Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BANK INDONESIA

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang

BANK INDONESIA

Triwulan I - 2013

Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah pada setiap triwulan merupakan pemenuhan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Penyampaian laporan tersebut pada hakikatnya merupakan salah satu wujud dari akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Laporan triwulan ini merupakan laporan triwulan pertama di tahun 2013 yang mengevaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia selama periode Januari sampai dengan Maret 2013.

ii

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I - 2013

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Bank Indonesia dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik pada triwulan I-2013. Sebagai bagian dari pemenuhan transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, telah disusun laporan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia periode triwulan I-2013. Selanjutnya, melalui laporan ini Bank Indonesia juga menyampaikan rencana kebijakan dan langkah-langkah pelaksanaan tugas dan wewenang untuk triwulan yang akan datang dengan memerhatikan kondisi perekonomian dan pasar keuangan baik global maupun domestik. Laporan ini selanjutnya akan menjadi bahan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia guna melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Gubernur Bank Indonesia dan Bank Indonesia secara keseluruhan. Kinerja perekonomian Indonesia selama triwulan I-2013 masih tetap solid ditengah pelemahan perekonomian global yang mulai berdampak pada kinerja eksternal perekonomian domestik. Stabilitas sistem perbankan tetap terjaga, disertai fungsi intermediasi yang terus meningkat, serta didukung kelancaran sistem pembayaran. Meski sedikit melambat, perekonomian Indonesia masih tetap tumbuh sebesar 6,02% yang ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Laju Inflasi juga masih terkendali seiring dengan berbagai upaya yang telah ditempuh, sehingga inflasi tetap berada di dalam sasaran yang ditetapkan. Pada tahun 2013 ini, pasar keuangan dalam negeri berada dalam tren meningkat yang ditandai dengan peningkatan Indeks Harga Saham Gabungan yang beberapa waktu lalu telah menembus level 5.000. Disamping itu, pada tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap lebih tinggi dari rata-rata negara di dunia yang diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 6,0%-6,4%. Dibandingkan tahun lalu, koreksi tingkat pertumbuhan diperkirakan akan terjadi sebagai dampak kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) golongan premium yang rencananya dimulai pada Juni 2013. Inflasi pada tiga bulan pertama tahun ini meningkat didorong kenaikan harga kelompok bahan makanan dan bumbu-bumbuan. Ke depan, inflasi diperkirakan akan memperoleh tambahan tekanan yang cukup signifikan sehubungan dengan kenaikan harga BBM, sehingga diperkirakan akan berada


iii

di batas atas rentang sasaran 4,5%+1%. Namun demikian, persepsi positif pelaku ekonomi selama ini kepada Indonesia diharapkan akan tetap bertahan. Pada akhir tahun 2011, lembaga rating Fitch memasukkan Indonesia dalam peringkat layak investasi (Investment Grade), diikuti oleh Moody’s di awal tahun 2012. Bahkan sebenarnya, di tahun 2010 Japan Credit Rating Agency (JCRA) telah mendahului memberikan peringkat layak investasi kepada Indonesia. Beberapa waktu lalu, Standard & Poor’s melakukan penyesuaian outlook peringkat utang Indonesia dari positif ke stabil. Hal tersebut hendaknya semakin memacu Bank Indonesia untuk mawas diri dan tanggap dalam melihat permasalahan struktural perekonomian serta tidak ragu dalam melaksanakan langkah-langkah penanggulangannya. Mencermati perkembangan kondisi ekonomi global dan domestik di atas, Bank Indonesia telah menempuh berbagai kebijakan untuk mengarahkan inflasi tetap di dalam sasaran yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kelangsungan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Langkah-langkah penguatan ketahanan perbankan dan kehati-hatian bank, juga didukung dengan kelancaran sistem pembayaran dan pemenuhan uang beredar. Selain itu, Bank Indonesia juga selama triwulan I-2013. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya, serta melakukan upaya edukasi dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Bank Indonesia menyadari bahwa kondisi perekonomian ke depan masih diwarnai dengan risiko global dan kompleksitas permasalahan domestik. Untuk memantapkan hasil yang telah diraih, Bank Indonesia akan senantiasa mencermati berbagai tantangan tersebut dan menyikapinya secara terukur. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bank Indonesia juga senantiasa mengedepankan nilainilai tata kelola organisasi yang baik sambil terus mengoptimalkan kinerja agar pelaksanakan tugas dapat semakin efektif.

Jakarta, 17 Mei 2013 GUBERNUR BANK INDONESIA

Darmin Nasution

iv


DAFTAR ISI Kata Pengantar......................................................................................................................................iii Daftar Isi.................................................................................................................................................v Daftar Tabel......................................................................................................................................... viii Daftar Grafik..........................................................................................................................................ix Bab 1. Ringkasan Eksekutif................................................................................................................ 1 1.1. Kinerja Perekonomian ....................................................................................................... 2 1.2. Kebijakan yang Ditempuh ................................................................................................. 4 Bab 2. Perkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Perbankan dan Sistem Pembayaran....7 2.1. Inflasi . .............................................................................................................................. 8 2.2. Pertumbuhan Ekonomi.................................................................................................... 12 2.3. Neraca Pembayaran......................................................................................................... 16 2.4. Nilai Tukar Rupiah............................................................................................................ 18 2.5. Pasar Uang Antar Bank (PUAB)......................................................................................... 19 2.6. Perkembangan Suku Bunga Perbankan............................................................................ 21 2.7. Perkembangan Bank Umum............................................................................................. 23 2.8. Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).................................................................. 26 2.9. Perkembangan Perbankan Syariah................................................................................... 28 2.10. Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)................................... 31 2.11. Perkembangan Sistem Pembayaran.................................................................................. 33 2.12. Perkembangan Pengedaran Uang.................................................................................... 35 Bab 3. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesia.............................................. 39 3.1. Stabilitas Moneter............................................................................................................ 40 3.1.1. Kebijakan Moneter............................................................................................... 40 3.1.2. Pengelolaan Operasi Moneter dan Nilai Tukar....................................................... 42 3.1.3. Koordinasi Pengendalian Inflasi dengan Pemerintah............................................. 45 3.1.4. Pengelolaan Utang Luar Negeri (ULN)................................................................... 46 3.1.5. Pengelolaan Database Statistik dan Survei untuk Mendukung

Perumusan Kebijakan .......................................................................................... 48


v

3.2. Stabilitas Sistem Perbankan.............................................................................................. 51 3.2.1. Kebijakan dan Pengawasan Bank Umum.............................................................. 51

3.2.1.1. Pengaturan Bank Umum......................................................................... 51

3.2.1.2. Kebijakan Arsitektur Perbankan Indonesia............................................... 52 3.2.1.2.1. Perkembangan Implementasi Basel II....................................... 52 3.2.1.2.2. Persiapan Implementasi Basel III.............................................. 54 3.2.1.2.3. Financial Inclusion dan Perlindungan Nasabah......................... 54 3.2.1.3. Penyiapan Pengalihan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Bank ke OJK... 55 3.2.1.4. Pengawasan Bank Umum....................................................................... 56

3.2.2. Kebijakan dan Pengawasan Perbankan Syariah..................................................... 57 3.2.3. Kebijakan dan Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)................................... 58 3.2.4. Penguatan Sektor Riil dan Penyaluran Kredit UMKM............................................. 59 3.2.4.1. Penguatan Sektor Riil dan UMKM........................................................... 59 3.2.4.2. Peningkatan Penyaluran Kredit kepada Sektor Riil dan UMKM................ 60 3.2.4.3. Progress Pelaksanaan Program Kerja Inisiatif Bank Indonesia 2013:

Penguatan Sinergi Bank Indonesia Dengan Pihak Terkait Dalam Rangka

Pemberdayaan Sektor Riil dan UMKM..................................................... 61

3.2.4.4. Hasil Survei Indeks Kepuasan Stakeholders Atas Peran Bank Indonesia

dalam Mendorong UMKM...................................................................... 63

3.2.5. Perizinan dan Informasi Perbankan....................................................................... 63 3.2.5.1. Perkembangan Sistem Informasi Debitur (SID)......................................... 64 3.2.5.2. Pembuatan Sistem Informasi Perkreditan Nasional................................... 65 3.2.6. Investigasi dan Mediasi Perbankan........................................................................ 66 3.3. Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang....................................................................... 68 3.3.1. Kebijakan Sistem Pembayaran.............................................................................. 68 3.3.2. Kebijakan Umum Pengelolaan Uang Bank Indonesia............................................. 70 3.4. Kerjasama Internasional................................................................................................... 72 3.4.1. Kerjasama ASEAN................................................................................................ 72 3.4.2. Kerjasama ASEAN dengan Mitra Dialog (ASEAN+3).............................................. 73 3.4.3. Kerjasama Bank Sentral........................................................................................ 73 3.4.4. Kerjasama Bank Sentral di Bank for International Settlemen (BIS).......................... 74 3.4.5. Kerjasama International Monetary Fund (IMF)....................................................... 75 3.4.6. Kerjasama APEC................................................................................................... 75 3.4.7. Kerjasama Negara-Negara G-20........................................................................... 76 3.5. Komunikasi dan Edukasi Kebijakan.................................................................................. 78

vi


Bab 4. Manajemen Intern Bank Indonesia...................................................................................... 83 4.1. Manajemen Strategi, Akuntabilitas dan Transparansi........................................................ 84 4.2. Audit Intern..................................................................................................................... 85 4.3. Keuangan Intern.............................................................................................................. 85 4.4. Teknologi Informasi......................................................................................................... 86 4.5. Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)................................................................... 88 4.6. Aspek Hukum.................................................................................................................. 89 4.7. Program Sosial Bank Indonesia......................................................................................... 91 Lampiran Produk Hukum Bank Indonesia Triwulan I-2013............................................................ 93 1.

Peraturan Bank Indonesia................................................................................................. 94

2.

Peraturan Dewan Gubernur ............................................................................................ 94

3.

Surat Edaran Ekstern Bank Indonesia................................................................................ 95

4.

Surat Edaran Intern Bank Indonesia.................................................................................. 95

Daftar Istilah...................................................................................................................................... 97 Daftar Singkatan............................................................................................................................. 101


vii

DAFTAR TABEL Bab 2 Perkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Perbankan dan Sistem Pembayaran 2.1. Penyumbang Inflasi Administered Prices Triwulan I-2013............................................................ 11 2.2. Prakiraan Pertumbuhan Ekonomi Sisi Permintaan........................................................................ 12 2.3. Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha............................................................................... 15 2.4. Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Wilayah.............................................................................. 15 2.5. Suku Bunga Simpanan Per Kelompok Bank................................................................................. 21 2.6. Perkembangan Nilai Rata-Rata SBDK Industri Perbankan............................................................. 22 2.7. Statistik Triwulanan Perkembangan Perbankan Syariah............................................................... 24 2.8. Indikator Utama Kinerja BPR....................................................................................................... 27 2.9. Statistik Triwulanan Perkembangan Perbankan Syariah............................................................... 31 2.10. Baki Debet Kredit UMKM........................................................................................................... 32 2.11. Nilai Transaksi Pembayaran......................................................................................................... 34 2.12. Volume Transaksi Pembayaran.................................................................................................... 34 2.13. Perkembangan Rata-rata UYD di Masyarakat dan Bank............................................................... 36 2.14. Indikator Pengedaran Uang......................................................................................................... 37

Bab 3 Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesia 3.1. Realisasi Penarikan Utang Luar Negeri Pemerintah...................................................................... 47 3.2. Realisasi Pembayaran Utang Luar Negeri Pemerintah................................................................... 47 3.3. Kegiatan Perizinan Bank Umum Tahun 2012 s.d. Triwulan I-2013............................................... 64 3.4. Jumlah Debitur dan Fasilitas SID.................................................................................................. 65 3.5. Statistik Investigasi Dugaan Tindak Pidana Perbankan................................................................. 66 3.6. Statistik Jenis Informasi dan Tindak Lanjut.................................................................................. 67 3.7. Perbandingan Hasil Survei IKU dengan Survei Indikatif FGD......................................................... 80

viii


DAFTAR GRAFIK Bab 2 Perkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Perbankan dan Sistem Pembayaran 2.1. Inflasi Triwulanan......................................................................................................................... 8 2.2. Inflasi Tahunan............................................................................................................................. 8 2.3. Inflasi Komoditas Hortikultura yang Impornya Diatur..................................................................... 9 2.4. Inflasi Inti, Nilai Tukar dan Harga Komoditas................................................................................. 9 2.5. Kapasitas Produksi Terpakai Sektor Industri Pengolahan................................................................ 9 2.6. Ekspektasi Inflasi Pedagang........................................................................................................ 10 2.7. Ekspektasi Inflasi Consensus Forecast.......................................................................................... 10 2.8. Inflasi Kawasan........................................................................................................................... 11 2.9. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK).............................................................................................. 12 2.10. Indeks Tendensi Bisnis................................................................................................................ 13 2.11. Investasi Bagunan dan Indikatornya............................................................................................ 13 2.12. Indikator Penuntun Ekspor.......................................................................................................... 14 2.13. Neraca Perdagangan.................................................................................................................. 16 2.14. Nilai Tukar Rupiah...................................................................................................................... 18 2.15. Pelemahan/Penguatan Mata Uang Regional................................................................................ 19 2.16. Volatilitas Mata Uang Regional................................................................................................... 19 2.17. Suku Bunga PUAB O/N dan JIBOR............................................................................................... 20 2.18. Volume Transaksi PUAB.............................................................................................................. 21 2.19. Jumlah Bank Pelaku PUAB ......................................................................................................... 21 2.20. Perkembangan Rata-Rata Suku Bunga Kredit, Suku Bunga Deposito Rupiah dan BI Rate............. 22 2.21. Perkembangan Rata-Rata Suku Bunga Kredit per Jenis Penggunaan............................................ 23 2.22. Grafik Perkembangan Pembiayaan dan DPK............................................................................... 28 2.23. NPL Kredit UMKM dan perbankan.............................................................................................. 32 2.24. Perkembangan Rata-rata Uang Kartal yang Diedarkan (qtq)........................................................ 35 2.25. Perkembangan Rata-rata Uang Kartal yang Diedarkan (yoy)........................................................ 35


ix

Bab 3 Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesia 3.1. Suku Bunga Instrumen Operasi Moneter..................................................................................... 43 3.2. Posisi Instrumen Operasi Moneter............................................................................................... 43 3.3. Term Deposit Valas (USD)........................................................................................................... 44 3.4. Perkembangan Suku Bunga RRT................................................................................................. 44 3.5. Indikator Beban ULN Indonesia................................................................................................... 47

x


BAB 1 Ringkasan Eksekutif

Perekonomian Indonesia pada triwulan I-2013 ditandai meningkatnya tekanan inflasi dan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Inflasi IHK meningkat dipicu kenaikan harga-harga pada kelompok volatile food. Pertumbuhan ekonomi melambat akibat menurunnya permintaan domestik, meskipun pada sisi lain ekspor mulai membaik secara terbatas. Sementara itu, nilai tukar rupiah cenderung melemah sejalan dengan defisit pada Neraca Pembayaran Indonesia, namun dengan volatilitas yang tetap terjaga pada level rendah. Selain itu, stabilitas sistem keuangan tetap terkendali. Di tengah kondisi ekonomi tersebut, berbagai kebijakan telah ditempuh Bank Indonesia dan pemerintah sehingga tetap dapat menjaga stabilitas makroekonomi dan memperkuat kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional.

Bab 1 • Ringkasan Eksekutif

1.1. Kinerja Perekonomian Perekonomian Indonesia pada triwulan laporan ditandai meningkatnya tekanan inflasi dan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat 5,90% (yoy), meningkat dibandingkan catatan triwulan sebelumnya 4,30% (yoy). Peningkatan inflasi IHK tersebut terutama dipicu oleh kenaikan harga-harga pada kelompok volatile food yang tercatat 14,20% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 5,68% (yoy). Sementara itu, inflasi inti dan inflasi administered prices masih cukup terkendali. Inflasi inti secara tahunan menurun dari 4,40% (yoy) menjadi 4,21% (yoy). Inflasi administered prices masih cukup rendah 2,91% (yoy), meskipun sedikit meningkat dari triwulan sebelumnya 2,66% (yoy). Ke depan, inflasi tahun 2013 diperkirakan tetap terjaga dan berada dalam kisaran target 4,5%+1%. Prakiraan tersebut sudah memperhitungkan dampak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Tarif Tenaga Listrik (TTL). Namun demikian, beberapa faktor tetap perlu dicermati karena dapat memengaruhi prospek inflasi, antara lain terkait dengan kemungkinan kebijakan subsidi bahan bakar minyak dan barang/jasa strategis yang berisiko meningkatkan tekanan inflasi. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan laporan tercatat melambat 6,02% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 6,11% (yoy). Perlambatan perekonomian terutama bersumber dari permintaan domestik yang menurun, sedangkan ekspor mulai membaik meskipun masih terbatas. Penurunan permintaan domestik terjadi baik pada konsumsi rumah tangga maupun investasi. Konsumsi rumah tangga tumbuh melambat menjadi 5,2% (yoy) antara lain dipengaruhi menurunnya daya beli masyarakat sebagai dampak naiknya inflasi bahan makanan dan turunnya keyakinan konsumen. Pertumbuhan investasi tercatat menurun menjadi 5,9% (yoy) antara lain dipengaruhi menurunnya optimisme pelaku bisnis. Ke depan, prospek ekonomi Indonesia diperkirakan berada dalam kisaran 6,2%-6,6%, dengan permintaan domestik sebagai pendorong utama. Konsumsi rumah tangga diprakirakan tetap menjadi penopang utama pertumbuhan dari sisi domestik didorong dampak berbagai kegiatan persiapan penyelenggaraan Pemilu. Sementara itu, ekspor diprakirakan mulai tumbuh lebih baik sejalan prospek perbaikan perekonomian global. Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi, keseimbangan eksternal Indonesia pada triwulan I-2013 membaik. Hal itu tercermin pada defisit neraca transaksi berjalan yang menyusut menjadi USD5,3 miliar (2,4% dari PDB) dari defisit USD7,6 miliar (3,5% dari PDB) pada triwulan sebelumnya. Perbaikan defisit pada transaksi berjalan disebabkan surplus neraca perdagangan non-migas yang meningkat dan defisit neraca jasa dan neraca pendapatan yang lebih rendah. Pada sisi lain, neraca transaksi modal dan finansial pada triwulan laporan mengalami defisit sebesar USD1,4 miliar antara lain dipengaruhi kebijakan Bank Indonesia yang memperbesar pasokan valuta asing untuk pembayaran impor minyak. Secara keseluruhan, defisit pada transaksi berjalan serta transaksi modal dan finansial mengakibatkan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) triwulan I-2013 mengalami defisit USD6,6 miliar. Dengan perkembangan tersebut, jumlah cadangan devisa pada akhir Maret 2013 turun menjadi sebesar USD104,8 miliar, atau setara dengan kebutuhan pembayaran impor dan utang luar negeri pemerintah selama 5,7 bulan.

2



Pada triwulan II-2013, kinerja NPI secara keseluruhan diprakirakan membaik, didukung oleh transaksi modal dan finansial yang kembali mencatat surplus sehingga diharapkan mampu membiayai defisit transaksi berjalan. Perkiraan kinerja NPI triwulan II-2013 yang membaik tersebut sudah mulai terindikasi dari jumlah cadangan devisa pada akhir April 2013 yang meningkat menjadi USD107,3 miliar. Defisit NPI pada triwulan laporan berpengaruh kepada nilai tukar rupiah yang masih dalam tren melemah. Rupiah pada akhir triwulan ditutup pada level Rp9.715/USD, melemah 0,88% dibandingkan akhir triwulan IV-2012 pada level Rp9.630. Kendati demikian, tren pelemahan rupiah tetap diikuti oleh volatilitas yang dapat dijaga pada level rendah. Pada triwulan I-2013, volatilitas nilai tukar rupiah tercatat 2,92% lebih rendah dari triwulan IV-2013 yang sebesar 4,34%. Rendahnya volatilitas rupiah tidak terlepas dari respons kebijakan Bank Indonesia menjaga pergerakan rupiah agar tidak berfluktuasi secara berlebihan. Sejalan dengan kinerja makroekonomi yang tetap terjaga, Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) secara keseluruhan menunjukkan kinerja positif. Pada akhir triwulan I-2013, Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (Financial Stability Index/FSI) berada pada level 1,61. Stabilitas sistem keuangan tersebut didukung oleh terjaganya kinerja perbankan sebagai industri yang mendominasi sistem keuangan Indonesia. Kinerja perbankan yang solid tercermin pada tingginya rasio kecukupan modal (CAR/ Capital Adequacy Ratio) pada akhir triwulan I-2013 sebesar 18,92%, meningkat dari 17,32% pada triwulan sebelumnya. Peningkatan CAR tersebut dicapai melalui peningkatan modal bank dan penurunan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Sementera itu, laba perbankan secara triwulanan mengalami peningkatan dan berhasil membukukan laba sebesar Rp11,33 triliun. Di sisi lain, perkembangan intermediasi perbankan melalui penyaluran kredit dalam mendukung pembiayaan perekonomian masih menunjukkan peningkatan. Meningkatnya penyaluran kredit perbankan tersebut disertai dengan meningkatnya penyaluran kredit ke sektor produktif yang masih diikuti dengan membaiknya kualitas kredit. Kinerja perekonomian Indonesia tidak terlepas dari dukungan keandalan sistem pembayaran dan terpenuhinya kebutuhan uang kartal masyarakat. Secara umum, penyelenggaraan sistem pembayaran sebagai bagian dari sistem keuangan selama triwulan I-2013 berjalan dengan aman dan lancar. Ketersediaan Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) sebagai sistem setelmen dana dan Bank Indonesia-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) sebagai sistem setelmen surat berharga pemerintah dan Bank Indonesia, serta transaksi pembayaran ritel melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) mencapai 100%. Dengan demikian, keandalan sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dapat dijaga dengan baik. Disamping itu, keandalan sistem pemrosesan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik (e-money) yang diselenggarakan oleh pihak di luar Bank Indonesia juga terjaga dengan baik. Dari sisi pengedaran uang, Bank Indonesia fokus pada pemenuhan kebutuhan uang kartal dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi layak edar. Secara keseluruhan, kebutuhan uang kartal masyarakat dapat dipenuhi, bahkan hingga ke wilayah terpencil dan terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


3


1.2. Kebijakan yang Ditempuh Kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia pada triwulan laporan tetap diarahkan agar dapat menjaga inflasi pada sasaran yang telah ditetapkan, sambil terus berupaya menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Mempertimbangkan kondisi di triwulan laporan dan prospek ekonomi ke depan, kebijakan moneter yang ditempuh diarahkan untuk memitigasi pengaruh meningkatnya tekanan inflasi jangka pendek yang bersumber dari kenaikan harga pangan (volatile food) dan masih berlanjutnya tekanan terhadap keseimbangan eksternal. Oleh karena itu, sejalan dengan arah kebijakan tersebut maka sepanjang triwulan I-2013 Bank Indonesia mempertahankan BI Rate pada level 5,75%, yang dinilai masih konsisten dengan pencapaian sasaran inflasi tahun 2013 dan 2014 sebesar 4,5%+1%. Ke depan, Bank Indonesia akan terus menempuh arah kebijakan yang konsisten dengan sasaran inflasi yang telah ditetapkan, sambil terus mencermati berbagai risiko yang dapat memengaruhi keseimbangan ekonomi makro dan menyesuaikan respons kebijakan moneter sesuai kebutuhan. Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sesuai dengan kondisi fundamental yang selama ini ditempuh akan dilanjutkan dan diperkuat dengan percepatan upaya-upaya pendalaman pasar valuta asing. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi bersama pemerintah dengan fokus pada upaya menekan defisit transaksi berjalan dan meminimalkan tekanan inflasi dari sisi volatile food. Guna mewujudkan struktur perbankan yang sehat, pada triwulan I-2013 Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan proses implementasi dan penyusunan kebijakan turunan atas paket kebijakan di tahun 2012. Kebijakan tersebut terkait keuangan inklusif dengan fokus pada rencana penyusunan ketentuan branchless banking yang bertujuan sebagai strategi distribusi yang digunakan bank dalam rangka memperluas pemberian layanan keuangan kepada nasabah tanpa melalui kantor bank sebagai bagian dari program keuangan inklusif secara nasional. Selain itu, Bank Indonesia juga mewujudkan sistem pengaturan perbankan yang efektif melalui implementasi Basel II dan penyiapan Basel III. Implementasi Basel II yang mengacu kepada inisiatif keuangan global tersebut tidak hanya untuk memenuhi standar internasional, melainkan juga untuk meningkatkan ketahanan perbankan. Melalui berbagai ketentuan yang dikeluarkan, yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, diyakini dapat mengoptimalkan fungsi intermediasi perbankan. Selanjutnya upaya tersebut memberikan implikasi positif terhadap kondisi stabilitas sistem keuangan di Indonesia secara keseluruhan. Di bidang sistem pembayaran, fokus utama kebijakan tetap diarahkan untuk menjaga kelancaran dan keamanan serta meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, dengan memperhatikan aspek perlindungan terhadap pengguna jasa sistem pembayaran. Kebijakan tersebut diterapkan baik terhadap sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun oleh penyelenggara lain di luar Bank Indonesia. Seiring dengan meningkatnya transaksi masyarakat melalui kartu kredit, dilakukan standardisasi chip pada kartu ATM/Debet yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan kelancaran sistem pembayaran. Adapun untuk mengantisipasi kebutuhan konektivitas kedua sistem tersebut dengan infrastruktur sistem keuangan lainnya, baik domestik maupun internasional, Bank Indonesia melakukan pengembangan sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II. Sementara itu, kebijakan pengedaran uang tetap fokus pada pemenuhan kebutuhan uang rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi layak edar.

4



Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Bank Indonesia secara akuntabel dan dalam koridor tata kelola organisasi yang baik, selama triwulan I-2013 Bank Indonesia melaksanakan berbagai kegiatan strategis di bidang manajemen intern. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Bank Indonesia memegang prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi kepada publik serta memenuhi berbagai kewajiban yang diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia. Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas sesuai amanat Undang-Undang, pada awal 2013 Bank Indonesia telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia 2012 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Sementara itu, untuk mencapai terpenuhinya Sumber Daya Manusia (SDM) secara kuantitas dan kualitas, Bank Indonesia menerapkan kebijakan yang bersifat Strategy Focused Organisation. Adapun terkait dengan implementasi Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia menetapkan matriks pengalihan fungsi dan penyempurnaan konsepsi organisasi satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengawasan bank. Penetapan matriks tersebut mengacu pada nomenklatur Bank Indonesia, proses verifikasi terhadap usulan konsepsi penyempurnaan organisasi, dan proses evaluasi yang dilakukan oleh Forum Panel Penguji yang beranggotakan Anggota Dewan Gubernur, Asisten Gubernur, dan Pimpinan Satuan Kerja tertentu. Selain itu, Bank Indonesia telah menyiapkan pedoman atau ketentuan penugasan SDM Bank Indonesia ke OJK, khususnya terkait dengan pengembangan dan penilaian kinerja. Dalam membantu penyiapan pengalihan fungsi pengawasan bank ke OJK yang efektif berlaku mulai 1 Januari 2014, Bank Indonesia telah menugaskan beberapa pengawas bank sebagai tim transisi di OJK. Lebih lanjut, dengan memperhatikan prospek perekonomian ke depan yang masih dibayangi dengan ketidakpastian ekonomi global, Bank Indonesia akan mengarahkan kebijakannya untuk mengelola permintaan domestik agar sejalan dengan upaya untuk menjaga keseimbangan eksternal. Untuk itu, Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan yang didukung dengan penguatan strategi komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah.


5


Halaman ini sengaja dikosongkan

6


BAB 2 Perkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Perbankan dan Sistem Pembayaran

Perekonomian Indonesia selama triwulan I-2013 ditandai oleh kenaikan tekanan inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Inflasi IHK meningkat menjadi 5,90% (yoy) dipicu kenaikan harga-harga pada kelompok volatile food. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi pada triwulan laporan melambat menjadi 6,02% (yoy) akibat penurunan pemintaan domestik. Kendati demikian, pada sisi lain stabilitas sistem perbankan tetap terjaga dan didukung kelancaran pada sistem pembayaran.

Bab 2 • Perkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Perbankan dan Sistem Pembayaran

2.1. Inflasi Tekanan inflasi pada triwulan laporan tercatat meningkat, terutama didorong oleh kenaikan inflasi volatile food. Sementara itu, inflasi inti dan inflasi administered prices masih cukup terkendali. Tekanan inflasi pada triwulan I-2013 meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat 2,43% (qtq) atau 5,90% (yoy) (Grafik 2.1 dan Grafik 2.2). Perkembangan inflasi IHK ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi IHK pada triwulan sebelumnya sebesar 0,78% (qtq) atau 4,30% (yoy).

��

��

��

��

��

��

�

��

��

� �

� ��

�

��

�

��

��

��

� ��

��

��

��

��

��

��

��

��

Grafik 2.1 Inflasi Triwulanan

� � � � � ��

��

��

��

��

��

��

Grafik 2.2 Inflasi Tahunan

Peningkatan inflasi IHK pada triwulan laporan berdasarkan komponennya terutama dipicu oleh kenaikan harga-harga pada kelompok volatile food. Inflasi volatile food tercatat sebesar 8,77% (qtq) atau 14,20% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 1,29% (qtq) atau 5,68% (yoy) ) (Grafik 2.1 dan Grafik 2.2). Sementara itu, inflasi inti dan inflasi administered prices masih cukup terkendali. Inflasi inti secara tahunan menurun dari 4,40% (yoy) pada triwulan IV2012 menjadi 4,21% (yoy), ditopang oleh inflasi secara triwulanan yang relatif stabil di level 0,79% (qtq) dibandingkan dengan 0,75% (qtq) pada triwulan sebelumnya. Inflasi administered prices sedikit meningkat dari triwulan sebelumnya yang sebesar 0,38% (qtq) atau 2,66% (yoy) menjadi 1,17% (qtq) atau 2,91% (yoy) pada triwulan laporan. Kenaikan inflasi kelompok volatile foods pada triwulan I-2013 terutama didorong oleh gejolak harga pada aneka bumbu, sayur-sayuran, dan buah (Grafik 2.3). Gejolak harga tersebut dipicu oleh keterbatasan pasokan beberapa komoditas hortikultura baik yang berasal dari produksi domestik maupun impor. Tekanan inflasi volatile food pada triwulan laporan juga bertambah karena pada saat bersamaan masa panen beras mengalami kemunduran dan juga tren peningkatan harga daging sapi yang masih berlanjut. Dalam perkembangannya, tekanan kenaikan harga beberapa komoditas bumbu-bumbuan seperti bawang putih mulai menurun pada akhir triwulan laporan. Perkembangan

8



positif ini didorong meningkatnya kembali pasokan impor yang semula sempat tertahan akibat masalah perizinan. Penurunan harga juga terjadi pada komoditas pangan lainnya seperti daging ayam, telur ayam, beras, dan cabai merah seiring dengan terjadinya panen di beberapa daerah.

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Grafik 2.3 Inflasi Komoditas Hortikultura yang Impornya Diatur

Inflasi inti triwulan I-2013 yang masih terkendali, berdasarkan kelompoknya dipengaruhi oleh menurunnya tekanan inflasi inti kelompok non-makanan. Inflasi inti non-makanan pada triwulan laporan tercatat menurun dari 3,92% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 3,60% (yoy). Sementara itu, inflasi inti kelompok makanan tercatat meningkat menjadi 5,80% (yoy) dari 5,52% (yoy), antara lain didorong oleh dampak kenaikan inflasi volatile food.

��

��

�

��

�

��

��

�

��

��

�

��

�

��

�

��

�

�

��

� � �

� ��

��

��

��

� � � � ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Grafik 2.4 Inflasi Inti, Nilai Tukar dan Harga Komoditas

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Grafik 2.5 Kapasitas Produksi Terpakai Sektor Industri Pengolahan


9


Perkembangan positif inflasi inti tersebut didorong oleh kondisi kondusif faktor yang memengaruhinya baik dari eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, harga komoditas global baik pangan dan non-pangan yang masih melambat serta nilai tukar yang relatif stabil berkontribusi pada inflasi inti yang terkendali (Grafik 2.4). Dari sisi internal, tekanan inflasi juga terpantau moderat. Hal tersebut ditopang oleh kemampuan sisi penawaran yang masih memadai merespons permintaan seperti tercermin pada kapasitas produksi terpakai industri pengolahan yang masih terkendali di bawah level 75% (Grafik 2.5). Inflasi inti yang terkendali juga ditopang ekspektasi inflasi yang terjaga, meskipun ekspektasi inflasi di tingkat pedagang pada awal tahun 2013 sempat meningkat (Grafik 2.6). Kenaikan ekspektasi inflasi pada awal tahun dipengaruhi oleh kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL), kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2013, dan gejolak inflasi volatile foods. Namun dalam perkembangannya, ekspektasi inflasi kembali mereda menjelang akhir triwulan sejalan dengan respons pemerintah meredam gejolak inflasi volatile foods. Survei Konsumen oleh Bank Indonesia periode Maret 2013 yang menunjukkan ekspektasi inflasi enam bulan ke depan kembali menurun. Selain itu, ekspektasi inflasi berdasarkan Consensus Forecast sejauh ini juga masih stabil (Grafik 2.7).

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�

��

��

��

� � � � � ��

��

��

��

��

��

��

��

�

��

Grafik 2.6 Ekspektasi Inflasi Pedagang

��

�

�

�

�

�

� � ��

�

�

��

��

�

� � ��

Grafik 2.7 Ekspektasi Inflasi Consensus Forecast

Dari inflasi administered prices, terjadi sedikit kenaikan yang terutama disebabkan oleh dampak kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) pada 1 Januari 2013. Kenaikan TTL tahap I sebesar 4,3% telah menyumbangkan kenaikan inflasi sebesar 0,08% (Tabel 2.1). Rencana kenaikan gas elpiji 12 kg juga telah mendorong kenaikan harga gas elpiji di tingkat konsumen sebagaimana tergambar pada sumbangan inflasi komoditas bahan bakar rumah tangga sebesar 0,03% (Tabel 2.1). Selain itu, kenaikan inflasi administered prices juga sedikit dipengaruhi komoditas rokok sejalan dengan pengaruh kenaikan tarif cukai rokok.

10



Tabel 2.1 Penyumbang Inflasi Administered Prices Triwulan I-2013 Komoditas Tarif Listrik Rokok Filter Bahan Bakar Rumah Tangga Bensin Rokok Beraroma Cengkeh Rokok Putih

Inflasi (qtq, %)

Kontribusi (%)

3,61 1,72 0,91 0,72 1,48 2,80

0,08 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01

Sumber : BPS

Berdasarkan wilayah, kawasan Jawa dan Jakarta mencatat kenaikan inflasi tertinggi. Kenaikan tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama dalam tiga tahun terakhir (Grafik 2.8). Kenaikan inflasi kelompok aneka bumbu pada Maret 2013 di kawasan Jawa dan Jakarta, mendorong peningkatan inflasi umum secara signifikan. Dengan bobot inflasi yang mencapai sekitar 64%, tingginya inflasi di kedua kawasan ini perlu mendapat perhatian karena dapat mengganggu upaya pencapaian sasaran inflasi nasional. Sementara itu, tekanan inflasi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Sumatera relatif lebih rendah karena kenaikan harga aneka bumbu tidak sebesar yang terjadi di Kawasan Jawa dan Kawasan Jakarta. Tekanan inflasi yang lebih rendah di KTI dan kawasan Sumatera juga disebabkan pasokan pangan lainnya yang masih memadai.

��

��

��

��

��

��

� � � � � ��

Grafik 2.8 Inflasi Kawasan

Dengan perkembangan hingga triwulan I-2013, inflasi untuk keseluruhan tahun 2013 diperkirakan masih berada dalam kisaran target 4,5%+1%. Prakiraan tersebut sudah memperhitungkan dampak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Tarif Tenaga Listrik (TTL). Namun, beberapa faktor tetap perlu dicermati karena dapat memengaruhi prospek inflasi, antara lain kemungkinan kebijakan terkait subsidi bahan bakar minyak dan barang/jasa strategis yang berisiko meningkatkan tekanan inflasi. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I - 2013

11


2.2. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi pada triwulan laporan mengalami perlambatan. Perlambatan terutama akibat menurunnya permintaan domestik. Berdasarkan lapangan usaha, perlambatan ekonomi terutama dipengaruhi menurunnya kinerja dua sektor utama yaitu sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Perekonomian Indonesia pada triwulan I-2013 tumbuh melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Ekonomi tumbuh 6,02% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,11% (yoy) (Tabel 2.2). Perlambatan perekonomian terutama bersumber dari permintaan domestik yang menurun, baik pada konsumsi rumah tangga maupun investasi (pembentukan modal tetap domestik bruto/PMTB). Sementara itu, ekspor mulai membaik, meskipun masih terbatas. Tabel 2.2 Prakiraan Pertumbuhan Ekonomi Sisi Permintaan %, yoy, tahun dasar 2000

2012

2011

Konsumsi Rumah Tangga Konsumsi Pemerintah Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto Ekspor Barang dan Jasa Impor Barang dan Jasa

4,7 3,2 8,8 13,6 13,3

4,9 6,4 10,0 8,2 8,9

5,2 8,6 12,5 2,6 11,3

5,6 (-2,8) 9,8 -2,6 -0,2

5,4 (-3,3) 7,3 0,5 6,8

5,3 1,2 9,8 2,0 6,6

5,2 0,4 5,9 3,4 -0,4

5,6 - 6,0 5,1 - 5,5 9,8 - 10,2 5,3 - 5,7 9,0 - 9,4

PDB

6,5

6,3

6,4

6,2

6,1

6,2

6,0

6,2 - 6,6

Triwulan I

Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

2012

2012

Komponen

Triwulan I

2013*

Sumber : BPS * Proyeksi Bank Indonesia

Salah satu komponen yang memengaruhi penurunan permintaan domestik dan akhirnya pertumbuhan ekonomi ialah konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga pada triwulan laporan tumbuh melambat dari 5,4% (yoy) menjadi 5,2% (yoy) (Tabel 2.2). Perlambatan konsumsi masyarakat antara ��

��

��

�

��

��

��

�

��

��

��

�

��

��

��

��

Grafik 2.9 Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)

12


� ��


lain dipengaruhi menurunnya daya beli masyarakat sebagai dampak kenaikan inflasi bahan makanan pada triwulan laporan. Selain itu, perlambatan konsumsi juga dipengaruhi oleh menurunnya keyakinan konsumen sebagaimana tercermin pada Survei Konsumen Bank Indonesia (Grafik 2.9). Konsumsi pemerintah pada triwulan I-2013 juga belum tumbuh kuat. Pada triwulan laporan, pertumbuhan konsumsi pemerintah masih tercatat rendah 0,4% (yoy) (Tabel 2.2). Rendahnya pertumbuhan konsumsi pemerintah tersebut akibat serapan anggaran pemerintah pada awal tahun terutama belanja barang dan jasa yang masih terbatas. Permintaan domestik yang melambat pada triwulan laporan juga dipengaruhi oleh pertumbuhan investasi yang menurun. Investasi tercatat tumbuh 5,9% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 7,3%. Perlambatan investasi antara lain dipengaruhi menurunnya optimisme pelaku bisnis pada triwulan I-2013 seperti tercermin pada menurunnya indeks tendensi bisnis (ITB) dari 105,29 pada triwulan IV-2012 menjadi 102,34 (Grafik 2.10). Berdasarkan komponennya, perlambatan investasi antara lain dipengaruhi penurunan investasi bangunan akibat rendahnya aktivitas konstruksi dan investasi mesin-mesin, baik produksi domestik maupun berasal dari impor (Grafik 2.11).

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� ��

��

��

��

��

��

��

��

��

�

��

��

��

��

� ��

��

� ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Grafik 2.10 Indeks Tendensi Bisnis

Grafik 2.11 Investasi Bagunan dan Indikatornya

Pada sisi lain, kinerja ekspor mulai membaik, meskipun masih terbatas akibat belum solidnya proses pemulihan ekonomi global. Ekspor mencatat pertumbuhan 3,4% (yoy), meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 0,5% (yoy) (Tabel 2.2). Perbaikan ekspor tersebut antara lain didorong peningkatan ekspor ke negara mitra dagang utama, terutama ke China dan Amerika Serikat, sehingga dapat mengompensasi penyusutan ekspor ke Eropa dan ASEAN. Dari sisi komoditas, pertumbuhan ekspor beberapa komoditas unggulan manufaktur dan pertambangan seperti pada tekstil, peralatan listrik, Crude Palm Oil (CPO), dan karet olahan serta ekspor batubara, juga membaik. Secara keseluruhan, perbaikan kinerja ekspor tersebut sejalan dengan indikator penuntun ekspor yang menunjukkan ekspor mulai memasuki fase ekspansi (Grafik 2.12). Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I - 2013

13


��

��

��

��

��

��

��

��

��

� ��

Grafik 2.12 Indikator Penuntun Ekspor

Kinerja impor pada triwulan I-2013 mengalami kontraksi sejalan dengan perlambatan permintaan domestik. Setelah tumbuh 6,8% (yoy) pada triwulan akhir tahun 2012, penurunan daya serap konsumsi rumah tangga dan investasi membuat kinerja impor terkontraksi 0,4% (yoy) di triwulan laporan (Tabel 2.2). Pelemahan impor terjadi di antaranya pada barang modal dan bahan baku, terutama bahan baku untuk industri dan kendaraan penumpang merespons perlambatan industri serta moderasi penjualan kendaraan bermotor. Berdasarkan lapangan usaha, perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2013 tercermin pada penurunan kinerja dua sektor ekonomi utama, yaitu sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR). Sektor industri pengolahan, meskipun masih tinggi, pada triwulan I-2013 tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu dari 6,2% (yoy) menjadi 5,8% (yoy) (Tabel 2.3). Sumber perlambatan berasal dari kontraksi pertumbuhan sub-sektor minyak dan gas serta perlambatan sub-sektor industri makanan, minuman, dan tembakau. Sementara industri alat angkutan masih dapat tumbuh kuat sehingga mampu menahan penurunan lebih lanjut kinerja sektor industri pengolahan. Pada sisi lain, beberapa sektor masih mencatat kenaikan pertumbuhan. Sektor pengangkutan dan komunikasi masih mencatat kenaikan pertumbuhan dari 7,7% (yoy) menjadi 8,4% (yoy) (Tabel 2.2). Meningkatnya pertumbuhan di sektor pengangkutan dan komunikasi terutama didorong oleh subsektor komunikasi yang didukung oleh meningkatnya jumlah pelanggan dan pemakaian data seluler. Sektor pertanian juga meningkat dari 2,0% (yoy) menjadi 3,7% (yoy) didorong dimulainya masa panen tanaman bahan makanan. Secara spasial, perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2013 terjadi di hampir semua kawasan. Di kawasan Sumatera, perlambatan terdalam terjadi di wilayah Sumatera Bagian Tengah (Tabel 2.4). Hal itu sebagai dampak dari penurunan hasil migas di Riau dan masih terbatasnya permintaan ekspor hasil perkebunan. Pertumbuhan ekonomi di KTI mencapai 5,6% (yoy) atau

14



Tabel 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha %, yoy, tahun dasar 2000

2012

2011

Pertanian,Peternakan,Kehutanan,& Perikanan Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan Jasa-jasa

3,4 1,4 6,1 4,8 6,6 9,2 10,7 6,8 6,7

4,3 2,5 5,5 5,7 7,2 8,7 10,0 6,4 5,5

4,0 3,3 5,2 6,5 7,3 8,7 9,9 7,1 5,8

5,3 (-0,3) 5,9 6,1 7,6 7,2 10,4 7,5 4,5

2,0 0,5 6,2 7,3 7,8 7,8 9,6 7,7 5,3

4,0 1,5 5,7 6,4 7,5 8,1 10,0 7,1 5,2

3,7 (-0,4) 5,8 6,5 7,2 6,5 10,0 8,4 6,5

3,7 - 4,1 0,8 - 1,2 6,2 - 6,6 6,3 - 6,7 7,6 - 8,0 8,0 - 8,4 9,3 - 9,7 7,2 - 7,6 5,5 - 5,9

PDB

6,5

6,3

6,4

6,2

6,1

6,2

6,0

6,2 - 6,6

Triwulan I

Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

2012

2012

Komponen

Triwulan I

2013*

Sumber : BPS * Proyeksi Bank Indonesia

melambat sebesar 0,4% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan yang cukup dalam terjadi di wilayah Kalimantan terkait dengan penurunan produksi migas dan masih lemahnya harga komoditas batubara di pasar internasional. Selain itu, perlambatan pertumbuhan ekonomi juga terjadi di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua. Kawasan Jawa sedikit melambat yang ditengarai sebagai pengaruh dari melambatnya investasi dan sedikit melemahnya konsumsi domestik. Perlambatan investasi terutama pada jenis investasi non-bangunan sebagaimana terlihat dari penurunan impor barang modal. Kondisi sedikit berbeda terjadi di kawasan Jakarta yang tumbuh stabil dibandingkan dengan triwulan IV-2012 maupun triwulan yang sama tahun 2012 dengan dukungan dari konsumsi rumah tangga.

Tabel 2.4 Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Wilayah Komponen SUMATERA Sumatera Bag, Utara Sumatera Bag, Tengah Sumatera Bag, Selatan JAKARTA JAWA Jawa Bag, Barat Jawa Bag, Tengah Jawa Bag, Timur KTI Balnustra Kalimantan Sulampua NASIONAL

2010

2011

5,6 5,5 5,4 5,8 6,5 6,2 6,1 5,7 6,7 6,2 7,6 5,8 6,9 6,1

6,2 6,2 5,9 6,5 6,7 6,6 6,5 5,9 7,2 5,8 5,1 5,0 7,2 6,5

2012 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 5,8 5,9 5,4 6,5 6,5 6,7 6,3 6,6 7,3 6,2 3,4 6,1 7,6 6,3

5,7 5,9 5,2 6,2 6,8 6,8 6,5 6,5 7,3 6,5 5,2 5,7 8,1 6,4

5,9 6,1 5,7 5,8 6,4 6,6 6,4 5,8 7,4 5,0 3,2 3,9 7,0 6,2

5,8 5,9 5,5 6,2 6,5 6,2 5,6 6,0 7,1 6,0 4,3 3,7 9,7 6,1

2012 5,8 5,9 5,5 6,2 6,5 6,6 6,2 6,2 7,3 5,9 4,0 4,8 8,1 6,2


2013 Triwulan I 5,4 5,9 4,6 6,0 6,5 6,1 5,9 5,6 6,6 5,6 5,8 2,6 9,3 6,0

15


Ke depan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2013 diperkirakan berada dalam kisaran 6,2%-6,6%. Sumber pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 diperkirakan tetap disumbang oleh permintaan domestik, meskipun ekspor telah tumbuh lebih baik dari tahun sebelumnya sejalan dengan prospek perbaikan perekonomian global. Penopang utama permintaan domestik adalah konsumsi rumah tangga antara lain didorong oleh dampak berbagai kegiatan persiapan penyelenggaraan Pemilu. Sementara itu, peranan investasi dalam pertumbuhan ekonomi diharapkan masih besar. Berdasarkan lapangan usaha, sektor-sektor utama seperti industri pengolahan, perdaganganhotel-restoran, serta pengangkutan dan komunikasi diharapkan masih menjadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi.

2.3. Neraca Pembayaran Keseimbangan eksternal Indonesia pada triwulan I-2013 mengalami perbaikan sebagaimana yang diharapkan. Hal itu tercermin pada defisit neraca transaksi berjalan yang menyusut menjadi USD5,3 miliar (2,4% dari PDB) dari defisit USD7,6 miliar (3,5% dari PDB) pada triwulan sebelumnya. Perbaikan defisit pada transaksi berjalan ini disebabkan oleh surplus neraca perdagangan non-migas yang meningkat dan defisit neraca jasa dan neraca pendapatan yang lebih rendah.

��

� � � � � ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Grafik 2.13 Neraca Perdagangan

Neraca perdagangan non-migas yang mencatat surplus ditopang oleh perbaikan ekspor non-migas (Grafik 2.13). Kinerja ekspor non-migas secara riil sudah mulai membaik mengikuti peningkatan pertumbuhan volume perdagangan dunia, meskpiun secara nominal masih tumbuh negatif akibat harga komoditas ekspor yang masih menurun. Perbaikan neraca perdagangan non-migas juga disebabkan oleh impor yang turun lebih tajam daripada ekspor. Penurunan impor non-migas tersebut merupakan dampak dari perlambatan pertumbuhan konsumsi dan investasi domestik yang kemudian menurunkan impor barang-barang konsumsi dan barang-barang modal.

16



Defisit neraca jasa yang menurun disebabkan oleh berkurangnya pengeluaran jasa transportasi akibat turunnya impor non-migas. Penurunan defisit neraca jasa juga disebabkan berkurangnya pengeluaran jasa perjalanan (travelling), mengikuti turunnya jumlah penduduk Indonesia yang bepergian ke luar negeri pasca-berakhir musim haji dan masa liburan akhir tahun. Dalam periode yang sama, defisit neraca pendapatan juga menyusut, terutama akibat berkurangnya pembayaran bunga utang luar negeri. Di tengah perbaikan neraca perdagangan non-migas dan neraca jasa, defisit neraca perdagangan migas kembali meningkat. Perkembangan ini tidak terlepas dari pengaruh pertumbuhan volume konsumsi bahan bakar minyak (BBM) yang masih besar dan produksi minyak yang terus menurun. Pada sisi lain, neraca transaksi modal dan finansial pada triwulan laporan mengalami defisit sebesar USD1,4 miliar. Defisit ini antara lain dipengaruhi kebijakan Bank Indonesia yang memperbesar pasokan valuta asing (valas) untuk pembayaran impor minyak. Kebijakan ini ditempuh untuk meredam kuatnya tekanan depresiasi rupiah selama triwulan I-2013 yang bersumber dari kuatnya impor minyak sehingga Bank Indonesia memutuskan untuk mengambil alih penyediaan sebagian besar kebutuhan valas untuk pembayaran impor minyak dari perbankan domestik. Kebijakan ini berhasil mengurangi permintaan di pasar valas dan meredam tekanan depresiasi rupiah sehingga memberikan ruang kepada perbankan domestik untuk menambah simpanan valasnya. Dengan demikian, terjadinya defisit pada transaksi modal dan finansial lebih dikarenakan meningkatnya aset valas bank dan bukan karena adanya arus keluar investor asing. Tekanan defisit pada neraca transaksi modal dan finansial dapat berkurang karena pembelian suratsurat berharga berdenominasi rupiah, seperti Surat Utang Negara (SUN) dan saham, oleh investor asing secara keseluruhan lebih besar dibanding triwulan sebelumnya. Investasi langsung asing (Penanaman Modal Asing/PMA) juga masih mencatat surplus, walaupun tidak sebesar triwulan sebelumnya, seiring dengan pertumbuhan investasi domestik yang melambat. Secara keseluruhan, defisit yang terjadi pada transaksi berjalan serta transaksi modal dan finansial mengakibatkan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) triwulan I-2013 mengalami defisit sebesar USD6,6 miliar. Dengan perkembangan tersebut, jumlah cadangan devisa pada akhir Maret 2013 turun menjadi sebesar USD104,8 miliar. Jumlah cadangan devisa tersebut setara dengan kebutuhan pembayaran impor dan utang luar negeri pemerintah selama 5,7 bulan. Pada triwulan II-2013, kinerja NPI secara keseluruhan diprakirakan akan membaik, didukung oleh transaksi modal dan finansial yang kembali mencatat surplus sehingga diharapkan mampu membiayai defisit transaksi berjalan. Ekspektasi perbaikan transaksi modal dan finansial tersebut terutama bersumber dari kenaikan arus modal masuk investasi portofolio asing dan investasi langsung asing (PMA). Hal ini tercermin dari kenaikan arus modal yang cukup besar pada April 2013, di antaranya berasal dari penerbitan obligasi pemerintah, sejalan dengan masih kuatnya fundamental ekonomi Indonesia dan dampak dari kebijakan moneter global yang masih akomodatif. Perkiraan kinerja NPI triwulan II-2013 yang membaik tersebut sudah mulai terindikasi dari jumlah cadangan devisa pada akhir April 2013 yang meningkat menjadi USD107,3 miliar.


17


2.4. Nilai Tukar Rupiah Nilai tukar rupiah pada triwulan I-2013 secara umum masih dalam tren melemah. Pelemahan rupiah tersebut sejalan dengan kinerja Neraca Pembayaran Indonesia yang mencatat defisit pada triwulan laporan. Kendati demikian, volatilitas nilai tukar rupiah tetap rendah sehingga dapat mendukung upaya mengelola ekspektasi inflasi. Nilai tukar rupiah pada triwulan laporan masih dalam tren melemah sejalan dengan kinerja neraca pembayaran yang mencatat defisit. Rupiah pada akhir triwulan ditutup pada level Rp9.715/USD, melemah 0,88% dibandingkan akhir triwulan IV-2012 pada level Rp9.630 (Grafik 2.14 dan Grafik 2.15). Tren pelemahan pada triwulan laporan tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan pelemahan pada triwulan sebelumnya sebesar 0,68%.

��

��

��

��

� ��

��

��

� ��

��

��

��

Grafik 2.14 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah

Kendati masih dalam tren melemah, volatilitas nilai tukar rupiah tetap dapat dijaga pada level yang relatif rendah. Pada triwulan I-2013, volatilitas nilai tukar rupiah tercatat sebesar 2,92% lebih rendah dari triwulan IV-2013 yang sebesar 4,34% (Grafik 2.16). Rendahnya volatilitas rupiah tidak terlepas dari respons kebijakan Bank Indonesia menjaga pergerakan rupiah agar tidak berfluktuasi secara berlebihan. Perkembangan rupiah baik dari sisi level maupun volatilitas tersebut secara umum masih cukup terkendali bila dibandingkan dengan mata uang lainnya di kawasan regional. Pelemahan nilai tukar rupiah selama triwulan I-2013 relatif tidak terlalu dalam bila dibandingkan dengan mata uang negara Singapore, Malaysia dan Korea Selatan (Grafik 2.15). Sementara dari sisi volatilitas, pergerakan rupiah relatif lebih stabil dibandingkan mata uang lain di kawasan regional yang mayoritas mencatat volatilitas yang lebih tinggi pada triwulan I-2013 (Grafik 2.16). Dari perkembangan harian, rupiah sepanjang triwulan laporan bergerak cukup dinamis, meskipun secara keseluruhan rupiah dalam tren melemah. Tren pelemahan rupiah yang mewarnai hampir 18



��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�

�

�

�

�

� �

Grafik 2.15 Pelemahan/Penguatan Mata Uang Regional

��

��

��

��

��

��

��

��

Grafik 2.16 Volatilitas Mata Uang Regional

seluruh periode laporan didorong oleh kuatnya permintaan valas guna memenuhi kebutuhan impor, di tengah menurunnya pasokan valas dari ekspor. Beberapa sentimen global juga sempat memengaruhi aliran modal asing ke pasar keuangan domestik. Sentimen global tersebut antara lain dipengaruhi penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi global oleh World Bank dan International Monetary Fund (IMF) yang kemudian sempat menurunkan optimisme pemulihan ekonomi global dan selanjutnya berdampak terhadap aliran masuk modal asing ke emerging market. Di samping itu, peningkatan ketegangan politik di Semenanjung Korea dan rencana bailout Cyprus juga mendorong pengalihan aset ke negara-negara yang dipandang aman (safe haven) sehingga turut memicu pelemahan mayoritas mata uang regional, termasuk rupiah. Dalam beberapa hari selama periode laporan, di tengah masih kuatnya permintaan valas untuk pemenuhan kebutuhan impor, rupiah juga sempat tercatat berada dalam tren penguatan. Penguatan tersebut disebabkan oleh besarnya aliran masuk modal asing akibat kebijakan quantitative easing oleh negara maju, yang meningkatkan risk appetite investor terhadap aset berimbal hasil tinggi di emerging market, termasuk Indonesia. Dalam hal ini, investor asing menjual valas untuk membeli aset domestik terutama saham dan Surat Berharga Negara (SBN). Peningkatan aliran masuk modal asing juga dipengaruhi meningkatnya optimisme pemulihan ekonomi global yang dipicu oleh adanya perbaikan beberapa data perekonomian penting Amerika Serikat dan China.

2.5. Pasar Uang Antar Bank (PUAB) PUAB pada triwulan I-2013 ditandai dengan suku bunga PUAB yang bergerak relatif stabil. Sementara itu, volume dan frekuensi transaksi PUAB sedikit meningkat guna memenuhi kebutuhan likuiditas perbankan. Perkembangan suku bunga PUAB pada triwulan laporan secara umum cukup stabil dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sepanjang triwulan I-2013, rata-rata harian suku bunga PUAB overnight


19


(O/N) tercatat 4,17%, cukup stabil dibandingkan perkembangan triwulan sebelumnya sebesar 4,15% (Grafik 2.17). Demikian pula dengan suku bunga PUAB tenor 1 minggu yang tercatat stabil di level 4,27%, dari sebelumnya 4,26%. Kenaikan hanya terdapat pada suku bunga PUAB tenor 1 bulan dari sebelumnya sebesar 4,57% menjadi 4,66%, disebabkan oleh adanya penarikan dana nasabah untuk keperluan akhir bulan guna pembayaran gaji karyawan, pembayaran kewajiban kepada pihak lain, dan penarikan dana terkait dengan pencairan kredit yang diberikan oleh bank. Stabilitas suku bunga PUAB juga tercermin pada pergerakan suku bunga Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR). JIBOR O/N tercatat sebesar 4,18% dari sebelumnya 4,17% (Grafik 2.17). Suku bunga tenor lain juga relatif stabil tergambar pada suku bunga JIBOR 1 minggu sebesar 4,28% dari sebelumnya 4,29%, dan suku bunga JIBOR 1 bulan stabil pada level 4,61% (Grafik 2.17).

� ��

��

��

��

��

��

��

��

��

Grafik 2.17 Suku Bunga PUAB O/N dan JIBOR

Perkembangan suku bunga PUAB O/N yang stabil pada triwulan I-2013 diikuti oleh penurunan selisih suku bunga tertinggi dan terendah. Rata-rata selisih suku bunga PUAB O/N tertinggi dan terendah turun 6 bps dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 8 bps. Turunnya selisih suku bunga PUAB O/N tertinggi dan terendah terutama disebabkan oleh besarnya likuiditas tenor pendek yang dikelola perbankan. Kondisi ini tercermin dari posisi operasi moneter yang dimiliki bank pada instrumen Deposit Facility (DF) dan Term Deposit (TD) dengan tenor kurang dari 1 bulan yang cukup tinggi. Di tengah perkembangan suku bunga PUAB yang stabil tersebut, pada sisi lain volume PUAB tercatat sedikit meningkat. Rata-rata harian volume transaksi PUAB pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp9,72 triliun, meningkat dibanding volume transaksi triwulan sebelumnya yang sebesar Rp9,56 triliun (Grafik 2.18). Peningkatan cukup besar terjadi pada bulan Maret 2013 terutama pada transaksi PUAB O/N. Peningkatan volume PUAB tersebut dipengaruhi peningkatan kebutuhan likuiditas perbankan antara lain terkait pembayaran pajak yang lebih besar dibanding triwulan sebelumnya serta setelmen penerbitan SBN dan transaksi neto Bank Indonesia lainnya.

20



��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�

��

�

��

�

��

� �

��

��

� ��

��

��

��

��

��

Grafik 2.18 Volume Transaksi PUAB

��

��

��

��

Grafik 2.19 Jumlah Bank Pelaku PUAB

Volume PUAB yang meningkat juga diikuti oleh sedikit peningkatan frekuensi transaksi di PUAB. Perkembangan ini tergambar pada rata-rata frekuensi transaksi pada triwulan I-2013 yang tercatat 157 transaksi/hari dengan jumlah pelaku 65 bank/hari pada triwulan laporan, meningkat dari 153 transaksi/hari dan pelaku 65 bank/hari pada triwulan sebelumnya (Grafik 2.19).

2.6. Perkembangan Suku Bunga Perbankan Suku bunga kredit perbankan selama triwulan I-2013 berada pada tren menurun, sedangkan suku bunga simpanan cenderung stabil. Penurunan suku bunga kredit akibat semakin baiknya efisiensi perbankan. Rata-rata suku bunga simpanan tercatat 5,53%, tidak berubah dibanding rata-rata suku bunga simpanan pada triwulan sebelumnya, sedangkan untuk rata-rata suku bunga kredit menurun dari 12,11% menjadi 11,97%. Pada triwulan I-2013, rata-rata suku bunga simpanan satu bulan relatif stabil dibandingkan ratarata suku bunga simpanan pada triwulan IV-2012 menjadi 5,53%. Berdasarkan kelompok bank, hanya kelompok bank Asing yang mengalami peningkatan suku bunga simpanan dibanding akhir triwulan sebelumnya. Sedangkan secara tahunan, kelompok bank Persero, bank Swasta dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) mengalami penurunan suku bunga simpanan (Tabel 2.5). Stabilnya suku bunga simpanan tersebut seiring dengan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang cukup besar pada akhir triwulan I-2013, terutama bersumber dari ekspansi rekening pemerintah. Tabel 2.5 Suku Bunga Simpanan Per Kelompok Bank Kelompok Bank Persero Swasta BPS Campuran Asing

Mar-12

Des-12

Mar-13

qtq

yoy

5,38 6,04 6,48 5,59 3,85

5,23 5,83 6,08 5,66 4,52

5,09 5,65 5,82 5,65 4,60

(0,14) (0,18) (0,26) (0,02) 0,07

(0,29) (0,39) (0,66) 0,06 0,75


21


Di tengah suku bunga simpanan yang stabil, penurunan suku bunga kredit terus berlanjut. Ratarata suku bunga kredit selama triwulan I-2013 turun sebesar 12 bps menjadi 11,97% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Grafik 2.20). Penurunan suku bunga kredit yang cukup besar sementara suku bunga simpanan tetap menyebabkan selisih suku bunga kredit dengan simpanan menurun tipis dari 6,47% pada akhir triwulan IV-2012 menjadi 6,46% pada akhir triwulan I-2013.

��

��

� �

��

��

��

��

��

Grafik 2.20 Perkembangan Rata-Rata Suku Bunga Kredit, Suku Bunga Deposito Rupiah dan BI Rate

Penurunan suku bunga kredit merupakan dampak positif dari diberlakukannya ketentuan Bank Indonesia yang mewajibkan bank untuk mempublikasikan data Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK).1 Perkembangan SBDK pada triwulan I-2013 tercatat menurun pada semua segmen dibandingkan triwulan IV-2012. Penurunan SBDK tertinggi terjadi pada segmen retail sebesar 22 bps, diikuti oleh segmen korporasi sebesar 16 bps, segmen KPR sebesar 9 bps dan segmen non-KPR sebesar 3 bps. Sejak diberlakukannya aturan SBDK pada Maret 2011, hingga akhir triwulan I-2013 terjadi penurunan SBDK pada semua jenis kredit, yaitu 98 bps untuk segmen korporasi, 94 bps untuk segmen non-KPR, 89 bps untuk segmen retail, dan 83 bps untuk segmen KPR (Tabel 2.6). Tabel 2.6 Perkembangan Nilai Rata-Rata SBDK Industri Perbankan Segmen Kredit

Korporasi Retail KPR Non KPR

2011 Mar Sep 10,51 11,80 11,16 11,56

10,51 12,04 11,04 11,88

Des 10,18 11,61 10,71 11,51

Seluruh Sampel 2012 Mar Jun Sep Des 9,86 9,81 11,23 11,08 10,61 10,50 11,05 10,99

Ket : data tanpa outlier dan perhitungan secara weighted average

1

SE BI No. 13/5/DPNP tanggal 8 Februari 2011 tentang Suku Bunga Dasar Kredit.

22


9,75 9,69 11,03 11,14 10,45 10,41 10,67 10,65

Jan

2013 Feb

Mar

9,69 11,03 10,44 10,69

9,67 11,03 10,50 10,69

9,53 10,91 10,33 10,62

Des 12- Mar 12- Mar 11Mar 13 Mar 13 Mar 13 (0,16) (0,22) (0,09) (0,03)

(0,33) (0,32) (0,28) (0,43)

(0,98) (0,89) (0,83) (0,94)


��

��

��

��

��

��

��

Grafik 2.21 Perkembangan Rata-Rata Suku Bunga Kredit per Jenis Penggunaan

Pada triwulan I-2013, rata-rata suku bunga kredit untuk jenis penggunaan Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Konsumsi (KK) mengalami penurunan, sedangkan Kredit Investasi (KI) stabil. Rata-rata suku bunga KMK dan KK masing-masing turun sebesar 13 bps menjadi sebesar 11,47% dan 27 bps menjadi 13,30%, sedangkan rata-rata suku bunga KI tetap sebesar 11,27% (Grafik 2.21). Penurunan suku bunga diantaranya disebabkan oleh berhasilnya kebijakan SBDK yang diterapkan oleh Bank Indonesia serta tingginya tingkat persaingan antar bank dalam mendapatkan debitur baru.

2.7. Perkembangan Bank Umum Perbankan Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang positif di tengah kondisi perekonomi global yang masih tumbuh lambat. Kinerja positif tercermin dari kondisi rasio permodalan perbankan yang tercatat jauh di atas ambang batas 8%, yang dicapai melalui perolehan profitabilitas perbankan yang cukup tinggi dan upaya peningkatan efisiensi yang dilakukan perbankan. Kinerja perbankan nasional pada triwulan I-2013 tetap positif yang dicerminkan oleh fungsi intermediasi yang berjalan dengan baik dan resiliensi yang tetap terjaga. Pada triwulan I-2013, perkembangan intermediasi perbankan dalam mendukung pembiayaan perekonomian masih menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan IV-2012. Hal tersebut tercermin dari peningkatan penyaluran kredit perbankan yang mencapai Rp2.768,37 triliun, tumbuh 2,23% (qtq) dibandingkan triwulan IV-2012 sebesar Rp2.707,86 triliun. Sementara itu, secara tahunan kredit mengalami pertumbuhan sebesar 22,16% dari Rp2.262,22 triliun pada triwulan I-2012 menjadi Rp2.768,37 triliun pada triwulan I-2013 (Tabel 2.7).


23


Tabel 2.7 Statistik Triwulanan Perkembangan Perbankan Indikator Utama Total Aset (Triliun Rp) DPK (Triliun Rp) - Giro - Tabungan - Deposito Kredit Jumlah NPLs (T Rp) CAR (%) NPLs Gross (%) ROA (%) BOPO (%) LDR (%) Jumlah Bank Jumlah Kantor

2011

(Dalam Triliun Rp)

2012

2013

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Triwulan I

3.065,83 2.351,36 540,79 722,73 1.087,83 1.814,80 50,97 17,53% 2,81% 3,03% 77,83% 78,43%

3.195,08 2.438,01 577,00 753,68 1.107,34 1.950,70 53,46 16,99% 2,74% 3,03% 85,82% 81,20%

3.371,45 2.544,86 580,56 797,01 1.167,30 2.079,30 55,51 16,62% 2,67% 3,08% 87,01% 82,20%

3.652,80 2.784,91 652,65 898,30 1.233,97 2.200,10 47,69 16,07% 2,17% 2,99% 85,34% 79,20%

3.708,73 2.826,00 656,06 888,92 1.281.02 2.266,20 51,81 18,19% 2,29% 3,01% 76,74% 81,21%

3.891,12 2.955,77 718,27 939,20 1.298,30 2.452,90 53,38 17,45% 2,18% 3,11% 74,74% 83,93%

4.009,37 3.050,00 726,22 981,50 1.342,28 2.555,90 52,91 17,33% 2,07% 3,06% 75,20% 84,63%

4.262,59 3.225,20 767,07 1.076,83 1.381,30 2.707,90 50,64 17,32% 1,87% 3,08% 75,40% 84,70%

4.313,83 3.243,14 754,23 1.047,43 1.441,47 2.768,37 54,42 18,92% 1,97% 2,99% 75,46 86,11%

121 14.202

121 14.454

120 14.604

120 14.797

120 14.840

120 15.372

120 15.899

120 16.625

120 17.089

Ket : Data triwulan I-2013 menggunakan posisi Maret 2013

Berdasarkan jenis penggunaannya, Kredit Investasi (KI) mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Konsumsi (KK). KI pada triwulan I-2013 tumbuh sebesar 2,23% dibandingkan triwulan IV-2012. Sementara itu, KK dan KMK tumbuh masing-masing sebesar 1,86% dan 2,47% dibanding triwulan sebelumnya. Sedangkan secara tahunan, KI, KK dan KMK tumbuh masing-masing sebesar 23,17%, 18,92% dan 23,74%. Secara sektoral, pertumbuhan kredit terbesar pada triwulan I-2013 berasal dari sektor listrik (7,18%), perdagangan (5,60%) dan pengangkutan (3,59%). Secara tahunan, kredit sektoral tumbuh tinggi pada sektor perdagangan (38,83%), pengangkutan (27,35%) dan industri (26,45%). Peningkatan kredit perbankan pada triwulan I-2013 diikuti dengan kualitas kredit yang cukup terjaga yang tercermin dari rasio Non Performing Loan (NPL) gross perbankan. Pada triwulan I-2013, NPL gross perbankan sedikit meningkat sebesar 0,10% dari 1,87% pada triwulan IV-2012 menjadi 1,97%. Sementara itu, secara tahunan NPL mengalami penurunan sebesar 32 bps dari 2,29% pada triwulan I-2012 menjadi 1,97% pada triwulan I-2013. Peningkatan NPL yang terjadi pada triwulan I-2013 sejalan dengan tren pada tahun-tahun sebelumnya yaitu terjadi penurunan NPL mencapai titik terendah pada akhir tahun dan cenderung sedikit meningkat pada awal tahun. Namun demikian, apabila dilihat secara jangka panjang, NPL masih menurun yang menunjukkan semakin baiknya bank dalam mengelola risikonya. Meskipun pertumbuhan kredit tetap kuat, namun pertumbuhan DPK sedikit lebih rendah. Pada triwulan I-2013,DPK perbankan tercatat sebesar Rp3.243,14 triliun, meningkat sebesar Rp17,94 triliun atau 0,56% dibanding triwulan IV-2012 yang mencapai Rp3.225,20 triliun. Secara tahunan, DPK juga mengalami peningkatan sebesar Rp417,14 triliun (14,76%). Lebih lambatnya pertumbuhan DPK tersebut diantaranya disebabkan oleh adanya shifting (peralihan) sebagian dana ke produk investasi yang memberikan imbal hasil lebih tinggi baik di pasar saham maupun obligasi. Pada triwulan I-2013, peralihan DPK terjadi pada jenis simpanan berbunga rendah, yaitu giro dan tabungan yang masing-masing mengalami penurunan sebesar Rp12,84 triliun (1,67%) dan 24



Rp29,40 triliun (2,73%). Sementara deposito yang memberikan bunga lebih tinggi masih mengalami peningkatan sebesar Rp60,18 triliun (4,36%). Penurunan DPK terbesar terjadi pada tabungan (2,73%) dari Rp1.076,8 triliun menjadi Rp1.047,4 triliun, diikuti oleh giro (1,67%) dari Rp767,1 triliun menjadi Rp754,2 triliun. Deposito mengalami peningkatan sebesar 4,36% dari Rp1.381,3 triliun menjadi Rp1.441,47 triliun. Penurunan total tabungan dan giro secara triwulanan disebabkan oleh penurunan tabungan dan giro rupiah masing-masing sebesar Rp36,2 triliun dan Rp21,8 triliun. Penurunan tersebut disebabkan oleh siklus tahunan dimana pada awal tahun cenderung terjadi penurunan DPK dibandingkan posisi akhir tahun. Berdasarkan pangsa terhadap DPK, deposito masih mendominasi dana masyarakat di perbankan, yaitu mencapai 44,45% dari total DPK sebesar Rp3.243,14 triliun. Secara tahunan, seluruh komponen DPK mengalami peningkatan dengan peningkatan terbesar terjadi pada deposito sebesar Rp160,46 triliun (12,53%), diikuti oleh tabungan sebesar Rp158,52 triliun (17,83%) dan giro sebesar Rp98,17 triliun (14,96%). Dengan pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dari DPK tersebut, Loan to Deposit Ratio (LDR) pada triwulan ini mengalami peningkatan sebesar 1,40% dari semula 83,96% pada triwulan IV-2012 menjadi 85,36% pada triwulan I-2013. Secara tahunan, LDR juga mengalami peningkatan sebesar 5,17%. Intermediasi perbankan yang meningkat juga diiringi oleh resiliensi yang bertambah kokoh. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan pada akhir triwulan I-2013 tercatat sebesar 18,92%, meningkat dari 17,32% triwulan IV-2012. Peningkatan CAR pada triwulan I-2013 disebabkan oleh peningkatan modal bank dan penurunan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Pada triwulan I-2013, modal bank tercatat sebesar Rp557.41 triliun, meningkat 9,19% (qtq) dibandingkan modal pada akhir triwulan IV-2012 sebesar Rp510,50 triliun. Sedangkan ATMR bank pada akhir triwulan I-2013 tercatat sebesar Rp2.886,97 triliun, mengalami penurunan 2,07% (qtq) dibandingkan ATMR pada akhir triwulan IV-2012 sebesar Rp2.948,13 triliun. Penurunan ATMR disebabkan karena pada awal tahun penyaluran kredit yang masih tumbuh namun menunjukkan perlambatan dan adanya kenaikan modal yang disebabkan oleh penambahan modal dari pemegang saham dan meningkatnya jumlah laba ditahan. Intermediasi perbankan yang berjalan dengan baik dan resiliensi yang terjaga diikuti dengan efisiensi perbankan yang dicerminkan oleh Net Interest Margin (NIM) yang menurun dari 5,49% menjadi 5,41% pada akhir triwulan I-2013. Sementara itu, indikator rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang menunjukkan peningkatan tidak mencerminkan inefisiensi pada industri perbankan. Penurunan rasio BOPO lebih disebabkan oleh pendapatan operasional yang menurun seiring dengan suku bunga kredit yang juga menurun. Rasio BOPO pada triwulan I-2013 tercatat sebesar 75,46%, mengalami penurunan dibandingkan akhir triwulan IV-2012 yang tercatat sebesar 74,15%. Secara triwulanan, laba perbankan mengalami peningkatan. Sampai dengan akhir triwulan I-2013, perbankan membukukan laba sebesar Rp11,33 triliun, meningkat (10,63%) dibandingkan dengan laba triwulan IV-2012 yang tercatat sebesar Rp10,27 triliun.


25


Sementara itu, total aset perbankan Indonesia secara triwulanan mengalami peningkatan. Pada akhir triwulan I-2013, aset perbankan mencapai Rp4.313,83 triliun, meningkat sebesar Rp51,24 triliun atau 1,20% (qtq) dibanding triwulan IV-2012 yang tercatat sebesar Rp4.262.59 triliun. Kinerja perbankan yang baik memberikan kontribusi positif pada kestabilan sistem keuangan secara keseluruhan. Hal tersebut tidak terlepas dari peranan sistem perbankan yang mendominasi sistem keuangan Indonesia dengan pangsa aset lebih dari 70%. Dengan kinerja perbankan yang masih terjaga dan fungsi intermediasi yang masih tumbuh dalam mendukung pembiayaan perekonomian, stabilitas sistem keuangan pada triwulan I-2013 tetap terjaga. Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (Financial Stability Index/FSI)2 mengalami penurunan tipis pada level 1,61 dibandingkan triwulan IV-2012 pada level 1,62.

2.8. Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sebagaimana halnya kinerja positif bank umum, kinerja BPR selama triwulan I-2013 tetap terjaga. Perkembangan kinerja yang positif juga ditunjukkan oleh BPR. Selama triwulan I-2013, total aset BPR mengalami peningkatan sebesar 1,80% (qtq). Pertumbuhan aset BPR didukung oleh permodalan BPR yang cenderung meningkat dan tingkat efisiensi yang makin membaik. Fungsi intermediasi BPR selama triwulan laporan berjalan cukup baik. Pada triwulan I-2013, kredit BPR tumbuh 5,60% (qtq) menjadi sebesar Rp52,6 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp49,8 triliun atau 20,64% (yoy). Namun demikian, pertumbuhan kredit tersebut tidak disertai dengan peningkatan kualitas kredit yang ditunjukkan dengan rasio NPL gross BPR pada triwulan I-2013 sebesar 5,25%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,75% (Tabel 2.8). NPL tertinggi didominasi oleh kredit kepada sektor listrik, gas dan air yang tercatat sebesar 9,91% atau meningkat sebesar 168 bps dibandingkan dengan posisi sebelumnya yang tercatat sebesar 8,23% (qtq). Sementara itu, pertumbuhan NPL tertinggi terjadi pada sektor pendidikan sebesar 195 bps (qtq) yaitu dari 4,46% menjadi 6,40%. Berdasarkan penggunaan kredit, NPL tertinggi didominasi oleh kredit modal kerja yang tercatat sebesar 7,62%, sedangkan pertumbuhan NPL tertinggi terjadi pada kredit investasi yaitu meningkat sebesar 70 bps dari 4,65% menjadi 5,36% (yoy). Sejalan dengan kredit BPR yang tumbuh positif, DPK juga mengalami pertumbuhan positif meskipun dibawah pertumbuhan kredit yaitu sebesar Rp6,10 triliun atau 15,48% (yoy). Pertumbuhan kredit BPR ditopang oleh peningkatan DPK yang berhasil dihimpun BPR. Selama triwulan I-2013, DPK BPR mengalami pertumbuhan sebesar 1,4% (qtq) dari Rp44,87 triliun pada triwulan sebelumnya menjadi Rp45,50 triliun. Sejalan dengan penyaluran kredit dan pertumbuhan DPK tersebut, Loan to Deposit Ratio (LDR) BPR juga sedikit meningkat dari 81,11% menjadi 81,43%. Intermediasi BPR yang meningkat juga diiringi oleh resiliensi yang bertambah kokoh. Pada akhir triwulan I-2013, rasio CAR BPR tercatat sebesar 29,39%, sedikit meningkat dibandingkan triwulan IV-2012 sebesar 27,55%. 2

Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (Financial Stability Index/FSI) merupakan rata-rata fungsi perkembangan NPL perbankan, indeks harga saham gabungan, dan yield obligasi pemerintah.

26



Dari sisi efisiensi operasional BPR, terdapat peningkatan efisiensi operasional BPR yang dicerminkan oleh menurunnya rasio BOPO. Selama triwulan I-2013, rasio BOPO BPR menurun sebesar 40 bps dari 77,77% menjadi 77,37% (qtq). Penurunan rasio BOPO juga dipengaruhi oleh meningkatnya LDR, yang disebabkan oleh peningkatan kredit yang sedikit lebih tinggi dibandingkan DPK. Pertumbuhan kredit memberikan kontribusi positif pada peningkatan profitabilitas BPR. Hal tersebut dicerminkan oleh rasio Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE). Pada triwulan I-2013, ROA BPR mengalami peningkatan sebesar 31 bps dari 3,46% menjadi 3,77% (qtq), sementara ROE meningkat sebesar 267 bps dari level 32,63% menjadi 35,30% (qtq). Pada triwulan I-2013, jumlah BPR tidak mengalami perubahan dibanding triwulan sebelumnya. Jumlah BPR tercatat sebanyak 1.653 BPR yang terdiri dari 1.392 BPR Perseroan Terbatas, 228 BPR Perusahaan Daerah dan 33 BPR Koperasi. Meskipun tidak terdapat penambahan jumlah BPR, jangkauan pelayanan BPR semakin luas dengan bertambahnya kantor cabang (KC) dan kantor kas (KK) sebanyak 74 KC/KK (1,67%, qtq). Dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya, secara keseluruhan, jaringan kantor bertambah 260 atau tumbuh 6,1% (yoy) dari 4.239 kantor menjadi 4.499 kantor.

Tabel 2.8 Indikator Utama Kinerja BPR Indikator

2009 2010 2011 2012 2013 Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan Triwulan I III IV I II III IV II IV II III IV I I

Total Aset (T Rp) 37,6 39,0 40,7 44,2 45,7 DPK (T Rp) 25,6 27,0 28,0 30,1 31,3 - Tabungan 8,3 8,6 8,7 9,3 9,9 - Deposito 17,3 18,4 19,3 20,8 21,5 Kredit 28 29,5 31,5 33,3 33,8 Jml NPLs (T Rp) 2,2 2,1 CAR (%) 24,17 24,5 23,63 23,33 30,01 NPLs Gross (%) 6,90 7,03 6,53 6,51 6,12 NPLs net (%) 4,05 4,25 ROA (%) 3,09 3,91 3,95 3,46 3,16 BOPO (%) 81,82 79,44 78,76 80,4 80,97 LDR (%) 79,61 79,79 82,04 81,79 79,02

47,6 32,9 10,3 22,6 35,7 2,3 31,7 6,41 4,53 3,92 78,86 80

49,6 52,3 34 38,8 10,5 10,9 23,5 24,9 38 39,6 2,3 2,4 29,54 28,69 6,21 6,09 4,45 4,34 3,83 3,57 78,75 79,28 82,69 81,81

56,1 38,2 12 26,1 41,0 2,1 28,68 5,22 3,67 3,32 79,47 78,54

57,2 60,9 39,4 40,8 12,3 12,9 27,1 27,9 43,6 47,6 2,4 2,5 29,74 27,91 5,56 5,27 3,93 3,71 3,71 3,89 79,04 77,57 81,33 83,62

63,4 42,42 13,3 29,1 48,5 2,6 27,51 5,35 3,74 3,71 77,58 82,59

67,4 44,87 14,47 30,4 49,8 2,7 27,55 4,75 3,25 3,46 77,77 81,11

68,6 45,5 14,7 30,8 52,6 2,8 29,39 5,25 3,64 3,77 77,37 81,43

Jumlah Bank 1.733 Jumlah Kantor **

1.679 4.021

1.682 4.114

1.669 4.239

1.665 4.313

1.669 1.653 4.425 4.499

1.653


27

1.710 3.820

1.715 3.816

1.717 3.910

1.706 3.970

1.683 4.172

1.669 4.357

*) meliputi Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Kas


2.9. Perkembangan Perbankan Syariah Kinerja perbankan syariah pada triwulan I-2013 tetap menunjukkan kinerja yang baik, tercermin dari fungsi intermediasi yang berjalan optimal, perkembangan aset, pencapaian profitabilitas, dan peningkatan efisiensi.

Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) Sejalan dengan kinerja bank umum yang positif, kinerja BUS dan UUS relatif cukup baik selama triwulan I-2013. Total aset BUS dan UUS mengalami peningkatan dengan kinerja yang relatif stabil pada permodalan, profitabilitas, dan efisiensi perbankan syariah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Fungsi intermediasi BUS dan UUS mengalami peningkatan pada triwulan laporan. Pembiayaan yang disalurkan BUS dan UUS tercatat sebesar Rp161,08 triliun, meningkat sebesar Rp13,57 triliun atau 9,20% (qtq) dari triwulan sebelumnya. Peningkatan tersebut lebih tinggi dari triwulan yang sama pada tahun sebelumnya yang hanya sebesar 1,54% (qtq). Secara tahunan, pembiayaan BUS dan UUS meningkat sebesar Rp56,84 triliun atau 54,53% (yoy) (Grafik 2.22).

��

��

��

��

��

��

��

��

Grafik 2.22 Perkembangan Pembiayaan dan DPK

Peningkatan pembiayaan BUS dan UUS pada triwulan I-2013 diikuti dengan sedikit penurunan kualitas pembiayaan yang tercermin dari kenaikan rasio Non Performing Financing (NPF) gross BUS dan UUS. Pada triwulan I-2013, NPF gross BUS dan UUS mengalami peningkatan menjadi sebesar 2,75% dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,22%. Peningkatan NPF gross ini karena pengaruh perekonomian global yang secara tidak langsung juga berdampak negatif terhadap pembiayaan sektor tertentu di dalam negeri (Tabel 2.9). Penghimpunan DPK BUS dan UUS pada triwulan I-2013 mencapai Rp156,96 triliun, meningkat sebesar Rp9,45 triliun (6,41%, qtq) dibanding triwulan IV-2012 atau sebesar Rp37,32 triliun (33,8%, yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan komponen DPK tertinggi terjadi pada deposito mudharabah yang meningkat sebesar Rp11,69 triliun menjadi Rp96,42 triliun, diikuti 28



tabungan wadiah dan mudharabah sebesar Rp1,4 triliun menjadi Rp46,4 triliun. Peningkatan DPK antara lain disebabkan cukup besarnya simpanan dana milik pemerintah (Kementerian Agama) di BUS dan UUS pada Januari 2013 yang mencapai Rp9,2 triliun. Sementara itu, giro wadiah mengalami penurunan sebesar Rp3,64 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya. Penurunan tersebut menunjukkan tingginya tingkat persaingan di perbankan syariah untuk mendapatkan dana murah dalam bentuk tabungan dan giro. Dibandingkan dengan perbankan konvensional, jumlah jaringan perbankan syariah masih lebih sedikit dibandingkan jaringan perbankan konvensional. Pertumbuhan pembiayaan dan DPK UUS mengalami peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pembiayaan dan DPK BUS. Hal tersebut didukung oleh permodalan, dana dan infrastruktur sumber daya manusia bank induk UUS yang lebih baik dibandingkan BUS. Dengan perkembangan pembiayaan dan DPK selama triwulan I-2013, rasio financing to deposit (FDR) BUS dan UUS mengalami kenaikan dari sebelumnya 100,00% menjadi 102,62%. Kenaikan tersebut disebabkan pertumbuhan pembiayaan yang lebih tinggi (9,20%) dari pertumbuhan DPK (3,69%). Dalam pengelolaan likuiditasnya, perbankan syariah memanfaatkan likuiditas yang ada dan dibantu dengan pendanaan dari induk. Sejauh ini, dengan mencermati kondisi pasar uang antar bank dan aktiva likuid dibanding kewajiban yang relevan, perbankan syariah masih dapat mengelola likuiditasnya. Perkembangan positif perbankan syariah selama triwulan I-2013 juga tercermin dari peningkatan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR). CAR BUS dan UUS pada triwulan I-2013 naik tipis dari 14,13% menjadi 14,38%. Rasio CAR BUS dan UUS tersebut masih jauh di atas ambang batas sebesar 8%. Efisiensi BUS dan UUS pada triwulan I-2013 mengalami perbaikan dibandingkan triwulan IV-2012, yang tercermin dari perbaikan rasio BOPO untuk BUS dan UUS dari 81,37% menjadi 79,76% (qtq). Perbaikan rasio BOPO BUS dan UUS menunjukkan telah berjalannya upaya efisiensi yang dilakukan, antara lain berupa penurunan bertahap tingkat imbal hasil DPK yang harus dibayarkan perbankan syariah dengan tetap menjaga loyalitas nasabah. Profitabilitas perbankan syariah sebagaimana tercermin pada rasio Return on Asset (ROA) relatif stabil selama triwulan laporan. ROA BUS dan UUS mengalami peningkatan dari 2,14% pada triwulan IV-2012 menjadi 2,39% pada triwulan I-2013. Pada triwulan I-2013, total aset BUS dan UUS mencapai Rp209,60 triliun, naik7,48% atau sebesar Rp14,58 triliun (qtq). Dengan perkembangan tersebut, total aset BUS dan UUS merepresentasikan +4,86% dari keseluruhan aset industri perbankan nasional. Kenaikan jumlah aset tersebut didukung oleh peningkatan kontribusi UUS dalam pembiayaan dan DPK yang lebih tinggi dibandingkan BUS, karena semakin baiknya dukungan permodalan, dana dan infrastruktur dari induknya. Peningkatan kontribusi UUS terhadap industri perbankan syariah tercermin dari dua UUS yang mengalami kenaikan pangsa lebih dari 6% terhadap induknya pada akhir tahun 2012. Sejalan dengan perkembangan aset BUS dan UUS, terjadi peningkatan jaringan kantor BUS dan UUS. Pada triwulan I-2013, jumlah kantor BUS dan UUS meningkat sebanyak 79 kantor(3,49%, qtq) dari triwulan sebelumnya 2.262 kantor sehingga menjadi 2.341 kantor. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I - 2013

29


Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) BPRS menunjukkan kinerja yang positif pada triwulan I-2013. Total aset BPRS mengalami peningkatan didukung oleh profitabilitas dan efisiensi BPRS yang membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun demikian, permodalan dan kualitas pembiayaan mengalami sedikit penurunan. Fungsi intermediasi BPRS mengalami peningkatan pada triwulan laporan. Pembiayaan BPRS tercatat sebesar Rp3,75 triliun, meningkat sebesar Rp0,2 triliun atau 5,63% (qtq) dari triwulan sebelumnya. Namun demikian, pertumbuhan pembiayaan tersebut tidak disertai dengan peningkatan kualitas pembiayaan yang ditunjukkan dengan rasio NPF gross BPRS pada triwulan I-2013 sebesar 7,2%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,15%. Kondisi tersebut antara lain disebabkan semakin ketatnya persaingan dengan bank umum dalam mendapatkan dan mempertahankan nasabah pembiayaan. Bank umum mampu mendapatkan dan mempertahankan nasabah karena ditunjang oleh kualitas dan jaringan infrastruktur yang lebih baik (Tabel 2.9). Sejalan dengan pembiayaan BPR yang tumbuh positif, DPK pada triwulan I-2013 juga mengalami pertumbuhan sebesar Rp0,19 triliun atau 6,64% (qtq) menjadi sebesar Rp3,13 triliun. Pertumbuhan DPK BPRS dipengaruhi oleh pemberian return BPRS yang secara umum lebih tinggi dibandingkan bank umum. Selain itu, program penjaminan bagi nasabah BPRS dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga menjadi daya tarik bagi pemilik dana untuk menyimpan kelebihan dananya di BPRS ditengah tren penurunan return DPK perbankan Indonesia. Dengan perkembangan pembiayaan dan DPK selama triwulan I-2013, rasio financing to deposit (FDR) BPRS mencapai 119,67%, mengalami penurunan dari rasio triwulan sebelumnya sebesar 120,96%. Penurunan tersebut disebabkan pembiayaan tumbuh lebih kecil (5,63%, qtq) dibanding DPK (6,46%, qtq). Meskipun intermediasi BPRS mengalami peningkatan, namun permodalan BPRS mengalami sedikit penurunan. CAR BPRS pada triwulan I-2013 mengalami sedikit penurunan sebesar 3,02% (qtq) dari 25,16% menjadi 24,40%. Efisiensi BPRS pada triwulan I-2013 mengalami perbaikan dibandingkan triwulan I-2013, yang tercermin dari perbaikan rasio BOPO dari sebelumnya sebesar 86,25% menjadi 84,99%. Sejalan dengan perbaikan rasio BOPO di BUS dan UUS, perbaikan rasio BOPO di BPRS juga menunjukkan upaya efisiensi yang dilakukan BPRS telah berjalan dengan baik, seperti penurunan bertahap imbal hasil DPK. Profitabilitas BPRS mengalami peningkatan selama triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya, sebagaimana tercermin dari rasio Return on Asset (ROA) BPRS yang meningkat dari 2,64% menjadi 3,06% (qtq). Peningkatan ROA tersebut antara lain disebabkan oleh tingkat pertumbuhan aset pembiayaan telah dapat menghasilkan return yang lebih besar dibandingkan periode sebelumnya. Pada triwulan I-2013, total aset BPRS mencapai Rp4,90 triliun. Total aset tersebut meningkat Rp0,20 triliun atau 4,26% (qtq). Meskipun terdapat peningkatan total aset BPRS, namun terdapat penurunan jaringan kantor BPRS sebanyak 5 kantor(1,2%, qtq)dari triwulan sebelumnya 404 kantor sehingga menjadi 399 kantor. 30



Tabel 2.9 Statistik Triwulanan Perkembangan Perbankan Syariah Indikator Utama

2012 Triwulan I

Triwulan II

2013* Triwulan III

Triwulan IV

BUS + UUS Total aset (Rp. T) 151,86 155,41 168,66 195,02 DPK (Rp. T) 114,32 119,28 127,67 147,51 - Giro 12,51 12,72 13,78 17,71 - Tabungan 33,58 37,67 40,40 45,07 - Deposito 68,23 68,89 73,50 84,73 Pembiayaan (Rp. T) 104,24 117,59 130,36 147,51 Jumlah NPF (Rp T) 2,88 3,39 3,57 3,27 CAR (%) 15,33% 16,12% 14,98% 14,13% NPF Gross (%) 2,76% 2,88% 2,74% 2,22% NPF Net (%) 1,69% 1,86% 1,81% 1,34% ROA (%) 1,83% 2,05% 2,07% 2,14% BOPO (%) 85,27% 83,52% 83,20% 81,37% FDR (%) 91,18% 98,59% 102,19% 100,00% Jumlah Bank - BUS 11 11 11 11 - UUS 24 24 24 24 Jumlah Kantor 1887 1999 2150 2262 BPRS Total aset (Rp. T) 3,79 4,06 4,37 4,7 DPK (Rp. T) 2,32 2,48 2,69 2,94 Pembiayaan (Rp. T) 2,91 3,22 3,40 3,55 Jumlah NPF (Rp T) 0,19 0,21 0,23 0,22 CAR (%) 24,9% 24,3% 25,3% 25,16% NPF Gross (%) 6,42% 6,39% 6,87% 6,15% NPF Net (%) 5,4% 5,2% 5,6% 5,00% ROA (%) 2,7% 2,7% 2,6% 2,64% BOPO (%) 85,5% 85,4% 86,4% 86,25% FDR (%) 125,5% 129,7% 126,7% 120,96% Jumlah Bank Jumlah Kantor

155 373

156 378

156 386

Triwulan I

209,60 156,96 14,07 46,47 96,42 161,08 4,43 14,38% 2,75% 1,71% 2,39% 79,76% 102,62% 11 24 2341

4,90 3,13 3,75 0,27 24,40% 7,21% 7,20% 3,06% 84,99% 119,67%

158 404

159 399

2.10. Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Penyaluran kredit ke sektor UMKM selama triwulan I-2013 bergerak stabil. Berdasarkan segmentasinya, terjadi peningkatan pada seluruh segmen kredit usaha, baik mikro, kecil, maupun menengah. Berdasarkan jenis penggunaan, terjadi peningkatan untuk kredit modal kerja dan kredit investasi. Realisasi kredit UMKM pada triwulan I-2013 meningkat sebesar Rp3,4 triliun, tumbuh 0,6% (qtq) sehingga menjadi Rp555,6 triliun (Tabel 2.10). Relatif rendahnya pertumbuhan kredit UMKM merupakan fenomena awal tahun karena bank-bank belum banyak menyalurkan kreditnya. Kontribusi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan tercatat sebesar 19,5%, dengan pangsa kredit UMKM didominasi oleh usaha menengah (49,2%), diikuti usaha kecil (29,9%) dan usaha mikro (20,9%) (Tabel 2.10). Pemberian kredit UMKM yang seluruhnya bersifat produktif, sebagian besar (68,0%) disalurkan ke sektor perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, sektor pertanian,


31


perburuan dan kehutanan. Dari sisi kualitas, NPL kredit UMKM pada akhir triwulan I-2013 mencapai 3,77%, lebih tinggi dari posisi akhir triwulan IV-2012 sebesar 3,40% (Grafik 2.23). Tabel 2.10 Baki Debet Kredit UMKM Baki Debet 2012

Februari 2013 Baki Debet

Growth Net Ekspansi Ytd %

Pangsa %

Kredit UMKM Kredit Non UMKM Kredit Perbankan Segmentasi Kredit Usaha Mikro Kredit Usaha Kecil Kredit Usaha Menengah Jenis Penggunaan Kredit Modal Kerja Investasi Kredit Konsumsi

552,2 2.226,7 2.779,0 552,2 113,8 169,9 268,6 552,2 425,9 126,3 -

540,7 2.251,4 2.792,1 540,7 114,5 161,5 264,7 540,7 418,4 122,3 -

Maret 2013

19,4% 80,6% 100,0% 100,0% 21,2% 29,9% 49,0% 100,0% 77,4% 22,6% 0,0%

(11,5) 24,6 13,1 (11,5) 0,8 (8,4) (3,9) (11,5) (7,6) (4,0) -

Baki Debet

Pangsa

Net Ekspansi

%

-2,1% 1,1% 0,5% -2,1% 0,7% -4,9% -1,5% -2,1% -1,8% -3,1% 0,0%

555,6 2.287,1 2.842,7 555,6 116,1 166,2 273,3 555,6 430,2 125,5 -

19,5% 80,5% 100,0% 100,0% 20,9% 29,9% 49,2% 100,0% 77,4% 22,6% 0,0%

3,4 60,4 63,8 3,4 2,3 (3,6) 4,7 3,4 4,2 (0,8) -

YoY % 18,0% 27,7% 25,7% 18,0% 12,0% 12,9% 24,3% 18,0% 17,8% 18,7% 0,0%

Growth Ytd % 0,6% 2,7% 2,3% 0,6% 2,0% -2,1% 1,8% 0,6% 1,0% -0,6% 0,0%

mtm % 2,8% 1,6% 1,8% 2,8% 1,4% 2,9% 3,3% 2,8% 2,8% 2,6% 0,0%

� ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Grafik 2.23 NPL Kredit UMKM dan perbankan

Sementara itu, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah disalurkan hingga Maret 2013 tercatat sebesar Rp11,5 triliun (ytd) atau sebesar 32% dari target realisasi KUR. Sedangkan total KUR yang telah direalisasikan bank pelaksana hingga Maret 2013 telah mencapai Rp108,4 triliun. Baki debet KUR pada Maret 2013 tercatat sebesar Rp41,6 triliun, naik Rp0,8 triliun (2,1%) selama tahun 2013 (ytd). Penyaluran KUR masih terpusat di Jawa (47,9%), disusul Sumatera (22,0%), Kalimantan (10,6%), Sulawesi (12,0%), Bali (4,7%) dan Papua Maluku (2,7%). Penyaluran KUR masih didominasi sektor

32



perdagangan (53,7%), sementara penyaluran pada sektor pertanian termasuk perikanan hanya mencapai 19,8%. Berdasarkan kualitas kredit, NPL KUR pada Maret 2013 mencapai 4,43%, meningkat dibandingkan akhir triwulan IV-2012 yang tercatat sebesar 3,54%. Sedangkan Non Performing Guarantee (NPG) yang merupakan perbandingan antara klaim KUR yang dibayar Lembaga Penjamin Kredit (LPK) dengan KUR yang dijamin oleh LPK, tercatat sebesar 3,4%, relatif tetap dibanding periode akhir triwulan IV-2012.

2.11. Perkembangan Sistem Pembayaran Transaksi sistem pembayaran tetap dapat berjalan aman dan lancar selama triwulan I-2013. Pada triwulan I-2013, secara umum operasional sistem pembayaran berlangsung dengan baik dalam menopang kegiatan ekonomi. Nilai transaksi masih tetap tinggi sebesar Rp20.247 triliun, meskipun sedikit menurun (5,47%, qtq) dari triwulan sebelumnya sebesar Rp21.419 triliun (Tabel 2.11). Penurunan tersebut disebabkan oleh siklus awal tahun terkait menurunnya transaksi pengelolaan moneter, transaksi keuangan pemerintah, dan transaksi keuangan masyarakat. Sementara itu, volume (frekuensi transaksi) sedikit meningkat (2,47%, qtq) menjadi 902 juta transaksi, dari 880 juta transaksi pada triwulan sebelumnya. Peningkatan tersebut utamanya disumbang oleh transaksi kartu ATM dan ATM/debet (Tabel 2.12) yang menunjukkan makin tingginya aktivitas ekonomi masyarakat menggunakan instrumen pembayaran non tunai. Transaksi APMK meningkat dari 816.491 ribu transaksi menjadi 842.697 ribu transaksi. Sementara itu, volume transaksi BI-RTGS dan SKNBI pada triwulan laporan tercatat menurun. Volume transaksi sistem BI-RTGS pada triwulan I-2013 tercatat sebanyak 4,25 juta transaksi atau menurun 469 ribu transaksi (9,94%) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 4,72 juta transaksi. Volume transaksi SKNBI selama triwulan I-2013 mencapai 24,34 juta transaksi atau mengalami penurunan sebanyak 3.852 juta transaksi (13,66%) dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 28,19 juta transaksi. Berdasarkan penyelenggaraan sistem pembayaran, penurunan nilai transaksi terjadi pada sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Nilai transaksi pembayaran yang diselesaikan melalui sistem BI-RTGS tercatat sebesar Rp18.778 triliun, menurun sebesar 5,98% (qtq) dibandingkan triwulan IV-2012 sebesar Rp19.972 triliun. SKNBI tercatat menurun sebesar 4,19%, dari Rp573,89 triliun pada triwulan IV-2012 menjadi Rp549,87 triliun pada triwulan I-2013. Sementara itu, pada sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh industri terjadi peningkatan nilai transaksi. Peningkatan nilai transaksi terjadi melalui Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)3 sebesar 5,28% (qtq) dari Rp871,72 triliun pada triwulan IV-2012 menjadi Rp917,75 triliun pada triwulan I-2013.

3

APMK adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang terdiri dari kartu kredit, kartu ATM, dan kartu ATM/debet.


33


Tabel 2.11 Nilai Transaksi Pembayaran Transaksi Sistem Pembayaran Non Tunai

2012 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

2012

Nilai (Triliun Rp)

2013 Triwulan I

% Naik / (Turun) QtQ

YoY

RTGS - Pengelolaan Moneter - Pemerintah - Masyarakat - Pasar Modal - Valas - PUAB - Lain-lain Kliring Debet - Cek - Bilyet Giro - Warkat Debet Lainnya Kredit APMK - Kartu Kredit - Kartu ATM dan ATM/Debet

31.406,74 22.738,78 759,31 3.503,07 573,70 671,18 715,75 2.444,96 507,43 368,45 48,99 319,34 0,13 138,98 743,91 47,41 696,50

27.536,93 17.496,92 962,82 3.838,35 499,98 661,14 1.464,29 2.613,42 541,54 384,29 49,66 334,50 0,13 157,25 795,04 50,24 744,80

20.480,63 10.587,75 814,93 3.763,49 580,70 738,85 1.371,69 2.623,20 547,32 387,21 50,81 336,29 0,11 160,11 856,25 51,72 804,53

19.972,81 9.674,21 1.267,51 4.163,88 515,34 644,38 1.188,72 2.518,77 573,89 397,99 55,25 342,63 0,12 175,90 871,72 52,47 819,24

99.397,11 60.497,66 3.804,57 15.268,78 2.169,73 2.715,55 4.740,46 10.200,36 2.170,19 1.537,95 204,71 1.332,75 0,49 632,24 2.960,52 183,28 2.777,24

18.778,31 8.970,98 696,86 3.970,43 469,34 812,88 1.189,97 2.667,86 549,87 394,76 52,40 342,22 0,14 153,11 917,75 51,44 866,31

-5,98% -7,27% -45,02% -4,65% -8,93% 26,15% 0,10% 5,92% -4,19% -0,81% -5,15% -0,12% 15,93% -12,95% 5,28% -1,97% 5,75%

-40,21% -60,55% -8,22% 13,34% -18,19% 21,11% 66,26% 9,12% 8,36% 7,14% 6,96% 7,17% 11,00% 10,17% 23,37% 8,49% 24,38%

Uang Elektronik Total

0,32 32.658,41

0,44 28.873,95

0,56 21.884,77

0,65 21.419,06

1,73 104.529,55

0,59 20.246,52

-9,10% -5,47%

80,58% -38,01%

Tabel 2.12 Volume Transaksi Pembayaran Transaksi Sistem Pembayaran Non Tunai

2012 Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

2012

Volume (Ribu Transaksi)

2013 Triwulan I

% Naik / (Turun) QtQ

YoY

RTGS - Pengelolaan Moneter - Pemerintah - Masyarakat - Pasar Modal - Valas - PUAB - Lain-lain Kliring Debet - Cek - Bilyet Giro - Warkat Debet Lainnya Kredit APMK - Kartu Kredit - Kartu ATM dan ATM/Debet

4.162,40 17,94 172,24 3.642,26 20,40 17,47 10,39 281,72 24.360,98 10.681,43 934,62 9.524,19 222,62 13.679,54 689.906,86 53.699,05 636.207,81

4.301,22 17,11 200,41 3.744,58 15,12 17,51 20,36 286,13 26.870,09 10.884,50 954,61 9.703,50 226,39 15.985,59 743.708,70 55.108,12 688.600,58

4.315,70 19,70 175,61 3.759,56 19,75 16,69 21,62 302,78 26.673,62 10.545,85 923,49 9.403,35 219,02 16.127,77 795.582,00 55.985,75 739.596,25

4.719,10 17.498,42 24,33 79,08 242,27 790,53 4.100,64 15.247,04 19,31 74,57 12,96 64,62 19,25 71,61 300,35 1.170,97 28.193,28 106.097,97 10.585,89 42.697,68 945,04 3.757,76 9.429,85 38.060,89 211,01 879,03 17.607,39 63.400,29 816.490,61 3.045.688,16 56.786,93 201.512,20 759.703,68 2.554.536,47

4.250,03 24,20 135,79 3.752,93 16,30 17,43 19,39 284,00 24.341,27 10.615,23 926,41 9.469,70 219,12 13.726,04 842.696,76 56.655,37 786.041,39

-9,94% -0,54% -43,95% -8,48% -15,57% 34,51% 0,75% -5,44% -13,66% 0,28% -1,97% 0,42% 3,85% -22,04% 3,21% -0,23% 3,47%

2,11% 34,90% -21,16% 3,04% -20,08% -0,23% 86,71% 0,81% -0,08% -0,62% -0,88% -0,57% -1,57% 0,34% 22,15% 5,51% 23,55%

Uang Elektronik Total

17.260,81 735.691,04

24.703,09 799.583,10

27.784,71 854.356,02

30.875,31 90.362,93 880.278,31 2.970.007,99

30.728,04 902.016,09

-0,48% 2,47%

78,02% 22,61%

34



Secara keseluruhan, pada periode laporan berbagai perkembangan pada sistem pembayaran nasional tersebut menunjukkan tingkat ketersediaan layanan sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia melebihi target. Sistem BI-RTGS, BI-SSSS dan SKNBI mencapai 100%, melebihi target service level yang ditetapkan sebesar 99,90%. Kemampuan setelmen pembayaran melalui Sistem BI-RTGS juga cukup tinggi mencapai 99,96%, melebihi target 99,0%. Selain itu, penyelenggaraan transaksi yang aman dan lancar juga terjadi pada sistem pembayaran dengan APMK dan uang elektronik yang diselenggarakan di luar Bank Indonesia.

2.12. Perkembangan Pengedaran Uang Rata-rata Uang Kartal yang Diedarkan (UYD) selama triwulan I-2013 mengalami peningkatan dibanding periode sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya kebutuhan uang kartal oleh masyarakat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia serta pengaruh dari variabel ekonomi makro lainnya seperti inflasi dan nilai tukar. Uang kartal yang diedarkan (UYD) selama triwulan I-2013 meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sejalan dengan tetap kuatnya kegiatan ekonomi. Pada triwulan laporan, rata-rata harian UYD tercatat sebesar Rp397,54 triliun, meningkat sebesar Rp2,46 triliun atau 0,62% dibanding triwulan sebelumnya (Grafik 2.24). Peningkatan tersebut juga dipengaruhi oleh faktor musiman terkait perayaan hari besar keagamaan, yaitu Imlek pada Februari 2013, dan hari raya Nyepi dan Paskah pada Maret 2013, serta cuti bersama dalam rangka perayaan hari besar keagamaan. Berdasarkan komponennya, kenaikan UYD tersebut banyak ditopang oleh uang yang beredar di masyarakat (uang kartal). Uang yang beredar di masyarakat pada triwulan laporan rata-rata tercatat Rp332 triliun atau sedikit menurun dibandingkan dengan periode sebelumnya (Tabel 2.13). Sementara itu, uang yang beredar di perbankan sedikit meningkat (8,46%) terkait antisipasi bank memenuhi

� ��

��

��

� ��

��

��

��

��

��

��

�

��

�

��

�

��

��

��

��

��

��

�

��

�

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Grafik 2.24 Perkembangan Rata-rata Uang Kartal yang Diedarkan (qtq)

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Grafik 2.25 Perkembangan Rata-rata Uang Kartal yang Diedarkan (yoy)


35


permintaan masyarakat menghadapi liburan masyarakat. Dari perkembangan tersebut, komposisi uang beredar di masyarakat dan perbankan terhadap UYD tidak banyak berubah, yaitu sekitar 84% dan 16%. Berdasarkan pecahan, UYD pada triwulan laporan banyak didominasi oleh Uang Pecahan Besar (Rp20.000 ke atas). Komposisi pecahan Rp100.000, Rp50.000 dan Rp20.000 masing-masing tercatat sebesar 59,89%, 30,25% dan 2,51% dari total UYD. Perkembangan ini sejalan dengan peningkatan nilai transaksi kartu ATM dan ATM/Debet untuk memenuhi kegiatan transaksi penarikan tunai dan transfer.

Tabel 2.13 Perkembangan Rata-rata UYD di Masyarakat dan Bank Nominal (triliun Rp) Masyarakat

Pangsa

Bank

Jumlah

Masyarakat

Bank

Jumlah

2012

Periode

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

291,04 300,39 327,65 334,84

52,90 51,88 65,11 60,24

343,93 352,26 392,76 395,08

84,62% 85,27% 83,42% 84,75%

15,38% 14,73% 16,58% 15,25%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2013

Triwulan I

332,20

65,34

397,54

83,56%

16,44%

100,00%

Di tengah tren peningkatan tersebut, kecukupan UYD masih tetap terjaga, bahkan pada periode laporan pertumbuhan uang keluar dari Bank Indonesia (outflow) tercatat menurun. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (qtq), jumlah aliran uang keluar rupiah tercatat Rp74,33 triliun, menurun 44,35% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Tabel 2.14). Sementara itu, jumlah aliran masuk uang rupiah ke Bank Indonesia (inflow) pada triwulan I-2013 tercatat sebesar Rp119,49 triliun, meningkat 51,98% (qtq) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Penurunan outflow dan peningkatan inflow uang tersebut merupakan siklus normal setiap awal tahun sejalan dengan arus balik uang kartal pasca Natal dan liburan tahun baru. Dalam rangka menjaga uang rupiah agar selalu dalam kondisi layak edar, Bank Indonesia melakukan sortasi uang yang masuk dengan memisahkan antara Uang Layak Edar (ULE) dan Uang Tidak Layak Edar (UTLE). Berdasarkan hasil sortasi tersebut, ULE akan diedarkan kembali, sedangkan UTLE akan dimusnahkan. Selama triwulan I-2013, jumlah uang rupiah yang dimusnahkan sebesar Rp14,74 triliun atau 1,20 miliar lembar, yang seluruhnya merupakan uang kertas.

36



Tabel 2.14 Indikator Pengedaran Uang Indikator Rata-rata UYD (Triliun Rp) Pertumbuhan UYD (qtq) Pertumbuhan UYD (yoy) Outflow (Triliun Rp) Pertumbuhan Outflow (qtq) Pertumbuhan Outflow (yoy) Inflow (Triliun Rp) Pertumbuhan Inflow (qtq) Pertumbuhan Outflow (yoy) Pemusnahan : Pemusnahan (Triliun Rp) Pertumbuhan (qtq) Pertumbuhan (yoy) Bilyet (Miliar) Pertumbuhan (qtq) Pertumbuhan (yoy)

2012 Triwulan I

Triwulan II

2013 Triwulan III

Triwulan IV

Triwulan I

343,93 1,30% 14,22% 62,31 -41,87% 69,26% 95,34 36,10% 45,88%

352,26 2,42% 16,56% 108,61 74,30% 35,22% 76,70 -19,55% 38,17%

392,76 11,49% 16,09% 125,05 15,14% 1,45% 115,58 50,69% 12,77%

395,08 0,59% 16,37% 133,57 6,81% 24,60% 78,63 -31,97% 12,24%

397,54 0,62% 15,59% 74,33 -44,35% 19,28% 119,49 51,98% 25,33%

33,05 -20,69% -22,14% 1,52 -15,75% -4,37%

4,59 -86,12% -87,87% 0,72 -52,82% -44,37%

2,54 -44,70% -93,64% 0,54 -25,07% -55,34%

7,39 191,35% -82,26% 1,04 92,33% -42,71%

14,74 99,48% -55,39% 1,20 15,84% -21,24%


37



38


BAB 3 Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesia

Memperhatikan perkembangan kondisi ekonomi global dan domestik, Bank Indonesia menempuh berbagai kebijakan. Kebijakan moneter ditempuh untuk mengarahkan inflasi pada sasaran yang telah ditetapkan dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bank Indonesia juga memperkuat ketahanan perbankan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian bank. Untuk mendukung kebijakan tersebut, kelancaran sistem pembayaran dan pemenuhan uang beredar juga menjadi fokus kebijakan Bank Indonesia selama triwulan I-2013. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya, serta melakukan upaya edukasi dan komunikasi dengan stakeholders.

Bab 3 • Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesia

3.1. Stabilitas Moneter Bank Indonesia tetap konsisten menempuh kebijakan moneter yang dapat menjaga inflasi pada sasaran yang telah ditetapkan, sambil terus berupaya menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan arah kebijakan itu, Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan yang terdiri dari kebijakan suku bunga, kebijakan nilai tukar, dan kebijakan makroprudensial, serta terus memperkuat strategi komunikasi dan mempererat koordinasi kebijakan dengan pemerintah.

3.1.1. Kebijakan Moneter Kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia selama triwulan laporan tetap diarahkan untuk dapat mencapai target inflasi yang telah ditetapkan, sambil terus berupaya menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitan ini, kebijakan moneter yang ditempuh diarahkan untuk memitigasi pengaruh meningkatnya tekanan inflasi jangka pendek yang bersumber dari kenaikan harga pangan (volatile food) dan masih berlanjutnya tekanan terhadap keseimbangan eksternal. Konsisten dengan arah kebijakan tersebut, maka sepanjang triwulan I-2013 Bank Indonesia mempertahankan BI Rate pada level 5,75% yang dinilai masih konsisten dengan pencapaian sasaran inflasi tahun 2013 dan 2014 sebesar 4,5%+1%. Ke depan, Bank Indonesia akan terus menempuh arah kebijakan yang konsisten dengan sasaran inflasi yang telah ditetapkan sambil terus mencermati berbagai risiko yang dapat memengaruhi keseimbangan ekonomi makro dan menyesuaikan respons kebijakan moneter sesuai kebutuhan. Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sesuai dengan kondisi fundamental yang selama ini ditempuh akan dilanjutkan dan diperkuat dengan percepatan upaya-upaya pendalaman pasar valuta asing. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi bersama pemerintah dengan fokus pada upaya menekan defisit transaksi berjalan dan meminimalkan tekanan inflasi dari sisi volatile food. Bank Indonesia juga terus berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal pemantapan Protokol Manajemen Krisis (PMK). Program Kerja ini merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya. Sebagaimana diketahui, PMK adalah suatu pedoman atau tata cara kerja, mekanisme koordinasi dan pengambilan keputusan yang terintegrasi dalam melaksanakan langkah-langkah pencegahan dan/ atau penanganan krisis, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PMK Nasional. Protokol koordinasi dalam PMK Nasional menggunakan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) sebagaimana termaktub pada Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan utama program kerja pemantapan PMK 2013 mencakup penguatan PMK Bank Indonesia dan kontribusi pada PMK Nasional. Di sisi penguatan PMK, Bank Indonesia sedang menyiapkan dua buah kajian yaitu rekalibrasi indikator surveillance (analytical tools) dan opsi kebijakan (policy tools). Sementara di sisi kontribusi pada PMK Nasional, Bank Indonesia berperan aktif dalam penyusunan atau penyempurnaan berbagai dokumen sebagai landasan koordinasi dan tata kelola anggota FKSSK dan ikut serta pada kegiatan simulasi krisis. Sampai dengan triwulan I-2013, pencapaian program kerja antara lain berupa persetujuan terhadap kerangka acuan pokok kajian, pelaksanaan simulasi krisis mini PMK nasional, dan penyampaian rancangan skenario simulasi krisis nasional (full dress simulation).

40



Koordinasi kebijakan dengan pemerintah juga dilakukan Bank Indonesia melalui berbagai kantor Bank Indonesia Perwakilan Dalam Negeri (KPw DN) di berbagai wilayah. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia melakukan program inisiatif Penguatan Peran KPw DN untuk mendukung stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran, serta lebih berkontribusi pada perkembangan perekonomian daerah. Program inisiatif mencakup tiga kelompok besar kegiatan yakni: 1. Memperkuat aspek formulasi, implementasi dan komunikasi kebijakan yang dituangkan melalui penyempurnaan ketentuan intern mengenai Kajian Ekonomi Regional dan Program Pengembangan Sistem Informasi Ekonomi Regional. 2. Memperkuat peran KPw DN Bank Indonesia dalam mendukung perekonomian daerah melalui kontribusi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Anggaran dan Pendapatan Daerah (RAPBD), penyusunan model makro ekonomi daerah dan penguatan komunikasi serta kerjasama dengan Kementerian/Lembaga dan stakeholders daerah. 3. Memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi (TPI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam stabilisasi harga melalui penyelenggaraan Rakornas IV TPID tahun 2013, High Level Meeting TPI dan Pokjanas TPID, membangun website TPI dan Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID, serta mengembangkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) pilot project Jakarta dan PIHPS nasional. Sepanjang triwulan I-2013, program inisiatif penguatan peran KPwDN Bank Indonesia telah melaksanakan beberapa kegiatan dan mencatat kemajuan yang cukup berarti. Kegiatan-kegiatan tersebut yaitu:

Uji coba program Sistem Informasi Ekonomi Regional (SIER), khususnya untuk data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) seluruh Indonesia dan secara bertahap diperluas untuk mencakup juga data inflasi daerah. Secara keseluruhan program SIER direncanakan selesai pada akhir tahun 2013.

Penjajakan awal dengan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai pentingnya penyelarasan asumsi makro daerah dalam penyusunan RKPD dan RAPBD untuk mendukung pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi nasional dan sekaligus mengamankan pencapaian sasaran inflasi nasional.

Pengembangan Regional Model Bank Indonesia (REMBI) dengan prototype Jakarta sebagai bentuk kontribusi KPw DN Bank Indonesia bagi perencanaan perekonomian daerah. Selain di Jakarta, juga dilakukan uji coba REMBI untuk beberapa daerah yang disesuaikan dengan karakteristik ekonomi daerah.

Penguatan komunikasi mengenai ekonomi daerah yang diselenggarakan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) Forum Kajian Pembangunan. Peserta FGD terdiri dari World Bank, Bank Indonesia, pengamat ekonomi, akademisi dan Kementerian Perencanaan Pembangunan/ Bappenas.

Pertemuan teknis bulanan TPI dan TPID dalam rangka memperkuat peran TPI dan TPID dalam rangka stabilisasi harga. Selain itu, telah dilaksanakan komunikasi yang lebih efektif melalui High


41


Level Meeting TPID menjelang pelaksanaan Rakornas IV TPID yang diadakan pada 8 Mei 2013. Dalam rangka pelaksanaan penguatan peran dan komunikasi TPI dan TPID, juga akan dilakukan pengembangan website TPI dan Pokjanas TPID, sebagai sarana tukar menukar informasi.

Pengembangan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) dengan pilot project TPID Jakarta, yang merupakan kelanjutan dari hasil kesepakatan bersama Rakornas III tahun 2012. Saat ini, tahapan pengembangan PIHPS Jakarta masih berlangsung untuk pengembangan aplikasi. Pengembangan sistem informasi harga juga dikembangkan di daerah-daerah lain seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Cirebon.

Selain berbagai kebijakan tersebut, Bank Indonesia juga terus menempuh upaya untuk memperkuat implementasi kerangka kebijakan stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran yang terintegrasi dan didukung penguatan operasi moneter. Program tersebut meliputi dua kelompok kegiatan utama yaitu: a. Implementasi kerangka kerja kebijakan moneter yang terintegrasi dengan kebijakan stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran. b. Harmonisasi operasi moneter dengan framework kebijakan moneter. Sampai dengan triwulan I-2013, beberapa kegiatan yang telah dilakukan yaitu konsolidasi pelaksanaan insiatif antar-satuan kerja dan penyusunan dedicated team serta penyusunan konsep Peraturan Dewan Gubernur (PDG) Kerangka Kerja dan Proses Perumusan Kebijakan Utama Bank Indonesia. Terkait dengan kegiatan harmonisasi operasi moneter dengan framework kebijakan moneter, telah dilakukan kajian awal mengenai reposisi BI rate sebagai policy rate.

3.1.2. Pengelolaan Operasi Moneter dan Nilai Tukar Arah kebijakan moneter Bank Indonesia tersebut didukung pula oleh pengelolaan operasi moneter dan nilai tukar. Pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia melalui operasi moneter pada triwulan I-2013 tetap diarahkan untuk mengelola likuiditas rupiah sehingga dapat mengarahkan suku bunga pasar uang yang konsisten dengan upaya mencapai target inflasi 4,5%+1%. Konsisten dengan arah pengelolaan operasi moneter tersebut, Bank Indonesia menerapkan strategi moneter dengan melaksanakan operasi moneter yang bersifat penyerapan ke tenor yang lebih panjang. Dalam kaitan ini, rata-rata tertimbang diskonto SBI 9 bulan meningkat dari 4,80% pada Desember 2012 menjadi 4,87% pada Maret 2013 (Grafik 3.1). Seiring dengan kenaikan rata-rata tertimbang diskonto SBI tersebut, penggunaan instrumen SBI dan SBIS untuk menyerap ekses likuiditas juga meningkat 18% dibandingkan dengan periode sebelumnya (Grafik 3.2). Peningkatan penyerapan melalui instrumen SBI tersebut berpengaruh kepada komposi penempatan di instrumen lain. Posisi Deposit Facility (DF) tenor O/N selama triwulan I-2013 turun sebesar 24% bila dibandingkan dengan posisi di akhir triwulan IV-2012. Selain itu, posisi Term Deposit (TD) Rupiah juga menurun 31% dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga menjadi Rp125 triliun pada akhir triwulan I-2013. Kendati demikian, posisi TD Rupiah tersebut masih dominan yaitu mencapai 34% dari total instrumen moneter.

42



� ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

� ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Grafik 3.1 Suku Bunga Instrumen Operasi Moneter

��

��

Grafik 3.2 Posisi Instrumen Operasi Moneter

Sementara itu, posisi Reverse Repo SBN cenderung stabil, meningkat hanya 1% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Posisi Reverse Repo SBN per akhir triwulan I-2013 tercatat sebesar Rp82 triliun atau 94% dari posisi SBN yang dimiliki Bank Indonesia sebesar Rp87 triliun. Penggunaan Reverse Repo SBN sebagai instrumen operasi moneter Bank Indonesia terus dioptimalkan. Selain sebagai instrumen penyerap ekses likuiditas, penggunaan Reverse Repo SBN diharapkan dapat mendukung upaya pendalaman pasar keuangan. Dengan perkembangan strategi penyerapan likuiditas rupiah tersebut, posisi total instrumen moneter pada akhir triwulan laporan tercatat sebesar Rp369 triliun. Posisi operasi moneter tersebut menurun 14% dari Rp429 triliun pada akhir periode triwulan IV-2012. Penurunan posisi instrumen moneter merupakan dampak dari stabilisasi nilai tukar yang ditempuh oleh Bank Indonesia dan kontraksi neto keuangan pemerintah pada bulan Januari dan Februari 2013. Dalam kaitan dengan pengelolaan nilai tukar, Bank Indonesia senantiasa meminimalkan volatilitas yang dapat terjadi sehingga pergerakan nilai tukar rupiah masih sesuai dengan kondisi fundamental perekonomian. Untuk itu, Bank Indonesia terus melakukan pemantauan, komunikasi dan upaya stabilisasi di pasar valas secara terukur. Sejauh ini arah kebijakan tersebut dapat menjaga volatilitas nilai tukar rupiah tetap terkelola dengan baik dan mendukung tetap terkendalinya ekspektasi inflasi. Selain kebijakan tersebut, Bank Indonesia juga melakukan upaya peningkatan pasokan likuiditas valas domestik melalui instrumen Term Deposit valas (TD valas). Instrumen TD valas tersebut memberikan alternatif penempatan valas di Bank Indonesia bagi perbankan dalam negeri. Penempatan valas tersebut selanjutnya dikelola oleh Bank Indonesia untuk menjaga keseimbangan supply dan demand valas di pasar domestik. Sepanjang triwuIan I-2013, instrumen TD valas ditawarkan dalam tenor 7 hari, 14 hari, dan 30 hari. Penawaran instrumen tersebut mendapatkan respons yang positif dari perbankan. Dalam 13 kali lelang yang diselenggarakan selama periode laporan, secara total Bank Indonesia menyerap likuiditas valas sebesar USD16,693 miliar. Jumlah peserta lelang TD valas tercatat sebanyak 16 bank peserta,


43


dan pada setiap lelang selalu terjadi kelebihan penawaran yang masuk (oversubscribed) dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Pada akhir triwulan I-2013, posisi TD valas tercatat sebesar USD3,250 miliar, naik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar USD2,895 miliar. Ditinjau dari tenornya, penempatan TD valas didominasi oleh penempatan untuk tenor 7 hari (Grafik 3.3).

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Grafik 3.3 Term Deposit Valas (USD)

Kenaikan posisi TD valas antara lain dipengaruhi oleh level suku bunga TD valas yang bersaing. Seiring dengan terjadinya peningkatan suku bunga pasar uang di luar negeri, suku bunga TD valas untuk seluruh tenor juga meningkat. Pada lelang terakhir triwulan I-2013, suku bunga rata-rata tertimbang TD valas untuk 1 minggu, 2 minggu dan 1 bulan masing-masing sebesar 0,13%, 0,14%, dan 0,16%, meningkat dibandingkan dengan tingkat suku bunga pada lelang TD valas di awal Maret 2013 (lelang tanggal 11 Maret 2013), yaitu masing-masing 0,12%, 0,13%, dan 0,15% (Grafik 3.4)

��

��

��

��

��

��

��

��

� ��

��

� ��

��

Grafik 3.4 Perkembangan Suku Bunga Rata-Rata TD Valas4

4

Data kosong menunjukkan lelang TD valas tidak ada yang dimenangkan untuk tenor dimaksud.

44



Dalam kaitan dengan upaya mendukung pengelolaan nilai tukar, pada triwulan laporan Bank Indonesia juga menerbitkan penyempurnaan ketentuan mengenai pembelian valas kepada bank5. Penyempurnaan ketentuan tersebut terkait dengan pengaturan tentang pembelian valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan oleh Pedagang Valuta Asing (PVA) dan Penyelenggara Transfer Dana/ Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU). Hal tersebut dimaksudkan agar pembelian valuta asing oleh kedua pelaku ekonomi tersebut sesuai dengan kegiatan usahanya dan menjamin kesetaraan dengan ketentuan yang telah berlaku bagi nasabah Bank. Dalam penyempurnaan ketentuan mengenai pembelian valas kepada bank tersebut antara lain diatur mengenai penyerahan Uang Kertas Asing (UKA) dari bank kepada PVA yang wajib dilakukan secara fisik (tidak melalui pemindahbukuan). Selain itu, PVA/KUPU wajib menyampaikan dokumen underlying transaksi untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah di atas USD100.000 per bulan. Ketentuan tersebut berlaku mulai tanggal 4 Maret 2013, dan khusus untuk pengaturan mengenai pembelian valuta asing oleh PVA akan berlaku efektif pada tanggal 1 Mei 2013.

3.1.3. Koordinasi Pengendalian Inflasi dengan Pemerintah Pencapaian tingkat inflasi yang rendah dan stabil tidak terlepas dari berbagai koordinasi kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia dilakukan secara intensif melalui berbagai forum, khususnya Tim Pengendalian Inflasi (TPI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Pada triwulan I-2013, TPI/TPID melakukan beberapa kegiatan antara lain penyusunan buku Laporan TPI tahun 2012, konsolidasi program kerja TPI tahun 2013 dan melaksanakan berbagai diskusi mengenai upaya-upaya pengendalian inflasi. Beberapa program kerja TPI/TPID yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat antara lain penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) dan asesmen mengenai Sistem Logistik Nasional (Sislognas), Properti, dan Implikasi Kebijakan Stabilisasi Harga Pangan dalam konteks Undang-Undang Pangan. Selama triwulan I-2013, selain melakukan pembahasan rutin di rapat TPI/TPID, Bank Indonesia juga menginisiasi pertemuan bilateral dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian guna menyikapi tingginya tekanan harga pangan. Pertemuan dilakukan guna membahas mengenai fenomena lonjakan inflasi bahan pangan tersebut sekaligus menggali informasi mengenai langkahlangkah antisipasi yang telah ditempuh pemerintah dalam mengatasi lonjakan harga pangan dimaksud. Selain itu, pertemuan tersebut juga dimaksudkan sebagai langkah awal untuk menjajaki kemungkinan koordinasi dan sinergi yang lebih baik antara Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) dengan Tim Stabilisasi Harga Pangan yang koordinasinya berada di bawah Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian. Sehubungan dengan kebijakan pembatasan hortikultura, akan dilakukan pemantauan tiap bulan terhadap perkembangan harga delapan komoditas hortikultura di dalam keranjang Indeks Harga Konsumen (IHK).

5

Surat Edaran No. 15/3/DPM tanggal 28 Februari 2013 perihal Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/42/DPD tentang Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah Kepada Bank.


45


3.1.4. Pengelolaan Utang Luar Negeri (ULN) Pengelolaan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pemantauan perkembangan ULN pemerintah dan swasta. Selain itu, sebagai pemegang kas pemerintah, Bank Indonesia menatausahakan ULN pemerintah termasuk melakukan pembayaran ULN pemerintah yang jatuh tempo. ULN pemerintah yang ditatausahakan Bank Indonesia berasal dari kreditor multilateral, bilateral, kredit ekspor dan komersial serta global bond. Penggunaan ULN dalam membiayai defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan melalui transfer langsung ke rekening kas umum negara. Sementara itu,untuk membiayai proyek-proyek pemerintah, penarikan pinjaman ULN dilakukan dengan cara pembayaran langsung, penempatan dana pada rekening khusus, penerbitan letter of credit (L/C) dan pembiayaan pendahuluan. Untuk ULN swasta mencakup kebutuhan pembiayaan investasi, modal kerja dan kebutuhan valas. Posisi ULN Indonesia sampai dengan Maret 2013 tercatat mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan IV-2012. Posisi ULN meningkat dari USD251,2 miliar menjadi USD253,2 miliar atau meningkat 0,3% (qtq). Peningkatan posisi terjadi pada ULN Swasta sebesar USD2,8 miliar (2,2% qtq) menjadi USD129,0 miliar, sementara posisi ULN pemerintah dan Bank Indonesia turun sebesar USD2,0 miliar (-1,6% qtq) menjadi USD124,1 miliar. Peningkatan ULN swasta disebabkan oleh meningkatnya posisi utang pada instrumen loan agreement and Global Debt Securities sebesar USD2,5 miliar (2,4% qtq). Sementara itu, penurunan ULN pemerintah dan Bank Indonesia disebabkan oleh penurunan pada instrumen loan agreement, khususnya terkait dengan pinjaman bilateral. Selain memonitor posisi ULN, Bank Indonesia juga melakukan pengukuran rasio indikator kerentanan ULN Indonesia, yang selanjutnya digunakan untuk mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia. Berdasarkan indikator kerentanan ULN Indonesia, secara umum, perkembangan indikator beban utang masih berada pada kisaran normal, dengan beberapa rasio mengalami peningkatan dan beberapa lainnya mengalami penurunan. External Debt to GDP Indonesia dan Debt Service Ratio (DSR) pada triwulan I-2013 masing-masing sebesar 28,6% dan 34,7% sedikit menurun dibandingkan dengan triwulan IV-2012 sebesar 28,7% dan 39,1%. Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto Indonesia yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan utang memberi kontribusi pada membaiknya rasio External Debt to GDP. Adapun pembayaran utang yang menurun dalam periode laporan seiring dengan penurunan aktivitas impor, juga berdampak pada perbaikan Debt Service Ratio (DSR). Dari perkembangan ULN tersebut, secara umum indikator beban utang masih berada pada kisaran normal. External Debt to GDP Indonesia dan Debt Service Ratio (DSR) pada triwulan I-2013 masingmasing sebesar 28,6% dan 34,7% sedikit menurun dibandingkan dengan triwulan IV-2012 sebesar 28,7% dan 39,1% (Grafik 3.5). Sementara itu, External Debt to Export dan Short term Debt to reserve pada triwulan I-2013 masing-masing sebesar 115,4% dan 50,8%, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV-2012 masing-masing 113,6% dan 48,5%. Peningkatan rasio External Debt to Export di antaranya disebabkan oleh berlanjutnya tren penurunan ekspor Indonesia pada triwulan I-2013, sedangkan peningkatan rasio short term debt to reserve disebabkan terjadinya penurunan cadangan devisa yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan ULN jangka pendek. ULN jangka pendek turun sebesar USD1,4 miliar (2,5% qtq) lebih kecil dibandingkan dengan penurunan cadangan devisa sebesar USD8,0 miliar (7,1% qtq).

46



� ��

� ��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Grafik 3.5 Indikator Beban ULN Indonesia

Terkait pelaksanaan tugas penatausahaan ULN pemerintah, jumlah penarikan ULN pemerintah yang diadministrasikan Bank Indonesia pada triwulan I-2013 tercatat sebesar USD 89,8 juta (Tabel 3.1) dengan realisasi pembayaran ULN pemerintah tercatat sebesar USD1.036,4 juta (Tabel 3.2). Tabel 3.2 Realisasi Pembayaran ULN Pemerintah

Tabel 3.1 Realisasi Penarikan ULN Pemerintah (Juta USD) Pemerintah Multilateral Bilateral Fasilitas Kredit Ekspor (FKE) Komersial Obligasi

2013 Januari

Februari

Maret

34,3 26,1 4,6

13,2 7,2 1,7

42,2 5,3 0,3

3,2 0,4 34,3

0,5 3,7 36,6 13,1 42,2

Sumber : Statistik ULN Indonesia

Triwulan I 89,8 38,6 6,7 3,8 40,7 89,8

(Juta USD)

2013 Januari

Februari

Pemerintah 500,1 194,2 Multilateral 173,6 95,6 Bilateral 16,6 14,6 Fasilitas Kredit Ekspor (FKE) 81,4 31,3 Komersial 1,6 5,5 Obligasi 226,8 47,2 Bank Indonesia Multilateral Bilateral Komersial Total 500,1 194,2

Maret

Triwulan I

318,6 34,5 6,2

1.012,9 303,7 37,3

27,7 6,5 243,6 23,5

140,5 13,7 517,6 23,5

23,5 342,1

23,5 1.036,4

Sumber : Statistik ULN Indonesia

Aspek penting dalam pembayaran ULN pemerintah yaitu terlaksananya pembayaran cicilan pokok dan bunga yang aman, akurat dan tepat waktu karena dapat berpengaruh pada reputasi Bank Indonesia dan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Bank Indonesia harus dapat menjamin ketersediaan valuta asing yang diperlukan pemerintah sesuai dengan valuta pinjaman yang harus dibayarkan. Untuk mendukung kinerja pembayaran ULN yang aman, akurat dan tepat waktu serta menjaga keakurasian data realisasi pembayaran ULN pemerintah, setiap bulan dilakukan rekonsiliasi data realisasi pembayaran dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).


47


Sebagai perwujudan dari pelaksanaan transparansi informasi mengenai perkembangan utang luar negeri, Bank Indonesia bersama-sama dengan Kementerian Keuangan telah menerbitkan publikasi Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) setiap bulan. Publikasi ini menyajikan data ULN pemerintah, Bank Indonesia dan sektor swasta. Bank Indonesia dan Kemenkeu telah menerbitkan publikasi SULNI edisi April 2013, dengan posisi data Februari 2013. Publikasi tersebut dapat diakses melalui website Bank Indonesia. Selain menerbitkan SULNI, Bank Indonesia dan Kemenkeu juga telah menerbitkan publikasi Statistik Utang Sektor Publik Indonesia (SUSPI), yang terdiri dari data utang pemerintah, Bank Indonesia dan BUMN, baik utang domestik maupun ULN. SUSPI (Public Sector Debt Statistics/PSDS) merupakan joint program antara World Bank dan International Monetary Foundation (IMF) dalam rangka penyediaan data utang sektor publik di setiap negara dalam standar internasional yang dapat diperbandingkan (comparable). Data utang pemerintah, utang bank sentral dan utang BUMN untuk periode triwulan I-2010 s.d. triwulan IV-2012 telah dipublikasikan dalam website World Bank dan saat ini tim SUSPI tengah menyusun data utang sektor publik untuk triwulan 1-2013. Upaya peningkatan kualitas data ULN merupakan sebuah keharusan baik dari segi akurasi, cakupan maupun keterpercayaan. Dalam konteks yang lebih luas, akurasi data menjadi sangat penting karena statistik ULN selain digunakan untuk keperluan pemantauan risiko ULN, juga digunakan untuk penyusunan Neraca Pembayaran dan Posisi Investasi Internasional Indonesia serta bahan pendukung dalam pengambilan kebijakan moneter. Untuk itu, Bank Indonesia melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan keakurasian data ULN swasta, diantaranya dengan melakukan validasi data pelaporan ULN yang disampaikan oleh pelapor swasta, melakukan sosialisasi ketentuan Bank Indonesia tentang pelaporan ULN serta melakukan beberapa penyempurnaan agar ketentuan pelaporan mudah diimplementasikan. Selain itu, Bank Indonesia juga terus berupaya menambah cakupan pelapor dan melaksanakan Forum Kemitraan dengan korporasi untuk meningkatkan efektivitas koordinasi pelaporan ULN swasta.

3.1.5. Pengelolaan Database Statistik dan Survei untuk Mendukung Perumusan Kebijakan Bank Indonesia juga melakukan kegiatan penyusunan statistik antara lain dalam bentuk penyediaan data dan informasi ekonomi, keuangan dan moneter, penyusunan laporan/analisis, serta pelaksanaan berbagai jenis survei yang terkait dengan kondisi eksternal, keuangan, moneter dan sektor riil. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan senantiasa mengedepankan upaya untuk mewujudkan data/statistik dan informasi yang CRATA yaitu komprehensif (comprehensive), terpercaya (reliable), akurat (accuracy), terkini (timeliness) dan mudah untuk diakses (accessible) serta sesuai dengan standar yang berlaku secara internasional. Untuk statistik sektor eksternal, pada triwulan I-2013, Bank Indonesia telah mempublikasikan data Statistik Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) triwulan IV-2012 beserta laporan lengkapnya yang berisi penjelasan komprehensif tentang perkembangan NPI selama triwulan laporan. Selain itu, Bank Indonesia juga telah menyusun laporan perkembangan NPI terkini untuk melengkapi dokumen (offering circular) penerbitan obligasi pemerintah dalam valuta asing. 48



Sehubungan dengan implementasi ketentuan Devisa Hasil Ekspor (DHE), data ekspor menunjukkan kualitas yang semakin membaik dan berdampak pada peningkatan kualitas statistik neraca pembayaran Indonesia.6 Berdasarkan pemantauan sampai dengan akhir triwulan I-2013, aliran DHE melalui bank devisa di dalam negeri secara kumulatif pada periode Januari s.d. Maret 2013 meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, baik secara nominal maupun pangsanya terhadap total nilai DHE, yaitu dari USD30,755 juta (80,6% terhadap nilai DHE) menjadi sebesar USD31,672 juta (83,7% terhadap nilai DHE). Sebaliknya DHE yang diterima melalui bank di luar negeri mengalami penurunan dari USD7,418 juta (19,4% terhadap nilai DHE) sebesar USD6,166 juta (16,3% terhadap nilai DHE) untuk periode perbandingan yang sama. Berdasarkan pemantauan DHE, komoditi utama ekspor Indonesia yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan DHE adalah coal, palm oils, machinary and mechanic, textile dan textile product, dan rubber. Tingkat kepatuhan eksportir terhadap ketentuan ini cukup tinggi. Sampai dengan akhir triwulan I-2013, terdapat 110 perusahaan eksportir yang dikenakan sanksi penangguhan pelayanan ekspor, dimana 11 diantaranya telah dibebaskan dari sanksi penangguhan tersebut. Perusahaan eksportir yang dikenakan sanksi penangguhan terutama bergerak pada komoditi peternakan dan hasil olahan hewan, textile dan textile product, mesin dan mekanik, chemical products, serta batu bara. Sementara itu, eksportir migas asing telah mematuhi ketentuan DHE dengan menyampaikan ke Bank Indonesia laporan incoming transfer dari luar negeri pada bank devisa domestik. Untuk mendukung efektivitas implementasi ketentuan tersebut, Bank Indonesia telah melakukan berbagai kegiatan antara lain menyusun aplikasi untuk kemudahan akses hasil monitoring DHE dan melakukan asesmen dampak implementasi ketentuan DHE terhadap akurasi data ekspor pada dokumen pabean (Pemberitahuan Ekspor Barang/PEB). Berdasarkan hasil asesmen tersebut, terdapat sejumlah permasalahan yang dapat memengaruhi data ekspor maupun pelaporan DHE, baik yang bersumber dari eksportir, bank, regulator maupun ketentuan. Menindaklanjuti permasalahanpermasalahan tesebut, Bank Indonesia telah melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait antara lain dengan otoritas terkait (BP Migas, Dirjen Bea dan Cukai, Kemenkeu), eksportir, bank dan beberapa asosiasi, serta melakukan sosialisasi kepada eksportir, bank, asosiasi, maupun lembaga terkait. Dari sisi ketentuan, dalam rangka meningkatkan efektivitas pemantauan penerimaan DHE dan menindaklanjuti permasalahan yang telah ditemukan selama pelaksanaan monitoring, Bank Indonesia telah menyempurnakan ketentuan DHE pada triwulan IV-2012 yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2013.7 Untuk statistik ekonomi domestik sektor riil, asesmen terhadap ekonomi nasional dilakukan melalui penyusunan analisis berdasarkan hasil survei dan liaison. Secara garis besar, survei dan liaison yang dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi terkini mengenai kondisi usaha dan tingkat keyakinan konsumen. Selain itu, kegiatan survei yang dilakukan juga bertujuan untuk mengetahui perkembangan, arah dan sumber tekanan inflasi.

6 7

PBI No. 13/20/PBI/2011 30 September 2011 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Utang Luar Negeri sebagaimana telah disempurnakan dengan PBI No. 14/25/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Utang Luar Negeri. PBI No. 14/25/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Utang Luar Negeri.


49


Pada triwulan I-2013, Bank Indonesia telah melakukan analisis terhadap kondisi sektor riil berdasarkan hasil survei dan liaison yang dilaksanakan secara rutin, yaitu meliputi Survei Konsumen (SK), Survei Penjualan Eceran (SPE), Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), Survei Harga Properti Residensial (SHPR), Survei Perbankan (SP), Survei Proyeksi Indikator Makro Ekonomi (SPIME), dan survei-survei lainnya. Sebagai contoh, dalam rangka memperoleh informasi mengenai dampak kebijakan pemerintah menaikkan Tarif Tenaga Listrik (TTL) secara bertahap pada tahun 2013 terhadap biaya produksi, Bank Indonesia telah melakukan survei mengenai strategi konsumsi rumah tangga terhadap kenaikan TTL 2013. Kegiatan liaison yang dilakukan terhadap beberapa perusahaan bertujuan untuk memperoleh asesmen terhadap arah dan sumber pertumbuhan ekonomi serta tekanan terhadap inflasi nasional. Kegiatan liaison dilakukan melalui kegiatan wawancara ke beberapa perusahaan guna menyusun asesmen terhadap indikasi perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I-2013 dan potensi resiko meningkatnya tekanan inflasi sehubungan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan TTL yang akan menimbulkan tekanan inflasi dari sisi biaya (cost push inflation). Sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan survei dan pengelolaan data, mulai triwulan I-2013 Bank Indonesia telah mengimplementasikan pelaksanaan integrasi aplikasi survei yang berbasis web (intranet dan internet) untuk SK, SHPR dan SPIME. Selain itu, pada periode tersebut juga telah disusun persiapan integrasi aplikasi survei untuk SPE, SKDU dan Survei Pemantauan Harga (SPH). Selain melalui survei dan liaison, penghimpunan data/informasi yang bertujuan untuk menghasilkan statistik yang CRATA juga dilakukan dengan menyelenggarakan sistem pelaporan bagi seluruh perbankan nasional. Berdasarkan data hasil pelaporan, Bank Indonesia menyusun statistik dan analisis baik untuk kepentingan nasional maupun untuk memenuhi komitmen Indonesia terhadap forum kerja sama internasional. Dalam rangka terus meningkatkan kualitas pelaporan, Bank Indonesia secara berkesinambungan melakukan kegiatan edukasi melalui sosialisasi, pelatihan, dan konsultasi. Kegiatan edukasi tersebut antara lain berupa sosialisasi ketentuan serta tata cara pelaporan Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) kepada perbankan di berbagai provinsi. Kegiatan edukasi dimaksud merupakan salah satu upaya Bank Indonesia yang secara terus menerus menjaga ketersediaan informasi strategis terkini dan akurat untuk mendukung kebijakan moneter, perbankan, dan makroprudensial. Pada triwulan I-2013, pelatihan dan sosialisasi ketentuan LBU tersebut telah dilaksanakan di Makasar. Selain itu, Bank Indonesia secara periodik juga menyelenggarakan one on one meeting melalui kegiatan ‘klinik perbankan’ sebagai sarana pelatihan bagi perbankan agar dapat mengelola dan melaporkan data secara benar. Pada triwulan I-2013, pelaksanaan klinik tersebut diperuntukkan bagi Bank Pemerintah terkait implementasi Treasury Single Accounts. Untuk optimalisasi dukungan sistem pelaporan pelaksanaan tugas dan formulasi kebijakan, Bank Indonesia saat ini tengah mengembangkan sistem pelaporan bank secara terintegrasi. Upaya tersebut merupakan salah satu program inisiatif multi years Bank Indonesia, yakni Integrasi Sistem Informasi secara Bertahap dengan Fokus pada Sistem Informasi Perbankan dan Stabilitas Sistem Keuangan. Pada triwulan I-2013, telah disusun draft awal Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Laporan Stabilitas Moneter dan Keuangan (LSMK) dengan Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS) sebagai pilot project. 50



Pada triwulan I-2013, Bank Indonesia juga telah menyusun berbagai kajian diantaranya analisis Neraca Arus Dana (NAD) dan analisis Perusahaan Pembiayaan (PP). Untuk memantau perkembangan pasar saham dan pasar uang, secara bulanan Bank Indonesia melakukan analisis untuk mengetahui perkembangan pasar saham global dan regional serta perkembangan transaksi perdagangan obligasi korporasi, reksadana, surat utang negara, dan transaksi pasar uang antar bank. Dalam upaya meningkatkan kualitas dan perluasan cakupan data statistik hingga tingkat regional, Bank Indonesia memiliki program inisiatif Penguatan Peran Kantor Perwakilan Dalam Negeri dalam Mendukung Kebijakan Kantor Pusat (Sektor Moneter, Sektor Keuangan dan Sistem Pembayaran) dan Pengembangan Ekonomi Daerah. Salah satu capaian yang dihasilkan pada triwulan I-2013 adalah penyempurnaan ketentuan Statistik Keuangan Ekonomi Daerah dengan menambah cakupan instrumen Syariah dan penambahan Perusahaan Pembiayaan (PP). Selanjutnya, untuk memperkuat dukungan penyediaan statistik terhadap formulasi kebijakan, Bank Indonesia juga melaksanakan program inisiatif lainnya yakni Implementasi Framework Kebijakan Stabilitas Moneter, Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran yang Terintegrasi dan didukung dengan Penguatan Operasi Moneter. Salah satu capaiannya adalah single statistics yang menggabungkan statistik Sistem Moneter, Stabilitas Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran. Sebagai kelanjutan dari proyek tersebut, pada triwulan I-2013 telah disusun draft single statistics untuk ketiga sektor tersebut.

3.2. Stabilitas Sistem Perbankan Pada triwulan laporan, Bank Indonesia terus melanjutkan berbagai kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas perbankan. Kebijakan tersebut meliputi kebijakan dan pengawasan bank umum, bank syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) serta penguatan sektor riil dan UMKM.

3.2.1. Kebijakan dan Pengawasan Bank Umum Pada triwulan I-2013, kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia terkait pengawasan bank umum meliputi beberapa aspek, yaitu pengaturan bank umum, kebijakan Arsitektur Perbankan Indonesia (API), penyiapan pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pengawasan bank umum. Selain itu, Bank Indonesia juga menempuh kebijakan keuangan inklusif termasuk rencana penyusunan ketentuan branchless banking. Kebijakan ini bertujuan sebagai strategi distribusi yang digunakan bank sebagai bagian dari program keuangan inklusif secara nasional.

3.2.1.1. Pengaturan Bank Umum Pada aspek pengaturan bank umum, Bank Indonesia menerbitkan berbagai Surat Edaran sebagai petunjuk pelaksanaan dari ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia akhir tahun 2012 terkait penyesuaian perhitungan kecukupan modal bank sesuai dengan standar internasional yang


51


berlaku.8 Penerbitan Surat Edaran (SE)9 tersebut bertujuan untuk mengatur pelaksanaan pemenuhan kebijakan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia dengan cara merger atau konsolidasi, membentuk perusahaan induk di bidang perbankan, dan membentuk fungsi holding. Selain itu, pada triwulan I-2013, Bank Indonesia juga menerbitkan SE terkait Kepemilikan Saham Bank Umum10. SE tersebut bertujuan memberikan penjelasan batas maksimum kepemilikan saham bagi Pemerintah Daerah serta perusahaan induk. Hal lain yang merupakan esensi dari pemberlakuan SE ini adalah adanya kewajiban penyesuaian kepemilikan dalam hal terjadi perubahan Pemegang Saham Pengendali (PSP) serta Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT) Bank.

3.2.1.2. Kebijakan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) Terkait dengan API, Bank Indonesia menempuh kebijakan diantaranya implementasi Basel II dan persiapan implementasi Basel III. Guna mendukung implementasi Basel II, pada triwulan I-2013, kebijakan API lebih mengarah pada proses implementasi dan penyusunan kebijakan turunan atas paket kebijakan Bank Indonesia di bidang perbankan tahun 2012. Sementara itu, kebijakan terkait keuangan inklusif difokuskan pada rencana penyusunan ketentuan branchless banking yang bertujuan sebagai strategi distribusi bagi bank dalam memperluas pemberian layanan keuangan kepada nasabah, tanpa melalui kantor bank sebagai bagian dari program keuangan inklusif secara nasional.

3.2.1.2.1. Perkembangan Implementasi Basel II Secara umum, kerangka Basel II meliputi tiga pilar, yaitu (i) Pilar 1: kecukupan modal minimum, (ii) Pilar 2: proses review oleh pengawas, dan (iii) Pilar 3: disiplin pasar. Pilar 1 mencakup mekanisme perhitungan modal minimum bank yang lebih sensitif terhadap risiko (risk sensitive), yang mencakup risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Pilar 2 merupakan proses review yang dilakukan otoritas pengawasan, antara lain untuk mengevaluasi aktivitas, profil risiko, dan manajemen risiko bank untuk menetapkan apakah bank perlu mengalokasikan tambahan modal terkait dengan risiko yang dihadapi. Sedangkan Pilar 3 mencakup transparansi dan kewajiban bank untuk mengungkapkan informasi mengenai eksposur risiko baik kuantitatif maupun kualitatif, manajemen risiko yang dilakukan bank, dan kecukupan permodalan yang dimiliki. Ketiga pilar dalam kerangka Basel II telah diimplementasikan secara penuh di Indonesia sejak Desember 2012. Pada triwulan I-2013, kegiatan Basel II lebih difokuskan pada sosialisasi/diseminasi kepada pihak internal maupun eksternal mengenai informasi atas beberapa ketentuan yang baru dikeluarkan pada akhir tahun 2012 tersebut.

8 PBI No. 14/24/PBI/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia. 9 SE BI No. 15/2/DPNP tanggal 4 Februari 2013 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia. 10 SE BI No. 15/4/DPNP tanggal 6 Maret 2013 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum.

52



��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

Implementasi Basel II di Indonesia

Pada triwulan I-2013, Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan terkait Pilar 1 yang bertujuan untuk mewujudkan struktur perbankan yang sehat yang dicapai melalui paket kebijakan peningkatan ketahanan dan daya saing perbankan. Kebijakan tersebut antara lain: a) Surat Edaran Bank Indonesia Mengenai Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia11

Ketentuan dimaksud merupakan petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/24/PBI/2012 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia. Ketentuan bertujuan untuk mengatur pelaksanaan pemenuhan kebijakan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia dengan cara merger atau konsolidasi, membentuk perusahaan induk di bidang perbankan, dan membentuk fungsi holding.

b) Surat Edaran Bank Indonesia Mengenai Kepemilikan Saham Bank Umum12

Ketentuan merupakan petunjuk pelaksanaan atas PBI No. 14/8/PBI/2012 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum. Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan penjelasan atas batas maksimum kepemilikan saham bagi Pemerintah Daerah serta perusahaan induk. Hal lain yang merupakan esensi dari pemberlakuan SE ini adalah adanya kewajiban penyesuaian kepemilikan dalam hal terjadi perubahan PSP serta PSPT Bank.

c) Surat Edaran Mengenai Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti13

Ketentuan ini merupakan tindak lanjut dari penerbitan PBI No. 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.

11 SE No. 15/2/DPNP Tanggal 4 Februari 2013 Tentang Kepemilikan Tunggal Pada Perbankan Indonesia. 12 SE No. 15/4/DPNP Tanggal 6 Maret 2013 Tentang Kepemilikan Saham Bank Umum. 13 SE BI No. 15/6/DPNP tanggal 8 Maret 2013 perihal Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti.


53


Ketentuan mewajibkan Bank melakukan identifikasi dan menyampaikan action plan atas produk atau aktivitas yang tidak menjadi cakupan kelompok kegiatan usaha bank berdasarkan modal inti serta mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan sebelum menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru yang bukan merupakan produk dan aktivitas dasar dan/atau memiliki risiko serta kompleksitas yang tinggi. d) Surat Edaran Mengenai Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Berdasarkan Modal Inti14

Ketentuan ini mengatur bahwa pembukaan jaringan kantor bank perlu didukung dengan kemampuan keuangan yang memadai, antara lain tercermin dari ketersediaan alokasi Modal Inti sesuai lokasi dan jenis kantor bank (Theoretical Capital). Selain itu, dalam rangka perimbangan penyebaran jaringan kantor, bank didorong untuk melakukan perluasan ke wilayah yang kurang terlayani oleh jasa perbankan guna mendukung upaya pengembangan pembangunan nasional. Seperti halnya SE mengenai Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti, SE ini juga merupakan turunan dari PBI No. 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.

3.2.1.2.2. Persiapan Implementasi Basel III Terkait penyiapan implementasi Basel III, setelah pelaksanaan domestic Quantitative Impact Studies (QIS) terhadap seluruh bank umum konvensional dengan menggunakan template Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), Bank Indonesia juga melakukan (i) analisis tingkat permodalan seluruh perbankan dengan menggunakan data Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), (ii) penyelenggaraan workshop Basel III kepada seluruh bank umum konvensional, dan (iii) studi pemetaan kondisi permodalan perbankan Indonesia. Selanjutnya, pada triwulan I-2013 Bank Indonesia melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut: a) Diskusi dengan dua bank berskala besar sebagai responden guna membahas persiapan pelaksanaan Global QIS untuk posisi data Desember 2012 dan memberi penjelasan perubahan template yang akan digunakan. b) Diskusi dengan seluruh bank umum konvensional guna membahas kerangka permodalan domestic QIS dan kerangka likuiditas dengan menggunakan template BCBS. c) Menyusun Memorandum Of Understanding Cross Border Banking Supervision guna meningkatkan kepatuhan terhadap standar internasional serta meningkatkan efektifitas pengawasan bank yang beroperasi secara internasional.

3.2.1.2.3. Financial Inclusion dan Perlindungan Nasabah Pada aspek financial inclusion dan perlindungan nasabah, berbagai kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap empat jenis layanan jasa keuangan yang dianggap vital bagi kehidupan masyarakat, yakni layanan simpanan dana, kredit/ 14 SE BI No. 15/7/DPNP tanggal 8 Maret 2013 perihal Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Berdasarkan Modal Inti.

54



pembiayaan, sistem pembayaran serta asuransi. Secara lebih luas, financial inclusion dimaksudkan untuk mendukung pemerintah dalam mencapai kesejahteraan ekonomi (economic welfare). Upaya tersebut dilakukan melalui pengurangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan pencapaian stabilitas sistem keuangan di Indonesia serta meningkatkan akses masyarakat unbanked dan underserved kepada layanan jasa keuangan seperti simpanan, pembiayaan/kredit dan sistem pembayaran. Kebijakan terkait financial inclusion ditopang oleh berbagai survei dan indikator yang menunjukkan masih perlunya peningkatan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan. Survei Bank Dunia (2010) menunjukkan hanya 49% penduduk Indonesia yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Hal serupa ditemukan Bank Indonesia dalam Survei Neraca Rumah Tangga (2011) yang menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang memiliki tabungan baik di bank, lembaga keuangan non-bank, dan non-lembaga keuangan adalah sebesar 48%. Dengan demikian, masyarakat yang tidak memiliki tabungan baik di bank maupun di lembaga keuangan non-bank masih relatif sangat tinggi, yaitu 52%. Kedua survei tersebut saling mendukung bahwa akses keuangan masyarakat Indonesia ke lembaga keuangan formal dan non-formal masih relatif rendah. Salah satu program yang diperkenalkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem jasa keuangan adalah TabunganKu. Bank Indonesia bersama perbankan Indonesia yang tergabung dalam Pokja Edukasi Perbankan memperkenalkan program TabunganKu sejak Februari 2010. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan minat menabung pada masyarakat. Peluncuran TabunganKu memperoleh respons positif dari masyarakat yang terlihat dari pertumbuhan jumlah rekening TabunganKu. Jumlah rekening TabunganKu sampai dengan akhir Maret 2013 berjumlah 3.773.170 rekening dengan nilai Rp4.197 triliun, meningkat dari jumlah rekening pada Desember 2012 berjumlah 3.635.619 rekening dengan nilai Rp.3.941 triliun dan Maret 2012 sebanyak 2.492.405 rekening dengan nilai Rp2.610 triliun. Untuk meningkatkan jumlah rekening TabunganKu, Pokja Edukasi Perbankan senantiasa melakukan penajaman konsep strategi komunikasi berupa kampanye nasional terintegrasi dalam bentuk Banks go to school/pesantren/community, penyediaan mobil operasional TabunganKu, perluasan target pelanggan TabunganKu, penyediaan informasi di website, call center, counter bank, iklan layanan masyarakat (melalui media elektronik, media cetak, brosur, poster yang terstandardisasi) dll. Perbankan mengambil peranan penting dalam penerapan strategi komunikasi. Monitoring dan evaluasi program TabunganKu telah dilakukan melalui pelaksanaan survei persepsi dan preferensi TabunganKu pada tahun 2012. Hasil survei menjadi masukan untuk penyempurnaan fitur TabunganKu yang hasilnya diharapkan mampu meningkatkan jangkauan program TabunganKu.

3.2.1.3. Penyiapan Pengalihan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Bank ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait dengan penyiapan pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank ke OJK, sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, Bank Indonesia telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia15 mengenai penyiapan 15 SKB No. 43/KMK.010/2012 dan Keputusan GBI No.14/6/KEP.GBI/2012.


55


seluruh aspek organisasi OJK. Hingga akhir triwulan I-2013, Bank Indonesia telah menyiapkan beberapa hal yang masih akan terus berlanjut hingga akhir tahun 2013 sebagai berikut: 1. Menyusun dan menyempurnakan standard operating procedure pengawasan Bank Syariah, BPR dan Pengawasan Bank di Kantor Perwakilan BI Dalam Negeri, mekanisme kerja dan koordinasi antar kompartemen di OJK dan review terhadap mekanisme koordinasi antara Bank Indonesia dengan pihak eksternal. 2. Menyusun kajian sistem pengawasan konsolidasi dan terintegrasi serta perumusan prasyarat untuk implementasi sistem pengawasan secara terintegrasi. 3. Menyediakan infrastruktur teknologi informasi bekerjasama dengan Shared Function OJK untuk keperluan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial, termasuk melakukan inventarisasi penggunaan aset dan dokumen sistem penunjang kegiatan pengaturan dan pengawasan sektor keuangan yang dimiliki Bank Indonesia yang akan digunakan oleh OJK. 4. Menyusun dan mengimplementasikan Struktur Organisasi Pengawasan Bank tahun 2013 di Kantor Pusat dan Kantor Regional, menyusun sistem sumber daya manusia dan usulan pegawai yang akan ditugaskan, serta mekanisme pengalihannya termasuk mekanisme pemberhentian pegawai yang memilih bekerja di OJK. 5. Menyiapkan dokumen pengawasan bank yang akan digunakan oleh OJK, menyiapkan penandatangan Surat Keputusan Bersama mengenai penggunaan dokumen perbankan dari Bank Indonesia ke OJK.

3.2.1.4. Pengawasan Bank Umum Pelaksanaan tugas terkait pengawasan bank umum yang dilakukan Bank Indonesia masih tetap sama dengan periode-periode laporan sebelumnya, baik dalam kegiatan on-site (pemeriksaan) maupun off-site supervision. Namun demikian, mengingat tahun 2013 merupakan masa transisi untuk pengalihan pengawasan bank ke OJK maka upaya yang sedang dan akan terus dilakukan adalah meningkatkan kualitas dari tugas pengawasan bank sehingga industri perbankan menjadi lebih kuat, berdaya saing dan efisien. Fokus dari tugas pengawasan bank selama periode triwulan I-2013 didasarkan pada hasil penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir tahun 2012. Dari hasil kegiatan pemeriksaan dan penelitian terhadap laporan-laporan dan kondisi di internal bank, Bank Indonesia menyusun Laporan Analisis Bulanan (LAB) sebagai instrumen yang tidak terpisahkan dari sistem penilaian tingkat kesehatan bank. LAB tersebut merupakan hasil analisis pengawas bank mengenai kondisi keuangan dan manajemen bank selama sebulan terakhir, dan menjadi subsequent event dari posisi penilaian tingkat kesehatan terakhir. Sesuai rencana implementasi Basel III, Bank Indonesia memfokuskan pengawasan terhadap kondisi likuiditas bank melalui parameter Ketahanan Likuiditas Jangka Pendek (KLJD). Bank khususnya bankbank berdampak sistemik diharuskan memelihara rasio KLJD di atas 100%, yaitu perbandingan antara aset likuid dan kewajiban likuid sampai dengan 30 hari ke depan.

56



Dari sisi peningkatan quality assurance sistem pengawasan bank, Bank Indonesia secara rutin melakukan Forum Panel Pengawasan Bank Berdasarkan Risiko pada setiap semester. Forum tersebut dilaksanakan sebagai media check and balance oleh pihak experts yang ditunjuk untuk memastikan governance, compliance, procedural dan competency dari proses pengawasan bank. Produk utama dari Forum Panel adalah rekomendasi yang diberikan pihak experts untuk melengkapi dan memperkaya proses pengawasan bank yang harus segera ditindaklanjuti oleh pengawas. Dalam periode triwulan I-2013, kegiatan Forum Panel tahap pertama baru mulai dilakukan pada akhir Maret 2013 dan direncanakan berakhir pada akhir Mei 2013.

3.2.2. Kebijakan dan Pengawasan Perbankan Syariah Terkait kebijakan dan pengawasan perbankan syariah, Bank Indonesia menempuh berbagai kebijakan terkait upaya memperkuat kemampuan keuangan bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam melakukan pembukaan jaringan kantornya, termasuk ke wilayah yang kurang terlayani oleh jasa perbankan. Pada triwulan I-2013, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan pelaksanaan dalam rangka prudential regulation dalam bentuk SE Ekstern mengenai pembukaan jaringan kantor BUS dan UUS berdasarkan modal inti.16 Beberapa inti pengaturan dalam ketentuan dimaksud adalah: (i) delivery channel dan layanan syariah tidak diperhitungkan sebagai Pembukaan Jaringan Kantor Bank, dan (ii) pengelompokan Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) untuk UUS didasarkan pada Modal Inti Bank Umum Konvensional yang menjadi induknya. Pada triwulan laporan, Bank Indonesia juga melakukan beberapa penelitian terkait berbagai upaya peningkatan operasional perbankan syariah, terutama dalam hal efisiensi operasi dan standard operasional syariah. Penelitian tersebut dilakukan dalam tiga topik sebagai berikut: a. Pola kemitraan bank syariah dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) syariah dan tatakelola makro level LKM syariah. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bentuk-bentuk kemitraan yang ideal, dampaknya kepada pertumbuhan industri perbankan syariah dan non bank syariah termasuk kontribusi yang lebih optimal bagi perekonomian. b. Pengukuran dan upaya peningkatan efisiensi bank syariah. Kajian difokuskan pada: (i) kondisi terkini industri perbankan syariah yang cenderung kurang efisien dibandingkan perbankan konvensional; (ii) tantangan industri perbankan syariah dalam jangka pendek pasca penerapan beberapa ketentuan baru perbankan syariah seperti Loan to Value/Down Payment, Multiple license; dan (iii) peralihan otoritas industri perbankan syariah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, analisis yang dilakukan meliputi analisis rasio-rasio keuangan dan model Data Envelopment Analysis (DEA). c. Analisis peralihan praktek perhitungan bagi hasil bank syariah dari sistem revenue sharing kepada sistem profit and loss sharing. Dalam penelitian ini dilakukan simulasi dan perhitungan kemungkinan penerapan bagi hasil di bank syariah. Pola revenue sharing yang selama ini diterapkan dirasakan belum ideal sementara industri perbankan syariah sudah semakin berkembang dan siap untuk menerapkan pola bagi hasil di sisi pendanaan maupun pembiayaan. 16 SE BI No. 15/8/DPbS tanggal 27 Maret 2013 perihal Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan Modal Inti.


57


Terkait pengawasan perbankan syariah, pada triwulan I-2013 hasil analisis Bank Indonesia menunjukkan profil risiko perbankan syariah secara umum masih tetap tergolong moderat, dan tidak ada BUS dalam status pengawasan intensif maupun BPRS yang masuk dalam status pengawasan khusus. Meskipun demikian, Bank Indonesia meminta bank agar selalu meningkatkan kualitas manajemen risiko dan sistem pengendalian internal serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam operasional bank. Fokus pemeriksaan meliputi aspek risiko operasional, risiko kredit, kepatuhan penerapan prinsip syariah, dan good corporate governance. Dari sisi perizinan kelembagaan, selama triwulan I-2013 Bank Indonesia telah menerbitkan izin usaha pendirian satu BPRS baru dan memberikan dua izin prinsip pendirian BPRS. Selain itu, selama triwulan I-2013 Bank Indonesia juga telah memberikan persetujuan terhadap pengajuan enam produk bank syariah dan UUS.

3.2.3. Kebijakan dan Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Terkait kebijakan dan pengawasan BPR, Bank Indonesia menempuh berbagai kebijakan dalam upaya memperkuat kelembagaan BPR sehingga dapat berkembang secara wajar dan sehat serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi terutama Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). Pada triwulan I-2013, Bank Indonesia telah melakukan penyempurnaan dan amendemen terhadap ketentuan BPR.17 Dalam upaya penyempurnaan kebijakan dan strategi pengembangan industri BPR dan sebagai tindak lanjut penerbitan Bisnis Model BPR sebagai acuan dalam pengelolaan BPR, pada triwulan I-2013 Bank Indonesia melakukan beberapa kajian/penelitian yakni: 1. Penyempurnaan penilaian Tingkat Kesehatan BPR sebagai tool pengawasan BPR. Kajian dilakukan dengan mempertimbangkan pesatnya perkembangan industri BPR, perkembangan teknologi dan operasional BPR serta meningkatnya persaingan BPR dengan lembaga keuangan bank/nonbank yang berdampak terhadap tingkat risiko yang dialami BPR. 2. Penerapan Tata Kelola Organisasi BPR yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan BPR terutama berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) BPR. Dalam rangka mendorong sinergi antara Bank Umum dan BPR terutama peningkatan pembiayaan kepada UMKM, telah dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan linkage program bersama dengan bank umum peserta lingkage program. Guna meningkatkan kualitas pemeriksaan dan untuk mendeteksi permasalahan BPR secara dini, telah dilakukan Forum Panel dan pemeriksaan terhadap BPR Grup di Kantor Pusat dan KPw Dalam Negeri. Selain itu, dalam mengatasi kekurangan sumber daya pengawas BPR di Kantor Pusat dan KPw Dalam Negeri, telah dilakukan kerja sama pemeriksaan umum BPR dengan Kantor Akuntan Publik.

17 PBI No. 8/26/PBI/2006 tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

58



3.2.4. Penguatan Sektor Riil dan Penyaluran Kredit UMKM Bank Indonesia terus berupaya menjembatani kesenjangan informasi antara UMKM dengan perbankan, melalui dukungan dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak yaitu Kementerian, lembaga pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Upaya tersebut merupakan strategi Bank Indonesia untuk meningkatkan akses UMKM kepada perbankan dan mendorong bank dalam membiayai UMKM. Langkah-langkah Bank Indonesia pada triwulan I-2013 terutama dalam bentuk penelitian dan pengembangan, koordinasi dan kemitraan strategis dengan pemerintah, pengaturan mengenai kredit UMKM dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta diseminasi hasil penelitian/kajian.

3.2.4.1. Penguatan Sektor Riil dan UMKM Dalam rangka mendorong peran intermediasi perbankan khususnya bank umum, Bank Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan akses UMKM kepada bank dan mendorong perbankan untuk membiayai UMKM. Kebijakan tersebut difokuskan agar UMKM mampu meningkatkan kelayakan dan kapabilitasnya sekaligus mendorong peningkatan kapasitas ekonomi daerah, serta untuk lebih meningkatkan portofolio pangsa kredit UMKM terhadap total kredit perbankan secara nasional. Dalam upaya mendorong bank umum untuk meningkatkan akses kepada UMKM, selama triwulan I-2013 Bank Indonesia menyusun pokok-pokok pengaturan yang akan dituangkan dalam ketentuan pelaksanaan sebagai berikut: a. Ketentuan pelaksanaan mengenai pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dan bantuan teknis dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah18

Ketentuan mewajibkan bank umum untuk menyalurkan dananya dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada UMKM dengan pangsa minimal 20% secara bertahap yang diikuti dengan penerapan insentif/disinsentif. Pemberian kredit atau pembiayaan UMKM dimaksud dapat dilakukan baik secara langsung dan/atau tidak langsung melalui kerjasama pola executing, channeling, dan pembiayaan bersama. Di samping itu, melalui ketentuan tersebut dilakukan harmonisasi pendefinisian kriteria UMKM sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Di sisi lain, untuk meningkatkan kapabilitas khususnya kepada UMKM agar mampu memenuhi persyaratan teknis perbankan, Bank Indonesia menyediakan bantuan teknis berupa penelitian, pelatihan, penyediaan informasi dan fasilitasi.

b. Ketentuan pelaksanaan mengenai pengalihan pengelolaan kredit likuiditas Bank Indonesia dalam rangka kredit program19

Ketentuan bertujuan mendudukkan wewenang Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai koordinator dan penyaluran KLBI oleh bank

18 PBI No. 14/22/PBI/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 19 PBI No. 14/19/PBI2012 tanggal 30 November 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/20/PBI/2003 tentang Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka Kredit Program.


59


pelaksana. Di samping itu, ketentuan ini mengatur mengenai penetapan suku bunga Jakarta Inter Bank Offered Rate (JIBOR) overnight ditambah 200 bps sebagai pengganti suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 bulan sebagai acuan perhitungan sanksi atas pelanggaran dalam pengelolaan KLBI serta memperjelas batas waktu penyampaian laporan penerimaan angsuran, penyesuaian baki debet, penyaluran kembali, dan pelunasannya.

3.2.4.2. Peningkatan Penyaluran Kredit kepada Sektor Riil dan UMKM Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan sektor riil dan UMKM kepada perbankan, Bank Indonesia melakukan berbagai upaya sebagai berikut: a. Peningkatan akses kredit atau pembiayaan UMKM kepada perbankan melalui penguatan infrastruktur keuangan, dalam bentuk kegiatan: (i) Fasilitasi percepatan pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah melalui berbagai sosialisasi, yang berkoordinasi dengan beberapa Kementerian. (ii) Perencanaan implementasi pemeringkatan UMKM (credit rating) dalam rangka persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Saat ini telah diperoleh hasil pemeringkatan sebanyak 323 peringkat untuk 58 UMKM dengan menggunakan metode dari masing-masing lembaga pemeringkat. b. Peningkatan expertise perbankan tentang UMKM dalam bentuk program pelatihan dalam rangka bantuan teknis guna meningkatkan kompetensi SDM perbankan, khususnya BPR skala kecil yang bertujuan untuk meningkatkan expertise perbankan tentang UMKM. Untuk mendorong pembiayaan perbankan kepada UMKM juga diberikan pelatihan kepada Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) dalam rangka akselerasi akses UMKM kepada perbankan. c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah, sebagai berikut: (i) Penguatan Program Minapolitan

Sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Bank Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tentang Pengembangan Usaha di Sektor Kelautan dan Perikanan, telah dilakukan beberapa program aksi baik di Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia di daerah yaitu: a) Focus Group Discussion (FGD) dan seminar tentang hasil penelitian tentang perikanan tangkap di Muara Angke, b) FGD dengan pemangku kepentingan untuk memperoleh umpan balik tentang pengembangan perikanan budidaya komoditas ikan lele di Kabupaten Bogor yang merupakan salah satu kawasan Minapolitan, c) Sinergi program kerja KPw dengan program Minapolitan KKP di daerah.

(ii) Fasilitasi percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyaluran Kredit Program Pemerintah.

60



Sebagai mitra kerja (counterpart) Komite Kebijakan KUR yang dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia turut melakukan: (i) memfasilitasi program kerja untuk meningkatkan penyaluran KUR terutama di sektor prioritas (pertanian, perikanan, kehutanan, dan industri pengolahan); (ii) melakukan sosialisasi KUR; (iii) melakukan edukasi keuangan kepada calon tenaga kerja Indonesia (TKI); dan (iv) berperan aktif dalam pembahasan SOP pengawasan KUR dan menyampaikan masukan kepada Komite Kebijakan KUR.

Dalam rangka memfasilitasi percepatan penyaluran Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), dan Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), sebagai implementasi dari Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dan Menteri Pertanian, Bank Indonesia telah melakukan beberapa hal antara lain: a) Memfasilitasi kegiatan sosialisasi kredit program khususnya KKPE dan KUPS di beberapa daerah; b) Memberikan masukan dalam monitoring dan evaluasi penyaluran kredit program untuk mengetahui kendala, permasalahan, dan upaya peningkatan penyaluran kredit program; dan c) Memfasilitasi pembentukan asuransi pertanian, khususnya asuransi tanaman pangan dan asuransi ternak sapi dalam rangka mitigasi risiko pembiayaan sektor pertanian yaitu fluktuasi harga, kegagalan panen, dan kematian ternak.

3.2.4.3. Progress Pelaksanaan Program Kerja Inisiatif Bank Indonesia 2013: Penguatan Sinergi Bank Indonesia Dengan Pihak Terkait Dalam Rangka Pemberdayaan Sektor Riil dan UMKM Dalam upaya untuk turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui optimalisasi pemberdayaan sektor riil & UMKM, sejak tahun 2012 Bank Indonesia melaksanakan program kerja inisiatif “Penguatan Sinergi Bank Indonesia dengan Pihak Terkait Dalam Rangka Pemberdayaan Sektor Riil dan UMKM”. Program kerja dilakukan antara lain dalam bentuk kajian, bantuan teknis (pelatihan, pendampingan, fasilitasi), dan penyediaan informasi. Dalam implementasinya, program inisiatif tersebut diharapkan dapat membangun sinergi antar stakeholders sehingga tujuan untuk mendukung program pemerintah dapat terwujud. Adapun rincian kegiatan inisiatif tersebut terdiri dari empat program penguatan sinergi melalui: a. Pengembangan klaster cabai dan bawang merah untuk mendukung pasokan/supply komoditas cabai dan bawang merah sebagai komoditas yang berkontribusi cukup besar sebagai sumber inflasi nasional, sehingga dapat mengatasi masalah sisi penawaran dalam rangka stabilitas harga dan peningkatan kapasitas ekonomi. b. Penciptaan wirausaha baru sebagai salah satu upaya untuk menciptakan kegiatan atau pusat aktivitas ekonomi yang mendukung penurunan pengangguran.


61


c. Pemetaan dan pendalaman klaster komoditas unggulan daerah dan komoditas utama penyumbang inflasi di Indonesia, sebagai upaya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah. d. Penguatan ketahanan pangan daerah: pilot project komoditas beras dan cabai dalam rangka mendorong penguatan ketahanan pangan daerah dan mendukung upaya stabilisasi harga pangan yang merupakan komoditas penyumbang inflasi. Pelaksanaan keempat program di atas melibatkan 30 satuan kerja baik di Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPw DN). Pencapaian sampai dengan triwulan I-2013 adalah sebagai berikut : a. Pengembangan klaster cabai dan bawang merah

Pada triwulan I-2013, telah dilaksanaan edukasi keuangan antara lain berupa pelatihan, asistensi intensif, magang/kunjungan ke koperasi lain baik untuk kebutuhan masing-masing anggota maupun penguatan kelembagaan. Beberapa klaster telah difasilitasi dengan menggandeng perbankan setempat (bank umum dan BPR) untuk memperkenalkan produk-produk perbankan seperti tabungan dan kredit/pembiayaan pertanian. Edukasi keuangan ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai target akhir kinerja 2013 yang ditetapkan yaitu fasilitasi pembiayaan. Selain edukasi keuangan, pada triwulan I-2013 juga dilaksanakan penguatan dan monitoring budidaya seperti pelatihan Good Agriculture Practice, membangun jejaring dan komitmen dengan stakeholder seperti Dinas Pertanian setempat dan instansi terkait, penguatan kelembagaan dan fasilitasi pemasaran

b. Penciptaan wirausaha baru.

Melanjutkan pencapaian tahun 2012 yaitu pelatihan kewirausahaan bagi peserta, pada triwulan I-2013 dilaksanakan koordinasi dengan lembaga/konsultan pendamping, penyusunan jadwal dan kegiatan pendampingan selama tahun 2013. Pendampingan yang dilakukan berupa pelatihan teknis kewirausahaan (mentoring dan coaching), magang/kunjungan lapang, fasilitasi promosi usaha dan fasilitasi formalisasi usaha. Tujuan pendampingan 2013 adalah business set up bagi peserta yang baru memiliki ide bisnis dan scaling up bagi peserta yang usahanya telah berjalan.

c. Pemetaan dan pendalaman klaster

Melanjutkan pencapaian tahun 2012 yaitu penyusunan buku klaster nasional dan daerah, pada triwulan I-2013 dilaksanakan penguatan koordinasi melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan instansi terkait dalam rangka penguatan sistem informasi klaster daerah.

d. Ketahanan pangan

Melanjutkan pencapaian tahun 2012 yaitu identifikasi dan implementasi model dalam bentuk pilot project ketahanan pangan komoditas beras dan cabai, pada triwulan I-2013 telah dilaksanakan FGD dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penetapan ukuran keberhasilan kegiatan penguatan ketahanan pangan daerah.

62



3.2.4.4. Hasil Survei Indeks Kepuasan Stakeholders Atas Peran Bank Indonesia dalam Mendorong UMKM Dalam rangka memperoleh feedback dan meningkatkan kualitas program pengembangan sektor riil yang dilaksanakan Bank Indonesia, secara periodik dilakukan penilaian selama satu tahun berjalan. Penilaian dilakukan terhadap stakeholders yang memperoleh dampak/manfaat dari program pengembangan UMKM Bank Indonesia. Untuk periode triwulan I-2013, terdapat penilaian terhadap kegiatan pelatihan Analisa Kredit dan Laporan Keuangan kepada Koperasi Jasa Keuangan (KJK) kerjasama Bank Indonesia dengan Dinas Koperasi Pemprov DKI Jakarta. Peserta pelatihan adalah pengurus KJK terpilih dengan tujuan meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan KJK serta kemampuan pengelolaan dana bergulir. Berdasarkan hasil penilaian peserta, diperoleh indeks kepuasan stakeholders terhadap program tersebut sebesar 5,48, yang terdiri dari peningkatan kemampuan analisa (perubahan cara berpikir) dan perubahan/perbaikan kompetensi/keterampilan/ kinerja masing-masing sebesar 5,52 dan 5,44. Dari pelatihan tersebut, peserta menyarankan antara lain agar pelatihan dapat dilakukan secara berkesinambungan dan diperluas kepada KJK yang lain. Selain itu, peserta juga menyampaikan masukan agar materi pelatihan dapat lebih disesuaikan dengan kondisi KJK. Untuk penilaian terhadap kegiatan pengembangan UMKM lainnya akan dilakukan setiap triwulan sampai dengan akhir tahun berjalan.

3.2.5. Perizinan dan Informasi Perbankan Dalam rangka menciptakan pengelolaan perbankan yang sehat, Bank Indonesia melaksanakan uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test). Fit and proper test dilakukan terhadap calon Pemegang Saham Pengendali (PSP), anggota Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk pimpinan kantor cabang bank asing dan pemimpin kantor perwakilan. Selain itu, Bank Indonesia juga mengelola perizinan kelembagaan bank yang mencakup perubahan jaringan kantor, rencana akuisisi, perubahan penggunaan izin usaha akibat perubahan nama bank, pemberian izin sebagai bank umum devisa, dan perubahan bentuk badan hukum. Kegiatan perizinan merupakan bagian dari pengawasan Bank Indonesia untuk memastikan agar operasional bank sesuai dengan Rencana Bisnis Bank. Kegiatan perizinan yang telah dilakukan Bank Indonesia selama 2012 sampai dengan triwulan I-2013 adalah sebagai berikut:


63


Tabel 3.3 Kegiatan Perizinan Bank Umum Tahun 2012 s.d. Triwulan I-2013 JENIS KEGIATAN 1. 2. 3.

2012 Triwulan I

Triwulan II

Triwulan III

2013 Triwulan IV

PELAKSANAAN FIT & PROPER TEST PSP 0 0 0 0 Dewan Komisaris 21 13 29 23 Direksi (termasuk pimpinan kantor cabang bank asing dan pemimpin kantor perwakilan) 28 25 40 16

JARINGAN KANTOR 1. Pembukaan a. Kantor Wilayah (Kanwil) 0 0 0 3 b. Kantor Cabang (KC) 7 5 16 12 c. Kantor Cabang Pembantu (KCP) 12 18 32 57 d. Kantor Fungsional (KF) 0 79 0 7 2. Penutupan a. Izin usaha 0 0 0 0 b. Kantor Perwakilan 0 0 1 0 c. Kantor Cabang (KC) 1 0 2 1 d. Kantor Cabang Pembantu (KCP) 2 13 9 7 e. Kantor Fungsional (KF) 1 3 2 6 3. Pemindahan Alamat a. Kantor Pusat (KP) 2 2 0 2 b. Kantor Wilayah (kanwil) 0 0 0 0 c. Kantor Cabang 4 4 6 4 d. Kantor Cabang Pembantu 12 35 16 56 e. Kantor Fungsional 0 0 0 2 f. Kantor Perwakilan Bank 0 0 0 0 4. Perubahan status a. Peningkatan Status - KCP menjadi KC 3 4 5 7 - KK menjadi KCP 1 2 0 18 - KF menjadi KCP 0 1 0 0 - KK menjadi KC 0 1 0 0 b. Penurunan Status - KC menjadi Kantor Kas 0 0 0 0 - KC menjadi KCP 1 1 0 0 - KCP ke PP 5 0 0 1 5. Perubahan Penggunaan izin usaha (Perubahan nama) 0 0 0 1

Triwulan I

0 20 41

1 26 30 3 0 0 2 4 0 1 0 2 18 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0

3.2.5.1. Perkembangan Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia terus mengelola Sistem Informasi debitur (SID) sebagai bagian dari infrastruktur sistem keuangan dalam mendukung prinsip kehati-hatian serta efisiensi penyediaan dana di industri perbankan. Sampai dengan bulan Maret 2013, tercatat terdapat 1.402 Pelapor SID, terdiri dari 120 Bank Umum, 1.262 BPR, dan 20 Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB). Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan IV-2012 yaitu 1.381 Pelapor, dimana peningkatan jumlah Pelapor terjadi di BPR. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh LK Pelapor SID, sampai dengan Februari 2013 terdapat 68,6 juta debitur yang terdapat dalam database SID dengan total fasilitas kredit mencapai 138,3 juta fasilitas (Tabel 3.4). Dibandingkan dengan posisi di akhir triwulan I-2013, jumlah debitur yang dilaporkan meningkat sebanyak 14,97%, sedangkan jumlah fasilitas pinjaman yang berhasil dihimpun meningkat sebesar 22,47%.

64



Tabel 3.4 Jumlah Debitur dan Fasilitas SID Tahun

S Debitur S Fasilitas

2010 Tw I

(Dalam Jutaan)

2011 Tw II

Tw III

2012

Tw II

Tw III

Tw IV

Tw I

Tw IV

Tw I

Tw II

Tw III

43,90 46,00 75,38 79,23

48,10 83,88

51,00 89,26

53,36 55,01 56,80 57,14 59,68 62,63 64,7 95,49 100,05 103,45 109,87 112,92 123,46 128,9

2013 Tw IV

Tw I

65,9 68,6 132,0 138,3

Perkembangan selama triwulan laporan menunjukkan perbankan terus memanfaatkan SID yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia guna meminimalkan risiko gagal bayar dari penyaluran kredit. Pada triwulan I-2013, jumlah permintaan Informasi Debitur Individu (IDI) oleh bank mencapai 8,6 juta, naik sebesar 1,4 juta dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pemanfaatan IDI sebagai alat untuk mengukur risiko diharapkan dapat terus meningkatkan efisiensi lembaga keuangan dalam penyaluran kredit (risk based) baik dari sisi waktu dan biaya, yang pada akhirnya akan menurunkan biaya penyaluran dana. Keandalan data yang diakses oleh perbankan antara lain dapat dicerminkan dari jumlah pelapor keluhan terhadap informasi yang disediakan oleh SID yang mencapai 34 laporan keluhan selama triwulan I-2013, turun sebanyak 30 laporan dibanding triwulan sebelumnya yang mencapai 64 laporan.

3.2.5.2. Pengembangan Sistem Informasi Perkreditan Nasional Bank Indonesia melakukan perancangan dan implementasi Sistem Informasi Perkreditan Nasional (SIPNAS). Pengembangan sistem tersebut merupakan sinergi antara Bank Indonesia sebagai pengelola publik dari informasi kredit (Public Credit Registry) dengan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP/credit bureau) yang merupakan pihak swasta. Dalam SIPNAS, Bank Indonesia menerima data kredit dari lembaga keuangan, dan selanjutnya disampaikan kepada LPIP. Fokus Bank Indonesia dalam penyediaan data kredit adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Sementara fokus LPIP dalam penyediaan data adalah untuk memperluas cakupan data baik dari lembaga keuangan maupun non keuangan, antara lain perusahaan utilitas dan telekomunikasi. Perluasan cakupan data ini diharapkan dapat mendorong LPIP menghasilkan produk dan layanan informasi perkreditan yang komprehensif dan andal dalam memenuhi kebutuhan industri keuangan. Pada triwulan I-2013, telah diterbitkan ketentuan mengenai LPIP dalam rangka mengembangkan SIPNAS.20 Ketentuan tersebut mengatur aspek kelembagaan, operasional, serta pengawasan LPIP. Hal tersebut bertujuan agar pengelolaan informasi perkreditan berjalan dengan sehat, aman, dan memenuhi persyaratan kerahasiaan guna memberikan perlindungan kepada nasabah.

20 PBI No. 15/1/PBI/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Lembaga Pengelolaan Informasi Perkreditan.


65


Bank Indonesia terus meningkatkan kualitas data perkreditan dalam SID. Peningkatan kualitas tersebut dilakukan melalui kegiatan pengawasan dan pembersihan data, pelaksanaan evaluasi dan pelatihan kepada lembaga keuangan pelapor SID. Ketiga kegiatan ini melibatkan peran aktif lembaga keuangan sebagai sumber data SID. Bank Indonesia juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat di beberapa Kantor Perwakilan Bank Indonesia, serta publikasi melalui media massa mengenai pentingnya manfaat informasi perkreditan. Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap informasi perkreditan.

3.2.6. Investigasi dan Mediasi Perbankan Dalam rangka mewujudkan law enforcement perbankan, Bank Indonesia telah menindaklanjuti hasil pengawasan bank berupa penanganan kasus-kasus yang diduga mengandung tindak pidana perbankan (Tipibank). Selama triwulan laporan, telah dilakukan investigasi dugaan Tipibank sebanyak 13 kasus pada 6 bank (Tabel 3.5). Hasil investigasi yang diduga mengandung Tipibank selanjutnya dibahas dalam forum Tim Koordinasi sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia, Polri dan Kejaksaan RI tentang Koordinasi Penanganan Tipibank. Temuan yang dibahas dalam Tim Koordinasi sebanyak 15 kasus pada 6 bank (termasuk kasuskasus carry over dari periode sebelumnya). Berdasarkan pembahasan dalam forum Tim Koordinasi, sebanyak 21 kasus pada 12 bank merupakan dugaan Tipibank yang telah memenuhi bukti awal adanya dugaan Tipibank yang dilaporkan oleh Bank Indonesia kepada penegak hukum. Tabel 3.5 Statistik Investigasi Dugaan Tindak Pidana Perbankan Periode Triwulan I-2013 Bank Umum KETERANGAN

A. Investigasi perbankan yang dilakukan pada periode berjalan B. Tindak lanjut hasil investigasi (termasuk carry over dari periode sebelumnya) 1. Dibahas dalam Tim Koordinasi Nota Kesepahaman 2. Dilaporkan kepada Penegak Hukum

BPR

Total

Jumlah Kasus

Jumlah Kantor Bank

Jumlah Kasus

Jumlah Kantor Bank

Jumlah Kasus

Jumlah Kantor Bank

1

1

12

5

13

6

7 9

3 5

8 12

3 7

15 21

6 12

Selain fungsi investigasi, Bank Indonesia juga melaksanakan fungsi mediasi perbankan. Selama triwulan I-2013, telah diterima 284 permohonan/informasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 26 permohonan (9,2%) berpotensi untuk ditindaklanjuti melalui Mediasi Perbankan, sedangkan sebanyak 85 permohonan (29,9%) tidak berpotensi untuk ditindaklanjuti melalui mediasi perbankan, dan sebanyak 173 merupakan informasi lainnya (60,9%) (Tabel 3.6). Terhadap permohonan yang berpotensi ditindaklanjuti, sebanyak 6 permohonan telah diselesaikan pada tahap pra-mediasi dan 19 permohonan dalam proses penyelesaian.

66



Terhadap permohonan yang diterima pada tahun 2012 dan masih diproses pada tahun 2013 (85 permohonan), terdapat 24 permohonan (28,2%) yang berpotensi untuk ditindaklanjuti melalui mediasi perbankan, sedangkan 61 permohonan (71,8%) tidak berpotensi untuk ditindaklanjuti melalui mediasi perbankan. Terhadap permohonan yang berpotensi untuk ditindaklanjuti melalui mediasi perbankan, telah diselesaikan 9 permohonan pada tahap pra-mediasi, 9 permohonan melalui proses mediasi dan sisanya sebanyak 6 permohonan masih dalam proses penyelesaian. Rata-rata tingkat kepuasan nasabah pada proses mediasi mencapai 5.2 dalam skala 1 s.d.6.

Tabel 3.6 Statistik Jenis Informasi dan Tindak Lanjut Periode 2012 – Triwulan I-2013 No

Jenis Informasi dan Tindak Lanjut

Carry Over 2012

A. Sengketa yang berpotensi untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya melalui Mediasi Perbankan 1. Sengketa yang diterima (2+3) 24 2. Sengketa yang telah selesai ditangani 18 a. Pra Mediasi 1) Diselesaikan oleh Bank 6 2) Penyampaian Edukasi 3 3) Diteruskan kepada unit kerja/satuan kerja/instansi terkait 0 b. Mediasi 1) Sepakat 5 2) Tidak Sepakat 4 3. Sengketa yang sedang dalam proses penanganan pada periode berjalan 6 B. Permohonan/Informasi yang tidak berpotensi untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya melalui Mediasi Perbankan 1. Permohonan/Informasi yang diterima (2+3) 61 2. Permohonan/Informasi yang telah selesai ditangani 52 a. Diselesaikan oleh Bank 20 b. Penyampaian Edukasi 24 c. Diteruskan kepada unit kerja/satuan kerja/instansi terkait 7 d. Didokumentasikan langsung 1 3. Permohonan/Informasi yang sedang dalam proses penanganan pada periode berjalan 9 C. Informasi Lainnya Informasi yang diterima dan didokumentasikan langsung Total penanganan permohonan/informasi yang diterima : - Pada periode Triwulan I - 2013 (A.1 + B.1 + C) - Pada periode sebelumnya (CO 2012) (A.1 + B.1) 85 D. Tingkat Kepuasan Nasabah 5.2

Triwulan I

26 6 3 3 0 0 0 20 85 54 9 15 23 7 31 173 284


0

67


3.3. Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Implementasi kebijakan sistem pembayaran yang dilakukan sepanjang triwulan I-2013 telah berhasil menjaga sistem pembayaran nasional sehingga tetap lancar, aman dan efisien. Sementara itu, pengelolaan uang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan uang rupiah di masyarakat dengan jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, penyediaan yang tepat waktu dan kondisi yang layak edar.

3.3.1. Kebijakan Sistem Pembayaran Dalam rangka meningkatkan kelancaran, keamanan dan efisiensi sistem pembayaran, Bank Indonesia telah melakukan finalisasi penyusunan ketentuan yang merupakan petunjuk teknis terkait tata cara lelang di pasar perdana dan penatausahaan Surat Utang Negara (SUN). Hal ini sejalan dengan rencana pemerintah c.q. Kementerian Keuangan untuk menerbitkan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait perubahan terhadap PMK No. 50/PMK.08/2012 tentang Lelang Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik. Selain itu, kebijakan sistem pembayaran juga diarahkan agar perlindungan terhadap pengguna jasa pembayaran mendapatkan prioritas. Kebijakan tersebut diterapkan baik terhadap jasa pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun penyelenggara lain. Pada triwulan I-2013, Bank Indonesia menyusun ketentuan teknis transfer dana dari aspek perizinan, penyelenggaraan, pemantauan, pelaporan dan perlindungan terhadap pengguna jasa. Ketentuan teknis ini merupakan penjabaran dari ketentuan tentang Transfer Dana yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kelancaran dan perlindungan para pengguna jasa pembayaran.21 Selain itu, sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan kelancaran, keamanan dan efisiensi sistem pembayaran, Bank Indonesia terus melakukan berbagai pengembangan infrastruktur, baik untuk jasa pembayaran yang bernilai besar maupun kecil (ritel) dengan perkembangan sebagai berikut: 1. Pembentukan National Payment Gateway (NPG) a. Interkoneksi prinsipal untuk transfer dana menggunakan ATM

Menindaklanjuti telah disusunnya business requirement mengenai interkoneksi transfer dana antar prinsipal pada periode laporan sebelumnya, pada triwulan I-2013 dilakukan pertemuan dengan beberapa prinsipal domestik.22 Pertemuan tersebut bertujuan untuk mendorong terjadinya interkoneksi antar prinsipal dalam transfer dana menggunakan ATM.23 Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa prinsipal akan menandatangani MoU interkoneksi layanan transfer dana pada Mei 2013 dengan implementasinya pada triwulan

21 PBI No. 14/23/PBI/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Transfer Dana. 22 Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan atau jaringan antar anggotanya baik berperan sebagai penerbit dan acquirer dalam transaksi Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan pada satu perjanjian tertulis. Sedangkan yang dimaksud dengan acquirer adalah bank atau lembaga selain bank yang (i) melakukan kerjasama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi APMK yang diterbitkan oleh pihak selain acquirer yang bersangkutan, (ii) bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang. 23 Interkoneksi layanan transfer dana tersebut merupakan tahapan awal sebelum interkoneksi layanan lainnya (tarik tunai maupun pembayaran melalui ATM) terwujud.

68



III-2013. Sementara itu, Bank Indonesia akan melakukan sosialisasi layanan interkoneksi ini agar dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. b. Interoperabilitas Uang Elektronik

Pada periode pelaporan telah dilakukan pembahasan interoperabilitas uang elektronik melalui interkoneksi berbasis server di sektor transportasi menggunakan teknologi Near Field Communication (NFC) dengan melibatkan penyelenggara uang elektronik dan penyedia jasa transportasi.

Salah satu model interkoneksi yang dapat dijadikan alternatif ialah interkoneksi bilateral antara masing-masing pihak. Tindak lanjut pengembangan akan dilakukan dalam 2 fase. Fase pertama adalah transfer dana antar-individu (Person to Person) dengan penyelenggara uang elektronik yang berbeda. Fase kedua adalah pembelanjaan di merchant menggunakan uang elektronik berbasis server yang dikeluarkan operator berbeda. Naskah kesepahaman mengenai transfer Person to Person antar-operator telekomunikasi akan dilaksanakan pada Mei 2013 untuk diuji cobakan secara terbatas pada triwulan II-2013. Sedangkan untuk fase pembelanjaan bersama di merchant, tahapan pengembangannya akan mulai dilakukan pada pertengahan 2013.

Selain itu, upaya interkoneksi layanan pembayaran menggunakan uang elektronik berbasis chip dilakukan melalui interkoneksi beberapa penyelenggara di sektor transportasi. Contohnya adalah pembayaran tarif Trans Jakarta menggunakan uang elektronik yang diresmikan pada 23 Januari 2013 melalui kerjasama enam bank penyelenggara uang elektronik dengan Pemda DKI. Dalam tahap awal, pembayaran tarif menggunakan uang elektronik baru mencakup koridor I Trans Jakarta (jalur Blok M – Kota). Penerapan di koridor lainnya dilaksanakan paling lambat pada triwulan III-2013. Ke depan, penggunaan uang elektronik akan diperluas pada area selain transportasi misalnya pembelian tiket taman hiburan dan pembayaran parkir.

2. Standardisasi chip pada kartu ATM/Debet

Dalam menjaga keamanan dan kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia juga menerapkan standardisasi chip pada kartu ATM/Debet. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan masyarakat dalam bertransaksi menggunakan kartu ATM/debet. Kebijakan yang mulai digulirkan pada triwulan IV-2011, ditargetkan untuk dapat diterapkan pada akhir 2015. Untuk mencapai target tersebut, kegiatan pada triwulan I-2013 masih difokuskan pada proses sertifikasi vendor kartu dan terminal ATM. Pemberian sertifikasi tersebut dilakukan oleh lembaga yang dibentuk oleh industri kartu ATM/Debet. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan agar pada pertengahan 2013, telah terdapat vendor penyedia kartu dan terminal ATM yang telah memiliki sertifikasi. Tersedianya vendor bersertifikasi tersebut memungkinkan perbankan dapat melakukan migrasi kartu dan terminal ATM sehingga mengikuti standar National Standard for Indonesian Chip Card Specification (NSICCS).

3. Pengembangan sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II

Pada periode laporan, Bank Indonesia telah mulai melakukan uji coba tehadap sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II. Kegiatan ini masih akan berlanjut pada triwulan II-2013 dengan serangkaian Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I - 2013

69


uji coba terhadap keseluruhan script dan modul. Selain kegiatan uji coba tersebut, Bank Indonesia juga telah melakukan beberapa kegiatan lain seperti sosialisasi perkembangan proyek terkini, konsultasi dengan Working Group (WG) dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU), penjelasan mengenai aplikasi RTGS baru, penyusunan format message transaksi untuk setelmen surat berharga, pengelolaan token dan jaringan komunikasi data, serta konsultasi dengan bank untuk mempersiapkan implementasi di sisi bank. 4. Bisnis Model Mobile Payment Dalam Rangka Mendukung Financial Inclusion

Bank Indonesia juga melakukan beberapa kegiatan untuk melaksanakan program keuangan inklusif (Financial Inclusion). Salah satunya adalah dengan diperkenalkannya uang elektronik yang diterbitkan oleh perusahaan telekomunikasi (server based), sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas yang belum tersentuh oleh bank namun memiliki akses telepon genggam. Ke depan, penggunaan uang elektronik yang berbasis telekomunikasi diharapkan terus berkembang sehingga dapat melengkapi penggunaan produk perbankan yang saat ini sudah luas. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia terus mendorong terwujudnya interkoneksi layanan pembayaran menggunakan uang elektronik baik antar penyelenggara layanan secara individu maupun antar industri seperti perusahaan telekomunikasi dan bank.

Disamping penyempurnaan ketentuan dan pelaksanaan interoperabilitas, Bank Indonesia juga melakukan peningkatan keamanan dan efisiensi jasa pembayaran melalui pemantauan terhadap penyelenggaraan dan penggunaan APMK, uang elektronik dan transfer dana. Pemantauan tersebut bertujuan memastikan pemanfaatan jasa pembayaran berlangsung secara lancar, aman dan efisien serta perlindungan terhadap konsumen tetap diutamakan.

3.3.2. Kebijakan Umum Pengelolaan Uang Bank Indonesia Pengelolaan uang di Bank Indonesia terdiri dari tiga pilar: (i) distribusi uang yang aman dan optimal, (ii) layanan kas yang prima, dan (iii) ketersediaan uang yang berkualitas dan terpercaya. Pemenuhan kebutuhan uang rupiah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilakukan oleh Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia (KPwDN BI) melalui moda transportasi darat, laut maupun udara. Mengingat geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan area yang sangat luas, pelaksanaan distribusi uang memerlukan dukungan infrastruktur dan moda transportasi yang baik agar uang dapat didistribusikan secara lancar dan tepat waktu. Distribusi uang tersebut dilakukan secara optimal, meskipun beberapa tantangan masih mengemuka terkait ketersediaan infrastruktur dan moda transportasi belum memadai. Untuk mengoptimalkan distribusi uang tersebut, pada triwulan laporan Bank Indonesia telah melakukan kerja sama dengan PT. PELNI dan PT. KAI. Dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan kas khususnya untuk daerah yang tidak terdapat Kantor Kas Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan kegiatan Kas Titipan melalui kerjasama dengan perbankan yang ada di daerah tersebut. Pada 22 Januari 2013, telah diresmikan pembukaan Kas Titipan di Muara Bungo, Provinsi Jambi, sehingga jumlah kas titipan menjadi 20 unit di seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan untuk menambah Kas Titipan akan terus berlanjut sesuai dengan kebutuhan perbankan dan masyarakat dengan memperhatikan infrastruktur yang tersedia. 70



Bank Indonesia selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan uang di wilayah terpencil dan terdepan NKRI, mendorong efektivitas clean money policy, serta memudahkan akses masyarakat mendapatkan berbagai jenis pecahan uang yang dibutuhkan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah kembali bekerja sama dengan TNI AL dalam ekspedisi ke 11 area di wilayah Papua dan Maluku Utara.24 Dalam ekspedisi tersebut, Bank Indonesia: (i) memberikan layanan kas, (ii) mensosialisasikan keaslian rupiah, (iii) melakukan survei kebutuhan uang tunai dan (iv) memberikan bantuan sosial kepada masyarakat setempat. Ekspedisi ini juga bertujuan menjaga eksistensi rupiah di wilayah terdepan dan terpencil sekaligus menjaga kedaulatan NKRI. Dalam rangka menjaga rupiah agar berkualitas dan terpercaya, Bank Indonesia melalui Bank Indonesia-Counterfeit Analysis Center (BI-CAC) yang dibangun tahun 2006 terus mencatat, mengklasifikasi dan menganalisa rupiah palsu yang diterima dari masyarakat, perbankan dan POLRI secara berkesinambungan. BI-CAC merupakan basis data yang terus diupayakan agar semakin lengkap, akurat, dan komprehensif. Pada triwulan I-2013, implementasi BI-CAC telah dilakukan pada 7 KPwDN BI Wilayah I (Sulawesi, Maluku dan Papua), sehingga sistem aplikasi BI-CACtelah digunakan di KP BI dan seluruh KPwDN BI. Selanjutnya, dalam upaya preventif atau pencegahan terhadap tindakan pemalsuan uang, Bank Indonesia terus melanjutkan kegiatan sosialisasi ciri keaslian rupiah kepada seluruh lapisan masyarakat. Selama triwulan laporan, telah dilakukan 17 kegiatan dengan melibatkan sekitar 4.946 audience yang beragam dari berbagai wilayah NKRI, mulai dari guru, pelajar, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Di samping sosialisasi reguler, Bank Indonesia melakukan sosialisasi ciri keaslian rupiah dalam bentuk pameran, serta mengadakan training of trainers, pagelaran kesenian tradisional. Bank Indonesia juga melakukan kegiatan edukasi mengenai ciri keaslian rupiah. Selain melalui iklan layanan masyarakat, Bank Indonesia juga melakukan beberapa persiapan kegiatan edukasi melalui jalur pendidikan yaitu, (i) Kerjasama dengan Kementerian Agama RI wilayah Provinsi Jawa Barat yang telah dirintis dari tahun 2012, bertujuan memberikan materi ajar terkait ciri keaslian rupiah kepada siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dan Madrasah Aliyah (MA) pada mata pelajaran Ilmu Ekonomi; (ii) Kerjasama dengan Pusat Kurikulum dan Perbukuan (PUSKURBUK) – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk hal yang sama, materi ajar terkait ciri keaslian rupiah kepada siswa SMA dan MA secara nasional. Diharapkan pada tahun ajaran 2013/2014 yang dimulai bulan Juli 2013, materi ajar tersebut telah disampaikan para guru kepada murid kelas X tingkat SMA dan MA secara nasional. Guna mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap ketersediaan uang layak edar, Bank Indonesia melakukan survei. Aspek-aspek yang dinilai antara lain (i) kemudahan mengenali keaslian uang, (ii) pemenuhan kebutuhan uang dalam jumlah dan jenis pecahan yang sesuai, (iii) kualitas uang, serta (iv) jumlah temuan uang palsu. Hasil survei menunjukkan masyarakat puas dengan ketersediaan uang layak edar yang ditunjukkan dengan rata-rata hasil survei 4,50 dari skala 6 (lebih tinggi dari target sebesar 4).

24 Perjalanan dimulai pada tanggal 6 Februari 2013 dari Jayapura, menyusuri sisi utara wilayah Papua Barat ke Pulau Supiori, Pulau Brass, Sorong, Pulau Waigeo, kemudian menuju wilayah Maluku Utara yaitu Pulau Gebe, Joronga, dan berakhir di Ternate pada tanggal 16 Februari 2013.


71


3.4. Kerjasama Internasional Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Bank Indonesia berpartisipasi aktif melakukan kerjasama internasional di berbagai fora baik pada tataran regional maupun multilateral.

3.4.1. Kerjasama ASEAN Kerjasama ASEAN selama triwulan I-2013 masih difokuskan pada upaya mewujudkan integrasi keuangan dalam kerangka mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Proses liberalisasi lebih lanjut aliran modal, integrasi pasar modal, intregrasi sistem pembayaran dan setelmen, serta liberalisasi perbankan menjadi focus utama pembahasan forum kerjasama ASEAN. Dalam kaitan ini, pemetaan tingkat keterbukaan aliran modal di negara ASEAN telah dilakukan. Hasil pemetaan tersebut menunjukkan masih bervariasinya tingkat keterbukaan aliran modal di negara ASEAN. Selanjutnya hasil pemetaan akan menjadi alat bantu dalam melakukan proses liberalisasi lanjutan ke tingkat konvergensi dalam memfasilitasi proses integrasi ekonomi ASEAN. Proses integrasi ekonomi ASEAN dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip liberalisasi bertahap sesuai kesiapan ekonomi negara serta tersedianya langkah-langkah pengamanan yang memadai (safeguard), guna memastikan manfaat sebesar-besarnya dari proses liberalisasi. Upaya intregrasi pasar modal ASEAN juga terus dilakukan dengan tujuan menciptakan sistem pembayaran dan setelmen yang terintegrasi, nyaman, aman dan efisien yang dapat memfasilitasi pelaku bisnis dan individu melakukan pembayaran elektronik. Saat ini tengah dilakukan beberapa inisiatif integrasi dalam 5 koridor utama, yaitu trade settlement, money remittance, retail payment system, capital market settlement, dan standarisation. Proses integrasi kelima koridor tersebut akan memfasilitasi proses liberalisasi sektor perdagangan, tenaga kerja, pasar modal, perbankan, dan pasar modal. Upaya mendorong kemajuan proses integrasi pasar modal ASEAN juga terus dilakukan melalui penyusunan ASEAN bond market development scorecard (BMDC)25 dan pelaksanaan studi bersama tentang integrasi pasar modal ASEAN. Terkait upaya liberalisasi jasa keuangan, saat ini negara ASEAN tengah melakukan proses request dan offer liberalisasi sektor asuransi, perbankan, dan pasar modal pada forum WC-FSL. Sementara itu, untuk mempersempit kesenjangan tingkat kemajuan sektor keuangan antar negara di ASEAN, telah selesai dirancang kegiatan capacity building yang diprioritaskan bagi negara yang relatif belum berkembang. Inisiatif ini dikoordinasikan oleh Steering Committe on Capacity Building yang diketuai oleh Asian Development Bank (ADB) dan South East Asian Center (SEACEN). Bank Indonesia bersama dengan anggota ASEAN5 (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina) telah memberikan komitmen untuk menjadi penyedia jasa (supplier) kegiatan capacity building dimaksud.

25 BMDC disusun sebagai referensi perkembangan, tingkat keterbukaan dan likuiditas pasar obligasi ASEAN serta basis pemetaan capacity building yang diperlukan bagi pengembangan lebih lanjut.

72



3.4.2. Kerjasama ASEAN dengan Mitra Dialog (ASEAN+3) Selama triwulan I-2013, kerjasama ASEAN dengan mitra dialog Plus Three (China, Jepang dan Korea) masih dititikberatkan pada upaya pemeliharaan stabilitas sistem keuangan kawasan. Sesuai dengan hasil pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN+3 (Mei 2012) serta kesepakatan Deputies (November 2012), fokus kegiatan triwulan I-2013 yaitu finalisasi konsep amandemen perjanjian Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) dan penyusunan konsep perjanjian pembentukan ASEAN+3 Macroeconomic Researh Office (AMRO) menjadi organisasi internasional. Upaya penguatan CMIM dalam kerangka pencegahan dan penanggulangan krisis terus dilakukan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, telah dilakukan: (i) peningkatan size CMIM dari USD120 miliar menjadi USD240 miliar, (ii) peningkatan IMF de-linked portion menjadi 30% pada 2012 dan 40% pada 2014, (iii) perpanjangan maturity period untuk IMF linked portion menjadi 3 tahun dan IMF de-linked portion menjadi 2 tahun, serta (iv) peluncuran CMIM Precautionary Line (CMIM-PL). Selain itu, juga dilakukan amandemen perjanjian untuk memayungi kesepakatan atas keikutsertaan Gubernur bank sentral dalam forum pengambilan keputusan tertinggi CMIM (selama menjadi domain Menteri Keuangan) dan penyesuaian operational guidelines CMIM untuk merefleksikan amandemen dimaksud. Berbagai upaya penguatan fasilitas likuiditas pencegahan krisis tersebut dibarengi dengan pengembangan indikator kerentanan yang akan membantu proses deteksi dini krisis ekonomi. Sebagai bagian dari pengembangan indikator tersebut, saat ini tengah dilakukan upaya penguatan landasan hukum transformasi AMRO menjadi organisasi internasional, sehingga dapat menjalankan perannya secara lebih efektif. Pada triwulan laporan, proses tersebut sudah mencapai tahap perumusan Draft AMRO Agreement yang memuat elemen-elemen yang diperlukan bagi pembentukan AMRO sebagai organisasi internasional yang kredibel dan independen, yakni aspek: (i) keanggotaan, tujuan dan fungsi, (ii) operasional dan mekanisme kerjasama AMRO dengan anggota, (iii) governance, (iv) status, priviledges and immunities, serta (v) dispute settlement, ratifikasi, entry into force dan transitional arrangement.

3.4.3. Kerjasama Bank Sentral Dalam rangka mendukung pencapaian tugas, Bank Indonesia juga melakukan berbagai kerjasama, koordinasi, sharing informasi dengan bank sentral negara lainnya baik dalam tataran bilateral, regional, maupun multilateral. Sepanjang triwulan I-2013, kerjasama antarbank sentral yang telah dilakukan yaitu pertemuan bilateral Bank Indonesia dengan Bank of Thailand, sementara pertemuan kerjasama bank sentral dalam forum lain (SEACEN dan EMEAP) baru akan dilaksanakan pada triwulan II-2013. Pertemuan Bilateral antara Bank Indonesia dengan Bank of Thailand Pada tanggal 22 Maret 2013, Bank Indonesia melakukan pertemuan bilateral dengan Bank of Thailand (BOT) untuk membahas mengenai kondisi ekonomi, keuangan, dan perbankan terkini, serta sistem pembayaran. Bank Indonesia dan Bank of Thailand memiliki kesamaan pandang Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I - 2013

73


mengenai kondisi fundamental ekonomi kedua negara secara umum baik, dengan pertumbuhan yang didukung oleh permintaan domestik yang kuat dan risiko inflasi dalam kendali. Kedua negara memiliki kesamaan tantangan terkait volatilitas aliran modal masuk dan upaya menjaga stabilitas keuangan. Di tengah kondisi dan tantangan tersebut, kedua bank sentral juga membahas strategi kebijakan melalui penguatan pelaksanaan kebijakan moneter yang didukung oleh penguatan kebijakan makroprudensial. BI dan BOT juga mempunyai kesamaan pandangan terhadap kondisi sistem perbankan dan keuangan di masing-masing negara berada dalam kondisi stabil, dengan profitabilitas, kapitalisasi, dan likuiditas yang terjaga baik. Kedua bank sentral memandang penting upaya untuk memperkuat kerangka kebijakan bank sentral guna menjaga stabilitas moneter dan keuangan. Untuk mengantisipasi berbagai tantangan ke depan, kedua bank tersebut menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antar otoritas domestik yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas keuangan. Sejalan dengan upaya ini, kedua bank sentral sepakat untuk mempererat ikatan kerjasama antar kedua bank sentral yang diwujudkan dengan saling tukar-menukar informasi dan pengalaman.

3.4.4. Kerjasama Bank Sentral di Bank for International Settlement (BIS) Bank Indonesia berpartisipasi aktif dalam forum BIS dalam kerangka tukar-menukar informasi tentang perkembangan ekonomi, moneter, keuangan serta isu-isu kebanksentralan terkini dan kebijakan yang ditempuh oleh masing-masing bank sentral/otoritas moneter anggota BIS. Selain itu juga terkait informasi koordinasi kerjasama pada area banking supervision, financial markets, dan payment system. Sepanjang triwulan I-2013, Bank Indonesia berpartisipasi pada BIS Special Governors Meeting (SGM)26, tanggal 2-3 Februari 2013. Adapun isu yang menjadi fokus BIS SGM yaitu (i) Perkembangan Pasar Obligasi Korporasi di Asia, serta (ii) Profitabilitas dan Peluang Bank-bank Asia Pasifik. Identifikasi faktor-faktor penunjang pengembangan pasar keuangan Asia dan berbagai tantangan yang dihadapi perbankan lokal maupun asing dalam penyediaan pembiayaan jangka panjang serta pengembangan pasar obligasi domestik, menjadi pokok bahasan dalam pembahasan isu perkembangan pasar olbigasi dan korporasi di Asia. Sementara itu, fenomena perbankan di era suku bunga rendah, yang memaksa perbankan mencari alternatf keuntungan dan sumber pembiayaan lain menjadi fokus pada pembahasan isu profitabilitas dan peluang bank-bank Asia Pacific. Selain itu, mengemuka pula isu mengenai potensi risiko kredit macet akibat pesatnya pertumbuhan kredit di tengah iklim pertumbuhan yang moderat di Asia Pasifik.

26 Pertemuan BIS SGM merupakan pertemuan yang sifatnya terbatas untuk Gubernur bank sentral anggota BIS. Pertemuan tersebut hanya forum diskusi pertukaran pandangan, tidak melahirkan kesepakatan yang sifatnya mengikat para pihak. Namun demikian insight diskusi tersebut sangat bermanfaat bagi proses pengambilan kebijakan oleh masing-maisng gubernur bank sentral peserta.

74



3.4.5. Kerjasama International Monetary Fund (IMF) Dalam rangka memajukan kerjasama internasional untuk menjaga stabilitas keuangan dan moneter, Bank Indonesia berpartisipasi aktif pada berbagai pertemuan IMF. Pada triwulan I-2013, Bank Indonesia berpartisipasi pada IMFC Deputies di Paris (8 Januari 2013), dengan agenda utama pembahasan yaitu Review Formula Quota sebagaimana diamanatkan oleh IMFC dalam komunike pada Oktober 2012. Dalam pembahasan tersebut, Deputies IMFC menyepakati bahwa formula kuota yang baru harus memiliki dasar-dasar sebagai berikut: (i) formula kuota bersifat simple and transparent, consistent with the multiple roles of quotas, and feasible to implement based on timely, high quality and widely available data, (ii) peningkatan pangsa kuota harus sejalan dengan posisi relatif suatu negara dalam perekonomian global, dan pada akhirnya meningkatkan pangsa kuota negara berkembang secara keseluruhan, (iii) melindungi hak suara dan representasi negara miskin, dan (iv) diterima secara luas oleh negara anggota IMF. Pada pembahasan review formula kuota, khususnya terkait variabel-variabel yang akan masuk dalam formula kuota yang baru, IMFC Deputies menyepakati: (i) peran penting variabel Gross Domestic Product (GDP) dalam formula kuota dan menyepakati GDP tetap berperan sebagai the most important variabel dalam formula kuota serta membuka kemungkinan untuk meningkatkan bobotnya, (ii) dikeluarkannya variability dari formula kuota yang baru, dan (iii) cadangan devisa (reserve) akan tetap dipertahankan dalam formula kuota yang baru dengan bobot tidak berubah. Namun, belum disepakati bagaimana pengalihan bobot variability ke variabel lainnya. Dari pembahasan review formula kuota tersebut, masih terjadi perbedaan pandangan antara negara kawasan Eropa dan negara berkembang (dimotori oleh Brazil, Rusia, India, China, South Africa/ BRICS) terhadap beberapa variabel. Negara anggota IMF masih mempunyai perbedaan pandangan mengenai peran variabel keterbukaan (Openness), pengalihan bobot Variability, peningkatan bobot GDP PPP serta penyesuaian compression factor dalam formula kuota yang baru.

3.4.6. Kerjasama APEC Pada tahun 2013, Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah pertemuan Asia Pacific Economi Cooperation (APEC). Di dalam keanggotaan APEC tersebut, Bank Indonesia berperan aktif dalam salah satu forum APEC, yaitu Finance Ministers’ Process (FMP). Pada tahun 2013, APEC FMP akan tetap berfokus pada dukungan terhadap pemulihan global. Peningkatan lebih lanjut juga akan dilaksanakan pada bidang financial inclusion, pengembangan treasury system, infrastruktur dan trade financing. Pada APEC Finance and Central Bank Deputies’ Meeting, yang merupakan agenda pertemuan pertama, diselenggarakan pada tanggal 26 - 27 Februari 2013. Pada acara tersebut, Bank Indonesia menjadi Co-Chairman yang memimpin seluruh agenda pertemuan yang dihadiri oleh para Deputi (Finance dan bank sentral) Negara-negara APEC dan perwakilan lembaga keuangan internasional (World Bank, IMF, OECD, ADB, dll). Pertemuan ini membahas empat agenda utama yaitu trade finance, treasury and budget reform, financial inclusion, dan infrastructure.


75


Selain itu, parsitipasi Bank Indonesia dalam forum APEC juga dilakukan melalui penyelenggaraan Workshop on Financial Inclusion (FI) pada tanggal 27-28 Februari 2013, bertempat di Bank Indonesia, dengan tema “Promoting Financial Access through Innovative Delivery Channel to Enhance Financial Inclusion”.

3.4.7. Kerjasama Negara-Negara G-20 Sepanjang triwulan I-2013, Bank Indonesia telah berpartisipasi pada pembahasan isu-isu forum kerjasama negara-negara G-20 yang diketuai oleh Rusia. Partisipasi tersebut antara lain pada rangkaian pertemuan tingkat Deputi (G-20 DM) serta Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (G-20 MGM) di Moscow pada tanggal 14-16 Februari 2013 maupun pertemuan level teknis Working Group Meeting untuk Framework for Strong, Sustainable and Balanced Growth (FSSBG) di New Delhi, India. Kegiatan yang dilaksanakan dan diikuti oleh Bank Indonesia sepanjang triwulan I-2013 sebagai berikut: a) Pertemuan G-20 Framework Working Group, 14-15 Januari 2013, New Delhi – India

Pertemuan Working Group Framework for Strong, Sustinable and Balanced Growth (FWG) G-20 diselenggarakan di New Delhi, India (14-15 Januari 2013). FWG menyimpulkan adanya perbaikan di perekonomian global, namun perbaikan yang terjadi belum cukup untuk menghilangkan berbagai uncertainty. Untuk itu perlu adanya kajian untuk melihat apakah pemulihan ekonomi saat ini sudah memadai atau belum. Selain itu perlu dilakukan pendalaman atas upaya mempercepat reformasi struktural dan pembangunan infrastruktur, khususnya di negara sedang berkembang. Disamping itu, forum juga melihat perlunya dilakukan konsolidasi fiskal, khususnya di negaranegara yang tengah mengalami krisis, terutama untuk mendukung kredibilitas dan mengembalikan kepercayaan pasar keuangan.

FWG juga melihat bahwa upaya penyeimbangan perekonomian global belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Perbaikan global imbalance lebih banyak disebabkan faktor siklikal. Untuk itu, perlu dilakukan pengukuran terhadap progress policy actions untuk structural reforms yang terkait langsung dengan tujuan G-20, khususnya pada bagian yang memiliki gap yang lebih besar.

Menyikapi perkembangan pemulihan ekonomi global, serta melihat peran penting negaranegara emerging sebagai backbone dalam mendukung pertumbuhan ekonomi global dewasa ini, Indonesia memandang perlu upaya menjaga dan meningkatkan peran negara-negara emerging tersebut, khususnya melalui peningkatan kapasitas perekonomian negara emerging. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu mendorong peningkatan investasi jangka menengahpanjang, khususnya di sektor infrastruktur. Selain itu, Indonesia juga menyampaikan informasi terkait pembentukan ASEAN Infrastructure Fund (AIF) dan komitmen Pemerintah RI dalam upaya meningkatkan pembiayaan infrastruktur domestik untuk mendukung FSSBG. Selanjutnya, Indonesia juga mengusulkan pembentukan satu sub-working group (technical experts group) yang bertugas membahas isu pembiayaan infrastruktur yang lebih terkonsentrasi, yang hasilnya nanti akan dilaporkan kepada Deputi dan Menteri Keuangan G-20.

76



b) Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G-20, 15-16 Februari 2013

Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G-20 (G-20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (G-20 MGM)), tanggal 15-16 Februari 2013 membahas beberapa isu strategis: (i) Penyelesaian krisis global (downside risks in the global economy), (ii) peningkatan pertumbuhan ekonomi dunia (the framework for strong, sustainable and balance growth, financing for investment); (iii) stabilisasi keuangan internasional (International Financial Architecture/IFA dan financial regulation/financial inclusion); dan (iv) pembangunan berkelanjutan (energi dan komoditas).

Terkait perekonomian Global: Anggota G-20 sepakat bahwa tail-risk telah menghilang, dan terjadi peningkatan market confidence yang disertai perbaikan sektor keuangan. Namun, pertumbuhan perekonomian global masih lemah dan sejumlah risiko utama masih persisten. Karenanya Menteri Keuangan dan Gubernur negara-negara G-20 mulai menyoroti langkah-langkah konkrit untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi global, di samping melanjutkan langkah yang telah diambil untuk mengembalikan kepercayaan kepada sistem keuangan.

Pembahasan intensif juga terjadi pada diskusi mengenai isu global imbalances yang didorong oleh keinginan beberapa anggota mengangkat issue “currency war” dan menghendaki perluasan pembahasan isu fleksibilitas nilai tukar. Terkait isu ini, G-20 menegaskan komitmen untuk bergerak lebih cepat dalam mencapai sistem nilai tukar yang ditentukan oleh pasar (market-determined exchange rate systems) dan sistem nilai tukar yang lebih fleksibel sesuai dengan fundamental perekonomian dan menolak adanya target nilai tukar yang ditujukan untuk meningkatkan daya saing perekonomian dan menolak segala bentuk proteksionisme.

Melanjutkan upaya reformasi arsitektur keuangan internasional (international financial architecture-IFA), G-20 sepakat untuk mengintegrasikan pembahasan menuju kesepakatan akhir review quota formula dengan General Review on Quota ke-15 yang memiliki tenggat waktu hingga Januari 2014. Dalam kaitan ini, G-20 juga menyepakati roadmap pencapaian komitmen dan tindaklanjutnya di Leaders Summit (September 2013) dan MGM di bulan Oktober 2013. G-20 juga mendorong peningkatan kerjasama dan komplementaritas antara IMF dan RFAs.

Sebagai bagian dari kerangka penguatan regulasi sektor keuangan, pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G-20 di Moscow menyepakati penetapan Financial Stability Board (FSB) sebagai suatu legal entity dengan kewenangan lebih besar dan peningkatan kapasitas untuk mengoordinasikan pengembangan dan implementasi regulasi di sektor keuangan. G-20 juga meminta FSB untuk mengkaji kembali representasi negara anggota dan diharapkan selesai pada akhir tahun 2014. Isu ini menjadi perhatian Indonesia yang sejak tahun 2012 memperjuangkan peningkatan wakil Republik Indonesia di FSB dari 1 kursi menjadi 3 (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Kementrian Keuangan). Selanjutnya, terkait isu Financial Inclusion, anggota G-20 menyambut baik kemajuan yang dicapai oleh Global Partnership Financial Inclusion (GPFI) dalam melaksanakan Financial Inclusion Action Plan. Sementara itu, pada pembahasan isu energi, komoditas dan climate finance, G-20 sepakat untuk mendorong peningkatan transparansi dalam pasar komoditas, seperti pasar batubara dan gas internasional.


77


3.5. Komunikasi dan Edukasi Kebijakan Kegiatan komunikasi dan edukasi kebijakan dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan Bank Indonesia Guna meningkatkan efektivitas implementasi berbagai kebijakan, Bank Indonesia secara intensif melakukan komunikasi dan edukasi kepada stakeholders. Melalui kegiatan tersebut, Bank Indonesia berupaya agar perkembangan kondisi ekonomi, moneter, perbankan dan sistem pembayaran serta arah kebijakan Bank Indonesia menjadi jelas dan dapat dipahami. Komunikasi dan edukasi kebijakan dilakukan melalui berbagai media, antara lain penyampaian publikasi, siaran pers, pidato Dewan Gubernur, konferensi pers, dan pencantuman data dan informasi melalui website Bank Indonesia. Bank Indonesia juga melakukan sosialisasi, edukasi dan pelatihan kepada stakeholders yang terkait langsung dengan kebijakan (antara lain perbankan, asosiasi, kalangan industri, instansi terkait dan akademisi) maupun kepada masyarakat melalui pesan layanan masyarakat di berbagai media komunikasi. Selama triwulan I-2013, Bank Indonesia telah melakukan sosialisasi kepada kalangan perbankan mengenai beberapa ketentuan/kebijakan perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Ketentuan yang disosialisasikan meliputi (i) Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK),27 (ii) Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia,28 (iii) Kepemilikan Saham Bank Umum,29 (iv) Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti,30 (v) Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Berdasarkan Modal Inti,31 (vi) Laporan Kegiatan Penitipan dengan Pengelolaan (Trust) Bank Umum yang Disampaikan kepada Bank Indonesia.32 Pada periode yang sama, Bank Indonesia juga menyelenggarakan sosialisasi fungsi mediasi perbankan di Bank Indonesia kepada masyarakat. Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai penanganan pengaduan nasabah dan pelaksanaan mediasi perbankan, serta tukar menukar informasi baik kepada pejabat bank maupun masyarakat umum di wilayah Medan. Peserta pertemuan dan seminar terdiri dari pejabat bank umum dan perwakilan nasabah bank, akademisi, serta Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang berada di wilayah Medan. Selain itu, Bank Indonesia juga menjadi narasumber pada beberapa wawancara di media cetak terkait perlindungan nasabah dan mediasi perbankan. Selama triwulan I-2013, Bank Indonesia juga terus melakukan komunikasi dan edukasi serta pemberdayaan nasabah perbankan syariah bersama stakeholders lain. Citra “inklusif” serta “kesetaraan (parity)” dan “keunggulan khas (distinctiveness)” perbankan syariahyang dikenali dengan penanda identitasnya berupa iB (ai-Bi), perlu secara konsisten dikomunikasikan kepada berbagai segmen yang relevan dan potensial. Program komunikasi dilakukan antara lain melalui sosialisasi dan edukasi kegiatan iB Campaign secara “on air” maupun “off air”.

27 28 29 30 31 32

SE BI No. 15/1/DPNP tanggal 15 Januari 2013 Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK). SE BI No. 15/2/DPNP tanggal 4 Februari 2013 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia. SE BI No. 15/4/DPNP tanggal 6 Maret 2013 perihal Kepemilikan Saham Bank Umum. SE BI No. 15/6/DPNP tanggal 8 Maret 2013 perihal Kegiatan Usaha Bank Umum berdasarkan Modal Inti. SE BI No. 15/7/DPNP tanggal 8 Maret 2013 perihal Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Berdasarkan Modal Inti. SE BI No. 15/10/DPNP tanggal 28 Maret 2013 perihal Laporan Kegiatan Penitipan dengan Pengelolaan (Trust) Bank Umum yang Disampaikan kepada Bank Indonesia.

78



Pada awal tahun 2013, Bank Indonesia telah menyusun program kerja kegiatan iB Campaign selama tahun 2013 termasuk rencana kegiatan bersama dengan bank-bank syariah melalui forum Working Group Marketing & Komunikasi Perbankan Syariah untuk melakukan kegiatan iB Vaganza. Kegiatan iB Vaganza akan dilaksanakan di delapan kota secara bersama-sama, yaitu Palembang, Medan, Makassar, Padang, Solo, Semarang, Balikpapan dan Jakarta. Salah satu kegiatan iB Vaganza tersebut telah dilaksanakan di Palembang pada tanggal 14 - 17 Maret 2013. Guna mendukung kegiatan iB Campaign, Bank Indonesia telah menyusun rencana kegiatan utama training of trainers (TOT) perbankan syariah di 6 kota. Selain itu, Bank Indonesia juga telah menyusun “media plan” kegiatan iB Campaign secara on air melalui berbagai media, yaitu televisi, radio, koran, majalah dan on-line (digital). Berbagai program komunikasi kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia telah berjalan cukup baik. Namun, kegiatan komunikasi tersebut dirasakan tidak seluruhnya dapat menjangkau kebutuhan seluruh stakeholders secara spesifik sehingga pada akhirnya memengaruhi keyakinan stakeholders terhadap kredibilitas kebijakan moneter. Sebagaimana hasil survei pada tahun 2012 mengenai indeks keyakinan stakeholders terhadap kredibilitas kebijakan moneter, secara total mendapat nilai 4,51 (skala 6). Dari sembilan kategori responden yang dilibatkan dalam survei tersebut, lima kategori responden memberikan nilai di bawah nilai total 4,51 (skala 6) tersebut, yaitu lembaga negara (4,22), parlemen (4,50), direktur lembaga keuangan non bank (4,41), media massa (4,33), dan dunia usaha (4,25). Mempertimbangkan hasil survei tersebut, komunikasi kebijakan moneter kepada lima kategori responden dimaksud perlu diperkuat. Mengacu pada hasil survei tahun 2012 dan dalam rangka persiapan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Bank Indonesia tahun 2013 mengenai “tingkat keyakinan stakeholders terhadap kredibilitas kebijakan moneter”, dipandang perlu untuk menggali lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi keyakinan stakeholders, khususnya kelima kategori responden di atas, terhadap kredibilitas kebijakan moneter. Upaya penggalian informasi dari perwakilan ke lima kategori responden tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) yang dinilai efektif dalam memperoleh masukan yang mendalam mengenai kebutuhan spesifik kelompok responden dan bermanfaat bagi penyusunan strategi peningkatan keyakinan stakeholders terhadap kredibilitas kebijakan moneter. Selain itu, penyelenggaraan FGD merupakan salah satu upaya Bank Indonesia untuk meningkatkan intensitas komunikasi dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait pelaksanaan kebijakan moneter Bank Indonesia kepada stakeholders. Pada akhir triwulan I-2013, telah diselenggarakan FGD “Meningkatkan Keyakinan Stakeholders Terhadap Kebijakan Moneter” di Jakarta pada tanggal 6 dan 15 Maret 2013 dengan stakeholders anggota parlemen, lembaga negara, lembaga keuangan non-bank dan dunia usaha. Selain mendapatkan pandangan stakeholders, pada kesempatan FGD tanggal 15 Maret 2013 telah dilakukan survei indikatif kepada peserta FGD mengenai tingkat keyakinan stakeholders terhadap kredibilitas kebijakan moneter Bank Indonesia. Berdasarkan survei indikatif tersebut, diperoleh informasi bahwa stakeholders cukup yakin dengan kredibilitas kebijakan moneter. Selain itu, hasil FGD juga sejalan


79


dengan hasil survei yang menunjukkan aspek koordinasi dan sinergi kebijakan mendapatkan angka paling rendah untuk stakeholders lembaga negara. Sementara untuk Dunia Usaha, aspek yang mendapat penilaian paling rendah adalah aspek komunikasi kebijakan moneter (Tabel 3.7).

Tabel 3.7 Perbandingan Hasil Survei IKU dengan Survei Indikatif FGD Aspek-Aspek Kredibilitas Kebijakan Moneter

Lembaga Negara

Dunia Usaha

Survei

FGD

Survei

4,67

5,25

4,43

5,25

Kebijakan moneter telah dikomunikasikan kepada stakeholders dengan jelas

4,36

4,75

4,06

3,75

Impementasi kebijakan moneter telah dijalankan dengan konsisten, sesuai

4,33

4,75

4,26

4,75

4,65

4,75

4,37

5,50

4,27

4,25

4,14

4,75

4,46

4,75

4,25

4,80

Perumusan kebijakan moneter telah didasarkan pada

FGD

hasil kajian yang komprehensif

dengan kondisi perekonomian global dan domestik Kebijakan moneter telah mendukung stabilitas perekonomian nasional Koordinasi dan sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dengan kebijakan-kebijakan pemerintah (termasuk kebijakan fiskal) telah dijalankan dengan baik Rata-rata

Skala : 1 = sangat tidak yakin; 2 = tidak yakin; 3 = kurang yakin; 4 = cukup yakin; 5 = yakin; 6 = sangat yakin

Kegiatan edukasi juga dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat dan kalangan akademisi mengenai kebanksentralan. Pada triwulan I-2013, dilaksanakan beberapa kegiatan edukasi kebanksentralan antara lain pengajaran mata kuliah kebanksentralan di perguruan tinggi, lokakarya guru SMA/SMK bidang studi ekonomi, Training of Trainers (TOT) dosen pengampu kebanksentralan serta kegiatan magang penelitian bagi mahasiswa yang terpilih dari berbagai universitas. Sampai dengan triwulan I-2013, Bank Indonesia telah menyelenggarakan tiga kali pengajaran mengenai kebanksentralan di Perguruan Tinggi yang memiliki kerja sama dengan Bank Indonesia. Selain menyelenggarakan pengajaran, Bank Indonesia terus berupaya meningkatkan wawasan dan pengetahuan kebanksentralan melalui kegiatan Training of Trainers (TOT) kebanksentralan. Pada triwulan I-2013 dilaksanakan satu kali kegiatan TOT bagi dosen pengampu kebanksentralan di Batam. Kegiatan TOT tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai tugas bank sentral dan keterkaitannya dengan perkembangan ekonomi, sehingga pada waktunya para dosen perguruan tinggi dapat secara bertahap menggantikan kehadiran peran pengajar Bank Indonesia dan mandiri dalam menyelenggarakan kuliah kebanksentralan. Selain menyelenggarakan pengajaran kebanksentralan di perguruan tinggi dan kegiatan TOT, Bank Indonesia juga giat menyelenggarakan Lokakarya Kebanksentralan bagi guru SMA/SMK bidang studi ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia. Lokakarya tersebut diperlukan mengingat masih terbatasnya pemahaman masyarakat di daerah-daerah mengenai peran dan tugas bank sentral. Pada triwulan I-2013 telah diselenggarakan tiga kali lokakarya kebanksentralan bertempat di Batam dan Jakarta

80



dengan peserta yang berasal dari wilayah tersebut dan sekitarnya. Melalui penyelenggaraan lokakarya ini diharapkan para guru SMA/SMK dapat meneruskan pemahaman mengenai kebanksentralan kepada murid didiknya dalam berbagai kesempatan belajar mengajar di sekolah, sehingga murid didik juga dapat memperoleh pemahaman yang baik tentang kebanksentralan dalam kehidupan sehari-hari. Selain aktif mengunjungi perguruan tinggi, Bank Indonesia juga terbuka dalam memberikan kesempatan kepada mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang sudah bekerjasama dengan Bank Indonesia untuk datang dan melakukan kegiatan magang. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat memperoleh pengalaman bekerja, khususnya di bidang penelitian. Selama triwulan I-2013, tercatat sebanyak delapan mahasiswa melakukan magang sebagai asisten peneliti. Selain melakukan komunikasi di dalam negeri, Bank Indonesia juga melakukan komunikasi dengan stakeholders internasional. Upaya komunikasi ini khususnya bertujuan untuk meningkatkan persepsi positif mengenai perekonomian Indonesia. Dalam menjalankan fungsi komunikasi tersebut, Bank Indonesia membentuk Investor Relations Unit (IRU) pada tahun 2005 sebagai single point of contact bagi stakeholder internasional, khususnya lembaga pemeringkat dan investor. Selama triwulan I-2013, IRU melakukan berbagai kegiatan koordinasi dengan instansi yang berkepentingan dengan penanaman modal di Indonesia dan diseminasi informasi dengan lembaga pemeringkat dan investor asing. Dalam rangka koordinasi, pada triwulan I-2013 IRU telah melakukan pertemuan dengan perwakilan dari Kemenkeu (DJPU dan BKF), OJK (Bapepam-LK), Kantor Menko Perekonomian, BKPM, Kemeneg BUMN dan Kemeneg ESDM. Pertemuan tersebut bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar instansi terkait dan mempersiapkan annual rating visit lembaga pemeringkat Standard & Poor’s (S&P) yang direncanakan pada tanggal 8-18 April 2013. Saat ini, S&P merupakan satu-satunya lembaga pemeringkat resmi yang belum menempatkan Indonesia dalam status investment grade. IRU melakukan diseminasi kepada investor asing melalui investor conference call yang secara rutin dilaksanakan setelah pelaksanaan Rapat Dewan Gubernur Triwulanan. Selanjutnya, IRU juga terlibat untuk membantu persiapan pemerintah dalam penerbitan Surat Utang Negara (SUN) valas dan penatausahaannya. Selama triwulan I-2013, tim IRU telah menerima kunjungan investor asing sebanyak tujuh kali kunjungan. Kunjungan investor asing merupakan salah satu sarana untuk mendiseminasikan informasi mengenai perkembangan perekonomian Indonesia terkini. Selain itu, kegiatan ini juga digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi sehingga diharapkan Bank Indonesia mendapat masukan yang bermanfaat bagi perumusan kebijakan. Untuk mempermudah penyediaan data, IRU juga senantiasa memperbaharui data data dan informasi ekonomi Indonesia secara berkala bagi stakeholders melalui berbagai media seperti melalui website Bank Indonesia dan investors meeting secara regular.


81



82


BAB 4 Manajemen Intern Bank Indonesia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Bank Indonesia secara akuntabel dan dalam koridor tata kelola organisasi yang baik, selama triwulan I-2013 Bank Indonesia melaksanakan berbagai kegiatan strategis di bidang manajemen intern. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Bank Indonesia memegang prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi kepada publik serta memenuhi berbagai kewajiban yang diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.

Bab 4 • Manajemen Intern Bank Indonesia

4.1. Manajemen Strategi, Akuntabilitas dan Transparansi Pada triwulan I-2013, seluruh satuan kerja Bank Indonesia telah menjalankan fungsi dan tugasnya guna mencapai target akhir 2013 yang dilakukan dalam rangka melaksanakan strategi Bank Indonesia 2013. Dengan tetap memperhatikan perkembangan lingkungan dan isu strategis yang terjadi pada triwulan I-2013, berbagai program kerja di sektor moneter, perbankan, sistem pembayaran, dan manajemen intern telah dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja. Hal tersebut memberikan kontribusi positif untuk pencapaian tujuan utama Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas sesuai amanat Undang-Undang, pada awal 2013 Bank Indonesia telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia 2012 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Selain itu, juga telah disampaikan Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Operasional Bank Indonesia 2013 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada akhir September 2012. Penyampaian RATBI dilakukan bersamaan dengan penyampaian Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Operasional Bank Indonesia Tahun 2012. Selanjutnya, guna memfokuskan arah kebijakan Bank Indonesia 2013, Bank Indonesia telah menetapkan empat sasaran strategis (strategic outcomes) 2013. Sasaran strategis tersebut meliputi stabilitas nilai rupiah, stabilitas kondisi moneter, sistem keuangan yang stabil, serta sistem pembayaran yang lancar, aman, dan efisien. Berbagai langkah strategis dan outcomes Bank Indonesia digambarkan dalam Peta Strategi Bank Indonesia 2013 sebagai berikut:

Peta Strategi Bank Indonesia 2013 Biru /italic : Enhancement/Baru Hitam : sama dengan 2012

1. Stabilitas Nilai Rupiah

Internal InternalProcess Process Perspective Perspective

Kebijakan yang efektif & terintegrasi

5 . Implementasi framework SM yg terintegrasi dg SSK & SP yg didukung dg penguatan operasi moneter

Isu #1

Institutional Capacity Perspective

7. Mempercepat pendalaman pasar keuangan

84

Isu #3

Perubahan yg terkelola dengan baik terkait pembentukan OJK

Service excellence

8. Memperkuat kebijakan perbankan yg mendorong ketahanan dan efisiensi Isu #4

Isu #2

6. Implementasi fungsi SSK di BI

4. Sistem pembayaran lancar, aman, dan efisien

3. Sistem keuangan stabil

11. Meningkatkan kehandalan layanan operasional dan infrastruktur SP

13. Memantapkan pengalihan fungsi pengawasan bank ke OJK

Isu #6

Isu #5

9. Mengoptimalkan peran BI dlm mendukung pemberdayaan sektor riil & UMKM

12. Memperkuat manajemen persediaan dan fungsi layanan uang kartal

10. Meningkatkan Isu #4/6 efisiensi SP dan perlindungan konsumen (bank dan SP)

16. Memperkuat Isu #9 kompetensi SDM dan Menyempurnakan MSDM

Isu #7

Keuangan BI Sustainable

Financial Perspective

2. Kondisi moneter stabil

14. Memperkuat pengelolaan keuangan BI Isu #8

Isu #1 Good Governance Perspective

Outcome : Stakeholders Perspective

Misi : Mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan

15. Meningkatkan komunikasi, akuntabilitas dan koordinasi Isu #8

Kesiapan Sumber Daya Internal (readiness)

17. Implementasi organisasi Isu #9 & business process BI baru dgn fokus kpd SM dan SSK


18. Memperkuat integrasi sistem informasi Isu #9

7


Sebagai bagian dari transparansi Bank Indonesia kepada stakeholders, Bank Indonesia senantiasa mengkomunikasikan berbagai kebijakannya secara transparan kepada masyarakat. Melalui transparansi, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan sejalan dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap arah kebijakan Bank Indonesia. Komunikasi dilakukan dalam bentuk siaran pers, konferensi pers, publikasi Tinjauan/Laporan terkait dengan Kebijakan Moneter, Stabilitas Sistem Keuangan, dan Sistem Pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan komunikasi melalui penjelasan langsung kepada masyarakat, media massa, pelaku ekonomi, analis pasar dan akademisi dalam berbagai kesempatan. Berbagai laporan pelaksanaan tugas, hasil riset, kajian, survei, statistik dan materi lain terkait tugas Bank Indonesia juga dapat diakses melalui website Bank Indonesia (www.bi.go.id).

4.2. Audit Intern Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Bank Indonesia, kebijakan audit intern Bank Indonesia yang meliputi kegiatan audit (assurance) dan konsultasi (consulting) ditujukan untuk memberikan nilai tambah bagi tercapainya tujuan organisasi. Kegiatan audit intern yang telah berjalan dengan baik, dilakukan melalui pendekatan yang sistematis dalam mengevaluasi dan menyempurnakan efektivitas proses tata kelola organisasi (governance), manajemen risiko (risk management), dan pengendalian intern (internal control). Selama triwulan I-2013, telah dilaksanakan serangkaian kegiatan audit umum dan konsultasi yang menghasilkan sejumlah rekomendasi perbaikan untuk ditindaklanjuti. Kegiatan audit dan konsultasi juga didukung oleh peningkatan kompetensi auditor dan telah menghasilkan beberapa auditor yang memiliki sertifikasi nasional dan internasional. Selain kegiatan audit dan konsultasi, Bank Indonesia juga memfasilitasi pelaksanaan audit Badan Pemeriksa Keuangan-Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI). Selama triwulan I-2013, telah dilakukan beberapa kali pembahasan dengan BPKRI terkait tindak lanjut temuan. Kebijakan pengembangan audit intern pada tahun 2013 mengacu pada kerangka blueprint pengembangan audit intern 2010-2014. Sasaran akhir yang akan dicapai adalah terwujudnya audit intern sesuai dengan standar profesi audit intern dan ekspektasi stakeholder. Dalam mencapai sasaran tersebut, dilakukan penyediaan sistem informasi audit intern dalam rangka melakukan otomasi mekanisme kerja dengan target penyelesaian pada Mei 2013.

4.3. Keuangan Intern Kebijakan manajemen keuangan intern Bank Indonesia diarahkan dalam upaya meningkatkan pelaksanaan good governance dan memelihara sustainabilitas keuangan Bank Indonesia yang mendukung pelaksanaan tugas di bidang kebijakan moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Dengan berakhirnya tahun anggaran 2012, memenuhi amanat Undang-Undang tentang Bank Indonesia, pada triwulan I-2013 telah disampaikan LKTBI 2012 kepada BPK-RI. LKTBI tersebut menjadi dasar bagi BPK-RI untuk menilai pemenuhan penggunaan anggaran Bank Indonesia. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I - 2013

85


Selama triwulan I-2013, kondisi keuangan Bank Indonesia baik penerimaan maupun pengeluaran relatif terjaga. Posisi keuangan Bank Indonesia sampai dengan 23 Maret 2013 mencatat surplus sebesar Rp6,4 triliun. Surplus tersebut terutama berasal dari selisih penerimaan yang lebih besar dari pengeluaran, yaitu penerimaan sebesar Rp12 triliun dan pengeluaran sebesar Rp5,6 triliun. Penerimaan terutama bersumber dari selisih kurs karena transaksi valuta asing (valas) dan penerimaan bunga valas. Sedangkan pengeluaran terutama disebabkan oleh beban operasi moneter dan penyelenggaraan sistem pembayaran. Program kerja pengelolaan keuangan tahun 2013 masih merupakan tindak lanjut dari program kerja tahun 2012, yaitu mendukung sustainabilitas, transparansi dan akuntabilitas keuangan Bank Indonesia. Program kerja tersebut antara lain: a. Program Asset Liability Management (ALM) antara Bank Indonesia dengan Pemerintah yang difokuskan pada pembahasan draft revisi Surat Keputusan Bersama (SKB) tahun 2006 mengenai “Mekanisme Penyetoran Sisa Surplus Bank Indonesia kepada Pemerintah dan Pelunasan Obligasi Negara Seri SRBI-01/MK/2003 oleh Pemerintah kepada Bank Indonesia”. Proses revisi SKB 2006 tersebut masih tertunda sehubungan dengan penundaan Revisi SKB 2003 tahun 2012 dan penundaan kesepakatan SKB mengenai tata cara dan ketentuan pelaksanaan konversi Surat Utang Pemerintah (SUP) menjadi Surat Berharga Negara (SBN)Tradable. b. Penyusunan Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (Standar Akuntansi Bank Indonesia). Standard Akuntansi tersebut akan digunakan sebagai dasar referensi dalam pelaksanaan audit di Bank Indonesia dalam hal telah disepakati bersama dengan BPK-RI. c. Implementasi Performance Based Budgeting (PBB)tahun 2013 difokuskan pada integrasi proses bisnis selain evaluasi dan penyempurnaan penerapan PBB tahun 2012. Proses utama yang dilakukan dalam upaya mencapai target implementasi PBB secara bertahap meliputi: (i) penerapan seleksi usulan Program Kerja (PK), (ii) penyesuaian nomenklatur anggaran terkait restrukturisasi organisasi Bank Indonesia, (iii) penyusunan pengukuran kinerja kearah efektivitas PK dan efisiensi anggaran, serta (iv) penerapan standard cost.

4.4. Teknologi Informasi Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Bank Indonesia dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran. Pengelolaan sistem informasi Bank Indonesia tahun 2013 didasarkan pada Rencana Strategis Sistem Informasi Bank Indonesia (Renstra SIBI) yang mengusung tema penerapan pertukaran informasi antar lembaga. Tema dilatarbelakangi antara lain oleh pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Saat ini sedang disiapkan sistem pengelolaan pertukaran informasi antar institusi, yaitu Bank Indonesia dan OJK serta Lembaga Penjamin Simpanan, dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bersama. Pengelolaan pertukaran informasi dilakukan dalam upaya memperoleh informasi yang handal dan berkualitas terkait pasar keuangan dan lembaga keuangan, khususnya perbankan.

86



Dukungan sistem informasi terhadap sektor moneter khususnya dalam mendukung proses pengambilan keputusan telah diwujudkan melalui pengembangan beberapa aplikasi. Salah satu contoh adalah pengembangan Dashboard Crisis Management Protocol (CMP) yang telah siap diimplementasikan. Dashboard CMP menjadi cikal bakal Dashboard Dewan Gubernur bersama Dashboard Micro Prudential dan Dashboard Early Warning System (EWS) Stabilitas Sistem Keuangan (Macro Prudential) yang telah dikembangkan sebelumnya. Pengembangan Dashboard Dewan Gubernur saat ini tengah dalam tahap penyusunan spesifikasi kebutuhan. Terkait dukungan terhadap sektor Stabilitas Sistem Keuangan (SSK), selain melalui pengembangan Dashboard Micro dan Macro Prudential, juga dilakukan peningkatan kualitas Sistem Informasi Pengawasan Bank (SIP) yang telah memasuki tahap pemrograman. Pengembangan SIP selain untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan bank, juga dalam rangka persiapan transisi pengalihan fungsi pengawasan bank ke OJK. Terkait dukungan terhadap kelancaran sistem pembayaran, selama triwulan I-2013 Bank Indonesia melanjutkan pengembangan aplikasi Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dan Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) Generasi II. Sistem aplikasi tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan transfer dana antar bank, baik mencakup aspek kuantitas jumlah transaksi yang dapat diakomodir, kecepatan, maupun keamanan sistem aplikasi. Saat ini pengembangan sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II dalam proses user acceptance test. Selain pengembangan Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II, saat ini juga tengah dikembangkan sistem layanan informasi yang mendukung pengawasan sistem pembayaran. Pengembangan sistem tersebut saat ini tengah dalam tahap finalisasi spesifikasi kebutuhan. Selain untuk mendukung kelancaran dan kehandalan Sistem Pembayaran, sistem informasi pengawasan sistem pembayaran juga ditujukan untuk perlindungan nasabah. Selain mengembangkan sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II serta sistem informasi pengawasan sistem pembayaran, pada triwulan I-2013 Bank Indonesia juga melakukan Integrasi Sistem Informasi. Kegiatan tersebut merupakan kelanjutan dari inisiatif yang sudah dimulai dari 2012. Kegiatan diawali dengan mengintegrasikan seluruh proses capturing data dari lembaga keuangan menjadi satu platform Laporan Statistik Moneter dan Keuangan (LSMK). Integrasi capturing data bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi dalam rangka mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia dan meminimalkan duplikasi data. Pada aspek integrasi informasi, saat ini telah dilakukan penyusunan kamus data (data dictionary) untuk laporan perbankan syariah dan selanjutnya akan dilakukan untuk LSMK secara utuh. Sementara itu, terkait dengan aspek integrasi aplikasi, saat ini tengah dikembangkan sistem pelaporan baru untuk perbankan syariah sebagai pilot project dengan menggunakan metodologi eXtended Business Reporting Language (XBRL) yang saat ini telah memasuki tahap pemrograman.


87


4.5. Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) Kebijakan Bank Indonesia di bidang organisasi dan SDM terutama difokuskan pada pemenuhan SDM secara kuantitas dan kualitas, dan penyempurnaan organisasi sejalan dengan arah dan strategi Bank Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan SDM tersebut, Bank Indonesia melakukan pengelolaan SDM yang mencakup perencanaan kebutuhan, pemenuhan dan pengembangan SDM. Pada triwulan I-2013, Bank Indonesia melakukan perencanaan kebutuhan SDM dengan memperhitungkan dampak penyempurnaan Struktur Organisasi Level Atas (SOLA) sehubungan dengan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemenuhan kebutuhan SDM dilakukan melalui proses promosi dan mutasi untuk jabatan Direktur Eksekutif dan setingkat Direktur, serta penerimaan pegawai dan Tenaga Honorer Outsourcing (THOS). Penyempurnaan SOLA sebagai konsekuensi pengalihan fungsi pengawasan bank ke OJK, menghasilkan rekomendasi 24 satuan kerja setingkat Departemen yang akan melaksanakan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran. Beberapa kegiatan terkait SOLA yang telah dilakukan pada triwulan I-2013 yaitu: (i) penetapan Matriks Pengalihan Fungsi dan penyempurnaan konsepsi organisasi satuan kerja mengacu pada nomenklatur Bank Indonesia, (ii) proses verifikasi terhadap usulan konsepsi penyempurnaan organisasi, dan (iii) proses evaluasi oleh Forum Panel Penguji yang beranggotakan Anggota Dewan Gubernur, Asisten Gubernur, dan Pimpinan satuan kerja tertentu. Sebagai bagian dari perencanaan kebutuhan SDM dan dalam rangka implementasi SOLA, pada triwulan I-2013 Bank Indonesia juga telah melakukan pemetaan SDM untuk mutasi khusus dan menyusun proyeksi kebutuhan SDM ke depan termasuk rencana pemenuhannya. Pemenuhan kebutuhan SDM dilakukan dengan menjajaki proses rekrutmen Pendidikan Calon Pegawai Muda (PCPM) melalui jalur talent scouting yang berasal dari berbagai Universitas terkemuka di Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia telah menyiapkan pedoman atau ketentuan penugasan SDM Bank Indonesia ke OJK, antara lain terkait dengan pengembangan dan penilaian kinerja. Dalam membantu penyiapan pengalihan fungsi pengawasan bank ke OJK yang efektif berlaku mulai 1 Januari 2014, telah ditugaskan 16 pegawai pengawas bank sebagai tim transisi di OJK. Dalam upaya meningkatkan kompetensi dan motivasi pegawai, Bank Indonesia terus melaksanakan berbagai program pengembangan kompetensi SDM. Selama triwulan I-2013, telah dilakukan lima program pengembangan kompetensi SDM sebagai berikut: 1. On Boarding

Program pengembangan on boarding ditujukan bagi calon pegawai baru dengan menggunakan kombinasi program klasikal dan On The Job Training (OJT). Program on boarding tersebut diberikan kepada pegawai melalui jalur PCPM, Multi Level Entry (MLE), Kasir, dan Satpam.

2. Leadership Development Program (LDP)

LDP meliputi Program Kepemimpinan Bank Indonesia (PKBI) Tingkat Dasar, PKBI1, PKBI 2, SESPIBI dan Refreshment Program. LDP yang telah dilaksanakan pada triwulan I-2013 meliputi PKBI Tingkat Dasar yang diikuti oleh 108 pegawai dan PKBI 1 yang diikuti oleh 170 pegawai. 88



3. Competency Development Program (CDP)

Dalam rangka pengembangan kompetensi, telah dilaksanakan program pengembangan kompetensi perilaku dan kompetensi teknis, program sertifikasi di bidang moneter, perbankan, dan internasional, serta program non-sertifikasi di bidang moneter, sistem pembayaran, dan manajemen intern. Selain program tersebut, khusus untuk pegawai di sektor perbankan telah dilaksanakan program pengembangan Readiness OJK guna membekali dan memperkuat pegawai dengan materi-materi non banking activities dan stabilitas sistem keuangan.

4. Program Tugas Belajar Jangka Panjang (PTB)

Bank Indonesia juga secara rutin mengirimkan pegawai untuk mengikuti PTB S2 dan S3 di dalam dan luar negeri. Sampai dengan triwulan I-2013, pegawai yang mengikuti PTB berjumlah 63 orang untuk program S2 dan 19 orang untuk program S3.

5. Attachmentand Assignment Program

Sampai dengan akhir triwulan I-2013, terdapat delapan orang pegawai yang sedang mengikuti program attachment dan 43 orang pegawai yang menjalani penugasan di berbagai institusi di dalam dan luar negeri.

Pada triwulan I-2013, Bank Indonesia juga telah menyempurnakan sistem penilaian kinerja pegawai. Penyempurnaan tersebut bertujuan untuk memberikan penghargaan kepada pegawai atas pencapaian kinerjanya, sekaligus memberikan kemudahan bagi line manager melakukan diferensiasi dalam penilaian kinerja. Selain tujuan tersebut, dengan disempurnakannya sistem penilaian kinerja pegawai diharapkan dapat meningkatkan motivasi pegawai agar berkinerja lebih baik. Selain itu, Bank Indonesia juga terus melanjutkan program penyelarasan kultur yang difokuskan untuk mewujudkan organisasi yang berkinerja tinggi. Program penyelarasan kultur juga mencakup program komunikasi perubahan kebijakan manajemen SDM. Pada tahun 2013, program penyelarasan kultur difokuskan pada manajemen perubahan guna menyiapkan organisasi Bank Indonesia ke depan.

4.6. Aspek Hukum Berdasarkan Undang-Undang tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia merupakan badan hukum publik yang berwenang menetapkan peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan tugas sebagai bank sentral. Pada triwulan I-2013, Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan baik yang berlaku untuk pihak eksternal maupun internal Bank Indonesia. Peraturan yang dikeluarkan mencakup Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Dewan Gubernur (PDG), Surat Edaran Ekstern (SE Ekstern), dan Surat Edaran Intern (SE Intern). Terdapat 26 buah peraturan yang dikeluarkan, yang terdiri dari satu PBI, lima PDG, 10 SE Ekstern, dan 10 SE Intern (daftar produk hukum sebagaimana terlampir). Dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dukungan perangkat peraturan perundangundangan sebagai landasan hukum menjadi diperlukan. Oleh karena itu, Bank Indonesia senantiasa berpartisipasi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia baik sebagai Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan I - 2013

89


narasumber maupun anggota tim penyusun. RUU yang dibahas selama triwulan I-2013 antara lain RUU Amandemen Undang-Undang Bank Indonesia dan RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Selain pembahasan RUU yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok Bank Indonesia, dalam rangka koordinasi dan harmonisasi peraturan, Bank Indonesia juga berperan aktif dalam pembahasan RUU antar kementerian. Beberapa pembahasan RUU dengan partisipasi aktif Bank Indonesia antara lain RUU tentang Koperasi, RUU tentang Balai Harta Peninggalan, RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro, RUU tentang Badan Usaha di Luar Perseroan Terbatas dan Koperasi, RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terrorisme. Selain dalam pembahasan RUU, Bank Indonesia juga secara aktif melakukan diskusi dengan akademisi dan asosiasi perbankan dalam upaya mengumpulkan informasi terkait usulan materi penyempurnaan Undang-Undang Perbankan yang saat ini sedang disusun oleh Komisi XI DPR RI. Dalam penyusunan RPP,Bank Indonesia senantiasa ikut berpartisipasi dalam pembahasannya. Partisipasi Bank Indonesia antara lain dalam pembahasan RPP tentang Fasilitas dan Insentif Hortikultura, RPP tentang Tata Cara Pengerahan dan Pemupukan Dana dan Pelaksanaan Kemudahan dan/atau Bantuan Pembiayaan dalam Sistem Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan RPP tentang Tata Cara Pembawaan Uang Tunai Keluar/Masuk Wilayah Pabean Indonesia. Sebagai upaya mendukung pengembangan hukum nasional, Bank Indonesia melakukan sosialisasi secara berkala mengenai perkembangan aspek hukum yang terkait Kedudukan, Fungsi, dan Tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, serta perkembangan sektor keuangan di Indonesia. Sosialisasi dilakukan baik melalui diskusi terbatas, seminar maupun pemberian kuliah umum di perguruan tinggi maupun di instansi Kepolisian, Kehakiman, dan Kejaksaan. Selain kegiatan sosialisasi, juga dilakukan serangkaian penelitian hukum bekerja sama dengan perguruan tinggi yang difokuskan pada penelitian mengenai Pembatasan Transaksi Tunai di Indonesiadan Kedudukan Lembaga-Lembaga “Kuasi Eksekutif” dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia.Selain sosialisasi dan penelitian hukum, secara berkala, Bank Indonesia juga menerbitkan Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan yang didistribusikan antara lain kepada perguruan tinggi, perbankan, lembaga penelitian, lembaga eksekutif/yudikatif/legislatif, dan kantor hukum. Dengan adanya liberalisasi sektor jasa termasuk sub sektor jasa perbankan, Bank Indonesia turut aktif dalam pembahasan dengan instansi terkait baik dalam forum nasional maupun internasional. Partisipasi dalam forum internasional dilakukan dengan menghadiri sidang terkait WTO, ASEAN, APEC, serta kerjasama bilateral maupun regional. Peran Bank Indonesia dalam forum internasional tersebut terkait dengan aspek hukum dalam pembahasan legal text maupun dalam penyusunan Schedules of Specific Commitments (SoC) sub sektor perbankan. Melalui peran aktif tersebut, diharapkan dapat mengamankan kepentingan Indonesia khususnya di sub sektor jasa perbankan dan sektor jasa pada umumnya.

90



Bank Indonesia bersama kementerian terkait juga menghadiri sidang United Commission on International Trade Law (UNCITRAL), khususnya dalam pembahasaan model law dimana Bank Indonesia menjadi focal point di tingkat nasional untuk Working Group Insolvency dan Working Group e-commerce. Hasil dari sidang-sidang tersebut menjadi masukan bagi Bank Indonesia dalam pengembangan dan pembangunan sistem hukum nasional.

4.7. Program Sosial Bank Indonesia Tema Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) pada tahun 2013 adalah mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tema tersebut diterjemahkan melalui penguatan beberapa program unggulan, yakni program pengembangan pertanian, penguatan komoditas unggulan, program mencetak tenaga kerja siap pakai dan pengembangan ekonomi kreatif. Pada triwulan I-2013, Bank Indonesia melaksanakan berbagai program sosial pada beberapa bidang. Di bidang pengembangan ekonomi, Bank Indonesia memberikan bantuan pengembangan ekonomi berkelanjutan, terintegrasi dan bersifat community based empowerment. Sebagai kelanjutan dari program sebelumnya, bantuan diberikan melalui kegiatan penciptaan wirausaha baru dengan pemberian bantuan modal usaha kepada para mahasiswa. Selain pengembangan ekonomi berkelanjutan, telah dilaksanakan pengembangan klaster kopi Arabika di Kintamani Bali, klaster sapi di Kabupaten Barru Sulawesi Selatan, perikanan lele di Tanjung Pinang serta pembangunan infrastruktur pasca-panen padi serta alat pertanian di Sopeng Sulawesi Selatan, Subang, dan Majalengka. Guna memudahkan akses informasi harga bagi para petani dan masyarakat, Bank Indonesia juga memberikan bantuan pemasangan papan informasi elektronis yang memuat harga pangan pada beberapa lokasi pasar di Pasar Kosambi Bandung dan di Tasikmalaya. Di bidang sosial dan keagamaan, Bank Indonesia memberikan dukungan perbaikan sarana ibadah di Pura Dalem Sudha Sidakarya, Pura Khayangan Jagat Berangbang Agung-Jembrana, serta Pura Puseh Ds. Pekraman Br. Gunung Penebel di Bali. Selain itu, Bank Indonesia juga menyalurkan bantuan untuk renovasi dan pembangunan Masjid Asy-Syaamil di Ciamis Selatan, Masjid Al Munawar di Bekasi dan Mushola Yayasan Lantaz 2000 di Pandeglang, Banten. Selanjutnya, sebagai bentuk kepedulian terhadap korban bencana alam, Bank Indonesia memberikan bantuan tanggap darurat kepada korban bencana banjir di Jakarta dan korban kebakaran di wilayah Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta. Di bidang pendidikan, Bank Indonesia memberikan bantuan dalam renovasi Sekolah Luar Biasa (SLB) Kusuma Asih, pembangunan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harapan Bangsa di Sukabumi, pemberian bantuan kepada Ponpes Musthafawiyah Purba Baru Sibolga, pembangunan perpustakaan di SD Wukirsari Yogyakarta, serta renovasi di Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Al Muawanah.


91



92


LAMPIRAN Produk Hukum Bank Indonesia Triwulan I-2013

Lampiran • Produk Hukum Bank Indonesia Triwulan I-2013

1. Peraturan Bank Indonesia No

Nomor PBI

1

15/1/PBI/2013

Tanggal

Perihal

18 Februari 2013 Lembaga Pengelolaan Informasi Perkreditan

2. PERATURAN DEWAN GUBERNUR

94

No

Nomor PDG

Tanggal

1

15/1/PDG/2013

25 Januari 2013

Perihal Remunerasi Asisten Gubernur Bank Indonesia

2 15/2/PDG/2013 15 Januari 2013

Perubahan Ketiga Atas PDG No. 10/11/PDG/2008 tentang Remunerasi Pegawai Bank Indonesia

3

Penilaian Kinerja Pegawai Bank Indonesia

15/3/PDG/2013

26 Februari 2013

4 15/4/PDG/2013 15 Maret 2013

Perubahan Keempat atas PDG No. 10/11/PDG/2008 tentang Remunerasi Pegawai Bank Indonesia

5

Remunerasi Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia

15/5/PDG/2013

15 Maret 2013



3. SURAT EDARAN EKSTERN BANK INDONESIA No

Nomor SE

Tanggal

Perihal

1

15/1/DPNP

15 Januari 2013

Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar Kredit

2

15/2/DPNP

4 Februari 2013

Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia

3 15/3/DPM 28 Februari 2013

Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/42/DPD perihal Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah kepada Bank

4

15/4/DPNP

6 Maret 2013

Kepemilikan Saham Bank Umum

5

15/5/DSM

6 Maret 2013

Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Selain Utang Luar Negeri

6

15/6/DPNP

8 Maret 2013

Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti

7

15/7/DPNP

8 Maret 2013

Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Berdasarkan Modal Inti

8

15/8/DPbS

27 Maret 2013

Pembukaan Jaringan Kantor BUS dan UUS Berdasarkan Modal Inti

9

15/9/DSM

27 Maret 2013

Penerimaan Devisa Hasil Eksport

10 15/10/DPNP 28 Maret 2013

Laporan Kegiatan Penitipan dengan Pengelolaan (Trust) Bank Umum yang disampaikan kepada Bank Indonesia

4. SURAT EDARAN INTERN BANK INDONESIA No

Nomor SE

Tanggal

Perihal

1 15/1/INTERN 23 Januari 2013

Perubahan atas SE BI No. 14/42/INTERN tanggal 28 September 2012 tentang Tunjangan Hari Tua bagi Pegawai Bank Indonesia

2 15/2/INTERN 23 Januari 2013

Perubahan atas SE BI No. 14/43/INTERN tanggal 28 September 2012 tentang Tunjangan Hari Tua bagi Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia

3

Pedoman Pelaksanaan Penelitian Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPUJ)

15/3/INTERN

18 Februari 2013

Unggulan UMKM

4

Penilaian Kinerja Pegawai Bank Indonesia

15/4/INTERN

26 Februari 2013

5 15/5/INTERN 15 Maret 2013

Perubahan Keenam atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/70/INTERN tanggal 27 November 2008 tentang Gaji dan Penghasilan Lain Pegawai Bank Indonesia


Perubahan atas SE Nomor No. 14/10/INTERN tanggal 2 April 2012 tentang Nama Jabatan, Nama dan Rubrik Satuan kerja dan Unit Kerja di Bank Indonesia

7

Petunjuk Pelaksanaan Laporan Kantor Pusat Bank Umum

15/7/INTERN

27 Maret 2013


Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/39/INTERN tanggal 21 November 2011 tentang Serah Terima Jabatan Pemimpin Bank Indonesia

9

Penyempurnaan Pedoman Pengelolaan Nilai Tukar (terbatas)

15/9/INTERN

28 Maret 2013

10 15/10/INTERN 28 Maret 2013

Perubahan Keempat atas Surat Edaran No. 13/14/INTERN tanggal 9 Mei 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Transaksi Operasi Pasar Terbuka


95



96


Daftar Istilah

DAFTAR ISTILAH Administered price Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) BI Rate Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement (BI-RTGS)

Bank Indonesia – Scripless Securites Settlement System (BISSSS) Cadangan Devisa

Capital Adequacy Ratio (CAR) Deposit Facility Early Warning System (EWS) Financial Inclusion (Keuangan Inklusif)

Financial Stability Index

Financing to deposit ratio (FDR) atau Loan to deposit ratio (LDR)

: Harga barang/jasa yang diatur oleh Pemerintah, misalnya harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik. : Rasio efisiensi bank yang mengukur beban operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin tinggi nilai BOPO maka semakin tidak efisien operasi bank. : Suku bunga kebijakan yang mencerminkan stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. : Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement, merupakan sistem transfer dana secara elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual. : Bank Indonesia – Scripless Securites Settlement System, merupakan sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaanya dan penatausahaan Surat Berharga secara elektronik dan terhubung langsung antara Peserta, Penyelenggara dan Sistem BI-RTGS. : Cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia yang tercatat pada sisi aktiva neraca Bank Indonesia, yang antara lain berupa emas, uang kertas asing, dan tagihan dalam bentuk giro, deposito berjangka, wesel, surat berharga luar negeri dan lainnya dalam valuta asing kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri : Rasio kecukupan modal bank yang diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). : Penempatan dana rupiah oleh Bank di Bank Indonesia dalam rangka operasi moneter : Sistem Peringatan Dini : Suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan baik yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam menggunakan dan/atau memanfaatkan layanan jasa keuangan. : Indikator kinerja stabilitas sistem keuangan Indonesia secara keseluruhan yang mencakup perbankan, pasar saham dan pasar obligasi, dan membantu mengidentifikasi potensi tekanan di sistem keuangan. : Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. FDR digunakan untuk bank syariah, sedangkan LDR untuk bank umum.


97

Daftar Istilah

Foreign Direct Investment (FDI) Good Governance Imported inflation Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Investment Grade (Peringkat Investasi) Jakarta InterBank Offered Rate (JIBOR) Kliring

Inflasi inti Likuiditas

Makroprudensial National Payment Gateway

Neraca Pembayaran Indonesia

Non Performing Loan (NPL) Non Performing Financing (NPF) Operasi Moneter

Pasar Uang Antar Bank (PUAB O/N)

98

: Pemberian Pinjaman Atau Pembelian Kepemilikan Perusahaan Di Luar Wilayah Negaranya Sendiri : Tata kelola organisasi yang baik dan sehat. : Inflasi yang disebabkan karena adanya perubahan harga di luar negeri dan atas perubahan nilai tukar. : Kenaikan harga barang yang diukur dari perubahan indeks konsumen, yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat luas. : Peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeringkat terkemuka. : Suku bunga indikasi penawaran dalam transaksi PUAB di Indonesia yang berasal dari kontributor JIBOR. : Perhitungan utang piutang antara para peserta kliring secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan suat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan (clearing). : Inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen volatile foods dan administered prices. : Kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat; sebuah perusahaan dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya (liquidity). : Kegiatan pemantauan dan analisis kinerja lembaga keuangan secara industri dalam kerangka pengawasan terhadap sistem keuangan. : Kebijakan yang menitikberatkan pada upaya mengarahkan industri pembayaran untuk bekerjasama menciptakan platform standar sistem atau infrastruktur yang dapat digunakan secara bersama. : Suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item finansial. : Kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. : Termin NPL diperuntukkan bagi bank umum, sedangkan NPF untuk bank syariah. : Pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui Operasi Pasar Terbuka dan Koridor Suku Bunga (Standing Facilities). : Kegiatan pinjam meminjam dalam rupiah dan/atau valuta asing antar Bank Konvensional dengan jangka waktu satu hari (overnight).


Daftar Istilah

Prinsipal

Profitabilitas Rencana Bisnis Bank

Risk Based Supervision

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Surat Utang Negara (SUN)

Sovereign Credit Rating

Strategy Map

Term Deposit

: Prinsipal adalah bank atau lembaga selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan atau jaringan antar anggotanya baik berperan sebagai penerbit dan acquirer dalam transaksi Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) yang kerjasama dengan anggotanya didasarkan pada satu perjanjian tertulis. Sedangkan yang dimaksud dengan acquirer adalah bank atau lembaga selain bank yang (i) melakukan kerjasama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi APMK yang diterbitkan oleh pihak selain acquirer yang bersangkutan, (ii) bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang. : Ukuran mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan selama periode tertentu. : Dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga tahun), termasuk strategi untuk merealisasikan rencana tersebut, rencana untuk memperbaiki kinerja usaha, dan rencana pemenuhan ketentuan kehatihatian sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan. : Pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan (forward looking) dimana pengawasan/pemeriksaan suatu bank difokuskan pada risikorisiko yang melekat (inherent risk) pada aktivitas fungsional bank serta sistem pengendalian risiko (risk control system). : Surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. : Suku bunga terendah yang digunakan sebagai dasar bagi Bank dalam penentuan suku bunga kredit yang dikenakan kepada nasabah Bank. : Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku. : Peringkat hutang dari suatu lembaga negara yang berdaulat yaitu pemerintah. Sovereign Credit Rating mengindikasikan tingkat resiko dari sebuah lingkungan investasi dari suatu negara dan digunakan oleh investor asing yang ingin berinvestasi di negara tersebut. : Interelasi antara pengukuran-pengukuran yang terkait satu sama lain dalam hubungan sebab akibat, yang menggambarkan strategi organisasi Bank Indonesia. : Penempatan dana rupiah milik peserta Operasi Moneter secara berjangka di Bank Indonesia. Term deposit dapat dicairkan sebelum jatuh waktu (early redemption) sepanjang memenuhi persyaratan tertentu dan atas pencairan tersebut dikenakan biaya.


99

Daftar Istilah

Transaksi Reverse Repo

Uang Kartal

Unqualified Opinion

Volatile food

100

: Transaksi pembelian Surat Berharga oleh peserta Operasi Pasar Terbuka (OPT) dari Bank Indonesia, dengan kewajiban penjualan kembali oleh peserta OPT sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati. : Uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Indonesia dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia. : Pendapat wajar tanpa pengecualian, diberikan auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha suatu organisasi, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. : Komponen inflasi IHK yang mencakup beberapa bahan makanan yang harganya sangat berfluktuasi.


Daftar Singkatan

DAFTAR SINGKATAN AMRO APBN API APMK ASEAN ASEAN+3 ATM ATMR Bapepam-LK BBM BCBS BI BI-CAC BI-ETP BI-RTGS BIS BI-SSSS BOPO BPD BPK RI BPR BPRS bps BRC BUMN BUS CAR CCP CDS CEMA CMIM CMP CP

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

ASEAN+3 Macroeconomic Research Office Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Arsitektur Perbankan Indonesia Alat Pembayaran Menggunakan Kartu The Association of Southeast Asian Nations ASEAN + Jepang, China, Korea Anjungan Tunai Mandiri Aktiva Tertimbang Menurut Risiko Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan Bahan Bakar Minyak Basel Committee on Banking Supervision Bank Indonesia Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center Bank Indonesia-Electronic Trading Platform Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement Bank for International Settlement Bank Indonesia-Scripless Security Settlement System Biaya Operasional Pendapatan Operasional Bank Pembangunan Daerah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Bank Perkreditan Rakyat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Basis Point BPD Regional Champion Badan Usaha Milik Negara Bank Umum Syariah Capital Adequacy Ratio Central Counterparty Credit Default Swap Capital Equivalency Maintained Assets Chiang Mai Initiative Multilateralization Crisis Management Protocol Consultative Paper


101

Daftar Singkatan

CRATA DF DHE DPK DPR EDW EMEAP FDI FDR FGD FIN FKSSK FLS FPJP FPJPS FSI FTV GCG GDP GKG GMRA GWM IDI IFRS IFSB IHK IMFC IRU IRS JIBOR KI KK KMK KPJU KPK KPw BI KSSK KTI KUR LBU/S LDR

102

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Comprehensive, Realible, Accuracy, Timeliness dan Accessible Deposit Facility Devisa Hasil Ekspor Dana Pihak Ketiga Dewan Perwakilan Rakyat Enterprise Data Warehouse The Executives’ Meeting of East Asia Pacific Central Banks Foreign Direct Investment Financing to Deposit Ratio Focus Group Discussion Financial Identity Number Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan Financial Literacy Survey Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah Financial Stability Index Financing to Value Good Corporate Governance Gross Domestic Product Gabah Kering Giling Global Master Repo Agreement Giro Wajib Minimum Informasi Debitur Individual International Financial Reporting Standard International Financial Stability Board Indeks Harga Konsumen International Monetary Financial Committee Investor Relations Unit Interest Rate Swap Jakarta Interbank Offered Rate Kredit Investasi Kredit Konsumsi Kredit Modal Kerja Komoditi/Produk/Jenis Usaha Unggulan Komisi Pemberantasan Korupsi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan Kawasan Timur Indonesia Kredit Usaha Rakyat Laporan Bank Umum/Syariah Loan to Deposit Ratio


Daftar Singkatan

LK LKTBI LPS LSMK LTV MoU Mtm NAD NKRI NPF NPG NPI NPL OJK PBB PBC PBI PDB PDG PDN PER Perbarindo PHR PIHPS PKE PMK POLRI PP PPATK PPKD PSAK PSBI PSP PUAB PUAB O/N QIS qtq RBBR RI ROA RR-SBN

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Laporan Keuangan Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia Lembaga Penjamin Simpanan Laporan Statistik Moneter dan Keuangan Loan to Value Memorandum of Understanding Month to month Neraca Arus Dana Negara Kesatuan Republik Indonesia Non Performing Financing National Payment Gateway Neraca Pembayaran Indonesia Non Performing Loan Otoritas Jasa Keuangan Performance Based Budgeting Performance Based Culture Peraturan Bank Indonesia Produk Domestik Bruto Peraturan Dewan Gubernur Posisi Devisa Neto Profit Equalization Reserves Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia Perdagangan, Hotel dan Restoran Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Pembiayaan Kepemilikan Emas Protokol Manajemen Krisis Kepolisian Republik Indonesia Perusahaan Pembiayaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keungan Perusahaan Penjamin Kredit Daerah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Program Sosial Bank Indonesia Pemegang Saham Pengendali Pasar Uang Antar Bank Pasar Uang Antar Bank Overnight Quantitative Impact Study quarter to quarter Risk Based Bank Rating Republik Indonesia Return on Assets Reverse Repo-Surat Berharga Negara


103

Daftar Singkatan

RTGS RUU SBDK SBI SBN SDM SHPR SID SIP SK SKB SKDU SKNBI SP SPE SPIME SRG SSB STKE SULNI SUSPI TD Tipibank TNI-AL ToT TPI TPID ULN UMKM UU UUS UYD Valas XBRL YKK-BI yoy ytd

104

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Real Time Gross Settlement Rancangan Undang-Undang Suku Bunga Dasar Kredit Sertifikat Bank Indonesia Surat Berharga Negara Sumber Daya Manusia Survei Harga Properti Residensial Sistem Informasi Debitur Sistem Informasi Perbankan Survei Konsumen Surat Keputusan Bersama Survei Kegiatan Dunia Usaha Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Survei Perbankan Survei Penjualan Eceran Survei Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Sistem Resi Gudang Surat-Surat Berharga Sistem Transfer Kredit Elektronik Statistik Utang Luar Negeri Indonesia Statistik Utang Sektor Publik Indonesia Term Deposit Tindak Pidana Perbankan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Training of Trainer Tim Pengendali Inflasi Tim Pengendali Inflasi Daerah Utang Luar Negeri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Undang-Undang Unit Usaha Syariah Uang yang Diedarkan Valuta Asing eXtensible Business Reporting Language Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia year on year year to date


Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BANK INDONESIA

Recommend Documents