PRESENTASI KETUA KELOMPOK KERJA SEKRETARIAT JENDERAL
TRANSFER FUNGSI SEKRETARIAT JENDERAL (LAMA)
BIRO HUKUM DAN HUMAS
SEKRETARIAT JENDERAL (BARU) BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN BIRO KEPEGAWAIAN
BAGIAN HUKUM FISKAL
BIRO PERLENGKAPAN
BAGIAN HUKUM PERUSAHAAN LEMBAGA KEUANGAN DAN PERJAN
BIRO ORGANISASI DAN TATALAKSANA
BAGIAN BANTUAN HUKUM
BIRO HUKUM
BAGIAN DOKUMENTASI, INFORMASI & KEPUSTAKAAN HUKUM
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
BADAN INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN
BIRO UMUM PUSAT SISTEM INFORMASI & TEKNOLOGI KEUANGAN
SEKRETARIAT
PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN UMUM PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI FISKAL PUSAT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI KEUANGAN
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL LAMPIRAN II - 1 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 302/KMK.01/2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEUANGAN
BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BIRO KEPEGAWAIAN
BAGIAN PENYUSUNAN RENCANA PROGRAM RUTIN DAN PEMBANGUNAN
BAGIAN UMUM
BAGIAN PENYUSUNAN ANGGARAN
BAGIAN VERIFIKASI DAN AKUNTANSI
BIRO PERLENGKAPAN
ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN
BAGIAN PERENCANAAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN
BAGIAN KELEMBAGAAN
BAGIAN PENGANGKATAN DAN KEPANGKATAN
BAGIAN PENGADAAN
BAGIAN KETATALAKSANAAN
BAGIAN PENGEMBANGAN PEGAW AI
BAGIAN PENYIMPANAN DAN DISTRIBUSI
BAGIAN ANALISA DAN EVALUASI JABATAN
BIRO HUKUM
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
BIRO UMUM
PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN
BAGIAN HUKUM PAJAK DAN KEPABEANAN
BAGIAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN
BAGIAN TATA USAHA DEPARTEMEN
BAGIAN UMUM
BAGIAN HUKUM PERUSAHAAN LEMBAGA KEUANGAN DAN PERJANJIAN
BAGIAN PUBLIKASI DAN LAYANAN INFORMASI
BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN
BIDANG PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI
BAGIAN BANTUAN HUKUM I
BAGIAN HUBUNGAN MEDIA
BAGIAN RUMAH TANGGA
BIDANG PENGELOLAAN BASIS DATA & PENYAJIAN INFORMASI
BAGIAN PERBENDAHARAAN
BAGIAN PEMBERHENTIAN DAN PEMENSIUNAN
BAGIAN INVENTARISASI DAN PENGHAPUSAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAGIAN TATA USAHA KEPEGAWAIAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAGIAN PENGEMBANGAN KINERJA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAGIAN BANTUAN HUKUM II
BAGIAN PENGELOLAAN OPINI PUBLIK
BAGIAN KEARSIPAN DAN PENGGANDAAN
BIDANG LAYANAN & DUKUNGAN TEK. INFORMASI
BAGIAN HUKUM PERBENDAHARAAN, PNBP, PERIMBANGAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG OPERASIONAL TEK. INFORMASI
KEU.& INFORM. HUKUM
BAGIAN KEAMANAN DALAM, PERALATAN DAN TELEKOMUNIKASI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
VISI DAN MISI BIRO HUKUM
VISI: Menjadi pusat pembaharuan hukum, penyelesaian masalah hukum dan pelayanan informasi hukum di bidang keuangan dan kekayaan negara. MISI: Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan, dan penyelesaian masalah hukum serta pelayanan informasi hukum
STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUKUM LAMPIRAN II - 6 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 302/KMK.01/2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEUANGAN
BAGAN ORGANISASI BIRO HUKUM
BIRO HUKUM
BAGIAN HUKUM PERBENDAHARAAN, PNBP, PERIMBANGAN KEUANGAN, DAN INFORMASI HUKUM
BAGIAN HUKUM PERUSAHAAN, LEMBAGA KEUANGAN DAN PERJANJIAN
BAGIAN BANTUAN HUKUM I
BAGIAN BANTUAN HUKUM II
SUBBAGIAN HUKUM PAJAK I
SUBBAGIAN HUKUM PERUSAHAAN
SUBBAGIAN BANTUAN HUKUM I.1
SUBBAGIAN BANTUAN HUKUM II.1
SUBBAGIAN HUKUM PERBENDAHARAAN
SUBBAGIAN HUKUM PAJAK II
SUBBAGIAN HUKUM LEMBAGA KEUANGAN I
SUBBAGIAN BANTUAN HUKUM I.2
SUBBAGIAN BANTUAN HUKUM II.2
SUBBAGIAN PNBP DAN PERIMBANGAN KEUANGAN
SUBBAGIAN HUKUM KEPABEANAN I
SUBBAGIAN HUKUM LEMBAGA KEUANGAN II
SUBBAGIAN BANTUAN HUKUM I.3
SUBBAGIAN BANTUAN HUKUM II.3
SUBBAGIAN DOKUMENTASI HUKUM
SUBBAGIAN HUKUM KEPABEANAN II
SUBBAGIAN HUKUM PERJANJIAN
SUBBAGIAN BANTUAN HUKUM I.4
SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO
SUBBAGIAN INFORMASI DAN DISEMINASI HUKUM
BAGIAN HUKUM PAJAK DAN KEPABEANAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
FUNGSI BIRO HUKUM •
•
• • •
Penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang pajak, kepabeanan dan cukai. Penelaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan serta penyiapan bahan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum di bidang perusahaan, lembaga keuangan, dan perjanjian. Penelaahan kasus hukum dan pemberian bantuan hukum kepada semua unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan. Penyusunan dokumentasi dan informasi peraturan perundangundangan, pengelolaan perpustakaan hukum dan perjanjian. Penyusunan dokumentasi dan informasi peraturan perundangundangan, pengelolaan perpustakaan hukum dan perjanjian.
STRUKTUR ORGANISASI BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT LAMPIRAN II - 7 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 302 /KMK.01/2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEUANGAN
BAGAN ORGANISASI BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT
BAGIAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN
SUBBAGIAN HUBUNGAN LEMBAGA NEGARA
SUBBAGIAN HUBUNGAN LEM BAGA PEMERINTAH, ORGANI SASI KEMASYARAKATAN, DAN ORGANISASI PROFESI
SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO
BAGIAN PUBLIKASI DAN LAYANAN INFORMASI
BAGIAN HUBUNGAN MEDIA
BAGIAN PENGELOLAAN OPINI PUBLIK
SUBBAGIAN PENERBITAN
SUBBAGIAN HUBUNGAN MEDIA CETAK
SUBBAGIAN MONITORING DAN ANALISIS
SUBBAGIAN PUBLIKASI ELEKTRONIK
SUBBAGIAN HUBUNGAN MEDIA ELEKTRONIK
SUBBAGIAN AUDIT KOMUNIKASI
SUBBAGIAN DATA DAN LAYANAN INFORMASI
SUBBAGIAN HUBUNGAN MEDIA ASING
SUBBAGIAN PARTISIPASI PUBLIK
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
VISI DAN MISI BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT VISI: Menjadi pusat pelayanan komunikasi publik di bidang keuangan dan kekayaan negara serta menjadi pembangun citra positif tentang Departemen Keuangan. MISI: Meningkatkan sosialisasi peraturan perundangundangan, kebijaksanaan, dan kegiatan di bidang keuangan dan kekayaan negara sera mengembangkan hubungan yang dinasmis dan harmonis dengan lembaga-lembaga negara, lembaga pemerintah, dan masyarakat Mengembangkan masyarakat finansial yang berbudaya modern
FUNGSI BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT • • • • • •
•
• •
Koordinasi penyusunan dan pelaksanaan program komunikasi publik secara terpadu dan berkelanjutan Penyebarluasan langkah dan kebijakan fiskal serta hasil pelaksanaannya kepada publik; Edukasi publik mengenai peraturan perundang-undangan bidang keuangan; Pemantauan, analisis, dan rekomendasi perkembangan opini publik; Evaluasi program komunikasi publik, pengukuran akseptasi publik terhadap kebijakan fiskal, dan peningkatan partisipasi publik; Pembinaan hubungan dan pelayanan informasi keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan fiskal dan hasil pelaksanaannya kepada lembaga negara, lembaga pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi profesi; Pembinaan hubungan dan pelayanan informasi keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan fiskal dan hasil pelaksanaannya kepada media cetak, media elektronik, dan media asing; Kordinasi penyelenggaraan rapat kerja dan pembahasan rancangan undangundang bidang keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat; Penyelenggaraan penerbitan, publikasi elektronik, desk informasi dan call center
VISI DAN MISI PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN VISI: Menjadi pusat pengembangan sistem informasi dan teknologi keuangan yang dapat memberikan dukungan prima bagi proses pengambilan keputusan di tingkat pimpinan Departemen Keuangan dan dapat mendorong pelaksanaan operasional yang efisien dan efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mewujudkan organisasi Departemen Keuangan yang terintegrasi . MISI: 1.
2. 3.
Mewujudkan sistem informasi keuangan guna membantu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, & pemantauan pengelolaan keuangan negara; Mengembangkan teknologi pengelolaan keuangan negara yang efisien dan efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi; Menjadi service & content provider (layanan penyediaan informasi) dan solution provider (layanan pemecahan masalah sistem informasi) di bidang sistem informasi keuangan negara sebagai perwujudan dari penerapan e-Government.
STRUKTUR ORGANISASI PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 302/KMK.01/2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DEPARTEMEN KEUANGAN
FUNGSI PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN • Pembinaan, pelaksanaan, koordinasi, dan pelayanan, serta pengembangan sistem informasi keuangan dan teknologi keuangan; • Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi yang terpadu di lingkungan Departemen; • Pertukaran, integrasi, dan pengolahan data serta pengelolaan bank data Departemen; • Pengadminstrasian, pembinaan, dan penilaian jabatan fungsional pranata komputer di lingkungan Departemen; • Pelaksanaan administrasi Pusat.
LANGKAH TRANSISIONAL 1. Transisi menuju tugas baru dengan “business process” yang baru; 2. Transisi perpindahan pejabat dan staf; 3. Transisi perubahan gedung kantor dan peralatan
TERIMA KASIH
