DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN Gedung Perbendaharaan I Lt. II Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4 Jakarta 10710 Kotak Pos 1139

Telepon Faksimile

: 021-345-0959; 021-3449230 psw. 5200 : 021-3457490

Yth.

1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN Nomor SE-39/PB/2006 TENTANG PETUNJUK PENGISISAN FORMULIR SSBP UNTUK PENYETORAN DANA PFK OLEH PEMERINTAH DAERAH Guna lebih meningkatkan keakuratan penatausahaan penerimaan negara, khususnya setoran Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dari Pemda dengan menggunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), diminta perhatian hal-hal sebagai berikut: 1. Penyetoran penerimaan negara dengan menggunakan formulir SSBP agar pengisiannya dilakukan dengan lengkap dan benar, baik nilai uang maupun MAP-nya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Satu formulir SSBP hanya diisi satu jenis MAP dan satu jenis uraian penerimaan. 3. Contoh pengisian formulir SSBP sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran ini. 4. KPPN harus melakukan pengujian, konfirmasi, dan verifikasi terhadap kebenaran SSBP lampiran SPM yang diajukan Pemda baik MAP, uraian penerimaan, maupun jumlah uang. 5. KPPN agar menyampaikan maksud surat edaran ini kepada Kepala Biro/Bagian Keuangan Pemerintah Daerah dalam wilayah kerjanya. 6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar mengawasi pelaksanaan Surat Edaran ini. Demikian, untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Tembusan : 1. Direktur Pengelolaan Kas Negara di Jakarta. 2. Direktur Informasi dan Akuntansi di Jakarta.

LAMPIRAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE-39/PB/2006 TENTANG PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SSBP UNTUK PENYETORAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH (PEMDA)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN BUKAN PAJAK Nomor

Uraian Isian

Catatan

: - Diisi dengan huruf Kapital atau diketik; - Satu formulir SSBP hanya berlaku untuk setoran satu Mata Anggaran Penerimaan (MAP). Diisi dengan Kode KPPN (3) tiga digit dan uraian KPPN Penerima Setoran. Diisi dengan Nomor SSBP dengan metode penomoran Kode Satker Nomor (XXXXXXXXXX). Diisi dengan Tanggal SSBP dibuat. Diisi Kode Rekening Kas Negara (KPPN bersangkutan…….diisi petugas Bank). Diisi Kode diikuti dengan uraian Kementerian/Lembaga sesuai dengan yang tercantum pada pagu anggaran. Diisi dengan Kode Unit Organisasi Eselon I dan Uraian.

1 2 3 4 5 6 7

8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

*Diisi (4) digit Kode Kegiatan apabila penyetoran untuk satker pengguna PNBP. Diisi dengan Kode Satker (6) enam digit dan uraian Satker.

Diisi Kode Kabupaten/Kota (2) digit Diisi Kode Lokasi Propinsi (2) digit Diisi dengan Nama/Jabatan Wajib Setor/Wajib Bayar. Diisi dengan Alamat Jelas Wajib Setor/Wajib Bayar. Diisi dengan Kode Mata Anggaran Penerimaan (6) enam digit disertai dengan Uraian Penerimaan sesuai dengan format. Diisi dengan Jumlah Rupiah Setoran Penerimaan. Diisi dengan Jumlah Rupiah yang dibayarkan dengan huruf. Diisi dengan Tanggal SPN dan SP3N kalau ada Surat Penetapannya. Diisi dengan Nomor SPN dan SP3N. Diisi Kode (3) tiga digit dan Nama KPPN Penerbit SPN atau Penerima SP3N. Diisi keperluan pembayaran. Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal dibuatnya SSBP. Diisi sesuai nama Wajib Setor, NIP, dan Stempel Satker. Diisi dengan tanggal diterimanya setoran tersebut oleh Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro. Diisi dengan Nama dan tanda tangan Penerima di Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro.


DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KPPN 0

Nomor ……………... (2) Tanggal ……………. (3)

(1)KPPN Madiun

3 3

Lembar Untuk WAJIB SETOR / WAJIB BAYAR/BENDAHARA PENERIMA SEBAGAI BUKTI STOR

Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)

KE REKENING KAS NEGARA NOMOR : ……………………………………………………………………….. (4)

A. 1. Kementerian/Lembaga

:

0

6

2. Unit Organisasi Eselon I

:

0

8

3. Kegiatan

:

4. Satuan Kerja

:

5. Lokasi

:

(5) Departemen Keuangan

9

(6) Ditjen Perbendaharaan (7*) …………………………… (8) ………………………… (9) …………………………

B. 1. Nama/Jabatan Wajib Setoran/Wajib Bayar 2. Alamat

: (10) Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun : (11) Jalan Raya Solo No. 20 Madiun Jawa Timur

C. MAP dan Uraian Penerimaan

:

D. Jumlah Setoran Dengan Huruf

: (13) Rp. 452.196.602,: (14) Empat ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh enam ratus ribu enam ratus dua rupiah

E. Surat Penagiahn (SPN) atau Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara (SP3N)

: Tanggal (15) ................................ No. (16) .............................

8 1

1 1 1 2

0

3 3

KPPN PERHATIAN Bacalah dahulu petunjuk pengisian formulir SSBP pada halaman belakang lembar ini

(19)

Madiun Tanggal 5 November 2005 Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun

(20)

Nama ..................................................... NIP ........................................... Stempel Dinas

(12) Penerimaan Setoran/Pot. PFK 2% Gaji PNS Daerah Bulan November 2006

17) KPPN Madiun Keperluan : (18)

Diterima oleh : BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO Tanggal (21) ............................................................

Cap

* Diisi apabila Satker sebagai pengguna anggaran PNBP

Tanda Tangan (22) Nama Terang



3

Nomor ……………... (2) Tanggal ……………. (3)

(1)KPPN Madiun

3





:

0

6


:

0

8

3. Kegiatan

:

4. Satuan Kerja

:

5. Lokasi

:


9



: (10) Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun : (11) Jalan Raya Solo No. 20 Madiun Jawa Timur


:


: (13) Rp. 127.063,: (14) Seratus dua puluh tujuh ribu enam piluh tiga rupiah


: Tanggal (15) ................................ No. (16) .............................

8 1 1


(19)

Madiun Tanggal 15 Desember 2005 Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun

(20)


2 1 2

0 3

3

(12) Penerimaan Setoran/Pot. PFK 2% Pembayaran gaji Terusan PNS Daerah bulan Desember 2005

17) KPPN Madiun

Keperluan : (18)


Cap





1

Nomor ……………... (2) Tanggal ……………. (3)

(1)KPPN Jakarta I

8





:

0

6


:

0

8

3. Kegiatan

:

4. Satuan Kerja

:

5. Lokasi

:


9



: (10) Kepala Biro Keuangan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta : (11) Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat


:


: (13) Rp. 2.240.039.592,: (14) Dua milyar dua ratus empat puluh juta tiga puluh sembilan lima ratus sembilan puluh dua rupiah


: Tanggal (15) ................................ No. (16) .............................

8 1


(19)

Jakarta Tanggal 10 Desember 2005 Kepala Biro Keuangan Pemda DKI Jakarta

(20)


1 4 1 1

0

1 8

(12) Penerimaan Setoran/Pot. PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Propinsi Bulan Desember 2005 PP. 28 Tahun 2005

17) KPPN Jakarta I

Keperluan : (18)


Cap





7

Nomor ……………... (2) Tanggal ……………. (3)

(1)KPPN Bekasi

1





:

0

6


:

0

8

3. Kegiatan

:

4. Satuan Kerja

:

5. Lokasi

:


9



: (10) Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat : (11) Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Bekasi Propinsi Jawa Barat


:


: (13) Rp. 108.243.400,: (14) Seratus delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah


: Tanggal (15) ................................ No. (16) .............................

8 1


(19)

Bekasi Tanggal Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kota Bekasi

(20)


1 4 1 2

1

7 1

(12) Penerimaan Setoran/Pot. PFK 2% Iuran Asuransi Kesehatan Kota Bekasi bulan September 2005 PP. 28 Tahun 2003

17) KPPN Bekasi

Keperluan : (18)


Cap





Nomor ……………... (2) Tanggal ……………. (3)

(1)KPPN Medan

0 4





:

0

6


:

0

8

3. Kegiatan

:

4. Satuan Kerja

:

5. Lokasi

:


9



: (10) Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kota Sumatera Utara : (11) Jalan Balai Kota No. 1 Medan Sumatera Utara


:


: (13) Rp. 639.172.000,: (14) Enam ratus tiga puluh sembilan seratus tujuh puluh dua ribu rupiah

E. Surat Penagihan (SPN) atau Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara (SP3N)

: Tanggal (15) ................................ No. (16) .............................

8 1


(19)

Madiun Tanggal 5 November 2005 Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kota Medan

(20)


1 9 1 3

0

0 4

(12) Penerimaan Setoran/Pot. PFK 2% Taperum PNS Daerah Bulan Nopember 2005

17) KPPN Medan I

Keperluan : (18)


Cap



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Recommend Documents