LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS TAHUNAN 2013

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS TAHUNAN 2013

DINAS PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN 1|Laporan

Tahunan Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah 2013

Kata Pengantar Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmad taufik dan hidayah-Nya sehingga laporan tahunan 2013 Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman dapat tersusun. Laporan ini terdiri dari empat bagian yaitu bagian pertama Pendahuluan, bagian kedua Pelaksanaan tugas, Bagian ketiga Uraian Kinerja Pelaksanaan Tugas

dan bagian

keempat Evaluasi Pelaksanaan Tugas. Dengan berakhirnya

pelaksanaan kegiatan tahun anggaran

2013 maka Dinas

Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun yang ketiga 2013 dalam pelaksanaan Renstra 2011-2013 Selama tahun 2013, sasaran capaian kinerja yang ditargetkan dalam Rencana Strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja DPPD untuk tahun 2013 ini kemudian dituangkan ke dalam laporan tahunan DPPD Kabupaten Sleman. Laporan tahunan

DPPD ini disusun berdasarkan

Keputusan Bupati Sleman No

67/Kep.KDH/A/2003, tentang Laporan Pelaksanaan Tugas Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan ini memberikan tuntunan kepada semua instansi untuk menyiapkan laporan tahunan instansi pemerintah sebagai bagian integral dari siklus tahunan . Penyampaian Laporan ini merupakan bentuk kinerja kami, baik capaian yang memenuhi sasaran maupun yang tidak memenuhi sasaran untuk tujuan identifikasi peluang perbaikan kinerja yang dapat dilakukan pada tahun-tahun mendatang, dan akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman. Atas bantuan dari semua pihak dalam penyusunan laporan ini diucapkan terimakasih dan semoga laporan ini dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi DPPD Kabupaten Sleman. Amin.

Sleman,

Januari 2014

Kepala Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman TTD PURWATNO WIDODO, SH.CN. NIP.19551009 198003 1 008

2|Laporan


DAFTAR ISI

Kata Pengantar .........................................................................................................

2

Daftar Isi ...................................................................................................................

3

BAB I

Pendahuluan ...............................................................................................

4

a. Maksud dan Tujuan Laporan ...............................................................

4

b. Visi, Misi instansi dan Tantangan yang masih dihadapi ......................

4

c. Ringkasan Organisasi ..........................................................................

5

BAB II Laporan Pelaksanaan Tugas Desentralisasi ...............................................

16

A. Urusan Wajib ......................................................................................

16

1. Urusan Pertanahan .........................................................................

16

a.

Program dan Kegiatan .............................................................

16

b.

Pencapaian Kegiatan ...............................................................

16

c.

Data Capaian SPM ..................................................................

18

2. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ......

20

a.

Program dan Kegiatan .............................................................

20

b.

Pencapaian Kegiatan ...............................................................

20

BAB III Permasalahan dan Penutup ........................................................................

22

Lampiran: Data Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun 2008 s.d. 2013 .................................................................................................................................... Matrik Pengukuran Kinerja ........................................................................................ Indikator Kinerja Kunci ............................................................................................... Dokumen Data Pendukung IKK .................................................................................

3|Laporan


BAB I PENDAHULUAN A . Maksud dan Tujuan Laporan Laporan pelaksanaan tugas tahunan merupakan suatu sarana informasi yang memuat perkembangan kinerja dari Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah dalam kurun waktu satu tahun. Sedangkan tujuan disusunnya laporan ini adalah sebagai salah satu bahan data untuk meningkatkan kinerja organisasi dan aparat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. B. Visi, Misi Instansi dan Tantangan yang Masih Dihadapi Dalam merumuskan visi Dinas didasarkan pada pandangan jauh kedepan yang ingin dicapai dari Dinas pengendalian Pertanahan daerah. Rumusan tersebut adalah “ Terwujudnya tertib penggunaan dan pemanfaatan tanah” Penjelasan dari visi ini adalah : Penggunaan tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.Pemanfaatan tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan

nilai

tambah

tanpa

mengubah

wujud

fisik

penggunaan

tanahnya.Tertib adalah teratur menurut aturan Sedangkan “MISI” Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah adalah : 1. Meningkatkan penyelenggarakan penatagunaan tanah 2. Meningkatkan penyelenggaraan perizinan pemanfaatan tanah 3. Meningkatkan penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan tanah Penjelasan masing-masing misi sebagai berikut : Penatagunaan tanah adalah pola pengelolaan tataguna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat. Perizinan pemanfaatan tanah adalah pemberian izin bagi suatu kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya. Pengawasan pemanfaatan tanah adalah kegiatan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan tanah, sehingga tercipta pola penatagunaan tanah yang terkendali dan sesuia dengan peruntukan. Tujuan Tujuan

merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi.

Bertolak dari Visi dan Misi yang telah dirumuskan maka ditetapkanlah tujuan yang ingin di capai sebagai berikut : 1. Mewujudkan pengendalian perubahan peruntukan dan penggunaan tanah sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam RT/RW; 2. Mewujudkan pelayanan perizinan pertanahan yang sesuai dengan tata ruang wilayah; 3. Mewujudkan tertib pemanfaatan tanah.

4|Laporan


Sasaran yang diinginkan : 1.

Mewujudkan pengendalian perubahan peruntukan dan penggunaan tanah sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam RT/RW, dengan sasaran : a)

Terkendalinya perubahan peruntukan penggunaan tanah untuk 5 (lima) tahun;

2.

b)

Terwujudnya pendataan pertanahan didaerah;

c)

Terwujudnya sistem informasi pertanahan daerah.

Mewujudkan pelayanan perizinan pertanahan yang sesuai dengan tata ruang wilayah, dengan sasaran : a)

Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan pertanahan sesuai dengan fungsinya;

b) 3.

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang perizinan.

Mewujudkan tertib pemanfaatan tanah, dengan sasaran : a)

Terwujudnya tertib administrasi pertanahan;

b)

Terfasilitasinya kasus-kasus pertanahan;

c)

Terwujudnya tertib pemanfaatan tanah.

Tantangan yang masih dihadapi : a)

Tingginya alih fungsu lahan sehingga banyak sekali permohonan IPPT, volume pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah pegawai;

b)

Inkonsistensi kebijakan pemerintah pusat di bidang pertanahan sehinggga memperpanjang birokrasi perizinan dan menyulitkan pengambilan keputusan.

C. Ringkasan Organisasi 1. Uraian Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Tugas, Pokok dan Fungsi DPPD dijabarkan secara lengakp di dalam Peraturan Bupati Sleman No. 22 tahun 2009 tentang uraian tugas fungsi dan tata kerja DPPD Tugas:

Dinas

Pengendalian

Pertanahan

Daerah

mempunyai

tugas

melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pertanahan. Fungsi:

Perumusan kebijakan teknis bidang pertanahan;

Pelaksanaan tugas bidang pertanahan;

Penyelengaraan pelayanan umum bidang pertanahan;

Pembinaan dan pengembangan bidang pertanahan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah mempunyai struktur organisasi sebagai berikut : a.

Kepala Dinas

b.

Sekretariat terdiri dari : 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian

5|Laporan


2) Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi c. Bidang Tata Guna Tanah terdiri dari : 1) Seksi Penatagunaan Tanah 2) Seksi Data dan Informasi Pertanahan d. Bidang Perizinan Pertanahan terdiri dari : 1) Seksi Administrasi dan Penagihan Perizinan Pertanahan 2) Seksi Pengkajian dan Penetapan Perizinan pertanahan e. Bidang Pengawasan Pemanfaatan Pertanahan terdiri dari : 1) Seksi Pengawasan Pemanfaatan Tanah 2) Seksi Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kas Desa 3) Seksi Penanganan masalah pertanahan f. Unit Pelaksana Teknis g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Tugas dan Fungsi masing-masing Bidang adalah : a) Sekretariat : Tugas

:

menyelenggarakan urusan umum, kepegawian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi

Fungsi

:

Dalam melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi : 1.

Penyusunan rencana kerja sekretariat;

2.

Perumusan kebijakan kesekretariatan;

3.

Penyelenggaraan urusan umum;

4.

Penyelenggaraan urusan kepegawaian;

5.

Penyelenggaraan urusan keuangan;

6.

Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;

7.

Pengkioordinasian

penyelenggaraan

tugas

satuan

organisasi; 8.

Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja sekretariat

b) Bidang Tata Guna Tanah : Tugas

:

Menyelenggarakan penatagunaan tanah dan pengolahan data informasi pertanahan

Fungsi

:

Dalam melaksanakan tugas Bidang Tata Guna Tanah mempunyai fungsi : 1.

Penyusunan rencana kerja Bidang Tata Guna Tanah;

2.

Perumusan kebijakan teknis penatagunaan tanah dan pengolahan data dan informasi pertanahan;

3.

Penyelenggaraan penatagunaan tanah;

4.

Penyelenggaraan

pengolahan

data

dan

informasi

pertanahan; 5.

Evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Tata Guna Tanah.

6|Laporan


c) Bidang Perizinan Pertanahan : Tugas

:

Menyelenggarakan

pelayanan

administrasi,

penagihan,

pengkajian dan penetapan perizinan pertanahan. Fungsi

:

Dalam melaksanakan tugas Bidang Perizinan Pertanahan mempunyai fungsi : 1.

Penyusunan rencana kerja Bidang Perizinan Pertanahan;

2.

Perumusan

kebijakan

penagihan,

pengkajian,

teknis

pelayanan

dan

administrasi,

penetapan

perizinan

pertanahan, menyelenggarakan pelayanan administrasi dan penagihan perizinan pertanahan; 3.

Penyelenggaraan pelayanan administrasi dan penagihan pertanahan;

4.

Penyelenggaraan pengkajian dan penetapan perizinan pertanahan;

5.

Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Perizinan Pertanahan.

c) Bidang Pengawasan Pemanfaatan Pertanahan Tugas

:

Menyelenggarakan

pengawasan

pemanfaatan

tanah

dan

penanganan masalah pertanahan Fungsi

:

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengawasan Pemanfaatan Pertanahan mempunyai fungsi : 1.

Penyusunan

rencana

kerja

Bidang

Pengawasan

Pemanfaatan Pertanahan; 2.

Perumusan kebijakan teknis pengawasan pemanfaatan tanah dan penanganan masalah pertanahan;

3.

Penyelenggaraan pengawasan pemanfaatan tanah;

4.

Penyelenggaraan

pengawasan

dan

pengendalian

pemanfaatan tanah kas desa; 5.

Penyelenggaraan dan pembinaan penanganan masalah pertanahan;

6.

Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Pengawasaan Pemanfaatan pertanahan.

2. Sumber Daya Manusia a. Jumlah pegawai Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah menurut golongan adalah sebagai berikut :

7|Laporan


No

Unit Kerja

1. 2. 3. 4. 5.

Kepala Dinas Sekretariat Bidang Tata Guna Tanah (TGT) Bidang Perizinan Pertanahan Bidang Pengawasan Pemanfaatan tanah Pejabat Fungsional : JUMLAH

6.

IV 1 1 1 2 1

Golongan III II 8 1 7 5 2 11 1

I 1 -

6

31

1

4

Jumlah 1 11 8 9 13 42

b. Jumlah pegawai Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut : Pendidikan No

Unit Kerja

1. 2. 3.

Kepala Dinas Sekretariat Bidang Tata Guna Tanah (TGT) Bidang Perizinan Pertanahan Bidang Pengawasan Pemanfaatan tanah Pejabat Fungsional JUMLAH

4. 5. 6.

Jml

S2

S1

D4

D3

Sarmud

SLTA

SLTP

-

1 6

-

-

-

5

-

1 11

4

3

-

-

-

1

-

8

2

4

1

-

1

1

-

9

2

4

-

1

-

6

-

13

8

18

1

1

1

13

-

42

c. Jumlah pejabat struktural meliputi 1 orang pejabat eselon IIB,1 orang pejabat eselon IIIA, 3 orang pejabat eselon IIIB, dan 9 orang pejabat eselon IVA. 3. Sarana Prasarana Data sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas sebagai berikut: No A B

Uraian TANAH PERALATAN DAN MESIN

31 Des 2012

Berkurang

Bertambah

0

31 Des 2013 0

1,926,096,910

269,914,800

651,664,000

2,307,846,110

806,248,500

170,500,000

365,000,000

1,000,748,500

858,905,410

99,414,800

98,214,000

857,704,610

a.Alat-Alat Besar b.Alat-Alat Angkutan c.Alat-Alat Bengkel Dan Alat Ukur d.Alat-Alat Pertanian / Peternakan e.Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga f.Alat-Alat Studio dan Komunikasi g.Alat- Alat kedokteran

188,450,000

260,943,000

449,393,000

h.Alat -Alat Laboratorium i.Alat-Alat Keamanan C

GEDUNG DAN BANGUNAN a.Bangunan Gedung

663,840,727 663,840,727

0

154,846,500 154,846,500

b.Bangunan Monumen

8|Laporan


818,687,227 818,687,227

D

JALAN,IRIGASI DAN JARINGAN a.Jalan dan Jembatan b.Bangunan Air/Irigasi

0

0

0

0

ASET TETAP LAINNYA

295,265,600

0

350,000

295,615,600

a. Buku Perpustakaan

295,265,600

350,000

295,615,600

c.Instalasi d.Jaringan E

b. Barang Bercorak kesenian c. Hewan Ternak dan Tumbuhan d. Konstruksi dalam pengerjaan Jumlah Aktiva tetap a.Sistem Informasi b.Peta Digital

106,155,638 66,137,000 40,018,638

0

0

106,155,638 66,137,000 40,018,638

AKTIVA LAIN - LAIN

0

0

0

85,423,700

Barang Rusak Berat

85,423,700 2,991,358,875

Jumlah Total

269,914,800

806,860,500

3,613,728,275

4. Angaran dan Realisasi Rincian anggaran dan realisasinya sebagai berikut :

No A. B.

Jenis Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung : 1.

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

2,315,097,400

2,138,145,411

92.3 92.3

83,590,000

77,115,000

a.

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang Belanja Pegawai

19,680,000

19,680,000

b.

Belanja Barang/jasa

63,910,000

57,435,000

c.

Belanja Pemeliharaan

-

-

d.

Belanja Modal

-

-

2.

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

21,115,000

20,947,850

a.

Belanja Pegawai

16,000,000

16,000,000

b.

Belanja Barang/jasa

5,115,000

4,947,850

c.


-

-

d.

Belanja Modal

3.

Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

-

-

5,165,600

5,162,700

a.

Belanja Pegawai

-

-

b.

Belanja Barang/jasa

5,165,600

5,162,700

c.


-

-

d.

Belanja Modal

-

-

4.

Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik dan langganan

43,800,000

30,362,269

a.

Belanja Pegawai

-

-

b.

Belanja Barang/jasa

43,800,000

30,362,269

c.


-

-

d.

Belanja Modal

-

-

9|Laporan


99.2

99.9

69.3

No

Jenis

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

5.

Kegiatan Penyedian jasa administrasi keuangan

19,800,000

19,200,000

a.

Belanja Pegawai

19,800,000

19,200,000

b.

Belanja Barang/jasa

-

-

c.


-

-

d.

Belanja Modal

-

-

6.

Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor

15,902,000

15,898,800

a.

Belanja Pegawai

12,318,000

12,317,500

b.

Belanja Barang/jasa

3,584,000

3,581,300

c.


-

-

d.

Belanja Modal

-

-

7.

Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor

12,500,000

8,004,000

a.

Belanja Pegawai

-

-

b.

Belanja Barang/jasa

12,500,000

8,004,000

c.


-

-

d.

Belanja Modal

-

-

8.

Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

7,000,000

7,000,000

a.

Belanja Pegawai

-

-

b.

Belanja Barang/jasa

7,000,000

7,000,000

c.


-

-

d.

Belanja Modal

-

-

9.

10,834,400

10,830,100

a.

Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Belanja Pegawai

-

-

b.

Belanja Barang/jasa

10,834,400

10,830,100

c.


-

-

d.

Belanja Modal

-

-

10.

Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

3,500,000

3,499,500

a.

Belanja Pegawai

-

-

b.

Belanja Barang/jasa

3,500,000

3,499,500

c.


-

-

d.

Belanja Modal

-

-

11.

8,000,000

6,754,075

a.

Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman rapat Belanja Pegawai

-

-

b.

Belanja Barang/jasa

8,000,000

6,754,075

c.


-

-

d.

Belanja Modal

-

-

12.

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

20,000,000

15,846,100

a.

Belanja Pegawai

-

-

b.

Belanja Barang/jasa

20,000,000

15,846,100

c.


-

-

d.

Belanja Modal

-

-

10 | L a p o r a n


97

99

64

100

99

99

84.4

79.2

No

Jenis

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

13.

Kegiatan Penyediaan jasa Keamanan Kantor

4,740,000

-

a.

Belanja Pegawai

4,740,000

-

b.

Belanja Barang/jasa

-

-

c.


-

-

d.

Belanja Modal

-

-

14.

Kegiatan Penyediaan jasa administrasi kantor

9,000,000

9,000,000

a.

Belanja Pegawai

-

-

b.

Belanja Barang/jasa

9,000,000

9,000,000

c.


-

-

d.

Belanja Modal

-

-

15.

Kegiatan Pengelolaan dokumen SKPD

24,580,000

24,405,595

a.

Belanja Pegawai

16,730,000

16,730,000

b.

Belanja Barang/jasa

7,350,000

7,325,595

c.


d.

Belanja Modal

16.

Kegiatan Penyediaan Jasa Langganan

a.

Belanja Pegawai

b.

Belanja Barang/jasa

-

-

500,000

350,000

3,600,000.00

3,600,000

0

-

3,600,000.00

3,600,000

c.


0

-

d.

Belanja Modal

0

-

17.

199,900,000

165,776,600

a.

Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Belanja Pegawai

4,200,000

3,620,000

b.

Belanja Barang/jasa

195,700,000

162,156,600

c.


-

-

d.

Belanja Modal

-

-

18.

304,430,000

300,291,485

a.

Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Belanja Pegawai

-

-

b.

Belanja Barang/jasa

304,430,000

300,291,485

c.


-

-

d.

Belanja Modal

-

-

19.

Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala mebeler

2,500,000

1,811,500

a.

Belanja Pegawai

b.

Belanja Barang/jasa

c.

-

-

2,500,000

1,811,500


-

-

d.

Belanja Modal

-

-

20.

Kegiatan Penyusunan Dokumen Kepegawaian

24,950,000

24,272,425

a.

Belanja Pegawai

17,450,000

17,450,000

b.

Belanja Barang/jasa

7,500,000

6,822,425

c.


-

-

d.

Belanja Modal

-

-

11 | L a p o r a n


100

99.2

100

82.9

98.6

72.5

97.2

No

Jenis

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

21.

Kegiatan Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

21,240,000

20,492,075

a.

Belanja Pegawai

17,140,000

16,907,500

b.

Belanja Barang/jasa

4,100,000

3,584,575

c.


-

-

d.

Belanja Modal

-

-

22.

Kegiatan Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan

28,640,000

27,958,600

a.

Belanja Pegawai

23,040,000

22,800,000

b.

Belanja Barang/jasa

5,600,000

5,158,600

c.


-

-

d.

Belanja Modal

-

-

23.

Kegiatan Perenyusunan Perencanaan Kerja SKPD

32,080,500

28,942,825

a.

Belanja Pegawai

21,730,500

21,730,500

b.

Belanja Barang/jasa

10,350,000

7,212,325

c.


-

-

d.

Belanja Modal

-

-

24.

23,970,000

18,526,875

a.

Kegiatan Monitoring dan evaluasi program kegiatan SKPD Belanja Pegawai

14,550,000

14,550,000

b.

Belanja Barang/jasa

9,420,000

3,976,875

c.


-

-

d.

Belanja Modal

-

-

25.

Kegiatan Penyusunan Profil SKPD 5 tahun terakhir

19,530,000

18,992,375

a.

Belanja Pegawai

7,530,000

7,270,000

b.

Belanja Barang/jasa

12,000,000

11,722,375

c.


-

-

d.

Belanja Modal

-

-

26.

Kegiatan Penyuluhan Hukum Pertanahan

66,300,000

66,212,675

a.

Belanja Pegawai

27,500,000

27,500,000

b.

Belanja Barang/jasa

38,800,000

38,712,675

c.


-

-

d.

Belanja Modal

-

-

27.

152,230,000

139,828,600

a.

Kegiatan Pelayanan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Belanja Pegawai

93,410,000

93,336,000

b.

Belanja Barang/jasa

58,820,000

46,492,600

c.


-

-

d.

Belanja Modal

-

-

28.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi TKD

61,365,000

56,296,600

a.

Belanja Pegawai

44,390,000

44,165,000

b.

Belanja Barang/jasa

16,975,000

12,131,600

c.


-

-

d.

Belanja Modal

-

-

12 | L a p o r a n


96.4

97.6

90.2

77.2

97.2

99.8

91.8

91.7

No

Jenis

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

29.

Kegiatan Tertib administrasi pertanahan

382,680,000

368,801,750

a.

Belanja Pegawai

242,030,000

241,380,000

b.

Belanja Barang/jasa

140,650,000

127,421,750

c.


-

-

d.

Belanja Modal

-

-

30.

Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Penggunaan Penguasaan dan Pemilikan Tanah (TKD)

27,647,500

24,078,500

a.

Belanja Pegawai

19,322,500

19,322,500

b.

Belanja Barang/jasa

8,325,000

4,756,000

c.


-

-

d.

Belanja Modal

-

-

31.

61,800,000

61,432,000

a.

Kegiatan Plotting Peta Bidang TKD Belanja Pegawai

50,100,000

50,100,000

b.

Belanja Barang/jasa

11,700,000

11,332,000

c.


-

-

d.

Belanja Modal

-

-

32.

Kegiatan Pelayanan Ijin Lokasi, Ijin Pem,anfaatan Tanah, Ijin Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Ijin LC

165,140,000

153,748,900

a.

Belanja Pegawai

102,640,000

102,604,000

b.

Belanja Barang/jasa

62,500,000

51,144,900

c.


-

-

d.

Belanja Modal

-

-

33.

18,400,000

17,964,350

a.

Kegiatan Pengelolaan Administrasi Perijinan Pertanahan Belanja Pegawai

15,520,000

15,520,000

b.

Belanja Barang/jasa

2,880,000

2,444,350

c.


-

-

d.

Belanja Modal

-

-

34.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi IPPTdan Pelaksanaan Kep. Bupati No.57 / 2006

63,817,000

62,057,500

a.

Belanja Pegawai

50,880,000

50,880,000

b.

Belanja Barang/jasa

12,937,000

11,177,500

c.


-

-

d.

Belanja Modal

-

-

35.

Kegiatan Monitoring dan pembinaan perolehan tanah

25,660,000

24,832,600

a.

Belanja Pegawai

17,680,000

17,680,000

b.

Belanja Barang/jasa

7,980,000

7,152,600

c.


-

-

d.

Belanja Modal

-

-

36.

132,440,000

128,440,700

a.

Kegiatan Tertib Administrasi SG Belanja Pegawai

14,140,000

14,140,000

b.

Belanja Barang/jasa

114,550,000

110,550,700

c.


-

-

d.

Belanja Modal

3,750,000

3,750,000

13 | L a p o r a n


96.3

87.1

99.4

93.1

97.6

97.2

96.7

96.9

No

Jenis 37.

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

220,650,000

209,971,900

a.

Kegiatan Tertib Administrasi TKD Belanja Pegawai

86,540,000

86,540,000

b.

Belanja Barang/jasa

134,110,000

123,431,900

c.


-

-

d.

Belanja Modal

-

-

38.

Kegiatan Pemetaan batas wilayah kecamatan

46,660,000

42,950,175

a.

Belanja Pegawai

33,060,000

32,860,000

b.

Belanja Barang/jasa

13,600,000

10,090,175

c.


-

-

d.

Belanja Modal

-

-

39.

Kegiatan Ploting Peta IPPT

62,300,000

62,131,725

a.

Belanja Pegawai

57,500,000

57,500,000

b.

Belanja Barang/jasa

4,800,000

4,631,725

c.


-

-

d.

Belanja Modal

-

-

40.

Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Tanah

65,625,000

62,302,700

a.

Belanja Pegawai

47,375,000

47,375,000

b.

Belanja Barang/jasa

18,250,000

14,927,700

c.


-

-

d.

Belanja Modal

-

-

41.

KegiatanPenyelesaian masalah pertanahan

33,006,000

28,028,800

a.

Belanja Pegawai

21,650,000

21,650,000

b.

Belanja Barang/jasa

11,356,000

6,378,800

c.


-

-

d.

Belanja Modal

-

-

42.

25,915,000

25,811,675

a.

Kegiatan Pemeliharaan Sistem informasi pertanahan Belanja Pegawai

23,915,000

23,915,000

b.

Belanja Barang/jasa

2,000,000

1,896,675

c.


-

-

d.

Belanja Modal

-

-

43.

Kegiatan Update data pertanahan tanah

46,135,000

45,995,625

a.

Belanja Pegawai

35,935,000

35,935,000

b.

Belanja Barang/jasa

10,200,000

10,060,625

c.


-

-

d.

Belanja Modal

-

-

44.

Kegiatan Pengelolaan Single base map

112,000,000

106,897,525

a.

Belanja Pegawai

64,500,000

64,500,000

b.

Belanja Barang/jasa

47,500,000

42,397,525

c.


-

-

d.

Belanja Modal

-

-

14 | L a p o r a n


95.1

92.1

99.7

94.9

84.9

99.6

99.7

95.4

No

Jenis

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

%

45.

Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Sub Domain

38,300,000

37,861,350

a.

Belanja Pegawai

32,300,000

32,300,000

b.

Belanja Barang/jasa

6,000,000

5,561,350

c.


-

-

d.

Belanja Modal

46. a.

Kegiatan Implementasi SPIP Belanja Pegawai

b.

Belanja Barang/jasa

c.


-

d.

Belanja Modal

-

Jumlah Total

2,778,318,000

15 | L a p o r a n

-

-

19,880,000

15,833,350

13,380,000

13,380,000

6,500,000

2,453,350

2,606,169,749


98.8

79.6

93.8

BAB II PELAKSANAAN TUGAS DESENTRALISASI A. Urusan Wajib 1. Urusan Pertanahan a.

Program dan Kegiatan 1) Program Pemanfaatan Ruang a)

Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang

2) Program Pengednalian Pemanfaatan Ruang a)

Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfataan Ruang

3) Program

Penataan

Penguasaan,

Pemilikan,

Penggunaan

dan

Pemanfaatan Tanah. a)

Penyuluhan Hukum Pertanahan.

b)

Pelayanan Izin Perubahan Penggunaan Tanah

c)

Monitoring dan Evaluasi TKD.

d)

Tertib administrasi pertanahan

e)

Pengendalian Pemanfaatan Penggunaan Penguasaan dan Pemilikan Tanah (TKD)

f)

Plotting Peta Bidang TKD

g)

Pelayanan Ijin Lokasi, Ijin Pem,anfaatan Tanah, Ijin Penetapan Lokasi

h)

Pengelolaan Administrasi Perijinan Pertanahan

i)

Monitoring dan Evaluasi IPPTdan Pelaksanaan Kep. Bupati No.57 / 2006

j)

Monitoring dan pembinaan perolehan tanah

k)

Tertib Administrasi SG

l)

Tertib Administrasi TKD

m) Pemetaan batas wilayah kecamatan n) 4)

5)

Ploting Peta IPPT

Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan. a)

Pengawasan Pemanfaatan Tanah

b)

Penyelesaian masalah pertanahan

Program Pengembangan sistem informasi. a)

Pemeliharaan Sistem informasi pertanahan

b)

Update data pertanahan tanah

c)

Pengelolaan Single base map

d)

Pengelolaan dan Pemeliharaan Sub Domain

b. Pencapaian Kegiatan 1)

Program Pemanfaatan Ruang a)

2)

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang a)

16 | L a p o r a n

Tersusunnya kebijakan perizinan pemanfaatan ruang (100%)

Tersusunnya Kebijakan Pengendalian Pemanfataan Ruang (100%)


3)

Program

Penataan

Penguasaan,

Pemilikan,

Penggunaan

dan

Pemanfaatan Tanah. a)

Tersosialisasikannya

informasi

pertanahan kepada

masyarakat

melalui iklan media cetak 6 kl, ILM radio 2 paket, pembuatan papan informasi 3 buah, perawatan papan informasi 1 paket, layanan informasi 1.027 orang (100%) b)

Terlayaninya Izin Perubahan Penggunaan Tanah yang diproses 561 buah (95%)

c)

Terlaksanya monitoring dan evaluasi TKD 35 izin dan fasilitasi tim monitoring dan evaluasi TKD provinsi 37 berita acara (111,18%)

d)

Sosialisasi, konsultasi teknis, pelayanan pertanahan didesa-desa se Kab. Sleman (Larasita) (100%)

e)

Terbitnya rekom ijin pemanfaatan penggunaan TKD 34 rekomendasi (106%)

f)

Terplotingnya peta tanah kas desa dan penggunaan lahannya dalam peta DPPD 600 bidang (100%)

g)

Terlayaninnya Ijin Lokasi, Ijin Pem,anfaatan Tanah, Ijin Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Ijin LC sebanyak 381 buah (96%)

h)

Terlaksananya pengelolaan administrasi IPPT lengkap dan benar 770 permohonana, tertatanya dokumen IPPT th 2009 s/d 2012, entry data SIM Perizinan 959 (100%)

i)

Terlaksanya monitoring 40 lokasi, laporan masuk 8 buah (100%)

j)

Terlaksananya monitoring dan pembinaan perolehan tanah 42 badan hukum (105%)

k)

Tercapainya tertib administrasi SG dipakai Pemkab 10 bidang (100%)

l)

Tercapainya tertib administrasi TKD sebanyak 116 bidang (100%)

m) Terlaksananya pemetaan batas wilayah Kec. Sleman 1 peta (100%) n) 4)

Terlaksananya ploting peta lokasi 1.000 lokasi (100%)

Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan. a)

Terlaksanya pengawasan dan penertiban Pemanfaatan tanah di 17 kecamatan sebanyak 157 obyek lokasi pengawasan dengan rincian Surat peringatan I : 74 obyek lokasi, penghentian : 3 lokasi (147,5%)

b)

Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan tanah sesuai hukum yang berlaku 17 permasalahan (141%)

5)

Program Pengembangan sistem informasi. a)

Terlakananya pemeliharaan sistem informasi pertanahan SLIM di 4 Kecamatan (Kec. Depok, Mlati, Gamping dan Ngaglik) (100%)

17 | L a p o r a n

b)

Terupdatenya peta penggunaaan lahan 1 kabupaten (100%)

c)

Terlaksananya penyempurnaan Single Base Map 1 : 10.000 (100%)


d)

Terkelolanya Sub Domain dppd.slemankab.go.id 12 bulan (100%)

c. Data Capaian SPM DATA DASAR (BASED LINE) RENCANA PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG

PEKERJAAN

UMUM

DAN

PENATAAN

RUANG

BERDASARKAN

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 14/PRT/M/2010 Tanggal 25 Oktober 2010

Jenis Layanan

: Penataan Ruang/Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata

Dasar Indikator

Ruang : Terlaksanakannya

tindakan

awal

terhadap

pengaduan

masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja Batas Waktu

: 2014

Pencapaian Rumus

: ∑ Jumlah kumulatif kasus pengaduan pelanggaran di bidang penataan ruang yang dapat ditangani di tingkat Kab/Kota/Kec sampai akhir tahun pencapaian SPM ∑Jumlah kumulatif kasus pengaduan pelanggaran di bidang penataan ruang yang diterima laporannya dan seharusnya ditangani di tingkat Kab/Kota/ Kec sampai akhir tahun pencapaian SPM

Nilai

: 100%

Pengertian

:

Tindakan Awal Pengaduan Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang adalah suatu bentuk pelayanan yang responsif kepada masyarakat terhadap segala bentuk pengaduan atas pelanggaran di bidang penataan ruang, dengan melakukan tindakan awal paling lama 5 (lima) hari Definisi operasional Pelayanan Yang Responsif adalah bentuk pelayanan yang tanggap, cepat, dan benar terhadap permasalahan yang diadukan oleh masyarakat. Pelanggaran di Bidang Penataan Ruang adalah ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang, dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, dan/atau menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundangundangan sebagai milik umum

18 | L a p o r a n


T A H U N

Jumlah

Jumlah kumulatif

Nilai SPM

kumulatif kasus

kasus pengaduan

Pelayanan pada

pengaduan

pelanggaran di

akhir tahun

pelanggaran di

bidang penataan

pencapaian

bidang

ruang yang diterima

SPM

penataan ruang

laporannya dan

Σ (2) / Σ (3) x

Sumber data dan

yang dapat

seharusnya ditangani

100%

Rujukan

ditangani di

di tingkat Kab/Kota/

tingkat

Kecamatan sampai

Kab/Kota/Kec

akhir tahun pencapaian SPM

1

(jumlah)

(jumlah)

%

2

3

4

5 Fakta lapangan tentang tersedianya

2 0 1

tindakan awal -

-

-

pengaduan pelanggaran di

0

bidang penataan ruang UU No. 26 Tahun 2007 tentang

2 0 1

17

17

100

1

Penataan Ruang: ‐ Pasal 55 ayat (4) ‐ Pasal 60 huruf c, d, e, dan f PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

2 0 1

Pemerintahan Antara 27

27

100

Pemerintah, Pemerintahan

2

Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

2 0 1

17

17

100

3

19 | L a p o r a n


2. Urusan

Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

a.

Program dan Kegiatan 1) Program pelayanan administrasi perkantoran a)

Penyediaan jasa surat menyurat

b)

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik dan langganan.

c)

Penyedian jasa administrasi keuangan

d)

Penyediaan jasa kebersihan kantor

e)

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor.

f)

Penyediaan alat tulis kantor

g)

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

h)

Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

i)

Penyediaan makanan dan minuman rapat.

j)

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

k)

Penyediaan jasa keamanan kantor

l)

Penyediaan jasa administrasi kantor.

m) Pengelolaan dokumen SKPD n)

Penyediaan jasa langganan

2) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

a) Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor. b) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional. c) Pemeliharaan rutin / berkala mebeler. 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. a)

Penyusunan Dokumen Kepegawaian

4) Program Peningkatan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan. a)

Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

b)

Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan

c)

Perenyusunan Perencanaan Kerja SKPD

d)

Monitoring dan evaluasi program kegiatan SKPD

e)

Penyusunan Profil SKPD 5 tahun terakhir`

f)

Implementasi SPIP

b. Pencapaian kegiatan 1) Program pelayanan administrasi perkantoran a)

Terlayaninya surat menyurat 12 bulan sebanyak

4.484 surat

(100%). b)

Terbayarnya langganan listrik, telepon, air dan media cetak 12 bulan (100%)

c)

Terbayarnya Tunjangan bendaharan, pengurus barang 10 orang 12 bulan. (100%)

20 | L a p o r a n


d)

Terbayarnya tenaga kontrak 1 orang 12 bulan dan belanja barang (100%).

e)

Terlaksananya perbaikan komputer, mesin ketik, servis AC 12 bulan (100%)

f)

Terfasilitasinya belanja alat tulis kantor 12 bulan.((100%)

g)

Tersedianya barang cetakan 12 macam.(100%)

h)

Terlaksananya perawatan listrik dan elektronik 12 bulan.((100%)

i)

Terfasilitasinya rapat dan penerimaan tamu 12 bulan.(100%)

j)

Terlaksananya

rapat

–

rapat

koodinasi

dan

konsultasi

12

pengiriman

12

bulan.(100%) k)

Terpeliharanya keamanan kantor

l)

Tersedianya

materai,

perangko,

dan

jasa

bulan.(100%) m) Terlaksanya pengelolaan arsip dan perpustakaan 12 bulan. (100%) n)

Terbayarnya langganan media cetak 12 bulan. (100%)

2) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur. a)

Terpeliharanya gedung / kantor DPPD 1 unit. (100%)

b)

Terpeliharanya

kendaraan dinas roda 2 (dua) 9 unit dan roda 4

(empat) 5 unit.(100%) c)

Terpeliharanya mebeler. (100%)

3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. a)

Tersusunnya file pegawai 2 kl 46 orang , daftar nominatif 2 kali , daftar formasi dan bezetting PNS 2 kl, penjagaan dan pemrosesan kenaikan pangkat 2 kl, penjagaan dan pemrosesan KGB 12 bln , penjagaan dan pemrosesan pensiun pegawai 12 bln, pemrosesan karsi/karsu dan askes 12 bln, pembuatan laporan bulanan 12 bulan. (100%)

4) Program Peningkatan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan. a)

Terlaksananya laporan capaian kinerja tahun 2013 dan Penyusunan target kinerja tahun 2013. (100%)

b)

Terlaksananya laporan bulanan / SPJ 12 kali, laporan realisasi fisik dan keuangan 12 kali, dan CALK Tahun 2013. (100%)

c)

Terlaksananya penyusunan RKA 1 buku, DPA 1 buku, Renja SKPD 1 buku, Program kerja 1 buku, DPPA 1 buku.(100%)

d)

Tersusunnya LAKIP 1 kali, LPPD 1 kali, Laporan bulanan 12 kali, laporan tahunan 1 kali. (100%)

21 | L a p o r a n

e)

Tersusunnya profil DPPD 155 buku , Leaflet 2.700 lembar. (100%)

f)

Terlaksananya implementasi SPIP (90%)


BAB III PERMASALAHAN DAN PENUTUP

A. Permasalahan 1. Untuk mewujudkan peta dasar kabupaten sleman (Single Base Map) skala 1 : 5000, BIG mensyaratakan harus memenuhi 7 unsur peta yaitu, transportasi, hidrografi,

bangunan,

hipsografi/ketinggian.

tutupan Kabupaten

lahan,

toponini,

Sleman

tidak

batas

dapat

administrasi,

membuat

peta

hipsografinya dikarenakan tidak memiliki data ketinggian, sedangkan untuk pengadaan data tersebut memerlukan biaya cukup tinggi; 2. Masih adanya ketidaksesuaian (ketidaksamaan) antara dokumen RDTR dengan RTRW, sehingga menyulitkan dalam implementasi pengendalian pertanahan, khususnya dalam perizinan dan informasi pertanahan; 3. Koneksi Internet yang tidak stabil sehingga mengganggu layanan yang berbasis internet; 4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati Perda 19/2001, sehingga banyak bangunan dalam areal blok persawahan subur dan irigasi teknis serta pembangunan sebelum ada perizinan; 5. Pelayaan

dimulai

dari

pemanfaatan

SIM

Perizinan,

penelitian

berkas

administrasi, tinjau lokasi, dan penyusunan bahan rekomen dasi serta keputusan atas perizinan terkendala keterbatasan SDM; 6. Sistem informasi perizinan masih belum terkoneksi dengan instansi terkait secara sempurna dan kurang user friendly; 7. Perkembangan peraturan di bidang pemanfaatan tanah serta permohonan atas jenis dan tipe bangunan berkembang sanagt pesat, perlu diimbangi dengan pembaharuan peraturan teknis yang terkait dengan perizinan pertanahan; 8. Sebagai salah satu dasar pertimbangan perizinan pertanahan, perencanaan tata ruang yang tersedia aladh perda RTRW, sedangkan RDTR belum tersedia sampai dengan saat ini; 9. Perubahan peraturan di tingkat puast terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum, berpengaruh pada pelayanan Izin Penetapan Lokasi Pembanguan untuk Kepentingan Umum yang menjadi kewenangan Gubernur, secara teknis pada tahun 2013 masih menemui kendala/persamaan persepsi implementasi anatar Pemda DIY, Kantah Sleman, dan DPPD serta instansi terkait; 10. Desa kuerang kooperatif dan kurang respond dalam mwemberikan informasi dan data yang diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan tanah; 11. Terbatasnya jumlah perangkat yang mengetahui permasalahan pertanahan serta kemampuan dalam membaca peta desa, buku leger, buku desa; 12. Tidak tertibnya desa dalam administrasi dibidang pertanahan;

22 | L a p o r a n


13. Berkas

permohonan

rekomendasi

perubahan

peruntukan/

pemanfaatan/

pelepasan Tanah Kas desa dari pemerintah desa kepada bupati untuk ijin gubernur masih seringkali kurang lengkap dan atau kelitu; 14. Regulasi berkaitan dengan pengaturan perubahan peruntukan/ pemanfaatan/ pelepasan Tanah Kas desa belum ada ditingkat kabupaten; 15. Keterlambatan pemerintah desa dalam mengirimkan berkas permohonan pendafatran Tanah Kas Desa untuk sertifikasi dan pengukuran Tanah Kas Desa yang dilakukan oleh kantor pertanahan belum sesuai jadwal sehingga pensertifikatan Tanah kas Desa tidak dapat selesai tepat waktu; 16. Kurang maksimalnya aparat pemerintah desa dalam menunjukan perubahan peruntukan/pemanfaatan Tanah kas Desa yang belum berijin; B. Penutup Secara umum Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah Kabupaten Sleman dapat memenuhi sasaran yang telah ditetapkan. Dari 46 kegiatan yang telah ditetapkan 4 kegiatan melampaui target. Dari alokasi dana yang telah ditetapkan tahun 2013 Rp. 2.778.318.000,- realisasi sebesar Rp. 2.606.169.749,- dan setor kembali sebesar

Rp. 172.148.251,-

atau sebesar 6,19% Perlu peningkatan koordinasi baik internal maupun eksternal dan perlunya pemberdayaan staf lintas bidang dalam menutup kekurangan personil

23 | L a p o r a n


iii | L a p o r a n


LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS TAHUNAN 2013

Recommend Documents