Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III 2016 Ruang Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau
Laporan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III 2016 Ruang Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau
Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan 1 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III-2015
Executive Summary Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai peran sangat strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor PMK-169/PMK.01/2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Evaluasi pelaksanaan anggaran berkaitan tentang penilaian pelaksanaan anggaran, seperti operasionalisasi/teknis pelaksanaan anggaran, kendala-kendala pembayaran, teknis keterlaksanaan kegiatan, dan isu-isu terkait pelaksanaan anggaran lainnya. Dalam pelaksanaanya, evaluasi pelaksanaan anggaran dilakukan melalui kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran (EPA). Dalam rangka melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran triwulan III-2016, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan kegiatan rapat koordinasi pelaksanaan APBN dalam rangka menjamin kelancaran dan akuntabilitas pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Anggaran triwulan III tahun 2016 dapat digambarkan perkembangan pelaksanaan anggaran lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau adalah: Kategori Pelaksanaan Gambaran Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pagu Anggaran Pagu triwulan III-2016 mengalami pengurangan 4.49% menjadi Rp6.065,47 miliar daripada awal tahun anggaran sebesar Rp6.350,55 miliar. Realisasi Anggaran Realisasi sampai dengan triwulan III-2016 sebesar 62,58%. Realisasi terbesar pada satuan kerja Kewenangan Kantor Daerah dan jenis belanja pegawai. Realisasi pada kewenangan dan jenis belanja tersebut di atas 65%. Rencana Penarikan Tingkat deviasi rencana penarikan dana hingga triwulan III-2016 Halaman III DIPA adalah 1,06%. Tingkat deviasi paling tinggi terjadi pada bulan Mei sebesar 96,85% dan sebaliknya tingkat deviasi paling rendah pada bulan April sebesar 0,85%. Revisi Anggaran Revisi DIPA sampai dengan triwulan III-2016 sebanyak 1.030 revisi. Dengan nilai perbandingan revisi BA persatker terbesar pada BP Batam dengan nilai 9. Pengelolaan UP TUP Jumlah UP hingga triwulan III-2016 sebesar Rp39.62 miliar. Tidak terdapat satupun UP yang dikenakan sanksi pemotongan karena tidak ada yang mengalami keterlambatan pertanggungjawaban. Kontrak dan Kontrak yang terdaftar sampai dengan triwulan III-2016 sebanyak Penyelesaian Tagihan 1.581 kontrak. Penyampaian kontrak ke KPPN yang mengalami keterlambatan adalah 56,04%. Keterlambatan tersebut terjadi pada 39 K/L.
i | daftar EPA
Berdasarkan hasil pelaksanaan tersebut, kesimpulan yang dapat diambil adalah: a. Sebagian dana BOS disalurkan kurang maksimal, dan kurangnya pemahaman pengelola sehingga timbul keraguan. Bantuan sosial tidak sesuai kebutuhan dan tidak tepat sasaran. Laporan pertanggungjawaban bantuan pemerintah dan bansos terlalu banyak dan kurang sederhana, keterbatasan kemampuan petugas dan kurangnya sarana prasarana pendukung menghambat pelaporan. Petunjuk teknis penyaluran bantuan terlalu banyak dan kurang sederhana sehingga menyulitkan pengelola dalam memahaminya. Tidak tersedianya unit khusus yang menangani pengelolaan keuangan sehingga terjadi rangkap tugas yang mengakibatkan kurang maksimalnya pelaksanaan pekerjaan. b. Usulan revisi penggunaan saldo awal sebesar Rp49.613.159.000 untuk membiayai proyek multi years dalam rangka pembangunan dermaga pelabuhan Kabil. Penggunaan saldo awal tersebut dilakukan karena alokasi dana awal untuk pembangunan dermaga Pelabuhan Kabil terkena penghematan/blokir. Usulan revisi penggunaan saldo awal tersebut mengakibatkan penambahan pagu DIPA (on top). Berdasarkan surat Menteri Keuangan No. S-159/MK.2/2016 tanggal 30 Agustus 2016 dinyatakan bahwa sumber pendanaan untuk kegiatan proyek multiyears harus berasal dari pagu yang sudah dialokasikan dan bukan merupakan pagu tambahan (on top). BP Batam mengajukan revisi pergeseran dana antar output dalam satu kegiatan dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan yang diberikan BP Batam. Pergeseran dana antar output tersebut terdapat pada kegiatan kerumahtanggaan dan keprotokolan, administrasi keuangan, penyelenggaraan Bandara, fasilitas kesehatan serta penyelenggaraan air limbah. c. Terdapat kendala dalam pelaksanaan anggaran terkait dengan pengendalian pelaksanaan anggaran pada tahun 2016 yang berpengaruh terhadap penyelesaian kontrak, pagu minus belanja pegawai, pengelolaan hibah dan pengajuan SPM kepada KPPN. Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan saran bahwa: a. Peningkatan kapasitas pengelola keuangan dalam penyusunan pertanggungjawaban bantuan. Dalam hal bansos perlu dibuatkan metode yang lebih praktis dalam menentukan siswa yang berhak menerima bantuan. Penentuan tidak hanya secara administrastif saja namun juga dengan melihat kondisi riil kemampuan siswa tersebut. Optimalisasi penyaluran dapat dilakukan dengan cara standarisasi petunjuk teknis yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Perlunya tinjauan ulang terkait laporanlaporan pertanggungjawaban bantuan. Laporan sebaiknya disederhanakan agar mudah dipahami. Untuk memberikan kemudahan dalam penyusunan laporan sebaiknya dibuatkan aplikasi yang lebih sederhana dan bersifat single entry point. Penyederhanaan petunjuk teknis sehingga satuan kerja lebih mudah memahaminya. Kementerian Keuangan sebagai BUN agar menstandarkan petunjuk teknis bantuan pada Kementerian negara/Lembaga. Pembentukan unit layanan khusus yang mengelola keuangan. Unit Layanan Khusus Pengelola Keuangan ini dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan. b. Untuk memastikan bahwa penggunaan saldo awal dapat dilakukan untuk membiayai proyek multiyears dalam rangka pembangunan dermaga pelabuhan Kabil maka perlu dilakukan pembahasan yang lebih komprehensif antara BP Batam, Ditjen ii | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran. Hal tersebut dilaksanakan karena adanya klausul pada surat Menteri Keuangan nomor S-159/MK.2/2016 tanggal 30 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa sumber pendanaan untuk pembangunan dermaga pelabuhan Kabil berasal dari pagu yang sudah dialokasikan dan bukan merupakan pagu tambahan (on top). BP Batam dapat mengajukan kembali usulan revisi penggunaan saldo awal sebesar Rp49.613.159.000 untuk pembangunan dermaga pelabuhan Kabil setelah mendapatkan konfirmasi/surat dari Ditjen Anggaran yang menyatakan bahwa saldo awal dapat dipergunakan untuk membiayai proyek dimaksud. Usulan revisi BP Batam terkait pergeseran dana antar output dapat disetujui. Oleh karena itu BP Batam agar terlebih dahulu memperbaiki usulan revisi dan ADK usulan revisi dan dapat mengajukan kembali usulan revisi pergeseran dana antar output dalam satu kegiatan. c. Terkait perkembangan pelaksanaan anggaran pada satuan kerja; diperlukan pemantauan dan pengawasan yang ketat, terutama berkaitan dengan kebijakan penghematan anggaran pemerintah dan pengendalian revisi anggaran yang merupakan kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Perlu dilakukan monitoring agar seluruh kontrak yang telah didaftarkan dapat terealisasi sesuai dengan batas waktu penyelesaiannya, dengan tetap memperhatikan pedoman mengenai langkahlangkah akhir tahun anggaran 2016, yang akan diterbitkan kemudian. Dalam penyelesaian pagu minus belanja pegawai, satker diingatkan untuk mengurus revisi penambahan pagu Belanja Pegawai ke Eselon I apabila memang revisi dalam satker atau revisi antar satker dalam satu wilayah sudah tidak memungkinkan. Perlu pemantauan lebih lanjut mengenai hal ini, untuk mengantisipasi agar pagu minus belanja pegawai tersebut tidak memerlukan penyelesaian di BA BUN, yang berarti pembayarannya akan dilakukan di TA 2017. Dalam pengelolaan hibah, satker diingatkan mengenai proses pengelolaan hibah (3R-1P), namun perlu untuk dipantau lebih lanjut agar seluruh hibah langsung dalam bentuk uang yang diterima di TA 2016 dapat direvisi sebagai penambahan pagu DIPA TA 2016. Terkait ketelitian dalam pengajuan dokumen, satker diingatkan untuk lebih teliti dan memperhatikan detil dalam SPM dan ADK supplier, untuk mencegah pengembalian/ kesalahan SPM yang berisiko untuk mengakibatkan penundaan pencairan dana mengingat perlunya perbaikan SPM.
iii | daftar EPA
Daftar Isi
EXECUTIVE SUMMARY
I
DAFTAR ISI
V
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL BAB I. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.
PENDAHULUAN LATAR BELAKANG TUJUAN WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN PELAKSANAAN
BAB II. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.
2.8.
PAGU ANGGARAN REALISASI ANGGARAN RENCANA PENARIKAN DANA HALAMAN III DIPA VS REALISASI ANGGARAN REVISI ANGGARAN PENGELOLAAN UP DAN GU DATA KONTRAK DAN PENYELESAIAN TAGIHAN PERMASALAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN 2.7.1 PENGELOLAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH 2.7.2 PENGELOLAAN KEUANGAN BP BATAM 2.7.3 PELAKSANAAN ANGGARAN SEKTOR POLHUKAM ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH 2.8.1. PENGELOLAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH 2.8.2. PENGELOLAAN KEUANGAN BP BATAM 2.8.3. PELAKSANAAN ANGGARAN SEKTOR POLHUKAM
BAB III. 3.1. 3.2.
EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN TRIWULAN III
PENUTUP
KESIMPULAN REKOMENDASI
VII 1 1 2 3 3 5 5 6 7 8 9 9 10 10 13 13 15 15 19 19 21 21 22
v | daftar EPA
Daftar Gambar dan Tabel Gambar 1 Pagu DIPA Triwulan III Tahun 2016 di Provinsi Kepulauan Riau 5 Gambar 2 Realisasi DIPA Triwulan III Tahun 2016 di Provinsi Kepulauan Riau 6 Gambar 3 Komposisi Realisasi DIPA Triwulan III Tahun 2016 di Provinsi Kepulauan Riau 7 Gambar 4 Deviasi Halaman III DIPA Triwulan III Tahun 2016 di Provinsi Kepulauan Riau 7 Gambar 5 Revisi DIPA Triwulan III Tahun 2016 di Provinsi Kepulauan Riau 8 Tabel 1 Pelaksanaan Focus Group Discussion Triwulan III-2016 3 Tabel 2 Komposisi Revisi DIPA Triwulan III-2016 di Provinsi Kepulauan Riau 9 Tabel 3 Rincian Uang Persediaan hingga Triwulan III-2016 di Provinsi Kepulauan Riau 9 Tabel 5 Keterlambatan Penyampaian Data Kontrak ke KPPN Triwulan III-2016 di Provinsi Kepulauan Riau 10
vii | daftar EPA
Bab I. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Salah satu keberhasilan dalam mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dinilai dari pelaksanaan anggaran yang berjalan dengan baik. Hal tersebut mendorong penyelesaian tingkat capaian kinerja yang dihasilkan dan realisasi anggaran berjalan lancar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Berbagai kebijakan reformasi dalam pengelolaan Keuangan Negara telah dilaksanakan. Kebijakan dengan tujuan agar pengelolaan Keuangan Negara dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dan akuntabel. Sistem penganggaran berbasis kinerja, perencanaan kas yang lebih baik, pelaksanaan lelang secara elektronik, perbaikan sistem yang mendukung kelancaran pencairan merupakan berbagai reformasi pengelolaan Keuangan Negara yang dibangun untuk mendukung keberhasilan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel. Dalam pelaksanaannya, masalah-masalah pelaksanaan anggaran yang terjadi saat ini masih relatif sama dengan periode-periode sebelumnya. Berbagai masalah pelaksanaan anggaran yang masih sering terjadi hingga saat ini antara lain: a) penumpukan penyerapan anggaran pada akhir tahun; b) keterlambatan penunjukan pejabat perbendaharaan; c) keterlambatan pelaksanaan lelang; d) keterbatasan pengetahuan para pejabat perbendaharaan/pengelola keuangan; e) keterlambatan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan; f) penundaan penyelesaian pekerjaan dan masalah pelaksanaan anggaran lainnya. Dalam rangka mengantisipasi permasalahan-permasalahan tersebut dan untuk mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja Pemerintah maka diperlukan suatu proses pengendalian. Salah satu proses pengendalian dilakukan melalui kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran pada satuan kerja penerima APBN. Evaluasi pelaksanaan anggaran sangat penting untuk melihat perkembangan pelaksanaan anggaran dalam periode yang telah ditetapkan. Dalam evaluasi tersebut akan dilakukan suatu penilaian dan pengukuran terhadap pelaksanaan aggaraan dan diikuti dengan identifikasi serta analisis terhadap permasalahanpermasalahan dalam pelaksanaan anggaran. Evaluasi pelaksanaan anggaran ini sangat penting dilakukan sehingga perkembangan pelaksanaan anggaran dapat terlihat dan permasalahan yang timbul dapat teridentifikasi.
1 | isi EPA
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai peran sangat strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor PMK-169/PMK.01/2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Berbagai evaluasi yang dilaksanakan terkait pelaksanaan anggaran adalah terkait penilaian pelaksanaan anggaran, seperti operasionalisasi/teknis pelaksanaan anggaran, kendala-kendala pembayaran, teknis keterlaksanaan kegiatan, dan isuisu terkait pelaksanaan anggaran lainnya. Dalam pelaksanaanya, evaluasi pelaksanaan anggaran dilakukan melalui kegiatan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan anggaran (EPA). Kegiatan EPA serta pelaporan hasil pelaksanaannya dilaksanakan setiap triwulan. Penyusunan EPA secara Triwulanan dilaksanakan agar dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan lebih cepat. Fokus utama EPA terutama EPA Triwulan III adalah melakukan identifikasi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan anggaran yang terjadi pada Triwulan III-2016.
1.2. Tujuan Evaluasi pelaksanaan anggaran memiliki beberapa tujuan. Tujuan utama dalam penyusunan evaluasi tersebut antara lain: a. Identifikasi isu-isu pelaksanaan anggaran yang terjadi hingga tingkat satuan kerja; b. Identifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait pelaksanaan anggaran; c. Menilai pelaksanaan anggaran. Penilaian mencakup apakah telah dilaksanakan dengan baik, mencapai target keluarannya, memenuhi tujuannya, memberikan dampak seperti yang diharapkan, dan hal-hal lainnya. d. Memberikan rekomendasi kebijakan, strategi implementasi, mekanisme pelaksanaan anggaran yang bersifat teknis dan aplikatif; e. Merumuskan tindak lanjut perbaikan pelaksanaan anggaran untuk periode berikutnya; Selain tujuan tersebut, evaluasi pelaksanaan anggaran disusun untuk kepentingan manajerial. Kepentingan manajerial tersebut berkaitan dalam pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan APBN, antara lain: a. bagi Kementerian Keuangan, sebagai masukan bagi pengambilan kebijakan anggaran; b. bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sebagai bahan perumusan regulasi, strategi pembinaan dalam rangka memperbaiki kinerja pelaksanaan anggaran;
2 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
c. bagi Kementerian Negara/Lembaga dan satuan kerjanya, sebagai bahan masukan untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan anggaran beserta dengan persiapanpersiapan dalam perencanaan dan penganggaran di waktu yang akan datang; d. bagi Pemerintah Daerah terkait, K/L maupun satker yang menjadi tanggung jawabnya, untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan hal-hal teknis pelaksanaan keuangan pusat dan daerah sehingga dapat digunakan untuk mengharmonisasikan kebijakan fiskalnya; e. bagi masyarakat umum, sebagai alat kontrol pelaksanaan APBN yang diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan pemerintah; f. bagi pihak Swasta, sebagai informasi terkait keikutsertaan dalam aktivitas pemerintah.
1.3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Evaluasi pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada triwulan III tahun 2016 dilaksanakan dalam beberapa tahapan pelaksanaan. Berbagai kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran dengan satuan kerja dengan metode rapat koordinasi maupun Focus Group Discussion dalam rangka menjamin kelancaran dan akuntabilitas pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada bulan September dan Oktober 2016.
Tabel 1 Pelaksanaan Focus Group Discussion Triwulan III-2016 FGD
Waktu
Pelaksanaan Tempat
Peserta
1. Focus Group Discussion Pengelolaan Dana Jumat, 19 peserta Bantuan Pemerintah 23 September 2016 Ruang Rapat Kanwil 2. Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Kamis, DJPB Provinsi 1 BLU BP Batam Tahun 2016 6 Oktober 2016 Kepulauan Riau 3. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Kamis, 6 K/L Sektor Polhukam 20 Oktober 2016 Sumber: Kanwil DJPB Provinsi Kepulauan Riau
1.4. Pelaksanaan Pelaksanaan rapat koordinasi maupun FGD selama triwulan III tahun 2016 telah dilaksanakan selama lima kali. Pelaksanaan rapat koordinasi maupun FGD tersebut adalah: a. Focus Group Discussion Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Latar belakang FGD ini adalah melihat permasalahan dalam pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah dan bantuan sosial kepada sekolah swasta; pertanggungjawab an dana bantuan operasional sekolah pada Madrasah; dan permasalahan pelaksanaan bantuan operasional sekolah dan bantuan sosial. Maksud kegiatan FGD adalah melakukan diskusi tentang pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan
3 | isi EPA
Siswa Miskin di lingkungan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan tujuan dilakukan FGD tersebut adalah untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pencairan dana/penyaluran dana BOS dan BSM dan sekaligus memberikan langkahlangkah yang strategis dan tepat dalam proses penyaluran/pencairan dana BOS dan BSM. b. Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan BP Batam Tahun 2016 Latar belakang rapat koordinasi ini adalah terkait usulan penggunaan saldo awal mengakibat kan penambahan dana (on top) maka perlu dilakukan konfirmasi/rapat koordinasi untuk membahas lebih lanjut tentang usulan revisi penggunaan saldo awal BP Batam. Maksud kegiatan ini adalah untuk mendiskusikan lebih lanjut tentang usulan revisi penggunaan saldo awal BP Batam. Berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-159/MK.2/2016 tanggal 30 Agustus 2016 dinyatakan bahwa sumber pendanaan untuk kegiatan yang mendapatkan ijin kontrak tahun jamak harus berasal dari pagu yang sudah dialokasikan dan bukan merupa pagu tambahan (on top). Sehubungan dengan usulan penggunaan saldo awal mengakibatkan penambahan dana (on top) maka perlu dilakukan rapat koordinasi untuk membahas lebih lanjut tentang usulan revisi penggunaan saldo awal BP Batam. c. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran Sektor Polhukam Latar belakang rapat koordinasi ini adalah untuk mengevaluasi perkembangan pelaksanaan anggaran pada enam K/L yaitu Mahkamah Agung, Kejaksaan RI, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Polri dan BPKP. Maksud diselenggarakannya Rapat Koordinasi tersebut untuk mendiskusikan permasalahan yang dihadapi oleh satker yang mengakibatkan tidak maksimalnya capaian kinerja pelaksanaan anggaran satker di Triwulan III 2016. Dengan rapat ini, diharapkan diperoleh solusi terbaik dan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran satker.
4 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III 2.1. Pagu Anggaran Pagu anggaran adalah alokasi dana atau batas maksimum anggaran yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada Kementeriaan Negara/Lembaga untuk setiap program pemerintah sebagai acuan dalam pelaksanaan APBN. Pada tahun 2016, seluruh Kementerian Negara/Lembaga di Provinsi Kepulauan Riau memperoleh alokasi dana sebesar Rp.6.065,47 miliar.
Gambar 1 Pagu DIPA Triwulan III Tahun 2016 di Provinsi Kepulauan Riau Dekonsentrasi 2.24%
Kantor Daerah 45.39%
Tugas Pembantuan 1.20%
Kantor Pusat 51.17%
Bantuan Sosial 0.10%
Lain-Lain 1.30% Pegawai 22.46%
Modal 28.40%
Barang 47.74%
Kewenangan Kantor Pusat Kantor Daerah Dekonsentrasi Tugas Pembantuan
Pagu (Rp) 3.103.888.595.000 2.753.068.563.000 135.833.729.000 72.682.126.000
Jenis Belanja Pegawai Barang Modal Bantuan Sosial Lain-Lain
Pagu (Rp) 1.362.248.342.000 2.895.466.880.000 1.722.474.455.000 6.296.840.000 78.986.496.000
Sumber: Omspan Perbendaharaan
Alokasi belanja APBN di Provinsi Kepulauan Riau sebagian besar digunakan untuk membiayai kegiatan satuan kerja pada kewenangan Kantor Pusat diikuti oleh kewenangan Kantor Daerah. Berdasarkan jenis belanja, alokasi belanja sebagian besar untuk membiayai belanja
40 BA Lain 25.62%
BA112 26.71%
barang dan belanja modal. Pagu terbesar di Provinsi Kepulauan Riau disusun oleh enam Kementerian Negara/Lembaga. Pagu tersebut memiliki porsi 74,28 persen dari total pagu anggaran di Provinsi Kepulauan Riau. Pagu tertinggi adalah pagu Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
BA012 6.52% BA033 BA015 BA060 15.92% 5.92% 8.05% BA022 11.25%
Bebas Batam.
5 | isi EPA
2.2. Realisasi Anggaran Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Kementerian Negara/Lembaga melakukan realisasi anggaran untuk membiayai pelaksanaan pekerjaan/kegiatannya. Di Provinsi Kepulauan Riau, pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh APBN dilakukan oleh satuan-satuan kerja dibawah 46 Kementerian Negara/Lembaga.
Gambar 2 Realisasi DIPA Triwulan III Tahun 2016 di Provinsi Kepulauan Riau 73.31%
68.13% 58.42%
57.30%
52.47%
45.20% 38.15%
KANTOR PUSAT
KANTOR DAERAH
Kewenangan Kantor Pusat Kantor Daerah Dekonsentrasi Tugas Pembantuan
DEKONSENTRASI
TUGAS PEMBANTUAN
35.95%
PEGAWAI
Pagu (Rp) 1.813.403.729.598 1.875.669.357.949 71.271.707.343 27.725.797.039
BARANG
MODAL
Jenis Belanja Pegawai Barang Modal Bantuan Sosial Lain-Lain
40.83%
BANTUAN LAIN-LAIN SOSIAL
Pagu (Rp) 998.685.594.583 1.658.976.932.447 778.478.719.779 2.263.868.500 32.248.611.430
Sumber: Omspan Perbendaharaan
Realisasi anggaran hingga triwulan III-2016 di Provinsi Kepulauan Riau mencapai Rp3.788,07 miliar atau sebesar 62,58 persen. Realisasi satker-satker Kewenangan Kantor Daerah dan Kantor Pusat merupakan realisasi yang cukup tinggi dengan penyerapan di atas 50 persen. Berdasarkan jenis belanja, belanja pegawai memiliki realisasi tertinggi dengan tingkat penyerapan jauh di atas jenis belanja lain. Realisasi anggaran hingga triwulan III-2016 di Provinsi Kepulauan Riau sangat dipengaruhi oleh realisasi satker-satker Kewenangan Kantor Daerah dan Kantor Pusat. Realisasi kedua jenis kewenangan tersebut menyumbang 97,39 persen dari total realisasi belanja. Berdasarkan jenis belanja, realisasi belanja barang merupakan realisasi terbesar dibanding jenis belanja barang diikuti oleh belanja pegawai dan belanja modal. Ketiganya menyumbang 99 persen realisasi belanja total di Provinsi Kepulauan Riau.
6 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
Gambar 3 Komposisi Realisasi DIPA Triwulan III Tahun 2016 di Provinsi Kepulauan Riau Dekonsentrasi 1.88%
Tugas Pembantuan 0.73%
Modal 22.43%
Kantor Pusat 47.87%
Kantor Daerah 49.52%
Bantuan Sosial 0.07%
Lain-Lain 0.93%
Pegawai 28.78%
Barang 47.80%
Sumber: Omspan Perbendaharaan
2.3. Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA vs Realisasi Anggaran Hal III DIPA memuat informasi rencana penarikan yang dibuat oleh satuan kerja dan atau Kementerian Negara/Lembaga yang seharusnya dijadikan dasar atau standar dalam realisasi dana belanja. Deviasi atas besaran rencana ini akan menjadi indikator buruknya perencanaan anggaran dan tidak disiplinnya satuan kerja dan atau Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan anggaran.
Gambar 4 Deviasi Halaman III DIPA Triwulan III Tahun 2016 di Provinsi Kepulauan Riau
3.05% -1.06% -34.43% Januari Februari
-9.03% Maret
37.06%
30.66%
32.32%
Jul
Aug
Sep
0.52% April
Mei
-31.35% Jun
-120.38% Sumber: PA Perbendaharaan
Berdasarkan perbandingan antara perencanaan penarikan dana yang dibuat dan realisasi pencairan dana yang dilaksanakan pada triwulan III tahun 2016, diperoleh rata-rata tingkat ketepatan antara rencana penarikan dana perbulan dengan realisasi berkisar 1,06 persen. Tingkat deviasi paling tinggi terjadi pada bulan Mei 2016 dan sebaliknya tingkat deviasi paling rendah terjadi pada bulan April 2016. Terjadinya deviasi ini mengindikasikan bahwa rencana yang dibuat belum sesuai dalam pelaksanaannya. Tingginya deviasi dipengaruhi oleh kurang
7 | isi EPA
baiknya perencanaan pada satuan kerja-satuan kerja pada jenis kewenangan Tugas Pembantuan dan Kantor Pusat. Deviasi yang rendah menunjukkan bahwa perencanaan di Kepulauan Riau menunjukkan semakin baik.
2.4. Revisi Anggaran Implementasi penganggaran berbasis kinerja masih belum optimal diterapkan di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari perencanaan anggaran yang masih kurang berkualitas sehingga dalam pelaksanaan anggaran sering terjadi revisi anggaran (DIPA). Mayoritas revisi DIPA disebabkan oleh perencanaan satuan kerja dan atau Kementerian Negara/Lembaga yang belum baik, walaupun tidak tertutup kemungkinan terjadi karena sebab yang lain. Perencanaan anggaran yang baik akan mendorong pelaksanaan anggaran yang baik. Oleh karena itulah perencanaan merupakan salah satu indikator kualitas dan kinerja pelaksanaan anggaran. Indikator tersebut menunjukkan apakah satuan kerja dan atau Kementerian Negara/Lembaga serius dan bekerja dengan baik jauh sebelum pelaksanaan anggaran dilaksanakan.
Gambar 5 Revisi DIPA Triwulan III Tahun 2016 di Provinsi Kepulauan Riau
205 179 173 118 94
86
94 72
9 Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
BA 112 060 115 054 068 004 116 066 018 059 063 076 27BA
Satker 1 27 1 8 1 2 3 4 15 1 1 8 288
Revisi 9 174 6 41 5 9 13 17 62 4 4 29 684
Indeks 9.0 6.4 6.0 5.1 5.0 4.5 4.3 4.3 4.1 4.0 4.0 3.6 2.4
Sumber: PA Perbendaharaan
Hingga triwulan III-2016 telah terjadi revisi sebanyak 1.030 revisi. Revisi DIPA terbanyak terjadi pada bulan Agustus. Hampir tiap bulan terjadi revisi dengan jumlah yang cukup banyak dengan jumlah di atas 70 revisi tiap bulannya. Berdasarkan indeks revisi, indeks terbesar terdapat pada BA 112 BP Batam yang memiliki indeks 9,00. Hal itu menunjukkan bahwa revisi pada BA tersebut sangat banyak yang memberikan gambaran bahwa perencanaan anggaran kurang maksimal sehingga dilakukan beberapa kali perubahan DIPA untuk menyesuaikan kebutuhan pada tahun berjalan. 8 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
Tabel 2 Komposisi Revisi DIPA Triwulan III-2016 di Provinsi Kepulauan Riau Kewenangan
Janu Febr Mare Apri Mei Juni
Kantor Pusat Kantor Daerah Dekonsentrasi Tugas Pembantuan
Juli Agus Sept Total
-
5
4
5
6
7
10
12
5
60
7
79
69
68
50
97
123
155
94
786
1
7
10
19
13
15
24
21
17
129
1
3
3
2
3
6
16
17
2
9
94
86
94
72 125 173
55 205 118 1.030
Sumber: OMSPAN
2.5. Pengelolaan UP dan GU Uang Persediaan (UP) digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran LS. UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving) setelah digunakan minimal 50 persen. Maksimal pembayaran dengan UP kepada satu penerima paling banyak sebesar Rp.50 juta kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas. Pada akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyak sebesar Rp.50 juta.
Tabel 3 Rincian Uang Persediaan hingga Triwulan III-2016 di Provinsi Kepulauan Riau BA
UP
Satker
44
39,619,809,500
415
GU Nihil
Setoran
231,841,000
61,381,250
Sisa UP 39,326,587,250
GUP 405
Sumber: OMSPAN
Hingga triwulan III tahun 2016 terdapat 415 satker yang mengajukan uang persediaan. Dari seluruh UP tersebut tidak terdapat UP yang mengalami keterlambatan pertanggungjawaban.
2.6. Data Kontrak dan Penyelesaian Tagihan Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen. Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentuk perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang jasa dan dalam bentuk penetapan keputusan. Data perjanjian/kontrak disampaikan kepada KPPN paling lambat lima hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian/kontrak untuk dicatat dalam Kartu Pengawasan Kontrak di KPPN. Total data kontrak yang mengalami keterlambatan penyampaian adalah 886 kontrak. Keterlambatan tersebut terjadi pada 37 Kementerian Negara/Lembaga. Selama triwulan III2016 terjadi keterlambatan penyampaian data kontrak sebesar 56,04 persen. Terdapat enam Kementerian Negara/Lembaga yang keseluruhan ADK kontrak terlambat dilaporkan ke KPPN.
9 | isi EPA
Selain itu terdapat dua K/L yang keseluruhan ADK kontrak disampaikan ke KPPN sebelum batas akhir pengiriman ADK kontrak berlalu.
Tabel 4 Keterlambatan Penyampaian Data Kontrak ke KPPN Triwulan III-2016 di Provinsi Kepulauan Riau BA 019
Ter Tidak Data Keter Ter Tidak Data Keter BA lambat Terlambat Kontrak lambatan lambat Terlambat Kontrak lambatan 4 0 4 100.00% 004 4 3 7 57.14%
067
1
0
1
100.00% 015
107
91
198
54.04%
090
2
0
2
100.00% 023
22
19
41
53.66%
111
1
0
1
100.00% 024
43
41
84
51.19%
112
7
0
7
100.00% 068
2
2
4
50.00%
115
2
0
2
100.00% 013
44
50
94
46.81%
060
81
3
84
96.43% 063
6
8
14
42.86%
010
9
1
10
90.00% 025
23
31
54
42.59%
054
25
3
28
89.29% 022
125
174
299
41.81%
092
5
1
6
83.33% 018
15
26
41
36.59%
027
6
2
8
75.00% 059
3
6
9
33.33%
033
201
74
275
73.09% 066
2
4
6
33.33%
026
13
5
18
72.22% 999
10
25
35
28.57%
032
57
25
82
69.51% 012
6
18
24
25.00%
005
18
8
26
69.23% 056
3
10
13
23.08%
076
2
1
3
66.67% 075
3
10
13
23.08%
089
2
1
3
66.67% 029
2
10
12
16.67%
116
2
1
3
66.67% 104
0
2
2
0.00%
040
3
2
5
60.00% 107
0
21
21
0.00%
17
42
886
695
1.581
56.04%
042 25 Sumber: OMSPAN
59.52% Total
2.7. Permasalahan Pelaksanaan Anggaran Berbagai permasalahan pelaksanaan anggaran masih dialami oleh satuan kerja yang melaksanakan kegiatan sehingga sasaran yang ingin dicapai belum terealisasi dengan maksimal. Beberapa permasalahan yang dialami pada tahun anggaran sebelumnya masih terjadi pada triwulan III 2016. Berbagai permasalahan tersebut terkait kendala administratif, koordinasi dengan pihak terkait, pengadaan barang jasa, dan adanya kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran.
2.7.1 Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Perkembangan umum penyerapan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) selama triwulan III tahun 2016 menunjukkan perkembangan yang kurang optimal. Gambaran Umum penyerapan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
10 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah realisasi yang relatif lambat pada penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Permasalahan-permasalahan yang menyebabkan rendahnya pencairan dana Bantuan Operasional (BOS) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) sebagai berikut: Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran a. Bantuan dalam bentuk hibah yang diterima oleh sekolah di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (SD, SMP,SMA) dari Pemerintah Provinsi khususnya dalam bentuk aset, banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah. b. Masih ditemukan siswa penerima Bantuan Sosial/Program Indonesia Pintar yang kurang tepat sasaran. Terdapat siswa yang kurang mampu namun tidak mendapatkan kartu KIP sebalik nya ada siswa yang mampu namun mendapatkan kartu KIP. c. Pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada sekolah di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (SD, SMP, SMA) pada Tahap II dan seterusnya sering terkendala karena penyusunan laporan pertanggungjawaban Tahap I yang terlambat. Pencairan dana BOS tahap berikutnya dapat dilaksanakan jika laporan pertanggungjawaban dana BOS sebelumnya sudah dipenuhi. d. Penarikan dana Bantuan Sosial dari bank oleh siswa sering mengalami kendala karena spesimen tandatangan siswa yang terdaftar di Bank berbeda dengan spesimen tanda tangan pada sat penarikan uang. Hal tersebut terjadi karena siswa belum dapat mengingat dan menetapkan tanda tangan yang sah. e. Terdapat beberapa satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama yang ragu-ragu untuk membiayai beberapa kegiatan sekolah karena pemahaman yang kurang komprehensif tentang penggunaan dana BOS. f.
Pencairan dana BOS untuk belanja modal yaitu pengadaan buku kurikulum 2013 di lingkungan Kementerian Agama belum dapat dilaksanakan karena pengadaan buku tersebut hanya dilakukan secara terpusat di Jakarta dan sampai saat ini petunjuk teknisnya belum ada dan masih menunggu
dari Kantor Pusat Kementerian Agama Republik
Indonesia. g. Sebagian besar dana BOS baru direalisasikan pada Awal Semester II Tahun 2016 karena banyak kegiatan operasional sekolah pada awal semester II tahun 2016 (tahun ajaran baru) yaitu operasional untuk kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru dan kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa.
11 | isi EPA
Permasalahan Pelaporan a. Berdasarkan Petunjuk Teknis dari kementerian teknis, jumlah laporan yang dibuat dalam rangka pengelolaan dana bantuan Pemerintah dan Bantuan Sosial masih cukup banyak, masing-masing jenis bantuan lebih dari 5 jenis laporan. No
Jenis Bantuan
1 Bantuan Pemerintah 2 Bantuan Operasional Sekolah 3 Bantuan Sosial (KIP)
Laporan Kemendikbud 5 12 5
Laporan Kemenag 8 12 5
Jumlah 13 24 10
b. Terbatasnya petugas yang menangani penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan pengelolaan bantuan pada sekolah di lingkungan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilaksanakan oleh guru. c. Kemampuan petugas yang sudah ada masih sangat terbatas karena pelatihan khusus yang diberikan sangat kurang sehingga sebagian besar petugas melakukan penyusunan laporan pertanggungajwaban dengan membaca dan menganalisa sendiri petunjuk teknis yang ada. d. Laporan Bantuan Operasional Sekolah yang harus disusun relatif banyak yaitu sebanyak 14 laporan untuk sekolah lingkup Kementerian Agama dan 10 laporan untuk sekolah lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). e. Format laporan BOS yang harus diisi kurang sederhana sehingga menyulitkan petugas dalam menyusun laporan pertanggungjawaban. f.
Sarana dan parasara pendukung dalam penyusunan laporan pada sekolah-sekolah masih sangat terbatas. Kurangnya alat pengolah data (komputer, printer) akan menghambat kelancaran penyelesaian laporan.
Permasalahan Kebijakan a. Penetapan penggunaan dana yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kurang flexibel. Penggunaan dana BOS dapat digunakan hanya untuk kegiatan yang sudah diatur pada petunjuk teknis namun terdapat beberapa kegiatan operasional sekolah yang harus dibiayai namun tidak ada dalam petunjuk teknis. b. Adanya kebijakan untuk melakukan trasfer secara langsung Bantuan Sosial ke rekening siswa mengakibatkan siswa harus membuka rekening di Bank. Namun siswa mengalami kendala alam membuka rekening dengan alasan biaya trsnsportasi ke Bank, dana awal untuk membuka rekening serta administrasi lainnya mengakibatkan siswa miskin tidak c. Kebijakan perhitungan jumlah alokasi dana BOS yang dialokasikan ke sekolah berdasarkan jumlah siswa pada awal tahun pelajaran sehingga pada saat tahun anggaran berjalan, jumlah siswa yang direncanakan tersebut tidak sesuai dengan jumlah siswa yang dibiayai. Hal tersebut terjadi karena perbedaan antara tahun pelajaran dan tahun anggaran. 12 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
Permasalahan Kelembagaan a. Sekolah-sekolah di lingkungan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada umumnya tidak memiliki unit khusus yang menangani pengelolaan keuangan/ pejabat perbendaharaan. Pelaksanaan penyusunan pertanggung jawaban keuangan sebagaian besar dilaksanakan oleh guru yang mempunyai tugas sebagai pendidik. b. Pengajuan pencairan dana BOS pada Kementerian Agama dilaksanakan langsung unit satuan kerja (MIN, MTsN, MAN) ke KPPN, sedangkan pencairan dana BOS pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak dilaksanakan langsung oleh satuan kerja (SD,SMP, SMA) tetapi melalui unit lainnya yaitu Pemerintah Provinsi.
2.7.2 Pengelolaan Keuangan BP Batam Kepala Biro Perencanaan dan Litbang menjelaskan bahwa usulan revisi penggunaan saldo awal sebesar Rp49.613.159.000 dilaksanakan karena dana yang dialokasikan untuk pembangunan dermaga curah Pelabuhan Kabil terkena blokir sehingga diperlukan alokasi dana yang bersumber dari saldo awal dalam rangka membiayai proyek tersebut. Kepala Biro Perencanaan dan Litbang juga menjelaskan bahwa berdasarkan hasil konsultasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran, penggunaan saldo awal bisa digunakan untuk mengganti pembiayaan pembangunan pelabuhan Kabil karena adanya blokir/penghematan.
2.7.3 Pelaksanaan Anggaran Sektor Polhukam Perkembangan Pelaksanaan Anggaran Satker Perkembangan realisasi anggaran satker di Sektor Polhukkam per-13 Oktober 2016 telah mencapai rata-rata penyerapan 76,08 persen, dengan penyerapan tertinggi ada pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepri (89,01 persen) dan penyerapan terendah ada pada Badan Narkotika Nasional (54,51 persen). Sesuai dengan kebijakan penghematan anggaran pemerintah dalam Instruksi Presiden nomor 8 Tahun 2016, penyerapan anggaran ini tidak terlalu ditekankan dari sisi persentase maupun nominal rupiah, namun lebih pada pencapaian target kinerja yang tergambar melalui pencapaian volume Keluaran, yang dilaksanakan dengan pengeluaran dana yang sehemat mungkin. Satker dihimbau untuk tetap melakukan pengeluaran dengan selektif dan hemat. Perkembangan Penyelesaian Kontrak/Proyek Strategis Satker Secara keseluruhan 11 K/L di Sektor Polhukkam, persentase ketepatan waktu penyampaian Arsip Data Komputer (ADK) Kontrak ke KPPN selama Triwulan III TA 2016 adalah 45,07 persen yang meningkat dibandingkan tingkat ketepatan waktu ADK Kontrak di Triwulan II TA
13 | isi EPA
2016 yang sebesar 27,50 persen. Hal ini menunjukkan peningkatan perhatian satker terhadap batas waktu penyampaian ADK Kontrak ke KPPN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.05/2012, yaitu 5 (lima) hari kerja setelah ditandatanganinya kontrak. Dari sisa outstanding kontrak untuk Sektor Polhukkam per tanggal 13 Oktober 2016, terdapat sisa kontrak sebesar Rp.40.859.495.100 untuk kontrak yang sudah didaftarkan ke KPPN, yaitu sebesar Rp.17.584.518.731 (untuk kontrak Belanja Barang) dan Rp.23.274.976.369 (untuk kontrak Belanja Modal). Kontrak-kontrak yang masih tersisa atau belum seluruhnya terealisasi tersebut tersebar pada 36 satker pada 7 (tujuh) K/L di Sektor Polhukkam. Berdasarkan pengawasan tersebut, satker diingatkan kembali untuk memantau perkembangan realisasi kontrak, serta memastikan penyelesaian kontrak sesuai batas waktunya dan dengan memperhatikan pedoman tentang langkah-langkah akhir tahun anggaran 2016 yang akan segera diterbitkan. Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai Berdasarkan pemantauan di Aplikasi OMSPAN per-13 Oktober 2016, terdapat 29 satker di Sektor Polhukkam yang memiliki pagu minus Belanja Pegawai dengan total sejumlah Rp.18.649.845.807, yang tersebar pada lima K/L. Satker telah diingatkan untuk mengurus pagu minus belanja pegawai, yang dilakukan sesuai mekanisme/pedoman penyelesaian pagu minus Belanja Pegawai dengan mempedomani PMK Nomor 15/PMK.02/2016 jo. PMK Nomor 62/PMK.02/2016. Dalam peraturan tersebut, apabila satker tidak dapat mencukupkan anggaran dalam 1 (satu) programnya untuk menyesuaikan pagu minus Belanja Pegawai, maka satker dapat mengajukan untuk merevisi antar satker dalam 1 (satu) wilayah yang sama. Apabila kedua hal tersebut tidak dapat dilakukan, maka satker perlu segera mengajukan penambahan pagu Belanja Pegawai ke Eselon I untuk disahkan di Direktorat Jenderal Anggaran DJA, yang batas penerimaan usulan revisinya adalah 31 Oktober 2016. Pengelolaan Hibah Terkait dengan pengelolaan hibah pada satker, perlu diingatkan kembali mengenai proses administrasi hibah yang dimulai dari Pengajuan Nomor Register, Pengajuan Persetujuan pembukaan rekening hibah, revisi penyesuaian pagu DIPA, dan pengajuan pengesahan ke KPPN (3R-1P). Sehubungan dengan revisi penyesuaian hibah pada pagu DIPA satker, terdapat batas waktu pengajuan revisi ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan yaitu pada tanggal 30 November 2016 (PMK Nomor 15/PMK.02/2016 jo. PMK Nomor 62/PMK.02/2016). Satker yang hadir telah diingatkan untuk segera melakukan pengadministrasian dan pertanggungjawaban (3R-1P) berdasarkan PMK Nomor 191/PMK.05/2011 dan PER-81/PB/2011, mengingat batas waktu 14 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
pengajuan usulan revisi anggaran ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang tinggal 1 (satu) bulan mendatang. Dalam kesempatan tersebut disampaikan juga pengawasan register hibah langsung dalam bentuk uang dan barang per tanggal 31 Agustus 2016, di mana masih terdapat 2 (dua) hibah langsung dalam bentuk uang dan 7 (tujuh) hibah langsung dalam bentuk barang yang belum sampai pada proses pengesahan. Satker telah diingatkan untuk segera menyelesaikan proses terkait. Ketelitian dalam Pengajuan Dokumen. Berdasarkan pengawasan pada Aplikasi OM SPAN per-5 Oktober 2016, selama Triwulan III terdapat tingkat pengembalian/kesalahan SPM sebesar 4,58 persen untuk seluruh satker di Sektor Polhukkam. Dalam pemantauan mingguan, didapati bahwa sebagian besar pengembalian/kesalahan SPM tersebut adalah akibat kesalahan nomor rekening, NIP, nama pegawai, nama rekanan, dan hal-hal administratif lainnya yang dapat diupayakan untuk dikurangi. Satker telah diingatkan untuk memperhatikan detil SPM dan ADK Supplier terlebih di akhir tahun anggaran, agar tidak terdapat pengembalian/kesalahan SPM yang mengakibatkan tertundanya pencairan dana.
2.8. Analisis dan Pemecahan Masalah 2.8.1. Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran a. Pemberian bantuan dalam bentuk hibah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi ke sekolah di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak semuanya dapat dipergunakan dengan maksimal oleh sekolah penerima bantuan karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut terjadi karena pemberian hibah ke sekolah tidak terencana dengan baik dari sejak awal. Untuk lebih mengefektifkan manfaat atas hibah yang diberikan kepada sekolah maka Pemerintah Provinsi sebaiknya melakukan pendataan yang lebih lengkap terhadap kebutuhan masing-masing sekolah sehingga pemberian bantuan lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi sekolah penerima bantuan. b. Pemberian bantuan sosial/Program Indonesia Pintar yang kurang tepat sasaran karena syarat penetapan siswa yang menerima bantuan masih ada yang bersifat administratif saja tanpa melihat secara langsung kemampuan orang tua siswa tersebut. Untuk mengatasi pemberian bantuan yang kurang tepat sasaran maka perlu dibuat suatu metode yang lebih baik yaitu dengan melibatkan sekolah untuk memberikan bantuan selain syarat yang sudah ditentukan. Evaluasi secara berkala terhadap siswa penerima bantuan diperlukan untuk lebih menjamin penyaluran dana bantuan yang lebih tepat sasaran.
15 | isi EPA
c. Pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada sekolah di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (SD, SMP, SMA) sering mengalami keterlambatan sehingga
mempen-garuhi
kelancaran
proses
belanjar
Terlambatnya pencairan dana dari Pemerintah Provinsi karena lambatnya
mengajar. laporan
pertanggungjawaban sekolah pada periode seblumnya. Untuk mengatasi hal tersebut maka sebaiknya transfer dana dari Pemerintah Provinsi ke sekolah dilakukan tetap dilaksana kan setiap awal triwulan tanpa menunggu laporan pertanggung jawaban periode sebelumnya. Untuk mengatasi keterlambatan pengiriman laporan tersebut maka Pemerintah Provinsi mengambil langkah untuk melakukan pembinaan/pendampingan secara langsung ke sekolah. d. Adanya permasalahan pencairan dana BOS dari Bank ke siswa karena pada saat penarikan dana ditemukan perbedaan spesimen tanda tangan siswa dengan tanda tangan yang terdaftar di Bank. Untuk mengatasi hal tersebut sebaiknya tanda tangan siswa diganti dengan cap jempol siswa. e. Kurangnya pemahaman beberapa satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama tentang petunjuk teknis BOS akan mempengaruhi kelancaran pencairan dana BOS. Untuk mengatasi hal tersebut maka pengelola dana BOS harus diberikan pemahaman melalui bimbingan teknis pada awal tahun anggaran. Disamping hal tersebut, perlu membuat forum pengelola dana BOS untuk memberikan kesempatan saling berbagi ilmu dan kemampuan dalam pengelolaan dana BOS. f.
Untuk menghindari adanya pencairan dana belanja modal untuk pengadaan buku kurikulum 2013 maka sekolah agar berkoordinasi dengan kantor Pusat Kementerian agama tentang penggunaan dana untuk belanja pengadaan buku kurikulum 2013. Apabila penggunaan dana tersebut sudah tidak mungkin dilakukan maka bisa diusulkan revisi penggunaan untuk membiayai kegiatan sekolah yang dapat dibiayai dana BOS.
g. Sebagian besar dana BOS baru direalisasikan pada Awal Semester II Tahun 2016 karena banyak kegiatan operasional sekolah pada awal semester II tahun 2016 (tahun ajaran baru) yaitu opera-sional untuk kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru dan kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa. Untuk menghindari penumpukan penyerapan dana pada Semester II maka sekolah sebaiknya agar lebih cermat dan kreatif dalam menyusun rencana kegiatan sekolah pada awal tahun (semester I). Pelaporan a. Penyusunan laporan pertanggungajwaban pengelolaan bantuan pada sekolah mengalami kendala karena petugas untuk menyusun laporan tersebut tidak ada. Sekolah tidak mempunyai petugas yang khusus di bagian keuangan dalam semua proses penyusunan 16 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
laporan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh guru yang mempunyai tugas pokok untuk mendidik siswa. Guru akan menjadikan penyusunan laporan keuangan sebagai pekerjaan sambilan sehingga tidak fokus untuk melaksanakannya. Usulan pemecahan masalah tersebut adalah: Menambah petugas/ SDM pada unit keuangan untuk lebih fokus dalam menangani administrasi pengelolaan dana bantuan yang diterima oleh sekolah. Pemerintah Daerah/Dinas Pendidikan agar lebih aktif dalam melakukan pendamping an ke sekolah-sekolah penerima bantuan sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan bantuan pemerintah. b. Di tengah keterbatasan SDM yang ada di sekolah-sekolah dalam mengelola bantuan, pengelolaan dana bantuan dilaksanakan oleh guru disamping melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Disamping permasalahan karena melaksanakan sebagai tugas tambahan, guru juga memiliki kemampuan yang terbatas pada sekolah-sekolah guru kurang mendapatkan pelatihan yang cukup dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban bantuan yang diterima sekolah. Usulan pemecahan masalah tersebut adalah: Perlu memberikan bimbingan teknis kepada para petugas/guru dengan cara melakukan simulasi penyusunan laporan sehingga mereka dapat lebih mudah untuk memahami cara penyusunan laporan pertanggungjawaban. Tim Manajemen pembinaan agar melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap sekolah-sekolah dan memberikan bimbingan/pendampingan yang lebih intensif terhadap sekolah-sekolah yang mempunyai kemampuan yang terbatas dibandingkan dengan sekolah lainnya. c. Laporan Bantuan Operasional Sekolah yang disusun relatif banyak sehingga sangat merepotkan sekolah penerima bantuan. Laporan sebaiknya dibuat lebih sederhana sehingga mengurangi jumlah laporan yang akan disusun. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu ditinjau kembali semua laporan Bantuan Operasional Sekolah pada Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. d. Format laporan BOS yang harus diisi kurang sederhana sehingga menyulitkan petugas dalam menyusun laporan pertanggungjawaban. Rumitnya penyusunan laporan pertanggungjawaban Bantuan Operasional Sekolah akan berpengaruh terhadap kelancaran pencairan dana BOS dan selanjutnya berdampak pada kelancaran proses belanja mengajar di sekolah. Untuk memberikan kemudahan dalam penyusunan laporan sebaiknya dibuatkan aplikasi yang lebih sederhana dan bersifat single
17 | isi EPA
entry point. Dengan adanya aplikasi tersebut maka petugas/ guru akan lebih mudah dalam menyusun laporan pertanggungjawaban bantuan tersebut. e. Sarana dan parasara pendukung (komputer, printer) sangat dibutuhkan dalam menunjang kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan. Terbatasnya dana pada sekolah untuk pengadaan alat penunjang penyusunan laporan menjadi salah satu faktor penghambat. Untuk mengatasi masalah tersebut maka: Sekolah-sekolah harus dilengkapi dengan Komputer dan Printer untuk menunjang kelancaran penyusunan laporan. Dalam hal adanya pemberian bantuan hibah dalam bentuk aset ke sekolah di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka Pemerintah Provinsi agar memberikan bantuan yang lebih dibutuhkan sekolah. Contoh: bantuan komputer/ printer untuk penyusunan laporan. Kebijakan a. Terbatasnya penggunaan dana BOS hanya untuk kegiatan yang sudah ditetapkan pada petunjuk teknis mengakibatkan pencairan dana yang kurang maksimal. Pada praktiknya terdapat beberapa pengeluaran untuk menunjang kegiatan sekolah namun tidak tercantum pada petunjuk teknis. Hal ini mengakibatkan kesulitan bagi sekolah untuk membiayai beberapa pengeluaran yang telah dilaksanakan. Untuk mengatasi hal tersebut maka sebaiknya uraian kegiatan yang dapat dibiayai dana BOS yang tercantum pada petunjuk teknis tidak terlalu rinci namun perlu penegasan bahwa kegiatan tersebut secara nyata dipergunakan untuk menunjang kegiatan operasional sekolah. b. Untuk menghindari kesulitan siswa dalam pembukaan rekening karena alasan keterbatasan dana dan kesulitan admisnitrasi maka sekolah dapat bekerja sama dengan Bank untuk memfasilitasi pembukaan rekening secara kolektif. Perlu ada kerjasama dengan Bank dalam hal pembukaan rekening tabungan siswa penerima Bantuan Sosial yaitu untuk memberikan kemudahan bagi siswa miskin dalam membuka rekening tanpa adanya setoran uang sejumlah tertentu. c. Ketidaksesuain alokasi dana BOS pada sekolah karena penetapan perhitungan alokasi yang didasarkan pada kondisi siswa pada awal tahun pelajaran yaitu sekitar bulan Juli akan berpotensi menimbulkan ketidaksesuai kebutuhan dana BOS dengan jumlah siswa. Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu dilakukan update alokasi dana setiap semester. Kelembagaan a. Sekolah-sekolah di lingkungan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada umumnya yang tidak memiliki unit khusus yang menangani pengelolaan 18 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
keuangan/pejabat perbendaharaan agar diatasi dengan membentuk Unit Layanan Khusus yang mengelola keuangan. Unit Layanan Khusus Pengelola Keuangan ini dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan. b. Untuk memperlancar penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah pada pada sekolah lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka sebaiknya penyaluran sebaiknya tidak dilakukan oleh Pemerintah Provinsi tetapi oleh Pemerintah Kab/Kota. Hal ini dilaksanakan agar Pemerintah Kabupaten dapat lebih intensif dalam melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran dana BOS.
2.8.2. Pengelolaan Keuangan BP Batam Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau memaparkan tentang ketentuan revisi penggunaan saldo awal sesuai Perdirjen Perbendaharaan nomor PER24/PB/2016 tanggal 27 Mei 2016). Memaparkan rincian penggunaan saldo awal tahun anggaran sebelumnya dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam memberikan ijin penggunaan tambahan saldo awal yang diusulkan dalam surat revisi No. B/33/A-1KPA/09/2016 tanggal 29 September 2016. Menjelaskan ringkasan persetujuan kontrak multi years untuk pembangunan Pelabuhan Kabil Batam sesuai surat Menteri Keuangan No. S159/MK.2/2016 tanggal 30 Agustus 2016). Menjelaskan usulan revisi terkait pergeseran dana antar ouput dalam satu kegiatan untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan dana pada BP Batam. Usulan revisi penggunaan saldo awal tersebut mengakibatkan penambahan pagu DIPA (on top). Berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-159/MK.2/2016 tanggal 30 Agustus 2016 dinyatakan bahwa sumber pendanaan untuk kegiatan yang mendapatkan ijin kontrak tahun jamak harus berasal dari pagu yang sudah dialokasikan dan bukan merupakan pagu tambahan (on top). Sehubungan dengan usulan penggunaan saldo awal mengakibatkan penambahan dana (on top) maka perlu dilakukan konfirmasi/rapat koordinasi untuk membahas lebih lanjut tentang usulan revisi penggunaan saldo awal BP Batam.
2.8.3. Pelaksanaan Anggaran Sektor Polhukam 1. Perkembangan pelaksanaan anggaran satker: perlu dilakukan pemantauan dan pengawasan yang ketat, terutama berkaitan dengan kebijakan penghematan anggaran pemerintah dan pengendalian revisi anggaran yang merupakan kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan. 2. Perkembangan penyelesaian kontrak satker: perlu dilakukan monitoring agar seluruh kontrak yang telah didaftarkan dapat terealisasi sesuai dengan batas waktu
19 | isi EPA
penyelesaiannya, dengan tetap memperhatikan pedoman mengenai langkah-langkah akhir tahun anggaran 2016, yang akan diterbitkan kemudian. 3. Penyelesaian pagu minus Belanja Pegawai: satker telah diingatkan untuk mengurus revisi penambahan pagu Belanja Pegawai ke Eselon I apabila memang revisi dalam satker atau revisi antar satker dalam satu wilayah sudah tidak memungkinkan. Perlu pemantauan lebih lanjut mengenai hal ini, untuk mengantisipasi agar pagu minus Belanja Pegawai tersebut tidak memerlukan penyelesaian di BA BUN, yang berarti pembayarannya akan dilakukan di TA 2017. 4. Pengelolaan hibah: satker telah diingatkan mengenai proses pengelolaan hibah (3R-1P), namun perlu untuk dipantau lebih lanjut agar seluruh hibah langsung dalam bentuk uang yang diterima di TA 2016 dapat direvisi sebagai penambahan pagu DIPA TA 2016. 5. Ketelitian dalam pengajuan dokumen: satker telah diingatkan untuk lebih teliti dan memperhatikan
detil
dalam
SPM
dan
ADK
supplier,
untuk
mencegah
pengembalian/kesalahan SPM yang berisiko untuk mengakibatkan penundaan pencairan dana mengingat perlunya perbaikan SPM.
20 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
Bab III. Penutup 3.1. Kesimpulan Setelah dilakukan rapat koordinasi dan focus group discussion terkait pelaksanaan anggaran pada beberapa satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga maka dapat diambil kesimpulan terkait pelaksanaan anggaran di Provinsi Kepulauan Riau. 1. Sebagian dana BOS disalurkan kurang maksimal, dan kurangnya pemahaman pengelola sehingga timbul keraguan. Bantuan sosial tidak sesuai kebutuhan dan tidak tepat sasaran. 2. Laporan pertanggungjawaban bantuan pemerintah dan bansos terlalu banyak dan kurang sederhana, keterbatasan kemampuan petugas dan kurangnya sarana prasarana pendukung menghambat pelaporan. 3. Petunjuk teknis penyaluran bantuan terlalu banyak dan kurang sederhana sehingga menyulitkan pengelola dalam memahaminya. 4. Tidak tersedianya unit khusus yang menangani pengelolaan keuangan sehingga terjadi rangkap tugas yang mengakibatkan kurang maksimalnya pelaksanaan pekerjaan. 5. Usulan revisi penggunaan saldo awal sebesar Rp49.613.159.000 untuk membiayai proyek multi years dalam rangka pembangunan dermaga pelabuhan Kabil. Penggunaan saldo awal tersebut dilakukan karena alokasi dana awal untuk pembangunan dermaga Pelabuhan Kabil terkena penghematan/blokir. 6. Usulan revisi penggunaan saldo awal tersebut mengakibatkan penambahan pagu DIPA (on top). Berdasarkan surat Menteri Keuangan No. S-159/MK.2/2016 tanggal 30 Agustus 2016 dinyatakan bahwa sumber pendanaan untuk kegiatan proyek multiyears harus berasal dari pagu yang sudah dialokasikan dan bukan merupakan pagu tambahan (on top). 7. BP Batam mengajukan revisi pergeseran dana antar output dalam satu kegiatan dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan yang diberikan BP Batam. Pergeseran dana antar output tersebut terdapat pada kegiatan kerumahtanggaan dan keprotokolan, administrasi
keuangan,
penyelenggaraan
Bandara,
fasilitas
kesehatan
serta
penyelenggaraan air limbah. 8. Terdapat kendala dalam pelaksanaan anggaran terkait dengan pengendalian pelaksanaan anggaran pada tahun 2016 yang berpengaruh terhadap penyelesaian kontrak, pagu minus belanja pegawai, pengelolaan hibah dan pengajuan SPM kepada KPPN.
21 | isi EPA
3.2. Rekomendasi Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam kesimpulan pada kegiatan rapat koordinasi dan focus group discussion dan rapat koordinasi, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau memberikan beberapa rekomendasi untuk mendukung pelaksanaan anggaran di Provinsi Kepulauan Riau. Rekomendasi tersebut adalah: 1. Peningkatan kapasitas pengelola keuangan dalam penyusunan pertanggungjawaban bantuan. Dalam hal bansos perlu dibuatkan metode yang lebih praktis dalam menentukan siswa yang berhak menerima bantuan. Penentuan tidak hanya secara administrastif saja namun juga dengan melihat kondisi riil kemampuan siswa tersebut. Optimalisasi penyaluran dapat dilakukan dengan cara standarisasi petunjuk teknis yang lebih sederhana dan mudah dipahami. 2. Perlunya tinjauan ulang terkait laporan-laporan pertanggungjawaban bantuan. Laporan sebaiknya disederhanakan agar mudah dipahami. Untuk memberikan kemudahan dalam penyusunan laporan sebaiknya dibuatkan aplikasi yang lebih sederhana dan bersifat single entry point. 3. Penyederhanaan petunjuk teknis sehingga satuan kerja lebih mudah memahaminya. Kementerian Keuangan sebagai BUN agar menstandarkan petunjuk teknis bantuan pada Kementerian negara/Lembaga. 4. Pembentukan unit layanan khusus yang mengelola keuangan. Unit Layanan Khusus Pengelola Keuangan ini dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan. 5. Untuk memastikan bahwa penggunaan saldo awal dapat dilakukan untuk membiayai proyek multiyears dalam rangka pembangunan dermaga pelabuhan Kabil maka perlu dilakukan pembahasan yang lebih komprehensif antara BP Batam, Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran. Hal tersebut dilaksanakan karena adanya klausul pada surat Menteri Keuangan nomor S-159/MK.2/2016 tanggal 30 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa sumber pendanaan untuk pembangunan dermaga pelabuhan Kabil berasal dari pagu yang sudah dialokasikan dan bukan merupakan pagu tambahan (on top). 6. BP Batam dapat mengajukan kembali usulan revisi penggunaan saldo awal sebesar Rp49.613.159.000 untuk pembangunan dermaga pelabuhan Kabil setelah mendapatkan konfirmasi/surat dari Ditjen Anggaran yang menyatakan bahwa saldo awal dapat dipergunakan untuk membiayai proyek dimaksud. 7. Usulan revisi BP Batam terkait pergeseran dana antar output dapat disetujui. Oleh karena itu BP Batam agar terlebih dahulu memperbaiki usulan revisi dan ADK usulan revisi dan dapat mengajukan kembali usulan revisi pergeseran dana antar output dalam satu kegiatan.
22 | Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II-2016
8. Terkait perkembangan pelaksanaan anggaran pada satuan kerja; diperlukan pemantauan dan pengawasan yang ketat, terutama berkaitan dengan kebijakan penghematan anggaran pemerintah dan pengendalian revisi anggaran yang merupakan kewenangan Kanwil Ditjen Perbendaharaan. 9. Perlu dilakukan monitoring agar seluruh kontrak yang telah didaftarkan dapat terealisasi sesuai dengan batas waktu penyelesaiannya, dengan tetap memperhatikan pedoman mengenai langkah-langkah akhir tahun anggaran 2016, yang akan diterbitkan kemudian. 10. Dalam penyelesaian pagu minus belanja pegawai, satker diingatkan untuk mengurus revisi penambahan pagu Belanja Pegawai ke Eselon I apabila memang revisi dalam satker atau revisi antar satker dalam satu wilayah sudah tidak memungkinkan. Perlu pemantauan lebih lanjut mengenai hal ini, untuk mengantisipasi agar pagu minus belanja pegawai tersebut tidak memerlukan penyelesaian di BA BUN, yang berarti pembayarannya akan dilakukan di TA 2017. 11. Dalam pengelolaan hibah, satker diingatkan mengenai proses pengelolaan hibah (3R-1P), namun perlu untuk dipantau lebih lanjut agar seluruh hibah langsung dalam bentuk uang yang diterima di TA 2016 dapat direvisi sebagai penambahan pagu DIPA TA 2016. 12. Terkait ketelitian dalam pengajuan dokumen, satker diingatkan untuk lebih teliti dan memperhatikan detil dalam SPM dan ADK supplier, untuk mencegah pengembalian/ kesalahan SPM yang berisiko untuk mengakibatkan penundaan pencairan dana mengingat perlunya perbaikan SPM.
23 | isi EPA
