DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-19/PB/2005 TENTANG PETUNJUK PENYALURAN DANA BANTUAN MODAL USAHA BAGI KELUARGA BINAAN SOSIAL PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN MELALUI POLA PENGEMBANGAN TERPADU KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Modal Usaha bagi Keluarga Binaan Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui pola pengembangan terpadu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang bersumber pada dana DIPA Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial Rl perlu diatur petunjuk teknis penyaluran dan pencairan dana program dimaksud; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang petunjuk Penyaluran Dana Bantuan Modal Usaha bagi Keluarga Binaan Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui pola pengembangan terpadu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM);
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
6.
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 7.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 214/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
8.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;
9.
Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/1998 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin;
10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh masyarakat; 11. Keputusan Menteri Sosial Nomor 01/SJ/Keu/l/2005 tanggal 2 Januari 2005 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Anggaran, Pejabat Penanda tangan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial; 12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 02/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PENYALURAN DANA BANTUAN MODAL USAHA BAGI KELUARGA BINAAN SOSIAL PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN MELALUI POLA PENGEMBANGAN TERPADU KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM).
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1. Program pemberdayaan fakir miskin melalui pola pengembangan terpadu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah pengelolaan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) yang diintegrasikan dengan penataan manajemen keuangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dengan tujuan untuk memperkuat organisasi pengelola keuangan simpan pinjam, pengguliran dana bantuan sosial, meningkatkan kepedulian warga mampu dalam menangani LKM yang
merupakan embrio Koperasi yang berfungsi sebagai pusat operasional jaminan sosial. 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang menampung alokasi dana untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan melalui Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif Keluarga Binaan Sosial dalam Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM). 3. Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) adalah himpunan dari keluarga yang tergolong fakir miskin yang dibentuk oleh masyarakat, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, sehingga berinteraksi antara satu dengan yang lain dan tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan relasi sosial yang harmonis, dalam memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial ekonomi yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama. 4. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. 5. Bantuan Modal Usaha adalah dana penyertaan pemerintah berupa uang yang diberikan kepada Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBEFM) dengan maksud agar dapat meningkatkan kehidupan fakir miskin secara wajar melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM). 6. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan dan pembiayaan yang didirikan dan dimiliki bersama oleh anggota KUBE, Fakir Miskin, warga masyarakat umum untuk memecahkan masalah/kendala permodalan dan kebutuhan dana yang mereka hadapi serta merupakan sarana usaha bisnis dan sosial yang bersifat mandiri, ditumbuhkembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional, berorientasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat lingkungannya. 7. BRI Pusat adalah Kantor Cabang Bank BRI di Jakarta yang ditunjuk oleh PT BRI untuk membuka Giro Utama (Main Account) atas nama pembuat komitmen untuk program sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 1. BAB II ALOKASI DAN PENYALURAN DANA Pasal 2 (1) Alokasi dana program pemberdayaan fakir miskin melalui pola pengembangan terpadu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tertuang dalam DIPA Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial Rl yang disahkan oleh Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan. Jumlah dana yang tercantum dalam DIPA merupakan jumlah maksimal dan tidak dapat dilampaui.
(2)
PT BRI ditunjuk dan bertanggung jawab atas penyampaian dan penyaluran dana bantuan modal usaha Program pemberdayaan fakir miskin melalui pola pengembangan terpadu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
(3)
Dana Bantuan modal usaha bagi Keluarga Binaan Sosial Program pemberdayaan fakir miskin melalui pola pengembangan terpadu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran langsung (SPMLS).
(4)
Pembuat komitmen pada Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Cq. Direktorat Bantuan Sosial Fakir Miskin Departemen Sosial Rl, membuka rekening pada BRI Pusat.
(5)
Selanjutnya setiap Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ditunjuk sebagai pengelola dana UEP - KUBE membuka rekening pada BRI di masing-masing daerah bersangkutan.
(6)
Penyaluran dana dilaksanakan dengan cara pengajuan SPM-LS oleh Pembuat Komitmen pada Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Jakarta kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan dilampiri sekurang-kurangnya: a. Surat perjanjian kerjasama antara Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan sosial dengan BRI Pusat mengenai penyaluran dana program dimaksud; b. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial yang memuat nama Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) sebagai penerima bantuan, nama LKM dan alamat lengkap, nomor rekening masing-masing LKM, serta jumlah dana untuk masing-masing LKM; c. Daftar rekapitulasi penerima bantuan Keiompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM).
(7)
Selanjutnya berdasarkan SPM-LS tersebut pada butir 6 di atas KPPN Jakarta III menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada pembuat komitmen yang memiliki rekening pada BRI Pusat.
(8)
BRI Pusat melakukan pemindah bukuan dana dari rekening Pembuat Komitmen yang ada pada BRI Pusat ke Rekening masing-masing LKM pada BRI Unit sebagaimana tersebut pada ayat (5) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) had. kerja setelah menerima pencairan dana dari KPPN Jakarta III.
(9)
Atas SPM-LS yang diajukan ke KPPN Jakarta III pada akhir Tahun Anggaran, BRI Pusat melakukan pemindahbukuan dana dari rekening Pembuat Komitmen yang ada pada BRI Pusat ke rekening masingmasing LKM pada BRI Unit sebagaimana tersebut pada ayat (5) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum akhir tahun anggaran. i
(10) Lembaga Keuangan Mikro (LKM) selanjutnya menyalurkan dana bantuan tersebut kepada setiap KUBE-FM penerima bantuan yang masuk dalam wilayah kerjanya dengan mekanisme penyaluran yang diatur dalam Standar Operation Prosedur (SOP) Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 3 (1) Atas penyampaian dan penyaluran dana yang menjadi tanggung jawab PT BRI wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas realisasi penyaluran dana tersebut kepada Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial dan KPPN Jakarta III untuk diteliti dan mendapat pengesahan, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak pemindahbukuan dana ke rekening Lembaga Keuangan Mikro (LKM). (2) Selanjutnya PT BRI dan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial membuat Surat Pernyataan Bersama bahwa dana bantuan telah disalurkan seluruhnya kepada Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Surat Pernyataan Bersama ini disampaikan kepada KPPN Jakarta III dalam jangka waktu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender sejak seluruh dana disalurkan ke rekening Lembaga Keuangan Mikro (LKM). (3) Dalam hal terdapat sisa dana pada rekening BRI Pusat yang tidak tersalurkan ke rekening LKM, surat pernyataan bersama antara PT BRI dan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial mengenai penyaluran dana dibuat selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kalender terhitung sejak batas waktu penyaluran dana sebagaimana tersebut pada pasal 2 ayat (9).
BAB IV LAIN - LAIN Pasal 4 (1) Penerbitan SPM-LS untuk pembayaran bantuan modal usaha ini tidak dipotong pajak, sedangkan pajak yang timbul sebagai akibat pembayaran diselesaikan oleh wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Dana yang tidak dicairkan pada KPPN Jakarta III setelah batas akhir tahun anggaran dinyatakan hangus: (3) Apabila pada akhir tahun anggaran terdapat sisa dana pada rekening BRI Pusat yang tidak tersalurkan kepada LKM, maka sisa dana ini wajib disetorkan kembali ke Rekening Kas Negara. (4) Bukti setoran sisa dana dimaksud dalam-ayat (3) disampaikan kepada KPPN Jakarta III paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penyetoran. (5) Kepala Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jakarta diminta mengawasi dan mengkoordinasikan proses penyaluran dana sehingga berjalan lancar.
(6) Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, maka hal-hal yang diatur dalam Surat Edaran DJA tanggal 20 Juli 2004 Nomor SE-106/A/2004 yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 20 Juli 2005 jrektur Jenderal,
