DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER- 51 /PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang

: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan laporan keuangan bagi entitas pelaporan dan pos-pos tertentu yang memerlukan perlakuan khusus diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang APBN Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778 ); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja; 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum; 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; MEMUTUSKAN:

Menetapkan : P E R A T U R A N

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA. BAB I PENDAHULUAN Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan: 1) Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari

satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 2) Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 3) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. 4) Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 5) Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. 6) Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. 7) Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, yang pengelolaan keuangannya diselenggarakan sesuai dengan peraturan pemerintah terkait.

BAB II PELAPORAN KEUANGAN Pasal 2 (1) Entitas pelaporan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan. (2) Entitas Akuntansi wajib menyampaikan laporan keuangan

selaku kuasa pengguna anggaran/barang secara periodik dan berjenjang kepada entitas pelaporan. (3) Entitas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tertera pada lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (4) Kementerian Negara/Lembaga membentuk struktur organisasi akuntansi sebagaimana tertera pada lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (5) Entitas pelaporan dan entitas akuntansi pada kementerian negara/lembaga menyusun laporan keuangan menurut tata cara sebagaimana diatur pada lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan hasil penggabungan laporan keuangan yang berasal dari entitas akuntansi di lingkungan kementerian negara/lembaga termasuk entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerima dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan. (7) Tata cara penyajian Laporan Keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BA 062 dan 069) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tersendiri.

Pasal 3 (1) Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna Barang Milik Negara (BMN) wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Barang Pengguna Semester/Tahunan. (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kementerian negara/lembaga diatur dalam lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Pasal 4 (1) Dalam penyusunan laporan keuangan, kementerian negara/lembaga wajib membentuk dan menunjuk unit akuntansi keuangan/barang milik negara dengan ketentuan: a) Pembentukan dan penunjukan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) pada tingkat satuan kerja penerima Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) atau dokumen anggaran lain yang dipersamakan; b) Pembentukan dan penunjukan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) pada tingkat Kantor Wilayah; c) Pembentukan dan penunjukan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon 1 (UAPPA/B-E1) pada tingkat Eselon 1; d) Pembentukan dan penunjukan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) pada tingkat kementerian negara/lembaga. (2) Kementerian negara/lembaga yang mempunyai unit vertikal di daerah tetapi tidak mempunyai Kantor Wilayah wajib membentuk UAPPA/B-W dengan menunjuk salah satu satuan kerja di wilayah sebagai UAPPA/B-W; (3) Kementerian negara/lembaga menetapkan dinas provinsi/ kota/kabupaten sebagai UAPPA/B-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan atas usulan Kepala Daerah; (4) Kepala Daerah bersama-sama dengan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan menunjuk dan menetapkan Koordinator UAPPA/B-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.

BAB III DOKUMEN SUMBER PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Pasal 5 (1) Dokumen sumber yang diproses dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga adalah dokumen sumber tahun anggaran berjalan sampai dengan 31 Desember. (2) Dokumen sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam pencatatan saldo awal BMN.

Pasal 6 Dokumen sumber yang diproses dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga diatur dalam lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

BAB IV REKONSILIASI DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN Pasal 7 (1) Dalam penyajian Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga wajib melakukan rekonsiliasi dengan ketentuan sebagai berikut: a) Rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAKPA dilakukan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setiap bulan; b) Rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W dilakukan dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan; c) Rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAPPA-E1 dilakukan dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester. d) Rekonsiliasi Laporan Keuangan tingkat UAPA dilakukan dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester; (2) Pedoman rekonsiliasi laporan barang diatur lebih lanjut dengan peraturan bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 8 (1) Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga terdiri dari: a) Laporan Realisasi Anggaran; b) Neraca; c) Catatan atas Laporan Keuangan. (2) Laporan Barang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) disajikan sebagai lampiran Catatan atas Laporan Keuangan. (3) Sistematika dan contoh format penyajian laporan keuangan ditetapkan dalam lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

(4) Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) wajib dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. (5) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan unit organisasi lainnya yang bukan merupakan Bagian Anggaran, yang menggunakan dan atau memanfaatkan barang milik negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan barang tersebut kepada Menteri Keuangan.

BAB V REVIU DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN Pasal 9 (1) Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga semesteran dan tahunan wajib direviu oleh aparat pengawasan intern kementerian negara/lembaga sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan. (2) Reviu dilaksanakan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga. (3) Pelaksanaan reviu oleh aparat pengawas intern mengacu kepada Peraturan Dirjen Perbendaharaan tentang Pedoman Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 10 (1) Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga semesteran dan tahunan wajib disertai Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga. (2) Laporan Keuangan Tingkat Eselon 1 semesteran dan tahunan wajib disertai Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Pimpinan Eselon 1. (3) Laporan Keuangan Tingkat Wilayah semesteran dan tahunan wajib disertai Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Kepala Kantor/Koordinator Wilayah. (4) Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja semesteran dan tahunan wajib disertai Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja.

Pasal 11 (1) Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah disampaikan ke Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan pada tanggal terakhir bulan Februari setelah tahun anggaran berakhir, sesuai dengan lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (2) Laporan Barang Pengguna Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sudah diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara selambat-lambatnya tanggal 15 Februari setelah tahun anggaran berakhir, sesuai dengan lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Pasal 12 Kementerian Negara/Lembaga harus mengungkapkan dalam Laporan Keuangannya: a) Temuan BPK dan tindak lanjut atas temuan dimaksud dalam Catatan atas Laporan Keuangan. b) Rekening pemerintah yang dikelola.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 13 Entitas Pelaporan yang memerlukan perlakuan khusus dalam penyusunan laporan keuangan akan diatur secara terpisah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 November 2008

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

ENTITAS PELAPORAN

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Kode Uraian Bagian Anggaran BA 001 Majelis Permusyawaratan Rakyat 002 Dewan Perwakilan Rakyat 004 Badan Pemeriksa Keuangan 005 Mahkamah Agung 006 Kejaksaan Agung 007 Sekretariat Negara 010 Departemen Dalam Negeri 011 Departemen Luar Negeri 012 Departemen Pertahanan 013 Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 015 Departemen Keuangan 018 Departemen Pertanian 019 Departemen Perindustrian 020 Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral 022 Departemen Perhubungan 023 Departemen Pendidikan Nasional 024 Departemen Kesehatan 025 Departemen Agama 026 Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi 027 Departemen Sosial 029 Departemen Kehutanan 032 Departemen Kelautan dan Perikanan 033 Departemen Pekerjaan Umum 034 Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 035 Menko Bidang Perekonomian 036 Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat 040 Departemen Kebudayaan dan Pariwisata 041 Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara 042 Kementerian Negara Riset dan Teknologi 043 Kementerian Negara Lingkungan Hidup 044 Kementerian Negara Koperasi dan UKM 047 Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan 048 Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 050 Badan Intelijen Negara 051 Lembaga Sandi Negara 052 Dewan Ketahanan Nasional 054 Badan Pusat Statistik 055 Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS 056 Badan Pertanahan Nasional 057 Perpustakaan Nasional

Entitas Pelaporan - Halaman I.1


No. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.

Kode BA 059 060 061* 062* 063 064 065 066 067 068 069* 070* 071* 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096* 097* 098* 099* 100 101* 102* 103 104 105

Uraian Bagian Anggaran Departemen Komunikasi dan Informatika Kepolisian Negara Republik Indonesia Cicilan Bunga Utang Subsidi dan Transfer Badan Pengawasan Obat dan Makanan Lembaga Ketahanan Nasional Badan Koordinasi Penanaman Modal Badan Narkotika Nasional Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Belanja Lain-Lain Dana Perimbangan Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Badan Meteorologi dan Geofisika Komisi Pemilihan Umum Mahkamah Konstitusi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Badan Tenaga Nuklir Nasional Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional Badan Standardisasi Nasional Badan Pengawas Tenaga Nuklir Lembaga Administrasi Negara Arsip Nasional Republik Indonesia Badan Kepegawaian Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Departemen Perdagangan Kementerian Negara Perumahan Rakyat Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Komisi Pemberantasan Korupsi Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Dewan Perwakilan Daerah Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Luar Negeri Pembayaran Cicilan Pokok Hutang Dalam Negeri Penerusan Pinjaman Penyertaan Modal Negara Komisi Yudisial Penerusan Pinjaman Sebagai Hibah Penerusan Hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

* Tata Cara Pelaporan Keuangan atas Bagian Anggaran ini tidak diatur dalam Perdirjen ini



Unit organisasi lainnya yang bukan merupakan Bagian Anggaran, tetapi mengelola dana APBN/menggunakan dan atau memanfaatkan barang milik negara berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah entitas pelaporan, antara lain :

• • • • • • • • •

Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Otorita Pengembangan Daerah Industri Sabang Badan Pengelola Gelora Bung Karno Badan Pengelola Kompleks Kemayoran Badan Pengelola Kegiatan Hulu Migas Lembaga Penyiaran Publik RRI Lembaga Penyiaran Publik TVRI Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus Badan Hukum Milik Negara (BHMN) Unit Organisasi lainnya


LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR:PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

STRUKTUR ORGANISASI UNIT AKUNTANSI PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA I. PENDAHULUAN Dalam pelaksanaan anggaran, setiap kementerian negara/lembaga selaku pengguna anggaran/barang menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan yang meliputi transaksi pendapatan, belanja, aset, utang, dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggung jawabnya.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara. A. Unit Akuntansi Dalam pelaksanaan sistem akuntansi, kementerian negara/lembaga wajib membentuk unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang. A.1. Unit akuntansi keuangan terdiri dari : •

Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA)

•

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1)

•

Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan

•

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W)

•

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).

A.2. Unit akuntansi barang terdiri dari : •

Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAPB)

•

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (UAPPB-E1)

•

Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan

•

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W)

•

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) .

B. Penanggung jawab Unit Akuntansi Keuangan/Barang B.1. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B)

Struktur Organisasi Unit Akuntansi pada K/L – Halaman II. 1

LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

UAPA/B merupakan unit akuntansi

pada tingkat kementerian negara/lembaga

(pengguna anggaran/barang), penanggungjawabnya adalah Menteri/Pimpinan Lembaga. B.2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA/B-E1) UAPPA/B-E1 merupakan unit akuntansi

pada tingkat eselon I, penanggung

jawabnya adalah pejabat eselon I. B.3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) B.3.1. UAPPA/B-W merupakan unit akuntansi pada tingkat wilayah yang melakukan pengabungan laporan keuangan seluruh UAKPA/B instansi vertikal kementerian negara/lembaga di wilayahnya. UAPPA/B W dibentuk dengan menunjuk dan menetapkan kantor wilayah atau satuan kerja sebagai UAPPA/B-W. Penanggungjawab

UAPPA/B W adalah Kepala

Kantor Wilayah atau Kepala satuan kerja yang ditetapkan sebagai UAPPA/B-W. B.3.2 Koordinator UAPPA/B Wilayah Dekonsentrasi merupakan unit akuntansi pada tingkat wilayah yang melakukan pengabungan laporan keuangan seluruh

UAPPA-W/UAPPB-W

Dekonsentrasi

di

wilayahnya,

penanggungjawabnya adalah Gubernur. B.3.3. UAPPA/B Wilayah Dekonsentrasi merupakan unit akuntansi pada tingkat wilayah yang melakukan pengabungan laporan keuangan seluruh UAKPA/B Dekonsentrasi yang berada di bawahnya. Setiap dinas pada pemerintah provinsi yang menerima alokasi dana dekonsentrasi ditunjuk dan ditetapkan sebagai UAPPA/B-W. Penanggungjawab UAPPA/B Wilayah adalah Kepala Dinas Pemerintah Provinsi sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh pemerintah melalui kementerian negara/lembaga. B.3.4 Koordinator UAPPA/B

Wilayah Tugas Pembantuan

merupakan unit

akuntansi pada tingkat wilayah yang melakukan pengabungan laporan keuangan seluruh UAPPA-W/UAPPB-W Tugas Pembantuan di wilayahnya, penanggungjawabnya adalah Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). B.3.5. UAPPA/B Wilayah Tugas Pembantuan merupakan unit akuntansi pada tingkat wilayah yang melakukan pengabungan laporan keuangan seluruh UAKPA/UAKPB Tugas Pembantuan yang berada di bawahnya. Setiap Dinas pada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang menerima alokasi dana Tugas Pembantuan ditunjuk dan ditetapkan sebagai UAPPA/B Wilayah Tugas Pembantuan. Penanggungjawab UAPPA/B W Tugas



Pembantuan

adalah

Kepala

Dinas

Pemerintah

Daerah

(provinsi/kabupaten/kota) sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh pemerintah melalui kementerian negara/lembaga. B.4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) . UAKPA/B merupakan unit akuntansi pada tingkat satuan kerja (kuasa pengguna anggaran/barang) yang memiliki wewenang menguasai anggaran/barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penanggung jawab UAKPA/B adalah Kepala Satuan

Kerja.

Untuk

UAKPA/B

Dekonsentrasi/Tugas

Pembantuan

penanggungjawabnya adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

C. Struktur Organisasi Unit Akuntansi Dengan adanya pembentukan dan penunjukan unit akuntansi keuangan maupun barang, diperlukan adanya struktur organisasi Unit Akuntansi. Pencantuman struktur organisasi dalam Peraturan Direktur Jenderal ini merupakan pedoman bagi Kementerian Negara/Lembaga dalam pembentukan dan penunjukan unit akuntansi. Pembentukan struktur organisasi unit akuntansi disesuaikan dengan struktur organisasi pada kementerian negara/lembaga atau pemerintah daerah (dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan).

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini hanya dicantumkan struktur organisasi unit akuntansi keuangan sedangkan untuk unit akuntansi barang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.171/PMK.05/2007.



Struktur organisasi Unit Akuntansi Keuangan adalah sebagai berikut :

C. 1.

Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA)

MENTERI /PIMPINAN LEMBAGA

PEJABAT ESELON I YANG MEMBIDANGI KESEKRETARIATAN/ PEJABAT YANG DITUNJUK

KEPALA BIRO YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/ PEJABAT YANG DITUNJUK

KABAG. KEUANGAN/KABAG. VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/ PEJABAT YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/ VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/ PEJABAT YANG DITUNJUK

KEPALA SUBBAGIAN/SEKSI YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/ VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/ PEJABAT YANG DITUNJUK

PETUGAS KOMPUTER

PETUGAS AKUNTANSI/ VERIFIKASI

Keterangan: Penanggung Jawab Petugas Akuntansi Keuangan



C.2.

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1)

PEJABAT ESELON I (DIRJEN/KA.BADAN)/ PEJABAT YANG DITUNJUK

SEKRETARIS ESELON I (SEKDITJEN/SEKBAN)/ PEJABAT YANG DITUNJUK

KABAG. KEUANGAN/KABAG. VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/ PEJABAT YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/ VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABAT YANG DITUNJUK


PETUGAS KOMPUTER


Keterangan: Penanggung Jawab Petugas Akuntansi Keuangan



C.3.

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah (UAPPA-W)

KEPALA KANTOR WILAYAH/ KEPALA SATUAN KERJA YANG DITETAPKAN

KABAG. KEUANGAN/ KABAG. VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/ PEJABAT YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/ VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/ PEJABAT YANG DITUNJUK



PETUGAS KOMPUTER

Keterangan: Penanggung Jawab

Petugas Akuntansi Keuangan

Pada tingkat wilayah, kementerian negara/lembaga menunjuk dan menetapkan satuan kerja sebagai UAPPA-W /UAPPB-W untuk unit vertikal instansi yang berada di wilayah/provinsi. Struktur organisasi unit akuntansi untuk satuan kerja yang ditunjuk sebagai UAPPA-W/ UAPPB-W disesuaikan dengan struktur organisasi kementerian negara/lembaga.



C. 4.

Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Dekonsentrasi (UAPPA-W Dekonsentrasi)

Pengguna

Anggaran–Wilayah

GUBERNUR

PEJABAT ESELON I YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/ PEJABAT YANG DITUNJUK

PEJABAT ESELON II YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/ PEJABAT YANG DITUNJUK

PEJABAT ESELON III KABAG. KEUANGAN/ KABAG. VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABAT YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/ VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABAT YANG DITUNJUK



PETUGAS KOMPUTER


Petugas Akuntansi Keuangan Struktur Organisasi Unit Akuntansi pada K/L – Halaman II. 7


C. 5.

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah Dekonsentrasi (UAPPAW Dekonsentrasi)

GUBERNUR SEBAGAI KOORDINATOR

KEPALA DINAS PROVINSI

KABIRO. KEUANGAN/ PEJABAT YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/ PEJABAT YANG DITUNJUK

KABAG. KEUANGAN/ KABAG. VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABAT YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/ VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABAT YANG DITUNJUK



PETUGAS KOMPUTER





C. 6.

Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran–Wilayah Tugas Pembantuan (UAPPA-W Tugas Pembantuan)

KEPALA DAERAH (GUBERNUR/BUPATI/ WALIKOTA)

PEJABAT ESELON I YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/ PEJABAT YANG DITUNJUK

PEJABAT ESELON II YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/ PEJABAT YANG DITUNJUK

PEJABAT ESELON III KABAG. KEUANGAN/ KABAG. VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABAT YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/ VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/PEJABAT YANG DITUNJUK



PETUGAS KOMPUTER


Petugas Akuntansi Keuangan Struktur Organisasi Unit Akuntansi pada K/L – Halaman II. 9


C.7.

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran – Wilayah Tugas Pembantuan (UAPPA-W TP) pada tingkat Kabupaten/Kota

KEPALA DINAS PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI/KABUPATEN/ KOTA)

KABAG. KEUANGAN/ PEJABAT YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/ VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/ PEJABAT YANG DITUNJUK

KEPALA SUBBAGIAN/SEKSI YANG MEMBIDANGI KEUANGAN/ VERIFIKASI DAN AKUNTANSI /PEJABAT YANG DITUNJUK


PETUGAS KOMPUTER





C.8. Unit Akuntansi Kuasa

Pengguna Anggaran Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan

(UAKPA DK/UAKPA TP)

KEPALA SATUAN KERJA/ KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

KASUBAG.TU/PEJABAT YANG MENANGANI KEUANGAN/ VERIFIKASI DAN AKUNTANSI/ PEJABAT YANG DITUNJUK


PETUGAS PEREKAMAN KOMPUTER





D.

Tugas dan Fungsi Unit Akuntansi Keuangan

D.1. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA) Tugas pokok penanggung jawab UAPA adalah menyelenggarakan akuntansi keuangan pada tingkat kementerian negara/lembaga dengan fungsi sebagai berikut: •

Menyelenggarakan akuntansi keuangan,

•

Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala,

•

Memantau pelaksanaan akuntansi keuangan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAPA melaksanakan kegiatan sebagaimana uraian di bawah ini. D.1.a. Penanggung jawab UAPA D.1.a.1.) •

Menteri/Pimpinan Lembaga melaksanakan kegiatan sebagai berikut: Membina dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup kementerian negara/lembaga;

•

Membina dan memantau pelaksanaan akuntansi pada pengguna anggaran, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang diperlukan;

•

Menetapkan organisasi UAPA sebagai pelaksana Sistem Akuntansi Keuangan;

•

Membina pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup kementerian negara/lembaga;

•

Menandatangani Pernyataan Tanggung Jawab;;

•

Menyampaikan laporan keuangan semesteran dan tahunan ke Menteri Keuangan

c.q.

Direktur

Jenderal

Perbendaharaan

sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran; •

Menandatangani

Laporan

Keuangan

Kementerian

Negara/Lembaga

semesteran dan tahunan yang akan disampaikan ke Menteri Keuangan. D.1.a.2.)

Pejabat eselon I dan/atau kepala biro yang membidangi keuangan/pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

•

Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup kementerian negara/lembaga;

•

Mengarahkan penyiapan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang diperlukan;

•

Memantau pelaksanaan kegiatan akuntansi agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan;



•

Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan dengan UAPPA-E1 dan Tim Bimbingan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

•

Menyetujui Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang akan disampaikan ke Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan sebelum ditandatangani menteri/pimpinan lembaga.

D.1.a.3.)

Kepala Bagian Keuangan/Verifikasi dan Akuntansi atau Kepala Subbagian Keuangan/Verifikasi

dan

Akuntansi

keuangan/verifikasi

dan

akuntansi

atau

pejabat

atau

yang

pejabat

membidangi

yang

ditunjuk,

melaksanakan kegiatan sebagai berikut: •

Melaksanakan

sistem

akuntansi

keuangan

di

lingkup

kementerian

negara/lembaga; •

Menyiapkan usulan struktur organisasi dan uraian tugas seluruh unit akuntansi di tingkat pusat maupun daerah;

•

Menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang diperlukan;

•

Memantau

pelaksanaan

sistem

akuntansi

keuangan

pada

unit-unit

akuntansi di lingkup kementerian negara/lembaga; •

Memberikan petunjuk kepada unit-unit akuntansi di tingkat pusat maupun daerah tentang hubungan kerja, sumber daya manusia, sumber dana, sarana dan prasarana serta hal-hal administratif lainnya;

•

Melakukan

supervisi/pembinaan

atas

pelaksanaan

sistem

akuntansi

keuangan pada unit-unit akuntansi di lingkup kementerian negara/lembaga; •

Meneliti

dan

menganalisis

Laporan

Keuangan

Kementerian

Negara/Lembaga yang akan didistribusikan; •

Mengkoordinasikan pembuatan laporan kegiatan dan pendistribusiannya;

•

Mengevaluasi hasil kerja petugas akuntansi;

•

Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara Laporan Barang dengan Laporan Keuangan;

•

Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap semester;

•

Menyampaikan Laporan Keuangan UAPA dan ADK ke Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan yang telah ditandatangani oleh menteri/pimpinan lembaga.



D.1.b. Petugas akuntansi keuangan Petugas

akuntansi

pada

tingkat

UAPA

yang

terdiri

dari

Petugas

Akuntansi/Verifikasi dan Petugas Komputer melaksanakan kegiatan sebagai berikut: •

Memelihara laporan keuangan dari UAPPA-E1;

•

Menerima dan memverifikasi ADK dari UAPPA-E1;

•

Melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan Keuangan dengan Laporan Barang yang disusun oleh petugas akuntansi barang serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;

•

Melaksanakan rekonsiliasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;

•

Menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan tingkat UAPA berdasarkan penggabungan laporan keuangan dan ADK UAPPA-E1;

•

Meneliti dan menganalisis laporan keuangan semesteran dan tahunan tingkat UAPA untuk membuat Catatan atas Laporan Keuangan;

•

Menyiapkan konsep Pernyataan Tanggung Jawab;

•

Menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAPA;

•

Menyimpan ADK dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran.

D.2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) Tugas pokok penanggung jawab UAPPA-E1 adalah menyelenggarakan akuntansi keuangan pada tingkat Eselon I dengan fungsi sebagai berikut: •


•


•


Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAPPA-E1 melaksanakan kegiatan sebagaimana uraian di bawah ini. D.2.a. Penanggung jawab UAPPA-E1 D.2.a.1.)

Direktur Jenderal/Kepala Badan/Pejabat yang ditunjuk melaksanakan

kegiatan sebagai berikut: •

Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup Eselon I;



•

Mengkoordinasikan penyiapan organisasi UAPPA-E1 sebagai pelaksana Sistem Akuntansi Keuangan;

•

Mengarahkan penyiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan;

•

Menetapkan organisasi UAPPA-E1 sebagai pelaksana sistem akuntansi keuangan di lingkup Eselon I;

•

Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAPPA-E1;

•


•

Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan dengan UAPPA-E1 dan Tim Bimbingan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

•

Menandatangani laporan keuangan dan Pernyataan Tanggung Jawab tingkat UAPPA-E1 yang akan disampaikan ke Menteri/Pimpinan Lembaga;

•

Menyampaikan

laporan

keuangan

UAPPA-E1

ke

Menteri/Pimpinan

Lembaga sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. D.2.a.2.)

Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

•

Menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup Eselon I;

•

Menyiapkan konsep penempatan pejabat/petugas pada organisasi UAPPAE1;

•

Menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang diperlukan;

•

Memonitor kegiatan proses akuntansi di tingkat UAPPA-E1;

•

Menyetujui laporan keuangan tingkat eselon I yang akan disampaikan ke UAPA, sebelum ditandatangani Dirjen/Kepala Badan/pejabat eselon I.

D.2.a.3.)

Kepala Bagian dan/atau Kepala Subbagian Keuangan/Verifikasi dan Akuntansi/pejabat

yang

membidangi

keuangan/verifikasi

dan

akuntansi/pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut: •

Melaksanakan sistem akuntansi keuangan berdasarkan target yang telah ditetapkan;

•

Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para pajabat/petugas yang terlibat dalam pelaksanaan sistem akuntansi keuangan;

•

Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAPPA-E1;



•

Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan;

•


•

Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan jika dianggap perlu;

•

Meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan UAPPA-E1 yang akan didistribusikan;

•

Menyampaikan Laporan Keuangan UAPPA-E1 setelah ditandatangani Dirjen/Kepala Badan/pejabat eselon I dan ADK ke UAPA.

D.2.b. Petugas akuntansi keuangan Petugas akuntansi pada tingkat UAPPA-E1 yang terdiri dari Petugas Akuntansi/Verifikasi dan Petugas Komputer melaksanakan kegiatan sebagai berikut: •

Memelihara laporan keuangan dan ADK dari UAPPA-W dan/atau UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan

dan/atau UAKPA

Pusat

dan/atau

UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan; •

Menerima dan memverifikasi ADK dari UAPPA-W dan/atau UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan

dan/atau UAKPA

Pusat

dan/atau



•

Melaksanakan rekonsiliasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;

•

Menyusun laporan keuangan triwulanan, semesteran, dan tahunan tingkat UAPPA-E1 berdasarkan penggabungan laporan keuangan dan ADK dari UAPPA-W dan/atau UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dan/atau UAKPA Pusat;

•


•

Melakukan analisis untuk membuat Catatan atas Laporan Keuangan;

•

Menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAPPA-E1;



•


D.3.

Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Tugas pokok penanggung jawab UAPPA-W adalah menyelenggarakan akuntansi keuangan pada tingkat Kantor Wilayah atau Unit Kerja yang ditetapkan sebagai UAPPA-W dengan fungsi sebagai berikut: •


•


•


Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAPPA-W melaksanakan kegiatan sebagaimana uraian di bawah ini. D.3.a. Penanggung jawab UAPPA-W D.3.a.1.)

Kepala Kantor Wilayah/Kepala satuan kerja yang ditetapkan sebagai UAPPA-W melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

•

Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAPPA-W;

•

Mengkoordinasikan penyiapan organisasi UAPPA-W sebagai pelaksana sistem akuntansi keuangan;

•

Menetapkan organisasi UAPPA-W sebagai pelaksana sistem akuntansi keuangan di lingkup wilayahnya;

•


•

Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAPPA-W;

•


•

Mengkoordinasikan

pelaksanaan

sistem

akuntansi

keuangan

antara

UAPPA-W dengan UAPPA-E1, UAPA dan Tim Bimbingan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; •

Menandatangani laporan keuangan dan Pernyataan Tanggung Jawab tingkat UAPPA-W ke UAPPA-E1;

•

Menyampaikan laporan keuangan UAPPA-W ke UAPPA-E1 sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.



D.3.a.2.)

Kepala

Bagian

Keuangan/Verifikasi

dan

Akuntansi/pejabat

yang

membidangi Keuangan/Verifikasi dan Akuntansi/pejabat yang ditetapkan melaksanakan kegiatan sebagai berikut: •

Menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAPPA-W;

•

Menyiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang diperlukan;

•

Memonitor kegiatan proses akuntansi di tingkat UAPPA-W dan tingkat UAKPA;

•

Menyetujui laporan keuangan tingkat wilayah yang akan disampaikan ke UAPPA-E1 sebelum ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah/Pejabat yang ditetapkan.

D.3.a.3.)

Kepala Subbagian/Kepala Seksi yang membidangi Keuangan/Verifikasi dan Akuntansi/pejabat yang ditetapkan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

•


•

Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para pejabat/petugas yang terlibat dalam pelaksanaan sistem akuntansi keuangan;

•

Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAPPA-W;

•


•

Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal antara laporan barang dengan laporan keuangan;

•

Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap triwulan;

•

Meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan UAPPA-W yang akan didistribusikan;

•

Menyampaikan Laporan Keuangan UAPPA-W dan ADK ke UAPPA-E1 yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah/Pejabat yang ditetapkan.

D.3.b. Petugas Akuntansi Petugas akuntansi pada tingkat UAPPA-W yang terdiri dari Petugas Akuntansi/Verifikasi dan Petugas Komputer melaksanakan kegiatan sebagai berikut: •

Memelihara laporan keuangan dan ADK dari UAKPA;

•

Menerima dan memverifikasi ADK dari UAKPA;



•


•

Melaksanakan rekonsiliasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Bidang AKLAP serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;

•

Menyusun

laporan

keuangan

tingkat

UAPPA-W

berdasarkan

penggabungan laporan keuangan dan ADK UAKPA; •


•


•

Menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAPPA-W;

•


D.4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Tugas pokok penanggung jawab UAKPA adalah menyelenggarakan akuntansi Keuangan di lingkungan satuan kerja, dengan fungsi sebagai berikut: •


•


•


Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAKPA melaksanakan kegiatan sebagaimana uraian di bawah ini. D.4.a. Penanggung jawab UAKPA Kepala

Satuan

keuangan/verifikasi

Kerja/Kepala dan

Subbagian/pejabat

akuntansi/pejabat

yang

yang

ditunjuk

menangani melaksanakan


Menyiapkan rencana dan jadual pelaksanaan sistem akuntansi keuangan berdasarkan target yang telah ditetapkan;

•

Menunjuk dan menetapkan organisasi UAKPA sebagai pelaksana sistem akuntansi keuangan di lingkungannya;

•

Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan;

•

Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja petugas pelaksana;

•




•


•

Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan;

•

Menelaah dan menandatangani Laporan Keuangan UAKPA;

•

Meneliti dan menganalisis laporan keuangan yang akan didistribusikan;

•

Menandatangani Laporan Keuangan UAKPA;

•

Menyampaikan Laporan Keuangan UAKPA dan ADK

ke KPPN dan

UAPPA-W/E1. D.4.b. Petugas Akuntansi Keuangan Petugas akuntansi pada tingkat UAKPA yang terdiri dari Petugas Administrasi dan Petugas Verifikasi melaksanakan kegiatan sebagai berikut: •

Memelihara dokumen sumber (DS) dan dokumen akuntansi;

•

Membukukan/menginput DS ke dalam aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA);

•

Menerima data BMN dari petugas akuntansi barang;

•

Melakukan verifikasi atas register transaksi yang dihasilkan aplikasi SAKPA dengan DS;

•

Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang yang disusun serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;

•

Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;

•


•


•

Menyusun laporan keuangan tingkat UAKPA;

•

Menyiapkan pendistribusian laporan keuangan tingkat UAKPA;

•


D.5. Koordinator Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Tugas pokok Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan adalah menyelenggarakan akuntansi keuangan pada tingkat provinsi dengan fungsi sebagai berikut: •

Memastikan bahwa seluruh UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan telah melaksanakan akuntansi keuangan, Struktur Organisasi Unit Akuntansi pada K/L – Halaman II. 20


•

Menyusun

dan

dekonsentrasi/

menyampaikan tugas

laporan

pembantuan

keuangan

untuk

atas

pengunaan

provinsi/kabupaten/kota

dana yang

bersangkutan, •


Dalam

pelaksanaan

tugas

dan

fungsi

tersebut,

Koordinator

UAPPA-W

Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan melaksanakan kegiatan sebagaimana uraian di bawah ini. D.5.a. Penanggung jawab Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan D.5.a.1.)

Gubernur/Kepala Daerah (provinsi/kabupaten/kota) melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

Menetapkan unit

organisasi Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas

Pembantuan sebagai pelaksana sistem akuntansi keuangan;


D.5.a.2.)

Pejabat Eselon I/pejabat yang membidangi keuangan/pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

Mengarahkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;


Mengarahkan pelaksanaan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;

•

Mengarahkan koordinasi pelaksanaan sistem akuntansi keuangan antara Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

•

Mengarahkan penyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;

•

Menyetujui laporan keuangan tingkat wilayah sebelum ditandatangani oleh Gubernur/ bupati/Walikota.

D.5.a.2.)

Pejabat Eselon II/pejabat yang membidangi keuangan/pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

•

Menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;



•

Menyiapkan

konsep

penempatan

pejabat/petugas

pada

organisasi

Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan; •

Menyusun rencana penyiapan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang diperlukan;

•

Memonitor kegiatan proses akuntansi di tingkat Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;

•

Menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang di perlukan;

•

Menyiapkan

konsep

penempatan

pejabat/petugas

pada

organisasi

Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan; •

Menyetujui laporan keuangan tingkat wilayah yang akan disampaikan ke Kementerian Negara/Lembaga sebelum ditandatangani oleh Gubernur/ Bupati/Walikota.

D.5.a.3.)

Kepala

Bagian/Kepala

Subbagian/Kepala

Seksi

yang

membidangi

Keuangan/Verifikasi dan akuntansi/pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut: •


•

Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para pajabat/petugas yang terlibat sistem akuntansi keuangan;

•

Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi keuangan

di

lingkup

Koordinator

UAPPA-W

Dekonsentrasi/Tugas

Pembantuan; •


•


•


•

Meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan yang akan didistribusikan;

•

Menyampaikan

Laporan

Dekonsentrasi/Tugas

Keuangan

Pembantuan

yang

Koordinator telah

UAPPA-W

ditandatangani

oleh

Gubernur/Bupati/Walikota dan ADK ke Kementerian Negara/Lembaga.



D.5.b. Petugas Akuntansi Keuangan Petugas akuntansi pada tingkat Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan yang terdiri dari Petugas Akuntansi/Verifikasi dan Petugas Komputer melaksanakan kegiatan sebagai berikut: •

Memelihara laporan keuangan dan ADK dari UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;

•

Menerima dan memverifikasi ADK dari UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;

•

Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang yang disusun oleh petugas akuntansi barang serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;

•


•

Menyusun

laporan

keuangan

tingkat

Koordinator

UAPPA-W

Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan berdasarkan penggabungan laporan keuangan dan ADK UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan; •


•

Melakukan analisis untuk membuat Catatan Atas Laporan Keuangan;

•

Menyiapkan

pendistribusian

laporan

keuangan

tingkat

UAPPA-W

Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan; •

Menyimpan ADK data keuangan dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran.

D.6. Unit

Akuntansi

Pembantu

Pengguna

Anggaran

Wilayah

(UAPPA-W)

Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Tugas pokok Koordinator UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan adalah menyelenggarakan akuntansi keuangan pada tingkat provinsi dengan fungsi sebagai berikut: •

Memastikan bahwa seluruh UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan telah melaksanakan akuntansi keuangan,

•

Menyusun

dan

menyampaikan

dekonsentrasi/tugas

laporan

pembantuan

keuangan

untuk

atas

pengunaan

provinsi/kabupaten/kota

dana yang

bersangkutan, •




Tugas pokok penanggung jawab UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan adalah menyelenggarakan akuntansi keuangan pada tingkat provinsi/kota/kabupaten dengan fungsi sebagai berikut: •


•


•


Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan melaksanakan kegiatan sebagaimana uraian di bawah ini. E.5.a. Penanggung jawab UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan D.5.a.1.)

Kepala

Dinas

Provinsi

atau

Kepala

Dinas

Pemerintah

Daerah

(provinsi/kabupaten/kota) melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;

Menetapkan

organisasi UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan

sebagai pelaksana sistem akuntansi keuangan;

Mengarahkan penyiapan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang diperlukan;

Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;


Mengkoordinasikan

pelaksanaan

sistem

akuntansi

keuangan

antara

UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dengan UAPPA-E1, UAPA dan Tim Bimbingan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

Menandatangani laporan keuangan dan PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB tingkat UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;

Menyampaikan Pembantuan

laporan ke

keuangan

Kementerian

UAPPA-W

Negara/Lembaga

Dekonsentrasi/Tugas sebagai

laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. D.5.a.2.)

Kepala Biro Keuangan/pejabat yang membidangi keuangan/pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

•

Menyiapkan rencana pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;



•

Menyiapkan konsep penempatan pejabat/petugas pada organisasi UAPPAW Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;

•

Menyusun rencana penyiapan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang diperlukan;

•

Memonitor

kegiatan

proses

akuntansi

di

tingkat

UAPPA-W


Menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang di perlukan;

•

Menyetujui laporan keuangan tingkat wilayah yang akan disampaikan ke Kementerian Negara/Lembaga sebelum ditandatangani oleh Gubernur/ bupati/Walikota.

D.5.a.3.)

Kepala

Bagian/Kepala

Subbagian/Kepala

Seksi

yang

membidangi

Keuangan/Verifikasi dan akuntansi/pejabat yang ditunjuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut: •


•

Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja para pajabat/petugas yang terlibat sistem akuntansi keuangan;

•

Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan sistem akuntansi keuangan di lingkup UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;

•


•


•


•

Meneliti

dan

menganalisis

Laporan

Keuangan

UAPPA-W

Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan yang akan didistribusikan; •

Menyampaikan

Laporan

Keuangan

UAPPA-W

Dekonsentrasi/Tugas

Pembantuan yang telah ditandatangani oleh Gubernur/ bupati/Walikota dan ADK ke Kementerian Negara/Lembaga. D.5.c. Petugas Akuntansi Keuangan Petugas akuntansi pada tingkat UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan yang

terdiri

dari

Petugas

Akuntansi/Verifikasi

dan

Petugas

Komputer

melaksanakan kegiatan sebagai berikut:



•

Memelihara laporan keuangan dan ADK dari UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;

•

Menerima dan memverifikasi ADK dari UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;

•

Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang yang disusun oleh petugas akuntansi barang serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;

•


•

Menyusun laporan keuangan tingkat UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan berdasarkan penggabungan laporan keuangan

dan ADK



•


•

Menyiapkan

pendistribusian

laporan

keuangan

tingkat

UAPPA-W


Menyimpan arsip data keuangan dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran.

D.6. Unit

Akuntansi

Kuasa

Pengguna

Anggaran

(UAKPA)

Dekonsentrasi/Tugas

Pembantuan Tugas pokok penanggung jawab UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan adalah menyelenggarakan akuntansi Keuangan di lingkungan satuan kerja, dengan fungsi sebagai berikut: •


•


•


Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan melaksanakan kegiatan sebagaimana uraian di bawah ini. D.6.a. Penanggung jawab UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Kepala

SKPD,

keuangan/verifikasi

Kepala dan

Subbagian

akuntansi/pejabat

TU/pejabat yang

yang

ditunjuk

menangani melaksanakan


Menyiapkan rencana dan jadual pelaksanaan sistem akuntansi keuangan berdasarkan target yang telah ditetapkan; Struktur Organisasi Unit Akuntansi pada K/L – Halaman II. 26


•

Menunjuk dan menetapkan organisasi UAKPA sebagai pelaksana sistem akuntansi keuangan di lingkungannya;

•

Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan;

•

Memantau dan mengevaluasi prestasi kerja petugas pelaksana sistem akuntansi keuangan;

•

Menandatangani laporan kegiatan dan surat-surat untuk pihak luar sehubungan dengan pelaksanaan sistem;

•


•

Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dengan KPPN;

•

Menelaah Laporan Keuangan UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;

•

Meneliti dan menganalisis laporan keuangan yang akan didistribusikan;

•

Menandatangani

Laporan

Keuangan

UAKPA

Dekonsentrasi/Tugas

UAKPA

Dekonsentrasi/Tugas

Pembantuan; •

Menyampaikan

Laporan

Keuangan

Pembantuan yang sudah ditandatangani dan ADK ke KPPN , UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dan UAPPA-E1. D.6.b. Petugas Akuntansi Petugas akuntansi pada tingkat UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan yang terdiri dari Petugas Administrasi dan Petugas Verifikasi melaksanakan kegiatan sebagai berikut: •

Memelihara DS dan dokumen akuntansi;

•

Membukukan/menginput DS ke dalam aplikasi sistem akuntansi keuangan;

•

Menerima data BMN dari petugas akuntansi barang;

•

Melakukan verifikasi atas register transaksi yang dihasilkan aplikasi sistem akuntansi keuangan dengan DS;

•

Melaksanakan rekonsiliasi internal antara laporan keuangan dengan laporan barang yang disusun serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;

•

Melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setiap bulan serta melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan;

•

Menyiapkan konsep Pertanyaan Tanggung Jawab;

•

Melakukan analisis untuk membuat Catatan Atas Laporan Keuangan;

•

Menyusun

laporan

keuangan

tingkat

UAKPA

Dekonsentrasi/Tugas

Pembantuan;



•

Menyiapkan

pendistribusian

laporan

keuangan

tingkat

UAKPA


Menyimpan arsip data dan melakukan proses tutup buku setiap akhir tahun anggaran.


LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Kementerian negara/lembaga selaku pengguna anggaran dan barang menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan dan barang yang berada dalam tanggung jawabnya. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara serta mengatur Pengelolaan Anggaran dan Barang Milik Negara. Menteri Keuangan juga menghimpun Laporan Keuangan dan Laporan Barang dari seluruh kementerian negara/lembaga untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan anggaran dan barang. Laporan barang sebagai bahan pendukung penyusunan Neraca Pemerintah Pusat. Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang digunakan sebagai pertanggungjawaban keuangan kementerian negara/lembaga meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disertai dengan Pernyataan Telah Direviu yang ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Intern, Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran dan dilampiri dengan Laporan Barang Pengguna, Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan Laporan Rekening Pemerintah. Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mengatur: I. Jenis dan Periode Pelaporan II. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan III. Verifikasi dan Rekonsiliasi IV. Waktu Penyampaian Laporan Keuangan V. Lain-lain Pendukung Laporan Keuangan VI. Sistematika Isi Laporan Keuangan VII. Pos-pos Laporan Keuangan VIII. Rincian Laporan Keuangan IX. Isi Catatan atas Laporan Keuangan X. Penyusunan Laporan Barang I.

JENIS DAN PERIODE PELAPORAN Jenis dan periode laporan yang harus disampaikan adalah sebagai berikut:

a. Tingkat UAKPA ke KPPN a.1. UAKPA dengan jenis kewenangan Kantor Pusat (KP) dan Kantor Daerah (KD) No.

Jenis Laporan/ Periode Pelaporan ADK Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan X 1 LRA ¹) X 2 Neraca X 3 ADK X 4 BAR ²) a.2. UAKPA dengan jenis kewenangan Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP) Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan K/L - Halaman III.1


No. 1 2 3 4

Jenis Laporan/ ADK LRA ¹) Neraca ADK BAR ²)

Bulanan X X X

Periode Pelaporan Triwulanan Semesteran

Tahunan

X

a.3. UAKPA dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum No. 1 2 3 4

Jenis Laporan/ ADK LRA ¹) Neraca ADK BAR ²)

Bulanan

X

Periode Pelaporan Triwulanan Semesteran X X X X

Tahunan

b. Tingkat UAKPA ke tingkat UAPPA-W/UAPPA-E1 No. 1 2 3 4 5

Jenis Laporan/ ADK LRA 3) Neraca CaLK ADK BAR

Bulanan X X


Tahunan X X X

X X

c. Tingkat UAPPA-W ke Kanwil Ditjen PBN c.1. UAPPA-W (untuk satker dengan jenis kewenangan KP dan KD) ke Kanwil Ditjen PBN Periode Pelaporan No. Jenis Laporan/ ADK Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan X 1 LRA 3) 4 X 2 Neraca ) X 3 ADK c.2. UAPPA-W DK/TP (untuk satker dengan jenis kewenangan DK dan TP) ke Kanwil Ditjen PBN No. Jenis Laporan/ Periode Pelaporan ADK Bulanan Triwulanan Semesteran Tahunan X 1 LRA 3) X 2 Neraca 4) X 3 ADK

Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan K/L - Halaman III.2


d. Tingkat UAPPA-W ke tingkat UAPPA-E1 No. 1 2 3 4 5


Bulanan X X


Tahunan X X X

X X

e. Tingkat UAPPA-E1 ke tingkat UAPA No. 1 2 3 4 5


Bulanan X X


Tahunan X X X

X X

f. Tingkat UAPA ke Departemen Keuangan c.q. Ditjen Perbendaharaan (Unaudited) No. 1 2 3 4

Jenis Laporan/ ADK LRA3) Neraca CaLK ADK5)

Bulanan

Periode Pelaporan Triwulanan Semesteran X X X X X

Tahunan X X X

g. Tingkat UAPA ke Departemen Keuangan c.q. Ditjen Perbendaharaan (Audited) No. 1 2 3 4

Jenis Laporan/ ADK LRA3) Neraca CaLK ADK5)

Bulanan

Periode Pelaporan Triwulanan Semesteran

Tahunan X X X X

Keterangan : X Jenis Laporan/ADK yang disampaikan. ¹)

LRA yang disampaikan terdiri dari LRA Belanja Format DIPA, LRA Pengembalian Belanja, LRA Pendapatan dan Hibah dan LRA Pengembalian Pendapatan dan Hibah yang disampaikan pada saat rekonsiliasi.

²)

BAR hasil rekonsiliasi antara UAPPA-W dengan Kanwil Ditjen PBN yang disampaikan oleh UAKPA yang ditunjuk/ditetapkan sebagai UAPPA-W sesuai dengan prosedur rekonsiliasi. Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan K/L - Halaman III.3

LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 3

LRA yang disampaikan meliputi LRA Satuan Kerja/Wilayah/Eselon 1/Kementerian Negara/Lembaga (semesteran dan tahunan), LRA Belanja, LRA Pengembalian Belanja, LRA Pendapatan, LRA Pengembalian Pendapatan.

4

Neraca yang disampaikan adalah neraca bulan Maret, Juni, September dan Desember.

5

ADK yang disampaikan adalah ADK selama triwulan I (Januari s.d. Maret), triwulan II (April s.d. Juni), triwulan III (Juli s.d. September), dan triwulan IV (Oktober s.d. Desember).

)

)

)

II. PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Semester I 1. LRA Kementerian Negara/Lembaga Semester I disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA UAPPA-E1 Semester I lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 2. LRA UAPPA-E1 Semester I disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA Semester I UAKPA di bawah eselon I, LRA Semester I UAKPA dengan pola pengelolaan keuangan BLU, LRA Semester I UAPPA-W, dan LRA Semester I UAPPA-W Dekonsentarasi/Tugas Pembantuan Semester I. 3. LRA UAPPA-W Semester I disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA UAKPA Semester I lingkup wilayah yang bersangkutan. 4. LRA UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Semester I disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Semester I lingkup wilayah yang bersangkutan. B. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahunan 1.

2.

3. 4.

LRA Tahunan Kementerian Negara/Lembaga disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA UAPPA-E1 Tahunan lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. LRA Tahunan UAPPA-E1 disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA Tahunan UAKPA di bawah eselon I, LRA Tahunan UAKPA dengan pola pengelolaan keuangan BLU, LRA Tahunan UAPPA-W, dan LRA Tahunan UAPPA-W Dekonsentarasi/Tugas Pembantuan. LRA UAPPA-W Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA Tahunan UAKPA lingkup wilayah yang bersangkutan. LRA Tahunan UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA Tahunan UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan lingkup wilayah yang bersangkutan.



C. Neraca per 30 Juni 2XX1 1. 2.

3. 4.

Neraca Kementerian Negara/Lembaga per 30 Juni 2XX1 berdasarkan hasil penggabungan neraca UAPPA-E1 per 30 Juni. Neraca UAPPA-E1 per 30 Juni 2XX1 disusun berdasarkan hasil penggabungan neraca UAKPA di bawah eselon I, LRA UAKPA dengan pola pengelolaan keuangan BLU, Neraca UAPPA-W, dan neraca UAPPA-W dekonsentrasi/tugas pembantuan per 30 Juni. Neraca UAPPA-W per 30 Juni 2XX1 disusun berdasarkan hasil penggabungan neraca UAKPA per 30 Juni. Neraca UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan per 30 Juni 2XX1 disusun berdasarkan hasil penggabungan neraca UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan per 30 Juni.

D. Neraca per 31 Desember 2XX1 1. 2.

3. 4.

Neraca Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2XX1 disusun berdasarkan hasil penggabungan neraca UAPPA-E1 per 31 Desember. Neraca UAPPA-E1 per 31 Desember 2XX1 disusun berdasarkan hasil penggabungan Neraca UAKPA di bawah eselon I, LRA UAKPA dengan pola pengelolaan keuangan BLU, Neraca UAPPA-W, dan neraca UAPPA-W dekonsentrasi/tugas pembantuan per 31 Desember. Neraca UAPPA-W per 31 Desember 2XX1 disusun berdasarkan hasil penggabungan Neraca UAKPA per 31 Desember. Neraca UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan per 31 Desember 2XX1 disusun berdasarkan hasil penggabungan Neraca UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan per 31 Desember.

III. PEREKAMAN, VERIFIKASI DAN REKONSILIASI A. Tingkat Satuan Kerja (UAKPA)/UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan 1. Perekaman dokumen sumber berupa: a. Dokumen Estimasi Pendapatan yang Dialokasikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), DIPA Luncuran, serta Lampiran RKAKL formulir 4.2 (uraian anggaran pendapatan per akun pendapatan) b. Dokumen penerimaan anggaran: Dokumen sumber penerimaan anggaran adalah Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang disertai dengan: - Surat Setoran Pajak (SSP)/dokumen sejenis, atau - Surat Setoran Bea Cukai (SSBC)/dokumen sejenis, atau - Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), atau - Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB), atau - Surat Tanda Setoran (STS), atau - Dokumen penerimaan lainnya yang dipersamakan.



c. Dokumen pelaksanaan anggaran: - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), - Revisi DIPA, - DIPA Luncuran, - Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) atau RKAKL Formulir 1.5, - Revisi POK atau RKAKL Formulir 1.5, - Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA), - Dokumen pelaksanaan anggaran lainnya yang dipersamakan. d. Dokumen pengeluaran anggaran: - Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), - Surat Perintah Pengesahan dan Pembukuan (SP3), - Dokumen pengeluaran anggaran lainnya yang dipersamakan. 2. Proses perekaman tersebut menghasilkan register transaksi untuk diverifikasi dengan dokumen sumbernya, sehingga seluruh transaksi dipastikan sudah diproses sesuai dengan dokumen sumber yang ada. Disamping itu, petugas akuntansi keuangan melakukan penerimaan ADK dalam bentuk jurnal transaksi BMN. Selanjutnya dilakukan proses posting untuk menghasilkan buku besar. 3. Laporan keuangan beserta ADK dikirim ke KPPN untuk dilakukan rekonsiliasi dengan data yang ada di KPPN. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR). BAR tersebut akan menjadi salah satu dokumen dalam rekonsiliasi antara UAPPA-W dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan. 4. Setiap bulan UAKPA melakukan pengiriman ADK, LRA, dan neraca ke tingkat UAPPA-W dan UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan berikut BAR. Sedangkan untuk UAKPA kantor pusat hanya melakukan pengiriman ke UAPPA-E1. 5. UAKPA yang ditunjuk sebagai UAPPA-W, pada saat rekonsiliasi dengan KPPN untuk bulan Mei, Agustus, November 2XX1 dan Februari 2XX2, harus melampirkan BAR UAPPA-W hasil rekonsiliasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan. 6. Apabila UAPPA-W belum terbentuk pada Dinas Pemerintah Daerah maka UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca ke UAPPA-E1 beserta ADK sesuai jadual penyampaian. 7. Pengenaan sanksi bagi UAKPA dan UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor Per-19/PB/2008.

8. Setiap semester UAKPA menyusun Laporan Keuangan lengkap sebagaimana ilustrasi pada lampiran IVa. Laporan Keuangan tersebut disampaikan ke UAPPA-W/UAPPA-E1 disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh KPA/kepala satker. 9. Jadual pengiriman laporan keuangan sebagaimana terlampir pada lampiran V Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini.



B. Tingkat Wilayah (UAPPA-W)/UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan 1. Laporan keuangan tingkat wilayah (UAPPA-W) adalah laporan keuangan hasil penggabungan ADK tingkat satuan kerja (UAKPA) lingkup wilayah yang bersangkutan. 2. Setiap bulan UAPPA-W dan UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan melakukan pengiriman ADK, LRA, dan Neraca ke tingkat UAPPA-E1 untuk dilakukan penggabungan dan setiap triwulan disertai dengan BAR. 3. Laporan keuangan tingkat wilayah (UAPPA-W) beserta ADK setiap triwulan harus dikirim ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk dilakukan proses rekonsiliasi dengan data yang ada di Kanwil Ditjen Perbendaharaan. BAR pada tingkat satuan kerja dengan KPPN dapat digunakan sebagai salah satu bahan rekonsiliasi antara UAPPA-W dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan. 4. UAPPA-W dan UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan melakukan penelusuran jika terdapat perbedaan data pada proses rekonsiliasi. Apabila terjadi kesalahan pada satuan kerja, UAPPA-W meminta satuan kerja terkait untuk mengoreksi dan melakukan pengiriman ulang. Selanjutnya UAPPA-W dan UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan melakukan penggabungan ulang dan melakukan pengiriman ke UAPPA-E1. 5. Pengenaan sanksi bagi UAPPA-W dan UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan diatur dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor Per19/PB/2008. 6. Setiap semester UAPPA-W dan UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan menyusun Laporan Keuangan lengkap sebagaimana ilustrasi pada lampiran IVb, untuk kemudian disampaikan ke UAPPA-E1 disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh penanggung jawab UAPPA-W. 7. Jadual penggabungan, rekonsiliasi dan pengiriman laporan keuangan sebagaimana terlampir pada lampiran V Peraturan Dirjen Perbendaharaan. C. Tingkat Eselon I (UAPPA-E1) 1. Laporan keuangan tingkat eselon I (UAPPA-E1) adalah laporan keuangan hasil penggabungan laporan keuangan tingkat satuan kerja (UAKPA) di bawah eselon 1 dan laporan keuangan tingkat wilayah (UAPPA-W)/UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, lingkup eselon I yang bersangkutan, termasuk satuan kerja yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). 2. Setiap bulan UAPPA-E1 melakukan pengiriman ADK, LRA, dan Neraca ke tingkat UAPA untuk dilakukan penggabungan. 3. UAPPA-E1 dapat melakukan rekonsiliasi dengan Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Berita Acara Rekonsiliasi tingkat UAKPA satuan kerja pusat dan/atau UAPPA-W dapat dijadikan salah satu bahan rekonsiliasi dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. 4. UAPPA-E1 melakukan penelusuran jika terdapat perbedaan data hasil proses rekonsiliasi. Apabila terdapat kesalahan, UAPPA-E1 menyampaikan kepada UAKPA melalui UAPPA-W terkait untuk melakukan perbaikan dan mengirim ulang data perbaikan secara berjenjang. Selanjutnya UAPPA-E1 melakukan penggabungan ulang dan melakukan penggiriman ke UAPA. 5. Setiap semester UAPPA-E1 menyusun Laporan Keuangan lengkap sebagaimana ilustrasi pada lampiran IVc, untuk kemudian disampaikan ke Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan K/L - Halaman III.7


UAPA disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh penanggung jawab UAPPA-E1. 6. Jadual penggabungan, rekonsiliasi dan pengiriman laporan keuangan sebagaimana terlampir pada lampiran V Peraturan Dirjen Perbendaharaan ini. D. Tingkat Kementerian Negara/Lembaga (UAPA) 1. Laporan keuangan tingkat kementerian negara/lembaga (UAPA) adalah laporan keuangan hasil penggabungan laporan keuangan eselon I (UAPPA-E1) lingkup kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. 2. Setiap triwulan UAPA melakukan penggiriman ADK, LRA dan neraca kepada Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. 3. UAPA melakukan rekonsiliasi dengan Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan setiap akhir semester. BAR tingkat UAKPA satuan kerja pusat dan/atau UAPPA-W/UAPPA-E1 dapat dijadikan salah satu bahan rekonsiliasi dengan Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. 4. UAPA melakukan penelusuran jika terdapat perbedaan data pada proses rekonsiliasi. Apabila terdapat kesalahan, UAPA menyampaikan kepada UAKPA melalui UAPPA-E1 terkait untuk melakukan perbaikan dan mengirim ulang data perbaikan secara berjenjang. Selanjutnya UAPA melakukan penggabungan dan rekonsiliasi ulang dengan Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. 5. Setiap semester UAPA menyusun Laporan Keuangan lengkap sebagaimana ilustrasi pada lampiran IVd. Laporan Keuangan tersebut disampaikan ke Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan disertai dengan Pernyataan Telah Direviu yang ditandatangani oleh Aparat Pengawas Intern serta Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga. 6. Jadual penggabungan, rekonsiliasi dan pengiriman sebagaimana terlampir pada lampiran V Peraturan Dirjen Perbendaharaan. IV. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan, dengan ketentuan sebagai berikut: A. LRA Triwulan I dan Neraca per 31 Maret selambat-lambatnya tanggal 9 Mei tahun anggaran berjalan; B. LRA semester I, Neraca per 30 Juni, dan Catatan atas Laporan Keuangan selambat-lambatnya tanggal 26 Juli tahun anggaran berjalan; C. LRA Triwulan III dan Neraca per 30 September selambat-lambatnya tanggal 9 November tahun anggaran berjalan; D. LRA Tahunan, Neraca per 31 Desember, dan Catatan atas Laporan Keuangan selambat-lambatnya tanggal terakhir di bulan Februari setelah tahun anggaran berakhir; Untuk memenuhi target penyampaian laporan keuangan di atas, disampaikan jadual pengiriman laporan dari tingkat satuan kerja (UAKPA) sampai dengan tingkat kementerian negara/lembaga (UAPA) sesuai dengan Lampiran V Peraturan Dirjen Perbendaharaan. Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan K/L - Halaman III.8


V.

LAIN-LAIN Hal lain yang perlu diperhatikan untuk kelengkapan pengungkapan (full disclosure) dan keakuratan data laporan keuangan, yaitu: A. Kementerian negara/lembaga yang menggunakan anggaran pembiayaan dan perhitungan (BA 062 Subsidi dan BA 069 Belanja Lain-lain) disamping menyampaikan laporan keuangan bagian anggarannya juga menyampaikan laporan keuangan bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan yang digunakan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dengan tembusan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; B. Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki satker BLU harus melampirkan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yang disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. C. Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebanyak 3 (tiga) set disertai softcopy laporan keuangan tersebut yang berupa data pengiriman (beserta Register Pengirimannya), back up, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (disarankan dalam format pdf).

VI.

ISI CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca kementerian negara/lembaga dengan penjelasan atas laporan yang memuat:

disertai

A. Penjelasan Umum A.1. Dasar Hukum A.2. Kebijakan Teknis A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan A.4. Kebijakan Akuntansi B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran B.1. Penjelasan Umum LRA B.2. Penjelasan Per Pos LRA B.3. Catatan Penting/Pengungkapan Lainnya C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca C.1. Posisi Keuangan secara umum C.2. Penjelasan Per Pos Neraca C.3. Catatan Penting/Pengungkapan Lainnya D. Informasi tambahan bila diperlukan

VII. POS-POS LAPORAN KEUANGAN Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca kementerian negara/lembaga setidak-tidaknya meliputi: A. Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 1.

Pendapatan: a. Penerimaan Perpajakan *) Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan K/L - Halaman III.9


b. Penerimaan Negara Bukan Pajak c. Penerimaan Hibah 2.

Belanja Negara: a. Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja: 1) Belanja Pegawai 2) Belanja Barang 3) Belanja Modal 4) Belanja Pembayaran Kewajiban Utang *) 5) Belanja Subsidi *) 6) Belanja Hibah *) 7) Belanja Bantuan Sosial 8) Belanja Lain-lain b. Transfer ke Daerah *) : 1) Transfer Dana Perimbangan 2) Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

3.

Pembiayaan *): a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan

B. Pos-Pos Neraca: 1. Aset Lancar terdiri dari: a. Kas dan Setara Kas 1) Kas di Bendahara Pengeluaran 2) Kas di Bendahara Penerimaan 3) Kas pada Badan Layanan Umum b. Piutang: 1) Piutang Pajak *); 2) Piutang Bukan Pajak; 3) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran; 4) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi; 5) Bagian Lancar Investasi Permanen *); 6) Uang Muka Belanja; 7) Piutang; 8) Piutang dari Kegiatan Operasional BLU; 9) Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU; c. Investasi Jangka Pendek: 1) Investasi dalam Deposito; 2) Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara *); 3) Investasi Jangka Pendek BLU; 4) Investasi Jangka Pendek Lainnya *). d. Persediaan 1) Persediaan 2) Persediaan BLU 2. Investasi Jangka Panjang : a. Investasi Non Permanen 1) Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah*); 2) Dana Restrukturisasi Perbankan*); 3) Dana Bergulir; Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan K/L - Halaman III.10


4) Investasi dalam Obligasi*); 5) Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan*); 6) Investasi Non Permanen BLU; 7) Investasi Non Permanen Lainnya. b. Investasi Permanen 1) Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah*); 2) Investasi Permanen BLU; 3) Investasi Permanen Lainnya. 3. Aset Tetap: a. Tanah; b. Peralatan dan Mesin; c. Gedung dan Bangunan; d. Jalan, Irigasi dan Jaringan; e. Aset Tetap Lainnya; f. Konstruksi Dalam Pengerjaan; g. Tanah BLU; h. Peralatan dan Mesin BLU; i. Gedung dan Bangunan BLU; j. Jalan, Irigasi dan Jaringan BLU; k. Aset Tetap Lainnya BLU; l. Konstruksi Dalam Pengerjaan BLU; 4. Aset Lainnya: a. Tagihan Penjualan Angsuran; b. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi; c. Tagihan Penjualan Angsuran BLU; d. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU; e. Kemitraan dengan Pihak Ketiga; f. Aset Tak Berwujud; g. Aset Tak Berwujud BLU; h. Aset Lain-lain; i. Aset Yang Dibatasi Penggunaannya; j. Dana Penjaminan; k. Aset Lain-lain BLU. 5. Kewajiban Jangka Pendek: a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga *); b. Utang Kepada Pihak Ketiga; c. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan *); d. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang *); e. Utang Biaya Pinjaman *); f. Utang Subsidi *); g. Utang Surat Perbendaharaan Negara *); h. Uang Muka Rekening Khusus *); i. Uang Muka *); j. Uang Muka dari KPPN; k. Pendapatan yang Ditangguhkan; l. Utang Kepada KUN; m. Utang Jangka Pendek Lainnya *). Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan K/L - Halaman III.11


6. Kewajiban Jangka Panjang *): a. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan ; b. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Non Perbankan; c. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Obligasi; d. Utang Kepada Dana Pensiun dan THT; e. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya; f. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan; g. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan; h. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya. 7. Ekuitas Dana Lancar: a. Cadangan Piutang; b. Cadangan Persediaan; c. Pendapatan Yang Ditangguhkan; d. Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek *); e. Selisih Kurs *). 8. Ekuitas Dana Investasi: a. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang *); b. Diinvestasikan dalam Aset Tetap; c. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya; d. Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang *). 9. Ekuitas Dana Cadangan a. Diinvestasikan dalam Dana Cadangan *).

Catatan: *) Khusus Departemen Keuangan dan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan serta Departemen tertentu.



VIII.

RINCIAN LAPORAN KEUANGAN A. Laporan Keuangan kementerian negara/lembaga yang harus disampaikan adalah sebagai berikut: 1. Laporan Keuangan Tahunan a. Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga No.

Nama Laporan

1

Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga - Tahunan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN—Menurut Jenis Satuan Kerja Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN—Menurut Fungsi, Subfungsi, Program

2

3

4

5

Kode Laporan LRAKT LRBKW 01*)

LRPKW 01*)

LRBKW 01a*)

LRBKW 01d*)

b. Neraca Kementerian Negara/Lembaga No. 1

Nama Laporan Neraca

Kode Laporan NSAIKPT

c. Lampiran-lampiran No.

Nama Laporan

1

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui BUN Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN—Menurut Satuan Kerja Pusat – Wilayah Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN—Menurut Sumber Dana dan Kegiatan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga

2 3

4

5

6

Kode Laporan LRBKW 02*) LRBKW 03*) LRBKW 01b*)

LRBKW 01c*)

LRPK W02*)

LRPK W03*)



7

8

melalui BUN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN—Menurut Jenis Satuan Kerja Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN—Menurut Satuan Kerja Pusat – Wilayah

LRPK W01a*)

LRPK W01b*)

2. Laporan Keuangan Semesteran a. Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

No.

Nama Laporan

1

Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga – Semester Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN—Menurut Jenis Satuan Kerja Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN—Menurut Fungsi, Subfungsi, Program

2

3

4

5

Kode Laporan LRAKS LRBKW 01*)

LRPKW 01*)

LRBKW 01a*)

LRBKW 01d*)

b. Neraca Kementerian Negara/Lembaga No. 1

Nama Laporan Neraca

KodeLaporan NSAIKPS

c. Lampiran-lampiran

No.

Nama Laporan

1

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui BUN Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN—Menurut Satuan Kerja Pusat – Wilayah Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN—Menurut Sumber Dana dan Kegiatan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah

2 3

4

5

Kode Laporan LRBKW 02*) LRBKW 03*) LRBKW 01b*)

LRBKW 01c*)

LRPK W02*)



6

7

8

Pendapatan dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Kementerian Negara/Lembaga melalui BUN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN—Menurut Jenis Satuan Kerja Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan Kementerian Negara/Lembaga melalui KPPN dan BUN—Menurut Satuan Kerja Pusat – Wilayah

LRPK W03*)

LRPK W01a*)

LRPK W01b*)



B. Laporan Keuangan Eselon I yang harus disampaikan adalah: 1. Laporan Keuangan Tahunan a. Laporan Realisasi Anggaran Eselon I No.

Nama Laporan

1 2

Laporan Realisasi Anggaran Eselon I – Tahunan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Eselon I melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Eselon I melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Eselon I melalui KPPN dan BUN menurut Jenis Satuan Kerja

3

4

Kode Laporan LRAET LRBEW 01 LRPE.W 01

LRBEW 01a

b. Neraca Eselon I No. 1

Nama Laporan Neraca

KodeLaporan NSAIET

c. Lampiran-lampiran No . 1 2 3 4

5

6

7

8

9

Nama Laporan Neraca Percobaan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Eselon I melalui KPPN Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Eselon I melalui BUN Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Eselon I melalui KPPN dan BUN menurut Satuan Kerja Pusat – Wilayah Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Eselon I melalui KPPN dan BUN menurut Sumber Dana dan Kegiatan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Eselon I melalui KPPN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Eselon I melalui BUN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan Eselon I melalui KPPN dan BUN menurut Satuan Kerja-Pusat Wilayah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan Eselon I melalui KPPN dan BUN menurut Jenis Satuan Kerja

Kode Laporan NPSAIET LRBEW 02 LRBEW 03 LRBEW 01b

LRBEW 01c

LRPE.W02

LRPE.W03

LRPE.W01a

LRPE.W01b



2. Laporan Keuangan Semesteran a. Laporan Realisasi Anggaran Eselon I No.

Nama Laporan

1 2

Laporan Realisasi Anggaran Eselon I – Semesteran Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Eselon I melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Eselon I melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Eselon I melalui KPPN dan BUN menurut Jenis Satuan Kerja

3

4

Kode Laporan LRAES LRBEW 01 LRPE.W01

LRBEW 01a

b. Neraca Eselon I

No. 1

Nama Laporan Neraca

Kode Laporan NSAIES


Nama Laporan

1

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Eselon I melalui KPPN Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Eselon I melalui BUN Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Eselon I melalui KPPN dan BUN menurut Satuan Kerja Pusat – Wilayah Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Eselon I melalui KPPN dan BUN menurut Sumber Dana dan Kegiatan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Eselon I melalui KPPN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Eselon I melalui BUN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan Eselon I melalui KPPN dan BUN menurut Satuan Kerja-Pusat Wilayah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan Eselon I melalui KPPN dan BUN menurut Jenis Satuan Kerja

2 3

4

5

6

7

8

Kode Laporan LRBEW 02 LRBEW 03 LRBEW 01b

LRBEW 01c

LRPE.W02

LRPE.W03

LRPE.W01a

LRPE.W01b



C. Laporan Keuangan Wilayah yang harus disampaikan adalah: 1. Laporan Keuangan Tahunan a. Laporan Realisasi Anggaran Wilayah No.

Nama Laporan

1 2

Laporan Realisasi Anggaran Wilayah– Tahunan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Wilayah melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Wilayah melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Belanja menurut Jenis Satuan Kerja Belanja Wilayah melalui KPPN dan BUN

3

4

Kode Laporan LRAWT LRBWW 01 LRPW.W 01

LRBWW 01b

b. Neraca Wilayah No. 1

Nama Laporan Neraca

Kode Laporan NSAIWT


Nama Laporan

1 2

Neraca Percobaan Laporan Realisasi Anggaran Wilayah– Tahunan Belanja Menurut Eselon I Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Wilayah melalui KPPN Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Wilayah melalui BUN Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Menurut Eselon I Belanja Wilayah melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Belanja menurut Sumber Dana dan Kegiatan Belanja Wilayah melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Belanja menurut Eselon I dan Jenis Satuan Kerja Belanja Wilayah melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Wilayah melalui KPPN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Wilayah melalui BUN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan

3 4 5

6

7

8

9

10

Kode Laporan NPSAIWT LRAWTa LRBWW 02 LRBWW 03 LRBWW 01a

LRBWW 01c

LRBWW 01d

LRPW.W02

LRPW.W03

LRPW.W01a



11

12

13

Hibah Menurut Eselon I Pendapatan dan Hibah Wilayah melalui KPPN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah menurut Jenis Satuan Kerja Pendapatan Wilayah melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah menurut Sumber Dana dan Kegiatan Pendapatan Wilayah melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Menurut Eselon I dan Jenis Satuan Kerja Pendapatan dan Hibah Wilayah melalui KPPN

LRPW.W01b

LRPW.W01c

LRPW.W01d

2. Laporan Keuangan Semesteran a. Laporan Realisasi Anggaran Wilayah

No.

Nama Laporan

1 2

Laporan Realisasi Anggaran Wilayah– Semesteran Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Wilayah melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Wilayah melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Belanja menurut Jenis Satuan Kerja Belanja Wilayah melalui KPPN dan BUN

3

4

Kode Laporan LRAWS LRBWW 01 LRPW.W01

LRBWW 01b

b. Neraca Wilayah No. 1

Nama Laporan Neraca

Kode Laporan NSAIWS




Nama Laporan

1

Laporan Realisasi Anggaran Wilayah– Semesteran Belanja Menurut Eselon I Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Wilayah melalui KPPN Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Wilayah melalui BUN Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Menurut Eselon I Belanja Wilayah melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Belanja menurut Sumber Dana dan Kegiatan Belanja Wilayah melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Belanja menurut Eselon I dan Jenis Satuan Kerja Belanja Wilayah melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Wilayah melalui KPPN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Wilayah melalui BUN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Menurut Eselon I Pendapatan dan Hibah Wilayah melalui KPPN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah menurut Jenis Satuan Kerja Pendapatan Wilayah melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah menurut Sumber Dana dan Kegiatan Pendapatan Wilayah melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Menurut Eselon I dan Jenis Satuan Kerja Pendapatan dan Hibah Wilayah melalui KPPN

2 3 4

5

6

7

8

9

10

11

12

Kode Laporan LRAWSa LRBWW 02 LRBWW 03 LRBWW 01a

LRBWW 01c

LRBWW 01d

LRPW.W02

LRPW.W03

LRPW.W01a

LRPW.W01b

LRPW.W01c

LRPW.W01d



D. Laporan Keuangan Satuan Kerja yang harus disampaikan adalah: 1. Laporan Keuangan Tahunan a. Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja

No.

Nama Laporan

1 2

Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja– Tahunan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Satuan Kerja melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Satuan Kerja melalui KPPN dan BUN

3

Kode Laporan LRAST LRBSW 01 LRPS.W 01

b. Neraca Satuan Kerja

No. 1

Nama Laporan Neraca

Kode Laporan NSAIST

c. Lampiran-lampiran

No.

Nama Laporan

1 2

Neraca Percobaan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Satuan Kerja melalui KPPN Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Satuan Kerja melalui BUN Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Satuan Kerja melalui KPPN dan BUN menurut format DIPA Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Satuan Kerja melalui KPPN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Satuan Kerja melalui BUN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Satuan Kerja melalui KPPN Menurut Program Kegiatan

3 4

5

6

7

Kode Laporan NPSAIST LRBSW 02 LRBSW 03 LRBSDW 01

LRPS.W02

LRPS.W03

LRPS.W01a



2. Laporan Keuangan Semesteran a. Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja

No.

Nama Laporan

1

Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja– Semesteran Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Satuan Kerja melalui KPPN dan BUN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Satuan Kerja melalui KPPN dan BUN

2 3

Kode Laporan LRASS LRBSW 01 LRPS.W 01

b. Neraca Satuan Kerja No. 1

Nama Laporan Neraca

Kode Laporan NSAISS


Nama Laporan

1

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Satuan Kerja melalui KPPN Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Satuan Kerja melalui BUN Laporan Realisasi Anggaran Belanja Belanja Satuan Kerja melalui KPPN dan BUN menurut format DIPA Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Satuan Kerja melalui KPPN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Satuan Kerja melalui BUN Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Pendapatan dan Hibah Satuan Kerja melalui KPPN Menurut Program Kegiatan

2 3

4

5

6

Kode Laporan LRBSW 02 LRBSW 03 LRBSDW 01

LRPS.W02

LRPS.W03

LRPS.W01a



IX. PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA Transaksi BMN diproses melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) yang merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI). A. JENIS DAN PERIODE PELAPORAN BMN Jenis laporan yang harus disampaikan dan periode penyampaian diatur sebagai berikut : 1. Tingkat UAKPB ke tingkat UAKPA No.

Uraian

1

ADK Laporan Barang Kuasa Pengguna Intrakomtabel Laporan Barang Kuasa Pengguna Ekstrakomtabel Laporan Kuasa PenggunaKonstruksi Dalam Pengerjaan Laporan Kuasa PenggunaPersediaan Laporan Kuasa Pengguna-Aset Tak Berwujud Catatan atas Laporan BMN (CaLBMN)

2 3 4 5 6 7

Bulanan X

Periode Pelaporan Semesteran Tahunan X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Tingkat UAKPB/UAKPB Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan ke tingkat KPKNL dalam rangka rekonsiliasi: No.

Uraian

1 2 3

ADK Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) CaLBMN

Periode Pelaporan Semesteran Tahunan X X X X X

3. Tingkat UAKPB ke tingkat UAPPB-W/UAPPB-E1 No.

Uraian

1 2 3 4

ADK Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Laporan Kondisi Barang (LKB) CaLBMN

Periode Pelaporan Semesteran Tahunan X X X X X X



4. Tingkat UAKPB Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan ke tingkat UAPPB-E1 No.

Uraian

1 2 3 4

ADK Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Laporan Kondisi Barang (LKB) CaLBMN

Periode Pelaporan Semesteran Tahunan X X X X X X

5. Tingkat UAPPB-W/UAPPB-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan ke tingkat UAPPB-E1 No.

Uraian

1 2

ADK Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah (LBPPW) Laporan Kondisi Barang (LKB) CaLBMN

3 4 6.

Periode Pelaporan Semesteran Tahunan X X

X

X

X X

Tingkat UAPPB-W/UAPPB-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan ke tingkat Kanwil Ditjen Kekayaan Negara dalam rangka rekonsiliasi: No. 1 2 3

Periode Pelaporan Semesteran Tahunan X -

Uraian ADK Laporan Barang Pembantu Wilayah (LBPPW) CaLBMN

Pengguna

X

X

X

X

7. Tingkat UAPPB-E1 ke tingkat UAPB No.

Uraian

1 2

ADK Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I (LBPPE1) Laporan Kondisi Barang (LKB) CaLBMN

3 4


X

X

X X

8. Tingkat UAPPB-E1 ke tingkat Ditjen Kekayaan Negara dalam rangka rekonsiliasi: No.

Uraian

1 2

ADK Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I (LBPPE1) Laporan Kondisi Barang (LKB) CaLBMN

3 4


X

X

X X



9. Tingkat UAPB ke Ditjen Kekayaan Negara No.

Uraian

1 2

ADK Laporan Barang Pengguna (LBP)

3 4

Laporan Kondisi Barang (LKB) CaLBMN

Periode Pelaporan Semesteran Tahunan X X X

X X X

B. KETENTUAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA 1. Laporan Barang Milik Negara Semesteran a. Laporan Barang Pengguna Semester I dan II disusun berdasarkan hasil penggabungan Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Semester I dan II. b. Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon 1 Semester I dan II disusun berdasarkan hasil penggabungan Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah/Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dan Laporan Barang Kuasa Pengguna satker kantor pusat Semester I dan II. c. Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah Semester I dan II disusun berdasarkan hasil penggabungan Laporan Barang Kuasa Pengguna Satker kantor daerah Semester I dan II. d. Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Semester I dan II disusun berdasarkan hasil penggabungan Laporan Barang Kuasa Pengguna Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Semester I dan II. e. Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I dan II disusun berdasarkan proses perekaman transaksi barang Semester I dan II termasuk saldo awal. f. Laporan Barang Kuasa Pengguna Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Semester I dan II disusun berdasarkan proses perekaman transaksi barang Semester I dan II termasuk saldo awal yang dananya bersumber dari Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan. g. UAKPB yang memiliki UAPKPB menggabungkan Laporan Barang Kuasa Pembantu Pengguna Semester I dan II untuk menghasilkan Laporan Barang Pengguna Semester I dan II. 2. Laporan Barang Milik Negara Tahunan a. Laporan Barang Pengguna Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon 1 Tahunan. b. Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon 1 Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah/Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dan Laporan Barang Kuasa Pengguna satker pusat. c. Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan. d. Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan Laporan Barang Kuasa Pengguna Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Tahunan. Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan K/L - Halaman III.25


e. Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan disusun berdasarkan akumulasi saldo awal, mutasi tambah tahun anggaran berjalan, dan mutasi berkurang tahun anggaran berjalan. f. Laporan Barang Kuasa Pengguna Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Tahunan disusun berdasarkan akumulasi saldo awal, mutasi tambah tahun anggaran berjalan, dan mutasi berkurang tahun anggaran berjalan. g. UAKPB yang memiliki UAPKPB menggabungkan Laporan Barang Kuasa Pembantu Pengguna Tahunan untuk menghasilkan Laporan Barang Pengguna Tahunan. 3. Hal lain yang perlu diperhatikan untuk kelengkapan pengungkapan (full disclosure) dan keakuratan data laporan BMN, yaitu: a. Kementerian negara/lembaga pengguna anggaran pembiayaan dan perhitungan (BA 062 [Subsidi dan Transfer] dan BA 069 [Belanja Lain-lain]) yang menghasilkan BMN dilaporkan dalam neraca bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan; b. Dalam rangka meyakini keandalan data persediaan, setiap akhir semester UAKPB melakukan opname fisik barang persediaan. C. VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA BARANG MILIK NEGARA 1. Tingkat Satuan Kerja (UAKPB) Petugas akuntansi memproses dokumen sumber transaksi BMN untuk menghasilkan data transaksi BMN, Laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Bersejarah, Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Persediaan, Laporan Barang Kuasa Pengguna Konstruksi Dalam Pengerjaan, Laporan Kondisi Barang, Kartu Identitas Barang , Daftar Barang Ruangan, dan Daftar Barang Lainnya. Register Transaksi Harian diverifikasi dengan dokumen sumber, untuk memastikan bahwa seluruh transaksi sudah diproses sesuai dengan dokumen sumber yang ada. Laporan Barang Kuasa Pengguna beserta ADK setiap semester dan tahunan dikirim ke tingkat UAPPBW/UAPPB-E1 untuk dilakukan penggabungan data. Petugas akuntansi memproses hasil penertiban aset yang dilaksanakan oleh tim penertiban aset dengan melakukan koreksi nilai melalui transaksi perubahan nilai koreksi tim penertiban aset. Koreksi yang dilakukan tidak akan merubah posisi aset didalam laporan barang kuasa pengguna, yaitu jika sebelum penertiban, aset tersebut mempunyai nilai diatas kapitalisasi (intrakomptabel) dan setelah dilakukan penertiban, aset tersebut mempunyai nilai dibawah kapitalisasi (ekstrakomptabel) tetap akan terlaporkan dalam laporan barang kuasa pengguna intrakomptabel atau sebaliknya. Transaksi Perolehan melalui Transfer masuk dan Hibah masuk tidak menjadikan BMN tersebut secara otomatis tercatat kedalam laporan barang kuasa pengguna intrakomptabel, tetapi BMN tersebut akan tercatat sesuai dengan nilai perolehannya (nilai kapitalisasi). UAKPB Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan menyampaikan LBKP beserta ADK ke UAPPB-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan setiap semester dan tahunan. Untuk menjaga keandalan Laporan Barang dan Laporan Keuangan, UAKPB bersama UAKPA melakukan rekonsiliasi internal. Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan K/L - Halaman III.26


2. Tingkat Wilayah (UAPPB-W) Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah divalidasi dengan Laporan Barang Kuasa Pengguna di lingkup UAPPB-W yang bersangkutan. Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan divalidasi dengan Laporan Barang Kuasa Pengguna Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan di lingkup UAPPB-W yang bersangkutan. Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah beserta ADK setiap semester dan tahunan disampaikan ke tingkat eselon I (UAPPB-E1) dan Kanwil Ditjen Kekayaan Negara di wilayah masing-masing. Penyampaian Laporan Barang oleh UAPPB-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan tidak perlu disertai ADK. Untuk menjaga keandalan Laporan Barang dan Laporan Keuangan, UAPPB-W bersama UAPPA-W melakukan rekonsiliasi internal. 3. Tingkat Eselon I (UAPPB-E1) Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I (UAPPB-E1) divalidasi dengan Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah (UAPPB-W) di lingkupnya dan juga Laporan Barang tingkat UAKPB di lingkup UAPPB-E1 yang bersangkutan, termasuk dana dekonsentrasi/tugas pembantuan yang disalurkan melalui propinsi/kabupaten/kota. Laporan Barang tingkat eselon I beserta ADK setiap semester dan tahunan disampaikan ke kementerian negara/lembaga (UAPB). Untuk menjaga keandalan Laporan Barang dan Laporan Keuangan, UAPPB-E1 bersama UAPPA-E1 melakukan rekonsiliasi internal. 4. Tingkat Kementerian Negara/Lembaga (UAPB) Laporan Barang tingkat Kementerian Negara/Lembaga (UAPB) divalidasi dengan Laporan Barang Eselon I (UAPPB-E1) di lingkupnya. Untuk menjaga keandalan Laporan Barang dan Laporan Keuangan, UAPB bersama UAPA melakukan rekonsiliasi internal. Setiap semester kementerian negara/lembaga melakukan rekonsiliasi dengan Ditjen Kekayaan Negara, serta menyampaikan Laporan Barang Pengguna beserta ADK kepada Menteri Keuangan c.q. Dirjen Kekayaan Negara setiap semester dan tahunan. D. WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan Laporan Barang Pengguna kepada Menteri Keuangan c.q. Dirjen Kekayaan Negara, dengan ketentuan sebagai berikut : a. Laporan Barang Pengguna Semester I disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 20 Juli tahun anggaran berjalan; b. Laporan Barang Pengguna Semester II disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal 4 Februari setelah tahun anggaran berakhir; c. Laporan Barang Pengguna dan Laporan Kondisi Barang (LKB) selambatlambatnya pada tanggal 14 Februari setelah tahun anggaran berakhir; Jadual pengiriman Laporan Barang dari tingkat UAKPB sampai dengan tingkat UAPB diatur dalam lampiran V peraturan ini.



E. RINCIAN LAPORAN BARANG MILIK NEGARA 1. Laporan Barang Pengguna yang harus disampaikan adalah sebagai berikut: a. Laporan Barang Pengguna Semesteran No. 1 2 3

Nama Laporan Laporan Barang Pengguna Intrakomptabel per Kelompok Barang Kementerian Negara/Lembaga – Semesteran Laporan Barang-Barang Bersejarah per Kelompok Barang Kementerian Negara/Lembaga – Semesteran Laporan Persediaan Kementerian Negara/Lembaga – Semesteran

b. Laporan Barang Pengguna Tahunan No. 1 2 4 5

Nama Laporan Laporan Barang Pengguna Intrakomptabel per Kelompok Barang Kementerian Negara/Lembaga – Tahunan Laporan Barang-Barang Bersejarah per Kelompok Barang Kementerian Negara/Lembaga – Tahunan Laporan Kondisi Barang Kementerian Negara/Lembaga – Tahunan Laporan Kondisi Barang – Barang Bersejarah Kementerian Negara/Lembaga – Tahunan

2. Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I yang harus disampaikan adalah sebagai berikut: a. Laporan Barang Semesteran No.

Nama Laporan

1

Laporan Barang Pembantu Pengguna Intrakomptabel per Kelompok Barang Eselon I – Semesteran Laporan Barang-Barang Bersejarah per Kelompok Barang Eselon I – Semesteran Laporan Persediaan Eselon I – Semesteran

2 3

b. Laporan Barang Tahunan No.

Nama Laporan

1

Laporan Barang Pembantu Pengguna Intrakomptabel per Kelompok Barang Eselon I – Tahunan Laporan Barang-Barang Bersejarah per Kelompok Barang Eselon I – Tahunan Laporan Kondisi Barang Eselon I – Tahunan Laporan Kondisi Barang – Barang Bersejarah Eselon I – Tahunan

2 4 5

3. Laporan Barang wilayah yang harus disampaikan adalah sebagai berikut: a. Laporan Barang Semesteran No. 1 2

Nama Laporan Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah Intrakomptabel Per Sub Kelompok Barang Wilayah – Semesteran Laporan Barang-Barang Bersejarah Per Sub Kelompok Barang Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan K/L - Halaman III.28


3

Wilayah – Semesteran Laporan Persediaan Wilayah – Semesteran

b. Laporan Barang Tahunan No. 1 2 3 4

Nama Laporan Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah Intrakomptabel Per Sub Kelompok Barang Wilayah – Tahunan Laporan Barang-Barang Bersejarah Per Sub Kelompok Barang Wilayah – Tahunan Laporan Kondisi Barang Wilayah – Tahunan Laporan Kondisi Barang – Barang Bersejarah Wilayah – Tahunan

4. Laporan Barang satuan kerja yang harus disampaikan adalah sebagai berikut : a. Laporan Barang Tahunan No. 1 2 3 4

Nama Laporan Laporan Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel Per Sub-sub Kelompok Barang satuan kerja – Tahunan Laporan Barang-Barang Bersejarah Per Sub-sub Kelompok Barang satuan kerja – Tahunan Laporan Kondisi Barang satuan kerja – Tahunan Laporan Kondisi Barang – Barang Bersejarah satuan kerja – Tahunan

b. Laporan Barang Semesteran No. 1 2 3

Nama Laporan Laporan Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel Per Sub-sub Kelompok Barang satuan kerja – Semesteran Laporan Barang-Barang Bersejarah Per Sub-sub Kelompok Barang satuan kerja – Semesteran Laporan Persediaan satuan kerja – Semesteran


LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

JADUAL PENYUSUNAN DAN PENGIRIMAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Laporan Realisasi AnggaranTriwulan I dan Neraca Per 31 Maret Unit Organisasi

Terima

Proses dan Rekonsiliasi

Kirim

UAKPA

-

-

12 April 2XX1

Waktu Pengiriman

3 hari UAPPA-W

15 April 2XX1

5 hari

20 April 2XX1 3 hari

UAPPA-E1

23 April 2XX1

3 hari

26 April 2XX1 2 hari

UAPA

28 April 2XX1

8 hari

06 Mei 2XX1 1 hari

Menkeu cq. Dirjen PBN

07 Mei 2XX1

-

-

Laporan Keuangan Semester I Unit Organisasi

Terima


Kirim

UAKPA

-

-

10 Juli 2XX1

Waktu Pengiriman

2 hari UAPPA-W

12 Juli 2XX1

3 hari

15 Juli2XX1 2 hari

UAPPA-E1

17 Juli 2XX1

3 hari

20 Juli 2XX1 2 hari

UAPA

22 Juli 2XX1

3 hari

25 Juli 2XX1


26 Juli 2XX1

-

-

1 hari

Jadual Penyusunan dan Pengiriman LK K/L - Halaman V.1


Laporan Realisasi Anggaran Triwulan III dan Neraca Per 30 September Unit Organisasi

Terima


Kirim

UAKPA

-

-

12 Oktober 2XX1

Waktu Pengiriman

3 hari UAPPA-W

15 Oktober 2XX1

5 hari

20 Oktober 2XX1 3 hari

UAPPA-E1

23 Oktober 2XX1

6 hari

29 Oktober 2XX1 2 hari

UAPA

31 Oktober 2XX1

8 hari

08 November 2XX1


09 November2XX1

-

-


Kirim

1 hari

Laporan Keuangan Tahunan Unit Organisasi

Terima

UAKPA

-

UAPPA-W

20 Januari 2XX2 6 hari

23 Januari2XX2

Waktu Pengiriman 3 hari


UAPPA-E1

02 FebruarI2XX2

6 hari

08 Februari 2XX2 2 hari

UAPA


10 Februari2XX2 Tanggal terakhir FebruarI 2XX2

17 hari

-

Tanggal terakhir FebruarI 2XX2

1atau 2 hari

-

Keterangan • Laporan Keuangan yang disampaikan ke Unit Akuntansi di atasnya adalah Laporan Keuangan yang telah direkonsiliasi dengan KPPN, Kanwil Ditjen PBN dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Jadual Penyusunan dan Pengiriman LK K/L - Halaman V.2


• •

Proses dan Rekonsiliasi termasuk kegiatan penggabungan, rekonsiliasi dan pengiriman. Tahun 2XX1 adalah untuk tahun anggaran berjalan, Tahun 2XX2 adalah 1 (satu) tahun setelah tahun anggaran berakhir (tahun anggaran berikutnya).



JADUAL PENYUSUNAN DAN PENGIRIMAN LAPORAN BARANG KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA Laporan Barang Semester I Unit Organisasi

Terima

Proses

Kirim

UAKPB

-

-

05 Juli 2XX1

Waktu Pengiriman

2 hari UAPPB-W

07 Juli 2XX1

4 hari

11 Juli 2XX1 2 hari

UAPPB-E1

13 Juli 2XX1

2 hari

15 Juli 2XX1 2 hari

UAPB

17 Juli 2XX1

3 hari

20 Juli 2XX1

Menkeu cq. Dirjen KN

21 Juli 2XX1

-

-

1 hari

Laporan Barang Semester II Unit Organisasi

Terima

Proses

Kirim

UAKPB

-

-

10 Januari 2XX2

Waktu Pengiriman

5 hari UAPPB-W

15 Januari 2XX2

5 hari

20 Januari2XX2 3 hari

UAPPB-E1

23 Januari 2XX2

5 hari


UAPB

30 Januari 2XX2

5 hari



5 Februari 2XX2

-

-



Laporan Barang Tahunan Unit Organisasi

Terima

Proses

Kirim

UAKPB

-

-

14 Januari 2XX2

Waktu Pengiriman

5 hari UAPPB-W

19 Januari 2XX2

5 hari


UAPPB-E1

27 Januari 2XX2

7 hari


UAPB

11 hari

5 Februari 2XX2

14 Februari 2XX2

(termasuk pemutakhiran data BMN)


15 Februari 2XX2

-

1 hari -

Keterangan : • Tahun 2XX1 adalah untuk tahun anggaran berjalan, Tahun 2XX2 adalah untuk 1 (satu) tahun setelah tahun anggaran berakhir (tahun anggaran berikutnya).


LAMPIRAN VI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Laporan Barang Kuasa Pengguna ... Tahun 2XX1

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA /ESELON I/SATUAN KERJA... I. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemenfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara; 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER /PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara – Halaman VI. 1



II. LAPORAN BARANG 1. TANAH (131111) a. Tanah (1.01) Saldo Tanah pada Kementerian Negara/Lembaga/Eselon I/Satuan Kerja ... per ... sebesar Rp... Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal ... m2/Rp ... mutasi tambah ... m2/Rp... mutasi kurang ... m2/Rp... Mutasi tambah tanah tersebut meliputi: - Pembelian - Transfer masuk - Hibah (masuk) - Rampasan/sitaan - Penyelesaian Pembangunan - Pembatalan Penghapusan - Reklasifikasi Masuk - Bangun Serah Guna - Bangun Guna Serah - Pertukaran - Perolehan Lainnya - Pengembangan Nilai - Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas - Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi - Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset

Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp...

Mutasi kurang tanah tersebut meliputi: - Penghapusan - Transfer keluar - Hibah (keluar) - Pengurangan - Reklasifikasi keluar - Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas - Koreksi pencatatan - Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset - Penghentian BMN dari Penggunaan

Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp...

Dari jumlah di atas dalam proses ruislag/sengketa ... m2/Rp... Dari jumlah di atas yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat/hilang tetapi belum dihapuskan adalah ... m2/Rp...

2. PERALATAN DAN MESIN (131311) a. Alat Besar (2.01) Saldo BMN berupa Alat Besar pada Kementerian Negara/Lembaga/Eselon I/Satuan Kerja ... per ... sebesar Rp... Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal ... buah/unit/Rp... mutasi tambah ... buah/unit/Rp... mutasi kurang ... buah/unit/Rp... Mutasi tambah Alat Besar tersebut meliputi:



Laporan Barang Kuasa Pengguna ... Tahun 2XX1 - Pembelian - Transfer masuk - Hibah (masuk) - Rampasan/sitaan - Penyelesaian Pembangunan - Pembatalan Penghapusan - Reklasifikasi Masuk - Bangun Serah Guna - Bangun Guna Serah - Pertukaran - Perolehan Lainnya - Pengembangan Nilai - Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas - Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi - Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset

Intrakomptabel

Ekstrakomptabel



Mutasi kurang Alat Besar tersebut meliputi: -

Penghapusan Transfer keluar Hibah (keluar) Pengurangan Reklasifikasi keluar Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas Koreksi pencatatan Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset Penghentian BMN dari Penggunaan

Intrakomptabel

Ekstrakomptabel



Dari jumlah di atas dalam proses pertukaran/sengketa ... buah/unit/Rp... Dari jumlah di atas yang dihentikan penggunaannya karena rusak berat/hilang tetapi belum dihapuskan adalah ... buah/unit/Rp... b. Alat Angkutan (2.02) Saldo Alat Angkutan pada Kementerian Negara/Lembaga/Eselon I/Satuan Kerja ... per ... sebesar Rp... Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal ... unit/Rp... mutasi tambah ... unit/Rp... mutasi kurang ... unit/Rp... Mutasi tambah Alat Angkut tersebut meliputi: - Pembelian - Transfer masuk - Hibah (masuk) - Rampasan/sitaan - Penyelesaian Pembangunan - Pembatalan Penghapusan - Reklasifikasi Masuk - Bangun Serah Guna - Bangun Guna Serah - Pertukaran - Perolehan Lainnya - Pengembangan Nilai

Intrakomptabel

Ekstrakomptabel

Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp...

Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp...



Laporan Barang Kuasa Pengguna ... Tahun 2XX1 - Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas - Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi - Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset

Rp... Rp... Rp...

Rp... Rp... Rp...

Mutasi kurang Alat Angkut tersebut meliputi: -


Intrakomptabel

Ekstrakomptabel



3. GEDUNG DAN BANGUNAN (131511) Saldo Gedung dan Bangunan pada Kementerian Negara/Lembaga/Eselon I/ Satuan Kerja ... per ... sebesar Rp... Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal ... m2/Rp... mutasi tambah ... m2/Rp... mutasi kurang ... m2/Rp... Mutasi tambah Gedung dan Bangunan tersebut meliputi: - Pembelian - Transfer masuk - Hibah (masuk) - Rampasan/sitaan - Penyelesaian Pembangunan - Pembatalan Penghapusan - Reklasifikasi Masuk - Bangun Serah Guna - Bangun Guna Serah - Pertukaran - Perolehan Lainnya - Pengembangan Nilai - Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas - Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi - Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset

Intrakomptabel

Ekstrakomptabel



Mutasi kurang Gedung dan Bangunan tersebut meliputi:



Laporan Barang Kuasa Pengguna ... Tahun 2XX1 -


Intrakomptabel

Ekstrakomptabel



4. JALAN DAN JEMBATAN (131711) Saldo Jalan dan Jembatan pada Kementerian Negara/Lembaga/Eselon I/Satuan Kerja ... per ... sebesar Rp... Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal ... m2/Rp ... mutasi tambah ... m2/Rp... mutasi kurang ... m2/Rp... Mutasi tambah Jalan dan Jembatan tersebut meliputi: -

Pembelian Transfer masuk Hibah (masuk) Rampasan/sitaan Penyelesaian Pembangunan Pembatalan Penghapusan Reklasifikasi Masuk Bangun Serah Guna Bangun Guna Serah Pertukaran Perolehan Lainnya Pengembangan Nilai Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset


Mutasi kurang Jalan dan Jembatan tersebut meliputi: -






5. IRIGASI (131712) Saldo Irigasi pada Kementerian Negara/Lembaga/Eselon I/Satuan Kerja ... per ... sebesar Rp... Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal ... m2/Rp... mutasi tambah ... m2/Rp... mutasi kurang ... m2/Rp... Mutasi tambah Irigasi tersebut meliputi: -



Mutasi kurang Irigasi tersebut meliputi: -



6. JARINGAN (131713) Saldo Jaringan pada Kementerian Negara/Lembaga/Eselon I/Satuan Kerja ... per ... sebesar Rp... Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal ... m2/Rp ... mutasi tambah ... m2/Rp... mutasi kurang ... m2/Rp... Mutasi tambah Jaringan tersebut meliputi: -

Pembelian Transfer masuk Hibah (masuk) Rampasan/sitaan Penyelesaian Pembangunan

Rp... Rp... Rp... Rp... Rp...




-

Pembatalan Penghapusan Reklasifikasi Masuk Bangun Serah Guna Bangun Guna Serah Pertukaran Perolehan Lainnya Pengembangan Nilai Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset

Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp...

Mutasi kurang Jaringan tersebut meliputi: -



7. ASET TETAP LAINNYA (131911) Saldo Aset Tetap Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga/Eselon I/Satuan Kerja ... per ... sebesar Rp... Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal ... buah/Rp ... mutasi tambah ... buah/Rp... mutasi kurang ... buah/Rp... Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya tersebut meliputi: - Pembelian - Transfer masuk - Hibah (masuk) - Rampasan/sitaan - Penyelesaian Pembangunan - Pembatalan Penghapusan - Reklasifikasi Masuk - Bangun Serah Guna - Bangun Guna Serah - Pertukaran - Perolehan Lainnya - Pengembangan Nilai - Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas - Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi - Perubahan Nilai Koreksi Tim Penertiban Aset

Intrakomptabel

Ekstrakomptabel






Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya tersebut meliputi: -


Intrakomptabel

Ekstrakomptabel



Didalam Aset Tetap Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga/Eselon I/Satuan Kerja menguasai aset renovasi sebanyak ... unit dengan rincian sebagai berikut: ... (disampaikan informasi mengenai jenis aset renovasi yang dikelola)

8. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (132111) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Kementerian Negara/Lembaga/Eselon I/Satuan Kerja ... per ... sebesar Rp... Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal ... m2/Rp... mutasi tambah ... m2/Rp... mutasi kurang ... m2/Rp... Mutasi tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut meliputi: - Perolehan - Pengembangan

Rp... Rp...

Mutasi kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut meliputi: - Penyelesaian Pembangunan

Rp...

9. PERSEDIAAN Saldo persediaan pada tanggal ... adalah Rp... yang terdiri dari:.. disampaikan jenis persediaan yang masih tersisa dan kondisi dari persediaan tersebut). Jumlah persediaan yang rusak/usang adalah Rp... Mutasi tambah Persediaan tersebut meliputi: -

Pembelian Transfer masuk Hibah masuk Rampasan Perolehan Lainnya Koreksi Hasil Opname Fisik

Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp...

. Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara – Halaman VI. 8



Mutasi kurang Persediaan tersebut meliputi: - Habis Pakai - Transfer keluar - Hibah keluar - Usang - Rusak - Penghapusan Lainnya - Koreksi - Hasil Opname Fisik

Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp... Rp...

10. ASET TAK BERWUJUD (153) Saldo Aset Tak Berwujud pada Kementerian Negara/Lembaga/Eselon I/Satuan Kerja ... per ... sebesar Rp... Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal ... m2/Rp ... mutasi tambah ... m2/Rp... mutasi kurang ... m2/Rp... Mutasi tambah Aset Tak Berwujud tersebut meliputi: -



Mutasi kurang Aset Tak Berwujud tersebut meliputi: -






11. ASET BERSEJARAH Kementerian Negara/Lembaga/Eselon I/Satuan Kerja menguasai aset bersejarah sebanyak ... unit dengan rincian sebagai berikut: ... disampaikan informasi mengenai jenis aset bersejarah yang dikelola)

III. INFORMASI TAMBAHAN 1. BMN BADAN LAYANAN UMUM Total BMN yang yang dikelola BLU senilai Rp... dengan rincian sebagai berikut: Saldo awal mutasi tambah

mutasi kurang

saldo

Tanah

....

...

...

...

Peralatan dan Mesin

...

...

...

...

Gedung dan Bangunan

...

...

...

...

Jalan dan Jembatan

...

...

...

...

Irigasi

...

...

...

...

Jaringan

...

...

...

...

Aset Tetap Lainnya

...

...

...

...

Aset Tak Berwujud

...

...

...

...

.

2. INFORMASI LAINNYA a. BMN yang diperoleh dari dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang belum diserahkan dengan rincian sebagai berikut: Saldo awal mutasi tambah

mutasi kurang

saldo

Tanah

...

...

...

...

Peralatan dan Mesin

...

...

...

...

Gedung dan Bangunan

...

...

...

...

Jalan dan Jembatan

...

...

...

...

Irigasi

...

...

...

...

Jaringan

...

...

...

...

Aset Tetap Lainnya

...

..

...

...

Aset Tak Berwujud

...

...

...

...

.

Mutasi kurang dari BMN tersebut di atas antara lain disebabkan oleh penyerahan kepada Pemerintah Daerah. Dari total BMN tersebut di atas termasuk BMN yang diperoleh dari Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang belum diserahkan dengan rincian sebagai berikut:




Saldo awal mutasi tambah

mutasi kurang

saldo

Tanah

...

...

...

...

Peralatan dan Mesin

...

...

...

...

Gedung dan Bangunan

..

.

...

...

...

Jalan dan Jembatan

..

.

...

...

...

Irigasi

...

...

...

...

Jaringan

...

...

...

...

Aset Tetap Lainnya

...

...

...

...

Aset Tak Berwujud

...

...

...

...

Mutasi kurang dari BMN tersebut di atas antara lain disebabkan oleh penyerahan kepada Kementeritan Negara/Lembaga ... sebagai pelaksana BA b.

BMN yang dihentikan penggunaan aktifnya dan belum dihapuskan dengan rincian sebagai berikut:

Tanah

Rp...

Peralatan dan Mesin

Rp...

Gedung dan Bangunan

Rp...

Jalan dan Jembatan

Rp...

Irigasi

Rp...

Jaringan

Rp...

Aset Tetap Lainnya

Rp...

Aset Tak Berwujud

Rp...

c.

Informasi lainnya terkait dengan BMN yang perlu diungkapkan

Disamping itu dilampirkan cetakan Laporan Barang Semester/Tahunan yang berasal dari proses penginputan data BMN melalui Aplikasi SIMAK-BMN


LAMPIRAN VII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER-51/PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

MONITORING PENUTUPAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA BANK NO.

:

NOMOR REKENING

TANGGAL PENUTUPAN

SALDO YANG DISETOR

TGL DAN SURAT BANK

1

-

2

-

3

-

4

-

KETERANGAN

dst

JUMLAH

-

Monitoring Penutupan Rekening K/L - Halaman VII.1


RENCANA TINDAK KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS PENGELOLAAN REKENING TAHUN 2XX1 DAN 2XX0∗ KLASIFIKASI NOMOR

∗

TEMUAN

I

TEMUAN EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN

A.

Pembukaan Rekening

B.

Pengoperasian Rekening

C.

Penutupan Rekening

D.

Pelaporan Rekening

E.

Lain-lain

I

II

III

RENCANA TINDAK PEMERINTAH (USULAN TPRP)

JADWAL PENYELESAIAN

Sumber PMK Nomor: 116/PMK.05/2007 Rencana Tindak Terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas Pengelolaan Rekening K/L – Halaman VII.2


FORMAT RENCANA TINDAK PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LKKL, LKBUN, LKPP TAHUN 20X0 KLASIFIKASI TEMUAN NO.

(1)

TEMUAN PEMERIKSAAN

(2)

I

II

III

(3)

(4)

(5)

RENCANA TINDAK

JADWAL PENYELESAIAN

(6)

(7)

Jakarta, 20X1 Pejabat yang bertanggung jawab,

Nama ............................... NIP/NRP .........................

Format Rencana Tindak Pemerintah – Halaman VII. 3

LAMPIRAN VII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR: PER- /PB/2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN I No.

Header/Kolom

Uraian Isian

1.

Kolom 1

Diisi dengan nomor urut.

2.

Kolom 2

Diisi dengan uraian temuan pemeriksaan BPK, sesuai dengan yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Contoh: I. TEMUAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI) A. Temuan tentang Sistem Pengendalian atas Kas dan Bank Rekening Giro Milik Pemerintah sebanyak 2.141 senilai Rp2.560.473,03 juta dan 260 Rekening Deposito Milik Pemerintah senilai Rp144.316,88 juta di Bank Umum belum diungkapkan dalam LKPP Tahun 2006 dan tidak jelas statusnya.

3.

Kolom 3

Diisi dengan tanda silang (X), apabila temuan pemeriksan BPK harus diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan.

4.

Kolom 4

Diisi dengan tanda silang (X), apabila temuan pemeriksaan BPK harus diselesaikan dalam tahun anggaran berikutnya.

5.

Kolom 5

Diisi dengan tanda silang (X), apabila temuan pemeriksaan BPK harus diselesaikan dalam 2-3 tahun anggaran berikutnya.

6.

Kolom 6

Diisi dengan uraian rencana tindak yang akan dilakukan untuk menyelesaian temuan pemeriksaan BPK. Contoh: Pemerintah akan melakukan upaya-upaya penertiban rekening, antara lain: 1. menyusun peraturan/pedoman pengelolaan dan penertiban rekening pemerintah; 2. menginventarisasi, mengevaluasi, dan menentukan langkah-langkah penyelesaian rekening pemerintah.

7.

Kolom 7

Diisi dengan batas akhir penyelesaian rencana tindak, dengan memperhatikan klasifikasi temuan sesuai kolom (3), (4), dan (5) Contoh: Tahun 2007

Format Rencana Tindak Pemerintah – Halaman VII.4


FORMAT MONITORING PENYELESAIAN TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ATAS LKKL, LKBUN, LKPP TAHUN 20X0

NO

(1)

TEMUAN PEMERIKSAAN

(2)

KLASIFIKASI TEMUAN

RENCANA TINDAK

I

II

III

(SESUAI DENGAN SURAT NOMOR .../20X1)

(3)

(4)

(5)

(6)

JADWAL PENYELESAIAN

PROGRESS PER ... 20X1

UNIT PENANGGUNG JAWAB

KET

(7)

(8)

(9)

(10)

Jakarta, 20X1 Pejabat yang bertanggung jawab,

Nama ................................ NIP/NRP ...........................



PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN II No.

Header/Kolom

Uraian Isian

1.

Kolom 1

Diisi dengan nomor urut.

2.

Kolom 2

Diisi dengan uraian temuan pemeriksaan BPK, sesuai dengan yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Contoh: I. TEMUAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI) A. Temuan tentang Sistem Pengendalian atas Kas dan Bank Rekening Giro Milik Pemerintah sebanyak 2.141 senilai Rp2.560.473,03 juta dan 260 Rekening Deposito Milik Pemerintah senilai Rp144.316,88 juta di Bank Umum belum diungkapkan dalam LKPP Tahun 2006 dan tidak jelas statusnya.

3.

Kolom 3

Diisi dengan tanda silang (X), apabila temuan pemeriksan BPK harus diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan.

4.

Kolom 4

Diisi dengan tanda silang (X), apabila temuan pemeriksaan BPK harus diselesaikan dalam tahun anggaran berikutnya.

5.

Kolom 5

Diisi dengan tanda silang (X), apabila temuan pemeriksaan BPK harus diselesaikan dalam 2-3 tahun anggaran berikutnya.

6.

Kolom 6

Diisi dengan uraian rencana tindak yang akan dilakukan untuk menyelesaian temuan pemeriksaan BPK sesuai dengan surat penyampaian rencana tindak kepada BPK. Contoh: Pemerintah akan melakukan upaya-upaya penertiban rekening, antara lain: 1. menyusun peraturan/pedoman pengelolaan dan penertiban rekening pemerintah; 2. menginventarisasi, mengevaluasi, dan menentukan langkah-langkah penyelesaian rekening pemerintah.

7.

Kolom 7

Diisi dengan batas akhir penyelesaian rencana tindak, dengan memperhatikan klasifikasi temuan sesuai kolom (3), (4), dan (5) Contoh: Tahun 2007

8.

Kolom 8

Diisi dengan progress atau perkembangan penyelesaian rencana tindak per periode, misalnya per 31 Oktober 2007. Contoh: Pemerintah telah melakukan langkah-langkah penertiban rekening, antara lain: 1. Telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK): a. PMK Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja pada tanggal 13 Juni 2007; b. PMK Nomor 58 Tahun 2007 tentang Penerbitan Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga pada tanggal 13 Juni 2007; c.

PMK Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening pada Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja pada tanggal 26 Juni 2007.

d. KMK Nomor 254 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Penertiban

Format Rencana Tindak Pemerintah – Halaman VII.6


Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga 2. Tim yang telah dibentuk telah melakukan: a. Sosialisasi pengelolaan dan penertiban rekening kepada seluruh kementerian negara/lembaga. b. Pengiriman kuesioner identifikasi rekening pada kementerian negara/lembaga. c.

Inventarisasi, evaluasi, dan penyelesaian rekening sebanyak 47 dari 81 kementerian negara/lembaga dengan hasil: Dipertahankan sebanyak 1145 rekening dengan nilai Rp567,05 miliar Ditutup dan saldonya disetor ke Kas Negara sebanyak 97 rekening dengan nilai Rp854,87 miliar.

9.

Kolom 9

Diisi dengan unit yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian rencana tindak. Contoh: Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

10.

Kolom 10

Diisi dengan keterangan seperlunya.


DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Recommend Documents