LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2012

KANTOR PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR JL. YOS SUDARSO NO. 1 DENPASAR

Denpasar,

Desember 2012

DAFTAR ISI Kata Pengantar ------------------------------------------------------------------ i Bab I

Pendahuluan ------------------------------------------------------ ii a. Kebijakan Umum Peradilan -------------------------------- 1 b. Visi dan Misi ---------------------------------------------------- 2 c. Rencana Strategis. ------------------------------------------ 2

Bab II

Struktur Organisasi ---------------------------------------------- 6 a. Penyusunan alur Tupoksi ----------------------------------- 6 b. Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP)-13

Bab III

Keadaan Perkara------------------------------------------------- 24

Bab IV

Pengawasan ------------------------------------------------------ 26 a. Pengawasan Internal --------------------------------------- 26 b. Pengawasan Eksternal ------------------------------------ 27

Bab V

Pembinaan dan Pengelolaan : ----------------------------- 28 a. Sumber Daya Manusia 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial ---------- 28 2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial ---- 28 3. Promosi dan Mutasi ------------------------------------ 31 4. Pengisian jabatan struktural ------------------------- 37 b. Pengelolaan sarana dan prasarana -------------------- 38 1. Sarana dan Prasarana Gedung -------------------- 38 2. Sarana dan prasarana fasilitas gedung ---------- 39 a) Belanja modal ------------------------------------ 39 b)

Belanja barang ------------------------------------ 39

c)

Belanja pemeliharaan --------------------------- 40

d)

Belanja Jasa dan Sewa ------------------------- 40

e)

Belanja perjalanan dalam negeri ------------- 41

f)

Penghapusan -------------------------------------- 41

3. Pengelolaan Teknologi Informasi ------------------ 41 a)

Perangkat keras ---------------------------------- 41

b)

Perangkat Lunak --------------------------------- 41

C.

Pengelolaan Keuangan ---------------------------------- 41 1. Program dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ------------------------------------ 41 2. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur MARI ---------------------------------------------------- 42 3. Program peningkatan manajemen Peradilan Militer dan Tun -------------------------------------------------------- 42

D.

Bab VI

Pengelolaan Administrasi -------------------------------- 42 1.

Administrasi Perkara ----------------------------- 42

2.

Administrasi Umum -------------------------------59

3.

Perpustakaan ---------------------------------------60

Kesimpulan dan Rekomendasi ---------------------------- 61 A.

Kesimpulan ------------------------------------------------ 61

B.

Rekomendasi ---------------------------------------------- 63

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa ,karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun laporan pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-14 Denpasar Tahun anggaran 2012. Laporan Tahunan adalah merupakan salah satu bentuk tanggung jawab semua Badan peradilan dari empat lingkungan pengadilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia . Seiring dengan berbagai kritikan dan masukan publik atas kinerja lembaga peradilan, Dilmil III-14 Denpasar berupaya untuk menjawabnya dengan kerja nyata yang ditampilkan dalam Laporan Tahunan kali ini. Laporan tahunan kali ini juga berusaha menyajikan berbagai informasi baru yang belum ditampilkan sebelumnya, seperti informasi mengenai perkara dan keuangan. Selain itu berbagai data melalui Webside termasuk perkara yang sudah diputus juga ditampilkan untuk menunjukkan kemajuan infrastruktur dan sistem yang dibangun serta dikembangkan oleh warga pengadilan. Bukanlah pekerjaan yang mudah untuk mempersiapkan infrastruktur yang memadai dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia yang cakap, handal, dan berintegritas dalam lingkungan lembaga Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Kami sadari bahwa dalam pelaporan masih banyak kekurangan baik metode penyampaian maupun akurasi kevalitan data,sehingga kemungkinan besar belum seperti apa yang diharapkan oleh pimpinan satuan atas .Dengan berbagai Kendala dan keterbatasan ,laporan ini kami sampaikan sebagai bahan acuan dan gambaran global dari Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Akhir kata, semoga hasil kerja keras ini dapat memberi manfaat dan informasi yang berguna akan gambaran dan kinerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar dan jajarannya.

Denpasar, Desember 2012 Pgs. Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar

Apel Ginting, SH. Letkol Chk NRP 1930005770667

BAB I PENDAHULUAN A.

Kebijakan Umum Peradilan Kekuasaan

kehakiman

merupakan

kekuasaan

yang

merdeka

untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945). Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang meliputi Pengadilan militer, pengadilan militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Peradilan Militer merupakan salah satu pelaksana Badan peradilan bagi rakyat dan/atau prajurit TNI pencari keadilan dan menyelesaikan perkara pidana bagi prajurit TNI berpangkat prajurit dua sampai dengan prajurit yang berpangkat Kapten. Sesuai bunyi pasal 2 ayat (1) Keputusan Presiden No. 56 Tahun 2004, bahwa organisasi, administrasi, dan finansial pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dialihkan dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004, pembinaan lembaga peradilan diantaranya Pengadilan Mliter III-14 Denpasar, baik pembinaan secara teknis yustisial yang menyangkut keperkaraan, maupun pembinaan teknis non yustisial yang menyangkut organisasi, administrasi dan keuangan beralih ke Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 13 UU No. 4 tahun 2004 dinyatakan bahwa “ Organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaaan Mahkamah Agung”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan Peradilan Satu Atap ( One roof sistim). Sebagai tindak lanjut dari one roof system tersebut maka peradilan militer yang dulunya secara organisasi di bawah Mabes TNI beralih ke MA RI dan tindak lanjut dari one roof system tersebut telah dikeluarkan

Keputusan Presiden RI Nomor 56 tahun 2004

tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung RI dan dikeluarkan Surat Keputusan Bersama

Ketua

MARI

dan

Panglima

TNI

No

KMA/065A/SKB/IX/2004

dan

No

Skep/421/IX/2004 tanggal 1 September 2004 tentang penggunaan dan perawatan Aset dan Barang Inventaris Mabes TNI oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/005/SK/I/2007 tanggal 11 Januari 2007 tentang Pengurusan

Administrasi Personel bagi Prajurit TNI yang bertugas di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer T.m.t 1 September 2004 Organisasi, Administrasi,dan Finansial Peradilan Militer yang tadinya berada dibawah Mabes TNI beralih ke MARI. Kewenangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagai peradilan tingkat pertama. Sejalan dengan program One Roof Sistem (peradilan satu atap) maka segala bentuk kegiatan dan laporan yang dilakukan seluruh peradilan harus dilaporkan ke Mahkamah Agung RI tanpa terkecuali termasuk Peradilan Militer, ini semua dilakukan dalam upaya mengembalikan citra Mahkamah Agung serta Pengadilan dibawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati, Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama tahun 2011 telah melakukan beberapa hal diantaranya, bidang yustisial sesuai visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan selaku Pembina administrasi personel sesuai ketentuan yang berlaku, pada Tahun Anggaran 2011 telah dapat melaksanakan tugas dan fungsi utamanya sedangkan di bidang Organisasi, Administrasi, Financial dan Teknis Yudisial tersebut merupakan pelaksanaan program kerja tahun 2011, yang dilaksanakan semaksimal mungkin dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada sesuai skala prioritas, serta mengacu kepada anggaran DIPA tahun 2011. B.

Visi Dan Misi Visi Pengadilan Militer III-14 Denpasar : “Terwujudnya Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang Agung” Misi Pengadilan Militer III-14 Denpasar : 1.

Menjaga kemandirian Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

2.

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas putusan hakim dan kecepatan penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-14 Denpasar. 4. Meningkatkan Denpasar. C.

kredibilitas

dan

transparansi

Pengadilan

Militer

III-14

Rencana dan Strategis Dalam rangka menunjang terealisasinya visi dan misi tersebut di atas, maka

Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah menentukan rencana strategis sebagai berikut : 1.

Tujuan a.

Meningkatkan Profesionalisme kerja

dalam rangka mewujudkan

Peradilan yang cepat, sederhana dan berwibawa. b.

Meningkatkan kedisiplinan

dan

etos kerja

dalam rangka

mengoptimalkan 5 hari kerja. c.

Meningkatkan Moralitas dan integritas aparatur Peradilan Militer.

d.

Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum bagi prajurit TNI.

e.

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

f.

Meningkatkan kemandirian lembaga peradilan tanpa intervensi pihak

lain tanpa mengabaikan kritik yang membangun. g.

Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi komputer dan pengelolaan

website Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang dapat menjadi sarana bagi masyarakat khususnya masyarakat Militer untuk mencari atau memperoleh informasi yang dibutuhkan. h.

Menyediakan ”Informasi Desk”, sebagai tempat untuk informasi awal

bagi masyarakat pencari keadilan. 2.

Sasaran Hasil yang diharapkan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dalam hal ini

Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam waktu yang telah ditentukan (Renstra tahun 2010 -2014) adalah sebagai berikut : a.

Menyelenggarakan

Kekuasaan

Kehakiman

yang

mandiri

dan

berwibawa, tidak memihak dan transparansi. b.

Meningkatkan kinerja profesionalisme bagi para Perwira (Hakim,

Panitera dan para Staf) dalam melaksanakan tugas pokok.

3.

c.

Melaksanakan Pembinaan Personil dan materiil.

d.

Terselengaranya peradilan yang cepat ,sederhana dan biaya ringan.

e.

Tersedianya aparatur yang bersih dan berwibawa .

f.

Terwujudnya peradilan yang bebas KKN dan berwibawa .

g.

Terwujudnya Administrasi dan menejemen keuangan.

Kebijakan dan Program Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja merujuk pada visi dan

misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, telah ditetapkan kebijakan dan program yaitu : a.

Meningkatkan kualitas mutu pelayanan yang prima kepada pencari

keadilan, b.

Meningkatkan kualitas pengawasan pelayanan,

c.

Meningkatkan kualitas putusan hakim bagi pencari keadilan.

d.

Mengeluarkan izin pendidikan,

e.

Meningkatkan

kualitas

mutu

pengawasan,

pengendalian

pembinaan, f.

Melaksanakan penyuluhan hukum intern,

g.

Mengadakan penyuluhan hukum ektern,

h.

Peningkatan jumlah, kualitas dan kesejahteraan pegawai,

dan

i.

Penertiban administrasi dan manajemen SDM,

j.

Peningkatan plafon anggaran DIPA Pengadilan Mliter III-14 Denpasar,

k.

Penertiban administrasi dan manajemen keuangan,

l.

Peningkatan tertib administrasi umum,

m.

Melaksanakan pemeliharaan barang inventaris negara,

n.

Mengadakan barang inventaris negara.

Pelaksanaan kebijakan Renstra diatas, akan diimplementasikan melalui program : a.

Peningkatan sarana pelayanan prima,

b.

Peningkatan sarana akuntabilitas pelayanan hukum,

c.

Peningkatan sarana percepatan pelayan prima,

d.

Pembaharuan radius dan biaya perkara,

e.

Peningkatan output peradilan,

f.

Peningkatan standar pelayanan prima,

g.

Peningkatan

kualitas

mutu

pengawasan,

pengendalian

dan

pembinaan, h.

Peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum bagi aparat peradilan,

i.

Peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum bagi prujurit TNI,

j.

Peningkatan jumlah, kualitas dan kesejahteraan pegawai,

k.

Penertiban administrasi dan manajemen SDM,

l.

Peningkatan plafon anggaran DIPA Pengadilan Militer III-14 Denpasar,

m.

Penertiban administrasi dan managemen keuangan,

n.

Peningkatan tertib administrasi umum,

o.

Peningkatan pemanfaatan sarana prasarana peradilan,

p.

Peningkatan sarana dan prasarana peradilan.

Secara terinci Renstra Tahun 2010 s.d Tahun 2014 terlampir.

C.

Rencana Strategis Tahun 2010 – 2014 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010 S/D 2014

No.

Tujuan

1

2

Sasaran Uraian 3

Indikator 4

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program 5 6

Mewujudkan manajemen peradilan yang baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok

Terwujudnya manajemen peradilan yang baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok.

Prosentase peningkatan prosedur dan kualitas kerja

Terlaksananya manajemen Peradilanyang baik

2

Meningkatkan pelayanan penerimaan perkara

Terdaftarnya perkara yang diajukan oleh pencari keadilan secara tertib

Prosentase peningkatan pelayanan penerimaan perkara

Mewujudkan Pelayanan Prima dalam Rangka Rangka Menerima Pendaftaran Perkara

3

Meningkatkan SDM Hakim Terwujudnya Peningkatan dan Panitera yang profesional jumlah Hakim dan Panitera, sesuai dengan kebutuhan Organisasi

Prosentase peningkatan Untuk memenuhi jabatan jumlah hakim dan panitera hakim dan panitera dalam disesuaikan dengan jumlah mendukung tugas pokok perkara

Peningkatan mutu hakim dan panitera

4

Mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang sederhana dan cepat

Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana dan cepat

Prosentase peningkatan persidangan perkara yang cepat dan sederhana

Menyidangkan perkara selambat-lambatnya satu bulan

Peningkatan mutu pelayanan dalam persidangan

5

Mewujudkan putusan / penetapan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan eksekutable

Terbitnya putusan / penetapan yang cepat, tepat, dan memenuhi rasa keadilan dan eksekutable

Prosentase peningkatan kualitas putusan / penetapan

Menjatuhkan putusan dalam waktu selambat-lambatnya 6 bulan sejak perkara didaftarkan

Peningkatan mutu pelayanan dalam mengadili / memutus perkara

5

Meningkatkan pelaksanaan putusan / penetapan (eksekusi) dan penyelesaiannya yang memberikan pengayoman kepada masyarakat

a. Terlaksananya eksekusi yang memberikan pengayoman kepada masyarakat khusunya masyarakat miskin

Prosentase peningkatan mutu pelaksanaan eksekusi

Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam melakukan penyitaan dan pelaksanaan putusan

Peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara

6

Meningkatkan penyelesaian urusan kepegawaian, urusan keuangan kecuali pengelolaan biaya perkara / uang titipan pihak ketiga, serta urusan surat- menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan perpustakaan

a. Meningkatnya jumlah - Prosentase peningkatan dan kualitas pegawai jumlah dan kualitas kesejahteraan pegawai, pegawai, kesejahteraan dan penyelesaian pegawai, dan administrasi kepegawaian penyelesaian administrasi kepegawaian

Mengelola kepegawaian secara benar, tertib dan akurat

Peningkatan jumlah pegawai, pelayanan dan kesejahteraan pegawai

b. Meningkatnya plafon - Prosentase peningkatan anggaran DIPA serta plafon anggaran DIPA serta terealisasinya beserta realisasinya anggaran DIPA beserta administrasi keuangannya

Mengelola keuangan secara efisien, efektif dengan skala prioritas

Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan

c. Meningkatnya tertib administrasi persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan, inventaris kantor, serta rumah tangga kantor

Mengelola tata persuratan, perlengkapan, Rumah Tangga Kantor Kantor dan perpustakaan secara tertib

a. Peningkatan tertib administrasi tata persuratan b. Peningkatan mutu pengelolaan administrasi sarana dan prasarana c. Peningkatan mutu pengelolaan pelayanan Rumah Tangga Kantor d. Peningkatan mutu pelayanan perpustakaan

1

- Prosentase peningkatan administrasi persuratan, pendayagunaan barang, perpustakaan, inventaris kantor, dan rumah tangga kantor

- Penataan kelembagaan - Pengendalian manajemen

- Peningkatan mutu pelayanan dalam hal menerima perkara - Memanfaatkan Teknologi informasi dalam pelayanan Penerimaan Perkara

Keterangan 7

BAB II STRUKTUR ORGANISASI

A.

Penyusunan Alur Tupoksi. Penyusunan alur Tupoksi pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan

secara

sistematis

kegiatan - kegiatan

yang

akan

dilakukan

untuk

mencapai

sasaran/tujuan tertentu, yaitu Struktur organisasi pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang ada saat ini masih mendasari Keputusan Pangab Nomor Kep/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984, tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Mahkamah Militer. dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menetapkan pengurusan bidang organisasi, administrasi dan finansial empat peradilan yang berada dibawah lingkungan Mahkamah Agung RI tetapi sampai saat ini masih dalam pembahasan Struktur Organisasi dan prosedur Peradilan Militer. Gambar Struktur Organisasi Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah sebagai berikut : (terlampir).

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN MILITER III-14 DENPASAR BERDASARKAN KEP PANGAB NOMOR: KEP/01/P/I/1984 Sampai saat ini masih berlaku

KADILMIL

WAKA APEL GINTING,SH. LETKOL CHK

KA TERA SUNTI SUNDARI, SH. KAPTEN CHK (K) KA TAUD SUKADAR, SH. KAPTEN LAUT (KH)

KA URTU

KA URDAL

I KETUT KARDA, SH. PNS GOL III/d

I MADE TINGGAL PNS GOL III/d

KAUR MINRADANG

KAUR MINU

KAUR DOKPUSTAKA

KAUR MINKU

MAJELIS HAKIM LETKOL CHK APEL GINTING, SH. MAYOR CHK TUTY KIPTIANI, SH. MAYOR CHK SUKARDIYONO, SH MAYOR CHK UNTUNG HUDIYONO, SH MAYOR LAUT (KH/W) KOERNIAWATY SJARIEF ,SH.MH.

POK KIMMIL MAYOR CHK TUTY KIPTIANI, SH. MAYOR CHK SUKARDIYONO, SH MAYOR CHK UNTUNG HUDIYONO, SH MAYOR LAUT (KH/W) KOERNIAWATY SJARIEF ,SH.MH.

Keterangan Gambar Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana ketentuan organisasi dan tata laksana yang berlaku di seluruh badan peradilan, struktur yang mengatur tata kerja di suatu lembaga peradilan dalam

hal ini Pengadilan Militer III-14 Denpasar disusun sebagai

berikut : 1.

2.

Unsur Pimpinan a.

Kepala Pengadilan Militer, disingkat Kadilmil

b.

Wakil Kepala Pengadilan Mliter disingkat Waka dilmil.

Unsur staf/Pembantu Pimpinan -

3.

Unsur staf/Pelayanan -

4.

Kepaniteraan, disingkat Tera.

Tata Usaha dan Urusan Dalam, disingkat Taud.

Unsur Pelaksana a.

Majelis Hakim.

b.

Kelompok Hakim Militer, disingkat Pokkimmil.

Pembagian tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut : :

Tugas Pokok 1.

Kadilmil III-14 Denpasar. a.

Kadilmil

dijabat

oleh

seorang

Pamen

Sarjana

Hukum,

yang

berkedudukan pula sebagai Hakim Militer yang disingkat Kimmil, dengan tugas kewajiban sebagai berikut: 1)

Memberikan pertimbangan dan saran kepada Dirjen Badilmiltun

MARI hal-hal yang menyangkut bidang tugasnya. 2)

Mengkoordinasikan, mengawasi dan memberikan pengarahan

atas penyelenggaraan fungsi-fungsi Dilmil. 3)

Menentukan kebijaksanaan dan mengambil keputusan dalam

rangka memimpin Dilmil guna menjamin terselenggaranya fungsi utama Dilmil. 4)

Merencanakan,

mempersiapkan

dan

mengatur

penyelenggaraan penyidangan perkara yang dilimpahkan kepada Dilmil. 5) dan

Mengatur pembagian pekerjaan antara Kadilmil, Waka Dilmil para

Kimmil

sehingga

dapat

menjamin

daya

guna

keseimbangan yang baik dalam menyelenggarakan fungsi Dilmil.

dan

6)

Mengawasi pelaksanaan permohonan banding, grasi, kasasi

dan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundangundangan. 7)

Melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan Dilmil,

sebagai yang dimaksud dalam pasal 262 Undang-undang No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. b.

Kadilmil bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atas pelaksanaan tugas pembinaan Dilmil kepada Dirjen Badilmiltun MARI. 2.

Waka a.

Waka Dilmil dijabat oleh seorang Pamen Sarjana Hukum yng

berkedudukan pula sebagai Kimmil dengan tugas kewajiban sebagai berikut : 1.

Mengkoordinasikan dan mengawasi semua pekerjaan/kegiatan

segenap usaha Dilmil. 2.

Menyampaikan pertimbangan dan saran staf.

3.

Memelihara dan mengawasi pelaksanaan prosedur kerja di

lingkungan Dilmil. 4.

Mengerjakan tugas khusus dari Kadilmil.

5)

Mewakili Kadilmil apabila Kadilmil berhalangan melaksanakan

tugas kewajibanya. b.

Waka Dilmil bertanggung jawab atas

kehakiman

sesuai

dengan

peraturan

pelaksanaan kekuasaan

perundang-undangan

dan

atas

pelaksanaan tugas kewajiban sebagai Waka Dilmil Kepada Kadilmil. 3.

Kepaniteraan a.

Tera dipimpin oleh seorang Pama ahli hukum sebagai Kepala Tera,

disingkat Katera, yang berkedudukan pula sebagai Panitera, dengan tugas kewajiban sebagai berikut : 1)

Menyelenggarakan pengurusan administrasi perkara sejak

berkas perkara diterima oleh Dilmil. Pada saat ini telah mengacu pada buku II edisi 2007 pedoman teknis administrasi dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam lingkungan peradilan militer yang diterbitkan oleh MARI. 2)

Menyelenggarakan penyimpanan berkas perkara baik selama

perkara-perkara yang bersangkutan masih dalam proses tingkat pertama oleh Dilmil maupun dalam proses kelanjutannya.

3)

Menyiapkan dan meneruskan permohonan banding, grasi,

kasasi dan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 4)

Mengatur dan mempersiapkan penyelenggaraan persidangan

Dilmil. 5)

Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum.

6)

Menyelenggarakan notulen rapat-rapat Dilmil.

7)

Menyelenggarakan pengurusan arsip dan dokumen-dokumen

Dilmil. 8)

Menyelenggarakan Perpustakaan Dilmil.

9)

Mengatur pembagian pekerjaan di antara para Panitera.

10)

Bertindak sebagai Panitera dalam persidangan Dilmil atas

penunjukkan Kadilmil.

b.

11)

Menyelenggarakan urusan administrasi keuangan

12)

Mempersiapkan laporan-laporan Dilmil.

Tera terdiri dari 4 (empat) urusan, yang masing-masing dipimpin oleh

seorang Pama sebagai Kepala Urusan disingkat Kaur, dan berkedudukan pula sebagai Panitera, sebagai berikut : 1)

Urusan Administasi Perkara dan Persidangan, disingkat Ur

Minradang. 2)

Urusan Administrasi Umum, disingkat Ur Minu.

3)

Urusan Dokumentasi dan Perpustakaan, disingkat Ur. Dok-

pustak. 4) c.

Urusan Administrasi Keuangan, disingkat Ur. Minku.

Katera bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya selaku Panitera

dalam persidangan Dilmil kepada Hakim Ketua yang bersangkutan dan atas pelaksanaan tugas lainnya kepada Kadilmil. 4.

Taud a.

Taud dipimpin oleh seorang Pama Sarjana Hukum, sebagai Kepala

Taud, disingkat Kataud, dengan tugas kewajiban sebagai berikut : 1)

Menyelenggarakan surat-menyurat bagi Dilmil yang meliputi : a)

Mengatur

penyelesaian

tulisan

dinas

termasuk

penerimaan dan pengirimannya, b)

Mengatur dan mengawasi pengamanan surat,

c)

Kontrol

UKP,

KGB

Personil

Dilmiltama, d)

Menggandakan tulisan dinas,

yang

dalam

proses

e)

Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum,

f)

Menyelenggarakan dinas caraka,

g)

Menyelenggarakan pengurusan arsip dan dokumen-

dokumen Dilmil serta mengecek kelengkapan surat kendaraan serta perawatan, h)

Mempersiapkan laporan-laporan Dilmil seperti bulanan,

Tahunan, Program kerja dan LAKIP, i)

Membuat Daftar Bezetting Formasi TNI dan PNS dan

Susunan keluarga.

2)

Bertindak sebagai Panitera dalam persidangan Dilmil atas

penunjukkan Kadilmil, 3)

Melaksanakan dinas urusan dalam, termasuk kebersihan dan

keindahan, pengamanan dan pemeliharaan disiplin serta tata tertib, 4)

Menyelenggarakan

perawatan

personil

dan

materiil

di

lingkungan Dilmil, 5)

Mengatur perumahan dan angkutan untuk keperluan anggota

dan dinas Dilmil, 6)

Mengatur penggunaan perlengkapan/ruangan kerja.

7)

Mengatur penerimaan tamu dan hal-hal yang bersifat protokoler,

8)

Mengatur

dan

menyiapkan

hal-hal

yang

perlu

untuk

penyelenggaraan upacara, rapat, pertemuan dan lain-lain yang memerlukan pengaturan khusus, yang diadakan Dilmil. b.

Taud terdiri dari 2 (dua) Urusan yang masing-masing dijabat oleh

seorang Pama sebagai Pama Urusan, disingkat Kaur, sebagai berikut :

c.

1)

Urusan Tata Usaha, disingkat Urtu,

2)

Urusan Dalam, disingkat Urdal.

Kataud bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya

kepada Kadilmil, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Katera.

5.

Majelis a.

Majelis Hakim terdiri dari seorang Hakim Ketua yang serendah-

rendahnya berpangkat Mayor, 2 (dua) orang hakim anggota yang terdiri dari Kimmil masing-masing serendahnya berpangkat sama, dan dibantu oleh Panitera, dengan tugas kewajiban memeriksa dan memutus setiap perkara

pidana yang diajukan kepadanya, menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan, b.

Susunan Majelis Hakim dalam setiap persidangan ditetapkan oleh

Kadilmil, c.

Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Majelis Hakim menganut

asas peradilan bebas, d.

Majelis Hakim bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan

kehakiman menurut peraturan perundang-undangan.

6.

Pok Kimmil a.

Pok Kimmil merupakan wadah dari Hakim Militer pada Dilmil untuk

melaksanakan tugas kewajibannya baik sebagai Hakim pada Dilmil maupun dalam memberikan saran dan pertimbangan tentang penyelenggaraan fungsi tehnis kepada Kadilmil, b.

Kelompok Hakim Militer pada Dilmil terdiri dari para Kimmil,

c.

Kimmil adalah seorang Pamen Sarjana Hukum dengan tugas

kewajiban sebagai berikut: 1)

Bertindak sebagai Hakim Ketua atau Hakim Anggota dalam

sesuatu persidangan Dilmil atas penunjukkan Kadilmil, 2)

Sebagai Hakim Ketua : a)

Mengetuai sidang Dilmil dalam memeriksa dan mengadili

perkara pidana yang diserahkan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, b)

Memberikan pertimbangan mengenai permohonan grasi

yang diajukan terhadap perkara yang diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim yang dipimpinnya. d.

Kimmil bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman

sesuai dengan perundang-undangan. e.

Kapasitas Pegawai Dalam organisasi Dilmil III-14

Denpasar jumlah pegawai yang ada

sekarang tidak sesuai standard, karena volume pekerjaan dan kapasitas masih perlu penambahan personel pegawai, yang mana pelaksanaan pekerjaan untuk jenis pekerjaan tertentu sangat besar pengaruhnya terhadap penentuan kebutuhan pegawai, karena seorang pegawai berkewajiban untuk menyelesaikan suatu jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu.

B.

Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

(tupoksi), telah menetapkan Standard Operasional Prosedur (SOP) dalam rangka untuk mewujudkan adanya reformasi birokrasi di lingkungan peradilan dan sekaligus sebagai acuan (tata laksana) dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan Militer. Standart Operasional Prosedur di Pengadilan Militer III-14 Denpasar disusun sebagai berikut :

KATAUD

Berkas perkara dari Otmil

Menerima berkas diteruskan ke Kadilmil (1 hari)

KADILMIL Menyerahkan berkas ke Katera utk di Register (1 hari)

KATERA Meneliti kelengkapan berkas (1 hari)

KADILMIL Menunjuk Majelis Hakim (1 hari)

Pendistribusian berkas kepada Majelis (2 hari) MAJELIS HAKIM Mempelajari berkas perkara

Terdakwanya ditahan

Terdakwanya tidak ditahan

Majelis memeriksa & mempelajari berkas Perkara biasa 3 hari Perkara tertentu 3 hari

Majelis memeriksa & mempelajari berkas Perkara biasa 3 hari Perkara tertentu 6 hari

Pelaksanaan sidang sampai putus Perkara biasa 2 bulan Perkara tertentu 3 bulan

Pelaksanaan sidang sampai putus Perkara biasa 3 bulan Perkara tertentu 5 bulan

Minutasi perkara (7/14/30 hari)

Minutasi perkara (7/14/30 hari)

Pendistribusian/mengirimkan salinan put & minutasi ke Papera, Ankum, Otmil dan POM, Terdakwa/PH CATATAN : 1. Untuk perkara Lalin mulai dicatat dalam buku Register sampai dengan putus paling lambat 7 hari sesudah bukti pelanggaran diterima. 2. Untuk perkara tertentu Minutasi putusan dalam tenggang waktu 30 hari. 3. Dilmil/ti yang kondisi geografis/wilayah hukumnya luas, penyelesaian perkara sejak diregister sampai dengan diputus maksimal 6 (enam) bulan.

Keterangan gambar sebagai berikut : a.

Perkara Biasa 1)

Kepala Tata Usaha dan Urusan Dalam (Kataud) Pengadilan Militer

menerima Pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer dan menyerahkan kepada Kadilmil dalam tenggang waktu 1 hari kerja. 2)

Kadilmil mendisposisi berkas kepada Katera untuk diteliti dalam

tenggang waktu 1 hari kerja. 3)

Katera memeriksa Kelengkapan Berkas perkara dan Registrasi dalam


Kepala Pengadilan Militer menunjukan Majelis Hakim dan Panitera,

Penyerahan Berkas Perkara kepada Majelis Hakim dalam tenggang waktu 2 hari kerja. 5)

Penetapan hari sidang dan Penetapan Penahanan (jika Terdakwa

ditahan) dalam tenggang waktu 1 hari kerja. 6)

Penyerahan Penetapan Hari sidang dan Penetapan Penahanan

kepada Oditur Militer dalam tenggang waktu 1 hari kerja. 7)

Hakim Ketua sebagai pembaca pertama mempelajari berkas perkara

dan selanjutnya menyerahkan kepada Hakim Anggota I dalam tenggang waktu

1 hari kerja untuk perkara biasa dan 2 hari kerja untuk perkara

tertentu (untuk terdakwanya ditahan perkara biasa 1 hari dan

perkara

tertentu 1 hari). 8) Hakim Anggota I selaku pembaca kedua mempelajari berkas perkara dan selanjutnya menyerahkan kepada Hakim Anggota II dalam tenggang waktu 1 hari kerja untuk perkara biasa dan 2 hari kerja untuk perkara tertentu (untuk terdakwanya ditahan perkara biasa 1 hari dan perkara tertentu 1 hari). 9)

Hakim Anggota II selaku pembaca kedua mempelajari berkas perkara

dan selanjutnya menyerahkan kepada Hakim Ketua dalam tenggang waktu 1 hari kerja untuk perkara biasa dan 2 hari kerja untuk perkara tertentu (untuk terdakwanya ditahan perkara biasa 1 hari dan perkara tertentu 1 hari). 10)

Pelaksanaan sidang sampai dengan perkara diputus untuk perkara

biasa yang terdakwanya ditahan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 2 bulan, untuk perkara tertentu selambat-lambatnya paling lama 3 bulan. 11)

Untuk perkara biasa yang terdakwanya tidak ditahan dalam tenggang

waktu selambat-lambatnya 3 bulan, dan

untuk perkara tertentu dalam

tenggang waktu 5 bulan. 12)

Majelis Hakim harus siap dengan konsep putusan yang akan

diucapkan pada hari itu juga.

13)

Panitera wajib menyelesaikan Petikan putusan kepada Katera pada

hari itu juga atau dalam tenggang waktu hari kerja berikutnya. 14)

Katera

menyampaikan

petikan

putusan

kepada

Oditur

Militer,

Terdakwa dan Penasihat Hukum dalam tenggang waktu 1 hari kerja. 15)

Penyelesaian Minutasi perkara selesai dalam tenggang waktu

14 hari kerja. 16)

Khusus Putusan Sela yang bukan putusan akhir Minutasi diselesaikan

dalam tenggang waktu 7 hari kerja. 17)

Terhadap perkara tertentu Minutasi putusan diselesaikan dalam

tenggang waktu 30 hari. 18)

Terhadap perkara desersi yang akan diperiksa dan diputus secara in

absensia, namun Terdakwa hadir di persidangan Majelis Hakim memutus perkara untuk dikembalikan kepada Oditur Militer dalam tenggang waktu 1 hari kerja.

b.

Prosedur Pengajuan Banding STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENGAJUAN PERKARA BANDING PENGADILAN MILITER

PANITERA

ODITUR MILITER TERDAKWA/PENASIHAT HUKUM •Pernyataan Banding (7 hari) •Penyerahan Memori Banding (jika ada)

* Akte Permohonan Banding, dibuat oleh Paniteradalam tenggang waktu 7 hari • Bagi terdakwa yang ditahan pemberitahuan banding dalam tenggang waktu pada hari itu juga atau dalam tenggang waktu pada hari berikutnya

PENGADILAN MILITER TINGGI

• Dalam hal terdakwa menyerahkan memori banding, Panitera membuat Akte menerima memori banding (1 hari) * Membuat Akte Penyerahan Kontra Memori Banding (1 hari) * Memberitahukan kepada Pemohon & Termohon untuk mempelajari berkas perkara (1 hari) • Membuat Akte telah mempelajari berkas yang ditandatangani Panitera & Pemohon/Termohon (1 hari) • Mengirim berkas perkarake Dilmilti (Bundel A & Bundel B) (14 hari)

b.

Prosedur Pengajuan Banding 1)

Pernyataan Banding dapat diajukan setelah putusan diucapkan atau

diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir, dalam tenggang waktu 7 hari kerja. 2)

Pemohon banding dapat membuat Memori Banding.

3)

Panitera membuat Akte Permohonan Banding dalam tenggang waktu

7 hari kerja. 4)

Bagi Terdakwa yang ditahan, pemberitahuan banding kepada

Pengadilan Militer harus disampaikan pada hari itu juga atau dalam tenggang waktu pada hari kerja berikutnya.

5)

Dalam hal terdakwa menyerahkan memori banding, Panitera membuat

Akte menerima Memori Banding dalam tenggang waktu 1 hari. 6)

Membuat Akte Penyerahan Kontra Memori Banding dalam tenggang

waktu 1 hari. 7)

Memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon untuk mempelajari

berkas perkara dalam tenggang waktu 1 hari. 8)

Membuat Akte telah mempelajari berkas yang ditandatangani Panitera

dan Pemohon/Termohon dalam tenggang waktu 1 hari. 9)

Mengirimkan berkas perkara ke Dilmilti (Bundel A dan Bundel B) dalam


Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada pihak lain dilakukan

dalam tenggang waktu 1 hari kerja setelah pernyataan banding diterima. 11)

Minutasi perkara banding harus diselesaikan oleh Panitera dalam

tenggang waktu 7 hari kerja setelah permohonan banding diajukan. 12)

Pengiriman Berkas Perkara ke Pengadilan Militer Tinggi, dilakukan

sejak adanya pernyataan Banding (tanpa harus menunggu Memori Banding), dalam tenggang waktu 14 hari kerja. 13)

Jika permohonan banding tersebut dicabut oleh Pemohon sebelum

diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer dan pihak lainnya

harus diberitahukan

kepada

pada hari itu juga atau dalam

tenggang waktu pada hari kerja berikutnya. 14)

Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing

putusan, apabila tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.

c.

Prosedur Pengajuan Kasasi

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENGAJUAN PERKARA KASASI PENGADILAN MILITER

ODITUR MILITER TERDAKWA/PENASIHAT HUKUM * Permohonan kasasi dapat diajukan kepada Mahkamah Agung (14 hari)

PANITERA * Membuat Akte Permohonan Kasasi, ditandatangani Panitera & Pemohon (1 hari) * Memberitahukan Permohonan Kasasi (5 hari)

* Membuat Memori Kasasi (14 hari)

MA UP. DIREKTUR PRATALAK PIDANA MILITER Ditjen Badilmiltun MARI

* Membuat Akte Penyerahan Memori Kasasi (14 hari)

* Mempelajari berkas perkara (1 hari)

* Menyerahkan Salinan Memori Kasasi kepada Termohon (1 hari) * Membuat Akte Penyerahan Kontra Memori Kasasi (1 hari) * Menyerahkan Salinan Kontra Memori Kasasi kepada Termohon (1 hari) * Memberitahukan kepada Pemohon & Termohon untuk mempelajari berkas perkara (1 hari), jika pemohon jauh dari kedudukan Pengadilan Militer Tinggi (5 hari) * Membuat Akte Mempelajari berkas yang ditandatangani Panitera & Pemohon/Termohon (1 hari) * Mengirim berkas perkara kasasi beserta soft copy(1hari)

c.

Prosedur Pengajuan Kasasi : 1)

Permohonan Kasasi dapat diajukan dalam batas waktu 14 hari kerja.

2) Panitera membuat Akte Permohonan Kasasi dalam tenggang waktu

1

hari kerja. 3)

Bagi

Terdakwa

yang

ditahan,

pemberitahuan

kasasi

kepada

Mahkamah Agung harus disampaikan pada hari itu juga atau dalam tenggang waktu pada hari kerja berikutnya.

4)

Terdakwa wajib menyerahkan memori kasasi, Panitera membuat Akte

menerima Memori Kasasi dalam tenggang waktu 1 hari. 5)

Membuat Akte Penyerahan Kontra Memori Kasasi dalam tenggang

waktu 1 hari. 6)

Memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon Kasasi untuk

mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 1 hari (dalam hal tempat tinggal pemohon jauh dari kedudukan Pengadilan Militer Tinggi tenggang waktu 5 hari). 7)


dan Pemohon/Termohon dalam tenggang waktu 1 hari. 8)

Mengirimkan berkas perkara ke Mahkamah Agung (Bundel A dan

Bundel B) dalam tenggang waktu 1 hari. 9)

Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada pihak lain dilakukan dalam

tenggang waktu 1 hari kerja setelah pernyataan kasasi diterima. 10)

Pemberitahuan kasasi kepada Mahkamah Agung harus disampaikan

saat permintaan kasasi diajukan, dalam tenggang waktu pada hari kerja berikutnya. 11)

Pengiriman Berkas Perkara ke Mahkamah Agung dilakukan sejak

pernyataan Kasasi diterima dalam tenggang waktu 30 hari kerja. 12)

Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy,

dilampirkan, maka berkas dinyatakan tidak lengkap.

apabila tidak

d.

Prosedur Pengajuan Peninjauan Kembali

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENGAJUAN PERKARA PENINJAUAN KEMBALI PENGADILAN MILITER

KATERA TERPIDANA/AHLI WARISNYA, ODITUR MILITER TINGGI

KEPALA PENGADILAN MILITER

* Membuat Akte Permohonan PK, ditandatangani Panitera & Pemohon (1 hari)

* Permohonan Peninjauan Kembali (1 hari)

* Melaporkan Permohonan PK kepada Kepala PengadilanMiliter (1 hari)

• Novum

• Mempersiapkan berkas perkara PK (2 hari)

Penetapan MajelisHakim yang tidak menyidangkan perkara yang dimohonkan 1 hari

• Memberitahukan kepada pemohon PK untuk mempelajariberkas (1-5 hari) • Membuat Akte telah mempelajariberkas (1 hari)

MAJELIS HAKIM Mempelajariberkas perkara 3 hari Menetapkan hari sidang 1 hari Pelaksanaan sidang 3 hari

KATERA Mengirimkan berkas perkara dan Berita Acara Pendapat Majelis Hakim ke MARI 1 hari

d.

Prosedur Pengajuan Peninjauan Kembali : 1)

Permohonan

Peninjauan

Kembali

diajukan

oleh

terpidana/ahli

waris/Oditur Militer. 2)

Panitera membuat Akte Permohonan Peninjauan Kembali dalam


Bagi Terpidana yang ditahan, pemberitahuan Peninjauan Kembali

kepada Mahkamah Agung harus disampaikan pada hari itu juga atau dalam tenggang waktu pada hari kerja berikutnya.

4)

Terpidana wajib menyerahkan alasan-alasan permohonan Peninjauan

Kembali

(Novum),

Panitera

membuat

Akte

menerima

permohonan

Peninjauan Kembali dalam tenggang waktu 1 hari. 5)

Katera melaporkan permohonan Peninjauan Kembali kepada Kadilmil

dalam tenggang waktu 1 hari. 6)

Kadilmilti

membuat

Penetapan

Hakim

dalam

tenggang

waktu

1 hari. 7)

Hakim Ketua membuat penetapan hari sidang dalam tenggang waktu

1 hari. 8)

Memberitahukan

kepada

Pemohon

Peninjauan

Kembali

untuk

mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 1 hari (dalam hal tempat tinggal pemohon jauh dari kedudukan Pengadilan Militer Tinggi tenggang waktu 5 hari). 9)


dan Pemohon dalam tenggang waktu 1 hari. 10)

Majelis Hakim mempelajari berkas perkara Peninjauan Kembali dalam


Pelaksanaan sidang Peninjauan Kembali dan membuat Berita Acara

Pemeriksaan serta Berita Acara Pendapat dalam tenggang waktu 12)

3 hari.

Mengirimkan berkas perkara Peninjauan Kembali ke Mahkamah

Agung dalam tenggang waktu 1 hari. 13)

Pemberitahuan Pernyataan Peninjauan Kembali kepada pihak lain

dilakukan dalam tenggang waktu 1 hari kerja setelah pernyataan Peninjauan Kembali diterima. 14)

Pemberitahuan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung harus

disampaikan saat permintaan kasasi diajukan, dalam tenggang waktu pada hari kerja berikutnya. 15)

Pengiriman Berkas Perkara ke Mahkamah Agung dilakukan sejak

pernyataan Peninjauan Kembali diterima dalam tenggang waktu

30

hari kerja. 16)

Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy,

dilampirkan, maka berkas dinyatakan tidak lengkap.

apabila tidak

e.

Prosedur Pengajuan Grasi STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENGAJUAN GRASI PENGADILAN MILITER

PRESIDEN RI

KATERA TERPIDANA/KUASA HUKUMNYA/KELUARGA TERPIDANA DENGAN PERSETUJUAN/TANPA PERSETUJUAN TERPIDANA YANG DIJATUHI PIDANA MATI, PIDANA SEUMUR HIDUP, PIDANA PENJARA PALING RENDAH 2 TAHUN

* Membuat Akte Penerimaan Salinan Permohonan Grasi (1 hari) * Melaporkan Permohonan Grasi kepada Kepala Pengadilan Militer (1 hari)

MAHKAMAH AGUNG RI

• Mempersiapkan berkas perkara permohonan Grasi (2 hari) • Mengirimkan Salinan permohonan Grasi ke Mahkamah Agung (20 hari)

e.

Prosedur Pengajuan Grasi : 1)

Permohonan Grasi diajukan oleh Terpidana atau Keluarganya sesuai

ketentuan UU Grasi. 2)

Panitera melaporkan adanya permohonan grasi kepada Kadilmilti

setelah meneliti kelengkapan persyaratan perkara grasi dalam tenggang waktu 1 hari kerja. 3)

Panitera mempersiapkan surat pengantar permohonan grasi yang

ditujukan kepada Presiden melalui Mahkamah Agung dalam tenggang waktu 1 hari kerja . 4)

Panitera mengirimkan berkas perkara grasi dalam tenggang waktu

20 hari kerja.

BAB III KEADAAN PERKARA Penyelesaian perkara tingkat pertama dilaksanakan sesuai skala prioritas, dimana perkara yang terdakwanya berada dalam tahanan harus sudah diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berkas perkaranya diterima. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah penyelesaian perkara melampaui jangka waktu penahanannya. Sesuai Program Kerja Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2012 dapat menyelesaikan perkara Kejahatan dan Pelanggaran yang dilakukan oleh Prajurit TNI yang berpangkat Kapten ke bawah sebagai berikut :

Perkara Kejahatan

1.

Vol. perkara

a

Sisa perkara Tahun 2011

=

3 perkara

b

Perkara masuk Tahun 2012

=

56 perkara

c

Perkara diputus Tahun 2012

=

48 perkara

d

Perkara yang dilimpahkan ke Dilmil lain Th.2012

=

1 perkara

e

Perkara yang dikembalikan ke Otmil Th.2012

=

2 perkara

f

Sisa perkara tahun 2012

=

8 perkara

2

Perkara Pelanggaran a


=

- perkara

b

Perkara masuk tahun 2012

=

8 perkara

c

Perkara diputus tahun 2012

=

8 perkara

d

Perkara yang dilimpahkan ke Dilmil lain Th.2012

=

- perkara

e


=

- perkara

3

Upaya Hukum a

Perkara banding tahun 2012

=

9 Perkara

b

Perkara Kasasi tahun 2012

=

7 Perkara

c

Perkara Grasi Tahun 2012

=

- Perkara

d

Perkara Peninjauan Kembali tahun 2012

=

- perkara

Dari jumlah perkara yang masuk dan putus tersebut di atas maka indikator kinerja utama dalam penyelesaian perkara Pengadilan Militer I I I - 1 4 Denpasar dalam tahun 2012 diperoleh dari perbandingan perkara yang masuk dan yang diputus mencapai 91,07 %.

B.

Hasil yang dicapai. Dari sisa perkara tahun 2011 dan perkara masuk tahun 2012 baik perkara

Kejahatan maupun Pelanggaran dalam tahun 2012 Pengadilan Militer III-14 Denpasar dapat menyelesaikan sebanyak 51 perkara dari jumlah perkara 59 yaitu 86,44 % dan perkara pelanggaran 8 perkara dari jumlah perkara 8 yaitu 100 % adapun sisa perkara kejahatan sebanyak 8 perkara merupakan perkara baru dan perkara In Absensia yang akan disidangkan pada bulan Januari 2013.

BAB IV PENGAWASAN Pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi managemen yang bertujuan untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana kerja yang telah digariskan. Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagai kawal depan (provost) Mahkamah Agung RI dalam melakukan pengawasan senantiasa berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Tugas pokok Pengadilan Militer III-14 Denpasar selain mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam tingkat pertama adalah melakukan pengawasan. Ada tiga hal yang menjadi obyek pengawasan Pengadilan Militer III-14 Denpasar yaitu bidang teknis peradilan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas putusan, bidang administrasi baik administrasi peradilan maupun administrasi umum yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada pencari keadlian, dan bidang perilaku pejabat peradilan ( Hakim dan Panitera ) untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi peradilan yang sesuai dengan kode etik profesi Hakim. A.

Pengawasan Internal 1.

Kadilmil III-14 Denpasar adalah sebagai hakim pengawas terhadap para

hakim yang berada dibawah pengawasan Pengadilan Militer III-14 Denpasar, Memonitor tentang tingkah laku dan perbuatan para Hakim dan Panitera dalam menjalankan tugasnya, kemudian memberikan penilaian untuk mengevaluasi tingkat penguasaan teknis yustisial maupun tingkat mental yang baik di jajaran wilayah Pengadilan Militer III-14 Denpasar. 1.

Hakim Pengawas yang ditunjuk telah melakukan pengawasan

bidang-bidang tugas Pengadilan Militer III-14 Denpasar,

terhadap

yang kemudian hasil

pengawasan ditindaklanjuti oleh Katera / Kataud dan staf serta dilaporkan kepada Kadilmil. 3. Menindaklanjuti

pengaduan

masyarakat baik mengenai jalannya peradilan

maupun tingkah laku aparat peradilan,

dengan mencari informasi,

melakukan

penelitian dan penelaahan. 4. Mengadakan rapat berkala setiap 1 (satu) bulan sekali. 5. Memberi sanksi jika terdapat staf/pegawai yang melanggar disiplin. 6. Dalam rangka tertib administrasi keuangan perkara dan persiapan akan dilaksanakannya pemeriksaan keuangan oleh BPK, maka Hakim Pengawas Bidang dan Koordinator Pengawas telah melakukan pemantauan dan pemeriksaan keuangan perkara Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

B.

Pengawasan Eksternal Hakim Pengawas dan pengamat pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar sesuai

amanat dari pasal 262 UU No.31 Tahun 1997 pada Pengadilan Militer III-14 Denpasar belum dapat bekerja secara maksimal dikarenakan anggaran di DIPA tidak ada untuk mendukung kegiatan pengawasan terhadap para Narapidana yang telah di vonis oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar. Pengadilan Militer III-14 Denpasar malakukan pengawasan internal yang meliputi pengawasan melekat dan fungsional mengenai: 1.

Manajemen peradilan,

2.

Administrasi kepegawaian,

3.

Administrasi Umum,

4.

Administrasi Perkara,

4.

Administrasi persidangan,

5.

Administrasi keuangan.

Tujuan diadakannya pengawasan adalah : 1.

Agar penyelanggaraan tugas sesuai dengan perencaan dan dilaksanakan

sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan penilaian apakah program/kegiatan yang telah dilaksanakan dapat di jadikan acuan untuk perencanaan/pengembangan dimasa yang akan datang. 2.

Mencegah sedini mungkin terjadinya In efisiensi yang mengakibatkan

pemborosan, kebocoran, atau penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang serta perlengkapan milik Negara sehingga pembinaan aparatur menghasilkan pemerintahan yang besih, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A.

Sumber Daya Manusia 1.

Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Personel Pengadilan III-14 Denpasar tahun 2012 sebagai tenaga teknis

yudisial sebanyak 7 (tujuh) orang, adalah sebagai berikut : -

Pgs. Kadilmil

: Apel Ginting, S.H. Letkol Chk NRP. 1930005770667 (Hakim Militer).

-

Hakim

: 4 (empat) orang yaitu : 1)

Sukardiyono, SH. Mayor Chk NRP. 591675. (Kimmil Gol.VI).

2)

Tuty Kiptiyani, SH. Mayor Laut (KH/W) NRP.11871/P. (Kimmil Gol.V)

3)

Untung Hudiyono, SH. Mayor Chk NRP. 581744. (Kimmil Gol.VI).

4)

Koerniawaty Sjarif, SH.,MH. Mayor Laut (KH/W) NRP. 13712/P. (Kimmil Gol. VI).

-

Katera

: Sukarto, SH. Kapten Chk NRP. 2920086871068 (merangkap Panitera)

-

Panitera

: Sukadar, SH. Kapten Laut (KH) NRP. 17609/P.

Dengan demikian jumlah Hakim ada 5 (lima) orang dan Panitera ada 2(dua) orang. 2.

Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Personel tenaga non teknis pada Pengadilan III-14 Denpasar tahun 2012

sebanyak 20 (dua puluh ) orang, adalah sebagai berikut : -

Pgs. Kadilmil

:

Apel Ginting, SH. Letkol Chk NRP.1930005770667.

-

Katera

:

Sukarto, SH. Kapten Chk NRP. 2920086871068

-

Kataud

:

Sukadar, SH. Kapten Laut (KH) NRP. 17609/P

-

Kaurtu

:

I Ketut Karda, SH. Penata Tk.I III/d Nip.196312311986031039.

-

Kaurdal

:

I Made Tinggal Penata III/d Nip. 195812311983031063

-

Ba Urdal

:

I Nyoman Dharma Setyawan Sertu NRP. 21050263690586

-

Ba Taud

:

Samsuddin, Sertu NRP. 21060247441085

-

Taban Taud

:

1)

I Made Yadnya,

Kopka NRP.631024 2)

I Wayan Widana

Praka NRP.31990590430379 -

Staf Taud

:

I Nyoman Sidia, Penata Muda Tk.I III/b Nip.196301011983101001.

-

Baban Tera

:

1)

Kadek Subrata, SH.

Serka NRP. 21010240610582. 2)

Wiwaha Nano Putera

Sertu NRP.21050308820485. 3)

Purwodiyanto, S.H.

Sertu NRP. 21050109590486. -

Staf Tera

: 1)

I Wayan Parna, Penata muda III / b

Nip.196610091988031001. 2)

Katharina, Penata Muda Tk.I III/b

Nip.197205061992032002 3)

Sri Susmawati,

Penata Muda Tk.I

III/b Nip.196909041992032002 4)

I Nyoman Suartika, SE Penata Muda

III/a Nip.197404052001121004. 5)

I.G.A.N Wahyu Permadi, SH.

Pengatur II/c NIP. 198102192001121002. -

Staf Keuangan

:

A. A. Istri Intan Prabawati, SE. Penata Muda III/a NIP.198610242009042005 . (Penata laporan keuangan). I.G.A.A Nyoman Giri Sundari, SE. Penata Muda III/a Nip.198810222011012009. (Penata laporan keuangan).

Tim Teknologi Informasi : -

Penanggung jawab

:

Sukarto, SH. Kapten Chk NRP.2920086871068

-

Redaktur

:

Sukadar, SH. Kapten Laut (KH) NRP. 17609/P

-

Editor

:

I Nyoman Darma Setyawan. Sertu NRP.210502263690586.

-

Web Administrasi

:

I.G.A.N Wahyu Permadi, SH. Pengatur

II/c

Nip.

198102192001121002 -

Pembuat Artikel

:

Wiwaha Nano Putera, Sertu NRP.21050308820485

Jumlah tenaga non teknis tersebut diatas, termasuk tenaga teknis, karena rangkap jabatan. Tenaga Pramubakti terdiri dari lima orang yaitu : a.

I Nyoman Dika.

b.

Dede Ismail Habibi.

c.

Sri Yuliowati.

d.

Agung Ari Sanjaya.

e.

Putu Megayasa.

Tenaga Satpam terdiri dari empat orang yaitu : a.

Romani Sigiyono.

b.

I Nyoman Sukadi.

c.

Moch. Ma’shum.

d.

Ahmad Irfan.

Dari uraian tersebut diatas, maka jumlah seluruh sumber daya manusia di Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang, dengan rincian sebagai berikut :

3.

a.

TNI

:

14 orang

b.

PNS

:

10 orang

c.

CPNS

:

-

d.

Pramubakti/Sopir

:

5 orang

e.

Satpam

:

4 orang

orang

Promosi dan Mutasi a.

Promosi Dalam tahun anggaran 2012 di Dilmil III-14 Denpasar ada satu orang

personel yang mendapat promosi kenaikan pangkat yaitu :

1)

Berdasarkan Surat Perintah

Kadilmiltama Nomor : Sprin/193

/IX/2012, tanggal 27 September 2012 tentang penanggalan tanda pangkat lama atas nama Sukadar Luttu Laut (KH) NRP. 17609/P selanjutnya memakai tanda pangkat baru satu tingkat lebih tinggi Tmt 01 Oktober 2012.

b.

Mutasi dan Pensiun Dalam tahun anggaran 2012 terjadi mutasi di lingkungan Dilmil III-14

Denpasar yaitu : 1)

Berdasarkan Keputusan Dirjen Badilmiltun MARI Nomor :

Kep/19/DjMT/III/2012, tanggal 21 Maret 2012, tentang Pemberhentian dari jabatan lama dan mengangkat dalam jabatan baru, Lettu Laut (KH) Sukadar, SH. NRP.17609/P (Kaurminradang) telah menduduki Jabatan baru sebagai Kataud Dilmil III-14 Denpasar. 2)

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

32/KMA/DjMT/Kep/V/2012, Pemberhentian dari

tanggal

08

Mei

2012,

tentang

dan mengangkat dalam jabatan di Pengadilan

dalam lingkungan Peradilan Militer , dan Surat Perintah Kadilmil III-14 Denpasar Nomor : W3-Mil03/Sprin/19/VI/2012, tanggal 7 Juni 2012, Mayor Sus M. Idris, SH. NRP.524413

Anggota Pok Kimmil Gol VI

Dilmil III-14 Denpasarn telah melaksanakan mutasi menduduki Jabatan baru sebagai Anggota Pok Kimmil Gol VI pada Dilmil II-11 Yogyakarta. 3)

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

32/KMA/DjMT/Kep/V/2012, Pemberhentian dari

tanggal

08

Mei

2012,

tentang

dan mengangkat dalam jabatan di Pengadilan

dalam lingkungan Peradilan Militer dan Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Sprin/103/V/2012, tanggal 29 Mei 2012, Mayor Laut (KH/W) Koerniawaty Syarif, SH.MH. NRP.13712/P, telah melaksanakan mutasi menduduki Jabatan baru sebagai Anggota Pok Kimmil Gol VI pada Dilmil III-14 Denpasar Tmt 20 Juni 2012. 4)

Berdasarkan Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Sprin/ 141

A/VII/2012, tanggal 5 Juli 2012 Untuk melaksanakan mutasi jabatan Anggota Pokimmil Gol. VI Dilmil II-08 Jakarta Mayor Laut (KH/W)Tuty

Kiptiani, SH. NRP. 11871/P, sebagai Anggota Pokimmil Gol. VI Dilmil III-14 Denpasar. 5)

Berdasarkan Surat Perintah Kadilmiltama Nomor : Sprin/ 154 /

VII/2012, tanggal 24 Juli 2012 Untuk melaksanakan mutasi jabatan Anggota Pokimmil Gol. V Dilmil III-14 Denpasar Letkol Chk Achmad Suprapto, SH. NRP. 565100, sebagai Kadilmil III-15 Kupang. 6)


VII/2012, tanggal 24 Juli 2012 Untuk melaksanakan mutasi jabatan Anggota Pokimmil Gol. VI Dilmil III-18 Ambon Mayor Chk

Untung

Hudiyono, SH. NRP.581744, sebagai Anggota Pokimmil Gol. VI Dilmil III-14 Denpasar. 7)


IX/2012, tanggal 11 September 2012 Untuk melaksanakan mutasi jabatan Pgs. Kadilmil III-14 Denpasar Letkol Chk Sugeng Sutrisno, SH.,MH. NRP. 1910006941265, sebagai Ps. Kadilmil II-09 Bandung. 8)


IX/2012, tanggal 11 September 2012 Untuk melaksanakan mutasi jabatan Kadilmil I-06 Banjarmasin Letkol Chk Apel Ginting, SH. NRP. 1930005770667, sebagai Waka Dilmil III-14 Denpasar. 9)

Berdasarkan

Surat

Tugas

Dirjenbadilmiltun

Nomor

:

Sprin/III/DjMT.2/Ratgas/IX/2012, tanggal 25 September 2012 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan Ba Kumdam IX/Udayana Sertu Samsuddin NRP. 21060247441085, sebagai

Ba

Taud Dilmil III-14 Denpasar. 10)

Berdasarka

Surat

Perintah

Kadilmiltama

Nomor

:

Sprin/256/XII/2012, tanggal 07 Desember 2012, tentang pemberhentian dari jabatan lama dan pengangkatan dalam jabatan baru Sertu I Nyoman Darma Setyawan NRP.21050263690586 menduduki jabatan sebagai Ba Urdal Taud Dilmil III-14 Denpasar dan Sertu Purwodiyanto, SH.NRP.21050109590486, menduduki jabatan baru sebagai Baban Tera Dilmil III-14 Denpasar.

11)

Berdasarkan Keputusan Dirjen Badilmiltun MARI Nomor :

68/DJMT/Kep/XI/2012, tanggal 14 Nopember

2012, Kapten Chk

Sukarto, SH. Nrp. 2920086871068, telah diberhentikan dari jabatan lama Katera Dilmil III-14 Denpasar dan diangkat dalam jabatan baru sebagai Katera Dilmil II-09 Bandung Tmt. 28 Desember 2012. c.

Pelatihan dan Koordinasi. -

Berdasarkan Surat Perintah Kadilmil III-14 Denpasar Nomor :

W3-Mil03/Sprin/01/I/2012, tanggal 17 Januari 2912 Letkol Chk Sugeng Sutrisno, SH.MH. NRP.1910006941265, Pgs Kadilmil III-14 Denpasar telah mengikui Rapat Koordinasi dan Konsultasi jajaran Dilmilti III Surabaya dari tanggal 19 s/d 20 Januari 2012 bertempat di ruang rapat Dilmilti III Surabaya. -


W3-Mil03/Sprin/04/II/2011, tanggal 20 Pebruari 2012, Letkol Chk Sugeng Sutrisno, SH.MH, NRP.1910006941265, dan Letkol Chk Achmad Suprapto, SH.NRP.565100, telah mengikuti Bintek Hakim Militer dan Kapten Chk Sukarto, SH.NRP.2920086871068 Cs.4 orang telah mengikuti pembinaan Sosialisasi SIMAK BMN dari tanggal 21 s/d 23 Pebruari 2012 bertempat di Tanjung Kodok Bech Resort Lamongan. -


W3-Mil03/Sprin/03/II/2012, tanggal 6 Pebruari 2012 Serka Kadek Subrata, SH.NRP.21010240610582 dan Pns I Wayan Parna Penata Muda Tk I III/b NIP.196610091988031001, telah mengikuti Ujian Sertifikasi Pengadaan barang/Jasa Pemerintah dari tanggal 16 s/d 18 Pebruari 2012 bertempat di Jln.Pemuda No.59 Mataram. -


W3-Mil03/Sprin/ 07 /III/2012, tanggal

8 Maret 2012 ,

Kapten Chk

Sukarto, SH,NRP.2920086871068 dan Pns. I Ketut Karda, SH. Penata Tk

I

III/d

NIP.196312311986031039

telah

mengikuti

kegiatan

Konsolidasi dan Asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 17 Maret 2012 bertempat di Hotel Puri Ayu Jl.PB Sudirman Denpasar. -


W3-Mil03/Sprin/ 08 /III/2012, tanggal

26 Maret 2012 ,

Letkol Chk

Sugeng

Sutrisno,

SH.MH

NRP.1910006941265

telah

mengikuti

Rakernis Penyusunan Advice Glaad dari tanggal 28 s/d 30 Maret 2012 bertempat di Dilmiltama Jakarta. -


W3-Mil03/Sprin/11/IV/2012, tanggal 19 April 2912 Letkol Chk Sugeng Sutrisno, SH.MH. NRP.1910006941265, Pgs Kadilmil III-14 Denpasar telah melaksanakan

Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan

Kadilmiltama dalam rangka pelaksanaan renovasi gedung Dilmil III-14 Denpasar dari tanggal 24 s/d 25 April 2012. -


W3-Mil03/Sprin/09A/IV/2012, tanggal 9 April Sukarto, SH. NRP.2920086871068

2012, Kapten Chk

telah mengikuti Dik Suspa

Bankumpid TA 2012 dari tanggal 12 April s/d 23 Mei 2012 bertempat di Pusdikkum Kodiklat TNI AD Grogol Jakarta Barat. -


W3-Mil03/Sprin/13/V/2012, tanggal 1 Mei

2012 Lettu Laut (KH)

Sukadar, SH.NRP.17609/P Ka Taud Dilmil III-14 Denpasar telah mengikuti Diklat Program Percepatan Akuntantabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) Tahu Anggaran 2012 angkatan IV kelas Manajerial

dari tanggal 7 s/d 15 Mei 2012 bertempat di Goodway

Hotels & Resort Nusa Dua Badung. -

Berdasarkan Surat Tugas Kadilmil III-14 Denpasar Nomor : W3-

Mil03/Ratgas/15 /V/2012, tanggal 16 Mei 2012 , CPNS III/a I Gusti Agung Ayu Nyoman Giri Sundari, SE. NIP.198810222011012009, Penata Laporan Keuangan telah mengikuti Diklat Prajabatan Gol.III dari tanggal 21 Mei s/d 13 Juni 2012 bertempat di Kampus Badan Litbang Diklat Kumdil MARI Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju Kec. Megamendung Bogor Jawa Barat. -


W3-Mil03/Sprin/16 /V/2012, tanggal

23 Mei 2012 ,

Kapten Chk

Sukarto, SH,NRP.2920086871068 , Serma Kadek Subrata, SH. NRP.21010240610,

Pns. I Ketut Karda, SH. Penata Tk I III/d

NIP.196312311986031039 dan PNS I.G.A.N.Wahyu Permadi, SH. Pengatur II/c NIP.198102192001121002 telah mengikuti kegiatan Penyusunan Program dan Anggaran RKA KL tahun 2013 dilaksanakan

pada tanggal 31 Mei s/d 2 Juni 2012 bertempat di Hotel Royal Orchids Garden Malang Surabaya. -


W3-Mil03/Sprin/21

/VI/2012,

tanggal

25

Juni

2012,

Sertu

Purwodiyanto, SH. NRP.21050109590486 Badilmil III-14 Denpasar telah mengikuti Bimbingan Teknis Kepaniteraan guna meningkatkan kemampuan pemberkasan perkara berbasis Informasi Teknologi dari tanggal 27 s/d 29 Juni 2012 bertempat di Prime Royal Hotel Jl. Kranggan No.103-105 Surabaya. -


W3-Mil03/Sprin/ 24 /VIII/2012, tanggal 3 Agustus 2012, Kapten Chk Sukarto, SH. NRP.2920086871068, PNS A.A. Istri Intan Prabawati, SE NIP. 198610242009042005 dan PNS I GAN Wahyu Permadi NIP. 198102192001121002

telah

mengikuti

Bimbingan

Teknis

dan

Sosialisasi Aplikasi RKA-KL dan hasil penelaan RKA-KL TA. 2013, yang dilaksanakan pada tanggal 6 s/d 8 Agustus 2012 bertempat di Hotel Jade Makassar. -


W3-Mil03/Sprin / 31 / IX / 2012, tanggal 19 September 2012, Lettu Laut (KH) Sukadar, SH. NRP. 17609/P, telah mengikuti Pelatihan Teknis Fungsional Panitera Militer yang dilaksanakan pada tanggal 24 s/d 28 September 2012 di Pusdiklat Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Megamendung Bogor. -


Mil03 / Ratgas / 32 / IX / 2012, tanggal 19 September 2012, Sertu I Nyoman Dharma Setyawan NRP. 21050263690586, PNS I Ketut Karda, SH. NIP. 196312311986031039 dan CPNS I Gusti Agung Ayu Nyoman Giri Sundari, SH. NIP. 198810222011012009 telah mengikuti Diklat Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Angkatan III pada tanggal 24 September s/d 13 Oktober 2012 bertempat di Aston Hotel & Residence Jl. Wana Segara Kuta. -

Berdasarkan

Surat

Kepala

Badan

Penelitian

dan

Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Nomor : 1345/Bld/S/VIII/2012, tanggalm 13 Agustus 2012, perihal pemanggilan pesertabDiklat Kepemimpinan

Tk.IV Tahun 2012. Pns I Wayan Parna, SH. NIP.196610091988031001 telah mengikuti Diklatpim Tk.IV darin tanggal 2 Oktober s/d 10 Nopember 2012 bertempat di Kampus Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah

Agung

RI

Jl.Cikopo

Selatan

Desa

Sukamaju

Kec.Megamendung Bogor-Jawa Barat. -

Berdasarkan Surat

Tugas Kadilmil III-14 Denpasar Nomor :

W3-Mil03/Ratgas / 39 / X / 2012, tanggal 10 Oktober 2012, I Gusti Agung

Ngurah

Wahyu

Permadi,

SH.

Pengatur

II/c

NIP.198102192001121002, telah mengikuti Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah Sarjana pada tanggal 11 Oktober 2012 bertempat di Hotel Puri Ayu Jl. Sudirman No.14A Denpasar. -


W3-Mil03 /Sprin/ 41/ X / 2012, tanggal 11 Oktober 2012, Koerniawaty Syarif, SH.MH. Mayor Laut (KH/W) NRP.13712/P telah mengikuti Pendidikan Aplikasi-2 Gel.II TA. 2012 dari tanggal 15 Oktober s/d 20 Desember 2012 di Kobangdikal Surabaya. -


W3-Mil03 /Sprin/ 44/ X / 2012, tanggal 29 Oktober 2012, Apel Ginting, SH. Letkol Chk NRP.1930005770667, Pgs.Kadilmil III-14 Denpasar telah melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi dengan Kadilmiltama dari tanggal 1 s/d 2 Nopember 2012 bertempat di Dilmiltama Jakarta. -


Mil03/Ratgas/45/XI/2012, tanggal 14 Nopember 2012 telah mengikuti Diklat Sekretaris Pengadilan Tingkat pertama Tahun 2012 yang dilaksanakan dari tanggal 26 Nopember s/d 7 Desember 2012 bertempat di Kampus Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Jl.Cikopo Selatan Desa Sukamaju Kec.Megamendung Bogor-Jawa Barat. -


W3-Mil03 /Sprin/ 46/ XI / 2012, tanggal 21 Nopember 2012, Apel Ginting, SH. Letkol Chk NRP.1930005770667, Pgs Kadilmil III-14 Denpasar telah mengikuti Rakerda dan Rapat Koordinasi dari tanggal 25 s/d 27 Nopember 2012 bertempat di Kantor Dilmilti III Surabaya Jl.Raya Juanda-Sidoarjo.

-


W3-Mil03 /Sprin/ 48/ XI / 2012, tanggal 22

Nopember 2012, Tuty

Kiptiani, SH. Mayor Laut (KH/W) NRP.11871/P telah menduduki jabatan baru sebagai Anggota Pok Kimmil Gol.V Dilmil III-14 Denpasar tmt 01 Nopember 2012. -


W3-Mil03 /Sprin/ 49/ XI / 2012, tanggal 23 Nopember 2012, Sukarto, SH. Kapten Chk NRP.2920086871068 telah mengikuti Diklat Sekretaris Tingkat Pertama Angkatan II Tahun 2012 dari tanggal 03 s/d 14 Desember 2012 bertempat di Kampus Balitbang Diklat Kumdil MARI Jl.Cikopo Selatan Ds.Sukamaju Kec.Megamendung Bogos-Jawa Barat. -


W3-Mil03 /Sprin/ 50/ XI / 2012, tanggal 28 Nopember 2012, Sukardiyono, SH. Mayor Chk NRP. 591675, dan Sukarto, SH. Kapten Chk NRP.2920086871068 telah mengikuti Rakerda dari tanggal 28 s/d 29 Nopember 2012 bertempat di Hotel Puri Ayu Jl.PB. Sudirman Denpasar. -


W3-Mil03/Sprin/47/XI/2012, tanggal 22 Nopember 2012 Mayor Laut (KH/W) Tuty Kiptiani, SH. NRP.11871/P , telah mengikuti kegiatan pelaksanaan Turnamenn PTWP dan latihan/TC dari tanggal 5 s/d 14 Desember 2012 bertempat di Dilmilti III Surabaya Jl.Raya Ir.H.JuandaSidoarjo. -


Mil03/Ratgas/51/XIII/2012, tanggal 7 Desember 2012 Letkol Chk Apel Ginting, SH. NRP.1930005770667 Cs.4 orang

telah mengikuti

kegiatan pembinaan Supervisi Reformasi Birokrasi pada tanggal 11 Desember 2012

bertempat di Hotel Puri Ayu Jl.PB Sudirman

Denpasar. 4.

Pengisian Jabatan Struktural Sampai saat ini pengisian jabatan struktral di Dilmil III-14 Denpasar

pengisiannya berdasarkan Surat Tugas dari Dirjen Badilmiltun maupun Sprin dari Kadilmiltama, namun masih ada beberapa jabatan yang belum terisi secara difinitif yaitu :

B.

-

Kadilmil III-14 Denpasar, dirangkap oleh Waka selaku Pgs.

-

Kaurminradang .

-

Kaurminu.

-

Kaurdokpustak, dan

-

Kaurminku.

PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA. Usaha peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Militer ditempuh

dengan jalan meningkatkan semua aspek kegiatan dalam organisasi yang meliputi aspek kegiatan organisasi yang meliputi kelembagaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan fasilitas lainnya. Kelancaran, ketertiban dan kesempurnaan dalam melaksanakan tugas Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagian besar ditentukan oleh kelancaran dan ketertiban jalannya administrasi perkantoran dari masing-masing unit kerja yang berada didalamnya. Dalam rangka menuju tertib administrasi perlengkapan perlu memperhatikan tahapan-tahapan dalam siklus perlengkapan meliputi : perencanaan dan penentuan kebutuhan,

penyimpanan,

pemeliharaan

penghapusan

serta

terselenggaranya

pengendalian terhadap kekayaan negara. Salah satunya dengan pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntable melalui aplikasi SABMN (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Agama Denpasar selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan laporannya dikoordinasi oleh Pengadilan Tinggi Denpasar, disampaikan secara periodik per semester ke Pengadilan Tinggi Denpasar selaku UAPPBW (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah). Dalam pengelolaan sarana dan prasarana Pengadilan Militer III-14 Denpasar akan melaporkan sebagai berikut : 1.

Sarana dan Prasarana Gedung Sarana dan prasarana gedung yang meliputi aset tetap barang milik Negara

yang terdiri dari tanah, gedung dan bangunan kantor permanen dengan luas 1.365 M2 yang digunakan oleh Pengadilan Militer III-14 Denpasar adalah milik Mahkamah Agung RI Eks Kantor Pengadilan Tinggi Denpasar namun masih dipertanggung jawabkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar karena Pengadilan Militer III-14 Denpasar belum menerima dokumen pendukungnya dari Pengadilan Tinggi Denpasar. Sedangkan untuk rumah dinas baik rumah dinas Kadilmil maupun para Hakim sampai saat ini belum ada sehingga Kadilmil menempati rumah kontrakan dan para Hakim serta Panitera tinggal di Kantor.

2.

Sarana dan Prasarana fasilitas Gedung a.

Belanja Modal Bahwa pada tahun 2012 Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah

melaksanakan Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebagai berikut : 1)

Pengadaan 1 (satu) unit mesin Jet Pum

dengan total biaya

sebesar Rp.4.840.000,- (empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). 2)

Pengadaan 1(satu) unit Scaner Canon Lide dengan total biaya

Rp.2.420.000,- (dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah). 3)

Pengadaan alat pengolah data yang terdiri dari :

1(satu) unit Printer dengan total biaya sebesar Rp.3.035.000,- (tiga juta tiga puluh lima ribu rupiah). -

2

(dua)

unit

Komputer

dengan

total

biaya

Rp.18.800.000,-(delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah). 4)

Pengadaan Meubelair yang terdiri dari : -

1(satu) buah almari besi untuk perpustakaan

-

4 (empat) buah Meja kerja

-

4 (empat) buah Kursi kerja

Dengan total biaya sebesar Rp. 13.485.000,- (tiga belas juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah). 5)

Belanja modal gedung dan bangunan Pengadilan Militer III-14

Denpasar dengan total biaya sebesar Rp. 497,262,000,- ( empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu Rupiah). b.

Belanja Barang 1)

Belanja Keperluan Perkantoran pada Dilmil III-14 Denpasar

selama tahun 2012 sebesar Rp. 203,426,500,- (dua ratus tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah). 2)

Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat pada Dilmil III-14

Denpasar selama tahun 2012 sebesar Rp. 4,072,949,- (empat juta tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh sembilan).

3)

Belanja Honor Operasional Satuan Kerja pada Dilmil III-14

Denpasar sebesar Rp. 40,400,000,- (empat puluh juta empat ratus ribu rupiah). 4)

Belanja

Barang

Operasional

Lainnya

pada

Dilmil

III-14

Denpasar sebesar Rp. 34,775,000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). 5)

Belanja Barang Non Operasional Lainnya (biaya pindah kantor)

pada Dilmil III-14 Denpasar sebesar Rp. 50,000,000,- (lima puluh juta rupiah). c.

Belanja Pemeliharaan 1)

Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung Pengadilan Militer

III-14 Denpasar dalam tahun 2012 meliputi kegiatan pembelian tanaman,pembuata lampu taman, pot bunga dan pupuk/media lainnya untuk halaman kantor total belanja Rp. 7,285,000,- (tujuh juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah). 2)

Bahwa selama tahun 2012 Pengadilan Militer III-14 Denpasar

telah melaksanakan pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang terdiri dari : -

2 (dua) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat)

-

6 (enam) unit kendaraan roda 2 (dua)

-

10 (sepuluh) unit AC

-

22 (dua puluhdua) unit Komputer

-

Satu tahun pemeliharaan Instalasi

dengan total biaya sebesar Rp 59,505,250,- (Lima puluh sembilan juta limaratus lima ribu dua ratus lima pulun rupiah). d.

Belanja Jasa dan Sewa 1)

Belanja Langganan listrik dengan total belanja Rp. 27,101,400,-

(dua puluh tujuh juta seratus satu ribu empat ratus rupiah). 2)

Belanja langganan telepon (2 unit) total belanja Rp. 8,617,285,-

(delapan juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah). 3)

Belanja langganan air total belanja Rp. 5, 459,450,- (lima juta

empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah). 4)

Belanja

sewa

rumah

dinas

Kadilmil

24.000,000,- (dua puluh empat juta rupiah).

total

belanja

Rp.

e.

Belanja perjalanan dalam negeri Belanja perjalanan biasa tota belanja Rp. 26,983,000,- (dua puluh eman juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

f.

Penghapusan Bahwa dalam tahun 2012 Pengadilan Militer III-14 Denpasar tidak

melaksanakan penghapusan aset yang berupa Sarana dan Prasarana fasilitas Gedung. 3.

Pengelolaan Teknologi Informasi. a.

Perangkat Keras. Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah mengelola Teknologi Informasi

berupa perangkat keras terdiri dari : 1)

b.

Server sebanyak 3 Unit yaitu : a)

Server Website dalam keadaan baik

b)

Server SMS Gatway dalam keadaan baik

c)

Server CCTV dalam keadaan baik

2)

Komputer sebanyak 15 unit dalam kondisi baik.

3)

CCTV sebanyak 4 Unit dalam keadaan baik

4)

Desk Information sebanyak 1 Unit dalam keadaan baik

Perangkat Lunak. Perangkat lunak yang dimiliki Pengadilan Milter III-14 Denpasar adalah

Sistem Informasi Kepegawaian dan Sistem Aplikasi Perkara. C.

PENGELOLAAN KEUANGAN 1.

Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung RI. a)

b)

Belanja Pegawai Pagu

:

Rp.

726,169,000,-

Realisasi

:

Rp.

666,616,264,-

Sisa

:

Rp.

59,552,736,-

Belanja Barang Operasional Pagu

:

Rp.

440,660,000,-

Realisasi

:

Rp.

374,792,166 ,-

Sisa

:

Rp.

65,867,166,-

c)

2.

Belanja Barang Non Operasional Pagu

:

Rp.

118,450,000,-

Realisasi

:

Rp.

116,498,000,-

Sisa

:

Rp.

1,952,000,-

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

RI. a)

b)

c)

3.

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi. Pagu

:

Rp.

25,615,000,-

Realisasi

:

Rp.

25,255,000,-

Sisa

:

Rp.

360,000,-

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Pagu

:

Rp.

23,730,000,-

Realisasi

:

Rp.

23,275.000,-

Sisa

:

Rp.

455,000,-

Gedung/Bangunan Pagu

:

Rp.

500,000,000,-

Realisasi

:

Rp.

497,262,000,-

Sisa

:

Rp.

2,738,000,-

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tun a)

b)

Peningkatan Manajemen Peradilan Pagu

:

Rp.

6,500,000,-

Realisasi

:

Rp.

2,000,000,-

Sisa

:

Rp.

2,500,000,-

Penyediaan Dana Bantuan Hukum di Pengadilan Militer dan Tata

Usaha Negara. Pagu

:

Rp.

57,100,000,-

Realisasi

:

Rp.

51,996,000,-

Sisa

:

Rp.

5,104,000,-

Perincian realisasi DIPA tahun 2012 terlampir. D.

PENGELOLAAN ADMINISTRASI 1.

Administrasi Perkara Untuk mewujudkan peradilan yang mandiri sesuai dengan peraturan yang

berlaku, penyelenggaraan tertib administrasi perkara merupakan bagian dari court of law yang mutlak harus dilaksanakan oleh semua aparat peradilan. Ciri-ciri court of law adalah pelaksanaan Hukum Acara dan minutasi dengan baik dan benar, tertib dalam

melaksanakan administrasi perkara dan putusan dilakasanakan sendiri oleh pengadilan yang memutus perkara tersebut. Hal ini penting agar peradilan di Indonesia mempunyai kesamaan pola tindak, pola piker atau dalam istilah peradilan disebut dengan legal frame work and unified lega; opinion. Mengingat luas lingkup tugas dan beban berat pekerjaan yang harus dilaksanakan pengadilan, maka perlu adanya perhatian yang besar terhadap tata cara dan

pelaksanaan

pengelolaan

administrasi

pengadilan.

Oleh

karena

itu

penyelenggaraan administrasi pengadilan dalam undang undang dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penanganannya, walaupun dalam rangka koordinasi pertanggungjawaban tetap dibebankan kepada seorang pejabat, yaitu Panitera.

Untuk melaksanakan tertib administrasi di Pengadilan dan dalam rangka penyelenggaraan administrasi peradilan yang seragam, baik dan tertib, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan pola pola pembinaan dan mengendalian administrasi perkara (Pola bindalmin) yaitu Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991. Pola Bindalmin yang diatur oleh surat Keputusan tersebut memuat lima hal pokok sebagai berikut : a.

Pola Prosedur Penyelenggaraan Administrasi pada Pengadilan Militer

III-14 Denpasar. 1)

Penerimaan Berkas a)

Pencatatan dan Penelitian Perkara Tingkat Pertama. (1)

Petugas pada Tata Usaha setelah menerima berkas

perkara meneruskannya kepada Kepala Pengadilan Militer (Kadilmil) untuk diketahui. Kadilmil melanjutkan kepada Kepala Kepaniteraan (Katera) untuk dicatat dalam buku register perkara oleh Pemegang Buku Register. 2)

Katera meneliti kelengkapan berkas perkara, bila

ada kekurangan dilaporkan kepada Kadilmil. (3)

Setelah Kadilmil menerima laporan dari Katera,

selanjutnya segera meneliti dan mempelajari berkas perkara berikut lampirannya, untuk mengetahui apakah berkas perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan yang dipimpinnya. (4)

Dalam

hal

Kadilmil

berpendapat

bahwa

Pengadilan Militer yang dipimpinya tidak berwenang

memeriksa perkara tersebut karena terdakwa telah berubah kepangkatanya dari pama menjadi pamen atau berdasarkan ketentuan Undang-undang terdakwa bukan merupakan yustisiable Peradilan Militer, maka ia segera mengembalikan

berkas

perkara

berikut

lampiranya

kepada Oditurat Militer semula dengan suatu penetapan. (5)

Dalam

hal

Kadilmil

berpendapat

bahwa

Pengadilan Militer yang dipimpinya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut karena tempat kkejadian perkara dan kesatuan terdakwa tidak berada dalam daerah hukumanya, Kadilmil segera mengembalikan berkas perkara berikut lampiranya kepada Oditurat Militer semula

dengan

dilimpahkan

perintah

kepada

agar

Pengadilan

perkara Militer

tersebut lain

yang

berwenang. Pengembalian berkas perkara tersebut dilakukan oleh Kadilmil dengan suatu penetapan ; dan dalam hal terdakwa telah berpindah tugas ketempat lain diluar daerah hokum Pengadilan Militer yang dipimpinya, Kadilmil dapat mengembalikan berkas perkara kepada Oditurat Militer semula dengan perintah agar perkara tersebut dilimpahkan kepada Pengadilan Militer lain yang daerah hukumnya meliputi tempat kesatuan terdakwa, dengan memperhatikan ketentuan pasal 10 UU No. 31 tahun 1997 beserta penjelasanya. (6)

Pemegang Buku Register mencatat perkara pidana

dalam buku register induk pidana dilaksanakan dengan berurutan dengan mencantumkan nomor perkara, huruf K untuk Kejahatan, singkatan nama Pengadilan, singkatan matra dari Terdakwa, bulan pencatatan dengan angka romawi dan tahun dengan angka arab. (7)

Pemegang

Buku

Register

mencatat

perkara

Pelanggaran Lalu Lintas (Lalin) dalam buku register induk pelanggaran

Lalin,

dilaksanakan

dengan

berurutan

dengan mencantumkan nomor perkara, huruf P untuk Pelanggaran, singkatan nama Pengadilan, singkatan matra dari Terdakwa, bulan pencatatan dengan angka romawi dan tahun dengan angka arab.

(8)

Pemegang buku register mencatat semua kegiatan

yang berkenaan dengan perkara termasuk upaya hukum dan pelaksanaan putusan ke dalam buku register yang bersangkutan. b)

Pencatatan dan Penelitian Perkara yang dimintakan Banding. (1)

Permohonan banding dapat diajukan kepada

Pengadilan Militer Tinggi oleh Terdakwa atau Kuasa Hukumnya yang diberikan kuasa khusus untuk itu dan atau oleh Oditur melalui Pengadilan Militer yang memutus. (2)

Panitera

Pengadilan

Militer

setelah

menerima

permohonan Banding wajib membuat Akta Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon Banding. Akta tersebut diteruskan ke Urusan Administrasi Perkara dan Persidangan (Urminradang) untuk dicatat dalam register perkara dan selanjutnya dilekatkan pada berkas perkara. (3)

Permohonan banding diajukan dalam tenggang

waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan, atau dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan. Dalam hal perkara desersi yang diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan diumumkan pada papan pengumuman pengadilan. (4)

Apabila permohonan banding diajukan setelah lewat

waktu yang ditetapkan di atas maka Panitera membuat Akta Penolakan Permohonan Banding dan Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap. Akta-akta tersebut dicatat pada buku register. Selanjutnya berkas perkara tetap diajukan ke Pengadilan Tingkat Banding. (5)

Panitera

wajib

memberitahukan

permohonan

banding dari pihak yang satu kepada pihak yang lainnya, dan Panitera membuat Akta pemberitahuan permohonan banding. (6)

Pemohon Banding tidak diwajibkan menyerahkan

Memori Banding, tetapi selama Pengadilan Tingkat Banding belum me mu l ai

me me r iksa

p er k ar a,

b ai k T er d akwa a t au Ku a sa Hukumnya maupun Oditur dapat menyerahkan Memori Banding atau Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Militer Tinggi III yang telah memutus perkaranya dalam Tingkat Pertama untuk dilanjutkan kepada Pengadilan Tingkat Banding. (7)

Tanggal penerimaan Memori Banding dan Kontra

Memori Banding oleh Panitera dicatat dan salinannya disampaikan

kepada

pihak

yang

lain

dengan

membuat Akta Penerimaan Memori Banding dan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding. (8)

Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari

sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tingkat

Banding,

Panitera

wajib

memberikan

kesempatan kepada Terdakwa atau Kuasa Hukumnya maupun Oditur untuk mempelajari berkas perkara di

Kepaniteraan

Pengadilan

Militer

yang

menerima permohonan banding. Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dilakukan dengan surat panggilan pemberitahuan kepada Terdakwa dan Oditur dengan tembusan kepada Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) Terdakwa. (9)

Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari tersebut

pemohon banding tidak menggunakan kesempatan yang diberikan, berkas perkara tetap dikirimkan kepada Pengadilan Tingkat Banding. (10)

Setelah Terdakwa atau Kuasa Hukumnya maupun

Oditur mempelajari berkas perkara maka Panitera membuat Akta telah mempelajari berkas perkara. (11)

Dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak

permohonan banding diajukan, berkas perkara banding berupa bundel "A" dan bundel "B" harus sudah dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding. (12)

Selama perkara banding belum diputus oleh

Pengadilan Tingkat Banding, permohonan banding dapat

dicabut

sewaktu-wa kt u

dan

dal a m

hal

su d ah di ca b ut ti d ak b ole h di a ju ka n permohonan banding lagi. Apabila pencabutan tersebut dilakukan pada waktu perkara sudah diperiksa tetapi belum diputus, p e mo h o n

di be ba ni

me mb a ya r

bi ay a

p e rkar a yan g sud ah dikeluarkan oleh Pengadilan Tingkat Banding. (13)

At a s

p e n ca b u t a n

t e r se b u t

Pa n i t e r a

me mb u a t Akt a Pencabutan Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Panitera, pihak pencabut dan diketahui oleh Kadilmil. Akta tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tingkat Banding. (14)

Panitera

wajib

memberitahukan

pencabutan

permohonan banding dari pihak yang satu kepada pihak yang

lainnya.

Untuk

itu

Panitera

membuat

Akta

Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Banding. (15)

Dalam hal Pengadilan Tingkat Pertama telah

menerima Salinan Putusan Pengadilan Tingkat Banding, Panitera segera membuat surat panggilan untuk memberitahukan

isi

putusan

kepada Oditur dan

Terdakwa. Setelah isi putusan diberitahukan, Panitera membuat Akta Pemberitahuan Isi Putusan Banding. (16)

Dalam hal Terdakwa bertempat tinggal di daerah

hukum Pengadilan Tingkat Pertama lain, Panitera meminta bantuan kepada Panitera Pengadilan tersebut untuk memberitahukan isi putusan banding kepada Terdakwa, dan untuk itu Panitera yang melaksanakan pemberitahuan

putusan

harus

membuat

Akta

Pemberitahuan isi Putusan Banding. (17)

Dalam hal Terdakwa tidak diketahui tempat

tinggalnya atau sudah tidak berstatus militer dan tidak diketahui tempat tinggalnya atau bertempat tinggal di luar negeri, Panitera memberitahukan putusan melalui Kepala Desa atau Pejabat atau melalui Perwakilan Republik Indonesia di tempat Terdakwa biasa bertempat tinggal.

(18)

Da l a m h a l u p a ya d i a t a s b e l u m b e r h a s i l ,

Pa n i t e r a memanggil dan memberitahukan putusan melalui 2 (dua) buah surat kabar yang terbit di daerah hukum Pengadilan Tingkat Pertama atau daerah hukum yang berdekatan. (19)

Dalam hal upaya pengumuman pertama belum

berhasil, Panitera memanggil dan memberitahukan putusan untuk kedua kali melalui 2 (dua) buah surat kabar setelah 14 (empat belas) hari dari pengumuman yang pertama. (20)

Panitera memberikan petikan putusan Pengadilan

kepada Terdakwa atau Penasehat Hukumnya dan Oditur segera setelah putusan diucapkan. (21)

Salinan

Putusan

pengadilan

diberikan

kepada Perwira Penyerah Perkara, Oditur, Polisi Militer dan Ankum, sedangkan kepada

Terdakwa

atau

Penasehat Hukumnya diberikan atas permintaan. (22)

Dalam hal terhadap putusan banding t idak

diajukan permohonan kasasi, Panitera membuat Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap. (23)

Pemegang buku register mencatat dengan cermat

dalam register terkait, semua kegiatan perkara yang berkenaan dengan perkara banding dan pelaksanaan putusan, selanjutnya dicatat ke dalam buku register induk yang bersangkutan. c)

Pencatatan dan Penelitian Perkara yang dimintakan

Kasasi (1)

Permohonan

kasasi

dapat

diajukan

oleh

Terdakwa atau Kuasa Hukumnya yang diberi kuasa khusus

untuk

Pa ni te r a

itu

maupun

Pe n ga dila n

oleh

ya ng

O dit ur t ela h

kep a da me mu t u s

perkaranya pada Tingkat Pertama atau Tingkat Banding. (2)

Permohonan tersebut diajukan dalam waktu 14

(empat

b e l a s)

hari

se t e l a h

p u t u sa n

yang

d i mi n t a ka n Ka sa si i t u diberitahukan/ diucapkan. (3)

Panitera

setelah

menerima

Kasasi perkara p i d a n a P e r mo h o n a n

Kasasi

wa ji b yang

permohonan

me m b u a t

Akta

ditandatangani oleh

Panitera dan Pemohon Kasasi. Akta tersebut diteruskan ke Urminradang untuk dicatat dalam register perkara oleh

pemegang

buku

register

dan

selanjutnya

dilekatkan pada berkas perkara. (4)

Panitera

wajib

memberitahukan

adanya

permohonan Kasasi dari pihak yang satu kepada pihak yang lainnya. (5)

Apabila tenggang waktu 14 (empat belas)

hari

setelah

Terdakwa

putusan

atau

banding

Oditur

diberitahukan,

tidak

mengajukan

permohonan Kasasi, maka yang bersangkutan dia ng gap

me n eri ma

Pa niter a

wa ji b

Memperoleh Terdakwa

membuat

Kekuatan

atau

put usan

Oditur

Akta

Hukum sesudah

b andin g

d an

Putusan Telah Tetap. itu

Apabila

mengajukan

p e r mo h o n a n k a sa si , Pa n i t e r a me m b u a t Ak t a T e r l a mb a t

Mengajukan Permohonan Kasasi, Akta

tersebut dicatat dalam buku register. (6)

Pemohon Kasasi wajib mengajukan memori kasasi

yang memuat alasan-alasannya dan memori kasasi tersebut harus sudah diserahkan kepada Panitera yang bersangkutan dalam waktu 14 (empat belas) hari

terhitung

mulai

hari

berikutnya

sesudah

mengajukan permohonan kasasi. (7)

Apabila pemohon kasasi adalah Terdakwa yang

kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan apakah

alasan

Selanjutnya

pemohon

Panitera

mengajukan

menuangkan

kasasi.

alasan-alasan

tersebut dalam memori kasasi. (8)

Panitera wajib membuat Akta Penerimaan Memori

Kasasi yang ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon.

(9)

Jika

Pemohon

memori setelah

ditentukan,

kasasi lewat

Panitera

diserahkan

tenggang

membuat

oleh

waktu

Akta

yang

Terlambat

Menyerahkan MemoriKasasi dan dilekatkan dalam berkas perkara. (10)

Panitera wajib menyampaikan salinan memori

kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori kasasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya salinan memori kasasi. Selanjutnya Panitera wajib menyampaikan salinan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi. (11)

Panitera wajib membuat Akta Penerimaan Kontra

Memori Kasasi yang ditandatangani oleh Panitera dan yang mengajukan kontra memori kasasi. (12)

Dalam hal pemohon kasasi tidak

menyerahkan memori kasasi, Panitera harus membuat Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi. (13)

Terhadap

perkara

yang

diancam

dengan

pidana penjara paling lama I (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda, atau permohonan kasasi yang tidak

memenuhi

Pengadilan

Tingkat

syarat-syarat Pertama

formal,

membuat

Kepala

Penetapan

sebagai keterangan bahwa permohonan kasasi tidak dapat diterima (For mulir Model : 38a). Selanjutnya

Panitera

mengirimkan

penetapan

tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung, Oditur dan Terdakwa. (14)

Setelah Pengadilan Tingkat Pertama atau Tingkat

Pertama dan Terakhir menerima permohonan kasasi dan memori kasasi, Panitera Pengadilan yang bersangkutan wajib segera mengirimkan berkas perkara kepada Ketua Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tenggang waktu penyerahan memori kasasi. Surat dengan

pengantar

dari

pengadilan

tersebut

tembusan kepada Dirjen Badilmiltun dan

Kadilmiltama. (15)

Apabila dalam tenggang waktu 14 (empat belas)

hari sesudah pengajuan permohonan kasasi, salah satu pihak menyerahkan tambahan memori kasasi

atau

tambahan kontra memori kasasi, Panitera Pengadilan yang bersangkutan wajib membuat akta penerimaan tambahan

memori

tambahan

kontra

kasasi memori

atau kasasi

akta

penerimaan

dan

selanjutnya

mengirimkan secara tersendiri kepada Ketua Mahkamah Agung. (16)

Dalam hal permohonan kasasi diajukan oleh

Terdakwa yang berada dalam tahanan, Panitera segera membuat laporan kasasi kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menentukan status penahanan Terdakwa, dengan memperhatikan SEMA Nomor 3 Tahun 1987. (17)

Selama

perkara

kasasi

belum

diputus

oleh

Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu - waktu dan dalam hal sudah dicabut tidak boleh diajukan permohonan kasasi lagi. Apabila pencabutan permohonan kasasi dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak dikirim ke Mahkamah Agung. (18)

Atas pencabutan tersebut Panitera membuat Akta

Pencabutan Permohonan Kasasi yang ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon Kasasi. Akta tersebut dikirim ke Mahkamah Agung dengan tembusan kepada Pengadilan Tingkat Banding. (19)

Pencabutan permohonan kasasi harus diberitahukan

kepada pihak lainnya, untuk itu Panitera membuat Akta Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Kasasi. (20)

Dalam hal perkara telah diputus oleh Mahkamah

Agung maka berdasarkan salinan putusan Panitera membuat surat panggilan untuk memberitahukan isi putusan kepada Oditur dan Terdakwa. Setelah isi putusan diberitahukan, Panitera membuat Akta Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi.

(21)

Dalam hal Terdakwa tidak diketahui tempat tinggalnya

atau sudah tidak berstatus militer dan tidak diketahui tempat tinggalnya, atau bertempat tinggal di luar negeri, Panitera memberitahukan putusan melalui Kepala Desa atau Pejabat atau melalui Perwakilan Republik Indonesia di tempat Terdakwa biasa bertempat tinggal. (21)

Dalam hal upaya di atas belum berhasil,

Panitera

memanggil dan memberitahukan putusan

melalui 2 (dua) buah surat kabar yang terbit di daerah hukum Pengadilan Tingkat Pertama atau daerah hukum yang berdekatan. (22)

Dalam hal upaya pengumuman pertama belum

berhasil, Panitera memanggil dan memberitahukan putusan untuk kedua kali melalui 2 (dua) buah surat kabar setelah 14 (empat belas) hari dari pengumuman yang pertama dengan menyatakan bahwa putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengumuman. Untuk hal ini Panitera membuat berita acara pemuatan pengumuman. (23)

Salinan putusan Kasasi diberikan kepada Perwira

Penyerah Perkara, Oditur, Polisi Militer dan Ankum, sedangkan kepada Terdakwa atau Penasehat Hukumnya diberikan atas permintaan (24)


dalam register terkait, semua kegiatan perkara yang berkenaan dengan perkara kasasi, dan pelaksanaan putusan ke dalam buku register induk yang bersangkutan. d)


Kasasi Demi Kepentingan Hukum. (1)

Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung dapat diajukan satu kali permohonan kasasi demi kepentingan hukum oleh Oditur Jenderal (Orjen). (2)

Permohonan kasasi demi kepentingan hukum

diajukan secara tertulis oleh Orjen kepada Mahkamah

Agung melalui Panitera Pengadilan yang memutus perkara pada Tingkat Pertama atau Tingkat Pertama dan Terakhir, disertai risalah yang memuat alasan permintaan. Panitera membuat Akta Penerimaan Risalah Kasasi Demi Kepentingan Hukum. (3)

Salinan risalah sebagaimana dimaksud di atas,

oleh Panitera segera disampaikan kepada pihak yang berkepentingan untuk diketahui. (4)

Kepala

Pengadilan

segera

meneruskan

permintaan dimaksud kepada Mahkamah Agung. (5)

Dalam hal perkara telah diputus oleh Mahkamah

Agung maka berdasarkan salinan putusan kasasi demi kepentingan hukum, Panitera membuat surat panggilan untuk memberitahukan isi putusan kepada Orjen dan Terdakwa, selanjutnya setelah isi putusan diberitahukan, Panitera membuat Akta Pemberitahuan isi Putusan Kasasi Demi Kepentingan Hukum. (6)

Dalam hal Terdakwa bertempat tinggal di daerah

hukum Pengadilan Tingkat Pertama

lain,

Panitera

meminta bantuan kepada Panitera Pengadilan tersebut untuk

memberitahukan

isi

Putusan

Kasasi

Demi

Kepentingan Hukum kepada Terdakwa, Panitera yang melaksanakan pemberitahuan putusan membuat Akta Pemberitahuan Isi Putusan Demi Kepentingan Hukum. e)


Peninjauan Kembali. (1)

Terhadap

putusan

Pengadilan

-

yang

telah

memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dapat diajukan permintaan Peninjauan Kembali oleh Terpidana atau Ahli warisnya kepada Mahkamah Agung. (2)

Terhadap putusan Pengadilan yang menyatakan

dakwaan

terbukti

tetapi

tidak

diikuti

oleh

suatu

pemidanaan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Oditur dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.

(3)

Panitera Pengadilan yang memutus perkara pada

Tingkat Pertama atau Tingkat Pertama dan terakhir, setelah menerima permohonan Peninjauan Kembali wajib

me mbuat

Akta

Permohonan

Peninjauan

Kembali yang ditandatangani oleh Panitera dan Pemohon. Akta tersebut diteruskan ke Urminra untuk dicatat oleh pemegang buku register dalam register pencara dan selanjutnya dilekatkan pada berkas perkara. (4)

Apabila pemohon Peninjauan Kembali adalah

Terpidana yang kurang memahami hukum, Panitera wajib menanyakan apakah alasan pemohon mengajukan Peninjauan Kembali. Selanjutnya Panitera menuangkan alasan-alasan

tersebut

dalam

surat

permintaan

Peninjauan Kembali. (5)

Setelah menerima berkas permintaan Peninjauan

Kembali,

Panitera

segera

menyerahkan

kepada

Kaurminra untuk dicatat oleh Pemegang Buku Register. Kemudian Pengadilan

Panitera

menyampaikan

setelah

dilengkapi

kepada dengan

Kepala Formulir

Penetapan Penunjukan Majelis Hakim. (6)

Kepala Pengadilan menunjuk Hakim/Majelis Hakim

yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan Peninjauan Kembali untuk memeriksa apakah permintaan Peninjauan

Kembali

memenuhi

alasan

sebagaimana

dimaksud dalam pasal 248 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. (7)

Sebelum Hakim/Hakim Ketua menetapkan hari

sidang,

Panitera

menyusun

rencana

sidang

dengan

memperhatikan tempat tinggal/ domisili/ Satuan Pemohon. (8)

Hakim/Majelis Hakim yang telah ditunjuk

segera mempelajari berkas perkara, selanjutnya menetapkan hari sidang. (9)

Panitera memanggil Terpidana dan Oditur untuk hadir

dalam sidang guna menyampaikan pendapatnya. (10)

Atas pemeriksaan tersebut dibuat Berita Acara

Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Hakim/Majelis

Hakim, Oditur, Panitera dan Terpidana. (11)

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan itu dibuat

Berita

Acara

Pendapat

yang

ditandatangani

oleh

Hakim/Majelis Hakim dan Panitera. (12)

Kepala

Pengadilan,

segera

mengirimkan

permintaan Peninjauan Kembali yang dilampiri berkas perkara semula, Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Pendapat, kepada Mahka mah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada Terpidana dan Oditur. (13)

Dalam hal suatu perkara dimintakan Peninjauan

Kembali adalah putusan banding, maka tembusan Surat pengantamya Pemeriksaan

dilampiri dan

Salinan

Salinan

Berita

Berita Acara

Acara Pendapat

selanjutnya disampaikan kepada Pengadilan Tingkat Banding yang bersangkutan. (14)

Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan

tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan putusan. (15)

Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan

hanya dapat dilakukan satu kali. (16)


dalam register terkait semua kegiatan yang berkenaan dengan perkara Peninjauan Kembali, dan pelaksanaan putusan

ke

dalam

buku

register

induk

yang

bersangkutan. f)


Grasi. ( 1)

T erh ada p pu tu san pen gadila n ya ng tela h

me mp u n yai kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan Grasi kepada Presiden secara tertulis oleh : (a)

Terpidana dan atau Kuasa Hukumnya

(b)

Keluarga

Terpidana

dengan

persetujuan

Terpidana. (c)

Keluarga Terpidana tanpa persetujuan Terpidana,

dalam hal pidana yang dijatuhkan adalah pidana mati.

(2)

Putusan pidana yang dapat dimohonkan Grasi

adalah : (a)

Pidana mati.

(b)

Pidana seumur hidup.

(c)

Pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.

(3)

Permohonan Grasi dapat diajukan .1 (satu)

kali, kecuali dalam hal : (a)

Terpidana pernah ditolak permohonan Grasinya

dan telah lewat 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan. (b)

Terpidana yang pernah diberi Grasi dari pidana

mati menjadi pidana seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian Grasi diterima. (4)

Permohonan Grasi tidak dibatasi oleh tenggang

waktu. (5)

Permohonan Grasi diajukan kepada Presiden dan

salinannya disampaikan kepada Pengadilan yang memutus perkara pada Tingkat Pertama atau Tingkat Pertama

dan

terakhir

untuk

diteruskan

kepada

Mahkamah Agung. (6)

Dalam haI permohonan Grasi diajukan oleh

Terpidana yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan maka permohonan dan salinannya disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya

Kepala

Lembaga

Pemasyarakatan

menyampaikan permohonan Grasi tersebut kepada Presiden, dan salinannya dikirim kepada pengadilan yang memutus perkara pada Tingkat Pertama atau Tingkat Pertama dan terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari dihitung sejak diterimanya permohonan Grasi dan salinannya. (7)

Panitera

P e n e r i ma a n

wa ji b Sal i nan

me mb u a t

Akta

Permohonan

Grasi,

selanjutnya berkas perkara beserta salinan pennohonan Grasi diteruskan kepada Mahkamah Ag u ng . Ap a bila

p er mo h o na n

Gr a si

ti da k

me me n u h i

persyaratan, maka Panitera membuat Akta Penolakan Permohonan Grasi yang dicatat dalam buku register induk namun berkas tidak dilanjutkan. (8)

Dalam jangka waktu paling lambat dua puluh (20)

hari kerja salinan

terhitung permohonan

sejak

tanggal

Grasi,

penerimaan

Pengadilan

Tingkat

Pertama mengirimkan salinan permohonan tersebut dan berkas perkara Terpidana kepada Mahkamah Agung. (9)

Berkas perkara tersebut terdiri dari (a)

Surat pengantar

(b)

Daftar isi berkas perkara.

(c)

Akta BHT (Berkekuatan Hukum Tetap).

(d)

Salinan Permohonan Grasi dari Terpidana

dan Akta penerimaan salinan permohonan Grasi. (e)

Surat kuasa dari Terpidana untuk kuasanya

atau surat persetujuan untuk keluarga dari Terpidana (jika ada). (f)

Petikan putusan (asli).

(g)

Putusan Pengadilan Tingkat Pertama atau

Tingkat Pertama dan Terakhir. (h)

Berita Acara Sidang.

(i)

Putusan Pengadilan Tingkat Banding (jika

ada) Putusan Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi (jika ada). (j)

Surat Dakwaan.

(k)

Eksepsi dan Putusan Sela (jika ada).

(l)

Surat Tuntutan.

(m)

Pembelaan, Replik, Duplik (jika ada).

(n)

Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari

Papera. (o)

Surat Penetapan Penunjukan Hakim.

(p)

Surat Penetapan Hari Sidang.

(q)

Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan.

(r)

Surat-surat lain yang berhubungan dengan

berkas perkara. (10)

Salinan Keputusan Presiden yang diterima oleh

Pengadilan yang memutus perkara pada Tingkat Pertama

atau Tingkat Pertama dan Terakhir dicatat oleh Pemegang buku register dalam register induk perkara dan diberitahukan oleh Panitera kepada Terpidana dengan membuat Akta Pemberitahuan Keputusan Grasi.

b.

Pola tentang Register Perkara 1)

Register perkara terdiri dari : (a)

Register Induk Perkara Pidana

(b)

Register Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

(c)

Register Tapkim.

(d)

Register Tapsid.

(e)

Register Putusan.

(f)

Register Putusan Sela

(g)

Register Perkara permohonan banding.

(h)

Register Perkara permohonan kasasi.

(i)

Register Perkara permohonan kasasi demi

kepentingan hukum. (j)

Register Perkara permohonan peninjauan

kembali. (k)

Register Perkara permohonan Grasi.

(l)

Register Penahanan.

(m)

Register Pembebasan dari Tahanan.

(n)

Register Pengembalian Berkas Perkara.

(o)

Register Barang Bukti.

(p)

Buku

Himpunan

Putusan

(Buku

Agenda

Musyawarah Hakim). (q)

Buku acara sidang Majelis (Pasal 188 ayat

(4). (r) 2)

Buku Agenda Sidang

Register Induk Perkara memuat seluruh data proses

penyelesaian perkara dari Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi dan pelaksanaan putusan. 3)

Buku register ditutup dan diganti setiap tahun tidak

boleh digabung dengan tahun sebelumnya. 4)

Register perkara pidana dan perkara pelanggaran lalu

lintas ditutup setiap bulan. Nomor urut setiap bulan dimulai

dari nomor 1 (satu) sedangkan nomor register perkara berlanjut dalam satu tahun. 5)

Penutupan

register

setiap

akhir

bulan

ditandatangani oleh pemegang buku register, dengan membuat perincian perkara. 2.

Administrasi Umum Kesekretariatan juga unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar, dalam pelaksanaannya tugas sehari-hari dikoordinasikan dengan Katera. Adapun untuk melaksanakan tugas tersebut Kesekretariatan Pengadilan Militer III-14 Denpasar mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut : Kelengkapan sarana tata usaha Kepegawaian Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang meliputi : a.

Mendata dan mengisi Buku Induk Pegawai/Register Pegawai sesuai

dengan ketentuan SE BAKN Bo.08/SE/1983

dan Juklak Tata Usaha

Kepegawaian. b.

Mendata dan mengisi Buku Kendali seperti Kenaikan pangkat,

Kenaikan gaji berkala dan pensiun serta selanjutnya di kirimkan kepada Dilmiltama untuk prosesnya. c.

Kartu data pegawai.

d.

Menyelenggarakan Statistik Pegawai.

e.

Daftar Penilian Pelaksanaan Pekerja (DP 3)

Pelaksanaannya

pengisiannya,

serta

penelitian

dilaksanakan

secara

berkesinambungan serta penilaian dalam membuat hal-hal yang menonjol baik yang positif maupun negatif yang mempengaruhi kader nilai DP3, disimpan oleh pejabat penilai sebagai dasar penilaian. f.

Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Memudahkan pegawai golongan II dan III,

disimpan oleh

pejabat penilai sebagai dasar penilaian, serta mengupayakan atau meningkatkan

kesejahteraan

pada

pegawai

dan

mendorong

peningkatan gairah kerja pegawai. g.

Menyelenggarakan Surat-Menyurat yang meliputi : 1)

Mengatur penyelesaian tulisan dinas termasuk penerimaan dan

pengiriman; 2)

Mengatur dan Mengawasi Pengamanan Surat;

3)

Menggandakan tulisan dinas;

4) h.

Menyelenggarakan dinas Caraka;

Melaksanakan

dinas

urusan dalam,

termasuk

kebersihan

dan

keindahan, pengamanan dan pemeliharaan disiplin serta tata tertib; i.

Menyelenggarakan perawatan personil dan materiil;

j.

Membuat Laporan hasil Inventaris seperti Daftar Inventarsi Ruangan,

(DIR) Daftar Inventaris Lain (DIL) ,Laporan Kondisi Barang (LKB). k.

Menyelengarakan Perpustakaan dikelola secara tertib dan teratur;

l.

Mengatur perumahan dan angkutan untuk keperluan anggota dan

dinas.; m.

Mengatur penggunaaan perlengkapan ruangan kerja;

n.

mengatur penerimaan tamu dan hal-hal yang bersifat protokoler;

o.

Mengusulkan penghapusan barang milik Negara;

p.

Menanggapi dan memecahkan masalah yang timbul;

q.

Mengevaluasi pelaksanaan tugas;

r.

Mematuhi dan mentaati segala peraturan serta melaksanakan perintah

dari atasan langsung maupun pimpinan; s.

Mengatur dan menyiapkan hal-hal yang perlu untuk penyelenggaraan

upacara, rapat, pertemuan dan lain-lain yang memerlukan pengaturan khusus yang diadakan Pengadilan Militer III-14 Denpasar.

2.

Perpustakaan. Pengadilanm Militer III-14 Denpasar mengelola buku-buku perpustakaan yang

bersumber dari Mahkamah Agung RI, Mabes TNI, Badan Pembinaan Hukum TNI, Komisi Yudiasial dan dari intansi lain yang terkait dengan masalah hukum. Pengelolaan

administrasi

Perpustakaan

telah

dilaksanakan

dengan

tertib

sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dan perundangan-undangan yang berlaku. Dalam Tahun 2012 Pengadilan Milioter III-14 Denpasar telah menerima beberapa buku dari berbagai instansi terkait telah dikelola dengan tertib dimasukkan dalam daftar buku pustaka (terlampir).

dan telah

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A.

Kesimpulan Pada pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2012 ini, kami sampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan hal-hal menonjol, hambatan-hambatan, solusi, kesimpulan dan saran yang akan kami uraikan sebagai berikut : 1.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar dan wilayah hukumnya hingga saat

ini masih menggunakan struktur organisasi sebagaimana surat keputusan Pangab Nomor : KEP/01/P/1/1984 tanggal 20 Januari 1984 tentang pokokpokok organisasi dan prosedur Mahkamah Militer. 2.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya (Tupoksi) telah menetapkan standar operasional prosedur (SOP) dalam rangka untuk mewujudkan adanya reformasi birokrasi di lingkungan peradilan dan sekaligus menjadi acuan dalam penyelesaian perkara di lingkungan peradilan militer. 3.

Penyelesaian perkara dalam tahun 2012 Pengadilan Militer III-14

Denpasar beserta jajaran wilayah hukumnya berhasil menyelesaikan perkara melebihi target yang telah ditentukan. 4.

Pelaksanaan

administrasi

perkara

dan

administrasi

umum

di

lingkungan Pengadilan Militer III-14 Denpasar dan wilayah hukumnya telah dilaksanakan dengan tertib, walaupun masih ada kesalahan-kesalahan yang perlu disempurnakan 5.

Pengelolaan keuangan yang terdiri dari perencanaan, pelaksaan, dan

pelaporan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan tepat waktu 6.

Personel Dilmil III-14 Denpasar sampai saat ini baik Militer maupun

PNS masih sangat kurang dibandingkan dengan tugas dan tanggung jawab yang harus di emban. 7.

Kepala Pengadilan Militer, Wakil Kepala dan para Hakim Pengadilan

Militer III-14 Denpasar sampai saat ini belum menempati rumah dinas karena untuk rumah dinas Eks gedung 3 (bekas gedung perpustakaan) Pengadilan Tinggi Denpasar yang disetujui oleh Mahkamah Agung RI untuk rumah dinas Kadilmil III-14 Denpasar belum dilepaskan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar walaupun sudah melalui Surat maupun koordinasi namun belum ada jawaban.

8.

Hambatan.

Pada pelaksanaan Program Kerja dan DIPA Tahun Anggaran 2012 terdapat beberapa hambatan sebagai berikut : a)

Personel.

Personel

satuan

Denpasar masih sangat kurang

Pengadilan

Militer

III-14

idealnya pesonel tiap-tiap satuan

adalah 50 orang, sedangkan saat ini baru terisi 24 (dua puluh empat) orang. b)

Pokkimmil.

Pokkimmil di Pengadilan Militer III-14 Denpasar

saat ini hanya satu Majelis termasuk di dalamnya Kadilmil. Hal ini sangat menyulitkan dengan berbagai dinamika organisasi dan tugas, sehingga bila ada acara sidang yang sudah di Tapsidkan mendadak ada undangan kegiatan dari satuan terpaksa sidang di tunda. c)

Panitera.

Panitera Pengadilan Militer III-14 Denpasar

yang ada saat ini sangat terbatas, dimana fungsi panitera di rangkap dengan jabatan Struktural Kataud, dan Katera. d)

Struktur Organisasi. Struktur organisasi Pengadilan Militer III-14

Denpasar

masih

menggunakan

Keputusan

Pangab

Nomor:

Kep/01/P/I/1984 tanggal 20 Janurai Tahun 1984 dari Mabes TNI dengan sebutan Mahkamah Militer Agung sehingga uraian tugas dan tanggungjawab organisasi berbeda dengan Pengadilan lingkungan pengadilan

lain

yang

telah

satu

atap

dengan

MARI.

Untuk

pengembangan karir PNS sangat sulit karena terbatasnya jabatan yang bisa di duduki oleh PNS. e)

Sarana dan Prasarana.

-

Untuk saat ini Kepala dan Wakil Kepala Pengadilan Militer III-14

Denpasar

serta para Hakim Militer belum memiliki rumah dinas

selayaknya seorang Pimpinan dan Pejabat Negara sehingga masih menempati rumah Kost dengan biaya tinggi dan mahal dan jauh dari Kantor. Hal tersebut sangat mengganggu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. -

Pasilitas kendaraan sangat minim dan kurang, kendaraan untuk

operasional belum punya sehingga apabila ada kegiatan-kegiatan Bharmayukti maupun kegiatan kantor menggunakan mobil dinas Kepala itu sangat mengganggu kelancaran dalam pelaksanaan tugas. -

Untuk air Pam dan

janset Pengadilan Militer belum memiliki

sendiri apabila sewaktu-waktu listrik mati para anggota tidak dapat

melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sedangkan air Pam masih atas nama Pengadilan Tinggi Denpasar, apabila sewaktu-waktu dicabut akan tidak ada air sama sekali. e)

Solusi. Dalam rangka mengatasi berbagai persoalan pada pelaksanaan

Program Kerja dan DIPA termin waktu Tahun Anggaran 2012 di Pengadilan Militer III-14 Denpasar telah melaksanakan beberapa langkah dalam mengatasi berbagai kendala dan keterbatasan yang ada dengan rangkap tugas dan tanggungjawab personel serta dengan mengaplikasikan Tugas dan kewenangan sebagaimana Kep Pangab nomor : Kep/01/P/I/1984 dengan beban tugas pengadilan satu atap di bawah MA RI. Hal tersebut tentunya dengan melihat berbagai keterbatasan dan kekurangan yang ada, semaksimal mungkin Pengadilan Militer III-14 Denpasar dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi dengan baik dan tepat waktu. B.

Rekomendasi Dengan kondisi satuan Pengadilan Militer III-14 Denpasar sebagai mana di atas kami sarankan hal-hal sebagai berikut : 1.

Perangkat Lunak Pengendali. Untuk

Perangkat Lunak Pengendali Organisasi

mohon

di

tetapkan,

setidaknya sebagai acuan dasar awal untuk menyusun uraian tugas dan tanggung jawab jabatan sehingga terdapat kejelasan Organisasi dan Prosedur sementara yang diberlakukan sampai terbentuknya Organisasi dan Prosedur tetap Pengadilan Militer. Hal ini sangat kami butuhkan dalam perencanaan organisasi dan kejelasan penataan proses pembagian tugas dan tanggung jawab. Kep Pangab No Kep 01 tahun 1984 yang saat ini kami pakai sebagai dasar bila dikaitkan dengan tuntutan tugas dan tanggung jawab Pengadilan satu atap di bawah Mahkamah Agung terutama kepaniteraan dan kesekretariatan mengalami banyak penyesuaian.

2.

Kondisi Personel. Kondisi personel Pengadilan Militer III-14 Denpasar saat ini terutama dalam

mendukung tugas teknis penyelesaian perkara sangat kurang, dimana idealnya sebagai berikut :

1.

Hakim : Minimal 2 Majelis yang ada saat ini hanya 1 majelis

termasuk didalamnya Kadilmil. 2.

Panitera

: Minimal 4 Panitera (fungsional) Yang ada saat ini

hanya 2 orang, dimana panitera tersebut juga merangkap Jabatan. 3.

Tenaga Staf Administrasi Untuk pengetikan berkas perkara saat ini tidak seimbang jika

dibandingkan dengan perkara masuk sangat tidak sebanding, karena dengan adanya tuntutan percepatan penyelesaian perkara maksimal 6 (enam) bulan. 4.

Tersedianya Tenaga tehnik Informatika (IT) yang berkwalifikasi

Sarjana komputer untuk mendukung keterbukaan informasi tiap-tiap Pengadilan. Sehubungan dengan uraian tersebut diatas direkomendasikan kepada Pimpinan agar pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-14 Denpasar dan dapat berjalan sebagaimana diharapkan sesuai dengan reformasi dan birokrasi dengan ini mohon diberikan tambahan hakim militer untuk Dilmil III-14 Denpasar yang masih kekurangan hakim serta adanya penambahan panitera dan tenaga IT guna kelancaran tugas sebagaimana diuraikan pada kesimpulan diatas.

Demikian laporan pelaksanaan Tugas Tahun Anggaran 2012 kami susun sebagai pertanggung jawaban atas Penetapan Kinerja dan DIPA TA. 2012 yang terealisasi dalam program kerja dan anggaran Pengadilan Militer III-14 Denpasar TA. 2012. Berbagai kendala dan persoalan yang kami hadapi dan telah kami sampaikan dalam saran di atas, mohon Satuan Atas dapat merespon dan memberikan solusi sebaik-baiknya.

Denpasar, 31 Desember 2012 Pgs. Kepala Pengadilan Militer III-14

Apel Ginting, SH. Letkol Chk NRP 1930005770667

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS

Recommend Documents