DEPARTEMEN KEUANCAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-08 /PB/2005 TENTANG MEKANISME PEMBAYARAN/PENYALURAN DANA PENYESUAIAN ADHOC II TAHUN ANGGARAN 2005 DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang :
a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus dilaksanakan dengan tertib, efisien, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; b. bahwa untuk membantu keuangan daerah dalam rangka percepatan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pada APBN Tahun Anggaran 2005 dialokasikan Dana Penyesuaian Adhoc II; c. bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan APBN dan peraturan perundang-undangan lainnya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Tentang Mekanisme Pembayaran/Penyaluran Dana Penyesuaian Adhoc II Tahun Anggaran 2005 sebagai pedoman bagi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota penerima Dana Penyesuaian Adhoc II;
Mcngingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286); 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437); 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4442);
1/11
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021); 8. Keputusan Presidcn RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4 2 1 4 ) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4I8); 9. Peraturan Menteri Keuangan III Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN; 10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar; 11. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 626/PMK.02/2004 tentang Penetapan Rincian Dana Penyesuaian Tahun 2005 Kepada Daerah Provinsi, Daerah kabupaten dan Kota; 12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 02/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG MEKANISME PEMBAYARAN/PENYALURAN DANA PENYESUAIAN ADHOC II TAHUN ANGGARAN 2005 BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun berkenaan. 2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil Ditjen Perbendaharaan) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. 3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan. 4. Surat Keputusan Otorisasi (SKO) adalah dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang dipersamakan dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara. 5. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang digunakan/ diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau
2/11
pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan alokasi dana yang bersumber dari SKO Dana Penyesuaian Adhoc II TA 2005. 6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 7. Dana Penyesuaian Adhoc H TA 2005 adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat dan penggunaannya untuk peningkatan pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat. S. Rekening Khusus Kas Daerah adalah rekening yang digunakan untuk
menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah yang bersumber dari Dana Penyesuaian Adhoc II TA 2005. BAB II PENGGUNAAN DANA Pasal 2 (1) Dana Penyesuaian Adhoc II TA 2005 hanya dapat dipergunakan untuk membiayai kebutuhan Fisik, sarana, dan prasarana dasar yang merupakan prioritas untuk bidang-bidang kegiatan sebagai berikut : a. b. c. d.
Bidang Infrastruktur. Bidang Pendidikan. Bidang Kesehatan. Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan.
(2) Hasil kegiatan fisik yang dibiayai melalui Dana Penyesuaian Adhoc II TA 2005 harus selesai dan dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2005. BAB III MEKANISME PEMBAYARAN/PENCAIRAN Pasal 3 (1) Dalam rangka penyaluran Dana Penyesuaian Adhoc II TA 2005 kepada masing-masing kabupaten/kota, Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan SKO yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala KPPN dan Rupati/Walikoiu penenma Dana Penyesuaian Adhoc II TA 2005. (2) Alokasi dana untuk masing-masing kabupaten/kota penerima Dana Penyesuaian Adhoc II TA 2005, disusun berdasarkan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 62 6/PMK. 02/2004 tanggal 31 Desember 2004. (3) Rincian alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masingmasing bidang kegiatan disusun berdasarkan surat Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan Nomor S-1347/AP/2005 tanggal 27 April 2005.
3/11
Pasal 4 ( l ) D a l a m rangka pencairan Dana Penyesuaian Adhoc II TA 2005, Bupati/Walikota menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan/ menunjuk: a. Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (Pejabat Pembuat Komitmen). b. Pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani SPM. c. Bendahara Pengeluaran. (2) Asli Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada aval (1), disampaikan kepada Kepala KPPN setempat dengan dilampiri bukti identitas masingmasing pejabat bersangkuian yang meliputi: nama, NIP, pangkat/ golongan, jabatan, kantor/satker, stempel kantor/satker bersangkutan serta spesimen tanda tangan. (3) Bupati/Walikota membuka Rekening Khusus Kas Daerah yang digunakan untuk menampung Dana Penyesuaian Adhoc II TA 2005.
Pasal 5 (1) Berdasarkan SKO sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Tahap I maksimum sebesar 30 % (tigapuluh persen) dari pagu SKO kepada KPPN dengan dilampiri Rencana Penarikan Dana Penyesuaian Adhoc II TA 2005 (sesuai Lampiran I). (2) KPPN menerbitkan SP2D untuk memindahbukukan (mentransfer) dana dari Rekening Kas Negara ke Rekening Khusus Kas Daerah, dengan menggunakan Kode Anggaran sebagai berikut : 01.06.0803.2684.1032.6222.622212.000000.71.03.0000 (Fungsi, Sub Fungsi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Klasifikasi Belanja, MAK, Satker, Bagian Anggaran, Lokasi). (3) SPM LS Tahap II dan tahap selanjutnya dapat diajukan maksimal sebesar 30 % dari pagu SKO, apabila sisa dana pada Rekening Khusus Kas Daerah tahap sebelumnya maksimal 10 % dari jumlah Dana Penyesuaian Adhoc II TA 2005 yang telah dicairkan melalui KPPN (kolom 9 pada Lampiran II maksimal sebesar 10 %), (4) Pengajuan SPM-LS Tahap II dan tahap selanjutnya, dilakukan dengan melampirkan : a. Fotokopi SPMU (pada SPMU tersebut harus dicantumkan tanggal, nomor dan nilai kontrak serta uraian pekerjaan) b. Laporan Penggunaan Dana Penyesuaian Adhoc II TA 2005 tahap sebelumnya (sesuai Lampiran II). o. Fotokopi SSP PPNdanPPh.
4/11
BAB IV PEMBUKUAN DAN PELAPORAN Pasal 6 (1) KPPN melakukan pencatatan/pembukuan terhadap SPMU Dana Penyesuaian Adhoc II TA 2005 untuk masing-masing bidang (sesuai Lampiran II!). (2) Bupati/Walikota wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana (sesuai Lampiran IV) secara triwulanan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur Pelaksanaan Anggaran dengan tembusan kepada Kepala KPPN setempat, paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya setelah berakhirnya setiap triwulan. (3) Kepala KPPN menyampaikan laporan triwulanan (sesuai Lampiran V) kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya setiap triwulan. (4) Kepala Kanwii Ditjen Perbendaharaan menyampaikan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan dana (sesuai Lampiran VI) kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p, Direktur Pelaksanaan Anggaran, paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya setiap triwulan. BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 7 Perubahan/revisi SKO diajukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 8 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 20 Juni 2005 Direktur Jenderal Perbendaharaan,
5/11
RENCANA PENARIKAN DANA PENYESUAIAN ADHOC II TA 2005 *) Keterangan :
Lampiran I Perdirjen Perbendaharaan Nomor : PER~08/PB/2005 Tanggal : I6 JUNI 2005
1. Untuk Tahap I s.d. Ill, dapat ditarik maksimum 30 % dari pagu masing-masing bidang 2. Untuk tahap IV, dapat ditarik sebesar saldo alokasi dana pada SKO .2005
Bupati/Walikota....
6/11
LAPORAN PENGGUNAAN DANA PENYESUAIAN ADHIOC II TAHUN ANGGARAN 2005 TAHAP ........................ No.
1
Bidang
2
1
Infrastruktur Pendidikan Kesehatan
2
Sarana dan Prasarana Pemerintahan
Pagu
Pencairan Dana dari KPPN
Lampiran )l Perdirjen Perbendaharaan Nomor : PER-08/Pll/2005 Tanaaal : 16 JUNI 2005
Pencairan Dana dari Kas Daerah (mclalui SPMU)
Realisasi s.d. Tahap ini
Sisa Dana pad a Kas Ncgara
Jml Kumulatif Dana Pada Kas Daerah
Realisasi s.d. Tahap ini
Sisa Dana Pada Kas Daerah
% Sisa Dana
4
5 = ( 3 -4 )
6
7
8 = (6 - 7)
9=(8/6) x 100
3 4
Jumlah(l +2 + 3 + 4) 2005 Bupati/Walikota....
7/11
DAFTAR PENGAWASAN SPMU DANA PENVESUAJAN ADHOC II TA 2005
Lampiran HI Perdirjen Perbendaharaan Nomor : PER-08/PB/2O05 Taneaal : 16 JUN'S 2005
Kabupaten/Kota : A.n. Kepala Kantor KPPN .....
Kepala Sck.si Perbendaharaan
8/11
Lampiran IV Perdirjen Perbendaharaan Nomor : PER-08/P8/2005 Tanggal : 16 JUNI 2005 LAPORAN PERTANGGUNG.JAWABAN PENGGUNAAN DANA PENYESUAIAN ADHOC II TAHUN ANGGARAN 2005 TRIWULAN:...........
2005 Bupati/Walikota
9/11
REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA PENYESUAIAN ADHOC II TA 2005 TRIWULAN: .........
Lampiran V Perdirjen Pcrhcndaharaan Nomor : PER-08/PB/2005 Tanggal : I6JUNI 2005
2005
KepalaKPPN...,
Nam a NIP ...
10/11
REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA PENYESUAIAN ADHOC II TA 2005 TRIWULAN: .........
Lampiran VI Perdirjen Perbcndaharaan Nomor : PER-08/PB/2005 Tanggal : 16 JUNI 2005
2005 Kepala Kanwil....... Ditjen PBN.
Nam a NIP... 11/11
