DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-21/PB/2006 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA HIBAH NO. TF-054749 (JSDF-GRANTS FOR RETURNING AND INTEGRATING INTERNALLY DISPLACED PEOPLE IN CONFLICT AFFECTED AREAS AND VOUCHERS FOR REFUGEES) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka mempercepat pengembalian para pengungsi di daerah konflik ke daerah tujuan serta penyediaan kebutuhan dasar agar dapat hidup produktif di lingkungan masyarakat, pemerintah berupaya untuk membiayai kegiatan tersebut melalui hibah JSDF-Grants for Returning and Integrating Internally Displaced People in Conflict Affected Areas and Vouchers for Refugees yang berasal dari Japan Social Development Fund (JSDF) dan diadministrasikan oleh Bank Dunia; b. bahwa dalam rangka pencairan dan penyaluran dana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pencairan dan Penyaluran Dana Hibah TF-054749 (JSDF-Grants for Returning and Integrating Internally Displaced People in Conflict Affected Areas and Vouchers for Refugees);
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
2004
tentang
Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengadaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri; 6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman
Pelaksanaan
Pengadaan
Barang/Jasa
Instansi
Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 9. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Ketua
Bappenas
Nomor
185/KMK.03/1995 dan Kep.031/Ket/5/1995 tanggal 5 Mei 1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan
Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan SKB Nomor 459/KMK.03/1999 dan KEP-264/KET/09/1999 tanggal 29 September 1999 tentang Perubahan atas SKB Nomor 185/KMK.03/1995 dan Kep.031/Ket/5/1995 tanggal 5 Mei 1995 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pelaksanaan,
Penatausahaan,
dan
Pemantauan
Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Pelaksanaan APBN; 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.04/2000 tanggal 20 Nopember 2000 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Keuangan Nomor 239/KMK.01/1996 tanggal 1 April 1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 463/KMK.01/1998 tanggal 21 Oktober 1998 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri; 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 214/KMK.01/2005 tanggal 2 Mei 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 14. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-77/PB/2005 tanggal 16 Agustus 2005 tentang Tata Cara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN
DIREKTUR
JENDERAL
PERBENDAHARAAN
TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA HIBAH
TF-054749
(JSDF-GRANTS
FOR
RETURNING
AND
INTEGRATING INTERNALLY DISPLACED PEOPLE IN CONFLICT AFFECTED AREAS AND VOUCHERS FOR REFUGEES).
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan : 1. Grant Aggrement No. TF-054749 (JSDF-Grants for Returning and Integrating Internally Displaced People in Conflict Affected Areas and Vouchers
for
Refugees)
adalah
bantuan
hibah
JSDF
yang
diadministrasikan oleh Bank Dunia untuk membiayai program pengembalian para pengungsi di daerah konflik ke daerah tujuan dengan menciptakan proses rekonsiliasi dan memberikan kebutuhan dasar pengungsi. 2. Closing Date adalah batas akhir waktu untuk penarikan dana pinjaman/hibah luar negeri melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA atau dokumen lain yang disamakan dengan DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pembiayaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 4. Initial Deposit adalah dana atau uang muka (advance) yang dapat ditarik setelah Naskah Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (NPPHLN) dinyatakan efektif.
5. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/Kuasa PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 6. No Objection Letter yang selanjutnya disebut NOL adalah persetujuan dari pemberi hibah atas suatu kontrak dengan jumlah batasan tertentu atau tanpa batasan nilai berdasarkan jenis pekerjaan yang sudah ditandatangani. 7. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral. 8. Rekening Khusus (Special Account) adalah rekening pemerintah yang berada di Bank Indonesia atau bank pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menampung penarikan uang muka (initial deposit) dan bersifat revolving fund (berdaur ulang). 9. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang disamakan. 10. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari perkantoran yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 11. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada Satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan. 12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara
Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 13. Withdrawal Application adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan penarikan initial deposit dana hibah, pengisian kembali Rekening
Khusus
dan/atau
penarikan
untuk
penggantian
atas
pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh pemerintah.
Pasal 2 Spesifikasi dari hibah dimaksud adalah sebagai berikut: a.
Nomor Hibah
: TF-054749
b.
Tanggal Penandatanganan
: 16 Desember 2005
c.
Nomor Register
: 70627101
d.
Effective Date
: 16 Desember 2005
e.
Closing Date
: 24 Maret 2009
f.
Executing Agency
: Dit.
Bantuan
Sosial
Korban Bencana Sosial, Ditjen
Bantuan
Jaminan
dan Sosial,
Departemen Sosial RI g.
Lokasi
: Prov. Maluku Utara, Prov. Sulawesi
Tengah,
Prov. NAD h.
Jumlah Hibah
i.
Kegiatan: -
Part
A
: USD 3,375,900.-
(Vouchers
for
Poor : USD 2,550,000.-
Communities) - Part B (Capacity Building and : USD 508,200.Support for Informing Communities) - Part C (Monitoring and Evaluation)
: USD 317,700.-
dan
BAB II PEMBEBANAN DAN PEMBAYARAN Pasal 3 (1) Pembayaran dibebankan pada Rekening Khusus Nomor 602.088411 pada Kantor Pusat Bank Indonesia di Jakarta. (2) Dalam pelaksanaan pembayaran dengan Uang Persediaan, SP2DUP/TUP tidak dibebankan pada Rekening Khusus sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (1) tetapi dibebankan pada Rekening Kas Umum Negara. (3) Pertanggungjawaban atas Uang Persediaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Pasal 4 Pembayaran dilakukan sesuai dengan kategori dan persentase Hibah No. TF-054749 sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
Pasal 5 (1) Pembayaran kontrak-kontrak valuta asing untuk konsultan harus dibayar dalam valuta asing yang bersangkutan tidak diperkenankan merupiahkan tagihan valas tersebut (sesuai SE DJA Nomor SE-43/A/61/0392 tanggal 26 Maret 1992 tentang Pembayaran Mata Uang Asing/Valuta Asing atas Beban Rekening Khusus juncto Surat Edaran DJA Nomor SE32/A/63/0295 tanggal 27 Pebruari 1995 dan SE DJA Nomor SE130/A/1989 tanggal 28 Oktober 1989). (2) Khusus untuk pelaksanaan pembayaran tersebut pada ayat 1, SPM disampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI, dan selanjutnya khusus untuk pelaksanaan pembayaran kegiatan dalam mata uang rupiah, SPM disampaikan kepada KPPN Jakarta III.
BAB III PENCAIRAN DANA Pasal 6 (1) Dalam penerbitan SP2D-LS, KPPN harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Pembayaran terhadap kontrak-kontrak yang mensyaratkan No Objection Letter (NOL) dapat dilaksanakan apabila SPM yang diajukan dilampiri copy “NOL” sesuai dengan SE DJA Nomor SE104/A/2000 tanggal 24 Juli 2000 (Form 384C untuk pekerjaan kategori consultant dan Form 384P untuk pekerjaan kategori goods and works) atas kontrak yang bersangkutan. NOL dari Bank Dunia yang dimaksud adalah NOL terhadap kontrak yang telah ditetapkan/ditandatangani (final/signed contract). b. Berita Acara Pembayaran (BAP) yang dilampirkan pada pengajuan SPM harus sesuai dengan Surat Edaran DJA Nomor SE84/A/71/0696 tanggal 11 Juni 1996 tentang Penulisan Nilai Kontrak dan Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri. c. Pada SPM tercantum nilai, nomor, dan tanggal kontrak termasuk addendum, nomor, dan tanggal BAP, nomor pinjaman, kode, dan besarnya persentase (porsi) kategori dan tanggal NOL (bila disyaratkan). (2) Penerbitan SP2D-GUP oleh KPPN didasarkan atas SPM-GUP beserta dokumen pendukungnya dari PA/Kuasa PA disertai dengan Daftar Rekapitulasi Pengeluaran per Kategori NPLN sesuai dengan Lampiran III Surat Edaran DJA Nomor SE-20/A/61/0291 tanggal 11 Pebruari 1991. (3) Pencairan Dana Kategori 1 (Consultant Services under Part B and C of the Project) dan kategori 2 (Training under Part B of the Project). a. Pengajuan dana awal sebesar perkiraan kebutuhan 3 (tiga) bulan untuk kebutuhan renumerasi, biaya operasional Non Government
Organization (NGO) Pusat, Konsultan Manajemen dan Monitoring, NGO Pelaksana, dan NGO Monitoring dan Evaluasi (Monev) dengan lampiran: 1. Kontrak kerja antara Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna
Anggaran
dengan
NGO/Perusahaan
Konsultan
bersangkutan; 2. Daftar rencana kebutuhan 3 (tiga) bulan. b. Pengisian dana berikutnya dengan dilampiri: 1. Daftar rencana kebutuhan dana periode berikutnya; 2. Rekapitulasi pengisian dan penggunaan dana; 3. Copy laporan dari masing-masing NGO/Perusahaan Konsultan yang telah disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Anggaran. c. Atas dasar SPM dari KPA, KPPN menerbitkan SP2D dengan memindahbukukan (transfer) dana ke rekening masing-masing NGO/Perusahaan Konsultan sesuai dengan yang tercantum dalam SPM berkenaan. (4) Pencairan Dana Kategori 4 (Direct Transfer under Part A of the Project). a. Pencairan dana dilaksanakan setelah adanya proposal yang disetujui melalui mekanisme musyawarah desa dan voucher yang akan dicairkan harus dilengkapi dengan copy proposal, asli tanda tangan fasilitator barak, surat pernyataan dari wakil desa tujuan, dan Kartu Keluarga pengungsi; b. Voucher yang akan dicairkan terlebih dahulu dikirimkan kepada Executing Agency guna penerbitan SPM; c. Atas dasar SPM dari KPA, KPPN menerbitkan SP2D dengan memindahbukukan (transfer) dana ke Rekening Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa sesuai dengan yang tersebut dalam SPM berkenaan. (5) Pencairan Dana Kategori 3 (Goods) dan Kategori 5 (Operating Cost).
Pengajuan SPM kepada KPPN dikelola oleh Executing Agency dan dilaksanakan dengan mekanisme Statement of Expenditure (SOE) dengan porsi pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
BAB IV PENGISIAN KEMBALI DANA REKENING KHUSUS Pasal 7 (1) Pengisian kembali Dana Rekening Khusus dengan penyampaian Financial Monitoring Report (FMR) kepada Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri sesuai prosedur yang berlaku menjadi tanggung jawab Executing Agency. (2) Apabila
Executing
Agency
tidak
melaksanakan
kewajibannya
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang mengakibatkan saldo akhir yang tersedia pada Rekening Khusus di Bank Indonesia tidak mencukupi kebutuhan kegiatan, maka pembayaran oleh KPPN akan dihentikan sementara. (3) Penghentian
sementara
dan/atau
pembayaran
kembali
dapat
dilaksanakan setelah KPPN menerima surat pemberitahuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.
BAB V PELAPORAN DAN PENGIRIMAN DOKUMEN Pasal 8 (1) Executing Agency wajib membuat Financial Statement of Special Account (FISSA) yang disampaikan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan tembusan kepada Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PPHLN). (2) FISSA merupakan laporan keuangan atas penggunaan
dana dari
Rekening Khusus (RK) selama 1 (satu) tahun anggaran berupa rekonsiliasi
saldo
awal
RK,
reimbursement, dan salo akhir RK.
penggunaan
RK,
replenishment,
(3) FISSA dibuat segera setelah tahun anggaran berakhir.
Pasal 9 Dalam rangka pengisian kembali Rekening Khusus, diminta agar KPPN mengirimkan copy SP2D dan SPM berkenaan yang membebani Rekening Khusus beserta dokumen pendukungnya, yaitu: a. Untuk SPM-LS 1) BAP; 2) NOL (Form 384C) sepanjang disyaratkan. b. Untuk SPM-GUP 1) Rekapitulasi Pengeluaran per Kategori NPLN (Lampiran III, Surat Edaran DJA Nomor SE-20/A/61/0291 tanggal 11 Pebruari 1991 tentang Laporan Penerbitan SPM Dana Pinjaman Bank Dunia); 2) SPM Pengganti Rekening Khusus selain dilampiri dokumen tersebut di atas juga dilampiri dengan SPM-GUP Nihil/Potongan Reksus berkenaan.
Pasal 10 Pengiriman SP2D yang diterbitkan beserta dokumen pendukungnya, dilaksanakan setiap hari Senin dan dialamatkan kepada: Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Subdit Pinjaman dan Hibah Luar Negeri II (PHLN II) Gedung Perbendaharaan I Lantai V Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710
BAB VI LAIN-LAIN Pasal 11 PPN, PPnBM, dan PPh yang terutang untuk porsi Pinjaman Hibah Luar Negeri diberlakukan ketentuan sesuai dengan SE DJA Nomor SE-
80/A/71/0696 tanggal 6 Juni 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan PPN/PPnBM/ dan PPh dan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-256/A/2001 tanggal 24 Januari 2001 tentang Penerusan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP.526/P.J/2000 tanggal 7 Desember 2000, Kepmenkeu Nomor 486/KMK.04/2000 tanggal 20 November 2000 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2000, SE DJA Nomor SE-29/A.6/2001 tanggal 21 Pebruari 2001, SE DJA Nomor SE106/A.6/2001 tanggal 6 Agustus 2001 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2001, dengan catatan pengesahan Faktur Pajak dan SSP PPh tetap dilakukan oleh Seksi Perbendaharaan pada KPPN.
Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-21 /PB/2006 TENTANG PETUNJUK PENCAIRAN DAN PENYLURAN DANA HIBAH NO. TF-054749 (JSDFGRANTS FOR RETURNING AND INTEGRATING INTERNALLY DISPLACED PEOPLE IN CONFLICT AFFECTED AREAS AND VOUCHERS FOR REFUGEES
Daftar Persentase Pembiayaan Grant TF-054749 (JSDF-Grants for Returning and Integrating Internally Displaced People in Conflict Affected Areas and Vouchers for Refugees) Rekening Khusus Nomor 602.088411
No.
Uraian kategori
Kode Kategori
Jumlah dalam US $
Persentase Grant
1.
Consultant’s services
1**)
680,000
100%
2
Training
2*)
67,400
100%
3
Goods
3**)
38,500
100%
4
Direct Transfers
4*)
2,470,000
100%
5
Operating Cost
5*)
120,000
100%
SOE Thresholds/NOL (USD Eqv.) 100,000 for Firms 50,000 for indiv. All SOE 25.000 All SOE All SOE
Catatan: *)
Pembebanan terhadap kategori tersebut, dalam pengajuan SPM ke KPPN tidak perlu dilampiri NOL Final dari Bank Dunia **) Apabila melampaui batasan SOE Threshold, Pembebanan terhadap Kategori tersebut dalam pengajuan SPM ke KPPN harus dilampiri NOL Final dari Bank Dunia.
