Triwulan III. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia

Laporan Pelaksanaan

Tugas dan Wewenang

Bank Indonesia

Triwulan III

2014

Penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah pada setiap triwulan merupakan pemenuhan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Penyampaian laporan tersebut pada hakikatnya merupakan salah satu wujud dari akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Laporan triwulan ini melaporkan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia selama triwulan III-2014.

Inflasi terkendali dan dalam tren menurun. Pada triwulan III-2014

inflasi IHK tercatat

4,53% (yoy), turun dari triwulan sebelumnya sebesar 6,70% (yoy).

Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Indonesia terjaga dan Indeks SSK membaik sebesar

0,79 dibanding triwulan sebelumnya sebesar 0,84. Penyelenggaraan

Neraca Pembayaran Indonesia mencatat

surplus 6,5 miliar dolar AS, naik dari triwulan sebelumnya yang mengalami surplus 4,3 miliar dolar AS

Cadangan devisa akhir triwulan III-2014 sebesar

111,2 miliar dolar AS naik dari akhir triwulan sebelumnya sebesar 107,7 miliar dolar AS.

sistem pembayaran berjalan aman dan lancar, tercermin dari ketersediaan sistem BI-RTGS, BI-SSSS, dan SKNBI mencapai 100% serta kemampuan setelmen sistem pembayaran mencapai 99,98%.

Transaksi

uang elektronik

terus meningkat dari sisi nilai, volume, dan jumlah instrumen, didorong program

Gerakan Nasional Non-Tunai. Ketersediaan uang

kartal mencukupi kebutuhan masyarakat dan perbankan, termasuk dalam rangka menghadapi masa Ramadhan dan hari raya Idul Fitri.

Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan III-2014

iii

Kata Pengantar Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya Bank Indonesia dapat menyelesaikan tugas dengan baik pada triwulan III-2014. Sebagai bagian dari pemenuhan aspek transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2009, pelaksanaan tugas tersebut dipertanggungjawabkan melalui penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang periode triwulan III-2014. Selanjutnya, melalui laporan ini Bank Indonesia juga menyampaikan rencana kebijakan dan langkah-langkah pelaksanaan tugas dan wewenang untuk periode yang akan datang, dengan memperhatikan kondisi perekonomian dan pasar keuangan global maupun domestik. Laporan triwulan III-2014 ini selanjutnya diharapkan dapat menjadi bahan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia guna melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Gubernur Bank Indonesia dan Bank Indonesia secara keseluruhan. Pada triwulan III-2014, secara umum kondisi perekonomian Indonesia masih berhadapan dengan sejumlah tantangan global dan domestik. Dari sisi global, pemulihan ekonomi di negara-negara maju masih terus berlangsung namun belum seimbang. Membaiknya perekonomian Amerika Serikat secara konsisten belum diikuti dengan irama yang sama di kawasan Eropa. Bahkan, perekonomian Jepang cenderung mengalami stagnasi dan perekonomian Tiongkok mengarah pada perlambatan yang bersifat struktural. Tantangan inimenjadi semakin kompleks ketika dinamika geopolitik, sentimen kebijakan normalisasi the Fed, dan terus menurunnya harga komoditas utama dunia, turut mewarnai dinamika perekonomian global. Dari sisi domestik, perekonomian Indonesia masih terus mengalami perlambatan. Jika pada triwulan II-2014 perekonomian nasional tumbuh 5,12% (yoy) maka pada triwulan III-2014 pertumbuhannya melambat menjadi 5,01% (yoy). Perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini dipandang masih selaras dengan upaya stabilisasi perekonomian, mengingat dalam periode yang sama defisit Neraca Transaksi Berjalan dapat terkendali dan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia dapat terjaga. Dampaknya, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) dapat menghasilkan surplus yang bersumber dari transaksi modal dan finansial, sehingga posisi cadangan devisa pada akhir triwulan III-2014 dapat meningkat menjadi 111,2 miliar dolar AS disbanding triwulan II-2014 sebesar 107,7 miliar dolar AS. Sejalan dengan hal tersebut, volatilitas nilai tukar rupiah terjaga dengan baik walaupun cenderung mengalami pelemahan, sejalan dengan pelemahan mata uang negaranegara di kawasan terhadap dolar AS. Sementara itu, koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah dapat menjaga perekonomian Indonesia, dengan laju inflasi yang relatif rendah

iv


sebesar 4,53% (yoy) pada periode laporan. Berkenaan dengan rencana pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak kepada sektor produktif, pada prinsipnya Bank Indonesia mendukung hal tersebut karena akan dapat memberi ruang pada fiskal dan membantu upaya penyehatan perekonomian. Selain itu, Bank Indonesia juga mendukung percepatan kebijakan struktural yang dijalankan pemerintah untuk lebih meningkatkan ketahanan perekonomian dari sisi penawaran. Namun demikian, Bank Indonesia juga akan terus mewaspadai berbagai risiko yang dapat mempengaruhi ekspektasi inflasi kedepan, khususnya yang bersumber dari kemungkinan kenaikan harga komoditas administered prices. Meskipun secara umum perekonomian Indonesia mengalami perlambatan, stabilitas sistem keuangan pada triwulan III-2014 masih tetap terjaga dengan Indeks Stabilitas Sistem Keuangan berada pada level yang aman. Kondisi ini didukung oleh kinerja perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang cukup kuat dengan risiko yang terjaga, walaupun pertumbuhan kredit menunjukkan kecenderungan menurun sejalan dengan melambatnya perekonomian. Upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang stabilitas sistem keuangan juga terus dilaksanakan, antara lain dengan penerbitan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan makroprudensial. Dalam penyelenggaraan sistem pembayaran, kehandalan sistem pembayaran pada triwulan III-2014 dapat terpelihara dengan ketersediaan sistem mencapai 100% dan kemampuan setelmen mencapai 99,98%. Kenaikan kebutuhan uang tunai selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri juga dapat direspons dengan baik melalui penyediaan uang kartal dalam jumlah dan denominasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kedepan, tantangan yang dihadapi tidak semakin ringan. Proses normalisasi kebijakan the Fed seiring pulihnya perekonomian AS, dinamika geopolitik di beberapa kawasan, serta transisi pemerintahan baru, akan mewarnai dinamika perekonomian nasional dan sangat menentukan langkah kebijakan yang akan diambil. Guna merespons hal tersebut, jalinan koordinasi, kerjasama dan kolaborasi Bank Indonesia dengan Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya akan terus ditingkatkan. Hal tersebut merupakan landasan utama bagi terpeliharanya ketahanan makroekonomi dan sistem keuangan, untuk mengembangkan suasana yang kondusif bagi pertumbuhan perekonomian nasional yang sehat dan berkesinambungan. Dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan untuk mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar, dan mengarahkan kinerja transaksi berjalan ke arah yang lebih sehat, Bank Indonesia akan melanjutkan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial, serta terus berupaya meningkatkan efektivitasnya. Pelaksanaan tugas Bank Indonesia ini akan senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai strategis lembaga dan tata kelola organisasi yang baik, sehingga tujuan Bank Indonesia untuk mencapai stabilitas nilai rupiah yang tercermin dari inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil dapat diwujudkan secara efektif dan berkualitas.

Jakarta, Desember 2014 GUBERNUR BANK INDONESIA

Agus D.W. Martowardojo


v

Daftar Isi BAB I Ringkasan Eksekutif

1.1. Kinerja Perekonomian 1.2. Kebijakan yang Ditempuh pada Triwulan III-2014

02 03

BAB II 2.1. Inflasi 2.2. Pertumbuhan Ekonomi 2.3. Neraca Pembayaran 2.4. Utang Luar Negeri 2.5. Nilai Tukar Rupiah 2.6. Perkembangan Pasar Uang Rupiah dan Pasar Valas 2.6.1. Pasar Uang Rupiah 2.6.2. Pasar Valuta Asing 2.7. Perkembangan Sistem Keuangan 2.7.1. Perkembangan Pasar Keuangan 2.7.2. Perkembangan Industri Perbankan 2.7.2.1. Ketahanan Permodalan Industri Perbankan 2.7.2.2. Perkembangan Kredit dan Risiko Kredit Industri Perbankan 2.7.2.3. Perkembangan Likuiditas dan Risiko Likuiditas Industri Perbankan 2.7.2.4. Perkembangan Suku Bunga Industri Perbankan dan Risiko Pasar 2.7.3. Perkembangan Institusi Keuangan Non Bank 2.7.4. Perkembangan Sektor Riil (Sektor Korporasi dan Rumah Tangga) 2.7.4.1. Kinerja Sektor Korporasi 2.7.4.2. Kinerja Sektor Rumah Tangga 2.8. Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 2.9. Perkembangan Sistem Pembayaran 2.10. Perkembangan Pengedaran Uang

vi


08 10 14 17 17 18 19 20 21 21 23 23 23 25 26 27 29 29 30 31 31 34

Perkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Sistem Keuangan, dan Sistem Pembayaran

BAB III Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesia

3.1. Stabilitas Moneter 38 3.1.1. Kebijakan Moneter 38 3.1.2. Pengelolaan Moneter dan Nilai Tukar 39 3.1.2.1. Pengelolaan Moneter 39 3.1.2.2. Pengelolaan Nilai Tukar 41 Boks: Mendorong Transaksi Lindung Nilai (Hedging) Perusahaan 42 BUMN Secara Transparan dan Akuntabel 3.1.3. Koordinasi dengan Pemerintah 44 3.1.4. Pengelolaan Utang Luar Negeri 48 3.1.5. Penerimaan Devisa Hasil Ekspor 49 3.1.6. Pengelolaan Database Statistik dan Survei untuk Mendukung 50 Perumusan Kebijakan 3.2. Stabilitas Sistem Keuangan 51 3.2.1. Kebijakan Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial 51 3.2.1.1. Pengaturan Makroprudensial 51 3.2.1.2. Pengawasan Makroprudensial 52 Boks: Peran Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial Dalam 54 Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan 3.2.2. Pengembangan Ekonomi Syariah 56 3.2.3. Pendalaman Pasar Keuangan (Syariah dan Pasar Valas) 57 3.2.4. Program Keuangan yang Inklusif (Financial Inclusion) 60 3.2.5. Penguatan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro 62 Kecil dan Menengah (UMKM) 3.2.5.1. Penelitian dan Pengembangan dalam Rangka 62 Peningkatan Akses Kredit atau Pembiayaan UMKM 3.2.5.2. Program Klaster Komoditas Pangan 63 3.2.5.3. Program Pengembangan Wirausaha Bank Indonesia 65 3.2.5.4. Kerjasama Internasional Terkait 66 Pengembangan UMKM 3.2.6. Pengelolaan Informasi Perkreditan 66 3.2.7. Koordinasi dan Kerjasama dalam Rangka Pelaksanaan Tugas 68 Bank Indonesia-OJK Paska-Pengalihan Fungsi Pengawasan Bank Ke OJK 3.3. Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 69 3.3.1. Kebijakan Sistem Pembayaran 69 Boks: Program Gerakan Nasional Non Tunai Melalui 72 Pengembangan Kawasan Non Tunai Di Kampus 3.3.2. Kebijakan Pengelolaan Uang 74 3.4. Kerjasama Internasional 79 3.4.1. Kerjasama Association of Southeast Asian Nations 79 (ASEAN)


vii

3.4.2. Kerjasama Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) + 3 3.4.3. Kerjasama Executives’ Meeting East Asia Pacific Central Banks (EMEAP) 3.4.4. Kerjasama Bank for International Settlement (BIS) 3.4.5. Kerjasama International Monetary Fund (IMF) 3.4.6. Kerjasama Negara G-20 3.5. Komunikasi dan Edukasi Kebijakan 3.5.1. Komunikasi Kebijakan 3.5.2. Edukasi Kebanksentralan 3.5.3. Komunikasi dengan Investor dan Lembaga Internasional

80 80 81 81 82 84 84 85 86

BAB IV 4.1. Governance 4.2. Manajemen Strategi dan Kinerja 4.2.1. Penyiapan Pelaksanaan Forum Strategis Bank Indonesia 4.2.2. Pencapaian IKU Bank Indonesia 4.2.3. Progress Inisiatif Bank Indonesia 4.3. Manajemen Risiko 4.4. Audit Intern 4.5. Keuangan Intern 4.6. Sistem Informasi 4.7. Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) 4.7.1. Penyempurnaan Organisasi Bank Indonesia 4.7.2. Pemenuhan dan Pengembangan SDM 4.7.3. Transformasi Budaya Kerja BI 4.7.4. Pengelolaan Pegawai Bank Indonesia di OJK 4.8. Aspek Hukum 4.9. Program Sosial Bank Indonesia

90 90 90

Kapabilitas Intern Bank Indonesia

91 91 94 95 96 97 98 98 98 99 99 99 101

LAMPIRAN Produk Hukum Bank Indonesia Triwulan III-2014 1. Peraturan Bank Indonesia 2. Surat Edaran Ekstern Daftar Istilah Daftar Singkatan

viii


103 104 104 105 110

Manajemen Intern Bank Indonesia

Daftar Tabel BAB II

Perkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Sistem Keuangan, dan Sistem Pembayaran Tabel 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penggunaan Tabel 2.2. Perkembangan Indeks Saham Regional Tabel 2.3. Perkembangan Nilai Rata-Rata Suku Bunga Dasar Kredit Industri Perbankan (%) Tabel 2.4. Perkembangan Penyaluran Pembiayaan Tabel 2.5. Perkembangan Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan Tabel 2.6. Sumber Pendanaan Industri Perusahaan Pembiayaan Tabel 2.7. Kinerja Korporasi Publik Triwulan II-2013 dan Triwulan II-2014 Tabel 2.8. Nilai Transaksi Pembayaran Tabel 2.9. Volume Transaksi Pembayaran Tabel 2.10. Perkembangan Total Transaksi Transfer Dana Tabel 2.11. Perkembangan Total Transaksi Jual/Beli Uang Kertas Asing-Travellers Cheque Pedagang Valuta Asing Bukan Bank Triwulan II - III 2014 Tabel 2.12. Perkembangan Rata-rata Uang yang Diedarkan di Masyarakat dan Bank Tabel 2.13. Indikator Pengedaran Uang

BAB III

27 28 29 30 32 33 34 34

35 36

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesia

Tabel 3.1. Ketentuan Bank Indonesia yang dicabut Tabel 3.2. Jumlah Debitur-Fasilitas dalam 1 (satu) tahun sejak Triwulan III-2013 s.d Triwulan IV-2014 Tabel 3.3. Permintaan Informasi Debitur Individual per Triwulan sejak Triwulan III-2013 s.d Triwulan III-2014

BAB IV

11 23 27

59 67 67

Kapabilitas Intern Bank Indonesia Tabel 4.1. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bank Indonesia Triwulan III-2014


91

ix

Daftar Grafik BAB II

Perkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran Grafik 2.1. Perkembangan Inflasi Triwulanan Grafik 2.2. Perkembangan Inflasi Tahunan Grafik 2.3. Ekspektasi Harga Pedagang Eceran Grafik 2.4. Ekspektasi Inflasi di Pasar Keuangan Grafik 2.5. Indeks Keyakinan Konsumen (Badan Pusat Statistik) Grafik 2.6. Penjualan Kendaraan Bermotor Grafik 2.7. Kapasitas Utilisasi Grafik 2.8. Indikator Investasi Bangunan Grafik 2.9. Volume Perdagangan (Impor) Dunia Grafik 2.10. Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Riil Grafik 2.11. Impor Nonmigas Riil Grafik 2.12. Neraca Pembayaran Indonesia Grafik 2.13. Perkembangan Cadangan Devisa Grafik 2.14. Neraca Transaksi Berjalan Grafik 2.15. Neraca Perdagangan Grafik 2.16. Neraca Transaksi Modal dan Finansial Grafik 2.17. Nilai Tukar Rupiah Grafik 2.18. Nilai Tukar Kawasan Grafik 2.19. Volatility Index (VIX) dan Credit Default Swap (CDS) Grafik 2.20. Volatilitas Nilai Tukar Grafik 2.21. Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight dan BI Rate Grafik 2.22. Rata-Rata Harian Volume Transaksi Pasar Uang Antar Bank Grafik 2.23. Jumlah Bank Pelaku dan Frekuensi Pasar Uang Antar Bank Grafik 2.24. Volume Transaksi Repo Grafik 2.25. Suku Bunga Repo dan Pasar Uang Antar Bank 1 bulan Grafik 2.26. Perkembangan Volume Transaksi Valas Domestik Grafik 2.27. Perkembangan Komposisi Transaksi Valas Domestik Grafik 2.28. Yield Obligasi Negara Grafik 2.29. Volatilitas Yield 20 hari Grafik 2.30. Perkembangan dan Nilai Rata-rata Perdagangan Harian IHSG Grafik 2.31. Perkembangan dan Volatilitas IHSG Grafik 2.32. Perkembangan Industri Reksadana Grafik 2.33. Rasio NPL Industri Perbankan Grafik 2.34. Rasio NPL gross per Jenis Penggunaan

x


08 08 09 09 11 11 12 12 13 13 13 15 15 16 16 16 18 18 18 18 19 19 19 20 20 21 21 22 22 22 22 23 24 24

Grafik 2.35. Rasio NPL gross per Sektor Ekonomi Grafik 2.36. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (yoy) Grafik 2.37. Komposisi Alat Likuid Perbankan Grafik 2.38. Alat Likuid dan Non-Core Deposit Grafik 2.39. Perkembangan Rata-Rata Suku Bunga Kredit, Deposito Rupiah 1 bulan, dan BI Rate Grafik 2.40. Perkembangan Rata-Rata Suku Bunga Kredit per Jenis Penggunaan Grafik 2.41. Aset dan Investasi Industri Asuransi Grafik 2.42. Premi dan Klaim Bruto Industri Asuransi Grafik 2.43. Perkembangan Aktiva Perusahaan Pembiayaan Grafik 2.44. Komposisi Pendanaan Industri Perusahaan Pembiayaan Grafik 2.45. Perkembangan Kegiatan Dunia Usaha Triwulan III-2014 Grafik 2.46. Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen Triwulan III-2014 Grafik 2.47. Pangsa Kredit Sektor Rumah Tangga Triwulan III-2014 Grafik 2.48. NPL Kredit UMKM Grafik 2.49. Perkembangan Rata-rata Uang yang Diedarkan (qtq) Grafik 2.50. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto dan Uang yang Diedarkan Grafik 2.51. Jumlah Temuan Uang Rupiah Palsu

BAB III

24 25 25 25 26 26 27 27 28 28 29 30 30 31 35 35 36

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesia Grafik 3.1. Perkembangan Outstanding Instrumen Operasi Moneter Grafik 3.2. Perkembangan Suku Bunga Instrumen Operasi Moneter Grafik 3.3. Komposisi Instrumen Operasi Moneter (OM) Grafik 3.4. Pertumbuhan Debitur-Fasilitas Sistem Informasi Debitur Grafik 3.5. Permintaan Informasi Debitur Individual sejak Triwulan IV-2013 s.d Triwulan III-2014 Grafik 3.6. Kegiatan Sosialisasi Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah (CIKUR) berdasarkan Kelompok Masyarakat


40 40 40 67 68 76

xi

Daftar Gambar BAB II

Perkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran Gambar 2.1. Gambar 2.2.

Peta Sebaran Inflasi Daerah Triwulan III-2014 (%, yoy) Peta Pertumbuhan Ekonomi Daerah Triwulan III-2014

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesia

BAB III

Gambar 3.1. Sebaran Program Pengembangan Klaster Bank Indonesia Untuk Komoditi Ketahanan Pangan Tingkat Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Tahun 2014 Gambar 3.2. Uang Kertas Bank Indonesia Pecahan Rp100.000 Tahun Emisi 2014 Gambar 3.3. Peta Lokasi Kas Titipan Bank Indonesia

xii

10 14


64

75 78

BAB I Ringkasan Eksekutif


1.1. Kinerja Perekonomian Perekonomian Indonesia masih menunjukkan perlambatan pada triwulan III-2014, seiring dengan berlanjutnya pelemahan permintaan global. Kinerja ekspor dan investasi masih terkontraksi, sementara konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah menjadi penggerak bagi pertumbuhan ekonomi, yang pada triwulan laporan tercatat sebesar 5,01% (yoy). Melambatnya kinerja ekspor dan investasi berdampak terhadap penurunan impor khususnya impor barang modal. Kondisi ini di sisi lain berpengaruh positif terhadap Neraca Pembayaran Indonesia (NPI), karena berkontribusi terhadap penurunan defisit transaksi berjalan. Kinerja NPI yang membaik pada triwulan laporan didorong oleh surplus pada transaksi modal dan finansial. Kepercayaan investor yang masih positif terhadap prospek ekonomi Indonesia mendorong aliran masuk modal asing yang tetap kuat. Secara keseluruhan, NPI triwulan mencatatkan surplus sehingga cadangan devisa meningkat dari 107,7 miliar dolar AS pada akhir triwulan II-2014 menjadi 111,2 miliar dolar AS pada akhir triwulan III-2014. Penyesuaian ekonomi ke arah yang lebih seimbang diikuti dengan terkendalinya harga. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada triwulan laporan tercatat 4,53%, yoy dan berada pada tren yang menurun. Namun demikian, Bank Indonesia mewaspadai berbagai risiko yang dapat meningkatkan tekanan inflasi, khususnya yang bersumber dari beberapa rencana kenaikan harga komoditas administered prices. Meski kinerja NPI membaik dan inflasi IHK triwulan III-2014 terjaga rendah, perkembangan nilai tukar rupiah mengalami pelemahan dengan volatilitas yang masih terjaga. Secara point-to-point Rupiah melemah sebesar 1,2% (qtq) ke level Rp11.770 per dolar AS, dengan tingkat volatilitas menurun menjadi 9,89% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (10,68%). Tekanan terhadap Rupiah terutama disebabkan sentimen global atas normalisasi kebijakan The Fed, dinamika geopolitik, dan perlambatan ekonomi global. Selain itu, pergerakan Rupiah dipengaruhi pula oleh perilaku investor yang menunggu pembentukan kabinet baru dan rencana kerja pemerintah ke depan. Bank Indonesia memperkirakan penyesuaian perekonomian masih akan berlangsung. Pertumbuhan ekonomi dunia yang masih lambat akan mempengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Selain itu, pemangkasan belanja pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 juga akan mempengaruhi kinerja perekonomian. Secara keseluruhan tahun 2014, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada batas bawah kisaran target 5,1%-5,5%, dan meningkat di 2015 pada kisaran 5,4-5,8% seiring perbaikan kinerja ekspor. Sementara itu, inflasi diperkirakan berada pada batas atas kisaran target 4,5±1%, sedangkan inflasi 2015 berada pada kisaran target 4,0±1%. Ekspektasi inflasi diperkirakan masih tetap terjaga sejalan dengan dukungan kebijakan dan koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah. Di tengah tren perlambatan perekonomian Indonesia, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Indeks Stablitas Sistem Keuangan triwulan III-2014 berada pada level normal. Kestabilan tersebut didukung oleh kinerja industri perbankan dan Institusi Keuangan Non Bank (IKNB) yang solid, meskipun kinerja pasar keuangan cenderung melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Fungsi intermediasi perbankan dan IKNB tetap berjalan lancar dengan penyaluran kredit yang melambat seiring menurunnya transaksi perekonomian. Pertumbuhan kredit industri

2



perbankan pada triwulan III-2014 tercatat sebesar 13,06% (yoy), menurun dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 17,20% (yoy). Sementara itu, pembiayaan yang disalurkan oleh Perusahaan Pembiayaan tumbuh 1,37% (qtq), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 2,41%. Meskipun terjadi perlambatan, risiko kredit/ pembiayaan, risiko likuiditas, dan risiko pasar tetap terjaga. Kinerja pasar keuangan yang melambat tercermin dari kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN), penurunan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksadana, dan meningkatnya risiko pasar keuangan sebagaimana diindikasikan oleh peningkatan volatilitas SBN, serta Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pertengahan triwulan III-2014. Peningkatan risiko yang terjadi dikarenakan sikap investor terhadap kondisi politik domestik dan respon atas rencana kebijakan normalisasi suku bunga The Fed. Di sektor riil, perlambatan ekonomi juga berdampak pada kinerja sektor korporasi. Tingkat profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, dan perputaran persediaan pada triwulan III-2014 lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Di sisi yang lain, kinerja sektor rumah tangga menunjukkan pertumbuhan yang cukup kuat. Terjaganya kestabilan makroekonomi dan sistem keuangan juga ditopang oleh penyelenggaraan sistem pembayaran yang berjalan baik dan lancar selama triwulan laporan. Penggunaan transaksi non-tunai di masyarakat juga menunjukkan perkembangan yang semakin positif seiring dengan meningkatnya jumlah instrumen Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan uang elektronik. Kondisi ini mampu diimbangi dengan terjaganya kehandalan sistem pembayaran yang diselenggarakan Bank Indonesia meliputi Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS), dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Kehandalan sistem tercermin dari ketersediaan sistem yang mencapai 100% dan kemampuan setelmen sistem sebesar 99,98%. Selain ditopang oleh kelancaran sistem pembayaran, kinerja perekonomian yang tetap terjaga juga didukung oleh ketersediaan uang kartal dalam jumlah yang mencukupi. Kenaikan kebutuhan uang masyarakat selama periode bulan Ramadhan dan Idul Fitri, direspons oleh Bank Indonesia dengan menyediakan uang kartal dalam jumlah yang cukup di masyarakat.

1.2. Kebijakan yang Ditempuh Triwulan III-2014 Berlangsungnya proses penyesuaian ekonomi ke arah yang lebih seimbang serta terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, merupakan hasil dari penerapan kebijakan yang konsisten oleh Pemerintah dan Bank Indonesia. Respon kebijakan Bank Indonesia secara konsisten ditetapkan untuk mengarahkan inflasi menuju ke sasaran 4,5+1% pada 2014 dan 4+1% pada 2015, serta menurunkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat. Untuk itu, dengan mempertimbangkan kondisi terkini, serta prospek dan risiko perekonomian ke depan, selama triwulan III-2014 Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan BI Rate pada level 7,50%. Sementara suku bunga Lending Facility dan suku bunga Deposit Facility dipertahankan tetap pada level 7,50% dan 5,75%. Dalam operasionalisasinya, Bank Indonesia menjaga keseimbangan likuiditas di pasar uang rupiah dan pasar valuta asing. Hal ini dilakukan agar perbankan dapat memenuhi likuiditas pada tingkat suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) overnight yang wajar dan stabil.


3


Selain melalui kebijakan suku bunga, upaya untuk menjaga kestabilan harga dilakukan dengan memperkuat koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi (TPI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Pada triwulan III-2014, berbagai program dan upaya pengendalian inflasi dalam mengantisipasi lonjakan harga selama Ramadhan dan Idul Fitri telah dilakukan oleh TPID di berbagai daerah. Secara spasial, tekanan inflasi pada triwulan III-2014 di berbagai daerah relatif terkendali, didukung oleh rendahnya inflasi volatile food seiring tercukupinya pasokan pangan. Terhadap pengelolaan nilai tukar Rupiah, Bank Indonesia menetapkan kebijakan yang secara konsisten diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar sesuai dengan fundamentalnya. Untuk mendukung hal tersebut, pada triwulan III-2014 Bank Indonesia meningkatkan keragaman instrumen penempatan valas berbasis syariah dengan menerbitkan instrumen Term Deposit (TD) Valas Syariah. Selain itu, belajar dari pengalaman krisis keuangan 19971998, Bank Indonesia mendorong agar pelaku ekonomi melakukan lindung nilai terhadap transaksi valasnya, termasuk oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk itu, Bank Indonesia menyempurnakan ketentuan transaksi swap lindung nilai kepada Bank Indonesia dan ketentuan swap lindung nilai kepada bank. Untuk lebih memperkuat payung hukum transaksi lindung nilai, Bank Indonesia bersama dengan penegak hukum, auditor, dan lembaga terkait lainnya telah menyepakati Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) Kegiatan Lindung Nilai sebagai pedoman teknis transaksi lindung nilai BUMN. Selain memperkuat koordinasi dengan pemerintah dalam rangka mencapai target inflasi, Bank Indonesia juga terus menjalin koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk memperkuat Protokol Manajemen Krisis (PMK) melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Disamping itu, Bank Indonesia juga menjalin koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi regional. Koordinasi dilakukan antara lain terkait peningkatan daya saing ekspor manufaktur, percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan permbangunan berwawasan maritim, termasuk penguatan lingkungan pendukung (enabling environment) di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Peran Bank Indonesia sebagai otoritas yang bertanggungjawab terhadap makroprudensial sistem keuangan diperkuat pada triwulan III-2014. Di triwulan tersebut, Bank Indonesia menerbitkan ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan makroprudensial Bank Indonesia. Dalam ketentuan tersebut, Bank Indonesia memperjelas instrumen yang digunakan dalam penerapan kebijakan makroprudensial, mekanisme kegiatan surveilans dalam rangka pengawasan, dan mekanisme pemeriksaan terhadap lembaga keuangan dalam rangka penilaian risiko sistemik. Sejalan dengan pengaturan di bidang makroprudensial guna memperkuat Stabilitas Sistem Keuangan, Bank Indonesia juga meningkatkan akses keuangan serta memperkuat sektor riil dan UMKM. Pada triwulan III-2014, Bank Indonesia melakukan berbagai program keuangan inklusif, antara lain pedoman pelaksanaan Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) Individu dan ujicoba penyaluran bantuan pemerintah melalui LKD di 4 provinsi. Selain itu, Bank Indonesia bersinergi dengan pemerintah dan pelaku usaha antara lain melalui pengembangan klaster komoditas yang mendukung ketahanan pangan dan merupakan sumber inflasi di berbagai daerah. Mempertimbangkan pentingnya keuangan dan ekonomi syariah dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan nilai tukar, Bank Indonesia tetap fokus dalam mengawal pengembangan sektor syariah. Pengembangan keuangan syariah dilakukan melalui

4



kontribusi aktif di beberapa forum internasional. Pada triwulan III-2014, pengembangan ekonomi syariah dilakukan melalui penyusunan standarisasi zakat internasional dengan otoritas zakat yang tergabung dalam Organization for Islamic Cooperation (OIC). Di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia tetap mengarahkan kebijakan untuk menjaga agar transaksi pembayaran berjalan dengan lancar, aman, dan efisien. Penguatan infrastruktur sistem pembayaran yang dilakukan pada triwulan III-2014 antara lain mencakup (i) penyiapan ujicoba sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II oleh industri, (ii) pelaksanaan System Integration Test (SIT) atas Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Generasi II, (iii) sentralisasi helpdesk penyelenggaraan Sistem Pembayaran, (iv) penyiapan mekanisme penggunaan Central Bank Money untuk setelmen dana transaksi di pasar modal, dan (v) penyiapan rencana pengembangan National Payment Gateway (NPG). Untuk meningkatkan penggunaan instrumen non-tunai di masyarakat, Bank Indonesia mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Guna meningkatkan kenyamanan pengguna sistem pembayaran, Bank Indonesia mengatur tata cara perlaksanaan perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran. Di bidang pengelolaan uang rupiah, Bank Indonesia tetap melaksanakan tiga pilar strategi, yaitu (i) meningkatkan ketersediaan uang yang berkualitas dan terpercaya, (ii) distribusi dan pengolahan uang yang aman dan optimal, serta (iii) layanan kas yang prima. Dalam mencapai pilar pertama, Bank Indonesia menyusun Estimasi Kebutuhan Uang (EKU) dan Rencana Cetak Uang (RCU) tahun 2015. Memenuhi amanat Undang-undang tentang Mata Uang, Bank Indonesia mengeluarkan uang Rupiah kertas pecahan Rp100.000,- pada 17 Agustus 2014. Untuk meningkatkan rasa aman pengguna uang Rupiah, Bank Indonesia terus melakukan upaya penanggulangan peredaran uang rupiah palsu baik melalui penyempurnaan desain uang maupun edukasi mengenai ciri keaslian uang. Untuk mencapai pilar kedua, Bank Indonesia meningkatkan realisasi distribusi uang ke berbagai wilayah. Guna memperlancar akses distribusi uang, Bank Indonesia bekerjasama dengan BUMN yang bergerak di bidang jasa angkutan. Sementara untuk mencapai pilar ketiga, Bank Indonesia mengimplementasikan Bank Indonesia Sistem Informasi Layanan Kas (BISILK) di seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia untuk mengelola database pertukaran uang antar bank yang terintegrasi secara nasional. Selain itu, Bank Indonesia meningkatkan frekuensi layanan Kas Keliling terutama dalam memenuhi kebutuhan uang masyarakat selama periode Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Untuk meningkatkan jangkauan distribusi uang layak edar, hingga triwulan III-2014 Bank Indonesia telah mengunjungi 28 wilayah terpencil, perbatasan dan pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk memberikan layanan penukaran uang. Selain tiga pilar kegiatan pengelolaan uang, Bank Indonesia juga berperan aktif dalam mendorong penggunaan uang Rupiah di seluruh wilayah NKRI, sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Secara keseluruhan, berbagai respons kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia efektif dalam menjaga proses penyesuaian ekonomi domestik dan menjaga kestabilan makroekonomi serta sistem keuangan. Efektivitas kebijakan tersebut tidak terlepas dari dukungan kapabilitas internal Bank Indonesia, yang dalam pelaksanaannya senantiasa menerapkan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik.


5


6


BAB II Perkembangan Kondisi Makroekonomi, Moneter, Sistem Keuangan, dan Sistem Pembayaran

Penyesuaian ekonomi masih berlangsung hingga triwulan III-2014, dengan tetap ditunjang kestabilan makroekonomi. Beberapa indikator perekonomian meski membaik, tetap memerlukan perhatian yang cermat khususnya terhadap risiko yang mungkin muncul baik karena faktor domestik maupun global. Hal ini dimaksudkan agar kondisi fundamental ekonomi tetap terjaga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan. Di tengah tren perlambatan perekonomian Indonesia, stabilitas sistem keuangan tetap terjaga sebagaimana tercermin pada penurunan indikator stabilitas sistem keuangan dan kinerja sektor keuangan yang solid. Terpeliharanya kestabilan kinerja perekonomian ditopang oleh terselenggaranya sistem pembayaran yang baik dan lancar, serta ketersediaan uang kartal di masyarakat.


2.1. Inflasi Inflasi pada triwulan III2014 tetap terjaga dan berada dalam tren yang menurun sehingga mendukung prospek pencapaian sasaran inflasi 2014 yakni 4,5±1%.

Penurunan inflasi masih terus berlanjut pada triwulan III-2014 sehingga mendukung prospek pencapaian sasaran inflasi 2014 yakni 4,5±1%. Inflasi yang tetap terjaga tersebut didukung oleh inflasi inti dan volatile food yang terkendali. Namun demikian, Bank Indonesia tetap mewaspadai berbagai risiko yang dapat mengganggu pencapaian sasaran inflasi, khususnya yang bersumber dari kemungkinan kenaikan administered prices. Untuk itu, Bank Indonesia akan memperkuat langkah-langkah koordinasi pengendalian inflasi bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada triwulan laporan, inflasi tercatat sebesar 4,53% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,70% (yoy). Penurunan inflasi tersebut didukung oleh inflasi inti dan volatile food yang terkendali. Terkendalinya inflasi inti ditopang oleh harga komoditas global yang menurun, permintaan yang moderat, dan ekspektasi inflasi yang terjaga. Sementara itu, inflasi volatile food juga tercatat relatif rendah seiring dengan tercukupinya pasokan pangan. Sebaliknya, inflasi administered prices meningkat terutama didorong oleh kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) kelompok rumah tangga dan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) 12 kg (Grafik 2.1 dan Grafik 2.2).

14 12 10 8

IHK Inti Administered Price Volatile Food

CPI Core Administered Prices Volatile Food

20 14

6 8

4 2

4,53 4,21 4,04

2

0 -2

-4

-4 -6

6,53

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

Grafik 2.1 Perkembangan Inflasi Triwulanan

-10

1 3 5 7 9111 3 5 7 9111 3 5 7 9111 3 5 7 9111 3 5 7 9111 3 5 7 9111 3 5 7 9111 3 5 7 9

Grafik 2.2 Perkembangan Inflasi Tahunan

Inflasi kelompok volatile food pada triwulan III-2014 tercatat sebesar 4,21% (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi triwulan II-2014 sebesar 6,74% (yoy). Penurunan tersebut terutama didorong oleh pasokan bahan pangan yang cukup tinggi dan distribusi barang yang relatif lancar yang mendukung terjaganya harga komoditas bahan pangan. Harga komoditas aneka bawang yang terkoreksi turut mendorong turunnya inflasi seiring melimpahnya pasokan, menyusul musim panen raya yang berlangsung di sentra-sentra produksi. Sementara itu, harga beras pada triwulan laporan relatif terkendali, sejalan dengan prakiraan tercukupinya pasokan beras di akhir musim panen kedua (gadu)1. Selain itu, mundurnya fenomena El Nino ke triwulan IV-2014, turut mendukung terjaganya inflasi volatile food pada triwulan III-2014.

1

8

Periode musim panen gadu terjadi berturut-turut pada bulan Juli, Agustus, September dan Oktober. Panen padi gadu pada umumnya menghasilkan beras bermutu bagus, walaupun jumlahnya tidak sebanyak beras pada panen raya.



Penurunan inflasi pada triwulan III-2014 juga ditopang oleh terkendalinya inflasi inti, sejalan dengan menurunnya tekanan eksternal dan domestik. Inflasi inti pada triwulan III-2014 tercatat sebesar 4,04% (yoy), menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 4,81% (yoy). Penurunan tekanan eksternal terutama didorong oleh penurunan harga global, di tengah tekanan pelemahan Rupiah di akhir triwulan III-2014. Dari domestik, meski sempat meningkat akibat permintaan musiman lebaran dan tahun ajaran baru, secara fundamental tekanan permintaan melambat sejalan menurunnya aktivitas perekonomian. Menurunnya inflasi inti juga dipengaruhi oleh ekpektasi inflasi yang terjaga. Hal tersebut terindikasi dari hasil survei Consensus Forecast (CF) bulan September 2014 yang menunjukkan ekspektasi inflasi di akhir tahun 2014 sebesar 5,2% (yoy), menurun dibandingkan hasil survei sebelumnya (Juni) yang sebesar 5,6% (yoy). Meskipun demikian, dari sisi pedagang eceran, ekspektasi inflasi meningkat cukup signifikan. Peningkatan tersebut didorong oleh perkiraan kenaikan harga distributor seiring tingginya permintaan musiman pada akhir tahun dan mulai menguatnya kekhawatiran akan terjadi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi (Grafik 2.3). Selain itu, indikasi kenaikan ekspektasi inflasi juga tercermin di pasar keuangan (Grafik 2.4).

Grafik 2.3 Ekspektasi Harga Pedagang Eceran

Grafik 2.4 Ekspektasi Inflasi di Pasar Keuangan

Sementara itu, tekanan dari inflasi administered prices meningkat pada triwulan III-2014 terutama didorong oleh kenaikan TTL Rumah Tangga (RT) dan harga LPG 12 kg. Kenaikan TTL RT golongan R-1 dan R-2 tahap I (1 Juli 2014) dan tahap II (1 September 2014) serta penyesuaian tarif untuk golongan R-3 (>6600VA) menyebabkan tingginya sumbangan inflasi tarif listrik yakni mencapai 0,25%. Selain itu, peningkatan permintaan musiman menjelang hari raya mendorong kenaikan tarif kelompok transportasi seperti angkutan antar kota dan angkutan udara. Secara spasial, tekanan inflasi pada triwulan III-2014 di berbagai daerah relatif terkendali. Kondisi ini didukung oleh rendahnya inflasi volatile food seiring tercukupinya pasokan pangan di tengah meningkatnya permintaan pada perayaan hari besar keagamaan. Meski demikian, beberapa daerah seperti Sumatera Barat, Bengkulu, Bangka Belitung, Banten, dan Kalimantan Barat mencatat tingkat inflasi yang cukup tinggi sebagai dampak kebijakan kenaikan TTL dan LPG 12 kg (Gambar 2.1). Tingkat inflasi pada daerah-daerah tersebut berada di kisaran 6% (yoy).


9


Inflasi Nasional: 4,53% (yoy)

Inf > 6,0%

4,7% < Inf < 6,0%

3,4% < Inf < 4,7%

Inf < 3,4%

Gambar 2.1 Peta Sebaran Inflasi Daerah Triwulan III-2014 (%, yoy)

Prospek inflasi pada tahun 2014 dan 2015 diperkirakan akan berada dalam kisaran targetnya 4,5±1% dan 4,0±1%. Terkendalinya tekanan inflasi tersebut didukung oleh kebijakan stabilisasi makroekonomi yang ditempuh selama ini, termasuk koordinasi dengan pemerintah. Selain itu, penurunan inflasi juga didukung melambatnya permintaan domestik dan harga komoditas global yang cenderung masih lemah.

Seiring dengan permintaan global yang masih melemah, pertumbuhan ekonomi domestik juga cenderung melambat. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi masih ditopang oleh kuatnya konsumsi rumah tangga dan meningkatnya belanja barang pemerintah.

10

Inflasi triwulan IV-2014 diperkirakan kembali meningkat seiring dengan asumsi nilai tukar yang lebih depresiatif, realisasi inflasi Oktober yang tinggi, dan kenaikan batas atas tarif angkutan udara. Di sisi lain, harga-harga di pasar global masih tergolong rendah karena stok yang cukup tinggi dari hasil panen yang membaik. Tren penurunan harga ke depan terutama bersumber dari komoditas emas, gandum, minyak dunia serta kedelai. Dengan perkembangan tersebut, inflasi untuk keseluruhan tahun 2014 diperkirakan tetap berada dalam kisaran targetnya, meskipun bias ke atas. Inflasi tahun 2015 diprakirakan berada dalam rentang atas sasaran inflasi sebesar 4,0±1%. Ekspektasi inflasi diperkirakan masih tetap terjaga sejalan dengan dukungan kebijakan dan koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah. Tekanan inflasi dari sisi eksternal diprakirakan tidak terlalu besar karena peningkatan harga-harga komoditas internasional relatif terbatas di tengah perbaikan perekonomian dunia yang masih berlangsung secara gradual.

2.2. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2014 tercatat sebesar 5,01% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2014 yang sebesar 5,12% (yoy) (Tabel 2.1). Perlambatan tersebut utamanya disebabkan oleh penurunan kinerja investasi khususnya investasi non-bangunan seiring dengan kontraksi impor barang modal. Dari sisi eksternal, kinerja ekspor juga masih mengalami kontraksi, terutama bersumber dari melemahnya ekspor komoditas primer. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan laporan masih mendapatkan dukungan dari kuatnya konsumsi rumah tangga dan meningkatnya



belanja barang pemerintah. Untuk keseluruhan tahun 2014, pertumbuhan diperkirakan mendekati batas bawah kisaran 5,1-5,5%, dan pada 2015 akan meningkat pada kisaran 5,4-5,8%. Tabel 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penggunaan Komponen

Konsumsi Rumah Tangga Konsumsi Pemerintah Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto Ekspor Barang dan Jasa Impor Barang dan Jasa PDB

2013 I

II

III

%Y-o-Y, Tahun Dasar 2000 2014

2013

IV

I

II

III

5,24 5,15 5,48 5,25 5,28 5,61 5,59 5,44 0,44 2,17 8,91 6,45 4,87 3,58 (-0,71) 4,37 5,54 4,47 4,54 4,37 4,71 5,99 5,21 4,02 3,58 4,82 5,25 7,40 5,30 (-0,44) (-0,76) (-0,70) (-0,03) 0,69 5,09 (-0,60) 1,21 (-0,73) (-5,05) (-3,63) 6,03 5,76 5,63 5,72 5,78 5,20 5,12 5,01

Sumber : BPS

Meskipun masih tumbuh cukup kuat, konsumsi rumah tangga triwulan III-2014 melambat dibanding triwulan II-2014. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan III-2014 tercatat 5,44% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,59% (yoy). Perlambatan ini terjadi seiring dengan berakhirnya aktivitas Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif dan presiden yang selama triwulan sebelumnya telah menopang pertumbuhan konsumsi. Optimisme masyarakat yang menurun juga menjadi penyebab perlambatan konsumsi rumah tangga. Hal ini tercermin pada indeks keyakinan konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang bergerak turun selama triwulan III-2014 (Grafik 2.5). Perlambatan konsumsi rumah tangga juga tercermin dari menurunnya pertumbuhan penjualan mobil dan motor pada triwulan III-2014 (Grafik 2.6). Selain itu, impor barang konsumsi tumbuh lebih rendah pada triwulan III-2014.

Grafik 2.5 Indeks Keyakinan Konsumen (Badan Pusat Statistik)

Grafik 2.6 Penjualan Kendaraan Bermotor

Konsumsi pemerintah tumbuh kuat seiring tingginya realisasi belanja barang. Pertumbuhan konsumsi pemerintah tercatat meningkat signifikan dari -0,71% (yoy) pada triwulan II-2014 menjadi 4,37% (yoy) pada triwulan III-2014, sesuai dengan pola tahunannya. Berdasarkan komponennya, pertumbuhan konsumsi pemerintah didorong oleh akselerasi belanja barang.


11


Kinerja investasi pada triwulan III-2014 melemah, terutama dipicu oleh pelemahan kinerja investasi non-bangunan. Secara keseluruhan, investasi melambat dari 5,21% (yoy) pada triwulan II-2014 menjadi 4,02% (yoy) pada triwulan III-2014. Perlambatan investasi tersebut terutama terjadi pada investasi non-bangunan, seiring dengan kontraksi impor barang modal yang turun lebih dalam pada triwulan III-2014. Kondisi ini terindikasi, antara lain dari penjualan alat berat domestik yang masih berada di teritori negatif akibat pelemahan sektor pertambangan. Indikasi lainnya adalah penurunan tingkat penggunaan kapasitas produksi pada industri yang menunjukkan minimnya insentif pelaku usaha untuk berinvestasi (Grafik 2.7). Seiring perlambatan investasi non-bangunan, investasi bangunan juga tumbuh melambat. Sesuai dengan pola historisnya, kondisi ini disebabkan oleh perilaku wait-and-see investor pasca Pemilu. Indikasi perlambatan investasi bangunan tercermin pada melambatnya penjualan semen dan impor bahan bangunan pada triwulan III-2014 (Grafik 2.8).

Grafik 2.7 Kapasitas Utilisasi

Grafik 2.8 Indikator Investasi Bangunan

Dari sisi eksternal, kinerja ekspor masih mengalami kontraksi. Ekspor pada triwulan III-2014 tercatat tumbuh negatif sebesar -0,70% (yoy), sedikit lebih baik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh negatif sebesar -0,76% (yoy). Kinerja ekspor yang masih terkontraksi, terutama pada ekspor komoditas primer, disebabkan oleh masih lemahnya permintaan global (Grafik 2.9). Meskipun masih mengalami kontraksi, ekspor mencatat perbaikan. Hal ini didorong oleh masih positifnya ekspor manufaktur dan mulai terealisasinya ekspor Sumber Daya Alam (SDA) pertambangan khususnya ekspor konsentrat mineral (Grafik 2.10).

12



50

40

20

Manufaktur

10

0

-10

-20

Pertanian

30

Total

PDB Ekspor Pertambangan

-30 -40

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Grafik 2.9 Volume Perdagangan (Impor) Dunia

Grafik 2.10 Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Riil

Merespons terbatasnya kinerja ekspor dan investasi non-bangunan, impor triwulan III-2014 mengalami kontraksi. Impor kembali mengalami kontraksi yang lebih kecil pada triwulan III-2014 yakni sebesar -3,63% (yoy) dari -5,05% (yoy) pada triwulan II-2014. Berdasarkan kelompoknya, kontraksi terjadi pada kelompok impor barang modal sejalan dengan melemahnya investasi non-bangunan (Grafik 2.11). Sementara itu, impor barang konsumsi masih terkontraksi akibat berkurangnya impor mobil penumpang, durable goods, maupun nondurable goods. Sebaliknya, impor bahan baku tumbuh positif, antara lain dalam bentuk bahan makanan (mentah dan olahan) untuk industri, bahan baku untuk industri, serta bahan bakar untuk mesin industri. Secara regional, perlambatan ekonomi nasional terutama bersumber dari melemahnya pertumbuhan ekonomi di 30 Sumatera, DKI Jakarta, dan Nusa Tenggara Bahan baku 20 Barat (NTB). Perlambatan ekonomi di 10 Sumatera didorong oleh penurunan ekspor 0 komoditas, sedangkan di DKI Jakarta tumbuh PDB Impor melambat disebabkan oleh melambatnya Brg. konsumsi -10 Total sektor konstruksi. Sementara itu, NTB -20 Brg. modal mengalami kontraksi pertumbuhan yang -30 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 cukup signifikan akibat penurunan kinerja sektor pertambangan. Pada sisi lain, terjadi pertumbuhan ekonomi yang meningkat di wilayah kawasan Indonesia Timur sejalan Grafik 2.11 dengan kembali diekspornya komoditas Impor Nonmigas Riil mineral. Sementara itu, perekonomian kawasan Jawa (selain DKI Jakarta) tumbuh relatif tinggi dan stabil sejalan dengan terus membaiknya ekspor manufaktur disebabkan adanya pemulihan ekonomi Amerika Serikat (AS) (Gambar 2.2).


13


Gambar 2.2 Peta Pertumbuhan Ekonomi Daerah Triwulan III-2014

NPI menunjukkan kinerja yang semakin baik sejalan dengan proses penyesuaian ekonomi ke arah yang lebih seimbang dan berkesinambungan. Perbaikan kinerja NPI pada triwulan III-2014 terutama ditopang surplus transaksi modal dan finansial dan penurunan defisit transaksi berjalan.

14

Bank Indonesia memperkirakan perekonomian masih akan mengalami penyesuaian didukung dengan stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi 2014 diperkirakan berada di batas bawah proyeksi 5,1-5,5%. Hal tersebut disebabkan oleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dunia yang tidak sekuat prakiraan sebelumnya dan penghematan anggaran APBN-P 2014. Proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih lemah mengakibatkan kinerja ekspor yang tidak sekuat perkiraan sebelumnya, sementara penghematan anggaran pemerintah mendorong melambatnya konsumsi pemerintah. Pada 2015, pertumbuhan ekonomi diperkirakan kembali membaik dan berada pada kisaran 5,4-5,8%. Perbaikan ini seiring dengan perkiraan kondisi ekonomi global yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut, kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan juga diprakirakan akan meningkat.

2.3. Neraca Pembayaran Secara keseluruhan, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan III-2014 mengalami surplus 6,5 miliar dolar AS, meningkat dari 4,3 miliar dolar AS pada triwulan sebelumnya (Grafik 2.12). Peningkatan surplus NPI terutama didorong oleh defisit transaksi berjalan yang menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya seiring dengan membaiknya neraca perdagangan barang nonmigas. Peningkatan surplus NPI tersebut pada gilirannya mendorong kenaikan posisi cadangan devisa dari 107,7 miliar dolar AS pada akhir triwulan II-2014 menjadi 111,2 miliar dolar AS pada akhir triwulan III-2014. Jumlah cadangan devisa ini cukup untuk membiayai kebutuhan pembayaran impor dan utang luar negeri pemerintah selama 6,3 bulan dan berada di atas standar kecukupan internasional. (Grafik 2.13).



15,00

10,00

5,00

0,00

-5,00

-10,00 -15,00 -20,00

Transaksi Modal dan Finansial Transaksi Berjalan Neraca Keseluruhan Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1** Q2** Q3**

Grafik 2.12 Neraca Pembayaran Indonesia

Grafik 2.13 Perkembangan Cadangan Devisa

Defisit transaksi berjalan yang menurun ditopang oleh kebijakan stabilisasi yang ditempuh oleh Bank Indonesia dan pemerintah. Defisit transaksi berjalan pada triwulan III-2014 tercatat sebesar 6,8 miliar dolar AS (3,07% PDB), lebih rendah dibandingkan dengan defisit) pada triwulan II-2014 sebesar 8,7 miliar dolar AS (4,06% PDB), dan defisit pada periode yang sama tahun 2013 sebesar 8,6 miliar dolar AS (3,89% PDB) (Grafik 2.14). Perbaikan kinerja transaksi berjalan tersebut terutama didukung oleh neraca perdagangan barang yang kembali surplus, seiring dengan meningkatnya surplus neraca perdagangan nonmigas, di tengah defisit neraca perdagangan migas yang tetap besar (Grafik 2.15). Meningkatnya surplus neraca nonmigas dibandingkan triwulan sebelumnya, terutama didorong oleh menurunnya impor nonmigas, khususnya impor bahan baku, sejalan dengan melambatnya permintaan domestik. Secara tahunan, impor nonmigas pada triwulan III- 2014 masih terkontraksi sebesar 2,7%. Di sisi migas, besarnya defisit neraca perdagangan migas pada triwulan III-2014 dipengaruhi oleh masih tingginya impor migas, di tengah ekspor minyak yang menurun seiring dengan turunnya harga minyak dunia. Selain itu, berkurangnya tekanan defisit transaksi berjalan dipengaruhi oleh pola musiman defisit neraca jasa dan pendapatan primer yang lebih rendah. Sementara itu, kinerja ekspor produk primer mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya, antara lain karena mulai pulihnya ekspor mineral pasca keluarnya izin ekspor mineral mentah. Perbaikan tersebut memberikan kontribusi terhadap perbaikan surplus nonmigas, meskipun ekspor nonmigas secara keseluruhan masih mencatat penurunan. Meskipun ekspor nonmigas secara triwulanan menurun, namun secara tahunan ekspor nonmigas pada triwulan laporan tumbuh positif 3,1% setelah dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan. Pertumbuhan ekspor nonmigas tersebut ditopang oleh kenaikan harga ekspor dan perbaikan permintaan ekspor, terutama minyak nabati dan produk manufaktur. Seiring dengan berlanjutnya pemulihan AS, beberapa produk ekspor manufaktur mengalami peningkatan seperti Tekstil dan Produksi Tekstil (TPT), barang dari logam, makanan olahan, serta kendaraan dan bagiannya.


15


12,00 7,00 2,00 -3,00 -8,00

-13,00

Neraca Nonmigas Neraca Migas Neraca Perdagangan Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1** Q2** Q3**

* angka sementara **angka sangat sementara

Grafik 2.14 Neraca Transaksi Berjalan

Grafik 2.15 Neraca Perdagangan

Sementara itu, kepercayaan investor yang masih positif terhadap prospek ekonomi Indonesia mendorong aliran masuk modal asing yang tetap kuat. Pada triwulan III-2014, surplus transaksi modal dan finansial mencapai 13,7 miliar dolar AS, terutama didukung aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi langsung dan penarikan pinjaman luar negeri korporasi (Grafik 2.16). Namun demikian, aliran masuk investasi portofolio pada triwulan laporan tercatat lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 14,3 miliar dolar AS. Penurunan aliran masuk investasi portofolio dipengaruhi oleh faktor sentimen, baik yang bersumber dari eksternal maupun domestik. Surplus transaksi modal dan finansial sebesar 13,7 miliar dolar AS dapat membiayai defisit transaksi berjalan, meskipun surplus ini lebih rendah dibandingkan dengan surplus triwulan II-2014. Untuk keseluruhan tahun 2014, kinerja NPI diperkirakan akan mencatat surplus yang lebih besar dibandingkan surplus tahun sebelumnya. Surplus tersebut terutama didorong oleh defisit transaksi berjalan yang cenderung mengalami penurunan, yang didukung oleh kenaikan yang besar pada neraca perdagangan nonmigas sejalan dengan kebijakan stabilisasi ekonomi yang ditempuh selama ini. Perbaikan tersebut juga didukung oleh masih positifnya ekspor manufaktur, akibat berlanjutnya pemulihan AS dan mulai pulihnya ekspor tambang pasca keluarnya izin ekspor mineral mentah. Sementara itu, transaksi modal dan finansial mencatat surplus yang cukup besar. Hal ini terutama ditopang oleh meningkatnya arus masuk modal asing PMA sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik. Ke depan, defisit transaksi berjalan diperkirakan akan terus membaik seiring dengan meningkatnya ekspor manufaktur Grafik 2.16 dan mineral, serta terkendalinya impor migas. Neraca Transaksi Modal dan Finansial

16



2.4. Utang Luar Negeri Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan III-2014 tercatat sebesar USD292,3 miliar, meningkat USD6,1 miliar atau 2,1% dibandingkan dengan posisi ULN akhir triwulan II-2014 sebesar USD286,2 miliar. Peningkatan posisi ULN ini terutama dipengaruhi oleh meningkatnya kepemilikan non-residen atas surat utang yang diterbitkan baik oleh sektor publik maupun sektor swasta, dan simpanan non-residen di bank domestik yang melampaui turunnya pinjaman luar negeri sektor publik. Dengan perkembangan tersebut, rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) meningkat dari 34,00% pada triwulan II-2014 menjadi 34,68% pada akhir triwulan III-2014. Sementara itu, debt service ratio (DSR), yaitu rasio total pembayaran pokok dan bunga ULN relatif terhadap total penerimaan transaksi berjalan meningkat dari 44,29% pada triwulan sebelumnya menjadi 46,16% pada akhir triwulan III-2014. Posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan III-2014 terdiri dari ULN sektor publik sebesar USD132,9 miliar (45,5% dari total ULN) dan ULN sektor swasta USD159,3 miliar (54,5% dari total ULN). Posisi ULN kedua sektor tersebut masing-masing meningkat 1,0% dan 3,1% dibandingkan dengan posisi akhir triwulan II-2014 sebesar USD131,7 miliar dan USD154,5 miliar.

Peningkatan ULN Indonesia terutama dipengaruhi oleh meningkatnya kepemilikan nonresiden atas surat utang yang diterbitkan baik oleh sektor publik dan sektor swasta, serta simpanan nonresiden di bank domestik.

Berdasarkan jangka waktu asal, posisi ULN Indonesia didominasi oleh ULN berjangka panjang (83,3% dari total ULN). ULN berjangka panjang pada akhir triwulan laporan mencapai USD243,4 miliar, meningkat USD6,0 miliar atau 2,5% dibandingkan dengan posisi akhir triwulan II-2014 sebesar USD237,4 miliar. Pada akhir triwulan III-2014, ULN berjangka panjang sektor publik mencapai USD128,0 miliar atau 96,3% dari total ULN sektor publik dan ULN berjangka panjang sektor swasta tercatat sebesar USD115,5 miliar atau 72,5% dari total ULN swasta. Sementara itu, ULN berjangka pendek sebesar USD48,9 miliar (16,7% dari total ULN), meningkat 0,3% dibandingkan dengan posisi akhir triwulan II-2014 sebesar USD48,7 miliar. Pada sektor swasta, posisi ULN pada akhir triwulan III-2014 terutama terpusat pada sektor keuangan, industri pengolahan, dan pertambangan. Posisi ULN ketiga sektor tersebut masing-masing sebesar USD46,6 miliar (29,3% dari total ULN swasta), USD32,5 miliar (20,4% dari total ULN swasta), dan USD25,8 miliar (16,2% dari total ULN swasta). Bila dibandingkan dengan triwulan II-2014, posisi ULN sektor keuangan dan sektor industri pengolahan masing-masing tumbuh 9,2%, dan 3,9%, sementara sektor pertambangan mengalami penurunan sebesar 6,6%. Terkait perkembangan ULN, Bank Indonesia memandang perkembangan tersebut masih cukup sehat. Namun demikian, perlu terus diwaspadai risikonya terhadap perekonomian.

2.5. Nilai Tukar Rupiah Pada triwulan III-2014, rupiah secara rata-rata melemah 1,2% (qtq) ke level Rp11.770 per dolar AS. Secara point-to point, rupiah juga mencatat pelemahan sebesar 2,71% ke level Rp12.185 per dolar AS (Grafik 2.17). Tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Tekanan eksternal dipicu oleh kekhawatiran terhadap normalisasi kebijakan The Fed, dinamika geopolitik, dan perlambatan ekonomi global. Tekanan eksternal tersebut dialami oleh mata uang di negara kawasan, termasuk Indonesia (Grafik 2.18). Sementara dari faktor internal, pelemahan rupiah dipengaruhi oleh perilaku investor yang menunggu pembentukan kabinet baru dan program kerja pemerintah ke depan.

Nilai tukar rupiah selama triwulan III-2014 mengalami pelemahan terutama dipengaruhi oleh sentimen global. Namun demikian, volatilitas nilai tukar rupiah masih terjaga dan menunjukkan penurunan.


17


Grafik 2.17 Nilai Tukar Rupiah

Grafik 2.18 Nilai Tukar Kawasan

Tekanan depresiasi rupiah pada triwulan III-2014 tercermin pada beberapa indikator eksternal seperti Volatility Index (VIX) dan Credit Default Swap (CDS) yang meningkat (Grafik 2.19). Namun demikian, volatilitas nilai tukar rupiah masih terjaga. Volatilitas nilai tukar pada triwulan laporan tercatat menurun menjadi 9,89% dibandingkan dengan volatilitas pada triwulan sebelumnya sebesar 10,68% (Grafik 2.20).

18

Grafik 2.19 Volatility Index (VIX) dan Credit Default Swap (CDS)

Kondisi pasar uang rupiah dan pasar valuta asing stabil seiring dengan terjaganya kondisi likuiditas selama triwulan laporan.

Grafik 2.20 Volatilitas Nilai Tukar

2.6. Perkembangan Pasar Uang Rupiah dan Pasar Valas Volume transaksi di pasar uang rupiah cenderung menurun diikuti oleh penurunan suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Kondisi ini disebabkan oleh meningkatnya surplus likuiditas (bank reserves) harian di sistem perbankan. Penurunan volume transaksi juga terjadi di pasar valuta asing (valas), meskipun secara umum kondisi pasar valas relatif stabil seiring dengan terjaganya likuiditas valas selama triwulan laporan.



2.6.1. Pasar Uang Rupiah Perkembangan suku bunga PUAB pada triwulan III-2014 cenderung mengalami penurunan, terutama untuk tenor 1 minggu dan 1 bulan. Rata-rata harian suku bunga PUAB tenor 1 minggu dan 1 bulan turun masing-masing sebesar 22 bps dan 31 bps menjadi 6,32% dan 7,60% dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu, rata-rata harian suku bunga PUAB tenor overnight (O/N) relatif stabil di kisaran 5,86%. Stabilnya suku bunga PUAB O/N, yang merupakan sasaran operasional kebijakan moneter ini sejalan dengan tidak berubahnya stance kebijakan moneter Bank Indonesia, yang dicerminkan melalui BI Rate (Grafik 2.21). Selanjutnya, rata-rata harian kuotasi suku bunga Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) oleh perbankan yang merupakan indikasi penawaran tingkat bunga antar bank untuk tenor O/N, 1 minggu dan 1 bulan masingmasing sebesar 5,86%, 6,36% dan 7,61% pada periode yang sama.

Kecenderungan penurunan suku bunga PUAB Grafik 2.21 tenor 1 minggu dan 1 bulan disebabkan oleh Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight dan BI Rate meningkatnya pasokan likuiditas perbankan dalam bentuk giro bank di Bank Indonesia/bank reserves. Kenaikan likuiditas perbankan tersebut seiring dengan aliran masuk uang kartal pasca Lebaran dan aliran masuk rekening pemerintah ke sistem perbankan selama periode laporan seiring dengan ekspansi keuangan pemerintah menjelang akhir tahun. Ekspansi keuangan pemerintah antara lain berupa dropping subsidi listrik dan BBM serta pembayaran termin proyek. Dengan terjadinya peningkatan pasokan likuiditas tersebut, rata-rata volume transaksi PUAB pada triwulan III-2014 menurun sebesar 3% menjadi Rp11,80 triliun/hari dibandingkan triwulan sebelumnya. Penurunan volume transaksi PUAB terbesar terjadi pada tenor 1 minggu ke atas (Grafik 2.22). Sejalan dengan penurunan volume tersebut, rata-rata frekuensi transaksi PUAB selama triwulan III-2014 juga mengalami penurunan

Grafik 2.22 Rata-Rata Harian Volume Transaksi Pasar Uang Antar Bank

Grafik 2.23 Jumlah Bank Pelaku dan Frekuensi Pasar Uang Antar Bank


19


yakni sebesar 8% menjadi 146 transaksi/hari, dengan rata-rata jumlah bank pelaku sebesar 63 bank/hari (pada periode sebelumnya rata-rata sebanyak 70 bank/hari) (Grafik 2,23). Berdasarkan komposisinya, transaksi PUAB O/N masih mendominasi dengan porsi sebesar 67% dari total volume PUAB. Penurunan volume transaksi juga terjadi di pasar uang dengan agunan yaitu transaksi repurchase agreement (repo) antar pelaku pasar. Rata-rata volume transaksi repo pada triwulan III-2014 mengalami penurunan sebesar 37% menjadi Rp366,16 miliar/hari dari ratarata volume transaksi repo pada triwulan sebelumnya. Volume transaksi repo didominasi oleh tenor 2 minggu dan 1 bulan masing-masing sebesar 44% dan 17% dari total volume repo (Grafik 2.24). Rata-rata suku bunga repo dan PUAB tenor 1 bulan pada akhir periode triwulan III-2014 masing-masing sebesar 6,70% dan 7,26% (Grafik 2.25). Suku bunga transaksi repo yang lebih rendah dibandingkan dengan suku bunga PUAB tersebut sejalan dengan karakteristik transaksi repo yang lebih rendah risikonya dikarenakan adanya agunan. Kondisi ini sekaligus merupakan cerminan keberhasilan program mini Master Repo Agreement (MRA) yang diinisiasi Bank Indonesia sebagai bagian dari upaya pendalaman pasar keuangan. Keberadaan mini MRA tersebut diharapkan dapat semakin mendorong perbankan untuk mengoptimalkan pengelolaan likuiditasnya.

Grafik 2.24 Volume Transaksi Repo

Grafik 2.25 Suku Bunga Repo dan Pasar Uang Antar Bank 1 bulan

2.6.2 Pasar Valuta Asing Kondisi pasar valuta asing (valas) relatif stabil selama triwulan III-2014, seiring dengan terjaganya likuiditas valas. Pada triwulan III-2014, volume transaksi valas domestik menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Total volume transaksi valas tercatat sebesar USD193,62 miliar atau turun tipis 2,5% dibandingkan total volume pada triwulan II-2014 yang tercatat sebesar USD198,63 miliar (Grafik 2.26). Berdasarkan komposisi transaksi, spot masih mendominasi transaksi di pasar valas dengan pangsa sebesar 72%, diikuti oleh transaksi swap (23%) dan forward (5%) (Grafik 2.27). Pada triwulan laporan, total volume spot naik 2% menjadi USD139,85 miliar, volume swap turun 18% menjadi USD44,06 miliar, sedangkan volume forward naik sebesar 24% menjadi USD9,71 miliar.

20



250.000

198.648

200.000

198.634

193.622

173.303

156.268

148.700

150.000

110.123

100.000

50.000

0

Tw I

Tw II

Tw III

Tw IV

Tw I

Tw II

Tw III

Sumber: LHBU

Grafik 2.26 Perkembangan Volume Transaksi Valas Domestik

Grafik 2.27 Perkembangan Komposisi Transaksi Valas Domestik

2.7. Perkembangan Sistem Keuangan Di tengah tren melambatnya perekonomian domestik, Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Indonesia masih terjaga pada level aman. Indeks Stabilitas Sistem Keuangan pada triwulan III-2014 (0,79) berada pada kondisi normal dan membaik dibanding triwulan sebelumnya (0,84). Perbaikan tersebut ditopang oleh kinerja perbankan dan lnstitusi Keuangan Non Bank (IKNB) yang positif, meskipun kinerja pasar keuangan cenderung melambat. 2.7.1. Perkembangan Pasar Keuangan Kinerja pasar keuangan Indonesia pada triwulan III-2014 cenderung melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini tercermin dari naiknya yield dan volatilitas Surat Berharga Negara (SBN), walaupun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) meningkat dan volatilitas IHSG lebih rendah dari triwulan sebelumnya. Secara keseluruhan triwulan laporan, volatilitas IHSG menurun, namun terjadi peningkatan risiko sejak pertengahan triwulan III-2014 dikarenakan sikap investor terhadap kondisi politik domestik dan respons atas rencana kebijakan The Fed untuk menaikkan suku bunga. Peningkatan risiko pada pasar SBN tercermin dari naiknya yield di seluruh tenor dan kenaikan volatilitas SBN dibandingkan dengan triwulan II-2014 (Grafik 2.28 dan Grafik 2.29). Peningkatan risiko tersebut tidak mempengaruhi minat investor asing untuk melakukan investasi SBN. Hal ini tercermin dari inflow SBN pada triwulan III-2014 sebesar Rp33,47 triliun, meskipun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat Rp42,69 triliun. Sejalan dengan hal ini, proporsi kepemilikan asing meningkat dari 34,51% (triwulan II-2014) menjadi 35,33% pada triwulan III-2014.

Kinerja pasar keuangan melambat dipengaruhi oleh sikap investor terhadap kondisi politik domestik dan rencana kebijakan The Fed untuk menaikkan suku bunga.


21


Grafik 2.28 Yield Obligasi Negara

Grafik 2.29 Volatilitas Yield 20 hari

Di pasar saham, kinerja pada triwulan III-2014 secara umum membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini tercermin dari meningkatnya IHSG sebesar 5,31% pada level 5137,58 dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya meningkat sebesar 2,31% pada level 4878.58. Rata-rata harian transaksi saham juga mengalami peningkatan sebesar Rp0,33 miliar atau mencapai Rp6,33 triliun dibandingkan triwulan II-2014 (Grafik 2.30). Membaiknya kinerja pasar saham juga didukung oleh penurunan rata-rata volatilitas IHSG menjadi 11,60%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 16,95% (Grafik 2.31).

Grafik 2.30 Perkembangan dan Nilai Rata-rata Perdagangan Harian IHSG

Grafik 2.31 Perkembangan dan Volatilitas IHSG

Dibandingkan dengan kinerja bursa regional, kinerja pasar saham Indonesia pada triwulan III-2014 masih relatif baik. Hal ini tercermin dari peningkatan IHSG dan nilai kapitalisasi yang mengalami peningkatan. Nilai kapitalisasi pasar saham Indonesia untuk triwulan III-2014 sebesar USD417,70 miliar, meningkat USD8,9 miliar (2,18%) dibanding triwulan sebelumnya. Namun demikian, nilai kapitalisasi tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan bursa saham pada negara-negara lain di kawasan (Tabel 2.2).

22



Tabel 2.2 Perkembangan Indeks Saham Regional Regional Market Indices 1 Indonesia (IHSG) 2 Jepang (Nikkei) 3 Hong Kong (HSI) 4 China (Shanghai) 5 Korea Selatan (Kospi) 6 Singapore (STI) 7 Malaysia (KLCI) 8 Thailand (SET) 9 Australia (AS30) 10 Philippine (PSEi) 11 India (Sensex) 12 China (Shenzhen)

Sep-2013

Des-2013

Mar-2014

Juni-2014

Sep-2014

Perubahan QtQ (%)

Perubahan Ytd (%)

4.316,18 4.274,18 4.768,28 4.878,58 5.137,58 5,31 14.455,80 16.291,31 14.827,83 15.162,10 16.173,52 6,67 22.859,86 23.306,39 22.151,06 23.190,72 22.932,98 (1,11) 2.174,67 2.115,98 2.033,31 2.048,33 2.363,87 15,40 1.996,96 2.011,34 1.985,61 2.002,21 2.020,09 0,89 3.167,87 3.167,43 3.188,62 3.255,67 3.276,74 0,65 1.768,62 1.866,96 1.849,21 1.882,71 1.846,31 (1,93) 1.383,16 1.298,71 1.376,26 1.485,75 1.585,67 6,73 5.217,74 5.353,08 5.402,99 5.382,03 5.296,76 (1,58) 6.191,80 5.889,83 6.428,71 6.844,31 7.283,07 6,41 19.379,77 21.170,68 22.386,27 25.413,78 26.628,83 4,78 1.056,55 1.057,67 1.039,88 1.096,79 1.333,50 21,58

Reksadana mengalami pertumbuhan yang melambat pada triwulan III-2014 dibandingkan triwulan sebelumnya. Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksadana pada triwulan III-2014 hanya tumbuh sebesar 3,69% lebih rendah dibanding pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang mencapai 11,50%. Penurunan pertumbuhan NAB juga diiringi dengan berkurangnya pertumbuhan produk reksadana yang hanya sebesar 0,85% dibandingkan triwulan sebelumnya mencapai 4,15% (Grafik 2.32). 2.7.2. Perkembangan Industri Perbankan 2.7.2.1. Ketahanan Permodalan Industri Perbankan

Perubahan YoY (%)

20,20 19,03 (0,72) 11,88 (1,60) 0,32 11,72 8,70 0,44 1,16 3,45 3,44 (1,11) 4,39 22,10 14,64 (1,05) 1,51 23,66 17,62 25,78 37,41 26,08 26,21

Grafik 2.32 Perkembangan Industri Reksadana

Ketahanan permodalan perbankan pada triwulan III-2014 secara industri masih cukup kuat, ditopang oleh meningkatnya modal. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) industri perbankan tercatat sebesar 19,44%, meningkat dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 19,40%. Peningkatan CAR disebabkan oleh pertumbuhan modal sebesar 2,36% (qtq). Tingginya modal perbankan tersebut memberikan ruang bagi perbankan untuk menyerap risiko di tengah kondisi melambatnya perekonomian. 2.7.2.2. Perkembangan Kredit dan Risiko Kredit Industri Perbankan Perlambatan perekonomian domestik berimplikasi pada menurunnya pertumbuhan kredit industri perbankan. Pertumbuhan kredit pada triwulan III-2014 tercatat sebesar 13,16% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan II-2014 yang mencapai 17,20% (yoy). Perlambatan pertumbuhan terutama dipengaruhi oleh perlambatan penyaluran pada Kredit Investasi (KI). Pertumbuhan KI pada triwulan laporan turun signifikan dari 22,5% (yoy) di triwulan II-2014 menjadi 16,40% (yoy). Kondisi ini sejalan dengan melambatnya pertumbuhan investasi terutama pada investasi non-bangunan akibat kontraksi impor barang modal.

Kinerja industri perbankan tetap solid ditengah perlambatan perekonomian. Fungsi intermediasi berjalan lancar dengan risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar yang terjaga.


23


Selain pada KI, penurunan pertumbuhan juga terjadi pada Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Konsumsi (KK). KMK turun dari 17,3% (yoy) menjadi 13,33% (yoy), sedangkan KK turun dari 12,7% (yoy) menjadi 10,14% (yoy). Sejalan dengan perlambatan perekonomian domestik, risiko kredit industri perbankan yang tercermin dari rasio Non Performing Loan (NPL) gross mulai menunjukkan peningkatan, meskipun dalam tingkat yang masih rendah (Grafik 2.33). Rasio NPL gross industri perbankan pada triwulan III-2014 tercatat sebesar 2,29%, naik dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,16% dan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 1,86%. Peningkatan NPL juga terkait dengan meningkatnya suku bunga kredit perbankan. Upaya yang dilakukan perbankan dalam meningkatkan kualitas manajemen risiko dan menyesuaikan pertumbuhan kredit telah mampu memitigasi potensi risiko kredit yang lebih besar. Berdasarkan jenis penggunaan, peningkatan risiko terjadi di KMK dan KI, sementara risiko KK tercatat stabil. Rasio NPL gross masing-masing tercatat naik dari 2,44% dan 2,27% pada triwulan II-2014 menjadi 2,55% dan 2,6% pada triwulan III-2014, sementara NPL gross KK tercatat stabil pada angka 1,57% (Grafik 2.34).

Grafik 2.33 Rasio NPL Industri Perbankan


Grafik 2.35 Rasio NPL gross per Sektor Ekonomi

Grafik 2.34 Rasio NPL gross per Jenis Penggunaan

24

Ditinjau dari sektor ekonominya, peningkatan risiko kredit terjadi pada hampir seluruh sektor ekonomi terutama sektor pertambangan, konstruksi, dan pengangkutan (Grafik 2.35). Hal ini sejalan dengan tren penurunan di ketiga sektor tersebut. Khusus untuk sektor pertambangan, meningkatnya risiko dipengaruhi penurunan permintaan batubara karena perlambatan ekonomi dunia serta leverage ratio (rasio hutang terhadap modal) korporasi pada sektor tersebut yang cenderung meningkat. Peningkatan risiko di sektor konstruksi terkait dengan perlambatan ekonomi domestik


dan pelemahan nilai tukar rupiah yang berdampak pada peningkatan biaya bahan baku konstruksi. Sementara itu, peningkatan risiko di sektor pengangkutan terjadi akibat perlambatan kinerja ekspor sebagai dampak perlambatan ekonomi global. 2.7.2.3. Perkembangan Likuiditas dan Risiko Likuiditas Industri Perbankan Di tengah melambatnya ekonomi nasional, Dana Pihak Ketiga (DPK) industri perbankan pada triwulan III-2014 tetap mengalami pertumbuhan, meskipun sedikit melambat dibanding triwulan sebelumnya (Grafik 2.36). DPK industri perbankan pada triwulan III-2014 tumbuh sebesar 13,32% (yoy), sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 13,63% (yoy).

Komponen DPK perbankan yang meningkat adalah tabungan dan deposito, sementara giro sedikit mengalami perlambatan. Penyesuaian suku bunga deposito 1 bulan yang cukup Grafik 2.36 tinggi pada akhir triwulan III-2014 diperkirakan Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (yoy) telah menarik minat deposan bank untuk melakukan pemindahan sebagian simpanan jenis giro dan tabungan ke dalam bentuk deposito. Seiring dengan perpindahan tersebut, pangsa Deposito terhadap keseluruhan DPK perbankan meningkat dari 45,78% pada triwulan II-2014 menjadi 46,88% pada akhir triwulan III-2014.

Kondisi likuiditas industri perbankan pada triwulan III-2014 membaik dengan risiko likuiditas yang terjaga. Ditengah ekspansi kredit perbankan yang melambat dibandingkan dengan pertumbuhan DPK, menyebabkan alat likuid perbankan meningkat. Pada triwulan laporan, alat likuid perbankan meningkat sebesar Rp94,5 triliun (13,6%) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya Rp694,619 triliun (Grafik 2.37). Hal ini ditunjukkan dari kenaikan rasio Alat Likuid (AL)2 terhadap Non-Core Deposit (NCD)3 menjadi sebesar 95,76% dibandingkan

Grafik 2.37 Komposisi Alat Likuid Perbankan 2 3

Grafik 2.38 Alat Likuid dan Non-Core Deposit

Alat Likuid terdiiri dari Kas, Penempatan pada BI, Giro Wajib Minimum, dan excess reserve . Non Core Deposit mencakup 30% Giro + 30% Tabungan + 10% Deposito.


25


dengan rasio triwulan sebelumnya yang sebesar 86,91% (Grafik 2.38). Tingkat rasio AL/NCD yang jauh di atas threshold (50%) tersebut menunjukkan tingkat risiko likuiditas perbankan yang terjaga. 2.7.2.4. Perkembangan Suku Bunga Industri Perbankan dan Risiko Pasar Suku bunga perbankan pada triwulan III-2014 masih dalam tren menaik, baik suku bunga simpanan maupun pinjaman. Kondisi ini merupakan respons terhadap perkembangan kondisi perekonomian terkini dan pengetatan pada kebijakan moneter. Rata-rata suku bunga deposito 1 bulan pada triwulan laporan meningkat 18 bps dari triwulan sebelumnya menjadi 8,48%. Kenaikan suku bunga DPK tersebut diikuti oleh kenaikan pada suku bunga kredit. Rata-rata suku bunga kredit selama triwulan III-2014 naik sebesar 12 bps menjadi 12,88% dari rata-rata triwulan sebelumnya (Grafik 2.39). Berdasarkan jenis penggunaannya, suku bunga KMK, KI, dan KK pada triwulan III-2014 masing-masing naik 15 bps, 10 bps, dan 9 bps menjadi sebesar 12,78%, 12,34% dan 13,39% (Grafik 2.40).

Grafik 2.39 Perkembangan Rata-Rata Suku Bunga Kredit, Deposito Rupiah 1 bulan, dan BI Rate

Grafik 2.40 Perkembangan Rata-Rata Suku Bunga Kredit per Jenis Penggunaan

Kenaikan suku bunga perbankan juga tercermin dari Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang merupakan dasar bagi bank dalam penetapan suku bunga kredit. Peningkatan SBDK pada triwulan laporan terjadi pada semua segmen. SBDK segmen kredit korporasi mengalami peningkatan tertinggi dibandingkan segmen kredit lainnya, yaitu sebesar 26 bps (qtq). Sementara itu, SBDK segmen kredit ritel meningkat sebesar 7 bps (qtq), sedangkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan non KPR masing-masing meningkat sebesar 5 bps (qtq), dan 1 bps (qtq) (Tabel 2.3).

26



Tabel 2.3 Perkembangan Nilai Rata-Rata Suku Bunga Dasar Kredit Industri Perbankan (%) Seluruh Sample Segmen Kredit

2011

2012

2013

Jun 14 - Sep 13 Sep 14 Sep 14 (qtq) (yoy)

2014

Mar Jun Sep Des Mar Jun Sep Des Mar Jun Sep Des Mar Jun Sep

Korporasi Ritel KPR Non-KPR

10,51 10,72 10,51 10,18 9,86 9,81 9,75 9,69 9,53 9,65 10,08 10,64 10,59 10,68 10,94 0,26 0,86 11,80 11,91 12,04 11,61 11,23 11,08 11,03 11,14 10,91 11,03 11,28 11,72 11,89 12,05 12,12 0,07 0,84 11,16 11,38 11,04 10,71 10,61 10,50 10,45 10,41 10,33 10,37 10,63 10,83 11,13 11,14 11,19 0,05 0,56 11,56 11,86 11,88 11,51 11,05 10,99 10,67 10,65 10,62 10,59 11,06 11,55 11,92 11,98 11,99 0,01 0,93

2.7.3. Perkembangan Institusi Keuangan Non Bank Tabel 2.4 Perkembangan Penyaluran Pembiayaan

Keterangan

(Dalam Rp Triliun)

2009 2010 2011 2012 2013

A. Kredit Perbankan B. Pembiayaan Non Bank B1. Pasar Modal - IPO & Right Issue Pasar Saham - Obligasi Korporasi & Sukuk B2. Perusahaan Pembiayaan

130,24 45,56 40,26 13,04 27,22 5,30

327,92 156,76 112,95 76,35 36,60 43,81

434,25 158,96 100,01 54,28 45,74 58,95

507,77 154,32 97,57 30,10 67,46 56,75

2014

585,01 161,02 115,04 57,54 57,50 45,98

Tw 1

Tw 2

Tw 3

14,02 19,03 14,61 8,63 5,98 4,42

161,26 50,28 41,80 21,80 20,00 8,48

3,13 11,73 6,77 6,77 4,96

Kinerja asuransi pada triwulan III-20144 menunjukkan peningkatan. Peningkatan kinerja tersebut tercermin dari kenaikan total aset dan membaiknya efisiensi industri asuransi. Total aset industri asuransi tumbuh sebesar 7,28% (ytd) menjadi Rp733,91 triliun (Grafik 2.41). Salah satu faktor yang mendorong kenaikan aset adalah keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Sementara itu, membaiknya efisiensi ditunjukkan dengan menurunnya rasio Klaim Bruto terhadap Premi Bruto pada triwulan IV-20135, yaitu dari 61,56% menjadi 61,29% (Grafik 2.42).

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Grafik 2.41 Aset dan Investasi Industri Asuransi

5

200

4

Penyaluran pembiayaan melalui institusi keuangan non bank selama triwulan III-2014 mengalami penurunan, dipengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi dan kondisi politik domestik.

61,56%

65%

61,29%

57,33%

198,53

178,07

60% 55% 50%

153,13 109,62

121,67

87,79

45% 40% 35% 30%

Klaim Bruto

Premi Bruto

25%

Rasio

Grafik 2.42 Premi dan Klaim Bruto Industri Asuransi

Posisi data terakhir untuk aset dan investasi yang diperoleh dari otoritas jasa keuangan adalah triwulan III-2014 berdasarkan surat No. S-33/PB.222/2014 dalam rangka penyusunan Financial Soundness Indicator (FSI) Indonesia triwulan III-2014. Posisi data terakhir yang diperoleh dari laporan Otoritas Jasa Keuangan pada triwulan IV-2013 non audited.


27


Grafik 2.43 Perkembangan Aktiva Perusahaan Pembiayaan

Terkait dengan Perusahaan Pembiayaan (PP), pada triwulan III-2014, volume usaha mengalami peningkatan seiring meningkatnya aktiva produktif berupa piutang pembiayaan. Porsi pembiayaan terbesar berupa pembiayaan konsumen dengan fokus pembiayaan otomotif. Pada sisi aktiva, total aset PP pada periode laporan sebesar Rp417,19 triliun meningkat 1,08% dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar Rp412,75 triliun. Peningkatan tersebut terutama bersumber dari peningkatan pembiayaan, dimana porsi pembiayaan PP terhadap total aset sebesar 87,70% (Grafik 2.43).

Jumlah piutang pembiayaan mencapai Rp365,89 triliun atau tumbuh 1,37% (qtq), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 2,41% qtq. Perlambatan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pembiayaan Sewa Guna Usaha (SGU) yang pada triwulan III-2014 tumbuh -0,67% (qtq) atau -1,62% (yoy), seiring dengan penurunan harga komoditas global (Tabel 2.5). Tabel 2.5 Perkembangan Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan Industri PP

Sep’12 Sep’13 Dec’13 Mar’14 Jun’14 Sep’14

Pembiayaan Sewa Guna Usaha Anjak Piutang Kartu Kredit Pembiayaan Konsumen

Growth Growth Growth 2013 (yoy) 2014 (yoy) (Ytd)

Rp Triliun

Growth Growth Tw II-14 Tw III-14 (qtq) (qtq)

297,29 339,65 348,04 352,45 360,93 365,89 14,25% 7,73% 3,82% 2,41% 1,37% 107,51 116,66 117,36 114,77 115,54 114,77 8,51% -1,62% -2,21% 0,67% -0,67% 4,11 6,39 7,70 7,93 8,34 8,61 55,57% 34,65% 11,86% 5,21% 3,25% 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 185,66 216,59 222,97 229,74 237,05 242,50 16,66% 11,96% 8,76% 3,18% 2,30%

Ekuitas 22%

Pinjaman Bank DN 34%

Obligasi 13%

Secara garis besar, sumber pendanaan PP berasal dari pinjaman bank dalam negeri, pinjaman bank luar negeri, dan obligasi yang diterbitkan serta ekuitas. Peningkatan suku bunga domestik mendorong PP meningkatkan eksposur pinjamannya ke luar negeri.

Pada posisi 30 September 2014, sumber dana PP berupa pinjaman bank luar negeri Pinjaman Pinjaman Lainnya DN Lainnya LN meningkat sebesar 6,68% (qtq) menjadi 1% 3% Rp104,57 triliun. Sedangkan pinjaman yang berasal dari bank dalam negeri turun -3,26% (qtq) menjadi sebesar 132,52 triliun (Tabel Grafik 2.44 2.6). Meskipun mengalami penurunan, Komposisi Pendanaan Industri Perusahaan Pembiayaan sumber pinjaman bank dalam negeri secara umum masih mendominasi sumber pendanaan PP yaitu sebesar 34% (Grafik 2.44). Pinjaman Bank LN 27%

28



Tabel 2.6 Sumber Pendanaan Industri Perusahaan Pembiayaan Industri PP

Sep’12 Sep’13 Dec’13 Mar’14 Jun’14 Sep’14

Growth Growth Growth 2013 (yoy) 2014 (yoy) (Ytd)

Rp Triliun

Growth Growth Tw II-14 Tw III-14 (qtq) (qtq)

Pinjaman Bank DN 113,36 138,08 137,74 133,66 136,98 132,52 21,81% -4,02% -0,85% 2,49% -3,26% Pinjaman Lainnya DN 8,34 4,11 4,37 4,88 5,13 5,19 -50,77% 26,43% 6,36% 5,07% 1,22% Pinjaman Bank LN 77,46 85,99 87,99 88,06 98,02 104,57 11,02% 21,61% 18,75% 11,32% 6,68% Pinjaman Lainnya LN 10,59 13,11 13,26 10,79 11,19 10,92 23,84% -16,70% 1,21% 3,71% -2,42% Obligasi 42,53 50,50 53,21 53,15 51,30 50,06 18,74% -0,87% -5,80% -3,47% -2,42% Ekuitas 63,96 78,80 82,75 84,64 83,16 85,78 23,20% 8,86% 1,35% -1,75% 3,15%

2.7.4. Perkembangan Sektor Riil (Sektor Korporasi dan Rumah Tangga) 2.7.4.1. Kinerja Sektor Korporasi Kegiatan usaha pada triwulan III-2014 tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya maupun periode yang sama pada tahun lalu. Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia menginformasikan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 11,25%, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 21,05% dan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 13,35% (Grafik 2.45). Melambatnya kinerja sektor korporasi tersebut sejalan dengan pertumbuhan kredit kepada sektor korporasi yang melambat. Kredit sektor korporasi pada triwulan III-2014 tumbuh sebesar 14,5% (yoy) mencapai Rp1.912,6 triliun, lebih lambat dari triwulan sebelumnya sebesar 20,5% (yoy). Meski pertumbuhan kreditnya melambat, tingkat risiko kredit sektor tersebut relatif terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,2%, dibawah batas NPL sebesar 5%.

Melambatnya perekonomian berdampak terhadap kinerja sektor korporasi, namun sektor rumah tangga masih menunjukkan kinerja yang positif.

Dibandingkan dengan kinerja pada periode yang sama tahun sebelumnya, secara umum 6 kinerja korporasi publik pada triwulan II-2014 Grafik 2.45 mengalami perlambatan. Hal ini tercermin Perkembangan Kegiatan Dunia Usaha Triwulan III-2014 dari indikator utama kinerja korporasi seperti Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Inventory Turn Over yang memburuk, tingkat utang (Debt to Equity Ratio) yang sedikit meningkat pada semua sektor, serta solvabilitas dan likuiditas yang sedikit menurun (Tabel 2.7).

6

Data terakhir kinerja koorporasi sampai dengan triwulan II- 2014.


29


Tabel 2.7 Kinerja Korporasi Publik Triwulan II-2013 dan Triwulan II-2014 Return On Asset

Sektor

Return On Equity

Debt to Equity Ratio

Current Ratio

TA/TL

Inventory Turn Over

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 Pertanian 4,4% 4,0% 8,1% 7,9% 0,87 1,08 1,23 0,89 2,14 1,92 8,00 8,72 Industri Dasar dan Kimia 6,6% 4,9% 14,2% 10,5% 1,14 1,15 1,62 1,49 1,88 1,87 5,58 5,74 Industri Barang Konsumsi 13,2% 12,2% 25,2% 24,9% 0,94 1,11 1,58 1,55 2,06 1,90 4,68 4,61 Infrastruktur, utilitas dan transportasi 5,5% 4,0% 12,5% 9,6% 1,49 1,54 0,97 0,96 1,67 1,65 83,59 69,98 Aneka Industri 8,0% 6,7% 18,4% 15,0% 1,24 1,25 1,22 1,19 1,80 1,80 9,19 8,59 Pertambangan 0,3% 1,7% 0,8% 4,4% 1,75 1,69 1,18 1,05 1,57 1,59 13,07 13,20 Properti dan Real Estate 7,4% 7,1% 14,8% 14,8% 1,08 1,07 1,80 1,72 1,92 1,94 1,91 1,91 Perdagangan, jasa dan investasi 6,8% 1,9% 12,5% 3,6% 0,84 0,90 1,69 1,53 2,20 2,11 7,88 7,54 Agregat 6,2% 4,9% 13,2% 10,6% 1,18 1,22 1,42 1,32 1,85 1,82 6,86 6,65 Sumber: Bloomberg, periode triwulan II-2014

2.7.4.2. Kinerja Sektor Rumah Tangga Kinerja sektor rumah tangga pada triwulan III-2014 menunjukkan pertumbuhan yang cukup kuat. Hal ini sejalan dengan keyakinan konsumen terhadap kondisi perekonomian. Hasil survei konsumen oleh Bank Indonesia menunjukkan terdapat optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi 6 bulan ke depan. Secara rata-rata, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada triwulan III-2014 sebesar 119,9, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 115,7 maupun triwulan yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 107,9 (Grafik 2.46). Sejalan dengan perlambatan ekonomi domestik, kredit perbankan kepada sektor Rumah Tangga tumbuh melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Kredit perbankan ke sektor Rumah Tangga pada triwulan III-2014 sebesar Rp 774,22 triliun atau tumbuh sebesar 14,43% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 15,44%. Dari sisi penggunaannya, pangsa kredit sektor Rumah Tangga masih didominasi oleh kredit Perumahan (43,1%) dan kredit Multiguna (36,5%). Selanjutnya, kredit sektor Rumah Tangga dalam bentuk kredit Kendaraan (15,6%), kredit sektor Rumah Tangga Lainnya (4,4%), dan kredit Peralatan Rumah Tangga (0,3%) (Grafik 2.47).

Multiguna 36,5%

Grafik 2.46 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen Triwulan III-2014

30

RT Lainnya 4,4%

Perumahan 43,1%

Peralatan RT 0,3% Kendaraan 15,6%


Grafik 2.47 Pangsa Kredit Sektor Rumah Tangga Triwulan III-2014


Risiko kredit Rumah Tangga pada triwulan III-2014 sedikit meningkat. Hal ini tercermin dari meningkatnya rasio NPL gross dari 1,56% pada triwulan III-2013 menjadi 1,72% pada triwulan III-2014.

2.8. Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada triwulan III-2014, penyaluran kredit UMKM yang sudah dicairkan mencapai Rp709,6 triliun atau tumbuh 15,2% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan II-2014 yang tumbuh sebesar 17,4%. Perlambatan pertumbuhan kredit UMKM sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di samping itu, beberapa bank masih fokus pada perbaikan NPL sehubungan meningkatnya risiko pemberian kredit, yang menyebabkan bank menjadi semakin selektif dalam pemberian kredit. Perlambatan pertumbuhan kredit UMKM ini terutama terjadi di sektor Perantara Keuangan, Perdagangan Besar & Eceran, Transportasi & Telekomunikasi, dan sektor Pertanian & kehutanan. Sementara itu, pangsa kredit UMKM terhadap total kredit perbankan pada triwulan III-2014 tercatat sebesar 19,8% atau masih stabil pada kisaran 19%-20%. Dari jumlah tersebut, pangsa kredit kepada Usaha Menengah dan Kecil mengalami peningkatan menjadi 49,5% dan 30,6%, sedangkan pangsa kredit Usaha Mikro mengalami penurunan menjadi 19,9%.

Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tetap tumbuh positif pada triwulan III-2014, namun sedikit melambat dibandingkan periode sebelumnya.

Grafik 2.48 Risiko kredit UMKM pada triwulan III-2014 NPL Kredit UMKM kembali mengalami peningkatan dengan NPL sebesar 4,33% atau lebih besar dibandingkan triwulan II-2014 sebesar 4,10%. NPL UMKM masing-masing tercatat sebesar 3,05%, 5,58%, dan 4,08% (Grafik 2.48). Peningkatan NPL kredit UMKM terutama dipengaruhi oleh penurunan kemampuan bayar debitur akibat penurunan volume usaha dan pengaruh faktor internal perbankan antara lain terkait kualitas dan kuantitas SDM dalam bidang analisa dan monitoring kredit UMKM, serta field collection.

2.9. Perkembangan Sistem Pembayaran Penyelenggaraan sistem pembayaran selama triwulan III-2014 secara umum berlangsung dengan baik dan lancar. Kehandalan sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia tetap terjaga. Hal ini tercermin dari ketersediaan sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) sebagai setelmen dana, Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS) sebagai setelmen transaksi surat berharga pemerintah dan Bank Indonesia, serta Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) yang mencapai 100%. Sedangkan kemampuan setelmen dari sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia mencapai 99,98%. Transaksi sistem pembayaran non tunai pada triwulan III-2014 mengalami peningkatan, baik dari sisi nilai maupun volume. Nilai transaksi pembayaran non tunai meningkat

Transaksi sistem pembayaran selama triwulan III-2014 mengalami peningkatan serta tetap berjalan aman dan lancar.


31


sebesar Rp8.742,08 triliun (26,97%), sedangkan volume transaksi meningkat sebesar 36,12 juta transaksi (3,16%) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Tabel 2.8 dan Tabel 2.9). Peningkatan nilai transaksi sistem pembayaran tersebut sebagian besar berasal dari peningkatan transaksi moneter. Peningkatan volume transaksi lebih disebabkan oleh meningkatnya transaksi masyarakat melalui instrumen non tunai, seiring dengan perayaan hari raya Idul Fitri dan pelaksanaan pemilihan umum Presiden 2014. Transaksi pembayaran yang diselesaikan melalui sistem BI-RTGS mengalami peningkatan, baik dari sisi nilai maupun volume. Nilai transaksi pembayaran yang diselesaikan melalui sistem BI-RTGS meningkat sebesar Rp5.716,17 triliun (23,67%) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya menjadi sebesar Rp29.866,56 triliun. Sementara itu, volume transaksi meningkat sebesar 48,60 ribu (1,09%) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu dari 4,47 juta transaksi menjadi sebesar 4,52 juta transaksi. Peningkatan nilai transaksi dan volume tersebut terutama disebabkan oleh transaksi pengelolaan moneter, sejalan dengan penyerapan likuiditas oleh Bank Indonesia dan transaksi masyarakat. Peningkatan operasi moneter juga mengakibatkan peningkatan nilai transaksi Bank BI-SSSS pada triwulan III-2014. Peningkatan terjadi sebesar Rp2.969,84 triliun (46,43%) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu dari Rp6.396,94 triliun menjadi Rp9.366,77 triliun. Sementara volume transaksi melalui BI-SSSS menurun sebesar 3,12 ribu transaksi (8,07%) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dari 38,69 ribu transaksi menjadi 35,57 ribu transaksi. Peningkatan transaksi juga terjadi pada SKNBI. Nilai transaksi SKNBI selama periode laporan tercatat sebesar Rp716,36 triliun atau naik sebesar Rp5,64 triliun (0,79%) dibandingkan triwulan sebelumnya. Volume transaksi melalui SKNBI juga mengalami peningkatan sebesar 316,78 ribu (1,18%) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan nilai dan volume transaksi melalui SKNBI sebagian besar terjadi pada transaksi transfer kredit antar peserta kliring. Tabel 2.8 Nilai Transaksi Pembayaran Nominal (Triliun Rp)

2013 Transaksi Sistem Pembayaran Non Tunai Q-I Q-II Q-III Q-IV BI-RTGS - Pengelolaan Moneter - Pemerintah - Masyarakat - Pasar Modal - Valas - PUAB - Lain-lain BI-SSSS SKNBI Debet - Cek - Bilyet Giro - Warkat Debet Lainnya Kredit APMK - Kartu Kredit - Kartu ATM dan ATM/Debet Uang Elektronik Total

18.778,31 21.410,43 26.369,46 24.403,82 90.962,02 8.970,98 9.420,28 15.014,08 12.800,37 46.205,71 696,86 835,03 813,80 934,21 3.279,89 3.970,43 4.685,31 4.422,80 4.508,63 17.587,16 469,34 665,06 502,68 522,06 2.159,14 812,88 1.077,56 807,92 896,27 3.594,63 1.189,97 1.648,90 1.357,82 1.403,52 5.600,21 2.667,86 3.078,30 3.450,36 3.338,75 12.535,28 4.939,05 5.299,69 8.259,94 8.233,35 26.732,03 547,87 605,66 680,80 707,99 2.542,31 394,76 414,81 421,16 425,56 1,656,29 52,40 55,89 55,35 58,17 221,80 342,22 358,78 365,69 367,27 1,433,98 0,14 0,14 0,11 0,12 0,51 153,11 190,84 259,64 282,43 886,02 901,67 989,61 1.039,45 1.073,90 4.004,63 51,09 55,23 57,08 59,62 223,02 850,58 934,38 982,36 1.014,28 3.781,61 0,59 0,68 0,90 0,74 2,91 25.167,48 28.306,07 36.350,55 34.419,79 124.243,90

Sumber data: EDW SP dan EDW LKPBU per 5 November 2014

32

2014 Naik/(Turun) % Naik/(Turun) Total 2013 Q-I Q-II Q-III QtQ YoY QtQ YoY


24.585,73 13.168,35 895,89 4.402,43 506,50 851,45 1.349,93 3.411,18 7.490,39 701,20 420,88 52,87 346,13 21,87 280,32 1.082,20 59,78 1.022,42 0,73 33.860,26

24.150,39 10.889,85 939,18 4.834,34 824,85 1.532,31 1.548,09 3.581,76 6.396,94 710,71 417,95 53,07 364,76 0,12 292,77 1.158,52 63,65 1.094,87 0,83 32.417,39

29.866,56 5.716,17 3.497,10 16.549,65 5.659,80 1.535,58 949,31 10,13 135,52 4.831,89 (2,45) 409,10 699,65 (125,20) 196,96 1.371,29 (161,02) 563,36 1.570,19 22,10 212,37 3.447,10 (134,66) (3,26) 9.366,77 2.969,84 1.106,83 716,36 5,64 35,56 411,87 (6,08) (9,29) 54,46 1,39 (0,89) 357,29 (7,47) (8,41) 0,12 - 0,01 304,49 11,72 44,85 1.208,91 50,40 169,46 64,41 0,76 7,33 1.144,50 49,63 162,14 0,86 0,03 (0,04) 41.159,47 8.742,08 4.808,92

23,67% 51,97% 1,08% -0,05% -15,18% -10,51% 1,43% -3,76% 46,43% 0,79% -1,45% 2,62% -2,05% 0,00% 4,00% 4,35% 1,20% 4,53% 3,47% 26,97%

13,26% 10,23% 16,65% 9,25% 39,18% 69,73% 15,64% -0,09% 13,40% 5,22% -2,21% -1,62% -2,30% 7,08% 17,27% 16,30% 12,83% 16,51% -3,99% 13,23%


Tabel 2.9 Volume Transaksi Pembayaran 2013 Transaksi Sistem Pembayaran Non Tunai Q-I Q-II Q-III Q-IV BI-RTGS - Pengelolaan Moneter - Pemerintah - Masyarakat - Pasar Modal - Valas - PUAB - Lain-lain BI-SSSS SKNBI Debet - Cek - Bilyet Giro - Warkat Debet Lainnya Kredit APMK - Kartu Kredit - Kartu ATM dan ATM/Debet Uang Elektronik Total

4.250,03 24,20 135,79 3.752,93 16,30 17,43 19,39 284,00 34,16 24.341,27 10.615,23 926,41 9.469,70 219,12 13.726,04 840.748,93 56.730,85 784.018,08 30.728,04 900.102,43

4.498,99 4.263,52 4.621,03 21,33 18,37 18,42 140,71 136,78 140,95 3.948,05 3.728,71 4.036,17 18,03 14,96 17,46 19,46 12,76 17,07 25,54 20,31 19,37 325,88 331,64 371,60 34,16 28,52 35,13 25.946,38 26.270,70 27.751,07 10.902,14 10.596,93 10.504,32 939,16 918,60 929,37 9.740,77 9.463,82 9.368,88 222,21 214,51 206,08 15.044,24 15.673,77 17.246,75 917.524,30 945.361,63 987.952,48 59.557,75 61.329,42 61.543,89 857.966,56 884.032,21 926.408,60 34.259,61 35.850,06 37.063,07 982.263,43 1.011.774,42 1.057.422,79

Volume (Ribu Transaksi)

2014 Naik/(Turun) % Naik/(Turun) Total 2013 Q-I Q-II Q-III QtQ YoY QtQ YoY 17.633,57 4.526,01 4.471,34 4.519,95 48,60 256,43 82,32 18,23 16,47 17,91 1,44 (0,46) 554,23 137,38 134,65 134,76 0,11 (2,02) 15.465,85 3.967,10 3.940,49 3.974,12 33,63 245,40 66,74 15,73 19,96 20,36 0,39 5,40 66,72 16,34 26,75 28,17 1,42 15,41 84,60 19,12 20,50 19,58 (0,92) (0,73) 1.313,11 352,10 312,53 298,99 (13,54) (32,65) 131,97 32,92 38,69 35,57 (3,12) 7,05 104.309,42 25.179,21 26.786,05 27.102,83 316,78 832,13 42.618,62 10.012,06 10.544,29 9.884,04 (660,25) (712,89) 3.713,54 877,50 903,27 863,58 (39,69) (55,03) 38.043,16 8.928,40 9.436,60 8.818,46 (618,14) (645,36) 861,92 206,16 204,43 202,00 (2,42) (12,50) 61.690,80 15.167,15 16.241,76 17.218,79 977,03 1.545,02 3.691.587,34 992.728,89 1.068.963,66 1.099.594,29 30.630,64 154.232,67 239.161,90 61.867,08 64.241,35 63,045,29 (1.196,06) 1.715,87 3.452.425,44 930.861,82 1.004.722,31 1.036.549,00 31.826,69 152.516,80 137.900,78 36.827,86 44.245,79 49.374,56 5.128,77 13.524,50 3.951.563,08 1.059.294,88 1.144.505,53 1.180.627,20 36.121,66 168.852,78

1,09% 8,73% 0,08% 0,85% 1,96% 5,32% -4,48% -4,33% -8,07% 1,18% -6,26% -4,39% -6,55% -1,18% 6,02% 2,87% -1,86% 3,17% 11,59% 3,16%

6,01% -2,48% -1,48% 6,58% 36,08% 120,84% -3,59% -9,84% 24,72% 3,17% -6,73% -5,99% -6,82% -5,83% 9,86% 16,31% 2,80% 17,25% 37,73% 16,69%

Sumber data: EDW SP dan EDW LKPBU per 5 November 2014

Selain transaksi pembayaran melalui sistem BI-RTGS, BI-SSSS dan SKNBI, Bank Indonesia juga melakukan kegiatan setelmen Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan oleh pemerintah. Setelmen dilakukan sebanyak 13 kali untuk setelmen SBN Rupiah dengan nominal sebesar Rp96,3 triliun. Selain dilakukan oleh Bank Indonesia, penyelenggaraan sistem pembayaran juga dilakukan oleh pihak lain di luar Bank Indonesia (bank, lembaga selain bank, dan perusahaan telekomunikasi). Kinerja penyelenggaraan sistem pembayaran oleh pihak lain di luar Bank Indonesia selama triwulan III-2014. Menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini ditopang dengan upaya Bank Indonesia dalam memperluas penggunaan instrumen nontunai di masyarakat. Perkembangan yang positif ini tercermin dari adanya peningkatan pada transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan uang elektronik, baik dari sisi nilai maupun volume. Nilai dan volume transaksi APMK pada triwulan III-2014 meningkat masing-masing sebesar Rp50,40 triliun (4,35%) dan 30,63 juta transaksi (2,87%), sejalan dengan pertumbuhan jumlah kartu sebesar 6,28%. Peningkatan nilai dan volume transaksi APMK didominasi oleh penggunaan transaksi kartu ATM dan ATM/Debet. Hal ini terutama disebabkan oleh transaksi dalam rangka persiapan hari raya Idul Fitri dan hari libur sekolah. Pada triwulan tersebut, transaksi kartu ATM dan ATM/Debet untuk tarik tunai naik 6,10%, sementara transaksi non-tunai (transfer intrabank, transfer interbank dan belanja) naik 3,37%. Namun demikian, transaksi non-tunai masih memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan transaksi tarik tunai yaitu 56,69% dari total transaksi kartu ATM dan ATM/Debet. Transaksi dengan menggunakan instrumen uang elektronik pada triwulan III-2014 juga menunjukkan peningkatan, baik dari sisi nilai maupun volume transaksi. Nilai transaksi uang elektronik naik sebesar Rp0,03 triliun (3,47%), sementara volume transaksi naik sebesar 5,13 juta transaksi (11,59%). Jumlah instrumen uang elektronik juga mengalami peningkatan yakni sebesar 6,61%. Berdasarkan nilai transaksi, uang elektronik yang diterbitkan oleh perbankan lebih banyak digunakan oleh masyarakat, namun berdasarkan jumlah penggunanya, uang elektronik yang diterbitkan perusahaan telekomunikasi lebih mendominasi. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan III-2014

33


Selain APMK dan uang elektronik, Bank Indonesia juga merupakan regulator bagi penyelenggara transfer dana dan penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank (KUPVA BB). Berdasarkan pemantauan Bank Indonesia, penyelenggaraan transfer dana oleh penyelenggara transfer dana bukan bank pada triwulan III-2014 mengalami kenaikan. Kenaikan nominal dan volume transaksi transfer dana tersebut masing-masing tercatat sebesar Rp2,93 triliun (28,15%) dan 1,72 juta transaksi (97,87%) (Tabel 2.10). Mayoritas transaksi merupakan pengiriman uang dari luar negeri ke dalam negeri (incoming). Tabel 2.10 Perkembangan Total Transaksi Transfer Dana PERIODE 2014

Transfer Dana

Triwulan II Volume Nominal (Rp Juta)

Triwulan III Volume Nominal (Rp Juta)

Volume

Q to Q Nominal (Rp Juta)

Q to Q (%) Volume Nominal

1.758.554 10.418.167 3.479.584 13.351.105 1.721.030 2.932.938 97,87% 28,15%

Sumber data: Laporan Transfer Dana Bukan Bank per 5 November 2014

Transaksi jual/beli Uang Kertas Asing (UKA) dan pembelian Travellers Cheque (TC) pada triwulan III-2014 mengalami peningkatan sebesar Rp3,02 triliun (6,99%) dibandingkan dengan pada triwulan II-2014 (Tabel 2.11). Peningkatan ini didominasi oleh mata uang USD dan Arab Saudi Riyal (SAR) yang terjadi seasonal saat musim liburan, ibadah umroh Ramadhan, dan ibadah haji. Tabel 2.11 Perkembangan Total Transaksi Jual/Beli Uang Kertas Asing-Travellers Cheque Pedagang Valuta Asing Bukan Bank Triwulan II – III 2014 PERIODE 2014 TRANSAKSI UKA -TC

TRIWULAN II (Rp Juta) TRIWULAN III (Rp Juta) 43.122.478

46.137.612

Q to Q (Rp Juta) 3.015.134

Q to Q (%) 6,99%

Sumber data: LKPBU per 5 November 2014

Perkembangan sistem pembayaran selama triwulan III-2014 menunjukkan kinerja positif, baik dari sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun industri. Perkembangan tersebut sejalan dengan berbagai kebijakan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran yaitu untuk menjaga agar sistem pembayaran dapat berjalan aman, lancar dan efisien, serta mengedepankan aspek perlindungan konsumen. Rata-rata harian uang kartal yang diedarkan (UYD) mengalami peningkatan, sejalan dengan naiknya permintaan uang oleh masyarakat pada periode bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2014.

34

2.10. Perkembangan Pengedaran Uang Pada triwulan III-2014, rata-rata harian UYD tercatat sebesar Rp491,3 triliun, meningkat Rp39,2 triliun atau naik 8,7% (qtq) dibanding triwulan II-2014 yang sebesar Rp452,1 triliun. Peningkatan UYD tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan uang oleh masyarakat pada periode bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2014 (Grafik 2.49). Hal ini terlihat dari naiknya rata-rata harian uang kartal di luar sistem perbankan (currency outside banks) sebesar 6,4% dari Rp381,6 triliun pada triwulan II-2014 menjadi Rp406,1 triliun pada triwulan laporan. Dengan perkembangan tersebut, pangsa uang kartal di luar sistem perbankan mencapai 82,7%, selebihnya berupa persediaan kas perbankan sebesar 17,3% (Tabel 2.12). Ditinjau dari trennya, pertumbuhan UYD menunjukkan kecenderungan yang melambat. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengalami perlambatan (Grafik 2.50).



Grafik 2.49 Perkembangan Rata-rata Uang yang Diedarkan (qtq)

Grafik 2.50 Pertumbuhan Produk Domestik Bruto dan Uang yang Diedarkan

Tabel 2.12 Perkembangan Rata-rata Uang yang Diedarkan di Masyarakat dan Bank Periode

Nominal (Triliun Rp) Masyarakat

Bank

Pangsa Jumlah

Masyarakat

Bank

2012 Q-I 291,0 52,9 343,9 84,6% 15,4% Q-II 300,4 51,9 352,3 85,3% 14,7% Q-III 327,6 65,1 392,8 83,4% 16,6% Q-IV 334,8 60,2 395,1 84,8% 15,2% 2013 Q-I 332,2 65,3 397,5 83,6% 16,4% Q-II 335,5 61,4 396,9 84,5% 15,5% Q-III 371,2 65,0 436,3 85,1% 14,9% Q-IV 378,2 69,8 448,0 84,4% 15,6% 2014 Q-I 377,3 72,8 450,0 83,8% 16,2% Q-II 381,6 70,5 452,1 84,4% 15,6% Q-III 406,1 85,2 491,3 82,7% 17,3%

Berdasarkan pecahan, pangsa UYD untuk uang pecahan besar (UPB, Rp20.000 keatas) mengalami penurunan dari 92,7% pada triwulan II-2014 menjadi 92,0% pada triwulan III-2014. Berbeda dengan UPB, pangsa uang pecahan kecil (UPK, Rp10.000 kebawah) meningkat dari 7,3% pada triwulan II-2014 menjadi 8,0% pada triwulan III-2014. Peningkatan terjadi terutama pada pecahan Rp10.000, Rp5.000 dan Rp2.000. Peningkatan pangsa UPK pada triwulan laporan didukung oleh adanya kerjasama Bank Indonesia dengan perbankan nasional dan PT. Pegadaian di wilayah Jakarta dalam kegiatan penukaran UPK kepada masyarakat pada periode Ramadhan dan Idul Fitri 2014. Peningkatan UYD juga didorong oleh jumlah penarikan uang rupiah oleh perbankan dari Bank Indonesia (outflow). Outflow pada triwulan laporan mencapai Rp166,4 triliun, atau lebih besar dibanding jumlah setoran uang rupiah oleh perbankan ke Bank Indonesia (inflow) sebesar Rp157,3 triliun. Dengan demikian, selama triwulan III-2014, terjadi aliran bersih uang rupiah yang keluar dari Bank Indonesia (net outflow) sebesar Rp9,1 triliun. Aliran bersih uang rupiah yang keluar tersebut terjadi karena adanya net outflow yang mulai triwulan II sampai akhir tahun merupakan siklus normal. Dalam rangka menjaga kualitas uang yang layak edar di masyarakat (clean money policy), Bank Indonesia melakukan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE). UTLE yang dimusnahkan pada triwulan III-2014 sebesar Rp29,7 triliun, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar Rp22,6


35


triliun (Tabel 2.13). Peningkatan pemusnahan UTLE tersebut terutama terjadi pada Agustus dan September 2014. Hal ini disebabkan arus balik (inflow) uang kartal dari perbankan dan masyarakat ke Bank Indonesia pasca periode Ramadhan dan Idul Fitri 2014. Persediaan uang rupiah di Bank Indonesia selama triwulan III-2014 tetap terjaga dengan baik. Hal ini tercermin dari kemampuan posisi kas Bank Indonesia untuk menjaga kebutuhan penarikan perbankan dan masyarakat selama rata-rata 3,43 bulan, yang meningkat dibandingkan pada akhir triwulan II-2014 sebesar rata-rata 3,35 bulan. Meningkatnya posisi kas Bank Indonesia tersebut antara lain disebabkan adanya tambahan hasil cetak uang. Tabel 2.13 Indikator Pengedaran Uang 2012

Indikator Utama

2013

Rata-rata harian UYD (triliun Rp) Pertumbuhan (qtq) Pertumbuhan (yoy) Posisi UYD akhir periode (triliun Rp) Pertumbuhan (qtq) Pertumbuhan (yoy) Outflow (triliun Rp) Pertumbuhan (qtq) Pertumbuhan (yoy) Inflow (triliun Rp) Pertumbuhan (qtq) Pertumbuhan (yoy) Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar Nominal (triliun Rp) Pertumbuhan (qtq) Pertumbuhan (yoy) Rasio Pemusnahan thd Inflow Lembar (miliar) Pertumbuhan (qtq) Pertumbuhan (yoy)

395,1 397,5 396,9 436,3 448,0 450,0 452,1 491,3 0,6% 0,6% -0,1% 9,9% 2,7% 0,4% 0,5% 8,7% 16,4% 15,6% 12,7% 11,1% 13,4% 13,2% 13,9% 12,6% 439,7 394,8 413,5 434,7 500,0 448,4 464,9 474,0 14,3% -10,2% 4,7% 5,1% 15,0% -10,3% 3,7% 2,0% 17,9% 15,9% 10,4% 13,0% 13,7% 13,6% 12,4% 9,0% 133,6 74,3 101,2 163,6 150,9 80,3 112,4 166,4 6,8% -44,4% 36,2% 61,7% -7,8% -46,7% 39,9% 48,1% 24,6% 19,3% -6,8% 30,8% 12,9% 8,1% 11,0% 1,7% 78,6 119,5 86,5 144,3 86,6 132,5 95,9 157,3 -32,0% 52,0% -27,6% 66,9% -40,0% 52,9% -27,6% 64,0% 12,2% 25,3% 12,7% 24,8% 10,2% 10,8% 10,9% 9,0% 7,4 14,8 19,3 30,0 41,3 28,6 22,6 29,7 191,4% 99,7% 30,8% 55,2% 37,8% -30,8% -20,8% 31,1% -82,3% -55,3% 320,6% 1080,8% 458,6% 93,7% 17,3% -1,0% 9,4% 12,4% 22,3% 20,8% 47,7% 21,6% 23,6% 18,9% 1,0 1,2 1,0 1,2 1,7 1,3 1,1 1,3 92,3% 15,9% -18,1% 24,3% 40,5% -24,1% -19,0% 25,3% -42,7% -21,2% 36,7% 126,9% 65,8% 8,6% 7,5% 8,3%

Grafik 2.51 Jumlah Temuan Uang Rupiah Palsu

36

2014

Q-IV Q-I Q-II Q-III Q-IV Q-I Q-II Q-III


Jumlah temuan uang palsu selama triwulan III-2014 yang dilaporkan oleh perbankan dan masyarakat ke Bank Indonesia, serta hasil penyidikan Kepolisian mengalami peningkatan yang tercatat sebesar 29.149 lembar. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah temuan pada triwulan II-2014 yang tercatat sebesar 27.681 lembar. Dengan demikian, jumlah temuan uang rupiah palsu sampai dengan triwulan III-2014 tercatat sebesar 89.786 lembar, yang didominasi oleh pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 (Grafik 2.51), dengan rasio jumlah temuan uang palsu tercatat sebesar 7 lembar per satu juta lembar uang yang beredar. Wilayah temuan uang rupiah palsu tertinggi terjadi di Provinsi DKI Jakarta.


Pada triwulan III-2014, Bank Indonesia menilai proses penyesuaian struktur perekonomian ke arah yang lebih seimbang masih terus berlangsung dengan ditopang oleh stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga. Untuk itu, Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial serta kebijakan untuk memperkuat struktur perekonomian domestik dan pengelolaan Utang Luar Negeri (ULN), khususnya ULN korporasi. Bank Indonesia juga akan meningkatkan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah dalam pengendalian inflasi dan defisit transaksi berjalan agar proses penyesuaian ekonomi dapat berjalan baik dengan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi yang sustainable ke depan. Selain itu, Bank Indonesia juga terus memperkuat ketahanan sistem keuangan secara menyeluruh dengan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan pemenuhan uang beredar.


3.1. Stabilitas Moneter Respons kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia selama triwulan II2014 konsisten dengan upaya pengendalian inflasi menuju ke sasarannya yakni 4,5±1%, serta menurunkan defisit transaksi berjalan.

Pada triwulan III-2014, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter dan makroprudensial untuk memastikan tetap terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendukung penguatan struktur perekonomian domestik. Kebijakan tersebut masih konsisten dengan upaya untuk mengendalikan inflasi menuju ke sasaran 4,5±1% pada 2014 dan 4±1% pada 2015, serta menurunkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat. Bauran kebijakan tersebut terdiri dari kebijakan moneter melalui penetapan suku bunga kebijakan, kebijakan nilai tukar, kebijakan untuk memperkuat operasi moneter, lalu lintas devisa dan pendalaman pasar keuangan, kebijakan makroprudensial, serta penguatan koordinasi dengan Pemerintah dan kerjasama dengan bank sentral lain. 3.1.1. Kebijakan Moneter Stance kebijakan moneter Bank Indonesia pada triwulan III-2014 masih tetap sejalan dengan triwulan sebelumnya yaitu mengarahkan inflasi menuju ke sasarannya dan mendukung penurunan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat. Stance kebijakan moneter tersebut dimaksudkan untuk memastikan proses penyesuaian ekonomi ke arah yang lebih seimbang sehingga mampu mendukung pertumbuhan yang berkesinambungan. Kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia pada triwulan III-2014 masih konsisten dalam menjawab tantangan perekonomian, baik dari eksternal maupun domestik. Dari sisi eksternal, pemulihan ekonomi global terus berlanjut meskipun berjalan tidak merata. Pemulihan ekonomi global ditopang oleh perekonomian Amerika Serikat yang terus membaik, sehingga memperbesar kemungkinan rencana normalisasi kebijakan The Fed. Di sisi lain, perekonomian global masih menghadapi risiko terkait kecenderungan perlambatan ekonomi Eropa, Jepang dan Tiongkok. Di dalam negeri, pertumbuhan ekonomi domestik masih mengalami perlambatan, terkait dengan melemahnya kegiatan investasi terutama investasi non-bangunan, penurunan ekspor akibat menurunnya harga komoditas dunia serta tertahannya ekspor komoditas primer. Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, sepanjang triwulan III-2014, Bank Indonesia melakukan kebijakan suku bunga dan nilai tukar. Dalam hal kebijakan suku bunga, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI Rate pada level 7,50%, dengan suku bunga Lending Facility dan suku bunga Deposit Facility masing-masing tetap pada level 7,50% dan 5,75%. Kebijakan tersebut masih konsisten dengan upaya untuk mengendalikan inflasi menuju ke sasaran 4,5±1% pada 2014 dan 4,0±1% pada 2015, serta menurunkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat. Selain itu, Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dalam rangka mengendalikan inflasi dan defisit transaksi berjalan, termasuk kebijakan untuk memperbaiki struktur ekonomi. Dalam hal kebijakan nilai tukar, Bank Indonesia tetap konsisten menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya. Hal ini bertujuan untuk merespons pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terjadi seiring dengan sentimen perlambatan ekonomi global. Secara keseluruhan, berbagai respons kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia tersebut cukup efektif dalam mendukung proses penyesuaian ekonomi yang tetap terkendali. Hal ini tercermin dari terjaganya tingkat inflasi serta menurunnya defisit transaksi berjalan. Selain itu, permintaan domestik juga tetap terkelola, meskipun pertumbuhan ekonomi triwulan III-2014 tercatat lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi triwulan sebelumnya, dipicu oleh melemahnya kegiatan investasi non-bangunan dan kontraksi ekspor komoditas primer.

38



Selama triwulan III-2014, Bank Indonesia masih melanjutkan program inisiatif “Memperkuat kerangka kebijakan moneter dan bauran kebijakan moneter yang terintegrasi untuk mendukung tercapainya sasaran target inflasi nasional.” Bank Indonesia melaksanakan program inisiatif tersebut dalam upaya penguatan kerangka kerja dan bauran kebijakan moneter untuk memperkuat pengendalian inflasi dari sisi permintaan dan penawaran. Pada triwulan III-2014, penyusunan draf ketentuan Bank Indonesia yang mengatur tentang kerangka kebijakan moneter telah disajikan dalam board seminar dan saat ini tengah menjalani proses finalisasi. Penyusunan ketentuan Bank Indonesia tersebut dimaksudkan untuk semakin memperkuat governance dalam pengambilan kebijakan moneter Bank Indonesia ke depan. Lebih lanjut, dalam rangka penguatan kebijakan moneter, Bank Indonesia juga terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan kerangka kerja kebijakan moneter, antara lain terkait dengan transmisi kebijakan moneter. Pada triwulan III-2014, penyusunan kajian mengenai term structure yang telah berhasil diselesaikan pada akhir Juni 2014 telah difinalisasikan dalam bentuk working paper dan disajikan dalam Seminar Hasil Penelitian. Selain itu, penyusunan kajian mengenai transmisi bauran kebijakan moneter juga telah diselesaikan sesuai rencana dan tengah menunggu proses finalisasi dalam bentuk working paper. Telah diselesaikannya penyusunan kedua kajian dimaksud diharapkan akan semakin memperkuat pelaksanaan kerangka kerja kebijakan moneter Bank Indonesia ke depan. Penguatan kerangka kebijakan moneter terus didukung oleh berbagai upaya untuk merespons permasalahan dari sisi penawaran. Upaya tersebut antara lain melalui: (1) penguatan kebijakan Bank Indonesia di daerah melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas kajian ekonomi daerah serta penguatan perangkat analisis; (2) penguatan Tim Pengendalian Inflasi (TPI)/Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID); dan (3) penyusunan kajian komprehensif mengenai ketahanan pangan. Untuk mendukung penyusunan asumsi dan perumusan kebijakan ekonomi daerah, pada triwulan III-2014 Bank Indonesia melalui kantor perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri telah berhasil menyusun model ekonomi regional dengan baik. Hal tersebut dapat diukur dari harmonisasi data yang telah lengkap dan valid, spesifikasi model yang sesuai dengan teori, dan pengujian model dan simulasi yang relatif baik. Model ekonomi regional yang disusun telah disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Hasil penyusunan model ekonomi regional tersebut juga telah dipresentasikan dalam forum riset kantor perwakilan dan kantor pusat Bank Indonesia. Sebagai langkah ke depan, saat ini tengah dilakukan finalisasi pembuatan laporan hasil penelitian. Untuk memperkuat efektivitas perumusan kebijakan ekonomi daerah, Bank Indonesia akan terus melaksanakan penguatan SDM melalui berbagai pelatihan internal sebagai upaya capacity building SDM di kantor perwakilan Bank Indonesia. 3.1.2. Pengelolaan Moneter dan Nilai Tukar 3.1.2.1. Pengelolaan Moneter Untuk menjaga pergerakan suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N), Bank Indonesia mengelola surplus likuiditas melalui operasi moneter yang bersifat kontraktif. Sejalan dengan peningkatan surplus likuiditas harian, posisi instrumen operasi moneter (operasi pasar terbuka dan standing facilities) pada akhir triwulan III-2014 naik 25% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi Rp332,10 triliun. Kenaikan posisi operasi moneter tersebut disebabkan oleh kenaikan posisi Reverse Repo-Surat Berharga Negara

Posisi operasi moneter Bank Indonesia meningkat sejalan dengan strategi Bank Indonesia untuk mengelola likuiditas.


39


(RR-SBN), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), Deposit Facility-Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (DF-FASBIS) masing-masing sebesar 70%, 28% dan 24%. Sementara itu, posisi Sertifikat Bank Indonesia (SBI) - Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) serta Foreign Exchange (FX) Swap mengalami penurunan sebesar 27% dan 10% (Grafik 3.1). Sejalan dengan peningkatan posisi instrumen operasi moneter secara keseluruhan, suku bunga instrumen operasi moneter pada triwulan laporan cenderung bergerak turun dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 3.2).

7,5

400 300

Tw III-2013 Tw III-2014 Tw II-2014

7,0

200

6,5

100 6,0

0 DF/S SDBI Repo

(100) (200)

Tw II

Tw III

LF/S TD FX Swap Tw IV

5,5

SBI/S RR SBN Outs. OM Tw I

Tw II

Tw III

Grafik 3.1 Perkembangan Outstanding Instrumen Operasi Moneter

5,0

O/N (DF)

1 mgg 2 mgg 3 mgg

1 bln

2 bln

3 bln

6 bln

9 bln

Grafik 3.2 Perkembangan Suku Bunga Instrumen Operasi Moneter

Berdasarkan komposisinya, instrumen operasi moneter masih didominasi oleh penempatan pada standing facilities, dalam hal ini Deposit Facility dan FASBIS sebesar 48% dari total posisi operasi moneter. Sementara itu, proporsi instrumen RR SBN, SBI-SBIS, SDBI dan FX Swap adalah masing-masing sebesar 38%, 26%, 9% dan -21%. Sejalan dengan upaya Bank Indonesia untuk mengoptimalkan penggunaan instrumen RR-SBN, Bank Indonesia meningkatkan penggunaannya dalam instrumen Operasi Pasar Terbuka (OPT). Hal ini tercermin dari kenaikan porsi RR-SBN pada triwulan laporan yang cukup siginifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang baru mencapai 28% dari total posisi operasi moneter. Sebaliknya, porsi SBI/S berkurang dari 44% menjadi 26% di triwulan laporan, dan terjadinya penurunan posisi FX swap jual disebabkan likuiditas perbankan yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 3.3).

Komposisi OM Tw. II-2014

FX Swap; -29%

DF/S; 48% RR SBN; 28%

SDBI; 9%

40

SBI/S; 44%

Grafik 3.3 Komposisi Instrumen Operasi Moneter (OM) Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan III-2014


3.1.2.2. Pengelolaan Nilai Tukar Sebagai bagian dalam upaya pengelolaan nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berupaya mendorong pelaku pasar mengoptimalkan pengelolaan likuiditasnya, tidak terkecuali perbankan syariah. Belum berkembangnya instrumen valas syariah di pasar domestik menyebabkan terbatasnya outlet pengelolaan dana valas perbankan syariah. Kondisi tersebut menyebabkan kelebihan dana valas perbankan syariah umumnya ditempatkan dalam bentuk nostro di bank konvensional dan bank luar negeri, serta di giro valas pada Bank Indonesia. Potensi penempatan valas di luar negeri bertambah sejalan dengan adanya tambahan funding valas dari kewajiban setoran dana haji di perbankan syariah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama7. Dalam rangka mendukung pelaksanaan operasi moneter Bank Indonesia terkait dengan stabilisasi nilai tukar dan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan pasar keuangan syariah domestik, Bank Indonesia menerbitkan instrumen Term Deposit (TD) Valas Syariah pada tanggal 25 Juli 2014 yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia8. TD Valas Syariah merupakan instrumen operasi moneter syariah Bank Indonesia pertama dalam denominasi valas. Penerbitan TD Valas Syariah melengkapi outlet pengelolaan likuiditas valas di tengah belum berkembangnya instrumen valas syariah pada pasar uang syariah dalam negeri. Bertambahnya pilihan instrumen pengelolaan likuiditas valas sekaligus diharapkan dapat meningkatkan peran perbankan syariah dalam membiayai pertumbuhan ekonomi. Bagi Bank Indonesia, TD Deposit Valas Syariah menambah variasi instrumen untuk menjaga keseimbangan likuiditas di pasar uang valas dan mendukung pencapaian stabilitas nilai tukar rupiah. TD Valas Syariah menggunakan akad ju’alah, yaitu janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan tertentu (’iwadh/ju’l) atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. TD Valas Syariah diterbitkan dalam mata uang dolar Amerika Serikat melalui mekanisme lelang dengan jangka waktu 1 hari sampai dengan 12 bulan. Atas penempatan bank pada instrumen TD valas syariah, Bank Indonesia akan memberikan imbalan dan instrumen ini dapat dicairkan sebelum jatuh waktu (early redemption). Selain penerbitan TD Valas Syariah, dalam kerangka stabilisasi nilai tukar, Bank Indonesia juga menerbitkan penyempurnaan pengaturan mengenai transaksi swap lindung nilai kepada Bank Indonesia9. Penyempurnaan pengaturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan likuiditas di pasar uang domestik melalui transaksi lindung nilai kepada Bank Indonesia. Beberapa pengaturan yang disempurnakan meliputi (i) memperluas ruang lingkup underlying transaksi berupa pinjaman luar negeri bank dalam bentuk perjanjian kredit dan/atau penerbitan surat utang serta dana usaha yang dinyatakan (declared business fund); (ii) Bank dapat mengajukan perpanjangan kontrak lindung nilai maupun transaksi swap lindung nilai kepada Bank Indonesia dengan jangka waktu dan persyaratan tertentu; (iii) setelmen perpanjangan transaksi swap lindung nilai kepada Bank Indonesia dapat dilakukan secara netting, termasuk pada saat perpanjangan kontrak lindung nilai. Hal ini dimungkinkan selama netting dilakukan untuk nominal yang sama/lebih kecil dari dari nilai transaksi atau sesuai dengan nilai outstanding pinjaman luar negeri bank atau declared business fund bank pada setiap periode perpanjangan.

7 8 9

Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 30/2013 yang berlaku efektif April 2014. PBI No.16/12/PBI/2014 tentang Operasi Moneter Syariah tanggal 25 Juli 2014. PBI No. 16/19/PBI/2014 tentang Perubahan atas PBI No. 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai kepada Bank Indonesia..


41


Sejalan dengan penyempurnaan ketentuan swap lindung nilai pada Bank Indonesia, dilakukan juga penyempurnaan ketentuan swap lindung nilai pada bank10. Penyempurnaan ini merupakan konsekuensi dari penerbitan ketentuan transaksi valuta asing oleh bank dengan pihak domestik maupun asing11 yang menyederhanakan dan merelaksasi underlying transaksi valas dan penyelesaian transaksi valas secara netting.

BOKS

Mendorong Transaksi Lindung Nilai (Hedging) Perusahaan BUMN Secara Transparan dan Akuntabel

Bank Indonesia secara berkesinambungan berupaya mendorong agar pelaku ekonomi dapat mengelola kebutuhan valasnya dan risiko nilai tukar yang dihadapi. Upaya ini dilakukan dengan mempertimbangkan belum berkembangnya pasar valuta asing (valas) di Indonesia. Kondisi pasar valas domestik ditandai oleh dominannya penggunaan cash market untuk memenuhi kebutuhan valas pelaku ekonomi. Pemenuhan kebutuhan valas dalam jumlah besar melalui cash market dapat menimbulkan tekanan pelemahan nilai tukar yang signifikan, terutama jika terjadi pada saat suplai valas di pasar terbatas. Kondisi ini sangat mungkin terjadi mengingat pembelian valas oleh pelaku domestik cenderung melebihi suplainya. Dalam situasi berkembangnya sentimen negatif, baik yang bersumber dari global maupun domestik, kenaikan harga dolar (baca: pelemahan nilai tukar) akibat tekanan pembelian valas dapat memicu pembelian valas yang lebih besar oleh pihak-pihak yang sebenarnya tidak membutuhkan valas dalam waktu segera (front-loading). Fenomena tersebut dapat mengekskalasi pelemahan nilai tukar yang tajam (overshooting) sebagaimana pernah terjadi pada krisis keuangan 19971998. Pada masa tersebut, pelemahan nilai tukar yang tajam menyebabkan nilai utang luar negeri menggelembung dan menyebabkan kebangkrutan pada banyak perusahaan yang selanjutnya diikuti oleh terpuruknya perekonomian Indonesia. Untuk memitigasi risiko akibat pergerakan nilai tukar, Bank Indonesia mendorong pelaku ekonomi untuk melakukan lindung nilai atas kegiatan ekonomi yang terpapar risiko nilai tukar. Upaya mendorong kegiatan lindung nilai oleh Bank Indonesia telah dimulai sejak tahun 2010 melalui penyempurnaan berbagai ketentuan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas perbankan dalam memenuhi kebutuhan transaksi valas nasabah. Penyesuaian ketentuan yang telah dilakukan meliputi relaksasi atas ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN) Bank (2010), relaksasi ketentuan transaksi derivatif (2012), dan penyesuaian underlying pembelian valas (2013). Mencermati korporasi BUMN merupakan pembeli valas utama di cash market, Bank Indonesia mendorong penggunaan lindung nilai oleh BUMN. Untuk itu, Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Forum koordinasi antara

10 11

42

PBI No. 16/18/PBI/2014 tentang Transaksi Lindung Nilai kepada Bank . PBI No. 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik dan PBI No. 16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Asing.


BOKS BAB III Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesia

Bank Indonesia dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Bank BUMN, dan beberapa BUMN besar telah berhasil menerbitkan payung hukum untuk mendorong kegiatan lindung nilai.12 Menindaklanjuti penerbitan aturan lindung nilai tersebut, beberapa BUMN besar telah melakukan persiapan infrastruktur pendukung pelaksanaan kegiatan lindung nilai antara lain: sumber daya manusia, sistem, dan kebijakan transaksi lindung nilai termasuk di dalamnya penyusunan Standard Operating Procedure (SOP). Meski telah terdapat payung hukum, masih terdapat kekhawatiran BUMN untuk melaksanakan lindung nilai akibat risiko hukum yang mungkin timbul dari adanya selisih kurs. Kekhawatiran tersebut umumnya terkait potensi timbulnya selisih kurs negatif yang dapat dianggap sebagai kerugian negara dan digolongkan sebagai tindak pidana korupsi. Kekhawatiran terkait risiko di atas disebabkan masih terbatasnya pemahaman pemegang saham, auditor, dan penegak hukum terkait esensi dari kegiatan lindung nilai melalui transaksi derivatif, terutama terkait selisih kurs negatif yang sering dianggap sebagai kerugian. Padahal, selisih kurs negatif merupakan biaya yang harus dibayar oleh BUMN untuk mengurangi ketidakpastian usaha (business uncertainty). Bertolak dari permasalahan tersebut, Bank Indonesia, penegak hukum, auditor, dan lembaga terkait lainnya sepakat untuk bersama-sama mengatasi kekhawatiran tersebut. Untuk itu, pada tanggal 19 Juni 2014, Pimpinan 8 (delapan) Lembaga/ Badan/Kementerian (BPK, BPKP, KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung, BI, Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara BUMN) melakukan pertemuan dalam rangka membahas upaya meredam gejolak nilai tukar serta mewujudkan pasar valuta asing yang maju dan sehat. Pertemuan tersebut dilanjutkan dengan koordinasi di level teknis pada tanggal 10 Juli 2014. Kedua pertemuan tersebut menghasilkan kesepahaman antara lain: a. Terdapat konsekuensi biaya atas selisih kurang yang timbul dari transaksi lindung nilai. Biaya tersebut bukan merupakan kerugian negara sepanjang transaksi dilakukan secara konsisten, konsekuen, dan akuntabel serta tidak terdapat unsur melanggar peraturan/hukum yang berlaku. b. Belum terdapat pedoman pelaksanaan transaksi lindung nilai sebagai acuan bagi BUMN dalam pelaksanaan transaksi lindung nilai sehingga tidak terdapat referensi bagi Penegak Hukum dan auditor dalam pemeriksaan pelaksanaan transaksi lindung nilai. c. Perlunya membentuk sebuah Tim Teknis (Tim Kerja) yang bertugas melakukan review ketentuan dan memperjelas aturan pelaksanaannya, serta selanjutnya melakukan sosialisasi secara luas. Sebagai tindak lanjut, Tim Teknis sepakat untuk membuat Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) Kegiatan Lindung Nilai untuk dapat mendukung pelaksanaan transaksi lindung nilai secara konsisten, konsekuen, dan akuntabel.

12

PBI 15/8/PBI/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai kepada Bank sebagaimana diubah oleh PBI 16/18/PBI/2014 dan PBI 15/17/ PBI/2013 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai kepada BI sebagaimana diubah dengan PBI 16/19/PBI/2014, serta Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/2013 tentang Kebijakan Umum Transaksi Lindung Nilai BUMN.


43


Berdasarkan kesepakatan tersebut, Tim Teknis menyusun Pedoman Penyusunan SOP Kegiatan Lindung Nilai yang dinilai telah lengkap dan disetujui oleh auditor dan penegak hukum. Selanjutnya, pada tanggal 17 Oktober 2014 Kementerian BUMN mengeluarkan Surat Menteri Negara BUMN No. S-687/MBU/10/2014 yang ditujukan kepada Direktur Utama seluruh BUMN. Surat tersebut disampaikan bersamaan dengan Pedoman Penyusunan SOP Kegiatan Lindung Nilai agar dapat menjadi acuan bagi BUMN dalam menyusun SOP internal. Pedoman tersebut memuat antara lain: a. Struktur Organisasi, Tugas dan Kewenangan Perangkat Kegiatan Lindung Nilai yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab, organ dan fungsi organisasi di BUMN yang akan menangani kegiatan lindung nilai; b. Tahapan kegiatan lindung nilai yang meliputi tahap persiapan transaksi, tahap pelaksanaan transaksi dan tahap monitoring transaksi hingga penyelesaian transaksi, termasuk dokumentasi. Selanjutnya, untuk meningkatkan pemahaman seluruh aparat/anggota di masingmasing institusi, sosialisasi dan internalisasi akan dilakukan secara intensif di masing-masing lembaga terkait. Tidak berhenti sampai di sini, Bank Indonesia bersama-sama lembaga terkait akan terus berkoordinasi untuk mendorong pelaksanaan transaksi lindung nilai baik oleh BUMN, Kementerian, Lembaga Negara lainnya, hingga pelaku usaha non BUMN yang memiliki eksposur yang cukup besar terhadap nilai tukar.

Memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait dalam pengendalian inflasi, percepatan pembangunan infrastruktur dan stabilitas sistem keuangan.

44

Untuk mendukung hal tersebut, pada 17 September 2014 Bank Indonesia kembali melakukan penyesuaian ketentuan transaksi valas untuk mempermudah pelaku pasar dalam melakukan lindung nilai. Penyesuaian tersebut mencakup antara lain: memperbolehkan pelaku usaha untuk melakukan lindung nilai atas pendapatan investasi yang belum dapat dipastikan jumlah dan waktu penerimaannya (future income), perluasan underlying transaksi, memperbolehkan dokumen underlying yang bersifat perkiraan, dan memperbolehkan setelmen transaksi secara netting untuk perpanjangan (rollover), percepatan penyelesaian (early termination), dan pengakhiran transaksi (unwind). Selain itu, Bank Indonesia juga memperluas underlying transaksi swap lindung nilai bank kepada Bank Indonesia sebagai langkah dalam meningkatkan kapasitas perbankan dalam menyediakan instrumen lindung nilai bagi nasabah.

3.1.3. Koordinasi dengan Pemerintah Bank Indonesia senantiasa memperkuat koordinasi dengan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka pengendalian inflasi. Koordinasi tersebut dilakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi (TPI) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Selama triwulan III-2014, koordinasi pengendalian inflasi dalam forum TPI difokuskan pada kegiatan penyusunan rekomendasi terkait (i) kebijakan stabilisasi harga pangan dan (ii) kebijakan energi yang merupakan program kerja tahun 2014. Rekomendasi kebijakan pangan disusun dalam rangka meningkatkan efektivitas kebijakan stabilisasi harga pangan. Kajian ini juga bertujuan untuk memberikan masukan kepada



pemerintah yang tengah merumuskan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Fokus kajian mencakup (i) usulan kelembagaan, baik regulator maupun operator yang sejalan dengan Undang-Undang, (ii) jenis komoditas pangan yang memerlukan keterlibatan pemerintah, (iii) instrumen stabilisasi, serta (iv) sumber pembiayaannya. Hasil kajian direncanakan akan disampaikan dalam High Level Meeting (HLM) TPI dan Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID di akhir tahun 2014. Sementara itu, rekomendasi kebijakan energi disusun sebagai masukan kepada pemerintah terkait simulasi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap sejumlah variabel makro ekonomi penting yakni Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, neraca perdagangan, fiskal, dan pengangguran. Kajian ini juga memberikan masukan kepada pemerintah mengenai langkah-langkah untuk meminimalkan dampak pengurangan subsidi BBM terhadap inflasi dan kemiskinan. Selain itu, kajian ini juga menyampaikan risiko tekanan inflasi tahun 2015 yang bersumber dari kebijakan energi (fixed subsidy, tarif tenaga listrik dan Liquefied Petroleum Gas/LPG). Hasil kajian ini juga direncanakan akan disampaikan dalam HLM TPI dan Pokjanas TPID di akhir tahun 2014. Guna lebih mengefektifkan program kerja yang diimplementasikan di seluruh TPID, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri dalam Pokjanas TPID. Hingga triwulan III-2014, perkembangan jumlah TPID semakin meningkat hingga telah mencapai jumlah 327 TPID. Pada triwulan III-2014, koordinasi pengendalian inflasi dengan Pemerintah Daerah melalui forum TPID difokuskan pada pengembangan kerjasama antara daerah. Koordinasi dilakukan melalui kegiatan Rapat Koordinasi Pusat-Daerah TPID Kawasan Sumatera dan Jawa pada 26 Agustus 2014, serta pada 18 September 2014 untuk TPID di Kawasan Timur Indonesia. Beberapa kesepakatan penting jangka pendek yang dihasilkan dari Rapat Koordinasi Pusat Daerah TPID tantara lain perlunya Pemerintah Daerah dan TPID untuk segera melengkapi data/informasi tentang potensi dan kebutuhan komoditas pokok (data surplus-defisit bahan kebutuhan pokok) sebagai dasar untuk melakukan inisiatif penjajakan dan penguatan kerjasama perdagangan antara daerah. Untuk mendukung hal ini, Pokjanas TPID saat ini sedang menyusun panduan ringkas kerjasama antar daerah dan memfasilitasi pembahasan dalam rangka mencari solusi atas permasalahan kerjasama antar daerah. Sejalan dengan pelaksanaan Rakor Pusat Daerah TPID dalam triwulan III-2014 tersebut, di berbagai daerah juga dilaksanakan pembahasan TPID termasuk di Provinsi DKI Jakarta yang melaksanakan HLM pada 23 September 2014. Secara umum, fokus pembahasan dalam HLM TPID Jakarta tersebut adalah untuk mengantisipasi risiko meningkatnya tekanan inflasi yang bersumber dari: (i) risiko inflasi volatile foods terkait dengan kekeringan (El Nino) yang diprakirakan mencapai puncaknya pada November 2014 dan potensi banjir di akhir tahun yang dapat berimbas pada kenaikan harga pangan di Jakarta; (ii) risiko inflasi administered prices terkait kemungkinan kenaikan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat; dan (iii) risiko inflasi inti karena transmisi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap harga jual terutama komoditas dengan import content tinggi, terlebih lagi bobot inflasi inti di Jakarta yang cukup signifikan. Secara keseluruhan, HLM berupaya untuk merumuskan strategi kebijakan yang dapat ditempuh untuk memitigasi risiko-risiko yang ada agar inflasi Jakarta dapat tetap mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional tahun 2014 sebesar 4,5%±1%. Beberapa kesepakatan penting dalam HLM TPID Jakarta antara lain (i) perlunya percepatan penyelesaian Jakarta Emergency Dreadging Initiative (JEDI) untuk pengendalian banjir ke


45


depan; (ii) perlunya pengendalian tarif angkutan dalam kota dalam batasan yang wajar sekiranya kenaikan harga BBM bersubsidi diberlakukan; dan (iii) perlunya mendorong pemanfaatan moda kereta api dan short sea shipping sebagai alternatif jalur darat untuk menjami kelancaran distribusi barang. Di tingkat daerah, berbagai program dan upaya pengendalian inflasi dalam mengantisipasi lonjakan harga selama Ramadhan dan Idul Fitri telah dilakukan oleh berbagai TPID, antara lain: a. Penguatan pasokan pangan melalui kegiatan pasar murah yang dilakukan secara merata di berbagai wilayah, terutama untuk bahan pokok seperti beras, minyak goreng, tepung terigu, gula dan telur. b. Mendukung kelancaran distribusi pangan dengan memprioritaskan transportasi untuk keperluan angkutan kebutuhan pokok, mempercepat rehabilitasi jalan dan jembatan serta beberapa program spesifik seperti percepatan bongkar muat kapal di pelabuhan, dan penambahan jam operasional pelabuhan. c. Monitoring dan pengawasan langsung di lapangan melalui sidak ke perusahaan/ distributor dan pasar di berbagai daerah, untuk melihat kesiapan pasokan khususnya bahan pangan pokok. d. Pengelolaan ekspektasi masyarakat dengan melakukan komunikasi publik secara intens melalui berbagai media, antara lain jumpa pers serta talkshow di radio dan TV. Selain memperkuat koordinasi dengan pemerintah dalam rangka mencapai target inflasi, Bank Indonesia juga terus menjalin koordinasi dengan pemerintah dan instasi terkait untuk memperkuat Protokol Manajemen Krisis (PMK). Pertemuan koordinasi dengan pemerintah dan lembaga terkait dilakukan secara rutin dalam kerangka Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK), untuk melakukan monitoring dan melakukan asesmen stabilitas sistem keuangan. Sepanjang triwulan III-2014, telah dilakukan rapat koordinasi rutin bulanan di tingkat Deputi FKSSK pada 14 Juli 2014 dan 8 September 2014 serta rapat koordinasi rutin tiga bulanan di tingkat anggota FKSSK pada tanggal 17 Juli 2014. Selain pertemuan rutin, Bank Indonesia juga secara berkala menyampaikan asesmen sub-protokol nilai tukar kepada FKSSK sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku. Dalam rangka mendukung implementasi PMK Nasional, Bank Indonesia melakukan asesmen secara reguler terhadap perkembangan dan risiko nilai tukar, termasuk memperkuat metode dan indikator surveillance. Selain itu, pasca beralihnya pengaturan dan pengawasan perbankan ke Otoritas Jasa Keuangan sejak 31 Desember 2013, Bank Indonesia juga melakukan langkah penguatan governance dan prosedur PMK Internal. Upaya yang dilakukan khususnya terkait peran Bank Indonesia dalam mendukung stabilitas sistem keuangan dan dalam pelaksanaan tugas FKSSK. Dalam rangka menghadapi perkembangan kondisi makroekonomi dan memitigasi risiko yang muncul, Bank Indonesia telah melakukan rapat koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 4 Juli 2014 di Jakarta. Rapat tersebut menyimpulkan bahwa stabilitas makroekonomi masih terjaga dengan baik di tengah proses penyesuaian struktur

46



perekonomian ke arah yang lebih seimbang. Namun demikian, terdapat sejumlah risiko yang perlu diwaspadai baik yang bersumber dari eksternal dan domestik. Kebijakan yang terkoordinasi antara moneter, fiskal dan sektor riil diperlukan untuk dapat secara efektif mengelola berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas makroekonomi dan memperdalam pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dan Bank Indonesia melalui rapat koordinasi tersebut sepakat untuk memelihara stabilitas makroekonomi dan menjaga kepercayaan pasar terhadap prospek perekonomian. Hal tersebut dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: a. Mengendalikan inflasi sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. b. Melanjutkan upaya menurunkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih berkesinambungan. c. Menjaga kesinambungan fiskal. d. Mengelola Utang Luar Negeri yang lebih sehat. Selanjutnya, koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah akan terus dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas dari kebijakan-kebijakan yang telah diambil. Dalam perspektif jangka menengah, penguatan koordinasi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia dapat mendorong upaya penguatan fundamental ekonomi yang sedang berlangsung, guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat. Selain koordinasi dengan pemerintah dalam pengendalian inflasi dan penguatan PMK, Bank Indonesia juga menjalin koordinasi dengan pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi regional. Pada 11 Agustus 2014 di Manado, Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah Pusat (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Kementerian Keuangan, BKPM) dan Pemerintah Daerah (Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia/APPSI, Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia/APEKSI, Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia/APKASI) melakukan rapat koordinasi membahas kelanjutan agenda reformasi struktural dalam aspek pembangunan ekonomi regional. Rapat koordinasi tersebut menelaah berbagai respons kebijakan baik jangka menengah maupun jangka panjang. Respons kebijakan dalam hal ini khususnya terkait peningkatan daya saing ekspor manufaktur, percepatan pembangunan infrastruktur, dan pengembangan permbangunan berwawasan maritim, termasuk penguatan lingkungan pendukung (enabling environment) di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Komitmen yang telah dihasilkan dalam rapat koordinasi tidak hanya melibatkan Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia, tetapi juga Pemerintah Daerah. Implementasi dari komitmen tersebut akan menjadi kunci bagi percepatan pembangunan ekonomi regional ke depan. Pemerintah Pusat dan Daerah bersama Bank Indonesia menyepakati sejumlah langkah strategis dalam upaya meningkatkan daya saing ekspor manufaktur antara lain (i) penyederhanaan perizinan investasi, (ii) peningkatan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), (iii) penyediaan insentif untuk mendorong peningkatan investasi, dan (iv) terus memperkuat upaya pencegahan korupsi baik di pusat maupun daerah. Selain itu, Bank Indonesia juga akan terus berupaya menciptakan lingkungan makro yang stabil (inflasi dan defisit transaksi berjalan yang rendah). Upaya yang dilakukan Bank Indonesia melalui bauran kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran. Selain itu, upaya yang dilakukan melalui dukungan


47


terhadap berjalannya fungsi koordinasi moneter, fiskal, dan sektor riil melalui kantorkantor perwakilan Bank Indonesia di daerah dengan melibatkan stakeholders yang lebih luas. Upaya yang dilakukan mendukung pelaksanaan program TPID dan melanjutkan pengembangan klaster-klaster percontohan untuk mendukung pengendalian inflasi, serta mendorong pengembangan Regional Investor Relation Unit (RIRU). Selain itu, Bank Indonesia juga berkomitmen untuk memperkuat peran advisory kepada pemerintah daerah dengan dukungan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) serta analisis daya saing daerah. 3.1.4. Pengelolaan Utang Luar Negeri Bank Indonesia memantau perkembangan ULN Indonesia, menerbitkan joint publication ULN sektor publik sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas, dan menatausahakan ULN pemerintah.

Dalam rangka mengetahui perkembangan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia yang meliputi ULN sektor publik (ULN Pemerintah dan Bank Sentral) serta ULN swasta, Bank Indonesia secara berkala melakukan pemantauan perkembangan ULN. Selain monitoring, Bank Indonesia juga menyikapi perkembangan ULN Indonesia yang mengalami peningkatan secara berhati-hati. Guna mendukung proses formulasi kebijakan moneter, Bank Indonesia secara rutin menyelenggarakan survei manajemen risiko ULN sektor swasta pada semester I-2014. Survei semesteran tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi: (i) Upaya manajemen risiko yang dilakukan oleh sektor swasta dalam mengelola ULN, khususnya terkait pemetaan upaya hedging terhadap risiko ULN swasta, antara lain, currency risk (currency mismatch dan/atau exchange rate risk), dan interest rate risk, (ii) Persepsi pelapor ULN swasta terhadap kondisi usaha dan profitabilitas, dan rencana pembiayaan yang akan dilakukan dalam jangka waktu 6-12 bulan ke depan. Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan utang sektor publik, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan menerbitkan publikasi bersama (joint publication) Statistik Utang Sektor Publik Indonesia (SUSPI). SUSPI menginformasikan data utang Pemerintah, Bank Indonesia, dan BUMN, baik utang domestik maupun utang luar negeri. SUSPI merupakan joint program antara World Bank dan International Monetary Fund (IMF) dalam rangka penyediaan data utang sektor publik di setiap negara dalam standar internasional yang comparable. Saat ini sudah ada 94 negara (termasuk Indonesia) yang setuju untuk melaporkan SUSPI secara online setiap triwulan ke website World Bank dan IMF dan 67 diantaranya sudah tersedia datanya. Selain melakukan pemantauan dan menerbitkan publikasi utang luar negeri, Bank Indonesia juga melakukan dan menatausahakan penarikan ULN Pemerintah, baik untuk membiayai proyek tertentu maupun untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pengelolaan portofolio utang serta melakukan pembayaran ULN Pemerintah yang jatuh waktu. ULN Pemerintah yang ditatausahakan Bank Indonesia terdiri dari pinjaman multilateral, bilateral, komersial, fasilitas kredit ekspor serta global bond. Untuk pembiayaan defisit APBN, penarikan ULN Pemerintah dilakukan melalui transfer langsung ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN), sedangkan untuk pembiayaan proyek, penarikan dilakukan dengan cara pembayaran langsung, melalui rekening khusus, pembukaan letter of credit (L/C) dan pembiayaan pendahuluan. Pada triwulan III-2014, jumlah penarikan ULN Pemerintah yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia mencapai USD3,3 miliar, terutama didominasi penerbitan Surat Utang Negara

48



dalam valuta Euro pada tanggal 2 Juli 2014 dengan seri RIEUR0721 sebesar EUR1,0 miliar. Porsi kepemilikan asing yang tercatat sebagai ULN sebesar EUR0,976 miliar ekivalen USD1.36 miliar. Selain itu, Pemerintah juga menerbitkan Sukuk Global dalam valuta USD pada tanggal 3 September 2014 dengan seri SNI-124 sebesar USD1,5 miliar. Porsi kepemilikan asing yang tercatat sebagai ULN sebesar USD1,35 miliar, sehingga selama triwulan III-2014 total yang dicatat sebagai ULN sebesar USD2.71 miliar. Realisasi pembayaran ULN Pemerintah pada triwulan III-2014 tercatat sebesar USD1,6 miliar. Total realisasi pembayaran s.d. triwulan III-2014 tercatat sebesar USD8,5 miliar (77,3% dari total rencana pembayaran sepanjang tahun 2014). Pembayaran ULN dilaksanakan berdasarkan perintah pembayaran dari Kemenkeu sesuai rencana pembayaran yang diperoleh dari data administrasi ULN. Selain itu terdapat juga pembayaran ULN di luar rencana seperti pembayaran fee dan kewajiban lainnya. Aspek utama yang harus diperhatikan dalam pembayaran ULN Pemerintah adalah terlaksananya pembayaran cicilan pokok dan bunga yang aman, akurat dan tepat waktu. Hal ini penting karena berpengaruh terhadap reputasi Bank Indonesia dan Republik Indonesia dalam memenuhi kewajiban kepada pihak lender. Oleh karena itu, Bank Indonesia harus dapat menjamin ketersediaan valuta asing yang diperlukan pemerintah sesuai dengan valuta pinjaman yang harus dibayarkan. 3.1.5. Penerimaan Devisa Hasil Ekspor Perkembangan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE)13 pada triwulan III-2014 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013. Hal ini terlihat dari meningkatnya nilai DHE ke bank devisa dalam negeri dari USD32,16 juta pada triwulan II-2013 menjadi USD33,27 juta pada triwulan III-2014. Pangsa nilai DHE tersebut terhadap total nilai DHE juga menunjukkan peningkatan dari 85,1% menjadi 89,8%. Kondisi sebaliknya terjadi pada aliran DHE yang diterima melalui bank di luar negeri yang mengalami penurunan dari USD5,61 juta triwulan yang sama tahun sebelumnya menjadi USD3,79 juta pada triwulan laporan atau pangsanya menurun dari 14,9% menjadi 10,2%. Lima komoditas penyumbang DHE terbesar adalah batubara (coal), minyak sawit (palm oil), produk kimia (chemical products), alat-alat listrik (electrical appliances) dan produk tekstil (textile product). Informasi ini berdasarkan hasil pemantauan penerimaan DHE melalui laporan Rincian Transaksi Ekspor (RTE) yang disampaikan eksportir dan bank devisa.

Bank Indonesia bekerjasama dengan instansi terkait dalam mendorong eksportir untuk menempatkan DHE di perbankan dalam negeri.

Dari sisi kepatuhan eksportir, Bank Indonesia senantiasa melakukan pengawasan terhadap eksportir dalam memenuhi ketentuan DHE. Selama triwulan III-2014, jumlah eksportir yang dikenakan denda administratif tercatat sebanyak 807 eksportir. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 468 eksportir. Sementara itu, jumlah eksportir yang dikenakan sanksi penangguhan atas pelayanan ekspor tercatat sebanyak 276 eksportir, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 166 eksportir. Selanjutnya, terdapat 22 eksportir yang dibebaskan penangguhan ekspornya, sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebanyak 21 eksportir. Agar pelaksanaan kebijakan DHE dapat berjalan lebih efektif, Bank Indonesia senantiasa menjalin koordinasi dengan instansi terkait. Koordinasi antara lain dilakukan dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), 13

PBI No.16/10/PBI/2014 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri.


49


Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian BUMN, Ditjen Anggaran, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Ditjen Pajak, dan Asosiasi. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan RTE, Bank Indonesia senantiasa melakukan berbagai upaya antara lain berupa sosialisasi maupun coaching clinic kepada eksportir dan bank. 3.1.6. Pengelolaan Database Statistik dan Survei untuk Mendukung Perumusan Kebijakan Bank Indonesia melakukan berbagai survei untuk mendukung perumusan kebijakan dan menerapkan standar internasional dalam publikasi statistik.

Guna mendukung perumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan tugas, Bank Indonesia melakukan kegiatan statistik, mengumpulkan data dan informasi ekonomi, keuangan dan moneter, menyusun laporan/analisis, serta menyelenggarakan berbagai jenis survei yang terkait dengan kondisi eksternal, keuangan, moneter dan sektor riil. Bank Indonesia secara rutin menyelenggarakan berbagai survei untuk mengetahui kondisi terkini sektor riil dan sektor keuangan. Beberapa survei yang secara rutin dilakukan oleh Bank Indonesia antara lain adalah Survei Konsumen (SK), Survei Penjualan Eceran (SPE), Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), Survei Harga Properti Residensial (SHPR), Survei Perbankan (SP), Survei Proyeksi Indikator Makro Ekonomi (SPIME), dan Survei Investasi Asing Langsung. Selain survei, Bank Indonesia juga melakukan in-depth interview kepada pelaku bisnis utama (keybusiness persons) untuk memperoleh informasi dan pandangan pelaku bisnis utama terhadap kondisi perekonomian terkini dan ke depan. Selain melakukan survei-survei yang bersifat rutin, Bank indonesia juga melakukan survei dengan topik khusus yakni Survei Khusus Sektor Riil (SKSR). Selama triwulan III-2014, beberapa isu terkini di sektor riil yang digali melalui SKSR antara lain: (i) Survei Perubahan Ekspor Impor, dan (ii) Survei Preferensi Pemilihan Kartu Kredit dan Respon Masyarakat Terhadap Rencana Penerbitan Kartu Kredit Domestik. Guna meningkatkan kualitas survei, Bank Indonesia telah melakukan evaluasi beberapa kuesioner survei dan mengembangkan cakupan penyelenggaraan SHPR di pasar sekunder Surabaya pada triwulan II-2014 dan di wilayah Makassar pada triwulan III-2014. Selain itu, pada triwulan II-2014 juga telah dilakukan perluasan cakupan Perkembangan Properti Komersial di wilayah Makassar. Guna mengidentifikasi sumber kerentanan korporasi yang dapat menimbulkan risiko terhadap Stabilitas Sistem Keuangan (SSK), pada triwulan III-2014 telah dilakukan Survei Korporasi kepada 96 responden perusahaan non-go public. Pada 2015, direncanakan akan dilakukan pilot survei untuk memperluas cakupan wilayah dan penambahan responden di 9 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri. Di bidang analisis statistik, pada triwulan III-2014, Bank Indonesia telah menyusun beberapa analisis. Analisis yang dilakukan antara lain (i) analisis sektor moneter dan finansial berupa analisis Perkembangan Uang Beredar dan Uang Primer yang mencakup juga perkembangan dana, kredit dan suku bunga, (ii) analisis Financial Account menggantikan Neraca Arus Dana (NAD), Pasar Modal, Locational Banking dan Perusahaan Pembiayaan (PP), (iii) analisis sektor fiskal dan analisis sektor sistem pembayaran berupa perkembangan rincian banknotes dan coins yang diedarkan Bank Indonesia dan penggunaan kartu elektronik sebagai alat pembayaran, dan (iv) analisis sektor eksternal berupa perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). Bank Indonesia juga terus berupaya meningkatkan kualitas data statistik. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan dan penyempurnaan metodologi kompilasi statistik,

50



yang mengacu pada standar yang berlaku dan mendukung pemenuhan inisiatif data gaps G20. Salah satu upaya penyempurnaan terkait dengan data sektor eksternal adalah implementasi Balance of Payments and International Investment Position Manual 6th Edition (BPM6). Penyempurnaan dilakukan mulai publikasi statistik NPI triwulan II-2014 pada Agustus 2014 dan publikasi statistik Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia pada September 2014. Untuk menjelaskan dampak penerapan BPM6 pada statistik sektor eksternal, telah dilakukan serangkaian kegiatan edukasi/sosialisasi kepada stakeholders antara lain melalui website Bank Indonesia. Upaya lain untuk meningkatkan kualitas pelaporan Bank, telah dilakukan penyempurnaan dalam pelaporan Bank Umum Syariah dengan menggunakan pelaporan berbasis Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK) sejak periode pelaporan Mei 2014. Di sektor eksternal, pada triwulan III-2014, Bank Indonesia telah mempublikasikan data statistik NPI triwulan II-2014 (Agustus 2014) dan statistik PII Indonesia triwulan II-2014 (September 2014). Publikasi tersebut disertai laporan lengkapnya yang menjelaskan secara komprehensif perkembangan eksternal. Selain itu, Bank Indonesia juga mempublikasikan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) untuk data periode Mei s.d. Juli 2014, serta data posisi cadangan devisa Juni s.d. Agustus 2014.

3.2. Stabilitas Sistem Keuangan Pasca beralihnya fungsi pengaturan dan pengawasan bank dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan makroprudensial industri keuangan guna mendorong terwujudnya stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan makroprudensial, mengembangkan pasar dan akses keuangan, serta melakukan koordinasi dengan otoritas terkait dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sektor keuangan. 3.2.1. Kebijakan Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial 3.2.1.1. Pengaturan Makroprudensial Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia berkepentingan untuk mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangan melalui pengaturan dan pengawasan makroprudensial. Selain tercantum dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)14, kewenangan Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan makroprudensial juga ditegaskan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI).15

Bank Indonesia memperkuat fungsi pengaturan dan pengawasan makroprudensial dengan menerbitkan PBI Makroprudensial.

Dalam PBI dimaksud diatur bahwa pengaturan dan pengawasan makroprudensial dilakukan dalam rangka mencegah dan mengurangi risiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas, serta meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan. Dalam pelaksanaannya, penggunaan masing-masing instrumen makroprudensial akan mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Sebagai contoh, penerapan loan to value ratio (LTV) terhadap pemberian Kredit 14 15

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Penjelasan Pasal 7). Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 16/11/PBI/2014 tanggal 1 Juli 2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial.


51


Pemilikan Rumah (KPR) mengacu pada ketentuan mengenai penerapan LTV terhadap kredit/pembiayaan pemilikan properti, kredit/pembiayaan konsumsi beragun properti, dan kredit/pembiayaan kendaraan bermotor. Sebagai tindak lanjut dari penerbitan PBI tersebut, kegiatan pengaturan makroprudensial selama triwulan III-2014 difokuskan pada penyusunan pedoman pelaksanaan dari PBI Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial. Penyusunan pedoman pelaksanaan dilakukan dengan melakukan review atas kelengkapan aturan teknis dari PBI yang telah diterbitkan, dan melakukan evaluasi terhadap beberapa ketentuan yang telah diterbitkan sebelumnya. Proses evaluasi tidak saja bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara proses bisnis dengan ketentuan yang berlaku sehubungan dengan pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan ke OJK, tetapi juga untuk memperkuat dan menyempurnakan ketentuan terkait kewenangan Bank Indonesia di bidang makroprudensial. Beberapa ketentuan yang dievaluasi meliputi ketentuan mengenai loan to value (LTV)/financing to value (FTV), Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan Giro Wajib Minimum (GWM). Evaluasi terhadap ketentuan LTV/FTV bertujuan untuk memperkuat aspek hukum dan aspek teknis terkait mekanisme pemberian kredit pemilikan properti. Sementara itu, evaluasi terhadap ketentuan FPJP ditujukan untuk memastikan tetap berjalannya koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK dalam proses pemberian FPJP. Adapun evaluasi terhadap ketentuan GWM khususnya GWM berbasis loan to deposit rasio (LDR) ditujukan untuk mendorong perbankan agar tetap melakukan fungsi intermediasi hingga mencapai level LDR yang optimal dengan tetap memperhatikan aspek permodalan. Selain itu, juga dilakukan penyusunan konsep ketentuan yang akan mengatur transaksi repurchase agreement (repo) surat berharga syariah berdasarkan prinsip syariah, sejalan dengan dikeluarkannya fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia16. Implementasi ketentuan tersebut masih memerlukan koordinasi dengan Dewan Standar Akuntansi Syariah, Direktorat Jenderal Pajak dan Otoritas Jasa Keuangan. 3.2.1.2. Pengawasan Makroprudensial Pengawasan makroprudensial oleh Bank Indonesia dilakukan melalui surveilans (surveillance) sistem keuangan dan pengawasan langsung (on-site), sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia di bidang makroprudensial. Surveilans sistem keuangan dimaksudkan untuk melakukan penilaian risiko sistemik. Surveilans ini dilakukan melalui pemantauan perkembangan kondisi sistem keuangan, identifikasi risiko sistem keuangan, serta analisis dan penilaian risiko sistem keuangan. Pemantauan perkembangan kondisi sistem keuangan dilakukan terhadap komponenkomponen dalam sistem keuangan antara lain terdiri dari lembaga keuangan, pasar keuangan, sektor riil (korporasi dan rumah tangga), infrastruktur sistem keuangan serta kondisi makroekonomi. Pemantauan difokuskan pada faktor-faktor yang merupakan sumber risiko sistemik dan pemicunya, dengan tujuan untuk mendeteksi dan memberikan sinyal akumulasi ketidakseimbangan (imbalance) dan kerawanan (vulnerabilities) yang mungkin berdampak sistemik. Pemantauan terhadap lembaga keuangan diutamakan pada Domestic Systematically Important Bank (D-SIB) dan konglomerasinya.

16

52

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN) No. 94/DSN-MUI/IV/2014 tanggal 2 April 2014 tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah.



Berdasarkan hasil pemantauan, dilakukan identifikasi dan penilaian risiko sistem keuangan antara lain untuk melihat sensitifitas risk factor terhadap kinerja dan ketahanan (permodalan) bank. Identifikasi risiko sistemik dilakukan dengan mengenali sumber-sumber risiko serta memahami jalur transmisi risiko di sistem keuangan dengan menggunakan indikator-indikator sistem keuangan dan makroprudensial, termasuk early warning system. Berdasarkan transmisi risiko tersebut, potensi risiko sistemik dapat diidentifikasi dengan menganalisis risk taking behavior yang tercermin pada portofolio dan eksposur institusi keuangan yang dapat menciptakan ketidakseimbangan (imbalances) atau tekanan (stress) pada sistem keuangan. Penilaian risiko sistem keuangan dilakukan dengan menggunakan sejumlah alat ukur, antara lain kegiatan stress testing serta pembentukan dan pengukuran indeks yang dikombinasikan dengan penetapan threshold model. Di samping itu, pemodelan untuk pengukuran dampak sistemik dan berbagai model pengukuran risiko sistemik lainnya juga digunakan dalam menilai risiko sistem keuangan. Untuk meyakini risiko sistemik yang bersumber dari kegiatan usaha bank, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan (on-site) terhadap D-SIB dan/atau bank lainnya yang memiliki common exposure17 yang berpotensi memberikan dampak sistemik. Dalam pengawasan makroprudensial, Bank Indonesia tidak menetapkan tingkat kesehatan bank secara individual. Dalam rangka memperkuat dan mendorong Stabilitas Sistem Keuangan, pada triwulan III-2014 Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Penandatanganan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial oleh Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Hukum dan HAM RI dengan tanggal penetapan 1 Juli 2014. PBI ini menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia di bidang Makroprudensial. b. Pengembangan sistem informasi sektor keuangan, meliputi bank, industri keuangan non-bank, dan pasar keuangan dengan berkoordinasi dengan lembaga terkait (OJK). Sistem informasi yang terintegrasi di Bank Indonesia ini ditujukan untuk mendukung kebijakan makroprudensial c. Penyusunan Handbook Pengawasan Makroprudensial dan pelaksanaan berbagai riset pengembangan indikator dan tools serta riset persiapan kebijakan makroprudensial d. Penyusunan framework perijinan dan pengawasan Sistem Pembayaran (SP) yang meliputi Kartu ATM/Debet, Kartu Kredit, Uang Elektronik, dan Transfer Dana.

17

Common exposure yang berpotensi memberikan dampak sistemik antara lain apabila terdapat konsentrasi portofolio beberapa bank pada aset dan/atau kewajiban yang sama, sehingga menimbulkan potensi risiko yang sama.


53

BOKS BAB III Pelaksanaan Tugas Pokok dan Wewenang Bank Indonesia

BOKS

Peran Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial Dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

Krisis Keuangan Global tahun 2007/2008 hingga saat ini masih menyisakan dampak pada perekonomian global. Pengelolaan risiko sistem keuangan melalui kebijakan makroekonomi, moneter, fiskal, serta pengaturan dan pengawasan mikroprudensial saja tidak cukup untuk mencegah krisis. Perkembangan produk keuangan yang semakin canggih, perilaku ambil risiko sebagai akibat dari motif cari untung yang sebesar-besarnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, serta sistem keuangan global yang semakin terintegrasi menyebabkan perlunya tambahan kerangka berpikir yang terfokus pada sistem keuangan secara keseluruhan. Kerangka berpikir ini dikenal dengan istilah makroprudensial. Kebijakan makroprudensial memiliki keterkaitan erat dengan fungsi Bank Indonesia sebagai otoritas di bidang moneter dan sistem pembayaran. Hal ini mempertimbangkan transmisi kebijakan moneter dilakukan melalui sistem keuangan terutama industri perbankan dan sistem pembayaran. Selain itu, sebagai otoritas Lender of the Last Resort, Bank Indonesia juga berkepentingan untuk memantau dan menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mencegah dan mengurangi risiko sistemik, yang pada gilirannya mencegah terjadinya krisis keuangan. Pelaksanaan kebijakan makroprudensial bukan merupakan hal yang baru bagi Bank Indonesia. Sejak tahun 200318, Bank Indonesia telah melakukan pengaturan dan pengawasan di bidang makroprudensial. Pelaksanaan tugas tersebut menjadi semakin penting setelah beralihnya fungsi pengaturan dan pengawasan mikroprudensial perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Pengaturan dan pengawasan makroprudensial ditujukan untuk mencegah dan mengurangi risiko sistemik, mendorong fungsi intermediasi yang seimbang, serta meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan akses keuangan. Hal tersebut merupakan wujud Bank Indonesia dalam mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangan. Dalam pengaturan makroprudensial, Bank Indonesia menggunakan sejumlah instrumen. Instrumen makroprudensial diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan yang akan memiliki dampak pada sistem keuangan secara keseluruhan. Hal ini dilakukan melalui pendekatan cross-section dan pendekatan time-series. Pendekatan cross-section mengatasi risiko konsentrasi dan penularan (contagion), sedangkan pendekatan time-series mengatasi terjadinya akumulasi terbentuknya (build up) risiko sistemik yang berasal dari perilaku prosiklikalitas dari institusi keuangan dan pelaku pasar keuangan. Beberapa contoh instrumen 18 Bank Indonesia mulai berperan aktif dalam mendorong terciptanya stabilitas sistem keuangan di Indonesia sejak tahun 2003, antara lain melalui penyusunan blue print stabilitas sistem keuangan Indonesia oleh unit Banking Workstream di Unit Khusus Program Transformasi (UKPT), pembentukan Biro Stabilitas Sistem Keuangan (BSSK), serta mengkomunikasikan hasil surveillance secara semesteran yang dituangkan dalam laporan perdana yang dikenal dengan nama Kajian Stabilitas Keuangan No.1 (Bank Indonesia, 2003). Berdasarkan blue print tersebut, upaya menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu mikroprudensial dan makroprudensial. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal era tahun 2000, secara implisit Bank Indonesia telah memperhitungkan dan menyadari pentingnya aspek makroprudensial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

54



makroprudensial yang telah diterapkan Bank Indonesia adalah Giro Wajib Minimum Loan to Deposit (GWM-LDR) dan Loan to Value (LTV). Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan pengawasan makroprudensial melalui surveilans (surveillance) sistem keuangan dan pemeriksaan (on-site). Surveilans ditujukan untuk memantau perkembangan kondisi sistem keuangan komponenkomponen di dalam sistem keuangan, yang antara lain terdiri dari lembaga keuangan, pasar keuangan, sektor riil (korporasi dan rumah tangga), infrastruktur sistem keuangan serta kondisi makroekonomi dengan fokus pada faktor-faktor yang merupakan sumber risiko sistemik dan pemicunya. Hasil pemantauan selanjutnya digunakan untuk mendeteksi ketidakseimbangan (imbalance) dan kerawanan (vulnerabilities) yang memiliki dampak sistemik. Pemantauan terhadap lembaga keuangan diutamakan pada Domestic Systemically Important Bank (D-SIB)19 dan konglomerasinya. Untuk meyakini risiko sistemik yang bersumber dari kegiatan usaha bank, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan (on-site) terhadap D-SIB dan/atau bank lainnya yang memiliki common exposure yang berpotensi memberikan dampak sistemik. Kerangka pengaturan dan pengawasan Makroprudensial sebagai implementasi mandat dan kewenangan Bank Indonesia diatur secara tegas dalam Peraturan Bank Indonesia20. Mengingat tugas menjaga stabilitas sistem keuangan melibatkan berbagai otoritas di sistem keuangan, maka dalam melaksanakan mandatnya, Bank Indonesia melakukan koordinasi antara lain dengan OJK. Sebagai payung koordinasi, Bank Indonesia dan OJK telah menyepakati Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani pada tanggal 18 Oktober 2013. Bank Indonesia juga melakukan koordinasi dengan otoritas sistem keuangan yang lebih luas dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis. Koordinasi tersebut dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) FKSSK tanggal 3 Desember 2012 antara anggota FKSSK (Bank Indonesia, OJK, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan). Namun, agar respons kebijakan yang diambil dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis memiliki landasan hukum yang lebih kuat, diperlukan peraturan setingkat Undang-Undang. Keberadaan UndangUndang tersebut juga akan memperjelas pengaturan kewenangan masing-masing institusi dan koordinasi lintas sektor/otoritas dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis.

19 D-SIB merupakan bank yang karena ukuran aset, modal, kewajiban, dan luas jaringan, atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan, serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, apabila bank tersebut mengalami gangguan atau gagal. 20 Peraturan Bank Indonesia No.16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial.


55


3.2.2. Pengembangan Ekonomi Syariah Bank Indonesia berperan aktif dalam pengembangan keuangan dan ekonomi syariah untuk menjaga kestabilan ekonomi dan sistem keuangan. Pada triwulan III-2014, Bank Indonesia menginisiasi penyusunan standarisasi zakat internasional bekerjasama dengan negara lainnya.

Bank Indonesia memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan perbankan syariah selama satu dekade terakhir ini. Hal ini diawali dengan diakuinya operasi perbankan yang dapat dilakukan secara bagi hasil dalam Undang-Undang Perbankan21 hingga pengesahan Undang-Undang Perbankan Syariah22. Bank Indonesia senantiasa konsisten mendampingi proses pengembangan perbankan syariah hingga pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan bank ke OJK pada Desember 2013, yang pada saat itu share perbankan syariah telah mencapai 4,7 persen. Dengan adanya pengalihan tersebut, bukan berarti Bank Indonesia tidak lagi berperan aktif di dalam pengembangan keuangan syariah. Sampai dengan saat ini, Bank Indonesia masih tercatat sebagai anggota pada beberapa forum internasional di bidang keuangan syariah sebagai berikut: a. Islamic Financial Services Board (IFSB); IFSB merupakan international standard setting body yang mengeluarkan standar prudensial dan guiding principles untuk industri keuangan syariah secara global. Bank Indonesia merupakan salah satu negara anggota dari IFSB yang terlibat dalam penyusunan Core Principles for Islamic Finance Regulation (CPIFR) dan task force untuk Prudential Structural Indicator for Islamic Financial Institutions (PSIFIs). b. International Islamic Liquidity Market (IILM); IILM merupakan institusi yang didirikan oleh bank sentral, otoritas moneter, dan lembaga multilateral untuk mengeluarkan cross border short term sukuk dalam rangka memenuhi kebutuhan manajemen likuiditas perbankan syariah. Bank Indonesia merupakan salah satu negara anggota yang terlibat dalam technical committee untuk Risk Management Standard Operating Procedures. c. International Islamic Financial Market (IIFM); IIFM merupakan international standard setting body yang mengeluarkan standar terkait pasar modal syariah dan pasar uang syariah. Bank Indonesia merupakan salah satu negara anggota yang terlibat dalam memberikan penilaian dan input terkait dokumentasi dan standardisasi produk pasar modal syariah dan pasar uang syariah. Selain itu, Bank Indonesia juga melakukan pengembangan ekonomi syariah dengan inisiasi penyusunan standarisasi zakat internasional yang dimulai pada tanggal 27-28 Agustus 2014. Bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank (IRTI-IDB), telah dilakukan pertemuan antar otoritas zakat di beberapa negara Organization of Islamic Cooperation (OIC) seperti Malaysia, Singapore, Pakistan, Indonesia, Sudan, Afrika Selatan, dan Saudi Arabia. Pada prinsipnya tujuan dari penyusunan standarisasi zakat ini adalah untuk meningkatkan tata kelola pengawasan zakat yang efektif. Zakat core principles diharapkan akan menjadi pedoman umum bagi regulator atau pengelola zakat dalam merumuskan aturan, atau perangkat infrastruktur lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan dan mempersiapkan pengawasan zakat yang efektif, sehingga tercipta pengelolaan zakat yang sehat, baik dari sisi pengumpulan maupun pendistribusian. Alasan utama keterlibatan Bank Indonesia dalam kegiatan ini, erat kaitannya dengan fungsi bank sentral yaitu :

21 22

56

Undang-undang tentang Perbankan No. 10 tahun 1998. Undang-Undang tentang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008.



1. Turut memelihara kestabilan sistem keuangan

Zakat selama ini dianggap sebagai sektor sosial yang berada di luar sektor keuangan. Namun, apabila dilihat fungsi dan manfaat zakat, pada dasarnya zakat merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk financial safety net pada saat negara terkena krisis ekonomi dan keuangan. Selain itu, zakat juga memiliki fungsi untuk memecah tingkat konsentrasi penyaluran dana pada golongan tertentu saja. Oleh karenanya, dapat tercipta perluasan akses keuangan (financial inclusion) dengan memanfaatkan dana-dana zakat untuk tujuan produktif, yang dalam jangka panjang akan membantu terpeliharanya stabilitas sistem keuangan.

Selain itu, saat ini Islamic Development Bank sedang mengembangkan suatu instrumen untuk menilai kesehatan suatu sistem keuangan di satu negara, yang dikenal dengan Islamic Financial Sector Assessment Program (IFSAP). Dalam IFSAP ini, sektor zakat turut dipertimbangkan untuk menilai kondisi sistem keuangan suatu negara. Tentu saja penilaian ini memberikan keuntungan, khususnya dalam mengundang aliran investasi ke Indonesia, dengan sistem keuangan yang sehat dan kuat maka diharapkan modal asing akan mudah masuk ke Indonesia.

2. Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah

Upaya pemanfaatan zakat untuk sektor produktif tidak hanya memberikan dampak bagi upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga dapat digunakan untuk meningkatkan basis produksi. Upaya peningkatan basis produksi ini diharapkan akan meningkatkan supply produksi sehingga harga komoditi dapat ditekan dan inflasi terjaga. Pemanfaatan zakat kepada 4 golongan asnaf pertama yang utamanya digunakan untuk konsumsi akan mendorong tingkat permintaan, yang selanjutnya akan mendorong investasi dan produksi sehingga pada akhirnya inflasi dapat terjaga.

3.2.3. Pendalaman Pasar Keuangan (Syariah dan Pasar Valas) Dalam rangka mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi dan memiliki ketahanan yang semakin baik, diperlukan dukungan pasar keuangan yang dalam, likuid, dan efisien. Pasar keuangan yang dalam dan likuid merupakan prasyarat terbentuknya harga yang efisien, sehingga berkontribusi dalam pembiayaan ekonomi domestik yang lebih berkesinambungan. Upaya pendalaman pasar valas pada triwulan III-2014 difokuskan pada inisiatif untuk memberikan acuan yang lebih jelas serta fleksibilitas bagi pelaku pasar untuk melakukan transaksi valas. Pasar valuta asing yang dalam dan berfungsi dengan baik pada umumnya ditandai oleh ketersediaan likuiditas yang memadai, kemudahan dalam pelaksanaan transaksi, harga yang wajar, dan risiko yang minimal sehingga kondusif untuk menjaga stabilitas perekonomian. Untuk mewujudkan pasar keuangan yang dalam dan efisien, Task Force Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia menginisiasi pembentukan Komite Pasar Valas Indonesia atau Indonesia Foreign Exchange Market Committee (IFEMC). Secara kelembagaan, keanggotaan komite terdiri dari Bank Indonesia, OJK, perwakilan bank, asosiasi dealer (Association Cambiste International (ACI) Indonesia), dan asosiasi bankir (Ikatan Bankir Indonesia). Komite ini merupakan forum bagi pelaku pasar serta merupakan mitra strategis bagi regulator dalam mempercepat upaya pendalaman pasar keuangan. Komite ini juga menyediakan forum

Bank Indonesia melakukan upaya percepatan pendalaman pasar keuangan melalui koordinasi dengan instansi terkait dalam mendorong peningkatan transaksi hedging, serta penyempurnaan ketentuan mengenai transaksi valas terhadap rupiah.


57


diskusi dan pertukaran informasi baik dipasar keuangan domestik maupun internasional, serta melakukan mediasi atas perselisihan yang ada di pasar keuangan domestik. Sebagai langkah awal dalam meningkatkan kredibilitas pasar keuangan Indonesia, komite telah menyusun dan menetapkan Financial Market Code of Conduct (CoC) sebagai pedoman bertransaksi di pasar keuangan. Dengan adanya market conduct, diharapkan pelaku pasar dapat lebih memahami ketentuan terkait pasar keuangan dan memiliki standar integritas dan profesionalisme yang tinggi sesuai best market practice. Upaya mewujudkan pendalaman pasar keuangan membutuhkan dukungan dan peran serta otoritas terkait lainnya. Namun demikian, pelaksanaan transaksi lindung nilai masih mengalami tantangan tersendiri antara lain terkait dengan adanya pandangan kerugian negara atas biaya yang timbul dari transaksi lindung nilai, serta kesiapan SDM dan infrastruktur dalam pelaksanaan transaksi lindung nilai tersebut. Guna memperjelas aturan pelaksanaannya, Bank Indonesia bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kejaksaan, dan Kepolisian telah membentuk tim teknis dalam rangka melakukan pendalaman dan penyamaan pandangan terkait transparansi dan akuntabilitas transaksi lindung nilai oleh BUMN. Hasil dari kegiatan ini adalah disusunnya Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) Kegiatan Lindung Nilai (transaksi hedging). Selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2014 Kementerian BUMN telah menyampaikan surat kepada seluruh BUMN agar dapat menggunakan SOP dimaksud sebagai panduan dalam hal melaksanakan transaksi lindung nilai. Dalam rangka meningkatkan akselerasi proses pendalaman pasar keuangan, Bank Indonesia juga berkoordinasi dengan Tim Task Force Pengembangan Pasar Surat Utang OJK. Upaya pendalaman pasar keuangan oleh Bank Indonesia juga dilakukan untuk pasar keuangan syariah yang mencakup pengembangan instrumen dan pengembangan pasar. Sebagai contoh, Bank Indonesia tengah mempersiapkan fasilitas transaksi repo syariah dengan instrumen surat berharga syariah negara (SBSN) untuk melengkapi repo syariah dengan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) yang telah berlaku sebelumnya. Fatwa yang mendukung transaksi repo antar bank syariah telah diterbitkan setelah berkoordinasi dengan Dewan Syariah Nasional (DSN). Fasilitas repo antar bank syariah ini diharapkan mampu mendorong pengelolaan likuiditas perbankan syariah agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dalam rangka mendorong pendalaman pasar valas domestik, pada triwulan III-2014 Bank Indonesia telah melakukan penyempurnaan beberapa ketentuan mengenai transaksi valas terhadap rupiah. Penyempurnaan ketentuan meliputi penyederhanaan jumlah ketentuan transaksi valas yang sebelumnya tersebar pada beberapa ketentuan, disesuaikan menjadi 2 ketentuan yang dibedakan berdasarkan kategori pelaku yakni ketentuan mengenai transaksi valas terhadap rupiah antara bank dengan pihak asing serta transaksi valas terhadap rupiah antara bank dengan pihak domestik23. Dua ketentuan yang diterbitkan tersebut merangkum dan mengelaborasi beberapa ketentuan transaksi valas yang telah dicabut, serta memberikan relaksasi terkait underlying transaksi dan penyelesaian transaksi derivatif secara netting untuk perpanjangan (rollover), percepatan penyelesaian (early termination), dan pengakhiran transaksi (unwind).

23 PBI No. 16/16/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Domestik & PBI No.16/17/PBI/2014 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing.

58



Tabel 3.1 Ketentuan Bank Indonesia yang dicabut PBI

SE PBI

Ketentuan mengenai pembatasan transaksi Rupiah dan pemberian Kredit valuta asing oleh Bank 1. PBI No. 7/14/PBI/2005 2. PBI No. 14/10/PBI/2012 3. PBI No. 16/9/PBI/2014

1. 2. 3. 4.

SE BI No. 7/23/DPD SE BI No. 7/44/DPD SE BI No. 14/22/DPM SE BI No. 16/5/DPM

Ketentuan mengenai pembelian valuta asing terhadap Rupiah kepada Bank 1. PBI No. 10/28/PBI/2008

1. 2. 3. 4.

SE BI No. 10/42/DPD SE BI No. 14/11/DPM SE BI No. 15/3/DPM SE BI No. 15/33/DPM

Ketentuan mengenai transaksi valuta asing terhadap Rupiah 1. PBI No. 10/37/PBI/2008 2. PBI. No. 11/14/PBI/2009

1. SE BI No. 10/48/DPD 2. SE BI No. 11/12/DPD 3. SE BI No. 15/19/DPM

Penyempurnaan ketentuan di atas merupakan salah satu upaya mendukung aktivitas ekonomi di sektor riil dan meminimalkan transaksi valuta asing terhadap rupiah yang bersifat spekulatif. Sementara itu, relaksasi yang dilakukan (terkait underlying dan penggunaan netting untuk penyelesaian transaksi) diharapkan dapat mendukung pendalaman pasar valas domestik melalui efisiensi pasar, meningkatkan volume transaksi (terutama transaksi derivatif ), meningkatkan fleksibilitas transaksi serta mendukung transaksi lindung nilai (hedging). Pokok penyempurnaan ketentuan transaksi valas terhadap rupiah adalah memberikan fleksibilitas terhadap mekanisme penyelesaian transaksi valas terhadap rupiah. Penyelesaian transaksi derivatif yang semula wajib dilakukan dengan pergerakan dana penuh (full movement of fund) kini dapat dilakukan secara netting. Implementasi ketentuan ini diharapkan dapat berdampak pada timbulnya efisiensi harga dan peningkatan volume transaksi. Pemberian fleksibilitas kepada pelaku pasar dimaksud tetap dalam koridor mendukung transaksi yang bermanfaat bagi ekonomi. Dalam hal ini transaksi valuta asing terhadap rupiah dalam jumlah tertentu harus memiliki keterkaitan dengan kegiatan ekonomi riil. Selain itu, penyesuaian ketentuan transaksi valas terhadap rupiah juga mencakup penyederhanaan underlying transaksi valas. Sebelumnya, pengaturan mengenai underlying tersebar pada berbagai ketentuan dengan cakupan yang bervariasi dan detil sehingga seringkali pelaku pasar mengalami kesulitan dalam menyediakan dokumen underlying dimaksud. Untuk mempermudah pelaksanaan transaksi, pengaturan mengenai underlying di buat menjadi lebih sederhana, jelas dan mengatur prinsip-prinsip secara umum yakni berupa trade and investment. Sehingga upaya pendalaman pasar yang dilakukan oleh Bank Indonesia secara langsung dapat mendukung kegiatan ekonomi dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential) khususnya dalam menjaga stabilitas nilai tukar. Implementasi kedua ketentuan tersebut berlaku efektif sejak tanggal 10 November 2014. Upaya untuk memperdalam pasar valas domestik juga dilakukan dengan mendorong transaksi derivatif di pasar valas domestik yang saat ini masih diwarnai segmentasi akibat keterbatasan counterparty line. Salah satu alternatif yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada perbankan guna mengelola likuiditas dan risiko nilai tukar adalah transaksi


59


swap lindung nilai Bank kepada Bank Indonesia. Penyempurnaan ketentuan mengenai pelaksanaan transaksi swap lindung nilai kepada Bank Indonesia mencakup penambahan underlying transaksi yakni Declared Bussiness Fund (DBF). Kontrak paling lama 3 tahun dengan tenor transaksi 3, 6, atau 12 bulan. Transaksi swap lindung nilai kepada Bank Indonesia juga dapat diperpanjang dengan settlement secara netting. Selain itu, transaksi swap lindung nilai kepada BI dapat menjadi transaksi pass-on bank dengan pihak terkait24. Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal 18 September 2014. 3.2.4. Program Keuangan yang Inklusif (Financial Inclusion) Bank Indonesia melaksanakan berbagai program bersamasama dengan pemerintah untuk mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap sistem perbankan guna mewujudkan keuangan yang inklusif.

Dalam rangka peningkatan akses keuangan, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan keuangan inklusif yang memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi melalui pengurangan kemiskinan, pemerataan pendapatan, dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia bersinergi dengan kementerian, lembaga domestik dan lembaga internasional, serta perbankan. Pada Triwulan III-2014, telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan program keuangan inklusif, dengan perkembangan sebagai berikut: 1. TabunganKu dan Basic Saving Account lainnya Program ini bertujuan untuk mendorong ketersediaan dan pemanfaatan produk tabungan yang cocok untuk masyarakat kecil. Berdasarkan data bulan September 2014, jumlah rekening TabunganKu dan Basic Saving Account (BSA) lainnya tercatat sebanyak 12,1 juta rekening, meningkat sebesar 1,5 juta rekening dibandingkan akhir tahun 2013 (10,6 juta rekening). Jumlah rekening tersebut adalah sebesar 74,3% dari target tahun 2014 sebesar 2 juta rekening. Dari sisi nominal, jumlah TabunganKu dan BSA lainnya tercatat sebesar Rp11,1 triliun meningkat Rp1,8 triliun dari Desember 2013 (Rp9,3 triliun). Adapun rata-rata saldo rekening TabunganKu dan BSA mencapai sebesar Rp914.031,00.

Dalam rangka meningkatkan jumlah rekening dan nominal TabunganKu serta BSA, Bank Indonesia melaksanakan koordinasi dengan OJK, anggota kelompok kerja TabunganKu dan Kementerian. Beberapa hal yang menjadi isu utama adalah penggunaan prinsip mengenal nasabah (know your customer principle) yang disederhanakan, serta perlunya sosialisasi dan edukasi kegiatan menabung baik kepada masyarakat maupun kepada stakeholder terkait.

2. Perluasan Pelaksanaan Edukasi Keuangan kepada Masyarakat

Target dari pelaksanaan edukasi pada triwulan III-2014 adalah pelajar (SD, SMP, SMA, mahasiswa) dan kelompok masyarakat tertentu seperti Tenaga Kerja Indonesia (TKI), petani, nelayan, pedagang, perempuan pekerja rumahan (homeworkers), dan masyarakat di wilayah perbatasan dan kepulauan.

Melanjutkan kegiatan edukasi pada triwulan sebelumnya, pada triwulan laporan Bank Indonesia melaksanakan berbagai kegiatan di antaranya: a. Penyusunan materi edukasi pengelolaan keuangan dan Layanan Keuangan Digital (LKD).

24 PBI No.16/19/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.15/17/PBI/2013 tentang Transaksi Swap Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia.

60



b. Koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), World Bank, International Labour Organization (ILO) dan Tifa Foundation dalam rangka persiapan pelaksanaan pilot project modul edukasi keuangan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) kepada pelatih TKI di Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLK LN). c. Melibatkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia dalam pelaksanaan edukasi keuangan kepada masyarakat. d. Pelaksanaan edukasi keuangan sebagai berikut: i.

Training of Trainer (ToT) kepada Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Pegawai Kantor Perwakilan Bank Indonesia di wilayah pilot project;

ii. Edukasi Keuangan kepada masyarakat penerima bantuan PKH di Jakarta Utara, Bandung, Cirebon, Pasuruan, dan Kupang. iii. Edukasi kepada pembina TKI seluruh Indonesia di Bantul, Yogyakarta. 3. Kampanye Gerakan Indonesia Menabung Kampanye Gerakan Indonesia Menabung (GIM) merupakan upaya bersama yang dilakukan oleh Bank Indonesia, perbankan dan stakeholder terkait untuk melakukan edukasi keuangan kepada masyarakat. Kegiatan ini juga disinergikan dengan program pengembangan UMKM melalui penyediaan Bazar UMKM yang menjadi binaan Bank Indonesia dan perbankan. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Triwulan III–2014 berupa kampanye GIM di beberapa Kantor Perwakilan Bank Indonesia dengan melibatkan perbankan dan pemerintah daerah setempat. 4. Pengembangan Layanan Keuangan Digital

Layanan Keuangan Digital (LKD) adalah kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis mobile maupun berbasis web dalam rangka keuangan inklusif. Dengan penyediaan akses ini, diharapkan dapat menjadi entry point masyarakat yang belum mengenal bank ke dalam sistem keuangan dan sekaligus meningkatkan efisiensi transaksi keuangan.

Pada Triwulan III-2014, Bank Indonesia telah menerbitkan Surat Edaran tentang Penyelenggaraan LKD Dalam Rangka Keuangan Inklusif Melalui Agen LKD Individu25 dan memperkenalkan LKD kepada khalayak luas, termasuk menyelenggarakan sosialisasi dan kampanye serta edukasi LKD. 5. Memfasilitasi Penyaluran Bantuan Pemerintah kepada Masyarakat Melalui LKD

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan pemerintah dan sekaligus mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Uji coba penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat dilakukan di 4 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur.

Masyarakat penerima PKH sangat antusias menggunakan agen LKD karena lebih aman, nyaman, dan dekat dengan lokasi pemukiman penerima.

25 Surat Edaran (SE) Kepada Semua Bank Umum di Indonesia No.16/12/DPAU tanggal 22 Juli 2014 Perihal Penyelenggaraan LKD Dalam Rangka Keuangan Inklusif Melalui Agen LKD Individu.


61


6. Penyediaan Informasi Harga Komoditas di Tingkat Produsen (Sistem Informasi Harga Bagi Petani dan Nelayan/SIPN) Program ini bertujuan untuk membantu petani khususnya mengurangi informasi asimetris sehingga membantu peningkatan bargaining position dari petani dan nelayan. SIPN memberikan informasi terkini mengenai harga input (bibit, pestisida) dan harga output (harga jual) melalui telepon genggam dan website. Kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan triwulan III–2014 adalah koordinasi dengan Kementan dan Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Selanjutnya, akan dilakukan uji coba di Makassar, Yogyakarta, Bandung, Tegal, Palu, dan Gorontalo. 3.2.5. Penguatan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam mendukung program ketahanan pangan, Bank Indonesia melakukan pembinaan klaster komoditas pangan dan wirausaha agribisnis, serta berupaya meningkatkan intermediasi perbankan kepada UMKM di tingkat pusat dan daerah.

Pentingnya kontribusi sektor riil dan UMKM terhadap perekonomian dan stabilitas sistem keuangan, mendorong Bank Indonesia untuk turut aktif memperkuat sektor riil dan memberdayakan UMKM. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan akses atau pembiayaan UMKM, program klaster komoditas pangan, dan program pengembangan wirausaha. 3.2.5.1. Penelitian dan Pengembangan dalam Rangka Peningkatan Akses Kredit atau Pembiayaan UMKM Bank Indonesia melakukan berbagai penelitian dan pengembangan guna meningkatkan kapabilitas UMKM dalam mengakses kredit atau pembiayaan, serta mendorong perbankan menyalurkan kredit kepada UMKM. Selama periode triwulan III-2014, telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain: a. Penelitian skema pembiayaan pertanian komoditas pangan dengan menggunakan pendekatan Analisis Value Chain Financing. Dalam kegiatan ini, telah dilakukan survei lapangan serta pengolahan data hasil survei lapangan untuk tiga komoditas yaitu beras, cabai, dan bawang merah. b. Menyempurnakan Penelitian Pola Pembiayaan (lending model) untuk UKM, dan saat ini dalam tahap finalisasi hasil penelitian untuk keperluan publikasi hasil penelitian. c. Bank Indonesia telah menyampaikan daftar klaster sapi binaan Bank Indonesia kepada Kementerian Pertanian untuk difasilitasi dengan Asuransi Ternak Sapi (ATS), dalam rangka mendorong implementasi ATS. Selain itu, Bank Indonesia bekerjasama dengan Kementan dan Konsorsium Asuransi, menyusun Buku Implementasi Fasilitasi Asuransi Ternak Sapi, dalam rangka penyediaan informasi mengenai Asuransi Ternak Sapi kepada stakeholders. d. Memfasilitasi adanya addendum Perjanjian Kerjasama khususnya terkait dengan biaya pemeringkatan, dalam rangka pilot project pemeringkatan kredit untuk UKM di Jawa Tengah yang merupakan kerjasama antara Bank Jateng dan PT. PEFINDO. Selain itu, Bank Indonesia telah melakukan in-depth interview di 3 negara ASEAN (Malaysia, Thailand,

62



dan Philippines), desk study implementasi credit rating UKM di 3 negara non ASEAN (India, Jepang, dan Perancis), serta Focus Group Discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan terkait di Indonesia. Kegiatan tersebut dalam rangka penyusunan kajian credit rating untuk UKM di tingkat ASEAN (Developing an ASEAN Benchmark for SME Credit Rating Metodology). e. Melakukan kajian tentang pemetaan geografis terhadap lima sektor industri kreatif yang berdaya saing di Indonesia yang dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan World Bank. Terkait kajian, telah dilakukan survei terhadap pelaku industri kreatif dan perbankan yang difokuskan pada industri kerajinan, guna mengetahui potensi dan kendala industri dalam hal akses pembiayaan. f. Menyusun Pedoman, Modul, dan Aplikasi Pencatatan Transaksi Keuangan Bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK), guna mendorong akses keuangan kepada UMKM. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). g. Melakukan penelitian pengembangan alternatif lembaga keuangan yang memiliki fungsi pemberdayaan masyarakat, untuk memperoleh konsep yang lengkap, jelas, dan applicable mengenai pola pendirian lembaga tersebut. Pada triwulan III-2014, penelitian telah selesai dilakukan di wilayah sekitar area migas blok Cepu, Bojonegoro, Jawa Timur. h. Memfasilitasi pemanfaatan sertifikasi tanah bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) untuk dapat digunakan sebagai agunan dalam mengajukan kredit. Hal ini dilakukan antara lain dengan menindaklanjuti pilot project fasilitasi pemanfaatan sertifikat tanah untuk akses UMK pada pembiayaan yang bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Pertanian (Kementan). i

Penandatangan Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Kementerian Hukum dan HAM RI pada 18 September 2014 tentang Kerjasama dalam rangka Peningkatan Kemandirian Narapidana dan Klien Pemasyarakatan. Tujuan kerjasama adalah agar narapidana dan klien pemasyarakatan yang dibina oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dapat diberdayakan dan dibekali pengetahuan kewirausahaan.

3.2.5.2. Program Klaster Komoditas Pangan Upaya pengembangan sektor riil dan UMKM juga dilakukan Bank Indonesia dengan menerapkan program klaster. Sejalan dengan tugas menjaga kestabilan harga, Bank Indonesia mengembangkan klaster komoditas pangan yang menjadi sumber tekanan inflasi antara lain padi, daging sapi, ayam dan produknya, bawang merah, dan cabai merah. Adanya klaster komoditas pangan tersebut diharapkan dapat berkontribusi terhadap kestabilan harga dari sisi penawaran. Sampai dengan triwulan III-2014, telah dikembangkan 133 klaster di seluruh Indonesia, terdiri dari 62 klaster yang telah mandiri dan 71 klaster yang masih dalam tahap pembinaan. Klaster ketahanan pangan telah dikembangkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia dengan peta sebaran sebagaimana Gambar 3.1.


63


Gambar 3.1 Sebaran Program Pengembangan Klaster Bank Indonesia Untuk Komoditi Ketahanan Pangan Tingkat Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Tahun 2014

Terkait program tersebut, Bank Indonesia memberikan bantuan teknis dalam bentuk pendampingan, sarana produksi pertanian, fasilitasi, dan informasi. Implementasi Program Klaster di wilayah Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Wilayah adalah sebagai berikut: a. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah I (Sulawesi, Maluku & Papua) Pengembangan klaster padi dilakukan bekerja sama dengan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Sopeng, Badan Urusan Logistik (Bulog) dan perbankan. Sampai triwulan III-2014, telah dilakukan perumusan pola pengembangan klaster, identikasi kebutuhan bantuan teknis, dan studi banding ke D.I. Yogyakarta. b. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah II (Kalimantan)

Dalam rangka pengembangan klaster bawang merah di wilayah KPwBI Wilayah II, pada triwulan III-2014 telah dilakukan penanaman perdana seluas 26 ha di Kelompok Tani Karya Bersama, Desa Shabah Kec. Bungur Kab. Tapin. Untuk pengembangan klaster ini, KPwBI Wilayah II memberikan fasilitasi dan pendampingan kepada para petani.

c. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah III (Bali dan Nusa Tenggara)

Mengembangkan klaster sapi potong di Kabupaten Karangasem. Sampai triwulan III-2014, telah dilakukan fasilitasi untuk beberapa pelatihan seperti inseminasi buatan dan pemilihan bibit unggul, pengolahan wafer sapi, sistem pertanian terintegrasi, dan pengembangan pakan hijau. Selain itu, dilakukan juga pembinaan dinamika kelompok dan sosialisasi bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah Bali, PT. Bank Rakyat Indonesia dan PT. Permodalan Nasional Madani.

d. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV (Jawa Timur)

64

Pengembangan klaster sapi potong juga dilakukan oleh Kantor perwakilan BI Wilayah IV di Kabupaten Tuban. Sampai triwulan III-2014, telah dilakukan pendampingan program sertfikasi tanah bagi peternak bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN)



agar mendapatkan akses pembiayaan. Selain itu juga dilakukan pendampingan dalam sistem akuntansi bagi lembaga yang menaungi peternak. e. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah V (Jawa Tengah & Yogyakarta) Pengembangan klaster padi organik yang terintegrasi dengan peternakan dan perikanan dilakukan di Kabupaten Semarang. Sampai triwulan III-2014, telah dilakukan fasilitasi pelatihan pembuatan bokashi (pupuk kompos) dan biofarm berbasis alfafa (pembuatan pupuk cair dan pakan dari olahan rumput alfafa). Selain itu, telah difasilitasi pelaksanaan focus group discussion rencana pembangunan embung (tendon/waduk buatan) untuk irigasi dan juga koordinasi persiapan musim tanam kedua. f. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI (Jawa Barat & Banten) Pengembangan klaster sapi potong dilakukan di Kabupaten Sukabumi. Sampai triwulan III-2014, telah dilakukan kesepakatan pengembangan klaster dengan Pemkab Sukabumi, persiapan pembangunan fisik kandang komunal, pembuatan biogas dan pengadaan solar panel melalui mekanisme Program Sosial BI (PSBI). g. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VII (Sumsel, Kepulauan Babel, Bengkulu, dan Lampung)

Kegiatan pengembangan klaster cabai yang dilakukan sampai triwulan III-2014 adalah peningkatan produksi cabai pada musim panen periode ini, serta peningkatan jumlah petani dan luas tanam. Sementara untuk peningkatan pasar, dilakukan diversifikasi produk turunan cabai dan pengemasan pupuk cair organik untuk dipasarkan keluar negeri.

h. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VIII (Sumbar, Riau, Kep. Riau & Jambi) Pengembangan klaster sapi di lakukan di Kabupaten Pasaman Barat. Sampai triwulan III-2014, telah dilakukan penetapan kelompok klaster pembibitan sapi serta pelaksanaan pelatihan manajemen kelompok dan pelatihan recording tahap I. Selain itu telah dilakukan pula persiapan pengembangan klaster cabai melalui kesepakatan dengan Gubernur Provinsi Sumatera Barat

i. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX (Sumatera Utara & Aceh) Pengembangan klaster bawang merah dilakukan di Kota Medan sampai triwulan III-2014 adalah proses monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan klaster. Kegiatan dilakukan melalui identifikasi perluasan target petani klaster dan pemilihan 9 kelompok tani pelaksana. 3.2.5.3. Program Pengembangan Wirausaha Bank Indonesia Program pemberdayaan sektor riil dan UMKM lain yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia adalah program pengembangan wirausaha Bank Indonesia tahun 2014. Aktivitas program ini difokuskan pada peningkatan jumlah wirausaha di sektor agribisnis dan berorientasi ekspor dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan perbaikan struktur neraca perdagangan. Pada triwulan laporan, Bank Indonesia telah memberikan pendampingan (mentoring/coaching) secara intensif kepada 371 orang wirausaha. Pendampingan kepada wirausaha yang dilakukan Bank Indonesia bekerjasama dengan pendamping UMKM, tenaga ahli, dan praktisi bisnis yang berasal dari universitas, dinas


65


terkait, komunitas bisnis, asosiasi usaha, profesional business coach, dan sebagainya. Materi yang diberikan antara lain motivasi berwirausaha, soft skill dan pengetahuan teknis terkait aspek produksi, keuangan, pemasaran. Upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam memberdayakan UMKM mendapatkan apresiasi yang positif dari pemangku kepentingan. Pada triwulan III-2014, indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap peran Bank Indonesia dalam program pengembangan UMKM rata-rata mencapai 5,28 (skala 6). 3.2.5.4. Kerjasama Internasional Terkait Pengembangan UMKM Sebagai bentuk komitmen Bank Indonesia dalam mendukung pengembangan akses dan kapabilitas UMKM, Bank Indonesia juga aktif dalam berbagai fora internasional yang fokus dalam pengembangan UMKM, khususnya untuk peningkatan akses keuangan atau akses kredit bagi UMKM. Pada triwulan III-2014, Bank Indonesia telah berpartisipasi sebagai narasumber dalam : 1. Forum “The 39th Asia-Pacific Economic Cooperation’s (APEC) Small and Medium Enterprises Working Group (SMEWG) Meeting” di Nanjing, China pada September 2014. Dalam pertemuan tersebut Bank Indonesia menyampaikan materi pada sesi sharing best practice dengan priority area “financing”, yaitu sharing mengenai Program Gerakan Pencatatan Transaksi Keuangan. 2. Forum “The 6TH Alliance for Financial Inclusion (AFI) Global Policy Forum 2014 bulan September 2014”yang dilaksanakan di Trinidad dan Tobago pada bulan September 2014. Bank Indonesia menjadi narasumber pada sesi “Gender Dimension of FI Policymaking” dan bertindak sebagai co-chair dalam pertemuan AFI SME Finance Working Group (AFI SMEFWG) yang membahas isu-isu mengenai pengembangan UMKM. 3. Forum “Regional Conference on SME Access to Finance” yang diselenggarakan oleh ASEAN Connectivity through Trade and Investment (ACTI) bekerjasama dengan US Agency for International Development (USAID) dan ASEAN SME Working Group (SMEWG) di Hanoi, Vietnam pada bulan September 2014. 3.2.6. Pengelolaan Informasi Perkreditan Pengelolaan informasi perkreditan terus dioptimalkan untuk mendukung fungsi intermediasi industri keuangan yang sehat.

Guna mendukung infrastruktur sistem keuangan, Bank Indonesia mengelola Sistem Informasi Debitur (SID). Melalui SID, lembaga keuangan dapat melakukan pengecekan data debitur sehingga proses pemberian kredit dapat dilakukan berdasarkan prinsip kehatihatian dan tercapainya efisiensi penyediaan dana di industri perbankan. Bagi Bank Indonesia, pengelolaan data perkreditan juga memiliki peranan yang penting guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bank Indonesia. Tugas dan fungsi tersebut mencakup pelaksanaan penentuan kebijakan dan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Beberapa kebijakan yang telah ditetapkan diantaranya adalah penentuan Probability of Default (PD), kebijakan Loan to Value (LTV) pada kredit perumahan dan kendaraan bermotor, dan pembatasan jumlah kepemilikan kartu kredit. Pemanfaatan SID oleh lembaga keuangan semakin meningkat dari waktu ke waktu, baik dari sisi jumlah lembaga keuangan yang menjadi pelapor SID dan data debitur serta fasilitas yang dilaporkan (Grafik 3.4).

66



Sampai dengan akhir triwulan III-2014, jumlah lembaga keuangan yang tercatat sebagai pelapor dalam SID adalah 119 Bank Umum, 1323 Bank Perkreditan Rakyat, dan 28 Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB). Data perkreditan yang dilaporkan secara rutin setiap bulan oleh pelapor dari lembaga keuangan tersebut mencapai sejumlah 80,73 juta data debitur dan 174,43 juta rekening fasilitas. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat sejumlah 79,77 data debitur dan 167,16 juta rekening fasilitas (Tabel 3.2).

Grafik 3.4 Pertumbuhan Debitur-Fasilitas Sistem Informasi Debitur Tabel 3.2 Jumlah Debitur-Fasilitas dalam 1 (satu) tahun sejak Triwulan III-2013 s.d Triwulan IV-2014 (dalam juta)

Tahun

2013

Triwulan

IV

Jumlah Debitur Jumlah Rekening Fasilitas

2014 I

II

III

75,93 77,78 79,77 80,73 156,54 161,51 167,16 174,43

Sejalan dengan pertumbuhan data jumlah debitur dan rekening fasilitas yang dikelola dalam SID, terdapat pula peningkatan jumlah pemanfaatan informasi perkreditan oleh lembaga keuangan pada triwulan III-2014, apabila dibandingkan dengan permintaan Informasi Debitur Individual (IDI) pada triwulan II-2014. Peningkatan jumlah permintaan informasi perkreditan tersebut mencerminkan tingkat pentingnya informasi perkreditan yang dikelola dalam SID bagi lembaga keuangan. Jumlah informasi perkreditan yang dimanfaatkan oleh lembaga keuangan tercermin dari statistik permintaan IDI yang merupakan produk utama dari SID. Namun demikian, jumlah permintaan IDI pada triwulan III-2014 yang mencapai 8,17 juta permintaan tersebut menurun sebesar 20,2% (qtq) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Demikian pula dengan jumlah permintaan IDI pada triwulan III-2014 yang mengalami penurunan sebesar 12,2% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Tabel 3.3). Tabel 3.3 Permintaan Informasi Debitur Individual per Triwulan sejak Triwulan III-2013 s.d Triwulan III-2014 (dalam juta)

2013

2014

III

IV

I

II

9,30

8,52

9,27

10,40

III 8,17


67


Disamping pemanfaatan informasi pekreditan oleh lembaga keuangan, terdapat beberapa lembaga lain selain Bank Indonesia yang juga turut memanfaatkannya diantaranya Kementerian Keuangan, World Bank, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan membentuk forum koordinasi dan menyusun petunjuk pelaksanaan kerjasama makro-mikro prudensial.

3.2.7. Koordinasi dan Kerjasama dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia-OJK Pasca-Pengalihan Fungsi Pengawasan Bank Ke OJK

Grafik 3.5 Permintaan Informasi Debitur Individual sejak Triwulan IV-2013 s.d Triwulan III-2014

Sejalan dengan beralihnya fungsi, tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam mengawasi dan mengatur kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai amanat UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia terus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini bertujuan guna mendukung pelaksanaan tugas masing-masing lembaga dalam menjaga stabilitas sistem keuangan yang mendukung pertumbuhan perekonomian yang berkesinambungan. Sampai dengan triwulan III-2014, kedua lembaga secara reguler berkoordinasi antara lain tukar menukar data dan/atau informasi serta pertukaran hasil pengawasan dan/atau asesmen macro surveillance, penyusunan stance di fora internasional, edukasi kepada masyarakat, serta pengelolaan SDM yang dialihkan atau dipekerjakan pada OJK. Untuk memperlancar kerjasama dan koordinasi dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Bank Indonesia dan OJK, disusun Petunjuk Pelaksanaan Bersama (Mekanisme Kerja) Makro-Mikroprudensial yang merupakan turunan Keputusan Bersama BI-OJK tanggal 18 Oktober 2013. Selain itu, juga telah dibentuk suatu protokol untuk mekanisme koordinasi BI-OJK yaitu Petunjuk Pelaksanaan Forum Koordinasi Makro-Mikroprudensial (FKMM). FKMM adalah forum koordinasi dan kolaborasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mengoptimalkan kerjasama dan koordinasi dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam rangka pertukaran informasi serta pengelolaan sistem pelaporan bank dan perusahaan pembiayaan, sebagaimana disepakati dalam Keputusan Bersama BI-OJK tanggal 18 Oktober 2013, telah dibentuk Forum Koordinasi Pertukaran Informasi dan Sistem Pelaporan. Sampai dengan triwulan II-2014, forum ini telah berkoordinasi menyusun Petunjuk Pelaksanaan Bersama Pertukaran Informasi BI-OJK dan Petunjuk Pelaksanaan Tentang Hak Akses Aplikasi Pelaporan dan Aplikasi Olahan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

68



3.3. Sistem Pembayaran dan Pengedaran Uang 3.3.1. Kebijakan Sistem Pembayaran Guna menjaga dan meningkatkan kelancaran, keamanan, dan efisiensi sistem pembayaran, pada triwulan III-2014, Bank Indonesia terus memperkuat infrastruktur sistem pembayaran antara lain dengan penyiapan sistem pendukung setelmen dana dan surat berharga. Selain itu, Bank Indonesia juga memperluas akses penggunaan instrumen pembayaran non-tunai dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, selama triwulan III-2014, Bank Indonesia melakukan berbagai program sebagai berikut: 1. Pengembangan Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II

Pengembangan Sistem BI-RTGS dan BI-SSSS Generasi II sebagai infrastruktur setelmen dana dan surat berharga, dilakukan untuk meningkatkan keandalan, keamanan dan efisiensi operasional sistem pembayaran. Sampai dengan triwulan III-2014, telah diselesaikan tahapan verifikasi fungsional dan konfigurasi aplikasi sebagai persiapan uji coba oleh pihak industri. Bersamaan dengan itu, dilakukan pula penyiapan ketentuan penyelenggaraan sistem, pelaksanaan program change management bagi penyelenggara dan peserta sistem, serta penyediaan helpdesk.

Bank Indonesia berupaya agar penggunaan instrumen pembayaran non-tunai di masyarakat semakin meningkat, antara lain melalui pencanangan Gerakan Nasional NonTunai (GNNT).

2. Pengembangan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia Generasi II

Pengembangan SKNBI Generasi II ditujukan untuk memperluas layanan dan kepesertaan SKNBI kepada Penyelenggara Transfer Dana non Bank Umum. Selain itu, pengembangan sistem ini dimaksudkan untuk mendukung interoperabilitas antar sistem, meningkatkan kapasitas sistem, dan menyediakan informasi yang lebih komprehensif. Pada triwulan III-2014, pengembangan SKNBI Generasi II telah memasuki tahap System Integration Test (SIT) untuk memastikan operasional sistem berfungsi dengan baik.

3. Sentralisasi Helpdesk Penyelenggaraan Sistem Pembayaran

Dalam rangka meningkatkan layanan kepada stakeholder, Bank Indonesia melakukan sentralisasi helpdesk pada delapan layanan operasional yang meliputi sistem BIRTGS, BI-SSSS dan Sistem Informasi BI-SSSS, SKNBI, Otomasi Kliring Jakarta, Sistem Payment Versus Payment, Daftar Hitam Nasional (DHN), serta Kepesertaan dan Member Compliance penyelenggara kliring lokal non-Bank Indonesia. Layanan helpdesk tersebut didukung dengan satu sistem contact center yang terintegrasi. Dengan sentralisasi tersebut, diharapkan dapat mendukung bisnis penyelenggaraan sistem pembayaran di Bank Indonesia dengan layanan yang cepat dan memiliki manajemen pencatatan yang baik.

Penyempurnaan helpdesk penyelenggaraan sistem pembayaran ditujukan pula untuk mendukung implementasi sistem baru yang masih dipersiapkan oleh Bank Indonesia yaitu Sistem BI-RTGS Generasi II dan SKNBI Generasi II. 4. Penggunaan Central Bank Money untuk Setelmen Dana Transaksi di Pasar Modal Bank Indonesia bersama dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) tengah mempersiapkan penggunaan central bank money dalam mekanisme setelmen dana atas transaksi di pasar modal. Saat ini, setelmen dana dalam transaksi pasar modal dilakukan melalui bank komersial atau dikenal dengan istilah Commercial Bank Money. Ke depannya, peran bank komersial tersebut akan digantikan oleh Bank Indonesia.


69


Perubahan mekanisme ini dilakukan dalam rangka mitigasi risiko kredit dan risiko likuiditas sistem pembayaran. Pada triwulan III-2014, telah dilakukan pembahasan teknis termasuk issues dalam penyiapan mekanisme serta usulan strategi dan roadmap implementasinya. 5. Pengembangan National Payment Gateway (NPG) Untuk mengatasi adanya fragmentasi dalam sistem pembayaran ritel yang mengakibatkan munculnya beragam platform dan model bisnis, Bank Indonesia mengupayakan terbentuknya NPG. Beragamnya platform dan model bisnis tersebut akan berdampak pada sistem pembayaran ritel yang tidak memiliki interoperabilitas sehingga mengakibatkan keterbatasan akses dan penggunaan infrastruktur yang kurang efisien.

Dalam tahap awal akan dilakukan pengembangan domestic switch untuk kartu kredit dimana pemrosesan transaksi yang tadinya dilakukan secara internasional melalui prinsipal kartu kredit asing akan diproses secara nasional oleh NPG. Dalam rangka mempersiapkan pembentukan domestic switch tersebut, pada triwulan III-2014, sedang dilakukan penyiapan materi informasi dan penjelasan terkait rencana pengembangan NPG serta penyusunan kebutuhan SDM yang akan membantu dalam pengembangan NPG.

6. Perluasan Penggunaan Instrumen Non Tunai

Untuk mendorong perluasan penggunaan instrumen non-tunai yang diharapkan dapat mendorong transparansi, efisiensi, perencanaan perekonomian yang lebih akurat, dan peningkatan akses masyarakat, Bank Indonesia telah mencanangkan program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Selanjutnya, Bank Indonesia juga terus berupaya melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai instansi Pemerintah dan industri sistem pembayaran.

Pada triwulan III-2014, telah dilakukan pencanangan GNNT pada sembilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri (KPwDN), serta kegiatan di Institut Pertanian Bogor, yang diikuti pula dengan kuliah umum dan sosialisasi. Dalam kegiatan tersebut, Bank Indonesia melakukan edukasi dan sosialisasi serta memberikan pengalaman secara langsung kepada seluruh civitas akademika untuk bertransaksi menggunakan uang elektronik. Selain itu, Bank Indonesia bersama dengan beberapa Kementerian tengah mempersiapkan program GNNT.

Kerja sama dengan berbagai pihak lainnya juga dilakukan untuk memperluas penggunaan uang elektronik di masyarakat. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan antara lain melalui konsep penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat kepada peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dengan menggunakan Uang Elektronik melalui Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) di empat provinsi. Uji coba pelaksanaan juga dilakukan bersama dengan bank peserta untuk memeriksa kesiapan calon agen LKD. Selain itu, dilakukan fasilitasi penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Sosial dengan bank peserta untuk pembukaan rekening penampungan dan pelaksanaan penyaluran PKH pada wilayah yang ditunjuk. Untuk memperluas penggunaan uang elektronik, Bank Indonesia juga melakukan program pengembangan kawasan masayarakat non-tunai atau Less Cash Society (LCS). Dalam rangka persiapan implementasi kegiatan LCS di beberapa kota, dilakukan koordinasi lanjutan dengan bank peserta kegiatan LCS, serta dilakukan pencanangan serempak di 11 universitas yang menjadi lokasi kegiatan LCS.

70



Selanjutnya, dalam rangka mendukung perluasan penggunaan uang elektronik, Bank Indonesia telah mengeluarkan aturan pelaksana penyelenggaraan uang elektronik26. Ketentuan tersebut dikeluarkan sebagai pelaksana dari Peraturan Bank Indonesia terkait Uang Elektronik yang telah diterbitkan pada periode laporan sebelumnya.

7. Standardisasi Chip dan PIN pada kartu ATM dan kartu ATM/Debet

Untuk mendorong peningkatan keamanan transaksi kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan kartu ATM/Debet, Bank Indonesia mewajibkan penerbit kartu ATM untuk menggunakan standar teknologi chip dan menggunakan Personal Identification Number (PIN) 6 digit. Sampai triwulan III-2014, telah terdapat empat vendor kartu yang telah memiliki sertifikasi. Untuk vendor mesin ATM dan Electronic Data Capture (EDC), serta vendor mesin Perso, sampai dengan periode laporan, masih dalam tahap sertifikasi.

8. Upaya Peningkatan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran

Bank Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran. Sejalan dengan hal tersebut, pada triwulan III-2014, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan terkait Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran27. Adapun ruang lingkup jasa Sistem Pembayaran tersebut meliputi penerbitan instrumen pemindahan dana dan/atau penarikan dana, kegiatan transfer dana, Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), uang elektronik, penyediaan dan/ atau penyetoran uang Rupiah, serta penyelenggaraan Sistem Pembayaran lainnya yang akan ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia.

Selain melalui penerbitan ketentuan terkait perlindungan konsumen, Bank Indonesia juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dari penilaian peserta sosialisasi melalui survei, diketahui sosialisasi dinilai baik dan dapat memberikan pemahaman yang memadai.

9. Penyempurnaan Ketentuan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing

Untuk menciptakan tata kelola yang baik dan mencegah penyalahgunaan kegiatan usaha penukaran valuta asing sebagai sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme, Bank Indonesia melakukan pemurnian dan penguatan kegiatan usaha penukaran valuta asing yang dilakukan penyelenggara bukan Bank. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang sehat dalam mendukung pertumbuhan industri penukaran valuta asing dan meningkatkan efektivitas pengawasan sistem pembayaran yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Salah satu cara yang ditempuh adalah melalui penyempurnaan ketentuan kegiatan usaha penukaran valuta asing.28

10. Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Sistem Pembayaran

Untuk meningkatkan keamanan, kelancaran, dan efisiensi dalam penyelenggaraan sistem pembayaran, Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran. Obyek pengawasan meliputi sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun yang diselenggarakan oleh pihak lain di luar Bank Indonesia, seperti penyelenggara APMK, uang elektronik, kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA) dan transfer dana.

26 27 28

SE BI No. 16/11/DKSP tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik (Electronic Money). SE BI No. 16/16/DKSP tanggal 30 September 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. PBI No. 16/15/PBI/2014 tanggal 11 September 2014 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.


71

BOKS


Selain melalui pengawasan, peningkatan keamanan juga diupayakan oleh Bank Indonesia melalui kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk penanganan dugaan tindak pidana di bidang sistem pembayaran. Selain itu, telah ditandatangani Pedoman Kerja “Tata Cara Pelaksanaan Penanganan Dugaan Tindak Pidana di Bidang Sistem Pembayaran dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA)”. Pedoman Kerja ini meliputi penanganan dugaan tindak pidana di bidang Sistem Pembayaran (transfer dana, APMK, uang elektronik dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah) serta KUPVA. Kerjasama ini akan berlangsung di seluruh wilayah Indonesia untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana Sistem Pembayaran dan KUPVA.

BOKS

Program Gerakan Nasional Non Tunai Melalui Pengembangan Kawasan Non Tunai Di Kampus

Transaksi sistem pembayaran non-tunai di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian, peningkatan tersebut masih perlu terus diupayakan mengingat transaksi ritel dengan menggunakan uang tunai di Indonesia masih sangat tinggi. Kondisi tersebut ditengarai karena pemahaman masyarakat terhadap instrumen non-tunai yang relatif masih rendah dan masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur untuk dapat melakukan transaksi non tunai. Berbagai kelemahan transaksi apabila dilakukan dengan uang tunai, seperti ketidakpraktisan, peluang untuk melakukan tindakan kriminal, seperti korupsi dan pencucian uang, serta tingginya biaya pengelolaan uang, dapat diatasi apabila masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk menggunakan instrumen pembayaran non-tunai. Hal inilah yang mendorong Bank Indonesia terus berupaya mendorong penggunaan alat pembayaran non tunai. Bank Indonesia telah mencanangkan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) pada 14 Agustus 2014 yang diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah serta Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia. Pemerintah menyambut baik pencanangan GNNT tersebut seiring dengan kesadaran akan manfaat penggunaan instrumen non-tunai, seperti mendorong transparansi, efisiensi, perencanaan perekonomian yang lebih akurat, dan peningkatan akses masyarakat. Selanjutnya, upaya-upaya peningkatan penggunaan instrumen non-tunai terus diupayakan Bank Indonesia, antara lain melalui pembentukan kawasan non-tunai di kampus. Pembentukan kawasan tersebut telah dilakukan di berbagai kampus pada 10 kota di Indonesia. Kampus dipilih menjadi kawasan non-tunai karena civitas akademika kampus diharapkan dapat menjadi agen perubahan untuk memperkenalkan alat pembayaran non-tunai, khususnya uang elektronik kepada masyarakat. Pertimbangan lain yang menjadikan kampus sebagai kawasan non tunai adalah adanya jumlah populasi yang tinggi, aktivitas ritel yang tinggi, akses listrik dan sinyal mobile phone yang baik, komunitas yang sudah akrab dengan bank, serta banyak orang muda yang menjadi trendsetter pada komunitasnya. Universitas

72



yang dipilih menjadi kawasan non tunai adalah Universitas Indonesia, Universitas Negeri Makassar, IAIN Antasari, Universitas Udayana, Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjajaran, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Institut Koperasi Indonesia, Universitas Sriwijaya, Universitas Andalas, Universitas Sumatera Utara dan Institut Pertanian Bogor. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, Bank Indonesia memfasilitasi kerjasama antara bank penerbit APMK dan uang elektronik dengan universitas, pedagang (merchant), perusahaan telekomunikasi, serta otoritas wilayah. Adapun kegiatan dalam program tersebut adalah sosialisasi (antara lain melalui kuliah umum, gerai informasi, dan berbagai promosi di tempat strategis), bulan belanja, seminar, talkshow, pameran, bazar, dan berbagai lomba, serta survei. Secara umum kegiatan ini berhasil mengedukasi masyarakat dan civitas akademika untuk memahami uang elektronik sekaligus memberikan pengalaman menggunakan uang elektronik dalam bertransaksi. Hal ini terlihat dari tingginya minat masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai uang elektronik dan menggunakan uang elektronik dalam bertransaksi. Selain itu, juga dapat dilihat dari banyaknya jumlah kunjungan ke pusat informasi saat kegiatan berlangsung. Beberapa hal yang menjadi ukuran keberhasilan pengembangan kawasan masyarakat non tunai atau Less Cash Society (LCS) adalah adanya peningkatan volume transaksi non-tunai, peningkatan awareness masyarakat kawasan LCS terhadap alat pembayaran non-tunai, tingkat kepuasan bertransaksi, serta efektivitas edukasi kepada masyarakat. Dari hasil survei sebelum dan sesudah acara sosialisasi, diketahui terdapat peningkatan pengetahuan masyarakat, peningkatan penggunaan uang elektronik, serta menunjukkan kepuasan bertransaksi dengan menggunakan uang elektronik. Meskipun demikian, Bank Indonesia juga menyadari bahwa perubahan perilaku masyarakat dalam bertransaksi dari pengunaan uang tunai menjadi instrumen non-tunai, khususnya uang elektronik memerlukan waktu yang tidak singkat. Hal inilah yang mendorong Bank Indonesia untuk terus melakukan berbagai fasilitasi dan berkoordinasi dengan berbagai entitas. Pengembangan kawasan LCS ini diharapkan dapat menjadi model pengembangan untuk sektor-sektor lainnya. Diharapkan, dengan berbagai keuntungan penggunaan instrumen non-tunai, kesadaran masyarakat untuk menggunakan instrumen non-tunai tersebut dapat terus meningkat seiring dengan meningkatnya infrastruktur pendukung transaksi non-tunai.


73


3.3.2. Kebijakan Pengelolaan Uang Bank Indonesia memenuhi kebutuhan uang Rupiah melalui perencanaan yang tepat, pencetakan uang sesuai kebutuhan dan menjaga kelancaran distribusi uang ke masyarakat. Salah satu upaya yang direalisasikan pada periode laporan adalah penerbitan uang Rupiah sebagaimana memenuhi amanat UndangUndang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Kebijakan pengelolaan uang diarahkan untuk mencapai tiga pilar, yaitu (i) ketersediaan uang yang berkualitas dan terpercaya, (ii) distribusi dan pengolahan uang yang aman dan optimal, serta (iii) layanan kas yang prima. Selama triwulan III-2014, implementasi kebijakan dalam rangka mencapai pilar pertama adalah : a. Estimasi Kebutuhan Uang (EKU) dan Rencana Cetak Uang (RCU) Tahun 2015 Dalam upaya pemenuhan kebutuhan uang rupiah, setiap tahun Bank Indonesia melakukan penyusunan Estimasi kebutuhan Uang (EKU) dengan memperhatikan berbagai variabel makro ekonomi antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah dan tingkat suku bunga. Penyusunan EKU dilakukan Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Selain itu merupakan implementasi dari Nota Kesepahaman antara Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka Perencanaan dan Pencetakan, serta Pemusnahan Uang Rupiah. Berdasarkan EKU yang telah disusun tersebut, Bank Indonesia menyusun Rencana Cetak Uang (RCU). Pada triwulan laporan, Bank Indonesia telah menyusun dan menyampaikan Rencana Cetak Uang tahun 2015 kepada Kementerian Keuangan. b. Pencetakan Uang Rupiah tahun 2014

Pada triwulan III-2014 telah direalisasikan pencetakan uang sebesar Rp43,6 triliun, dengan komposisi uang rupiah kertas Rp43,5 triliun dan uang rupiah logam Rp125,7 miliar dalam berbagai pecahan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut perjanjian pelaksanaan pekerjaan pencetakan uang Rupiah tahun 2014 oleh Bank Indonesia dan Perum Peruri pada 30 Desember 2013. Dengan perkembangan tersebut, sampai dengan akhir triwulan III-2014, Bank Indonesia telah merealisasikan pencetakan uang sebesar Rp123,8 triliun.

c. Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Memenuhi Amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Memenuhi amanat Pasal 42 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, pada tanggal 17 Agustus 2014 Bank Indonesia telah mengeluarkan uang Rupiah kertas pecahan Rp100.000. Sebagai dasar pengeluaran uang kertas tersebut, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia29.

29 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.16/13/PBI/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2014 dan PBI No.16/14/PBI/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Khusus Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2014 Dalam Bentuk Uang Rupiah Kertas Bersambung.

74



Uang Kertas Bank Indonesia

Pecahan : Rp100.000

Depan

Belakang

Nama Uang Kertas : Seri / Emisi : Pecahan : Jaman / Masa : Tgl. Penerbitan : Tgl. Penarikan Kembali Penandatangan : Tanda Air : Bahan : Ukuran : Warna Dominan - Depan : - Belakang : Desain Utama - Depan : - Belakang :

Uang Kertas Bank Indonesia Tahun 2014 Rp100.000 Jaman RI Kesatuan 17 Agustus 2014 Gubernur Bank Indonesia Menteri Keuangan W.R. Soepratman Serat Kapas 151 x 65 mm Merah Merah Gambar Pahlawan Proklamasi Dr. (H.C.) ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta Gambar Gedung MPR/DPR/DPD RI

Gambar 3.2 Uang Kertas Bank Indonesia Pecahan Rp100.000 Tahun Emisi 2014

Secara umum, desain uang Rupiah kertas pecahan Rp100.000 Tahun Emisi 2014 tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan uang Rupiah kertas pecahan Rp100.000 Tahun Emisi 2004 yang beredar saat ini. Perbedaan utama antara lain dikenali dari frasa “Negara Kesatuan Republik Indonesia” pada bagian muka dan belakang uang, serta penanda tangan uang dari yang sebelumnya Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia menjadi Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan (Gambar 3.2).

d. Upaya penanggulangan pemalsuan uang

Untuk menjamin rasa aman pengguna uang rupiah, Bank Indonesia terus melakukan upaya penanggulangan peredaran uang rupiah palsu. Upaya dilakukan baik secara preventif dan preemptive serta dukungan pada upaya represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Realisasi upaya yang dilakukan pada periode laporan antara lain: 1. Upaya preventif dilakukan melalui penyempurnaan desain uang serta koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal). Pada periode laporan, telah dilakukan penyiapan Nota Kesepahaman oleh seluruh unsurunsur Botasupal (Badan Intelijen Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Keuangan) mengenai Koordinasi Dalam Rangka Pemberantasan Rupiah Palsu. Hal ini dalam upaya memperlancar pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberantasan rupiah palsu. 2. Upaya preemptive dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai ciri keaslian uang rupiah dan cara memperlakukan uang rupiah dengan baik. Selama triwulan III-2014, kegiatan sosialisasi dilakukan kepada masyarakat umum dibeberapa wilayah di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Pelaksanaan sosialisasi juga dilakukan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu dilakukan pula edukasi melalui kegiatan berbagai instansi dan kelompok masyarakat. Edukasi pada instansi antara lain kepada aparat penegak hukum melalui Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan III-2014

75


program Dikjur Serse dan Bareskrim Polri serta calon jaksa. Sementara edukasi kepada kelompok masyarakat dilakukan kepada guru, pelajar dan perbankan.

Grafik 3.6 Kegiatan Sosialisasi Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah (CIKUR) berdasarkan Kelompok Masyarakat

Edukasi dan sosialisasi dilakukan juga melalui jalur pendidikan dalam bentuk materi ajar kebanksentralan pada kurikulum SMA/MA sebagai bagian dari materi pendidikan Ekonomi. Pada triwulan laporan, Buku Panduan Guru Ekonomi SMA/MA Muatan Kebanksentralan yang disusun oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, telah didistribusikan kepada 11.683 SMA dan 3.800 Madrasah Aliyah di seluruh Indonesia.

3. Dukungan pada upaya represif dilakukan Kepolisian Republik Indonesia untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pemalsuan uang. Peran Bank Indonesia antara lain melalui penyampaian informasi penemuan uang tidak asli, serta melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti dan memberikan keterangan ahli terkait tindak pidana pemalsuan uang rupiah.

Selama triwulan III-2014, Bank Indonesia telah melakukan 8 kali pemeriksaan laboratorium terhadap uang rupiah yang diduga palsu atas permintaan Kepolisian Republik Indonesia. Sementara untuk pemberian keterangan ahli pada kasus tindak pidana pemalsuan uang rupiah, telah disampaikan 6 kali keterangan ahli.

Implementasi kebijakan dalam rangka mencapai pilar kedua distribusi dan pengolahan uang yang aman dan optimal pada triwulan III-2014, dilakukan melalui : a. Distribusi uang ke satuan kerja kas Bank Indonesia

Selama triwulan III-2014, Bank Indonesia telah merealisasikan pengiriman uang rupiah sebesar Rp47,0 triliun dalam berbagai pecahan, untuk memenuhi kebutuhan uang rupiah di wilayah Indonesia. Distribusi uang rupiah terbesar secara berturut-turut adalah untuk wilayah Jawa Timur sebesar Rp3,5 triliun, Kepulauan Riau sebesar Rp3,2 triliun, dan wilayah Sumatera Utara dan D.I Aceh sebesar Rp2,8 triliun.

b. Distribusi Uang Melalui Kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa angkutan

Kerjasama distribusi uang dilakukan dengan PT Kereta Api Indonesia, PT PELNI dan PT. SILKARGO. Kerja sama dilakukan dalam hal penyediaan armada transportasi secara reguler, berupa kereta api dan kapal penumpang/barang, guna mendukung kelancaran kegiatan distribusi rupiah ke seluruh Indonesia.

Implementasi kebijakan dalam rangka mencapai pilar ketiga layanan kas prima, dilakukan melalui kebijakan : a. Pelaksanaan Kebijakan Operasional Perkasan

76

Upaya penyediaan uang rupiah layak edar bagi masyarakat oleh Bank Indonesia tak bisa dilepaskan dari peran yang harus dilakukan perbankan. Untuk itu Bank Indonesia



terus mendorong komitmen perbankan dalam kerjasama pengelolaan uang kartal yang efektif, baik kerja sama secara langsung antar bank maupun dengan perantaraan Bank Indonesia. Hal ini dilakukan melalui implementasi bye laws Transaksi Uang Kartal Antar Bank (TUKAB). Dalam perkembanganya, transaksi antar bank dengan mekanisme TUKAB yang dilakukan oleh 99 bank ini terus mengalami peningkatan.

Untuk mendukung proses TUKAB yang telah ada terutama dalam hal monitoring dan pengelolaan data dalam proses transaksi, pada periode laporan, Bank Indonesia telah mengimplementasikan Bank Indonesia - Sistem Informasi Layanan Kas (BISILK)30 atau di seluruh Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Implementasi BISILK dapat memudahkan dalam melakukan proses monitoring secara real time dan pengelolaan database pertukaran uang antar bank yang terintegrasi secara nasional.

b Layanan Kas Keliling

Untuk mendukung ketersediaan uang layak edar dilakukan pula layanan Kas Keliling yang melayani penukaran uang pecahan besar menjadi uang pecahan kecil dan/atau uang rusak/cacat/lusuh dengan uang layak edar. Selama triwulan III-2014, kegiatan Kas Keliling antara lain dilakukan pada kegiatan Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2014 dan Penukaran Uang Periode Ramadhan & Idul Fitri 2014 di seluruh kantor Bank Indonesia. Total nominal uang yang ditukarkan melalui layanan Kas Keliling tercatat sebesar Rp478,6 miliar.

Selain itu, Bank Indonesia juga meningkatkan frekuensi layanan Kas Keliling dengan memperluas cakupan lokasi layanan kas keliling, antara lain di stasiun kereta api, pasar tradisional, pusat perdagangan, rest area jalan tol, dan lokasi lainnya. Perluasan jangkauan juga dilakukan melalui kerja sama dengan PT. Pegadaian.

c. Layanan Kas Titipan

Upaya meningkatkan jangkauan distribusi uang layak edar juga diperkuat dengan pembentukan Kas Titipan di beberapa daerah di luar Pulau Jawa. Pada triwulan laporan, Bank Indonesia membuka satu unit kas titipan di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, sehingga jumlah kas titipan tercatat 28 unit (Gambar 3.3).

30

BISILK merupakan sistem informasi yang mengotomasi kegiatan penyetoran dan penarikan uang rupiah oleh perbankan, yang difasilitasi oleh Bank Indonesia. Dengan implementasi BISILK, kegiatan setoran dan penarikan uang rupiah oleh perbankan akan lebih optimal, proses pengiriman/penerimaan serta penyimpanan data kegiatan setoran/penarikan bank akan lebih aman, kecepatan proses data meningkat, tingkat kesalahan akan lebih diminimalisir, serta akurasi data akan lebih baik.


77


Keterangan: Kas Tipan berada di 27 wilayah NKRI Kas Tipan yang dibuka tahun 1992-2011 Kas Tipan yang dibuka tahun 2012 Kas Tipan yang dibuka tahun 2013 Kas Tipan yang dibuka tahun 2014

Gambar 3.3 Peta Lokasi Kas Titipan Bank Indonesia

Selain tiga pilar kegiatan pengelolaan uang sebagaimana tersebut di atas, Bank Indonesia juga berperan aktif dalam mendorong penggunaan uang rupiah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini merupakan amanat pasal 21 undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Sesuai amanat UU mewajibkan penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/ atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah NKRI. Melanjutkan upaya yang telah dilaksanakan sebelumnya, pada triwulan III-2014 telah dilakukan berbagai kegiatan untuk mendorong penggunaan Rupiah pada transaksi di wilayah NKRI, yaitu. 1) Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Untuk mendukung penegakan hukum dalam kewajiban penggunaan uang rupiah di wilayah NKRI, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman31 pada 1 September 2014. Ruang lingkup Nota Kesepahaman mencakup (1) tukar-menukar data dan atau informasi, (2) pengamanan dan pengawalan, (3) pengawasan, (4) penegakan hukum, (5) peningkatan sumber daya manusia, dan (6) sosialisasi. Terkait dengan penegakan hukum, pelaksanaannya meliputi aspek pelanggaran kewajiban menggunakan uang rupiah di wilayah NKRI, dugaan adanya tindak pidana mata uang rupiah, dan dugaan adanya tindak pidana di bidang sistem pembayaran dan kegiatan usaha penukaran valuta asing.

Penandatanganan Nota Kesepahaman akan ditindaklanjuti dengan penyusunan dan penandatanganan Pedoman Kerja yang akan dilakukan dalam 4 area, yaitu (1) Penanganan Tindak Pidana di Bidang Sistem Pembayaran dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) dengan Bareskrim Polri, (2) Pembinaan dan

31 Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16/33/GBI/DPU/NK // Nomor B/29/VIII/2014 tentang Kerja Sama Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Bank Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

78



Pengawasan Badan Usaha Kawal Angkut Uang dan Pengolahan Uang Rupiah dengan Baharkam Polri, (3) Pengamanan dan Pengawalan Aset Bank Indonesia oleh Aparat Kepolisian dengan Korbrimob Polri, dan (4) Penegakan Hukum Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI dan Tindak Pidana Mata Uang Rupiah dengan Bareskrim Polri. Penandatanganan Pedoman Kerja, selanjutnya diikuti pula dengan penyusunan dan penandatanganan Pedoman Kerja pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia dengan Kepolisian Daerah. 2) Pelaksanaan Sosialisasi, Diskusi, dan Seminar

Untuk meningkatkan dan memperoleh kesamaan pemahaman serta komitmen akan pentingnya kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah NKRI, pada triwulan laporan Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah (Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, dan Perdagangan). Disamping itu, Bank Indonesia juga melakukan diskusi dengan pelaku usaha, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan lainnya, serta sosialisasi kepada pelajar dan guru SMP di wilayah Medan, Palu dan Banjarmasin, pada Program Bank Indonesia Mengajar.

3) Penelitian Penggunaan Rupiah pada Pasar Domestik

Penelitian pemetaan penggunaan rupiah pada pasar domestik bertujuan untuk melihat seberapa besar penggunaan rupiah setelah implementasi Undang-undang Mata Uang, serta dampak penggunaan mata uang asing pada transaksi di wilayah NKRI, khususnya terhadap nilai tukar Rupiah. Pada periode triwulan III-2014, telah dilakukan pengumpulan data melalui survei dengan responden Perbankan dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA). Untuk tahapan selanjutnya, survei akan dilakukan baik di kota besar maupun di wilayah perbatasan NKRI, dengan sasaran responden masyarakat (buyer), pedagang (seller) atau perusahaan (corporate), perbankan dan KUPVA, di wilayah perbatasan NKRI.

4) Iklan Layanan Masyarakat Untuk lebih meningkatkan awareness masyarakat umum terhadap kewajiban penggunaan uang rupiah di wilayah NKRI, Bank Indonesia telah menyiapkan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) “Rupiah sebagai Lambang Kedaulatan Bangsa”. Pada periode laporan telah diselesaikan pembuatan iklan dan akan ditempatkan pada berbagai media.

3.4. Kerjasama Internasional 3.4.1. Kerjasama Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Kerjasama di ASEAN terus dikembangkan termasuk dalam rangka integrasi sektor keuangan. Proses integrasi sektor keuangan ASEAN, khususnya sektor perbankan yang menjadi tulang punggung perekonomian di ASEAN, tengah dibahas melalui kerangka kerja ASEAN Banking Integration Framework (ABIF). Bank Indonesia dan Bank Negara Malaysia dalam hal ini berperan sebagai co-chairs Task Force on ABIF. Selain itu, telah pula disepakati asas resiprokal sebagai salah satu prinsip dasar proses integrasi dimaksud. Dengan demikian, diharapkan Indonesia dapat meminta akses pasar yang setara dan timbal balik (resiprokal) kepada negara-negara yang telah memiliki akses pasar perbankan di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, bank-bank yang dapat

Bank Indonesia berpartisipasi aktif dalam berbagai fora kerjasama internasional dengan fokus pembahasan pada upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan.


79


beroperasi di ASEAN disebut dengan Qualified ASEAN Bank (QAB) yang persyaratan dan kriteria umumnya ditetapkan dalam pedoman ABIF. Negara-negara ASEAN juga tengah mengupayakan penyelesaian Protokol ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) Paket ke-6 sebagai kerangka negosiasi bagi terciptanya integrasi jasa keuangan intra-ASEAN. Selanjutnya, AFAS akan dikembangkan sehingga ke depan ASEAN akan memiliki kerangka perjanjian perdagangan jasa yang lebih lengkap yang kelak dinamakan ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA). ATISA diproyeksikan akan menggantikan keberadaan AFAS yang sejak 1995 menjadi dasar hukum perdagangan jasa sebagai implementasi General Agreement on Trade in ServicesWorld Trade Organization (GATS-WTO). Perlu dilaporkan bahwa khusus pada bidang jasa keuangan, focal point negosiator Republik Indonesia saat ini telah berada pada Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pembahasan liberalisasi jasa keuangan ASEAN secara intensif dilakukan dalam forum teknis Working Committee on Financial Services Liberalisation (WC-FSL). 3.4.2. Kerjasama Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) + 3 Upaya penguatan resiliensi kawasan dalam menghadapi risiko ketidakpastian global masih terus berlangsung. Skema Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM) yang telah diperkuat melalui peningkatan size of pooling fund dan dilengkapi dengan fasilitas pencegahan krisis (Precautionary Line) telah berlaku efektif sejak 17 Juli 2014 lalu. Hingga kini, berbagai upaya untuk menjamin kelancaran implementasi CMIM terus dilakukan termasuk peningkatan peran ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) sebagai independent regional surveillance unit di kawasan. Peningkatan peran tersebut dilakukan melalui peningkatan status dari semula berbentuk perseroan terbatas berbadan hukum Singapura menjadi sebuah Organisasi Internasional. Hal ini bertujuan agar AMRO dapat memiliki status setara dengan lembaga keuangan internasional lain seperti International Monetary Fund (IMF) dan Asian Development Bank (ADB). Dengan status tersebut, AMRO diharapkan dapat lebih efektif menjalankan perannya sebagai surveillance unit dalam konteks CMIM. Peningkatan status tersebut secara resmi diperoleh melalui penandatanganan AMRO Agreement oleh seluruh negara anggota ASEAN+3 pada 10 Oktober 2014 lalu di Washington, D.C, back-to-back dengan pelaksanaan IMF-WB Annual Meeting. Selanjutnya, AMRO Agreement tersebut akan melalui proses ratifikasi di masing-masing negara anggota ASEAN+3. 3.4.3. Kerjasama Executives’ Meeting East Asia Pacific Central Banks (EMEAP) Perkembangan dan outlook perekonomian global di tengah ketidakpastian normalisasi kebijakan bank sentral, terutama rencana exit policy the Fed, masih merupakan fokus forum kerjasama EMEAP pada triwulan III-2014. Dalam hal ini, EMEAP kembali mengundang diskusi Deputi Gubernur negara anggota dalam bentuk teleconference. Agenda pembahasan teleconference terutama mengenai rencana normalisasi kebijakan moneter oleh Amerika Serikat di tengah kondisi perekonomian di beberapa kawasan yang masih lemah dan downside risks yang masih mengancam. Beberapa downside risks dimaksud di antaranya adalah risiko normalisasi kebijakan yang tidak harmonis (unsynchronized exit) dari kebijakan moneter non-konvensional saat ini,

80



ketidakseragaman respon kebijakan dari emerging market economies, serta kecenderungan menghindari risiko dengan cepat (run risk) dari pelaku pasar keuangan. Dari hasil diskusi teleconference, tetap disimpulkan bahwa ketahanan fundamental ekonomi negara-negara EMEAP tergolong baik. Namun, negara-negara anggota tetap harus mewaspadai potensi risiko yang dapat timbul. Selain itu, EMEAP juga terus memberikan perhatian pada reformasi regulasi di bidang keuangan terutama yang dipandang berpotensi mempengaruhi pasar obligasi dan efektivitas kebijakan moneter negara-negara anggota EMEAP. Pada triwulan III-2014, EMEAP telah menyampaikan joint letter yang kedua kepada US Authorities (Office of the Comptroller of the Currency (OCC), Federal Reserves, Federal Deposit Insurance Company (FDIC), Securities Exchange Comission (SEC), dan Commodity Futures and Trading Comission (CFTC)) dengan tembusan kepada Financial Stability Board (FSB). Surat tersebut berisikan pandangan EMEAP terkait Volcker Rule dan Single Counterparty Credit Limit (SCCL). 3.4.4. Kerjasama Bank for International Settlement (BIS) Topik yang juga menjadi perhatian BIS pada triwulan III-2014 adalah mengenai “International Currencies and the International Monetary System (IMS)”. Peran IMS dalam menciptakan stabilitas moneter dan keuangan serta pertumbuhan berkelanjutan, dinilai masih memiliki kelemahan. Hal yang banyak mendapat sorotan adalah dominasi USD sebagai mata uang internasional yang dapat memicu konflik antara kepentingan negara dengan IMS sebagai sebuah sistem. Dalam hal ini, dipandang perlu adanya pergeseran penggunaan mata uang tunggal ke arah multipolar (multipolar global configuration). Penggunaan mata uang yang lebih bervariasi akan meningkatkan pasokan reserve asset yang pada akhirnya dapat mengurangi fluktuasi nilai tukar dan harga aset. Sejalan dengan meningkatnya tren penggunaan Renmimbi sebagai mata uang alternatif, penggunaan mata uang selain USD dipandang dapat juga mendorong penggunaan mata uang lokal. 3.4.5. Kerjasama International Monetary Fund (IMF) Dalam kerangka kerjasama dengan IMF, pada September 2014, IMF melakukan outreach seminar di Indonesia dengan tema “The IMF’s Spillover Report and Assessing Reserve Adequacy”. Seminar dihadiri oleh pejabat dan staf Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Perekonomian dan beberapa lembaga penelitian. Dalam sesi pembahasan mengenai Reserve Adequacy, IMF menekankan pentingnya cadangan devisa sebagai liquidity buffer bagi masing-masing negara. Penilaian atas kecukupan cadangan devisa merupakan isu yang kompleks dan IMF terus melakukan riset dan diskusi untuk menyempurnakan pengukuran kecukupan cadangan devisa (reserve adequacy metric) yang diharapkan dapat menjadi benchmark bagi negara-negara anggota IMF dan dalam kegiatan surveilance IMF. Untuk itu, pembahasan mengenai cadangan devisa dalam kegiatan surveillance IMF hendaknya mencakup: 1. Metric yang relevan mempertimbangkan kondisi spesifik masing-masing negara dan tujuan yang ingin dicapai otoritas negara 2. Biaya dari memegang cadangan devisa (cost of holding reserves) 3. Analisa scenario.


81


Sesi pembahasan mengenai Spillover Report membahas laporan yang dikeluarkan IMF tahun 2014 terkait spillover dalam perekonomian global. Pesan utama yang disampaikan IMF adalah terdapat beberapa sumber utama dari spillover, yaitu perubahan pola pertumbuhan dalam perekonomian global, pemulihan dan normalisasi kebijakan oleh negara-negara maju utama, serta perlambatan ekonomi di negara-negara emerging. Bagi negara-negara yang terkena dampak spillover, intensitas dampak tersebut bergantung pada faktor fundamental masing-masing negara. Untuk itu diperlukan upaya yang lebih keras (stronger action) pada level negara. Negara-negara maju masih perlu melakukan monetary accommodation lebih jauh, sementara negara-negara emerging perlu melakukan penguatan fundamental dan kerangka kebijakan, serta melanjutkan reformasi struktural. Sementara itu, bank sentral baik di negara maju maupun berkembang perlu melakukan komunikasi dan langkah kebijakan yang baik dan terukur (well-calibrated). 3.4.6. Kerjasama Negara G-20 Sepanjang triwulan III-2014, kegiatan utama yang dilaksanakan Bank Indonesia dalam kerangka G-20 adalah menghadiri rangkaian pertemuan G-20 tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di Cairns, Australia (18-22 September 2014). Sejalan dengan agenda utama keketuaan Australia di G-20 tahun 2014, pembahasan pada G-20 tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di Cairns, Australia (18-22 September 2014) meliputi perkembangan ekonomi terkini, strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi global sebesar 2% dalam lima tahun ke depan, upaya penguatan investasi dan pembangunan infrastruktur, upaya reformasi di sektor keuangan, serta perpajakan. Pertemuan tersebut menghasilkan satu communique sebagai berikut: 1. Sebagai langkah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi global yang kuat, berkesinambungan dan seimbang, G-20 telah berkomitmen untuk menetapkan langkah-langkah kebijakan baru yang ditujukan untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi G-20 sebesar 2% di atas proyeksi dalam lima tahun ke depan (2018). Target pertumbuhan tersebut akan dicapai melalui strategi pertumbuhan (growth strategy) dengan penekanan pada reformasi struktural di empat pilar pertumbuhan, yaitu investasi, ketenagakerjaan, perdagangan, dan kompetisi. Hasil review awal dari IMF dan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) terhadap rumusan growth strategy G-20 menunjukkan bahwa dengan strategi tersebut dalam lima tahun ke depan pertumbuhan ekonomi G-20 dapat didorong sebesar 1,8% di atas proyeksi yang sudah ada. Merespon hasil review kedua lembaga internasional tersebut, G-20 akan terus melakukan identifikasi langkah-langkah baru dan konkrit dalam mencapai ambisi pertumbuhan yang diharapkan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menjadi kesepakatan bersama para Pimpinan Negara G-20 dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di November 2014. 2. Merespon perkembangan di sektor moneter, G-20 kembali mengamanatkan negara maju untuk memperhatikan pentingnya arah dan waktu yang tepat bagi kebijakan moneter yang dilakukan untuk mendukung pemulihan ekonomi global, termasuk mengatasi tekanan deflasi yang terjadi di beberapa negara Eropa. G-20 sepakat untuk terus melanjutkan komunikasi kebijakan yang jelas dan memperhatikan dampak negatif kebijakan terhadap perekonomian global. G-20 juga menyadari risiko volatilitas pada pasar keuangan, khususnya yang disebabkan karena suku bunga rendah dan low asset price volatility. Sebagai bentuk mitigasi risiko, G-20 sepakat untuk melanjutkan kebijakan penguatan makroekonomi, reformasi struktural, kerangka kebijakan sektor keuangan

82



yang tepat dan langkah-langkah lainnya yang mendukung, termasuk kebijakan nilai tukar yang fleksibel dan upaya meningkatkan efektivitas jaring pengaman keuangan global (global financial safety nets). Sementara itu, di sisi kebijakan fiskal, G-20 sepakat untuk melanjutkan strategi fiskal yang fleksibel untuk mencapai pertumbuhan jangka pendek yang diharapkan dapat menciptakan banyak lapangan kerja, namun dengan tetap memperhatikan sustainabilitas fiskal dan rasio utang terhadap PDB (debt to GDP ratio). 3. Sebagai langkah konkrit dalam mendorong permintaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi global, G-20 menyetujui Inisiatif Infrastruktur Global (Global Infrastructure Initiative/GII) yang bertujuan untuk meningkatkan investasi infrastruktur yang berkualitas. Inisiatif ini akan memiliki agenda berkelanjutan (multi-year agenda), termasuk melakukan program pertukaran pengetahuan (knowledge sharing), pembangunan database proyek infrastruktur dan mencoba menutup perbedaan antara kebutuhan pembiayaan dengan harapan dari investor. Implementasi dari inisiatif ini akan dirumuskan lebih lanjut dan ditetapkan dalam KTT G-20 di Brisbane, November mendatang. 4. Pada sektor keuangan, G-20 terus melanjutkan komitmen untuk membentuk sistem keuangan yang lebih tahan terhadap krisis dan juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. G-20 dengan bantuan Financial Stability Board (FSB) telah melakukan reformasi sektor keuangan, baik dalam implementasi Basel III Principles, mengidentifikasi bank besar yang memiliki risiko sistemik dan menetapkan standar regulasi yang diperlukan untuk mitigasi risikonya, identifikasi dan menetapkan roadmap dalam mitigasi risiko shadow banking, serta melanjutkan reformasi pasar over the counter (OTC) derivatif. G-20 mendukung agenda FSB dalam mempersiapkan laporan tahunan di 2015 yang terutama berisi mengenai langkah-langkah reformasi keuangan yang sudah diambil dan dampaknya terhadap perekonomian. Selain itu, G-20 juga mengharapkan FSB untuk dapat melaporkan perkembangan review keanggotaan FSB dengan memperhatikan keterwakilan peran negara berkembang yang semakin penting. 5. Pada sektor perpajakan, G-20 mendorong langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi kasus pelarian pajak (Base Erotion and Profit Shifting/BEPS). Salah satunya adalah mendorong implementasi Standar Pelaporan Perpajakan (Common Reporting Standard/CRS) sebagai awal dari pertukaran informasi perpajakan secara otomatis (automatic exchange of tax information). CRS ini diharapkan dapat diterapkan oleh semua negara G-20 dan OECD pada 2017-2018 dengan azas timbal balik (reciprocal basis) dan memperhatikan prosedur peraturan perundangan yang berlaku di setiap negara. G-20 juga merekomendasikan kepada OECD dan organisasi internasional terkait untuk membantu negara berkembang dalam meningkatkan basis penerimaan pajak dan mempersiapkan teknis implementasi semua standar perpajakan internasional. Pada pertemuan G-20 tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di Cairns tersebut, delegasi Indonesia menyampaikan beberapa intervensi sbb: 1. Terkait dengan risiko kerentanan pada stabilitas keuangan global, Indonesia kembali menyatakan pentingnya koordinasi kebijakan yang lebih terarah. Pada pembahasan growth strategy, Indonesia mengingatkan agar kebijakan yang perlu dilakukan oleh setiap anggota tidak bersifat prescriptive, tidak bersifat one size fits all dan memperhatikan aspek supply side. Hal ini bertujuan agar growth strategy dapat diterapkan secara optimal dan sesuai dengan kondisi masing-masing negara anggota.


83


2. Pada isu investasi dan infrastuktur, Indonesia mendukung inisiasi infrastruktur global (GII) dengan memperhatikan perlunya menghindari tumpang tindih fungsi Global Infrastructure Center (GIC) pada kerangka GII dengan Multilateral Development Banks. 3. Pada isu regulasi sektor keuangan, Indonesia menggarisbawahi pentingnya memperhatikan keseimbangan dalam aspek efisiensi dan stabilitas sistem keuangan dalam penerapan penerapan the Global Systemic and Important Banks - Total Loss-Absorbing Capacity (GSIB TLAC). Penerapan Proposal TLAC tersebut masih membutuhkan konsultasi publik, quantitative impact assessment dan penyempurnaan lainnya sebelum disepakati oleh anggota. Selain itu Indonesia juga menekankan pentingnya peningkatan representasi negara berkembang dalam keanggotaan FSB. Selain kehadiran pada pertemuan G-20 tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral tersebut, partisipasi aktif Bank Indonesia juga dilakukan pada pertemuan Framework Working Group (FWG) Meeting di Pilanesberg, Afrika Selatan (2-3 September 2014) dan pertemuan Investment and Infrastructure Working Group (IIWG) Meeting di Jakarta (28-29 Agustus 2014).

Pembentukan ekspektasi pasar dalam rangka pencapaian inflasi maupun stabilitas nilai tukar diharapkan dapat tercapai dengan komunikasi yang efektif. Sementara komunikasi kebijakan di bidang stabilitas sistem keuangan maupun sistem pembayaran akan mendukung efektivitas implementasi kebijakan.

84

Pada FWG Meeting di Pilanesberg, isu utama yang dibahas adalah asesmen terhadap Comprehensive Growth Strategy (CGS) yang sudah disampaikan oleh setiap negara anggota. Delegasi Indonesia menyampaikan tanggapan untuk menegaskan kembali bahwa asesmen CGS agar tidak mengarahkan reformasi struktural yang bersifat “one size for all” dan perlu mempertimbangkan pentahapan dengan mempertimbangkan kondisi domestik dimana Indonesia saat ini lebih fokus pada penguatan kapasitas melalui perbaikan hambatan di infrastruktur dan menurunkan biaya logistik guna meningkatkan efisiensi ekonomi dan meningkatkan daya saing. Pada IIWG Meeting di Jakarta, isu utama yang dibahas adalah usulan Australia dalam membentuk Global Infrastructure Initiatives (GII). Secara umum negara anggota memberikan respon positif dan mendukung usulan tersebut, namun mempertanyakan kedudukan dan keberlanjutan dari Global Infrastructure Center (GIC) yang diusulkan berada di Sydney dan dibiayai oleh anggota. Beberapa negara, termasuk Indonesia, mengusulkan agar GIC tidak membutuhkan sekretariat khusus, namun berpindahpindah sesuai dengan chair G-20 atau co-chair IIWG (jika masih ada).

3.5. Komunikasi dan Edukasi Kebijakan 3.5.1. Komunikasi Kebijakan Komunikasi kebijakan ditujukan untuk menunjang efektivitas kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Untuk itu Bank Indonesia melakukan berbagai program komunikasi, khususnya mengenai transparansi kebijakan dan pelaksanaan tugasnya kepada publik. Komunikasi kebijakan dilakukan secara bertahap dan terencana, mulai dari pre-launching, launching, sampai dengan post-launching kebijakan. Kegiatan komunikasi dilakukan antara lain melalui focus group discussion, seminar, sosialisasi, talkshow dan publikasi siaran pers. Pada triwulan III-2014, komunikasi kebijakan di bidang moneter umumnya dilakukan untuk menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai pendalaman pasar keuangan. Beberapa kegiatan komunikasi dengan topik diantaranya mengenai transaksi valuta asing dan lindung nilai (hedging). Kegiatan lainnya adalah publikasi Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan (BEMP), Survei Konsumen, dan media cetak Gerai Info. Kegiatan koordinasi juga dilakukan dengan pemerintah melalui rapat koordinasi dan penyampaian keterangan bersama kepada publik.



Sementara komunikasi kebijakan selama triwulan III-2014 dalam bidang pengawasan makroprudensial untuk penguatan stabilitas sistem keuangan dan moneter dilakukan dengan topik Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang makroprudensial. Selain itu juga dilakukan seminar internasional mengenai keuangan syariah inklusif. Komunikasi kebijakan di sistem pembayaran dan pengelolaan uang selama triwulan III-2014 difokuskan pada topik Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) serta kerjasama Bank Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dalam penanganan tindak pidana pemalsuan uang, tindak pidana di bidang sistem pembayaran, dan kegiatan usaha penukaran valuta asing. 3.5.2. Edukasi Kebanksentralan Dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang ilmu kebanksentralan, Bank Indonesia melaksanakan kegiatan pengajaran kebanksentralan. Untuk memperluas area yang dapat dijangkau, Bank Indonesia menjalin kerjasama dengan kalangan akademisi di seluruh Indonesia, khususnya perguruan tinggi. Selain itu, Bank Indonesia juga mengembangkan matakuliah kebanksentralan dan memberikan bantuan dana penelitian terkait topik kebanksentralan. Selama triwulan III-2014, Bank Indonesia telah mengirimkan tenaga pengajar kebanksentralan sebagai dosen tamu ke dua perguruan tinggi masing-masing di Manado dan Bogor yang sudah melaksanakan Nota Kesepahaman (MoU). Selain ke perguruan tinggi, Bank Indonesia bekerjasama dengan Pusdiklat Kejaksaan Republik Indonesia juga memberikan pengajaran kebanksentralan kepada calon jaksa muda. Guna mempererat hubungan dengan akademisi, Bank Indonesia memberikan kesempatan kepada mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang sudah bekerjasama dengan Bank Indonesia untuk melaksanakan kegiatan magang. Peserta magang diharapkan dapat memperoleh pengalaman dalam melakukan penelitian di bidang kebanksentralan. Sampai dengan triwulan III-2014 terdapat 6 mahasiswa yang melakukan magang sebagai asisten peneliti di Bank Indonesia. Peningkatan wawasan dan pengetahuan kebanksentralan kepada kalangan akademisi juga dilakukan melalui kegiatan Training of Trainers (TOT) Kebanksentralan. Pada triwulan III-2014, telah diselenggarakan TOT dengan materi khusus di bidang perkembangan sektor eksternal dan sosialisasi Gerakan Nasional Non Tunai bagi dosen pengampu mata kuliah kebanksentralan perguruan tinggi di wilayah Malang dan Nusa Tenggara Barat. Melalui kegiatan TOT yang bersifat khusus ini, diharapkan pemahaman tentang sektor eksternal dan perkembangan sistem pembayaran non tunai dapat meningkat. Lebih lanjut, Bank Indonesia secara rutin menyelenggarakan lokakarya kebanksentralan di berbagai wilayah di Indonesia. Pada triwulan III-2014, lokakarya kebanksentralan telah diselenggarakan sebanyak 2 kali, yaitu di Pekalongan-Jawa Tengah dan SorongPapua. Melalui penyelenggaraan lokakakarya ini diharapkan para guru SMA/SMK dapat meneruskan pemahaman mengenai kebanksentralan kepada masyarakat, sehingga pemahaman masyarakat tentang kebanksentralan akan semakin meningkat. Pelaksanaan edukasi kepada masyarakat di luar lingkungan perguruan tinggi yaitu: (1) TOT kepada kalangan pemandu museum di wilayah Jakarta; (2) Edukasi Keuangan Inklusif; (3) Edukasi kebanksentralan kepada kalangan SMA/SMK Jabodetabek dalam program Museum


85


Goes to School; serta (4) pengajaran kepada publik dari beragam kalangan yang melakukan kunjungan ke Bank Indonesia. Selain kalangan akademisi dan masyarakat umum, Bank Indonesia juga melaksanakan kegiatan edukasi kepada kalangan profesional, baik berskala nasional maupun internasional. Penyelenggaraan kegiatan ini dilakukan dalam bentuk seminar, forum diskusi dan kursus, yang menghadirkan para pembicara/narasumber dan pengajar dari beragam kalangan, seperti akademisi, praktisi, tokoh/pengamat politik, dan ekonomi baik dalam maupun luar negeri. Pada triwulan III-2014, Bank Indonesia telah melakukan kegiatan forum diskusi dalam bentuk Seminar Internasional di Bali bekerja sama dengan Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan dan Bappenas dengan topik 2014 International Workshop and Conference on Growth Strategies for a Rising Indonesia. Kegiatan internasional lainnya adalah penyelenggaraan International Conference on Economic Modelling 2014 di Bali bekerja sama dengan Ecomod Network, yang diikuti oleh peserta dari 40 negara dan membahas sebanyak 126 economic paper. Lebih lanjut, Bank Indonesia selama triwulan III- 2014 bekerjasama dengan IMF – Singapore Regional Training Institute (IMF-STI), telah menyelenggarakan kegiatan Central Banking Courses untuk kalangan eksternal domestik dan internal bertempat di Bandung. Topik yang dibahas dalam kegiatan dimaksud adalah Macroeconomic Management and Financial Sector Issues. Program lainnya yang telah diselenggarakan pada triwulan III-2014 berupa penyelenggaraan kegiatan pre heating workshop di Makassar bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar. Topik yang dibahas adalah Optimalization of Natural Resources to Support Sustainable Growth. 3.5.3. Komunikasi dengan Investor dan Lembaga Internasional Investor Relations Unit (IRU) Bank Indonesia sebagai single point of contact bagi stakeholders internasional telah melaksanakan berbagai program komunikasi dengan stakeholders utama. Stakeholders utama adalah investor dan opinion leaders yang berpengaruh dalam menentukan persepsi mengenai Indonesia seperti lembaga pemeringkat, lembaga multilateral, think tank, dan akademisi internasional. Sebagai koordinator upaya peningkatan sovereign credit rating Indonesia, IRU melakukan strategi komunikasi yang aktif kepada lembaga pemeringkat (rating agencies). Selama triwulan III-2014, IRU melakukan fasilitasi pelaksanaan annual visit Fitch Ratings dan Japan Credit Rating Agency (JCRA) ke Indonesia masing-masing pada tanggal 23-25 September 2014 dan 23-26 September 2014. Asesmen JCRA menghasilkan afirmasi atas sovereign rating Indonesia pada level BBB+ dan outlook stable pada t 22 Oktober 2014. Sementara, hasil asesmen Fitch belum diterbitkan. Sebagai salah satu sarana diseminasi kepada investor atas berbagai kebijakan dan perkembangan terkini perekonomian Indonesia, pada triwulan III-2014, IRU telah menyelenggarakan investor conference call tanggal 14 Agustus 2014 dengan tema Indonesia Recent Economic Development and Monetary Policy Update Quarter II-2014. Pembicara dalam conference call tersebut adalah Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro – Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan,

86



dan Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan. Keberadaan otoritas perekonomian Indonesia untuk mengklarifikasi dan menegaskan kondisi perekonomian terkini kepada market sangat efektif. Hal ini dan sesuai dengan program komunikasi IRU 2014 untuk meningkatkan market confidence terhadap perekonomian Indonesia yang berada dalam tahap stabilisasi/penyesuaian di tengah berbagai risiko yang bersumber dari domestik dan eksternal. IRU juga melakukan kegiatan investor briefing yang memberikan update kondisi perekonomian Indonesia sebagai informasi penting dalam pengambilan keputusan investasi investor. Selama triwulan III-2014, kegiatan tersebut memperoleh animo yang tinggi dari investor. Hal ini tercermin dari permintaan briefing dari investor sebanyak tujuh kali, melibatkan investor utama dan investor di pasar keuangan lain. Selain menjadi sarana untuk mendiseminasikan informasi mengenai perkembangan perekonomian Indonesia terkini, kegiatan ini juga digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi sehingga diharapkan Bank Indonesia mendapat masukan yang bermanfaat bagi perumusan kebijakan. Dalam rangka penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Valas 2014, IRU Bank Indonesia bersama dengan Kementerian Keuangan melaksanakan Non Deal Roadshow pada 18-25 Agustus 2014 di Kuala Lumpur, Hong Kong, London, Jeddah, Abu Dhabi, dan Dubai. Kegiatan ini mendapat atensi yang besar dari investor, seperti terlihat dari jumlah investor yang ditemui sebanyak lebih dari 50 investor baik dalam bentuk one-on-one maupun group meeting. Dari hasil roadshow, Pemerintah berhasil menghimpun dana sebesar USD1,5 miliar dengan tenor 10 tahun. Berdasarkan jenis investor, alokasi SBSN adalah sebagai berikut: Fund Manager (57%), Banks (28%), Central Banks and sovereign wealth funds (13%), Investor lain (2%). Sementara itu, berdasarkan wilayah, alokasi investor adalah sebagai berikut: Investor Timur Tengah (35%), Asia (20%), Eropa (15%), US (20%), dan Indonesia (10%). Upaya peningkatan persepsi positif mengenai perekonomian Indonesia oleh IRU didukung juga oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Luar Negeri (KPwLN). Dukungan tersebut dengan melaksanakan sejumlah kegiatan hubungan investor yang melibatkan beberapa investor utama sepanjang triwulan III-2014. Terkait dengan kegiatan yang melibatkan investor, KPwLN Tokyo telah melakukan pertemuan dengan Sumitomo Mitsui Trust and Bank, BTMU dan Sumitomo Life masing-masing tanggal 22, 28 dan 29 Agustus 2014. Sementara itu, KPwLN Singapura juga memfasilitasi investor summit yang diselenggarakan pada 22 Agustus 2014. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia bertindak sebagai narasumber dan melibatkan investor fixed income, investor equities, dan economist dari berbagai lembaga keuangan global di Singapura. Pertemuan dengan investor, selain merupakan media yang sangat baik untuk membangun hubungan baik dan menjaga persepsi positif terhadap ekonomi Indonesia, juga menjadi sarana yang efektif untuk mengelaborasi concerns terkait perekonomian Indonesia dan mendapatkan feedback dari mereka. Dalam rangka melakukan diseminasi informasi kepada stakeholder eksternal, IRU senantiasa melakukan pengkinian data dan informasi ekonomi Indonesia secara berkala melalui website IRU Bank Indonesia.


87


88


BAB IV Kapabilitas Intern Bank Indonesia

Dalam rangka mendukung terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok Bank Indonesia yang berlandaskan tata kelola organisasi yang baik, selama triwulan III-2014, Bank Indonesia melaksanakan berbagai kegiatan strategic support yang berpegang pada prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi kepada publik.


4.1. Governance Bank Indonesia melakukan pemilihan jabatan Deputi Gubernur Senior untuk periode 2014-2019.

Dewan Gubernur Bank Indonesia saat ini terdiri dari Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan 4 (empat) Deputi Gubernur. Dengan mekanisme pemilihan Anggota Dewan Gubernur dilakukan secara bertahap (staggering), periode jabatan masing-masing Anggota Dewan Gubernur (ADG) tidak sama. Pada triwulan III-2014, Mirza Adityaswara mengakhiri masa jabatannya sebagai Deputi Gubernur Senior untuk periode 2013-2014. Mirza Adityaswara diusulkan Presiden RI pada jabatan yang sama untuk 5 (lima) tahun ke depan dan dipilih kembali oleh DPR RI untuk menduduki jabatan dimaksud. Pengukuhan jabatan Mirza Adityaswara sebagai Deputi Gubernur Senior periode 2014 - 2019 ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 62/P Tahun 2014. Untuk mendorong integritas Dewan Gubernur dan pegawai Bank Indonesia khususnya menjelang hari raya Idul Fitri, pada triwulan III-2014 Bank Indonesia menegaskan komitmennya kepada publik. Komitmen dalam hal ini adalah untuk tidak menerima dan atau meminta hadiah atau gratifikasi dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung dari seluruh pemangku kepentingan yang berhubungan dengan Bank Indonesia. Lebih lanjut, pegawai Bank Indonesia dan publik didorong untuk melaporkan informasi adanya praktik tersebut kepada Bank Indonesia. Pernyataan komitmen tersebut sejalan dengan prinsip tatakelola lembaga publik yang baik (Good Public Governance) serta penerapan Kode Etik Anggota Dewan Gubernur dan Peraturan Disiplin Pegawai Bank Indonesia.

4.2. Manajemen Strategi dan Kinerja Bank Indonesia mempersiapkan strategi untuk 10 tahun ke depan (20142024).

Pada triwulan III-2014, Bank Indonesia tetap fokus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan mengacu pada strategi yang telah ditetapkan. Sejalan dengan pelaksanaan strategi, Bank Indonesia mulai mempersiapkan serangkaian kegiatan untuk menentukan arah strategis Bank Indonesia sepuluh tahun ke depan. 4.2.1. Penyiapan Pelaksanaan Forum Strategis Bank Indonesia Kegiatan diawali dengan analisis lingkungan strategis baik dari sisi internal maupun eksternal, serta evaluasi pencapaian program kerja Bank Indonesia dalam Board Seminar. Hasil Board Seminar selanjutnya dibahas kembali dengan melibatkan seluruh pimpinan satuan kerja Bank Indonesia dan Kepala Kantor Perwakilan Wilayah pada Board Retreat yang diselenggarakan tanggal 6-7 Agustus 2014. Dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan outlook perekonomian, dilakukan identifikasi tren global yang dapat mempengaruhi pencapaian visi-misi Bank Indonesia sebagai landasan untuk merumuskan arah Kebijakan Moneter, Stabilitas Sistem Keuangan,dan Sistem Pembayaran. Untuk memetakan posisi Bank Indonesia saat ini, Dewan Gubernur juga melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja BI 2014 dalam rangka menentukan Arsitektur Strategis BI di beberapa fungsi utama (Moneter, Stabilitas Sistem Keuangan, Sistem Pembayaran), Kantor Regional, dan fungsi pendukung terutama Sistem Informasi, Sumber Daya Manusia, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern. Sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan, dilakukan seleksi program strategis untuk 10 tahun ke depan dan program kerja Quick Wins 2014 yang dapat mengakselerasi tercapainya visi Bank Indonesia menjadi yang terbaik di regional.

90



Seluruh hasil pembahasan tersebut akan dikomunikasikan kepada seluruh pimpinan satuan kerja Bank Indonesia dan Kepala Kantor Perwakilan Wilayah pada Forum Strategis Bank Indonesia yang direncanakan untuk diselenggarakan pada awal Oktober 2014. 4.2.2. Pencapaian IKU Bank Indonesia Dari sisi pengendalian, Bank Indonesia melakukan progress review triwulanan untuk mengevaluasi pencapaian pelaksanaan tugas Bank Indonesia yang tercermin pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) (Tabel 4.1). Selain realisasi target IKU yang telah disepakati, pencapaian kinerja Bank Indonesia juga diukur dengan menggali persepsi masyarakat melalui survei dan Focus Group Discussion (FGD). Tabel 4.1 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bank Indonesia Triwulan III-2014 No.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Target

A. Stabilitas Nilai Rupiah IKU .1 Tingkat inflasi (IHK) yoy IKU .2 Efektivitas transmisi kebijakan moneter* B. Kondisi Moneter Stabil IKU. 3 Rata-rata volatilitas nilai tukar Rp/USD IKU .4 Tingkat keyakinan terhadap kredibilitas kebijakan moneter**. C. Sistem keuangan stabil dan efisien IKU .5 Indeks Stabilitas Sistem Keuangan IKU .6 Tingkat keyakinan terhadap kredibilitas kebijakan makroprudensial** IKU .7 Tingkat kehandalan sistem pembayaran BI (RTGS, SSSS, SKN) • Tingkat kehandalan sistem pembayaran (RTGS, SSSS, SKN) • % Downtime layanan aplikasi kritikal SP dan infrastruktur pendukung D. Sistem Pembayaran aman, efisien, dan lancar IKU .8 Peningkatan transaksi SP retail (APMK dan uang elektronik) IKU .9 Tingkat ketersediaan dan kualitas uang layak edar • Tingkat soil level • Terpenuhinya permintaan jumlah dan pecahan ULE oleh perbankan • Pembukaan kas titipan baru

Triwulan III-2014

4,5%± 1% 4,53 Efektif Efektif Maksimal 12% 10,59% Minimal 4,5 (skala 1-6) 4,83 Maksimal 2,0 0,79 Minimal 4,5 (skala 1-6) 4,84 Minimal 100% 105,02% >99,95% 99,98% 100% 110% 1,8 x PDB (Q3: 1,20 x PDB) 1,55 x PDB 100% (Q3: 75%) 90,50% Minimal 6 4,7 100% 100% 5 (Q3: 3) 3

Pencapaian indikator kinerja utama Bank Indonesia triwulan III2014 membaik, khususnya inflasi IHK yang telah kembali pada kisaran target.

*) Pengukuran melalui pengukuran efektivitas transmisi pada 4 jalur transmisi kebijakan moneter, yaitu suku bunga, nilai tukar, likuiditas, dan ekspektasi inflasi. **) Pengukuran dilakukan oleh lembaga survey independen yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Secara umum, pada akhir triwulan III-2014 pencapaian target IKU Bank Indonesia mengalami perbaikan dari triwulan sebelumnya, khususnya di bidang moneter. Tingkat inflasi IHK telah kembali pada kisaran target dengan berkurangnya dampak kenaikan BBM bersubsidi yang dilakukan di pertengahan tahun 2013. Secara komponen, inflasi inti terkendali sejalan dengan kondisi domestik dan eksternal yang mendukung. Inflasi volatile food terjaga, didukung oleh kecukupan pasokan. Di sisi lain, inflasi administered prices meningkat sehubungan dengan penyesuaian besaran subsidi energi listrik. 4.2.3. Progress Inisiatif Bank Indonesia Untuk mengakselerasi pencapaian sasaran strategis dan IKU BI 2014, Dewan Gubernur telah menetapkan 12 Program Kerja Inisiatif (PK Inisiatif ) yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan. PK Inisiatif dilaksanakan mengacu pada Initiative Charter yang memuat kegiatan utama dan target deliverable yang harus dicapai. Perkembangan pelaksanaan inisiatif sampai dengan triwulan III-2014 secara umum sesuai dengan rencana kegiatan yang telah dijadwalkan.

Pelaksanaan program kerja inisiatif secara umum tercapai sesuai dengan Initiative Charter yang telah disepakati.


91


Bidang Moneter: Di bidang moneter dilaksanakan dua inisiatif, yakni: 1. Inisiatif No. 1. Memperkuat kerangka kerja bauran kebijakan Bank Indonesia yang mengintegrasikan kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran untuk mendukung tercapainya sasaran inflasi nasional.

Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat pengendalian inflasi dari sisi permintaan dan penawaran. Hingga triwulan III-2014, telah diselesaikan beberapa kegiatan antara lain penyusunan kerangka kebijakan utama Bank Indonesia yang akan menjadi acuan implementasi kerangka kerja bauran kebijakan, kajian term structure suku bunga sebagai sasaran operasi moneter, pedoman pembentukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), dan kajian rekomendasi program ketahanan pangan. Selain itu, saat ini tengah dilaksanakan beberapa kegiatan penguatan kelembagaan, kualitas serta komunikasi Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) dan TPID.

2. Inisiatif No. 2. Mengoptimalkan strategi pengelolaan nilai tukar yang mencerminkan kondisi fundamental untuk mendukung ketahanan eksternal.

Tujuan utama inisiatif ini adalah untuk mewujudkan stabilitas nilai tukar yang sesuai dengan keseimbangan internal dan eksternal. Hingga triwulan III-2014, beberapa kegiatan masih dalam proses penyelesaian, antara lain kajian mekanisme pembentukan nilai tukar yang konvergen, dan monitoring rata-rata transaksi harian, rasio volume transaksi spot foreign exchange terhadap PDB dan volume perdagangan.

Bidang Stabilitas Sistem Keuangan: Di bidang stabilitas sistem keuangan dilaksanakan tiga inisiatif, yaitu: 3. Inisiatif No. 3. Memperkuat strategi mewujudkan pasar keuangan yang dalam dan efisien untuk mendukung efektivitas transmisi kebijakan dan pembiayaan sektor produktif.

Inisiatif ini bertujuan mendorong terwujudnya pasar keuangan yang dalam dan efisien melalui kebijakan yang dapat menciptakan instrumen pasar keuangan baru dalam mendukung pembiayaan sektor produktif. Sampai dengan triwulan III-2014, selain telah dilakukan penerbitan code of market conduct serta sosialisasinya, juga telah diselesaikan penyempurnaan ketentuan terkait netting settlement, lindung nilai kepada Bank Indonesia, dan Net Open Position bank/ Posisi Devisa Netto. Beberapa ketentuan dan kajian lainnya masih dalam proses penyelesaian.

4. Inisiatif No. 4. Memperkuat dan mendorong Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) termasuk mewujudkan makroprudensial yang efektif dalam menjaga ketahanan, intermediasi, dan efisiensi sistem keuangan nasional. Inisiatif ini bertujuan memperkuat dan mendorong SSK termasuk mewujudkan makroprudensial yang efektif dalam menjaga ketahanan, intermediasi, dan efisiensi sistem keuangan nasional. Sampai dengan triwulan III-2014, telah diselesaikan kerangka kerja macroprudential surveillance yang menjadi kerangka dalam pengawasan makroprudensial dan pedoman pengaturan makroprudensial, ketentuan ekstern (PBI dan Surat Edaran Ekstern) pengaturan dan pengawasan makroprudensial, draft ketentuan pelaksanaan intern mengenai makroprudensial dan kerangka stabilitas sistem keuangan. Selain itu telah dilakukan juga implementasi database makroprudensial, Network Attached Storage (NAS) dan Sistem Informasi Makroprudensial.

92



5. Inisiatif No. 5. Memperkuat sinergi dan kolaborasi BI dengan pihak terkait dalam rangka mengembangkan sektor riil, UMKM, dan akses keuangan.

Inisiatif ini bertujuan mewujudkan keuangan inklusif yang terarah, efisien, dan sinergis. Sampai dengan triwulan III-2014, telah diselesaikan kegiatan perluasan pelaksanaan edukasi keuangan inklusif kepada masyarakat. Kegiatan lainnya yang masih dalam proses penyelesaian antara lain fasilitasi bantuan pemerintah kepada masyarakat melalui Layanan Keuangan Digital (LKD), penguatan ketahanan pangan, penciptaan wirausaha baru, dan penyediaan informasi harga komoditas di tingkat produsen (Sistem Informasi Harga bagi Petani dan Nelayan/SIPN).

Bidang Sistem Pembayaran: Di bidang sistem pembayaran dilaksanakan dua inisiatif, sebagai berikut: 6. Inisiatif No. 6. Meningkatkan efisiensi transaksi perekonomian melalui implementasi Gerbang Pembayaranan Nasional (GPN) dan perluasan penggunaan instrumen non tunai.

Inisiatif ini bertujuan mendorong inovasi pembayaran ritel melalui fasilitasi penggunaan uang elektronik dan meningkatkan efisiensi industri pembayaran ritel di Indonesia. Sampai dengan triwulan III-2014, telah diimplementasikan fitur G2P (Government to People) untuk penyaluran bantuan Kementerian Sosial RI, pencanangan Gerakan Nasional Non Tunai baik di Jakarta oleh Kantor Pusat BI maupun di daerah lainnya oleh Kantor Perwakilan Wilayah BI sekaligus sosialisasi dan penyelenggaraan transaksi nontunai di beberapa kampus guna mendukung implementasi less cash society (LCS).

7. Inisiatif No. 7. Meningkatkan ketersediaan uang layak edar (ULE).

Inisiatif ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan uang rupiah yang berkualitas baik dalam jumlah yang cukup dan denominasi sesuai kebutuhan. Kegiatan utama inisiatif dilakukan dalam bentuk pembangunan Sentra Pengelolaan Uang (SPU). Sampai dengan triwulan III-2014, telah dilakukan persiapan untuk penyusunan request for solution (RFS) dan penilaian teknis atas usulan desain fasilitas Sentra Pengelolaan Kas dan Depo Kas utama.

Bidang Kapabilitas Intern : Di bidang kapabilitas intern dilaksanakan lima inisiatif, yakni: 8. Inisiatif No. 8. Strategi penguatan manajemen keuangan dan pengendalian anggaran yang mendukung kinerja BI melalui pengembangan Sistem Keuangan Bank Indonesia (SKBI). Tujuan inisiatif ini adalah menyempurnakan SKBI melalui pengembangan aplikasi yang terintegrasi. Perkembangan sampai dengan triwulan III-2014 antara lain telah diselesaikannya ketentuan internal untuk desain utama Sistem Keuangan Bank Indonesia. 9. Inisiatif No. 9. Mengembangkan organisasi dan menerapkan sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) yang efektif dan efisien, serta kultur baru BI.

Tujuan inisiatif ini adalah penyempurnaan sistem MSDM, pemenuhan kebutuhan SDM secara kuantitas dan kualitas, serta perilaku pegawai yang selaras dengan nilai-nilai strategis. Sampai dengan triwulan III-2014, telah dilakukan beberapa penyempurnaan kebijakan pengelolaan SDM. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan III-2014

93


10. Inisiatif No. 10. Membangun persepsi positif BI di dalam dan luar negeri.

Tujuan inisiatif ini adalah memperkuat aliansi strategis dan meningkatkan persepsi positif terhadap Bank Indonesia. Sampai dengan triwulan III-2014, telah dilakukan penyusunan strategi komunikasi kepada stakeholders internasional (investor utama dan lembaga credit rating) untuk membentuk persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia, analisis kepentingan Indonesia di fora internasional, implementasi pengembangan Layanan Informasi Publik, evaluasi visitor center dan integrasi call center, implementasi aplikasi contact center, dan pelaksanaan pengembangan fisik call center dan visitor center (Tahap I).

11. Inisiatif No. 11. Memantapkan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia-Otoritas Jasa keuangan (OJK) pasca pengalihan fungsi pengawasan bank ke OJK.

Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan terlaksananya pengalihan fungsi perbankan, perijinan, pengaturan, dan pengawasan perbankan ke OJK tepat waktu dan kualitas. Sampai dengan triwulan III-2014, telah diselesaikan petunjuk pelaksanaan mekanisme kerja makroprudensial-mikroprudensial, sosialisasi perlindungan konsumen sistem pembayaran, edukasi dan sosialisasi arah kebijakan sistem pembayaran ke depan, serta implementasi dan sosialisasi penggunaan Sistem Informasi Perbankan (SIP) Modul Syariah dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Publik (SAK ETAP). Kegiatan pengalihan dokumen masih dalam proses penyelesaian sampai dengan akhir tahun.

12. Inisiatif No. 12. Menyusun arsitektur fungsi strategis Bank Indonesia (AFSBI).

Inisiatif ini secara khusus dilakukan untuk mendorong maksimalisasi potensi organisasi untuk mewujudkan Visi Bank Indonesia tahun 2024. Upaya ini juga sejalan dengan peran Bank Indonesia pasca UU No. 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan, yang mengharuskan Bank Indonesia untuk menyesuaikan arah, struktur maupun tata kerja organisasinya. Hingga triwulan III-2014, telah diselesaikan desain arsitektur fungsi strategis Bank Indonesia yang terdiri dari 5 Tema Transformasi dan 25 Program Strategis jangka panjang yang telah ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur.

4.3. Manajemen Risiko Bank Indonesia melakukan pemantauan dan pengendalian risiko-risiko strategis yang muncul pada triwulan III-2014.

94

Dalam rangka implementasi program transformasi Bank Indonesia, dilakukan penguatan tata kelola dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bank Indonesia. Penguatan fungsi manajemen risiko dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh fungsi manajemen risiko di Bank Indonesia dalam suatu departemen yang terpisah dari satuan kerja yang melaksanakan fungsi-fungsi utama. Pemisahan fungsi pengelolaan risiko tersebut akan meningkatkan independensi risk officer dalam dalam melakukan asesmen dan pemantauan risiko-risiko pada departemen yang memiliki eksposur risiko tinggi. Fungsi pengelolaan risiko juga akan diperkuat dengan pemantauan dan pengendalian risiko terkait faktor eksternal, penetapan risk appetite/tolerance berdasarkan sasaran strategis Bank Indonesia, evaluasi kecukupan manajemen risiko dalam proses bisnis satuan kerja, dan pelaksanaan Business Continuity Management (BCM). Pembentukan Departemen Pengelolaan Risiko ditargetkan selesai pada akhir triwulan IV-2014.



Peningkatan level organisasi manajemen risiko tersebut sejalan dengan rencana penyempurnaan framework Manajemen Risiko Bank Indonesia (MRBI) yang mengacu pada Framework The Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO) Enterprise Risk Management (ERM). Dengan demikian, COSO ERM akan menjadi acuan utama dalam penyusunan metodologi, mekanisme kerja, dan pelaksanaan tugas-tugas pokok Departemen yang menjalankan fungsi manajemen risiko. Dalam implementasi BCM, Departemen dimaksud akan menjadi leader dalam penyempurnaan framework dan pengaturan Manajemen Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia (MKT-BI), sehingga dapat memudahkan pelaksanaan BCM. Secara berkala, Bank Indonesia telah mengidentifikasi dan memonitor risiko-risiko strategis Bank Indonesia termasuk upaya pengendalian risiko yang dituangkan dalam Early Warning System/Risk Alert. Dari sisi pengelolaan risiko di satuan kerja, telah dilakukan review terhadap hasil penilaian risiko inheren dan sistem pengendalian risiko oleh satuan kerja (self assessment), serta tindak lanjut penyempurnaannya. Untuk meningkatkan peran risk officer dalam mengelola risiko di satuan kerja, telah diselenggarakan Pertemuan Tahunan Risk Officer. Dalam pertemuan tersebut dibahas kembali hasil review penilaian risiko satuan kerja, rencana penguatan penerapan asesmen risiko dalam bahan Rapat Dewan Gubernur, dan perkembangan praktek pengelolaan risiko terkini. Melalui pembahasan tersebut, Risk Officer diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan profil risiko dan Risk Alert agar mampu mengidentifikasi risiko secara akurat, sehingga dapat ditetapkan risk response maupun control activities yang tepat dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Bank Indonesia. Selain penilaian risiko secara berkala, evaluasi risiko juga dilakukan dalam penyusunan dan penyempurnaan ketentuan internal, penyelenggaraan kerja sama dengan pihak eksternal, dan rencana penyelenggaraan proyek tertentu. Ke depan, peranan tersebut akan semakin ditingkatkan dengan adanya penambahan fungsi penasihat risiko (risk advisory), yang akan bekerja sama dengan satuan kerja untuk memastikan terciptanya manajemen risiko yang memadai dalam setiap proses bisnis satuan kerja.

4.4. Audit Intern Proses pencapaian sasaran strategis Bank Indonesia dikawal melalui pelaksanaan fungsi audit intern yang meliputi kegiatan audit (assurance) dan konsultansi (consulting) terhadap aspek tata kelola organisasi (governance), manajemen risiko (risk management), dan pengendalian intern (internal control) dalam operasional kegiatan Bank Indonesia. Kegiatan audit selama triwulan III-2014 dilakukan dengan mengidentifikasi dan memetakan kembali proses bisnis di Bank Indonesia sehubungan adanya penyesuaian organisasi akibat beralihnya fungsi pengawasan bank ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemetaan kembali proses bisnis tersebut bertujuan untuk meyakini kesesuaian proses aktual dengan ketentuan, yang secara bertahap telah dilakukan terhadap 6 area yaitu Logistik, Keuangan Inklusif, Pengelolaan Uang, Keuangan Intern, Sistem Informasi dan Statistik. Sampai dengan triwulan III-2014, pelaksanaan audit tahunan telah mencapai 86,21% dari rencana yang ditetapkan. Kegiatan konsultansi diberikan untuk internal Bank Indonesia dalam rangka perbaikan implementasi dan desain ketentuan.

Bank Indonesia melakukan audit proses bisnis sehubungan dengan pengalihan fungsi pengawasan bank ke OJK dan melaksanakan audit tahunan sesuai rencana yang ditetapkan.


95


Bank Indonesia juga senantiasa melakukan penyelesaian temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan – Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) sejak 1999 sampai dengan 2013. Sampai dengan triwulan III-2014, penyelesaian tindak lanjut temuan BPK-RI telah mencapai 86,59% atau sebanyak 1.562 butir dari total 1.804 butir temuan. Fungsi Audit Intern Bank Indonesia secara terus menerus disempurnakan mengacu pada Roadmap Pengembangan 2014 – 2018 yang mencakup aspek Sumber Daya Manusia, aspek Kebijakan dan Prosedur, aspek Struktur Organisasi, serta aspek Database dan Sistem Informasi Audit Intern (SIAI).

4.5. Keuangan Intern Dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas anggaran, Bank Indonesia telah melakukan pembahasan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) 2015 dengan DPR RI.

Pelaksanaan kebijakan manajemen keuangan intern diarahkan dalam upaya meningkatkan pelaksanaan good governance dan memelihara sustainabilitas keuangan Bank Indonesia guna mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia mencatat surplus sebelum pajak sebesar Rp38.814 miliar atau meningkat 103,75% dibandingkan dengan surplus tahun 2013, dengan total penerimaan sebesar Rp63.785 miliar dan total beban sebesar Rp24.971 miliar. Surplus tersebut dipengaruhi besarnya penerimaan dari selisih kurs transaksi valas dan pendapatan bunga, serta beban biaya kegiatan pengendalian moneter. Total aset Bank Indonesia mencapai sebesar Rp1.786.032 miliar atau meningkat sebesar 8,33% dibandingkan dengan total aset tahun 2013. Kenaikan total aset tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset valas dalam bentuk giro dan deposito serta kenaikan jumlah Surat Berharga Negara RI yang dimiliki Bank Indonesia. Bank Indonesia melaksanakan realisasi Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) 2014 dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia dengan tetap berlandaskan pada prinsip transparansi, efektivitas, dan kepatutan. Sampai dengan triwulan III-2014, realisasi ATBI 2014 untuk Pos Penerimaan sebesar Rp63.785 miliar (158,98% dari ATBI 2014 yang terdiri dari penerimaan operasional sebesar Rp20.955 miliar dan penerimaan kebijakan sebesar Rp42.830 miliar. Sedangkan Pos Pengeluaran sebesar Rp24.609 miliar (79,92% dari ATBI 2014) yang terdiri dari pengeluaran operasional sebesar Rp4.089 miliar dan pengeluaran kebijakan sebesar Rp20.520 miliar. Pada triwulan III-2014, Dewan Gubernur telah menetapkan Rencana ATBI 2015. Penetapan tersebut dilakukan setelah ATBI Operasional 2015 memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 15 September 2014. Disamping itu, ATBI Kebijakan juga telah dilaporkan secara khusus kepada DPR pada 30 September 2014. Dalam rangka implementasi Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI), selama triwulan III-2014 Bank Indonesia telah melakukan diseminasi kepada stakeholders terutama auditor ekstern, akademisi, dan praktisi bank sentral lainnya. Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, Bank Indonesia saat ini sedang menyusun Tax Management Framework (TMF) dengan ruang lingkup yang terdiri dari penyusunan tax strategic plan, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian pajak.

96



4.6. Sistem Informasi Pengelolaan Sistem Informasi (SI) Bank Indonesia bertujuan untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas baik di sektor Moneter, Stabilitas Sistem Keuangan (SSK), Sistem Pembayaran (SP), dan Manajemen Intern (MI). Pada triwulan III-2014, terus dilakukan pengembangan sistem terkait pada bidang stabilitas moneter khususnya pada kegiatan pengelolaan operasi moneter dan nilai tukar, koordinasi dengan pemerintah, implementasi kebijakan devisa hasil ekspor, dan pengelolaan database statistik dan survei untuk mendukung perumusan kebijakan. Di bidang moneter, telah diimplementasikan aplikasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, aplikasi Devisa Hasil Ekspor (DHE), serta beberapa aplikasi lainnya yang terkait dengan operasi moneter, survei, dan sistem tresuri. Guna mendukung sektor SSK, telah dikembangkan beberapa aplikasi khususnya terkait pengawasan makroprudensial, program pendalaman pasar keuangan, dan program keuangan yang inklusif.

Bank Indonesia mengarahkan pengembangan sistem informasi untuk mendukung proses perumusan dan kebijakan.

Pengawasan makroprudensial akan didukung oleh aplikasi database makroprudensial dan dashboard makroprudensial yang berfungsi sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan. Untuk mendukung program pendalaman pasar keuangan, saat ini tengah dikembangkan aplikasi yang mendukung kebijakan term deposit valas syariah yang saat ini dalam proses pengujian bersama industri terkait. Selain itu, untuk mendukung program keuangan yang inklusif saat ini dalam proses pengembangan aplikasi sistem informasi keuangan inklusif dengan menggunakan financial identity number. Dukungan SI terhadap sektor SP diwujudkan melalui operasional dan pengembangan aplikasi sistem pembayaran baik tunai maupun non-tunai. Terkait dengan sistem pembayaran tunai, saat ini telah diimplementasikan aplikasi layanan perkasan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pengedaran uang. Sementara itu terkait sistem pembayaran non-tunai, saat ini juga tengah dikembangkan aplikasi sistem pembayaran dengan nilai besar maupun ritel. Kedua aplikasi tersebut sedang dalam persiapan untuk dilakukan pengujian oleh industri terkait. Dukungan SI kepada sektor SP juga dilakukan dengan meningkatkan sistem pengawasan industri sistem pembayaran. Dalam rangka meningkatkan koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) khususnya terkait pertukaran informasi lembaga jasa keuangan, pada akhir 2013 telah dibentuk Forum Koordinasi Pertukaran Informasi dan Sistem Pelaporan Lembaga Jasa Keuangan (FKPISP). Forum tersebut secara aktif melakukan pertemuan untuk memenuhi kebutuhan informasi Bank Indonesia dan OJK. Saat ini, forum tersebut telah menghasilkan beberapa kesepakatan berupa prosedur kerja koordinasi pertukaran informasi yang menjadi dasar operasional di kedua lembaga. Guna meningkatkan kualitas pengelolaan dan layanan SI secara keseluruhan, telah dilaksanakan beberapa program peningkatan efisiensi dan efektivitas antara lain integrasi informasi, perbaikan tata kelola, dan peningkatan kapabilitas data center (DC). Integrasi informasi dilakukan end-to-end, yang diawali dengan penyempurnaan sistem pelaporan melalui penerapan metode eXtensible Business Reporting Language (XBRL) pada sistem pelaporan bank. Saat ini metode pelaporan tersebut telah diterapkan pada pelaporan perbankan syariah dan ruang lingkupnya akan diperluas ke sistem pelaporan lainnya. Selain perbaikan pada sistem pelaporan, saat ini juga tengah dilakukan penyempurnaan pada sistem data warehouse dan aplikasi penunjang pengambilan keputusan (dashboard).


97


Pembangunan DC baru berada pada tahap akhir instalasi penyediaan infrastruktur. Peningkatan kapabilitas DC dilakukan melalui penerapan teknologi terkini dan penerapan standar internasional yakni tier-3 Telecommunications Industry Association (TIA) 942. Pembangunan DC baru tersebut direncanakan selesai pada akhir tahun 2014, dan secara bertahap akan dilakukan migrasi dari DC saat ini. Bank Indonesia melakukan penyempurnaan organisasi dan pemenuhan SDM sesuai Arsitektur Fungsi Strategis Bank Indonesia.

4.7. Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) 4.7.1. Penyempurnaan Organisasi Bank Indonesia Terkait dengan penyempurnaan organisasi Bank Indonesia, pada triwulan III–2014 telah dilakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Pembahasan bersama satker terkait dalam menyusun model bisnis Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) Propinsi. 2. Persiapan Repository pemetaan proses binis Bank Indonesia. 3. Persiapan launching KPwDN Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Propinsi Papua Barat (termasuk finalisasi SE Intern KPwDN). 4. Persiapan Leadership Engine, kebijakan rekrutmen, dan manajemen jalur karir. 4.7.2. Pemenuhan dan Pengembangan SDM Mempertimbangkan kebutuhan SDM berdasarkan perencanaan kebutuhan SDM tahun 2014 s.d. 2018, Bank Indonesia melakukan pemenuhan dari eksternal melalui rekrutmen calon pegawai dan dari internal melalui mutasi dan promosi pegawai di berbagai level/ jabatan. Program pengembangan SDM yang dilaksanakan pada triwulan III-2014 adalah: a. On Boarding, ditujukan bagi calon pegawai baru sebagai pembekalan pengetahuan dan praktikal melalui klasikal dan On the Job Training (OJT). b. Leadership Development Program (LDP): yakni pembekalan aspek–aspek kepemimpinan baik teknis maupun perilaku yang ditujukan untuk pegawai yang memperoleh kenaikan jabatan/kepangkatan. c. Competency Development Program (CDP), ditujukan untuk pengembangan kompetensi yang dilakukan melalui kegiatan Peningkatan Mutu Ketrampilan (PMK) dalam bentuk short course, seminar, benchmarking, dll. d. Program Tugas Belajar (PTB), pengembangan pegawai yang bersifat jangka panjang dengan melaksanakan program tugas belajar S2 maupun S3 baik di dalam negeri maupun di luar negeri. e. Penugasan dan Attachment/Technical Assistance: Program pengembangan pegawai Bank Indonesia yang bersifat penugasan (lebih dari 1 tahun), attachment dan technical assistance (kurang dari 1 tahun) baik di lembaga negara, pemerintah atau perusahaan swasta di dalam negeri atau diluar negeri.

98



Program penugasan dilakukan antara lain di International Monetary Fund (IMF), Asean Macro Economics Research Office (AMRO), Islamic Reasearch and Training Institute (IRTI), dan lembaga dalam negeri seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Sekretariat Wakil Presiden, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara itu, program attachment dilakukan di lembaga internasional seperti Deutsche Bundesbank, Reserve Bank of Australia, De Nederlandsche Bank, Australian Prudential Regulation Authority, dan The South East Asian Central Banks (SEACEN) Center.

f. International Conference, Workshop, Course: Program kegiatan internasional dalam bentuk seminar, workshop, maupun pelatihan. Pelaksanaannya bekerjasama dengan lembaga-lembaga internasional seperti The SEACEN Center, Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Toronto Centre dan Deutsche Bundesbank. 4.7.3. Transformasi Budaya Kerja BI Pada triwulan III–2014, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut: 1. Survei tingkat awareness budaya kerja Bank Indonesia secara online yang dilakukan mulai tanggal 14 s.d 19 Juli 2014, 2. Kegiatan monitoring implementasi change program di 23 satker KP dan 9 KPw Wilayah pada tanggal 16 s.d. 18 Juli 2014, dan 3. Workshop feedback hasil monitoring dan implementasi change program tahun 2014 pada tanggal 3 s.d. 5 September 2014 yang diikuti oleh 115 Change Coordinator dan Change Agents dari seluruh satuan kerja yang ada di Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan Dalam Negeri. 4.7.4. Pengelolaan Pegawai Bank Indonesia di OJK Dalam rangka penyusunan paket kebijakan SDM yang kondusif baik bagi Bank Indonesia maupun OJK, telah dilakukan penyusunan perjanjian pengelolaan remunerasi pengalihkerjaan pegawai Bank Indonesia ke OJK dan telah disampaikan ke OJK pada tanggal 20 Agustus 2014.

4.8. Aspek Hukum Aktualisasi fungsi, tugas, dan kewenangan Bank Indonesia dalam rangka mencapai tujuannya, dilakukan dalam bentuk pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasional. Kebijakan Bank Indonesia dapat berupa pernyataan posisi (stance), keputusan (decision), ataupun penetapan suatu peraturan (regulation). Agar setiap kebijakan dan pelaksanaan kegiatan operasional Bank Indonesia senantiasa memenuhi aspek governance serta sejalan dengan prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (rule of law) maka diperlukan adanya suatu fungsi hukum di Bank Indonesia. Bentuk fungsi hukum yang dibutuhkan tersebut berupa pemberian opini/advis hukum dalam rangka perumusan, penetapan, dan pelaksanaan suatu kebijakan serta kegiatan operasional Bank Indonesia, serta pelaksanaan kuasa mewakili di dalam dan di luar

Pada triwulan III-2014, Bank Indonesia menghasilkan 25 ketentuan yang terdiri dari 9 PBI, 6 SE Ekstern, 1 PDG, dan 9 SE Intern di bidang moneter, sistem keuangan, sistem pembayaran, dan kapabilitas intern.


99


pengadilan (litigasi dan alternative dispute resolution/ADR), dengan didukung oleh kegiatan penelitian hukum dan pemberian bantuan hukum kepada setiap pelaksana tugas kedinasan Bank Indonesia. Dalam rangka melaksanakan tugas Bank Indonesia secara efektif, diperlukan dukungan perangkat peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum. Oleh karena itu, Bank Indonesia senantiasa berpartisipasi dalam penyusunan Naskah Akademik, Rancangan Undang-Undang (RUU), dan rancangan peraturan perundang-undangan lainnya. Pada triwulan III-2014, Bank Indonesia melakukan pembahasan RUU yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas Bank Indonesia antara lain (i) RUU tentang Perbankan, (ii) RUU tentang Bank Indonesia, dan (ii) RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (redenominasi). Selanjutnya, dalam rangka koordinasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, Bank Indonesia juga melakukan pembahasan internal dan eksternal mengenai keterkaitan tugas dan wewenang Bank Indonesia dengan materi RUU tentang Usaha Perasuransian dan RUU tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal. Selain itu, Bank Indonesia turut berkontribusi dalam penyusunan RPP, antara lain (i) RPP tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), (ii) RPP tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, (iii) RPP tentang Pembawaan Uang Tunai dan Instrumen Pembayaran Lain ke Dalam/ke Luar Daerah Pabean Indonesia, dan RPP tentang Perlindungan Data Elektronik Strategis. Guna mendukung pengembangan dan pembangunan hukum nasional serta dalam rangka pendalaman materi yang akan diatur dalam RUU tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia telah melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi seperti Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada untuk melakukan penelitian hukum mengenai peran Bank Indonesia sebagai Lender of The Last Resort (LoLR) dan dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk melakukan penelitian hukum mengenai Aspek Hukum Sistem Pembayaran dalam Sistem Perdagangan Elektronik (e-commerce). Bank Indonesia selalu berusaha memperbaiki produk hukum yang berlaku di Bank Indonesia yaitu Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Dewan Gubernur, Surat Edaran Bank Indonesia, serta Keputusan pejabat Bank Indonesia dengan menyesuaikan dengan kondisi hukum saat ini. Salah satu peraturan yang sedang diatur kembali adalah peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia agar sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pelaksanaan fungsi hukum pada sektor SSK dan SP dilakukan dalam penyusunan Peraturan Bank Indonesia mengenai kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank serta penyusunan Surat Edaran Bank Indonesia mengenai tata cara pelaksanaan perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran. Hal tersebut guna memastikan keharmonisan dan keselarasan pengaturan pada setiap Peraturan Bank Indonesia dan peraturan pelaksanaan yang akan dikeluarkan, termasuk pembahasan mengenai kebijakan-kebijakan di sektor SSK dan SP yang terkait dengan makroprudensial, pendalaman pasar keuangan, program keuangan inklusif, dan kewajiban penggunaan rupiah. Untuk penguatan kerjasama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, telah dilaksanakan fungsi hukum dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan mekanisme kerjasama, koordinasi, pertukaran informasi serta pengelolaan dan penggunaan dokumen. Selain itu, pelaksanaan fungsi hukum juga dilakukan dalam penyusunan kerjasama/nota kesepahaman dengan berbagai instansi untuk memastikan bahwa kerjasama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan kebijakan yang

100



diambil oleh Bank Indonesia. Penyusunan kerjasama/nota kesepahaman tersebut antara lain mengenai (i) kerjasama dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, (ii) pedoman kerja mengenai tata cara pelaksanaan penanganan dugaan tindak pidana di bidang sistem pembayaran dan kegiatan usaha penukaran valuta asing, (iii) koordinasi dalam rangka meningkatkan transaksi non-tunai untuk layanan keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, (iv) kerjasama dalam rangka peningkatan kemandirian narapidana dan klien pemasyarakatan, dan (v) koordinasi pemberantasan rupiah palsu. Sedangkan pada sektor moneter, pelaksanaan fungsi hukum adalah terkait penyusunan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) mengenai (i) operasi moneter syariah, (ii) transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara bank dengan pihak domestik, (iii) transaksi valuta asing terhadap Rupiah antara bank dengan pihak asing, (iv) perubahan transaksi lindung nilai kepada bank dan (v) perubahan transaksi swap lindung nilai kepada Bank Indonesia. Pada triwulan III-2014, Bank Indonesia menghasilkan 25 peraturan baik yang diberlakukan kepada eksternal maupun internal Bank Indonesia di bidang moneter, sistem pembayaran, dan manajemen intern. Ketentuan eksternal yang dikeluarkan terdiri dari 9 Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan 6 Surat Edaran Ekstern (SE Ekstern). (daftar ketentuan PBI dan SE Ekstern sebagaimana lampiran). Sementara itu, ketentuan internal yang diterbitkan terdiri dari 1 Peraturan Dewan Gubernur dan 9 Surat Edaran Intern.

4.9. Program Sosial Bank Indonesia Tema Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) pada 2014 adalah “Mendorong Pembangunan Ekonomi yang Kuat, Berkesinambungan, dan Inklusif” yang diimplementasikan dalam beberapa aspek, yaitu aspek ekonomi, edukasi publik, pendidikan, sosial, keagamaan, lingkungan hidup, kesehatan, kebudayaan dan bencana alam. Sampai dengan triwulan IIl-2014, penyerapan PSBI sebesar 33% atau senilai Rp32.3 miliar. Pelaksanaan kegiatan terdiri dari pelaksanaan program – program pengembangan ekonomi yang dilakukan di beberapa Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah, pemberian bantuan sosial kepada masyarakat, penyaluran program beasiswa, dan peningkatan dan pemahaman masyarakat akan ilmu pengetahuan. Program pengembangan ekonomi antara lain dilaksanakan melalui pembuatan demplot screen house komoditas cabai di Bandar Lampung, pengembangan kebun bergizi di Cirebon, pengembangan kampung hortikultura dan komoditas cabai di Tasikmalaya, pengembangan komoditas hortikultura di Pekanbaru, pengembangan sarana prasarana pertanian di Medan, pengembangan komoditas tepung mokaf di Bengkulu, pengembangan kelompok ternak di Ternate, pengembangan budidaya itik di Palembang, pelatihan inovasi keripik melinjo di Serang.

Pelaksanaan PSBI pada triwulan III2014 mencakup di bidang pengembangan ekonomi, pemberian bantuan sosial dan beasiswa, serta peningkatan pengetahuan masyarakat.

Pemberian bantuan di bidang sosial dan pendidikan antara lain disalurkan melalui renovasi/pembangunan sarana prasarana pendidikan dan keagamaan, serta penyaluran program beasiswa kepada 5 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang berada di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Palu dan Bengkulu. Untuk Program di bidang edukasi masyarakat antara lain dilakukan melalui dukungan penyelenggaraan seminar, talkshow dan kegiatan akademis lainnya yang bermanfaat dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia Triwulan III-2014

101


102


Lampiran Produk Hukum Bank Indonesia Triwulan III - 2014


103

1. PERATURAN BANK INDONESIA No

Nomor PBI

Tanggal

1

16/11/PBI/2014

1 Juli 2014

Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial

2

16/12/PBI/2014

24 Juli 2014

Operasi Moneter Syariah

3

16/13/PBI/2014

24 Juli 2014

4

16/14/PBI/2014

24 Juli 2014

Perihal

Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2014 Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Kertas Khusus Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2014 dalam Bentuk Uang Rupiah Kertas Bersambung

5

16/15/PBI/2014 11 September 2014 Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank

6

16/16/PBI/2014 17 September 2014 Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Domestik

7

16/17/PBI/2014 17 September 2014 Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank dengan Pihak Asing

8

16/18/PBI/2014 17 September 2014 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/8/PBI/2013 Tentang

9

Transaksi Lindung Nilai Kepada Bank

16/19/PBI/2014 17 September 2014 Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 Tentang

Transaksi SWAP Lindung Nilai Kepada Bank Indonesia

2. SURAT EDARAN EKSTERN No

104

Nomor SE

Tanggal

Perihal

1

16/11/DKSP

22 Juli 2014

Penyelenggaraan Uang Elektronik (Electronic Money)

2

16/12/DPAU

22 Juli 2014

Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital dalam Rangka Keuangan Inklusif

Melalui Agen Layanan Keuangan Digital Individu

3

16/13/DPM

Tata Cara Penempatan Berjangka (Term Deposit) Syariah dalam Valuta Asing

4

16/14/DPM

17 September 2014 Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik

5

16/15/DPM

17 September 2014 Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Asing

6

16/16/DKSP

30 September 2014 Tata Cara Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran

24 Juli 2014


Daftar Istilah

Administered Prices :

Komponen inflasi berupa harga-harga barang dan jasa yang diatur Pemerintah, misalnya harga bahan bakar minyak dan tarif tenaga listrik.

BI Rate

:

Suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.

Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement (BI-RTGS)

:

Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement, merupakan sistem transfer dana secara elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

Bank Indonesia – Scripless Securities : Settlement System (BI-SSSS)

Bank Indonesia – Scripless Securites Settlement System, merupakan sarana transaksi dan penatausahaan Surat Berharga secara elektronik dengan Bank Indonesia. BI-SSSS terhubung langsung dengan Peserta, Penyelenggara, dan sistem BI-RTGS untuk setelmen dana.

Cadangan Devisa

:

Cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia yang tercatat pada sisi aktiva neraca Bank Indonesia, yang antara lain berupa emas, uang kertas asing, dan tagihan dalam bentuk giro, deposito berjangka, wesel, surat berharga luar negeri dan lainnya dalam valuta asing kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri.

Capital Adequacy Ratio :

Rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang mungkin dihadapi oleh bank.

Dana Pihak Ketiga

Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

:

Deflasi :

Penurunan harga-harga barang dan jasa secara umum.

Defisit/surplus Transaksi Berjalan

:

Selisih antara defisit/surplus pada neraca perdagangan dengan defisit/ surplus pada neraca jasa-jasa. Surplus pada neraca perdagangan ditandai oleh lebih besarnya ekspor daripada impor. Sedangkan surplus pada neraca jasa-jasa ditandai oleh lebih besarnya pembayaran yang diterima pihak asing di luar negeri daripada pembayaran pihak asing kepada pihak di dalam negeri.

Deposit Facility :

Fasilitas penempatan dana perbankan di Bank Indonesia dalam rangka operasi moneter.


105

Devisa Hasil Ekspor

106

:

Devisa yang diterima eksportir dari hasil kegiatan ekspor.

Emerging Market :

Kelompok negara-negara dengan ekonomi yang berkembang pesat yang antara lain tercermin dari perkembangan pasar keuangan dan industrialisasi.

Financial Inclusion/ : (Keuangan Inklusif)

Pemberian layanan keuangan dengan biaya terjangkau untuk segmen masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Forum Koordinasi Stabilitas Sistem : Keuangan

Forum yang bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar lembaga dalam memelihara stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta memperkuat ketahanan dalam menghadapi gejolak ekonomi. Lembaga yang menjadi anggota forum dimaksud yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Otoritas Jasa Keuangan.

Governance :

Tata kelola organisasi yang baik dan sehat.

Giro Wajib Minimum

:

Jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga.

Gross Domestic Product (Produk Domestik Bruto)

:

Indikator ekonomi yang mencerminkan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu.

Indeks Stabilitas Sistem Keuangan :

Indikator kinerja stabilitas sistem keuangan Indonesia secara keseluruhan yang mencakup perbankan, pasar saham dan pasar obligasi, dan membantu mengidentifikasi potensi tekanan di sistem keuangan.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK)

:

Kenaikan harga barang yang diukur dari perubahan indeks konsumen, yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat luas.

Inflasi inti

:

Komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang dan ekspektasi inflasi. Inflasi inti diperoleh dari angka inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen volatile foods dan administered prices.

Inflation Targeting : Framework

Kerangka kebijakan moneter forward-looking yang secara transparan dan konsisten diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi beberapa tahun ke depan yang secara eksplisit ditetapkan dan diumumkan kepada publik.

Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR)

:

Suku bunga indikasi penawaran dalam transaksi Pasar Uang Antar Bank di Indonesia yang berasal dari kontributor JIBOR.

Jakarta Interbank Spot Dollar Rate : (JISDOR)

Kurs referensi harga USD/IDR berdasarkan kurs transaksi valuta asing terhadap rupiah antarbank di pasar domestik secara real time.


Kliring :

Perhitungan utang piutang antara para peserta kliring secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan suat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan (clearing).

Layanan Keuangan Digital (LKD)

:

Kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis mobile maupun berbasis web dalam rangka keuangan inklusif.

Lender of The Last Resort :

Salah satu fungsi utama bank sentral dalam menjaga stabilitas sistem perekonomian yakni dengan pemberian kredit atau pembiayaan kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek yang disebabkan oleh terjadinya mismatch dalam pengelolaan dana.

Lending facility :

Fasilitas penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada Bank dalam rangka operasi moneter.

Less Cash Society :

Masyarakat yang terbiasa memakai alat pembayaran non-tunai.

Loan to Deposit Ratio (LDR)

:

Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank umum.

Likuiditas :

Kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat; sebuah perusahaan dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya (liquidity).

Makroprudensial :

Pendekatan regulasi keuangan yang bertujuan memitigasi risiko sistem keuangan secara keseluruhan.

Mikroprudensial :

Pendekatan regulasi keuangan yang terkait dengan pengelolaan lembaga keuangan secara individu agar tidak membahayakan kelangsungan usahanya.

National Payment Gateway (NPG)

:

Kebijakan yang menitikberatkan pada upaya mengarahkan industri pembayaran untuk bekerjasama menciptakan platform standar sistem atau infrastruktur yang dapat digunakan secara bersama.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) :

Suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item finansial.

Neraca Transaksi Berjalan

:

Bagian dari neraca pembayaran yang mencatat lalu lintas barang dan jasa suatu negara.

Non Performing Loan (NPL)

:

Kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.


107

:

Pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui Operasi Pasar Terbuka dan Koridor Suku Bunga (Standing Facilities).

Pasar Uang Antar Bank (PUAB O/N) :

Kegiatan pinjam meminjam dalam rupiah dan/atau valuta asing antar Bank Konvensional dengan jangka waktu satu hari (overnight).

Protokol Manajemen Krisis (PMK)

:

Pedoman dan tata cara dalam melaksanakan langkah-langkah pencegahan dan penanganan krisis.

Repurchase Agreement (Repo) :

Transaksi penjualan instrumen keuangan antara dua belah pihak yang diikuti dengan perjanjian dimana pada tanggal yang telah ditentukan di kemudian hari akan dilaksanakan pembelian kembali atas instrumen keuangan yang sama dengan harga tertentu yang disepakati.

Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

:

Surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.

Surat Berharga Negara (SBN)

:

Surat berharga yang terdiri dari Surat Utang Negara dalam mata uang Rupiah dan Surat Berharga Negara Syariah dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia

:

Sistem transfer dana elektronik yang meliputi kliring debet dan kliring kredit yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional.

Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)

:

Suku bunga terendah yang digunakan sebagai dasar bagi bank dalam penentuan suku bunga kredit yang dikenakan kepada nasabah bank.

Surat Utang Negara (SUN)

:

Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku.

Swap :

Transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian atau penjualan tunai (spot) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka yang dilakukan secara simultan dengan pihak yang sama dan pada tingkat premi atau diskon dan kurs yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah

:

Tim lintas instansi yang melakukan pemantauan perkembangan inflasi daerah dan mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait pengendalian inflasi.

Uang Kartal

:

Uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank Indonesia dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia.

Operasi Moneter

108


Uang Kartal yang Diedarkan

:

Uang yang berada di masyarakat dan di khasanah perbankan.

Volatile food :

Komponen inflasi IHK yang dominan dipengaruhi oleh kejutan dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun internasional.

Yield :

Imbal hasil.


109

Daftar Singkatan ADG : Anggota Dewan Gubernur AFSBI : Arsitektur Fungsi Strategis Bank Indonesia APMK : Alat Pembayaran Menggunakan Kartu ASEAN : The Association of Southeast Asian Nations ATBI : Anggaran Tahunan Bank Indonesia ATM : Anjungan Tunai Mandiri BBM : Bahan Bakar Minyak BI : Bank Indonesia BI-RTGS : Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement System BI-SILK : Bank Indonesia-Sistem Informasi Layanan Kas BI-SSSS : Bank Indonesia-Scripless Security Settlement System BPS : Badan Pusat Statistik bps : Basis Point BUMN : Badan Usaha Milik Negara CIKUR : Ciri-ciri Keaslian Uang Rupiah DF : Deposit Facilities DHE : Devisa Hasil Ekspor DPK : Dana Pihak Ketiga DPR RI : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia D-SIB : Domestic Systemically Important Bank EKU : Estimasi Kebutuhan Uang EMEAP : Executives’ Meeting of East Asia Pacific Central Banks FASBI : Fasilitas Simpanan Bank Indonesia FASBIS : Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah FKSSK : Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan FPJP : Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek FX : Foreign Exchange GDP : Gross Domestic Product GNNT : Gerakan Nasional Non-Tunai GWM : Giro Wajib Minimum IDI : Informasi Debitur Individual IHK : Indeks Harga Konsumen IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan IKNB : Industri Keuangan Non Bank IKU : Indikator Kinerja Utama IMF : International Monetary Fund IRU : Investor Relations Unit

110


JIBOR : Jakarta Interbank Offered Rate KI : Kredit Investasi KK : Kredit Konsumsi KMK : Kredit Modal Kerja KPR : Kredit Perumahan Rakyat KPwDN BI : Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia KPwLN BI : Kantor Perwakilan Luar Negeri Bank Indonesia KTI : Kawasan Indonesia Timur KUPVA BB : Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank KUR : Kredit Usaha Rakyat LCS : Less Cash Society LKD : Layanan Keuangan Digital LOLR : Lender of The Last Resort LPG : Liquefied Petroleum Gas LTV : Loan to Value MKT-BI : Manajemen Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia MRBI : Manajemen Risiko Bank Indonesia NAB : Nilai Aktiva Bersih NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia NPG : National Payment Gateway NPI : Neraca Pembayaran Indonesia NPL : Non Performing Loan OIC : Organization for Islamic Cooperation OJK : Otoritas Jasa Keuangan OM : Operasi Moneter OPT : Operasi Pasar Terbuka PBI : Peraturan Bank Indonesia PDB : Produk Domestik Bruto PDG : Peraturan Dewan Gubernur Pemilu : Pemilihan Umum Perum Peruri : Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia PK Inisiatif : Program Kerja Inisiatif PMA : Penanaman Modal Asing PMK : Protokol Manajemen Krisis PP : Perusahaan Pembiayaan PSBI : Program Sosial Bank Indonesia PUAB O/N : Pasar Uang Antar Bank Overnight qtq : quarter to quarter RDG : Rapat Dewan Gubernur Repo : Repurchase Agreement RR-SBN : Reverse Repo-Surat Berharga Negara SBI : Sertifikat Bank Indonesia SBIS : Sertifikat Bank Indonesia Syariah SBN : Surat Berharga Negara


111

SE : Surat Edaran SF : Standing Facilities SHPR : Survei Harga Properti Residensial SID : Sistem Informasi Debitur SIPN : Sistem Informasi bagi Petani dan Nelayan SIT : System Integration Test SK : Survei Konsumen SKDU : Survei Kegiatan Dunia Usaha SKNBI : Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia SKSR : Survei Khusus Sektor Riil SOP : Standard Operating Procedure SP : Survei Perbankan SPE : Survei Penjualan Eceran SPIME : Survei Proyeksi Indikator Makro Ekonomi SSK : Stabilitas Sistem Keuangan SULNI : Statistik Utang Luar Negeri Indonesia SUSPI : Statistik Utang Sektor Publik Indonesia TD : Term Deposit TPI : Tim Pengendali Inflasi TPID : Tim Pengendali Inflasi Daerah UKM : Usaha Kecil dan Menengah ULE : Uang Layak Edar ULN : Utang Luar Negeri UMKM : Usaha Mikro Kecil dan Menengah UPB : Uang Pecahan Besar UPK : Uang Pecahan Kecil UTLE : Uang Tidak Layak Edar UU : Undang-Undang UYD : Uang Kartal yang Diedarkan Valas : Valuta Asing yoy : year on year

112


Triwulan III. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia

Recommend Documents