DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-39/PB/2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA LOAN ADB NO. 2064 (SF)-INO DAN NO. 2065-INO PARTICIPATORY IRRIGATION SECTOR PROJECT (PISP) DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang : a.
bahwa dalam rangka mempercepat pembangungan dan meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah sebagai titik awal bagi pembangunan dan manajemen irigasi dan sumber daya air. Pemerintah Indonesia memperoleh pinjaman dari Bank Pembangunan Asia/Asian Development Bank (ADB) untuk membiayai kegiatan Participatory Irrigation Sector Project (PISP);
b. bahwa dalam rangka mempercepat realisasi pinjaman luar negeri sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas tanggal 5 Mei 1995 masing-masing Nomor 185/KMK.03/1995 dan Nomor 031/Ket/5/1995 jo. Nomor 459/KMK.03/1999 dan Nomor KEP-264/KET09/1999 tanggal 29 September 1999 penyaluran dana Loan ADB No. 2064 (SF)-INO dan No. 2065-INO Participatory Irrigation Sector Project (PISP) perlu diatur dalam suatu peraturan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Loan ADB No. 2064 (SF)-INO dan No. 2065-INO Participatory Irrigation Sector Project (PISP); Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4000); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri; 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 7. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan Kep.031/Ket/5/1995 tanggal 5 Mei 1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan SKB Nomor 459/KMK/.03/1995 dan KEP-264/KET09/1999 tanggal 29 September 1999 tentang Perubahan Atas SKB Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan Kep.031/Ket/5/1995 tanggal 5 Mei 1995 tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2000 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.04/2000 tanggal 20 November 2000 tentang Perubahan Kedua KMK Nomor 239/KMK.01/1996 tanggal 1 April 1996 sebagaimana telah diubah dengan KMK Nomor 463/KMK.01/1998 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri; 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.01/2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 214/KMK.01/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 13. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-43/A/61/0392 jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-32/A/63/0295 tanggal 27 Februari 1995 tentang Pembayaran Dalam Valuta Asing (valas); 14. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor SE-84/A/71/0696 tanggal 11 Juni 1996 tentang Penulisan Nilai Kontrak dan Berita Acara Pembayaran (BAP) untuk Proyek Pemerintah yang Dibiayai Dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN); 15. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE77/PB/2005 tanggal 16 Agustus 2005 tentang Tata Cara Penerbitan SP2D Rekening Khusus pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA LOAN ADB NO. 2064 (SF)-INO DAN NO. 2065-INO PARTICIPATORY IRRIGATION SECTOR PROJECT (PISP)
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan: 1. Participatory Irrigation Sector Project (PISP) adalah salah satu kegiatan pengolahan dan pengembangan Sistem Irigasi Partisipatif yang didanai dari Loan ADB No. 2064 (SF)-INO dan No. 2065-INO yang kegiatannya mencakup pengelolaan irigasi, pengelolaan sistem informasi dan aset sumber daya air, serta monitoring dan koordinasi. 2. Initial Deposit adalah dana atau uang muka (advance) yang dapat ditarik setelah Naskah Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (NPPHLN) dinyatakan efektif. 3. Withdrawal Application adalah dokumen yang digunakan untuk melakukan penarikan Initial Deposit dana pinjaman, pengisian kembali Rekening Khusus, dan/atau penarikan untuk penggantian atas pengeluaran-pengeluaran yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemerintah. 4. Closing Date adalah batas akhir waktu untuk penarikan dana pinjaman/hibah luar negeri melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan DIPA adalah dokumen pelaksanaan angggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau Satuan Kerja (Satker) serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dan atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 6. No Objection Letter yang selanjutnya disebut NOL adalah persetujuan dari pemberi pinjaman atas suatu kontrak dengan jumlah batasan tertentu atau tanpa batasan nilai berdasarkan jenis pekerjaan yang sudah ditandatangani. 7. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/Kuasa PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.
8. Rekening Kas Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk menampung seluruh penerimaan negara dan/atau membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank/Sentral Giro yang ditunjuk. 9. Rekening Khusus adalah rekening pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menampung penarikan Initial Deposit (uang muka) dan bersifat revolving fund (berdaur ulang). 10. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 11. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan. 12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dpersamakan. 13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. Pasal 2 Pola pelaksanaan kegiatan PSIP dibagi atas 2 (dua) pola pelaksanaan, yaitu: 1. Pola Kerjasama Pengelolaan (PKP) Pemberian pekerjaan kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air/Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air/Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (yang selanjutnya disingkat dengan P3A/GP3A/IP3A) melalui Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) antara Satuan Kerja Kegiatan di Kabupaten/Kota dan Ketua P3A/GP3A/IP3A. Nilai pekerjaan kurang dari ekuivalen USD 25,000.00 (dua puluh lima ribu US dolar) dan tidak boleh dikontrakkan.
2. Pola Kontraktual Pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara kontraktual antara Satuan Kerja Kegiatan di Kabupaten/Kota dengan penyedia barang/jasa, dengan persyaratan penyedia barang/jasa harus melakukan Kerjasama Pengelolaan (KSP) dengan P3A/GP3A/IP3A dengan melibatkan tenaga kerja masyarakat setempat untuk kegiatan yang dapat dilaksanakan secara padat karya. Nilai pekerjaan lebih dari atau sama dengan ekuivalen USD 25,000.00 (dua puluh lima ribu US dolar) dan tidak boleh disubkontrakkan. Pasal 3 Spesifikasi dari pinjaman yang dimaksud adalah sebagai berikut: No. Uraian pinjaman/hibah ADB Loan ADB Loan 1. Nomor Loan : ADB 2064 (SF)-INO ADB No. 2065-INO 2. Nomor Register : 10697101 10698801 3. Jumlah Loan SDR 13,270,000.00 USD 54,000,000.00 4. Tanggal Penandatanganan : 2 Februari 2005 5. Tanggal berlaku efektif : 2 Juni 2005 6. : 30 Juni 2011 Closing Date 7. Tata Cara Pembayaran : Rekening Khusus 8. Nomor Rekening Khusus : 601.261.411 9. Jumlah Initial Deposit : USD 750,000.00 10. Executing Agencies : a. Ditjen Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum (Leading Executing Agency); b. Ditjen Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri; c. Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian. Pasal 4 Pemerintah Daerah yang berpartisipasi dalam Participatory Irrigation Sector Project (PISP) meliputi Provinsi Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan serta kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut. Pasal 5 (1) Kegiatan PSIP yang dilaksanakan oleh Pemerintah (Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, dan Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air) dibiayai Loan ADB No. 2064 (SF)-INO dan No. 2065-INO, dengan dana pendamping dari APBN Kementerian Negara/Lembaga terkait;
(2) Kegiatan-kegiatan PSIP yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dibiayai dari Loan ADB No. 2064 (SF)-INO dan No. 2065-INO, sebagai hibah dari Pemerintah Republik Indonesia kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan dana pendamping dari APBD masing-masing; (3) Dana untuk melaksanakan kegiatan PISP disediakan melalui 2 (dua) dokumen anggaran sebagai berikut: a. Dana Loan ADB No. 2064 (SF)-INO dan No. 2065-INO dialokasikan melalui DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan persentase pembiayaan per kategori yang menampung kegiatan tersbut: b. Dana pendamping dan dana non-pendamping untuk kegiatan PISP di provinsi dan kabupaten/kota yang dituangkan dalam Daftar Satuan Kerja (DASK) atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan kategori dan persentase pembiayaan yang ditetapkan dalam Project Administration Memorandum (PAM) untuk Loan ADB No. 2064 (SF)INO dan No. 2065-INO;
c. Penyaluran dana dilakukan melalui: 1) KPPN Untuk dana Loan ADB No. 2064 (SF)-INO dan No. 2065-INO dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pebendaharaan Negara (KPPN) sebagaimana tercantum dalam DIPA dan/atau dokumen lain yang dipersamakan; 2) Kas Daerah Untuk pencairan dana pendamping, dilakukan melalui Bank Pembangunan Daerah atau bank pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mencairkan dana yang dialokasikan dalam Daftar Anggaran Satuan Kerja (DASK) atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB II PENCAIRAN DANA Pasal 6 (1) Pembayaran untuk Loan ADB No. 2064 (SF)-INO dibebankan pada Rekening Khusus No. 601.261.411 pada Bank Indonesia di Jakarta.
(2) Dalam pelaksanaan pembayaran dengan Uang Persediaan, SP2D-UP/TUP tidak dibebankan pada Rekening Khusus sebagaimana tersebut dalam ayat (1) tetapi dibebankan pada Rekening Kas Negara. (3) Pertanggungjawaban atas Uang Persediaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pasal 7 (1) Pembebanan dan pembayaran dilakukan secara proporsional sesuai dengan kategori dan persentase Loan ADB No. 2064 (SF)-INO dan No. 2065-INO seperti tercantum pada Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. (2) Dana Loan ADB No. 2064 (SF)-INO dan No. 2065-INO dapat dicairkan melalui KPPN setempat setelah porsi dana pendamping dicairkan terlebih dahulu melaui Kas Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Pasal 8 (1) Pencairan dana dapat dilaksanakan melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. (2) Dalam penerbitan SPM dicantumkan nomor Loan ADB No. 2064 (SF)INO dan No. 2065-INO, nomor register, kode kategori, porsi pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, nilai, nomor, dan tanggal kontrak termasuk addendum, nomor dan tanggal BAP beserta approval/PCSS (Procurement Contract Summary Sheet) ADB sepanjang dipersyaratkan; (3) Kontrak-kontrak untuk konsultan dalam valuta asing yang harus dibayar dalam valuta asing yang bersangkutan, tidak diperkenankan dirupiahkan (sesuai SE DJA Nomor SE-43/A/61/0392 tanggal 26 Maret 1992 tentang Pembayaran Mata Uang Asing/Valuta asing Atas Beban Rekening Khusus jo. SE DJA Nomor SE-32/A/63/0295 tanggal 27 Februari 1995 dan SE DJA Nomor SE-130/A/1989 tanggal 28 Oktober 1989 tentang Petunjuk Tata Cara Penyaluran Pembiayaan Training Dalam Rangka Bantuan Luar Negeri Melalui Rekening Khusus. (4) Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pelaksanaan pembayaran dalam valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPPN Khusus Jakarta VI.
Pasal 9 Pembayaran kegiatan PISP untuk pekerjaan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi dilakukan dengan tata cara Rekening Khusus sebagaimana berikut; (1) Pola Kerjasama Pengelolaan (KSP) yang melibatkan P3A/GP3A/IP3A. Dengan nilai pekerjaan kurang dari ekuivalen USD 25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar), langkah yang dilakukan adalah Ketua P3A/GP3A/IP3A mengajukan permintaan pembayaran secara proporsional kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di kabupaen/kota, untuk porsi dana pendamping dari APBD melalui Kas Daerah. Sedangkan porsi Loan ADB No. 2064 (SF)-INO dan No. 2065-INO, melalui KPPN setempat dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. Permintaan pembayaran tahap I sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari nilai Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) berlaku untuk porsi dana pendamping (dana APBD) dan/atau porsi dana Loan ADB No. 2064 (SF)-INO dan No. 2065-INO, tanpa jaminan/garansi bank dengan dilampiri: 1) Ringkasan kontrak pinjaman dan hibah luar negeri; 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); 3) Untuk permintaan pembayaran porsi Loan ADB No. 2064 (SF)INO dan No. 2065-INO, melampirkan bukti pencairan tahap I yang telah dilegalisir oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan faktur pajak dan SSP yang telah dikonfirmasi dengan KPPN berkenaan. b. Permintaan pembayaran tahap I sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari nilai Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) berlaku untuk porsi dana pendamping (dana APBD) dan/atau porsi dana Loan ADB No. 2064 (SF)-INO dan No. 2065-INO, dapat diajukan apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 80% (delapan puluh per seratus) dengan dilampiri: 1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); 2) Permintaan pembayaran porsi Loan ADB No. 2064 (SF)-INO dan No. 2065-INO melampirkan bukti pencairan dana pendamping (porsi APBD) berupa copy SPM pembayaran tahap II yang telah dilegalisir oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan faktur pajak dan SSP yang telah dikonfirmasi dengan KPPN berkenaan. c. Permintaan tahap III sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari nilai Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) berlaku untuk porsi dana
pendamping (dana APBD) dan/atau porsi dana Loan ADB No. 2064 (SF)-INO dan No. 2065-INO, dapat diajukan apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 100% (seratus persen) dengan dilampiri: 1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); 2) Untuk permintaan pembayaran porsi Loan ADB No. 2064 (SF)INO dan No. 2065-INO melampirkan bukti pencairan dana pendamping (porsi APBD) berupa copy SPM pembayaran tahap III yang telah dilegalisir oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan faktur pajak dan SSP yang telah dikonfirmasi dengan KPPN berkenaan. (2) Pola Kontraktual Dengan nilai pekerjaan lebih dari atau setara dengan USD 25,000.00 (dua pulu lima ribu US dolar), langkah yang dilakukan adalah penyedia barang/jasa mengajukan permintaan pembayaran secara proporsional kepada Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di kabupaten/kota, untuk porsi dana pendamping melalui APBD Kas Daerah sedang Loan ADB No. 2064 (SF)-INO dan No. 2065-INO melalui KPPN setempat dengan mengikuti ketentuan sbagai berikut: a. Penyedia barang/jasa P3A/GP3A/IP3A;
mengadakan
perjanjian
KSP
dengan
b. Kontrak ditandatangani oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di provinsi atau kabupaten/kota dengan penyedia barang/jasa yang telah disetujui oleh ADB dengan dilampiri Surat Perjanjian KSP; c. Pencairan dana rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi dilakukan dengan tahapan pembayaran sesuai dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang dilampiri: 1) Ringkasan kontrak pinjaman dan hibah luar negeri; 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); 3) Permintaan pembayaran porsi Loan ADB No. 2064 (SF)-INO dan No. 2065-INO dilampiri bukti pencairan dana pendamping (porsi APBD) berupa copy SPM pembayaran yang telah dilegalisir oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan faktur pajak dan SSP yang telah dikonfirmasi dengan KPPN berkenaan.
BAB III PENGISISAN KEMBALI DANA REKENING KHUSUS (1) National Project Coordination and Monitoring Office (NPCMO) bertanggung jawab atas pengisian kembali dana Rekening Khusus yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku sampai dengan masa closing account loan berkenaan. (2) Apabila NPCMO tidak melaksanakan kewajiban untuk menyampaikan aplikasi replenishment/reimbursement secara berkala sesuai kebutuhan dan mengakibatkan ketersediaan saldo Rekening Khusus pada Bank Indonesia tidak mencukupi untuk kebutuhan pembiayaan kegiatan, maka pembayaran akan dihentikan sementara oleh KPPN berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Drirektur Pengelolaan Kas Negara. (3) Pembayaran kembali atas penghentian sementara dapat dilaksanakan oleh KPPN setelah menerima surat pemberitahuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara.
BAB IV PELAPORAN DAN PENGIRIMAN DOKUMEN Pasal 12 (1) Dalam rangka pengisian kembali Rekening Khusus, KPPN mengirimkan fotokopi SP2D dan copy SPM berkenaan yang membebani Rekening Khusus beserta dokumen pendukungnya, yaitu: a. Berita Acara Pembayaran; b. Approval dari ADB sepanjang dipersyaratkan; c. Rekapitulasi Pengeluaran per Kategori NPLN. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan pada alamat berikut: Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Subdirektorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri III (Subdit PHLN III) Gedung Perbendaharaan I Lantai V Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710
BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 12 (1) Guna evaluasi dan monitoring disbursement PISP, NPCMO mengadakan koordinasi, rekonsiliasi, dan menyampaikan laporan kemajuan kegiatan/disbursement kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri setiap tiga bulan (triwulan), dan apabila diperlukan dapat melakukan monitoring penyerapan pinjaman ke daerah. (2) Kewajiban pembuatan Financial Statement of Special Account (FISSA) dan penyimpanan dokumen sebagaimana diharuskan dalam loan agreement menjadi tanggung jawab Executing Agency (EA) bersangkutan dan audit FISSA oleh BPKP dilaksanakan di lokasi/kantor EA masingmasing. (3) NPMCO bertanggung jawab menyusun consolidated FISSA untuk kepentingan audit keseluruhan pelaksanaan proyek oleh BPKP untuk selanjutnya disampaikan kepada ADB.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2006
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-39/PB/2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA LOAN ADB NO. 2064 (SF)-INO DAN NO. 2065-INO PARTICIPATORY IRRIGATION SECTOR PROJECT (PISP)
DAFTAR PERSENTASE PEMBIAYAAN LOAN ADB NO. 2064 (SF)-INO DAN NO. 2065 –INO PARTICIPATORY IRRIGATION SECTOR PROJECT (PISP)
No . 01 02 03 04 05 6A 6B 07
Deskripsi Civil Works Vehicles Equipments and Materials Capacity Building Studies, Surveys, and Audit Consulting Services International Consulting Services Domestic NGO Services
Porsi ADB 2064/2065 83% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Porsi GOI 17% 0 0 0 0 0 0 0
