DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 06 /PB/2008 TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK BENDAHARA UMUM NEGARA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA GOVERNMENT–ELECTRONIC BANKING (BIG-eB) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan rekening milik Bendahara Umum Negara di Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Bab VI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara, diperlukan sistem layanan program aplikasi perbankan secara elektronik dan on-line berdasarkan Sistem Bank Indonesia Government-Electronic Banking (BIG-eB); b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Sistem BIG-eB, dipandang perlu dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara melalui Sistem Bank Indonesia Government-Electronic Banking (BIG-eB);
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara;
Memperhatikan :
Kesepakatan Bersama antara Bank Indonesia dan Departemen Keuangan Nomor BI 9/1/DpG/DASP dan Nomor S-9526/PB/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Penggunaan Sistem Bank Indonesia Government-Electronic Banking (BIG-eB); MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK BENDAHARA UMUM NEGARA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA GOVERNMENT- ELECTRONIC BANKING (BIG-eB). BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan: 1. Sistem Bank Indonesia Government-Electronic Banking, yang selanjutnya disebut Sistem BIG-eB adalah suatu sarana elektronik yang disediakan Bank Indonesia untuk Departemen Keuangan dalam rangka memonitor saldo dan mutasi rekening, mencetak laporan, mengunduh (download) data rekening, melakukan tata usaha pengguna, dan melakukan transaksi secara elektronik dan on-line. 2. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. 3. Rekening Pemerintah adalah rekening milik Bendahara Umum Negara. 4. Bendahara Umum Negara adalah Menteri Keuangan. 5. Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat, yang selanjutnya disebut Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan. 6. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa BUN Pusat untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Surat Perintah Membayar. 7. Warkat Pencairan Dana Sistem BIG-eB, yang selanjutnya disebut Warkat adalah alat permintaan pemindahbukuan dari rekening asal ke rekening tujuan yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Negara/ Kuasa Bendahara Umum Negara dalam Sistem BIG-eB. 8. Warkat Bank Indonesia adalah alat permintaan pemindahbukuan dari rekening asal ke rekening tujuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
BAB II FUNGSI SISTEM BIG-eB Pasal 2 (1)
Sistem BIG-eB digunakan untuk kegiatan transaksi dan informasi.
(2)
Kegiatan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk melaksanakan pendebitan rekening pemerintah di Bank Indonesia secara elektronik dan on-line.
(3)
Kegiatan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara elektronik dan on-line mengenai saldo dan mutasi rekening dengan cara melihat (query), mencetak laporan, dan mengunduh data rekening pemerintah. BAB III
PENGGUNA, ADMINISTRATOR, DAN SATUAN TUGAS OPERASIONAL SISTEM BIG-eB Bagian Pertama Pengguna Pasal 3 Pengguna Sistem BIG-eB yaitu Bendahara Umum Negara dan Kuasa BUN Pusat. Bagian Kedua Administrator Pasal 4 Kuasa BUN Pusat menunjuk Direktur Pengelolaan Kas Negara dan Kepala Subdirektorat Kas Umum Negara sebagai administrator. Pasal 5 Administrator berwenang melaksanakan penatausahaan Sistem BIG-eB pada Departemen Keuangan.
pengguna
Bagian Ketiga Satuan Tugas Operasional Pasal 6 (1) Kuasa BUN Pusat membentuk Satuan Tugas Operasional Sistem BIG-eB yang bersifat ad hoc. (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pegawai yang bertindak sebagai: a. b. c. d. e.
Manajer; Supervisor I; Supervisor II; Operator; dan Validator.
Pasal 7 (1)
Satuan Tugas Operasional Sistem BIG-eB mempunyai tugas melaksanakan operasional Sistem BIG-eB baik dalam kegiatan transaksi maupun kegiatan informasi.
(2)
Operasional Sistem BIG-eB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebagai berikut: a. melaksanakan pendebitan rekening pemerintah di Bank Indonesia secara elektronik dan on-line dalam rangka pembayaran pengeluaran negara; b. memonitor saldo dan mutasi rekening pemerintah di Bank Indonesia; c. melihat, mencetak laporan, dan mengunduh data rekening pemerintah dalam rangka memperoleh informasi atas rekening pemerintah di Bank Indonesia. Pasal 8
Satuan Tugas Operasional Sistem BIG-eB bertanggung jawab kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara melalui Kepala Subdirektorat Kas Umum Negara. BAB IV PENYELENGGARAAN SISTEM BIG-eB Bagian Pertama Ruang Akses Pasal 9 Sistem BIG-eB dioperasikan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan. Bagian Kedua Jadwal Layanan Pasal 10 (1)
Penggunaan Sistem BIG-eB oleh Pengguna Sistem BIG-eB untuk kegiatan transaksional disesuaikan dengan hari dan jam operasional Bank Indonesia.
(2)
Dalam hal tertentu, Pengguna Sistem BIG-eB dapat meminta perpanjangan waktu kepada Bank Indonesia. Bagian Ketiga Kegiatan Transaksi Pasal 11
(1)
Transaksi pendebitan yang dilakukan oleh Pengguna Sistem BIGeB didasarkan pada warkat dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
(2)
Dalam hal Pengguna Sistem BIG-eB tidak atau tidak dapat menggunakan Sistem BIG-eB untuk melakukan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengguna Sistem BIG-eB menyampaikan SP2D atau Warkat Bank Indonesia dilampiri warkat kepada Bank Indonesia. Pasal 12
(1)
Apabila transaksi pendebitan dalam Sistem BIG-eB ditolak oleh bank penerima dana, maka Bank Indonesia mengembalikan dana dimaksud ke rekening asal.
(2)
Apabila transaksi pendebitan dalam Sistem BIG-eB terjadi duplikasi atau kesalahan lainnya, pengguna Sistem BIG-eB wajib memberitahukan kepada Bank Indonesia untuk dilakukan langkahlangkah penyelesaiannya. Pasal 13
(1)
Standar Prosedur Operasi kegiatan transaksi dalam rangka penyelesaian transaksi pendebitan rekening pemerintah di Bank Indonesia secara elektronik dan on-line adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
(2)
Untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan penyelesaian transaksi pendebitan dipergunakan Kartu Pengawasan Kegiatan yang harus diisi oleh masing-masing pegawai dalam Satuan Tugas Operasional Sistem BIG-eB (Format Kartu Pengawasan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). Bagian Keempat Kegiatan Informasi Pasal 14
Dalam rangka memonitor saldo dan mutasi rekening pemerintah di Bank Indonesia, operator dapat mencetak hasil monitoring saldo dan mutasi rekening dan melaporkannya kepada Kepala Subdirektorat Kas Umum Negara melalui Supervisor I. Pasal 15 (1)
Operator dapat memonitor, mencetak laporan, dan men-download data rekening pemerintah untuk memperoleh informasi atas rekening pemerintah dan untuk mendukung pembukuan.
(2)
Melalui Supervisor I, Operator: a.
menyampaikan hasil download data transaksi rekening pemerintah dan/atau hasil cetakan laporan kepada petugas pembukuan di lingkungan Subdirektorat Kas Umum Negara;
b.
menyampaikan hasil download data transaksi rekening pemerintah dan/atau hasil cetakan laporan kepada Kepala Subdirektorat Kas Umum Negara untuk keperluan Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan, dan Direktur Pengelolaan Kas Negara;
c.
(3)
menyampaikan hasil download data transaksi rekening pemerintah dan/atau hasil cetakan laporan kepada Unit Akuntansi dan Verifikasi di lingkungan Subdirektorat Kas Umum Negara untuk dilakukan analisis dalam rangka penyusunan laporan untuk keperluan pihak-pihak di luar pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus mendapat persetujuan dari Direktur Pengelolaan Kas Negara melalui Kepala Subdirektorat Kas Umum Negara.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Mareti 2008 DIREKTUR JENDERAL,
HERRY PURNOMO NIP 060046544
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-…06/PB/2008 TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK BENDAHARA UMUM NEGARA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA GOVERNMENT-ELECTRONIC BANKING (BIG-eB)
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
Nomor Seri: WARKAT PENCAIRAN DANA SISTEM BIG-eB
Dari
: Bendahara Umum Negara
Nomor
: (1)......
Tanggal
: (2)...... MEMERINTAHKAN:
Supervisor I untuk memindahbukukan dana dari Rekening milik Bendahara Umum Negara di Bank Indonesia sebagai berikut: Jumlah Uang
:
(3)......
Terbilang
:
(4)......
Nomor Rekening
:
(5)......
Nama Rekening
:
(6)...... KEPADA:
Nama Penerima
:
(7)......
Nomor Rekening
:
(8)......
Nama Rekening
:
(9)......
Bank
:
(10)......
Kode Akun
:
(11)......
Uraian
:
(12)...... Jakarta, (tanggal seperti di atas) a.n. Bendahara Umum Negara (13)....... (Nama Lengkap) NIP
PETUNJUK PENGISIAN WARKAT PENCAIRAN DANA SISTEM BIG-eB
NOMOR
URAIAN ISIAN
(1)
Diisi nomor penerbitan warkat
(2)
Diisi tanggal, bulan, dan tahun penerbitan warkat
(3)
Diisi jumlah bersih yang dibayarkan dengan angka
(4)
Diisi jumlah bersih yang dibayarkan dengan huruf
(5)
Diisi Nomor Rekening milik Bendahara Umum Negara
(6)
Diisi Nama Rekening milik Bendahara Umum Negara
(7)
Diisi nama penerima pembayaran
(8)
Diisi nomor rekening penerima pembayaran
(9)
Diisi nama rekening penerima pembayaran
(10)
Diisi nama bank tempat pembayaran dicairkan
(11)
Diisi kode akun 6 (enam) digit sesuai Bagan Akun Standar
(12)
Diisi uraian pembayaran
(13)
Diisi nama jabatan penanda tangan warkat dan dibubuhi stempel timbul “Direktorat Jenderal Perbendaharaan”
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-…06/PB/2008 TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK BENDAHARA UMUM NEGARA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA GOVERNMENT-ELECTRONIC BANKING (BIG-eB)
STANDAR PROSEDUR OPERASI KEGIATAN TRANSAKSIONAL DALAM RANGKA PENYELESAIAN TRANSAKSI PENDEBITAN REKENING PEMERINTAH DI BANK INDONESIA MELALUI SISTEM BIG-eB
No 1.
Rincian Kegiatan
Petugas
PENERIMAAN DAN VALIDASI WARKAT 1. Menerima dan memeriksa kelengkapan warkat sesuai dengan batas waktu penerimaan warkat.
Validator
2. Melakukan validasi warkat, dengan cara:
2.
3.
4.
a.
memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data yang ada dalam warkat;
Validator
b.
mencocokkan spesimen tanda tangan pejabat dan cap dinas (jika dipersyaratkan); dan
Validator
c.
memeriksa kebenaran penulisan nominal angka dan huruf, masa berlaku warkat, tanggal efektif, nomor dan nama rekening yang didebit, dan kelengkapan nama dan nomor rekening penerima dana.
Validator
3. Membubuhkan time stamp pada Kartu Pengawasan Kegiatan.
Validator
4. Membubuhkan cap tanda terima dan tanggal serta paraf sebagai tanda terima untuk dikembalikan kepada pemberi amanat.
Validator
5. Membubuhkan Nomor Urut Warkat (NUW) pada Kartu Pengawasan Kegiatan dan buku kontrol nomeratur. (pemberian nomor setiap hari dimulai dari 1)
Validator
6. Paraf pada kolom ”VAL”.
Validator
PEREKAMAN DATA (DATA ENTRY) 1. Memeriksa ulang kelengkapan paraf Validator pada Kartu Pengawasan Kegiatan.
Operator
2. Melakukan perekaman data (data entry) ke dalam Sistem BIG-eB.
Operator
3. Membubuhkan paraf pada kolom ”DE”.
Operator
PERSETUJUAN AWAL (PRE-APPROVAL) 1. Memeriksa kelengkapan paraf Validator dan Operator pada Kartu Pengawasan Kegiatan.
Supervisor II
2. Melakukan persetujuan awal (Pre-Approval) ke dalam Sistem BIG-eB.
Supervisor II
3. Membubuhkan paraf pada kolom ”PA”.
Supervisor II
PERSETUJUAN AKHIR (FINAL APPROVAL) 1. Memeriksa kelengkapan paraf Validator dan Operator pada Kartu Pengawasan Kegiatan.
Supervisor I
2. Melakukan persetujuan akhir (Final Approval) ke dalam Sistem BIG-eB.
Supervisor I
No
5.
6.
Rincian Kegiatan
Petugas
3. Membubuhkan paraf pada kolom ”FA”.
Supervisor I
4. Membubuhkan cap ”VOID” pada warkat. 5. Menyerahkan seluruh berkas warkat yang telah dibukukan kepada Validator untuk dilakukan pembundelan atau pengarsipan berdasarkan nomor per tanggal.
Supervisor I
PENGARSIPAN DAN ADMINISTRASI 1. Melakukan pengarsipan dan penatausahaan atas warkat-warkat yang telah dibukukan maupun yang ditolak/dibatalkan.
Validator
2. Pengarsipan warkat dan data-data keuangan meliputi warkat dan data pendukung lainnya. a. Pengarsipan dilakukan dengan cara disusun berdasarkan pada urutan tanggal transaksi dan NUW. Untuk pelapis diberi kertas lapis dan linen, sedangkan sebagai cover menggunakan binder. b. Pemberian identitas arsip, untuk mengetahui kelompok warkat atau laporan pada setiap arsip dibelakang (punggung) arsip diterakan tempelan berupa tulisan nomor urut punggung, nama arsip, dan tanggal transaksi.
Validator
3. Penyimpanan dokumen sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Validator
4. Membubuhkan paraf pada kolom ”ARS”.
Validator
REKONSILIASI 1. Melakukan kegiatan rekonsiliasi atas penyelesaian transaksi yang telah dibukukan dalam Sistem BIG-eB dengan laporan dari Bank Indonesia dan/atau rekening koran.
Supervisor II
2. Membuat laporan hasil rekonsiliasi kepada Kepala Subdirektorat Kas Umum Negara melalui Supervisor I.
Supervisor II
STANDAR PROSEDUR OPERASI KEGIATAN TRANSAKSIONAL DALAM RANGKA PENYELESAIAN TRANSAKSI PENDEBITAN REKENING PEMERINTAH DI BANK INDONESIA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA GOVERNMENT ELECTRONIC BANKING (BIG-eB)
Kegiatan 1.
Validator menerima warkat dari Direktur PKN dan melakukan validasi warkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2.
Dari hasil validasi warkat, Validator dapat menolak atau meneruskannya ke Operator. a. Apabila ditolak maka warkat tersebut disimpan dan ditatausahakan oleh Validator dan memberitahukan kepada Kepala Subdirektorat Kas Umum Negara melalui Supervisor I. b. Apabila disetujui, maka warkat diteruskan ke Operator.
3.
Operator menerima warkat yang telah divalidasi dan merekam transaksi ke dalam Sistem BIG-eB sesuai dengan warkat, kemudian memberitahukan petugas Supervisor II atas transaksi yang telah direkam.
4.
Supervisor II menerima warkat yang telah direkam dan melakukan verifikasi data transaksi yang direkam oleh Operator dengan cara membandingkan antara warkat hasil rekaman. Dari hasil verifikasi Supervisor II, data transaksi yang telah direkam dapat ditolak, dikoreksi atau disetujui. a. Apabila ditolak, maka transaksi tersebut batal dan warkat dikembalikan ke Validator, kemudian data transaksi dihapus dari Sistem BIG-eB. b. Apabila dikoreksi, maka warkat dikembalikan ke Operator dan data transaksi dikoreksi oleh Operator. c. Apabila disetujui, maka warkat diteruskan ke Supervisor I atas transaksi yang telah diberikan preapproval .
Validator
Operator
Supervisor II
Supervisor I
(Y)
(T)
(T)
(Y)
(Koreksi)
Kegiatan
5.
Validator
Supervisor II
Supervisor I
Supervisor I menerima warkat yang telah di-pre-approval dan melakukan verifikasi ulang atas transaksi yang telah mendapat pre-approval. Dari hasil verifikasi Supervisor II, data transaksi yang telah direkam dapat ditolak, dikoreksi atau disetujui. a. Apabila ditolak, maka transaksi tersebut batal dan warkat dikembalikan ke Validator, kemudian data transaksi dihapus dari Sistem BIG-eB. b. Apabila dikoreksi, maka warkat dikembalikan ke Operator melalui Supervisor II dan data transaksi dikoreksi oleh Operator. c. Apabila disetujui, maka Supervisor I melakukan transaksi settlement (pembayaran atau pemindahbukuan dana)
(T)
(Koreksi)
(Y)
Warkat yang telah diproses dibubuhkan stempel “VOID” dan dikembalikan ke Validator untuk ditatausahakan sesuai ketentuan yang berlaku. 6.
Operator
Validator menerima warkat dan menatausahakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selesai
LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-…06/PB/2008 TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK BENDAHARA UMUM NEGARA MELALUI SISTEM BANK INDONESIA GOVERNMENT-ELECTRONIC BANKING (BIG-eB)
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA
KARTU PENGAWASAN KEGIATAN Nomor Warkat
:
Tanggal Warkat
:
Tanggal dan Jam Terima
:
Nomor Urut Warkat (NUW)
:
No
Kode
1.
VAL
Kegiatan VALIDASI WARKAT − DITERIMA − DITOLAK, ALASAN ……
2.
DE
PEREKAMAN DATA (DATA ENTRY)
3.
PA
PERSETUJUAN AWAL (PRE-APPROVAL) − DITERIMA − DIKOREKSI − DITOLAK, ALASAN ……
4.
FA
PERSETUJUAN AKHIR (FINAL APPROVAL) − DITERIMA − DIKOREKSI − DITOLAK, ALASAN ……
5.
ARS
PENGARSIPAN
Paraf
