DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 34 /PB/2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
: a. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan prasarana dasar perdesaan terutama bagi masyarakat di desa-desa tertinggal, Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum telah mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP); b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu disusun petunjuk pelaksanaan penyaluran dan pencairan dananya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP);
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.01/2007; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Departemen Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri; 10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP). BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan, yang selanjutnya disebut PPIP adalah program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan infrastruktur dasar perdesaan. 2. Infrastruktur Perdesaan adalah sarana jalan dan jembatan perdesaan, titian dan tambatan perahu, irigasi perdesaan, penyediaan air minum, dan sanitasi perdesaan yang secara rinci diatur dalam pedoman umum dan pedoman pelaksanaan serta petunjuk teknis. 3. Desa sasaran adalah desa-desa yang mendapat alokasi dana bantuan sosial pembangunan infrastruktur dan nama desa-desa tersebut ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum. 4. Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Provinsi adalah satuan kerja yang diberi kewenangan oleh Menteri Pekerjaan Umum untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di tingkat provinsi, sesuai dengan alokasi dana yang telah ditetapkan dalam DIPA. 5. Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten/Kota adalah satuan kerja yang diberi kewenangan oleh Menteri Pekerjaan Umum untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan alokasi dana yang telah ditetapkan dalam DIPA.
-2-
6. Organisasi Masyarakat Setempat (OMS)/Kelompok Masyarakat (Pokmas)/Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah kelompok yang terdiri dari Ketua, Bendahara, Sekretaris, Tenaga Teknis, dan Anggota yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa I, disahkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat. Disyaratkan tiap desa dibentuk 1 (satu) OMS/Pokmas/LKD atau dapat memanfaatkan organisasi yang sudah ada yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa I, dan disahkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat. 7. Kontrak Kerja adalah surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur perdesaan yang ditandatangani oleh Kepala Satker/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Ketua OMS/Pokmas/LKD. 8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. 9. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara. 10. Pengguna Anggaran adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya. 12. Pejabat-pejabat pengelola anggaran adalah Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan SPM, dan Bendahara Pengeluaran. 13. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang berisi permintaan kepada Pejabat Penanda Tangan SPM untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar sejumlah uang atas beban bagian anggaran yang dikuasainya untuk untung pihak yang ditunjuk dan sesuai syaratsyarat yang ditentukan dalam dokumen perikatan yang menjadi dasar penerbitan SPP berkenaan. 14. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah lainnya. 15. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara kepada Bank Operasional/Kantor Pos dan Giro untuk memindahbukukan sejumlah uang dari Kas Negara ke rekening pihak yang ditunjuk dalam SPM berkenaan. 16. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara. 17. Pejabat Penanda Tangan SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pengujian atas SPP dan menerbitkan SPM. -3-
18. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas transaksi belanja. BAB II PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN Pasal 2 (1) Menteri Pekerjaan Umum menetapkan Pejabat Pengelola Anggaran di tingkat provinsi atas usulan Gubernur. (2) Menteri Pekerjaan Umum menetapkan Pejabat Pengelola Anggaran di tingkat kabupaten/kota atas usul Bupati/Walikota. (3) Surat Keputusan Penetapan Pejabat Pengelola Anggaran disampaikan kepada KPPN pembayar dengan dilampiri nama dan spesimen tanda tangan serta cap dinas instansi penerbit SPM. BAB III PENYEDIAAN DANA Pasal 3 (1) Dana PPIP dialokasikan dalam DIPA Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan untuk jenis Belanja Bantuan Sosial. (2) Jumlah dana yang tercantum dalam DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah pagu tertinggi yang tidak dapat dilampaui. BAB IV PENERIMA DANA Pasal 4 (1) Penerima dana untuk pembangunan infrastruktur perdesaan adalah masyarakat desa yang nama desanya tercantum dalam Daftar Desa Sasaran yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, melalui OMS/ Pokmas/LKD dengan penanggung jawab Ketua OMS/Pokmas/LKD yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening masing-masing OMS/Pokmas/LKD. (2) Ketua dan Bendahara OMS/Pokmas/LKD diwajibkan membuka rekening bantuan di Bank Umum atas nama Rekening OMS/ Pokmas/LKD PPIP (Nama Desa) dan memberitahukan nomor rekeningnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran. BAB V TATA CARA PENGAJUAN SPP DAN PENERBITAN SPM Pasal 5 Guna pencairan dana PPIP berdasarkan alokasi dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan SPP kepada Pejabat Penanda Tangan SPM. -4-
Pasal 6 SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap yaitu: a. Tahap I (sebesar 40% dari nilai kontrak) dengan melampirkan: 1. Copy Berita Acara Musyawarah Desa I (Pemilihan OMS/ Pokmas/LMD) yang disahkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat; 2. Kontrak kerja; 3. Copy buku rekening bank milik OMS/Pokmas/LKD yang juga menunjukkan 25% dari total dana pemeliharaan; 4. Rencana penggunaan dana Tahap I; 5. Kuitansi tagihan Tahap I; 6. SPTB. b. Tahap II (sebesar 40% dari nilai kontrak) apabila kemajuan fisik pelaksanaan kegiatan telah mencapai minimal 36%, dengan melampirkan: 1. Laporan kemajuan fisik; 2. Copy buku rekening bank milik OMS/Pokmas/LKD yang juga menunjukkan 75% dari total dana pemeliharaan; 3. Rencana penggunaan dana Tahap II; 4. Kuitansi tagihan Tahap II, dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran dan Laporan Buku Kas; 5. SPTB. c. Tahap III (sebesar 20% dari nilai kontrak) apabila kemajuan fisik pelaksanaan kegiatan telah mencapai minimal 72%, dengan melampirkan: 1. Laporan kemajuan fisik; 2. Copy buku rekening bank milik OMS/Pokmas/LKD yang juga menunjukkan 100% dari total dana pemeliharaan; 3. Rencana penggunaan dana Tahap III; 4. Kuitansi tagihan Tahap III, dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran dan Laporan Buku Kas; 5. SPTB. Pasal 7 (1) Pejabat Penanda Tangan SPM melakukan pengujian SPP yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi: a. Dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. Ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran; c. Kesesuaian rencana kerja kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran; d. Kebenaran hak tagih yang menyangkut antara lain: 1) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran dana PPIP (nama OMS/Pokmas/LKD, alamat, nomor rekening, dan nama bank); 2) Nilai tagihan dana PPIP yang harus dibayar; 3) Jadwal waktu pembayaran. -5-
e. Pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum. (2) Berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimkasud pada ayat (1), Pejabat Penanda Tangan SPM menerbitkan SPM-LS. (3) Pejabat Penanda Tangan SPM menerbitkan SPM-LS secara penuh/ tanpa potongan pajak. BAB VI PENCAIRAN DANA Pasal 8 (1) Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SPM-LS untuk Tahap I kepada KPPN dengan melampirkan: a. Ringkasan Kontrak Kerja (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); b. SPTB (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); (2) Dalam hal pencairan dana dilaksanakan kepada beberapa OMS/Pokmas/LKD yang mempunyai rekening pada bank yang sejenis, Pejabat Penanda Tangan SPM dapat menerbitkan 1 (satu) SPM-LS sekaligus dengan melampirkan Rekapitulasi Pembayaran kepada OMS/Pokmas/LKD (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini). (3) Untuk pengajuan SPM-LS Tahap II dan Tahap III melampirkan SPTB dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 9 KPPN melaksanakan pengujian atas SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan menerbitkan SP2D untuk mentransfer dana ke rekening OMS/Pokmas/LKD pada bank yang ditunjuk. Pasal 10 Penerbitan SP2D dilaksanakan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 11 (1) Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan penyaluran dana PPIP.
laporan
(2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. -6-
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 12 Dana yang tidak dicairkan pada KPPN setelah batas akhir tahun anggaran dinyatakan hangus. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2008 DIREKTUR JENDERAL,
HERRY PURNOMO NIP 060046544
-7-
LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 34 /PB/2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP)
KOP SURAT
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA Nomor: …………………….. 1. Nama Satuan Kerja 2. Kode Satuan Kerja 3. Nomor/Tanggal DIPA 4. Kegiatan 5. Subkegiatan 6. Klasifikasi Belanja
: : : : : :
Yang bertanda tangan di bawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja ................................. menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima sesuai Surat Keputusan ……………… Nomor.............. Tanggal......... tentang Penetapan OMS/Pokmas/LKD Penerima Dana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dengan rincian sebagai berikut: No.
MA
Penerima
Uraian
Bukti Tanggal Nomor
Jumlah (Rp)
Jumlah
Bukti-bukti belanja tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja.......................... untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan dari penggunaan Dana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan ini, saya siap mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. (Tempat), (tanggal, bulan, tahun) Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen,
(Nama lengkap) NIP
-8-
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 34 /PB/2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP)
KOP SURAT RINGKASAN KONTRAK KERJA
Nomor dan tanggal DIPA
:
.................................................................... (1)
Kode Kegiatan/Subkegiatan/Mata Anggaran
:
.................................................................... (2)
Nomor dan tanggal Kontrak Kerja
:
.................................................................... (3)
Nama OMS/POKMAS/LKD
:
.................................................................... (4)
Alamat OMS/POKMAS/LKD
:
.................................................................... (5)
Nilai Kontrak Kerja
:
.................................................................... (6)
Uraian dan volume pekerjaan
:
.................................................................... (7)
Cara Pembayaran
:
.....................................................................(8)
..........................., ..............................(9) a.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat Komitmen, (10)
(Nama lengkap) NIP
Catatan: Apabila terjadi adendum Kontrak Kerja, data Ringkasan Kontrak Kerja agar disesuaikan dengan perubahan.
-9-
PETUNJUK PENGISIAN RINGKASAN KONTRAK KERJA
NOMOR
URAIAN ISIAN
(1)
Diisi nomor dan tanggal DIPA
(2)
Diisi kode kegiatan (4 digit), kode subkegiatan (4 digit), dan kode mata anggaran (6 digit) sesuai DIPA sebagaimana pada uraian isian (1)
(3)
Diisi nomor serta tanggal, bulan, dan tahun Kontrak Kerja
(4)
Diisi nama OMS/POKMAS/LKD, nama bank yang ditunjuk, dan nomor rekening (sesuai Kontrak Kerja)
(5)
Diisi alamat OMS/POKMAS/LKD berkenaan
(6)
Diisi nilai yang disepakati sesuai Kontrak Kerja
(7)
Diisi uraian persentase dan volume pekerjaan sesuai Kontrak Kerja
(8)
Diisi cara pembayaran PPIP
(9)
Diisi tempat serta tanggal, bulan, dan tahun pembuatan Ringkasan Kontrak Kerja
(10)
Diisi tanda tangan, nama lengkap, dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen, serta dibubuhi cap/stempel dinas
- 10 -
LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 34 /PB/2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP)
KOP SURAT REKAPITULASI PEMBAYARAN KEPADA OMS/Pokmas/LKD PENERIMA DANA PPIP Sehubungan dengan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran nomor................ tanggal ..................., dengan ini disampaikan nama OMS/Pokmas/LKD Penerima Dana Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan beserta nomor rekeningnya pada Bank............ (nama bank) Cabang.............., sebagai berikut: No.
OMS/POKMAS/LKD Nama
Alamat
Nomor SK
Tanggal SK
Nomor Rekening
Jumlah Pembayaran
1. 2. 3. dst. Jumlah Kami bertanggung jawab sepenuhnya atas isi Rekapitulasi Pembayaran Kepada OMS/Pokmas/LKD Penerima Dana PPIP ini. Demikian Rekapitulasi Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui, Pejabat Penanda Tangan SPM,
(Tempat), (tanggal, bulan, tahun) Kuasa Pengguna Anggaran,
(Nama lengkap) NIP
(Nama lengkap) NIP
Rekapitulasi Pembayaran ini sebagai lampiran SP2D Nomor : Tanggal : KPPN ........................................... Kepala Seksi Perbendaharaan ...., (Nama lengkap) NIP - 11 -
