DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 29 /PB/2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-16/PB/2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA PINJAMAN LOAN IBRD NO. 4779-IND DAN CREDIT IDA NO. 4063-IND KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN – III (THIRD URBAN POVERTY PROJECT) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,
Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan program rekonstruksi dan rehabilitasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah pasca gempa bumi, Pemerintah Republik Indonesia dan Bank Dunia telah sepakat untuk memanfaatkan sebagian dana pinjaman yang bersumber dari Loan IBRD No. 4779-IND dan Credit IDA No. 4063-IND;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER16/PB/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan. Dana Pinjaman Loan IBRD No. 4779-IND dan Credit IDA No. 4063-IND Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan - III (Third Urban Poverty Project);
1.
Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.
Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek
Pemerintah yang dibiayai dengan Grant atau Dana Pinjaman Luar Negeri; 5.
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
6.
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomcr 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
7.
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;
8.
Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan Kep.031/KeU5/1995 tanggal 5 Mei 1995, yang telah diperbaharui dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 459/KMK.03/1999 dan KEP-264/KET/09/1999 tanggal 29 September 1999 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan APBN;
9.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.04/2000 tanggal 20 November 2000 tentang Perubahan Kedua KMK Nomor 239/KMK.01/1996 tanggal 1 April 1996 sebagaimana telah diubah dengan Kepmenkeu Nomor 463/KMK.01/1998 tanggal 21 Oktober 1998 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Grant atau Dana Pinjaman Luar Negeri; 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tanggal 23 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 214/KMK.01/2005 tanggal 2 Mei 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 14. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 77/PB/2005 tanggal 16 Agustus 2005 tentang Tata Cara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 15. Surat Bank Dunia Jakarta tanggal 21 Juni 2006 perihal Ln. 4779IND/Credit 4063-IND: Third Urban Poverty Project –Disbursement
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARMN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-16/PB/2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCAIRAN DANA PINJAMAN LOAN IBRD NO. 4779IND DAN CREDIT IDA NO. 4063-IND KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN - III (THIRD URBAN POVERTY PROJECT).
Pasal 1 Mengubah pasal 5, sehingga keseluruhan pasal 5 berbunyi sebagai berikut: (1) Dana Bantuan Langsung Masyarakat mencakup: a. Bantuan Langsung Masyarakat kepada Badan Keswadayaan Masyarakat/BLM BKM; b. Bantuan Langsung Masyarakat untuk Perumahan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat/BLM Perumahan; c. Bantuan Langsung Masyarakat untuk Prasarana kepada Badan Keswadayaan Masyarakat/BLM Prasarana; d. Bantuan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu/BLM PAKET. (2)
Dana Bantuan Langsung Masyarakat sebagaimana tercantum dalam ayat (1) a, b, dan c termasuk Kategori 1 (Kelurahan Grants and Sub-loans), sedangkan ayat (1) d termasuk Kategori 2 (Poverty Alleviation Partnership Grants).
(3)
BLM BKM merupakan bantuan yang diberikan kepada masyarakat penerima melalui BKM untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan disepakati oleh masyarakat sesuai pagu yang telah ditetapkan.
(4)
Pencairan BLM BKM dllakukan dalam 3 tahap, masing-masing tahap I sebesar maksimum 20% dari total pagu bantuan, tahap II sebesar maksimum 50% dari total pagu bantuan dan tahap III sebesar 30 % atau sisa yang belum dicairkan dari pagu bantuan. Pencairan BLM BKM tahap II dan tahap III dapat dilakukan apabila: a. dana tahap sebelumnya telah dimanfaatkan sekurang-kurangnya 90%; b. dana swadaya masyarakat telah digunakan.
Ketentuan a dan b dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Konsultan Manajemen Wilayah. (5)
BLM Perumahan merupakan bantuan yang diberikan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Perumahan untuk tujuan membiayai kegiatan perbaikan atau pembangunan kembali rumah oleh keluarga penerima yang menjadi korban bencana gempa bumi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, baik melalui pola swakelola, penugasan ke pihak ketiga, gotong royong, atau membeli unit rumah jadi yang keputusannya ditetapkan oleh masyarakal setempat melalui musyawarah warga.
(6)
Pencairan BLM Perumahan dilakukan dalam 3 tahap, masing-masing tahap I sebesar maksimum 30% dari total pagu bantuan, tahap II sebesar maksimum 40% dari total pagu bantuan, dan tahap III sebesar maksimum 30% dari total pagu bantuan. BLM Perumahan tahap II dan tahap III dapat dicairkan apabila dana tahap sebelumnya telah dimanfaatkan sekurang-kurangnya 90%, yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Konsultan Manajemen Wilayah;
(7)
BLM Prasarana merupakan bantuan yang diberikan kepada BKM untuk tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi pelayanan prasarana dan sarana lingkungan yang disepakati bersama oleh masyarakat setempat secara musyawarah di lokasi kelurahan/desa sasaran yang terkena dampak bencana gempa bumi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.
(8)
Pencairan BLM Prasarana dilakukan dalam 2 tahap, masing-masing tahap I sebesar maksimum 40% dari total pagu bantuan dan tahap II sebesar maksimum 60% dari total pagu bantuan. BLM Prasararla tahap II dapat dicairkan apabila dana tahap I telah dimanfaatkan sekurang-kurangnya 90% yang dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Konsultan Manajemen Wilayah.
(9)
BLM PAKET merupakan bantuan yang diberikan kepada Panitia Kemitraan yang merupakan unsur dari masyarakat (BKM) dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat yang memiliki kepentingan dan kebutuhan yang sarna dalam upaya penanggulangan kemiskinan di wilayahnya yang dituangkan dalam proposal usulan kegiatan.
(10) Pencairan BLM PAKET dilakukan dalam 2 tahap, masing-masing tahap I sebesar 50% dari total pagu bantuan dan tahap II sebesar 50% dari total pagu bantuan. BLM PAKET tahap II dapat dicairkan apabila: a. dana tahap I telah dimanfaatkan sekurang-kurangnya 90%; b. dana kontribusi dinas dan dana swadaya masyarakat telah digunakan. Ketentuan a dan b dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Konsultan Manajemen Wilayah.
Pasal II Perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal I di atas merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2006.
Pasal III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
