan advokasi/penanganan kasus hukuman mati di Indonesia. Pada bulan Maret-April 2013, LBH Masyarakat memfasilitasi inisiatif sensitisasiisu Orientasi Seksual dan Identitas Jender bagi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) serta survei pemahaman anggota komunitas Lesbian, Gender, Biseksual, and Transgender (LGBT) terhadap tugas dan tanggung jawab Komnas HAM. Aktivitas ini didukung oleh International Development Law Organization (IDLO). Dua orang anggota Badan Pekerja LBH Masyarakat ditunjuk sebagai konsultan nasional oleh badan PBB di Indonesia untuk dua kegiatan yang berbeda. AgustusSeptember 2013, Direktur LBH Masyarakat menjadi konsultan nasional bagi program Konsultasi Nasional Hukum dan HIV di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) bekerjasama dengan Kantor UNDP dan UNAIDS Indonesia. November-Desember 2013, Koordinator Program HAM, HIV, dan Kebijakan Narkotika menjadi konsultan nasional bagi program Penelusuran Hukum Berkaitan dengan Hak Perempuan di Lingkungan Kesehatan. Program ini diselenggarakan oleh Kantor UNDP Indonesia. Penunjukkan terhadap kedua anggota Badan Pekerja LBH Masyarakat ini semakin mengukuhkan pengakuan terhadap kapasitas dan keahlian LBH Masyarakat dalam menganalisis persoalan HIV dan narkotika dari perspektif hak asasi manusia dan jender. Oktober 2013, Direktur LBH Masyarakat menjadi salah satu pembicara di pertemuan “Bringing Justice to Health” yang diselenggarakan oleh Open Society Foundations, di Nairobi, Kenya. Pertemuan ini menghadirkan organisasi masyarakat sipil dari berbagai negara yang melakukan kerja-kerja pemberdayaan hukum/akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang terpinggirkan seperti pemakai narkotika, orang dengan HIV, dan orang yang membutuhkan layanan paliatif. Kerja LBH Masyarakat di bidang pemberdayaan hukum bagi pemakai narkotika juga diangkat sebagai salah satu profil di dalam publikasi terbaru Open Society Foundations yang juga berjudul “Bringing Justice to Health”. Laporan ini tersedia di laman berikut: http://www.opensocietyfoundations.org/reports/bringing-justicehealth Pada bulan Oktober dan November2013, LBH Masyarakat menjadi pemateri di Pelatihan Paralegal Bagi LSM Pengurangan Dampak Buruk Narkotika se-Indonesia, yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) yang diadakan di Jakarta dan Surabaya. Total peserta pelatihan ini mencapai lebih dari 150
25
puluh orang petugas penjangkau (outreach worker) dan kader muda Puskesmas seIndonesia. Di samping pencapaian tersebut di atas, LBH Masyarakat juga mendukung pengembangan kapasitas anggota Badan Pekerja-nya. Hal ini dapat terlihat pada contoh berikut ini. Salah seorang staf penanganan kasus LBH Masyarakat terpilih sebagai salah satu peserta pelatihan Advokasi Hak Kesehatan yang diselenggarakan oleh Asia Catalyst, di Bangkok, Thailand, bulan Mei 2013. LBH Masyarakat juga menyediakan dukungan bagi tiga orang staf penanganan kasusnya untuk mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat bulan September 2013. Salah seorang staf Advokasi Hukum LBH Masyarakat juga berpartisipasi di dalam pelatihan Pengembangan Analisis Kasus untuk Kepentingan Advokasi HAM yang diadakan oleh LBH Jakarta dan American Bar Association – Rule of Law Initiative Indonesia, di Jakarta, bulan November 2013.
26
TERIMA KASIH LBH Masyarakat hendak berterima kasih kepada individu-individu berikut yang telah mengabdi menjadi relawan (volunteer) di tahun 2013 dan bekerja keras mendukung dan mengembangkan segala bentuk kerja-kerja LBH Masyarakat:
Adam Luthfi Albert Wirya Aldo Maulana Randa Aulia Ali Reza Josephine Christine Aritonang Oris Daeli Tri Yuanita Indriyani Wellza Adriansyah Yudistira Adi
27
LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT Tebet Timur Dalam III No. 54A Jakarta Selatan 12820 Indonesia TEL +62 21 830 54 50 FAX +62 21 8370 99 94
[email protected] http://www.lbhmasyarakat.org
28
