LAPORAN TAHUNAN 2013
VISI MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA KENDARI YANG AGUNG MISI 1. MENINGKATKAN KEMANDIRIAN PENGADILAN AGAMA KENDARI 2. MENIGKATKATKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN 3. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS 4. MENINGKATKAN KINERJA PENGADILAN AGAMA KENDARI
KATA PENGANTAR Alhamdulillah dengan segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang dengan izin dan ridha’Nya sehinggah Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kendari tahun 2013 dapat diselesaikan berdasarkan OUT LINE TAHUNAN Surat Edaran sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Nopember 2013 tentang pemberlakuan buku I bagian ketiga Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan, laporan ini memuat penacapaian kinerja selama tahun 2013 dengan mengacu kepada Renstara Pengadilan Agama Kendari kelas 1 A Tahun 2010 s/d 2014 laporan tahunan ini merupakan yang keempat dari Renstra lima tahunan. Laporan tahunan ini dijadikan suatu tolak ukur keberhasilan sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui program-program yang telah berjalan pada Pengadilan Agama Kendari Kelas IA yang akuntabel sebagaimana VISI dan MISI Mahkamah Agung Republik Indonesia. Laporan tahunan ini disusun oleh TIM / Kepanitian Pembuat Laporan Tahunan 2013 kami senangtiasa mengharapkan saran – saran dan koreksi yang bersifat konstruktif dan semua pihak demi kesempurnaan laporan tahunan yang akan datang 2014. Tim / Panitia penyusun laporan tahunan mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak hakim pengawas, maupun kepada hakim lainnya atas saran dan pemikirannya yang kreatif sehinggah laporan ini selesai tepat waktu, semoga Allah meridhoi segala apa yang diusahakan Amin. Kendari, 31 Desember 2013 Ketua
Drs.H.Muhammad Alwi,MH NIP: 19590131 199003 1 001
T I M
P E N Y U S U N
Drs. Muhammad Alwi, MH
Pembina
Drs,H.M.Yusuf, S.H, MH
Pengarah
H. Syamsuddin T. S.Ag
Penaggung Jawab
A s k a r, S.Ag
Ketua
A.Nazmah Saiful, S.Kom
Sekretaris
Anggota : Drs. Rahmading, MH Abd. Rahman, S.Ag Nadrah, S.Ag Drs. Rustan, M.HI Arif Syukur, S.Ag Hartati, S.HI Susilawati, A.Md
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ........................................................................................................ DAFTAR ISI .....................................................................................................................
BAB
I
PENDAHULUAN .......................................................................... 1 A. Kebijakan Umum Peradilan ....................................................... 1 B. Visis dan Misis ........................................................................... 2 C. Rencana Strategis ....................................................................... 4
BAB
II
STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) ....................................... 17 A. Penuyusunan Alur Tupoksi ........................................................ 17 - Ketua Pengadilan Agama Kendari Tingkat Pertama ........... 17 - Panitera / Sekretaris Pengadilan Agama Kendari Tingkat Pertama ................................................................................ 18 B. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ................... 21
BAB
III
KEADAAN PERKARA ................................................................. 62
BAB
IV
PENGAWASAN INTERNAL ........................................................ 68
BAB
V
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ........................................... 73 A. Sumber Daya Manusia ............................................................... 73 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial ............................... 74 2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial ........................ 74 3. Promosi Dan Mutasi ............................................................. 74 4. Pengisian Jabatan .................................................................. 75 B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ........................................... 76 1. Sarana dan Prasarana Gedung .............................................. 76 a. Pengadaan ....................................................................... 76 b. Pemeliharaan ................................................................... 76 c. Penghapusan ................................................................... 77 2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung ................................ 77 a. Pengadaan ....................................................................... 79 b. Pemeliharaan ................................................................... 80 c. Penghapusan ................................................................... 81 C. Pengelolaan Keuangan ............................................................... 81 1. Belanja Pegawai ................................................................... 81 2. Belanja Barang ..................................................................... 82 3. Belanja Modal ...................................................................... 83 4. Belanja Perkara Prodeo ........................................................ 84 D. Pengelolaan Administerasi ........................................................ 84 1. Administrasi Perkara ............................................................ 84 2. Administrasi Umum .............................................................. 87
BAB
V1
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ......................................... 90 A. Kesimpulan ................................................................................ 90 B. Rekomendasi .............................................................................. 91 C. Lampiran – Lampiran ..................................................................
BAB I PENDAHULUAN A. KEBIJAKAN UMUM Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 21 Tahun 2004, tanggal
24 Maret 2004
Tentang Pengalihan Organisasi dan finansial Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer ke Mahkamah Agung RI. Khususnya Peradilan Agama dari Departemen Agama dialihkan di bawah naungan Mahkamah Agung RI (Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Departemen Agama pada Direktorat Peradilan Agama/Mahkamah Syariah dan Peradilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah Propinsi dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung R.I.), maka sejak itu Peradilan Agama di bawah naungan Mahkamah Agung RI. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 1, tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 telah disesuaikan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagai mana dimaksud Pasal 1 di atas, dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara oleh Mahkamah Agung. Sedangkan dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan terakhir Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah suatu lembaga resmi sejajar dan setara dengan peradilan lainnya yang ada di Negara Republik Indonesia. Pengadilan Agama, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang, menerima,memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakap, zakat, infaq shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diataur dalam pasal 49 Undang-Undang Pradilan Agama nomor 3 tahun 2006 tentang peribahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Di samping itu Pengadilan Agama Kendari telah terbentuk sejak adanya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1975 tentang Pembentukan Pengadilan Agama (Mahkamah Syari’ah di Sulawesi, Nusa Tenggara dan Irian Jaya). Seiring dengan perkembangan dan kemajuan daerah wilayah Indonesia untuk Indonesia bagian Timur, daerah Kendari telah ditingkatkan menjadi Propinsi yang Ibukotanya ditingkatkan menjadi Kotamadya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Status Kotamadya Kendari, maka Pengadilan Agama Kendari
1
Klas II-A pada tahun 1996 juga ditingkatkan menjadi Pengadilan Agama Kelas I-A Kendari, kemudian dengan dikeluarkannya undang-undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2000 dan 25 Tahun 2002 Kotamadya Kendari ditingkatkan menjadi Kota Kendari, yang dimana menjadi tempat dan kedudukan Pengadilan Agama Kendari sampai sekarang. Bahwa Laporan Tahunan 2013 Pengadilan Agama Kendari Tahun Kedua dari renstra tahun 2010-2014 yang merupakan laporan pelaksanaan kinerja yang merupakan tugas dan tanggungjawab Instansi, maka dipandang perlu adanya pengawasan melalui pelaporan pelaksanaan kinerja Tahun 2013, sebagai bahan laporan pertanggungjawaban dan evaluasi.
B. VISI DAN MISI Berdasarkan rencana Stratejik Pengadilan Agama Kendari tahun 2010-2014 telah ditetapkan visi dan misi yaitu : Visi MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA KENDARI YANG AGUNG Misi 1. Meningkatkan Kemandirin Pengadilan Agama Kendari ; 2. Meningkatkan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan ; 3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Para Pejabat dan Staf Pengadilan Agama Kendari ; 4. Meningkatkan Eksestensi Pengadilan Agama Kendari ; TUJUAN DAN SASARAN Berdasarkan visi dan misi dalam renstra diatas, telah ditetapkan tujuan dan sasaran yaitu : TUJUAN : Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Agama Kendari adalah : 1. Peningkatan Kemandirian Pengadilanlan Agama Kendari 2. Peningkatan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan 3. Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Para Pejabat dan Staf Pengadilan Agama Kendari. 4. Peningkatan Eksestensi Pengadilan Agama Kendari . SASARAN : Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas Pengadilan Agama Kendari menetapkan sasaran sebagai berikut : 1. Terwujudnya Peningkatan Kemandirian Pengadilanlan Agama Kendari dan penerapan kepemerintahan yang professional, berkualitas, transparan dan bebas KKN.dengan indicator sasaran : a. Terbitnya aturan/SK yang berhubungan kemandirian dengan Pengadilan Agama Kendari b. Terpenuhinya formasi jabatan pimpinan,hakim, jabatan structural, jabatan fungsional dan staf Pengadilan Agama Kendari sesuai standarisasi MARI
2
c. Terpenuhinya tingkat pendidikan formal aparatur Pengadilan Agama Kendari
sesuai
standarisasi MARI . d. Terpenuhinya pendidikan penjenjangan aparatur Pengadilan Agama Kendari . 2. Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan terhadap masyarakat pencari keadilan di wilayah Pengadilan Agama Kendari dengan indicator sasaran : a. Terlaksananya Penerimaan Perkara Tingkat pertama dengan pelayanan yang prima sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku b. Terlaksananya penyelesaian perkara tingkat pertama sesuai dengan peraturan dan perundang-undanagan yang berlaku c. Terlaksananya Penataan arsip Pengadilan Agama Kendari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Para Pejabat dan Staf dalam Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Pengadilan Agama Kendari . a. Terikut sertanya aparatur Pengadilan Agama Kendari dalam Sosialisasi, Pelatihan dan orientasi untuk peningkatan kualitas SDM aparatur pengadilan Agama Kendari . b. Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan yang berkesinambungan, akuntable dan transparent. c. Meningkatnya tingkat kedisiplinan aparatur Pengadilan Agama Kendari. 4. Terwujudnya Peningkatan Eksestensi Pengadilan Agama Kendari dari sarana dan prasarana yang memadai berkualitas dan sesuai standarisasi MARI dengan indicator sasaran : a. Terpenuhinya gedung kantor dan rumah dinas Pengadilan Agama Kendari
sesuai
standarisasi dan prototype MARI b. Terpenuhinya kepemilikan tanah untuk gedung kantor dan rumah dinas Pengadilan Agama Kendari sesuai standarisasi MARI c. Terpenuhinya peralatan elektronik dan meubelair Pengadilan Agama Kendari
sesuai
standarisasi MARI d. Terpenuhinya kendaraan dinas Pengadilan Agama Kendari sesuai standarisasi MARI
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik 2010-2014 untuk posisi Tahun 2013, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Dalam rangka Peningkatan Kemandirian Pengadilan Agama Kendari dengan berpedoman dengan aturan/Sk. Yang terbit dan meningkatkan kualitas, kapabilitas dan integritas aparatur Pengadilan Agama Kendari dengan sasaran terwujudnya penerapan kepemerintahan yang profesional , berkualitas, transparan dan bebas KKN maka langkah yang perlu dilakukan adalah dengan mengisi formasi jabatan dan staf sesuai dengan kebutuhan standar, menyesuaikan tingkat pendidikan formal dengan jabatan dan mengusulkan/mengikutsertakan pejabat dalam pendidikan penjenjangan.
3
2. Dalam rangka Peningkatan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan terhadap masyarakat pencari keadilan di wilayah Pengadilan Agama Kendari dengan sasaran terwujudnya pelayanan prima terhadap masyarakat
pencari keadilan khusunya masyarakat Kota Kendari, maka
pelayanan penerimaan dan penyelesaian perkara di tingkat pertama dapat diselesaikan secara cepat, sederhana dan biaya ringan dan penataan arsip yang baik untuk lebih meningkatrkatkan kepercayaan kepada masyarakat terutama pencari keadilan terhadap khususnya Pengadilan Agama Kendari dan lembaga peradilan pada umumnya 3. Dalam mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia Para Pejabat dan Staf dalam Pembinaan dan Pengawasan Aparatur
Pengadilan Agama Kendari, dengan sasaran
peningkatan pembinaan dan pengawasan paratur Pengadilan Agama kendari, maka perlu mengikut sertakan aparatur pada setiap pelaksanaan sosialiasasi, pelatihan, orientasi untuk meningkatkan kinerjanya dengan melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang berkesinambungan, akuntabel dan taransparan serta meningkatkan kedisiplinan kerja dan evaluasi yang dilakukan pada satu kali dalam tiga bulan . 4. Dalam rangka Peningkatan Eksestensi Pengadilan Agama Kendari dari sarana dan prasarana yang memadai berkualitas dan sesuai standarisasi MARI dengan sasaran terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai, berkualitas dan sesuai standar yang ditentukan maka pengusulan anggaran untuk pembangunan gedung kantor yang sesuai standar dan prototype yang ditetapkan, mengusulkan pembangunan rumah dinas untuk pimpinan ,hakim dan pejabat peradilan, mengusulkan pengadaan
tanah untuk gedung kantor baru dan rumah dinas,
melengkapi perlengkapan elektronik untuk kelancaran pelaksanaan tugas, mengusulkan pengadaan meubelair dan kendaraan dinas baik roda 4 (Empat) dan roda 2 ( dua ) sesuai peruntukannya.. Adapun langkah dan upaya tersebut diusahakan melalui mekanisme dan peraturan yang berlaku dengan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan dan dituangkan dalam rencana stratejik tahun 2010-2014 yang selanjutnya dijabarkan dalam rencana kerja anggaran K/L setiap tahun dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan anggaran negara serta penentu kebijakan . C. PERENCANAAN STRATEJIK 1. Perencanaan Stratejik Perencanaan strategis disususun sebagai pedoman bagi Pengadilan
Agama Kendari
dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama 1-5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kondisi, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dan isu-isu strategis yang menyertainya.
4
Dalam rencana Stategis (Renstra) disusun suatu visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program
yang
disesuaikan
dengan
tupoksi
Pengadilan
Agama
Kendari
dengan
mempertimbangkan kondisi perkembangan hukum dan masyarakat secara nasional. Pengadilan Agama Kendari dalam menyusun renstra juga memperhatikan perkembangan hukum dan masyarakat di Kota Kendari , kondisi internal Pengadilan Agama Kendari dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari. Pengadilan Agama Kendari sebagai Lembaga Peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman sebagai suatu lembaga pelayanan masyarakat dalam Penegakan hukum dan keadilan sebagaimana dibidang perdata yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan demi terciptanya masyarakat yang adil, jujur, berwibawa, beretika, dan bermoral serta memiliki kesadaran yang tinggi. Sebagai langkah untuk pencapaiannya sebagaimana yang dikemukakan di atas, perlu adanya bentuk pembangunan dibidang hukum dalam suatu perencanaan strategis di lingkungan Pengadilan Agama Kendari yang lebih terfokus pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yaitu menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara dengan baik yang diajukan kepadanya bagi orang-orang yang beragama islam. Problematika hukum masyarakat pencari keadilan semakin hari semakin kompleks dan semakin
tinggi
kwalitasnya,
olehnya
itu
perlu
adanya
suatu
manajemen
peradilan
memperhitungkan setiap unsur variable yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran yang dapat menjawab semua persoalan yang telah diperhadapkan dalam pelaksanaan tugas tersebut. Selain itu, penyusunan rencana stratejik ini tidak terlepas dari Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035 (blue print ) dari Mahkamah Agung Republik Indonesia serta hasil rakernas MA RI. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2013 NO
PROGRAM
SASARAN
1 A 1
2
3
Penerimaan gugatan, permohonan, banding, kasasi dan PK
URAIAN KEGIATAN
4 BIDANG YUSTISIAL Memberi pelayanan 1. Memberdayakan kepada pencari petugas meja keadilan yang akan informasi. mengajukan gugatan 2. Memberi bantuan permohonan penjelasan teknis banding, kasasi dan tentang pengajuan PK. perkara banding, kasasi, dan PK 3. Membuat Tata cara pendaftaran 4. Meningkatkan Pelayanan Media Center.
5
SUMBER DANA
PELAK SANAAN
5
6
-
1. Pansek /
Wapan -
2. Panmud
Gugatan dan Permohon / Meja I -
3. Meja informasi
2
3
4
Menyelesaikan Tunggakan Sisa Perkara dan Perkara Baru
Pelaksanaan Sita Dan Eksekusi
Peningkatan pelaksanaan
5. Memberdayakan POSBAKUM Meningkatkan 1. Melaksanakan proses penyelesaian persidangan perkara baru dan 2. Melaksanakan tunggakan dengan mediasi menjunjung tinggi 3. Menambah jumlah azaz sederhana Majelis hakim cepat dan biaya 4. Menambah ruang ringan. sidang 5. Mempercepat penyelesaian tunggakan perkarayang sudah 6 bulan atau lebih 6. Penyelesaian putusan kuran dari 14 hari sudah diserahkan kemeja III 7. Akata cerai dikeluarkan paling lambat 1 minggu setelah ikrar talak atau setelah berkekuatan hukum tetap 8. Mempercepat penyampaian PIP kepada pihak-pihak yang tidak hadir 9. Memberdayakan tenaga staf untuk mengurangi tunggakan pengetikan putusan 10. Mengupayakan sisa perkara akhir tahun seminim mungkin 11. Mervisi standar pelayanan publik Terlaksananya 1. Menambah tenaga penyitaan dan juru sita / jurusita eksekusi secara tepat pengganti dan cepat 2. Menambah kemampuan teknis jurusita dan jurusita pengganti 3. Melaksanakan sita dan eksekusi Terwujudnya tertib 1. Mengoptimalkan administrasi perkara Petugas Mengisi
6
-
-
-
1.Pimpinan 2.Pansek 3.Panitera Muda, PaniteraPen gganti 4.Meja I dan Meja II
-
-
-
-
-
-
-
-
1. Pimpinan
2. Pansek
3. Jurusita
-
Pimpinan, Pansek,
administrasi perkara sesuai dengan pola bindalmin
sesuai dengan pola bindalmin
Buku Register Perkara 2. Membuat Laporan Statistic Perkara Secara Lebih Baik 3. Pembinaan Panitera Pengganti Dalam Hal Pembuatan Berita Acara Administrasi Perkara 4. Mengoptimalkan Pengumuman Program Siadpa Dalam Proses Penyelesaian Perkara 5. Memperlancar Penyerahan Instrument Persidangan / Penundaan / Amar Putusan Kepada Meja III 6. Mendata Dan Melaporkan Keadaan Perkara Ke PTA Untuk Sebelum Tanggal, 05 Setiap Bulannya 7. Mendata dan mengumpulkan berkas perkara dalam BOX untuk sesuai dengan nomor urut perkara 8. Menyajikan data perkara pada papan Statistik 9. Memberikan bintek kepada staf meja I s/d III 10. Menyediakan sarana prasarana ruang arsip yang refresentatif 11. Menata Ruang arsip dengan baik 12. Menginput perkembangan sidang dari ruang
7
Wapan, Panmud, petugas meja, kepaniteraa n dan team SIADPA
sidang oleh PP melalui jaringan SIADPA 13. Mengupdate data pada situs secara rutin 5
6
Penyelesaian Permintaan Bantuan / Delegasi
Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan aparat Pengadilan Agama Kendari
Terpenuhinyapermin 1. Menunjuk JSP untuk menangani husus taan bantuan panggilan dan PIP panggilan dan delegasi penyampaian 2. Mempercepat putusan yang berasal pelaksanaan dari Pengadilan permintaan bantuan Agama luar pemanggilan PIP, sita 1. Terwujudnya kemampuan teknis aparat Pengadilan Agama Kendari , dan terlaksananya tugas pokok sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku 2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
dan eksekusi Mengikut sertakan para hakim, pejabat kepaniteraan , pejabat kesekretariatan dan jurisita / jurusita pengganti yang diadakan oleh PA, PTA, MA atau instansi lain. Mengadakan Pembinaan secara langsung melalui rapat-rapat umum maupun diklat Mengadakan diskusi Umum dan pembahasan Kasuskasus tertentu. Mengadakan exasaminasi cross terhadap putusan dan BAP Mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan dengan berpedoman pada KMA No: 080 / SK / VIII / 2006 dan KMA No: 145 / KMA / SK / VIII / 2000 Memperbaharui penetapan hakim pengawas bidang tentang peningkatan pengawasan kualitas, maupun kuantitas Mengavaluasi dan memberi follow up hasil pengawasan yang dilaksanakan pada tahun
-
1. Pimpinan, 2. Pansek 3. PP / JSP
1. Pansek, 2. Team SIADPA
sebelumnya oleh PTA dan MA 8. Menindak lanjuti hasil rapat dan semua laporan 9. Menindak lanjuti pengaduan masyarakat yang diajukan terhadap pelayanan aparat Peradilan Agama Kendari. 10. Mengaktifkan system pelaporan bulanan semua unit kerja yang ada 1. Menambah fasilitas Mempercepat perangkat computer penyelesaian perkara 2. Meningkatkan ilmu dan computer kepada terselenggaranya pegawai system 3. Pembuatan BAP komputerisasi langsung diruang (SIADPA) sidang dengan menggunakan SIADPA 4. Mengefektifkan penggunaan SIADPA dijajaran keperkaraan 5. Meng update data SIADPA
7
Penyempurnaa n System Komputerisasi dalam penyelesaian perkara
B 1
BIDANG KESEKRETARIATAN Penataan Tersimpangnya data 1. Menata file-file Administrasi arsip-arsip pegawai kepegawaian untuk Kepegawaian dan adanya kenaikan pangkat, kemudahan untuk KGB, pensiun meng update data 2. Menertibkan dan melengkapi berkas file kepegawaian 3. Mengisi buku induk kepegawaian 4. Mengisi kartu Tik Pegawai 5. Membuat statistic pegawai dengan system blok 6. Membuat DUK dan besetting pegawai 7. Meng update data simpeg setiap terjadi mutasi 8. Membuat surat pernyataan menduduki jabatan
9
Wasek / Ka.Subag Kepegawaian
2
Pengakuratan Data Pegawai
3
Peningkatan Usul Pemberian Tanda Satya Lencana Karya Satya
4
Peningkatan Disiplin Pegawai
5
Peningkatan
dan pernyataan melaksanakan tugas 9. Membuat uraian tugas job description pegawai dan honorer 10. Memperbaharui SK Honorer 11. Mengajukan penambahan jumlah pegawai staf dan honorer di PTA Kendari Terwujudnya 1. Mendata pegawai pengakuratan data yang mutasi KGB KGB, kenaikan dan naik pangkat. pangkat, tepat 2. Mengusulkan KGB waktu pegawai bulan Pebruari, maret, oktober, dan desember. 3. Mengusulkan kenaikan pangkat TMT April dan Oktober Terpenuhinya Mengiventarisir pemberian satya pegawai yang lencana tepat waktu berhak memperoleh kepada pegawai penghargaan yang memenuhi sebelum tanggal 17 syarat agustus setiap tahunnya Terwujudnya 1. Menyiapkan dan pegawai yang menertibkan mampu Absensi pegawai melaksanakan tugas 2. Menyusun laporan dan kinerja yang absen pegawai tinggi setiap bulannya 3. Mensosialisasikan peraturan kepegawaian 4. Melaksanakan KMA No: 96 tahun 2005 5. Memberi teguran dan melaporkan pada pimpinan kepada pegawai yang melanggar disiplin 6. Mengarsipkan stiap file hukuman disiplin pegawai Terciptanya pegawai 1. Memproses berkas
10
Wasek / Ka.Subag Kepegawaian
Wasek / Ka.Subag Kepegawaian
Wasek / Ka.Subag Kepegawaian
Wasek /
Kualitas Sumber Daya Manusia
6
Peningkatan Kesejahteraan Pegawai
7
Realisasi Penggunaan Anggaran DIPA
yang berkualitas terampil dan berpengetahuan luas
administrasi CPNS dalam mengikut sertakan dalam perajabat 2. Memproses berkas administrasi CPNS dalam pengangkatan CPNS menjadi PNS 3. Memproses berkas administrasi PNS Cakim dalam pengankatan sebagai panti local 4. Memproses berkas administrasi PNS, Pejabat Pengadilan Agama Kendari dalam Pengambilan sumpah 5. Membuat SK Hakim pengawas bidan 6. Membuat surat penunjukan team pengelolaan SIMPEG Terpenuhinya hak- 1. Mengusulkan hak pegawai pembuatan kartu askes 2. Mengusulkan pembuatan karis / karsu 3. Memperoses pengajuan cuti pegawai 4. Membuat DP3 pegawai 5. Mengusahakan kesejahteraan pegawai secara wajar Terlaksananya 1. Menyusun rencana Pengelolaan realisasi anggaran Anggaran dam DIPA setiap bulannya 2. Membuat paket pekerjaan dalam DIPA 3. Merealisasikan anggaran berdasarkan paket yang telah dibuat 4. Melaksanakan pembayaran gaji setiap bulannya
11
Ka.Subag Kepegawaian
Wasek / Ka.Subag Kepegawaian
Wasek / Ka.Subag Keuangan
8
Pembuatan Rencana Anggaran DIPA
9
Pelaksanaan Administerasi Keuangan
5. Meneliti dan menandatangani surat perintah pembayaran dan memeriksa SPP dan SPMA berdasarkan pagu anggaran dalam DIPA 6. Melaporkan LPJ tiap bulan KPPN Kendari 7. Membuat laporan LRA ke KPPN dan Korwil setiap bulannya 8. Membuat usulan setiap bulannya pembyaran tunjangan kinerja (Remunirasi), dan melaporkan kembali hasil penerimaan pembyaran remunirasi kepada Mahkamah Agung Terpenuhinya 1. Menyusun RKA-KL rencana anggaran tahun berikutnya pada Pengadilan 2. Melengkapi data Agama Kendari pendukung anggaran RKA-KL tahun berikutnya 3. Membuat RAB angggaran tahun berikutnya 4. Memperoses RKA-KL menjadi DIPA dan mengkonsultasikan penyusunan anggaran anggara ke PTA Kendari 5. Melengkapi data SAKPA setiap bulannya Terlaksananya tertib 1. Melakukan tertib administrsi pembukuan pada Keuangan KAS umum 2. Mengadakan buku bantu dan pengisiannya 3. Mencocokkan transaksi buku bantu dengan tanggal pembukuan volume angka
12
Wasek / Ka.Subag Keuangan
Wasek / Ka.Subag Keuangan
10
11
12
pengeluaran 4. Merapikan pencatatan atau penulisanan Buku Kas Umum 5. Merapikan pembukuan pencatatan dan penerimaan dalam buku kas umum 6. Merapikan arsip pajak file keuangan 7. Merapikan aplikasi RKA-KL DIPA, SAI dan SPM 8. Meneliti penerimaan dan pengeluaran APBN Peningkatan Meningkatkan 1. Mengikut sertakan Kemampuan keterampilan tenaga bendahara dan staf Petugas administrasi keuangan dalam Keuangan keuangan diklat keuangan bendahara dan staf 2. Menambah personil / staf keuangan Pengadaan Demi kelancaran 1. Menyediakan sarana Sarana kerja gardu untuk perlengkapan penambaha daya kantor dan listrik pemenuhan 2. Pengadaan TV kebutuhan listrik Monitor LCD 3. Pengadaan CCTV 4. Pengadaan Telepon PABX 5. Pengadaan SMS Gateway 6. Pengadaan LCD Proyektor 7. Penggantian perangkat jaringan internet yang lebih canggih 8. Pengdaan kelengkapan jaringan SIMARI (SIADPA, SIMPEG) Pengadaan ATK Tersedianya ATK 1. Melaksanakan dan Belanko kantor dan ATK pengadaan ATK Kepaniteraan Perkara 2. Merekap ATK (sirkulasi) 3. Mendistribusikan ATK kepada karyawan / karyawati
13
Wasek / Ka.Subag Keuangan
Wasek / Ka.Subag Umum
Wasek / Ka.Subag Umum
13
Perawatan Gedung dan kendaraan
14
Pengadaan Pakaian Dinas
15
Peningkatan fungsi dan kualitas pengelolaan perpustakaan
16
Memfasilitasi kegiatan kantor
17
Pengadaan Ruangan
18
Pengadaan Kendaraan roda 4 dan roda 2
4. Mencetak lembar disposisi Menjaga kebersihan 1. Pengecatan ulang dan keindahan gedung kantor dalam bekerja 2. Memperbaiki kerusakan gedung 3. Mengganti suku cadang kendaraan yang rusak 4. Pengisian bahan bakar 5. Pengurusan suratsurat kendaraan setiap tahunnya Terpenuhinya 1. Pengadaan Pakaian pakaian dinas Dinas Hakim dan Pegawai 2. Pengadaan pakaian dinas Non PNS / Honorer 3. Pengadaan pakaian kerja pramu bhakti 4. Pengadaan pakaian seragam Satpam Berfungsinya 1. Mengadakan tertib perpustakaan dalam buku-buku menunjang perpustakaan pelaksanaan tugas 2. Mengikutsertakan petugas perpustakaan sebagai tenaga pustakawan 3. Menunjuk pustakawan / pustakawati Terlaksananya 1. Menyiapkan sarana kegiatan 2. Mengatur jalannya acara 3. Mengatur penataan ruangan atau diluar ruangan Meningkatkan 1. Menambah ruang efektifitas etos kerja sidang 2. Menambah Ruangan hakim 3. Membuat ruangan Koperasi 4. Pengadaan toilet umum lantai II Tersedianya sarana 1. Pengadaan Roda 4 kendaraan satu Unit untuk wakil Ketua 2. Pengadaan Roda 4
14
Wasek / Ka.Subag Umum
Wasek / Ka.Subag Umum
Wasek / Ka.Subag Umum
Wasek / Ka.Subag Umum
Wasek / Ka.Subag Umum
Wasek / Ka.Subag Umum
19
Penghapusan Barang
Terlaksananya pelelangan Barang
20
SMS Complaint Center (SMS Pengaduan)
Meningkat pelayanan public bagi masyarakat pencari keadilan
21
Layanan Internet
21
Maksimalisasi desk Informasi
satu unit untuk Operasional kantor 3. Pengadaan Roda 2 untuk pejabat 6 unit Terjualnya barang yang akan dilelang
1. Menawarkan kerjasama dengan operator seluler 2. Mengusulkan nomor yang diminta 3. Menyediakan HP yang SMS bias dibaca (operator seluler) dikomputer 4. Proses follow up pengaduan diproses oleh tim untuk ditindak lanjuti Adanya keterbukaan 1. Mendaftar layanan informasi dan internet ke vendor pemamfaatan seperti Speedy teknologi informasi 2. Menyediakan internet dalam hal jadwal siding 3. Menyediakan layanan internet untuk keperluan pengiriman laporan 4. Menyampaiakn kegiatan disatker atau artikel dan usulan melalui internet ke badilag net Merealisasikan Hasil 1. Menempatkan meja Rakernas informasi di loby Mahkamah Agung yang terdiri dari 1 unit computer Tentang Keterbukaan terkoneksi SIADPA Informasi Dan 2. Menyediakan brosur Pelayanan Kepada yang pantas Pencari Keadilan disampaikan kepada Tentang Informasi public seperti tata Perkara Data cara berperkara dll. Statistic Dll
Wasek / Ka.Subag Umum Wasek / Ka.Subag Umum
Wasek / Ka.Subag Umum
Kepaniteraan
2. Program : Adapun untuk mewujudkan pencapaian sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik tahun 2010-2014 Pengadilan
15
Agama Kendari mengacu kepada
program yang telah ditetapkan untuk tahun kedua sebagaimana yang terurai dalam RKAKL dan DIPA Tahun 2013 sebagai berikut : 1. Dukungan menajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MARI (Pengadilan Agama Kendari Kelas I-A TA.2013) 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MARI ( Pengadilan Agama Kendari Kelas I-A TA.2013) ) 3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MARI ( Pengadilan Agama Kendari Kelas I-A TA.2013) Sedangkan Program sebelumnya sebagaimana yang terurai dalam RKAKL dan DIPA TA. 2010 adalah sebagai berikut : 1. Program Penerapan Kepemerintahan yang baik 2. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum lainnya 3. Program Penegakan Hukum dan Hak Azasi Manusia.
16
BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) A. Penyusunan Alur Tupoksi
Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Berdasarkan Undang-undang Nomor :7 Tahun 1989 dan perubahannya Undang-undang Nomor :3 Tahun 2006 serta perubahannya Undang-undang Nomor :50 tahun 2009 Pengadilan Agama yaitu: Pimpinan / Pejabat Negara (Jabatan Fungsional) 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Hakim NO
1 1 8
Orang Orang Orang
N A M A / N IP
JABATAN
1
Drs. H. MUHAMMAD ALWI, M.H. NIP: 19590131 199003 1 001
Ketua
2.
Drs. H. M. YUSUF, S.H., M.H. NIP: 19611231 199203 1 006
Wakil Ketua
3.
Drs. MUH. YUNUS HAKIM, M.H. NIP: 19561231 198503 1 029
Hakim
4.
Drs. H. MUH. YUSUF, HS; S.H. NIP: 19580506 197803 1 001
Hakim
5.
Drs. H. ABD. LATIF, M.H. NIP: 19631231 198803 1 020
Hakim
7
Drs. DARSWIS SALAM,SH NIP: 19531231 198103 1 071
Hakim
8
Dra. Hj. ST. MAWAIDAH, SH NIP: 19601231 198903 2 012
Hakim
Dra. HJ. KHAERIYAH, S.H. NIP: 19640627 199203 2 003 Dra. HJ. SAWALANG NIP: 19591231 199403 2 009
Hakim
Drs. AKRAMUDDIN, M.H. NIP: 19681002 199403 1 005
Hakim
9.
10.
Hakim
Pangkat / Golongan
Ket
HAKIM A UTAMA
PEMBINA UTAMA MADYA
IV / d
Non Esolon
HAKIM MADYA UTAMA
PEMBINA UTAMA MUDA
IV / c
s.d.a
HAKIM MADYA UTAMA
PEMBINA UTAMA MUDA
IV / c
s.d.a
HAKIM MADYA UTAMA
PEMBINA UTAMA MUDA
IV / c
s.d.a
HAKIM MADYA UTAMA
PEMBINA UTAMA MUDA
IV / c
s.d.a
HAKIM MADYA UTAMA
PEMBINA UTAMA MUDA
IV / c
s.d.a
HAKIM MADYA UTAMA
PEMBINA UTAMA MUDA
IV / c
s.d.a
HAKIM MADYA MUDA
PEMBINA TK. I
IV / b
s.d.a
HAKIM MADYA PRATAMA
PEMBINA
IV / a
s.d.a
HAKIM MADYA PRATAMA
PEMBINA
IV / a
s.d.a
Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Kendari keduanya disebut sebagai pimpinan yang bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang baik dan menjaga terpeliharanya citra pengadilan Agama Kendari dalam melaksanakan tugas dan rencana kerja. Ketua dan Wakil Ketua memahami seluruh tugas teknis yustisial dan administrasi perkara maupun administrasi umum yang dibebangkan oleh undang-undang untuk mewujudkan keserasian kerja di antara para pejabat disampin mendorong dan memberikan kesempatan bagi warga pengadilan untuk meningkatkan pengetahuan dan karir sepanjang tidak mengganggu kelancaran tugas – tugas dan kewajibannya sebagai pejabat atau staf pada Pengadilan Agama
17
Kendari. Ketua Pengadilan Agama Kendari bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang baik menjaga terpeleiharanya wibawa dan citra pengadilan. Hakim melaksanakan tugas selaku hakim yang memeriksa dan mengadili perkara juga berkewajiban untuk membantu pimpinan dalam hal membuat program serta melakukan pengawasan sesuai bidang yang diberikan tentang penyelenggaraan administrasi pengadilan kemudian melaporkan hasilnya kepada ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama Kendari. Panitera Sekretaris Berdasarkan Undang-undang Nomor :7 Tahun 1989 dan perubahannya Undang-undang Nomor :3 Tahun 2006 serta perubahannya Undang-undang Nomor :50 tahun 2009 Pasal 27 Pengadilan Agama Tingkat Pertama terdiri dari yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pansek Wakil Panitera Panitera Muda Panitera Pengganti Jurusita Jurusita
= = = = = =
1 1 3 2 2 2
Orang Orang Orang Orang Orang Orang
NO
N A M A / N IP
1
H. SYAMSUDDIN T., S. Ag. NIP: 19550505 198103 1 013
Pansek
PEMBINA TK. I
IV / b
Esolon II. A
2.
Drs. Rahmading, M.H. NIP: 19650727 199603 1 001
Wapan
Pembina
IV / a
Esolon III.a
3.
ABDUL RAHMAN, S. Ag. NIP: 19700812 199703 1 005 N A D R A, S.Ag. NIP: 19730207 199802 2 003 MARWAN, S. Ag, S.H. NIP: 19681231 199903 1 005
Penata TK. I
III / d
V
Penata TK. I
III / d
V
Panmud Permohonan
Penata TK. I
III / d
V
Panitera Pengganti
Penata TK. I
III / d
V
Panitera Pengganti
Penata Muda TK. I
III / b
V
Jurusita
Penata
III / c
V
Jurusita
Penata Muda
III / a
V
Jurusita Pengganti
Penata Muda TK. I
III / b
V
Jurusita Pengganti
Pengatur Muda TK. I
II / b
V
4. 5. 6.
SAHARA B, S. Ag. NIP: 19621021 199603 2 001 AMNAIDA, S.H.,M.H. NIP: 19760727 199803 2 003 CHERMAN RAHMAN, S.H. NIP: 19690810 200112 1 001 Djumaddin NIP: 19750105 200012 1 002 TAJUDDIN NIP: 19601231 198103 1 056 SRI MULYANI AMIN NIP: 19810601 200312 1 001
7. 8 9 10 11.
JABATAN
Panmud Gugatan Panmud Hukum
Pangkat / Golongan
Ket
Pejabat kepaniteraan yaitu Panitera Sekretaris dibantu oleh wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, jurusita, jurusita pengganti diatur diatur dalam undang-undang no:7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang No: 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang no 50 Tahun 2009, pejabat kepaniteraan juga membantu pimpinan dalam menyusung program kerja serta melaksanakan program kerja untuk mewujudkan visi misi Mahkamah Agung yang mandiri tersebut.
18
Pejabat Struktural Berdasarkan Pasal 43 Undang-undang Nomor :7 Tahun 1989 dan perubahannya Undangundang Nomor :3 Tahun 2006 serta perubahannya Undang-undang Nomor :50 tahun 2009 Pengadilan Agama Tingkat Pertama terdiri dari yaitu: 1. Wakil Sekretaris 2. Kasubag NO
= 1 Orang = 2 Orang
N A M A / N IP
JABATAN
Pangkat / Golongan
Ket
1
ASKAR, S.Ag. NIP: 19720320 200112 1 002
Wakil Sekretaris
Penata
III / c
Esolon III. B
2.
Drs. Rustan, MH NIP:
Kasubag. Kepegawaian
Penata
III / c
Esolon IV.a
3.
ASKAR, S.Ag. NIP: 19720320 200112 1 002
Penata
III / c
Esolon III. B
4.
ARIF SYUKUR, S. Ag NIP: 19730730 200604 1 001
Penata Muda TK. I
III / b
IV.a
Kasub Keuangan (PLH) Kasubag. Umum
Catatan : Kasub Keuangan Kosong Sejak Bulan 23 Pebruari 2013 s/d Sekarang.
Sekretaris dibantu oleh wakil sekretaris, kasubag dalam melaksanakan pelayanan teknis dibidang administerasi umum Pengadilan Agama Kendari dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis Ketua PengadilanAgama Kendari berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan struktur organisasi sebagai berikut STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KENDARI KELAS I - A KETUA Drs. H. MUHAMMAD ALWI , MH.
WAKIL KETUA DRS.H.M.YUSUF, S.H.,MH.
HAKIM 1.
Drs. H. ABDUL KADIR WAHAB, SH., MH.
2. Drs. AKRAMUDDIN, MH. 3. Drs. MUH. YUNUS HAKIM, SH., MH.
4. 5. 6. 7.
PANITERA / SEKRETARIS
Drs. H. Muh. Yusuf, HS, SH. Dra. Khaeriyah, SH. Dra. Hj. Sawalang H.Abd. Latif, MH
H. SYAMSUDDIN T, S.Ag.
WAKIL PANITERA
WAKIL SEKRETARIS
DRS. RAHMADING, MH.
A S K A R, S.Ag
PANMUD PERMOHONAN
MARWAN,S.Ag.MH
PANMUD GUGATAN
PANMUD HUKUM
KASUBAG.KEPEGAWAIAN
KASUBAG.KEUANGAN
N A D R A, S.Ag.
ABD. RAHMAN, S.Ag.
DRS.RUSTAN,M.HI
.
KELOMPOK FUNGSIONAL KETERANGAN :
PANITERA PENGGANTI
GARIS TANGGUNGJAWAB : GARIS KOORDINASI :
1. 2.
.
SAHARA B, S.Ag AMNAIDAH,SH.MH
JURUSITA 1. 2.
CHERMAN RAHMAN, SH. JUMADDIN
JURUSITA PENGGANTI 1. 2. 3. 4.
HERMAN HERMAN SRI MULYANI AMIN TAJUDDIN JUMADDIN
19
KASUBAG.UMUM ARIF SYUKUR, S.Ag
,
1. TUGAS POKOK
Dinyatakan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahannya Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahannya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tugas Pokok dan Kewajiban Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya mengenai perkara perdata tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam di bidang: 1. Perkawinan Zakat 2. Kewarisan 3. Wasiat 4. Hibah 5. Wakaf 6. Zakatt 7. Infaq 8. Sadaqah dan 9. Ekonomi Syari’ah 2. FUNGSI PENGADILAN AGAMA KENDARI
1. Menyelenggarakan Peradilan Agama yang seadil-adilnya kepada masyarakat pencari keadilan. 2. Memberikan pelayanan hukum berupa fatwa kepada instansi / lembaga pemerintah atau masyarakat yang membutuhkan. 3. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pegawai yang ada dilingkungan Pengadilan Agama Kendari. 4. Melaksanakan
tugas
tekhnis
yustisial,
administrasi
peradilan
dan
administrasi
Kesekretariatan Pengadilan Agama Kendari. Bahwa untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka dari kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari yang dipimpin oleh seorang Panitera unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari yang telah dibantu oleh seorang wakil panitera yang juga membawahi beberapa panitera muda, sedangkan panitera pengganti dan jurusita, jurusita pengganti langsung bertanggung jawab kepada panitera dalam menjalankan tugasnya, sebagai pelaksana tugas kepaniteraan sebagai berikut: 1. Penyusunan kegiatan pelayanan administrasi perkara serta pelaksanaan koordinasi dan singkronisasi yang berkaitan dengan persidangan. 2. Pengurusan daftar perkara dan administrasi keuangan perkara tingkat pertama. Sedangkan fungsi kesekretariatan (Sekretaris) Pengadilan Agama Kendari yang merupakan pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari, dimana kesekretariatan tersebut dipimpin oleh seorang
20
sekretaris (dalam hal ini juga seorang panitera) yang dibantu oleh seorang wakil sekretaris yang membawahi beberapa kasubag-kasubag. Yang menjadi fungsi kesekretariatan dalam pelaksanaan tugas pada Kantor Pengadilan agama Kendari adalah sebagai berikut : 1. Fungsi melakukan Urusan Kepegawaian. 2. Fungsi melakukan Urusan Keuangan kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara yang dikelola tersendiri. 3. Fungsi melakukan Urusan Umum yaitu sarana dan prasarana, surat- menyurat, perpustakaan perlengkapan kantor (rumah tangga) dan Pengelolaan IT/Website. Sebagai fungsi pendukung lainnya diantaranya peningkatan pembaharuan pengelooan Kepegawaian dengan menggunakan aplikasi Simpeg, penigkatan kedisiplinan dengan menggunakan Fincerscen, peningkatan pembaharuan pengelolaan keuangan dengan mengunakan aplikasi keuangan, pengelooan peningkatan pembaharuan pengelooan aset barang milik negara dengan menggunakan aplikasi Simak pada bagian perkara dikenal dengan siappa, demikian juga peningkatan pembaharuan Teknilogi Informasi ( IT ) kesemuanya ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Kendari. B. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Sekilas Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengadilan Agama Kendari yang diberikan kepada Masyarakat pencarai keadilan dalam rangka menyelesaikan perkara
meleiputi 5 (Lima)
bagian sebagai berikut: STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENGADILAN AGAMA KENDARI
Bab I. Pendaftaran Dan Penentuan Majelis; Pasal 1 a. Pendaftaran / registrasi perkara tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjau kembali dilakukan di Meja I. b. Pendaftaran / registrasi perkara diselesaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit Pasal 2 a. Berkas perkara tingkat pertama yang dudah terdaftar diserahkan kepada ketua untuk penetapan majelis selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah tanggal pendaftaran b. Penetapan Mejelis Hakim dalam tingkat pertama oleh ketua dan penetapan panitera penggati pansek selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah perkara diterima oleh ketua dan pansek;
21
c. Penyampaian berkas kepada majelis yang ditunjuk oleh ketua selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah penunjukan majelis; Bab II. Pemanggilan Dan Persidangan; Pasal 3 a. Penetapan hari sidang oleh ketua majelis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah berkara diterima oleh majelis; b. Penentuan hari sidang pertama oleh majelis hakim ditentukan palin lama: 1. 21 hari jika para pihak berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari; 2. 21 hari jika para pihak berada diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari; 3. 45 hari jika para pihak berada diluar wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kendari; 4. 90 hari jika sala datu pihak atau kedua belah pihak berada diluar negeri; 5. 4 bulan untuk perkara perceraian, 30 hari untuk perkara lainnya jika pihak tergugat dinyatakan gaib; Pasal 4 a. Panitera Pengganti menyampaikan instrument pemanggilan kepada jursita dan penyampaian laporan hasil sidang kepada meja II selambat-lambatnya 2 hari setelah adanyan penetapan hari sidang; b. Pemanggilan oleh jurusita terhadap pihak-pihak berperkara sekurang-kurangnya 3 hari sebelum hari sidang; c. Alasan mendesak pemanggilan pihak-pihak dapat dilakukan kurang dari 3 hari setelah ada perintah khusus dari ketua Pengadilan Agama Kendari; d. Jurusita / jurusita pengganti menyerahkan relas panggilan selambat-lambatnya dua hari kerja sebelum hari sidang; Pasal 5 a. Setiap Panitera pengganti wajib membuat daftar perkara yang akan disidangkan dan ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kendari; b. Sidang dimulai pada pukul 09:00 atau selambat-lambatnya jam 09:30 Wita; c. Pemanggilan terhadap pihak yang berperkara untuk memasuki ruang sidang dilakukan sesuai dengan nomor anterian berdasarkan pendaftaran kehadiran lebih awal; Pasal 6 a. Pemeriksaan perkara dilakukan selambat-lambatnya 6 bulan harus diputus kecuali dalam hal tertentu yang ditentukan oleh undang-undang
22
b. Ketua majelis wajib melaporkan keterlambatan proses persidangan jika proses perkara lebih 6 bulan; c. Berita acara persidangan harus selesai sebelum sidang berikutnya dilaksanakan; d. Lama penundaan sidang disesuaikan dengan waktu pemanggilan pihak berperkara; e. Putusan / Penetapan harus tetap siap pada saat pembacaan putusan / penetapan dalam bentuk hard copy; f. Berita acara persidangan terakhir atau sidang pembacaan putusan sudah selesai selambat-lambatnya 5 hari setelah pembacaan putusan. Pasal 7 a. Panitera pengganti menyampaikan laporan penundaan sidang dan pembacaan putusan ke meja II selambat-lambatnya sehari setelah penundaan atau pembacaan putusan; b. Panitera pengganti menyampaikan instrument pemanggilan pihak untuk hadir pada sidang berikutnya dan penyamapaian isi putusan kepada jurusita / jurusita penggnti selambat-lambatnya 1 hari seteleh penundaan sidang atau pembacaan putusan; c. Panitera pengganti menyampaikan amar putusan ke meja II selambat-lambat 3 hari kerja setelah pembacaan putusan; d. Jurusita / jurusita pengganti melakukan pemanggilan kepada pihak yang dipanggil untuk hadir pada sidang lanjutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang lanjutan tersebut e. Jurusita / jurusita pengganti menyerahkan relas panggilan kepada panitera pengganti selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum sidang dilanjutan; f. Jurusita / jurusita pengganti menyampaikan pemberitahuan putusan isi putusan kepada para pihak yang tidak hadir pada sidang pembacaan putusan atau kepada ketua Pengadilan Agama Kendari jika pihak yang tidak hadir berada diluar wilayah Pengadilan Agama Kendari selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan dibacakan; g. Jurusita / jurusita pengganti menyerahkan relas pemberitahuan isi putusan kepada ketua majelis / panitera pengganti untuk perkara talak atau kepada petugas meja III selambat-lambatnya 3 hari setelah pemberitahuan isi putusan dilakukan atau setelah relas diterima dari panggilan yang dimintai bantuan; Pasal 8 a. Penetapan hari sidang penyaksian ikrar talak ditetapkan oleh ketua majelis selambat-lambatnya 5 hari setelah perkara dinyatakan berkekuatan hukum tetap; b. Hari sidang penyaksian ikrar talak ditetapkan sesuai dengan domisili para pihak dengan memperhatikan ketentuan pada Bab II pasal 1 huruf a,b,c dan d; c. Penetapan telah terjadinya talak diselesaikan oleh majelis dengan pengetikan panitera pengganti selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah sidang penyaksian ikrar talak tersebut;
23
d. Jika pemohon tidak hadir pada hari sidang ikrar talak maka ketua mejelis menunggu selambat-lambatnya 6 bulan, bila selama dalam tenggang waktu 6 bulan pemohon telah menghadap maka mejelis menteapkan sidang penyaksian ikrar talak; e. Jika selama dalam tenggang waktu 6 bulan pemohon tidak hadir maka mejelis membuat penetapan tetang gugurnya kekuatan hukum putusan perkara tersebut selanjutnya menyerahkan kepada meja III; Bab III. Minutasi Dan Penyerahan Putusan / Akta Cerai; Pasal 9 a. Konsep putusan diserahkan kepada bagian tikrey selambat-lambatnya 14 hari setelah pembacaan putusan / penetapan; b. Putusan / Penetapan selesai diketik moleh bagian tikrey selambat-lambat 1 minggu setelah konsep diterima dari ketua majelis / panitera pengganti atau selambatlambatnya 21 hari setelah putusan / penetapan dibacakan; c. Penyerahan berkas perkara cerai talak oleh majelis / panitera pengganti ke meja III dilakukan paling lambat 3 hari setelah hari sidang penyaksian ikrar talak; d. Penyerahan putusan oleh meja III kepada para pihak dilakukan selambatlambatnya 30 hari setelah sidang pembacaan putusan; e. Pembuatan akta cerai termasuk penandatanganan akata cerai oleh panitera selambat-lambat 7 hari kerja sejak putusan BHT untuk perkara cerai gugat atau 3 hari setelah ikrar talak diucapkan untuk perkara cerai talak; f. Penyerahan akta cerai oleh meja III kepada para pihak selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak putusan BHT untukperkara cerai gugat atau 3 hari setelah ikrar talak diucapkan untuk perkara cerai talak; Bab IV .Input SIADPA ; Pasal 10 a. Petugas meja I langsung memasukkan gugatan penggugat / permohonan pemohon pada saat pendaftaran gugatan / permohonan; b. Petugas meja I memasukkan tanggal penetapan majelis dan penetapan hari sidang sesaat setelah PMH / PHS ditetapkan; c. Panitera Pengganti langsung memasukkan data yang berkaitan dengan pelaksanaan siding seperti tanggal dan alasan penundaan, pembacaan putusan, ikrar talak dan sebagainya setelah sesaat selesai persidangan; d. Panitera pengganti memasukkan data berupa amar putusan atau penetapan ikrar talak ke system SIADPA selambat-lambatnya 3 hari setelah pembacaan putusan / penetapan;;
24
e. Panitera pengganti memasukkandata tentang tanggal minutasi sesaat setelah dinyatakan perkara suda diminutasi; Bab V .Perkara Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali; Pasal 11 a. Jika para pihak berada dalam wilaya Pengadilan Agama Kendari maka pengiriman berkas ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari dilaksanakan 30 hari atau selambatlambatnya 60 hari setelah pernyataan banding; b. Jika para pihak atau salah satu pihak berada diluar wilayah hokum Pengadilan Agama Kendari maka pengiriman berkas banding ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari dilaksanakan sesuai dengan masa jadwal pemberitahuan kepada pihakpihak secara patut dan dalam waktu sesingkat-singkatnya; c. Jika para pihak berada diwilayah hokum Pengadilan Agama Kendari maka pengiriman berkas kasasi atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dilaksanakan 60 hari atau selambat-lambatnya 90 hari setelah pernyataan kasasi dan peninjauan kembali; d. Jika para pihak atau sala satu pihak berada diluar wilyah hukm Pengadilan Agama Kendari maka pengiriman berkas kasasi atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dilaksanakan sesuai dengan masa jadwal pemberitahuan kepada para pihak secara patut dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
Untuk Selengkapnya Standar Operasional Prosedur Sebagai Berikut 1.
N o 1
A
Standar Operasional Prosedur mengacu ke Deskripsi Prosedur Operasional Pelayanan Pengadilan Agama Kendari yang diberikan kepada Masyarakat pencari keadilan dalam rangka menyelesaikan perkara sebagai berikut: URAIAN KEGIATAN 2
Pelayan Masyarakat
URAIAN PELAYANAN 3
1 Petugas menerima surat permohonan/gugatan/permohon an banding/verzstperlawanan)/per mohonan kasasi/permohonan peninjauan kembali/permohonan eksekusi dan permohonan perlawanan pihak ke tiga dan juga memberi nomor pendaftaran perkara sesuai dengan nomor pendaftaran dalam SKUM menaksir panjar biaya dan membuat SKUM. 2 Surat gugatan/permohonan yang diterima meja pertama sebanyak jumlah tergugat di tambah empat salinan untuk
25
UNIT/PEJABAT TERKAIT 4
WAKTU
KET
5
6
Panitera muda 10 menit gugatan / permohonan meja satu
Meja I 5 menit
B
Pemeriksaan Berkas
1
2
3
C
Biaya Panjar Perkara
1
2
3
4
D
Penyelesaian Administrasi
1
majelis hakim dan arsip. Petugas menerima memeriksa kelengkapan berkas dan meneruskan \nya kepad panitera muda permohona/gugatan untuk dinyatakan berkas telah lengkap. Dokumen yang diserahkan pada pendaftaran meliputi : a. Surat permohona / gugatan yang diajukan kepad ketua pengadailan agama setempat. b. Bila menggunakan kuasa hukum, maka dilampirkan surat kuasa khusus dari pemohon/penggugat kepada kuasa hukumnya, Apbila terdapar dokumen yang dibuat di luar negeri dan menggunakan bahasa asing maka dokumen tersebut harus diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah dan disahkan oleh keduataan/perwakilan Indonesia di Negara tersebut. Petugas peneriamaan memeriksa kelengkapan berkasa gugatan/permohonan dengan menggunakan daftar periksa kemudian melanjutkannya kepada panitera muda gugatan/permohonan untuk dinyatakan berkas telah lengkap dan ditentukan besarnya biaya panjar perkara untuk kemudian dituangkan kedalam SKUM. Dalam menenutkan besarnya biaya panjar perkara harus memeprhatikan surat keputusan KPA.Kendari tentang besaran biaya perkara. SKUM dibuat dalam rangkap tiga, masing-masing untuk pemohon/penggugat, kasir dan lampiran pada berkas permohonan/gugatan. Berkas perkara yang telah dilengkapai SKUM dikembalikan kepadapenggugat/pemohon/kua sanya dan agar membayar panjar biaya perkara. Pemegang kas menandatangani dan membubuhi cap lunas pada
26
Panietar muda 15 menit gugatan/permo hona meja I.
Panietar muda 15 menit gugatan/permo hona meja I Meyesuai kan
Panitera muda gugatan/permo honan
Panitera muda 20 menit gugatan / permohonan
Kasir
10 menit
5 menit
5 menit
Meja satu kasir bank
20 menit
Perkara
2
3
4
5
SKUM setelah menerima pembayaran (bukti bayar pada bank yang ditunjuk). Pemegang kas membukukkan uang panjar baiayt perkara sebagaimana tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan perkara tingkat pertama. Nomor halaman buku jurnal adalah nomor urut perkara yang akan menjadi nomor perkara yang oleh pemegang kas kemudian dicantumkan dalam SKUM dan surat gugatan/permohonan Pencatatan permohonan eksekusi dalam SKUM dan buku jurnal keuangan menggunkana nomor perkara awal. Menyerahkan kepada meja dua untuk dicatat dalam buku register induk perkara.
Kasir
10 menit
Kasir
10 menit
Meja I
5 menit
Meja I Dan Meja II
2. Standar Operasional Prosedur mengacu ke Deskripsi Prosedur Operasional tentang Prosedur Operasi tatat Cara Penerimaan Pendaftaran Perkara dengan Pembayaran Cuma-Cuma (Prodeo) sebagai berikut : UNIT TERKAIT N URAIAN PM.GGT/PM.P WAKTU KET URAIAN PELAYANAN o KEGIATAN MH
1 A
2 Para pihak menghadap petugas Meja I dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan
1
2
3
4 5 6
3 Petugas memebrikan penjelasan berkaitan dengan gugatan/permohonan tersebut. Petugas memeriksa kelengkapan berkas (surat gugatan minimal2 (dua) eks. Ditambah jumlah pihak tergugat). Petugas memeriksa posita dan petitum surat gugatan dimana surat gugatan/permohonan tersebut harus mencantumkan alasan dan permintaan perkara secara prodeo. Petugas meja I membuatkan SKUM. Surat kuasa untuk membayar (SKUM) ditulis dengan Rp.0,Petugas meja I menyerahkan SKUM kepada penggugat/pemohon
27
4 Petugas meja I
5 10 menit
10 menit
10 menit
10 menit
5 menit
6
B
C
Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegan Kas ( KASIR ) surat gugatan atau permohonan tersebut dan SKUM Pihak Berpekara menerima surat gugatan dan SKUM dari Kasir kemudian menyerahkan kepada petugas Meja II
Kasir 1 Kasir meneraim surat gugatan/permohonan disertai dengan asli SKUM dari pihak berperkara 2 Kasir memberi nomor registrasi pendaftaran pada SKUM. 3 Kasir menyerahkan kembali surat gugatan/permohonan beserta asli SKUM kepada pihak berperkara. 1 Petugas menerima surat Petugas gugatan dan asli SKUM dari II pihak berperkara. 2 Petugas mencatat dalam register induk perkara dengan nomolr registrasi pendaftaran yang ada di dalam SKUM. 3 Petugas menyerahkan 1 (satu) eks. Surat gugatan/permohonan yang telah diberi cap nomor registrasi perkara kepada pihak berperkara dan lembar pertama SKUM.
5 menit
5 menit 5 menit
meja 10 menit
5 menit
3. Standar Operasional Prosedur mengacu ke Deskripsi Prosedur Operasional tentang Pencatatan Perkara Masuk, Penetapan Majelis Hakim dan Penetapan Hari Sidang sebagai berikut : N URAIAN UNIT/PEJABA URAIAN PELAYANAN WAKTU KET o KEGIATAN T TERKAIT 1 2 3 4 5 6
A
Pencatatan Perkara Masuk
1 2
3
4
5
6
7
8
Petugas meja II memeriksa surat gugatan/permohonan. Petugas meja II memeriksa nomor SKUM dan mencatat dalam register induk perkara Petugas meja II mencatat identitas para pihak pada register induk perkara gugatan/permohonan. Petugas meja II mencatat petitum pada register induk perkara gugatan/permohonan. Memasukkan surat gugatan/permohonan dalam map berkas perkara dan memberi nomor serta nama para pihak pada sampul map disertai formulir PMH,SKPP,PHS. Map berkas gugatan/permohonan dicatat pada buku eksepedisi yang selanjutnya disampaikan kepada KPA.Kendari melalui panitera. Panitera mencatat berkas perkara tersebut dalam buku
28
Panmud gugatan/permo honan
10 menit
Panmud gugatan/poerm ohonan
10 menit
Petugas II
5 menit
meja 5 menit
2 menit
10 menit
10 menit Panitera
2 hari
9
10
B
Pembuatan Dan Pencatatan Pmh
1
2 3
C
Pembuatan Dan Pencatatan Phs
1
2
3
monitor PMH selanjutnya menyerahkan berkas kepada KPA.Kendari. KPA.Kendari mempelajari berkas perkara selanjutnya menunjuk majelis hakim yang menangani perkara tersebut berkas dikembalikan kepada petughas meja II melalui panitera. Panitera menunjuk panitera pengganti sebagai pendamping majelis hakim. Panitera mencatat PMH dari KPA dalam buku monitor selanjutnya berkas diserahkan ke petugas meja II. Petugas meja II menerima berkas dari panitera kemudian membuatkan surat PMH dan mencatat PMH dalam register Petugas mencatat PMH ke dalam register kolom 6. Petugas meja II menyerahkan berkas perkara kepada ketua majelis hakim yang ditunjuk dengan menggunkana buku eksepedisi. Ketua majelis hakim mempelajari berkas perkara gugatan kemudian menetapkan hari dan jam persidangan, mendfistribusikan kepada anggota majelis untuk dipelajari. Ketua majelis mencatat PHS tersebut dicatat dalam suatu instrument pemberitahuan yang selasnjutnya diserahkan kepada meja II. Kwetua majelis hakim memerintahkan jurusita/JSP untuk memanggil para pihak sesuai PHS melalui panitera/PP yang telah ditunjuk dengan menggunkan instrument pemanggilan.
Ketua PA.Kendari
10 menit Panitera
Panitera
5 menit
Panmud gugatan/permo honan
15 menit
5 menit Petugas II
meja 10 menit
Majelis hakim
Petugas II
7 hari
meja 10 menit
Jurusita/JSP
10 Menit
4. Standar Operasional Prosedur mengacu ke Deskripsi Prosedur Operasional tentang Pemanggilan Para Pihak Saksi dan atau Saksi Ahli Sebagai berikut : N URAIAN UNIT/PEJABA URAIAN PELAYANAN WAKTU KET o KEGIATAN T TERKAIT
1 A
2 Instrumen Perintah
3 1 Panitera pengganti atas perintah ketua majelis membuat
29
4 Jurusita/JSP
5 10 menit
6
Pemanggilan
2
3
4
5
B
Pembuatan Surat Panggilan
1
2
3
4
5
C
Pencatatan Biaya
instrument perintah poemanggilan dalam 3 (tiga) rangkap. Panaitera pengganti mencatat nomor perkara dalam buku monitor/agenda persidangan. PP menyerahkan 1 (satu) eks instrument pemanggilan kepada kasir PP menyerahkan 1 (satu) eks instrument pemanggilan kepada petugas meja II. PP menyerahkan 1 (satu) eks instrument pemanggilan kepada jurusita/JSP beserta 1 ekslar surat gugatan/permohonan. Jurusita/JSP membuat surat/relaas panggilan para pihak, saksi/saksi ahli sesuai dengan instrument pemanggilan. Jurusita/JSOP meminta biaya pemanggilan dengan menyerahkan relaas pemanggilan. Petugas dalam pemanggilan melalui kemenlu harus dilakukan paling lama 3 bulan sedangkan bantuan delegasi paling lama 1 bulan. Jurusita/PP melaksanakan pemanggilan. Jurusita/JSP menyerahkan relaas pemanggilan kepada ketua majelis melalui PP
1 Kasir menerima menerima instrument pemanggilan dari PP kemudian mencatat dan
30
Panitera Pengganti
5 menit
Kasir
5 menit
Petugas II
meja 5 menit
Jurusita/JSP
5 menit
Jurusita/Js.Pen gganti
5 menit
Kasir
15 menit
Jurusita/Js.Pen gganti
Menyesu aikan
Jurusita/Js.Pen gganti Jurusita/Js.Pen gganti
1 hari sebelum persidang an 5 menit
Kasir
10 menit
Apabil a para pihak tidak dapat ditemui ditemp at tinggal nya, maka surat panggil an diserah kan kepada lurah/k epala desa dengan mencat at nama dan peneri ma dan ditanda tangani oleh peneri ma, untuk diterus kan kepada yang bersan gkutan tengga n waktu antara panggil an para pihak dengan hari sidang minima l3 (tiga) hari kerja.
Disele saikan pada hari berken
D
Pencatatan Dalam Register Perkara Pp menyerahkan 1 ( satu ) eks. Instrumen pemanggilan kepada petugas meja ii
memasukkannya dalam buku jurnal keuangan perkara. 2 Kasir menerma surat pemanggilan sidang dari jurusita/JSP kemudian membuatkan tanda terima dan memberikan biaya pemanggilan. 1 Petugas meja II menerima 1 eks. Instrument PHS dari PP. 2 Kasir menerima surat pemanggilan sidang dari jurusita/JSP kemudian membuatkan tanda terima dan memberikan biaya pemanggilan
aan
Jurusita/JSP
10 menit
Panmud 5 menit gugatan/permo honan. Petugas meja 5 menit II
Disele saikan pada hari berken aan
5. Standar Operasional Prosedur mengacu ke Deskripsi Prosedur Operasional tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara oleh Majelis Hakim Pada Pengadilan Agama Kendari sebagai berikut : N o
1 A
URAIAN KEGIATAN
URAIAN PELAYANAN
2 3 Penyelesaian 1 Majelis hakim melaksanakan dan persidangan sidang pengadilan perkara agama/mahkamah Syari’ah pada pukul 09.00 waktu setempat. 2 Dalam hal tertentu majelis hakim dapat melaksanakan sidang yang dimulai beberapa saat klemudian pada hari yang sama setelah diumumkan terlebih dahulu. 3 Petugas memanggil para pihak agar masuk ke ruang sidang untuk pemeriksaan perkara berdasarkan system antrian (queuing system). 4 Majelis hakim harus memeriksa dan memutus perkara selambatlambatnya dalam jangka waktu 6 bulan sejak perkara didaftarkan. 5 Ketua majelis harus melaporkan keterlambatan tersebut kepada ketua MA melalui ketua PA/MSy, jika dalam waktu 6 bulan tersebut belum putus.
31
UNIT TERKAIT
WAKTU
4 5 Ketua majelis 180 hakim menit
Ketua majelis 5 menit hakim
Panitera pengganti
5 menit
Ketua majelis 60 menit hakim
Ketua PA/MSy.
120 menit
KET
6 Disesu aikan dengan kondisi permas alahan nya
B
Pembacaan putusan
waktu diucapkan, 1 Pada putusan/penetapan harus sudah jadi (dalam bentuk hard copy) dan setelah itu langsung ditanda tangani majelis hakim dan panitera pengganti. 2 Majelis hakim memberitahukan kepada para pihak yang hadir bahwa salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) dapat diambil melalui meja III dalam jangka waktu 14
32
B
Pelaksanaan Persidangan
1
2
3
C
Setelah Pelaksanaan Persidangan
1
2
Panitera pengganti yang akan bertugas membantu sidang terlebih dahulu mempersiapkan/menyediakan berkas perkara, peralatan persidangan lainnya sebelum majelis hakim memasuki ruang sidang. Panitera sidang mengumumkan kepada pengunjung sidang untuk tertib, teratur dan tidak membuat kegaduhan didalam ruang sidang serta berdiri sesaat ketika majelis hakim memasuki ruang persidangan. Petugas/panitera sidang memanggil para pihak untuk masuk ke ruang sidang dengan pengeras suara sesuai dengan nomor urut antrian. Petugas/panitera sidang, merapikan dan mengamankan berkas perkara, peralatan persidangan lainnya setelah majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Petugas keamanan memeriksa dan memastikan pengunjung sidang telah meninggalkan ruang persidangan.
Panitera Pengganti
15 menit
Panitera Pengganti
2 menit
Panitera Pengganti
2 menit
Panitera Pengganti
10 menit
Satpam pansek
dan 5 menit
7. Standar Operasional Prosedur mengacu ke Deskripsi tentang Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara sebagai berikut : N o 1
URAIAN KEGIATAN 2
A
Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara
URAIAN PELAYANAN 3
1
2
3
4
Panitera sidang membuat dan memberikan instrument kepada penggugat/pemohon untuk melaporkan kepada kasir bahwa perjkaranya sudah putus. Panitera sidang memberitahukan kepada penggugat / pemohon untuk menanyakan kepada kasir apakah ada sisia panjar biaya perkara. Petugas kasir menerima instrument perkara putusan dari pemohon/termohon Kasir memberitahukan ada/tidaknya sisa panjar biaya
33
UNIT TERKAIT
WAKTU
KET
4
5
6
Panitera sidang 20 menit
Panaitera sidang
5 menit
Petugas kasir
2 menit
Petugas kasir
5 menit
5
6
7
8
perkara kepada penggugat/pemohon. Petugas kasir mengembalika n sisa panjer biaya perkara tersebutr jika ada sisa, kepada penggugat/pemnohon disertai bukti. Petugas kasir membuka kembali buku jurnal yang telah ditutup untuk transaski pengeluaran pemgembalian sisa panjar. Petugas memberitahukan kepad pihak dan juga diumumkan di papan pengumuman dan website tentang sisas panjar yang belum diambil pihak serta memberitahukan bahwa jika dalam waktu 180 hari tidak diambil para pihak, sisa panjar tersebut disetor ke kas Negara. Petugas kasir membukukan secara tersendiri sisa panjar yang belum diambil pihak berperkara.
Petugas kasir
10 menit
Petugas kasir
10 menit
Wapan/kasir/p etugas IT
Paling lambat 7 hari setelah putusan BHT
Petugas kasir
10 menit
8. Standar Operasional Prosedur mengacu ke Deskripsi Prosedur tentang Penyerahan Salinan Putusan / Pebetapan dan atau Akta Cerai kepada Pihak berperkara sebagai berikut N o 1
URAIAN KEGIATAN 2
A
Menerima Berkas ( Bundel A ) dari majelis Hakim melalui Panitera Pengganti
URAIAN PELAYANAN 3
1
2
3
4
5
Petugas memeriksa kelengkapan berkas meliputi, kelengkapan bundel A, tanggal minutasi, tanda tangan majelis hakimdan PP, salinan putusan dan atau penetapan. Petugas menentukan berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan dan atu relaas pemberitahuan pemberitahuan isi putusankepada pihak yang tidak hadir. Petugas mencatat dalam register akta cerai, menuliskan nomor dan tanggal akta cerai pada halaman depan sampul berkas. Petugas mempersiapkan blangko akta cerai, membuat/mengisi akta cerai. Petugas mengambil asli dan salinan putusan/penetapan dari
34
UNIT/ TERKAIT 4
WAKTU
KET
5
6
Panitera muda 15 menit hukum
Petugas III
meja 2 menit
Petugas III
meja 10 menit
Petugas III
meja 10 menit
5 menit
6
7
B
Menyerahkan Berkas ( Bundel A ), salinan putusan / penetapan dan atau akta cerai yang akan ditandatangani Panitera ke Wakil Panitera
1
2
3
4 C
Menyerahkan Berkas ( Bundel A) salinan putusab/ penetapan dan atau akta cerai yang akan ditandatangai Panitera ke panitera
1
2
3
4
5
D
Para Pihak datang ke petugas meja III dengan membawa identitas
1
2
dalam berkas, memberi cap legalisasi pada salinan putusan/penetrapan, memberi cap BHT dan memberi tanggal Petugsa memeriksa salinan putusan/penetapan dan mencocokkan dengan aslinya, memeriksa tanggal BHT putusan, memaraf pada sisi kanan tanda tangan panitera. Petugas memeriksa akta cerai, memeriksa tanggal BHT, tanggal putus memaraf pada sisi kanan tanda tangan panitera. Waskil panitera mencatat dalam buku monitor legalisasi salinan dan akta cerai. Memeriksa salinan putusan/penetapan dan mencocokkan dengan aslinya, memeriksa tanggal BHT putusan, memaraf pada sisi kiri tanda tangan panitera. Petugas memeriksa akta cerai, memriksa tanggal BHT, tanggal putus, memaraf pada sisi kanan tanda tangan panitera. Menyerahkan kembali berkas kepada petugas meja III Panitera mencatat dalam buku monitor legalisasi salinan dan akta cerai panitera. Panitera memeriksa salinan putusan/penetapan dan mencocokkan dengan aslinya, memeriksa tanggal BHT putusan, menanda tanganinya. Panitera memeriksa akta cerai, memeriksa tanggal BHT, tanggal putus, menandatanganinya. Panitera menyerahkan kembali berkas kepada petugas meja III. Petugas membubuhkan stempel pada salinan putusan/penetapan dan akta cerai. Petugas meja III menanyakan nomor yang bersangkutan serta mengecek identitas yang bersangkurtan. Petugas mengambil salinan putusan/penetapan, akta cerai
35
Panitera muda 5 menit hukum
Panitera muda 5 menit hukum
Wakil panitera
5 menit
Wakil panitera
5 menit
Wakil panitera
5 menit
Wakil panitera
2 menit
Panitera
5 menit
Panitera
5 menit
Panitera
5 menit
Panitera
2 menit
Petugas III
meja 2 menit
Petugas III
meja 5 menit
Petugas III
meja 2 menit
diri,mengambil nomor antrian layanan pengambilan salinan putusan / penetapan, akta cerai
3
4
5
dari almarinpenyimpanan, menghitung jumlah halaman salinaqn putusan/penetapan kemudian memasukkan dalam map khusus/sampul. Petugas memanggil dan memerintakna para pihak agar membayar biaya salinan putusan/penetapan ke kasir. Petugas meja III menyerahkan salinan putusan, penetapan dan atau akta cerai kepada paraq pihak setelah menerima bukti npembayaran biaya pengambilan salinan putusan/penetapan. Petugas meja III membuatkan tanda terima bukti penyerahan salinan putusan/penetapan dan atau akta cerai.
Petugas III
meja 2 menit
Petugas III
meja 2 menit
Petugas III
meja 5 menit
9. Standar Operasional Prosedur mengacu ke Deskripsi Prosedur Operasional tentang Prosedur Penyampaian Salinan Putusan Banding Ke Para Pihak melalui Pengadilan Agama Kendari sebagai berikut : N o 1
URAIAN KEGIATAN 2
B
Pengadilan Agama Kendari
URAIAN PELAYANAN 3
1
2
3
4
5
UNIT TERKAIT 4
Petugas menerima berkas banding dan salinan putusan dari PTA.Kendari melalui pos dan mencatat dalam buku agenda yang disediakan untuk itu. Petugas menyerahkan berkas banding beserta salinan putusan tersebut kepada KPA.Kendari melalui panitera. Panitera menerima berkas banding beserta salinan putusan dari petugas selanjutnya membaca, meneliti dan melakukan crosscheck dengan berkas perkara kemudian meneruskan berkas tersebut kepada KPA. Kendari. KPA Kendari membaca, meneliti kemudian memberikan disposisi agar amar putusan diberitahukan kepada para pihak berkas diberikan kepada petugas meja III melalui panitera. Petugas meja III membuat instrument pemberitahuan dalam rangkap 3 (tiga) dan
36
WAKTU
KET
5
6
Petugas
5 menit
Petugas
5 menit
Panitera
5 menit
KPA.Kendari
25 menit
Petugas III
meja 15 menit
6
7
8
disampaikan kepada : a). petugas menyerahkan 1(satu) eks instrument pemanggilan kepada kasir, kasir mencatat dalam jurnal keuangan perkara banding. b) Petugas menyerahkan 1 (satu) eks instrument pemanggil;an kepada petugas meja II, petugas meja II mencatat dalam register induk perkara dan register perkara banding. c) petugas menyerahkan 1 (satu) eks instrument pemanggilan kepada jurusita/JSP. Jurusita/JSP melaksanakan pemberitahuan isi putusan banding tersebut kepada para pihak. Petugas membuat catatan kaki dalam salinan putusan yang diminta oleh para pihak yang berisi : a) diberikan kepada/atas permintaan siapa, b) dalam keadaan belum/sudah BHT Petugas membuat/mencantumkan tanbfggal pengeluaran dalam sdalinan putusan yang akan ditandatangani oleh panitera. Petugas menyerahkan salinan/copy putusan kepada para pihak dengan tanda terima
Petugas meja 5 menit III Kasir
Petugas meja 10 menit III dan II
Petugas meja 5 menit III Jurusita/JSP
Petugas III
meja 10 menit
Petugas III
meja 5 menit 5 menit
Petugas III
meja 5 menit
Petugas III
meja 5 menit
10. Standar Operasional Prosedur mengacu ke Deskripsi Prosedur Operasional tentang Tata Cara Melakukan Publikasi terhadap Putusan pada Pengadilan Agama Kendari sebagai berikut : N o 1
A
URAIAN KEGIATAN 2
Publikasi Putusan
URAIAN PELAYANAN 3
1
2
3
4
5
Petugas menghimpun dan meneliti putusan-putusan yang akan dipublikasikan. Petugas melakukan anonimasi terhadap salinan putusan yang akan dipublikasikan. Petugas melakukan check dan recheck terhadap hasil anonimaswi salinan putusan. Petugas mempublikasikan setiap salinan putusan yang telah siap melalui website masing-masing pengadilan. Pengadilan mempublikasikan
37
UNIT TERKAIT 4
WAKTU P
KET
5
6
Panitera/etuga s meja I/petugas IT Panitera/Petu gas meja I/petugas IT Panitera/Petu gas meja I/petugas IT Petugas IT
15 menit
Petugas IT
Paling
20 menit
15 menit
15 menit
lambat 2 nsetiap putusan yang telah hari sejak dibacakan oleh majelis hakim, dibacakan melalui website masingmasing pengadilan. putusan yang Wapan/panite Paling 6 Salinan lambat 1 dipublikasikan harus terlebih ra hari sejak dahulu dianonimisasi sesuai dibacakan dengan ketentuan SK KMA . No. 144/2007. 11. Standar Operasional Prosedur mengacu ke Deskripsi Prosedur Operasional tentang Tata Cara Penerimaan Pendafataran Permohonan Banding sebagai berikut : N o 1
A
URAIAN KEGIATAN
URAIAN PELAYANAN
2
3
Pemohon 1 banding mengahadap petugas meja I dan 2 mengajukan permohonan banding 3 4
B
C
Permohonan Banding menyerahkan kepada pemegan Kas ( KASIR ) , Bukti penyetoran Bank, SKUM dan Akta pernyataan Banding.
1
Pemohon Banding menerima kembali Akta Pernyataan Banding dan SKUM dari Kasir, kemudian
1
2
3 4
2
3
Petugas mengklarifikasi nomor perkara dan tanggal putus dan melakukan cross chek dengan buku induk register. Petugas menghitung apakah permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan/diberitahukan. Petugas meja I membuatkan SKUM. Petugas meja I membuat akta pernyataan banding yang ditanda tangani pemohon banding namun belum ditanda tangani panitera. Kasir menerima akta pernyataan banding disertai dengan asli SKUM dari pemohon banding. Kasir membukukan uang panjar biaya banding yang tercantum dalam SKUM pada jurnal keuangan perkara banding. Petugas memberi nomor registrasi pendaftaran pada SKUM. Kasir menyerahkan kembali akta pernyataan pernyataan banding beserta asli SKUM kepada pemohon banding. Petugas menerima akta pernyatan banding dan asli SKUM dari pemohon banding. Petugas menyerahkan akta pernyataan banding kepada panitera untuk ditanda tangani. Petugas mencatat dalam register induk perrkara sesuai dengan nomor registerasi
38
UNIT/ TERKAIT,PM. GGT/PM.PMH. 4
WAKTU P
KET
5
6
Petugas meja 20 menit I
Petugas meja 20 menit I
Petugas meja 20 menit I Petugas meja 20 menit I
Kasir
5 menit
Kasir
10 menit
Kasir
15 menit
Kasir
5 menit
Petugas meja 5 menit II Petugas meja 10 menit II Petugas meja 10 menit II
menyerahkan kepada petugas Meja II
D
Pelimpahan Berkas permohonan banding oleh Petugas Meja II ke Petugas Meja III
4
1
2
3
E
Pemberitahauan 1 permohonan banding, memori 2 banding, kontra memori banding dan Inzage. 3
F
Pengiriman 1 berkas dan biaya perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama Kendari 2
3
4
pendaftaran yang ada di dalam SKUM. Petugas menyerahkan 1 (satu) rangkap akta pernyataan banding yanga telah ditanda tangani panitera dan stempel pengadilan kepada pemohon bending beserta lembar pertama SKUM. Petugas melimpahkan berkas permophonan banding kepada petugas meja III melalui panmud hukum dengan menggunakan buku eksepedisi. Petugas meja III melengkapai berkas permohonan banding dengan salinan putusan, akta pernyataan banding, dan relaas pemberitahuan isi putusan (jika ada). Petugas meja III membuat daftar chek list kelengkapan berkas banding sebagai control proses perkara. Petugas memberitahukan permohonan banding kepada termohon banding/terbanding. Pemberitahuan/penyerahan memori banding dan kontra memori banding (jika ada) kepada masing-masing lawannya dengan menggunakan relaas pemberitahuan/penyerahannya Menyampaikan relaas pemeriksaan berkas perkara (inzage) kepada pemohon dan termohon banding. Petugas menyerahkan bundel A dan bundel B yang sudah diteliti kelengkapannya ke panitera melalui wakil panitera untuk diteliti kembali sebelum dikirim ke PTA.Kendari. Panitera membuat surat pengantar pengiriman berkas perkara banding ke PTA. Kendari yang dibuat dalam 4 rangkap : 2 rangkap ditembuskan kepada para pihak, 1 rangkap untuk PTA.Kendari dan 1 rangkap disimpan sebagai arsip. Petugas mengirimkan biaya perkara banding ke PTA.Kendari melaliui bank.
39
Petugas meja 10 menit II
Petugas meja 10 menit III
Petugas meja 10 menit III
Petugas meja 10 menit III
Petugas meja disesuaika III n 7 hari Petugas meja setelah III permohon an banding diajukan. Petugas meja 20 menit III
Panitera
15 menit
Panitera
5 menit
Panitera
1 jam
Panitera
5 menit
5
6
Petugas memasukkan bukti setoran banmk untuk perkara banding tersebut dalam bundel B yang dikirim ke PTA. Panitera Kendari . Petugas mengganbdakan berkas dari bundel A dan bundel B untuk disimpan Panitera sebagai arsip oleh panmud hukum. Petugas mengirimkan asli bundel A dan Bundel B perkara banding ke PTA. Kendari .
30 menit
60 menit
Pengiriman Berkas Banding Selesai 12. Standar Operasional Prosedur mengacu ke Deskripsi Prosedur Operasional tentang Tata Cara Penerimaan Pendaftaran Perkara Kasasi sebagai berikut : N o
URAIAN KEGIATAN
1
2
A
Permohonan Kasasi Mengahadap Petugas Meja I Dan Mengajukan Permohonan Kasasi
URAIAN PELAYANAN 3
1
2
3 4
B
Pemohon kasasai meyerahkan kepada m pemegan kas (kasir) bukti penyetoran bank, skum dan akta pernyataan kasasi
1
2
3
4
UNIT TERKAIT, PM.GGT/PM.P MH. 4
WAKTU 5
Petugas mengklarifikasi nomor Petugas meja 20 menit perkara dan tanggal putus dan I melakukan cross check dengan buku induk register gugatan/permohonna dan buku induk register banding. Petugas menghitung hari permohonna kasasi yang diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari setalh putusan dibertahukan. Petugas meja I membuatkan SKUM. Petugas meja I membuat akta pernyataan kasasi yang ditanda tangani pemohon kasasi yang belum ditandatangani panitera. Petugas kasir menerima akta Petugas kasir pernyataan kasasi disertai dengan asli SKUM dari pemohon kasasi. Petugas kasir membukukan uang panjar biaya kasasi yang tercantum dalam SKUM pada buku jurnal keuangan kasasi. Petugas memberi nomor registrasi pendaftaran pada SKUM Petugas kasir menyerahkan kembali akta pernyataan kasasi
40
15 menit
KET 6
beserta ali SKUM pemohon kasasi.
C
D
Pemohon Kasasi Menerima Kembali Akta Pernyataan Kasasi Dan Skum Dari Kasir, Kemudian Menyerahkan Kepada Petugas Meja Ii
1
Pelimpahan Berkas Permohonan Kasasai Oleh Petugas Meja II Ke Petugas Meja III
1
2
3
4
2
3
E
Pemberitahauan Permohonan Kasasai, Memori Kasasai Dan Kontra Memori Kasasi
1
2
3
kepada
Petugas menerima akta poernyataan kasasi dan asli SKUM dari pemohon kasasi. Petugas menyerahkan akta pernayataan kasasi kepada panitera untuk ditanda tangani. Petugas mencatat dalam register induk perkara kasasi sesuai dengan nomor registrasi pendaftaran yang ada di dalam SKUM. Petugas menyerahkan 1 (satu) rangkap akta pernyataan kasasi yang telah ditanda tangani panitera dan stempel pengadilan kepada pemohon kasasi beserta lembar pertama SKUM. Petugas meja III menerima pelimpahan berkas permohonan kasasi melalui panmud hukum dengan menggunkana buku eksepedisi. Petugas meja III melengkapi berkas permohonan kasasi dengan bundel A, salinan putusan tingkat pertama dan banding, surat pernyataan kasasi, dan relaas pemberitahuan isi putusan banding. Petugas meja III membuat daftar checklist kelengkapan berkas kasasi sebagai control proses perkara. Petugas memberitahukan permohonan kasasi kepada termohon kasasi. Petugas meja III menerima memori kasasi dari pemohon kasasi dalam jangka waktu 14 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan. Petugas memberitahukan /
41
Petugas meja 10 menit II Petugas meja 10 menit II Petugas meja II 10 menit
Petugas meja 5 menit II
Petugas meja 5 menit III
Petugas meja 10 menit III
Petugas meja 10 menit III
Petugas meja 5 menit III Petugas meja 5 menit III
Petugas meja 7
hari
Pemoh gon kasasi yang tidak menyer ahkan memeo ri kasasi dalam jangka waktiu 14 hari
4
F
Pengiriman Berkas Dan Biaya Perkara Kasasi Ke Ma.Ri
1
2
3
4
5
6
setelah menyerahkan memori kasasi III permohon kepada termohon kasasi an kasasi dengan menggunkana relaas diajukan. pemberitahuan/penyerahannya Petugas memberitahukan / Petugas meja 20 menit menyerahkan kontra memori III kasasi kepada pemohon kasasi dengan menggunkana relaas pemberitahuan/penyerahannya
Petugas meneyerahkan bundel A dan bundel B yang sudah diteliti kelengkapannya ke panitera melalui wakil panitera untuk diteliti kembali sebelum dikirim ke mahkamah agung. Panitera membuat surat pengantr pengiriman berkas perkara kasasi ke mahkamah agung yang vdibuat dalam rangkap 5 : 1 rangfkap untuk mahkamah agung, 2 rangkap ditembuskan kepada para pihak, 1 rangkap untuk tembusan kepada PTA.Kendari, dan 1 rangkap disimpan sebagai arsip. Petugas mengirim biaya perkara kasasi ke mahkamah agung melalui bank. Petugas memasukkan bukti setoran bank untuk perkara kasasi tersebut dalam bundel B yang dikirim ke mahkamah agung. Petugas mengirimkan bundel A dan bundel B perkara kasasi ke mahkamah agung. Petugas mempotokopi isi dari bundel B untuk disimpan sebagai arsip oleh panmud hukum.
Pengiriman Berkas Kasasi Selesai
42
Petugas meja 60 hari III sejak permohon an kasasi diajukan. Panitera
10 menit
Kasir
2 jam
Kasir
10 menit
Petugas meja 2 jam II Petugas meja 1 jam II
setelah pendaft aran kasasi, permoh onan kasasin ya diangg ap tidak memen uhi syarat formil dan berkas nya tidak dikirim ke mahka mah agung.
13. Standar Operasional Prosedur mengacu ke Deskripsi Prosedur Operasi tentang Tata Cara Penerimaan Pendaftaran Perkara Peninjauan Kembali sebagai berikut : N o
URAIAN KEGIATAN
URAIAN PELAYANAN
1
2
3
A
Pemohon 1 Peninjauan Kembali menghadap petugas meja I 2 dan Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali 3
4 5
B
Pemohon 1 Peninjauan Kembali menyerahkan kepada pemegan Kas ( 2 KSIR), bukti Penyetoran Banh, SKUM dan Akta Pernyataan Peninjauan 3 Kembali 4
C
Pemohon Peninjauan Kembali Menerima
1
UNIT TERKAIT, PM.GGT/PM.P MH. 4
WAKTU
KET
5
6
Petugas menerima dan membuatkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon PK. Petugas mengklarifikasi nomor perkara dan tanggal putus dan melakukan cross-chek dengan buku induk register gugatan/permohonan dan buku induk register kasasi. Petugas menghitung harai apakah permohonan peninjauan kembali diajukan masih dalam tenggang waktu 180 hari setelash putusan berkekuatan hukum tetap atau sejak ditemukannya bukti baru (novum). Petugas meja I membuatkan SKUM. Petugas meja I membuat akta pernyataan peninjauan kembali yang ditanda tangani pemohon peninjauan kembali yang belum ditandatangani panitera.
Petugas meja 5 menit I
Petugas kasir menerima akta pernyataan peninjauan kembali disertai dengan asli SKUM dari pemohon peninjauan kembali. Petugas membukukan uang panjar biaya peninjauan kembali yang tercantum dalam SKUMpada buku jurnal keuangan permohonan peninjauan kembali. Petugas memberi nomor registrasi pendaftaran pada SKUM. Petugas kasir menyerahkan kembali akta pernyataan peninjauan kembali beserta asli SKUM kepada pemohon peninjauan kembali. Petugas menerima akta pernyataan peninjauan kembali dan asli SKUM dari pemohon peninjauan kembali.
Petugas kasir
10 menit
Petugas kasir
10 menit
Petugas kasir Petugas kasir
5 menit
43
Petugas meja 20 menit I
Petugas meja 10 menit I
Petugas meja 5 menit I Petugas meja 10 menit I
5 menit
Petugas meja 5 menit I
Kembali, Akta 2 Pernyataan Peninjauan Kembali dan SKUM dari 3 KASIR ke Pihak Meja II
4
D
Pelimpahan 1 Berkas permohonan peninjauan kembali oleh petugas Meja 2 II Ke Petugas Meja III
3
E
Pemberitahuan 1 permohonan peninjauan kembali, memiri peninjauan kembali dan kontra memori 2 peninjauan kembali
3
4
Petugas menyerahkan akta pernyataan peninjauan kembali kepada panitera untuk ditandatangani. Petugas mencatat dalam register induk perkara peninjauan kembalisesuai dengan nomor registerai pendaftaran yang ada di dalam SKUM. Petugas menyerahkan 1 (satu) rangkap akta pernyatan peninjauan kembali yang telah ditandatangani panitera dan stempel pengadilan kepada pemohon peninjauan kembali beserta lembar pertama SKUM. Petugas menerima berkas permohonan peninjauan kembali melalui panmud hukum dengan menggunakan buku eksepdisi. Petugas meja III melengkapai berkas permohonan peninjauan kembali dengan bundle A, salinan putusan tingkat pertama, banding dan kasai, akta pernyataan permohonan peninjauan kembali, dan relaas pemberitahuan isi putusan. Petugas menja III membuat daftar checklist kelengkapan berkas peninjauan kembali sebagai control proses perkara. Petugas memberitahukan permohonan peninjauan kembali kepada termohon peninjauan kembali dengan disertai alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari pemohon PK. Petugas meja III menerima alasan-alasan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali pada saat pemohon mendaftarkan permohonan PK. Petugas memberitahukan /menyerahkan alasan peninjauan kembali kepada termohon peninjauan kembali dengan menggunakan relaas pemberitahuan/penyerahannya Petugas menerima jawaban dari termohon atas alasan
44
Petugas meja 5 menit I
Petugas meja 10 menit I
Petugas meja 5 menit I
Petugas meja 5 menit III
Petugas meja 15 menit III
Petugas meja 10 menit III
Petugas meja 10 menit III
Petugas meja 10 menit III
Petugas meja 14 hari III setelah permohon an peninjaua n kembali Petugas Meja diajuakn III 10 menit
F
Pengiriman 1 berkas dan biaya perkara peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI 2
3
4
5
6
permohonan PK dalam jangka waktui 30 hari setelah menerima alasan permohonan PK. Petugas menyerahkan bundle A dan bundle B yang sudah diteliti kelengkapannya ke panaitera melalui wakil panitera untuk diteliti kembali sebelum dikirim ke mahkamah agung. Panitera membuat surat pengantar pengiriman berkas perkara peninjauan kembali ke mahkamah agung yang dibuat dalam rangkap 5, : 1 rangkap untuk mahkamah agung, 2 rangkap ditembuskan kepada para pihak, 1 rangkap untuk tembusan kapada PTA Kendari dan 1 rangkap disimpan sebagai arsip. Petugas mengirimkan bundel A danb bundel B perkara peninjauan kembali ke mahkamah agung. Biaya perkara peninjauan kembali dikirim ke mahkamah agung melalui bank. Bukti setoran bank untuk perkara peninjauan kembali tersebut dimasukkan dalam bundel B yang dikirim ke mahkamah agung. Petugas mempotokopi isi dari bundel B untuk disimpan sebagai arsip oleh panmud hukum.
Petugas meja 5 menit III
Panitera
10 menit
Petugas meja 1 jam III
Kasir
1 jam
Kasir
1 jam
Petugas meja 1 jam III
14. Standar Operasional Prosedur mengacu ke Deskripsi Prosedur Operasi Tata Cara Pelaksanaan Mediasi sebagai berikut : N o
URAIAN KEGIATAN
URAIAN PELAYANAN
1
2
3
A
Pemilihan / penunjukan mediator
1
2 3
UNIT TERKAIT, KETUA MAJELIS 4
pemilihan 1.Majelis hakim 2.panitera pengganti 3.Panitera pengganti Menunjukkan daftar mediator. Panitera Pengganti Menawarkan kepada para Panitera Pengganti pihak untk memilih. Melaksanakan mediator
45
WAKTU
KET
5
6
1 hari 2 hari
10 menit 10 menit
4 5 6 7 B
Tahap Pelaksanaan Mediasi Dan Tahap Pembuatan Resume
1 2 3 4 5 6 7
8
C
Tahap Mencari 1 Titik Temu 2
3
Membuat penetapan mediator jika disepakati. Menunda proses pemilihan jika dikehendaki para pihak Membuat PPM jika tidak sepakat. Mengarahkan para pihak ke ruang mediasi. Menerima resume masingmasing pihak Membahas masing-masing usulan Memberikan opsi lain untuk meminimalisir perbedaan. Mengadakan kaukus jika dipandang perlu. Mengakhiri mediasi jika deadlockdan membuat laporan Merumuskan perdamaian jika sepakat Menunda pertemuan jika ada kemungkinan masing-masing mengajukan usulan baru . Membuat berita acara mediasi.
Panitera Pengganti Majelis hakim Majelis Hakim Majelis hakim
A
URAIAN KEGIATAN 2
Penaganan laporan pengaduan masyarakat
3
2
20 menit
Mediator
10 menit
Mediator
2 hari
Mediator
15 menit
Mediator
15 menit
Mediator
1 hari
Mediator
2 hari
Mediator
1 hari
Jika mediasi berhasil maka Mediator dibuatkan akta perdamaian. Jika mediasi tidak berhasil Mediator maka dibuatkan surat laporan bahwa mediasi telah gagal/tidak berhasil. Mediator Berkas perkara diserahkan kepada majelis hakim sesuai dengan PMH semula.
URAIAN PELAYANAN
1
20 menit
30 menit
15. Standar Operasional Prosedur mengacu ke Deskripsi Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat/Publik sebagai berikut : N o 1
20 menit
Petugas pelayanan menerima pengaduan masyarakat melalui lisan, tulisan, e-mail, telepon, faksimili, sms dll. Petugas pelayanan pengaduan harus segera merespon pengaduan yang berakitan dengan penanganan perkara yang memerlukan jawaban segera dengan memberikan jawaban langsung atau mengkonfirmasikannya kepada pejabat terkait pengadilan secepatnya.
46
UNIT TERKAIT 4
tentang Tata Cara
WAKTU
KET
5
6
Petugas pelayanan masyarakat
30 menit
Petugas pelayanan masyarakat
1x24 jam
3
4
5
6
B
Publikasi terhadap laporan pengaduan masyarakat
1
2
3
Petugas pelayanan melaporkan tentang pengaduan masyarakat/public tersebuty kepada pejabat terkait atau pejabat yang diberi kewenangan untuk menangani pengaduan dimaksud. Pejabat terkait atau pejabat yang diberi kewenangan untuk mkenangani pengaduan tersebut memeplajari dan menelaah hal-hal yang dilaporkan masyarakat/public tersebut untuk selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. Pimpinan menindaklanjuti bila perlu dengan melakukan koordinasi dengan pihak/pejabat terkait yang berhubungan dengan pengaduan masyarakat/public tersebut. Pimpinan membererikan jawaban terhadap pengaduan masyarakat/public tersebut baik secara langsung, surat, email, faksimili, telepon, sms dll. Petugas melakukan inventarissasi laporan pengaduan masyarakat/public dan penanganannya/tindak lanjut terhadap pengaduan tersebut. Ketua pengadilan melakukan publikasi terhadap penagangan laporan pengaduan masyarakat/public melalui website, laporan tahunan, papan pengumuman, Radio,TV media atau alat informasi lainnya yang tersedia di kantor pengadilan. Publikasi pengadaan tersebut dibuat dalam bentuk laporan yang memuat tahap penangan, hasil yang dicapai, jumlah pengaduan yang diterima serta ditembuskan kepada ketua PTA.Kendari.
Petugas pelayanan masyarakat
30 menit
Petugas pelayanan masyarakat
30 menit
Petugas pelayanan masyarakat
30 menit
Petugas pelayanan masyarakat
1 jam
Petugas pelayanan masyarakat
15 menit
Petugas pelayanan masyarakat
15 menit
Petugas pelayanan masyarakat
15 menit
16. Standar Operasional Prosedur mengacu ke Deskripsi Prosedur tentang Penanganan Permohonan Sita Jaminan, Sita Esekusi dan Riil serta Eksekusi Lelang sebagai berikut : N
URAIAN
URAIAN PELAYANAN
47
UNIT/
WAKTU P
KET
o 1
A
KEGIATAN 2
Sita jaminan
1
2
3
4
5
B
Aanmaning Peneguran
TERKAIT 4
3
/ 1
2
3
4
5
6
7
Panitera Muda gugatan meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima salinan penetapan sita dari majelis hakim. Panitera/Wakil panitera melakukan penunjukkan jurusita pada hari itu juga setelah pemohon sita membayar SKUM. Panitera Muda gugatan mencatat ke dalam buku register penyitaan. Jurusita melaksanakan proses sita paling lama 3 hari setelah menerima berkas sita dari panitera/wakil panitera. Jurusita menyerahkan berkas sita jaminan kepada panitera / wakil panitera paling lama 1 hari setelah pelaksanaan sita. Ketua PA/Panitera menerima surat permohonan aanmaningdari pemohon dan memebrikan disposisi kepada panitera muda untuk meneliti dan menghirung panjar. Panitera Muda gugatan meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPA/panitera. Panitera/wakil panitera pada hari itu juga mempersiapkan penetapan aanmaning dari KPA paling lama 2 hari setelah pemohon membayar SKUM. Panitera/wakil panitera melakukan penunjukkan jurusita untuk melaksanakan aanmaning pada hari itu juga setelah pemohon membayar SKUM. Panitera Muda gugatan mencatat ke dalam buku register eksekusi. Jurusita melaksanakan proses aanmaning paling lama 3 hari setelah menerima berkas dari panitera / wakil panitera. Jurusita meneyrahkan berkas aanmaning kepada panitera /wakil panitera paling lama 1
48
5
PM.Gugatan
15 menit
Panitera/Wa kil Panitera
15 menit
PM.Gugatan Js/Js.Pengga nti
15 menit
3 hari setelah menirima Js/Js.Pengga berkas nti 1 hari setelah pelaksana an. KPA / 20 menit Panitera
PM.Gugatan
15 menit
Panitera/wkl. Panitera
2 hari
Panitera/wkl. Panitera
15 menit
PM.Gugatan Js/Js.Pengga nti
15 menit
Js/Js.Pengga nti
3 hari setelah menerima berkas 1 hari setelah pelaksana
6
hari setelah peneguran. Sita Eksekusi
1
2
3
4
5 6
7
D
Eksekusi Riil/Pengoson gan
1
2
3
4
pelaksanaan
Ketua PA/panitera menerima surat permohonan sita eksekusi dari pemohon dan memberikan disposisi kepada panitera muda untuk meneliti dan menghitung panjar. Panitera Muda Gugatan meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPA/Panitera. Panitera/wakil panitera pada hari itu juga mempersiapkan penetapan sita eksekusi dari KPA paling lama 2 hari setelah pemohon sita eksekusi membayar. Panitera/wakil panitera melakukan penunjukkan jurusita untuk melaksanakan sita eksekusi pada hari itu juga setelah pemohon sita membayar SKUM. Panitera muda gugatan mencatat ke dalam buku register eksekusi. Jurusita melaksanakan proses sita eksekusi paling lama 3 hari setelah menerima berkas dari panitera/wakil panitera. Jurusita menyerahkan berkas sita eksekusi kepada panitera paling lama 1 hari setelah pelaksanaan sita. Ketua PA/panitera menerima surat permohonan eksekusi dari pemohon dan memberikan disposisi kepada panitera muda untuk meneliti dan menghitung panjar. Panitera muda gugatan meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPA/panitera. Panitera/wakil panitera pada hari itu juga mempersiapkan penetapan eksekusi dari KPA palaing lama 2 hari setelah pemohon eksekusi membayar SKUM. Panitera/wakil panitera melakukan penunjukkan jurusita untuk melaksanakan
49
an KPA/.Paniter a
15 menit
PM.Gugatan
15 menit
Panitera/Wkl .Panitera
2 hari setelah SKUM dibayar
Panitera/Wkl .Panitera PM.Gugatan Js/Js.Pemgga nti
Js/Js.Pemgga nti
20 menit
15 menit 3 hari setelah meneirima berkas 1 hari setelah pelaksana an
KPA/Paniter a
PM.Gugatan
Panitera/Wkl .Panitera
Disposisi pada hari yang sama dengan surat masuk 10 menit
5 menit
Panitera/Wkl .Panitera PM.Gugatan Js/Js.Pengga nti
10 menit
5
6
7
8
9
E
Esekusi Lelang 1
2
3
4
5
6
eksekusi. Panitera muda gugatan mencatat kedalam buku register eksekusi. Jurusita melakukan pemberitahuan proses eksekusi kepada para pihak paling lama 3 hari setelah menerima berkas eksekusi. Jurusita melakukan koordinasi dengan instansi terkait paling lama 3 hari setelah menerima penetapan dari KPA. Jurusita melaksanakan proses eksekusi paling lama 3 hari setelah menerima berkas dari panitera/wakil panitera. Jurusita meneyerahkan berkas eksekusi kepada panitera/wakil panitera paling lama 1 hari setelah pelaksanaan eksekusi. Ketau PA/panitera menerima surat permohonan eksekusi lalang dari pemohon dan memberikan disposisi kepada panitera muda unrtuk meneliti dan menghitung panjar. Panitera muda gugatan meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPA/panitera. Panitera/wakil panitera pada hari itu juga mempersiapkan penetapan eksekusi lelang dari KPA paling lama 2 hari setelah pemohon membayar SKUM. Panitera/.wakil panitera melakukan penunjukkan jurusita untuk melaksanakan ekseekusi lalng pada hari itu juga sete;lah pemohon membayar SKUM. Panitera muda gugatan mencatat ked al;am buku register eksekusi Panitera muda gugatan mempersiapkan surat permohonan pelaksanaan lelang kapada kantor lelang paling lama 2 hari setelah penetapan ditanda tangani.
Js/Js.Pengga nti
5 menit
Js/Js.Pengga nti
120 menit
Js/Js.Pengga nti
120 menit
Menyesui kan
30 menit
KPA/Paniter a
10menit
Pm.Gugatan
20 menit
Panitera/Wkl .Panitera
4 hari
Panitera/Wkl .Panitera
10 menit
PM.gugatan
10 menit
PM.Gugatan
10 menit
17. Standar Operasional Prosedur mengacu ke Deskripsi Prosedur Operasional tentang Tata Cara Pemberkasan perkara dan minutasi sebagai berikut :
50
N o 1
URAIAN KEGIATAN 2
A
Pemberkasan dan minutasi
URAIAN PELAYANAN 3
1
2
3
4
5
6
7
8
Panitera pengganti menghimpun, memilah-milah, meneliti dan menelaah berkas perkara yang akan dilakukan pemberkasan dan diminutasi. Majelis hakim melakukan pemberkasan dan minutasi berkas perkara yang pelaksanaanya dibantu oleh panitera pengganti. Majelis hakim/panitera pengganti melakukan minutasi berkas perkara majelis hakim/panitera pengganti menyusun/melakukan pemberkasan berkas perkara berdasarkan kronologis pristiwa. Panitera pengganti menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi dan dilakukan pemberkasan ke meja III. Petugas meja III memberi sampul, menjahit dan memberi cap segel berkas perkara. Petugas meja III menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi ke ketua majelis melalui panmud untuk diparaf dan diberi tanggal. Ketua majelis membubuhkan paraf dan tanggal pada sampul berkas perkara dan menyerahkan kembali berkas perkara ke meja III. Petugas meja III menyimpan dan mengarsipkan berkas perkara yang telah dilakukan pemberkasan dan diminutasi.
UNIT TERKAIT 4
WAKTU
KET
5
6
Panitera Pengganti
20 menit
Majelis Hakim/PP
20 menit
Majelis Hakim/Panit era
14 (empat belas) hari
PP/petugas meja III
20 menit
Petugas meja 2 menit III Ketua majelis
10 menit
Petugas meja 2 menit III
Petugas meja 2 menit III
18. Standar Operasional Prosedur mengacu ke Deskripsi Prosedur Operasional tentang Tata Cara Penyampaian Salinan Putusan ke Para Pihak sebagai berikut : N o 1
URAIAN KEGIATAN 2
URAIAN PELAYANAN 3
51
UNIT TERKAIT 4
WAKTU
KET
5
6
A
Penyampaian salinan putusan.
1
2
3
4
5
6
Panitera melakukan penelitian, crosscheck terhadap salinan putusan yang akan disampaikan kepada para pihak. Petugas membuat catatan kaki dalam salinan putusan yang diminta oleh para pihak yang berisi : a). diberikan kepada/atas permintaan siapa. b). Dalam keadaan belum sudah BHT. Petugas membuat / mencantumkan tanggal pengeluaran dalam salinan putusan yang akan ditandatangani oleh panitera. Panitera menyampaikan salinan putusan kepada pegawai penvcatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan penggugat/pemohon dan tergugat/termohon, melalui pos. Petugas menyampaikan salinan putusan kepada para pihak yang belum diambil melalui pos. Petugas membuat / mencantumkan tanggal pengeluaran dalam salinan putusan yang akan ditandatangani oleh panitera.
Panitera
15 Menit
Petugas Meja 5 Menit III
Petugas Meja 5 Menit III Panitera Petugas Meja Selambatlambatnya III 30 hari setelah putusan Petugas Meja BHT SelambatIII lambatnya 14 hari kerja setelah putusan dijatuhkan
20 menit
19. Standar Operasional Prosedur mengacu ke Deskripsi Prosedur Operasional tentang Tata Cara Pengarsipan berkas perkara sebagai berikut : N o 1
URAIAN KEGIATAN 2
A
Tahap Pertama
URAIAN PELAYANAN 3
1
2 3
4
Petugas menerima, menghimpun, memilah dan menyusun berkas perkara dari majelis hakim/panitera pengganti. Petugas mendata dan pemisahan arsip aktif dan tidak aktif Petugas menyusun arsip berkas perkara yang masih aktif secara vertical/horizontal sesuai dengan situasi dan kondisi ruangan. Petugas menata arsip nberkas perkara dan dimasukkan dalam box dengan diberikan catatan : a). Nomor urut box b). Tahun perkara c). Jenis perkara
52
UNIT TERKAIT 4
WAKTU
KET
5
6
Panmud hukum
20 menit
Petugas arsip
20 menit 20 menit
Petugas arsip
20 menit
d). Nomor Urut perkara
B
Tahap Kedua
1 2
3
4
5
C
Tahap Ketiga
1
2
3
4
5
Petugas membuat daftar isi yang ditempel dalam box. Petugas menyusun arsip menurut jenis perkara, dan memisahkan menurut klasifikasi perkaranya dan disimpan dalam box tersendiri. Petugas menghimpun salinan resmi putusan untuk dijilid sesuai klasifikasi masing-masing dan menyimpannya di perpustakaan. Petugas memasukkan berkas perkara dalam box, dan menyimpannya dalam rak/almari. Membuat daftar isi rak (DIR) atau daftar isi lemari (DIL). Petugas memisahkan berkas perkara yang sudah mencapai masa untuk dihapus (30 tahun). Petugas menyimpan arsip berkas perkara yang memiliki nilai sejarah untuk dimasukkan dalam box untuk disimpan dalam rak/almari tersendiri. Petugas membuat daftar inventarisir berkas perkara yang akan dimusnahkan kemudian melaporkannya kepafa KPA melalui panitera. Panitera dengan persetujuan KPA melakukan penghapusan arsip berkas perkara yang tel;ah memenuhi syarat penghapusan dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh panitera dan ketua pengadilan agama/mahkamah syari’ah. KPA/Pansek melaporkan penghapusan arsip tersebut kepada mahkamah agung dengan dilampiri berita acara pengahpusan.
53
Petugas arsip Petugas arsip
10 menit
10 menit
Petugas arsip
20 menit
Petugas arsip
10 menit
Petugas arsip
10 menit
Petugas arsip
15 menit
Petugas arsip
10 menit
Petugas arsip
15 menit
Petugas arsip
30 menit
Petugas arsip
5 menit
6
Petugas melakukan penyimpanan Petugas arsip berkas perkara dalam arsip bentuk lain, seperti pada pita magnetic, disket, atau media lainnya.
60 menit
20. Standar Operasional Prosedur POS BANTUAN HUKUM ( POSBAKUM ) dengan Diskripsi Memberikan Pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, memberikan Akses peradilan kepada pencari keadilan yang tidak mampu membayar jasa advokat, Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat melalui penghargaan, pemenuhan dan perlingdungan hukum terhadap hak dan kewajiban sebagai Berikut : N o 1
URAIAN KEGIATAN 2
URAIAN PELAYANAN 3
Tata cara dan 1 mekanisme pemberian bantuan hukum 2 dipengadilan agama kendari
3
4
5
6
7
8
UNIT TERKAIT 4
WAKTU
KET
5
6
Petugas Pemberi Jasa Hukum
2 menit
Petugas Pemberi Jasa Hukum
5 menit
Petugas Pemberi Jasa Hukum Melaksanakan pemberian bantuan Petugas hukum berupa informasi, advice, Pemberi konsultasi atau pembuatan surat Jasa Hukum gugatan / permohonan Menyerahkan surat gugatan / Petugas permohonan kepada pemohon Pemberi untuk pendaftaran perkara di Jasa Hukum meja I Membuat surat gugatan / Petugas permohonan dalam bentuk Pemberi hardcopy dan softcopy Jasa Hukum Menerima surety gugatan / Petugas permohonan yang dibuat oleh Meja I peberi bantuan hukum Membuat laporan pelaksanaan Petugas tugas pelayanan hukum kepada Pemberi Ketua Pengadilan Agama Jasa Hukum Kendari.
5 menit
Menyediakan balangko permohonan pelayanan Pos Bakum dan Blangko surat pernyataan tidak mampu Mengisi formulir permohonan bantuan hukum dilampiri SKTM atau kartu KKM, kartu Jamkesmas, Kartu PKH dan Kartu BLT atau surat pernyataan tidak mampu membayar jasa Advokat yang diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama PA. Kendari Menerima permohonan bantuan Hukum
5 menit
45 menit
5 menit
5 menit
Tiap akhir bulan
21. Standar Operasional Prosedur di Keseketariatan mengacu ke Deskripsi Pelaksanaan Tugas Kepegagawaian sebagai berikut : N o 1
URAIAN KEGIATAN 2
A
Kedisiplinan
URAIAN PELAYANAN 3
1
Kepegawaian
mempersiapakan
54
UNIT TERKAIT 4 Kasub.
WAKTU
KET
5
6
15 Menit
2 3
4
5
B
Kenaikan 1 Pangkat / Mutasi CPNS ke PNS/Kenaikan Pangkat pilihan. 2
3
4
5
6
C
KGB
1
segala kelengkapan yang berhubungan dengan Absensi pegawai. Setiap pegawai mematuhi segala aturan kedisiplinan. Pegawai masuk kantor terlebih dahulu absensi di pinjescen lalu tandatangan secara manual pada absensi yang disediakan, demikian juga pada absensi pulang kantor Kepegawaian setiap akhir bulan merekap dengan menyesuaikan absensi secara manual. Menyampaikan laporan absensi pegawai ke ketua untuk ditandangani. Setiap permintaan remunerasi kepegawaian menyampaikan absensi yang sudah ditandatangani oleh ketua sebagai dasar pencairan remunesi pegawai. baik dalam sistem manual maupun dengan sistem aplikasi. Kepegawaian menyampaikan melalui papan pengemuman para pegawai yang naik pangkat Mutasi CPNS ke PNS/Kenaikan Pangkat pilihan pada priode tahun yang besangkutan. Setiap pegawai menyampaikan Fotokopy berkas yang bersangkutan untuk diproses. Kepagawaian memproses setelah menerima kelengkapan berkas usul tersebut yang telah dilegalisir dan membuatkan surat usul yang ditandatangani oleh Ketua PA. Kendari Pengiriman usul tersebut yang telah selesai diproses diligkungan PA.Kendari ke PTA. Kendari. Pegawai yang bersangkutan sabar menunggu SK terssebut dari yang berwenang. Kepagawaian mencatat dalam buku register kepegawaian setelah menerima SK kenaikan pangkat yang selanjutnya menyampaikan kepada Kasubbag. Keuangan untuk diperubahan gaji pegawai yang bersangkutan. Kepegawaian menyampaikan melalui papan pengemuman para
55
Kepegawaian PA. Kendari
10 Menit 1 0Menit
30 Menit
10 Menit
Kasubbag. Kepegawaian PA. Kendari
30 Menit
30 Menit
60 Menit
30 Menit
0 Menit
10 Menit
Kasub. Kepegawaian PA. Kendari
30 Menit
2
D
Penerimaan 1 Pegawai baru yang lulus Tes, CPNS dan PNS CAKIM, 2 PANTI, JURUSITA yang ditempatkan PA. Kendari 3
E
Perkawinan Pertama dst.
1
2
3
4
F
Karpeg, Karis, 1 Karsu, Taspen, Askes
2
3
pegawai yang KGB pada priode tahun yang besangkutan. Secara otomatis kepegawaian memproses sampai terbitnya SK. KGB yang ditandatangani oleh Ketua dan selanjutnya mengirm tembusan, termasuk kepembuat daftar gaji urntuk perubahan gaji pegawai yang bersangkutan. Pegawai yang telah dinyatakan lulus yang ditempatkan di PA. Kendari dengan memperlihatkan surat tugas dari PTA. Kendari. Kepegawaian menerima surat tugas tersebut yang telah mendapatkan ACC desposisi dari ketua PA.Kendari dan membuatkan surat tugas penempatan di lingkungan PA. Kendari. Pegawai ybs. sementara menunggu Sk.CPNS yang telah diproses oleh PTA. Kendari, demikian juga CPNS yang sementara menunggu sk. PNS, SK. CAKIM, PANTI dan J.Sita. Pegawai yang melaksanakan perkawinan pertama dst. menyampaikan infomasi tersebut ke Ketua PA. Kendari yang akan diproses penerbitan surat izin Cuti alasan penting pada bagian kepegawaian. Pegawai setelah selesai acara perkawinannya melapor kembali untuk proses pelaporan perkawinan pertama. Kekepagawaian setelah menerima berkas usul tersebut, membuatkan nota surat pelaporan yang ditandatangani ketua PA. Kendari. Kepegawaian mengirim ke BAKN melalui PTA. Kendari. Kepegawaian menyampaikan melalui papan pengemuman para pegawai yang yang belum memiliki Karpeg, Karis, Karsu, Taspen dan Askes tahun yang besangkutan. Setiap pegawai menyampaikan Fotokopy berkas yang bersangkutan untuk diproses. Kepagawaian memproses setelah menerima kelengkapan berkas usul tersebut yang telah
56
10 Menit
Kasubbag. Kepegawaian PA. Kendari
10 Menit
5 Menit
10 Menit
Kasubbag. Kepegawaian PA. Kendari
10 Menit
5 Menit
5 Menit
30 Menit
Kasubbag. Kepegawaia n PA. Kendari
30 Menit
30 Menit
30 Menit
4
5
6
G
CUTI
1
2
3
E
Kearsipan
1
2
3
dilegalisir dan membuatkan surat usul yang ditandatangani oleh Ketua PA. Kendari Pengiriman usul tersebut yang telah selesai diproses di ligkungan PA. Kendari ke PTA. Kendari untuk Askes langsung ke PT. Askes Pegawai yang bersangkutan sabar menunggu SK tersebut dari yang berwenang. Kepagawaian mencatat dalam buku register kepegawaian setelah menerima Karpeg, Karis, Karsu, Taspen dan Askes kepada Kasubbag. Keuangan untuk diperubahan gaji pegawai yang bersangkutan. Pegawai ybs. Menghadap /mengajukan permohonan cuti ditujukan Ketua PA. Kendari. Kepewaian membuat surat cuti kepada pegawai ybs. setelah menerima surat cuti yang di disposisi ACC Ketua PA. Kendari. Kepegawaian menyerahkan Surat Cuti ke pegawai ybs.setelah ditandatangani oleh Ketua PA. Kendari atau yang berwenang. Kepegawaian mengarsipkan surat/aturan/yang diterima pada tahun yang bersangkutan sesuai dengan klasifikasinya dan membuatkan daftar isi masingmasin Bundel/BOX . Kepegawaian memilah arsif yang masih aktif dan tidak aktif setelah satu tahun berjalan dan mengarsipkan pada Filing Cabinet untuk arsip yang masih berjalan (arsip aktif ) dan pada Box untuk arsif in aktif yang disediakan. Kepegawaian Membuatkan Laporan surat/aturan yang Aktif dan in Aktif ke Ketua. baik dalam sistem manual maupun dengan sistem aplikasi.
30 Menit
0 Menit 10 Menit
Kasubbag. Kepegawaian PA. Kendari
5 Menit
10 Menit
5 Menit
Kasubbag. Kepegawaian PA. Kendari
1 Menit
5 Menit
10 Menit
22. Standar Operasional Prosedur di Keseketariatan mengacu ke Deskripsi Pelaksanaan Tugas Keuangan,sebagai berikut : N o 1
URAIAN KEGIATAN 2
URAIAN PELAYANAN 3
57
UNIT TERKAIT 4
WAKTU
KET
5
6
A
Pengelolaan DIPA .
1
2
3
4
B
Adminitrasi Keuangan
1
2
3
C
Kerasipan Keuangan
1
2
Pengelolaan Pembayaran Gaji/Lembur/Honorarium/Tunjan gan secara otomatis sesuai dengan hirachi setelah semua kelengkapan SPM telah ditandatangani yang berwenang terutama Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya diajukan ke KPPN Kendari untuk terbitnya SP2D Belanja Barang yang melalui uang muka/uang persediaan dan Tambahan uang persediaan setelah semua kelengkapan SPM telah ditandatangani yang berwenang terutama Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya diajukan ke KPPN Kendari untuk terbitnya SP2D Belanja Modal yang melalui penunjukan langsung, pemelihan langsung dan tender dijalankan sesuai dengan Kepres 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang / Jasa Pemerintah. dan perubahannya Bagian keuangan memberikan pelaporan setiap pelaksanaan pencairan keuangan yang dilaksanakan, setiap bulan, semester dan tahunan ke Instasi yang bersangkutan dan ke Ketua PA. Kendari. Mencatat segala kegiatan realisasi keuangan kedalam buku register keuangan yang dipegang oleh bendahara pengeluaran. Setiap per akhir bulan, Buku register tersebut ditutup dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Memberikan pelaporan secara tertulis setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan ke Ketua dan Instansi yang terkait. baik dalam sistem manual maupun dengan sistem aplikasi. Subbag. Keuangan mengarsipkan surat/aturan/yang diterima pada tahun yang bersangkutan sesuai dengan klasifikasinya dan membuatkan daftar isi masingmasin Bundel/BOX . Subbag. Keuangan memilah arsif yang masih aktif dan tidak aktif
58
Kasubbag Keuangan bersama pengelola keuangan PA. Kendari
1 hari
Menyesu aikan
Menyesu aikan
1 hari
Bendahara
2 jam
Bendahara
10 menit
KPA.Kasub 10 menit bag.keuanga n,bendahara
Subbag.keu angan
1 hari
Subbag. Keuangan
1 hari
3
setelah satu tahun berjalan dan mengarsipkan pada Filing Cabinet untuk arsip yang masih berjalan (arsip aktif ) dan pada Box untuk arsif in aktif yang Kasubbag. disediakan. Subbag. Keuangan Membuatkan Keuangan Laporan surat/aturan yang Aktif dan in Aktif ke Ketua. baik dalam sistem manual maupun dengan sistem aplikasi.
1 jam
23. Standar Operasional Prosedur di Keseketariatan mengacu ke Deskripsi Pelaksanaan Tugas Subbag Umum sebagai berikut : N o 1
A
B
URAIAN KEGIATAN 2
URAIAN PELAYANAN 3
Tata laksana 1 Menerima surat masuk , dicatat Persuratan dalam buku register penerimaan surat untuk di nomor 2 Memberikan lembaran desposisi,kartu kendali surat (KK putih disimpang di box yang tersedia sedangkan KK merah lengket disurat dan Kuning di box) , melanjutkan ke Ketua/Pansek PA.Kendari untuk desposisi,selanjutnya ke Pansek, Wasek/Wapan, ke Pengelola (Kasubbag./PaniteraMuda/Jurusit a/Js,Pengganti) dan KK merah ikut terlampir disurat sedangkan KK kuning disimpang oleh subbag. Umum. 3 Menerima surat keluar dari pengelola, dicatat pada buku register,terlampirkan lembaran KK(KK.merah disurat,KK.putih di box umum,KK.kuning di dibox) ( surat keluar untuk dinomor,diberikan setelah ditandatangani oleh Ketua/Pansek PA. Kendari dan telah mendapatkan farap dari pengelola, wasek/wapan, Pansek. 4 Mengirim surat keluar melalui kantor pos ke tujuan. 5 Arsip disimpang oleh masingmasing pengelola sesuai dengan klasifikasi surat. Penerimaan / 1 Menerima barang dari Pendistribusian Pejabat/Panitia pengadaan Barang Milik Barang/Jasa setelah diperiksa Negara. oleh panitia pemeriksa barang/jasa
59
UNIT TERKAIT 4
WAKTU
KET
5
6
Subbag.umu 5 menit m/sataf yang ditugaskan 10 menit
5 menit
2 jam 10 menit
Kasubbag.u mum/Sataf yang ditugaskan
10 menit
C
F
Administrasi Umum
Pengelolaan IT
Kerasipan Umum
2 Mencatat semua barang yang diterima kedalam buku penerimaan barang/jasa 3 Mendistribusikan barang milik negara ke pegawai yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhan. 4 Mencatat ke buku pendistribusian semua barang yang didesribusikan sebagaimana pengadministrasian yang berlaku. 5 Membuat program selanjutnya pengadaan barang. keatasan yang 6 Melaporkan bersangkutan ( Kasubbag.umu, Wasek dan Pansek )yang selanjutnya pelaporan Pansek ke Ketua . baik dalam sistem manual maupun dengan sistem aplikasi. 1 Mencatat/Membuat register surat penerimaan/surat keluar 2 Mencatat/membuat register penerimaan barang milik negara /perspustakaan/kearsipan. 3 Melaporkan/Membuat pelaporan bulanan, trieulan, semester dan tahunan baik dalam sistem manual maupun dengan sistem aplikasi. 1 SK.IT diterbitkan Ketua PA. Kendari. 2 TIM IT menerima SK.Ketua PA. Kendari dan melaksanakan tugas sesuai dengan SK. 3 Setiap Pelaksanaan tugas/Berita/Artikel dsb.yang akan ditampilkan di IT harus di ACC Ketua coordinator dan diserahkan ke operator. Setiap minggu/ bulan/triwulan/semester/tahunan, coordinator melaporkan hasil ke Ketua PA. Kendari. 1 Subbag. umum mengarsipkan surat/aturan/yang diterima pada tahun yang bersangkutan sesuai dengan klasifikasinya dan membuatkan daftar isi masingmasin Bundel/BOX . 2 Subbag. umum memilah arsif yang masih aktif dan tidak aktif setelah satu tahun berjalan dan mengarsipkan pada Filing Cabinet untuk arsip yang masih berjalan (arsip aktif ) dan pada
60
10 menit
10 menit
10 menit
1 jam Subbag.umu m
1 hari
Subbag.umu 10 menit m/sataf yang 30 menit ditugaskan Subbag.umu 1 hari m
Ketua
1 hari
Tim IT
5 menit
Tim IT
1 hari
Subbag.umu 1 hari m
Subbag.umu 1 hari m
Box untuk arsif in aktif yang 3 disediakan. Menerima surat in aktif dari 4 pengelola untuk diarsipkan. Subbag. umum Membuatkan Laporan surat/aturan yang Aktif dan in Aktif ke Ketua. baik dalam sistem manual maupun dengan sistem aplikasi.
Subbag.umu 1 jam m Kasubbag.u 2 Jam mum
Demikia standar operasional prosedur di Pengadilan Agama Kendari yang sekarang diberlakukan, tentu masih harus selalu dikontrol dan dilakukan pemuktahiran agar pelayanan kepada masyarakat bisa terus ditingkatkan dan dapat semakin prima, yang pada akhirnya dapat mewujudkan kemandirian Peradilan Agama Kendari yang Agung
61
BAB III KEADAAN PERKARA A. PERKARA DITERIMA
No 1
No 1
No 1
Indikator Kinerja Penyelesaian Perkara Yang Tercapai Tahun 2013 Diterima Jumlah Putus Sisa Sisa Tahun 2012 Tahun 2013 119 615 734 654 80
Capaian % 89,10 %
Indikator Kinerja Penyelesaian Perkara Yang Tercapai Tahun 2012 Diterima Sisa Tahun 2011 Jumlah Putus Sisa Tahun 2012 127 536 663 544 119
Capaian % 82,05 %
Indikator Kinerja Penyelesaian Perkara Yang Tercapai Tahun 2011 Diterima Sisa Tahun 2010 Jumlah Putus Sisa Tahun 2011 116 485 601 474 127
Capaian % 78,87 %
- Detail Sisa Perkara Tahun 2012 Yaitu
:
1. Izin Poligami
=
perkara
2. Cerai Talak
= 41
perkara
3. Cerai Gugat
= 70
perkara
4. Isbat Nikah
=
perkara
5. Kewarisan
=
6. Penguasaan Anak
=
7. Penetapan ahli waris
=
8. Harta Bersama
=
1
perkara
9. Hadhanah
=
4
perkara
10.Perwalian
=
perkara
11. Hibah
=
perkara
12.
=
perkara
13.
=
perkara
Jumlah - Detail Perkara Diterima Tahun 2013 Yaitu :
=
119 Perkara
1. Izin Poligami
=
perkara
2. Cerai Talak
= 174
perkara
3. Cerai Gugat
= 372
perkara
4. Isbat Nikah
=
28
perkara
5. Kewarisan
=
4
perkara
6. Penguasaan Anak
=
-
perkara
7. Penetapan ahli waris
=
25
perkara
62
1
perkara 2
perkara perkara
8. Harta Bersama
=
7
perkara
9. Hadhanah
=
-
perkara
10. Perwalian
=
-
perkara
11. Hibah
=
2
perkara
12.
=
2
perkara
13.
=
1
perkara
14.
=
-
perkara
Jumlah
=
615 Perkara
- Detail Perkara Yang Diputus Tahun 2013 Yaitu
:
1. Izin Poligami
=
-
perkara
2. Cerai Talak
= 185
perkara
3. Cerai Gugat
= 395
perkara
4. Isbat Nikah
=
28
perkara
5. Kewarisan
=
6
perkara
6. Penguasaan Anak
=
-
perkara
7. Penetapan ahli waris
=
24
perkara
8. Harta Bersama
=
11
perkara
9. Hadhanah
=
-
perkara
10. Perwalian
=
-
perkara
11. Hibah
=
2
perkara
12. Pembatalan Perkawinan
=
1
perkara
13. Wali Adhal
=
2
perkara
14.
= Jumlah
=
perkara 654
Perkara
- Detail Perkara Yang Belum Putus (Sisa) Tahun 2013 Yaitu : 1. Izin Poligami
=
2. Cerai Talak
=
31
perkara
3. Cerai Gugat
=
47
perkara
4. Isbat Nikah
=
1
perkara
5. Kewarisan
=
-
perkara
6. Penguasaan Anak
=
-
perkara
7. Penetapan ahli waris
=
2
perkara
8. Harta Bersama
=
-
perkara
9. Hadhanah
=
-
perkara
10. Perwalian
=
-
perkara
11. Hibah
=
-
perkara
=
80
Jumlah
63
perkara
Perkara
Perkara yang belum putus tahun 2013 dikarenakan: 1. Karena perkara terserbut diterima pada akhir tahun 2013. 2. Adanya perkara gaib (tergugat tidak diketahui alamatnya). 3. Adanya permintaan bantuan panggilan diluar wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kendari dan Pengadilan Agama Kendari. 4. Adanya perkara yang terkait dengan PP No.10 tahun 1983 yang ditunda selama enam bulan untuk memperoleh surat izin perceraian yang diperoleh dari atasan yang bersangkutan 5. Adanya penundaan sidang untuk proses mediasi . 6. Adanya surat teguran Panitera untuk menambah Panjar Biaya Perkara. B. PERKARA YANG BANDING Perkara Tahun 2013 sebanyak No 1
Sisa Tahun 2012 5
Diterima Tahun 2013 15
:
15
Jumlah
Putus
Sisa
36
31
4
Capaian % 88,57 %
Perkara yang dimohonkan Banding tahun 2013 dikarenakan tidak puas atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari misalnya gugat cerai sudah tidak masalah, namun terkait dengan harta gono – gini masih belum puas, atau akibat perceraian lainnya karena itu dajukan permohonan banding; C. PERKARA KASASI Perkara Tahun 2013 sebanyak
:
Capaian Sisa Tahun Diterima Jumlah Putus Sisa % 2012 Tahun 2013 1 Perkara yang dimohonkan Kasasi tahun 2013 sebahagian sedang dalam proses Mahkamah Agung dan yang lainnya sedang dalam proses Pengadilan Agama Kendari
No
D. PERKARA PENINJAUAN KEMBALI Perkara Tahun 2013 sebanyak No 1
Sisa Tahun 2012 -
Diterima Tahun 2013 -
: Jumlah
Putus
Sisa
-
-
-
Capaian % -
Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali tahun 2013 tidak menerima satu pun permohonan peninjauan kembali dari pihak pencari keadilan pada Pengadilan Agama Kendari E. PERKARA YANG DIEKSEKUSI Perkara Tahun 2013 sebanyak
:
64
No 1
Sisa Tahun 2012 1
Diterima Tahun 2013 3
Jumlah
Putus
Sisa
Capaian %
4
1
3
25 %
Detail Perkara yang dimohonkan Eksekusi tahun 2013 selengkapnya sebagaiman table dibawah ini: No
Nomor Perkara
1
240/Pdt,G/2012/PA.Kdi
2
234/Pdt,G/2011/PA.Kdi
3
432/Pdt,G/2012/PA.Kdi
Tanggal Penetapan
Nama Pihak Maemuna Binti Laibu Samudi / Bin Sinhu Hj.Sumarni / Drs.Gafaruddin Asse Putriawan Anugrah / Sigit Waluyo
Petugas
8 Juli 2013 8 Juli 2013 8 Juli 2013
4 5
F. PERKARA PRODEO Perkara Tahun 2013 sebanyak No 1
Sisa Tahun 2012 -
Diterima Tahun 2013 24
: 35 Jumlah
Putus
Sisa
24
24
0
Capaian % 100.00 %
G. MEDIASI Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kendari Nomor: W21-A1 / 10.a / HK.05 / I / 2013, tanggal, 5 Januari 2013, mengangkat tenaga mediator hakim dan advocate sebagai berikut yaitu: No
Jabatan
Pendidikan
Ketua
S2
Pengangkatan Tahun 21 Oktober 1997
Wakil Ketua
S2
11 Desembber 1995
Nama
1
Drs.H.Muhammad Alwi, MH
2
Drs. H.M. Yusuf, SH.MH
3
Drs. H. Muh. Yusuf, Hs. SH
Hakim
S1
12 Desember 1989
4
Dra.Hj. Khaeriyah, SH
Hakim
S1
11 Desember 1995
5
Drs. Akramuddin, MH
Hakim
S2
19 April 1999
6
Dra. Hj. Sawalan
Hakim
S1
26 April 1999
7
Drs.H.Abdul Kadir Wahab,SH.MH
Hakim
S2
29 April 1999
8
Drs.H.Muh.Yunus Hakim, MH
Hakim
S2
01 April 2004
9
M. Kamal, SH
Advocat
S1
……………..
10
La Ode Idrus, SH
Advocat
S1
……………..
65
Hampir semua perkara Gugatan sudah dilaksanakan mediasi oleh Pengadilan Agama Kendari yang berhasil dan yang tidak berhasil yaitu: No 1
Diterima Tahun 2012 -
Diterima Tahun 2013 615
Jumlah Dimediasi 615
Berhasil 21
Tidak Berhasil 594
Penyelesaian % 3.42%
H. POSBAKUM Pengadilan Agama Kendari Kalas I-A
juga telah melaksanakan tugas dalam
pengembangan peningkatan pelayanan terhadap pencari keadilan yaitu: 1. Mengepektifkan pelayanan POSBAKUM, dengan kerja sama dengan pihak STAIN KENDARI, dalam penerimaan perkara sehingga terjadilan kontrak dalam plaksanaan tugas tersebut yang ditandai dengan Ketua Pengadilan Agama Kendari menerbitkan Surat Keputusan Kerjasama dalam pelaksanaan tugas POSBAKUM yang dikelola oleh STAIN Kendari dengan dana sebesar Rp. 11.620.000,- sebagaimana dalam anggaran pada DIPA. PA. Kendari Tahun 2012 telah berjalan dengan baik sedangkan untuk tahun 2013 ditiadakan sehubungan dengan anggaran DIPA Tahun 2013 sudah tidak ada lagi dalam DIPA Pengadilan Agama Kendari. 2. Peningkatan pelayanan melalui meja informasi berjalan dengan lancar dan mempermudah bagi pencari keadilan mendapatkan Informasi Pengadilan mengenai tugas dan fungsi Pengadilan Agama Kendari sebagai penilaian terakhir dari TIM pemeriksa dari Mahkamah Agung RI, telah disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kendari dalam pertemuan bahwa Pengadilan Agama Kendari mendapatkan nilai rata-rata 89,10 %. I. KEUANGAN PERKARA 1. Keuangan Perkara Sisa akhir Desember 2012 sebanyak
Rp. 43.846.000,-
Penerimaan Januari sampai Desember 2013
Rp 396.810.000,-
JUMLAH
Rp. 440.656.500,-
Pengeluaran sbb: Biaya Panggilan
Rp. 182.475.000,-
Biaya Penterjemah
Rp. Nihil
Biaya ATK
Rp. 30.250.000,-
Biaya Sita
Rp,
4.450.000,-
Biaya Pemeriksaan Setempat
Rp,
8.640.000,-
Biaya Pemberitahuan Putusan
Rp
44.095..000,-
Biaya Pengiriman Biaya Perkara
Rp
6.300.000,-
66
Materai
Rp
3.876.000,-
Hak-Hak Kepaniteraan
Rp
22.090.000,-
Rp.
112.088.000,-
a.Pendaftaran
Rp. 18.885.000,-
b.Redaksi
Rp. 3.205.000,-
Pengembalian Sisa Panjar JUMLAH
Rp.
414.264.000,-
Saldo akhir Desember 2013 sebanyak
Rp.
26.392.500,-
2. Keuangan PNBP/HHK dan HHK Lainnya Penerimaan PNBP/HHK dan HHK lainnya bulan Januari s/d Desember 2013 sebanyak Rp, 34.379.100,- yang disetorkan ke Kas Negara dengan rincian sbb: Biaya Pendaftaran
Rp. 18.885.000,-
Biaya Redaksi
Rp. 3.205.000,-
Biaya Penyerahan Salinan
Rp.
400.100,-
Biaya Leges akta cerai
Rp.
,-
Biaya Leges Putusan
Rp. `
,-
Biaya Penyerahan Akta Cerai
Rp. 3.980.000,-
Biaya Pendaftaran Surat Keputusan
Rp.
755.000,-
Biaya Pembuatan SK Insedentil
Rp.
,-
Biaya Pendaftaran Eksekusi
Rp.
75.000,-
Biaya Pencatatan Akta Cerai
Rp. 1.990.000,-
Biaya Legalisasi TTD
Rp. 2.220.000,-
Biaya Pendaftaran Sita
Rp.
Uang Leges
Rp. 1.679.000,-
Uang Tak Bertuang
Rp. 1.115.000,JUMLAH
75,000,-
Rp. 34.379.000,-
67
BAB IV PENGAWASAN INTERNAL Bahwa untuk mewujudkan manajemen peradilan yang optimal, maka Pengadilan Agama Kendari telah melakukan kebijakan dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kendari Nomor: W21-A1/SK.21/PS.00/ I / 2013,tanggal 1 Januari 2013 , tentang penunjukan Koordinator Hakim Pengawas dan Hakim Pengawas Bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai pedoman umum pelaksanaan tugas pengawasan yang tercamtum dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/080/ SK/ VIII/2006 tanggal 24 Juni 2006 diejelaskan mengenai pengawasan dan aspek manajemen administrasi perkara, administrasi keuangan perkara, administrasi keuangan DIPA, serta administrasi pelayanan publik.
a. Pengawasan Melekat Dalam rangka untuk mengetahui tentang penyelenggaraan peradilan, pengelolaan administrasi, baik administrasi kesekretariatan maupun administrasi kepaniteraan, serta pelaksanaan tugas umum peradilan pada Pengadilan Agama Kendari untuk tahun 2013, apakah telah dilaksanakan sesuai rencana/target dan sesuai ketentuan yang berlaku, maka pengawasan dan pembinaan dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Maka pengawasan dan pemeriksaan
pada Pengadilan Agama Kendari untuk tahun 2013 oleh
Badan Pengawas
Mahkamah Agung RI, Hakim Tinggi Pengawas dan Pengadilan Tinggi Agama Kendari maupun secara internal oleh Hakim Pengawas pada Pengadilan Agama Kendari sesuai dengan bidan masing-masing .
b.
Pengawasan dan Pembinaan Pengawasan melekat yaitu merupakan pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan
tugas pegawai / hakim agar pelaksanaan tugas tersebut berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut di Pengadilan Agama Kendari telah dilakukan dengan baik dan secara terus menerus seperti: 1. Rapat-Rapat koordinasi diikuti oleh seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Agama Kendari sebanyak 14 Kali dalam Setahun untuk tahun 2013; 2. Rapat-rapat pembinaan masing-masing unit kerja yang diikuti oleh personil dalam unit kerja tersebut seperti rapat untuk pejabat Hakim maupun bagian Kesekretariatan, Kepaniteraan, bagian IT dan seterusnya masing sebanyak 4 Kali dalam Setahun. 3. Memberikan surat tugas untuk mengikuti bintek kepada pejabat atau pegawai yang dipanggil untuk mengikuti bintek sebanyak 4 kali dalam setahun. 4. Memberikan surat tugas untuk konsultasi Siadpa dan Simpeg ke Badilag & PTA Kendari 5. Memberikan surat tugas untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa . 6. Memebrikan surat tugas untuk memenuhi undangan sosialisasi KPPN kendari 6 kali dalam setahun.
68
7. Memberikan surat tugas untuk mengikuti diklat SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) dan SAKIP (Syistem Administerasi Kinerja Instansi Pemerintah). 8. Memberikan surat perintah perjalanan dinas lokal sebanyak 63 dalam setahun. 9. Memberikan teguran lisan maupun tulisan kepada beberapa pegawai yang tidak masuk kantor, dan sering terlambat masuk kantor maupun cepat pulang sesuai dengan undangundang kepegawaian. c.
Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kendari Kelas I.A Kendari
W21-A1/SK.21/PS.00/I/ 2013,tanggal 2 Januari 2013 telah ditunjuk Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Kendari dengan susunan/komposisi personil sebagai berikut: NO
N A M A / N IP
JABATAN
KETERANGAN
Drs. H. MUHAMMAD ALWI, M.H. NIP: 19590131 199003 1 001 Drs. H. M. YUSUF, S.H., M.H. NIP: 19611231 199203 1 006 Drs. MUH. YUNUS HAKIM, M.H. NIP: 19561231 198503 1 029
Ketua
Pengarah;
Wakil Ketua Hakim
Koordinator Pengawas;
4.
Drs. H. MUH. YUSUF, HS; S.H. NIP: 19580506197803 1 001
Hakim
5.
Drs. H. ABD. LATIF, M.H. NIP: 19631231 198803 1 020
Hakim
6.
Dra. HJ. KHAERIYAH, S.H. NIP: 19640627 199203 2 003
Hakim
7.
Dra. HJ. SAWALANG NIP: 19591231 199403 2 009
Hakim
8.
Drs. AKRAMUDDIN, M.H. NIP: 19681002 199403 1 005
Hakim
9.
Drs.H.ABDUL KADIR WAHAB,S.H;M.H. NIP: 19690329 199403 1 002
Hakim
1 2. 3.
Pengawas Bidang Tehnis Yustisial administrasi kepaniteraan / Bindalmin; Pengawas Bidang Tehnis Yustisial administrasi kepaniteraan / Bindalmin; Pengawas Bidang Tehnis Yustisial administrasi kepaniteraan / Bindalmin; Pengawas Bidang Tehnis Yustisial administrasi kepaniteraan / Bindalmin; Hakim Pengawas Bidang Kesekretariatan (Perlengkapan / Umum, Kepegawaian dan Keuangan); Hakim Pengawas Bidang Kesekretariatan (Perlengkapan / Umum, Kepegawaian dan Keuangan Hakim Pengawas Bidang Kesekretariatan (Perlengkapan / Umum, Kepegawaian dan Keuangan
3. Pelaksanaan Pengawasan Tindak lanjut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kendari Nomor W21A1/1169/SK/PS.00/XI/2012, tanggal 20 Nopember 2012 tentang Penunjukan Koordinator Hakim Pengawas dan Hakim Pengawas Bidang Tahun 2013, ditetapkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali. Adapun obyek / atau ruang lingkup pengawasan masing-masing Hakim Pengawas
69
berdasarkan KMA/080/SK/VIII/ 2006 tentang Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan sebagai berikut: NO
NAMA
BIDANG PENGAWA SAN
URAIAN TUGAS
OBYEK PENGAWASAN
1
Drs. H. M. YUSUF, S.H., M.H. NIP: 19611231 199203 1 006
Manajemen 1.Koordinator Peradilan Pengawas 2.Tindak Lanjut Pengawasan 3.Monitoring Pelaksanaan Kerja dan Pencapaian Target;
1. Pelaksanaan Program Kerja 2. Pelaksanaan dan Hasil Pengawasan 3. Unit Pelaksana
2
Drs. H. MUH. YUSUF, HS; S.H. NIP: 19580506 197803 1 001
Manajemen 1.Tingkah Laku Peradilan Hakim 2.Tingkat Laku Pejabat Fungsional, Struktural dan Staf
1. Hakim 2. Pansek, Wapan, Panmud, Panitera Pengganti, Jurusita / Jurusita Penggati dan Staf 3. Wasek, Kasub, Bendahara, dan Staf
3
Drs. H. Abd. Latif, MH NIP: 19631231 198803 1 020
Administra 1.Administrasi si Perkara Penerimaan dan Pengebdalian Perkara Gugatan / Permohonan. 2.Adminstrasi Keuangan Perkara Gugatan / Permohonan 3.Adminstrasi Keuangan HakHak Kepaniteraan 4.Pelaksanaan Laporan Keuangan Perkara
1. Register Induk Perkara Gugatan / Permohonan 2. Buku Penerimaan Uang Hak-Hak Kepaniteraan 3. Buku Induk Keuangan Perkara 4. Laporan Keuangan Perkara 5. Buku Kas Bantu 6. Buku Jurna Perkara Permohonan dan Gugatan
4
Drs. AKRAMUDDIN, M.H. NIP: 19681002 199403 1 005
Administra 1. Administrasi 1. Registrasi Surat si Perkara Pengelolaan Kuasa akta Perkara Cerai dan Banding, Mediasi, Kasasi, dan PK. 2. Registrasi 2. Adminstrasi Penyitaan Keuangan Barang Bergerak Perkara dan Tidak
70
Bergerak. Banding, Kasasi, dan PK. 3. Registrasi Perkara Banding, 3. Adminstrasi Kasasi dan PK; Administrasi Pelaksanaan Sita 4. Jurnal Permohonan Eksekusi dan Banding, Kasasi Keuangan; dan PK; 4. Administrasi 5. Buku Keuangan Surat Kuasa, Eksekusi; Akta Cerai dan Mediasi; 5
Dra. HJ. KHAERIYAH, S.H. NIP: 19640627 199203 2 003
Administra 1. Kepatutan dan si Kabsahan Relas Persidanga Panggilan dan n PIP 2. Penyerahan Relas Panggilan dan PIP oleh Jurusita / Jurusita Pengganti. 3. Pembuatan Dan Penyelesaian Putusan BAP 4. Penyusunan dan Penyelesaian Putusan ; 5. Minutasi dan Pemberkasan Perkara;
1. Registrasi Perkara; 2. Relaas Panggilan / PIP; 3. Berita Acara Persidangan; 4. Berkas Perkara Berjalan; 5. Berkara Perkara Yang Putus; 6. Arsip Perkara;
6
Dra. HJ. SAWALANG NIP: 19591231 199403 2 009
Administra 1. Administrasi si Umum Kesekretari 2. Ketersedian atan Pemeliharaan sarana Prasarana kantor; 3. Kebersihan sarana Prasarana kantor; 4. Keamanan Kantor; 5. Pengelolaan Perpustakaan
1. Pengelolaan Surat Masuk Dan Surat Keluar. 2. Sarana Prasarana Kantor Luar Dalam Termasuk Toilat dan Pos Jaga; 3. Registarisi Buku Inventaris Barang; 4. Laporan Inventarisasi BMN; 5. Tersedianya Buku-Buku Perpustakaan;
7
Drs.H.ABDUL KADIR WAHAB, S.H;M.H. NIP: 19690329 199403 1 002
Administra 1. Administrasi si Kepegawaian Kesekretari atan
1. Pencatatan Buku Induk Kepegawaian; 2. Pencatatan Buku
71
Kendali KGB, dan Kenaikan Pangkat; 3. Pengarsipan File Masing-Masing Pegawai, 4. Pembuatan Kartu Pengenal Pegawai; 5. Statistik Data Pegawai; 6. Penjagaan Arsip SK-SK 8
Drs. MUH. YUNUS HAKIM, M.H. NIP: 19561231 198503 1 029
Administra 1. Administrasi si Keuangan Kesekretari atan
1. Papan Monitorin Penggunaan Anggaran Dalam DIPA 2. Buku Kas Umum 3. Realisasi DIPA
Bentuk pengawasan lain adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya atau pencari keadilan dalam bentuk pengajuan pengaduan. Karena itu Pengadilan Agama Kendari melakukan langkah sebagai berikut: 1. Pengadaan meja informasi pangajuan / pengaduan; 2. Penunjukkan Staf Panitera Muda yang bertugas menangani pengaduan sesuai surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor: 076/KMA/SK/VI/2009; 3. Menyediakan kotak surat masuk 4. Menyediakan kompiuter yang terkoneksi dengan jaringan internet diruang lobi untuk penacari keadilan.
72
BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. SUMBER DAYA MANUSIA
Kualitas dan kemampuan sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan pada Pengadilan Agama Kendari yang menerima dan memproses perkara “tertentu” yang menjadi tumpuan masyarakat pencari keadilan dalam upaya mewujudkan peradilan yang bersih teransparan dan berintegritas berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah agung RI. Nomor: 143/KMA/SK/III/2007 tentang pemberlakuan Buku I (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan) yang termaktub didalamnya bahwa untuk standar Pengadilan Tingkat Pertama Kelas 1 A jumlah idealnya Sumber Daya Manusia sebagai berikut: - Hakim Maksimun 23 orang kenyataannya hanya 10 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua; - Panitera dan Panitera Pengganti Maksimun 32 orang kenyataannya hanya 7 orang; - Jurusita dan Jurusita Pengganti maksimun 15 orang kenyataannya hanya 4 orang; 1.
Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial a. Ketua dan Wakil Ketua
1
Drs.Muhammad Alwi,MH
2
Drs.H.M.Yusuf, S.H M.H.
Pembina Utama Madya Ketua Hakim Utama Madya (IV/d) Pembina TK I (IV/ c) Wakil Ketua Hakim Madya Utama
b. Hakim. 1 2 3 4 5 6 7 8
Drs.Muh.Yunus Hakim,M.H. Drs.H.Muh.Yusuf,HS, S.H. Drs. H. Abd. Latif, M.H. Drs. Darwis Sala, SH Dra. Hj. Mawaidah, SH Dra. Hj. khaeriyah, S.H. Dra. Hj. Sawalang Drs. Akramuddin, M.H.
pembina utama muda (IV/c) pembina utama muda (IV/c) pembina utama muda (IV/c) pembina utama muda (IV/c) pembina utama muda (IV/c) Pembina TK I (IV/ b) Pembina (IV/ a) Pembina (IV/ a)
1
c. Panitera / Sekretaris H. Syamsuddin T, S.Ag
Pembina TK I (IV / b)
Hakim Madya Utama Hakim Madya Utama Hakim Madya Utama Hakim Madya Utama Hakim Madya Utama Hakim Madya Muda Hakim Madya Pratama Hakim Madya Pratama
Panitera / Sekretaris
d. Wakil Panitera / Panitera Muda Drs. Rahmading, MH Pembina (IV/ a) Abdul Rahman, S.Ag Penata TK I (III/d) N a d r a h, S.Ag Penata TK I (III/d) Marwan, S.Ag. SH Penata TK I (III/d)
Wakil Panitera Panitera Muda Gugatan Panitera Muda Hukum Panitera Muda Hukum
2 3
e. Panitera Pengganti Sahara, S.Ag Amnaida, SH.MH
Panitera Pengganti Panitera Pengganti
1
f. Jurusita / Jurusita Pengganti Cherman Rahman, SH Penata (III/c)
1 2 3 4
Penata TK I (III/d) Penata (III/c)
73
Jurusita
2 3 4 2. 1 2 3 4
Djumaddin Pengatur TK I (II/d) Tajuddin Penata Muda TK I (III/b) Sri Mulyani Amin Pengatur (II/c) Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial a. Struktural A s k a r, S.Ag Penata (III/c) Drs. Rustan, MH Penata TK I (III/d) A s k a r, S.Ag Penata (III/c) Arif Syukur, S.Ag Penata Muda TK I (III/b)
1 2 3 4 5
b. Staf Pada Pengadilan Agama Kendari yaitu: Hartati, S.HI Penata Muda (III/a) Rostina Pengatur TK I (II / d) Musmarlin Muslim Pengatur (II / c) Susilawati, A.Md Pengatur (II / c) Djuarti S. Tutu Pengatur Muda (II /a)
Jurusita Jurusita Pengganti Jurusita Pengganti
Wakil Sekretaris Kasub Kepegawaian Pelaksana Kasub Keuangan Kasub Umum
Staf Panmud Hukum Staf Kepaniteraan Staf Kepaniteraan Staf Kasub Keuangan Bendahara Rutin
c. Tenaga Medis dan Staf Honorer Pada Pengadilan Agama Kendari yaitu: N0 Nama Tugas Keterangan 1 Dr. Jeny Ratna Dewi Dokter Dokter Rumah Sakit PNS 2 Sitti Nur Asiah, S.HI Pramu Bhakti Rangkap Jadi Staf Kepegawaian 3 Djuarsih S. Tutu. SH Pramu Bhakti Rangkap Jadi Staf Kepaniteraan 4 Sudirman Security Rangkap Jadi Staf Meja III 5 Raman Security 6 Sahrul Clean Service Rangkap Jadi Staf Kepaniteraan 7 Muh. Tawakkal Driver Rangkap Jadi Staf Umum 3. Promosi dan Mutasi Kegiatan pada sub bagian kepegawaian dalam hal mutasi dan Promosi dibantu oleh 1 (satu) orang staf honorer sebagai berikut: a. Kenaikan Pangkat Hakim dan Pegawai pada Bulan April - Oktober 2013: - Hakim Dari Golongan IV /a Ke IV/b
Sebanyak
-
Orang
Dari Golongan IV /b Ke IV/c
Sebanyak
3
Orang
Dari Golongan IV /c Ke IV/d
Sebanyak
1
Orang
Dari Golongan III /d Ke IV/a
Sebanyak
1
Orang
Dari Golongan III /c Ke III/d
Sebanyak
-
Orang
Dari Golongan III /b Ke III/c
Sebanyak
-
Orang
Dari Golongan III /a Ke III/b
Sebanyak
1
Orang
Dari Golongan
Sebanyak
1
Orang
Dari Golongan II /c Ke II/d
Sebanyak
1
Orang
Dari Golongan II /b Ke II/c
Sebanyak
1
Orang
Dari Golongan II/a Ke II/b
Sebanyak
1
Orang
- Pegawai
II /d Ke III/a
b. Kenaikan Gaji Berkala dalam tahun 2013
74
- TMT
Januari
2013
-
Orang
- TMT
Pebruari
2013
3
Orang
- TMT
Maret
2013
9
Orang
- TMT
April
2013
1
Orang
- TMT
Agustus
2013
-
Orang
- TMT
September
2013
-
Orang
- TMT
Oktober
2013
-
Orang
- TMT
Desember
2013
5
Orang
4. Pengisian Jabatan Dalam tahun 2013 Pengadilan Agama Kendari Kelas 1 A mengalami rolling pegawai dianataranya: a. Mutasi Kedalam N 0
Nama
Jabatan Lama
1
Askar, S.Ag
Kasub Kepegawaian
2
Marwan, S.Ag, SH
Panitera Pengganti
Jabatan Baru Menjadi Wakil Sekretaris Panitera Muda Permohonan
Tanggal Pelantikan 03 April 2013
02 Desember 2013
Keterangan Pengadilan Agama Kendari Pengadilan Agama Kendari
b. Mutasi Masuk N 0
1
Nama Drs. Rustan, MH
Jabatan Lama Wakil Sekretaris
Jabatan Baru Kasub Kepegawaian
Tanggal Keterangan Pelantikan 23 April 2013 Dari Pengadilan Agama Pasar Andoolo ke Pengadilan Agama Kendari
c. Mutasi Keluar Nama
N0
1
Drs. H.Abdul Kadir Wahab, SH.MH
Jabatan Lama
Jabatan Baru
Hakim
Wakil Ketua
Tanggal SK
28 Juni 2013
2
Dra. Hj. Habriani, S.E
Kasub Keuangan
Staf Kepega - waian
23 Januari 2013
3
Besse Nurmiati, S.HI
Staf
Staf
08 Januari 2013
4
Rusli, SE
Staf
Staf
08 Januari 2013
5
Bachrul Sudaryono Nice, S.Kom
Staf
Staf
08 Januari 2013
75
Keterangan Dari Pengadilan Agama Kendari Kelas 1 A ke Pengadilan Agama Bau-Bau Dari Pengadilan Agama Kendari Kelas 1 A ke Pangadilan Tinggi Agama Makassar Dari Pengadilan Agama Kendari Kelas 1 A ke Pengadilan Agama Bau-Bau Dari Pengadilan Agama Kendari Kelas 1 A ke Pengadilan Agama Pasar Wajo Dari Pengadilan Agama Kendari Kelas 1 A ke Pengadilan Agama Unaaha.
B. PENGELOLAAN SARANA DAN PERASARANA 1.
Sarana dan Prasarana Gedung a. Pengadaan Pengadilan Agama Kendari Kelas 1 A berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang tata cara pengadaan barang / jasa yang sederhana dan komprehensip. Maka Pengadilan Agama Kendari Kelas 1 A tahun anggaran 2013 mengadakan pengadaan Barang / Jasa yaitu: N0
N a m a Barang
Merk / Type
Jumlah Unit
Sumber Dana
1
Monitor
Hp
5
DIPA 2013
2
Personal Compiuter
Hp
5
DIPA 2013
3
Printer
Canon Efson
5
DIPA 2013
4
Mesin Absensi
Silicon
1
DIPA 2013
5
Scanner
Canon
1
DIPA 2013
Nomor Kontrak
Keterangan
0635 / PPK.PA.KDI.03 / IV / 2013 0635 / PPK.PA.KDI.03 / IV / 2013 0635 / PPK.PA.KDI.03 / IV / 2013 0635 / PPK.PA.KDI.03 / IV / 2013 0635 / PPK.PA.KDI.03 / IV / 2013
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
b. Pemeliharaan Pengadilan Agama Kendari Kelas 1 A dalam hal pemeliharaan gedung dan sarana lainnya untuk dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat pencari keadilan maupun kepada pegawai secara keseluruhan pada Pengadilan Agama Kendari diadakan kerja bhakti setiap hari Jum,at mulai dari halaman gedung hingga kedalam gedung termasuk barang-barang inventaris kantor. Pengadilan Agama Kendari Kelas 1 A juga telah membuat ruangan tunggu dan ruangan posbakum, dan Meja III sebagai pusat informasi yang dilengkapi dengan fasilitas Layar Monitor IT 32 Inch untuk dapat mengetahui jadwal kegiatan persidangan maupn kegiatan lainnya pada Pengadilan Agama Kendari dan TV 21 Inch, serta meja informasi yaitu Meja III. Pengadilan Agama Kendari Kelas 1 A dalam hal pemeliharaan dan pembiayaan berupa faslitas :
1
Kendaraan Roda 4
Merk / Type Inova
2
Kendaraan Roda 4
Avanza
1 Unit
DIPA 2013
Baik
3
Kendaraan Roda 2
Suzuki
4 Unit
DIPA 2013
Baik
N0
N a m a Barang
76
Jumlah / Volume 1 Unit
Sumber Dana DIPA 2013
Baik
Keterangan
4
Kompiuter / Laptop
Thosiba
/ 15 Unit
DIPA 2013
Baik
Acer 5
Printer
Canon Efson
10 Unit
DIPA 2013
Baik
6
Air Condiotioner (AC) ½ PK
Sharp / LG
12 Unit
DIPA 2013
Baik
7
Inventaris Kantor
Meublair
40 Buah
DIPA 2013
Baik
8
Instalasi Listrik
PLN
1 Buah
DIPA 2013
Baik
9
Gedung
Kantor
888 M2
DIPA 2013
Baik
10
Pagar
Kantor
400 M2
DIPA 2013
Baik
11
Halaman
Kantot
312 M2
DIPA 2013
Baik
c. Penghapusan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 96 /PMK.06/2007 tanggal, 4 September 2007 tentang tata cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemamfaatan, Penghapusan dan Pemindah Tanganan Barang Milik Negara. Maka dengan ini Pengadilan Agama Kendari berencana akan mengadakan pengahapusan barang milik Negara berupa satu buah gedung lama dan satu buah rumah dinas Pengadilan Agama Kendari yang sudah menjadi barang aset lainnya tidak layak pakai.
2.
Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung
Pengadilan Agama Kendari terdiri dari dua lantai namun pada tahun ini diadakan renovasi untuk menyambut keseragaman prototype yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung utamanya pada tampilan depan juga beberapa ruangan mengalami perubahan
yang akan
ditempati oleh seluruh pejabat kepaniteraan dan kesekretariatan maupun staf sebagai berikut:
77
Denah Lantai I
Selasar
Toilet
Toilet
Toilet
Toilet
S E L A
R. Panitera Pengganti
Ruaang Sidang Utama
S A R
T A N G G A H
R. Posba Kum
Ke
S
Lt
E
II
L
S
R.
A
Infor
R
S
e
L
A
s
a
R. Sidang
A
Sementara
r
Tanggah
R. Kasub Keuangan
R. Lobi Wapan & Panmud
Pansek R. IT
R. Kasub Umum
Pintu Utama
Denah Lantai II
Persiapan Lantai II
Ruangan Arsip
Ruangan Wasek
Perkara Ruangan Wakil Ketua
Ruangan Ketua
Ruangan Kasub
Se lasar
Ruangan
Tangga Turun
Perpustakaan
Ke Lantai 1
Kepegawaian
Ruangan Keuangan
78
Ruangan Hakim
a.
Pengadaan Sejak tahun 2008 s/d 2013 semua pengadaan barang / jasa telah terealisasi dengan baik
namun tidak terlalu signifikan dipenuhi oleh badang anggaran pemerintah berdasarkan RKA-KL yang yang kami usulkan sehinggah sarana perasrana gedung yang ada pada Pengadilan Agama Kendari sangat kurang sebagai berikut: 1. Meublair Kondisi
No
Periode
Jenis Barang
Jml
2009
2010
2012
2013
2013
Baik
Rusak
1
Lemari Kayu
-
7
1
-
-
8
8
-
2
Filling Kabinet
-
-
1
-
-
1
1
-
3
Meja Kerja Kayu
-
2
2
1
-
5
5
-
4
Kursi Besi Metal / Futura
-
28
9
35
-
72
72
-
5
Kursi Panjang
-
-
-
4
-
4
4
-
6
Kursi Hadap
-
-
-
4
-
4
4
-
7
Kursi Putar
-
-
-
1
-
1
1
-
2. Peralatan Mekanis Kondisi No
Periode
Jenis Barang
Jml
2009
2010
2012
2013
2013
Baik
Rusak
1
PC. Kompiuter
4
4
1
4
5
18
18
-
2
Laptop
2
3
8
3
-
16
16
-
3
Monitor
1
-
-
1
5
7
7
-
4
Printer
1
-
5
5
5
16
16
-
5
Serial Printer
-
5
-
-
-
5
5
-
6
Kompiuter Jaringan
1
-
-
-
-
1
1
-
7
Scenner
-
-
-
1
1
2
2
-
8
Peralatan Kompiuter
1
-
-
-
-
1
1
-
9
Server
-
-
-
1
-
1
1
-
10
Router
-
-
-
1
-
1
1
-
11
Peralatan Jaringan
1
-
-
-
-
1
1
-
12
Alat Detektor
-
-
-
-
-
-
-
-
13
Mesin Absensi
-
1
-
-
1
2
2
-
14
Jam Mekanis
-
-
-
-
-
-
-
-
15
Air Conditioner
-
-
7
4
-
11
11
-
16
Kipas Angin
-
-
-
-
-
-
-
-
79
17
Amplifier
-
-
-
-
-
-
-
-
18
Loudspeker
-
-
-
-
-
-
-
-
19
Stabilisator
-
-
-
-
-
-
-
-
20
Mesin Fotocopy
-
-
-
-
-
-
-
-
21
Dispenser
-
-
-
-
-
-
-
-
22
Uninterrutible Power / UPS
1
-
-
-
-
1
1
-
23
Camera Eletronik
-
-
-
1
-
1
1
-
24
Fscimile
-
-
-
1
-
-
1
-
3. Alat Angkutan Periode No
Kondisi
Jenis Barang
Jml 2009
2010
2012
2013
2013
Baik
Rusak
1
Kendaraan Roda 4
-
-
-
1
-
1
1
-
2
Kendaraan Roda 2
3
-
-
-
-
3
3
-
4. Tanah Kondisi No
1
b.
Periode
Jenis Barang
Pengadaan Tanah / Lokasi
2009
2010
2012
2013
2013
-
-
-
-
-
Jml
Di Hapus
Rusak
-
-
-
Pemeliharaan 1. Gedung, Pos Jaga, Dan Pagar Gedung -
Pemeliharaan prasarana Gedung, Pos Jaga dan Pagar secara rutin dalam setiap tahun diadakan pengecatan sehinggah senantiasa terlihat baru dan bersih
2. Halaman Gedung -
Halam gedung yang begitu luas yang sekaligus dijadikan lapangan parkir bagi tamu maupun para pencari keadilan yang memiliki kendaraan roda 2 atau roda 4 setiap hari dibersihkan oleh petugas kebersihan kantor.
3. Sarana Parkir Khusus -
Sarana parkiran khusus yaitu dikhusukan untuk Hakim, Pegawai, Staf dan Honorer bagi yang memiliki kendaraan roda 2 maupun roda 4 dibagian belakang gedung dan setiap hari jum’at diadakan pembersihan atau pemeliharaan dengan baik. Selanjutnya untuk tahun akan dating diprogramkan akan dibuat lebih besar.
4. Sarana Listrik -
Kondisi perlistrikan daya yang tersedia sebelumnya tidak mampu memenuhi peralatan sarana gedung pada Pengadilan Agama Kendari bila seluruh perangkat
80
yang menggunakan daya listrik digunakan secara serentak dan terus-menerus maka akan menyebabkan kerusakan pada alat-alat yang terhubung dengan listrik seperti kompiuter, Ac, TV dan lainnya. Untuk itu Pengadilan Agama Kendari telah melakukan penambahan daya tahun ini 2013 guna memaksimalkan atau meningkatkan kinerja. 5. Sarana Tanah -
Sarana tanah pada Pengadilan Agama Kendari masih terdapat halaman luas dibagian belakang yang masih rendah sehinggah bila musing hujan ada genangan air yang tertinggal, Maka dari itu bongkarang renovasi gedung tahun 2013 ini dijadikan timbunan untuk meninggikan keadaan tanah sejajar dengan halaman depan Pengadilan Agama Kendari. Selanjutnya sarana tanah ini peruntukannya untuk kelanjutan pembanguan penambahan ruangan siding,
ruangan panitera
pengganti, serta ruangan pejabat structural. -
Saranah tanah halaman pada Pengadilan Agama Kendari yang luas bagian belakang telah dibangun sebuah Mushollah dengan ukuruan 10 x 8 melalui pendanaan swuadaya pegawai utamanya hakim dan sumbangan yang tidak terikat lainnya.
c. Penghapusan Penghapusan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 96/PMK.06/2007, tanggal, 4 September 2013, tentang tata cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemampaatan, Penghapusan dan Pemindah Tanganan Barang Milik Negara, Pengadilan Agama Kendari untuk 2013 sebahagian Barang Milik Negara yang tidak layak pakai sudah dilelang / dihapus yaitu hasil bongkarang rehab gedung melalui Kantor Pelelangan Negara Kendari, C. Pengelolaan Keuangan Dana yang tersedia dalam DIPA Pengadilan Agama Kendari mengalami peningkatan antara tahun 2012 dengan tahun 2013 sebagai berikut: Besaran Anggaran DIPA Rp No 1 2 3 4
Jenis Belanja Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Belanja Posbakum dan Perkara Prodeo (DIPA II)
Selisih Kenaikan
Tahun 2012
Tahun 2013
1.937.925.000,292.211.000,1.015.000.000,38.700.000,-
4.814.421.000,- 481.442.100.000,80.697.000,372.908.000,35.000.000,1.050.000.000,- 27.080.000,11.620.000,-
Prsentase Kenaikan % 248.43 127.62 103.45 30.03
1. Belanja Pegawai Belanja Pegawai adalah program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Mahkamah Agung yang Indikator Kinerja Utama Program Pembinaan
81
Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan urusan Administrasi dengan realisasi sebagai berikut: Prsen tase Pencairan %
No
Kode
Jenis Belanja
Anggaran Tahun 2013
Realisasi Tahun 2013
1
511157
Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim
232.740.000,-
205.200.000,-
27,540,000,-
88.17
305,713,000,-
131.81
30.000,-
1.266.678.000 ,16.385,-
13,615,-
54.62
67.758.000,-
87.533.920,-
19,775,920,-
129.19
511111
2
Belanja Gaji Pokok 511119 Belanja Pembulatan 511121 Belanja Tunjangan Suami / Isteri
3 4
960.965.000,-
Plus / Mines
5
511122
Belanja Tunjangan Anak
24.639.000,-
27.524.882,-
2,885,882,-
111.71
6
511123
Belanja Tunjangan Struktural
21.060.000,-
23.400.000,-
2,340,000,-
111.11
7
511124
Belanja Tunjangan Fungsional
2.966.960.000,-
2.930.730.000 ,-
36,230,000,-
98.78
8
511125
Belanja Tunjangan PPh
66.745.000,-
508.058.346,-
441,313,346,-
761.19
9
511126
Belanja Tunjangan Beras
42.399.000,-
69.187.500,-
26,788,500,-
163.18
10
511129
Belanaja Uang Makan PNS
279.000.000,-
189.831.000,-
89,169,000,-
68.04
11
511151
Belanja Tunjangan Umum
110.909.000,-
15.330.000,-
95,579,000,-
13.82
12
512211
Belanja Uang Lembur
41.216.000,-
41.170.000,-
4.814.421.000,-
5.364.660.033 ,-
Jumlah
46,000,-
99.89
550,239,033,-
111.43
2. Belanja Barang Belanja program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung:
1
Kode 002 521111
2
521115
3
521119
No
4 5 6 7
522111 522112 522119 523121
Jenis Belanja Belanja Keperluan Kantor ATK Belanja Operasional Satuan Kerja (Honorer) Belanja Barang Pakaian Dinas Belanja Pembayaran Listrik Belanja Pembayaran Telepon Belanja Pembayaran - Internet Speedy Belanja Pemeliharaan
Anggaran Tahun 2013
Realisasi Tahun 2013
16.544.000,-
16.543.095,-
905,-
99,99
64.680.000,-
64.680.000,-
00,-
100,00
25.203.000,-
23.683.000,-
1.520.000,-
93,97
24.600.000,-
24.185.875,-
414.125,-
98,32
16.200.000,-
13.705.878,-
2.494.122,-
84,60
,-
,-
,-
,-
15.000.000,-
15.000.000,-
00,-
100,00
82
Prsen tase %
Sisa
8
9
10 11
12
13
14
15
16
17
18
19
Satu Unit Kendaraan Roda 4 Dua Toyota Innova Belanja Biaya Peralatan & Mesin - Inventaris Kantor 523121 - Personal Kompiuter - Pemeliharaan AC - Pemeliharaan Printer 523121 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Empat Unit 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Post 521113 Belanja Penambah Daya Tahan - Tersedianya ObatObatan 521119 Belanja Pembayaran Honorarium - Dokter 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung 300 M2 521119 Belanja Barang Pelantikan & Sumpah Jabatan 521111 Belanja Keperluan Perkantoran - Satpam 2 Orang - Sopir 1 Orang - Pramubhakti 3 Orang 521111 Belanja Keperluan Perkantoran - Komsumsi Pertemuan 524111 Belanja Keperluan Perkantoran - Koordinasi & Konsultasi (Perjalanan Dinas Biasa) 523121 Belanja Operasional Perkantoran - Perawatan Kendaraan Roda 4 Satu Unit Toyota Avanza 521119 Perjamuan Tamu JUMLAH
9.500.000,-
8.735.408,-
764,592
91,95
12.000.000,-
10.663.671,-
1.336.329,-
88,86
1.370.000,-
656.950,-
713.050,-
47,95
600.000,-
600.000,-
00,-
100,00
5.100.000,-
5.100.000,-
00,-
100,00
9.756.000,-
9.654.100,-
101,900,-
98,96
3.000.000,-
1.863.000,-
1.137.000,-
62,10
72.000.000,-
72.000.000,-
00,-
100,00 %
5.500.000,-
4.951.000,-
549.000,-
90,02
23.571.000,-
23.541.000,-
30.000,-
99,87
15.000.000,-
15.000.000,-
00,-
100,00
5.653.000,-
5.270.000,-
383.000,-
93,22
3. Belanja Modal Program peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Peradilan: N o 1
Kode Jenis Belanja 002 5321111 Belanja Modal
Anggaran Tahun 2013 49.999.000,-
83
Realisasi Tahun 2013 49.900.000,-
Sisa
Prsen tase %
99.000,-
99,80 %
2
3
4
5
Peralatan & Mesin - Pengadaan Laptop 3 Unit - Pengadaan PC. 2 Unit Belanja Modal Peralatan & Mesin - Pengadaan Meublair 1 Set Belanja Modal Peralatan & Mesin - Pengadaan AC Belanja Modal Gedung / Bangunan - Renovasi Gedung Tahap I 5331111 Belanja Modal Gedung / Bangunan (Upah Honor & Tenaga Teknis) - Panitia Lelang 5 Orang - Penerima Barang 2 Orang JUMLAH
1.000.001.000,-
1.000.000.000,-
00,-
100 %
1.050.000.000,-
1.049.000.000,-
1.000
100%
4. Belanja Perkara Prodeo (DIPA II) Program Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum sebagai berikut: No
Kode 002
1
521119
2
Jenis Belanja
Belanja Barang Non Operasional - Biaya Bantuan Perkara Prodeo 42 Perkara 5212111 Konsultasi Bantuan Hukum / Belanja Bahan
10.680.000,-
4.628.000,-
6.052.000,-
Prsen tase % 43,33 %
940.000,-
00,-
940.000,-
00 %
Realisasi Anggaran Tahun 2013 Tahun 2013
Sisa
D. PENGELOLAAN ADMINISTRASI 1. Administrasi Perkara Dalam rangka penyelenggaraan tertib administerasi peradilan yang seragam Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan tanggal, 24 Januari 1991 Nomor: KMA / 001 / SK / 1991 memformulasikan pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara yang meliputi 5 bidang yaitu: a. Prosedur Penyelenggaraan Administerasi Perkara Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, dan PK; Pengelolaan administrasi dengan system meja yaitu: MEJA I, MEJA II dan MEJA III
84
MEJA I 1. Menerima Gugatan, Permohonan, (Verset) Banding, Kasasi, dan PK; 2. Menetapkan rencana biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM; 3. Menyerahkan surat gugatan / permohonan banding, kasasi, PK eksekusiberikut SKUM kepada calon penggugat / pemohon agar membayar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM kepada Kas; 4. Menyerahkan eksampler salinan gugatan / permohonan’ MEJA II 1. Mencatat setiap perkara gugatan, permohonan pada kolom register dari kolom pertama sampai terakhir pada setiap buku register meja II; 2. Buku register yang tersedia pada Meja II yaitu Registerasi induk perkara permohonan dan surat kuasa; MEJA III 1. Mencatat kronologis perkara permohonan banding, kasasi, PK penyitaan, eksekusi, akta cerai, permohonan, P3HP pada kolom-kolom register yang tersedia dari kolom pertama sampai terakhir; 2. Registerasi permohonan banding, kasasi, PK, penyitaan barang bergerak dan yang tidak bergerak, eksekusi, registerasi akta cerai, register P3HP;
KAS 1. Mencatat penerimaan dan pengeluaran keuangan dari kolom pertama hingga terakhir; 2. Mengeluarkan biaya proses dan hak-hak kepaniteraan; 3. Tersedianya buku jurnal yaitu: - Jurnal Perkara Permohonan K1-PAI/P; - Jurnal Perkara Gugatan K1-PAI/G; - Jurnal Perkara Banding K1-PA2; - Jurnal Perkara Kasasi K1-PA3; - Jurnal Perkara PK, K1-PA4 dan, - Registerasi Buku Induk Keuangan Perkara K1-PA-6; - Registerasi Buku Induk Keuangan Eksekusi K1-PA7; - Registerasi Buku Induk Hak-Hak Kepaniteraan K1-PA8
b. Pola Tentang Registrasi Perkara Mencatat kronologis perkara yang diterima sampai putus pada kolom register yang tersedia sumber datanya dari Meja II dan Meja III, dilaksanakan oleh staf kepaniteraan, coordinator
pengendalian adalah Penitera, Panitera Muda, Permohonan, dan Gugatan
sebagai upaya untuk tidak ada keterlambatan instrumen dll. c. Pola Tentang Keuangan perkara
85
Buku Induk keuangan pengelolaannya sebagai berikut: 1. Mencatat penerimaan uang panjar yang diterima dan dikeluarkan setiap hari dan ditutup setelah perkara putus juga setiap hari pemegan keuangan kas melaporkan kepada panitera untuk mencatat pengisian kolom register buku induk keuangan perkara (K1PA6); 2. Pola laporan perkara meliputi : - L1-PAI Keadaan Perkara; - L1-PA2 KeadaanPerkara yang dimohonkan banding; - L1-PA3 Keadaan Perkara yang dimohonkan kasasi; - L1-PA4 Keadaan Perkara yang dimohonkan PK; - L1-PA5 Keadaan Perkara yang dimohonkan Eksekusi; - L1-PA6 Kegiatan Hakim; - L1-PA7 Keadaan Keuangan Perkara; - L1-PA8 Keadaan Jenis Perkara dan, - Faktor – Faktor Penyebab Perkara; d. Pola Tentang Laporan Perkara - Laporan jenis LI-PA1,
L1-PA7 dan L1-PA8 dibuat setiap akhir bulan januari s.d
desember 2013 - Laporan jenis LI-PA2, L1-PA5 setiap empat bulan yaitu akhir bulan April, Agustus, dan Desember 2013; - Laporan jenis LI-PA6 dibuat setiap enam bulan yaitu akhir bulan Juni, dan desember 2013; - Penyampaian laporan kepada PTA paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya: e. Pola Tentang Kearsipan Perkara - Alphabetical Filling yaitu Penataan arsip perkara berdasarkan pola urutan abjad - Subjectical Filling yaitu penyusunan arsip berdasarkan subyek; - Geograpitical yaitu yaitu penyusunan arsip berdasarkan tempat. Maka dari itu Pengadilan Agama Kendari memilih polah subyektical filling berdasarkan numberic filling atau nomor perkara. f.
Pemberkasan perkara - Yaitu berkas berjalan dan sudah diputus tapi secara administrative belum selesai karena masih terdapat upaya hokum seperti banding sehinggah berkas perkara yang berjalan ini disimpang dan menjadi tanggung jawab Panitera Muda dengan tidak dimasukkan kedalam pengarsipan; - Yaitu berkas perkara yang definitive secara administrasi telah selesai dan tuntas diserahkan kepada Meja III untuk diarsipkan;
g. Tahapan Penataan Arsip - Tahap Pertama
86
1. Memisahkan berkas yang masih berjalan dan arsip perkara yang definitive; 2. Disimpang Dalam Box atau Sampul; 3. Tiap Box Diberi Label - Tahap Kedua 1. Membuat Daftar Isi 2. Mengklarifikasi Perkara 3. Menempatkan Box dalam Rak 4. Setiap Rak dibuat DIR 5. Ruang Arsip memiliki ruangan tersendiri - Tahap Ketiga 1. Memisahkan berkas arsip sudah mencapai 30 tahun untuk penghapusan; 2. Arsip berkas perkara yang akan dihapus dibentuk panitia ; 3. Arsip berkas perkara yang akan dihapus dibuatkan berita acara dan putusan penetepan penghapusan arsip berkas perkara; 2. Administrasi Umum Penyelenggaraan administrasi umum sipatnya pengelolaan administrasi perkantoran secara umum yaitu sejak pengaturan personalia atau sumber daya pegawai hingga kelembagaan meliputi tiga bagian yaitu: a. Bagian Kepegawaian -
Pengelolaan tertib administrasi secara rutin dengan hal sebagai berikut: a) Tertib administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai b) Tertib administrasi Kenaikan gaji berkala pegawai dan inpassing c) Tertib administrasi Pengisian buku induk pegawai d) Tertib administrasi laporan kepegawaian setiap bulan april dan oktober e) Tertib administrasi dalam penyusunan papan data Bezetting dan DUK; f)
Tertib administrasi penysunan data pegawai dalam file box masing-masing;
g) Tertib administrasi pengisian data simpeg kepegawaian Pengadilan Agama Kendari; h) Tertib administrasi dalam penerimaan surat-surat kepegawaian dan pembuatan Surat – Surat Keputusan (SK) dan, surat tugas lainnya.
b. Bagian Keuangan -
Pelaksanaan administrasi keuangan dilaksanakan secara tertib berdasarkan perencanaan dan penggunaan uang yang tersedia dalam Daftar Isian Keuangan Pengadilan Agama Kendari yaitu terdiri dari : a) Belanja Pegawai b) Belanja Barang c) Belanja Modal d) Belanja Barang Posbakum dan Perkara Prodeo.
c. Bagian Umum
87
-
Kegiatan Administrasi umum dilaksanakan secara rutin dan tertib antara lain: a) Pengadministrasian tertib penerimaan dan terkirim (keluar) yaitu: - Surat Masuk Sebanyak 849 - Surat keluar Sebanyak 1166 Surat Masuk Kode 1. OT 01.1 2. HM.00 3. HM.01.1 4. HK.05 5. KP.05.2 6. KP.01.2 7. KP.06.0 8. KP.00 9. KU.01 10. KM.6 11. PB.00 12. KU.01.1 13. PL.07 14. KP.04.5 15. KP.05.8 16. KU.00 17. KU.03 18. HM.01 19. HM.02.2 20. SYS.A 21. PP.PTWP 22. PL.02 23. WKN.05 24. KNI.05.02 25. KP.04.1 26. KU.04 27. OT.01.2 28. PL.00 29. PL.01 30. AG 31. UN.29.11 32. WPB.27 33. BUA 34. PENG.06 35. KP.02.3 36. PP.00.3 37. KP.02.2 38. PP.00 39. PP.004 40. HM.01.2 41. HK.05 42. KU.04.2 43. HK.08 44. PL.09 45. PL.06 46. HK.0.06 47. KU.05
Surat Keluar
Jumlah 4 Buah 11 Buah. 34 Buah. 213 Buah 1 Buah 2 Buah 3 Buah. 1 Buah 15 Buah 1 Buah 25 Buah 3 Buah 3 Buah 7 Buah 2 Buah 5 Buah 1 Buah 3 Buah 18 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 10 Buah 1 Buah 12 Buah 1 Buah 2 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 11 Buah 7 Buah 231 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah
88
Kode 1. OT 01.1 2. HM.00 3. HM.01.1 4. HM.02.2 5. KP.04.1 6. KP.05.2 7. KP.01.2 8. KP.06.0 9. KP.00 10. KU.01 11. KM.6 12. PB.02 13. KU.01.1 14. PL.07 15. KP.005. 16. KP.02.1 17. KP.05.3 18. KU.03 19. HK.05 20. KU.04 21. KP.04.6 22. PP.03 23. KU.05 24. KP.01.1 25. PP.00.2 26. OT.01.2 27. PL.03 28. KP.04.3 29. KP.04.5 30. PL.01 31. PS.00 32. PP.00.1 33. P.00.2 34. PP.004 35. HK.03.4 36. KU.04.2 37. KU.04.1 38. PL.00 39. PB.00 40. KP.02.2 41. KU.01.0 42. PL.09 43. BP.02 44. KU.4.2 45. 0T.1.2 46. OT.01 47. PL.05
Jumlah 2 Buah 3 Buah. 14 Buah. 19 Buah 20 Buah 28 Buah 4 Buah. 0 Buah 0 Buah 40 Buah 0 Buah 1 Buah 1 Buah 0 Buah 3 Buah 3 Buah 1 Buah 10 Buah 594 Buah 1 Buah 12 Buah 2 Buah 9 Buah 23 Buah 1 Buah 15 Buah 1 Buah 34 Buah 4 Buah 14 Buah 4 Buah 1 Buah 2 Buah 1 Buah 1 Buah 5 Buah 2 Buah 2 Buah 6 Buah 2 Buah 6 Buah 2 Buah 2 Buah 7 Buah 3 Buah 2 Buah 1 Buah
48. KP.06 49. KP.02.1 50. P3MPD 51. HMJ.PA 52. PS.00 53. HK.01 54. KP.05 55. KU.01.1 56. HK.05 57. PP.01.3 58. KU.02 59. KP.04.6 60. PS.01 61. HK.3.4 62. HK.00 63. KP.01.1 64. PL.03 65. PP.01.3
1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 2 Buah 1 Buah 2 Buah 1 Buah 166 Buah 2 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah 2 Buah 1 Buah 1 Buah
48. HM.02.3 49. PP.00 50. PP.01.3 51. KP.00.1 52. OT.00 53. HK.3.4 54. KU.02.4 55. KP.04.2 56. KP.01 57. KU.00
1 Buah 1 Buah 2 Buah 2 Buah 1 Buah 1 Buah 6 Buah 2 Buah 4 Buah
b. Pengadministrasian kepustakaan dalam hal -
Pengelompokan buku-buku berdasarkan kategori buku
-
Penambahah buku-buku perpustakaan
-
Pemimjaman Buku-buku perpustakaan
c. Pengadministrasian dokumen-dokumen Saran prasarana gedung dan alat –
alat rumah tanggah kantor d. Menjaga kebersihan Saran prasarana gedung dan alat – alat rumah tanggah
kantor e. Tersedianya sarana perasaran kantor yang akan digunakan secara rutin oleh
pimpinan dan pegawai;
89
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Kesimpulan 1. Teknis Yustisial 1. Penyelesaian perkara dalam tahun 2013 baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding telah mengalami peningkatan : 1). Perkara di tingkat pertama diselesaikan 2). Perkara Banding yang dimohonkan Banding
654 perkara. 31 perkara.
3). Pemeriksaan Setempat tereselesaikan
- perkara.
4). Perkara yang diajukan Kasasi sebanyak
- perkara.
5). Perkara yang diajukan PK sebanyak
- perkara.
2. Dengan adanya pelatihan, temu karya, pendidikan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Kendari, maka kualitas penyelesaian perkara dan putusan semakin meningkat. 3. Administrasi Peradilan Pada umumnya pelaksanaan Pola Bindalmin sebagai realisasi dari Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA.001/SK/I/1991, baik di Pengadilan Agama Kendari telah dilaksanakan dengan tertib dan seksama walaupun masih terdapat kekurangankekurangan yang masih perlu disempurnakan. 2. Kesekretariatan a. Personil / Pegawai Fungsional Pengadilan Agama Kendari yaitu: -
Ketua, Wakil Ketua, Pansek, Wapan Lengkap tahun 2012 s/d 2013,
-
Hakim tahun 2013 sebanyak 10 Orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua sampai akhir Desember 2013,
-
Panitera Muda 3 orang dan untuk tahun 2013
-
Panitera Pengganti 2 orang ditambah dengan 3 orang staf PNS golongan (III/a) dan (II/c) serta 1 orang Staf Non PNS (pramubahkti)
-
Jurusita tahun 2013, 2 Orang
-
Jurusita Pengganti tahun 2013, 2 Orang
b. Personil / Pegawai Struktural Pengadilan Agama Kendari yaitu: -
Wakil Sekretaris sejak 2 April 2013 baru ada pejabat Definitif Wakil Sekretaris dengan pangkat (III/c).
-
Kasub. Kepegawaian sejak 2 April s/d 31 Desember 2013, tidak lagi menjabat sebagai PLH. Wasek dibantu oleh 1 orang Staf Non PNS (pramubahkti)
-
Kasub. Keuangan sejak 2 April s/d 31 Desember 2013 dilaksanakan langsung oleh Wakil Sekretaris dibantu 1 orang staf PNS golongan II/c dan 1 orang bendahara golongan II/a
-
Kasub. Umum dibantu oleh 1 orang staf PNS Golongan III/a
90
3. Pengawasan Pengadilan Agama sebagai kawal depan Mahkamah Agung telah melakukan berbagai bentuk pengawasan baik teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum dan pengawasan insidentil apabila terdapat kasus-kasus yang perlu mendapat penyelesaian. B. Rekomendasi 1.
Perlu dilanjutkan pelatihan teknis yustisial / penataran/temu karya dan Pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas Kesekretariatan kepada para hakim, pejabat kepaniteraan, jurusita, jurusita pengganti, Pejabat Kesekretariatan dan Staf dalam rangka meningkatkan tenaga peradilan yang profesional.
2.
Sarana gedung kantor Pengadilan Agama Kendari masih perlu ditambah dengan adanya pembangunan gedung tahap ke II, diupayakan sehingga sesuai dengan standar bangunan kantor, dan sejak tahun 2007 hingga pengusulan tahun anggaran 2013 dapat terpnuhi sekalipun tidak sekaligus mengusulkan namun berjalan kearah yang lebih baik. .
3.
Pengadilan Agama Kendari masih kekurangan fasilitas komputer, maka perlu penambahan untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas.
4.
Kiranya alokasi jatah CPNS tahun anggaran 2014 untuk pengadilan Agama Kendari dapat lebih ditingkatkan mengingat masih kurangnya tenaga administrasi, Panitera Pengganti, Juru Sita dan Juru Sita Pengganti serta penjaga malam.
5.
Untuk menghindari terhalangnya kenaikan pangkat bagi pejabat struktural di lingkungan Pengadilan Agama Kendari, maka pendidikan penjenjangan seperti DIKLAT PIM II , III dan IV perlu mendapat perhatian serius demikian juga penempatan pengangkatan pejabat dengan memperhitungkan DUK kepegawaian.
6.
Perlu penambahan kendaraan roda dua dan roda empat untuk Operasional Pengadilan Agama Kendari.
7.
Perlu sarana pendukung Mesin Listrik (Genset) untuk mengantisipasi pemadaman listrik secara tiba-tiba atau penambahan satu meteran. Demikian penyajian laporan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Kendari tahun
2013 disusun untuk dijadikan informasi dan masukan sehingga pelaksanaan tugas-tugas pada masa yang akan datang akan lebih meningkat dan berdaya guna serta berhasil guna. Kendari, 31 JDesember 2013 Ketua,
Drs. H. Muhammad Alwi, MH. Nip. 195901311 199003 1 001
91
