DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 41 /PB/2007 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA HIBAH NOMOR TF-057271 (INDONESIA: GRANT FOR PILOT STUDY ON TEACHER CERTIFICATION, EMPLOYMENT, AND DEPLOYMENT UNDER THE DUTCH EDUCATION SUPPORT PROGRAM) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka mengujicoba kemungkinan pelaksanaan sertifikasi guru secara nasional yang akan dilakukan di beberapa daerah serta untuk menguji kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan mutu serta penyebaran yang lebih merata bagi tenaga pendidik di daerah, Pemerintah Indonesia memperoleh dana hibah dari Pemerintah Belanda yang diadministrasikan oleh Bank Dunia; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pencairan dan Penyaluran Dana Hibah Nomor TF057271 (Indonesia: Grant for Pilot Study on Teacher Certification, Employment, and Deployment Under The Dutch Education Support Program);
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.06/2006 tentang Petunjuk Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
tentang
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 12. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan Kep.031/Ket/5/1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Pelaksanaan APBN, sebagaimana telah diubah dengan SKB Nomor 459/KMK.03/1999 dan KEP-264/KET/09/1999 tentang Perubahan atas SKB Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan Kep.031/Ket/5/1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Pelaksanaan APBN; 13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.04/2000; 14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA HIBAH NOMOR TF057271 (INDONESIA: GRANT FOR PILOT STUDY ON TEACHER CERTIFICATION, EMPLOYMENT, AND DEPLOYMENT UNDER THE DUTCH EDUCATION SUPPORT PROGRAM).
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan: 1. Grant Agreement Nomor TF-057271 (Indonesia: Grant for Pilot Study on Teacher Certification, Employment, and Deployment Under The Dutch Education Support Program) adalah bantuan hibah Pemerintah Belanda yang diadministrasikan oleh Bank Dunia untuk membiayai ujicoba kemungkinan pelaksanaan sertifikasi guru secara nasional yang akan dilakukan di beberapa daerah serta untuk menguji kebijakankebijakan yang berhubungan dengan peningkatan mutu serta penyebaran yang lebih merata bagi tenaga pendidik di daerah. 2. Initial Deposit adalah dana atau uang muka (advance) yang dapat ditarik setelah Naskah Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (NPPHLN) dinyatakan efektif. 3. Executing Agency adalah Kementerian/Lembaga yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan. 4. Closing Date adalah tanggal batas akhir penarikan dana pinjaman/ hibah luar negeri melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 5. No Objection Letter, yang selanjutnya disebut NOL adalah persetujuan dari pemberi hibah atas suatu kontrak dengan jumlah batasan tertentu atau tanpa batasan nilai berdasarkan jenis pekerjaan yang sudah ditandatangani 6. Withdrawal Application adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan penarikan initial deposit dana pinjaman dan hibah, pengisian kembali rekening khusus dan/atau penarikan untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemerintah. 7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (Satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 8. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA/Kuasa PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 9. Rekening Kas Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk menampung seluruh penerimaan negara dan atau membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank/Sentral Giro yang ditunjuk. 10. Rekening Khusus (Special Account) adalah Rekening Pemerintah yang berada di Bank Indonesia atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh menteri Keuangan untuk menampung penarikan Initial Deposit (uang muka) dan bersifat revolving fund (berdaur ulang).
11. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. 12. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 13. Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari perkantoran yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 14. Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada Satuan Kerja untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan. 15. Kelompok Kerja Guru, yang selanjutnya disebut KKG adalah kelompok guru-guru Sekolah Dasar yang berada di wilayah kecamatan yang terdiri atas beberapa sekolah. 16. Musyawarah Guru Mata Pelajaran, yang selanjutnya disebut MGMP adalah kelompok guru Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang berada di wilayah kabupaten. 17. Kelompok Kerja Kepala Sekolah, yang selanjutnya disebut KKKS adalah kelompok kepala sekolah tingkat Sekolah Dasar yang berada di wilayah kecamatan. 18. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah, yang selanjutnya disebut MKKS adalah kelompok kepala sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang berada di wilayah kabupaten. 19. Kelompok Kerja Pengawas Sekolah, yang selanjutnya disebut KKPS adalah kelompok pengawas sekolah tingkat Sekolah Dasar yang berada di wilayah kecamatan. 20. Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah, yang selanjutnya disebut MKPS adalah kelompok pengawas sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang berada di wilayah kabupaten. 21. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, yang selanjutnya disebut LPMP adalah unit pelaksana teknis Departemen Pendidikan Nasional yang berada di provinsi yang melakukan pembinaan terhadap berbagai kelompok kerja dalam rangka mencapai Standar Pendidikan Nasional.
Pasal 2 Spesifikasi dari hibah dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Nomor Hibah
: TF-057271
2. Tanggal Penandatanganan
: 21 November 2006
3. Nomor Register
: 70690201
4. Effective Date
: 21 November 2006
5. Closing Date
: 30 September 2009
6. Jumlah Hibah
: USD 2.184.000
7. Nomor Rekening Khusus
: 602.109411
8. Initial Deposit
: USD 200.000
9. Executing Agency
: Direktorat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Departemen Pendidikan Nasional BAB II
PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN Pasal 3 (1) Pembayaran dibebankan pada Rekening Khusus Nomor 602.109411 pada Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta. (2) Pembebanan dan pembayaran dilakukan sesuai dengan kategori dan persentase hibah Nomor TF-057271 sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. BAB III PENCAIRAN DANA Pasal 4 Pelaksanaan pencairan dana dilakukan melalui penerbitan SP2D oleh KPPN atas dasar SPM yang diajukan oleh PA/Kuasa PA berdasarkan DIPA atau dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang dipersamakan dengan DIPA. Pasal 5 (1) Dalam pelaksanaan pembayaran dengan UP/TUP, SP2D tidak dibebankan pada Rekening Khusus sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (1), tetapi dibebankan pada Rekening Kas Negara. (2) Pertanggungjawaban atas UP dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. (3) SPM dilengkapi dokumen pendukung dari PA/Kuasa PA berupa Daftar Rekapitulasi Pengeluaran per Kategori PHLN.
Pasal 6 Dalam penerbitan SP2D, KPPN harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) Pembayaran terhadap kontrak-kontrak yang mensyaratkan No Objection Letter (NOL), dapat dilaksanakan apabila SPM yang diajukan dilampiri copy ”NOL” sesuai dengan SE-DJA Nomor SE-104/A/2000 (form 384C untuk pekerjaan kategori consultant dan form 384P untuk pekerjaan kategori goods and works) atas kontrak yang bersangkutan. (2) Berita Acara Pembayaran (BAP) yang dilampirkan pada pengajuan SPM harus sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-84/A/7/71/0696 tentang Penulisan Nilai Kontrak dan Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri. (3) Pada SPM tercantum nomor hibah, nomor register, kode/uraian kategori, persentase dana hibah, nilai, nomor dan tanggal kontrak termasuk adendum, nomor dan tanggal BAP, beserta tanggal NOL (bila disyaratkan). Pasal 7 (1) Pencairan dana Kategori 4 (Development Grants): a. Tahap I sebesar 50 % dari nilai proposal dengan melampirkan: 1) Berita Acara Pembayaran; 2) Ringkasan/Resume Surat Perjanjian Pemberian Bantuan/Hibah; 3) Daftar Nomor Rekening KKG/MGMP, KKS/MKKS, KKPS/MKPS; 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB). b. Tahap II sebesar 50 % dari nilai proposal dapat dicairkan apabila penggunaan dana Tahap I sekurang-kurangnya telah mencapai 75%, dengan melampirkan: 1) Berita Acara Pembayaran; 2) Daftar Nomor Rekening KKG/MGMP, KKS/MKKS, KKPS/MKPS; 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB). (2) Dalam hal pencairan dana Kategori 4 (Development Grants) khusus yang diterushibahkan kepada pemerintah daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. (3) Pencairan dana untuk Kategori lainnya (kategori 1, kategori 2, kategori 3, dan kategori 5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-77/PB/2005 tentang Tata Cara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pada KPPN. Pasal 8 (1) Untuk keperluan pembayaran kontrak-kontrak valuta asing bagi konsultan tidak diperkenankan merupiahkan tagihan valas tersebut (sesuai SE DJA Nomor SE-43/A/61/0392 jo SE DJA Nomor SE32/A/63/0295 tentang Pembayaran Mata Uang Asing/Valuta Asing dan SE DJA Nomor SE-130/A/1989 tentang Petunjuk Tata Cara Penyaluran Pembiayaan Training dalam rangka Bantuan Luar Negeri melalui Rekening Khusus).
(2) Khusus untuk pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPM disampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI. BAB IV PENGISIAN KEMBALI DANA REKENING KHUSUS Pasal 9 (1) Pengisian kembali dana Rekening Khusus dilakukan dengan mekanisme penyampaian Withdrawal Application dan rencana kebutuhan pembayaran yang tercantum dalam Interim Financial Report (IFR) yang diterima dari Direktorat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan selaku Executing Agency disertai dengan dokumen pendukungnya kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara. (2) Apabila Executing Agency tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan saldo akhir yang tersedia pada Rekening Khusus di Bank Indonesia tidak mencukupi kebutuhan kegiatan, maka pembayarannya akan dihentikan sementara oleh KPPN berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara. (3) Pembayaran kembali atas penghentian pembayaran sementara, dapat dilaksanakan KPPN setelah menerima surat pemberitahuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara. BAB V PELAPORAN DAN PENGIRIMAN DOKUMEN Pasal 10 (1) Untuk keperluan pelaporan, KPPN mengirimkan copy SP2D dan copy SPM berkenaan yang membebani Rekening Khusus beserta dokumen pendukungnya, yaitu: a. Rekapitulasi Pengeluaran per Kategori NPHLN; b. Berita Acara Pembayaran. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap hari Senin untuk SP2D yang diterbitkan minggu sebelumnya, disampaikan pada alamat sebagai berikut: Direktorat Pengelolaan Kas Negara Subdirektorat Dana Pinjaman dan Hibah Gedung Perbendaharaan I Lantai IV Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11 (1) PPN, PPn BM, dan PPh yang terutang untuk porsi Hibah Luar Negeri diberlakukan ketentuan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri.
(2) Pengesahan Faktur Pajak dan SSP PPh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Seksi Perbendaharaan pada KPPN. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2007 DIREKTUR JENDERAL, ttd HERRY PURNOMO NIP 060046544
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 41 /PB/2007 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA HIBAH NOMOR TF-057271 (INDONESIA: GRANT FOR PILOT STUDY ON TEACHER CERTIFICATION, EMPLOYMENT, AND DEPLOYMENT UNDER THE DUTCH EDUCATION SUPPORT PROGRAM)
DAFTAR PERSENTASE PEMBIAYAAN HIBAH TF-057271 (INDONESIA GRANT FOR PILOT STUDY ON TEACHER CERTIFICATION, EMPLOYMENT, AND DEPLOYMENT UNDER THE DUTCH EDUCATION SUPPORT PROGRAM)
No
Uraian Kategori
Kode Kategori
Jumlah Hibah (USD)
Persentase Hibah
1
Goods
1*)
110.000 100%
2
Consultants’ Services
2*)
580.000 100%
3
Training, Workshops and Student Assessment
3*)
560.000 100%
4
Development Grants
4*)
800.000 100%
5
Other
5*)
134.000 100%
Total
SOE Thresholds/NOL (USD Eqv)
2.184.000
Catatan: *) −
Pembebanan terhadap kategori tersebut atas kontrak yang dilakukan dengan perusahaan (PT, CV, dll) yang nilainya lebih dari atau sama dengan ekuivalen USD 100.000.00 dalam pengajuan SPM-LS harus dilampiri NOL (form 384C) dari Bank Dunia. Sedangkan yang nilainya kurang dari ekuivalen USD 100.000.00 dalam pengajuan SPM-LS tidak perlu dilampiri NOL (form 384C) dari Bank Dunia.
−
Pembebanan terhadap kategori tersebut atas semua kontrak yang dilakukan dengan perorangan tidak perlu dilampiri NOL (Form 384C) dari Bank Dunia.
