Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III 2015

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III 2015 Ruang Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau

Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III 2015 Ruang Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau

Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan 1 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III-2015

Executive Summary Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai peran sangat strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor PMK-169/PMK.01/2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Evaluasi pelaksanaan anggaran berkaitan tentang penilaian pelaksanaan anggaran, seperti operasionalisasi/teknis pelaksanaan anggaran, kendala-kendala pembayaran, teknis keterlaksanaan kegiatan, dan isu-isu terkait pelaksanaan anggaran lainnya. Dalam pelaksanaanya, evaluasi pelaksanaan anggaran dilakukan melalui kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran (EPA). Dalam rangka melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran triwulan III-2015, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion sebagai berikut: a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja modal infrastruktur terkait jalan jembatan, sumber daya air, dan listrik perdesaan; fasilitas pelabuhan laut dan fasilitas pelabuhan udara; dan gedung dan bangunan. b. Evaluasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi Kepulauan Riau pada satuan kerja Kementerian Kesehatan, satuan kerja Non Kementerian Kesehatan dengan penyerapan 0 persen dan penyerapan 1-25 persen. Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Anggaran triwulan III tahun 2015 dapat digambarkan perkembangan pelaksanaan anggaran lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau adalah: Kategori Pelaksanaan Gambaran Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pagu Anggaran Pagu triwulan III-2015 mengalami kenaikan 23,47% menjadi Rp.6.172,00 milyar daripada awal tahun anggaran sebesar Rp.4.998,95 milyar. Realisasi Anggaran Realisasi triwulan III-2015 lebih rendah dibanding realisasi nasional. Realisasi nasional sebesar 44,23%, sedang lingkup Kanwil Provinsi Kepulauan Riau sebesar 43,96% lebih rendah 0,27%. Realisasi terbesar pada Kepolisian Negara RI, Perpustakaan Nasional RI dan Kementerian Pertahanan. Realisasi pada tiga Kementerian tersebut di atas 75%. Rencana Penarikan Tingkat ketepatan rencana penarikan dana pada triwulan III-2015 Halaman III DIPA adalah 73,30%. Tingkat deviasi paling tinggi terjadi pada bulan Agustus sebesar 32,55% dan sebaliknya tingkat deviasi paling rendah pada bulan Juli sebesar 23,44%. Revisi Anggaran Revisi DIPA selama triwulan III-2015 sebanyak 307 revisi. Revisi yang disahkan oleh DJA sebanyak 143 revisi dan yang disahkan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 164 revisi. Pengelolaan UP TUP Jumlah UP selama triwulan III-2015 terus mengalami penurunan dari bulan Juli sampai bulan September. Jumlah SP2D-TUP mengalami peningkatan namun jumlah uang TUP mengalami penurunan. Pertanggungjawaban UP melalui SPM-GUP mengalami peningkatan selama triwulan III-2015. Kontrak dan Kontrak yang terdaftar sampai dengan triwulan III-2015 sebanyak 438 Penyelesaian Tagihan kontrak dengan nilai Rp.490.189.501.785. Penyampaian kontrak ke KPPN yang mengalami keter-lambatan adalah 84,70%. Keterlambatan tersebut terjadi pada 32 K/L. i | daftar EPA

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Anggaran triwulan III tahun 2015, dapat ditarik kesimpulan bahwa rendahnya penyerapan anggaran karena terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaan anggaran pada bidang infrastruktur, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Berbagai permasalahan yang mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran ditarik kesimpulan sebagai berikut: a. Infrastruktur 1) Keterlambatan pelaksanaan proses lelang. 2) Adanya restrukturisasi Kementerian Negara/Lembaga. 3) Keterlambatan persetujuan kontrak tahun jamak. 4) Dana output cadangan yang belum bisa direalisasikan dan blokir b. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 1) Penghematan belanja perjalanan dinas; 2) Keterlambatan penerimaan DIPA, keterlambatan penunjukan pejabat perbendaharaan, dan keterlambatan penerbitan petunjuk teknis pelaksanaan; 3) Kegiatan masih dalam proses lelang. 4) Kegiatan masih dalam proses e-purchasing; 5) Perencanaan pengadaan barang/jasa yang kurang baik Berdasarkan kesimpulan dalam hasil EPA triwulan III-2015, dapat diusulkan rekomendasi kebijakan sebagai berikut: a. Infrastruktur 1) Satker agar mempercepat proses lelang dan berkoordinasi dengan unit layanaan pengadaan barang/jasa. 2) Satuan kerja yang mengalami prestrukturisasi agar segera melakukan revisi terhadap perubahan nomenklatur, dan mengikuti ketentuan sehubungan restrukturisasi; 3) Satker segera mengajukan ijin kontrak multy years ke Kementerian Keuangan 4) Terkait pemanfaatan dana outpur cadangan, satuan kerja bersangkutan harus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan. b. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 1) Satker agar mempercepat proses lelang dan berkoordinasi dengan unit layanaan pengadaan barang/jasa. 2) Kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana agar dijadwalkan dengan tepat waktu pelaksanaan kegiatan dan pencairannya. 3) Adanya pengawasan dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota kepada SKPD yang mengelola dan dekonsentrasi dan tugas pembantuan agar sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. 4) SKPD dekonsentrasi dan tugas pembantuan harus lebih aktif berkoodinasi dan berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian/Lembaga. 5) Terkait pencairan dana APBN agar berkoordinasi dengan KPPN setempat dan terkait revisi anggaran agar berkoordinasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau.

ii | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III-2015

Daftar Isi

EXECUTIVE SUMMARY

I

DAFTAR ISI

III

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

V

BAB I. PENDAHULUAN

1

1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

1 2 2 3

LATAR BELAKANG TUJUAN PELAKSANAAN

FOCUS GROUP DISCUSSION

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN TRIWULAN III 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

7

PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN RENCANA PENARIKAN DANA HALAMAN III DIPA VS REALISASI ANGGARAN REVISI ANGGARAN PENGELOLAAN UP DAN GU DATA KONTRAK DAN PENYELESAIAN TAGIHAN

7 8 11 12 13 15

BAB III. PENUTUP

19

3.1. KESIMPULAN 3.1.1. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN BELANJA MODAL INFRASTRUKTUR 3.1.2. EVALUASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU 3.2. REKOMENDASI 3.2.1. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN BELANJA MODAL INFRASTRUKTUR 3.2.2. EVALUASI DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU 3.3. RENCANA TINDAK LANJUT

19 19 21 22 22 23 24

iii | daftar EPA

Daftar Gambar dan Tabel Gambar 1 Pergerakan Pagu DIPA Triwulan III 2015 di Provinsi Kepulauan Riau; halaman 7 Gambar 2 Komposisi Pagu DIPA Triwulan III 2015 di Provinsi Kepulauan Riau; halaman 8 Gambar 3 Deviasi Halaman III DIPA Triwulan III 2015; halaman 11 Gambar 4 Pengelolaan UP Selama Triwulan III 2015 di Provinsi Kepulauan Riau; halaman 13 Tabel 1 Pelaksanaan Focus Group Discussion Triwulan III-2015; halaman 3 Tabel 2 Perubahan Pagu Anggaran Restrukturisasi K/L di Provinsi Kepulauan Riau; halaman 7 Tabel 3 Pagu Realiasi Anggaran APBN 2015 di Provinsi Kepulauan Riau; halaman 9 Tabel 4 Pagu Realisasi Anggaran Per-Program APBN 2015 Triwulan III di Provinsi Kepulauan Riau; halaman 10 Tabel 5 Pagu Realisasi Anggaran Per-Kegiatan APBN 2015 Triwulan III di Provinsi Kepulauan Riau; halaman 11 Tabel 6 Deviasi Penarikan Dana Triwulan III-2015 di Provinsi Kepulauan Riau; halaman 12 Tabel 7 Revisi DIPA Triwulan III-2015 di Provinsi Kepulauan Riau; halaman 13 Tabel 8 Permasalahan UP Triwulan III-2015 di Provinsi Kepulauan Riau; halaman 14 Tabel 9 Permasalahan TUP Triwulan III-2015 di Provinsi Kepulauan Riau; halaman 14 Tabel 10 Penyampaian Data Kontrak Triwulan III-2015 di Provinsi Kepulauan Riau; halaman 15 Tabel 11 Keterlambatan Penyampaian Data Kontrak Triwulan III-2015 di Provinsi Kepulauan Riau; halaman 15 Tabel 12 Penyelesaian Tagihan Kontrak Triwulan III-2015 di Provinsi Kepulauan Riau; halaman 16 Tabel 13 Tagihan Kontrak Triwulan III-2015 yang Belum Ditagihkan di Provinsi Kepulauan Riau; halaman 17

v | daftar EPA

Bab I. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Salah satu keberhasilan dalam mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dinilai dari pelaksanaan anggaran yang berjalan dengan baik. Hal tersebut mendorong penyelesaian tingkat capaian kinerja yang dihasilkan dan realisasi anggaran berjalan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Berbagai kebijakan reformasi dalam pengelolaan Keuangan Negara telah dilaksanakan. Kebijakan dengan tujuan agar pengelolaan Keuangan Negara dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dan akuntabel. Sistem penganggaran berbasis kinerja, perencanaan kas yang lebih baik, pelaksanaan lelang secara elektronik, perbaikan sistem yang mendukung kelancaran pencairan merupakan berbagai reformasi pengelolaan Keuangan Negara yang dibangun untuk mendukung keberhasilan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel. Dalam pelaksanaannya, masalah-masalah pelaksanaan anggaran yang terjadi saat ini masih relatif sama dengan periode-periode tahun anggaran sebelumnya. Berbagai masalah pelaksanaan anggaran yang masih sering terjadi hingga saat ini antara lain: a) penumpukan penyerapan anggaran pada akhir tahun; b) keterlambatan penunjukan pejabat perbendaharaan; c) keterlambatan pelaksanaan lelang; d) keterbatasan pengetahuan para pejabat perbendaharaan/pengelola keuangan; e) keterlambatan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan; f) penundaan penyelesaian pekerjaan dan masalah pelaksanaan anggaran lainnya. Dalam rangka mengantisipasi permasalahan-permasalahan tersebut dan untuk mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja Pemerintah maka diperlukan suatu proses pengendalian. Salah satu proses pengendalian dilakukan melalui kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran pada satuan kerja penerima APBN. Evaluasi pelaksanaan anggaran sangat penting untuk melihat perkembangan pelaksanaan anggaran dalam periode yang telah ditetapkan. Dalam evaluasi tersebut akan dilakukan suatu penilaian dan pengukuran terhadap pelaksanaan aggaraan dan diikuti dengan identifikasi serta analisis terhadap permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan anggaran. Evaluasi pelaksanaan anggaran ini sangat penting dilakukan sehingga perkembangan pelaksanaan anggaran dapat terlihat dan permasalahan yang timbul dapat teridentifikasi. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai peran sangat strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor PMK-169/PMK.01/2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Berbagai evaluasi yang dilaksanakan terkait pelaksanaan anggaran adalah terkait penilaian pelaksanaan anggaran, seperti operasionalisasi/teknis pelaksanaan anggaran, kendala-kendala pembayaran, teknis keterlaksanaan kegiatan, dan isu-isu terkait pelaksanaan anggaran lainnya. Dalam pelaksanaanya, pelaksanaan evaluasi pelaksanaan anggaran dilakukan melalui kegiatan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan anggaran (EPA). Kegiatan EPA serta pelaporan hasil pelaksanaannya dilaksanakan setiap triwulan. Penyusunan EPA secara

1 | isi EPA

Triwulanan dilaksanakan agar dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan lebih cepat. Fokus utama EPA terutama EPA Triwulan III adalah melakukan identifikasi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan anggaran yang terjadi pada Triwulan III-2015.

1.2. Tujuan Evaluasi pelaksanaan anggaran memiliki beberapa tujuan. Tujuan utama dalam penyusunan evaluasi tersebut antara lain: a. Identifikasi isu-isu pelaksanaan anggaran yang terjadi hingga tingkat satuan kerja; b. Identifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait pelaksanaan anggaran; c. Menilai pelaksanaan anggaran. Penilaian mencakup apakah telah dilaksanakan dengan baik, mencapai target keluarannya, memenuhi tujuannya, memberikan dampak seperti yang diharapkan, dan hal-hal lainnya. d. Memberikan rekomendasi kebijakan, strategi implementasi, mekanisme pelaksanaan anggaran yang bersifat teknis dan aplikatif; e. Merumuskan tindak lanjut perbaikan pelaksanaan anggaran untuk periode berikutnya; Selain tujuan tersebut, evaluasi pelaksanaan anggaran disusun untuk kepentingan manajerial. Kepentingan manajerial tersebut berkaitan dalam pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan APBN, antara lain: a. bagi Kementerian Keuangan, sebagai masukan bagi pengambilan kebijakan anggaran; b. bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sebagai bahan perumusan regulasi, strategi pembinaan dalam rangka memperbaiki kinerja pelaksanaan anggaran; c. bagi Kementerian Negara/Lembaga dan satuan kerjanya, sebagai bahan masukan untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan anggaran beserta dengan persiapanpersiapan dalam perencanaan dan penganggaran di waktu yang akan datang; d. bagi Pemerintah Daerah terkait, K/L maupun satker yang menjadi tanggung jawabnya, untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan hal-hal teknis pelaksanaan keuangan pusat dan daerah sehingga dapat digunakan untuk mengharmonisasikan kebijakan fiskalnya; e. bagi masyarakat umum, sebagai alat kontrol pelaksanaan APBN yang diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan pemerintah; f. bagi pihak Swasta, sebagai informasi terkait keikutsertaan dalam aktivitas pemerintah.

1.3. Pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada triwulan III tahun 2015 dilaksanakan beberapa tahapan pelaksanaan. Berbagai kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran dengan satuan kerja dengan metode Focus Group Discussion, antara lain: a. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Modal Infrastruktur b. Evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Kepulauan Riau Focus Group Discussion selama triwulan III tahun 2015 dilaksanakan pada bulan Agustus dan September 2015.

2 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III-2015

Tabel 1 Pelaksanaan Focus Group Discussion Triwulan III-2015 FGD

Pelaksanaan Waktu Tempat

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Modal Infrastruktur Jalan Jembatan, Sumber Daya Air, dan Listrik Selasa, Ruang Rapat Perdesaan 5 Agustus 2015 Kanwil DJPB Fasilitas Pelabuhan Laut dan Fasilitas Rabu, Provinsi Pelabuhan Udara 6 Agustus 2015 Kepulauan Selasa, Riau Gedung dan Bangunan 11 Agustus 2015

Peserta

7 satker 5 satker 10 satker

Evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Kepulauan Riau Jumat, Satuan Kerja Kementerian Kesehatan Ruang Rapat 11 satker 18 September 2015 Kanwil DJPB Satuan Kerja Non Kementerian Kesehatan Jumat, Provinsi 23 satker dengan Penyerapan 0% 18 September 2015 Kepulauan Satuan Kerja Non Kementerian Kesehatan Selasa, Riau 14 satker dengan Penyerapan 1%-25% 22 September 2015 Sumber: Kanwil DJPB Provinsi Kepulauan Riau

1.4. Focus Group Discussion Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) selama triwulan III tahun 2015 telah dilaksanakan selama 6 kali. Pelaksanaan FGD tersebut adalah: a. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Modal Infrastruktur: Jalan Jembatan, Sumber Daya Air, dan Listrik Perdesaan Latar Belakang: Pelaksanaan dan pertangungjawaban kegiatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, sumber daya air, dan listrik. Maksud: mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur lingkup Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian ESDM di Provinsi Kepulauan Riau. Tujuan: mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan memberikan langkah-langkah strategis dan tepat dalam kegiatan pelaksanaannya. Peserta: Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum: 1) Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau 3) Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Kepulauan Riau 4) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Provinsi Kepulauan Riau. 5) Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera IV Provinsi Kepulauan Riau Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 6) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Satuan Kerja Kementerian ESDM : 7) Listrik Perdesaan Kepulauan Riau

3 | isi EPA

b. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Modal Infrastruktur: Fasilitas Pelabuhan Laut dan Fasilitas Pelabuhan Udara Latar Belakang: Pelaksanaan dan pertangungjawaban kegiatan pembangunan infrastruktur fasilitas pelabuhan laut dan fasilitas penunjang pelabuhan udara. Maksud: mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur lingkup Kementerian Perhubungan di Provinsi Kepulauan Riau. Tujuan: mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan memberikan langkah-langkah strategis dan tepat dalam kegiatan pelaksanaannya. Peserta: 1) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjungpinang 2) Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Karimun 3) Kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Pulau Sambu 4) Distrik Navigasi Tanjungpinang 5) Unit Pelayanan Pelabuhan Tanjunguban c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Modal Infrastruktur: Gedung dan Bangunan Latar Belakang: Pelaksanaan dan pertangungjawaban kegiatan belanja modal pembangunan infrastruktur gedung/bangunan serta belanja modal peralatan dan mesin. Maksud: mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan belanja modal pembangunan gedung/bangunan serta belanja modal peralatan dan mesin pada 10 (sepuluh) Satuan Kerja yang mendapatkan alokasi dana signifikan di Provinsi Kepulauan Riau namun penyerapan anggarannya masih rendah. Tujuan: mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan memberikan langkah-langkah strategis dan tepat dalam kegiatan pelaksanaannya. Peserta: 1) Pengadilan Negeri Tanjungpinang (Mahkamah Agung) 2) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam (Kementerian Keuangan) 3) Pangkalan Sarana Operasi DJBC Tanjung Balai Karimun (Kementerian Keuangan) 4) LPMP Provinsi Kepulauan Riau (Kementerian Pendidikan Nasional) 5) Politeknik Batam (Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi) 6) Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang (Kemenristekdikti) 7) BPS Provinsi Kepulauan Riau (Badan Pusat Statistik) 8) Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau 9) BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau 10) Kantor Kementerian Agama Kota Batam d. Evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Kepulauan Riau: Lingkup Kementerian Kesehatan Latar Belakang: Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran pada SKPD lingkup Kementerian Kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau secara umum masih rendah sebesar 8,91 persen dari total pagu Rp.74,61 milyar sampai dengan 9 September 2015. Maksud: meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada triwulan IV.


Tujuan: mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi SKPD pengelola dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Kementerian Kesehatan di Provinsi Kepulauan. Peserta: 1) Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau 2) Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang 3) Dinas Kesehatan Kota Batam (2 satker) 4) Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan 5) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas

6) Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun 7) Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga 8) Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna 9) RSUD Provinsi Kepulauan Riau 10) RSUD Batu Haji

e. Satuan Kerja Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Kepulauan Riau: Satuan Kerja dengan Penyerapan 0 persen Latar Belakang: Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran pada SKPD pengelola dana DK dan TP di Provinsi Kepulauan Riau, terdapat SKPD yang belum melakukan penyerapan sampai dengan 9 September 2015. Maksud: meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada triwulan IV. Tujuan: mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi SKPD pengelola dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi Kepulauan. Peserta: 1) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2) Satuan Polisi Pamong Praja Kepulauan Riau 3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan 4) Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Karimun 5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna 6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lingga 7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang 8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau 9) Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau 10) Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau 11) Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau 12) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau 13) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tanjungpinang 14) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna 15) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas 16) Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Kehutanan (KP2K) Kota Batam 17) Dekonsentrasi Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau 18) Dinas Kebudayan dan Pariwisata Propinsi Kepulauan Riau 19) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan 20) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau 21) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau 22) Kantor Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Riau 23) Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau f. Satuan Kerja Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Kepulauan Riau: Satuan Kerja dengan Penyerapan 1-25 persen Latar Belakang: Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran pada SKPD pengelola dana DK dan TP di Provinsi Kepulauan Riau, terdapat SKPD yang belum melakukan penyerapan sampai dengan 9 September 2015.

5 | isi EPA

Maksud: meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada triwulan IV. Tujuan: mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi SKPD pengelola dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi Kepulauan. Peserta: 1)Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun 2)Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas 3)Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau 4)Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau 5)Dinas Kelautan Perikanan, Pertanian, Kehutanan dan Energi Kota Tanjungpinang 6)Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Batam 7)Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau 8)Dinas Tenaga Kerja Kota Batam 9)Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau 10) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan 11) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Batam 12) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lingga 13) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau 14) Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau


Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III 2.1. Pagu Anggaran Pagu anggaran adalah alokasi dana atau batas maksimum anggaran yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada Kementeriaan Negara/Lembaga untuk setiap program pemerintah sebagai acuan dalam pelaksanaan APBN. Pada awal tahun 2015, seluruh Kementerian Negara/Lembaga di Provinsi Kepulauan Riau memperoleh alokasi dana sebesar Rp.4.998,95 milyar. Seiring perubahan kebutuhan dan kebijakan maka alokasi dana tersebut dapat berubah.

dalam mlyaran Rupiah

Gambar 1 Pergerakan Pagu DIPA Triwulan III Tahun 2015 di Provinsi Kepulauan Riau 7,000

21.38% 6,067.82

6,000 5,000

6,218.15

24%

6,172.00 19%

4,998.95

4,000

14%

3,000

9%

2,000

2.48%

1,000 -

0.00%

Januari

Pagu

Juli

4%

Agustus

-0.74%

-1%

September

Perubahan

Sumber: PA Perbendaharaan

Pagu anggaran meningkat signifikan pada awal triwulan III-2015 namun kemudian menunjukkan penurunan hingga mencapai Rp.6.172,00 milyar pada akhir triwulan III2015. Perubahan tersebut didorong oleh beberapa hal diantaranya penambahan pagu, restrukturisasi Kementerian Negara/Lembaga, dan pengurangan pagu.

Tabel 2 Perubahan Pagu Anggaran Akibat Restrukturisasi Kementerian Negara/Lembaga di Provinsi Kepulauan Riau BA

Kementerian Negara/Lembaga

042 Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggI

Perubahan Pagu 277,999,461,000

043 Kementerian Lingkungan Hidup

(1,599,999,990)

067 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

14,306,067,000

111 Badan Nasional Pengelola Perbatasan 999 Bendahara Umum Negara

750,000,000 70,412,519,000


7 | isi EPA

Terdapat 26 Kementerian Negara/Lembaga yang mendapat penambahan pagu dengan penambahan yang sangat signifikan seperti pada Kementerian Perhubungan dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang mencapai Rp.483,51 milyar. Pengurangan pagu terjadi pada 10 Kementerian Negara/ Lembaga dengan pengurangan terbesar pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mencapai Rp.16,31 milyar. Sedangkan perubahan karena restrukturisasi Kementerian Negara/Lembaga terjadi pada lima Kementerian Negara/Lembaga. Terdapat penambahan empat Kementerian Negara/Lembaga dan penghapusan satu Kementerian Negara. Pagu Kementerian Negara/Lembaga di Provinsi Kepulauan Riau pada triwulan III2015 sebesar Rp.6.172,00 milyar yang digunakan untuk pelaksanaan APBN oleh 48 Kementerian Negara/Lembaga.

Gambar 2 Komposisi Pagu DIPA Triwulan III Tahun 2015 di Provinsi Kepulauan Riau

Lainnya 20.40%

BA022 20.32%

BA042 4.50% BA025 4.99%BA015

BA112 18.21%

5.11% BA012 5.45% BA060 6.22%

BA033 14.80%

Pagu anggaran terbesar di Provinsi Kepulauan Riau disusun oleh delapan Kementerian Negara/ Lembaga. Pagu tersebut memiliki porsi 79,68 persen dalam total pagu anggaran di Provinsi Kepulauan Riau. Pagu tertinggi adalah pagu anggaran Kementerian Perhubungan. Setelahnya adalah pagu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Kementerian Pekerjaan Umum. Ketiga pagu Kementerian tersebut memiliki besaran diatas 10 persen. Sumber: PA Perbendaharaan

2.2. Realisasi Anggaran Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Kementerian Negara/Lembaga melakukan realisasi anggaran untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan/kegiatannya. Di Provinsi Kepulauan Riau, pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh APBN dilakukan oleh satuan-satuan kerja dibawah 47 Kementerian Negara/Lembaga. Realisasi anggaran hingga triwulan III-2015 di Provinsi Kepulauan Riau masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran secara nasional. Realisasi triwulan III di Provinsi Kepulauan Riau lebih besar dibandingkan realisasi triwulan-triwulan sebelumnya dengan realisasi mencapai 22,78 persen. Realisasi triwulan III sangat dipengaruhi oleh realisasi Kementerian pertahanan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Hingga triwulan III-2015, realisasi terbesar dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan Kementerian Pertahanan dengan realisasi di atas 75 persen. Sebanyak 27 Kementerian Negara/Lembaga di Provinsi Kepulauan Riau memiliki realisasi di atas realisasi nasional. 8 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III-2015

Tabel 3 Pagu Realiasi Anggaran APBN 2015 di Provinsi Kepulauan Riau K/L (BA)

Realisasi Pagu

Realisasi Triw.III Triw. III Nasional tdk aku akumult Triw.III

Juli

Agust

Septe

16,895,542,000 80,990,166,000 59,572,066,000 16,197,180,000 336,462,782,000 130,095,124,000 315,352,559,000 55,535,216,000 3,000,000,000 65,004,376,000 1,253,893,778,000 179,821,395,000 149,532,708,000 307,732,905,000 13,774,294,000 13,147,311,000 31,065,140,000 66,689,317,000 913,323,038,000 3,082,820,000 277,999,461,000 6,738,743,000 500,000,000 43,116,909,000 955,291,000 51,909,552,000 338,877,000 10,563,464,000 384,147,897,000 12,900,109,000 863,366,000 9,934,476,000 14,306,067,000 31,570,684,000 10,819,672,000 16,248,339,000 183,690,000 32,586,901,000 2,004,319,000 9,848,516,000 5,584,785,000 20,311,721,000 750,000,000 1,123,728,355,000 6,007,918,000 16,500,914,000 70,412,519,000

7.87% 9.16% 9.42% 1.30% 13.94% 9.55% 12.78% 8.77% 6.66% 2.74% 7.36% 2.64% 3.69% 10.69% 2.82% 2.01% 4.20% 8.83% 9.73% 0.00% 2.04% 5.39% 0.00% 12.50% 10.58% 5.83% 0.00% 6.37% 16.17% 8.54% 11.19% 6.67% 0.00% 11.76% 9.13% 6.26% 0.00% 5.31% 13.72% 7.86% 6.90% 6.95% 0.00% 0.88% 4.23% 10.22% 9.08%

10.92% 5.69% 7.29% 9.07% 10.08% 6.85% 8.56% 9.61% 1.53% 7.21% 3.71% 1.25% 5.18% 8.12% 3.87% 16.32% 5.14% 5.95% 4.84% 0.00% 1.98% 4.39% 0.00% 9.03% 21.29% 13.30% 11.90% 2.33% 8.93% 3.08% 11.45% 7.30% 0.00% 2.29% 8.28% 6.77% 0.00% 4.06% 8.33% 6.06% 8.25% 6.65% 0.00% 10.98% 2.31% 7.87% 1.28%

8.84% 7.60% 7.92% 5.90% 9.06% 7.94% 7.01% 8.49% 13.29% 25.99% 7.30% 1.19% 5.68% 8.68% 10.77% 8.50% 5.93% 8.53% 13.59% 13.22% 13.25% 3.90% 0.00% 6.73% 5.52% 7.99% 14.01% 5.40% 9.57% 6.68% 11.51% 7.55% 7.10% 8.24% 7.67% 6.44% 0.00% 13.39% 13.81% 13.43% 5.55% 9.01% 6.67% 6.09% 5.15% 7.27% 7.75%

27.63% 22.45% 24.63% 16.28% 33.08% 24.33% 28.34% 26.87% 21.48% 35.95% 18.36% 5.08% 14.55% 27.50% 17.47% 26.83% 15.27% 23.32% 28.16% 13.22% 17.26% 13.69% 0.00% 28.26% 37.40% 27.12% 25.90% 14.09% 34.67% 18.30% 34.15% 21.52% 7.10% 22.29% 25.09% 19.47% 0.00% 22.75% 35.86% 27.35% 20.69% 22.62% 6.67% 17.95% 11.69% 25.37% 18.10%

65.87% 51.96% 59.60% 17.35% 78.56% 60.33% 59.90% 52.52% 45.66% 38.32% 31.88% 16.44% 30.72% 46.79% 19.61% 50.22% 30.45% 46.10% 41.42% 13.22% 19.74% 46.66% 0.00% 62.94% 42.89% 48.19% 80.27% 39.71% 82.72% 40.47% 62.84% 54.09% 7.10% 42.41% 64.04% 53.41% 0.00% 41.76% 57.59% 32.53% 49.84% 53.26% 6.67% 40.54% 38.09% 63.69% 18.86%

55,75% 65,86% 61,83% 18,32% 58,98% 50,01% 53,02% 44,72% 31,17% 21,75% 21,42% 32,97% 58,69% 49,64% 23,12% 68,64% 36,92% 35,51% 37,66% 20,35% 30,07% 44,84% 39,60% 55,90% 55,28% 35,56% 40,54% 25,70% 69,48% 44,64% 52,94% 44,94% 11,17% 33,08% 51,08% 38,55% 51,32% 58,29% 31,28% 41,34% 42,36% 60,85% 24,17% 37,30% 35,95% 61,60% 7,24%

47 BA 6,172,000,272,000 Sumber: PA Perbendaharaan

7.47%

6.66%

8.65%

22.78%

43.96%

44,23%

004 005 006 010 012 013 015 018 019 020 022 023 024 025 026 027 029 032 033 040 042 044 047 054 055 056 057 059 060 063 065 066 067 068 075 076 087 089 090 092 104 107 111 112 115 116 999

9 | isi EPA

Pagu anggaran APBN 2015 di Provinsi Kepulauan Riau dibagi dalam 26 program untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015.

Tabel 4 Pagu Realisasi Anggaran Per-Program APBN 2015 Triwulan III di Provinsi Kepulauan Riau Program (Triwulan III-2015) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 20 24 25 26

Pagu (Rupiah) Realisasi

1,033,064,275,000 Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK 105,430,499,000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK 5,251,955,000 Pengawasan & Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI 80,000,000 Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM 2,570,836,000 Pengembangan SDM Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum 934,385,926,000 di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 887,710,551,000 Pemeriksaan Keuangan Negara 1,495,752,692,000 436,330,099,000 Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara 398,095,671,000 Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 79,728,728,000 Pemajuan HAM 204,650,415,000 Pembinaan Hukum Nasional 223,218,648,000 Bina Pemerintahan Desa 6,609,231,000 Dukungan Kesiapan Matra Darat 22,676,364,000 Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian & Pengawasan Keamanan Hayati Dukungan Kesiapan Matra Laut 357,200,000 Dukungan Kesiapan Matra Udara 30,000,000 127,778,110,000 Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat 187,902,827,000 Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Laut 20,376,245,000 Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara

65.26% 53.18% 79.78% 5.69% 56.38% 26.95% 32.19% 33.81% 42.46% 52.03% 41.10% 46.77% 58.29% 41.09% 70.55% 80.33% 68.33% 71.42% 83.48% 78.07%


Alokasi dana berdasarkan program di Provinsi Kepulauan Riau didominasi oleh empat program. Kontribusi keempat program tersebut mencapai 70,49 persen terhadap total alokasi. Program tersebut adalah program (08) sebesar 24,23 persen, program (01) sebesar 16,74 persen, program (06) sebesar 15,14 persen, dan program (07) sebesar 14,38 persen. Dari 26 program tersebut, realisasi program (25) dan program (17) yang mencapai lebih dari 80 persen. Untuk jumlah realisasi hingga triwulan III-2015, realisasi terbesar adalah realisasi program (01) diikuti program (08), program (07), dan program (06) yang masing-masing memberikan kontribusi terhadap total realisasi sebesar 24,85 persen, 18,64 persen, 10,53 persen, dan 9,28 persen. Pagu anggaran APBN 2015 di Provinsi Kepulauan Riau dibagi dalam 455 kegiatan untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015. Dari semua kegiatan tersebut sebanyak 46,05 disusun oleh alokasi sebelas kegiatan utama dengan kontribusi masing-masing di atas 2 persen. Alokasi dana terbesar diberikan untuk melaksanakan kegiatan (1957) dan kegiatan (2409) dengan kontibusi masing-masing sebesar 7,63 persen dan 7,10 persen.


Tabel 5 Pagu Realisasi Anggaran Per-Kegiatan APBN 2015 Triwulan III di Provinsi Kepulauan Riau (Kontribusi di atas 2% dari Total Pagu) Kegiatan

Pagu (Rupiah) Realisasi

1474 Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Darat 1516 Penyelenggaraan Administrasi Perawatan Personel Matra Laut 1957 Pengelolaan & Penyelenggaraan Keg. di Bid. Pelabuhan & Pengerukan 1959 Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis Lainnya DJHubla 1961 Pembangunan, Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana Bandara 2409 Pelaksanaan Preservasi & Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional 3073 Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri 5115 Pengelolaan dan Pelayanan Kepegawaian 5124 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut 5125 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bandar Udara 5307 Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa Sumber: PA Perbendaharaan

127,119,462,000 185,821,509,000 471,149,400,000 232,394,153,000 293,379,763,000 437,924,800,000 190,101,155,000 362,784,733,000 133,981,505,000 199,674,260,000 207,676,175,000

71.50% 83.78% 6.51% 56.74% 45.77% 44.83% 89.30% 70.91% 14.21% 11.45% 15.64%

Dari sebelas kegiatan dalam APBN di Provinsi Kepulauan Riau, realisasi terbesar adalah realisasi dari kegiatan (3073) dan kegiatan (1516) dengan realisasi di atas 80 persen.

2.3. Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA vs Realisasi Anggaran Hal III DIPA memuat informasi rencana penarikan yang dibuat oleh satuan kerja dan atau Kementerian Negara/Lembaga yang seharusnya dijadikan dasar atau standar dalam realisasi dana belanja. Deviasi atas besaran rencana ini akan menjadi indikator buruknya perencanaan anggaran dan tidak disiplinnya satuan kerja dan atau Kementerian Negara/ Lembaga dalam pelaksanaan anggaran.

Gambar 3 Deviasi Halaman III DIPA Triwulan III Tahun 2015 di Provinsi Kepulauan Riau

dalam jutaan Rupiah

Rencana

Realisasi

Deviasi 698.14

700 600

45%

609.91

593.76

500

50%

528.18 454.55

30%

400 300

40% 35%

32.55%

25%

411.36

24.34%

23.44%

20% 15%

200

10%

100

5%

-

0%

Juli

Agustus

September


Berdasarkan perbandingan antara perencanaan penarikan dana yang dibuat dan realisasi pencairan dana yang dilaksanakan pada triwulan III tahun 2015, diperoleh ratarata tingkat ketepatan antara rencana penarikan dana perbulan dengan realisasi berkisar 73,30 persen. Tingkat deviasi paling tinggi terjadi pada bulan Agustus 2015 yaitu sebesar

11 | isi EPA

32,55 persen dan sebaliknya tingkat deviasi paling rendah terjadi pada bulan Juli 2015 yaitu 23,44 persen. Terjadinya deviasi ini mengindikasikan bahwa rencana yang dibuat belum sesuai dalam pelaksanaannya.

Tabel 6 Deviasi Penarikan Dana selama Triwulan III-2015 di Provinsi Kepulauan Riau No K/L

Deviasi

No K/L

Deviasi No K/L

Deviasi No K/L

Deviasi

1 065

-1.53% 13 012

-16.72% 25 068

32.03% 37 059

57.00%

2 090

-6.61% 14 018

17.55% 26 066

32.90% 38 024

57.82%

3 033

9.23% 15 092

18.70% 27 019

36.14% 39 044

59.31%

4 055

-11.16% 16 075

19.63% 28 104

37.14% 40 040

60.70%

5 025

11.21% 17 020

-20.06% 29 076

39.13% 41 115

64.80%

6 015

12.21% 18 116

21.80% 30 022

40.75% 42 067

78.91%

7 027

13.26% 19 006

21.94% 31 063

42.58% 43 111

80.18%

8 054

14.81% 20 057

23.00% 32 112

44.21% 44 023

81.06%

9 004

15.55% 21 013

23.46% 33 010

44.88% 45 043

100%

10 005

15.66% 22 089

25.45% 34 042

46.03% 46 047

100%

11 056

16.40% 23 032

27.82% 35 026

48.06% 47 087

100%

12 060

-16.46% 24 107

29.55% 36 029

55.37%


Deviasi dapat dibagi kedalam tiga kriteria yakni kriteria tinggi, sedang, dan rendah. Untuk kriteria tinggi, hanya satu Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki nilai persentase deviasi lebih rendah dan atau sama dengan 5 persen yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal. Untuk kriteria sedang, terdapat tujuh Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki nilai persentase deviasi diantara 5 persen dan 15 persen. Sedangkan 39 Kementerian Negara/Lembaga masuk kriteria rendah dengan nilai persentase deviasi diatas 15 persen. Untuk peserta FGD, hanya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang berada dalam kriteria sedang, sedangkan lainnya berada pada kriteria rendah.

2.4. Revisi Anggaran Implementasi penganggaran berbasis kinerja masih belum optimal diterapkan di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari perencanaan anggaran yang masih kurang berkualitas sehingga dalam pelaksanaan anggaran sering terjadi revisi anggaran (DIPA). Mayoritas revisi DIPA disebabkan oleh perencanaan satuan kerja dan atau Kementerian Negara/Lembaga yang belum baik, walaupun tidak tertutup kemungkinan terjadi karena sebab yang lain. Perencanaan anggaran yang baik akan mendorong pelaksanaan anggaran yang baik. Oleh karena itulah perencanaan merupakan salah satu indikator kualitas dan kinerja pelaksanaan anggaran. Indikator tersebut menunjukkan apakah satuan kerja dan atau Kementerian Negara/Lembaga serius dan bekerja dengan baik jauh sebelum pelaksanaan anggaran dilaksanakan. Revisi anggaran oleh pergeseran antar program/kegiatan/output/jenis belanja/ dan lain-lain menunjukkan adanya ketidaksesuaian perencanaan terhadap kebutuhan anggaran yang sebenarnya diperlukan. Oleh karen itu perlu usaha lebih untuk 12 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III-2015

peningkatan kualitas perencanaan Kementerian Negara/Lembaga. Dengan melihat jumlah revisi yang cukup besar akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan.

Tabel 7 Revisi DIPA selama Triwulan III-2015 di Provinsi Kepulauan Riau Revisi

2014 Agus Septe 57 33

Juli 27

2015 Peningkatan Agus Septe Juli Agus Septe 46 91 900.00% 80.70% 275.76%

Kanwil

Juli 3

DJA

118

10

58

53

84

6

Total

121

67

91

80

130

97

44.92% 840.00%

10.34%

66.12% 194.03% 106.59%

Sumber: Kanwil DJPB Prov.Kepri

Selama triwulan III-2015 telah terjadi revisi sebanyak 307 revisi. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar 14,69 persen lebih banyak dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan revisi terjadi pada bulan Agustus dan September yang mencapai 94,03 persen dan 6,59 persen. Revisi di tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan terjadi pada bulan Juli dan September sedangkan bulan Agustus mengalami penurunan dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Untuk revisi DJA peningkatan hanyan terjadi pada bulan Agustus, selain itu mengalami penurunan. Dari total revisi yang telah disetujui, 57,42 persen merupakan revisi kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

2.5. Pengelolaan UP dan GU Uang Persediaan (UP) digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS. UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving) setelah digunakan minimal 50 persen. Maksimal pembayaran dengan UP kepada satu penerima paling banyak sebesar Rp.50 juta rupiah kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas. Pada akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyak sebesar Rp.50 juta rupiah.

Gambar 4 Pengelolaan Uang Persediaan Selama Triwulan III Tahun 2015 di Provinsi Kepulauan Riau 40

UP

TUP

GUP

dalam milyaran Rupiah

35

33.12

30 25

SP2D 35.49

27.25 14.10

15

12.73

12.55

10 5

1.99

1.67

-

Juli

Agustus

1.03 September

Agust

Septe

Tw.III

UP

28

24

18

70

TUP

36

53

42

131

111

173

210

494

1.147

1.474

1.573

4.194

23

3

-

26

TUP Nihil

20

Juli

GUP GUP Nihil

Total UP: Rp.4.679,48 juta Total GUP: Rp.95.850,44 juta Total TUP: Rp.39.380,41 juta

Sumber: OMSPAN

13 | isi EPA

Selama triwulan III-2015, jumlah UP mengalami penurunan terus menerus dari bulan Juli hingga September baik pada nominal maupun jumlah SP2D-UP. pada TUP, jumlah TUP semakin menurun namun jumlah SP2D-TUP mengalamai peningkatan. Untuk GUP baik jumlah GUP maupun jumlah SP2D-GUP mengalami peningkatan. Dalam pelaksanaan pengelolaan UP, penggantian UP paling lambat dilakukan dua bulan setelah UP diajukan. Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) apabila setelah dua bulan sejak SP2D-UP diterbitkan belum dilakukan pengajuan penggantian UP. Satu bulan sejak disampaikan surat pemberitahuan, belum dilakukan pengajuan penggantian UP, Kepala KPPN memotong UP sebesar 25 persen. Satu bulan berikutnya jika belum dilakukan pengajuan penggantian UP, Kepala KPPN memotong UP sebesar 50 persen. Pemotongan dana UP dilakukan dengan cara: memperhitungkan potongan UP dalam SPM dan/atau menyetorkan ke Kas Negara.

Tabel 8 Permasalahan Uang Persediaan Selama Triwulan III-2015 di Provinsi Kepulauan Riau Kementerian Negara/Lembaga (BA)

Jumlah UP

Keterangan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (023) Rp.492.271.000,- Potong 25% Kementerian Kelautan dan Perikanan (032) Rp.105.460.000,- Potong 25% Kementerian Agraria dan Tata Ruang (056) Rp. 21.500.000,- Pemberitahuan KPA (2 satker) Sumber: OMSPAN

Terdapat dua satuan kerja yang mendapat sanksi pemotongan UP sebesar 25 persen karena terlambat mengajukan penggantian UP selama satu bulan. Kedua satuan kerja tersebut adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan. Sedangkan satuan kerja yang mendapatkan surat pemberitahuan dari Kepala KPPN adalah Kantor Pertanahan Kota Batam, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau. Tambahan Uang Persediaan (TUP) adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan. TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu satu bulan dan dapat dilakukan secara bertahap. Sisa TUP yang tidak habis digunakan harus disetor ke Kas Negara paling lambat dua hari kerja setelah batas waktu.

Tabel 9 Permasalahan Tambahan Uang Persediaan Selama Triwulan III-2015 di Provinsi Kepulauan Riau Kementerian Negara/Lembaga (BA)

Jumlah UP

Keterangan

Kementerian Dalam Negeri (010)

Rp.253.929.000,- Terlambat

Kementerian Agama (025)

Rp.105.460.000,- Terlambat (2 satker)

Sumber: OMSPAN

Terdapat tiga satuan kerja yang mengalami keterlambatan pertanggungjawaban TUP. Ketiga satuan kerja tersebut adalah Kantor Kementerian Agama Kota Tanjungpinang, Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjungpinang, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kepulauan Riau. 14 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III-2015

2.6. Data Kontrak dan Penyelesaian Tagihan Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen. Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentuk perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang jasa dan dalam bentuk penetapan keputusan. Data perjanjian/kontrak disampaikan kepada KPPN paling lambat lima hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian/kontrak untuk dicatat dalam Kartu Pengawasan Kontrak di KPPN.

Tabel 10 Penyampaian Data Kontrak Selama Triwulan III-2015 di Provinsi Kepulauan Riau Bulan

K/L (BA)

Juli Agustus September

24 K/L 28 K/L 24 K/L

58 satker 75 satker 70 satker

132 kontrak 142 kontrak 164 kontrak

176,053,678,807 182,033,660,486 132,102,162,492

76 K/L

203 satker

438 kontrak

490,189,501,785

Triwulan III

Satker

Kontrak

Nilai (Rupiah)

Sumber: OMSPAN

Selama triwulan III-2015 terjadi keterlambatan penyampaian data kontrak sebesar 84,70 persen. Total data kontrak yang mengalami keterlambatan penyampaian adalah 371 kontrak. Keterlambatan tersebut terjadi pada 32 Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan satuan kerja, terdapat 126 satuan kerja yang terlambat menyampaikan data kontrak ke KPPN. Nilai kontrak yang mengalami keterlambatan penyampaian datanya adalah Rp.446,64 milyar.

Tabel 11 Keterlambatan Penyampaian Data Kontrak ke KPPN Selama Triwulan III2015 di Provinsi Kepulauan Riau K/L Satker Kontrak (BA) 004 005 006 010 013 015 018 022 023 024 025 026 027 029 032 033

1 3 3 5 10 7 7 12 3 5 21 4 1 3 11 8

1 4 3 6 21 54 12 47 8 18 38 11 2 4 24 39

Nilai Kontrak (Rupiah) 92,500,000 5,452,779,800 792,515,000 1,467,631,025 4,876,097,300 18,259,242,850 3,889,423,250 118,843,194,000 9,985,787,000 3,141,062,500 7,771,760,128 867,158,000 160,740,000 476,540,500 7,541,815,400 87,436,194,385

K/L Satker Kontrak (BA) 040 042 054 056 059 060 063 066 067 075 089 092 107 111 112 999

2 2 1 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

6 25 7 8 1 1 6 1 1 2 2 7 4 1 3 4

Nilai Kontrak (Rupiah) 1,646,165,000 145,993,172,040 2,899,420,258 1,087,328,000 177,278,000 65,000,000 1,011,110,000 257,285,000 59,400,000 695,972,000 410,612,500 904,675,000 542,633,500 90,000,000 307,448,254 19,441,413,815

Sumber: OMSPAN

15 | isi EPA

Ketepatan penyelesaian tagihan mengindikasikan bahwa satuan kerja dan atau Kementerian Negara/Lembaga melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan. Ketepatan tersebut dapat digunakan sebagai alat dalam mengukur kinerja pelaksanaan anggaran. Ketepatan penyelesaian tagihan SPM menggunakan tolak ukur tagihan SPM-LS nonbelanja pegawai. Hal tersebut dikarenakan SPM-LS tersebut berhubungan dengan tagihan pihak ketiga yang langsung berpengaruh terhadap masyarakat. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 190/PMK.05/2012, batas penyelesaian tagihan SPM-LS non-belanja pegawai adalah 17 hari kerja. Namun masih ditemukannya tagihan yang melewati jangka waktu tersebut. Hal tersebut tentunya akan menurunkan kualitas dan kinerja pelaksanaan anggaran serta mengurangi manfaat belanja pemerintah kepada masyarakat.

Tabel 12 Penyelesaian Tagihan Kontrak yang Berakhir pada Triwulan III-2015 di Provinsi Kepulauan Riau Bulan Juli Agustus September

Total Kontrak Nilai (Rupiah) 18,753,691,427 22,047,600,189 90,866,473,262

Triwulan III 131,667,764,878

Kontrak Selesai Jml 93 129 153

Nilai (Rupiah) 18,281,276,927 21,273,176,689 71,381,097,514

Jml 90 119 124

375 110,935,551,130

333

Kontrak Belum Selesai (Rupiah) 472,414,500 774,423,500 19,485,383,748 20,732,213,748

Sumber: OMSPAN

Penyelesaian tepat waktu adalah penyelesaian tagihan dalam jangka waktu yang telah ditentukan yakni 17 hari kerja, sedangkan keterlambatan adalah sebaliknya. Selama triwulan III-2015 masih terdapat kontrak yang belum diselesaikan. Nilai kontrak yang belum selesai ditagihkan sebesar 15,75 persen dari total nilai kontrak yang harus diselesaikan pada triwulan III. Jumlah kontrak yang sudah diselesaikan pelaksanaannya dan ditagihkan sebesar 88,53 persen. Masih terdapat 21 satuan kerja yang berasal dari 14 Kementerian Negara/Lembaga yang masih belum menyelesaikan tagihan yang pekerjaannya berakhir pada triwulan III2015. Tagihan yang belum selesai tersebut berasal dari 42 kontrak pengadaan barang jasa. Kontrak yang belum ditagihkan paling banyak terjadi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (BA020) dengan 12 kontrak senilai Rp.15,68 milyar. Kontrak tersebut adalah kontrak dari satuan kerja Listrik Perdesaan Kepulauan Riau. Sedangkan terbesar kedua terjadi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BA033) dengan 4 kontrak senilai Rp.2,80 milyar. Kontrak tersebut adalah kontrak dari satuan kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Kepulauan Riau. Untuk peserta FGD monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja infrastruktur masih terdapat tiga Kementerian Negara/Lembaga selain kedua di atas yang masih belum menyelesaikan tagihan. Ketiga Kementerian Negara/Lembaga tersebut adalah Kementerian Perhubungan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Kesehatan. Satuan kerja Kementerian Perhubungan yaitu Distrik Navigasi Tanjungpinang. Satuan kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi adalah Universitas Maritim Raja Ali Haji dan Politeknik Negeri Batam. Satuan kerja Kementerian Kesehatan yaitu Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Batam.


Tabel 13 Tagihan Kontrak yang Berakhir pada Triwulan III-2015 yang Belum Selesai Ditagihkan di Provinsi Kepulauan Riau Total Kontrak K/L (BA) Satker Jumlah Nilai (Rupiah)

Kontrak Selesai Satker Jumlah

Nilai (Rupiah)

Belum

006

5

6

520,433,000

3

4

457,530,000

2

010

4

6

1,334,495,952

3

4

1,302,728,242

2

015

11

54

8,026,267,000

8

50

7,698,453,600

4

020

1

24

44,687,965,305

-

12

29,011,332,745

12

022

10

77

24,464,229,500

9

74

24,130,262,200

3

024

5

18

2,685,982,500

4

17

2,582,482,500

1

025

14

22

2,279,565,828

10

18

1,891,841,500

4

033

5

24

26,564,656,612

4

20

23,761,972,862

4

042

2

21

2,866,456,640

-

18

2,472,728,140

3

054

1

5

2,075,831,000

-

3

1,860,779,000

2

056

3

7

928,032,000

2

6

859,032,000

1

059

1

1

140,000,000

-

-

126,000,000

1

063

1

3

284,660,950

-

1

121,740,950

2

089

1

2

884,054,000

-

1

733,532,800

1

14 BA

64

270 117,742,630,287

43

228

97,010,416,539

42

18 BA

47

105

13,925,134,591

47

105

13,925,134,591

-

32 BA

111

375 131,667,764,878

90

333 110,935,551,130

42

Sumber: OMSPAN

17 | isi EPA

Bab III. Penutup 3.1. Kesimpulan 3.1.1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Modal Infrastruktur Perkembangan umum penyerapan alokasi belanja modal khususnya pembangunan infrastruktur hingga triwulan III-2015 di Satuan Kerja lingkup Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Perhubungan serta Kementerian yang memiliki belanja modal gedungbangungan dan peralatan-mesin di Provinsi Kepulauan Riau relatif masih rendah. Oleh karena itu Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau mengingatkan kepada satuan kerja lingkup Kementerian tersebut untuk segera melakukan realisasi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sudah dikontrakkan dan berkoordinasi dengan KPPN serta Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau jika terdapat permasalahanpermasalahan yang dihadapi. Dalam FGD tersebut, masing-masing Satuan Kerja menyampaikan permasalahanpermasalahan yang dihadapi yang mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran untuk kegiatan belanja modal sebagai berikut: Jalan dan Jembatan, Sumber Daya Air, dan Listrik Perdesaan a) Keterlambatan pelaksanaan proses lelang dikarenakan adanya perubahan paket. Keterlambatan proses lelang terjadi pada satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau, satuan kerja Perencanaan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Kepulauan Riau, dan satuan kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam (BP Batam). Proses lelang baru dimulai bulan Februari karena perubahan pemaketan kegiatan sehingga kontrak baru dapat dimulai pada akhir bulan April sampai awal Juli 2015. b) Adanya paket yang masih dalam proses sanggah. Terdapat satu paket (Pembangunan Fly Over Simpang Kabil dan Pemeliharaan Jambatan Nara Singa Cs) yang batal lelang pada satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kepulauan Riau. c) Adanya restrukturisasi Kementerian Negara/Lembaga yang mengakibatkan terjadinya perubahan nomenklatur, perubahan pejabat perbendaharaan, dan lain-lain. Perubahan terjadi pada satuan kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Kepulauan Riau, satuan kerja Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera IV Provinsi Kepulauan Riau, dan satuan kerja BP Batam. d) Adanya likuidasi Satuan Kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. e) Keterlambatan persetujuan kontrak tahun jamak dikarenakan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku saat ini belum mengatur pengusulan kontrak tahun jamak pada pertengahan pelaksanaan tahun anggaran berjalan. Hal ini terjadi pada satuan kerja BP Batam. f) Penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur belum diselesaikan dan belum tercatat sebagai aset daerah oleh Pemerintah Daerah setempat. Permasalahan ini

19 | isi EPA

terjadi pada satuan kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Provinsi Kepulaun Riau. g) Keterlambatan pengiriman material ke lokasi pekerjaan. Hal tersebut merupakan imbas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan di daerah pulau-pulau dan merupakan daerah sulit akan alat transportasi. Permasalahan ini terjadi pada satuan kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera IV Provinsi Kepulaun Riau, dan satuan kerja Listrik Perdesaan. Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Udara a) Pekerjaan lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan laut belum dikontrakan dikarenakan anggaran masih dalam status blokir. Permasalah ini terjadi pada satuan kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjungpinang, satuan kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, dan satuan kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanjunguban. b) Lahan untuk pembangunan infrastruktur pelabuhan laut (tanah darat) belum tersedia oleh Pemerintah Daerah setempat. Permasalahan ini terjadi pada satuan kerja Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balai Karimun. c) Anggaran yang tersedia merupakan dana output cadangan yang belum bisa direalisasi kan, Permasalahan ini terjadi pada satuan kerja Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pulau Sambu. Pekerjaan Gedung dan Bangunan/Peralatan dan Mesin a) Keterlambatan proses lelang pengadaan alat-alat berat akibat tidak sesuai antara perencanaan yang sudah dianggarkan dengan dilapangan jadi perlu adanya revisi anggaran kembali. Permasalahan ini terjadi pada satuan kerja Pangkalan Sarana Operasi Ditjen Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun. b) Pembatalan pekerjaan pembangunan gedung. Permasalahan ini terjadi pada satuan kerja BKKBN Provinsi Kepulauan Riau dan satuan kerja Pengadilan Negeri Tanjungpinang. c) Adanya restrukturisasi Kementerian Negara/Lembaga yang berakibat terjadinya perubahan nomenklatur, dan perubahan pejabat perbendaharaan. Permasalahan ini terjadi pada satuan kerja Universitas Maritim Raja Haji dan satuan kerja Politeknik Batam. d) DIPA belum dapat direalisasikan menunggu revisi tahap II karena adanya restrukturisasi Kementerian Negara/Lembaga, Permasalahan ini terjadi pada satuan kerja LPMP Provinsi Kepulauan Riau. e) Terdapat kontrak mengenai renovasi gudang lama dan mess yang belum direalisasikan dikarenakan tempat kegiatan yang berbeda-beda. Permasalahan ini terjadi pada satuan kerja KPP Pratama Batam. f) Pekerjaan telah dilakukan proses lelang namun masih terdapat proses sanggah, Permasalahan ini terjadi pada satuan kerja Kementerian Agama Kota Batam. g) Pengulangan pekerjaan proses lelang akibat moratorium. Permasalahan ini terjadi pada satuan kerja BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.


3.1.2. Evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Kepulauan Riau Tingkat Penyerapan Satuam Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang mengelola dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau secara umum masih rendah. Masih terdapat SKPD yang mengelola dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Kesehatan di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang belum melakukan penyerapan atau realisasi 0 persen. Jumlah satuan kerja tersebut sebanyak 9 dari 21 SKPD sampai dengan September 2015. Dalam FGD tersebut, masing-masing SKPD menyampaikan permasalahanpermasalahan yang dihadapi yang mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran sebagai berikut: SKPD Lingkup Kementerian Kesehatan a) Permasalahan pada satuan kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau adalah dengan adanya kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas yang memotong 30 persen alokasi sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan, kekurangan sumber daya manusia, dan adanya perangkapan pekerjaan. b) Permasalahan pada satuan kerja RSUD Provinsi Kepulauan Riau adalah DIPA baru di terima bulan Juni 2015 dan Surat penetapan Pejabat Perbendaharaan baru diterima bulan Agustus 2015. Oleh sebab itu, kegiatan pengadaan alat kesehatan rujukan rumah sakit regional sebesar Rp.11,8 milyar secara e-purchasing dan lelang sehingga kontrak dan lelang menjadi tertunda. c) Permasalahan pada satuan kerja Dinas Kesehatan Tanjungpinang adalah terjadinya blokir pada kegiatan Penyehatan Lingkungan dan akan dibuka pada Agustus 2015. Selain blokir, permasalahan juga terkait dengan keterlambatan penunjukan SK Pejabat Perbendaharaan. d) Permasalahan pada satuan kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan adalah: DIPA diterima Juli 2015 sedangkan penyelesaian kelengkapan administrasi dan proses pelelangan memakan waktu 1 bulan sehingga tersisa <6 bulan (perkiraan penyelesaian 6 bulan). Akibatnya kegiatan PUKD (belanja Modal 2 Kapal Motor Puskesmas Keliling Air senilai Rp.2,4 Milyar) tersebut tidak dapat dilakukan. Pembukaan blokir dana Kegiatan Penyehatan Lingkungan pada bulan Agustus 2015 sehingga (waktu tersisa <4 bulan) tidak mencukupi untuk pembangunan Konstruksi Sarana Air Minum, yaitu pembangunan 3 unit Tower Air senilai Rp.966 Juta. e) Permasalahan pada satuan kerja Dinas Kesehatan Kota Batam adalah masih terdapat blokir dana hingga September 2015 pada kegiatan Alat Kesehatan/Kedokteran, dan keterbatasan SDM pengelola keuangan dan pejabat pengadaan barang dan jasa. f) Permasalahan pada satuan kerja RSUD BATU HAJI adalah kegiatan masih dalam proses epurchasing. g) Permasalahan pada satuan kerja Dinas Kesehatan Kab. Natuna adalah pelaksanaan pengadaan alat–alat kesehatan sampai saat ini masih dalam tahap proses lelang. SKPD Non Kementerian Kesehatan a) Permasalahan pada satuan kerja Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kabupaten Karimun dimana terdapat kegiatan fisik yang sudah dikontrakkan berupa Pembangunan Gedung Kantor Kepala Desa Panke Barat sebesar Rp.520 juta dan sudah diajukan uang muka kerja pada September ke KPPN Batam. Kontrak berakhir pada bulan Desember.

21 | isi EPA

b) Permasalahan pada satuan kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan adalah kegiatan pencetakan dokumen kependudukan sebesar Rp.225 Juta diperkirakan selesai Oktober 2015, sedangkan kegiatan koordinasi dan konsultasi administrasi kependudukan dan monev sebesar Rp.215 juta, penyampaian SPM dijadwalkan awal bulan Desember 2015. c) Permasalahan pada satuan kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau adalah kegiatan masih dalam proses lelang. d) Permasalahan pada satuan kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah adanya setoran bukan pajak yang masuk ke rekening Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan baru diselesaikan Agustus 2015, dan keterlambatan penerbitan petunjuk teknis pelaksanaan sehingga penyerapan akan dilakukan mulai Oktober 2015. e) Permasalahan pada satuan kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau adalah DIPA baru diterima Juni 2015, keterlambatan petunjuk teknis pelaksanaan, dan kekurangpahaman Bendahara Pengeluaran baru terhadap mekanisme pencairan APBN serta kegiatan bersifat nonfisik pencairannya dilakukan mulai Oktober 2015. f) Permasalahan pada satuan kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kepulauan Riau adalah pencairan/penyampaian SPM ke KPPN direncanakan Oktober 2015. g) Permasalahan pada satuan kerja Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Kehutanan (KP2K) Kota Batam adalah terdapat kegiatan kontraktual pada belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda sebesar Rp.6,5 milyar tidak dapat dicairkan karena kegiatan ditunda.

3.2. Rekomendasi 3.2.1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Belanja Modal Infrastruktur Berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan belanja modal terkait infrastruktur, maka Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau memberikan beberapa rekomendasi kepada satuan kerja di lingkup Kementerian terkait. Rekomendasi tersebut adalah: Jalan dan Jembatan, dan Sumber Daya Air a) Terkait keterlambatan proses lelang, Kanwil menugaskan Kepala KPPN untuk memberitahukan kepada satuan kerja agar secara tertib segera menyampaikan data kontrak ke KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah kontrak ditandatangani. b) Terkait paket yang masih dalam proses sanggah, satuan kerja diharapkan segera berkoordinasi dengan unit pengadaan dan unit perencanaan, terkait kendala yang dihadapi. c) Terkait perubahan nomenklatur dan likuidasi, menghimbau satuan kerja bersangkutan untuk segera melakukan revisi terhadap perubahan nomenklatur, dan melaksanakan ketentuan/persyaratan bagi satuan kerja yang mengalami likuidasi. d) Terkait kontrak tahun jamak, pengajuan izin kontrak-kontrak untuk tahun jamak agar segera diajukan ke Kementerian Keuangan terkait penerbitan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur kondisi pekerjaan tersebut. e) Terkait keterlambatan material untuk pekerjaan, satuan kerja bersangkutan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait agar pengiriman material ke lokasi bisa sampai tepat waktu. 22 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III-2015

Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Udara a) Terkait belum dikontrakkannya pekerjaan lanjutan, satuan kerja bersangkutan harus melengkapi dokumen yang dipersyaratkan seperti analisis amdal, DED, Studi Kelayakan, dan dokumen lainnya. b) Terkait belum tersedianya lahan, satuan kerja bersangkutan harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan meminta kejelasan terhadap lahan yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur. c) Terkait pemanfaatan dana outpur cadangan, satuan kerja bersangkutan harus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan. Pekerjaan Gedung dan Bangunan/Peralatan dan Mesin a) Terkait keterlambatan proses lelang, satuan kerja bersangkutan harus segera melakukan revisi dan berkoordinasi dengan pihak terkait agar pengadaannya bisa terealisasi. b) Terkait pembatalan, satuan kerja bersangkutan agar segera berkoordinasi dengan unit pengadaan dan unit perencanaan terkait kendala yang dihadapi. c) Terkait restrukturisasi, satuan kerja bersangkutan untuk segera melakukan revisi terhadap perubahan nomenklatur, dan melaksanakan ketentuan/persyaratan bagi satuan kerja yang mengalami likuidasi. d) Terkait revisi tahap II, satuan kerja bersangkutan agar segera berkoordinasi dengan unit pengadaan dan unit perencanaan, terkait kendala yang dihadapi. e) Terkait kontrak dengan kegiatan yang berbeda-beda, satuan kerja bersangkutan agar segera berkoordinasi dengan unit pengadaan dan unit perencanaan, terkait kendala yang dihadapi. f) Terkait paket yang masih dalam proses sanggah, satuan kerja bersangkutan diminta segera menyelesaikan dengan segera agar tidak terjadi keterlambatan dalam pencairannya. g) Terkait pengulangan lelang, satuan kerja bersangkutan diminta segera melaksanakan mengingat sudah saat ini udah memasuki semester II. 3.2.2. Evaluasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan belanja terkait dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, maka Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau memberikan beberapa rekomendasi kepada satuan kerja di lingkup Kementerian terkait. Rekomendasi tersebut adalah: SKPD Lingkup Kementerian Kesehatan a) Untuk SKPD dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang kegiatannya diserahkan pada masing-masing SKPD, perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan harus dijadwalkan waktu pencairannya dan disinkronisasikan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota untuk menghindari penumpukan pekerjaan diakhir tahun. b) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota agar lebih aktif dalam pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan berupa bantuan sosial sampai dengan akhir tahun. c) Dalam proses perencanaan agar SKPD diikutsertakan sehingga tidak terkendala dalam pelaksanaan di lapangan.

23 | isi EPA

d) Dengan waktu yang tinggal 3 bulan, SKPD dekonsentrasi dan tugas pembantuan harus lebih aktif berkoodinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Kementerian/ Lembaga terkait hal sebagai berikut : Ketepatan dan kecukupan alokasi anggaran; Kesiapan petunjuk pelaksanaan; Kesiapan pelaksanaan kegiatan; Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran; dan Optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan e) Terkait pencairan dana APBN agar berkoordinasi dengan KPPN setempat dan terkait revisi anggaran agar berkoordinasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau. SKPD Non Kementerian Kesehatan a) SKPD yang mengelola dana dekonsentrasi atau tugas pembantuan agar lebih aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian/Lembaga. b) Kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana agar di jadwalkan dengan tepat waktu pelaksanaan kegiatan dan pencairannya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Ketepatan dan kecukupan alokasi anggaran; Kesiapan petunjuk pelaksanaan; Kesiapan pelaksanaan kegiatan; Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran; dan Optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan. c) Untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik atau kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran tertentu/target kinerja perlu adanya kehatian-hatian dalam pelaksanaan kegiatan dan pencairan dananya mengingat waktu yang tersisa hanya sekitar 3 bulan. d) Adanya pengawasan dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota kepada SKPD yang mengelola dan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan agar sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. e) Untuk menghindari penumpukan kegiatan dan pencairan dana pada KPPN diakhir Tahun agar SKPD yang mengelola dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan agar lebih efektif dan selektif dalam melaksanakan kegiatan. f) Untuk permasalahan terkait pencairan dana dan revisi anggaran agar SKPD Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lebih aktif berkoordinasi dengan KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendahaharaan Provinsi Kepulauan Riau. 3.3. Rencana Tindak Lanjut Berdasarkan permasalahan dan rekomendasi di atas, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau akan melakukan tindak lanjut sebagai berikut: a) Terhadap dana yang masih status blokir dikarenakan belum lengkapnya data pendukung, maka Kanwil menganjurkan satuan kerja untuk berkoordinasi dengan pihak terkait atau Pemerintah daerah setempat untuk memperoleh dan melengkapi data-data pendukung yang diperlukan. b) Kanwil menghimbau kepada satuan-satuan kerja untuk segera menyampaikan data kontrak ke KPPN dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah kontrak ditandatangani terhadap pekerjaan-pekerjaan yang telah dikontrakan.


c) Kanwil menghimbau kepada satuan-satuan kerja pada Kementerian yang mengalami likuidasi, perubahan nomenklatur atau perubahan pejabat perbendaharaan, untuk segera mengajukan revisi agar tidak terhambat dalam pencairan dananya di KPPN. d) Untuk menghindari penyerapan anggaran yang relatif menumpuk pada waktu tertentu maka kanwil menganjurkan kepada satuan–satuan kerja untuk merealisasikan kontrak-kontrak belanja infrastruktur yang sudah selesai pekerjaannya, tanpa menunggu batas akhir tahun. e) Pejabat Perbendaharaan pada satuan kerja diminta untuk selalu berkoordinasi dengan KPPN dan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau jika ditemui kendala dan permasalahan terkait penyampaian data kontrak ataupun proses pencairan anggaran. f) SKPD yang mengelola dana dekonsentrasi atau tugas pembantuan dihimbau agar lebih aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian/ Lembaga dan dengan KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendahaharaan Provinsi Kepulauan Riau terkait pencairan dana dan revisi anggaran. g) Kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana agar dijadwalkan dengan tepat waktu pelaksanaan kegiatan dan pencairannya dengan memperhatikan hal-hal berikut: Ketepatan dan kecukupan alokasi anggaran; Kesiapan petunjuk pelaksanaan; Kesiapan pelaksanaan kegiatan; Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran; dan Optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan. h) Untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik atau untuk mencapai sasaran tertentu/target kinerja perlu adanya kehatian-hatian dalam pelaksanaan kegiatan dan pencairan dananya mengingat waktu yang tersisa. i) Adanya pengawasan dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota kepada SKPD yang mengelola dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan agar sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. j) Untuk menghindari penumpukan kegiatan dan pencairan dana pada KPPN diakhir tahun, Kanwil menghimbau agar SKPD yang mengelola dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lebih efektif dan selektif dalam melaksanakan kegiatan.

25 | isi EPA

Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III 2015

Recommend Documents