DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 19 /PB/2008 TENTANG PENGENAAN SANKSI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 171/PMK.05/2007 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
: a. bahwa proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat secara keseluruhan harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan disajikan tepat waktu; b. bahwa Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat Satuan Kerja serta wajib menyampaikan laporan keuangan setiap bulan ke KPPN dan unit vertikal yang membawahinya sesuai jadwal waktu yang ditetapkan; c. bahwa Kantor Wilayah sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan tingkat Satuan Kerja dan wajib menyampaikan laporan keuangan setiap triwulan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta unit eselon I yang membawahinya sesuai jadwal waktu yang ditetapkan; d. bahwa dalam hal UAKPA dan UAPPA-W terlambat/lalai menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan KPPN diberi kewajiban untuk memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2008 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PENGENAAN SANKSI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 171/PMK.05/2007 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT. BAB I PROSEDUR PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN Pasal 1 Tingkat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) (1) Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) wajib menyampaikan laporan keuangan setiap bulan ke KPPN berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Arsip Data Komputer (ADK). (2) Laporan keuangan yang disampaikan harus dilampiri bukti Register Pengiriman Laporan Keuangan bulan sebelumnya ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) atau Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1). (3) Penyampaian Laporan Keuangan UAKPA ke KPPN selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir sebagai bahan rekonsiliasi data dan pengawasan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Pasal 2 Tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (1) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) wajib menyampaikan laporan keuangan setiap triwulan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Arsip Data Komputer (ADK). (2) Laporan keuangan yang disampaikan harus dilampiri bukti Register Pengiriman Laporan Keuangan ke UAPPA-E1 triwulan sebelumnya. (3) Penyampaian Laporan Keuangan UAPPA-W ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja setelah triwulan bersangkutan berakhir sebagai bahan rekonsiliasi data dan pengawasan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Pasal 3 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah berkewajiban memberikan sanksi kepada KPA dan UAPPA-W dalam hal KPA dan UAPPA-W terlambat/lalai menyampaikan laporan keuangan. BAB II SANKSI Pasal 4 Tingkat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) (1) Dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran belum menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), KPPN menerbitkan Surat Peringatan Penyampaian Laporan Keuangan/ SP2LK (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). (2) Jika sampai dengan 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya SP2LK, Kuasa Pengguna Anggaran tidak menyampaikan laporan keuangan bulanan, KPPN mengenakan sanksi berupa penundaan penerbitan SP2D atas SPM yang diajukan oleh Satuan Kerja yang bersangkutan. (3) Dalam hal pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPPN menerbitkan Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi/SP2S kepada Satuan Kerja yang belum menyampaikan laporan keuangan (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). Pasal 5 (1) Penundaan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenakan terhadap SPM-UP/TUP/GUP maupun SPM-LS kepada Bendahara Pengeluaran. (2) Penundaan penerbitan SP2D juga dilakukan terhadap Satuan Kerja yang tidak menyusun dan melaporkan BMN menggunakan SIMAK-BMN serta tidak menyampaikan laporan keuangan ke unit vertikal yang membawahi Satuan Kerja yang bersangkutan. (3) Penundaan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap SPM-LS Belanja Pegawai, SPM-LS ke pihak ketiga, dan SPM Pengembalian. (4) Pengenaan sanksi tidak membebaskan Kuasa Pengguna Anggaran dari kewajiban menyampaikan laporan keuangan kepada KPPN. Pasal 6 Apabila Satuan Kerja telah menyampaikan laporan keuangan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), KPPN menerbitkan Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi/SP3S (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).
Pasal 7 Tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (1) Dalam hal UAPPA-W belum menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Surat Peringatan Penyampaian Laporan Keuangan/SP2LK (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). (2) Jika sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SP2LK, UAPPA-W tidak menyampaikan Laporan Keuangan Triwulanan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat mengenakan sanksi. (3) Dalam hal pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan SP2S kepada Kantor Wilayah/UAPPA-W yang belum menyampaikan laporan keuangan (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada: a. Seluruh Satuan Kerja di bawah UAPPA-W tersebut, di mana UAPPA-W dimaksud belum menyampaikan laporan keuangan tanpa pemberitahuan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan instansi vertikal UAPPA-W dimaksud; b. Satuan Kerja yang belum menyampaikan laporan keuangan ke UAPPA-W, di mana UAPPA-W belum menyampaikan laporan keuangan dengan pemberitahuan ketidaklengkapan Satuan Kerja yang menyampaikan laporan keuangan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan instansi vertikal UAPPA-W dimaksud. (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa: a. Penundaan penerbitan dispensasi UP dan TUP; b. Penundaan penerbitan SP2D kepada Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b di atas; c. Penundaan revisi DIPA; d. Sanksi lain yang ditentukan sendiri oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Pasal 8 Apabila UAPPA-W telah menyampaikan laporan keuangan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan SP3S (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).
BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 9 Pengenaan sanksi mulai dilaksanakan terhadap penyampaian laporan keuangan bulan Februari 2008 dan transaksi SPM mulai bulan Maret 2008 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-02/PB/2006 tentang Penetapan Sanksi oleh KPPN atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2008 DIREKTUR JENDERAL,
HERRY PURNOMO NIP 060046544
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER/PB/2008 TENTANG PENGENAAN SANKSI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 171/PMK.05/2007 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
KOP SURAT
tanggal, bulan, tahun Nomor Sifat Hal
: SP2LK-........./WPB..../KP..../20XX : Segera : Surat Peringatan Penyampaian Laporan Keuangan
Yth. Kepala Kantor/Satuan Kerja ..................................................... Berdasarkan catatan dalam pembukuan keuangan kami, dapat dikemukakan bahwa Kantor.............................. yang Saudara pimpin belum menyampaikan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca) sebagai bahan rekonsiliasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Untuk menghindari sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 73 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007, laporan keuangan bulan .......................... dapat kami terima selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal SP2LK ini. Jika sampai batas waktu penyampaian Laporan Keuangan dimaksud belum kami terima, sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 akan kami terapkan. Demikian disampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih. Kepala Kantor,
........................................... NIP...................................... Tembusan: 1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.......... 2. Kepala Seksi Perbendaharaan...........
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER/PB/2008 TENTANG PENGENAAN SANKSI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 171/PMK.05/2007 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
KOP SURAT tanggal, bulan, tahun Nomor Sifat Hal
: SP2S........./WPB...../KP....../20XX : Segera : Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi
Yth. Kepala Kantor/Satuan Kerja ..................................................... Berdasarkan Surat Peringatan Penyampaian Laporan Keuangan (SP2LK) Nomor SP2LK-....../WPB..../KP..../20XX tanggal..............., dan sampai dengan tanggal surat ini dibuat ternyata kewajiban penyampaian laporan keuangan belum mendapat penyelesaian, dengan ini diberitahukan bahwa Kantor/Satuan Kerja Saudara diberikan sanksi penundaan penerbitan SP2D atas Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan kecuali SPM-LS Belanja Pegawai, SPM-LS ke pihak ketiga, dan SPM Pengembalian. Pengenaan sanksi berlaku sampai Kantor/Satuan Kerja Saudara memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Demikian atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.
Kepala Kantor,
........................................... NIP .................................... Tembusan: 1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.................. 2. Kepala Seksi Perbendaharaan...........
LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER/PB/2008 TENTANG PENGENAAN SANKSI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 171/PMK.05/2007 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
KOP SURAT
tanggal, bulan, tahun Nomor Sifat Hal
: SP2LK........./WPB......../BD...../20XX : Segera : Surat Peringatan Penyampaian Laporan Keuangan
Yth. Kepala Kantor....................... ...................................................... Berdasarkan catatan dalam pembukuan keuangan kami, dapat dikemukakan bahwa Kantor Wilayah ....................... selaku UAPPA-W yang Saudara pimpin belum menyampaikan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca) sebagai bahan rekonsiliasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Untuk menghindari sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 73 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007, laporan keuangan triwulan............... dapat kami terima selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal SP2LK ini. Jika sampai batas waktu penyampaian laporan keuangan dimaksud belum kami terima, sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 akan kami terapkan. Demikian disampaikan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih. Kepala Kantor,
................................. NIP........................... Tembusan: 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2. Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan.....
LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER/PB/2008 TENTANG PENGENAAN SANKSI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 171/PMK.05/2007 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
KOP SURAT
tanggal, bulan, tahun
Nomor Sifat Hal
: SP2S........./WPB......./BD..../20XX : Segera : Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi (SP2S)
Yth. Kepala Kantor....................... ...................................................... Berdasarkan Surat Peringatan Penyampaian Laporan Keuangan (SP2LK) Nomor SP2LK-....... WPB...../BD..../20XX tanggal..........., dan sampai dengan tanggal surat ini dibuat ternyata kewajiban penyampaian laporan keuangan belum mendapat penyelesaian, dengan ini diberitahukan bahwa terhadap Kantor/Satuan Kerja Saudara diberikan sanksi ....................... Pengenaan sanksi dimaksud berlaku sampai Kantor/Satuan Kerja Saudara memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Demikian atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.
Kepala Kantor,
................................. NIP........................... Tembusan: 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2. Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan.....
LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER/PB/2008 TENTANG PENGENAAN SANKSI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 171/PMK.05/2007 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
KOP SURAT
tanggal, bulan, tahun Nomor Sifat Hal
: SP3S........./WPB....../KP....../20XX : Segera : Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi
Yth. Kepala Kantor/Satuan Kerja ..................................................... Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi (SP2S) Nomor SP2S-....../ WPB..../KP......./20XX tanggal.......... dan dengan telah dipenuhinya kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga oleh Kantor/Satuan Kerja Saudara, dengan ini diberitahukan bahwa sanksi penundaan penerbitan SP2D atas SPM yang diajukan oleh Kantor/Satuan Kerja Saudara dicabut. Demikian atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.
Kepala Kantor,
................................. NIP...........................
Tembusan: 1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan...... 2. Kepala Seksi Perbendaharaan......
LAMPIRAN VI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER/PB/2008 TENTANG PENGENAAN SANKSI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 171/PMK.05/2007 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
KOP SURAT tanggal, bulan, tahun
Nomor Sifat Hal
: SP3S........./WPB......../BD...../20XX : Segera : Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi
Yth. Kepala Kantor....................... ...................................................... Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi (SP2S) Nomor SP2S-....../ WPB..../BD...../20XX tanggal.......... dan dengan telah dipenuhinya kewajiban penyampaian laporan keuangan oleh Kantor/Satuan Kerja Saudara, dengan ini diberitahukan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap Kantor/Satuan Kerja Saudara dicabut. Demikian atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.
Kepala Kantor,
................................. NIP...........................
Tembusan: 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2. Kepala Bidang Pembinaan Perbendaharaan.....
