Laporan tahunan 2013

Laporan tahunan 2013 Peningkatan Kinerja Penganggaran Untuk Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan dan Berkualitas

Anual Report 2013 www.anggaran.depkeu.go.id

1

Direktorat Jenderal Anggaran

Daftar Isi Contents

directorate general of budget

DAFTAR ISI

Contents

4 8

Ringkasan Eksekutif Executive Summary

Sambutan Direktur Jenderal Anggaran Message from Director General of Budget

14 26

Profil Pejabat Ditjen Anggaran Profile of the Directorate General of Budget Officials

44

Organisasi Ditjen Anggaran

12

Vision and Missions

Profile of the Directorate General of Budget

30

Reformasi Birokrasi Ditjen Anggaran 2013

36

Capaian IKU DJA

Bureaucratic Reform at the Directorate General of Budget in 2013

92

66

Kinerja Ditjen Anggaran Performance of Directorate General of Budget

46

Sumber Daya Manusia

68 Kebijakan Sistem Penganggaran

52

Alokasi Anggaran dan Realisasinya

78 Kebijakan APBN dan APBN-P

58

Laporan Pengelolaan Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya

82 Kebijakan PNBP

Organization Structure of Directorate General of Budget Struktur Organisasi 28 Bagan Organizational Structure

Visi dan Misi Ditjen Anggaran

Profil Ditjen Anggaran

Human Resource

Allocated Budget and its Actual Spending Report on Subsidy Expenditure and Other Expenditures Management

Kaleidoskop

Policies on Budgeting System

Policies on Indonesian Budget and Revised Indonesian Budget

Policies on Non-Tax Revenues

89 Kebijakan Harmonisasi Peraturan Policies on Regulations Alignment

Highlights

KPI Achievements by the Directorate General of Budget

Pusat Layanan DJA 40 Pengelolaan Managing the Directorate General of Budget Sevice Center

2



3

4


ringkasan eksekutif

5 executive summary



Ringkasan Eksekutif General of Budget


RINGKASAN EKSEKUTIF

RKA-K/L oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) K/L, dan memfasilitasi proses penelaahan RKA-K/L secara online antara DJA, K/L, dan Bappenas.

Pada tahun 2013, DJA secara berkelanjutan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan mutu pelayanan kepada masyarakat melalui reformasi birokrasi. Serangkaian perbaikan proses bisnis internal dan regulasi di bidang penganggaran dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam upaya menumbuhkan kepercayaan publik.

Selaku pelaksana CFO pelaksanaan reformasi penganggaran, DJA memerlukan dukungan aturan main yang memadai dalam penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK). Pada fase pemantapan PBK tersebut, upaya efisiensi dilakukan dengan pergeseran dari peran Standar Biaya Masukan (SBM) semata menjadi optimalisasi peran Standar Biaya Keluaran (SBK). Disamping itu juga menggeser dari domain Menteri Keuangan menjadi domain K/L.

EXECUTIVE SUMMARY

Sebagai kelanjutan proses reformasi birokrasi di DJA, pada tahun 2013 dilaksanakan kegiatankegiatan pendukung reformasi birokrasi seperti penataan pola pikir dan budaya kerja, penataan peraturan perundang-undangan melalui harmonisasi peraturan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai kegiatan reformasi birokrasi melalui assessmen Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB) yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN RB. Salah satu langkah strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah pembentukan Pusat Layanan DJA yang dikelola secara modern dan profesional dengan dukungan teknologi informasi. Pada tahun 2013, pelayanan yang dilakukan oleh Pusat Layanan DJA difokuskan pada registrasi penelaahan RKAK/L dan revisi dokumen anggaran Non-APBNP. Penyusunan RKA-K/L merupakan salah satu kegiatan dalam proses siklus penganggaran. Untuk menjamin kualitas RKA-K/L, dituntut peran dan tanggung jawab K/L. Pada tahun 2013, beberapa langkah telah dilakukan untuk meyederhanakan proses penelaahan RKA-K/L diantaranya penegasan peran dan tanggung jawab unit perencanaan K/L, pelaksanaan reviu

6


Throughout 2013 the DGB continuously raised effectiveness of its performance and quality of its service to the public by implementing bureaucratic reform. It upgraded its internal business process and improved its budgeting regulations to attain good governance and to win public trust. In supporting bureaucratic reform, there were activities in 2013 which aimed to shift paradigm towards better mindset and company culture, to better manage different regulations at work by aligning them, to reconstruct and strengthen the organization, and to streamline procedures and improve service to the public. Meanwhile, as part of monitoring and evaluation activities, an independent assessment, Bureacracy Reform Self-Assessment (PMRB), was administered by the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform to measure the extent to which achievement of bureaucratic reform. One of strategic mesures in public service that the DGB took was the establishment of modern, professionally managed Service center equipped with information technology. The kind of service this Center focussed on in 2013 was registeration of RKAK/L reviews and revisions to Non-Revised Indonesian Budget documents.

Sebagai upaya memperbaiki sistem pengadministrasian penerimaan negara, telah dibangun sistem pembayaran/penyetoran PNBP secara elektronik melalui SIMPONI. Pada tahun 2013, sistem tersebut telah disosialisasikan kepada K/L untuk selanjutnya diimplementasikan sebagai sistem yang lebih efisien, aman, sederhana, dan mudah digunakan.

online RKA-K/L review process involving the DGB, ministries/agencies, and National Development Planning Agency. As CFO manager in budget reform, the DGB certainly needs sufficient legal basis for implementation of Performance Based Budgeting (PBB). During the establishment of PBB, efficiency is done by by shifting emphasis from solely on Input Cost Standard to optimization of Output Cost Standard. It is also done by placing responsibilities on ministries/ agencies instead of the Minister of Finance. To upgrade state revenue administration system, the DGB came up with SIMPONI, an electronic system to make Non-Tax Revenues payment. SIMPONI was introduced in 2013 to ministries/agencies as a more efficient, secured, simpler, and easier to use system. To reinforce National Health Coverage (JKN) system, the DGB did not only prepare financial support but also actively involved itself in the formulation of regulations to implement SJSN and BPJS Acts.

Dalam mendukung pelaksanaan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), DJA tidak hanya menyiapkan dukungan keuangan tetapi juga terlibat aktif dalam penyusunan regulasi yang merupakan aturan pelaksanaan dari UU SJSN dan UU BPJS.

Compilation of RKA-K/L is a routine activity within a budgeting cycle. To ensure the quality of RKA-K/L, each ministries/agencies are required to participate and to take their share of responsibilities. Several measures were taken in 2013 to simplify RKA-K/L review process. Among them are drawing a clear definition about the roles and responsibilities of Planning Unit in a ministry/agency, assigning Internal Audit Office (APIP) in each minsitry/agency with a task of reviewing its own RKA-K/L, and enabling


7


sambutan Ditjen Anggaran Message from Director General of Budget


Sambutan Direktur Jenderal Anggaran Message from Director General of Budget

Sambutan

Direktur Jenderal Anggaran Askolani

Message from Director General Anggaran of Budget Direktur Jenderal

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, selama pada tahun 2013 Direktorat Jenderal Anggaran dapat melaksanakan berbagai program/kegiatan dengan baik.

Let us thank to Allah SWT for His blessing, the Directorate General of Budget could manage to carry out its programs/activities well in 2013.

Tahun ini merupakan tahun yang penuh tantangan, perubahan demi perubahan terus dilakukan dalam rangka melaksanakan cetak biru transformasi kelembagaan. Dalam pelaksanaan cetak biru transformasi kelembagaan, telah dilakukan langkah awal melakukan perubahan visi dan misi yang menempatkan Direktorat Jenderal Anggaran sebagai katalisator APBN yang berkualitas. Misi ini diwujudkan dengan lebih mengutamakan pada analisis kinerja penganggaran dan hasil akhir, penyederhanaan proses dan birokrasi anggaran, serta memperkuat kapabilitas anggaran di seluruh pemerintahan.

8


This year saw many challenges; changes have been made to realize the blueprint of institutional transformation. The first step towards realization of the blueprint is reformulating the DGB’s vision and missions and repositioning the DGB as a quality catalyst for the Indonesian Budget. The missions are accomplished by prioritizing budgeting performance analysis and the end product, simplification to budgeting process and bureaucracy, and strengthening budgeting capabilities throughout the government.


9


sambutan Ditjen Anggaran Message from Director General of Budget


Sejalan dengan itu, mulai tahun 2013, reformasi sistem penganggaran telah melakukan beberapa perubahan terutama penyederhanaan proses penelahaan RKA-K/L. Selanjutnya, melibatkan peranan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam reviu RKA-K/L untuk memberikan keyakinan terbatas dan memastikan kepatuhan penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran guna menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas. Demikian pula, dilakukan penegasan kembali peran tanggung jawab Biro Perencanaan atau Unit Perencanaan K/L untuk melakukan penelitian RKA-K/L unit eselon I melalui verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan satuan kerja serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran. Dalam rangka m e w u j u d k a n penganggaran yang efektif dan efisien, juga telah dilakukan uji coba penelahaan online melalui aplikasi RKAKL-DIPA online pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Proses penelaahan online tersebut merupakan terobosan besar dan membutuhkan lompatan mindset. Pada tahun 2013, juga dilaunching sistem pembayaran dan penyetoran PNBP yang lebih efisien, aman, sederhana, dan mudah digunakan yang dikenal dengan Sistim Informasi PNBP Online (SIMPONI). Melalui sistem ini diharapkan dapat mendorong wajib bayar/wajib setor beralih dari pembayaran secara manual menuju pembayaran/penyetoran melalui sistem penerimaan negara (elektronik).

In line with the aforementioned progress we made, we also made changes in budgeting system in 2013. We simplified the process of RKA-K/L review. To produce a quality RKA-K/L, we begin to involve Internal Audit Office (APIP) in RKA-K/L review to give us limited assurance and to make certain that budget planning rules are well observed. We also made it clear about the roles and responsibilities of Planning Bureau or Planning Unit in each ministry/agency. It is them now who examine echelon I RKA-K/L, check documents submitted by task forces for incomplete or incorrect information, and ensure observance of budget planning rules. To realize an effective and efficient budgeting system, we have tested our new RKAKL-DIPA online review on documents of Corruption E r a d i c a t i o n Commission (KPK) and Constitutional Court (MK). Online review is a big leap that requires mindset shift. We also launched an online Non-Tax Revenues payment system in 2013. This new system, known as Online Non-tax Revenues Information System (SIMPONI), is more efficient, secured, simpler and easier to use. We expect that this new system will encourage users to migrate from conventional payment methods to electronic state revenues payment system.

direncanakan. Namun demikian, kami menyadari masih perlu dilakukan penyempurnaan. Untuk itu, kami tak merasa puas dengan yang telah kami capai di tahun 2013. Berbekal tekad dan semangat, kami akan melakukan perbaikan terus menerus. Terbitnya Laporan Tahunan 2013 ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran yang lebih komprehensif mengenai program/kegiatan dan capaian yang telah diraih oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Akhir kata, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada seluruh stakeholders, mitra kerja dan pegawai Direktorat Jenderal Anggaran atas kerjasama dan dukungan yang telah diberikan dalam rangka peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Anggaran. Semoga Direktorat Jenderal Anggaran lebih baik lagi di masa yang akan datang.

planned. However, we believe that we could have performed better. Therefore, with our iron will and enthusiasm, we will strive to continue improving ourselves. We expect that this Yearly Report 2013 is able to provide clear information and a comprehensive description about programs/activities and achievements of the Directorate General of Budget. In conclusion, allow me to express my highest appreciation to all stakeholders, business partners, and all staff of the Directorate General of Budget for their relentless cooperation and support, all to achieve a better performance. I do hope that the Directorate General of Budget would perform even much better in the future. Wassalamu’ alaikum Wr Wb.

Wassalamu’ alaikum Wr Wb.

Askolani Direktur Jenderal Anggaran

Within this Yearly Report 2013, the Directorate General of Budget makes it known to readers that it has executed programs/activities previously

Dalam Laporan Tahunan 2013 ini, Direktorat Jenderal Anggaran telah melaksanakan berbagai program/kegiatan sebagaimana yang telah

10



11

VISI

VISION

Menjadi pengelola anggaran negara yang profesional, kredibel, transparan dan akuntabel.

To be Indonesian budget superintendent who is professional, credible, transparent and accountable.

MISI

MISSIONS

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut, Direktorat Jenderal Anggaran mempunyai Misi sebagai berikut :  a. Mewujudkan perencanaan kebijakan APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan. b. Mewujudkan perencanaan pengeluaran negara yang efisien serta pengaman keuangan negara melalui harmonisasi peraturan penganggaran yang efektif. c. Mewujudkan penerimaan negara bukan pajak yang optimal dengan tetap menjaga pelayanan kepada masyarakat. d. Mewujudkan norma dan sistem penganggaran yang kredibel, transparan dan akuntabel. e. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan sumber daya lainnya yang berkualitas,efektif dan efisien.

To put the above vision into action, the DGB formulate its Missions as follows: a. To realize well, credible, and continous budget policy planning. b. To realize efficient government expenses planning and national fiscal security by an effective budget policy harmonization. c. To realize an optimal non tax revenue by maintaining the services to public. d. To realize credible, transparent and accountable norm and budget system. e. To realize professional human resources and the other resources which are qualified, effective and efficient.

visi DAN misi ditjen Anggaran

vision & mission of directorate general of budget

12



13

Sambas Mulyana Direktur Anggaran III Director of Budget III

Purwiyanto, M.A. Direktur Penyusunan APBN Director of Indonesian Budget Planning

Parluhutan Hutahaean, M.A. Direktur Anggaran I Director of Budget I

Anandy Wati Sekretaris Ditjen Anggaran Secretary of Directorate General of Budget

Dwi Pudjiastuti Handayani Direktur Anggaran II Director of Budget II

Askolani Direktur Jenderal Anggaran Director General of Budget

Mariatul Aini Direktur HHP Director of HHP

Rakhmat Direktur Sistem Penganggarn Director of Budgeting System

R. Erman Jaya Kusuma Tenaga Pengkaji Bidang PNBP Senior Advisor in PNBP Sector

profil pejabat ditjen anggaran

profile of directorate general of budget officials

14



15


Profil Pejabat Ditjen Anggaran Profile of Directorate General of Budget Officials


Askolani

Anandy Wati

Direktur Jenderal Anggaran / Plt. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak The Director General of Budget/ The Acting Director of Non-Tax revenues

Sekretaris Direktur Jenderal Anggaran The Secretary of Directorate General of Budget

Alumnus Universitas Sriwijaya Sumatera Selatan jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan tahun 1990 dan penyandang gelar Master of Arts (M.A.) jurusan Economic dari University of Colorado – Amerika Serikat pada tahun 1999, dilahirkan di Palembang – Sumatera Selatan, 11 Juni 1966.

After graduating from Sriwijaya University in South Sumatera majoring in Economics and Development Study in 1990, Askolani pursued a higher education at Colorado University in 1999 and has a Master’s degree in Economics. He was born in Palembang – South Sumatera on June 11, 1966.

Alumnus Universitas Sebelas Maret jurusan Ekonomi Umum tahun 1983 dan penyandang gelar Master of Public Management (M.P.M.) jurusan Public Management dari Carniege Mellon, tahun 1991, dilahirkan di Semarang – Jawa Tengah, 4 Januari 1958.

Anandy Wati finished her General Economics program, Sebelas Maret University in 1983. She has a Master of Public Management degree majoring Public Management from Carniege Mellon that she obtained in 1991. She was born in Semarang, Central Java on January 4, 1958.

Menjabat sebagai Direktur Jenderal Anggaran terhitung tanggal 27 November 2013 yang bertugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penganggaran. Beliau juga menjabat sebagai Plt. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak sebelum ditunjuk pejabat yang definitif.

Assuming responsibilities as the Director General of Budget since November 27, 2013, he formulates and implements policies and technical standardization in budgeting. In addition, he is also an acting Director of Non-Tax Revenues before a definitive official is appointed.

Menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran terhitung tanggal 28 Maret 2013 yang bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan direktorat jenderal.

She started her position as the Secretary of the Director General of Budget on March 28, 2013 and among her responsibilities are fitting together different activities and providing administrative support to all units within the DGB.

16



17




Purwiyanto

Rakhmat

Direktur Penyusunan APBN The Director of Indonesian Budget Planning

Direktur Sistem Penganggaran The Director of Budgeting System

Lahir di kota Temanggung, Jawa Tengah pada tanggal 25 Mei 1963. Peraih gelar sarjana ekonomi jurusan pembangunan dari Universitas Diponegoro Semarang tahun 1986 dan Master of Arts (M.A.) bidang economics dari Universitas Colorado (Amerika Serikat) tahun 1996. Menjabat sebagai Direktur Penyusunan APBN terhitung mulai tanggal 12 Januari 2012, dengan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

18


Born in Temanggung, Central Java on May 25, 1963, Purwiyanto completed his undergraduate degree in development economics of Diponegoro University in 1986 and obtained his Master of Arts (M.A.) degree in economics from Colorado University (US) in 1996. Serving as the Director of Indonesian Budget Planning since January 12, 2012, he is responsible for formulation and implementation of policies and technical standardization in state budget planning.

Lahir di Magelang, Jawa Tengah pada tanggal 1 Desember 1953. Sarjana Sosial Politik diraihnya pada tahun 1982 dari Universitas Tanjungpura Pontianak dan pada tahun 1994 meraih gelar Master of Public Administration dari Carleton University Kanada. Menjabat sebagai Direktur Sistem Penganggaran pada tanggal 17 Oktober 2008, dengan tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Sistem Penganggaran.

Rakhmat was born on December 1, 1953 in Magelang, Central Java. He obtained his socialpolitics degree in 1982 from Tanjungpura University, Pontianak and Master of Public Administration degree from Carleton University, Canada in 1994. On October 17, 2008 he started his job as the Director of Budgeting System and he formulates and implements policies and technical standardization in Budgeting System.


19




Parluhutan Hutahaean

Dwi Pudjiastuti Handayani

Direktur Anggaran I The Director of Budget I

Direktur Anggaran II The Director of Budget II

Lahir pada tanggal 28 September 1956 di Balige – Sumatera Utara. Gelar sarjana ekonomi diraihnya pada tahun 1981 dari Universitas Gajah Mada dan gelar Master of Arts (M.A.) di bidang Public Finance dari Michigan State University – Amerika Serikat diraihnya pada tahun 1988.

Born on September 28, 1956 in Balige – North Sumatera, Parluhutan Hutaean obtained his economics degree from Gadjah Mada University in 1981 and Master of Arts in Public Finance from Department of Economics of Michigan State University in 1988.

Lahir di kota Madiun, Jawa Timur pada tanggal 1 Januari 1966. Meraih gelar sarjana ekonomi pada 1989 dari Universitas Diponegoro. Gelar Pasca Sarjana (Magister Sains) jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan diraihnya dari Universitas Gajah Mada tahun 1997.

Dwi Pudjiastuti Handayani was born in Madiun, East Java on January 1, 1966. After graduating from economics department, Diponegoro University in 1989, she finished her Master program from Economics and Development Study of Gadjah Mada University in 1997.

Diangkat menjadi Direktur Anggaran I pada tanggal 15 September 2004, dengan tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

He has been serving as Director of Budget I since September 15, 2004 and within his scope of responsibilities are formulation and implementation of policies and technical standardization in budgeting central government expenditure as instructed by the Director General of Budget.

Terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2010 diangkat menjadi Direktur Anggaran II, dengan tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

Assuming the position as the Director of Budget II since October 12, 2010 she is responsible for formulation and implementation of policies and technical standardization in budgeting central government expenditure as instructed by the Director General of Budget.

20



21




Sambas Mulyana

Mariatul Aini

Direktur Anggaran III The Director of Budget III

Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran The Director of Budgeting Regulations Alignment

Lahir di Garut, Jawa Barat pada tanggal 4 November 1953. Gelar sarjana bidang ekonomi diraihnya dari Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 1980.

Sambas Mulayana, born in Garut, West Java on November 4, 1953, completed his undergraduate program in Economics in Padjajaran University, Bandung in 1980.

Pada tanggal 10 November 2006 diangkat menjadi Direktur Anggaran III dengan tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), kecuali jenis belanja transfer ke daerah serta penyusunan laporan keuangan Belanja Subsidi dan Laporan Keuangan Belanja Lainya, sesuai dengan penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Anggaran.

On November 10, 2006 he was appointed as the Director of Budget III and within the line of his responsibilities are formulation and implementation of policies and technical standardization in budgeting central government expenditure and Budgeting Section of General Treasurer (BA BUN), except for Center-Regions Fiscal Transfer, and compilation of financial report on subsidy and other expenditures, as instructed by the Director General of Budget.

22


Lahir di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 1963. Gelar insinyur bidang ilmu tanah diraihnya pada tahun 1987 dari Institut Pertanian Bogor (IPB) dan pada tahun 1994 meraih gelar Master of Business Administration dari University of Wisconsin at Whitewater – Amerika Serikat.

Born in Jakarta on October 11, 1963, Mariatul Aini completed her undergraduate program in Soil Science in Bogor Agricultural Institute in 1987 and obtained her Master of Business Administration degree from University of Wisconsin at Whitewater – US in 1994.

Pada tanggal 25 Februari 2011 diangkat menjadi Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang harmonisasi peraturan penganggaran.

She began serving as the Director of Budgeting Regulation Alignment in February 25, 2011 and it is her duty to formulate and implement policies and technical standardization in budgeting regulation alignment.


23




R. Erman Jaya Kusuma Tenaga Pengkaji Bidang PNBP The Non-Tax Revenues Reviewer

Lahir di Jakarta pada tanggal 28 Maret 1960. Alumnus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1983 ini, meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1998. Memangku jabatan sebagai Tenaga Pengkaji Bidang PNBP sejak 25 Mei 2012, dengan tugas melaksanakan penyusunan telaahan, kajian, dan rekomendasi di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Dirjen Anggaran.

24


Erman Jaya Kusuma was born in Jakarta on March 28, 1960. He graduated from State Accountancy Institute (STAN) in 1983 and continued to University of Indonesia and obtained his degree in economics in 1998. He has been serving as the Non-Tax Revenues Reviewer since May 25, 2012. He makes reviews and recommendation on non-tax revenues and he reports directly to the Director General of Budget.


25

organisasi ditjen anggaran

organization of directorate general of budget

26



27


Organisasi Ditjen Anggaran Organization of Directorate General of Budget


Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Anggaran ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE DIRECTORATE GENERAL OF BUDGET direktorat jenderal anggaran Directorate General of Badget

sekretariat direktorat jenderal anggaran

Tenaga pengkaji bidang pnbp

bagian organisasi dan tata laksana

bagian kepegawaian

bagian perencanaan dan keuangan

bagian umum

bagian kepatuhan dan bantuan hukum

direktorat penyusunanan APBN

direktorat anggaran I

direktorat anggaran Ii

direktorat anggaran Iii

direktorat penerimaan negara bukan pajak

direktorat sistem penganggaran

direktorat harmonisasi peraturan penganggaran

subdirektorat analisis ekonomi makro dan pendapatan negara

subdirektorat anggaran IA

subdirektorat anggaran IiA

subdirektorat anggaran IiiA

subdirektorat penerimaan minyak bumi dan gas alam

subdirektorat transformasi sistem penganggaran

subdirektorat harmonisasi peraturan penganggaran k/l

subdirektorat penyusunan anggaran belanja negara I

subdirektorat anggaran IB

subdirektorat anggaran IiB

subdirektorat anggaran IiiB

subdirektorat penerimaan panas bumi dan hilir migas

subdirektorat standar biaya

subdirektorat harmonisasi peraturan jaminan sosial

subdirektorat penyusunan anggaran belanja negara II

subdirektorat anggaran Ic

subdirektorat anggaran Iic

subdirektorat anggaran Iiic

subdirektorat penerimaan kementerian/ lembaga i

subdirektorat evaluasi kinerja penganggaran

subdirektorat harmonisasi peraturan penerimaan negara bukan pajak

subdirektorat penyusunan anggaran belanja negara III

subdirektorat anggaran Id

subdirektorat anggaran Iid

subdirektorat anggaran Iiid

subdirektorat penerimaan kementerian/ lembaga ii

subdirektorat penyusunan pembiayaan anggaran dan penganggaran risiko fiskal

subdirektorat anggaran Ie

subdirektorat anggaran Iie

subdirektorat anggaran Iiie

subdirektorat penerimaan laba bumi

subdirektorat data dan dukungan teknis penyusunan apbn

subdirektorat data dan dukungan teknis anggaran i

subdirektorat data dan dukungan teknis anggaran ii

subdirektorat data dan dukungan teknis anggaran iii

subdirektorat data dan dukungan teknis pnbp

kelompok Jabatan fungsional

kelompok jabatan fungsional




subdirektorat

28


teknologi informasi penganggaran

subdirektorat harmonisasi penganggaran remunerasi




29




REFORMASI BIROKRASI DITJEN ANGGARAN TAHUN 2013 BUREAUCRATIC REFORM AT THE DIRECTORATE GENERAL OF BUDGET IN 2013 Sesuai dengan PMK Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penganggaran serta beberapa fungsi yang terdiri atas :

As stipulated in the regulation of the Minister of Finance Number 184/PMK.01/2010 on Organization and Work Flow of the Ministry of Finance, the DGB formulates and implements policies and technical standardization in budgeting. The DGB performs functions enlisted below:

a. Perumusan kebijakan di bidang penganggaran; b. Pelaksanaan di bidang penganggaran; c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penganggaran; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penganggaran; e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Anggaran.

a. Formulation of policies in budgeting; b. Execution of budget; c. Formulation of norms, standards, procedures, and criteria in budgeting; d. Providing technical support and evaluation in budgeting; e. Management of the Directorate General of Budget administration.

Dalam rangka memenuhi tugas di atas, DJA melaksanakan serangkaian perbaikan

In performing the aforementioned functions, the DGB has upgraded its internal business process

30


proses bisnis internal dan regulasi di bidang penganggaran. Reformasi birokrasi tersebut ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu, juga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam upaya menumbuhkan kepercayaan publik.

and updated its budget-related regulations. The bureaucratic reform within the DGB aims to enhance its effectiveness and its quality of public service. In addition, the reform serves as a basis to carry out good governance and to win public trust.

Beberapa upaya yang ditempuh DJA dalam melaksanakan reformasi birokrasi tahun 2013, antara lain :

Among measures that the DGB took in 2013 to carry out bureaucratic reform are:

1. Penataan Pola Pikir dan Budaya Kerja a. Membentuk tim-tim yang berkecimpung di bidang manajemen perubahan yaitu Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan dan Tim Budaya DJA. b. Melaksanakan komunikasi manajemen perubahan. Dalam rangka mendukung manajemen perubahan, DJA telah melaksanakan internalisasi nilai-nilai Kemenkeu melalui sosialisasi dan rapat kerja yang melibatkan seluruh pegawai. Selain itu, internalisasi

1. Shifting Mindset and Company Culture a. The DGB established two teams dealing with change management, the Bureaucratic Reform and Institutional Transformation Team and the DGB’s Company Culture Team. b. The DGB communicated the idea of Change Management to its staff. To put change management into action, the DGB informed its staff about ethics that the ministry values in meetings or gatherings. The DGB also made use of other channels such as website, internal magazine, standing banners, notebooks, calendars, and leaflets


31




juga dilakukan berbagai media seperti website, majalah, standing banner, agenda, kalender, leaflet layanan DJA dengan tema nilai-nilai Kementerian keuangan, budaya kerja dan Transformasi Kelembagaan. Secara khusus, DJA juga telah melaksanakan Training of Trainers (TOT) Change Agent DJA pada tgl. 2930 Januari 2013 yang diikuti dengan workshop dan focus group discussion. Disamping itu, juga dilakukan internalisasi budaya anti korupsi dengan mengundang KPK dan Itjen. Dalam acara tersebut ditayangkan film anti korupsi serta launching visi, misi dan slogan DJA. Tak lupa tokoh nasional yang berhasil mendorong perubahan juga dihadirkan untuk menginspirasi dan memberikan pencerahan kepada pegawai DJA. c. Menyusun strategi manajemen perubahan. Strategi perubahan di DJA yang akan dirumuskan dalam Cetak Biru Transformasi

32


to communicate the ethics, company culture and institutional transformation. The DGB also held Training of Trainers (TOT) on Change Agent from January 29 – 30, 2013 followed by a workshop and a focus group discussion. In addition, to stimulate awareness of corruption, the DGB invited the Corruption Eradication Commission and Inspectorate General to talk about the topic. During the event, an anti-corruption movie was shown and the audience was informed about the DGB’s vision, missions, and tag line. To inspire all staff of the DGB, the event also hosted prominent figures in pushing changes. c. The DGB formulated change management strategies. By using minilabs, the DGB could manage to construct ministry of finance’s institutional transformation blueprint that carries within itself strategy of changes. The blueprint was made possible after coordination

Kelembagaan Kemenkeu berhasil dibuat menggunakan minilabs yang dikoordinasikan oleh Setjen dan Tim Konsultan McKinsey. d. Mendukung pelaksanaan Survei Kepuasan Pelanggan Kemenkeu Berdasarkan Survei Kepuasan Layanan DJA yang dilaksanakan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) diperoleh indeks kepuasan pelanggan DJA naik dari tahun ke tahun. Survei tersebut untuk mengukur kepuasan stakeholders DJA atas layanan unggulan yang diberikan DJA kepada K/L. Pada tahun 2011 diperoleh indeks sebesar 3,81, sedangkan tahun 2012 DJA memperoleh indeks sebesar 3,87. Adapun tahun 2013 diperoleh indeks sebesar 3,88 (skala 5).

took place among Secretariat General and McKinsey Consulting Team. d. The DGB supported a customer satisfaction survey Results from a customer satisfaction survey conducted by Bogor Agricultural Institute (IPB) shows that index of the DGB’s customer satisfaction is rising each year. The survey measures satisfaction of the DGB’s stakeholders concerning service that the DGB provides for ministries/agencies. Customer satisfaction index of 2011 is 3.81 while the same index in 2012 is 3.87. Index of 2013 is even higher, 3.88 (scale up to 5).

2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan Dalam rangka mengurangi tumpang tindih dan diharmonisasi antar perundang-undangan

2. Reorganization of Various Regulations To minimize the number of conflicting regulations issued from 2010 to 2013, the DGB


33




dalam kurun waktu antara tahun 2010 sampai dengan 2013, DJA telah melakukan harmonisasi terhadap 203 peraturan dengan berbagai tingkatan (mulai dari undang-undang sampai dengan Keputusan Menteri Keuangan). Jumlah peraturan yang diharmonisasi pada tahun 2013 sebanyak 241 peraturan. 3. Penataan dan Penguatan Organisasi Dalam rangka penguatan organisasi, DJA telah melakukan sosialisasi atas penerbitan PMK tentang Peringkat Jabatan Tunjangan Kinerja, yang dilakukan melalui sharing session di tahun 2013. 4. Penataan Tata Laksana Hingga tahun 2011 DJA telah melakukan penyusunan SOP sebanyak 263 SOP. Pada tahun 2013 telah diselesaikan 68 SOP baru termasuk SOP Layanan Unggulan DJA (yaitu pengelolaan DIPA, revisi DIPA, penetapan tarif PNBP, dan penyelesaian Standar Biaya). 5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik a. Berdasarkan Survei Kepuasan Layanan DJA yang dilaksanakan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) diperoleh indeks kepuasan pelanggan DJA naik dari tahun ke tahun. Survei tersebut untuk mengukur kepuasan stakeholders DJA atas layanan unggulan yang diberikan DJA kepada K/L. Pada tahun 2011 diperoleh indeks sebesar 3,81. Sedangkan tahun 2012 DJA memperoleh indeks sebesar 3,87. Adapun tahun 2013 diperoleh indeks sebesar 3,88 (skala 5). b. Penyusunan dan penerapan standar pelayanan yang mengatur kepastian waktu pelayanan, kepastian biaya, mekanisme dan prosedur pelayanan yang jelas, jaminan keamanan, dan pelaksana layanan yang kompeten yang dicantumkan ke dalam SOP. c. Menyediakan sistem dan prosedur penanganan keluhan, saran dan masukan (baik melalui website, telepon maupun media online).

34


has started to align 203 regulations of different levels (from law to decree of the Minister of Finance). 3. O r g a n i z a t i o n a l R e a r r a n g e m e n t a n d Reinforcement To reinforce its own organization, the DGB distributed information and issued a regulation of the Minister of Finance on Levels and Remuneration following a sharing session in 2013

6. Monitoring dan Evaluasi Pada tahun 2013 telah dilaksanakan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB) yang diselenggarakan oleh Kementerian PAN RB. Hasil dari assessmen PMRB tersebut pada tahun 2013 diketahui DJA mendapat nilai 94,78 (sangat baik).

6. Monitoring and Evaluation A bureaucratic reform independent assessment (PMRB) was conducted by the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform in 2013. Results of the assessment reveal that the score for the DGB is very good, 94.78.

4. Reorganization of Work Flow By 2011 the DGB could manage to produce 263 SOPs. Much less SOPs were drawn up in 2013. These 68 new SOPs regulate the DGB’s prime service (DIPA management, revision to DIPA, setting Non-Tax Revenue tariff, and completion of Cost Standards). 5. Improvement to Public Service Quality a. Results of Customer Satisfaction Survey conducted by Bogor Agricultural Institute demonstrate that index of the DGB’s customer satisfaction increases every year. The survey measures satisfaction of stakeholders regarding the service provided by the DGB for ministries/agencies. The index started from 3.81 in 2011 and increased to 3.87 in 2012 before it came to 3.88 in 2013 (within a scale up to 5). b. Formulation and implementation of standardized service includes setting duration of service delivery, fixed costs, clear service mechanism and procedure, security assurance, and competent staff to deliver the service. c. Providing a system and procedure to handle complain, advice and input (on website, by telephone or online media).


35




Capaian IKU DJA

KPI Achievements by the DGB Guna mendukung pencapaian sasaran strategisnya, DJA menyusun 27 Indikator Kinerja Utama (IKU). Melalui IKU dimaksud diharapkan dapat memberikan informasi kepada pengambil keputusan sejauh mana masing-masing unit kerja berhasil mewujudkan sasaran strategis (SS) yang telah ditetapkan. IKU tersebut terbagi ke dalam 4 perspektif, yaitu stakeholder perspective (1 SS dan 3 IKU), customer perspective (2 SS dan 3 IKU), Internal Process Perspective (5 SS dan 9 IKU) dan Learning and Growth Perspective (4 SS dan 12 IKU).

To ensure attainment of its strategic goals, the DGB has formulated 27 Key Performance Indicators (KPIs). The indicators provide decision makers with information about the extent to which each unit is progressing towards attainment of agreed strategic goals. There are four perspectives of KPIs: stakeholder perspective (1 Strategic Goal and 3 KPIs), customer perspective (2 Strategic Goals and 3 KPIs), Internal Process Perspective (5 Strategic Goals and 9 KPIs), and Learning and Growth Perspective (4 Strategic Goals and 12 KPIs).

Peta Strategi Direktorat Jenderal Anggaran Tahun 2013 Visi Memacu Pengelolaan APBN yang berkualitas untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan 1

Customer Perspective

Stakeholder Perspective

• Menteri Keuangan • DPR • K/L dan Non K/L

Learning & Growth Perspective

Internal Process Perspective

2

36

4

7

Kebijakan penganggaran yang berkualitas

Pemenuhan layanan publik

3

Perencanaan APBN yang berkualitas

SDM yang kompetitif


5

8

Organisasi sehat yang berkinerja tinggi

9

Monitoring dan evaluasi yang efektif

6

TIK yang terintegrasi

10

Organizational Performance Value of DGB in 2013 was 110.03%. The value is a consolidated achievement from 4 different perspectives.

Dari 27 IKU terdapat 4 IKU yang capaiannya tidak memenuhi target (status kuning) dan 23 IKU yang sesuai atau melebihi target yang telah ditetapkan (status hijau). IKU yang tidak memenuhi target adalah indeks kepuasan pengguna layanan (97,73%), persentase ketepatan waktu penyelesaian juknis/norma penganggaran (96,23%), tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi (99,34%), dan persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai) (98,07%).

Of 27 KPI targets, the DGB misses 4 of them (gaining yellow status) but can manage to attain the rest 23 KPI targets, even exceeds some of the targets (green status). Among KPI targets that the DGB fails to meet are customer satisfaction index (97.73%), percentage of punctual completion of budgeting technical guidance/norms (96.23%), percentage of effective education and communication (99.34%), and DIPA spending realization (non-personnel expenditure) (98.07%).

Pada stakeholder perspective seluruh target dalam sasaran strategis dan IKU seluruhnya dapat tercapai. Ada beberapa IKU dalam perspektif ini yang memiliki capaian realisasi signifikan (diatas 120%), yaitu deviasi proyeksi exercise I account, dan persentase dana blokir. Memperhatikan capaian IKU pada perspective ini dapat disimpulkan bahwa beberapa indikator yang menjadi ukuran keberhasilan yang diberikan DJA kepada stakeholder menunjukkan nilai positif dan sesuai ekspektasi stakeholder.

The DGB successfully accomplishes all strategic goals and KPI targets within stakeholder perspective. As a matter of fact, certain targets are exceedingly achieved (above 120%) i.e. percentage of projected exercise I-account deviation and percentage of blocked fund. The achievement indicates that performance of the DGB positively answers expectations of stakeholders.

Selanjutnya, pada customer perspective dari 2 (dua) sasaran strategis terdapat 1 (satu) IKU yang tidak tercapai target, yaitu indeks kepuasan pengguna layanan, dengan realisasi capaian sebesar 3,88 dari target sebesar 3,97.

Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi

Sistem dan proses penganggaran yang optimal

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJA pada tahun 2013 sebesar 110,03%. NKO adalah nilai konsolidasi dari capaian dari 4 perspekstif.

Pelaksanaan anggaran yang optimal

Sedangkan pada Internal Process Perspective yang terdiri dari 5 (lima) sasaran strategis terdapat 2 (dua) IKU yang tidak mencapai target, yaitu persentase ketepatan waktu penyelesaian juknis/ norma penganggaran serta tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi. Capaian IKU lainnya pada perspektif ini tidak ada yang meningkat signifikan (dengan capaian rata-rata sebesar 103,54%).

On the other hand, customer satisfaction index, one of KPI targets within customer perspective, falls short of expectation. The actual achievement is 3.88 which is slightly lower than its target, 3.97.

Performance of two out of five KPI targets within Internal Process Perspective, percentage of punctual completion of budgeting technical guidance/ norms and percentage of effective education and communication has failed to hit the mark. Though performance with the rest of KPI targets meets the expectation, it is not very significant with the average achievement of 103.54%.


37




Untuk Learning and Growth Perspective hanya 1 (satu) IKU yang tidak mencapai target yaitu persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai). Namun demikian, dalam perspektif ini terdapat 2 (dua) IKU yang capaiannya signifikan yaitu persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat, dan persentase penyelesaian pembangunan sistem informasi yang mendukung proses bisnis.

While the only KPI target within Learning and Growth Perspective that the DGB misses is the DIPA spending realization (non-personnel expenditure), the DGB successfully manages to exceed the targets set for two KPIs i.e. the number of personnel who meet the required training hours and completion of information system development to support business process.

Berikut ini rekapitulasi target dan realisasi dari masing-masing IKU DJA tahun 2013 :

Presented below is the summary of targets and actual KPI achievements in 2013:

Rekapitulasi Target dan Realisasi dari masing-masing IKU DJA tahun 2013 Sasaran Strategis / IKU

Target

Capaian

STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%) AG-1

Pengelolaan anggaran negara yang berkualitas

AG-1.1

Deviasi proyeksi exercise I-account (33,33%)

AG-1.2

Indeks kualitas penyusunan RAPBN/RAPBNP (33,33%)

AG-1.3

Persentase dana blokir (tanda bintang)* (33,33%)

Kepuasan pengguna layanan yang tinggi

AG-2.1

Tingkat efektivitas Standar Biaya Keluaran (50%)

AG-2.2

Indeks kepuasan pengguna layanan* (50%)

AG-3

Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi

AG-3.1

Persentase penerapan KPJM (Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah) oleh Penanggung Jawab Program* (100%)

118,29% 3%

0%

120%

3 (skala 4)

3,43

107,67%

2%

0,17%

120% 22,74%

Kajian dan rumusan kebijakan yang berkualitas

AG-4.1

Persentase ketepatan waktu penyelesaian juknis/norma penganggaran (33,33%)

AG-4.2

Persentase persetujuan atas rekomendasi harmonisasi peraturan bidang penganggaran (33,33%)

AG-4.3

Persentase penyelesaian peraturan bidang PNBP (33,33%)

AG-5

Edukasi dan komunikasi yang efektif

38


AG-6

Pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, dan akuntabel

AG-6.1

Indeks opini BPK atas Laporan Keuangan BA BUN (999.07 dan 999.08)* (33,33%)

AG-6.2

50% 3,97 (skala 5)

79,47%

60,02% 3,88

120,04%

100%

101,76% 100%

Persentase ketepatan waktu penyelesaian SP DIPA (33,33%)

100%

100%

100%

AG-6.3

Persentase ketepatan waktu penyelesaian revisi anggaran Non APBN-P* (33,33%)

100%

105,56%

105,56%

AG-7

PNBP yang optimal

AG-7.1

Jumlah PNBP Nasional* (100%)

AG-8

Monitoring dan evaluasi yang efektif

AG-8.1

Indeks ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut Instruksi Presiden* (100%)

100,22% Rp349,17T

349,94T

115,94% 80

92,75

96,23%

75%

99,1%

120%

100%

100%

100%

31,88%

AG-9.1

Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan* (50%)

87%

97,5%

112,07%

AG-9.2

Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat* (50%)

50%

100%

120%

AG-10

Organisasi yang adaptif

AG-10.1

Persentase penyempurnaan proses bisnis (25%)

AG-10.2

Nilai reformasi birokrasi* (25%)

AG-10.3

Persentase policy recommendation hasil pengawasan yang ditindaklanjuti* (25%)

AG-10.4

Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko* (25%)

AG-11

Perwujudan TIK yang terintegrasi

AG-11.1

Persentase akurasi data SIMPEG* (25%)

116,03%

AG-11.2

101,57% 100%

100%

100%

92

94,72%

102,96%

90%

90%

100%

55 (risk defined)

56,85

103,36% 107,45%

100%

100%

100%

Persentase penyelesaian pembangunan sistem informasi yang mendukung proses bisnis (25%)

80%

100%

120%

AG-11.3

Persentase pertukaran data oleh unit eselon I (25%)

90%

98,33%

109,26%

AG-11.4

Persentase penyempurnaan desain sistem modul SPAN terkait DIPA dan Revisi DIPA (25%)

100%

100%

100%

AG-12

Pelaksanaan anggaran yang optimal

AG-12.1

Persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai) (50%)

95%

93,16%

98,07%

AG-12.2

Persentase penyelesaian kegiatan belanja modal dalam DIPA* (50%)

98%

99,99%

102.03%

20,93%

96,23%

115,94%

SDM yang berkompetensi tinggi

120%

100%

100,22%

AG-9

97,73%

105,91%

99,34%

4

120% 80%

80

4

107,38%

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (20%) AG-4

Indeks 35,49%

CUSTOMER PERSPECTIVE (20%) AG-2

Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi (100%)

LEARNING AND GROWTH PROCESS PERSPECTIVE (30%)

Presented below is the summary of targets and actual KPI achievements in 2013 Kode IKU

AG-5.1

Nilai Kinerja Organisasi

100,05%

111,03%

99,34%


39




Pengelolaan Pusat Layanan DJA

Managing the DGB Service Center

Peningkatan pelayanan publik merupakan harapan dan tuntutan seluruh warga negara kepada penyelenggara pelayanan publik. Sejalan dengan hal itu, DJA mengambil langkah strategis dengan membentuk unit layanan. Pembentukan unit layanan merupakan langkah strategis untuk merubah paradigma dan budaya organisasi dari konvensional menuju modern. Pembentukan unit layanan di DJA berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Nomor KEP-3/AG/2012 tentang Pembentukan Pusat Layanan Direktorat Jenderal Anggaran. Unit tersebut dikelola secara modern dan profesional dengan dukungan teknologi informasi guna mempercepat proses penyediaan layanan unggulan DJA. Dengan dukungan petugas yang profesional dan berintegrasi tinggi, Pusat Layanan DJA memberikan pelayanan kepada pemangku kepentingan atau masyarakat umum sesuai tugas dan fungsi DJA.

40


Improved public ser vice has been what Indonesian citizens expect and demand from agencies providing the service. In responding to the expectation, the DGB has taken a strategic measure by setting up a service unit. The initiative aims to shift paradigm and corporate culture towards a more modern perspective. The launch of the DGB’s service unit is in accordance with the decree of the Director General of Budget number KEP-3/AG/2012 on the formation of the DGB Service Center. This is a modern, professionally managed unit that makes the most of information technology to provide customers with fast, prime service. With qualified personnel having professional integrity manning the unit, the DGB is confident that its service center is able to provide stakeholders and general public with service within the responsibilities and functions of the DGB.


41




Dalam rangka transparansi, beberapa proses pelayanan yang mensyaratkan kelengkapan dan kebenaran dokumen data dukung yang disampaikan. Ketidaklengkapan dan ketidakbenaran persyaratan menyebabkan waktu penyelesaian dokumen oleh DJA menjadi molor. Meski demikian, seluruh proses penyediaan layanan yang diberikan DJA tidak dipungut biaya. Selain itu, Pusat Layanan DJA juga memberikan layanan konsultasi atas aplikasi-aplikasi yang dibuat DJA dan pekerjaan lainnya yang terkait tugas dan fungsi DJA.

To ensure that customers benefit from the service without difficulty, the procedures are made simple. All information about procedures, requirements, units, people in charge, scheduled completion, rights and obligations, and personnel taking complains is clearly presented. Newest information is posted regularly on the DGB’s official website (www.anggaran.depkeu.go.id) and twitter (for followers of @PusatLayananDJA). Information about any data and documents that customers are required to supply is given clearly to make sure that all processes are transparent. Incomplete or inaccurate documents will result in delayed document completion. Nevertheless, the service that the DGB provides is free of charge. The DGB also helps customers with questions concerning its applications or other DGB’s functions.

Pada tahun 2013, pelayanan yang dilakukan oleh Pusat Layanan DJA difokuskan pada registrasi penelaahan RKA-K/L dan revisi dokumen anggaran Non-APBN-P. Adapun jumlah layanan yang diselesaikan pada periode tersebut sebanyak 3.366 layanan kepada pengguna layanan. Secara umum, dalam setahun jumlah layanan terbanyak terjadi pada bulan Juli. Pada bulan Juli 2013, jumlah layanan mengalami peningkatan yang signifikan (sebanyak 552 layanan atau sebesar 16,40% dari total jumlah layanan pada tahun 2013). Selanjutnya, sebaran jumlah layanan per bulan selama tahun 2013 digambarkan sebagai berikut :

The focus of the DGB Service Center in 2013 was registration of Work and Budget Planning of Ministries/Agencies review and revision of budgeting document of Non-Revised Indonesian Budget. The service center could manage to deliver 3,366 services to the customers that year. July 2013 saw a surge in activity where the service center handled 552 inquiries or 16.40% of total inquiries that year. The graphic below describes the distribution of the number of inquiries in 2013:

Jumlah Layanan Pada Pusat Layanan DJA Tahun 2013

552 495

600 500

Jumlah Layanan

Prosedur pelayanan yang diberikan oleh Pusat Layanan DJA dibuat sesederhana mungkin agar mudah dipahami pengguna layanan. Prosedur, persyaratan, unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab, jadwal waktu penyelesaian, hak dan kewajiban, dan pejabat yang menerima keluhan disampaikan secara jelas. Informasi teraktual disampaikan secara terbuka dan diperbarui secara berkala melalui situs web DJA (www.anggaran.depkeu.go.id) dan twitter (khusus yang terdaftar sebagai follower @ PusatLayananDJA).

344

400

204

300 200

299

298

230

183

147

166

76

373

100 0

Jan

42


Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nov Des


43

profil ditjen anggaran

profile of directorate general of budget

44



45


Profil Ditjen Anggaran Profile of Directorate General of Budget


Sumber Daya Manusia

Human Resource A. Komposisi SDM

A. Composition of Human Resource

Hingga 31 Desember 2013 seluruh sumber daya manusia DJA berjumlah 846 orang yang tersebar dalam 8 unit eselon II dengan perincian sebagai berikut :

The total number of personnel within the DGB by December 31 2013 is 846. They are distributed among 8 units of echelon I as described below:

Jumlah tersebut sudah termasuk Direktur Jenderal Anggaran, pejabat eselon II serta pegawai yang sedang menjalani tugas belajar dan yang dipekerjakan ke kementerian lembaga lainnya.

The above number already includes the Director General of Budget, echelon II officials, personnel pursuing a higher education and on assignment to different ministries/agencies.

Jika dikategorikan berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, gender dan usia maka profil pegawai DJA sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

The following tables present data about the DGB personnel based on their level of education, gender, and age:

KOMPOSISI PENDIDIKAN

KOMPOSISI GENDER GENDER PROPORTION

Data Pegawai Ditjen Anggaran UNIT

LEVEL OF EDUCATION JUMLAH

%

Direktur Jenderal Anggaran

1

0.11%

Tenaga Pengkaji Bidang PNBP

1

0.11%

213

25.18%

80

9.46%

Direktorat Anggaran I

113

13.36%

Direktorat Anggaran II

115

13.59%

Direktorat Anggaran III

112

13.24%

Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak

78

9.22%

Direktorat Sistem Penganggaran

91

10.76%

Direktorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran

42

4.96%

Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

TINGKAT PENDIDIKAN

JENIS KELAMIN

JUMLAH

%

LAKI-LAKI

672

79.43%

PEREMPUAN

174

20.56%

TOTAL

846

100%

JUMLAH

%

S3

2

0.24%

S2

238

28.33%

S1

364

42.62%

DIPLOMA

138

16.43%

SLTA

101

12.02%

KELOMPOK USIA

SLTP

1

0.12%

>50

75

8.87%

SD

2

0.24%

41 - 50

246

29.08%

846

100%

31 - 40

238

28.13%

18 - 30

287

33.92%

TOTAL

KOMPOSISI USIA AGE GROUP JUMLAH

%

Komposisi Pegawai Ditjen Anggaran

1 91

P-APBN

42

A1 A2

213

78

A3 PNBP DSP

112 80 115

46


113

SEKRETARIAT TP-PNBP HPP


47




Bila dikelompokkan berdasarkan komposisi jabatan dan golongan, maka profil pegawai DJA sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

KOMPOSISI GOLONGAN

Based on their position and rank, personnel of the DGB fall into the following categories:

COMPOSITION OF RANKS ESELON

KOMPOSISI JABATAN POSITIONS ESELON

JUMLAH

%

ESELON I

1

0.12%

ESELON II

8

0.95%

ESELON iii

39

4.61%

ESELON IV

158

18.68

NON ESELON

640

75.65%

TOTAL

846

100%


%

IV/E

0

0.00%

IV/D

4

0.47%

IV/C

4

0.47%

IV/B

11

1.30%

IV/A

69

8.16%

III/D

151

17.85%

III/C

161

19.03%

III/B

127

15.01%

III/A

102

12.06%

II/D

42

4.96%

II/C

147

17.38%

II/B

25

2.96%

IIA

3

0.35%

846

100%

TOTAL

48

JUMLAH

B. Kebijakan Strategis Kepegawaian Tahun 2013

B. 2013 Strategic Policies on Employment

Dalam rangka peningkatan mutu kepegawaian, selama tahun 2013 Bagian Kepegawaian DJA telah melaksanakan beberapa kebijakan strategis. Beberapa kebijakan tersebut diantaranya terdiri

To expand personal capabilities, the human resource department of the DGB implemented different strategic policies in 2013. Among them were policies on capacity building of the DGB


49




atas pengembangan pegawai / peningkatan capacity building pegawai DJA, pemetaan kompetensi pegawai DJA, serta penyempurnaan Sistem Informasi Kepegawaian DJA.

personnel, mapping their competency, and improvement to Personnel Information System.

C. Kendala Pengelolaan Pegawai DJA

C. Obstacles to Managing the DGB Personnel

Dalam pelaksanaan pengelolaan pegawai, Bagian Kepegawaian DJA masih menemukan beberapa kendala selama tahun 2013. Kendala yang dimaksud diantaranya adalah : a. Peluang karier sangat terbatas Jumlah jabatan struktural di DJA terbatas karena tidak mempunyai kantor vertikal di daerah. Adapun jumlah pegawai pelaksana dengan golongan III/c, III/d dan IV/a saat ini sangat banyak berjumlah 187 orang (21,23%) dari total pegawai sebanyak 846 orang. Kondisi demikian dapat menyebabkan demotivasi pegawai. Salah satu alternatif penyelesaian kendala tersebut adalah membentuk jabatan fungsional. Saat ini DJA sedang melakukan penyusunan naskah akademik.

50


Among obstacles that the DGB’s human resource department had to overcome in 2013 are:

a. Limited career ladder The number of structural positions within the DGB is limited as there is no vertical position at regional offices. Of total 881 personnel, 187 of them (21.23%) are officers ranked III/c, III/d, and IV/a. They, undoubtedly, may find it demotivating. One of alternative solutions is forming functional positions. Currently the DGB is formulating an academic paper.

b. Implementasi pola mutasi belum optimal dan perbedaan tunjangan tambahan Dalam melakukan mutasi pegawai (baik rotasi maupun promosi), DJA telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor KEP-05/AG/2010 tentang Pola Mutasi Jabatan Karier di Lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran. Namun demikian, peraturan tersebut belum optimal dapat diimplementasikan.

b. Not-fully-effective job transfer scheme and a gap in additional allowances To regulate job transfer (rotation or promotion), the Director General of Budget has issued a regulation number KEP-05/AG/2010 on Job Transfer Scheme within the Directorate General of Budget. However, the regulation has not been put into effect fully.

Selain itu, pemberian tunjangan tambahan bagi pelaksana pada unit Eselon II tertentu turut menyumbang permasalahan di implementasi kebijakan mutasi pegawai. Upaya yang dilakukan saat ini adalah menumbuhkan komitmen yang tinggi dari pimpinan dalam penerapan mutasi pegawai. Upaya tersebut diharapkan dapat memberi penyegaran kepada pegawai agar tidak terjadi kejenuhan bekerja.

The provision of additional allowance for officers at certain echelon II units, as it turns out, contributes to the problems with job transfer policy. Currently, supervisors are encouraged to show a bigger commitment to implementation of job transfer policy. It is expected that the transfer rejuvenates the DGB’s personnel.

c. Arah reposisi peran DJA menjadi Budget Analyst belum tuntas/jelas Ketidakjelasan ini menyebabkan kesulitan membangun model kompetensi dan merumuskan standar kompetensi jabatan yang tepat. Ketidakjelasan tersebut akan menghambat formulasi tugas, fungsi, struktur organisasi DJA ke depan, termasuk perumusan jabatan Budget Analyst (Analis Anggaran) sebagai jabatan fungsional.

c. Unclear direction towards the DGB’s repositioning as a Budget Analyst Such unclear path creates difficulties in constructing a relevant competency model and a positionrelated competency standard. As a result, it adds complication to formulation of tasks, functions, organizational structure, and functional position as a Budget Analyst.


51




Alokasi Anggaran dan Realisasinya

Perkembangan DIPA DJA TA 2013 (dalam ribuan rupiah) Progress of 2013 DIPA for the DGB

Allocated Budget and Its Spending

No

A. Alokasi Anggaran DIPA Tahun 2013 Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK/2013 tentang Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga, DJA memperoleh alokasi pada awal tahun 2013 sebesar Rp157.101.327.000,. Pada awal tahun 2013 dilakukan penghematan pada APBN-P sebesar Rp23 miliar sehingga pada akhir tahun anggaran 2013, jumlah alokasi anggaran DJA menjadi Rp134.101.327.000,dengan rincian sebagai berikut:

A. Allocated DIPA Budget 2013 As stipulated in the Minister of Finance Regulation Number 94/PMK/2013 on Allocated Budget for Ministries/Agencies, in early 2013 the DGB received Rp157,101,327,000.-. Economizing its allocated budget, the DGB could manage to save Rp23 billions. Therefore, the total budget allocated for the DGB until the end of 2013 was Rp134,101,327,000.- which is described below:

Rincian Alokasi DIPA DJA TA 2013 Per 31 Desember 2013 Details of Allocated 2013 DIPA for the DGB by Desember 31, 2013

DIPA

Pagu

Perubahan

1

DIPA Awal

157.101.327

-

-

2

DIPA Revisi I

157.101.327

Revisi Otomatis

-

3

DIPA Revisi II

157.101.327

Pembukaan blokir untuk lift Gd. Sutikno

-

4

DIPA Revisi III

157.101.327

Pergeseran antar jenis belanja dari belanja modal ke belanja barang

-

5

DIPA Revisi IV

157.101.327


-

6

DIPA Revisi V

134.101.327

APBN-P TA 2013 (pemotongan belanja modal)

23.000.000

7

DIPA Revisi VI

134.101.327

Pagu minus karena migrasi akun

-

8

DIPA Revisi VII

134.101.327

Pergeseran antar output

-

9

DIPA Revisi VIII

134.101.327


-

10

DIPA Revisi IX

134.101.327

Pergeseran antar output dan belanja perjadin (halaman IV DIPA)

-

11

DIPA Revisi X

134.101.327

Pergesaran antar output dan belanja perjalanan dinas (sosialisasi UU PNBP & Rapim)

-

12

DIPA Revisi XI

134.101.327

Pergeseran antar output dan belanja perjalanan dinas

-

No

Jenis Belanja

Pagu (Rp)

1

Pegawai Personnel

49.396.052.000

2

Barang Goods

76.845.789.000

13

DIPA Revisi XII

134.101.327

Pengurangan volume output bangunan

-

3

Modal Capital

7.859.486.000

14

DIPA Revisi XIII

134.101.327

Pergeseran antar jenis belanja dari belanja barang ke belanja modal

-

15

DIPA Revisi XIV

134.101.327

Pergeseran antar ouput dan belanja perjalanan dinas (Rapim dan penyelesaian DIPA)

-

16

DIPA Revisi XV

134.101.327

Pergeseran antar output dan belanja perjalanan dinas (halaman IV DIPA)

-

Jumlah

134.101.327.000

Keterangan: Guna meningkatkan kualitas belanja dan pengamanan APBN TA 2013, maka telah dilakukan penghematan DIPA DJA pada APBN-P TA 2013 sebesar Rp 23.000.000.000,- yang berasal dari pemotongan anggaran belanja modal.

52

Keterangan


Note: To improve expenditure quality and to safeguard 2013 Indonesian Budget, there is a cut amounting to Rp23,000,000,000.- to capital expenditure.


53




B. Realisasi DIPA 2013

B. Actual spending of 2013 DIPA

Realisasi DIPA DJA per 31 Desember 2013 mencapai sebesar Rp126.499.137.388,- atau 94,33% dari alokasi anggaran DIPA DJA tahun 2013 sebesar Rp134.101.327.000,- dengan rincian sebagai berikut:

The actual spending of the DGB’s DIPA by December 31, 2013 was Rp126,499,137,388.- or 94.33% of the allocated 2013 DIPA budget which amounted to Rp134,101,327,000.-. Presented below is the detailed actual spending:

Adapun penjelasan lebih rinci atas sisa anggaran belanja DJA TA 2013 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Sisa Anggaran Belanja DJA TA 2013 No

1. Realisasi DIPA DJA Per Jenis Belanja s.d. 31 Desember 2013

1

1. The actual DIPA spending until December 31, 2013 by types of expenditure Jenis Belanja

1

Pegawai

49.396.052.000

47.581.142.988

96,33%

2

Belanja

76.845.789.000

71.492.095.093

93,03%

3

Modal

7.859.486.000

7.425.899.307

94,48%

134.101.327.000

126.499.137.388

94,33%

Jumlah

Alokasi Anggaran (Rp)

SP2D (Rp)

Alokasi Anggaran (Rp)

1

Barang

2

54

Realisasi Anggaran SP2D (Rp)

(%)

76.845.789.000

71.492.095.093

93,03 %

Modal

7.859.486.000

7.425.899.307

94,48 %

Jumlah

84.705.275.000

78.917.994.400

93,17 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dibandingkan dengan target IKU (realisasi belanja barang dan belanja modal) DJA pada TA 2013 sebesar 95%, maka pencapaian realisasi DIPA DJA 2013 yang sebesar 93,17% tersebut lebih rendah sebesar 1,83%. Penyebab lebih rendahnya realisasi DIPA DJA tersebut disebabkan oleh efisiensi dan adanya sisa anggaran.


Penjelasan

1.814.909.012

Sisa Anggaran berupa: a. Belanja Gaji sebesar Rp649.701.012,b. Belanja lembur sebesar Rp874.766.650,c. Belanja Uang Makan sebesar Rp290.442.000,- yang tidak terserap karena meningkatnya jumlah pegawai DJA yang mengikuti kegiatan di luar kantor. a. Efisiensi kegiatan Penyerahan DIPA di Istana Negara dan Daerah sebesar Rp1.001.801.623,b. Efisiensi Pengeluaran Kegiatan rutin operasional perkantoran DJA sebesar Rp2.340.988.905,c. Efisiensi dalam penyelenggaran konsinyering, perjalanan dinas, honorarium narasumber, dll sebesar Rp2.010.903.379,-

2

Belanja Barang

5.353.693.907

3

Belanja Modal

433.586.693

Sisa lelang karena nilai kontrak lebih rendah dari HPS

C. NERACA per 31 Desember 2013

2. The actual spending on goods and capital until December 31, 2013 that becomes the basis for KPIperformance appraisal

Jenis Belanja

Belanja Pegawai

Sisa Dana (Rp)

(%)

2. Realisasi Belanja Barang dan Modal DIPA DJA s.d 31 Desember 2013, yang menjadi dasar untuk perhitungan IKU

No

Keterangan

Realisasi Anggaran

No

Data in the above table show that while the KPI target is 95% of budget for goods and capital is spent, the actual spending is 1.83% lower than the target, which is 93.17%. The decrease is a consequence of efficiency and unspent fund in the budget.

The detailed information about the surplus is found in the table below:

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Pada neraca DJA per 31 Desember 2013, jumlah aset sebesar Rp33.140.049.298,terdiri dari aset lancar sebesar Rp3.155.364.833,-; aset tetap sebesar Rp22.750.029.338,-; piutang jangka panjang sebesar Rp2.050.402.694,-; dan aset lainnya sebesar Rp5.184.252.433,-. Adapun jumlah kewajiban per 31 Desember 2013 sebesar Rp2.251.610.083,yang merupakan kewajiban jangka pendek. Jumlah ekuitas dana per 31 desember 2013 sebesar Rp30.888.439.215,- terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp903.754.750,- dan ekuitas dana investasi sebesar Rp29.984.684.465,-

C. BALANCE SHEET by December 31, 2013 Balance sheet is a report that states entity financial position covering assets, liabilities, and equity that is true by the date of reporting. The DGB’s balance sheet expresses that by December 31, 2013 assets in total was worth Rp33,140,049,298.- comprising of current assets amounting to Rp3,155,364,833.-; fixed assets Rp22,750,029,338.-; long-term receivables Rp2,050,402,694.-; and other assets Rp5,184,252,433.-. While the amount of the DGB’s liabilities until December 31, 2013 was Rp2,251,610,083.- which was short-termed, fund equity by the same date was worth Rp30,888,439,215.- consisting of current fund equity amounting to Rp903,754,750.- and investment equity Rp29,984,684,465.-


55




NERACA DITJEN ANGGARAN

Utang Kepada Pihak Ketiga

Per 31 Desember 2013

Uang Muka dari KPPN NAMA PERKIRAAN 1

JUMLAH

Kenaikan (Penurunan)

Pendapatan Yang Ditangguhkan

Piutang Bukan Pajak (Netto) Persediaan JUMLAH ASET LANCAR

(1.394.374.316)

(99,64)

-

14.780.303

(14.780.303)

(100,00)

2.251.610.083

2.829.180.019

(577.569.936)

(20,41)

2

3

4

5

JUMLAH KEWAJIBAN

2.251.610.083

2.829.180.019

(577.569.936)

(20,41)

13.030.009

-

13.030.009

-

Cadangan Persediaan

903.909.356

842.657.415

61.251.941

7,26

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Pendek

(13.184.615)

(13.835.450)

650.835

(4,70)

930.754.750

828.821.965

74.932.785

9,04

22.750.029.338

77.283.864.804

(54.533.835.466)

(70,56)

Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya

7.234.655.127

5.389.512.433

1.845.142.694

34,23

JUMLAH EKUITAS DAN INVESTASI

29.984.684.465

82.673.377.237

(52.688.692.772)

(63,73)

JUMLAH EKUITAS DANA

30.888.439.215

83.502.199.202

(52.613.759.987)

(63,00)

33.140.049.298

86.331.379.221

(53.191.329.923)

(61,61)

5.002.500

1.399.376.816

(1.394.374.316)

(99.64)

2.233.422.968

1.415.967.753

817.455.215

57,73

13.095.486

-

13.095.486

-

(65.477)

-

(65.477)

-

13.030.009

-

13.030.009

-

903.909.356

842.657.415

61.251.941

7,26

3.155.364.833

3.658.001.984

(502.637.151)

(13,74)

73.502.872.077

69.583.972.759

3.918.899.318

5,63

Gedung dan Bangunan

1.141.123.620

1.141.123.620

-

-

Aset Tetap Lainnya

3.535.422.326

6.249.960.425

(2.714.538.099)

(43,43)

308.808.000

308.808.000

-

-

Akumulasi Penyusutan

(55.738.196.685)

-

(55.738.196.685)

-

JUMLAH ASET TETAP

22.750.029.338

77.283.864.804

(54.533.835.466)

(70,56)

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

2.060.706.225

-

2.060.706.225

-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

(10.303.531)

-

(10.303.531)

-

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)

2.050.402.694

-

2.050.402.694

-

2.050.402.694

-

2.050.402.694

-

5.184.252.433

4.997.499.933

186.752.500

3,73

-

392.012.500

(392.012.500)

(100,00)

5.184.252.433

5.389.512.433

(205.260.000)

(3,80)

33.140.049.298

86.331.379.221

(53.191.329.923)

(61,61)

Konstruksi Dalam Pengerjaan

1.399.376.816

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

ASET TETAP Peralatan dan Mesin

5.002.500

%

EKUITAS DANA LANCAR

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

58,76

Jumlah

ASET LANCAR

Piutang Bukan Pajak

831.584.683

2012

EKUITAS DANA

Kas Lainnya dan Setara Kas

1.415.022.900

2013

ASET

Kas di Bendahara Pengeluaran

2.246.607.583

Cadangan Piutang

JUMLAH EKUITAS DAN LANCAR EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

PIUTANG JANGKA PANJANG

JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG ASET LAINNYA Aset Tak Berwujud Aset Lain-Lain JUMLAH ASET LAINNYA JUMLAH ASET KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

56



57




Laporan Pengelolaan Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya

Report on Subsidy Expenditure and Other Expenditures Management

A. Laporan Pengelolaan BA 999.07

A. Management Report BA 999.07

1. Penjelasan Umum Tentang BA 999.07 Subsidi menurut Nota Keuangan dan RAPBN 2014 adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa. Pemberian subsidi tersebut dimaksudkan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat.

1. General Description of BA 999.07 Subsidy, as stated in the Financial Note and Planned Indonesian Budget 2014, is budget provisioned for companies/agencies that produce, sell, export, or import goods and service. The subsidy, provided especially for products consumed by most people, is intended to reduce the selling price so that the general public can afford the products in question.

Pada Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, pengeluaran anggaran untuk belanja subsidi dikelola oleh bagian anggaran tersendiri, yaitu BA 999.07 (Bagian Anggaran Belanja Subsidi) yang Bagian Anggaran tersebut merupakan bagian dari Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan. Jenis-jenis Belanja Subsidi pada BA 999.07 adalah meliputi sebagai berikut:

Expenditures on subsidy as allocated in the budget of central government are managed by a special budgeting section, BA 999.07 (Subsidy Budget Section). It is a budgeting section that manages:

1. Belanja Subsidi BBM; 2. Belanja Subsidi LPG; 3. Belanja Subsidi Pangan; 4. Belanja Subsidi Listrik; 5. Belanja Subsidi Benih; 6. Belanja Subsidi Pupuk; 7. Belanja Subsidi Pajak - DTP; 8. Belanja Subsidi Perusahaan Negara; 9. Belanja Subsidi dalam Rangka PSO Lainnya; 10. Belanja Subsidi Bunga Kredit; 11. Belanja Subsidi Kredit Program Ketentuan terkait pengelolaan belanja subsidi dan belanja lain-lain diatur dalam PMK No. 241/ PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntasi Belanja Subdsidi dan Belanja Lain-lain. Dalam PMK tersebut

58


1. Expenditure on fuel Subsidy; 2. Expenditure on LPG Subsidy; 3. Expenditure on Food Items Subsidy; 4. Expenditure on Electricity Subsidy; 5. Expenditure on Seed Subsidy; 6. Expenditure on Fertilizer Subsidy; 7. Expenditure on Tax Subsidy - DTP; 8. Expenditure on State-owned Company Subsidy; 9. Expenditure on other PSO Subsidy; 10. Expenditure on Credit Interest Subsidy; 11. Expenditure on Program Credit Subsidy

diatur bahwa DJA selaku Pengguna Anggaran/ Barang Belanja Subsidi dan Pengguna Anggaran/ Barang Belanja Lain-Lain, serta Kementerian Negara/Lembaga/Pihak Lainnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Penerima) Belanja Subsidi dan Kuasa Pengguna Anggaran (Penerima) Belanja Lain-Lain harus menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan dan barang yang berada dalam tanggung jawabnya. Penyelenggaraan akuntansi atas transaksi keuangan dan barang pada belanja subsidi dan belanja lain-lain dilakukan oleh unit-unit akuntansi yang secara umum digambarkan sebagai berikut:

regulation states that the DGB acts as the User of Budget on Subsidized Items and Other Items while the ministries/agencies and other parties, the authorized users and receivers of the budget, must perform an accounting process to record financial transactions and inventory for items under their responsibility. The accounting process to record financial transactions and inventory regarding subsidized items must be carried out by accounting units described below:

Direktorat Jenderal Anggaran selaku UAPBUN BS/UAPBUN BL

Menteri/Pimpinan Lembaga UAPPA-BUN PBS/UAPPA-BUN PBL

Pejabat Eselon 1 yang membidangi kesekretariatan UAPPA-E1 BUN-PBS/ UAPPA-E1 BUN-PBL

SATKER

SATKER

The regulation of Minister of Finance No. 241/ PMK.05/2012 on Subsidy and Other Expenditures Accounting System stipulates how subsidy and other expenditures should be managed. The


59




Dalam pengelolaan belanja subsidi (BA 999.07), DJA selain selaku Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN) Belanja Subsidi, juga menjalankan tugas selaku Satker/ Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN) Pengguna Belanja Subsidi Energi. Belanja Subsidi Energi itu sendiri terdiri atas Belanja Subsidi BBM, Belanja Subsidi LPG Tabung 3 kg, Belanja Subsidi LGV, dan Belanja Subsidi Listrik. 2. Pagu dan Realisasi Belanja Subsidi Pada Tahun Anggaran 2013, realisasi subsidi energi mencapai Rp309.979.714.092.329,00 (atau mencapai 95,68% dari pagu anggaran subsidi energi sebesar Rp323.979.720.000.000,00). Adapun rincian anggaran dari realisasi subsidi energi diuraikan dalam tabel berikut ini:

In addition to managing subsidy expenditure (BA 999.07) as part of its functions as State Treasurer’s Assisting Accounting Unit (UAPBUN), the DGB also acts as Satker/ State Treasurer’s Authorized Budget User Accounting Unit (UAKPA BUN) overseeing Users of Energy Subsidy Expenditure. What is regarded as expenditure on energy subsidy are subsidy spent on fuel, 3-kilogram LPG, LGV, and electricity.

2. Ceiling and Actual Spending of Subsidy The actual spending on energy subsidy in fiscal year 2013 peaked to Rp309,979,714,092,329.00 (or 95.68% of the ceiling set for energy subsidy which was Rp323.979.720.000.000,00). The subsidy and its actual spending is presented in details below:

Pagu dan Realisasi Belanja Subsidi No

Jenis Subsidi

1

Subsidi BBM

191,806,652,942,000

179,017,967,826,317

93,33%

2

Subsidi LPG Tabung 3 kg

32,093,347,058,000

30,982,032,174,145

96,54%

3

Subsidi LGV

100,000,000,000

0

0,00%

4

Subsidi Listrik

99,979,720,000,000

99,979,714,091,967

100.00%

323,979,720,000,000

309,979,714,092,429

95.68%

Total

Pagu

Realisasi

%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi subsidi energi TA 2013 sebesar Rp309.979.714.092.429,00 lebih tinggi 1,14% dari realisasi subsidi energi periode sebelumnya (TA 2012) yang sebesar Rp306.478.735.266.193.

The actual spending of energy subsidy in fiscal year 2013, which is Rp309,979,714,092,429.00 as shown in the above table, is 1.14% higher than the same spending in the previous fiscal year (2012) which is Rp306,478,735,266,193.

3. Kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan BA 999.07 Dengan kecenderungan semakin meningkatnya beban subsidi BBM, BBN, LPG tabung 3 kg, LGV dari tahun ke tahun, maka perlu dilakukan langkahlangkah pengendalian penggunaan BBM bersubsidi. Langkah-langkah tersebut ditempuh agar beban subsidi tersebut tidak memberatkan APBN.

3. Policies on management of BA 999.07 Because the need for energy subsidy is growing each year, certain measures are needed to control the use of subsidized fuel. Such measures are crucial to avoid overburdening the Indonesian Budget with subsidy spending.

60


Untuk itu, dalam periode 2008-2013, Pemerintah telah melakukan beberapa langkah kebijakan sebagai berikut. Pertama, meningkatkan program pengalihan pemakaian minyak tanah bersubsidi ke LPG tabung 3 kg. Kedua, meningkatkan pemanfaatan energi alternatif dan diversifikasi energi. Ketiga, melakukan pembatasan kategori pengguna BBM bersubsidi serta pembatasan volume. Keempat, mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi melalui sistem distribusi tertutup secara bertahap dan penyempurnaan regulasi.

Therefore, from 2008 to 2013 the government took the following controlling measures. Firstly, it pushed energy conversion from kerosene to 3-kilogram LPGs. Secondly, it encouraged the use of alternative, diversified energy sources. Thirdly, it imposed limitation to the kind of consumers of subsidized energy and how much they could buy. Fourthly, it regulated the use of subsidized fuel by applying a gradually closed distribution system and revision to regulations.

Selain berbagai kebijakan di atas, kebijakan lain yang sudah dilakukan Pemerintah adalah penyesuaian harga jual eceran BBM bersubsidi. Pada akhir Juni 2013, Pemerintah menyesuaikan harga jual BBM bersubsidi yaitu premium dari Rp4.500,00/liter menjadi Rp6.500,00/liter dan solar dari Rp4.500,00/liter menjadi Rp5.500,00/liter.

In addition, the government also raised the price of subsidized fuel. By end of June 2013, the price of leaded petrol was set to Rp6,500.00/liter from previously Rp4,500.00/liter and diesel fuel to Rp5,500.00/liter from Rp4,500.00/liter.

Sementara itu, dalam rangka mengurangi beban subsidi listrik yang terus meningkat, Pemerintah dan PT PLN (Persero) berupaya menurunkan BPP tenaga listrik. Langkah itu dilakukan dalam bentuk sebagai berikut. Pertama, program penurunan susut jaringan (losses). Kedua, program diversifikasi

To curb the increasing subsidy for electricity, the government and the National Electricity Company (PT PLN) took certain measures to reduce Cost of Goods Manufactured for power. Firstly, they minimized network losses. Secondly, they diversified primary energy sources for power


61




energi primer di pembangkit listrik dengan melakukan optimalisasi penggunaan gas, panas bumi, batubara, biodiesel, dan penggantian high speed diesel (HSD) menjadi marine fuel oil (MFO).

B. Laporan Pengelolaan BA 999.08 1. Penjelasan Umum tentang BA 999.08 Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan terjadi berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Jenis belanja BA 999.08 terdiri atas: 1. Belanja Dana Cadangan dan Risiko Fiskal 2. Belanja Lembaga Non Kementerian 3. Belanja BUN 4. Belanja Tanggap Darurat 5. Belanja Lainnya.

62


plants by optimizing the use of gas, geothermal energy, coal, biodiesel, and replacing high speed diesel (HSD) with marine fuel oil (MFO).

2. Pagu dan Realisasi Anggaran BA 999.08 TA 2013 Pagu dan realisasi anggaran BA 999.08 per jenis belanja adalah sebagai berikut:

B. BA 999.08 Management Report 1. General Description about BA 999.08 The management of Other Expenditures (BA 999.08) covers spending on irregular, non-sustained activities such as natural disaster response, social calamity, and other expenses crucial for administration of central/regional government authority.

Pagu dan Realisasi Anggaran BA 999.08 TA 2013 JENIS BELANJA Belanja Cadangan Kenaikan Harga Tanah

PAGU

% REALISASI ANGGARAN

REALISASI

950.000.000.000,00

947.804.000.000,00

99,77

5.202.316.000,00

4.637.232.209,00

89,14

Belanja Lain-Lain

2.346.495.645.000,00

2.001.789.861.364,00

85,31

TOTAL

3.301.697.961.000,00

2.954.231.093.573,00

89,48

Belanja Lain-Lain BUN Lainnya

BA 999.08 expenditures include: 1. Expenditure on Reserved Fund and Fiscal Risk 2. Non-ministerial agency expenditures 3. General Treasurer expenditures 4. Expenditure on Emergencies 5. Other Expenditures.

2. Ceiling and Actual Spending of BA 999.08 Budget in Fiscal Year 2013 The following table shows detailed information about the ceiling and actual spending of BA 999.08 budget based on type of expenditure:

3. Kebijakan yang Berhubungan dengan Pengelolaan BA 999.08 Peraturan-peraturan terkait dengan pengelolaan BA 999.08 antara lain sebagai berikut: 1. PMK Nomor 247/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Perencanaan, Penetapan Alokasi, dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara. 2. PMK Nomor 36/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. 3. PMK Nomor 155/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penggunaan Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08). 4. PMK Nomor 241/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja LainLain. 5. PMK Nomor 250/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara.

3. Policies Related to the Management of BA 999.08 Enlisted below are regulations concerning the management of BA 999.08: 1. PMK Number 247/PMK.02/2012 on Procedures to Plan, Set Allocation, and Authorize General Treasurer Budget Implementation Documents. 2. PMK Number 36/PMK.02/2013 on Procedures to Reallocate Budget from State Treasurer’s Budget Section for Miscellanuous Expenditure (BA 999.08) to Budgeting Section of Ministries/ Agencies. 3. PMK Number 155/PMK.02/2013 on How to Use the Budget Allocated for State Treasurer’s Budget Section for Miscellanuous Expenditure (BA 999.08). 4. PMK Number 241/PMK.05/2012 on Subsidy and Other Expenditures Accounting System. 5. PMK Number 250/PMK.05/2012 on Procedures to Compile a Consolidated Financial Report of General Treasurer.


63




4. Informasi tambahan dan pengungkapan lain yang dirasa penting 1. Jumlah Kementerian Negara/Lembaga dan Satker Penerima BA 999.08 TA 2013 adalah sebagai berikut:

4. Additional information and other important findings 1. Ministries/Agencies and Task Forces receiving BA 999.08 in Fiscal Year 2013 are:

Jumlah Kementerian Negara/Lembaga dan Satker Penerima BA 999.08 TA 2013 No

Kode BA Pel

Uraian

Jumlah Satker

1

007

Kementerian Sekretariat Negara

3

2

015

Kementerian Keuangan

1

3

019

Kementerian Perindustrian

1

4

033

Kementerian Pekerjaan Umum

1

5

104

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

1

6

-

Pemerintah Propinsi Papua

1

7

-

Pemerintah Propinsi Papua Barat

1

8

-

Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun

1

9

-

Otoritas Jasa Keuangan

1

2. Pada tahun 2013, BPK tidak memberikan opini pada masing-masing laporan keuangan subbagian anggaran pada BA 999 (BA 999.01 s.d. BA 999.99) seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Opini BPK diberikan pada LK BUN Konsolidasian pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). 3. Temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BA 999.08 adalah sebagai berikut:

2. Unlike the practice in the past years, the Supreme Audit Agency expressed no opinion on financial reports of each sub division within BA 999 (BA 999.01 to BA 999.99) in 2013. The only comment that the Supreme Audit Agency left was about Consolidated Financial Report of General Treasurer directed to the Directorate General of Treasury stating that the report was Regular with Exceptions (WDP). 3. Reported findings following an audit of BA 999.08:

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BA 999.08

Jumlah

64


No

Temuan

A

Sistem Pengendalian Intern

1

Pemerintah belum menetapkan mekanisme penganggaran dan pencatatan penempatan dana awal dan dana pungutan dari industri jasa keuangan pada satker OJK

2

Penganggaran dan penyusunan laporan keuangan pada BA 999.08 belum sepenuhnya menjamin akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Belanja Lain-lain (BA 999.08)

3

Anggaran yang disediakan untuk Land Capping belum sesuai dengan kebutuhan kegiatan pengadaan tanah jalan tol

B

Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

1

Pergeseran pagu anggaran dari Bagian Anggaran BUN Belanja Lain-lain (BA 999.08) ke Bagian Anggaran BUN BA 999.05 sebesar Rp231.392.653.000,00 tidak sesuai ketentuan yang berlaku

2

Pembayaran honorarium Tim Pendukung Penanganan Permohonan Arbitrase melebihi Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp2.271.660.000,00 dan pembayaran honorarium sebesar Rp1.777.700.000,00 belum sepenuhnya didukung pelaksanaan kegiatan

11


65

kinerja ditjen anggaran

66


67 performance of directorate general of budget Anual Report 2013 www.anggaran.depkeu.go.id




Kebijakan Sistem Penganggaran

Policies on Budgeting System A. Penyederharaan Proses Penelaahan RKA-K/L

A. Streamlined Reviewing Process of RKA-K/L

Penyusunan RKA-K/L yang dilaksanakan setiap tahun merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam proses siklus penganggaran. Perubahan situasi dan kondisi menuntut shifting peran dan tanggung jawab yang semakin besar kepada K/L dalam rangka menjamin kualitas RKA-K/L. Untuk itu, dilakukan beberapa langkah dalam penyederhanaan proses penelaahan RKA-K/L yang mulai diterapkan tahun 2013.

Formulation of RKA-K/L every year is part of a budgeting cycle. Situational and conditional changes require ministries and agencies to keep shifting their role and responsibilities to ensure quality RKA-K/L. Certain measures were taken in 2013 to streamline the process of RKA-K/L review.

Pertama, penegasan peran dan tanggung jawab Biro Perencanaan atau unit perencanaan K/L. Penelitian RKA-K/L unit eselon I oleh Biro Perencanaan atau unit perencanaan K/L dilakukan melalui verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan yang diajukan satuan kerja, serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran.

68


Firstly, efforts have been made to clearly define roles and responsibilities of Planning Bureau or Planning Unit of K/L. The planning bureau or unit examines RKA-K/L of Echelon I unit and checks documents proposed by task force for incomplete or inaccurate information. The documents are also verified whether they comply with budget planning rules.

Kedua, pelaksanaan reviu RKA-K/L oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) K/L. Reviu RKA-K/L unit eselon I oleh APIP K/L dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) dan memastikan kepatuhan penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran guna membantu menteri/pimpinan lembaga untuk menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas. Dengan demikian, DJA bersama Bappenas pada tahap penelaahan RKA-K/L hanya akan mendalami RKA-K/L yang telah disusun K/L setelah melalui proses reviu oleh APIP K/L. Ketiga, memfasilitasi proses penelaahan RKAK/L secara online antara DJA, K/L, dan Bappenas. Proses penelaahan yang difasilitasi aplikasi penelaahan RKA-K/L online ini merupakan hal yang baru dan membutuhkan lompatan mindset, baik bagi pihak DJA maupun pihak K/L. Penelaahan yang selama ini dilaksanakan secara tatap muka yang memerlukan kehadiran di DJA, dapat dilaksanakan melalui komputer PC/laptop di unit kerjanya masing-masing.

Secondly, to give limited assurance and to ensure full compliance with budget planning rules, RKAK/L review is conducted by Internal Audit Office (APIP) of corresponding ministries/agencies. This move is expected to help ministers/head of agencies to produce quality RKA-K/L. Thus, the DGB and the National Development Planning Agency review RKA-K/L that has been verified by APIP of corresponding ministries/agencies. Thirdly, it is now possible for the DGB, ministries/ agencies and the National Development Planning Agency to review RKA-K/L online. Consequently, this new way of reviewing requires a mindset change. Presence at the DGB’s office to do RKA-K/L review is no longer required. Instead, it can be done over a remote computer/laptop in each unit.


69




B. Pemberdayaan Peran APIP K/L dalam Reviu RKA-K/L

B. Involvement of APIP K/L in RKA-K/ L Review

Proses implementasi penerapan reformasi di bidang penganggaran, khususnya dalam penyusunan dokumen RKA-K/L hingga tahun 2013, masih meninggalkan beberapa permasalahan. Terdapat RKA-K/L yang belum disusun dengan baik dan tepat sesuai dengan kaidah-kaidah penganggaran berlaku. Demikian pula, penuangan informasi dalam dokumen RKA-K/L kerapkali sulit untuk diukur. Selain itu, terdapat kendala atas implementasi dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang masih belum dilaksanakan pada awal tahun anggaran direncanakan (Januari) meskipun DIPA tersebut telah ditetapkan sebelum tahun anggaran (Desember). Akibatnya, adanya kecenderungan penyerapan anggaran K/L yang dimaksimalkan pada akhir tahun, kualitas belanja negara masih belum optimal dalam mendukung sasaran pembangunan (seperti peningkatan pertumbuhan, pengurangan pengangguran, dan kemiskinan), kebijakan fiskal (APBN) menjadi tidak dapat maksimal dalam memacu pembangunan.

The budgeting reform in 2013 left several RKA-K/ L document-related issues that call for attention. Not only that some documents were improperly and incorrectly compiled, Information within certain documents was also difficult to measure. In addition, some DIPA documents due in January were not carried out although the documents were approved before the fiscal year started (December). As a result, budget was mostly spent by the end of a fiscal year, state expenditures underperformed and failed to support targets of development (such as boosting growth, minimizing unemployment and poverty). In the end, fiscal policies (the Indonesian Budget) failed to optimally support development.

70


Ruang lingkup penelaahan selama ini yang detail dan kompleks, juga mengakibatkan posisi DJA sangat rentan dalam hal terjadi penyimpangan penggunaan anggaran oleh KPA/PA. Hal tersebut dimungkinkan mengingat proses persetujuan DJA diberikan berdasarkan hasil penelaahan petugas DJA atas dokumen yang diajukan K/ L. Berkenaan dengan hal itu, DJA pada tahun 2013telah melakukan penyederhanaan proses penelaahan RKA-K/L dengan melibatkan peran APIP K/L dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran K/L. APIP dilibatkan sejak tahap penyusunan RKAK/L untuk memberikan quality assurance bahwa RKA-K/L yang disusun telah mempedomani ketentuan yang ada. Dalam hal ini APIP bertugas memberikan keyakinan terbatas bahwa RKAK/L telah disusun berdasarkan Standar Biaya yang berlaku, Bagan Akun Standar, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja K/L, dan Pagu Anggaran, serta kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan guna membantu menteri/pimpinan lembaga untuk menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas. Selanjutnya, DJA bersama Bappenas pada tahap penelaahan RKA-K/L akan mendalami RKA-K/L yang telah disusun K/L dan telah melalui proses reviu/penelitian oleh APIP dan Biro Perencanaan K/L berkenaan.

What the DGB reviewed in the past was a detailed and complex matter, which inadvertently left a window for KPA/PA to commit embezzlement. Such opportunity presented itself because the basis for the DGB to authorize a document from ministries/ agencies was results of a review conducted by officers of the DGB. Therefore, the DGB simplified the process in 2013 by involving APIP of each ministry/ agency in the process of planning and budgeting. Involvement of APIP starts as soon as RKA-K/L is compiled. APIP gives quality assurance that compilation of the documents observes prescribed guidelines. In this case, APIP makes certain that compiled RKA-K/L complies with applicable Cost Standard, Chart of Account, Government Work Plan, Ministry/Agency Work Plan, and Budget Ceiling. APIP also ensures feasibility of ministry/agency budget so that its minister/head can produce a quality RKA-K/L. The RKA-K/L that the DGB and the National Development Planning Agency review is the version that has already been examined by APIP and Planning Bureau of each ministry/agency.


71




C. Ujicoba penelaahan RKA-K/L Online

C. RKA-K/L Online Review Trials

Pelaksanaan reformasi penganggaran perlu dijaga konsistensi dan kelanjutannya untuk menjamin terwujudnya penganggaran yang efektif dan efisien. Seiring dengan itu, pada tahun 2013 mulai dilakukan penelaahan online melalui aplikasi RKAKP-DIPA online dalam bentuk upload data RKAKL-DIPA (initial), penelaahan online, download data (ADK dan Pdf DIPA Petikan), serta update referensi secara online. Untuk tahun 2013 dilakukan pilotting penelaahan online di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

As effective and efficient budgeting needs continuous and consistent efforts, the DGB introduced online review in 2013. The application, called RKAKP-DIPA online, enables users to upload RKAKL-DIPA data (initial), to conduct online review, to download data (ADK and pdf files of DIPA excerpts), and to update references. The application was piloted in 2013 in online review of RKA-K/L of Corruption Eradication Commission (KPK) and Constitutional Court (MK).

Beberapa latar belakang yang mendasari aplikasi penelaahan online ini harus segera diterapkan, antara lain sebagai berikut.Pertama, penelaahan RKA-K/L yang dilaksanakan di DJA selama ini mengharuskan pihak K/L dan penelaah DJA bertemu di suatu tempat sesuai surat undangan yang ditandatangani pejabat DJA. Kedua, hampir semua penelaahan berjalan lebih dari satu kali kesempatan karena harus dilakukan perbaikan dan diajukan kembali pada kesempatan berikutnya (boros waktu dan biaya). Ketiga, hingga saat ini tidak ada yang dapat menjamin

There are reasons for the introduction of online review application. First of all, RKA-K/L review in the past required someone/a team from the ministry or agency to meet with reviewers from the DGB at an agreed venue. Second, because the process involves revision to the document and resubmission, such meeting could take place more than once (costly and time consuming). Third, it has not been proven that direct contact will significantly minimize moral hazard. Fourth, considering the huge number of documents submitted by task forces that exceeded 23,000 documents, direct meeting with them definitely required ample time and appropriate venues.

proses penelaahan RKA-K/L yang dilaksanakan secara tatap muka benar-benar menghilangkan moral hazard. Keempat, proses penelaahan dokumen dari satker yang berjumlah lebih dari 23.000 tentunya membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan tempat yang representatif.

D. Optimalisasi Peran Standar Biaya Keluaran Pelaksanaan reformasi penganggaran berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara perlu dijaga konsistensi dan kelanjutannya untuk menjamin terwujudnya penganggaran yang efektif dan efesien. Seiring dengan adanya reposisi peran DJA selaku pelaksana CFO, maka penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) memerlukan dukungan aturan main yang memadai, khususnya untuk mendukung terwujudnya efisiensi dan efektifitas penganggaran. Saat ini DJA terus melakukan pembinaan yang intensif dalam sisi input dalam proses perencanaan. Nantinya, reposisi peran DJA adalah mendorong proses “pengawalan” target kinerja

72


D. Optimized Role of Output Cost Standards Consistent and continuous bureaucratic reform, as mandated by 2013 Law Number 17 on State Finance, is needed to attain effective and efficient budgeting. As the DGB has been repositioned at the manager of CFO, implementation of PerformanceBased Budgeting (PBB) entails a set of suitable rules that encourages effective and efficient budgeting. Currently the DGB is working towards improved planning inputs. The DBG’s new position necessitates approaching outputs while observing principles of PBB in order to safeguard targets of


73




penganggaran dengan pendekatan output sesuai prinsip implementasi PBK.Pada fase pemantapan PBK tersebut, upaya efisiensi dilakukan dengan pergeseran dari peran Standar Biaya Masukan (SBM) semata menjadi optimalisasi peran Standar Biaya Keluaran (SBK) dan menggeser dari domain Menteri Keuangan menjadi domain K/L. Standar biaya yang selama ini lebih ditekankan penggunaannya sebagai alat efisiensi belanja yaitu sebagai instrumen dalam proses penelaahan. Selanjutnya, standar biaya disamping dioptimalkan penggunaannya sebagai alat alokasi, juga sebagai alat reviu/monev efisiensi kinerja penganggaran berkenaan, khususnya untuk reviu baseline. Revitalisasi SBK dalam sistem penganggaran diwujudkan antara lain melalui upaya sebagai berikut.Pertama, pemanfaatan SBK sebagai alat efisien alokasi anggaran oleh K/L. Kedua, menggunakan SBK sebagai salah satu instrumen dalam proses monitoring kinerja penganggaran, khususnya dalam pelaksanaan reviu baseline. Ketiga, menjadikan SBK sebagai instrumen penerapan PBK, untuk menjamin efisiensi dan standar kualitas layanan/output. Keempat, mewajibkan penyusunan SBK kepada K/L untuk output yang berlanjut/ berulang secara bertahap.Disamping standar biaya, alat efisiensi alokasi dan reviu kebijakan alokasi akan diperkenalkan penerapan pengaturanstruktur pembiayaan. Sejalan dengan implementasi KPJM di level mikro, maka untuk memperbaiki kualitas prakiraan maju perlu penguatan indeksasi KPJM. Selanjutnya, untuk mewujudkan prinsip good governance terkait transparansi dan kepastian hukum, maka seluruh instrument terkait standar biaya dan teknik pembiayaan perlu dituangkan dalam suatu peraturan hukum yang lebih bersifat jangka panjang. Dengan demikian, kerangka strategis standar biaya dalam mewujudkan efisiensi dalam alokasi anggaran (allocative efficiency) dan efisiensi pelaksanaan anggaran (operational efficiency) makin jelas pedomannya baik untuk Menteri Keuangan selaku CFO, maupun bagi K/L selaku COO.

74


performing budget. In securing implementation of PBB, efficiencies are made in two ways: by shifting emphasis from solely on Input Cost Standard to optimization of Output Cost Standard and by placing responsibilities on ministries/ agencies instead of the Minister of Finance. It was a common practice in the past that cost standards were used as an instrument to bring about efficient expenditures. Presently cost standards are not only optimized as an allocation instrument but also as an instrument to review/monitor-evaluate efficiency of budgeting performance especially baseline review. The following measures have been taken to reinstate PBB in budgeting system. Firstly, ministries/agencies use PBB to achieve efficiency in budget allocation. Secondly, PBB is selected to serve as one of instruments to monitor budgeting performance especially during baseline review. Thirdly, to guarantee efficiency and standardized service quality/output, the Output Cost Standard is made into an instrument to implement PBB. Fourth, all ministries and agencies are required to formulate PBB for their sustainable/repeating output. In addition to cost standards, management of financing structure is also an instrument to ensure efficient allocation and to review allocation policies. In line with implementation of Medium Term Expenditure Framework (MTEF) at micro level, MTEF indexing needs augmentation to improve forecasting quality.

E. Penyederhanaan proses revisi dokumen RKA-K/L

E. Simplification of Revision Process of Budget Document

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/ PMK.02/2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2013, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Anggaran yang berkaitan dengan pelayanan penyelesaian revisi anggaran Kementerian/Lembaga telah mengalami banyak perubahan. Baik dari sisi kewenangan maupun proses bisnisnya. Dalam PMK tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna Anggaran (PA) diberi kewenangan yang lebih besar dalam rangka penyelesaian revisi anggaran kepada masing-masing, khususnya dalam hal pagu tetap.

As the Finance Minister regulation Number 32/ PMK.02/2012 on Procedures to Revise Budget 2013 comes into effect, there have been changes in the roles, functions, authority, and business process of the Directorate General of Budget regarding revision of ministry/agency budget. The ministerial regulation sets it down that the Authorized Budget Users (KPA)/Budget Users (PA) are authorized to complete budget revision by themselves, especially when it concerns fixed ceiling.

To establish transparency and legal certainty and to effectuate good governance, it is imperative that all instruments related to cost standards and financing techniques are expressed in a longsustaining, legally-binding regulation. It will set a clear, common guidance for the Minister of Finance as CFO and ministries/agencies as COO on realizing allocative efficiency and operational efficiency.


75




Beberapa perubahan terkait penyederhanaan proses rivisi anggaran antara lain. Pertama, Subdirektorat Teknis tidak meneliti TOR/RAB karena kewenangan tersebut telah dilimpahkan ke Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai bentuk penguatan terhadap quality assurance penganggaran K/L, Kedua, Subdirektorat Teknis hanya menelaah sampai pada level komponen saja terhadap alokasi anggaran K/L, Ketiga, dalam proses pengesahan revisi anggaran oleh pejabat eselon II DJA telah menggunakan sistem checklist sebagai kontrol keakuratan dokumen syarat revisi. Keempat, proses bisnis penyelesaian berkas revisi anggaran yang diajukan K/L melalui Pusat Layanan DJA semakin memperpendek rantai birokrasi. Pusat Layanan DJA melakukan filter atas beberapa jenis revisi. Apabila terdapat usulan revisi yang tidak dapat diselesaikan Pusat Layanan DJA akan langsung dikirim ke Kepala Subdirektorat Teknis (tanpa melalui Direktur Jenderal Anggaran/Direktur). Dukungan aplikasi SIMPLe membuat proses penyelesaian revisi anggaran K/L termonitor secara detil, sekaligus memastikan quick win DJA dapat tercapai.

F. Penyempurnaan pengaturan izin kontrak tahun jamak Pedoman operasional mengenai izin kontrak tahun jamak mulai diberlakukan sejak tahun 2010 dengan terbitnya PMK Nomor 56/PMK.02/2010. Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, maka PMK dimaksud perlu dilakukan penyelarasan. Untuk itu, diterbitkanlah PMK Nomor 157/PMK.02/2013 yang mengubah ketentuan terkait kewenangan dan ruang lingkup pemberian persetujuan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan secara kontrak tahun jamak kegiatan, khususnya nilai kontrak kegiatan dengan pagu sampai dengan Rp10 M.

76


Simplification to budget revision processes has taken place as well. Firstly, examination of TOR/ RAB, instead of conducted by the Sub directorate of Technique, is now conducted by Internal Audit Office (APIP) to give assurance about the quality of budget of a given ministry/agency. Secondly, what the Sub directorate of Technique reviews is to the extent of component level only. Thirdly, echelon II officials of the DGB use a checklist to validate accuracy of documents required for budget revision. Fourthly, the fact that revision to budget can be done at the DGB’s service center indeed eliminates unnecessary bureaucracy. In doing its job, the DGB’s service center filters out certain kinds of revision. In case of an unresolved proposed revision, the service center will redirect the proposal to the Head of Sub directorate of Technique (instead to the Director General of Budget/Directors). In addition, the SIMPLe application helps monitor closely the whole process of budget revision completion and at the same time, ensures a quick win for the DGB.

F. Improvement to Multiyear Contract License Arrangement The operational guideline on multiyear contract license has been introduced since 2010 following the issuance of regulation of Finance Minister Number 56/PMK.02/2010. The release of Presidential Regulation Number 54/2010 on Procurement of Goods/Service for the Government, however, entails adjustment to the aforementioned ministerial regulation. As a result, a newer ministerial regulation Number 157/PMK.02/2013 is issued to re-regulate authority and scope of responsibilities regarding issuance of multiyear contract license, especially contracts with ceiling below 10B.

Disamping itu, dalam PMK dimaksud juga mengatur kembali syarat-syarat pengajuan permohonan persetujuan kontrak tahun jamak kepada Menteri Keuangan. Syarat dimaksud meliputi kelengkapan dokumen (adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/SPTJM, Surat Pernyataan sisa dana yang tidak terserap, Surat Pernyataan pembebasan lahan, dll.) dan informasi penting terkait lainnya (meliputi cakupan jenis dan tahapan kegiatan/pekerjaan secara keseluruhan, jangkawaktu penyelesaian pekerjaan, ringkasan perkiraan kebutuhan anggaran per tahun).

In addition, the regulation sets down requirements for multiyear contract license proposal submitted to the Minister of Finance. Among the requirements are documents (possesion of Statement Letter of Responsibility /SPTJM, Statement Letter of Unspent Fund, Statement Letter of Land Acquisition, etc.) and any relevant and important information (including types and stages of activity/work as a whole, span of time for work accomplishment, a summary of yearly needed budget).


77




Kebijakan APBN dan APBN-P

Policies on Indonesian Budget and Revised Indonesian Budget A. Kebijakan Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Pemerintah pada tanggal 22 Juni 2013 mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kenaikan harga BBM tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan subsidi BBM dalam APBNP tahun 2013 menjadi sebesar Rp199,9 T. Sebagai kompensasi, pemerintah menggelontorkan BLSM sekitar Rp9,3 T untuk 15,5 juta keluarga miskin. Dana tersebut diberikan sebesar Rp150 ribu per keluarga per bulan selama empat bulan. Adapun alasan kenaikanharga BBM tersebut sebagai berikut. Pertama, disebabkan oleh meningkatnya harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap US$. Kedua, untuk menjaga agar volume konsumsi BBM tidak melebihi pagu yang sudahditetapkan dalam APBNP tahun 2013. Ketiga, akan ada penghematan anggaran yang bisa digunakan untuk membangun infrastruktur. Keempat, untuk menjaga agar defisit kumulatif APBN dan APBNP tidak melebihi 3,0 persen terhadap PDB sebagaimana diamanatkanoleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

78


A. Policies on Fuel Price Rise On June 22, 2013 the government raised fuel price. The increase was intended to manage fuel subsidy to level Rp199.9T. To compensate for the price rise, the government dispensed BLSM amounting to Rp9.3T for 15.5 millions of poor families. Each family received Rp150,000 for four months. The government put forward several points in its defense for the price rise. First, Indonesian Crude Oil Price had increased while Indonesian Rupiah weakened against American Dollar. Second, it was a measure to keep fuel consumption under the ceiling set in the Revised Indonesian Budget 2013. Third, it was an attempt to salvage the budget to build infrastructures. Fourth, it was a measure to keep accumulated deficit of the Indonesian Budget and the Revised Indonesian Budget below 3.0% against Gross Domestic Product as stipulated in the Law Number 17/2003 on State Finance.

B. Proses APBN 2014

B. Indonesian Budget 2014 Processes

Penyusunan APBN 2014 diawali dengan penyusunan kapasitas fiskal pada awal tahun 2013, kemudian pada tanggal 5 April 2013 ditetapkan melalui surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan/Kepala Bappenas tentang Pagu Indikatif tahun 2014. Atas dasar pagu indikatif tersebut, dilaksanakan trilateral meeting yang melibatkan Kementerian Keuangan, Bappenas, serta Kementerian Negara/ Lembaga.

The fiscal capacity formulation in early 2013 started the process of the Indonesian Budget 2014 compilation. On April 5, 2013 the Minister of Finance and the Minister of National Development Planning/Head of National Development Planning Agency issued a joint letter setting indicative ceiling 2014. A trilateral meeting ensued involving the Minister of Finance, the National Development Planning Agency, and ministries/agencies.

Pada periode 3 Juni s.d. 10 Juli 2013 dilaksanakan pembicaraan pendahuluan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian, berdasarkan hasil pembicaraan pendahuluan tersebut, Kementerian Keuangan menyusun postur I-account. Untuk alokasi pada Kementerian Negara/Lembaga, Menteri Keuangan pada tanggal 23 Juli 2013 menetapkan KMK tentang pagu anggaran untuk kemudian menjadi dasar penyusunan RKA-K/L pada masingmasing Kementerian Negara/Lembaga.

A series of early meetings between the government and the House of Representatives took place from June 3 to July 10, 2013 in which Macro Economic Structure and Points in Fiscal Policy were discussed. Results from the meeting became a basis for the Minister of Finance to construct I-account posture. On July 23, 2013 the Finance Minister issued a decree on budget ceiling allocated for ministries/agencies, based on which ministries/agencies formulated their RKA-K/L.


79




Pada tanggal 16 Agustus 2013 Presiden menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN beserta RUU APBN untuk kemudian dibahas bersama dengan DPR. Arah kebijakan fiskal dalam RAPBN 2014 tersebut adalah “memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan melalui pelaksanaan kebijakan fiskal yang sehat dan efektif”. Setelah melalui proses pembahasan dengan DPR mulai tanggal 28 Agustus s.d. 23 Oktober 2013, maka pada tanggal 25 Oktober 2013 dalam sidang paripurna DPR RI, RUU APBN 2014 tersebut ditetapkan menjadi UU APBN 2014. Adapun asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan dalam APBN 2014 terdiri atas: (1) pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0 persen, (2) inflasi sebesar 5,5 persen, (3) suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,5 persen, (4) nilai tukar sebesar Rp10.500,00/US$, (5) harga minyak ICP sebesar US$105/barel, (6) lifting minyak bumi sebesar 870 ribu barel perhari, dan (7) lifting gas alam sebesar 1.240 ribu barel setara minyak perhari. Postur APBN yang ditetapkan terdiri atas: (1) pendapatan negara sebesar Rp1.667,1 triliun, (2) belanja negara sebesar Rp1.842,5 triliun, serta (3) pembiayaan sebesar Rp175,4 triliun.

On August 16, 2013 the President delivered Financial Notes and the Revised Indonesian Budget along with its bill before the House of Representatives. Fiscal policies within the Indonesian Budget were directed towards “strengthening inclusive, qualified, and sustainable economic development through implementation of healthy and effective fiscal policies”. After the House of Representatives had a long discussion from August 28 to October 23, 2013, it passed the Indonesian Budget bill 2014 and made it into legislation in a plenary session on October 25, 2013. Macro economic assumptions that underlie the Indonesian Budget 2014 are: (1) economic growth of 6.0 percents, (2) inflation of 5.5 percents, (3) three-month SPN interest rate of 5.5 percents, (4) Rupiah exchange rate of Rp10,500.00/US$, (5) Indonesian Crude Oil Price of US$105/barrel, (6) oil lifting of 870,000 barrel a day, and (7) natural gas lifting of 1,240,000 equivalent-to-oil barrel/day. The Indonesian Budget posture comprised of: (1) state revenues of Rp1,667.1 trillions, (2) state expenditures of Rp1,842.5 trillions, and (3) funding of Rp175.4 trillions.

Adapun strategi di bidang penerimaan negara adalah “tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha” dengan kebijakan antara lain (1) penanaman modal bagi industri hilir pertambangan dan disinsentif bea keluar untuk ekspor tambang barang mentah, (2) pengembangan industri intermediate dalam rangka substitusi impor, dalam bentuk pembebasan bea masuk dan tax allowance, dan (3) fasilitas PPNBM untuk low cost green car (LCGC). Sementara itu, dengan memperhatikan pencapaian sasaran dari program-program pembangunan dalam RKP 2014, serta untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan negara, maka kebijakan di bidang belanja pemerintah pusat dalam APBN tahun 2014 akan diarahkan antara lain pada upaya sebagai berikut. Pertama, mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Kedua, mendukung pelaksanaan programprogram pembangunan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Ketiga, mendukung peningkatan pertahanan dan keamanan, melalui peningkatan rasio polisi dengan masyarakat, penambahan perangkat TNI/Polri dan mendorong pencapaian MEF. Keempat, penyusunan kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran serta pengembangan energi baru dan terbarukan. Kelima, melaksanakan pendidikan yang berkualitas serta meningkatkan kemudahan akses pendidikan dan terjangkau bagi masyarakat. Keenam, mendukung pelaksanaan SJSN. Ketujuh, mendukung pelaksanaan Pemilu tahun 2014 yang lancar, demokratis, dan aman untuk menjaga stabilitas nasional.

In keeping to the strategy of “maintaining a favorable environment for investment and sustainable business”, among policies concerning state revenues were (1) encouraging investment in downstream mining industry and imposing disincentive to exported raw mining products, (2) developing intermediate industry to substitute for imported goods by introducing import fee exemption and tax allowance, and (3) providing PPNBM facility for low cost green car (LCGC). The aims of the Indonesian Budget 2014 expenditure were to achieve targets of development as stated in RKP 2014. Firstly, it was designed to support effective and efficient governance. Secondly, its purpose was to assist programs of government to boost economic growth and poverty alleviation. Thirdly, its purpose was to improve defense and security by improving the ratio between police officers and citizens, enlarging military/police corps, and supporting attainment of MEF. Fourthly, it was designed to ensure that subsidy policies target more suitable beneficiaries and to boost development of renewable energy sources. Fifthly, it aimed to provide quality education and better access to education for the people. Sixth, its design was to support implementation of SJSN. Seventh, it was intended to ensure a trouble-free, democratic and secure general election in 2014. Policies outside funding matters include: (1) negative net flow, (2) prioritizing domestic funding to avoid foreign exchange risks, and (3) prioritizing infrastructure construction.

Kebijakan di bidang pembiayaan mencakup, yaitu : (1) negative net flow, (2) mengutamakan pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri, sehingga bebas dari risiko nilai tukar, serta (3) mengutamakan pembiayaan untuk digunakan mendanai pembangunan infrastruktur.

80



81




Kebijakan PNBP

Policies on Non-Tax Revenues A. Implementasi Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) DJA secara terus-menerus berupaya memperbaiki sistem pengadministrasian penerimaan negara dalam rangka mewujudkan good governance serta dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pada tahun 2013, telah disosialisasikan sistem pembayaran dan penyetoran PNBP yang lebih efisien, aman, sederhana, dan mudah digunakan. Sistem tersebut dikenal dengan nama Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI). Sistem baru ini mendorong Wajib Bayar/Wajib Setor untuk beralih dari pembayaran/penyetoran PNBP secara manual dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau melalui pemindahbukuan langsung ke Rekening Kas Negara di Bank Indonesia menuju pembayaran/ penyetoran melalui sistem Penerimaan Negara. Keunggulan pembayaran/penyetoran PNBP secara elektronik melalui SIMPONI, sebagai berikut. Pertama, aksesibilitas. SIMPONI merupakan aplikasi berbasis web (web based). Aplikasi ini dapat diakses dimana dan kapan saja sepanjang terdapat koneksi internet. Kedua, mudah dan akurat. SIMPONI mempermudah dan menghindari human error dalam proses perekaman data dalam rangka penerbitan kode billing. Ketiga, fleksibilitas. Dengan menggunakan kode billing, Wajib Bayar/ Wajib Setor PNBP dapat melakukan pembayaran/ penyetoran PNBP menggunakan beberapa alternatif saluran pembayaran/penyetoran PNBP.

B. Transisi Pasca Transformasi Kelembagaan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas Penerimaan Minyak Bumi dan Gas Alam (Migas) merupakan kontributor terbesar dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak. Sebanyak 58% bagian dari PNBP

82


A. Implementation of online NonTax Revenues Information System (SIMPONI) The DGB continuously upgrade its state revenues administration system. It is part of its goals to put good governance into action and to provide quality public service. In 2013 it introduced a simpler, more efficient, secured, user-friendly Non-Tax Revenue payment system called Online Non-Tax Revenues Information System (SIMPONI). The new system encourages tax payers to migrate from a conventional tax payment method in which a paper tax form (SSBP) is used or a bank transfer occurs to the new online system.

The following are the advantages of the new online system, the SIMPONI. Firstly, it is about accessibility. SIMPONI is a web-based application which is accessible from anywhere anytime as long as an internet connection is available. Secondly, it is simple and accurate. SIMPONI minimizes human error which may affect data storing and billing code generating processes. Thirdly, it is about flexibility. Billing codes enable tax payers to make payment using several different methods.

B. Post-Transformation Transition of Agencies Implementing Upstream Oil and Natural Gas Business Oil and Natural Gas industry has been a major contributor to non-tax revenues. About 58% of non-tax revenues in 2013 came from oil and natural gas business. The Minister of Finance has taken strategic measures to secure upstream oil and gas business climate post the disbandment of BPMIGAS on November 12, 2012. One of

pada tahun 2013 disumbang dari Penerimaan Migas. Hal tersebut tidak lepas dari peranan Kementerian Keuangan yang telah menempuh langkah-langkah strategis untuk mengamankan iklim bisnis kegiatan hulu migas setelah dibubarkannya BPMIGAS pada tanggal 13 November 2012. Salah satu peran penting Kementerian Keuangan setelah dibubarkannya BPMIGAS adalah memberikan stimulus finansial berupa dana awal tahun 2013 untuk Satuan Kerja Khusus Migas (SKK Migas), sebuah lembaga yang menggantikan peran BPMIGAS. Dukungan pendanaan pada awal tahun 2013 ditambah dengan pemberian jaminan biaya operasional SKK Migas sepanjang tahun 2013 mempunyai arti tersendiri bagi kegiatan usaha hulu migas khususnya dan perekonomian nasional secara umum.

pivotal roles of the Ministry of Finance after the disbandment is to give financial stimuli to Special Task Force on Oil and Natural Gas (SKK Migas), an agency replacing BPMIGAS. The financial support for SKK Migas in 2013 and guaranteed operational costs throughout 2013 help secure favorable upstream oil and gas business climate and national economy in general. The resumption of upstream oil and gas business activities in 2013 gives assurance to everyone in the industry about the business climate and investment in Indonesia. Assurance about legal certainty is crucial to help convince the business world that national economy remains favorable and normal.

Beroperasinya kembali kegiatan usaha hulu migas pada tahun 2013 telah memberikan kepastian kepada industri migas dan investasi di Indonesia. Kepastian hukum setelah pembubaran BPMIGAS tersebut sangat penting guna memberikan keyakinan pada dunia usaha dan ekonomi internasional bahwa situasi perekonomian nasional tetap dapat terjaga dan berjalan dengan normal.


83




Kementerian Keuangan memberikan dukungan finansial kepada SKK Migas sehingga pemerintah mempunyai hak menerima kewajiban yang harus dibayarkan SKK Migas. Pembayaran KKKS atas migas dapat diterima secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tidak tertunda. Selanjutnya, Kementerian Keuangan mendorong pula terbitnya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Gas Bumi yang memberikan penegasan terhadap eksistensi SKK Migas untuk mengelola kegiatan usaha hulu migas pada masa mendatang. Dalam rangka meningkatkan governance pengelolaan keuangan SKK Migas, pada akhir

84


Financial support from the Minister of Finance to the SKK Migas entails obligations that SKK Migas has to perform for the government, which include punctual and accurate payment of KKKS oil and natural gas. It was on the Ministry of Finance’s suggestion that the President issued a regulation Number 9 in 2013 on the Management of Upstream Oil and Natural Gas Business Activities. This presidential regulation provides a stronger legal basis for SKK Migas to conduct its activities in the future.

To reinforce good governance in financial management of SKK Migas, the Ministry of Finance along with related agencies in the end of 2013

tahun 2013 Kementerian Keuangan bersamasama dengan instansi terkait menyusun draft revisi Perpres Nomor 9 Tahun 2013 yang memuat ketentuan bahwa biaya operasional SKK Migas mulai TA 2015 akan menggunakan mekanisme APBN.

3. Evaluasi Pemberian Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBP K/L Dalam Pasal 8 UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP disebutkan bahwa sebagian dana dari jenis PNBP dapat digunakan untuk kegiatan tertentu yang berkaitan dengan jenis PNBP. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian alokasi pembiayaan atas kegiatan

drafted a revision to the Presidential Regulation Number 9 Year 2013 specifying that operational costs of SKK Migas in fiscal year 2015 is managed in the Indonesian Budget.

3. Evaluation of Authorization for Ministries and Agencies to Use Partially Non-Tax Revenues Article 8 in Law Number 20 Year 1997 on NonTax Revenues expressed the possibility of using partially collected Non-Tax Revenues to fund activities related the field from which the revenue generates. The article is intended to give assurance that there is budget to fund such activities. Nontax revenue-generating units or institutions should


85




tertentu yang berkaitan dengan PNBP. Sebagian dana dari jenis PNBP tersebut dapat digunakan oleh unit atau instansi yang menghasilkan yang penggunaannya dilakukan secara selektif. Adapun usulan penggunaan PNBP diajukan ke Menteri Keuangan.

submit a proposal to the Minister of Finance to enable themselves to use partially collected fund to finance selected activities.

Pada tahun 2013 DJA melakukan kajian terhadap persetujuan penggunaan PNBP. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, pemberian persetujuan penggunaan sebagian dana PNBP memiliki beberapa permasalahansebagai berikut.

1. A standardized or technical guideline is nonexistent. The fact that there is no standard in authorizing partial usage of Non-Tax Revenues has led to discrepancy in the percentages the revenues spent on similar activities.

1. Pedoman standar.Tidak adanya pedoman standar atau petunjuk teknis sebagai standar dalam penyusunan persetujuan penggunaan PNBP menyebabkan besaran persentase penggunaan PNBP yang disetujui untuk kegiatan yang sama atau sejenis dapat berbeda-beda.

2. It turns out that some documents attached to proposal of partial usage of Non-Tax Revenues are not in accordance with Medium Term Expenditure Framework.

2. Kaitan dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Dokumen pendukung usulan penggunaan dana PNBP kurang sejalan dengan konsep KPJM dalam penganggaran.

In 2013 the DGB conducted a review on such practice and discovered issues presented below.

3. There are numerous instances of authorization to partially use Non-Tax Revenues. Frequent use of Non-Tax Revenues results in mounting pressure on the Indonesian Budget which, among other things, must put aside 20% for education.

4. Penggunaan PNBP untuk belanja modal. Tingginya besaran persentase penggunaan PNBP sebagian besar disebabkan oleh adanya penggunaan untuk investasi atau belanja modal. Sementara itu, belanja modal tersebut tidak bersifat periodik terjadi setiap tahun anggaran.

4. It is a matter of fact that most use of Non-Tax Revenues is on investment or capital expenses while such expenditure is not a regular activity taking place in any given fiscal year.

5. Prinsip penggunaan PNBP. Sesuai ketentuan, PNBP hanya dapat digunakan oleh instansi penghasil PNBP untuk kegiatan yang menghasilkan PNBP. Meskipun demikian, dalam praktiknya, saat ini PNBP digunakan oleh instansi nonpenghasil dan/atau untuk kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan yang menghasilkan PNBP.

5. While partial usage of non-tax revenues it possible only for revenue-generating activities by related institutions, there are cases where spending has been made on non-revenue-generating activities or by non-revenue-generating institutions.

Sejalan dengan kajian yang telah dilakukan, policy recommendation hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan di antaranya meminta agar DJAmelakukan penyempurnaan regulasi terkait persetujuan penggunaan PNBP Kementerian/Lembaga, berupa petunjuk teknis yang dapat dijadikan pedoman untuk menjaga standardisasi (keseragaman) pekerjaan.

As a follow-up to the above findings, the Inspectorate General of the Ministry of Finance has proposed policy recommendation to the DGB. Among points of recommendation is suggestion that the DGB should improve its regulation on authorization for Non-Tax Revenues usage by ministries/agencies. There should be a technical guideline to ensure standardized procedures.

3. Persentase persetujuan penggunaan PNBP yang tinggi. Banyak Kementerian/Lembaga dengan persentase penggunaan PNBP cukup tinggi sehingga menambah beban APBN, di antaranya untuk menyediakan dana pendidikan 20% dari APBN.

86



87




Adapun hal yang perlu distandarkan antara lain meliputipengelompokanpersetujuanpenggunaan, besaran persentase persetujuan penggunaan, perlakuan atas perubahan data pembahasan dari proposal persetujuanpenggunaan, dan pihak yang terlibat dalam pembahasan persetujuan penggunaan.Untuk menindaklanjuti policy recommendation tersebut, DJA telah menyusun regulasi berupa draft Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penetapan Penggunaan PNBP pada K/L. Sejalan dengan hal tersebut, selama tahun 2013 permohonan persetujuan penggunaan dievaluasi secara lebih ketat. Hampir semua permohonan persetujuan penggunaan yang baru dan permohonan penambahan besaran persentase dana PNBP yang dapat digunakan untuk sementara ditunda sampai regulasi terkait ditetapkan. Sementara itu, permohonan yang disetujui bersifat terbatas, antara lain yang terkait dengan perubahan organisasi maupun nomenklatur.

Among those need standardization are categories of authorized use, allowed percentage of use, treatment to discrepancies between data presented during discussion and in the submitted proposal. In response to the recommendation, the DGB formulate a draft regulation of the Finance Minister on Technical Guideline on Procedures to Authorize Non-Tax Revenue Use by Ministries/Agencies. As a result, 2013 saw a stricter evaluation of nontax revenue use proposals. Almost all proposals, either requesting allocation for a new activity or bigger allocation for an existing activity, were cancelled until issuance of a new regulation. Among few accepted proposals were those related to organizational or nomenclatural changes.

Kebijakan Harmonisasi Peraturan

Policies on Regulations Alignment A. Implementasi Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJSN) Setelah sepuluh tahun berlalu, cita-cita untuk memiliki sistem jaminan kesehatan yang terintegrasi akhirnya terwujud. Tanggal 1 Januari 2014, Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan efektif mulai berjalan. BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari PT Askes (Persero) dan beroperasi mulai tanggal 1 Januari 2014. BPJS Ketenagakerjaan merupakan transformasi dari PT Jamsostek (Persero). Disamping menyiapkan dukungan keuangan, DJA juga terlibat aktif dalam penyusunan regulasi yang merupakan aturan pelaksanaan dari UU SJSN dan UU BPJS. Aturan-aturan yang telah berhasil diselesaikan berjumlah 9 (sembilan) peraturan pemerintah, 5 (lima) peraturan presiden, dan 3 (tiga) peraturan menteri keuangan.

B. Pemberian Tunjangan Kinerja pada K/L dalam Rangka Reformasi Birokrasi

88


A. Implementation of Health InsuranceNational Social Security System (JKSJSN) After ten years of waiting, an integrated health insurance system finally came to materialize. On January 1, 2014, National Health Coverage (JKN) System, managed by Social Security Provider (BPJS) was in effect. Previously known as PT Askes (Persero), BPJS for Health started operating on January 1, 2014. Meanwhile, BPJS for Manpower is a transformation from PT Jamsostek (Persero). Apart from providing financial backup, the DGB also actively involves itself in formulation of operating regulations that reflect SJSN and BPJS Acts. So far nine Government Regulations, five Presidential Regulations, and three Finance Minister Regulations have been passed.

B. Allocation of Remuneration for Ministries/Agencies in light of bureaucratic reformation

Dalam rangka melaksanakan program Reformasi Birokrasi yang telah tercantum dalam RPJMN 2010— 2014, Presiden RI telah menetapkan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010—2014 melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010. Selanjutnya, untuk operasonalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi.

To implement bureaucratic reform as mandated in RPJMN 2010—2014, the President of Republic of Indonesia set the Grand Design for bureaucratic reform 2010—2014 by issuing the Presidential Regulation Number 81 Year 2010. To implement the grand design, the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform released a regulation Number 20 Year 2010 on Bureaucratic Reform Road Map.

Salah satu dari 8 area perubahan yang tertuang dalam Perpres No 81 Tahun 2010 tersebut adalah penataan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang termasuk di dalamnya adalah penataan sistem tunjangan kinerja. Pada prinsipnya, tunjangan

Among 8 areas of reformation stated in the Presidential Regulation Number 81 Year 2010 is management of human resources including remuneration packages. In general, the remuneration is a token of appreciation for success


89




kinerja merupakan fungsi keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan diberikan sesuai dengan progress (kemajuan) capaian pelaksanaan reformasi birokrasi. Prinsip-prinsip kebijakan penganggaran yang diterapkan dalam rangka pemberian tunjangan kinerja (remunerasi) dalam rangka reformasi birokrasi meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Equal pay for equal work. Artinya, pemberian besaran tunjangan kinerja sesuai dengan harga jabatan dan pencapaian kinerja. 2. Pola remunerasi mengacu pada Kementerian/ Lembaga yang sudah terlebih dahulu melaksanakan reformasi birokrasi. 3. Sumber dana untuk pembayaran tunjangan kinerja diutamakan dari optimalisasi pagu belanja Kementerian/Lembaga terkait.

in bureaucratic reform implementation and is given according to level of attainment. Principles in rewarding the remuneration are as follows. 1. It is based on equal pay for equal work. It means the amount of remuneration reflects position and achievement. 2. Remuneration system follows the scheme prevailing in pioneering ministries/agencies on bureaucratic reform implementation. 3. Finance for this system mostly comes from optimized expenditure ceiling in respective ministries/agencies.

Pelaksanaan reformasi birokrasi yang diikuti dengan pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian/Lembaga telah dimulai pada tahun 2008. Peran DJA dalam proses penetapan Tunjangan Kinerja tersebut cukup strategis. Secara garis besar, peran tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. Pemberian pemahaman bagi Kementerian/ Lembaga agar mengoptimalisasikan pagu belanjanya semaksimal mungkin untuk membayar Tunjangan Kinerjanya. 2. Pembuatan beberapa simulasi alternatif besaran Tunjangan Kinerja untuk direkomendasikan kepada Menteri Keuangan dan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN). 3. Penghitungan kebutuhan anggaran. 4. Pengawalan penyusunan dan penetapan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja untuk setiap Kementerian/Lembaga. Pada tahun 2013, terdapat 27 Kementerian/ Lembaga dari 28 K/L yang direncanakan yang memperoleh Tunjangan Kinerja sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi yang mereka jalankan. Atas keputusan DPR-RI, 1 (satu) Kementerian/Lembaga, yaitu Sekretariat Jenderal DPR-RI ditunda perolehan Tunjangan Kinerja ke Tahun 2014. Dengan demikian, terhitung sejak tahun 2008 (mulai diterapkannya tunjangan kinerja dalam rangka reformasi birokrasi), ada 63 Kementerian/Lembaga yang telah memperoleh Tunjangan Kinerja dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi.

90


The practice of providing remuneration for implementation of bureaucratic reform has started since 2008. The DGB plays a strategic role in formulation of the remuneration. What the DGB did in playing the role is described briefly below. 1. The DGB informed ministries/agencies about the importance of optimizing expenditure ceiling to enable themselves to finance the remuneration. 2. The DGB simulated alternative models of remuneration system and recommended them to the Minister of Finance and National Bureaucratic Reform Steering Committee (KPRBN). 3. The DGB calculated budget need. 4. The DGB supervised the process of formulation and enactment of Presidential Regulations on Remuneration in each ministry/agency. There were 27 out of 28 ministries/agencies in 2013 that received their remuneration as a result of their effort to carry out bureaucratic reform. Remuneration for one agency, Secretariat General of the House of Representatives was postponed by the House of Representatives until 2014. In total, 63 ministries/agencies have received bureaucratic reform remuneration since 2008 (remuneration system first commenced).


91

kaleidoskop

kaleidoscope

92



93


Kaleidoskop Kaleidoscope


Indonesia Memperoleh Indeks Transparansi Anggaran Tertinggi di Asia Tenggara Open Budget Index (OBI) 2012 yang diluncurkan oleh International Budget Partnership (IBP) dan FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) pada tanggal 23 Januari 2013 menunjukan peningkatan Indeks Transparansi Anggaran di Indonesia. Indonesia patut berbangga karena tidak hanya OBI yang meningkat tajam dari skor 51 (tahun 2010) menjadi 62 (tahun 2012). Kenaikan skor ini menunjukan bahwa transparansi anggaran Indonesia berada di kategori kedua dalam hal penyediaan informasi anggaran secara substansial. Hasil survei tersebut mendudukan Indonesia meraih nilai OBI tertinggi di wilayah Asia Tenggara dan terbaik kedua di kawasan Asia (setelah Korea Selatan).

Indonesia Scores the Highest Budget Tranparency Index in South-East Asia As indicated by Open Budget Index (OBI) 2012, released by International Budget Partnership (IBP) and FITRA (Indonesian Forum for Budget Transparency) on January 23, 2013, Indonesia shows an improvement in its index of budget transparency. It is something that we are all should be proud of that Indonesia’s OBI has risen from 51 (in 2010) to 62 (in 2012). The big leap in rank proves that availability of substantial information about Indonesia budget has improved. Indonesia’s OBI is the highest in Southeast Asia and the second highest in Asia, just below South Korea.

Sosialisasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Ditjen Anggaran Kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Sosialisasi RUUPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sosialisasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Ditjen Anggaran Kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Sosialisasi RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilaksanakan pada tanggal 6 September 2013 di hotel Aryadhuta Kota Palembang, Prop. Sumsel. Selain ditujukan untuk sosialisasi mengenai kebijakan pengelolaan anggaran bagi satker KL di daerah, melalui kegiatan ini diharapkan dapat menghapuskan ceilo-ceilo yang selama ini terjadi antara DJA dan DJPB. Melalui acara ini diharapkan akan tercipta persepsi yang sama antara Ditjen Anggaran dan jajaran pejabat/pegawai DJPB didaerah dalam melihat segala permasalahan dan mencari solusi terkait pengelolaan anggaran yang dihadapi oleh setiap satker KL. Acara serupa telah pula diselenggarakan di Bali, Medan dan DI Yogyakarta.

94


Dissemination of Information about Responsibilities Sharing between the Directorate General of Budget (DGB) and Regional Office of Directorate General of Treasury (DGT) and Information about Non-Tax Revenues Bill The event in which information about responsibilities sharing and Non-Tax Revenues Bill was shared was held on September 6, 2013 at Aryadhuta Hotel, Palembang South Sumatera. During the event, task forces of different ministries/agencies from different regions were informed about the new policies in budget management. The event was also intended to bridge the gap between the DGB and regional offices of the DGT and to facilitate a common perspective among the DGB and regional officials and staff of the DGT in viewing problems in the field and their possible solutions. A similar event will be held in Bali, Medan, and Yogyakarta Special Province.


95




Sosialisasi Program Sistem Jaminan Sosial Nasional

Dissemination of Information about National Social Security System (NSSS)

Acara ini diselenggarakan di Hotel Aston Primera Bandung tanggal 3 Oktober 2013 dan dihadiri beberapa SKPD di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Barat, instansi vertikal Kementerian Keuangan, dan anggota asosiasi pengusaha Jawa Barat. Kegiatan sosialisasi ini merupakan roadshow pertama yang dilakukan Kementerian Keuangan. Hal itu dilaksanakan mengingat pentingnya informasi yang harus segera disampaikan kepada masyarakat karena program SJSN mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2014. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui sosialisasi ini diantaranya memberikan pemahaman secara umum kepada peserta mengenai implementasi program jaminan sosial dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional mulai tahun 2014.

The event, taking place at Aston Primera Hotel, Bandung on October 3, 2013, was attended by task forces of different regional offices within West Java regional government, staff of institutions under the Ministry of Finance, and members of West Java business association. This was the first event in the series held by the Minsitry of Finance to inform public about NSSS program. It is expected that people are more aware of social security program and National Social Security System which started to come into effect since January 1, 2014.

Pelimpahan sebagian Kewenangan Ditjen Anggaran kepada Ditjen Perbendaharaan di bidang Penganggaran dan PNBP, dan Sosialiasi RUU PNBP Bertempat di Hotel Sahid Jaya Makassar, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) pada tanggal 1 November 2013 menyelenggarakan sosialisasi yang bertema “Pelimpahan sebagian Kewenangan Ditjen Anggaran kepada Ditjen Perbendaharaan di bidang Penganggaran dan PNBP, dan Sosialiasi RUU PNBP”. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan pelayanan Kementerian Negara/Lembaga di daerah sebagai perpanjangan tangan Kementerian Keuangan, sekaligus upaya menyamakan persepsi mengenai berbagai hal dalam hal perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta sosialisasi kebijakan dan peraturan di bidang Penganggaran dan PNBP.

96


Responsibilities Sharing between the Directorate General of Budget (DGB) and Directorate General of Treasury (DGT) and Dissemination of Information about NonTax Revenues Bill The Directorate General of Budget along with the Directorate General of Treasury hosted a meeting on November 1, 2013. The meeting, held at Sahid Jaya Hotel, Makassar, was a venue to disseminate information about responsibilities sharing between the Directorate General of Budget (DGB) and Directorate General of Treasury (DGT) and about Non-Tax Revenues Bill. It is expected that such event boosts improvement to services provided by regional offices of ministries/agencies as they are an extension of the Ministry of Finance, encourages a common perception about planning and executing budget, and informs people about budgeting policies Non-Tax Revenues.


97




Menyongsong Sistem Baru untuk Penyetoran Penerimaan Negara

The Dawn of a New System for Making State Revenue Payment

Setelah sekian lama menunggu, menjelang berakhirnya tahun 2013 akhirnya Sistem Billing MPN G-2 siap untuk diimplementasikan. Kesiapan itu setidaknya ditunjukkan dari hasil uji coba sistem billing dan sistem settlement pada tanggal 28 November 2013. Uji coba dilaksanakan di hadapan Menteri Keuangan dan disaksikan oleh para pimpinan unit eselon I dilingkungan Kementerian Keuangan serta pimpinan bank pemerintah, yang hasilnya menunjukan tingkat keberhasilan yang sangat memuaskan. Secara keseluruhan dalam uji coba tersebut tidak ditemukan defect atau permasalahan yang berarti. Hal tersebut menegaskan bahwa seluruh sistem billing (pajak, bea cukai maupun PNBP) telah siap untuk diimplementasikan.

The much-anticipated billing system, MPN G-2 was finally up and running. The system was tested on November 28, 2013. The Minister of Finance, accompanied by head of echelon I units within the Ministry of Finance, and head of national banks, attended the test to witness the system did billing and settlement operation. During its trial, the system could successfully perform its function without a defect. It proves that all billing system (tax, excise, and non-tax state revenues) is ready.

98


Penyerahan DIPA 2014 di Istana Kepresidenan Bogor

The Handing over of DIPA 2014 at Bogor Presidential Palace

Acara yang dilaksanakan di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa, (10/12) tersebut agak berbeda dari tahun sebelumnya. Pertama, bila biasanya penyerahan DIPA dilaksanakan di Istana Negara Jakarta, pada tahun ini momen penting tersebut dilaksanakan di Istana Bogor yang bersejarah. Kedua, terdapat provinsi baru yakni Provinsi Kalimantan Utara yang akan menerima DIPA perdananya. Ketiga, pelaksanaan anggaran untuk tahun 2014 adalah periode terakhir dari pelaksanaan RPJMN 20102014. Terakhir, momen ini merupakan kesempatan terakhir penyerahan DIPA oleh Presiden SBY selama lima tahun periode kepemimpinan beliau

The 2014 DIPA handing over ceremony was on Tuesday, December 10. Unlike similar ceremonies in the past, The 2014 DIPA ceremony had many differences. To begin with, the presidential palace at which the ceremony was held was the one at Bogor, not Jakarta. Secondly, a new province, North Kalimantan, received its very first DIPA. Thirdly, the 2014 budget was the last one from the series, RPJMN 2010-2014. Finally, it was the last DIPA handing over by President SBY before stepping down from office.


99

Direktorat Jenderal Anggaran directorate general of budget

Susunan Tim Penyusun Buku Laporan Annual Report 2013 Pengarah:

Askolani, Direktur Jenderal Anggaran

Penanggung Jawab:

Anandy Wati, Sekretaris Direktur Jenderal Anggaran

Kontibutor:

Agung Widiadi Dendy Koska Eristianingsih Komala Rini Amnu Fuadiy Agung Lestanto N. Agus Slamet R. M. Indra Z. Tarigan Arief Masdi Mujibudda’wah Sunawan Agung S Hendra Kurniawan Rini Ariviani F.

Editor:

Mujono B. Achmad Zunaidi

Desain Grafis dan Fotografer:

Nandang Sumirat Medianto Dok. Ditjen Anggaran

Sekretariat:

Meriyam Megia Shahab Heritedjo Soekirno Sri Moedji Sampurnanto Ari Chandra Dana Hadi

Percetakan:

Poin Plus Asia - Jakarta E-mail: [email protected]

100


Laporan tahunan 2013

Recommend Documents