PRESENTASI KETUA KELOMPOK KERJA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PRESENTASI KETUA KELOMPOK KERJA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Jakarta, 31 Agustus 2004 1

PARADIGMA BARU ¾ ¾

¾ ¾ ¾

¾ ¾

¾

Penegasan fungsi pejabat perbendaharaan negara; Pemisahan kewenangan administratif dan kewenangan perbendaharaan; Dari penatausahaan menuju ke pengelolaan kas; Sistem pembayaran menggunakan Treasury Single Account ; Dari penatausahaan menuju ke pengelolaan Barang Milik Negara; Pengelolaan Investasi, Piutang, dan Utang Pemerintah; Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan yang terintegrasi; Akuntabilitas pelaporan keuangan. 2

CAKUPAN PERBENDAHARAAN NEGARA ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

¾

¾

Pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah; Pengelolaan kas (cash management); Pengelolaan piutang dan utang negara/daerah; Pengelolaan investasi dan kekayaan negara/daerah; Penyelenggaraan akuntansi dan sistem informasi manajemen keuangan negara/daerah; Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD; Perumusan standar, kebijakan, sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan Keuangan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. 3

VISI DAN MISI DJPb Visi : Menjadi pengemban fungsi Bendahara Umum Negara yang profesional Misi : Melaksanakan penerimaan dan pengeluaran negara, melakukan pembinaan dan pengelolaan aset dan kewajiban negara, serta menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, serta meningkatkan profesionalisme di bidang perbendaharaan negara 4

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 302/KMK.01/2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEUANGAN

BAGAN ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

BAGIAN KEPEGAWAIAN

DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN

DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA

DIREKTORAT PENGELOLAAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA

DIREKTORAT PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA

BAGIAN KEUANGAN

DIREKTORAT PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI

BAGIAN PERLENGKAPAN

BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA

DIREKTORAT PENGELOLAAN PENERUSAN PINJAMAN

BAGIAN UMUM

DIREKTORAT INFORMASI DAN AKUNTANSI

SUBDIREKTORAT DATA DAN BANTUAN TEKNIS

SUBDIREKTORAT DATA DAN BANTUAN TEKNIS

SUBDIREKTORAT MANAJEMEN PORTOFOLIO DAN RISIKO

SUBDIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI I

SUBDIREKTORAT PERJANJIAN DAN TATALAKSANA

SUBDIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN I

SUBDIREKTORAT ADMINISTRASI BENDAHARA UMUM NEGARA

SUBDIREKTORAT PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN BARANG MILIK NEGARA

SUBDIREKTORAT PERATURAN DAN KEBIJAKAN OPERASIONAL

SUBDIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI II

SUBDIREKTORAT PINJAMAN BUMN I

SUBDIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN II

SUBDIREKTORAT ADMINISTRASI KAS NEGARA

SUBDIREKTORAT PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN INVESTASI PEMERINTAH

SUBDIREKTORAT ANALISIS KEUANGAN DAN PASAR OBLIGASI

SUBDIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI III

SUBDIREKTORAT PINJAMAN BUMN II

SUBDIREKTORAT DUKUNGAN TEKNIS DAN PENGELOLAAN BASIS DATA

SUBDIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN III

SUBDIREKTORAT ADMINISTRASI DANA PINJAMAN

SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA I

SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN TRANSAKSI

SUBDIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI IV

SUBDIREKTORAT PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH

SUBDIREKTORAT PEMBINAAN AKUNTANSI INSTANSI

SUBDIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN IV

SUBDIREKTORAT ADMINISTRASI REKENING PEMERINTAH LAINNYA

SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA II

SUBDIREKTORAT MANAJEMEN SISTEM INFORMASI

SUBDIREKTORAT ADMINISTRASI PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI

SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN KREDIT PROGRAM

SUBDIREKTORAT AKUNTANSI PUSAT

SUBDIREKTORAT VERIFIKASI DAN AKUNTANSI APP

SUBDIREKTORAT VERIFIKASI DAN PELAPORAN KAS DAN PROGRAM PENSIUN

SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUBDIREKTORAT DATA DAN BANTUAN TEKNIS

SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM AKUNTANSI DAN PEMBINAAN PROFESI SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI DAN PROGRAM

SUBDIREKTORAT KONSOLIDASI DAN PELAPORAN KEUANGAN

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

TRANSFER FUNGSI DJ DJ Anggaran Anggaran

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Direktorat Penerimaan Minyak& Bukan Pajak

Direktorat Pembinaan Angggaran I Direktorat Pembinaan Angggaran II Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara Direktorat Pembinaan Kekayaan Negara Direktorat Dana Luar Negeri Direktorat Informasi & Evaluasi Anggaran

DJ Lemb. Keuangan

Pelaksanaan Anggaran Pengelolaan Kas Pengelolaan BM/KN Pengelolaan Pinjaman & Hibah Luar Negeri Pengelolaan Penerusan Pinjaman Pengelolaan SUN Akuntansi & Pelaporan

Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman Pusat Manajemen Obligasi Negara

BAKUN Pusat Akt. Agggaran Pemby..& Perhitungan Pusat Akuntansi Barang Milik/Kekayaan Negara Pusat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat Sistem dan Informasi Akuntansi

TRANSFER FUNGSI PADA KANTOR INSTANSI VERTIKAL DJPB KANWIL DJA Bagian Umum

KANWIL DJPB

1) 1)

Bid. PA I

Bagian Umum

KAR 1)

Sub Bagian Umum

Bid.PA II

Bidang Pelaksanaan Anggaran I

Seksi Verifikasi

Bid.Perbendaharaaan dan Kekayaan Negara

Bidang Pelaksanaan Anggaran II

Seksi Bimbingan Akuntansi

Jabatan Fungsional

Bidang Pembinaan Perbendaharaan dan Kekayaan Negara

2)

KASIPA Sub Bagian Umum

Seksi Pengolahan Data Akuntansi

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Seksi Pelaporan

1&3) 2)

Seksi Verifikasi Perbend.

Jabatan Fungsional 2)

Jabatan Fungsional

Seksi Verifikasi Bendum

KPPN TIPE A

Seksi Verifikasi Pemb. Pensiun Jabatan Fungsional

2)

Sub Bagian Umum

1)

Sub Bagian Umum

Seksi Perbendaharaan I

KPKN TIPE A Sub Bagian Umum

3)

KPDIKR

Seksi Pengolahan Data 3)

Seksi Perbendaharaan II

Seksi Perbendaharaan I

Seksi Komunikasi Data Seksi Bank/Giro Pos

Seksi Perbendaharaan II Seksi Persepsi Seksi Pendapatan Seksi Bank Persepsi Seksi BankTunggal

Seksi Verifikasi dan Akuntansi

2)

Jabatan Fungsional

LANGKAH TRANSISIONAL ¾

¾ ¾ ¾

¾ ¾

Transisi menuju tugas baru dengan "business process" yang baru; ‰ Pembentukan tim kerja Dit. PA ‰ Pembentukan tim kerja Kanwil Penyesuaian sistem aplikasi; Transisi perpindahan pejabat dan staf; Transisi perubahan gedung kantor dan peralatan; Penyesuaian anggaran; Rencana pemindahtanganan aset.

8

PENYESUAIAN BUSINESS PROCESS ¾ ¾

¾

Penyiapan sistem aplikasi DIPA; Penyiapan sistem aplikasi SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD); Penyesuaian sistem aplikasi "Sistem Akuntansi Pusat (SAP)" dan "Sistem Akuntansi Instansi (SAI)".

9

TERIMA KASIH

10

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Tugas Merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 11

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Fungsi (1) ¾

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan negara;

¾

Pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

¾

Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perbendaharaan negara;

¾

Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbendaharaan negara;

¾

Pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran;

¾

Verifikasi dan akuntansi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP);

12

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Fungsi (2) ¾

Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara serta pengelolaan aset dan kewajiban pemerintah;

¾

Pengelolaan Surat Utang Negara (SUN)

¾

Pengelolaan Penerusan dan penyaluran pinjaman pemerintah;

¾

Pelaksanaan akuntansi pusat dan penyusunan laporan keuangan pemerintah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;

¾

Pengembangan sistem informasi perbendaharaan negara;

¾

Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal. 13

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL Tugas Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal

14

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL Fungsi ¾

Koordinasi dan penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan pelaporan Direktorat Jenderal;

¾

Pelaksanaan urusan kepegawaian Direktorat Jenderal;

¾

Pelaksanaan urusan keuangan Direktorat Jenderal;

¾

Pelaksanaan urusan perlengkapan Direktorat Jenderal;

¾

Pelaksanaan penataan organisasi, tatalaksana, dan pemantauan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal;

¾

Koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat;

¾

Pelaksanaan tata usaha dan kearsipan Direktorat Jenderal; 15

¾

Pengelolaan rumah tangga Kantor Pusat Direktorat Jenderal.

DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN Tugas Menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pelaksanaan anggaran, pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, serta verifikasi dan akuntansi APP berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 16

DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN Fungsi ¾

Penyiapan perumusan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran;

¾

Penyiapan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran;

¾

Penyiapan dan penyelesaian pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran;

¾

Pelaksanaan verifikasi dan akuntansi APP;

¾

Evaluasi dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran;

¾

Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

17

DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA Tugas Menyiapkan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, verifikasi dan pemberian bimbingan teknis di bidang pengelolaan kas dan program pensiun berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal 18

DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA Fungsi (1) ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

¾

Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan kas; Penyusunan petunjuk teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas; Pemberian petunjuk teknis pencairan dana pinjaman dan hibah luar negeri; Pemantauan dan verifikasi pelaksanaan pembayaran, penagihan dan perkembangan kas; Pemberian petunjuk teknis tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi dan kompensasi utang kepada negara; Pembinaan kebendaharaan; 19

DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA Fungsi (2) ¾ ¾

¾

Pengelolaan kas negara; Pelaksanaan pembayaran kewajiban pemerintah atas beban rekening Bendahara Umum Negara, Rekening Kas Negara dan Rekening Pemerintah Lainnya; Penatausahaan Rekening Bendahara Umum Negara, Rekening Kas Negara, Rekening Khusus dan Rekening Pemerintah Lainnya;

¾

Verifikasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kas dan program pensiun;

¾

Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

20

DIREKTORAT PENGELOLAAN BARANG KEKAYAAN MILIK NEGARA Tugas Menyiapkan perumusan kebijakan, standardisasi, dan bimbingan teknis, evaluasi, serta pelaksanaan di bidang pengelolaan BM/KN, serta membina penatausahaan dan pelaporan BM/KN, menelaah usulan dan menatausahakan penyertaan modal negara dan investasi pemerintah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal 21

DIREKTORAT PENGELOLAAN BARANG KEKAYAAN MILIK NEGARA Fungsi (1) ¾ Penyiapan rumusan kebijakan dan standardisasi di bidang pengelolaan BM/KN; ¾ Penyusunan sistem dan prosedur pengadaan, pengamanan, pemanfaatan dan status penguasaan Barang Milik Negara; ¾ Penyiapan rumusan kebijakan dan tindak lanjut keputusan perubahan status Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; ¾ Penatausahaan dan pelaporan serta penyusunan daftar BM/KN; ¾ Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan 22 BM/KN;

DIREKTORAT PENGELOLAAN BARANG KEKAYAAN MILIK NEGARA Fungsi (2) ¾ Pengusulan Peraturan Pemerintah dan penatausahaan penyertaan modal negara dan investasi pemerintah beserta perubahannya; ¾ Penatausahaan BM/KN yang dimanfaatkan oleh badanbadan yang status asetnya bukan kekayaan negara yang dipisahkan; ¾ Penatausahaan dan pengamanan BM/KN hasil likuidasi Kantor Menteri Negara Koordinator/Kantor Menteri Negara/ Departemen/Lembaga, perusahaan negara dan badanbadan lainnya; ¾ pemberian bimbingan teknis di bidang pengelolaan BM/KN; ¾ pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

23

DIREKTORAT PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA Tugas Menyiapkan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan SUN, yang meliputi perencanaan struktur portofolio yang optimal; pelaksanaan penerbitan, penjualan, pembelian kembali, dan penukaran; pengelolaan risiko portofolio SUN; pengembangan infrastruktur dan institusi pasar SUN; dan publikasi informasi tentang pengelolaan SUN berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal 24

DIREKTORAT PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA Fungsi ¾ Penyiapan pelaksanaan transaksi, pengelolaan kewajiban pembayaran bunga dan pokok, serta penyusunan proyeksi kebutuhan dana kas negara untuk pembayaran kewajiban; ¾ Penyusunan strategi portofolio dan pengembangan instrumen, penyiapan rumusan peraturan terkait dengan kegiatan pengelolaan SUN, pengembangan prosedur operasi standar dan pengukuran kinerja, serta evaluasi kinerja pengelolaan portofolio dan kepatuhan; ¾ Pelaksanaan manajemen portofolio dan risiko, analisis keuangan dan pasar obligasi, publikasi tentang pengelolaan SUN yang transparan, dan pencatatan serta pelaporan akuntansi SUN; ¾ Penyiapan dan pemeliharaan basis data, sistem aplikasi, program komputer, perangkat keras, instalasi jaringan, serta pengolahan data dan penyajian laporan. ¾ Pengembangan pasar sekunder SUN yang likuid dan efisien. ¾ Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

25

DIREKTORAT PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI Tugas menyiapkan perumusan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, menerbitkan surat perintah pembayaran yang berkaitan dengan pelaksanaan penarikan/pencairan, dan/atau pembayaran kembali pinjaman luar negeri, analisis, evaluasi dan pemantauan pelaksanaan di bidang pengelolaan PHLN berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal 26

DIREKTORAT PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI Fungsi (1) ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN); Penganalisaan sumber-sumber pendanaan dan kelayakan proyek-proyek yang akan dibiayai dari PHLN; Pelaksanaan kegiatan negosiasi dan penyiapan dokumen, serta penatausahaan perjanjian PHLN; Pembinaan terhadap mekanisme dan prosedur penatausahaan atas penarikan dan penyaluran PHLN; Pelaksanaan verifikasi dan pemberian persetujuan terhadap pengajuan penarikan dana pinjaman luar 27 negeri;

DIREKTORAT PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI Fungsi (2) ¾

Pelaksanaan verifikasi atas tagihan dan pembayaran kembali pinjaman luar negeri;

¾

Penerbitan surat perintah pembayaran yang berkaitan dengan pelaksanaan pencairan dan/atau pembayaran kembali pinjaman luar negeri;

¾

Analisis, evaluasi, dan pemantauan pelaksanaan PHLN;

¾

Penyusunan data, pelaporan dan proyeksi penarikan dan kewajiban pembayaran kembali PHLN;

¾

Penyusunan naskah perjanjian hibah penerusan PHLN;

¾

Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

28

DIREKTORAT PENGELOLAAN PENERUSAN PINJAMAN Tugas Menyiapkan perumusan kebijakan, perencanaan, evaluasi, melaksanakan penerusan, penyaluran, penatausahaan pinjaman dan pemantauan pinjaman pemerintah yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri serta kredit program 29

DIREKTORAT PENGELOLAAN PENERUSAN PINJAMAN Fungsi (1) ¾

¾

¾

¾ ¾

¾

Penyiapan perumusan kebijakan penerusan pinjaman dari luar negeri; Penyiapan perumusan kebijakan penyaluran dana pinjaman pemerintah yang bersumber dari dalam negeri; Penyiapan perumusan kebijakan dan pengelolaan pembiayaan kredit program; Pelaksanaan analisis dan evaluasi pemberian pinjaman; Penyiapan perumusan perjanjian penerusan pinjaman dari luar negeri; Penyiapan perumusan perjanjian pinjaman atas pinjaman pemerintah yang bersumber dari luar negeri; 30

DIREKTORAT PENGELOLAAN PENERUSAN PINJAMAN Fungsi (2) ¾

¾

¾

¾

¾

¾

Perencanaan pengembalian pinjaman dan perkiraan kebutuhan dana untuk pinjaman serta kebutuhan lainnya dalam rangka pengelolaan keuangan negara; Penyiapan perumusan perjanjian pinjaman atas pinjaman pemerintah yang bersumber dari dalam negeri; Pengajuan dan perintah pembayaran tagihan-tagian atas beban rekening RDI dan RPD; Penatausahaan pemerintah;

penerusan

Evaluasi dan pemantauan pengembalian pinjaman;

dan

penyaluran

penggunaan

pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

pinjaman

dana

serta 31

DIREKTORAT INFORMASI & AKUNTANSI Tugas Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sistem informasi perbendaharaan, pengembangan sistem dan dukungan teknis pengolahan data, pembinaan akuntansi pemerintahan, penyelenggaraan akuntansi pusat dan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Pusat 32

DIREKTORAT INFORMASI & AKUNTANSI Fungsi ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Pengembangan sistem informasi perbendaharaan; Pembinaan jabatan fungsional perbendaharaan; Pengembangan sistem aplikasi dan program serta penyelenggaraan dukungan teknis pengolahan data; Perumusan struktur dan klasifikasi perkiraan; Pembinaan sistem dan akuntansi instansi dan unit fiskal lain yang berkedudukan sebagai pengguna anggaran; Penyelenggaraan akuntansi pusat; Penyelenggaraan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan keuangan instansi pemerintah; Evaluasi kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Pusat; 33 Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN Tugas Melaksanakan penelaahan, pengesahan, dan revisi dokumen pelaksanaan anggaran, pembinaan pelaksanaan anggaran, pembinaan penyaluran dana perimbangan, pembinaan pengelolaan kekayaan negara, pembinaan perbendaharaan dan kas negara, pembinaan dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, serta evaluasi pelaksanaan anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 34

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN Fungsi (1) ¾ Penelaahan, pengesahan dan revisi dokumen pelaksanaan anggaran, serta penyampaian pelaksanaannya kepada instansi yang telah ditentukan; ¾ Penelaahan dan penilaian keserasian antara dokumen pelaksanaan anggaran dengan pelaksanaan di daerah; ¾ Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan dan penatausahaan anggaran; ¾ Pemantauan realisasi pelaksanaan anggaran; ¾ Pembinaan teknis sistem akuntansi; ¾ Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan35 pemerintah;

KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN Fungsi (2) ¾ Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana perimbangan; ¾ Pembinaan pengelolaan kekayaan negara dan penerimaan negara bukan pajak; ¾ Pengawasan kewenangan dan pelaksanaan teknis perbendaharaan dan bendahara umum negara; ¾ Verifikasi dan penatausahaan pertanggungjawaban dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK); ¾ Pelaksanaan kehumasan; ¾ pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

36