PARADIGMA BARU DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN Oleh: Siswo Sujanto
Ketua Tim Kerja Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan
PRINSIP POKOK Kejelasan Peran Akuntabilitas Mekanisme Saling-uji
DASAR HUKUM UU No. 17/ 2003 tentang Keuangan Negara UU No. 1/ 2004 tentang Perbendaharaan Negara
PENDELEGASIAN KEKUASAAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PRESIDEN PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Menteri Keuangan : Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan; Menteri/pimpinan lembaga: Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga. Grha Sawala - Selasa, 31 Agustus 2004
Sosialisasi Reorganisasi Departemen Keuangan
Pasal 6 UUKN 4
Implementasi
p i Internal Departemen Keuangan Eksternal Departemen Keuangan
Internal Depkeu ☯
Demarkasi antara pemegang kewenangan penyusunan anggaran (DJAPK) dan pemegang kewenangan pelaksanaan anggaran (DJPb) ☯ DJAPK menyiapkan Satuan 3 (pengalokasian dana), ☯ DJAPb mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
INTERNAL DEPKEU Men t er i Keu a n g a n
DJAPK
DJPb
(Policy Formulation)
KPMK
Grha Sawala - Selasa, 31 Agustus 2004Komite
(Policy Implementation)
Sosialisasi Reorganisasi Departemen KeuanganManajemen Penyempurnaan
8
Keuangan
Eksternal Depkeu ☯
Pengalihan kewenangan ordonansering dari Menteri Keuangan kepada Menteri Teknis selaku Pengguna Anggaran ☯ Menteri Teknis Pemegang Kewenangan Administratif, ☯ Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (pemegang kewenangan komptabel)
EKSTERNAL DEPKEU Men t er i t ek n is
Kewenangan Otorisasi
KPMK
Grha Sawala - Selasa, 31 Agustus 2004Komite
Kewenangan Ordonansering
Sosialisasi Reorganisasi Departemen KeuanganManajemen Penyempurnaan
10
Keuangan
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PRESI DEN
(selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara)
M EN T ERI T EK N I S (selaku Peng. Peng. Anggaran) Anggaran)
M EN T ERI K EU AN G AN (selaku BUN)
Administratif
komtabel
KPMK
Grha Sawala - Selasa, 31 Agustus 2004Komite
Pendelegasian kewenangan pelaksanaan program Pendelegasian kewenangan perbendaharaan Sosialisasi Reorganisasi Departemen 11 KeuanganManajemen Keuangan Penyempurnaan
Yang berlaku sekarang Menteri Keuangan
Menteri Teknis PEMBUATAN KOMITMEN
PENGUJIAN & PEMBEBANAN
administratief beheer
Grha Sawala - Selasa, 31 Agustus 2004
PERINTAH PEMBAYARAN
administratief beheer
Sosialisasi Reorganisasi Departemen Keuangan
PENGUJIAN
PENCAIRAN DANA
Comptabel beheer
12
Pemisahan Kewenangan
PEMBUATAN KOMITMEN
Menteri Teknis
Menteri Keuangan
PENGUJIAN & PEMBEBANAN
PENGUJIAN
PERINTAH PEMBAYARAN
PENCAIRAN DANA
administratief beheer Comptabel beheer Grha Sawala - Selasa, 31 Agustus 2004
Sosialisasi Reorganisasi Departemen Keuangan
13
PEMISAHAN KEWENANGAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA
Menteri Teknis
Selaku Pengguna Anggaran
PEMBUATAN KOMITMEN
PENGUJIAN & PERINTAH PEMBEBANAN PEMBAYARAN
Pengurusan Administratif
Menteri Keuangan Selaku BUN
PENGUJIAN
Pengurusan Komtabel
(Administratief Beheer)
Grha Sawala - Selasa, 31 Agustus 2004
PENCAIRAN DANA
Sosialisasi Reorganisasi Departemen Keuangan
(Comptabel Beheer)
14
PENGUJIAN DALAM PELAKSANAAN PENGELUARAN NEGARA Menteri Teknis
Selaku Pengguna Anggaran Tahapan Administratif
Menteri Keuangan Selaku BUN Tahapan Komtabel
PEMBUATAN KOMITMEN
PENGUJIAN PENGUJIAN Pengujian : • Wetmatigheid • Rechtmatigheid • Doelmatigheid
Grha Sawala - Selasa, 31 Agustus 2004
SPM
CHEQUE
Pengujian : • Substansial : •Wetmatigheid •Rechtmatigheid • Formal
Sosialisasi Reorganisasi Departemen Keuangan
? 15
Pemisahan Kewenangan Menteri Teknis Ditjen
Setjen
Menteri Keuangan DJAPK Policy Formulation
Set. Ditjen
Roren
Rokeu
Policy Formulation
Policy Implementation
DJPn Policy Implementation
SPM KPPN
SPP Voucher
Terima kasih
