DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 41 /PB/2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-29/PB/2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA LOAN ADB NO. 2074-INO DAN NO. 2075-INO (SF) (SECOND DECENTRALIZED HEALTH SERVICES PROJECT) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa kegiatan yang dibiayai Loan ADB No. 2074-INO dan No. 2075- INO (SF) (Second Decentralized Health Services Project-DHS II) dilaksanakan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
b.
bahwa untuk pelaksanaan kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota serta untuk mempercepat realisasi penarikannya perlu diatur kembali Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Loan ADB No. 2074-INO dan No. 2075-INO (SF) (Second Decentralized Health Services Project);
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER29/PB/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Loan ADB No. 2074-INO dan No. 2075-INO (SF) (Second Decentralized Health Services Project);
1.
Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri;
5.
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomcr 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
6.
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
7.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.04/2000 tanggal 20 November 2000 tentang Perubahan Kedua atas KMK Nomor 239/KMK.01/1996 tanggal 1 April 1996 sebagaimana telah diubah dengan KMK Nomor 463/KMK.01/1998 tanggal 21 Oktober 1998 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Pinjaman atau Hibah Luar negeri;
8.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
9.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 214/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 11. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan Kep.031/Ket/5/1995 tanggal 5 Mei 1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam Rangka Pelaksanaan APBN, sebagaimana telah diubah dengan SKB Nomor 459/KMK.03/1999 dan KEP264/KET/09/1999 tanggal 29 September 1999 tentang Perubahan atas SKB Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan Kep.031/Ket/5/1995 tanggal 5 Mei 1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan. dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam Rangka Pelaksanaan APBN; 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KMK.07/2003 tanggal 22 Januari 2003 tentang Perencanaan, Pelaksanaan/ Penatausahaan, dan Pemantauan Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 538/KMK.07/2003 tanggal 12 Desember 2003 tentang Peta Kapasitas Fiskal dalam Rangka Penerusan Pinjaman Luar Negeri Pemerintah Kepada Daerah dalam Bentuk Hibah; 14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-29/PB/2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENGAIRAN DANA LOAN ADB NO. 2074-INO DAN NO. 2075-INO (SF) (SECOND DECENTRALIZED HEALTH SERVICES PROJECT)
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER29/PB/2005, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 3 (1)
Pemda yang berpartisipasi dalam proyek DHS II meliputi 9 Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota seperti tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
(2)
Pemerintah Kabupaten/Kota seperti tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini masih bisa bertambah sampai dengan 90 Kabupaten/Kota, apabila ada penambahan Kabupaten/Kota yang baru maka Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini akan disesuaikan kembali."
2. Diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan ayat baru dan setelah ayat (5) ditambahkan ayat baru, yaitu ayat (2a) dan ayat (6), pada Pasal 5, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 5 (1)
Pencairan dana dilaksanakan melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan Pejabat yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berkenaan.
(2)
Dalam penerbitan SPM dicantumkan nomor pinjaman (No. 2074-INO atau No. 2075-INO (SF)), nomor register, kode kategori, porsi pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, nilai, nomor dan tanggal kontrak termasuk addendum, nomor dan tanggal BAP beserta Approval sepanjang dipersyaratkan.
(2a) Untuk pencairan dana porsi Loan ADB No. 2074-INO atau ADB NO.2075INO yang memerlukan dana pendamping dari APBD, SPM dimaksud harus dilampiri dokumen pendukung dan sesuai dengan kategori dan persentase porsi pembiayaan, diantaranya: a. Fotokopi SPM (porsi APBD) dana pendamping, yang telah dilegalisir oleh Kuasa Pengguna Anggaran; b. Faktur pajak dan SSP yang telah dikonfirmasi dengan KPPN berkenaan; (3)
Kontrak-kontrak untuk konsultan dalam valuta asing yang harus dibayar dalam valuta asing yang bersangkutan, tidak diperkenankan dirupiahkan (sesuai SE DJA No. SE-43/A/61/0392 tanggal 26 Maret 1992 tentang Pembayaran Mata Uang Asing/Valuta Asing atas beban Rekening Khusus jo SE DJA No. SE-32/A/63/0295 tanggal 27 Pebruari 1995 dan SE DJA No. SE130/A/1989 tanggal 28 Oktober 1989).
(4)
Kontrak-kontrak yang nilainya di atas ekuivalen USD 100.000 dilakukan dengan tata cara Pembayaran Langsung (Direct Payment).
(5)
SPM untuk pelaksanaan pembayaran dalam valuta asing dan Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) disampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI.
(6)
Pencairan dana loan kabupaten/kota dari Bank Pembangunan Asia merupakan realisasi hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pada tanggal yang sama dalam mata uang rupiah."
3. Mengubah dan menambah ketentuan pada Pasal 9, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 9 (1)
Executing Agency/CPIU menyusun dan menyiapkan Financial Statement of Special Account (FISSA) yaitu laporan keuangan tentang penggunaan dana rekening khusus untuk masa satu tahun anggaran, sebagai bahan audit oleh Auditor/BPKP.
(2)
Dalam rangka pengisian kembali Rekening Khusus, KPPN mengirimkan fotokopi SP2D dan SPM berkenaan yang membebani Rekening Khusus beserta dokumen pendukungnya, yaitu: a. Berita Acara Pembayaran b. Approval dari ADB sepanjang dipersyaratkan
c. Rekapitulsi Pengeluaran per Kategori NPLN. (3)
Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan pada alamat sebagai berikut: Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Subdit Pinjaman dan Hibah Luar Negeri III Gedung Perbendaharaan I lantai 5 Jalan Lapangan Banteng Timur NO.2-4 Jakarta 10710."
4. Mengubah ketentuan ayat (1) dan menambah ketentuan baru yaitu ayat (4) dan (5) pada Pasal 10, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: (1)
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini berlaku untuk Pusat dan Provinsi, serta Kabupaten/Kota yang sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah (NPH) dengan Pemerintah Pusat.
(2)
PPN, PPnBM, dan PPh yang terutang untuk porsi Pinjaman/Hibah Luar Negeri dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku.
(3)
Pengesahan Faktur Pajak dan SSP PPh tetap dilakukan oleh Seksi Perbendaharaan pada KPPN.
(4)
Guna evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan DHS II, Executing Agency/CPIU mengadakan koordinasi dan menyampaikan laporan kemajuan kegiatan/disbursement kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri setiap tiga bulan (triwulanan).
(5)
Executing Agency/CPIU bersama Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri dapat melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke daerah pelaksanaan kegiatan DHS II.”
5. Mengubah lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER29/PB/2005 sehingga menjadi sebagaimana terlampir.
Pasal II Perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal I merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-29/PB/2005.
Pasal III Peraturan Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 16 Agustus 2006
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-41/PB/2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-29/PB/2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA LOAN ADB NO. 2074-INO DAN NO. 2075-INO (SF) (SECOND DECENTRALIZED HEALTH SEVICES PROJECT)
DAFTAR PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG BERPATISIPASI DALAM SECOND DECENTRALIZED HEALTH SERVICES PROJECT LOAN ADB NO. 2074-INO / 2075-INO (SF) NO. I
PROVINSI Provinsi Sumatera Selatan
NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KABUPATEN/KOTA Kabupaten Lahat Kabupaten Musi Banyu Asin Kabupaten Banyu Asin Kabupaten Musi Rawas Kabupaten Komering Ilir Kabupaten Ogan Kemiring Ulu Kabupaten Muara Enim Kota Palembang Kota Prabumulih Kota Lubuk Linggau Kota Pagar Alam
II
Provinsi Bangka Belitung
12
Kabupaten Bangka
III
Provinsi Kalimantan Tengah
13 14 15 16 17 18 19 20
Kabupaten Barito Selatan Kabupaten Barito Utara Kabupatean Barito Timur Kabupaten Kapuas Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Katingan Kabupaten Seruyan
IV
Provinsi Kalimantan Selatan
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Kabupaten Banjar Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Tapin Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kabupaten Tabalong Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Tanah Bumbu Kabupaten Balangan Kabupaten Kota Baru Kota Banjar Baru Kota Banjarmasin
V
Provinsi Gorontalo
34 35 36
Kabupaten Boalemo Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Gorontalo
VI
Provinsi Sulawesi Selatan
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Kabupaten Gowa Kabupaten Jeneponto Kabupaten Luwu Kabupaten Maros Kabupaten Takalar Kabupaten Tana Toraja Kabupaten Bone Kabupaten Pangkep Kabupaten Barru Kabupaten Bulukumba Kabupaten Enrekang Kabupaten Pinrang Kabupaten Selayar Kabupaten Sinjai Kota Pare-Pare Kota Makassar Kabupaten Bantaeng Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Wajo
VII
Provinsi Sulawesi Barat
57 58 59
Kabupaten Mamuju Kabupaten Majene Kabupaten Polewali Mandar
VIII
Provinsi Nusa Tenggara Barat
60 61 62 63 64 65 66 67
Kabupaten Bima Kabupaten Lombok Barat Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Sumbawa Kabupaten Dompu Kota Bima Kota Mataram
IX
Provinsi Nusa Tenggara Timur
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
Kabupaten Ende Kabupaten Kupang Kabupaten Manggarai Kabupaten Sumba Barat Kabupaten Sumba Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan Kabupaten Rote Ndao Kota Kupang Kabupaten Belu Kabupaten Flores Timur
78 79 80 81 82
Kabupaten Ngada Kabupaten Sikka Kabupaten Timor Tengah Utara Kabupaten Lembata Kabupaten Alor
