LAPORAN TAHUNAN 2013

LAPORAN TAHUNAN 2013 PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS IA JL. BASUKI RAHMAT NO.11, KOTA BENGKULU Website : www.pa-bengkulukota.go.id Email : [email protected], [email protected]

BENGKULU 38221

PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas izin dan karunia-Nya laporan tahunan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA pada Tahun 2013 dapat disusun dan diselesaikan. Laporan tahunan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kami dalam melaksanakan tugas kepada negara dan publik sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung No. 144/KMA/SK/III/2007 tentang Kerterbukaan Informasi Di Pengadilan, yang pada intinya adalah berisi tentang pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dalam kurun waktu Tahun 2013. Setulusnya kami menyadari bahwa laporan tahunan ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu segala kritik dan koreksi yang sifatnya membangun demi sempurnanya laporan ini akan kami terima dengan senang hati dan tak lupa disampaikan terima kasih. Harapan kami, semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan acuan untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Akhirnya, hanya kepada Allah jualah kami serahkan segalanya disertai harapan. Mudah-mudahan Allah SWT membimbing kita untuk terus menggapai keridhoan-Nya.

Bengkulu, 31 Desember 2013 Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA,

Dr. H. Osin Moh. Muhsin, S.H, M.Hum NIP. 195507071983031005

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA 2013

ii

DAFTAR ISI

PENGANTAR .............................................................................................

ii

DAFTAR ISI ...............................................................................................

iii

BAB I

PENDAHULUAN .....................................................................

1

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN ....................................

1

B. VISI DAN MISI PERADILAN AGAMA .............................

2

C. RENCANA STRATEGIS .....................................................

2

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) ...............................

5

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGADILAN AGAMA ..

5

B. PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ..

6

BAB III KEADAAN PERKARA............................................................

8

BAB IV PENGAWASAN INTERNAL .................................................

14

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ..................................

16

A. SUMBER DAYA MANUSIA ..............................................

16

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial ...........................

16

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial ...................

16

3. Tenaga Honorer ..............................................................

16

4. Promosi dan Mutasi ........................................................

16

5. Pengisian Jabatan Struktural ............................................

19

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA ...............

20

1. Sarana dan Prasarana Gedung .........................................

20

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung............................

21

3. Pengelolaan Teknologi Informasi ....................................

21

C. PENGELOLAAN BAGIAN KEUANGAN ..........................

22

1. Belanja Pegawai .............................................................

23

2. Belanja Barang ...............................................................

23

3. Belanja Modal .................................................................

23

D. PENGELOLAAN ADMINISTRASI.....................................

24

1. Adminitrasi Peradilan......................................................

24

2. Administrasi Umum ........................................................

25

BAB II

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Tahun 2013

iii

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI ................................

27

A. KESIMPULAN ....................................................................

27

B. REKOMENDASI .................................................................

27

LAMPIRAN

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Tahun 2013

iv

BAB I PENDAHULUAN A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan, bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang kekuasaan kehakiman Pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang telah dicabut dengan Undangundang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan bahwa “Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan Peradilan Satu Atap. Sementara itu dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pembahasan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.


1

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka badan Peradilan Agama yang pada saat itu berada di bawah Depertemen Agama yang ditangani oleh Direktorat Badan Peradilan Agama, setelah bergabung Mahkamah Agung ditangani oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Perubahan ini tentu membawa konsekuensi yang luar biasa terhadap pengembangan dan pengelolaan Peradilan Agama ke depan, baik dari segi ketenagaan, administrasi, finansial maupun sarana prasarana. Secara rinci pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA selama tahun 2013 sebagaimana terurai dalam deskripsi di bawah ini. B. VISI DAN MISI PERADILAN AGAMA 1. Visi Peradilan Agama Visi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu: “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”. 2. Misi Peradilan Agama a. Menjaga kemandirian badan peradilan. b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan. c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi peradilan. C. RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA tahun 20082014 ini berisikan tentang visi, misi, tujuan dan sasaran strategis. Penyusunan renstra ini dimaksudkan dapat dijadikan pedoman/ acuan oleh unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dalam melakukan kegiatannya dalam tahun 2010 – 2014, sehingga pelaksanaan kinerja pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA lebih terkoordinir dan teratur sehingga upaya peningkatan kinerja di setiap aspek dan bidang dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien. Berikut rincian tujuan, sasaran dan arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA (adapun mengenai visi dan misi sudah disebutkan sebelumnya)


2

1. Tujuan strategis, merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Diharapkan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya,

untuk

itu

tujuan

strategis

diformulasikan

dalam

mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Selain itu, perumusan tujuan strategis ini juga memungkinkan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA mampu mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah berhasil dicapai, untuk itu agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: a. Terwujudnya sistem pengelolaan perkara yang baik dalam rangka pelayanan kepada pencari keadilan atas dasar cepat, sederhana, dan biaya ringan. b. Terwujudnya tertib penyelesaian administrasi perkara sesuai pola Bindalmin. c. Terwujudnya aparatur pengadilan agama yang berkapasitas optimal dan mutu kerja yang maksimal. d. Terwujudnya pengadilan agama yang berwawasan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. e. Terwujudanya peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan (Prodeo). f. Terwujudnya peningkatan kualitas sistem pengawasan. 2. Sasaran Stategis, adalah hasil yang akan dicapai dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang ditetapkan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dalam rencana stategis sekarang ini adalah : a. Peningkatan penyelesaian perkara tepat waktu. b. Penyelenggaraan tertib administrasi perkara dengan pola Bindalmin secara baik. c. Meningkatkan mutu dan kapasitas aparatur Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.


3

d. Pengembangan dan pemanfaatan IT dalam pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum. e. Penyelenggaraan pelayanan bagi para pencari keadilan yang miskin dan terpingirkan melalui perkara prodeo. f. Penindaklanjutan terhadap pengaduan dan temuan yang dilaporkan.


4

BAB II STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) A. PENYUSUNAN ALUR TUPOKSI Sebagaimana

yang

diamanatkan

UUD

1945

dan

keempat

amandemennya, maka Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA merupakan salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA menggunakan struktur organisasi sebagaimana yang telah diatur

dalam

Keputusan

Sekretaris

Mahkamah

Agung

RI

No.

MA/SEK/07/SK/III/2006 tahun 2006. Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama melalui SIADPA serta penyitaan dan eksekusi. 2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali. 3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan). 4. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo


5

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. 5. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya. B. PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai konsep judicial reform pada reformasi birokrasi di Indonesia, maka perlu ditetapkan suatu standar dalam memberikan pelayanan kepada publik. Untuk itu pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA pada tahun 2013 telah menetapkan Standar Operational Procedures ( SOP ) berperkara, yang diharapkan menjadi pedoman bagi publik dalam berperkara di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, sebagai berikut : Unit/Pejabat Terkait

Waktu Penyelesaia n

1. Menerima surat gugatan/ permohonan sebanyak para pihak ditambah 4 eksemplar termasuk softcopy-nya. Dari Penggugat/Pemohon 2. Meneliti surat gugatan/ permohonan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon 3. Menaksir panjar biaya perkara dan membuat SKUM Rangkap 4 serta menyerahkan SKUM tersebut kepada Penggugat/Pemohon agar membayar panjar biaya perkara pada bank yang ditunjuk 4. Menerima pembayaran panjar biaya perkara sesuai SKUM 5. Memberi tanda lunas dan nomor perkara pada SKUM setelah Penggugat/Pemohon membayar panjar biaya perkara di Bank yang ditunjuk.

Petugas Meja I

5 Menit

Petugas Meja I

5 Menit

Petugas Meja I

5 Menit

Petugas bank

15 menit

Kasir

3 Menit

6. Mencatat panjar biaya perkara dalam buku jurnal perkara yang bersangkutan 7. Membubuhkan nomor perkara pada surat gugatan/ permohonan dengan stempel yang telah ditetapkan. 8. Menyerahkan SKUM lembar pertama kepada Penggugat/Pemohon untuk disimpan yang bersangkutan 9. Menyerahkan berkas perkara berisi surat gugatan/permohonan beserta SKUM lembar

Kasir

5 Menit

Kasir

3 Menit

Kasir

2 menit

Kasir

2 menit

Uraian Pelayanan A.

Pendaftaran Perkara


6

kedua kepada Penggugat/Pemohon untuk mendaftar perkaranya pada petugas meja II 10. Mencatat perkara gugatan dalam buku register gugatan dan perkara permohonan dalam buku register permohonan 11. Menyerahkan satu eksemplar surat gugatan/permohonan kepada Penggugat/Pemohon untuk disimpan yang berasangkutan

Petugas Meja II

20 Menit

Petugas meja II

2 menit

Meja I

5 Menit

Meja I Kasir Kasir

10 Menit 5 Menit 3 Menit

Kasir

5 Menit

Kasir Kasir

3 Menit 3 Menit

Meja I

3 Menit

Meja II

20 Menit

Meja II

2 Menit

B. Pendaftaran perkara Prodeo 1.

Menerima permohonan dan gugatan secara cuma-cuma (prodeo). 2. Memeriksa kelengkapan berkas. 3. Membuat SKUM nihil. 4. Menyerahkan SKUM kepada penggugat/pemohon. 5. Mencatat biaya perkara nihil dalam buku jurnal perkara 6. Memberi nomor perkara pada SKUM. 7. Menyerahkan kembali surat gugatan/ permohonan beserta asli SKUM kepada pihak berperkara. 8. Menerima surat gugatan dan asli SKUM dari pihak berperkara 9. Mencatat dalam register induk perkara sesuai dengan nomor perkara yang ada di dalam SKUM 10. Menyerahkan 1 (satu) eks. surat gugatan/ permohonan yang telah diberi cap nomor perkara kepada pihak berperkara dan lembar pertama SKUM.


7

BAB III KEADAAN PERKARA

Salah satu tujuan pembaruan peradilan

(judicial reform) yang meliputi

kebijakan Mahkamah Agung RI, adalah terwujudnya badan peradilan yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif. Prioritas pembaruan peradilan periode ini meliputi 5 (lima) hal pokok, yaitu manajemen aparatur peradilan,

manajemen

perkara

dan

pengurangan

penumpukan

perkara,

transparansi, akuntabilitas dan akses terhadap informasi peradilan, manajemen keuangan serta infrastruktur, pengawasan dan sanksi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA sebagai langkah mewujudkan pembaruan peradilan tersebut, diantaranya adalah peningkatan transparansi peradilan melalui website Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat Indonesia. Kemudian sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/SK/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA telah menjalankan sistem pemberian pelayanan melalui meja informasi, sehingga akses antara aparat peradilan di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dengan masyarakat, benar-benar hanya dapat dilakukan melalui petugas meja informasi. Dalam penanganan perkara, selama tahun 2013 Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA telah menerima 687 perkara, 660 perkara gugatan, dan 27 perkara permohonan, ditambah dengan sisa perkara di tahun 2012 sebanyak 155 perkara. Sehingga total perkara yang ditangani Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA adalah sebanyak 842 perkara. Sedangkan perkara yang sudah diminutasi adalah sebanyak 698 perkara. Dengan rincian sebagai berikut:


8


9


10

Tabel 3.1 Rincian Perkara Lain-Lain Perkara khusus Peraturan Pemerintah Putus sebanyak 67 Perkara Nomor: 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 a. Cerai Gugat 385 lembar Pengeluaran Akta Cerai b.

Cerai Talak 154 lembar

Perkara Ghoib

Diterima sebanyak 81 perkara

Perkara yang Dimohonkan Banding

8 (delapan) perkara 1) 0175/Pdt.G/2012/PA.Bn 2) 0201/Pdt.G/2012/PA.Bn 3) 0491/Pdt.G/2012/PA.Bn 4) 0505/Pdt.G/2012/PA.Bn 5) 0183/Pdt.G/2013/PA.Bn 6) 0236/Pdt.G/2013/PA.Bn 7) 0250/Pdt.G/2013/PA.Bn 8) 0362/Pdt.G/2013/PA.Bn

Perkara yang Dimohonkan Kasasi

1 (satu) perkara 1) 0505/Pdt.G/2012/PA.Bn

Perkara yang Dimohonkan Peninjauan (Nihil) Kembali (PK) 1 (satu) perkara Perkara yang Dimohonkan Eksekusi 1) 0210/Pdt.G/2003/PA.Bn

Pengelolaan keuangan perkara yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA meliputi biaya Proses Penyelesaian Perkara (selanjutnya disebut biaya proses) dan Hak Kepaniteraan yang merupakan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari komponen biaya perkara. Biaya proses adalah biaya yang digunakan untuk proses penyelesaian perkara yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara. Dasar hukum biaya proses ini adalah Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Nomor: W7-A1/1280.a/KU.04.2/X/2013, Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Nomor: W7-A/847/KU.03.2/IX/2010 Pasal 90 (1) UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 81 A ayat (5) UU No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA 2013

11

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan petunjuk teknisnya melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya. Sedangkan hak kepaniteraan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya merupakan jenis PNBP yang berasal dari biaya perkara. Biaya proses perkara di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA adalah: 1.

Biaya Kepaniteraan dan biaya materai yang diperlukan untuk perkara itu.

2.

Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara itu.

3.

Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakantindakan lain yang diperlukan oleh pengadilan dalam perkara itu.

4.

Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu. Semua kegiatan keuangan tersebut tercatat dalam buku jurnal keuangan

perkara yang meliputi: 1. Buku Jurnal Keuangan Perkara Permohonan

K1.PA.1/P

2. Buku Jurnal Keuangan Perkara Gugatan

K1.PA.1/G

3. Buku Jurnal Keuangan Perkara Banding

K1.PA.2

4. Buku Jurnal Keuangan Perkara Kasasi

K1.PA.3

5. Buku Jurnal Keuangan Perkara Peninjauan Kembali

K1.PA.4

6. Buku Jurnal Keuangan Perkara Eksekusi

K1.PA.5

Secara keseluruhan, penerimaan dan pengeluaran biaya perkara dicatat dan dibukukan dalam Buku Induk Keuangan Perkara yang terdiri dari: 1. Buku Induk Keuangan Perkara

K1.PA.6

2. Buku Induk Keuangan Eksekusi

K1.PA.7

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 053 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maka selama tahun 2013 PNBP dari biaya perkara di Pengadilan

Agama

Bengkulu

Kelas

IA

untuk

DIPA

01

berjumlah

Rp 32.039.000,- (tiga puluh dua juta tiga puluh sembilan ribu rupiah). Sedangkan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA 2013

12

untuk DIPA 04 realisasi PNBP berjumlah Rp 6.191.000,- (enam juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Keseluruhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu peradilan, berujung pada suatu putusan Hakim yang baik. Untuk itu di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA telah dilaksanakan 4 (empat) hari persidangan. Penyusunan majelis hakim dan penetapan pelaksanaan hari sidang tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada pencari keadilan dan untuk meminimalkan jumlah sisa perkara pada akhir tahun, sejalan dengan pembaharuan pengadilan yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI. Berikut ini adalah susunan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Nomor: W7-A1/051/HK.05/I/2013 ( Januari s.d September 2013): Majelis

Ketua Majelis

Anggota

Anggota

Majelis A Khusus

Drs. Syafri Amrul

Dra. Hj. Erni Zurnilah, M.H

Drs. Kamardi, S.H., M.A

Majelis A

Drs. Syafri Amrul

Drs. H. Sudirman H. Yusuf, S.H

Drs. Ahmad Sahil

Majelis B

Dra. Hj. Erni Zurnilah, M.H.


Dra. Hj. Nadimah

Majelis C1

Drs. A. Sapuan

Kamal Muktar,S.Ag

Drs. Ahmad Sahil

Majelis C2

Kamal Muktar,S.Ag

Drs. A. Sapuan


Majelis C3

Drs. Kamardi,S.H., M.A

Drs. Helmi, M.Hum

Sulaiman Tami, S.H

Majelis C4

Drs. Helmi, M.Hum

Sulaiman Tami, S.H

Majelis C5

Drs. H. Sudirman H. Yusuf, S.H Drs. Helmi, M.Hum

Drs. H. Salim Muslim

Majelis C6

Drs. Ahmad Sahil


Nurmadi Rasyid, S.H., M.H Dra. Hj. Nadimah

Majelis C7


Nurmadi Rasyid, S.H., M.H

Rozali, B.A., S.H

Majelis C8


Rozali, B.A., S.H

Sulaiman Tami, S.H

Majelis C9

Rozali, B.A., S.H

Dra. Hj. Nadimah

Sulaiman Tami, S.H

Sedangkan dari bulan Oktober s.d Desember 2013, susunan Majelis Hakim berdasarkan SK Nomor: W7-A1/1279/Kp.01.2/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013: Majelis

Ketua Majelis

Anggota Drs. H. Sudirman H. Yusuf, S.H

Anggota

Majelis A

Drs. Thamzil, S.H

Majelis B Majelis C1

Drs. H. Osin Moh Muhsin, S.H., M.Hum Drs. A. Sapuan

Drs. Ahmad Sahil


Majelis C2

Kamal Muktar, S.Ag



Majelis C3


Rozali, B.A, S.H

Sulaiman Tami, S.H

Majelis C4

Drs. H. Sudirman H. Yusuf, S.H

Sulaiman Tami, S.H

Rozali, B.A., S.H

Majelis C5

Drs. Helmi, M.Hum


Drs. Ahmad Sahil

Drs. Helmi, M.Hum


Rozali, B.A., S.H Sulaiman Tami, S.H

13

BAB IV PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan pada hakekatnya merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (das sein) dengan hasil yang diinginkan (das sollen). Hal ini disebabkan antara kedua hal tersebut sering terjadi penyimpangan. Maka tugas pengawasan dalam bahasa inggris disebut controlling. Dikatakan bahwa “the modern concept of control provides a historical record of what happened and provides date the enable the executive to take corrective steps”. Ini berarti bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan

mengawasi,

tetapi

juga

mengandung

arti

memperbaiki

dan

meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Sejalan dengan konsep pembaruan pengadilan (judicial reform) dalam reformasi birokrasi, maka untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, telah dibentuk Hakim Pengawas Bidang melalui Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Nomor: W7-A1/1293/Kp.04.6/X/2013, sebagai berikut: 1. Drs. Kamardi, S.H., M.A/ Hakim Madya Muda, hakim pengawas bidang administrasi kesekretariatan bagian umum 2. Drs. Ahmad Sahil/ Hakim Madya Utama, hakim pengawas bidang administrasi kesekretariatan bagian keuangan 3. Kamal Muktar, S.Ag/ Hakim Madya Muda, hakim pengawas bidang administrasi kesekretariatan bagian kepegawaian 4. Drs. H. Sudirman H. Yusuf, S.H/ Hakim Utama Muda, hakim pengawas bidang administrasi kepaniteraan prosedur penerimaan perkara 5. Drs. Salim Muslim/ Hakim Madya Utama, hakim pengawas bidang administrasi kepaniteraan bagian kearsipan perkara 6. Rozali, B.A., S.H/ Hakim Madya Muda, hakim pengawas bidang manajemen peradilan dan kinerja pelayanan publik


14

7. Nurmadi Rasyid, S.H., M.H/ Hakim Madya Muda, hakim pengawas bidang administrasi kepaniteraan bagian register perkara dan keuangan perkara 8. Sulaiman Tami, S.H/ Hakim Madya Muda, hakim pengawas bidang administrasi kepaniteraan bagian administrasi persidangan 9. Drs. A. Sapuan/ Hakim Madya Utama, hakim pengawas bidang administrasi pemberkasan 10. Drs. Helmi, M.Hum/ Hakim Madya Utama, hakim pengawas bidang bagian pelaporan perkara Sedangkan koordinator pengawasan kantor secara keseluruhan dilakukan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Dalam pelaksana tugasnya Hawasbid melakukan pengawasan sesuai bidangnya dan menyampaikan laporannya kepada Wakil Ketua selaku koordinator pengawasan setiap tiga bulan sekali. Wakil Ketua merekap laporan Hawasbid tersebut dan menyampaikan laporannya kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.


15

BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. SUMBER DAYA MANUSIA 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Pada tahun 2013 Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA memiliki Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial sebagai berikut: a. Hakim

: 12 Orang

b. Panitera

: 1 Orang

c. Wakil Panitera

: 1 Orang

d. Panitera Muda

: 3 Orang

e. Panitera Pengganti

: 5 Orang

f. Jurusita

: 2 Orang

g. Jurusita Pengganti

: 5 Orang

h. Calon Hakim

: 0 Orang

i. Calon Pegawai

: 0 Orang

2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Pada tahun 2013 Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA memiliki Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial sebagai berikut: a. Wakil Sekretaris

: 1 Orang

b. Kepala Sub Bagian

: 3 Orang

c. Staf

: 11 Orang

3. Tenaga Honorer Pada tahun 2013 Pengadilan Agama Bengkulu dari tenaga honorer 6 orang, terdiri dari : a. Sopir

: 1 orang

b. Satpam

: 2 orang

c. Pramusaji

: 1 orang

d. Cleaning Service

: 2 orang

4. Promosi dan Mutasi Pada tahun 2013 pegawai Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang dipromosikan/pindah tugas sebanyak 14 orang yaitu:


16

a. Drs. Syafri Amrul, Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang pindah tugas menjadi Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Palu. b. Dra. Hj. Erni Zumilah, M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang pindah tugas menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA. c. Dra. Hj. Nadimah, Hakim pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang pindah tugas menjadi Hakim pada Pengadilan Agama Palembang Kelas IA. d. Mirawati Saktiana, S.H., M.H., Wakil Sekretaris pada Pengadilan Agama Bengkulu kelas IA yang pindah tugas menjadi Wakil Sekretaris pada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. e. Drs. Bukhori, Wakil Panitera pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang pindah tugas menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. f. Megawati, S.H., Kepala Sub Bagian Keuangan pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang pindah tugas menjadi Kepala Sub Bagian Keuangan pada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. g. Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I., staf panitera muda gugatan/ Calon Hakim pada Pengadilan Agama Bengkulu yang pindah tugas menjadi Hakim pada Pengadilan Agama Lebong Kelas II. h. Rochmatun, S.Ag., Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang pindah tugas menjadi Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama Curup Kelas IB. i. Desi Gustiana, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang pindah tugas menjadi Kepala Urusan Umum pada Pengadilan Agama Lebong Kelas II. j. Sarmia Riagusni, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang pindah tugas menjadi Staf pada Pengadilan Agama Argamakmur Kelas IB. k. Meitia Eka Rahmah, S.Kom., staf pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang pindah tugas menjadi staf pada Pengadilan Agama Lebong Kelas II.


17

l. Fitrianda Devina, S.H., staf pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang pindah tugas menjadi staf pada Pengadilan Agama Lebong Kelas II. m. Wiwin Haryadi, Staf pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang pindah tugas menjadi staf pada Pengadilan Agama Curup Kelas IB. n. Ardiansyah, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Bengkulu yang pindah tugas menjadi staf pada Pengadilan Agama Lebong Kelas II. Adapun pegawai yang masuk/mutasi pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA sebanyak 13 orang, yaitu: a. Drs. H. Thamzil, S.H. Wakil Ketua Pengadilan Agama Pemalang yang pindah tugas menjadi Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. b. Drs.H. Osin Moh. Muhsin, S.H, M.Hum., Wakil Ketua pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh yang pindah tugas menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. c. Ds. Kamardi, S.H., MA., Hakim pada Pengadilan Agama Padang Kelas IA yang pindah tugas menjadi Hakim pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. d. Drs. Helmi, M.Hum., Hakim pada Pengadilan Agama Jambi Kelas IA yang pindah tugas menjadi Hakim pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. e. Dra. Leni Puspawati, Wakil Panitera pada Penagdilan Agama Curup Kelas IB yang pindah tugas menjadi Wakil Panitera pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. f. Fatihatun Nisak, S.Ag., M.H., Kepala Sub Bagian Keuangan pada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang pindah tugas menjadi Wakil Sekretaris pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. g. Dra. Meli Musli Marni, Staf pada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang pindah tugas menjadi Kepala Sub Bagian Keuangan pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. h. Nora Anddini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Argamakmur yang pindah tugas menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.


18

i. Saibu, S.Ag., Jurusita pada Pengadilan Agama Lebong Kelas II yang pindah tugas menjadi Jurusita pada Pengadilna Agama Bengkulu Kelas IA. j. Pera Anggraini, S.E., Staf pada Pengadilan Agama Argamakmur yang pindah tugas menjadi Staf pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. k. Nannie Andriani, S.E., Staf pada Pengadilan Agama Manna Kelas II yang pindah tugas menjadi Staf pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. l. Merly Dolianti, S.H., M.H., Staf pada Pengadilan Agama Curup Kelas IB yang pindah tugas menjadi Staf pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. m. Apriska Maghlianda, S.M.B., M.M., Kepala Urusan Umum pada Pengadilan Agama Lebong Kelas II yang pindah tugas menjadi Staf pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Mutasi kenaikan pangkat sebanyak 11 orang. a. TMT 1 April 2013 berjumlah 7 orang, yaitu: - Ds. H. Thamzil, S.H.

dari golongan IV/c ke IV/d

- Drs. Helmi, M.Hum.


- Kamal Mukhtar, S.Ag.

dari golongan IV/b ke IV/c

- Kasvina Melzai, S.H.I.

dari golongan III/a ke III/b

- Ranti Oktarina, S.T.


- Merly Dolianti, S.H., M.H.


- Pera Anggraini, S.E.

dari golongan II/a ke III/a

b. TMT 1 Oktober 2013 berjumlah 4 orang, yaitu: - Drs. Salim Muslim


- Nurlaili, S.H.

dari golongan III/c ke III/d

- Rahmi Fitri, S.H.

dari golongan III/b ke III/c

- Sarmia Gusriani, S.H.


5. Pengisian Jabatan Struktural Ketua

: Drs. H. Thamzil, S.H.

Wakil Ketua

: Dr. H. Osin Moh. Muhsin, S.H, M.Hum.


19

Panitera/Sekretaris

: Anasrullah, S.H., M.H.

Wakil Sekretaris

: Fatihatun Nisak, S.Ag ., M.H.

Wakil Panitera

: Dra. Leni Puspawati.

Kasubag Umum

: Nurlaili, S.H.

Kasubag Kepegawaian

: Yuli, S.Ag., M.H.

Kasubag Keuangan

: Dra. Meli Musli Marni.

Panitera Muda Permohonan : As’ad, S.H. Panitera Muda Gugatan

: Drs. Sarjono.

Panitera Muda Hukum

: Fauziah, S.H.

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 1. Sarana dan Prasarana Gedung a. Pengadaan Pada

tahun

2013,

Pengadilan

Agama

Bengkulu

Kelas

IA

melaksanakan penyatuan jaringan listrik dan penambahan daya listrik. b. Pemeliharaan Dana DIPA 2013 untuk pemeliharaan adalah sebesar Rp. 53.930.000,(Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu) dengan rincian penggunaan sebagai berikut: 1. Pemeliharaan gedung dan halaman kantor

Rp. 10.000.000,-

2. Pemeliharaan Rumah Negara

Rp. 1.500.000,-

3. Pemeliharaan Sarana Gedung

Rp.

4. Pemeliharaan/ perawatan Kendaraan Dinas

Rp. 42.000.000,-

430.000,-

c. Penghapusan Pada tahun 2013, Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA tidak ada penghapusan gedung. 2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung a. Pengadaan 1) Triwulan I pengadaan inventaris: NIHIL 2) Triwulan II Pengadaan inventaris: NIHIL 3) Triwulan III pengadaan inventaris : NIHIL 4) Triwulan IV pengadaan inventaris: NIHIL b. Pemeliharaan Dana

DIPA

2013

untuk

pemeliharaan fasilitas

gedung

dan

pemeliharaan inventaris kantor adalah sebesar Rp. 10.100.000 ,-


20

(Sepuluh Juta Seratus Ribu Rupiah) dengan rincian penggunaan sebagai berikut: 1) Pemeliharaan PC/ laptop/ netbook

Rp. 6.000.000,-

2) Pemeliharaan Printer

Rp. 2.100.000,-

3) Pemeliharaan AC

Rp. 2.000.000,-

c. Penghapusan Pada tahun 2013 Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA sedang melakukan opname fisik barang inventaris terhadap barang yang tidak terpakai / dihentikan penggunaannya dengan kondisi rusak berat untuk diusulkan penghapusan. 3. Pengelolaan Teknologi Informasi Penerapan Teknologi Informasi di lingkungan Peradilan Agama memprioritaskan reformasi manajemen dibidang aparatur peradilan, manajemen perkara, transparasi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi peradilan, manajemen keuangan serta infrastruktur dan pengawasan serta sanksi. Pengadilan Agama Bengkulu sebagai public server (pelayan publik) dan penegakan hukum berperan membantu masyarakat umum agar mudah memperoleh informasi secara terbuka (dari mulai proses beracara sampai dengan pemberitahuan isi Putusan), bahkan bagi internal aparat Peradilan Agama sendiri dapat mempermudah untuk mengakses informasi-informasi yang up to date (dari segi administrasi sampai dengan internal rule seperti : Perma, SEMA, keputusan aturan kebijakan pejabat, dll) terutama yang berada di Pengadilan Tinggi Agama atau dari Dirjen Badilag dan Mahkamah Agung RI, dan secara khusus dapat membantu penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Adapun rincian pengelola, perangkat keras dan perangkat lunak sistem teknologi informasi yang digunakan di Pengadilan Agama Bengkulu sebagai berikut : a) Pengelola Telah dibentuknya tim IT guna menunjang tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang meliputi tim website dan SIADPA. Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA 2013

21

b) Perangkat Keras No

Jumlah

Jenis Barang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(Unit)

Server PC unit Printer Modem LCD Projector Scanner Laptop Notebook Ultra Mobile PC CPU Monitor Router Swicth

2 23 38 2 1 1 16 5 3 1 1 3 3

c) Perangkat Lunak -

Aplikasi SIADPA digunakan untuk manajemen perkara

-

Aplikasi SAI yang meliputi SIMAK BMN, SAKPA, SAPPAW digunakan untuk manajemen aset dan keuangan yang diperoleh dari Kementerian Keuangan RI

-

Aplikasi SIMPEG dan SAPK digunakan untuk manajemen kepegawaian

-

Aplikasi KOMDANAS untuk

manajemen

informasi data

pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung RI.

C. PENGELOLAAN BAGIAN KEUANGAN Pada tahun 2013 Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA telah mengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA – 005.01.2.308152/2013 tanggal 05 Desember 2012 Eselon I Badan Urusan Administrasi

Mahkamah

Agung

RI

dengan

nilai

pagu

sebesar

Rp.3.173.890.000,- (Tiga milyar seratus tujuh tiga juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 25 September 2013 mengajukan revisi pagu minus Belanja Pegawai sebesar Rp.3.193.200.000,- (Tiga milyar seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) serta penambahan TUP tanggal


22

25 November 2013 sebesar Rp.37.000.000,- (Tiga puluh tujuh juta rupiah) untuk menampung program pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Peradilan Tingkat Pertama.

1. Belanja Pegawai Belanja pegawai DIPA tahun 2013 sebesar Rp.2.663.037.000,- (Dua miliyar enam ratus enam puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan sudah diajukan revisi pagu minus tanggal 02 Oktober 2013 sebesar Rp.3.193.200.000,-. Sehingga total keseluruhan pagu belanja pegawai sebesar Rp. 5.856.237.000 (Lima milyar delapan ratus lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan sampai akhir Desember 2013 penyerapan anggaran belanja pegawai sebesar Rp.6.539.263.228,(Enam milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) atau 111,66 persen. Minus Rp.683.036.368,- (enam ratus delapan puluh tiga juta tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah). 2. Belanja Barang Untuk belanja barang, jumlah alokasi dana yang diterima di dalam DIPA sebesar Rp.480.853.000,- (Empat ratus delapan puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah). Dan pada tanggal 25 November 2013 ada penambahan dana TUP belanja barang sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah). Total penyerapan anggaran pada kegiatan belanja barang di tahun anggaran 2013 sebesar Rp.516.744.250,- (lima ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau 99.79 persen. 3. Belanja Modal Pada belanja modal di tahun anggaran 2013 ini, Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA mendapatkan dana sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dan sudah terealisasikan 100 persen.

Sedangkan untuk DIPA Nomor: DIPA – 005.01.2.309123/2013 tanggal 05 Desember 2013 Eselon I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dari total pagu sebesar Rp.10.190.000,- (Sepuluh juta seratus


23

sembilan puluh ribu rupiah) dapat terserap sebesar Rp.6.634.000,- (Enam juta enam ratus tiga puluh empat rupiah) atau sebesar 65,10 persen dan sisa Rp. 3.556.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) tidak terserap. Pada urusan keuangan beberapa kewajiban yang harus dilakukan dalam hal pelaporan antara lain membuat laporan realisasi anggaran (manual/aplikasi) baik satker maupun laporan wilayah karena Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA adalah Koordinator Wilayah DIPA Eselon I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Untuk periode bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan. Untuk triwulan ditambah laporan PP 39, untuk laporan semesteran ditambah dengan pembuatan catatan atas laporan keuangan (CALK), dan semua kewajiban pembuatan laporan tersebut dapat dilaksanakan tepat waktu. D. PENGELOLAAN ADMINISTRASI 1. Adminitrasi Peradilan Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, adalah memeriksa, memutus dan meyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Dalam melaksanakan ttupoksi tersebut, diperlukan tertib administrasi perkara yang baik dan tepat sehingga dapat mendukung visi terwujudnya badan peradilan yang agung. Dasar hukum administrasi pengadilan adalah Surat Ketua Mahkamah Agung No. KMA/001/SK/1991 tentang

Pola

Bindalmin,

KMA/032/SK/IV/2007

Surat

tentang

Ketua

Mahkamah

pemberlakuan

Buku

Agung II

No.

Pedoman

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi pengadilan, dan surat Ketua Mahkamah Agung No. 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV. Pola Bindalmin sebagai acuan pokok dalam tertib administrasi perkara, meliputi : a. Pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali.


24

b. Pola tentang register perkara. c. Pola tentang keuangan perkara. d. Pola tentang laporan perkara. e. Pola tentang kearsipan perkara. Pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, pelaksanaan tertib administrasi perkara dilakuakan oleh bidang kepaniteraan di bawah tanggung jawab seorang Panitera (merangkap sebagai Sekretaris). Kemudian Panitera dibantu oleh seorang wakil panitera untuk membina, meneliti dan mengawasi kegiatan kepaniteraan. Selanjutnya yang menjadi pelaksana dalam tertib administrasi kepaniteraan adalah panitera muda dan sesuai tugas dan fungsinya dibagi menjadi panitera muda gugatan, panitera muda permohonan, dan panitera muda hukum. 2. Administrasi Umum Dalam melaksanaka tugas pokok dan fungsi, suatu pengadilan tidak cukup hanya mengandalkan tim dari administrasi perkara. Namun juga diperlukan tim pendukung yang bertanggung jawab dalam upaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana untuk melaksanakan tertib administrasi perkara tersebut. Belum lagi mengenai administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian sebagai bagian dari upaya untuk menjamin kesejahteraan seluruh aparat pengadilan. Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, tugas pendukung agar tertib administrasi perkara dapat berjalan dengan baik dilakukan oleh bidang kesekretariatan di bawah tanggung jawab Sekretaris (merangkap sebagai Panitera). Kemudian Sekretaris dibantu seorang wakil sekretaris untuk membina, meneliti dan mengawasi kegiatan di kesekretariatan adalah kepala sub bagian (Kasubbag) dan sesuai tugas dan fungsinya dibagi menjadi kasubbag umum, kasubbag kepegawaian, dan kasubbag keuangan. Pada tahun 2012, Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA telah melakukan pembangunan rumah dinas pada tanah kosong seluas 1.242 M2 dengan sertifikat Nomor 00097 tanggal 07 April 2010 diterbitkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu terletak di Jl Barito RT 4 RW 3 Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.


25

Untuk kendaraan dinas roda 4, sampai dengan saat ini Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA baru memiliki 2 (dua) unit. Sedan Toyota Vios Tahun 2005 untuk jabatan Ketua dan Toyota Kijang Innova tahun 2011 untuk operasional kantor Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Untuk itu diharapakan agar tahun-tahun berikutnya Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA mendapatkan tambahan anggaran pengadaan kendaraan dinas roda 4 guna kelancaran operasional pelaksanaan tugas. Demikian juga sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa diperlukan adanya alokasi dana untuk penggantian bagi meubelair dan alat pengolah data dikarenakan kebanyakan sudah berusia lebih dari 5 (lima) tahun. Untuk pengelolaan administrasi agenda surat tahun 2013 meliputi surat masuk sejumlah 1606 surat dan surat keluar sejumlah 1663 surat. Selain administrasi perkara dan administrasi umum, pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA juga memiliki bagian-bagian lain yang juga memegang peranan penting dalam upaya pembaruan peradilan, yaitu : a. Tim IT (Informasi Teknologi); bertanggung jawab terhadap tampilan dan isi website Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dan implementasi SIADPA. b. Tim Meja Informasi; bertanggung jawab atas pemberian informasi yang benar kepada masyarakat yang datang ke Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, kemudian mengarahkannya ke bagian-bagian yang menjadi tujuan masyarakat tersebut. c. Humas; bertanggung jawab terhadap pemberian informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan dengan berpedoman pada kode etik. Termasuk mendampingi pimpinan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dalam jumpa pers, wawancara, dan audiensi dengan pejabat instansi terkait. d. Tim Baperjakat; bertanggung jawab untuk memberikan pertimbangan kepada pimpinan terhadap jabatan dan kepegawaian pada seluruh pegawai Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, yang akan menentukan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.


26

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. KESIMPULAN Program kerja tahun 2013 telah terlaksana dengan baik walaupun ada beberapa hambatan dan belum dilaksanakan secara maksimal, namun demikian disadari bahwa kekurangan yang belum dilaksanakan karena terbatasnya dana dan sumber daya manusia yang ada.

B. REKOMENDASI 1. Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai kawal depan Mahkmah Agung kiranya dapat mensosialisasikan manajemen keuangan satu atap di bawah Mahkamah Agung RI dan prosedur pengajuan anggaran agar Pengadilan Agama dalam wilayah hukumnya memperoleh dana maksimal pada tahun anggaran mendatang. 2. Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia secara profesional dan Proporsional, kiranya Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu melakukan pembinaan terprogram dibidang teknis yudisial maupun non yudisial melalui dana APBN yang tertuang dalam DIPA Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. 3. Dalam waktu dekat kiranya Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dapat mengadakan pelatihan tentang AKIP dan LAKIP terhadap Pengadilan Agama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu agar dapat

menunjang

Rencana

Kerja

Anggaran-Kementerian/Lembaga

mendatang.


27

DATA PERKARA YANG DITERIMA PADA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS I A TAHUN 2013

Pencegahan Perkawinan

Penolakan Perk. Oleh PPN

Pembatalan Perkawinan

Kelalaian atas Kewajiban Suami/Istri

Cerai Gugat

Harta Bersama

Penguasaan Anak/Hadhonah

Nafkah Anak Oleh Ibu

Hak-hak bekas Istri

Pengesahan Anak

Pencabutan Kek. Orang Tua

Perwalian

Pencb. Kekuasaan Wali

Penunj. Orang Lain Sbg Wali

Ganti Rugi Thd Wali

Asal Usul Anak

Pen. Kawin Campuran

Isbath Nikah

Izin Kawin

Dispensasi Kawin

Wali Adhol

B. Ekonomi Syari'ah

C. Kewarisan

D. Wasiat

E. Hibah

F. Wakaf

G. Zakat/Infaq/Shodaqoh

H. P3HP/Penetapan Ahli Waris

I. Pengangkatan Anak

J. Lain-lain

Jumlah

Keterangan *)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

1 Januari

-

-

-

-

-

28

35

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66

-

2 Februari

1

-

-

-

-

21

44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

70

-

N O M O R

BULAN

1

Cerai Talak

Izin Poligami

A. PERKAWINAN

3 Maret

-

-

-

-

-

17

35

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

56

-

4 April

1

-

-

-

-

17

50

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

71

-

5 Mei

-

-

-

-

-

11

33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

-

48

-

6 Juni

-

-

-

-

-

20

43

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

66

-

7 Juli

-

-

-

-

-

14

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36

-

8 Agustus

-

-

-

-

-

7

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

27

-

9 September

-

-

-

-

-

18

61

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

84

-

10 Oktober

-

-

-

-

-

15

30

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

50

-

11 Nopember 12 Desember JUMLAH

-

-

-

-

-

16 13

42 32

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1 -

-

1 -

-

-

1

-

-

1 -

6

4

-

63 50

2

-

2 2

6

-

-

2

197 445 10

1

2

8

4

687

DATA PERKARA YANG DIPUTUS PADA PENGADILAN AGAMA BENGKULU KELAS I A TAHUN 2013 JENIS PERKARA

Dic icabut

Izin zin Poligami

Pen encegahan Perkawinan

Pen enolakan Perk. Oleh PPN

Pem embatalan Perkawinan

Kel elalaian atas Kewajiban Suami/Istri

Cer erai Talak

Cer erai Gugat

Har arta Bersama

Pen enguasaan Anak/Hadhonah

Naf afkah Anak Oleh Ibu

Hak ak-hak bekas Istri

Pen engesahan Anak

Pen encabutan Kek. Orang Tua

Per erwalian

Pen encb. Kekuasaan Wali

Pen enunj. Orang Lain Sbg Wali

Gan anti Rugi Thd Wali

Asa sal Usul Anak

Pen en. Kawin Campuran

Isb sbath Nikah

Izin zin Kawin

Dis ispensasi Kawin

Waali Adhol

B.. Ekonomi Syari'ah

C.. Kewarisan

D.. Wasiat

E.. Hibah

F.. W Wakaf

G.. Zakat/Infaq/Shodaqoh

H.. P3HP/Penetapan Ahli Waris

I.. P Pengangkatan Anak

J.. L Lain-lain

Dit itolak

Tid idak diterima

Gu ugur

Dic icoret dari Register

Ju umlah

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

155

66

221

5

0

-

-

-

-

15

38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

65

2 Februari

156

70

226

5

-

-

-

-

-

20

29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

-

1

-

-

2

-

3

-

63

3 Maret

163

56

219

8

1

-

-

-

-

21

28

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

2

-

3

-

67

4 April

152

71

223

10

-

-

-

-

-

17

36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

-

2

-

69

5 Mei

154

48

202

9

-

-

-

-

-

11

38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

3

-

3

2

68

6 Juni

134

66

200

4

-

-

-

-

-

21

35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

-

1

-

64

7 Juli

136

36

172

3

-

-

-

-

-

18

36

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

65

8 Agustus

107

27

134

2

-

-

-

-

-

7

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

4

1

38 48

BULAN

1

2

Per erkara yang diterima

3

1 Januari

N O M O R

Sis isa Bulan Lalu

Jum umlah

A. PERKAWINAN

9 September

96

84

180

5

-

-

-

-

-

10

30

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

10 Oktober

132

50

182

5

-

-

-

-

-

7

33

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

52

11 Nopember

130

63

193

5

-

-

-

-

-

10

26

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

3

-

48

12 Desember JUMLAH

145 50 195 155 687 842

5 66

-

-

-

-

-

15 38 172 389

1 7

-

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

2 7

-

1 1

-

-

8

1

-

-

-

3 6

2

-

11

1

34

3

65 712

Sis isa Akhir Tahun 44 156 163 152 154 134 136 107 96 132 130 145 130 130

REKAPITULASI PERKARA DIPUTUS PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING PROPINSI : BENGKULU

NO 1

1

SATKER 2

PA Bengkulu

JUMLAH HAKIM

Masuk

PERDATA Putus

Sisa

6

7

8

687

712

130

9

11

KETERANGAN 10

155 saldo perkara tahun lalu

REKAPITULASI PERKARA DIMINUTASI PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING PROPINSI : BENGKULU

NO 1

1

SATKER 2

PA Bengkulu

Masuk Minutasi

PERDATA Selesai Minutasi

6

7

712

699

Sisa 8

13

JUMLAH PANITERA 9

10

KET 10

Panitera Pengganti murni 5 orang

LAPORAN TAHUNAN 2013

Recommend Documents