SEKRETARIAT JENDERAL

LAKIP

2013

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

S E KR E TAR IAT JE N D E R A L

PENGANTAR

i

RINGKASAN EKSEKUTIF

iii

BAB I PENDAHULUAN

1-5

Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat Jenderal

2

Peran Strategis Sekretariat Jenderal

4

Sistematika Laporan

5

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA

6 -16

Rencana Strategis

7

Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran K/L, dan Kontrak Kinerja

8

Penetapan Kinerja

9

Pengukuran Kinerja

13

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Organisasi

16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

17 - 82

Capaian IKU

18

Evaluasi dan Analisis Kinerja

21

Kinerja Lainnya

76

Prestasi Lainnya

77

Akuntabilitas Keuangan

78

BAB IV PENUTUP

83

LAMPIRAN Formulir Pengukuran Kinerja

LAKIP 2013 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

DAFTAR TABEL Tabel 1

Realisasi Iku-Iku yang Tidak Mencapai Target

vii

Tabel 2

Unit-unit Eselon II di Lingkungan Sekretariat Jenderal

Tabel 3

Jumlah SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 4

Sasaran Strategis Sekretariat Jenderal 2013

10

Tabel 5

Capaian IKU Kemenkeu-One Yang Di-Cascade Dari KemenkeuWide Tahun 2013

19

Tabel 6

Capaian Kemenkeu-One Sekretariat Jenderal Selain IKU KemenkeuOne Yang Di-Cascade Dari Kemenkeu-Wide Tahun 2013

20

Tabel 7

Nilai Indeks Capaian Ketepatan Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut Inpres

8

Tabel 8

Penyelesaian Tindak Lanjut Inpres

8

Tabel 9

Layanan Sekretariat Jenderal

27

Tabel 10

Capaian JPM Kementerian Keuangan

30

Tabel 11

Penetapan SOP-Link Kementerian Keuangan Tahun 2013

34

Tabel 12

Target Integrasi TIK Kementerian Keuangan Tahun 2011-2013

35

Tabel 13

Persentase Downtime Layanan TIK

38

Tabel 14

Capaian Indeks Opini BPK dari Tahun 2010 s.d. 2013

39

Tabel 15

Rata-Rata Waktu Penyelesaian RKMK/RPMK

41

Tabel 16

Realisasi Penyaluran Investasi Pemerintah (Komitmen)

47

Tabel 17

Realisasi Penyaluran Investasi Pemerintah (Pencairan)

48

Tabel 18

Tindak Lanjut Atas Pelanggaran AP dan KAP Tahun 2013

53

Tabel 19

Tindak Lanjut Atas Pelanggaran PP dan KJPP Tahun 2013

54

Tabel 20

Jumlah Temuan dan Tindak Lanjutnya Pada Unit Eselon I Kementerian Keuangan

54

Tabel 21

Jumlah dan Jenis Risalah Putusan Pengadilan Pajak yang Dapat Diakses Masyarakat

56

Tabel 22

Perbandingan Realisasi Penyerapan DIPA Per Jenis Belanja (TA. 2010 s.d. 2013)

58

Tabel 23

Jumlah Temuan dan Tindak Lanjutnya Pada Unit Eselon I Kementerian Keuangan

60

Tabel 24

Policy Recommendation Sekretariat Jenderal yang Telah Ditindaklanjuti

63

Tabel 25

Capaian JPM Sekretariat Jenderal

64

Tabel 26

Jumlah Peserta Diklat di Lingkungan Sekretariat Jenderal

66

Tabel 27

Nilai Kematangan Penerapan Manajemen Risiko Setjen Tahun 2013

68

Tabel 28

Penyelesaian Pembangunan Sistem Informasi Tahun 2013

72

Tabel 29

Realisasi DIPA Sekretariat Jenderal (Non Belanja Pegawai) Tahun 2013

73

Tabel 30

Realisasi DIPA Sekretariat Jenderal (Non Belanja Pegawai) (tanpa PIP dan LPDP) Tahun 2013

73

Tabel 31

Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2013

79

2 3

DAFTAR GAMBAR Gambar 1

Peta Strategi Setjen Tahun 2013

9

Gambar 2

Proses Perhitungan NKO Unit Yang Memiliki Peta Strategi

13

Gambar 3

Early Warning System pada Dashboard Opini Publik

45

Grafik 1

Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat Jenderal Tahun 2013

27

Grafik 2

Distribusi Persepsi Stakeholders Setiap Layanan Sekretariat Jenderal Tahun 2013

27

Grafik 3

Skor Kinerja Sekretariat Jenderal Sebagai Prime Mover

31

Grafik 4

Komposisi Jumlah Pelanggaran AP, KAP, PP, dan KJPP Tahun 2013

55

Grafik 5

Jenis pelanggaran AP, KAP, PP, dan KJPP Tahun 2013

55

Grafik 6

Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal Tahun 2013 (Per Jenis Belanja)

88

DAFTAR GRAFIK

i

PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2013 disusun sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran Strategis yang dibebankan kepada Sekretariat Jenderal. LAKIP ini disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Kiagus Ahmad Badaruddin

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan

Secara eksternal, LAKIP dapat berperan sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka menuju tercapainya tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance). Sedangkan secara internal, LAKIP merupakan salah satu alat kendali sekaligus alat untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Sekretariat Jenderal bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi koordinasi kegiatan Kementerian Keuangan, penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Negara, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan lembaga lain yang terkait dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan Selanjutnya dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya, Sekretariat Jenderal telah ditetapkan sebagai penggerak utama (prime mover) Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan yang mempunyai peran sangat strategis terutama dalam menjalankan proses bisnis dan penataan organisasi, serta memberikan counseling dan coaching di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan, capacity building, dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

LAKIP SETJEN KEMENTERIAN KEUANGAN 2013

ii

Demikian LAKIP Tahun 2013 ini disusun agar setiap pemangku kepentingan mendapatkan gambaran yang jelas dan transparan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal, dalam rangka pencapaian visi dan misi yang dibebankan kepada Sekretariat Jenderal. Jakarta, Januari 2014 Sekretaris Jenderal,

Kiagus Ahmad Badaruddin NIP 19570329 197803 1 001


iii

RINGKASAN EKSEKUTIF Sekretariat Jenderal dalam program dan action plan tahun 2010-2014, dinyatakan sebagai penggerak utama (prime mover) Transformasi Kelembagaan, berperan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terutama dalam menjalankan proses bisnis, penataan kelembagaan, capacity building, pemanfaatan TIK serta memberikan counseling serta coaching dalam pelaksanaan tugasnya. Sekretariat Jenderal selain mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, ke depannya tidak hanya memberikan pelayanan teknis dan administratif pada semua unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan, tetapi juga harus berperan sebagai pemikir/analis dan penggerak utama (prime mover). Dalam menjalankan peran strategis tersebut, pelaksanaannya dilakukan antara lain dengan menyediakan dana/belanja operasional, menyediakan sarana dan prasarana, menyempurnakan organisasi dan ketatalaksanaan, serta menyempurnakan dan membangun hukum/ peraturan perundang-undangan dengan mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat, pelayanan informasi di bidang keuangan negara dan teknologi informasi serta dukungan yang bersifat administratif lainnya agar pelaksanaan tugas pimpinan dapat dilaksanakan secara optimal. Secara rinci peran strategis dimaksud dapat dilihat dalam Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Jenderal Tahun 2013, sebagaimana yang akan diuraikan dalam Bab II tentang Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja, dimana pada tahun 2013 telah ditetapkan 15 (lima belas) Sasaran Strategis dengan 33 (tiga puluh tiga) IKU. Namun, dalam perkembangannya IKU Persentase Penyelesaian Kebijakan SDM atas Dasar Merit System (SJ-6.1) dan IKU Persentase Penyelesaian Blueprint Manajemen SDM (SJ-6.2) dihapuskan dari Kontrak Kinerja melalui addendum Kontrak Kinerja Nomor 1A/KK/2013 dan diintegrasikan capaiannya dalam IKU Persentase Penyelesaian Blueprint Transformasi Kelembagaan (SJ-3.1), sehingga total IKU yang menjadi kontrak kinerja Sekretariat jenderal kepada Menteri Keuangan sebanyak 31 (tiga puluh satu) IKU dalam 14 (empat belas) Sasarn Strategis. Sasaran Strategis tersebut dan tingkat capaiannya dapat diuraikan sebagai berikut:


iv

1. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Peran Penggerak Utama yang Andal (SJ-1). Sasaran ini didukung oleh 3 (tiga) IKU, yaitu: a. Indeks Ketetepatan Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut Instruksi Presiden (SJ-1.1), dengan target 80 (tepat waktu), terealisasi 100 sehingga diperoleh nilai capaian 120%. b. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (SJ-1.2), dengan target 4,02, terealisasi 4,02 sehingga diperoleh nilai capaian 100%. c. Indeks Persepsi Stakeholder Terhadap Peran Setjen Sebagai Penggerak utama (SJ-1.3), dengan target 3, terealisasi 4,09 sehingga diperoleh nilai capaian 120%. 2. Sasaran Strategis 2: SDM yang Berkompetensi Tinggi (SJ-2). Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) IKU, yaitu Persentase Pejabat Kementerian Keuangan yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi (SJ-2.1), dengan target 87%, terealisasi 88,53% sehingga diperoleh nilai capaian 101,76 %. 3. Sasaran Strategis 3: Organisasi yang Adaptif (SJ-3). a. Persentase Penyelesaian Blueprint Transformasi Kelembagaan (SJ-3.1), dengan target 100%, terealisasi 98% sehingga diperoleh nilai capaian 98% b. Jumlah Penyelesaian SOP-Link (SJ-3.2), dengan target 15 SOP terealisasi 17 SOP sehingga diperoleh nilai capaian 113,33%. 4. Sasaran Strategis 4: Perwujudan TIK yang Terintegrasi (SJ.4). Sasaran ini didukung oleh 2 (dua) IKU, yaitu : a. Persentase Integrasi TIK Kemenkeu (SJ-4.1) dengan target 80%, terealisasi 80% sehingga diperoleh nilai capaian 100%. b. Persentase Downtime Layanan TIK (SJ-4.2) dengan target 5%, terealisasi 0,04% sehingga diperoleh nilai capaian 120%. 5. Sasaran Strategis 5: Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel (SJ-5). Sasaran ini didukung oleh IKU Indeks Opini BPK atas LK BA 015 (SJ.5.1) dengan target 4, terealisasi 4 sehingga diperoleh nilai capaian 100%. 6. Sasaran Strategis 6: Perencanaan dan Rumusan Kebijakan Yang Berkualitas (SJ.6). Sasaran ini didukung oleh 2 (dua) IKU, yaitu a. Persentase Penyelesaian Kebiajakan SDM atas dasar Merit System (SJ-6.1) b. Persentase Penyelesaian Blueprint Manajemen SDM (SJ-6.2) Kedua IKU tersebut dalam perkembangannya dihapuskan melalui addendum Kontrak Kinerja Nomor: 1A/KK/2013 dan diintegrasikan capaiannya dalam IKU Persentase Penyelesaian Blueprint Transformasi Kelembagaan (SJ-3.1).


v

7. Sasaran Strategis 7: Layanan Legislasi dan Litigasi Yang Andal (SJ-7). Sasaran ini didukung oleh 2 (dua) IKU, yaitu: a. Waktu Rata-Rata Penyelesaian RKMK/RPMK Waktu (SJ-7.1), dengan target 7 hari kerja, terealisasi 5,55 hari kerja sehingga diperoleh nilai capaian 120%. b. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Hak Uji Materiil UU yang Dimenangkan (SJ-7.2) dengan target 65%, terealisasi 97,05% sehingga diperoleh nilai capaian 120%. 8. Sasaran Strategis 8: Menumbuhkan Kepercayaan dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kemenkeu (SJ-8). Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) IKU, yaitu Persentase Opini Positif Pemberitaan Kementerian Keuangan pada Media (SJ-8.1), dengan target 75%, terealisasi 94,17% sehingga diperoleh nilai capaian 120%. 9. Sasaran Strategis 9: Pengelolaan Aset yang Efektif dan Efisien (SJ9). Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) IKU, yaitu Persentase Penelusuran Selisih Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, dengan target 85%, terealisasi 90,04% sehingga diperoleh nilai capaian 105,93%. 10. Sasaran Strategis 10: Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Tugas Lainnya (SJ-10). Sasaran ini didukung oleh 5 (lima) IKU, yaitu: a. Realisasi Penyaluran Investasi Pemerintah (SJ-10.1) dengan target 10,296T, terealisasi 583,564M sehingga diperoleh capaian 5,7%. b. Persentase Realisasi Paket Lelang Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan (SJ-10.2) dengan target 100%, terealisasi 108,10% sehingga diperoleh nilai capaian 108,10%. c. Persentase Pelanggaran oleh AP, KAP, PP, dan KJPP terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Ditindaklanjuti (SJ-10.3) dengan target 90%, terealisasi 100% sehingga diperoleh nilai capaian 111,11%. d. Persentase Kesesuaian Penyaluran Dana Pendidikan terhadap Standar Pelayanan Minimum Layanan Program (SJ-10.4) dengan target 80%, terealisasi 95,76% sehingga diperoleh nilai capaian 119,7%. e. Jumlah Risalah Putusan Pengadilan Pajak yang Dapat Diakses Masyarakat (SJ-10.5) dengan target 3.100 terealisasi 3.292 sehingga diperoleh nilai capaian 106,19%.


vi

11. Sasaran Strategis 11: Monitoring dan Evaluasi yang Terukur dan Efektif (SJ.11) . Sasaran ini didukung oleh 4 (empat) IKU, yaitu: a. Persentase Penyerapan DIPA Kementerian Keuangan (Non Belanja Pegawai) (SJ-11.1) dengan target 95%, terealisasi 87,07% sehingga diperoleh nilai capaian 91,66%. b. Persentase Temuan BPK yang Selesai Ditindaklanjuti (SJ-11.2) dengan target 85%, terealisasi 94% sehingga diperoleh nilai capaian 110,59%. c. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Kebijakan Menteri Keuangan Hasil Rapat Pimpinan (SJ-11.3) dengan target 85%, terealisasi 88,16% sehingga diperoleh nilai capaian 103,72%. d. Persentase Policy Recommendation Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti (SJ-11.4) dengan target 90%, terealisasi 100% sehingga diperoleh nilai capaian 111,11%. 12. Sasaran Strategis 12: SDM Setjen yang Berkompetensi Tinggi (SJ12.1). Sasaran ini didukung oleh 2 (dua) IKU, yaitu: a. Persentase Pejabat Sekretariat Jenderal yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan (SJ-12.1) dengan target 88%, terealisasi 90,50% sehingga diperoleh nilai capaian 102,84%. b. Persentase Pegawai Sekretariat Jenderal yang Memenuhi Standar Jamlat (SJ-12.2) dengan target 50%, terealisasi 71,19% sehingga diperoleh nilai capaian 120%. 13. Sasaran Strategis 13: Organisasi Setjen yang Adaptif (SJ-13). Sasaran ini didukung oleh 2 (dua) IKU, yaitu a. Nilai Reformasi Birokrasi Setjen (SJ-13.1) dengan target 92, terealisasi 95,27 sehingga diperoleh nilai capaian 103,55%. b. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Resiko (SJ-13.2), dengan target 55 (risk defined) terealisasi 57,02 sehingga diperoleh nilai capaiain 103,67%. 14. Sasaran Strategis 14: Pengelolaan Layanan TIK yang andal (SJ.14). Sasaran ini didukung oleh 3 (tiga) IKU, yaitu : a. Persentase Akurasi Data SIMPEG (SJ-14.1), dengan target 100%, terealisasi 100% sehingga diperoleh nilai capaian 100%. b. Persentase Pertukaran Data oleh Unit Eselon I (SJ-14.2) dengan target 100%, terealisasi 100% sehingga diperoleh nilai capaian 100%. c. Persentase Penyelesaian Pembangunan Sistem Informasi yang Mendukung Proses Bisnis (SJ-14.3) dengan target 80% terealisasi 88,83% sehingga diperoleh nilai capaian 111,03%.


vii

15. Sasaran Strategis 15: Pelaksanaan Anggaran Setjen yang Optimal (SJ.15) Sasaran ini didukung oleh 2 (dua) IKU, yaitu a. Persentase Penyerapan DIPA Setjen (Non Belanja Pegawai) (SJ-15.1) dengan target 95%, terealisasi 64,56% sehingga diperoleh nilai capaian 67,96%. b. Persentase Penyelesaian Kegiatan Belanja Modal dalam DIPA Setjen (SJ-15.2) dengan target 98%, terealisasi 87,86% sehingga diperoleh nilai capaian 89,59%. Dari 31 (tiga puluh satu) IKU tersebut, terdapat beberapa IKU yang tidak mencapai 100% adalah sebagaimana tampak pada Tabel 1 berikut ini. TABEL 1 REALISASI IKU-IKU YANG TIDAK MENCAPAI TARGET SASARAN STRATEGIS (SS)

KODE IKU

IKU

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

100%

98%

98

10,296T

583,564M

5,7%

Organisasi Yang Adaptif (SJ.3)

SJ-3.1

Persentase Penyelesaian Blueprint Transformasi Kelembagaan

Peningkatan Tugas Lainnya (SJ.10)

SJ-10.1

Realisasi Penyaluran Investasi Pemerintah

Montitoring dan Evaluasi yang Terukur dan Efektuf (SJ.11)

SJ-11.1

Persentase Penyerapan DIPA Kementerian Keuangan (Non Belanja Pegawai)

95%

87,07%

91,66%

Pelaksanaan Anggaran Setjen yang Optimal (SJ.15)

SJ-15.1

Persentase Penyerapan DIPA Setjen (Non Belanja Pegawai)

95%

64,56%

67,96%

SJ-15.2

Persentase Penyelesaian Kegiatan Belanja Modal dalam DIPA Setjen

98%

87,86%

89,59%


1

BAB I - PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat Jenderal Peran Strategis Sekretariat Jenderal Sistematika Laporan


BAB I - PENDAHULUAN

2

TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR SEKRETARIAT JENDERAL Sebagai unit yang berperan dalam memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unit di lingkungan Kementerian Keuangan, Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu Sekretariat Jenderal juga melakukan pembinaan dalam pelaksanaan tugasnya antara lain di bidang sistem informasi dan teknologi keuangan, pembinaan akuntan dan jasa penilai, pelayanan bantuan hukum, harmonisasi kebijakan Menteri Keuangan, pelaksanaan investasi pemerintah, layanan pengadaan secara elektronik, administrasi pengadilan pajak, dan pelayanan teknis dan administratif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Komite Pengawas Perpajakan. Tugas dan fungsi di atas dilaksanakan oleh 8 (delapan) Biro, 5 (lima) Pusat, 2 (dua) Sekretariat, 1 Badan Layanan Umum, serta 3 (tiga) orang Tenaga Pengkaji sebagaimana tampak pada Tabel 2. TABEL 2 UNIT-UNIT ESELON II DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL NO

NAMA UNIT

1.

Biro Perencanaan dan Keuangan

2.

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan

3.

Biro Hukum

4.

Biro Bantuan Hukum

5.

Biro Sumber Daya Manusia

6.

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

7.

Biro Perlengkapan

8.

Biro Umum

9.

Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan

10.

Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai

11.

Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan

12.

Pusat Investasi Pemerintah

13.

Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik

14.

Sekretariat Pengadilan Pajak

15.

Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan

16.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

17.

Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur

18.

Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik

19.

Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara


3

BAB I - PENDAHULUAN

Dalam program dan action plan Tahun 2010-2014 Sekretariat Jenderal selaku unit organisasi penggerak utama (prime mover) Transformasi Kelembagaan pada Kementerian Keuangan mempunyai peran yang sangat strategis dalam reformasi birokrasi terutama dalam menjalankan proses bisnis serta memberikan counseling dan coaching di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan, capacity building and human resources development, dan pemanfaatan TIK. Sekretariat Jenderal ke depan tidak hanya menitikberatkan pada fungsi supporting saja, tetapi harus lebih menitikberatkan pada peran sebagai pemikir/analis dan penggerak utama (prime mover) Transformasi Kelembagaan. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pelaksanaan kegiatan Sekretariat Jenderal didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 2.867 orang (Biro SDM, per 31 Desember 2012) sebagaimana terdapat pada Tabel 3. Sebagai prime mover tentu diperlukan SDM yang berkompetensi tinggi yang tercermin dari pegawai Sekretariat Jenderal yang memiliki persentase pegawai dengan jenjang pendidikan Sarjana/D-IV ke atas sebesar 62,78% (1.800 orang) dari total pegawai Sekretariat Jenderal. Angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata Kementerian Keuangan sebesar 47.60%. Komposisi pegawai Sekretariat Jenderal berdasarkan pendidikan disajikan pada Tabel 3 sebagai berikut. TABEL 3 JUMLAH SDM BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN NO

JENJANG PENDIDIKAN

JUMLAH

1.

SD

24

Orang

2.

SMP

33

Orang

3.

SMU/D-I/D-II

555

Orang

4.

Diploma-III (D-III)

455

Orang

5.

Diploma-IV (D-IV)

64

Orang

6.

Sarjana (S1)

1334

Orang

7.

Master/S2

392

Orang

8.

Doktor/S3

10

Orang

2.867

Orang

Total


BAB I - PENDAHULUAN

4

PERAN STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lingkungan Kementerian Keuangan, Sekretariat Jenderal memiliki peran strategis antara lain: 1. menyiapkan penyusunan rencana program jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan srategik, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan program dan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan Kementerian, serta melaksanakan pengelolaan dan pembinaan keuangan Kementerian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana pada semua satuan organisasi di lingkungan Kementerian; 3. mengkoordinasikan dan melaksanakan perumusan peraturan perundang-undangan, serta memberikan bantuan hukum dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian; 4. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Kementerian sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; 5. mengkoordinasikan penyusunan program komunikasi publik, mengkomunikasikan kebijakan fiskal dan hasil pelaksanaannya, melaksanakan edukasi publik mengenai peraturan perundangan di bidang keuangan dan mengelola opini publik dalam rangka mendapatkan dukungan dan partisipasi masyarakat serta menyiapkan penyelenggaraan rapat kerja dan pembahasan rancangan undang-undang bidang keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat; 6. melaksanakan pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan/kekayaan Kementerian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 7. membina pelaksanaan ketatausahaan Kementerian dan melaksanakan urusan tata usaha, rumah tangga serta pemberian pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas Kantor pusat Kementerian.


5

BAB I - PENDAHULUAN

SISTEMATIKA LAPORAN Laporan ini disusun degan menggunakan sistematika sebagai berikut: BAB I Pendahuluan BAB II Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja BAB III Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan BAB IV Penutup Sesuai dengan tugas dan fungsi tersebut di atas, selama Tahun 2013 Sekretariat Jenderal telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diuraikan dalam Bab II laporan ini.


BAB II - RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA

6

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran K/L, dan Kontrak Kinerja Penetapan Kinerja Pengukuran Kinerja Monitoring dan Evaluasi Kinerja Organisasi


7


RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra–KL) adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) Kementerian/Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) dan bersifat indikatif. Renstra Unit yang merupakan platform Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan atas pelaksanaan Visi dan Misi Kementerian Keuangan dan akan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien, dan koordinatif. Dalam kurun waktu 2010-1014 dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dan memperhitungkan potensi, peluang, serta kendala yang ada maupun tantangan yang mungkin terjadi, Sekretariat Jenderal melaksanakan pembinaan dan perencanaan di bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, hukum, hubungan antar lembaga dan masyarakat, dan administrasi serta koordinasi terhadap pelaksanaan kerja unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya, visi Sekretariat Jenderal yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Tahun 2010-2014 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Sekretariat Jenderal Nomor KEP-38/ SJ/2010 adalah: MENJADI PENGGERAK UTAMA REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN UNTUK TERCAPAINYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPERCAYA DAN AKUNTABEL



8

RENCANA KERJA, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN K/L, DAN KONTRAK KINERJA Berdasarkan Renstra Tahun 2010-2014, Kementerian Keuangan menyusun Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil program induknya, dan dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya. Keterkaitan antara Renja dan RKA adalah RKA memuat informasi yang tertuang dalam Renja, termasuk informasi alokasi pendanaan yang telah dimutakhirkan sesuai dengan kemampuan fiskal pemerintah (resources envelope). Informasi pendanaan dalam RKA memuat informasi Rincian Anggaran, antara lain: output, komponen input, jenis belanja, dan kelompok belanja. Kementerian Keuangan telah menerapkan Balanced Scorecard (BSC) sebagai metode mengukur organisasi dan pegawai. BSC Kementerian Keuangan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454 /KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 336 /KMK.01/2012 terdiri dari dari sasaransasaran strategis dimana setiap sasaran strategis menjadi basis dalam penentuan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU dalam setiap Sasaran Strategis dilengkapi dengan target, unit penanggung jawab, dan inisiatif strategis yang akan dimonitoring dan dievaluasi secara berkala. Penerapan BSC di lingkungan Kementerian Keuangan berfungsi sebagai Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang memuat indikator kinerja dan target capaian kinerja pada suatu tahun anggaran. IKU dan target capaiannya disusun dengan memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan serta penganggaran yang telah ditetapkan untuk menjamin keterkaitan antara dokumen perencanaan dan penganggaran serta RKT di lingkungan Kementerian Keuangan. IKU dan target IKU yang dicantumkan dalam Kontrak Kinerja (baik di Kemenkeu-Wide maupun Kemenkeu-One) dapat menggunakan ukuran-ukuran yang lebih spesifik atau target yang lebih tinggi untuk mendukung pencapaian target indikator yang ditetapkan dalam Renja.


9


PENETAPAN KINERJA Penetapan/perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/ kinerja. Dengan demikian, penetapan/perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan/perjanjian kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal telah dilakukan dengan menggunakan metode Balanced Scorecard (BSC). Metode BSC digunakan sebagai instrumen perencanaan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal yang dituangkan menjadi Sasaran Strategis. Sasaran strategis adalah faktor utama yang dikembangkan menjadi ukuran-ukuran strategis (IKU) dan targetnya. Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target yang dimaksud secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi Sekretariat Jenderal harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan Sasaran Strategis (SS). Sasaran strategis ini dipetakan di dalam peta strategi. BSC yang digunakan di Sekretariat Jenderal menerapkan 3 (tiga) perspektif, yaitu: Stakeholders/Customers Perspective, Internal Process Perspective, dan Learning and Growth Perspective. Tiga perspektif tersebut kemudian diuraikan ke dalam 15 (lima belas) Sasaran Strategis sebagaimana tampak pada Gambar 1 pada halaman berikut.

Learning & Growth Perspective

Internal Process Perspective

Stakeholder/Customer Perspective

VISI

Menjadi Penggerak Utama Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembaggan untuk Tercapainya Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Negara yang Dipercaya dan Akuntabel

1. Menteri Keuangan 2. Unit Eselon I Kemenkeu 3. Kementerian/Lembaga 4. Masyarakat Umum

SJ.2 SDM yang Berkompetensi Tinggi

SJ.1 Terwujudnya Peran Penggerak Utama yang Andal

Pengelolaan

Perencanaan dan Perumusan

SJ.6 Perencanaan dan Rumusan Kebijakan yang Berkualitas

SJ.4 Perwujudan TIK yang Terintegrasi

SJ.3 Organisasi yang Adaptif

SJ.7 Layanan Legislasi dan Litigasi yang Andal

SJ.8 Menumbuhkan Kepercayaan dan Dukungan Publik terhadap Kebijakan Menkeu

SJ.9 Pengelolaan Aset yang Efektif dan Efisien

SJ.10 Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Tugas Lainnya

SJ.5 Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

Pengendalian Mutu dan Tertib Administrasi

SJ.11 dan Evaluasi yang Terukur dan Efektif

SDM

Organisasi

TIK

Anggaran

SJ.12 SDM Setjen yang Berkompetensi Tinggi

SJ.13 Organisasi Setjen yang Adaptif

SJ.11 Monitoring dan Evaluasi yang Terukur dan Efektif

SJ.15 Pelaksanaan Anggaran Setjen yang Optimal


10


Jumlah Sasaran Strategis yang dikembangkan oleh Sekretariat Jenderal pada Peta Strategis (Strategy Map) Sekretariat Jenderal adalah 15 (lima belas) Sasaran Strategis (SS) dengan 33 (tiga puluh tiga) IKU, sebagaimana tampak pada Tabel 4 pada halaman berikut. Rincian selengkapnya tentang IKU tersebut dapat dilihat sebagai berikut. TABEL 4 SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT JENDERAL 2013 SASARAN STRATEGIS 1 TERWUJUDNYA PERAN PENGGERAK UTAMA YANG ANDAL IKU

REALISASI 2012

TARGET 2013

SATUAN

Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut Instruksi Presiden

81.67 (tepat waktu)

80 (tepat waktu)

-

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

3.90

4.02

Indeks Persepsi Stakeholder Terhadap Peran Setjen Sebagai Penggerak Utama

N/A

3

-

SASARAN STRATEGIS 2 SDM YANG BERKOMPETENSI TINGGI IKU

REALISASI 2012

TARGET 2013

SATUAN

Persentase pejabat Kementerian Keuangan yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya

85.98%

87

%

SASARAN STRATEGIS 3 ORGANISASI YANG ADAPTIF IKU

REALISASI 2012

TARGET 2013

SATUAN

Penyelesaian Blue Blueprint Transformasi Kelembagaan

N/A

100

%

Jumlah Penyelesaian SOP-Link

14

15

SOP

SASARAN STRATEGIS 4 PERWUJUDAN TIK YANG TERINTEGRASI REALISASI 2012

TARGET 2013

SATUAN

Persentase Integrasi TIK Kemenkeu

IKU

53,78

80

%


N/A

5

%

REALISASI 2012

TARGET 2013

SATUAN

4

4

-

SASARAN STRATEGIS 5 PENGELOLAAN KEUANGAN YANG AKUNTABEL IKU Indeks Opini BPK atas LK BA 15*

SASARAN STRATEGIS 6 PERENCANAAN DAN RUMUSAN KEBIJAKAN YANG BERKUALITAS IKU

REALISASI 2012

TARGET 2013

SATUAN

Persentase Penyelesaian Kebijakan SDM atas dasar Merit System

N/A

100

%

Persentase Penyelesaian Blueprint Manajemen SDM

N/A

100

%


11


SASARAN STRATEGIS 7 LAYANAN LEGSLASI DAN LITIGASI YANG ANDAL IKU

REALISASI 2012

TARGET 2013

SATUAN

N/A

7

Hari Kerja

78,95

65

%

Waktu rata-rata penyelesaian RKMK/ RPMK Persentase Putusan Perkara Perdata yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Hak Uji Materiil UU yang Dimenangkan

SASARAN STRATEGIS 8 MENUMBUHKAN KEPERCAYAAN DAN DUKUNGAN PUBLIK TERHADAP KEBIJAKAN KEMENKEU IKU

REALISASI 2012

TARGET 2013

SATUAN

N/A

75

%

Persentase Opini Positif Pemberitaan Kementerian Keuangan pada Media

SASARAN STRATEGIS 9 PENGELOLAAN ASET YANG EFEKTIF DAN EFISIEN IKU

REALISASI 2012

TARGET 2013

SATUAN

Persentase Penelusuran Selisih Hasil Inventarisai dan Penilaian BMN pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan

N/A

85

%

SASARAN STRATEGIS 10 PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN TUGAS LAINNYA IKU

REALISASI 2012

TARGET 2013

SATUAN

Realisasi Penyaluran Investasi Pmerintah

3,260

10,296

Triliun Rp

Persentase Realisasi Paket Lelang Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan

N/A

100

%

Persentasi Pelanggaran oleh AP, KAP, PP dan KJPP terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ditindaklanjuti

N/A

90

%

Persentase Kesesuaian Penyaluran Dana Pendidikan Terhadap Standar Pelayanan Minimum Layanan Program

N/A

80

%

Jumlah Risalah Putusan Pengadilan Pajak yang Dapat Diakses Masyarakat

N/A

3.100

buah

SASARAN STRATEGIS 11 MONITORING DAN EVALUASI TERUKUR DAN EFEKTIF IKU

REALISASI 2012

TARGET 2013

SATUAN

Persentase Penyerapan DIPA Kementerian Keuangan (Non Belanja Pegawai)*

85,26

95

%

Persentase Temuan BPK yang selesai Ditindaklanjuti

N/A

85

%

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Kebijakan Menteri Keuangan Hasil Rapat Pimpinan

N/A

85

%

Persentase Policy Recomendation hasil pengawasan yang ditindaklanjuti

85

90

%


12


SASARAN STRATEGIS 12 SDM SETJEN YANG BERKOMPETENSI TINGGI IKU Persentase Pejabat Sekretariat Jenderal yang telah Memenuhi Standar Kompentensi Jabatan Persentase Pegawai Sekretariat Jenderal yang Memenuhi Jamlat*

REALISASI 2012

TARGET 2013

SATUAN

87,40

88

%

N/A

50

%

SASARAN STRATEGIS 13 ORGANISASI SETJEN YANG ADAPTIF REALISASI 2012

TARGET 2013

SATUAN

Nilai Reformasi Birokrasi Setjen

IKU

93,38

92

-

Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Resiko

N/A

55 (Risk Define)

-

SASARAN STRATEGIS 14 PENGELOLAAN LAYANAN TIK YANG ANDAL REALISASI 2012

TARGET 2013

SATUAN

Persentase Akurasi Data SIMPEG

IKU

100

100

%

Persentase Pertukaran Data oleh Unit Eselon I

N/A

100

%

Persentase Penyelesaian Pembangunan Sistem Informasi yang Mendukung Proses

N/A

80

%

SASARAN STRATEGIS 15 PELAKSANAAN ANGGARAN SETJEN YANG OPTIMAL IKU Persentase Penyerapan DIPA Setjen (Non Belanja Pegawai)* Persentase Penyelesaian Kegiatan Belanja Modal dalam DIPA Setjen*

REALISASI 2012

TARGET 2013

SATUAN

66,17

95

%

N/A

98

%


13


PENGUKURAN KINERJA Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja, Kementerian Keuangan berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454 /KMK.01/2011 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 336 /KMK.01/2012. Capaian kinerja organisasi dikenal dengan istilah Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Proses perhitungan NKO untuk unit yang memiliki peta strategi dapat digambarkan dalam tahapan sebagai berikut: GAMBAR 2 PROSES PERHITUNGAN NKO UNIT YANG MEMILIKI PETA STRATEGI Nilai Strategis Sasaran (NSS)

Capaian IKU

Nilai Kinerja Perspektif (NKP)

Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Metode pengukuran pencapaian indikator kinerja yang digunakan, dibagi berdasarkan ekspektasi arah nilai aktual dari IKU dibandingkan relatif terhadap nilai target. Berdasarkan pembagian tersebut, IKU Kementerian Keuangan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

IKU Maximize

IKU Minimize

IKU Stabilize

Nilai aktual/realisasi/ pencapaian Indikator Kinerja diharapkan lebih tinggi dari target.

Nilai aktual/realisasi/ pencapaian Indikator Kinerja diharapkan lebih kecil dari target.

Nilai aktual/realisasi/ pencapaian Indikator Kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu.

Contoh

Contoh

Contoh

:

jumlah pendapatan negara.

:

rasio beban utang terhadap rata-rata outstanding utang.

Capaian IKU ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut: 1. angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%; 2. indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maximize semua agar sebanding dengan yang lainnya; 3. status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/ hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU; 4. IKU yang ditetapkan diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target; dan 5. untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:


:

Rasio jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja.

14


a. apabila realisasi pencapaiannya melebihi target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%; dan b. apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target adalah sebagai berikut: 1. IKU Maximize INDEKS CAPAIAN

REALISASI

=

X

TARGET

100%

2. IKU Minimize INDEKS CAPAIAN = [ 1 + (1 – REALISASI/TARGET) ] X 100% 3. IKU Stabilize Ca = CAPAIAN AWAL Ca = REALISASI/TARGET X 100% C = CAPAIAN a. Apabila Realisasi > Target, maka C = 100 – (Ca-100), Ca Maksimum adalah 200%; b. Apabila Realisasi < Target, maka C = Ca CAPAIAN 100

90

67,5

RUMUS

INDEKS CAPAIAN 120

100

75

45

50

22,5

25

0

0

In

In+1

-

In

Cn+1

-

Cn

I

=

I

:

Indeks capaian

+

In

:

Indeks capaian dibawahnya

In+1

:

Indeks capaian diatasnya

Cn

:

Capaian dibawahnya

Cn+1

:

Capaian diatasnya

C

-

Cn

Hasil perhitungan rumus stabilize, bila capaiannya melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU stabilize mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target. Misalnya IKU rasio jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja. Rasio jam pelatihan pegawai terhadap LAKIP SETJEN KEMENTERIAN KEUANGAN 2013

15


jam kerja yang ideal adalah 3%. Semakin sedikit pegawai yang mengikuti pelatihan, berarti kurangnya kesempatan bagi para pegawai untuk mengembangkan diri. Sebaliknya, rasio yang semakin besar menunjukkan ketidakefektifan bekerja. Oleh karena itu, capaian yang diharapkan adalah mendekati ideal 3%. Jika realisasi capaian tepat 3%, rumus stabilize akan menghasilkan nilai 120%.



16

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA ORGANISASI Monitoring adalah aktivitas berkala untuk menjamin pencapaian target yang telah ditetapkan. Pengumpulan data capaian kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang menjadi bahan monitoring dilakukan secara bottom-up. Evaluasi merupakan kegiatan mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dan sesuai dengan rencana, serta untuk mengetahui dampak dari pencapaian tujuan tersebut. Evaluasi berguna bagi pengambil keputusan untuk menetapkan apakah kegiatan akan dihentikan, diperbaiki, dimodifikasi, diperluas, atau ditingkatkan. Hasil monitoring digunakan untuk melaksanakan evaluasi yang disampaikan dalam forum Rapat Pimpinan Kinerja (Rapimja).


17

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Capaian IKU Evaluasi dan Analisis Kinerja Kinerja Lainnya Prestasi Lainnya Akuntabilitas Keuangan



18

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Pada tahun 2013, Menteri Keuangan telah menetapkan 15 (lima belas) Sasaran Strategis dan 33 (tiga puluh tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk Sekretariat Jenderal. Namun, dalam perkembangannya IKU Persentase Penyelesaian Kebijakan SDM atas Dasar Merit System (SJ-6.1) dan IKU Persentase Penyelesaian Blueprint Manajemen SDM (SJ-6.2) dihapuskan dari Kontrak Kinerja melalui addendum Kontrak Kinerja Nomor 1A/KK/2013 dan diintegrasikan capaiannya dalam IKU Persentase Penyelesaian Blueprint Transformasi Kelembagaan (SJ-3.1). Berdasarkan perubahan sesuai addendum kontrak kinerja tersebut, pada Tahun 2013 Sekretariat Jenderal melaksanakan 14 (emopat belas) Sasaran Strategis dan 31 IKU yang menjadi kontrak kinerja Sekretariat jenderal kepada Menteri Keuangan. Di antara 31 (tiga puluh satu) IKU tersebut, terdapat 18 (delapan belas) IKU utama yang merupakan bagian dari Sasaran Strategis Kementerian Keuangan (Kemenkeu-Wide) Tahun 2013. Pencapaian dari 18 (delapan belas) IKU tersebut disajikan pada tabel berikut.


19


TABEL 5 CAPAIAN IKU KEMENKEU-ONE YANG DI-CASCADE DARI KEMENKEU-WIDE TAHUN 2013 SASARAN STRATEGIS (SS) Terwujudnya Peran Penggerak Utama (SJ.1)

KODE IKU

IKU

SJ-1.1


TARGET

REALISASI

CAPAIAN

80 (tepat waktu)

100

120%

SJ-1.2


4,02

4,02

100%

SDM yang Berkompetensi Tinggi (SJ.2)

SJ-2.1

Persentase Pejabat Kementerian Keuangan Yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi

87%

88,53%

101,76%


SJ-3.1


100%

98%

98%

Perwujudan TIK yang Terintegrasi (SJ.4)

SJ-4.1


80%

80%

100%

SJ-4.2


5%

0,04%

120%

Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel (SJ.5)

SJ-5.1

Indeks Opini BPK atas LK BA 015

4

4

100%

Layanan Legislasi dan Litigasi Yang Andal (SJ.7)

SJ-7.1

Waktu Rata-Rata Penyelesaian RKMK/RPMK

7 Hari Kerja

5,55 Hari Kerja

120%

Monitoring dan Evaluasi yang Terukur dan Efektif (SJ.11)

SJ-11.1


95%

87,07%

91,66%

SJ-11.4

Persentase Policy Recommendation Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti

90%

100%

111,11%

SDM Setjen yang Berkompetensi Tinggi (SJ.12)

SJ-12.2

Persentase Pegawai Sekretariat Jenderal yang Memenuhi Standar Jamlat

50%

71,19%

120%

Organisasi Setjen Yang Adaptif (SJ.13)

SJ-13.1

Nilai Reformasi Birokrasi Setjen

92

95,27

103,55%

SJ-13.2

Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko

55 (risk defined)

57,02

103,67%

Pengelolaan Layanan TIK yang Andal (SJ.14)

SJ-14.1


100%

100%

100%

SJ-14.2


100%

100%

100%

SJ-14.3

Persentase Penyelesaian Pembangunan Sistem Informasi yang Mendukung Proses Bisnis

80%

88,83%

111,03%

SJ-15.1


95%

64,56%

67,96%

SJ-15.2


98%

87,86%

89,59%

Pelaksanaan Anggaran Setjen yang Optimal (SJ.15)

Sumber: Biro Umum, per 22 Januari 2014



20

Selain 18 (delapan belas) IKU yang sudah dikontrakkinerjakan dan merupakan cascade dari Kemenkeu-Wide sebagaimana disajikan pada Tabel 5 di atas, terdapat 13 (tiga belas) IKU lain yang diperjanjikan dalam Peta Strategi Sekretariat Jenderal Tahun 2013 sebagaimana tampak pada tabel sebagai berikut. TABEL 6 CAPAIAN KEMENKEU-ONE SEKRETARIAT JENDERAL SELAIN IKU KEMENKEU-ONE YANG DI-CASCADE DARI KEMENKEU-WIDE TAHUN 2013 SASARAN STRATEGIS (SS)

KODE IKU

IKU

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

3

4,09

120%

Terwujudnya Peran Penggerak Utama (SJ.1)

SJ-1.3

Indeks Persepsi Stakeholders Terhadap Peran Setjen sebagai Penggerak Utama


SJ-3.2


15 SOP

17 SOP

113,33%


SJ-7.2

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Hak Uji Materiil UU yang Dimenangkan

65%

97,05%

120%

Menumbuhkan Kepercayaan dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kemenkeu (SJ.8)

SJ-8.1


75%

94,17%

120%

Pengelolaan Aset yang Efektif dan Efisien (SJ.9)

SJ-9.1

Persentase Penelusuran Selisih Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan

85%

90,04%

105,93%

Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Tugas Lainnya (SJ.10)

SJ-10.1


10,296T

583,564M

5,7%

SJ-10.2


100%

108,10%

108,10%

SJ-10.3

Persentase Pelanggaran oleh AP, KAP, PP, dan KJPP terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Ditindaklanjuti

90%

100%

111,11%

SJ-10.4

Persentase Kesesuaian Penyaluran Dana Pendidikan terhadap Standar Pelayanan Minimum Layanan Program

80%

95,76%

119,7%

SJ-10.5


3.100

3.292

106,19%

SJ-11.2

Persentase Temuan BPK yang Selesai Ditindaklanjuti

85%

94%

110,59%

SJ-11.3


85%

88,16%

103,72%

SJ-12.1

Persentase Pejabat Sekretariat Jenderal yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

88%

90,50%

102,84%


SDM Setjen yang Berkompetensi Tinggi (SJ.12)

Sumber: Biro Umum, per 22 Januari 2014


21


EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Jenderal. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada IKU yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana ditetapkan dalam Peta Strategi Sekretariat Jenderal yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2013 dapat tercapai. Penjelasan atas capaian setiap IKU Sekretariat Jenderal yang dikontrakkinerjakan pada Tahun 2013 adalah sebagai berikut. 1. Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Peran Penggerak Utama (SJ.1). Dalam pencapaian Sasaran Strategis ini, Sekretariat Jenderal mengidentifikasikan 3 (tiga) IKU, yaitu: a. Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut Instruksi Presiden (SJ-1.1). Target IKU dimaksud adalah 80 (tepat waktu) dan terealisasi 100, sehingga diperoleh nilai capaian 120% Instruksi Presiden (Inpres) yang perlu ditindaklanjuti adalah seluruh aksi dan keluaran dalam Inpres yang harus dilaksanakan atau dihasilkan pada periode tahun berjalan dan menjadi tanggung jawab langsung Kementerian Keuangan. Pelaksanaan aksi serta monitoring dan evaluasi keluaran Inpres dilaksanakan oleh unit eselon I yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan terkait atau unit yang ditunjuk langsung oleh Menteri Keuangan. Inpres dinyatakan telah selesai ditindaklanjuti apabila “ukuran keberhasilan target antara aksi” dalam Inpres telah dilaksanakan. Target waktu untuk perhitungan capaian IKU adalah batasan waktu “ukuran keberhasilan target antara aksi” yang ditetapkan oleh Itjen. Nilai indeks pencapaian target adalah sebagaimana tabel berikut.


SJ-1.1 Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut Instruksi Presiden Target 80 Realiasasi 100 Capaian 120%

22


TABEL 7 NILAI INDEKS CAPAIAN KETEPATAN WAKTU PENYELESAIAN TINDAK LANJUT INPRES TANGGAL PENYAMPAIAN

INDEKS

KETERANGAN

≥ 15 hari sebelum target IKU

100

Sangat Tepat Waktu

sesuai target IKU

80

Tepat Waktu

15 hari setelah target IKU

60

Cukup Tepat Waktu


40

Kurang Tepat Waktu


20

Tidak Tepat Waktu


0

Sangat Tidak Tepat Waktu

Perhitungan IKU ini menggunakan metode interpolasi, sebagai berikut:

INDEKS BAWAH

+ (

(INDEKS ATAS - INDEKS BAWAH) (HARI ATAS - HARI BAWAH)

X

(HARI REALISASI - HARI BAWAH)

)

Capaian selama tahun 2013 adalah sebagaimana tabel berikut: TABEL 8 PENYELESAIAN TINDAK LANJUT INPRES NO

UKURAN KEBERHASILAN

PENYELESAIAN

NILAI

1.

Integrasi risalah putusan pengadilan pajak di website Mahkamah Agung

Rapat koordinasi tanggal 26 Februari 2013

100

2.

Penetapan nilai anti korupsi, audience dan media komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi (PBAK)

Nota Dinas Kepala Biro SDM dengan Nomor ND-502/SJ.5/2013 tanggal 22 Maret 2013

100

3.

Sosialisasi PBAK di Kementerian Keuangan berdasarkan Perpres Nomor 55 Tahun 2012

Sosialisasi PBAK di Kementerian Keuangan pada hari Senin, 25 Maret 2013

100

4.

Koordinasi pengintegrasian akses risalah putusan pengadilan pajak di website MA

Surat Nomor S-032/SP/2013 tanggal 3 April 2013 perihal pengintegrasian Risalah Putusan Pengadilan Pajak ke Website Makamah Agung

100

Surat kepada Sekretaris MA Nomor S-720/SJ/2013 tanggal 22 Maret 2013 hal Pengintegrasian risalah putusan Pengadilan Pajak ke website MA

Rapat Koordinasi tanggal 24 April 2013 dan tanggal 14 Mei 2013 dengan Panitera MA 5.

Penyusunan skema mekanisme pengintegrasian akses risalah putusan pengadilan pajak melalui website MA

Putusan pengadilan pajak telah dapat diakses mulai Juli 2013 melalui website Mahkamah Agung dengan alamat http://putusan.mahkamahagung.go.id/ pengadilan/ pengadilan-pajak

100

6.

Implementasi integrasi akses risalah/putusan pengadilan pajak di website MA

Putusan pengadilan pajak telah dapat diakses mulai Juli 2013 melalui website Mahkamah Agung dengan alamat http://putusan.mahkamahagung.go.id/ pengadilan/ pengadilan-pajak

100


23


b. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (SJ-1.2). Target IKU dimaksud adalah 4,02 dan terealisasi 4,02, sehingga diperoleh nilai capaian 100%. IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan unggulan Sekretariat Jenderal. Indeks kepuasan pengguna layanan diukur dari survei kepuasan pengguna layanan yang dilaksanakan mulai bulan Oktober s.d. November 2013. Survei dilaksanakan dengan bekerjasama dengan tim dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Metode pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan in depth interview. Survei dilakukan terhadap 241 responden. Berdasarkan survei tersebut, nilai kepuasan pengguna layanan Sekretariat Jenderal Tahun 2013 sebesar 4,02 (naik 0,12 poin dari nilai 3,90 pada tahun 2012). Terdapat 23 (dua puluh tiga) layanan unggulan Sekretariat Jenderal yang menjadi obyek survei yaitu meliputi: 1) Penyelesaian Usulan Revisi SAPSK/DIPA Tahun Anggaran 20XY Kementerian Keuangan BA 15 2) Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) di Lingkungan Sekretariat Jenderal 3) Bimbingan Teknis Penyelenggaraan SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan, serta Pendampingan Pemeriksaan BPK 4) Penataan Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan Berdasarkan Usulan Unit Organisasi Eselon I 5) Penelaahan Perumusan Rancangan Peraturan PerundangUndangan 6) Penerbitan Pendapat hukum (Legal Opinion) atas pinjaman/hibah luar negeri pemerintah, purchase agreement/indeture/subscription agreement/certificate of authorization untuk penerbitan/penjualan surat utang negara dalam valuta asing di pasar perdana internasional, certificate purchase agreement/declaration of trust untuk penerbitan/penjualan surat berharga syariah negara dalam valuta asing di pasar perdana internasional 7) Pendampingan Menteri/Pejabat/Pegawai dan/atau Mantan Menteri/Pejabat/Pegawai Kementerian Keuangan Dalam Kasus Hukum 8) Proses Penyelesaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan 9) Pengelolaan dan Pengembangan News Website 10) Penyiapan dan Penyelenggaraan Konferensi Pers 11) Penyusunan Resume Berita Harian LAKIP SETJEN KEMENTERIAN KEUANGAN 2013

SJ-1.2 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Target 4,02 Realiasasi 4,02 Capaian 100%


24

12) Penatausahaan dan Pelaporan Pembayaran Langsung Belanja Pegawai dan Non Belanja Pegawai 13) Penatausahaan Produk Hukum Peraturan Menteri Keuangan 14) Penerbitan Pendapat Hukum (Legal Opinion) Atas Surat Jaminan Pemerintah (Letter Of Guarantee (LOG)), Surat Persetujuan Pemerintah (Letter Of Consent (LOC)) Atas Perjanjian Kredit (Loan Agreement) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dalam Rangka Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Bahan Bakar Batubara Untuk Proyek 10.000 MW 15) Pelayanan Penyelesaian Perizinan Akuntan Publik dan Penilai Publik 16) Penanganan Perkara Perdata, Tata Usaha negara dan Uji Materiil 17) Layanan Konsultasi pengadaan Barang Jasa Pemerintah 18) Proses Penghapusan Barang Milik Negara 19) Layanan Service Desk 20) Layanan Koneksi Internet dan Surat Elektronik 21) Layanan Penerimaan Berkas Sengketa Pajak (Penandatanganan Akta Permohonan Peninjauan kembali) 22) Layanan Penanganan Helpdesk 23) Pelatihan e-Procurement Distribusi tingkat kepuasan pengguna jasa atas layanan yang diberikan oleh Sekretariat Jenderal dapat disajikan dalam grafik berikut. GRAFIK 1 TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2013

76.35 2.9

20.75

Tidak Puas

Cukup Puas

Puas


25


Dalam grafik tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas pengguna layanan Sekretariat Jenderal merasa puas akan layanan yang diberikan oleh unit-unit di lingkungan Sekretariat Jenderal. Adapun distribusi persepsi stakeholders atas layanan Sekretariat Jenderal pada tahun 2013 adalah sebagaimana grafik berikut. GRAFIK 2 DISTRIBUSI PERSEPSI STAKEHOLDERS SETIAP LAYANAN SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2013 100% 90% 80%

71.80%

70% 60% 50% 40% 30%

24%

20% 10%

3.40%

0.80%

0% Lebih Buruk dan Jauh Lebih Buruk

Sama Saja

Lebih Baik dan Jauh Lebih Baik

Tidak Tahu

Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa Sekretariat Jenderal telah berhasil memperbaiki kinerja layanannya. Terbukti bahwa 71,80% responden merasakan perubahan yang lebih baik dari layanan Sekretariat Jenderal. Layanan Sekretariat Jenderal yang mendapatkan nilai kepuasan yang tinggi dari stakeholders antara lain: 1) penanganan Perkara Perdata, Tata Usaha negara dan Uji Materiil dengan nilai 4,32; 2) layanan Penanganan Helpdesk terkait e-procurement dengan nilai 4,30; 3) layanan Koneksi internet dan Surat Elektronik dengan nilai 4,29; dan 4) persiapan dan penyelenggaraan konferensi pers dengan nilai 4,29. Sementara layanan-layanan yang perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan kualitas antara lain: 1) layanan penerimaan berkas sengketa pajak; 2) proses penerbitan kenaikan pangkat PNS Kementerian Keuangan;



26

3) penelaahan perumusan peraturan perundang-undangan; dan 4) penataan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

SJ-1.3 Indeks Persepsi Stakeholders Terhadap Peran Setjen sebagai Penggerak Utama Target 3 Realiasasi 4,09 Capaian 120%

Hasil ini diperoleh dari Laporan Ringkas Survei Kepuasan Pengguna Layanan yang telah disampaikan oleh Tim Peneliti IPB melalui Surat Dekan Ekonomi dan Manajemen IPB nomor 2125/IT3.8/KS/2013 tanggal 31 Desember 2013. Laporan lengkap survei yang meliputi angka/nilai indeks dan uraian penjelasan mengenai kinerja layanan pada masing-masing unit, saat ini masih dalam proses penyusunan oleh Tim Peneliti IPB dan menurut rencana akan disampaikan pada akhir Januari 2014. Selain melaksanakan survei kepuasan pengguna layanan, tim survei kepuasan pengguna layanan juga telah menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) mengenai: 1). survei secara online (e-survei) di lingkungan Kementerian Keuangan pada tanggal 9 Desember 2013 dengan para perwakilan dari unit-unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. 2) Kepuasan Pengguna Layanan Setjen dan Peran Setjen sebagai Prime Mover yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2013 dengan mengundang para perwakilan dari unit-unit Eselon I selaku Stakeholders Setjen. c. Indeks Persepsi Stakeholders Terhadap Peran Setjen sebagai Penggerak Utama (SJ-1.3). Target IKU dimaksud adalah 3 dan terealisasi 4,09, sehingga diperoleh nilai capaian 120%. IKU ini bertujuan untuk mengukur sejauhmana Sekretariat Jenderal mampu berperan sebagai penggerak utama Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan di Lingkungan Kementerian Keuangan. Stakeholders Sekretariat Jenderal meliputi seluruh unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mendapat dukungan dan pembinaan dalam pengelolaan sumber daya aparatur. Peran sebagai Penggerak Utama meliputi peran sebagai: Inisiator, Integrator, dan Fasilitator.


27


Data capaian untuk unit Eselon I diperoleh dari survei independen yang dikoordinasikan oleh Tim Reformasi Birokrasi dan Tranformasi Kelembagaan Pusat (TRBTKP). IKU ini diukur atas persepsi stakeholders terhadap Sekretariat Jenderal sebagai penggerak utama dan transformasi kelembagaan. Obyek survei yaitu layanan/tugas dan fungsi 8 (delapan) Biro dan Pusintek, sesuai dengan hasil pembahasan disajikan dalam tabel berikut. TABEL 9 LAYANAN SEKRETARIAT JENDERAL NO 1.

UNIT Biro Perencanaan dan Keuangan

LAYANAN/TUGAS DAN FUNGSI a.

Penyelesaian usulan SAPSK/DIPA TA 20XY Kemenkeu BA 15 Pada Biro Cankeu

b.

Bimtek Penyelenggaraan SAI dan Penyusunan Lap. Keuangan, serta Pendampingan Pemeriksaan BPK Bagian Aklap, Biro Cankeu

2.


Penataan Organisasi di Lingkungan Kementerian Keuangan

3.

Biro Hukum

a.

Penelaahan Perumusan Peraturan Perundang-Undangan

b.

Penerbitan Pendapat Hukum (Legal Opinion) atas PHLN pemerintah, purchase agreement/indenture/ subscription agreement/certificate of authorization untuk penerbitan/penjualan SUN dalam valas di pasar perdana internasional, certificate purchase agreement/declaration of trust untuk penerbitan/penjualan SBSN dalam valas di pasar perdana internasional

4.


Penyelesaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan

5.

Biro Bantuan Hukum

Penanganan Perkara Perdata, Tata Usaha Negara, dan Uji Materiil

6.

Biro Perlengkapan

a.

Layanan Konsultansi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

b.

Proses Penghapusan Barang Milik Negara

a.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID)

b.

Penerbitan Media

c.

Edukasi publik

7.


8.

Biro Umum

Penatausahaan Produk Hukum

9.

Pusintek

a.

Layanan Service Desk

b.

Layanan Koneksi Internet dan Surat Elektronik



28

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh TRBTKP, Indeks Persepsi Stakeholders Terhadap Peran Setjen sebagai Penggerak Utama Tahun 2013 sebesar 4.02 (naik 0,19 poin dari nilai 3,90 pada tahun 2012) yakni puas atas peran Sekretariat Jenderal yang tertuang dalam kelompok perumusan kebijakan, inisiatif, koordinasi, komunikasi, pembinaan, dan bimbingan. Peran Sekretariat Jenderal sebagai penggerak utama (prime mover) mengacu kepada kerangka kerja 3S Tim Konsultan McKinsey yaitu pada coorporate centre yang mempunyai proposisi: Shaping, Safeguarding, dan Servicing. 1) Servicing mempunyai irisan yang sama dengan materi pertanyaan kuesioner yang menggambarkan 10 indikator pada kuesioner Survei Kepuasan Pengguna Layanan; 2) Shaping dan Safeguarding telah dirumuskan kedalam beberapa pertanyaan yang merupakan pertanyaan khusus untuk Sekretariat Jenderal dengan indikator: (i) shaping adalah perumusan kebijakan dan inisiatif, dan (ii) safeguarding adalah koordinasi, komunikasi, dan pembinaan & bimbingan. Guna mengetahui Peran Setjen sebagai Prime Mover tersebut, selain melakukan pengumpulan data, Tim Peneliti IPB juga telah melakukan FGD yang dilaksanakan bersamaan dengan Forum Group Disscusion (FGD) Kepuasan Pengguna Layanan Setjen dengan peserta perwakilan dari unit-unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan selaku Stakeholders Setjen pada tanggal 11 Desember 2013. Hasil survei terhadap unsur-unsur Setjen sebagai prime mover yang ditunjukan pada grafik sebagaimana disajikan dalam grafik berikut.


29


GRAFIK 3 SKOR KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL SEBAGAI PRIME MOVER 3.55 Inisiatif Penyusunan Kebijakan Merumuskan Kebijakan yang Obejktif

3.70

3.85

4.00

4.15

3.82

Persentase Pejabat Kementerian Keuangan Yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Target 87% Realiasasi 88,53% Capaian 101,76%

3.87

Koordinasi Secara Intensif

4.02

Komunikasi Secara Intensif

4.10

Pembinaan dan Bimbingan

3.96

Total Prime Mover

3.96

2. Sasaran Strategis 2: SDM yang Berkompetensi Tinggi (SJ.2). Dalam pencapaian Sasaran Strategis ini, Sekretariat Jenderal mengidentifikasikan 1 (satu) IKU yaitu Persentase Pejabat Kementerian Keuangan Yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi (SJ-2.1). Target IKU dimaksud adalah 87% dan terealisasi 88,53%, sehingga diperoleh nilai capaian 101,76%. IKU ini bertujuan untuk mengukur persentase pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatannya (SKJ). Angka yang dijadikan dasar perhitungan adalah nilai Job Person Match (JPM) seluruh pejabat eselon II dan III di lingkungan Kementerian Keuangan dibagi dengan jumlah pejabat eselon II dan III yang telah mengikuti assesment. JPM merupakan skor kesesuaian antara level kompetensi pejabat dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ). JPM diperoleh dengan menghitung persentase perbandingan level kompetensi pejabat dengan SKJ target dan nilai JPM yang disyaratkan adalah minimum 72%. Di tahun 2013 pejabat eselon II dan III yang telah di-assess sejumlah 1.604. Dari keseluruhan pejabat tersebut, 1.420 orang telah memenuhi standar kompetensi yaitu skor Job Person Match (JPM) ≥ 72. Sedangkan 184 orang lainnya belum memenuhi standar JPM yang ditetapkan. Dari hasil ini diperoleh realisasi persentase


SJ-2.1

30


pejabat Kementerian Keuangan yang telah memenuhi standar kompetensi sebesar 88,53% lebih tinggi dari target yang ditentukan yaitu sebesar 87%.

SJ-3.1 Persentase Penyelesaian Blueprint Transformasi Kelembagaan Target 100% Realiasasi 98% Capaian 98%

TABEL 10 CAPAIAN JPM KEMENTERIAN KEUANGAN NO

PEJABAT ESELON II DAN ESELON III

JUMLAH

1.

Total pejabat yang sudah mengikuti assesment center

1.604

2.

Pejabat dengan JPM ≥ 72

1.420

3.

Pejabat dengan JPM ≤ 72 Capaian JPM

184 88,53%

Teknis pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian IKU dimaksud adalah dengan melakukan pemantauan pergerakan mutasi dan promosi pejabat struktural Kementerian Keuangan, untuk selanjutnya dilakukan pemetaan (mapping) atas pejabat-pejabat yang masih perlu di-reassess. Hal ini dilaksanakan dengan payung hukum yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal nomor 55 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Assessment Center Departemen Keuangan. Adapun di setiap kuartal dilakukan monitoring atas pejabat-pejabat eselon II dan III Kementerian Keuangan yang belum di-assess setelah menduduki jabatan struktural definitifnya maupun bagi pejabat yang skor JPM masih di bawah 72. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan assessment center (AC) bagi pejabat eselon II dan III Kementerian Keuangan adalah lebih ke teknis pemanggilan/penjadwalan AC para pejabat dimaksud. Solusi atas kesulitan menyesuaikan jadwal AC dengan jadwal kegiatan peserta AC adalah dengan melakukan koordinasi dan konfirmasi lebih awal untuk memperoleh kepastian jadwal. 3. Sasaran Strategis 3: Organisasi Yang Adaptif (SJ.3). Dalam pencapaian Sasaran Strategis ini, Sekretariat Jenderal mengidentifikasikan 2 (dua) IKU, yaitu: a. Persentase Penyelesaian Blueprint Transformasi Kelembagaan (SJ-3.1) Target IKU dimaksud adalah 100% dan terealisasi 98%, sehingga diperoleh nilai capaian 98%. Persentase penyelesaian blueprint Transformasi Kelembagaan adalah tingkat proses penyelesaian penyusunan blueprint program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan yang dibantu oleh Konsultan bertaraf internasional dimulai dari proses persiapan, proses lelang, diagnostic, penyusunan rencana strategis, persetujuan dan penetapan blueprint oleh Kementerian Keuangan. Blueprint Transformasi Kelembagaan,


31


meliputi 7 (tujuh) elemen utama terdiri atas: (1) Proses Bisnis dan Model Operasional, (2) Teknologi Informasi dan Komunikasi, (3) Kapasitas, Kapabilitas, dan Struktur Organisasi, (4) Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan, (5) Manajemen SDM, (6) Peraturan Perundang-undangan, dan (7) Manajemen Perubahan dan Komunikasi. Program Transformasi Kelembagaan pada dasarnya mencakup seluruh Kementerian Keuangan dan difokuskan pada 5 (lima) unit Eselon I, yaitu (a) Sekretariat Jenderal, (b) Ditjen Anggaran, (c) Ditjen Pajak, (d) Ditjen Bea dan Cukai, dan (e) Ditjen Perbendaharaan. Penyusunan blueprint Transformasi Kelembagaan ditujukan dalam rangka pencapaian target Kementerian Keuangan, antara lain: 1) Peningkatan rasio pajak, berdasarkan model OECD, dari kisaran 15% saat ini menjadi 19% terhadap PDB; 2) Peningkatan rasio penyerapan anggaran menjadi sekitar 95%; 3) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah; dan 4) Peningkatan kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan dari 3,91 (skala 5) menjadi 4,2 (skala 5). Pencapaian target tersebut harus didukung dengan terlaksananya setiap kegiatan yang terkait antara lain persiapan, proses lelang, tahap diagnostik, tahap penyusunan rencana strategis, dan persetujuan dan penetapan hasil pekerjaan akhir melalui serah terima laporan akhir, blueprint, Change Management Plan, dan manual implementasi Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan oleh McKinsey kepada jajaran pimpinan Kementerian Keuangan. Oleh karena pelaksanaan yang telah dilaksanakan masih sampai persetujuan pimpinan, sedangkan penetapan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025 masih dalam proses, menyebabkan realisasi penyelesaian blueprint Transformasi Kelembagaan adalah 98%. Proses penetapan terkendala waktu mengingat persetujuan pimpinan baru dapat dilakukan pada tanggal 3 Desember 2013. Sedangkan proses penyelesaian administrasi pengadaan barang dan jasa baru dapat terselesaikan pada tanggal 27 Desember 2013. Hal ini dikarenakan padatnya kegiatan unitLAKIP SETJEN KEMENTERIAN KEUANGAN 2013


SJ-3.2 Jumlah Penyelesaian SOP-Link Target 15SOP Realiasasi 17SOP Capaian 113,33%

32

unit organisasi Kementerian Keuangan pada akhir tahun. Konsep Keputusan Menteri Keuangan cetak biru (blueprint) Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan 2014-2025 telah disiapkan dan ditargetkan pada bulan Januari 2014. b. Jumlah Penyelesaian SOP-Link (SJ-3.2). Target IKU dimaksud adalah 15 SOP dan terealisasi 17 SOP, sehingga diperoleh nilai capaian 113,33%. Dalam rangka meningkatkan kinerja dan capaian output Kementerian Keuangan sebagai bentuk koordinasi dan kontribusi kinerja dan capaian hasil masing-masing unit Eselon I dalam kerangka proses bisnis, maka salah satu instrumen yang dapat merealisasikan hal tersebut yaitu melalui penyusunan SOP-Link. Hal ini terkait adanya program Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (TRBTKP) Bidang Organisasi dan Ketatalaksanaan Subbidang Standar Prosedur Operasi (SOP), bahwa SOP-Link dilakukan untuk menjembatani setiap kegiatan yang menghasilkan output utama Kementerian Keuangan yang pada dasarnya merupakan gabungan dari berbagai kegiatan unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Penyusunan SOP-Link bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan koordinasi antarunit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terdapat keselarasan dalam penyelesaian suatu kegiatan yang melibatkan lebih dari satu unit Eselon I. Penyusunan SOP-Link Kementerian Keuangan merupakan salah satu agenda prioritas Sekretariat Jenderal. Proses penyusunan SOP-Link di lingkungan Kementerian Keuangan berupa kegiatan dalam hal identifikasi kegiatan yang memiliki keterkaitan penerapan SOP pada satu Unit Organisasi Eselon I dengan SOP pada unit organisasi Eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan. Legalitas formal penetapan SOP-Link Kementerian Keuangan tersebut, ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan (KMK) dan SOP-Link tersebut merupakan lampiran dari KMK. Proses penyelesaian SOP-Link dianggap selesai apabila telah ditetapkan dalam KMK dimaksud. Sebuah kegiatan dapat diangkat menjadi kegiatan Kementerian dan dirumuskan tahapannya dalam suatu SOP-Link apabila kegiatan tersebut merupakan: 1) substansi tugas dan fungsi atau core business Kementerian Keuangan; LAKIP SETJEN KEMENTERIAN KEUANGAN 2013

33


2) ada keterkaitan/ketertautan antara SOP di satu unit organisasi dengan SOP unit organisasi lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan; 3) output atau hasil dari SOP suatu unit organisasi Eselon I merupakan output antara dan menjadi input pada SOP unit organisasi Eselon I lainnya; dan 4) ruang lingkup meliputi seluruh proses kegiatan pada semua unit organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Kegiatan penyusunan SOP-Link meliputi pemetaan jenis kegiatan/proses bisnis, identifikasi SOP yang ada atau belum ada, identifikasi keterlibatan SOP unit-unit terkait, pembahasan dengan unit-unit terkait, penyusunan konsep, dan finalisasi dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan. Pada tahun 2013, telah disusun 17 (tujuh belas) SOP-Link Kementerian Keuangan dengan rincian sebagaimana tabel berikut.



34

TABEL 11 PENETAPAN SOP-LINK KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2013 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN (KMK)

JUDUL SOP

KMK Nomor 176/KM.1/2013 tanggal 27 Maret 2013

1.

SOP-Link Penyiapan dan Penetapan Barang Milik Negara yang Akan Digunakan Sebagai Aset Surat Berharga Syariah Negara (Underlying Asset)

KMK Nomor 176/KM.1/2013 tanggal 27 Maret 2013

2.

SOP-Link Penyiapan dan Penetapan Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21

KMK Nomor 481/KM.1/2013 tanggal 8 Juli 2013

3.

SOP-Link Penetapan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21

4.

SOP-Link Penetapan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan

5.

SOP-Link Penetapan Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi Bagian Daerah

6.

SOP-Link Penetapan Alokasi Definitif Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota

7.

SOP-Link Tindak Lanjut Atas Retur SP2D Pembayaran Pokok, Bunga dan Biaya Utang

8.

SOP-Link Penanganan Kondisi Krisis Pasar Surat Berharga Negara

9.

SOP-Link Pelaksanaan Audit Inspektorat Jenderal Pada Direktorat Jenderal Anggaran

10.

SOP-Link Penyelesaian Permohonan Pencegahan Wajib Pajak/Penanggung Pajak Bepergian Ke Luar Negeri

11.

SOP-Link Penyelesaian Permohonan Perpanjangan Pencegahan Wajib Pajak/Penanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri

12.

SOP-Link Penyelesaian Permohonan Pencabutan Pencegahan Wajib Pajak/Penanggung Pajak Bepergian ke Luar Negeri

13.

SOP-Link Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Bangunan

14.

SOP-Link Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Selain Tanah dan Bangunan

15.

SOP-Link Penyampaian Data dan Informasi Berkaitan dengan Perpajakan dari Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai Kepada Direktorat Jenderal Pajak

KMK Nomor 1098/KM.1/2013 tanggal 18 Desember 2013

16.

SOP-Link Penatausahaan dan Pemindahan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi dan Panas Bumi


17.

SOP-Link Penyusunan Bahan Rekomendasi Rapat Komite Asset-Liability Management (ALM)

KMK Nomor 667/KM.1/2013 tanggal 30 September 2013



35


4. Sasaran Strategis 4: Perwujudan TIK yang Terintegrasi (SJ.4). Dalam pencapaian Sasaran Strategis ini, Sekretariat Jenderal mengidentifikasikan 2 (dua) IKU, yaitu: a. Persentase Integrasi TIK Kemenkeu (SJ-4.1). Target IKU dimaksud adalah 80% dan terealisasi 80%, sehingga diperoleh nilai capaian 100%. IKU bertujuan untuk mengukur proses integrasi TIK di Kemenkeu sesuai blueprint TIK. Integrasi TIK adalah kegiatan konsolidasi infrastruktur TIK, dan sistem informasi Unit Eselon I pada Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) Kementerian Keuangan. Berdasarkan Renstra Sekretariat Jenderal Tahun 2010-2014, target integrasi TIK Kementerian Keuangan adalah: TABEL 12 TARGET INTEGRASI TIK KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2011-2013 TAHUN

TARGET

2011

40%

2012

60%

2013

80%

2014

90%

2015

100%

Pada Tahun 2012 pencapaian persentase Integrasi TIK adalah sebesar 55,78% dari target 60%. Sementara, pada tahun 2013 ditargetkan penambahan target integraSi TIK sebesar 24,22% menjadi 80%. Berikut ini capaian kegiatan 2012 yang dilaksanakan di tahun 2013 tercapai 4,22%: 1) pelaksanaan Manajemen Konstruksi DRC Kemenkeu di Balikpapan tercapai 0,33%; 2) pelaksanaan Pembangunan DRC Kementerian Keuangan di Balikpapan tercapai 0,89%; 3) penyiapan SDM TIK Kementerian Keuangan (Jasa konsultansi Gap Analysis SDM TIK) tercapai 2%; 4) penyusunan Strategi Konsolidasi Infrastruktur TIK DRC Kementerian Keuangan (tercapai 1%) Kinerja yang berhasil dicapai pada tahun 2013 adalah sebesar 20%, dengan penjelasan sebagai berikut:


SJ-4.1 Persentase Integrasi TIK Kemenkeu 80% Target 80% Realiasasi 100% Capaian


36

1) persentase integrasi akses komunikasi Data Kementerian Keuangan (Akses Internet, Intranet dan Data Eksternal) tercapai 5%; Internet

Intranet

Data Eksternal

telah selesai dilakukan implementasi Mirroring link DC/ DRC;

telah selesai dilakukan implementasi link intranet kantor pusat DJBC, DJP dan BPPK;

telah selesai dilakukan implementasi link eksternal Bloomberg, UN Comtrade, Reuters, CEIC, IBFD.

telah selesai dilakukan implementasi Internet DC/DRC.

telah selesai dilakukan implementasi Intranet kantor vertikal BPPK, GKN, KPKNL, KPPBC dan Rumah Dinas; telah selesai dilakukan implementasi Intranet kantor vertikal BPPK, GKN, KPKNL dan KPPBC.

2) pelaksanaan konsolidasi infrastruktur TIK DRC Kemenkeu tercapai 5% a) telah ditentukan pemenang pengadaan konsolidasi infrastruktur yaitu PT Telkom Sigma. b) pelaksanaan konsolidasi: - Pemindahan DRC Setjen (non SPAN) ke Balikpapan; - Pemindahan perangkat MPN DJP ke DC Kementerian Keuangan dan redundancy pada DRC Kementerian Keuangan; - Implementasi redundancy Sistem DJBC pada DC Kementerian Keuangan. 3) implementasi DRP pada DRC Kementerian Keuangan (mencakup dokumen DRP, dokumen strategy redundancy DC/DRC) tercapai 5%; a) telah dilaksanakan penyusunan dokumen DRP untuk 6 unit yaitu DJA, DJKN, ITJEN, DJPU, DJPK dan SETJEN; b) telah disepakati oleh Pusintek dan McKinsey format Business Impact Analysis (BIA) dari bidang PTIK. Telah selesai dilakukan analisis pada unit DJPU, DJPK, ITJEN, SETJEN, DJA, dan DJKN. Saat ini sedang dilakukan analisis pada BPPK dan DJPBN. Untuk BKF, sudah ada form BIA yang sudah diisi tetapi belum ditandatangani oleh pengisi kuesioner;


37


c) dokumen Strategy Redudancy telah selesai disusun dan ditandatangani oleh Kepala Bidang PSI; d) telah dilaksanakan DRC drill tahap 2 pada tanggal 2930 November 2013. 4) integrasi Domain Kementerian Keuangan pada DC/DRC tercapai 5%. a) telah dilakukan pendaftaran PTR record untuk webmail.kemenkeu.go.id dan autodiscover.kemenkeu. go.id; b) untuk setiap permintaan hosting baru, telah dilakukan penambahan untuk domain kemenkeu.go.id. b. Persentase Downtime Layanan TIK (SJ-4.2). Target IKU dimaksud adalah 5% dan terealisasi 0,04%, sehingga diperoleh nilai capaian 120%. IKU ini bertujuan untuk mengukur ketersediaan sistem pelayanan dalam rangka meningkatkan pelayanan TIK dengan tingkat downtime yang seminimal mungkin. Downtime Layanan TIK adalah terhentinya layanan TIK yang memiliki kritikalitas sangat tinggi, yang disebabkan oleh gangguan pada infrastruktur TIK (server fisik, server virtual, jaringan intranet, dan jaringan internet) yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal c.q. Pusintek. Layanan TIK adalah layanan TIK pada masing-masing unit Eselon I yang mendukung proses bisnis Kementerian Keuangan dan memiliki kritikalitas sangat tinggi. Downtime Layanan TIK yang memiliki kritikalitas sangat tinggi ditentukan berdasarkan hasil BIA atau berdasarkan penilaian Service Desk atas laporan yang diterima. Penghitungan downtime Layanan TIK tidak termasuk downtime yang direncanakan (planned downtime) dan disetujui unit Eselon I terkait untuk tujuan pemeliharaan. Dalam melaksanakan IKU ini ditemui beberapa kendala, antara lain: 1) terdapat kegiatan maintenance PLN yang waktu penyelesaiannya melebihi dari waktu pemberitahuan melalui surat dari PLN; 2) adanya serangan Distributed Denial of Services (DDOS) terhadap server. Strategi yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain:


SJ-4.2 Persentase Downtime Layanan TIK Target 5% Realiasasi 0,04% Capaian 120%


38

SJ-5.1

1) melakukan koordinasi dengan PLN agar waktu maintenance sesuai dengan surat pemberitahuan; 2) akan dilakukan implementasi perangkat anti DDOS pada Pusat Data dan koordinasi dengan penyedia jasa terkait keberlangsungan layanan TIK.

Indeks Opini BPK atas LK BA 015 Target 4 Realiasasi 4 Capaian 100%

Persentase downtime Layanan TIK sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebagaimana tabel berikut. TABEL 13 PERSENTASE DOWNTIME LAYANAN TIK TRIWULAN

UPTIME

DOWNTIME

Triwulan I

99,99%

0,01%

Triwulan II

99,92%

0,08%

Triwulan III

99,98%

0,02%

Triwulan IV

99,98%

0,02%

Tahunan

99,96%

0,04%

5. Sasaran Strategis 5: Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel (SJ.5). Dalam pencapaian Sasaran Strategis ini, Sekretariat Jenderal mengidentifikasikan 1 (satu) IKU yaitu Indeks Opini BPK atas LK BA 015 (SJ-5.1). Target IKU dimaksud adalah 4 dan terealisasi 4, sehingga diperoleh nilai capaian 100%. IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan mendorong peningkatan/perbaikan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan. Indikator kinerja ini didasarkan opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan. Jenis opini dari BPK adalah opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Kementerian Keuangan, yang meliputi: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) = 4 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) = 3 Tidak Menyatakan Pendapat = 2 Tidak Wajar = 1 Atas Laporan Kementerian Keuangan, BPK melakukan pemeriksaan dengan berdasarkan pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat, penilaian atas kepatuhan


39


terhadap peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Menurut opini BPK yang disampaikan dalam LHP BA 15 dari BPK yang diterima oleh Menteri Keuangan pada tanggal 8 Juli 2013, Laporan Keuangan Kementerian Keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Kementerian Keuangan tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, dan realisasi anggaran untuk tahun anggaran yang berakhir pada tanggaltanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut di atas, diketahui bahwa BPK memberikan opini atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian yang berarti bahwa target indikator kinerja untuk Indeks Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan telah tercapai. Hal-hal yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian IKU indeks opini BPK atas LK BA 015 antara lain: a. pendampingan pada saat penyusunan Laporan Keuangan dari tingkat satuan kerja sampai dengan tingkat Kementerian; b. pendampingan satker dalam proses pemeriksaan oleh BPK; c. peningkatan pembinaan, bimbingan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaran SAI; dan d. monitoring pelaksanaan tindak lanjut atas temuan Itjen dan BPK. Dalam Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014, ditargetkan bahwa pada Tahun 2014 indeks opini BPK atas LK BA 015 adalah WTP, meningkat dari indeks pada Tahun 2010 yang masih WDP. Berdasarkan capaian tersebut, target indikator kinerja indeks opini BPK atas LK BA 015 dalam Renstra Kementerian Keuangan 2010-2014 telah tercapai. Adapun capaian indeks opini BPK selama pada tahun 2010 sampai dengan 2013 adalah sebagaimana tabel berikut: TABEL 14 CAPAIAN INDEKS OPINI BPK DARI TAHUN 2010 S.D. 2013 TAHUN

OPINI BPK

2010 (LK 2009)

WDP

2011 (LK 2010)

WDP

2012 (LK 2011)

WTP

2013 (LK 2012)

WTP



SJ-6.1 Persentase Penyelesaian Kebijakan SDM atas dasar Merit System Target Realiasasi Capaian diintegrasikan dalam SJ-3.1

SJ-6.2 Persentase Penyelesaian Blueprint Manajemen SDM Target Realiasasi Capaian diintegrasikan dalam SJ-3.1

SJ-7.1 Waktu Rata-Rata Penyelesaian RKMK/ RPMK Target 7 hari kerja Realiasasi 5,55 hari kerja Capaian 120%

40

6. Sasaran Strategis 6: Perencanaan dan Rumusan Kebijakan Yang Akuntabel (SJ.6). Dalam pencapaian Sasaran Strategis ini, Sekretariat Jenderal mengidentifikasikan 2 (dua) IKU, yaitu: a. Persentase Penyelesaian Kebijakan SDM atas dasar Merit System (SJ-6.1). Dalam perkembangannya IKU ini telah dihapuskan melalui addendum Kontrak Kinerja Nomor: 1A/KK/2013 dan diintegrasikan capaiannya dalam IKU Persentase Penyelesaian Blueprint Transformasi Kelembagaan (SJ-3.1). b. Persentase Penyelesaian Blueprint Manajemen SDM (SJ-6.2). Dalam perkembangannya IKU ini telah dihapuskan melalui addendum Kontrak Kinerja Nomor: 1A/KK/2013 dan diintegrasikan capaiannya dalam IKU Persentase Penyelesaian Blueprint Transformasi Kelembagaan (SJ-3.1). 7. Sasaran Strategis 7: Layanan Legislasi dan Litigasi Yang Andal (SJ.7). Dalam pencapaian Sasaran Strategis ini, Sekretariat Jenderal mengidentifikasikan 2 (dua) IKU, yaitu: a. Waktu Rata-Rata Penyelesaian RKMK/RPMK (SJ-7.1). Target IKU dimaksud adalah 7 hari kerja dan terealisasi 5,55 hari kerja, sehingga diperoleh nilai capaian 120%. IKU ini bertujuan untuk mengukur lamanya waktu penelaahan dan perumusan PMK/KMK yang bersifat kebijakan dihitung setelah disposisi Sekretaris Jenderal diterima oleh Kepala Biro Hukum, dengan formula sebagai berikut: ∑ WAKTU PENYELESAIAN PERUMUSAN DAN PENELAAHAN PMK/KMK YANG BERSIFAT KEBIJAKAN JUMLAH PMK/KMK YANG BERSIFAT KEBIJAKAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 51 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Sekretariat Jenderal c.q. Biro Hukum mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan perumusan peraturan perundang-undangan dan memberikan pertimbangan hukum dalam rangka penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, khususnya terkait penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri Keuangan/ Rancangan Keputusan Menteri Keuangan (RPMK/RKMK), Sekretariat Jenderal c.q. Biro Hukum dituntut untuk LAKIP SETJEN KEMENTERIAN KEUANGAN 2013

41


menyelesaikan RPMK/RKMK dengan batas waktu yang telah ditargetkan (7 hari kerja) namun tetap harus senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya agar setiap PMK/KMK yang ditetapkan selaras dan harmonis dengan kebijakan yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya tersebut. Pada tahun 2013 Sekretariat Jenderal c.q. Biro Hukum telah menyelesaikan 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh) RPMK dan 178 (seratus tujuh puluh delapan) RKMK dalam waktu 5,55 hari kerja per RPMK/RKMK dengan perhitungan sebagaimana tabel berikut. TABEL 15 RATA-RATA WAKTU PENYELESAIAN RKMK/RPMK TRIWULAN

JENIS ATURAN RKMK

RPMK

TOTAL HARI

RATA-RATA

I

60

48

588

5,44

II

32

49

408

5,04

III

41

54

489

5,14

IV

45

126

698

6,081

Total

178

277

2.526

5,55

Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam penyelesaian RPMK/RKMK tersebut, antara lain: 1) RPMK/RKMK yang disampaikan oleh unit pengusul masih berupa draft awal yang belum dilakukan pembahasan dengan unit-unit terkait. 2) waktu penyampaian RPMK/RKMK mendesak dengan waktu permintaan pengundangan/penetapan, khususnya biasa terjadi pada akhir tahun. Strategi yang ditempuh untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di atas, antara lain: 1) melakukan sosialisasi kembali perihal Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.01/2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I, Dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I Di Lingkungan Kementerian Keuangan (terutama mengenai prosedur pengusulan RPMK/RKMK); 2) meminta unit-unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dan unit-unit eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal untuk menyampaikan daftar perencanaan usulan RPMK/RKMK yang menjadi target untuk diterbitkan pada



42

tahun berjalan yang dilengkapi dengan target waktu pengundangan/penetapan dan melakukan monitoring dan evaluasi atas perencanaan dimaksud.

SJ-7.2 Persentase Putusan Perkara Perdata yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Hak Uji Materiil UU yang Dimenangkan Target 65% Realiasasi 97,05 Capaian 120%

b. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Hak Uji Materiil UU yang Dimenangkan (SJ-7.2). Target IKU dimaksud adalah 65% dan terealisasi 97,05%, sehingga diperoleh nilai capaian 120%. IKU ini bertujuan untuk mengukur persentase putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dan Hak Uji Materiil Undang-undang yang dimenangkan Kementerian Keuangan. Kriteria menang adalah tidak adanya kepentingan Kementerian Keuangan yang terganggu. Persentase dihitung dengan membandingkan jumlah putusan in kracht yang menang dibandingkan dengan total putusan yang diterima selama tahun berjalan. Selama tahun 2013 terdapat 34 putusan perkara perdata dan hak uji materiil yang berkekuatan hukum tetap/in kracht. Putusan Perkara Perdata yang Berkekuatan Hukum Tetap yang dimenangkan berjumlah 22 (dua puluh dua) dan Hak Uji Materiil UU yang dimenangkan berjumlah 11 (sebelas). Sedangkan Putusan Perkara Perdata yang Berkekuatan Hukum Tetap yang kalah berjumlah 1 (satu) perkara. Dengan demikian terdapat 33 (tiga puluh tiga) putusan perkara perdata dan hak uji materiil yang dimenangkan dari total 34 (tiga puluh empat) putusan yang telah ditetapkan sehingga realisasi IKU mencapai 97,05%. Keberhasilan pencapaian IKU tersebut didukung oleh kegiatankegiatan antara lain telah ditetapkannya PMK 158/2012 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan dan PMK 159/2012 tentang Tata Cara, Persyaratan dan Besaran Pemberian Bantuan Biaya Penyelesaian Masalah Hukum dalam Perkara Pidana di Lingkungan Kementerian Keuangan dan kegiatan In House Training konsultasi hukum yang dikemas dalam kegiatan capacity building. Selain itu, keberhasilan pencapaian target IKU tersebut juga didukung oleh kegiatan mengikutsertakan pegawai penangan perkara mengikuti seminar/workshop terkait Litigasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.


43


Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2013 target capaian kinerja persentase putusan perkara perdata dan uji materiil UU in kracht yang dimenangkan mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2012 dengan tingkat realisasi sebesar 82,6% dan pada tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 97,05%. Adapun proses/alur dari pelaksanaan IKU tersebut adalah berdasarkan adanya gugatan dari pihak ketiga yang diajukan ke Pengadilan untuk perkara perdata atau ke Mahkamah Konstitusi untuk uji materi UU yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Selanjutnya berdasarkan gugatan tersebut, Sekretariat Jenderal akan menugaskan Biro Bantuan Hukum selaku unit eselon II yang menangani permasalahan tersebut untuk melaksanakan kegiatan proses berperkara di pengadilan atau Mahkamah Konstitusi. Dalam proses berperkara tersebut, Sekretariat Jenderal cq. Biro Bantuan Hukum akan melakukan upayaupaya hukum sampai ke tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) apabila pihak Kementerian Keuangan dikalahkan dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding. Sehingga penilaian IKU tersebut adalah berdasarkan putusan perkara perdata yang sudah diputus sampai ke tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali, namun apabila ditingkat pertama ataupun dalam tingkat banding tersebut Kementerian Keuangan dimenangkan dan pihak penggugat tidak mengajukan upaya-upaya hukum, maka dalam IKU dinilai juga sebagai putusan perkara perdata in kracht yang dimenangkan. Sedangkan untuk uji materil UU in kracht adalah setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi. Kendala yang sering dihadapi terkait dengan memenangkan putusan perkara perdata dan uji materiil Undang-Undang yaitu: 1) data dan dokumen tidak lengkap dari unit sehingga melemahkan dalam pembuktian; 2) kebijakan yang dikeluarkan oleh unit lemah dari segi aturan hukum; 3) pandangan dan pendapat hakim berbeda terkait uji materiil Undang-Undang. Solusi dalam penyelesaian kendala-kendala tersebut adalah: 1) meminta kembali kepada unit terkait untuk melengkapi data dan dokumen yang belum lengkap tersebut. Hal ini juga sangat tergantung dengan adanya kerjasama dan itikad yang baik dari unit-unit terkait tersebut; LAKIP SETJEN KEMENTERIAN KEUANGAN 2013


SJ-8.1 Persentase Opini Positif Pemberitaan Kementerian Keuangan pada Media Target 75% Realiasasi 94,17 Capaian 120%

44

2) perlu adanya harmonisasi peraturan perundangundangan di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain itu, diharapkan kepada pihak-pihak terkait tersebut apabila ada rapat pembahasan penyusunan peraturan perundangan diharapkan untuk dapat kiranya melibatkan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Bantuan Hukum. 8. Sasaran Strategis 8: Menumbuhkan Kepercayaan dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kemenkeu (SJ.8). Dalam pencapaian Sasaran Strategis ini, Sekretariat Jenderal mengidentifikasikan 1 (satu) IKU, yaitu Persentase Opini Positif Pemberitaan Kementerian Keuangan pada Media (SJ-8.1). Target IKU dimaksud adalah 75% dan terealisasi 94,17%, sehingga diperoleh nilai capaian 120%. IKU ini bertujuan untuk mengetahui dukungan publik terhadap kebijakan Kementerian Keuangan. Dukungan Publik terhadap Kebijakan Kementerian Keuangan dapat direpresentasikan melalui berita positif yang diambil dari semua media baik cetak, online, maupun TV. Keseluruhan berita setap hari dimonitor, di-resume dan dianalisa oleh Biro KLI menjadi 3 (tiga) opini yaitu mendukung, netral, dan tidak mendukung yang dipublikasikan melalui http:// opinipublik.depkeu.go.id (Dashboard Monitoring Media). Berita tersebut dikelompokan menjadi 6 (enam) tema yaitu belanja negara, pendapatan negara, kekayaan negara, pembiayaan negara, lembaga keuangan dan pasar modal, serta berita kegiatan Kementerian Keuangan lainnya. Berita positif adalah opini yang bersifat mendukung/netral yang disampaikan oleh berbagai narasumber. Untuk mengetahui karakter suatu berita, baik positif maupun negatif, diperlukan beberapa indikator seperti dukungan dan kritisi terhadap pernyataan atau kebijakan, tanggapan dari pihak ketiga (eksternal), serta ulasan dan analisa pada kesempatan berikutnya. Dukungan publik terhadap kebijakan Kementerian Keuangan tahun 2013 mencapai 94,17% dari target 75%. Dari 19.038 berita, 15.626 diantaranya bersifat mendukung, sementara berita netral mencapai 2.303 berita, dan 1.109 bersifat tidak mendukung. Pada Dashboard Monitoring Media, terdapat early warning system yang menandakan situasi dukungan melalui warna hijau, kuning, dan merah sebagaimana tergambar pada gambar berikut.


45


GAMBAR 3 EARLY WARNING SYSTEM PADA DASHBOARD OPINI PUBLIK

SJ-9.1 Persentase Penelusuran Selisih Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan Target 85% Realiasasi 90,04% Capaian 105,93%

9. Sasaran Strategis 9: Pengelolaan Aset yang Efektif dan Efisien (SJ.9). Dalam pencapaian Sasaran Strategis ini, Sekretariat Jenderal mengidentifikasikan 1 (satu) IKU, yaitu Persentase Penelusuran Selisih Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan (SJ-9.1). Target IKU dimaksud adalah 85% dan terealisasi 90,04%, sehingga diperoleh nilai capaian 105,93%. IKU ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya keakuratan nilai BMN pada Kementerian Keuangan. IKU ini merupakan kelanjutan IKU sebelumnya yaitu persentase klarifikasi pencatatan BMN hasil revaluasi aset. IKU tersebut dilaksanakan untuk memetakan jenis transaksi yang digunakan oleh satuan kerja dalam menginput hasil inventarisasi dan penilaian. Inventarisasi seluruh BMN Kementerian Keuangan yang tersebar di pelosok Indonesia mutlak harus dilakukan agar terpotret secara jelas nilai aset/kekayaan negara yang saat ini berada dalam pengelolaan masing-masing unit eselon I. Selanjutnya setelah itu dilakukan tahap penilaian aset/kekayaan negara, khususnya yang berupa tanah dan/atau bangunan oleh Pengelola Barang guna mendapatkan nilai wajar atas aset tetap tersebut. Inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara merupakan bagian tak terpisahkan dari proses manajemen aset negara itu sendiri, LAKIP SETJEN KEMENTERIAN KEUANGAN 2013


46

seperti disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Terhadap hasil inventarisasi dan penilaian, perlu dilakukan penelusuran selisih hasil inventarisasi dan penilaian BMN pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Adapun beberapa langkah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal dalam rangka penelusuran penelusuran selisih hasil inventarisasi dan penilaian BMN pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain: 1) dengan DJKN dan DJP untuk melakukan tindak lanjut dengan melakukan klarifikasi pada 333 satker Kementerian Keuangan. 2) melakukan penelusuran dengan membandingkan antara data Berita Acara Inventarisasi dan Penilaian (BA IP) dan SIMAK BMN pada 333 satker yang hasilnya dituangkan dalam kertas kerja. Dari selisih awal Rp243.457.752.946,00 (selisih netto) dan Rp2.861.296.630.589,00 (nilai absolut), hasil klarifikasi yang dapat disampaikan adalah Selisih absolut Rp285.086.787.679,00 dan Selisih netto Rp52.536.749.189,00. Dari hasil penelusuran tersebut dilaksanakan: 1) rapat koordinasi penyelesaian temuan BPK RI terkait selisih absolut penilaian BMN berdasarkan verifikasi dan validasi antara DJKN dengan DJP berdasarkan undangan Nomor Und38/SJ7/2013 tanggal 25 April 2013. 2) terkait dengan penelusuran selisih hasil inventarisasi dan penilaian BMN pada satker dilingkungan Kementrian Keuangan sebesar 1,96 T dengan menggunakan BA IP yang ada pada satker telah disepakati bersama antara DJKN selaku pengelola barang dan Biro Perlengkapan selaku pengguna barang Kementerian Keuangan dengan nomor BA-001/KN.2/2013 dan PRJ-01/SJ7/2013 tanggal 26 April 2013. 3) hasil penelusuran tersebut (sebesar 1,096 pada DJP) telah diterima oleh BPK per 3 Mei 2013. 4) penyampaian data pendukung tindak lanjut atas temuan BPK atas selisih pencatatan IP pada LKPP, LKKL Kementerian Keuangan dan LK DJP ke Biro Perencanaan dan Keuangan berdasarkan ND-120/SJ.74/2013 tanggal 17 Mei 2013. 5) rapat koordinasi penyelesaian temuan BPK RI atas selisih absolut penelitian BMN antara DJP, Direktorat BMN DJKN dan Tortama KN II BPK RI berdasarkan ND-100/SJ.74/2013 tanggal 25 April 2013.


47


10. Sasaran Strategis 10: Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Tugas Lainnya (SJ.10). Dalam pencapaian Sasaran Strategis ini, Sekretariat Jenderal mengidentifikasikan 5 (lima) IKU, yaitu: a. Realisasi Penyaluran Investasi Pemerintah (SJ-10.1). Target IKU dimaksud adalah 10,296T dan terealisasi 583,564 M, sehingga diperoleh nilai capaian 5,7%. IKU ini bertujuan untuk mengetahui jumlah investasi yang disalurkan oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Target IKU realisasi penyaluran investasi pemerintah dimaksud terdiri dari penyaluran investasi berupa nilai komitmen investasi yang ditandatangani dan nilai investasi yang dicairkan pada tahun 2013. Target komitmen investasi diukur berdasarkan jumlah komitmen sebagaimana disepakati dalam perjanjian investasi yang telah ditandatangani. Pada tahun 2013 target ini ditetapkan sebesar Rp10.542,00 miliar. Sedangkan nilai investasi yang dicairkan diukur berdasarkan nilai pencairan investasi pada tahun 2013, dengan target sebesar Rp9.558,00 miliar. Sampai dengan akhir triwulan IV, realisasi penyaluran investasi pemerintah dalam bentuk komitmen investasi adalah Rp586,95 miliar atau sebesar 5,57% dari target yang ditetapkan sebagaimana rincian pada tabel berikut. TABEL 16 REALISASI PENYALURAN INVESTASI PEMERINTAH (KOMITMEN) KOMITMEN

NILAI

Pemerintah Kabupaten Temanggung

Rp90.172.435.000,00

Pemerintah Kabupaten Bulu Kumba

Rp83.501.528.000,00

Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan

Rp77.800.000,00

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

Rp90.982.000.000,00

Pemerintah Kabupaten Boalemo

Rp51.000.000.000,00

Pemerintah Kabupaten Pasawaran

Rp50.000.000.000,00

Pemerintah Kabupaten Bangkalan

Rp96.000.000.000,00

Total

Rp586.955.963.000,00

Sementara itu, sampai dengan akhir triwulan IV, realisasi penyaluran investasi berupa pencairan investasi adalah Rp573,39 miliar atau 6,00% dari target yang ditetapkan. Semua realisasi pencairan tersebut merupakan pencairan atas


SJ-10.1 Realisasi Penyaluran Investasi Pemerintah Target 10,296T Realiasasi 583,564M Capaian 5,7%


48

pinjaman Pemerintah Daerah dengan rincian sebagaimana tabel berikut. TABEL 17 REALISASI PENYALURAN INVESTASI PEMERINTAH (PENCAIRAN) PENCAIRAN

NILAI

4 (empat) Pemerintah Kabupaten

Rp212.615.142.290,40

2 (dua) Pemerintah Provinsi

Rp212.722.075.620,40

4 (empat) Pemerintah Kota

Rp148.048.910.958,00

Total

Rp573.386.128.868,80

Realisasi atas pencapaian IKU dimaksud pencapaian IKU berupa komitmen investasi sebesar Rp440,22 miliar (75% x Rp583,56 miliar) dan realisasi IKU berupa pencairan investasi sebesar Rp143,35 miliar (25% x Rp573,39 miliar). Sehingga Nilai Realisasi IKU Sekretaris Jenderal tersebut adalah sebesar Rp583,56 miliar atau 5,68% dari target IKU sebesar Rp10.296 miliar. Dalam mencapai realisasi penyaluran investasi pemerintah (komitmen) tersebut terdapat beberapa hambatan antara lain. 1) komponen terbesar dalam target penyaluran investasi adalah pengambilalihan PT Inalum sebesar Rp7.000 miliar tidak dapat disalurkan karena sesuai keputusan Menteri Keuangan proses pengambilalihan tersebut tidak jadi dilaksanakan oleh PIP dan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Namun, pada APBN-P 2012 PIP telah menerima dana pengambilalihan PT Inalum sebesar 2.000 miliar dari total alokasi sebesar 7.000 miliar dan dicatat sebagai dana titipan pada PIP. Atas dana titipan tersebut telah dicairkan seluruhnya untuk proses pengambilalihan PT Inalum pada bulan Desember 2013; 2) belum terealisasinya proses pembelian saham PT Newmont Nusa Tenggara senilai Rp2.389,90 miliar karena masih dalam pembahasan internal pimpinan Kementerian Keuangan; 3) untuk pencairan pinjaman daerah terdapat kendala berupa jauhnya tanggal syarat efektif dengan tanggal perjanjian sehingga menyebabkan jadwal pencairan mundur. Selain itu, Pencairan pinjaman tergantung dari progress fisik pembangunan proyek yang merupakan objek pinjaman; 4) masih terdapatnya banyak kendala baik dari segi peraturan, pengadaan konsultan, dan manual pelaksanaan kegiatan investasi Geothermal;


49


5) tertundanya investasi pada sektor ramah lingkungan karena kesulitan calon mitra dalam memenuhi persyaratan yang tercantum dalam investment guideline PIP; 6) belum terdapatnya proyek dalam bentuk Public Private Partnership (PPP) yang riil untuk dapat dibiayai, sehingga alokasi untuk investasi tersebut tidak dapat direalisasikan pada tahun 2013. Dalam rangka mengatasi kendala tersebut, disusun strategi sebagai berikut: 1) saat ini sedang dilakukan review persyaratan calon mitra ramah lingkungan. Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri Keuangan dan Menteri ESDM. Untuk tahap awal pengadaan konsultan Loan Appraisal dilakukan melalui hibah LCS; 2) meningkatkan proses monitoring progress fisik dan keuangan proyek mitra PIP dengan melibatkan konsultan pengawas proyek yang di-hire PIP; 3) meminta kerjasama dan peran aktif mitra PIP untuk mengawasi jalanya proyek mitra PIP tersebut; 4) meminta komitmen dari Pemerintah Daerah dan DPRD untuk segera menyampaikan berkas syarat-syarat efektif perjanjian. b. Persentase Realisasi Paket Lelang Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan (SJ-10.2). Target IKU dimaksud adalah 100% dan terealisasi 108,10%, sehingga diperoleh nilai capaian 108,10%. IKU ini bertujuan untuk mengukur jumlah pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan yang memenuhi target Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013. Adapun jumlah paket pengadaan barang/jasa yang proses pengadaannya dilakukan dengan menggunakan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik Kementerian Keuangan. Jumlah paket yang dihitung adalah jumlah paket yang diumumkan melalui RUP dan dilelang secara elektronik. Pada tahun 2013 target yang ditetapkan 100% dari seluruh paket wajib lelang pada RUP sebanyak 1.071 paket. Realisasi paket lelang secara elektronik selama tahun 2013 sebesar 1.158 paket atau 108,10%.


SJ-10.2 Persentase Realisasi Paket Lelang Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan Target 100% Realiasasi 108,10% Capaian 108,10%


SJ-10.3 Persentase Pelanggaran oleh AP, KAP, PP, dan KJPP terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Ditindaklanjuti Target 90% Realiasasi 100% Capaian 111,11%

50

Dalam mencapai target, Sekretariat Jenderal c.q. Pusat LPSE melakukan berbagai upaya sebagai berikut: 1) mendekatkan diri pada pengguna layanan dengan membentuk LPSE Wilayah di 32 (tiga puluh dua) provinsi di seluruh Indonesia. 2) menyediakan Aplikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP), sehingga memudahkan dalam melakukan monitoring rencana pengadaan barang/jasa tiap-tiap satker. 3) memudahkan Satker sehingga dapat mengumumkan Rencana Umum Pengadaan melalui aplikasi RUP. 4) mengadakan sosialisasi/pelatihan SPSE terhadap pengguna layanan. Dalam mencapai target IKU dimaksud, dihadapi beberapa kendala antara lain: 1) belum terintegrasinya aplikasi RUP dengan SPSE sehingga monitoring rencana dan realisasi jadwal lelang belum bisa dilakukan secara bersamaan. 2) sebagian besar satker yang diwajibkan mengumumkan RUP hanya melakukannya untuk menggugurkan kewajiban sehingga pelaksanaan pengadaan tidak sesuai dengan rencana yang diumumkan pada RUP. Dalam menghadapi kendala di atas, Sekretariat Jenderal c.q. Pusat LPSE menyusun strategi: 1) sudah dilakukan koordinasi dengan LKPP untuk melakukan integrasi aplikasi SPSE dengan RUP Kementerian Keuangan. 2) mengingatkan satker untuk melakukan pengadaan sesuai dengan rencana yang telah diumumkan. c. Persentase Pelanggaran oleh AP, KAP, PP, dan KJPP terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Ditindaklanjuti (SJ-10.3). Target IKU dimaksud adalah 90% dan terealisasi 100%, sehingga diperoleh nilai capaian 111,11%. Persentase Pelanggaran oleh Akuntan Publik (AP), Penilai Publik (PP), Kantor Akuntan Publik (KAP), dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) terhadap Ketentuan Peraturan Perundangundangan yang Ditindaklanjuti adalah jumlah pelanggaran oleh AP, KAP, PP, dan KJPP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditindaklanjuti dibanding dengan jumlah pelanggaran yang dilakukan berdasarkan


51


laporan hasil analisis, monitoring, rekomendasi hasil pemeriksaan, dan laporan pengaduan. Maksud dari IKU ini adalah untuk mengukur pelaksanaan law enforcement terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh AP, KAP, PP, dan KJPP. Untuk dapat mewujudkan IKU yang telah ditetapkan tersebut dibuat 5 (lima) buah sasaran strategis yang dilaksanakan sepanjang tahun 2013, antara lain: 1) melakukan dan menyusun laporan hasil analisis terhadap laporan tahunan terkait realisasi PPL AP dan PP, serta Laporan Tahunan KAP dan KJPP. 2) melakukan monitoring kegiatan AP, KAP, PP, dan KJPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan AP, KAP, PP, dan KJPP. 4) menindaklanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan oleh AP, KAP, PP, dan KJPP. 5) monitoring sanksi terhadap AP, KAP, PP, dan KJPP. Sampai dengan akhir bulan Desember 2013, Jumlah AP dan PP adalah sebesar 1.352 orang, yang terdiri atas 995 orang AP dan 357 orang PP. Dari keseluruhan AP dan PP tersebut, jumlah pelanggaran AP, KAP, PP, dan KJPP yang teridentifikasi adalah 313. Jumlah pelanggaran yang telah ditindaklanjuti adalah 313. Sehingga Persentase pelanggaran yang telah ditindaklanjuti adalah 313/313 x 100%=100%. Adapun komposisi pelanggaran dan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh AP, KAP, PP, dan KJPP adalah sebagaimana grafik berikut. GRAFIK 5 KOMPOSISI JUMLAH PELANGGARAN AP, KAP, PP, DAN KJPP TAHUN 2013 73

60

6

174 Pelanggaran AP

Pelanggaran PP


Pelanggaran KAP

Pelanggaran KJPP


52

GRAFIK 6 JENIS PELANGGARAN AP, KAP, PP, DAN KJPP TAHUN 2013 AP tanpa KAP

45

AP terlambat menyampaikan Laporan PPL 9

71

AP tidak mengikuti PPL 6 19

SKP yang dikumpulkan AP kurang KAP terlambat menyampaikan laporan Tahunan

33 51

KAP belum menyampaikan Laporan Tahunan Pelanggaran lain

Mayoritas pelanggaran yang dilakukan oleh AP dan KAP merupakan pelanggaran administratif. Sebagaimana terlihat pada gambar di atas, pelanggaran paling banyak merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh AP terkait dengan kurangnya Satuan Kredit Pendidikan Profesional Berkelanjutan (SKP) yang dikumpulkan selama tahun 2013. Sebagai tindak lanjut atas pelanggaran tersebut, Sekretariat Jenderal c.q. PPAJP telah menerbitkan surat rekomendasi untuk memenuhi kekurangan SKP kepada 71 (tujuh puluh satu) AP yang bersangkutan. Selama tahun 2013, Sekretariat Jenderal c.q. PPAJP telah mengidentifikasi 247 buah pelanggaran yang dilakukan oleh AP dan KAP. Dari seluruh pelanggaran yang diidentifikasi tersebut, PPJAP telah melakukan beberapa tindak lanjut, dengan rincian sebagaimana tabel berikut.


53


TABEL 18 TINDAK LANJUT ATAS PELANGGARAN AP DAN KAP TAHUN 2013 NO.

NAMA PELANGGARAN

TINDAK LANJUT

JUMLAH

1.

AP tidak mempunyai/bekerja di KAP

19

2.

KAP terlambat menyampaikan Laporan Tahunan

Verifikasi keterlambatan

45

3.

KAP belum menyampaikan laporan Tahunan

Penelitian langsung

9

4.

Pelanggaran lain

Dilakukan sesuai dengan jenis pelanggaran

6

5.

AP Belum menyampaikan Laporan Realisasi Pendidikan Profesional Berkelanjutan

Rekomendasi penyampaian PPL

33

6.

AP tidak mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan sesuai ketentuan

Peringatan

51

7.

Satuan Kredit Pendidikan Profesional Berkelanjutan (SKP) yang diperoleh AP kurang

Rekomendasi untuk memenuhi kekurangan SKP

71

Profesi penilai publik di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 tentang jasa penilai publik. Salah satu ketentuan dalam peraturan menteri keuangan tersebut, mengatur mengenai kewajiban penilai publik untuk mengikuti dan melaporkan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) terkait jasa penilai publik serta mengatur kewajiban bagi kantor jasa penilai publik untuk melaporkan laporan tahunan. Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam peraturan menteri keuangan tersebut, Sekretariat Jenderal c.q. PPAJP telah melakukan inventarisasi pelanggaran yang dilakukan oleh penilai publik dan kantor jasa penilai publik selama tahun 2013, dengan rincian sebagaimana tabel berikut.


54


TABEL 19 TINDAK LANJUT ATAS PELANGGARAN PP DAN KJPP TAHUN 2013 NO.

SJ-10.4 Persentase Kesesuaian Penyaluran Dana Pendidikan terhadap Standar Pelayanan Minimum Layanan Program Target 80% Realiasasi 95,76% Capaian 119,7%

NAMA PELANGGARAN

TINDAK LANJUT

JUMLAH

1.

KAP terlambat menyampaikan Laporan Tahunan

Diterbitkannya Surat Sanksi dan Verifikasi keterlambatan

1

2.

KAP belum menyampaikan laporan Tahunan

Diterbitkannya Surat Sanksi

4

3.

Pelanggaran lain

Dilakukan sesuai dengan jenis pelanggaran

20

4.

AP tidak menyampaikan Laporan Realisasi Pendidikan Profesional Berkelanjutan tepat waktu

Rekomendasi penyampaian PPL

15

5.

Satuan Kredit Pendidikan Profesional Berkelanjutan (SKP) yang diperoleh AP Kurang

Rekomendasi untuk memenuhi kekurangan SKP

42

d. Persentase Kesesuaian Penyaluran Dana Pendidikan terhadap Standar Pelayanan Minimum Layanan Program (SJ-10.4). Target IKU dimaksud adalah 80% dan terealisasi 95,76%, sehingga diperoleh nilai capaian 119,7%. Pada Tahun 2013, IKU Persentase Kesesuaian Penyaluran Dana Pendidikan terhadap Standar Pelayanan Minimum Layanan Program ditargetkan 80%, terealisasi 95,76%, sehingga capaian IKU ini adalah 119,7%. Rincian dari target, realisasi dan cara perhitungan sebagaimana tabel berikut. TABEL 20 JUMLAH TEMUAN DAN TINDAK LANJUTNYA PADA UNIT ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN NO.

PROGRAM STUDI

TARGET S.D. Q4 (%)

REALISASI

DEVIASI

1.

Teknik

25

27,2

2,2

2.

Sains

20

24,3

4,3

3.

Hukum

10

5,6

4,4

4.

Pertanian

15

7,5

7,5

5.

Akuntansi dan Keuangan

10

8,62

1,38

6.

Sosial Agama

10

14,53

4,53

7.

Bidang lain (Kedokteran, Farmasi, Kesmas)

10

12,1

2,1

Total

100

100

26,41


55


Tingkat kesesuaian layanan penyaluran dana pendidikan terhadap SPM adalah 100%-(26,41/7)% = 96,23% (Q4) Q2 = 95,29% Q4 = 96,23% JADI, REALISASI TAHUN 2013 ADALAH 95,29% + 96,23% = 95,76%. Secara umum, tidak ada hambatan berarti dalam pencapaian IKU ini. Komposisi target program studi yang ditetapkan diharapkan dapat menjadi acuan dalam menentukan skala prioritas penerima beasiswa. Namun pada pelaksananaannya, pendaftar dengan tujuan program studi sosial agama cukup banyak. Dengan tetap mempertimbangkan aspek kualitas, kami mempertimbangkan aspek proposionalitas sehingga pada realisasiprogram studi sosial agama mencapai 14,35%, lebih besar dari target awal yaitu 10%. Selain itu, realisasi target pada program studi pertanian terbilang rendah, hanya 7,5% dari target awal 10%. Untuk mengatasi hal ini, Sekretariat Jenderal c.q. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan bersikap proaktif untuk melakukan sosialisasi ke kampus-kampus berbasis pertanian, seperti IPB. Selain itu, juga dibuat Nota Kesepahamanan (MoU) dengan IPB. Harapannya sosialisasi dan Nota Kesepahaman ini dapat meningkatkan pendaftar dengan tujuan program studi pertanian, dan pada akhirnya kemungkinan terpenuhinya target capaian program studi pertanian akan menjadi lebih besar. Tahun 2013 adalah tahun pertama LPDP membuka layanan. Capaian target per program studi pada Tahun 2013, dapat dijadikan acuan dalam menentukan target capaian per program studi pada tahun 2014. e. Jumlah Risalah Putusan Pengadilan Pajak yang Dapat Diakses Masyarakat (SJ-10.5). Target IKU dimaksud adalah 3.100 buah dan terealisasi 3.292 buah, sehingga diperoleh nilai capaian 106,19%. IKU ini bertujuan untuk mengukur jumlah risalah putusan Pengadilan Pajak yang diunggah di website Sekretariat Jenderal dalam rangka transparansi putusan Pengadilan Pajak. Kegiatan ini merupakan inventarisasi dan penyusunan risalah putusan Pengadilan Pajak sebagai bahan referensi. Risalah


SJ-10.5 Jumlah Risalah Putusan Pengadilan Pajak yang Dapat Diakses Masyarakat Target 3.100 buah Realiasasi 3.292 buah Capaian 106,19%


56

putusan Pengadilan Pajak adalah bentuk ringkas dari Putusan Pengadilan Pajak dalam format yang sudah ditentukan, dimana informasi yang bersifat rahasia telah dihilangkan. Risalah putusan Pengadilan Pajak dinyatakan telah selesai disusun dan digunakan sebagai dasar perhitungan indikator kinerja utama. Dalam tahun 2013 target produksi risalah putusan Pengadilan Pajak sebanyak 3.100 risalah putusan sedangkan realisasinya berhasil tercapai sebanyak 3.292 risalah putusan. Adapun rincian jenis risalah putusan tersebut adalah sebagaimana tabel berikut. TABEL 21 JUMLAH DAN JENIS RISALAH PUTUSAN PENGADILAN PAJAK YANG DAPAT DIAKSES MASYARAKAT NO.

JENIS RISALAH PUTUSAN

JUMLAH

1.

Bea Cukai

2.

BPHTB

1.107

3.

Gugatan

440

4.

PBB

18

5.

PKB

33

6.

PPh Pasal 22

1

7.

PPh Badan

8.

PPh Perseorangan

7

9.

PPh Pasal 15 (Final)

10

10.

PPh Pasal 4 ayat (2)

23

11.

PPh Pasal 21

36

12.

PPh Pasal 23

92

13.

PPh Pasal 26

70

14.

PPN

15.

PPn BM

1

230

1.221 3 Total

3.292

Risalah-risalah putusan Pengadilan Pajak tersebut bisa diakses melalui alamat situs: http://www.setpp.depkeu.go.id/Ind/News/ Risalah.asp Secara berkala Sekretariat Jenderal c.q. Sekretariat Pengadilan Pajak berusaha untuk meningkatkan jumlah risalah putusan yang bisa diakses oleh publik. Sebagai informasi pada tahun 2012, dari target 3.000 risalah putusan yang bisa diakses oleh publik melalui website, tercapai 3.082 risalah putusan. Dalam rangka peningkatan layanan, maka pada tahun 2013 target yang dicanangkan adalah sebanyak 3.100 risalah putusan


57


Pengadilan Pajak, dan target tersebut berhasil dicapai dengan realisasi 3.292 risalah putusan Pengadilan Pajak yang dapat diakses oleh publik. Sehingga secara total, saat ini telah terdapat lebih dari 8.700 risalah putusan Pengadilan Pajak yang bisa diakses oleh publik melalui situs Sekretariat Pengadilan Pajak. Seiring berjalannya waktu, Sekretariat Jenderal c.q. Sekretariat Pengadilan Pajak akan terus meningkatkan jumlah risalah yang bisa diakses oleh publik sehingga tercipta transparansi dan peningkatan layanan informasi sesuai tuntutan masyarakat. 11. Sasaran Strategis 11: Monitoring dan Evaluasi yang Terukur dan Efektif (SJ.11). Dalam pencapaian Sasaran Strategis ini, Sekretariat Jenderal mengidentifikasikan 4 (empat) IKU, yaitu: a. Persentase Penyerapan DIPA Kementerian Keuangan (Non Belanja Pegawai) (SJ-11.1). Target IKU dimaksud adalah 95% dan terealisasi 87,07%, sehingga diperoleh nilai capaian 91,66%. IKU ini bertujuan untuk mengukur kesesuaian realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal yang dilaksanakan dibandingkan pagu Belanja Barang dan Belanja Modal yang telah ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan (BA 015). Belanja pegawai tidak diukur karena penyerapannya relatif mudah tercapai. Berdasarkan data interchange per 27 Januari 2014, realisasi penyerapan DIPA Kementerian Keuangan TA 2013 untuk belanja barang dan belanja modal adalah sebesar Rp8.584,21 miliar atau 87,07% dari jumlah pagu dalam DIPA. Realisasi tersebut masih belum mencapai target dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Keuangan sebesar 95%. Secara total (termasuk belanja pegawai), realisasi penyerapan DIPA Kementerian Keuangan adalah sebesar Rp16.650,31 miliar atau mencapai 90,45% dari total pagu sebesar Rp18.408,68 miliar. Perbandingan realisasi penyerapan DIPA per jenis belanja untuk tahun anggaran 2010 sampai dengan 2013 tersaji dalam tabel berikut.


SJ-11.1 Persentase Penyerapan DIPA Kementerian Keuangan (Non Belanja Pegawai) Target 95% Realiasasi 87,07% Capaian 91,66%

58


TABEL 22 PERBANDINGAN REALISASI PENYERAPAN DIPA PER JENIS BELANJA (TA. 2010 S.D. 2013) dalam miliar rupiah JB

TA 2010* P

R

TA 2011* %

P

R

TA 2012* %

P

R

TA 2013* %

P

R

%

BP

7.626,57

7.194,52

94,34

8.161,58

7.510,46

92,02

8.375,08

7.993,25

95,44

8.550,21

8.066,10

94,34

BB

5.161,99

3.931,94

76,17

6.315,76

5.279,31

83,59

7.127,78

6.105,90

85,66

7.816,15

6.936,22

88,74

BM

2.603,30

1.850,19

71,07

2.869,53

2.084,80

72,56

1.899,23

1.635,85

86,13

2.042,31

1.647,99

80,69

15.391,86

12.976,65

84,31

17.346,87

14.874,57

85,75

17.402,10

15.736,15

90,42

18.408,68

16.650,31

90,45

∑ JB : TA : BP : BB : BM :

Jenis Belanja Tahun Anggaran Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

*) Sumber: Data interchange per 27 Januari 2014

Beberapa kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target realisasi persentase penyerapan DIPA Kementerian Keuangan (non belanja pegawai), antara lain: 1) keterbatasan SDM yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa dan pola mutasi pegawai bersertifikat, sehingga menghambat proses pengadaan barang dan jasa. 2) adanya gagal lelang dalam proses pengadaan barang dan jasa yang antara lain disebabkan rendahnya jumlah penyedia barang dan jasa yang memenuhi kualifikasi dan rendahnya minat dari penyedia untuk mengikuti pelelangan. 3) terhambatnya pelaksanaan pembangunan dan renovasi gedung karena kendala persetujuan teknis dari pihak eksternal. Adapun, hal-hal yang telah diupayakan dalam rangka mencapai target realisasi penyerapan DIPA Kementerian Keuangan (Non Belanja Pegawai), antara lain: 1) pelaksanaan Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2013 dengan melibatkan 66 satuan kerja vertikal lingkup Kementerian Keuangan dengan kriteria memiliki belanja modal TA 2013 di atas Rp1 miliar pada Bulan Agustus 2013. 2) percepatan penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran pada bulan Desember 2012 dan percepatan pelaksanaan sertifikasi pengadaan barang dan jasa pada awal tahun 2013. 3) percepatan pemaketan pengadaan barang dan jasa serta pengumuman RUP pengadaan barang dan jasa pada pertengahan bulan Januari 2013.


59


4) penelaahan kembali DIPA untuk percepatan pelaksanaan revisi anggaran yang diperlukan. 5) penggunaan aplikasi Monitoring Keuangan dan Aset (MONIKA) sebagai alat pemantauan realisasi dan kendala penyerapan anggaran secara berkala, serta penyelenggaraan helpdesk untuk membantu proses pengadaan barang dan jasa. b. Persentase Temuan BPK yang Selesai Ditindaklanjuti (SJ-11.2). Target IKU dimaksud adalah 85% dan terealisasi 94%, sehingga diperoleh nilai capaian 110,59%. IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat temuan hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti telah sesuai rekomendasi BPK. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang baru dan mengukur jumlah temuan BPK dalam Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2012 dan ditindaklanjuti pada tahun 2013. Tindaklanjut atas temuan BPK perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas Kementerian Keuangan serta untuk menghindari kembali terjadinya kesalahan atau kurang tepatnya penyajian data dalam Laporan Keuangan Kementerian Keuangan. Dalam Laporan Keuangan Kementerian Keuangan, jumlah temuan sebanyak 289 temuan dan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 269 temuan. Hal ini berarti capaian kinerja atas indikator kinerja ini adalah sebesar 94,00% dan telah melebihi target sebesar 86%. Adapun rincian dari temuan per eselon I dan perkembangan tindaklanjut temuan tersebut adalah sebagai berikut:


SJ-11.2 Persentase Temuan BPK yang Selesai Ditindaklanjuti Target 85% Realiasasi 94% Capaian 110,59%

60


TABEL 23 JUMLAH TEMUAN DAN TINDAK LANJUTNYA PADA UNIT ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN

SJ-11.3 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Kebijakan Menteri Keuangan Hasil Rapat Pimpinan Target 85% Realiasasi 86,16% Capaian 103,72%

NO.

NAMA

TEMUAN

SELESAI

DALAM PROSES

CAPAIAN (%)

1

DJKN

42

39

3

92,86

2

DJBC

35

35

0

100,00

3

SETJEN

20

17

3

85,00

4

ITJEN

0

0

0

100,00

5

DJA

12

11

1

91,67

6

DJPB

37

35

2

94,59

7

DJPK

10

9

1

90,00

8

DJP

87

80

7

91,95

9

DJPU

0

0

0

100,00

10

BPPK

30

28

2

93,33

11

BAPEPAM-LK

6

6

0

100,00

12

BKF Total

10

9

1

90,00

289

269

20

94,00

c. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Kebijakan Menteri Keuangan Hasil Rapat Pimpinan (SJ-11.3). Target IKU dimaksud adalah 85% dan terealisasi 88,16%, sehingga diperoleh nilai capaian 103,72%. IKU ini bertujuan untuk mendorong percepatan implementasi kebijakan dan Keputusan Menteri Keuangan. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rapat Pimpinan adalah persentase jumlah tindak lanjut rapat pimpinan yang sudah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah tindak lanjut yang harus diselesaikan. Sesuai Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014, Sekretariat Jenderal memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas Menteri Keuangan


61


sebagai pengemban kebijakan fiskal dan kekayaan negara. Sebagai Kementerian dengan bentuk organisasi yang holdingtype dengan 11 (sebelas) unit eselon I dengan kantor yang tersebar di seluruh penjuru tanah air maka pengendalian organisasi khususnya dalam pelaksanaan kebijakan Menteri Keuangan bukan hal yang mudah. Untuk itu Sekretariat Jenderal membantu pelaksanaan pengendalian pelaksanaan kebijakan Menteri Keuangan melalui perumusan dan monitoring penyelesaian atas tindak lanjut kebijakan Menteri hasil rapat pimpinan. Dengan kegiatan tersebut maka diharapkan dapat meningkatkan efektifitas kendali pimpinan terhadap organisasi sehingga Kementerian Keuangan dapat menjalankan seluruh misi yang diembannya. Per tanggal 2 Januari 2014, jumlah tindak lanjut kebijakan Menteri Keuangan hasil Rapat Pimpinan adalah sejumlah 743 tindak lanjut yang harus diselesaikan dengan batas waktu 31 Desember 2013 dan yang telah diselesaikan adalah 655 tindak lanjut, dengan rincian sebagai berikut : On-Track

Alert

Off-track

Selesai

19 tindak lanjut

44 tindak lanjut

44 tindak lanjut

655 tindak lanjut

Total : 762 tindak lanjut Tercapainya IKU ini tidak lepas dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal guna memastikan penyelesaian tindak lanjut Kebijakan Menteri Keuangan hasil Rapat Pimpinan oleh seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Kegiatan tersebut meliputi: 1) pelaksanaan koordinasi antara Sekretariat Jenderal dan Liason Officer (LO) masing-masing unit Eselon I; 2) pelaksanaan Rapat Pimpinan yang mengagendakan pembahasan pending matters; 3) pelaksanaan Forum Sekretaris yang mengagendakan pembahasan tindak lanjut arahan Menteri Keuangan; 4) pengiriman surat konfirmasi tindak lanjut disposisi Menteri Keuangan. Kendala utama yang dihadapi dalam penyelesaian tindak lanjut kebijakan Menteri adalah pada pemahaman setiap unit in charge akan maksud dan bentuk kegiatan atau produk



SJ-11.4 Persentase Policy Recommendation Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti Target 90% Realiasasi 100% Capaian 111,11%

62

yang diharapkan untuk memenuhi tindak lanjut arahan Menteri dalam rapat pimpinan. Untuk mengatasi hal tersebut Sekretariat Jenderal telah melakukan upaya koordinasi dengan perwakilan/ LO unit eselon I yang dilaksanakan secara rutin setiap dua bulan sekali. Selain itu, komunikasi formal dan informal juga dilakukan setiap saat untuk memberikan penjelasan kepada unit in charge akan pelaksanaan tindak lanjut arahan Menteri Keuangan yang menjadi tanggung jawabnya. d. Persentase Policy Recommendation Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti (SJ-11.4). Target IKU dimaksud adalah 90% dan terealisasi 100%, sehingga diperoleh nilai capaian 111,11%. IKU ini bertujuan untuk mengoptimalkan perbaikan sebagai tindak lanjut atas policy recommendation. Policy recommendation adalah langkah tindak yang diusulkan oleh Inspektorat Jenderal kepada unit Eselon I untuk melakukan perubahan, penambahan dan/atau penyempurnaan peraturan, kebijakan, maupun sistem dan prosedur administrasi/operasi. Output Policy recommendation dapat berupa: 1) usulan strategis (berupa poin-poin penting dari suatu ketentuan) yang disampaikan secara tertulis kepada pimpinan unit eselon I dalam rangka merubah, menambah, dan atau menyempurnakan kebijakan; atau 2) rancangan/konsep keputusan, instruksi peraturan, surat edaran, atau surat pada level pemerintah, presiden, Kementerian Keuangan maupun pada level unit eselon I. Yang dimaksud ditindaklanjuti adalah telah dilakukannya seluruh langkah tindak oleh unit Eselon I sesuai usulan strategis dalam policy recommendation. Keberhasilan pencapaian policy recommendation diukur dari pencapaian 100% terhadap output yang ditetapkan pada tahun berjalan dan mendapat persetujuan tertulis dari Inspektorat Jenderal. Pada tahun 2013, Sekretariat Jenderal memiliki 4 (empat) policy recommendation yang seluruhnya telah ditindaklanjuti, yaitu sebagaimana tabel berikut.


63


TABEL 24 POLICY RECOMMENDATION SEKRETARIAT JENDERAL YANG TELAH DITINDAKLANJUTI NO.

HAL

TINDAK LANJUT

STATUS

Percepatan pengadaan barang/ jasa pada Kementerian Keuangan sesuai dengan surat nomor S-359/IJ/2012 tanggal 28 September 2012

Terbitnya Surat Edaran Menteri Keungan Nomor SE-2/MK.1/2013 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2013 di Lingkungan Kementerian Keuangan

Selesai

SJ-12.1

2

Penertiban Rumah Negara yang dikuasai Pensiunan dan Pihak Ketiga

Terbitnya KMK Nomor 848/ KM.1/2012 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan dan penambahan menu penghuni rumah Negara pada aplikasi SIMAK

Selesai

Persentase Pejabat Sekretariat Jenderal yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Target 88% Realiasasi 90,50% Capaian 102,84%

3

Penyempurnaan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pada LPSE

a.

PMK Nomor 37/PMK.02/2012;

Selesai

b.

ND-174/SJ.72/20113 tentang Reviu HPS dan Rancangan Kontrol Pengadaan; dan

c.

S-349/SJ.7/2013 Hal Penandatanganan Pakta Integritas dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

a.

Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi SIMPEG

b.

SOP pelayanan kepegawaian, SOP Uraian Jabatan, SE Menteri Keuangan tentang Pengajuan Usul Pemberhentian Dengan Hormat atas Permintaan Sendiri sebagai NS dengan/ tanpa Hak Pensiun di Lingkungan Kementerian Keuangan

c.

SOP Penyusunan Usul Formasi PNS Kementerian Keuangan.

1

4

Policy recommendation atas audit efektivitas data SIMPEG pada Biro SDM

Selesai

12. Sasaran Strategis 12: SDM Setjen yang Berkompetensi Tinggi (SJ.12). Dalam pencapaian Sasaran Strategis ini, Sekretariat Jenderal mengidentifikasikan 2 (dua) IKU, yaitu: a. Persentase Pejabat Sekretariat Jenderal yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan (SJ-12.1). Target IKU dimaksud adalah 88% dan terealisasi 90,50%, sehingga diperoleh nilai capaian 102,84%. IKU ini bertujuan untuk mengukur persentase pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal yang mempunyai kompetensi



64

sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatannya (SKJ). Angka yang dijadikan dasar perhitungan adalah nilai Job Person Match (JPM) seluruh pejabat eselon II dan III di lingkungan Sekretariat Jenderal dibagi dengan jumlah pejabat eselon II dan III yang telah mengikuti assesment. JPM merupakan skor kesesuaian antara level kompetensi pejabat dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ). JPM diperoleh dengan menghitung persentase perbandingan level kompetensi pejabat dengan SKJ target dan nilai JPM yang disyaratkan adalah minimum 72%. Dari sejumlah 379 orang pejabat Eselon II, III, dan IV di lingkungan Sekretariat Jenderal yang sudah mengikuti Assessment Center, diperoleh hasil sejumlah 343 orang pejabat dimaksud telah memenuhi standar JPM. Sedangkan 36 orang lainnya belum memenuhi standar JPM. Dari hasil ini, diperoleh realisasi persentase pejabat Sekretariat Jenderal yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya sebesar 90,50% lebih tinggi dari target yang ditentukan sebesar 88%. TABEL 25 CAPAIAN JPM SEKRETARIAT JENDERAL NO

PEJABAT ESELON II, III, DAN IV

JUMLAH

1.

Pejabat yang sudah assesment center

379

2.

Pejabat dengan JPM ≥ 72

343

3.

Pejabat dengan JPM ≤ 72

36

Capaian JPM

90,50%

Teknis pelaksanaan atas IKU dimaksud adalah dengan melakukan pemantauan pergerakan mutasi dan promosi pejabat struktural eselon II, III, dan IV di lingkungan Sekretariat Jenderal. Selanjutnya dilakukan pemetaan (mapping) atas pejabat-pejabat yang masih perlu di re-assess. Adapun di setiap kuartal dilakukan monitoring atas pejabat-pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Sekretariat Jenderal yang belum mengikuti assessment center setelah menduduki jabatan struktural definitifnya, maupun bagi pejabat yang memiliki skor JPM di bawah 72. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan assessment center (AC) bagi pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Sekretariat Jenderal adalah lebih ke teknis pemanggilan/penjadwalan AC para pejabat dimaksud. Solusi atas kesulitan menyesuaikan jadwal AC dengan jadwal kegiatan peserta AC adalah dengan melakukan koordinasi dan konfirmasi lebih awal untuk memperoleh kepastian jadwal.


65


b. Persentase Pegawai Sekretariat Jenderal yang Memenuhi Standar Jamlat (SJ-12.2). Target IKU dimaksud adalah 50% dan terealisasi 71,19%, sehingga diperoleh nilai capaian 120%. IKU ini bertujuan untuk mengukur upaya Kementerian Keuangan dalam mengembangkan SDM-nya melalui alokasi waktu kerja yang digunakan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. IKU ini bermanfaat untuk mencermati kebutuhan pengembangan SDM dan menempatkanya dalam program kerja pengembangan SDM melalui diklat secara proporsional. Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap pegawai pada level jabatan tertentu dalam waktu satu tahun. Lingkup pelatihan adalah diklat yang diselenggarakan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) maupun di luar BPPK, meliputi seminar, sosialisasi, internship/on the job training, basic training (DTSD, Samapta), workshop, bimbingan teknis, sharing session, in-house training. Untuk bimbingan teknis, sharing session dan in-house training harus yang melibatkan narasumber eksternal satker penyelenggara. Dikecualikan dari lingkup pelatihan adalah tugas belajar yang meliputi Program Diploma III Kurikulum Khusus dan Diploma IV STAN, serta Program Sarjana dan Pascasarjana. Target pegawai yang memenuhi standar jamlat adalah sebesar 50% dari jumlah pegawai pada tiap unit Eselon II. Standar jamlat per tahun per pegawai adalah sebagai berikut: PELAKSANA

:

30 JAMLAT

FUNGSIONAL

:

40 JAMLAT

ESELON IV

:

30 JAMLAT

ESELON III

:

30 JAMLAT

ESELON II

:

15 JAMLAT

ESELON I

:

15 JAMLAT

Selama tahun 2013, total jumlah pegawai Sekretariat Jenderal adalah 1.871 pegawai, dan yang telah memenuhi syarat jamlat adalah 1.327 pegawai (71,19%) yakni dengan rincian sebagaimana tabel berikut.


SJ-12.2 Persentase Pegawai Sekretariat Jenderal yang Memenuhi Standar Jamlat Target 50% Realiasasi 71,19% Capaian 120%

66


TABEL 26 JUMLAH PESERTA DIKLAT DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL JB

UNIT

TB

JUMLAH PEGAWAI

PESERTA DIKLAT

REALISASI

1


4

145

91

62,76

2


1

69

37

53,62

3

Biro Hukum

2

97

73

75,26

4

Biro Bantuan Hukum

2

80

76

95,00

5


6

157

92

58,60

6


2

126

72

57,14

7

Biro Perlengkapan

4

91

55

60,44

8

Biro Umum

2

276

264

95,65

9


4

66

41

62,12

10


1

70

54

77,14

11

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan

6

204

129

63,24

12

Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai

6

85

81

95,29

13


6

44

31

70,45

14


3

330

202

61,21

15


1

29

29

100

50

1.868

1.327

71,19

Jumlah

Kendala yang dihadapi dalam teknis pelaksanaan/penyelesaian IKU ini adalah pejabat/pegawai yang telah ditugaskan dan dijadwalkan untuk mengikuti diklat diberikan penugasan lain oleh pimpinan/unit sehingga tidak dapat melaksanakan penugasan diklat sebagaimana telah dijadwalkan. Solusi yang dilakukan atas hal ini adalah dengan melakukan koordinasi dan penawaran diklat lebih awal sehingga jadwal kegiatan peserta diklat dapat disesuaikan dengan jadwal penugasan diklat.


67


13. Sasaran Strategis 13: Organisasi Setjen Yang Adaptif (SJ.13). Dalam pencapaian Sasaran Strategis ini, Sekretariat Jenderal mengidentifikasikan 2 (dua) IKU, yaitu: a. Nilai Reformasi Birokrasi Setjen (SJ-13.1). Target IKU dimaksud adalah 92 dan terealisasi 95,27, sehingga diperoleh nilai capaian 103,55%. IKU ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal. Nilai reformasi birokrasi adalah skor yang dihasilkan dari penilaian atas pelaksanaan program-program reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal. Indeks Reformasi Birokrasi diukur sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Penilaian dilakukan oleh Inspektorat Jenderal untuk menilai kualitas reformasi birokrasi. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (self assessment) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mencakup penilaian terhadap dua komponen yakni pengungkit (enablers) dan hasil (results). Pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, sedangkan hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit. Nilai sementara hasil self-assesment sebesar 95,27 dengan rincian Nilai Komponen Pengungkit sebesar 95,58 dan Nilai Komponen Hasil sebesar 94,96 sedangkan penilaian dari Kementerian PAN-RB hingga akhir Desember 2013 belum terlaksana. b. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (SJ-13.2). Target IKU dimaksud adalah 55 (risk defined) dan terealisasi 57,02, sehingga diperoleh nilai capaian 103,67%. IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kematangan penerapan manajemen risiko unit di lingkungan Sekretariat Jenderal. Hasil penilaian tersebut selanjutnya dapat digunakan oleh pihak manajemen/pimpinan unit organisasi sebagai


SJ-13.1 Nilai Reformasi Birokrasi Setjen Target 92 Realiasasi 95,27 Capaian 103,55%

SJ-13.2 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko Target 55 Realiasasi 57,02 Capaian 103,67%

68


feedback dalam upaya meningkatkan kualitas dari penerapan manajemen risiko.

SJ-14.1 Persentase Akurasi Data SIMPEG Target 100% Realiasasi 100% Capaian 100%

Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) dinilai dengan mengevaluasi empat komponen, yaitu: (i) kepemimpinan, (ii) proses manajemen risiko, (iii) aktivitas penanganan risiko, dan (iv) hasil penerapan manajemen risiko. Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko ditetapkan dengan indeksasi sebagai berikut: LEVEL 1

LEVEL 3

0 - 29,99

LEVEL 5

55 - 74,99

Risk Naive

Risk Aware

Risk Defined

LEVEL 2

90 - 100

Risk Managed

Risk Enabled

LEVEL 4

30 - 54,99

55 - 89,99

Pada semester II 2013 Itjen telah melaksanakan penilaian kepada tiga Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal yaitu Biro SDM, Biro Perlengkapan dan Pusintek dengan nilai sebagaimana tabel berikut: TABEL 27 NILAI KEMATANGAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SETJEN TAHUN 2013 NILAI

STATUS

1.

NO


BIRO/PUSAT

51,95

Risk aware

2.

Biro Perlengkapan

58,07

Risk defined

3.

Pusintek

61,04

Risk defined

57,02

Risk defined

Nilai rata-rata Setjen

14. Sasaran Strategis 14: Pengelolaan Layanan TIK yang Andal (SJ.14). Dalam pencapaian Sasaran Strategis ini, Sekretariat Jenderal mengidentifikasikan 3 (tiga) IKU, yaitu: a. Persentase Akurasi Data SIMPEG (SJ-14.1). Target IKU dimaksud adalah 100% dan terealisasi 100%, sehingga diperoleh nilai capaian 100%. IKU ini bertujuan untuk mengukur akurasi terhadap data SIMPEG untuk mendukung pengelolaan pegawai. SIMPEG merupakan aplikasi kepegawaian yang berfungsi untuk menyimpan data pribadi atau data kepegawaian di lingkungan Kementerian Keuangan. Yang dimaksud dengan


69


akurasi data adalah kelengkapan dan kebenaran komponen data pegawai yang terdapat pada aplikasi meliputi Nama Lengkap, Nomor Induk Pegawai, Pangkat(golongan/Ruang), Tempat Tanggal Lahir, dan Jabatan (dirinci sampai unit terendah), pendidikan terakhir. Apabila salah satu komponen data seorang pegawai tidak lengkap atau tidak benar, maka data tersebut dinyatakan tidak akurat. Dari 1.891 data pegawai Sekretariat Jenderal yang menjadi sampel pemeriksaan, sebanyak 1.891 data adalah akurat. Dari hasil ini diperoleh persentase akurasi data SIMPEG adalah 100% sesuai dengan target realisasi. Data yang dijadikan sampel pemeriksaan adalah data pegawai mulai dari pejabat Eselon I sampai dengan pelaksana di setiap unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal. Formula untuk IKU ini adalah: PERSENTASE AKURASI DATA SIMPEG

=

JUMLAH DATA PEGAWAI YANG AKURAT JUMLAH DATA PEGAWAI YANG MENJADI SAMPEL PEMERIKSAAN

X

100%

Jumlah sampel minimal adalah sebagai berikut: JUMLAH PEGAWAI

SAMPEL MINIMAL

≤ 500

75% x populasi

501 - 1.000

500 + (2,5% x populasi)

1.001 - 5.000

500 + (5% x populasi)

5.001 - 10.000

500 + (7,5% x populasi)

> 10.000

500 (10% x populasi)

Jumlah pegawai pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan adalah 1.958 orang, sehingga sampel minimalnya adalah 500 + (5% x 1.958) = 597,9 yang dibulatkan menjadi 598 pegawai. Jumlah pegawai pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan adalah 1.958 orang, sehingga sampel minimalnya adalah 500 + (5% x 1.958) = 597,9 yang dibulatkan menjadi 598 pegawai. Sekretariat Jenderal c.q. Biro SDM telah menyebarkan kuisioner survei akurasi data SIMPEG kepada seluruh pegawai Sekretariat Jenderal. Dari kuisioner yang telah kembali berjumlah 1.891 kuisioner, komponen data yang menjadi objek LAKIP SETJEN KEMENTERIAN KEUANGAN 2013


70

survei dari para pegawai dimaksud telah akurat seluruhnya. Akurasi Data SIMPEG Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan adalah sebesar (1.891/1.891) x 100% = 100%

SJ-14.2 Persentase Pertukaran Data oleh Unit Eselon I Target 100% Realiasasi 100% Capaian 100%

Adapun pegawai Sekretariat Jenderal yang tidak mengembalikan kuisioner survei akurasi data SIMPEG berjumlah 67 orang dengan berbagai keterangan, yaitu: Tugas belajar

38

orang

Cuti bersalin

2

orang

Cuti besar

2

orang

Cuti di luar tanggungan negara

2

orang

Dalam proses pemberhentian

6

orang

Perjalanan dinas

1

orang

Sakit

1

orang

3

orang

12

orang

Tanpa keterangan Dipekerjakan

b. Persentase Pertukaran Data oleh Unit Eselon I (SJ-14.2) Target IKU dimaksud adalah 100% dan terealisasi 100%, sehingga diperoleh nilai capaian 100%. IKU ini bertujuan untuk mengukur rata-rata persentase data yang dipertukarkan oleh unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Penyelenggaraan pertukaran data elektronik dilakukan melalui pemanfaatan sistem pertukaran data elektronik. Pemilik data adalah Unit Eselon I yang menghasilkan data dan/atau memiliki kewenangan terhadap data tersebut. Persentase Pertukaran Data adalah persentase kesesuaian data yang dikirimkan oleh pemilik data terhadap kamus data dan waktu yang disepakati. Waktu pengiriman yang disepakati adalah waktu data yang dikirimkan sesuai dengan retensi data dalam kamus data dan cut-off data (data output terakhir). Pertukaran data dilaksanakan dalam rangka e-audited dengan BPK. Data yang dikirim adalah t_glsai dengan penyampaian setiap triwulan sebagai berikut: Q1 (31 Maret 2013) data yang disampaikan adalah t-glsai unaudited 2012 Q2 (30 Juni 2013) data yang disampaikan adalah t-glsai Q1 2013 Q3 (30 September 2013) data yang disampaikan adalah t-glsai Q2 2013 Q4 (31 Desember 2013) data yang disampaikan adalah t-glsai Q3 2013


71


Sementara untuk data t_master U yang dilaporkan adalah pada semester II tahun 2012 dan data semester I tahun 2013, yaitu: 1) Untuk data semester II tahun 2012: a) Tanggal 13 s.d 16 Februari 2013, rekonsiliasi untuk penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2012 unaudited, dengan Berita Acara Nomor BA-1/SJ.7/2013 tanggal 25 Februari 2013; b) Tanggal 1 s.d. 6 Mei 2013, rekonsiliasi untuk penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2012 Audited, dengan Berita Acara Nomor BA-3/SJ.7/2013 tanggal 14 Mei 2013. 2) Untuk data semester I tahun 2013: Telah dilakukan rekonsiliasi antara Biro Perlengkapan dengan Biro Perencanaan dan Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA 2013 dari tanggal 18 s.d. 25 Juli 2013, dengan Berita Acara Nomor BA-5/SJ.7/2013 tanggal 31 Juli 2013. c. Persentase Penyelesaian Pembangunan Sistem Informasi yang Mendukung Proses Bisnis (SJ-14.3). Target IKU dimaksud adalah 80% dan terealisasi 88,83%, sehingga diperoleh nilai capaian 111,03%. IKU ini bertujuan untuk memastikan proses bisnis utama (unit Eselon I) sudah didukung oleh sistem informasi. Proses bisnis adalah serangkaian proses yang saling terkait di (unit Eselon I) untuk mendukung bisnis utama organisasi. Proses bisnis yang akan didukung oleh sistem informasi adalah proses bisnis yang terdapat pada Rencana Strategis Tahun 2013. Pembangunan sistem informasi meliputi pembangunan atau pengembangan sistem informasi sesuai Rencana Strategis atau sesuai tahapan pengembangan Sistem Informasi sebagai berikut: 1) Analisis Kebutuhan (20%); 2) Perancangan (20%); 3) Pengembangan (20%); 4) Pengujian (20%); dan 5) Implementasi (20%).


SJ-14.3 Persentase Penyelesaian Pembangunan Sistem Informasi yang Mendukung Proses Bisnis Target 80% Realiasasi 88,83% Capaian 111,03%


72

Target penyelesaian pembangunan sistem informasi yang mendukung proses bisnis adalah sebagai berikut:

Penyelesaian Pembangunan SIPELANTIK Pusintek sebagai berikut:

1)

Analisis Kebutuhan (20%);

2)

Perancangan (20%);

3)

Pengembangan (20%);

4)

Pengujian (20%); dan

5)

Implementasi (20%).

Pada tahun 2013, direncanakan dibangun 10 sistem informasi dengan rata-rata capaian sebagaimana tabel berikut. TABEL 28 PENYELESAIAN PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI TAHUN 2013 NO

SISTEM YANG DIBANGUN

TAHAPAN

% PENYELESAIAN

1.

Aplikasi Analisis Beban kerja (ABK) untuk Tenaga Pengkaji di lingkungan Setjen, LPDP, dan KPTIK BMN

Saat ini dalam tahap penyempurnaan dan siap digunakan untuk pengisian ABK 2013

80%

2.

Penyempurnaan Aplikasi Sistem Informasi Persuratan (ASIP)

Saat ini dalam proses implementasi

80%

3.

Pembangunan Sistem Informasi Bantuan Hukum

Website Biro Bantuan Hukum telah di-hosting dengan alamat http://www.bankum. depkeu.go.id/ Aplikasi Sibankum sudah pada tahap implementasi

80%

4.

Pembangunan Sistem Penilaian Kompetensi Pegawai

Sudah dibangun struktur database dan user interface serta sudah dilakukan UAT dan testing

90%

5.

e-performance

Sudah tidak ada perbaikan untuk aplikasi e-performance versi I

100%

6.

e-BMN

Telah dibuat modul layanan penghapusan online pada sistem e-BMN

100%

7.

SiPELANTIK (Sistem Pelayanan TIK)

Telah diselesaikan pengembangan SiPelantik berdasarkan kebutuhan analisis layanan pada Pusintek yang dilakukan pada tahun 2013

83,33

8.

Sistem Informasi PPAJP

Saat ini dalam tahap implementasi

100%

9.

e-Pengelolaan Langsung

Saat ini dalam tahap hosting

85%

10.

Basis data Seskomwasjak

Saat ini dalam tahap UAT

80%

Rata-rata capaian

88,83%


73


15. Sasaran Strategis 15: Pelaksanaan Anggaran Setjen yang Optimal (SJ.15). Dalam pencapaian Sasaran Strategis ini, Sekretariat Jenderal mengidentifikasikan 2 (dua) IKU, yaitu: a. Persentase Penyerapan DIPA Setjen (Non Belanja Pegawai) (SJ-15.1). Target IKU dimaksud adalah 95% dan terealisasi 64,56%, sehingga diperoleh nilai capaian 67,96%. IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat daya serap Belanja Barang dan Belanja Modal terhadap pagu Belanja Barang dan Belanja Modal yang ditetapkan. Pada tahun 2013, realisasi untuk belanja barang dan belanja modal adalah sebesar 64,56%, dengan rincian sebagaimana tabel berikut TABEL 29 REALISASI DIPA SEKRETARIAT JENDERAL (NON BELANJA PEGAWAI) TAHUN 2013 JENIS BELANJA Belanja Barang Belanja Modal Total

PAGU (RP)

REALISASI (RP)

PERSENTASE (%)

1.282.243.936.000

798.079.645.971

62,24

384.018.353.000

277.609.404.239

72,29

1.666.262.289.000

1.075.689.050.210

64,56

Sedangkan, apabila tanpa memasukan unit PIP dan LPDP yang sebagian besar menggunakan dana PNBP, realisasi menjadi sebesar 80,24% sebagaimana tabel berikut. TABEL 30 REALISASI DIPA SEKRETARIAT JENDERAL (NON BELANJA PEGAWAI) TAHUN 2013

Tanpa PIP dan LPDP

JENIS BELANJA

PAGU (RP)

REALISASI (RP)

PERSENTASE (%)

Belanja Barang

757.639.135.000

637.395.309.925

84,13

Belanja Modal

373.501.423.000

270.248.493.416

72,36

1.131.140.558.000

907.643.803.341

80,24

Total

Persentase penyerapan DIPA Setjen (Eselon I) tahun 2013 pencapaian kinerja di bawah target karena:


SJ-15.1 Persentase Penyerapan DIPA Setjen (Non Belanja Pegawai) Target 95% Realiasasi 64,56% Capaian 67,96%


SJ-15.2 Persentase Penyelesaian Kegiatan Belanja Modal dalam DIPA Setjen Target 98% Realiasasi 87,86% Capaian 89,59%

74

1) adanya kebijakan penghematan untuk beberapa kegiatan seperti: konsinyering (perjalanan dinas), penghematan energi, honorarium tim 2) efisiensi pelelangan (hasil pelelangan di bawah pagu anggaran); 3) realisasi pembayaran di bawah nilai kontrak , disebabkan beberapa unsur kegiatan kontrak tidak dapat dilaksanakan, yakni: Pengawasan Berkala Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan lapangan manajemen Konstruksi tidak dapat dilaksanakan karena pelelangan konstruksi gagal; 4) realokasi dana tidak dapat dilaksanakan, misal: rencana pengadaan kendaraan dinas keprotokolan untuk KPTIK/ GKN ditunda ; 5) terdapat perangkat (CISCO) yang belum diterima Pusintek hingga akhir 31 Desember 2013; 6) belanja pengadaan UPS 5000KVA dan pompa air untuk GKN Aceh sudah tidak diperlukan lagi, karena UPS yang ada sudah mencukupi kebutuhan; 7) renovasi kamar mandi Mess GKN Acech batal dilakukan karena gagal lelang dan adanya intervensi/gangguan keamanan yang dialami Panitia Lelang; 8) pengadaan lift 3 (tiga) unit untuk GKN Manado gagal lelang dan tidak cukup waktu untuk pelelangan ulang; 9) pembangunan kembali GKN Jayapura belum dapat dilaksanakan, karena pagu anggaran dalam keadaan terblokir disebabkan belum mendapat izin multiyears dari Kementerian PU; 10) gagal lelang 11) renovasi Gedung Eks BPKP untuk Set PP 12) parkir motor, kantin, dan perluasan Sarana Ibadah; b. Persentase Penyelesaian Kegiatan Belanja Modal dalam DIPA Setjen (SJ-15.2). Target IKU dimaksud adalah 98% dan terealisasi 87,86%, sehingga diperoleh nilai capaian 89,59%. IKU ini bertujuan untuk mengukur output pencapaian kinerja. Persentase penyelesaian kegiatan belanja modal DIPA Setjen (eselon I) dapat terealisasi 87,80% dikarenakan sebagian


75


besar target kegiatan belanja modal telah diselesaikan, namun pencapaian kinerja di bawah target karena: 1) efisiensi pelelangan (hasil pelelangan di bawah pagu anggaran); 2) realisasi pembayaran di bawah nilai kontrak, disebabkan beberapa unsur kegiatan kontrak tidak dapat dilaksanakan, yakni: Pengawasan Berkala Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan lapangan manajemen Konstruksi tidak dapat dilaksanakan karena pelelangan konstruksi gagal; 3) realokasi dana tidak dapat dilaksanakan, misal: rencana pengadaan kendaraan dinas keprotokolan untuk KPTIK/ GKN ditunda; 4) gagal lelang terkait renovasi gedung eks BPKP untuk Set PP dan parkir motor, kantin, dan perluasan sarana ibadah.



76

KINERJA LAINNYA Selain dari 15 (lima belas) Sasaran Strategis (SS) yang ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal dengan capaian sebagaimana diuraikan sebelumnya, Sekretariat Jenderal juga telah melakukan beberapa hal yang bersifat ad-hoc dan kegiatan lainnya terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal. Kinerja lain tersebut adalah sebagai berikut: Guna memperlancar dan mempercepat penanganan sengketa pajak serta untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, pada tahun 2012 telah diresmikan lokasi Sidang di Luar Tempat Kedudukan (SDTK) Pengadilan Pajak di Yogyakarta. Melanjutkan program tersebut dan dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih kepada masyarakat, maka pada tahun 2013 di resmikan juga lokasi Sidang di Luar Tempat Kedudukan Pengadilan Pajak yang baru yaitu SDTK di Surabaya. Pembukaan dan peresmian tempat sidang di Surabaya ini dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2013. Ruang sidang SDTK Surabaya ini menempati Lantai 6 Gedung Keuangan Negara (GKN) Surabaya I di Jalan Indrapura No. 5, Surabaya. Wilayah cakupan SDTK Surabaya adalah Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Sidang di SDTK Surabaya dilaksanakan setiap hari Kamis, namun jika berkas perkara yang disidangkan sangat banyak, maka sidang dilaksanakan dua hari dalam satu minggu, yaitu pada hari Kamis dan Jumat.


77


PRESTASI LAINNYA Prestasi yang berhasil diraih Sekretariat Jenderal dalam tahun 2013, antara lain: SERTIFIKASI STANDARDISASI INTERNASIONAL Standar internasional adalah standar yang dikembangkan oleh badan standardisasi internasional untuk digunakan di seluruh dunia. Standar ini dapat digunakan langsung atau disesuaikan dengan kondisi negara setempat. Adopsi standar internasional oleh suatu negara dapat menghasilkan standar nasional yang setara dan secara substansial mirip dengan standar internasional yang dijadikan sumber. Organisasi penerbit standar internasional paling terkemuka adalah International Organization for Standardization. Pada tahun 2013 telah dilaksanakan: 1. Audit Stage I dan II ISO 20000 dengan hasil mendapatkan sertifikat ISO 20000; 2. Audit Stage I dan II ISO 27000 dengan hasil mendapatkan sertifikat ISO 27000. TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI ITJEN ATAS LAKIP SETJEN TAHUN 2012 REKOMENDASI ITJEN

TINDAK LANJUT

1.

Pelaporan kinerja pada LAKIP telah berdasarkan data yang dapat diandalkan, namun masih terdapat perbedaan antara LCK dengan data yang disampaikan dalam LAKIP

Sekretariat Jenderal c.q. Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan telah melakukan koordinasi internal antara unit-unit pemangku dengan pengelola kinerja tingkat Sekretariat Jenderal, sehingga data capaian valid dan reliabel.

2.

LAKIP belum menyampaikan pencapaian target program dalam Renstra hingga tahun berjalan.

sedang dilakukan proses penyusunan pedoman penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang mengintegrasikan aspek perencanaan yang tertuang dalam Renstra, RKT, dan PK dengan aspek pelaporan yang tertuang dalam LAKIP.

3.

LAKIP belum menyajikan informasi keuangan untuk setiap sasaran strategis.

-



78

AKUNTABILITAS KEUANGAN Anggaran yang digunakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan oleh Sekretariat Jenderal bersumber dari dana DIPA Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan DIPA masing-masing Pusat, Sekretariat Pengadilan Pajak, Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Gedung Keuangan Negara, dan PSSU GMRAF Tahun 2013. Anggaran dimaksud mencakup belanja modal, belanja barang, dan belanja pegawai dengan total pagu sebesar Rp7.072.556.804.000,00 dan realisasi Rp6.190.038.409.126,00 (87,52%). Secara rinci, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masingmasing unit organisasi Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal adalah sebagaimana tampak pada tabel berikut.


79


TABEL 31 REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2013 NO

UNIT ORGANISASI

KEGIATAN

PAGU (RP)

REALISASI (RP)

%

1.


Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja, Pembinaan dan Pengelolaan Anggaran

54.469.838.000

25.138.650.216

46,15

2.


Pembinaan dan Penataan Organisasi,Tata Laksana dan Jabatan Fungsional

85.417.681.000

82.484.506.549

96,57

3.

Biro Hukum

Pembinaan dan Koordinasi Perumusan Peraturan PerundangUndangan

8.915.033.000

7.043.397.865

79,01

4.

Biro Bantuan Hukum

Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum

9.906.983.000

8.267.165.707

83,45

5.


Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan SDM

34.711.954.000

28.070.401.358

80,87

6.


Membangun Kepercayaan dan Meningkatkan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan di Bidang Keuangan Negara

34.066.477.000

31.711.840.556

93,09

7.

Biro Perlengkapan

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan

9.720.000.000

9.259.756.595

95,26

8.

Biro Umum

Pembinaan Administrasi dan Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor Pusat Kementerian

5.584.454.310.000

5.246.874.789.763

93,96

9.


Koordinasi dan Harmonisasi Pelaksanaan Kebijakan Menteri Keuangan

9.874.605.000

9.089.670.562

92,05

10.

Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan

Koordinasi dan Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan

325.959.281.000

277.582.747.431

85,16

11.

Pusat Pembinaan Akuntansi dan Jasa Penilai

Pembinaan dan Pengawasan Profesi Akuntan Publik dan Penilai Publik

21.190.343.000

19.995.075.187

94,36

12.


Pengelolaan Investasi Pemerintah

115.945.282.000

19.431.442.454

16,76

13.


Pembinaan Teknis dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

18.433.957.000

16.333.721.710

88,61

14.


Penyelesaian Sengketa Pajak

45.820.990.000

43.445.818.991

94,82

15.


Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Tugas Komite Pengawas Perpajakan

7.938.408.000

7.779.185.147

97,99

16.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

422.542.886.000

142.661.957.822

33,76

17.

Gedung-Gedung Keuangan Negara

Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor-Kantor Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN

156.676.583.000

102.551.688.070

65,45

18.

Kantor Pengelolaan TIK-BMN

121.432.715.000

108.347.880.291

89,22

19.

PSSU GMFRAP

5.079.478.000

3.968.712.852

78,13

7.072.556.804.000

6.190.038.409.126

87,52

Total

Sumber: Data SAU (diolah), Biro Umum, per 17 Januari 2014


80


Secara lebih detail gambaran pencapaian pada setiap jenis belanja adalah sebagai berikut: JENIS BELANJA

PAGU (RP)

REALISASI (RP)

PERSENTASE (%)

Belanja Pegawai

5.406.294.515.000

5.114.349.358.916

94,60

Belanja Barang

1.282.243.936.000

798.079.645.971

62,24

384.018.353.000

277.609.404.239

72,29

7.072.556.804.000

6.190.038.409.126

87,52

Belanja Modal Total

Sumber: Data SAU (diolah), Biro Umum, per 17 Januari 2014

Trillions

GRAFIK 7 REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT JENDERAL TAHUN 2013 (PER JENIS BELANJA) 6 5 4 3 2 1 -

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Pagu

5,406,294,515,000

1,282,243,936,000

384,018,353,000

Realisasi

5,114,349,358,916

798,079,645,971

277,609,404,239

Penyerapan atas anggaran pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan tidak sepenuhnya terserap sebagaimana rincian pada tabel dan grafik di atas. Penjelasan atas tidak dapat terserapnya anggaran pada program tersebut, adalah: 1. kurang berhasil dalam penyerapan belanja barang non operasional lainnya senilai Rp26.950.516.983,00 2. adanya gagal lelang beberapa kegiatan yaitu: a. perluasan sarana ibadah dengan pagu anggaran sebesar Rp4.317.000.000,00; b. renovasi gedung eks-BPKP dengan pagu anggaran sebesar Rp4.387.036.000,00;


81


c. pembangunan gedung parkir, ruang percetakan dan kantin sebesar Rp10.567.347.852,00; d. pemenang lelang mengundurkan diri untuk kegiatan pengadaan mesin percetakan dikarenakan terjadinya fluktuasi nilai kurs mata uang asing, sehingga gagal terserap belanja modal senilai Rp4.061.640.605,00; e. pengadaan konsultan pelaksanaan Gheothermal sebesar Rp73,178Miliar; dan f. pengadaan konsultan pengambilalihan INALUM sebesar Rp14,618Miliar (dikarenakan akan dilakukan oleh Ditjen Kekayaan Negara). 3. adanya kegiatan yang sedang berjalan/sedang dalam proses pengurusan, antara lain berupa kegiatan sertifikasi Aset Tanah senilai Rp177.230.000,00; 4. adanya sisa belanja modal lainnya sebesar Rp1.277.005.202,00; 5. belanja yang tidak terserap untuk belanja operasional perkantoran senilai Rp4.124.853.412,00 serta belanja sewa dan jasa lainya sebesar Rp2.584.639.892,00. Kendala yang ditemui dalam penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal serta strategi tindak lanjut untuk tahun mendatang, antara lain: 1. perencanaan penganggaran yang belum siap/matang. Ditindaklanjuti dengan kegiatan penyusunan perencanaan anggaran yang benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan satuan kerja dalam pelaksanaan anggaran, selain itu dilakukan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja pada Tahun Anggaran 2014; 2. pola mitigasi pejabat pengelola keuangan Satker yang tidak sesuai siklus penganggaran. Ditindaklanjuti dengan program peningkatan kualitas SDM dengan pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh; 3. masih terdapat Pengelola Keuangan yang belum bersertifikat PBJ dan kurang berpengalaman, diusulkan untuk mewajibkan setiap calon pengelola keuangan terlebih dahulu memiliki sertifikat PBJ; 4. pelaksanaan pengadaan barang yang tidak sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan tertunda/gagal lelang. Pada tahun anggaran 2014 dilakukan peningkatan monitoring bulanan dan kerjasama antara pemangku jabatan dan penanggungjawab kegiatan; 5. jumlah penyedia barang yang terbatas di beberapa daerah yang mengakibatkan gagal lelang. Diusulkan bahwa calon penyedia jasa dapat dipilih dari luar daerah apabila memang tidak dimungkinkan adanya penyedia jasa, tentunya diwajibkan lolos seleksi proses pengadaan barang dan jasa dan sesuai dengan kebutuhan;



82

6. terjadi perubahan kebijakan penganggaran di tengah-tengah pelaksanaan anggaran/tahun anggaran berjalan. Ditindaklanjuti dengan memerintahkan satuan kerja untuk melakukan realokasi/ revisi anggaran, apabila dirasa tidak dapat melaksanakan/ merealisasikan pagu anggaran.


83

BAB IV - PENUTUP

BAB IV

PENUTUP


BAB IV - PENUTUP

84

LAKIP Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2013 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Jenderal dalam pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, serta disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal pada tahun 2013 diselenggarakan dalam 14 (empat belas) Sasaran Strategis dan 31 (tiga puluh satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang walaupun penuh dengan berbagai hambatan dan tantangan namun tetap dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam pencapaian kinerja Sekretariat Jenderal tersebut, terdapat beberapa IKU yang dapat memenuhi target atau sesuai dengan rencana, ada yang dapat melampaui target, namun ada pula yang belum dapat memenuhi target. Target kinerja tersebut perlu dievaluasi pencapaiannya, sehingga apabila terdapat hal-hal yang dianggap dapat mengakibatkan tidak tercapainya target, dapat secara dini dibuatkan inisiatif strategis yang akan mengarahkan tercapainya target. Dari analisis yang dilakukan tampak adanya masalah/hambatan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mengatasi masalah/hambatan serupa di tahun yang akan datang, telah dirumuskan beberapa strategi yang dapat dilakukan, terutama terhadap lima IKU yang belum memenuhi target, yaitu: 1. terkait dengan pencapaian kinerja IKU Persentase Penyerapan DIPA Kementerian Keuangan (non belanja pegawai) dan IKU Persentase Penyerapan DIPA Sekretariat Jenderal (non belanja pegawai), strategi yang akan dilakukan antara lain: a. menyempurnakan dan mengevaluasi perencanaan penyerapan anggaran; b. optimalisasi penggunaan anggaran melalui mekanisme revisi dari sisa dana kegiatan-kegiatan yang telah tercapai outputnya; c. mempercepat proses buka blokir dengan melengkapi data dukung yang dibutuhkan; d. optimalisasi penggunaan aplikasi Monitoring Keuangan dan Aset (MONIKA) sebagai alat pemantauan realisasi dan kendala penyerapan anggaran secara berkala; e. melakukan percepatan diklat Pengadaan Barang dan Jasa termasuk penempatan pegawai yang bersertifikat dan mengurangi intervensi terhadap pejabat pengadaan;


85

BAB IV - PENUTUP

f.

melaksanakan pendataan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang belum bersertifikat dan mengupayakan tidak adanya keterlambatan penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan g. melakukan perencanaan yang matang dengan sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan lelang yang lebih rendah dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS). 2. terkait dengan pencapaian kinerja IKU Jumlah penyaluran investasi reguler, strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan: a. mengembangkan portofolio investasi pinjaman, yang semula untuk pemerintah daerah ditambah lagi untuk peningkatan pinjaman ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan cara melaksanakan sosialisasi khususnya untuk modal kerja; b. pengembangan portofolio investasi surat berharga dengan cara menyiapkan saran dan prasaran internal (regulasi) dan lain-lain serta melakukan komunikasi secara instensif dengan stakeholders dan Dewan Perwakilan Rakyat; dan c. perlu melakukan reorganisasi PIP agar PIP dapat bersaing dengan lembaga investasi lain yang sejenis. Dengan disusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada Pimpinan Kementerian, maupun seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal. Selain itu, melalui LAKIP ini pula diharapkan adanya umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Dengan demikian, LAKIP dapat dijadikan pendorong untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi melalui penyesuaian indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga tujuan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Keuangan yaitu mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai. Selain itu, keberadaan Sekretariat Jenderal dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh semua unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan terutama sebagai penggerak utama (prime mover) Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Jakarta, Sekretaris Jenderal,

Januari 2014

Kiagus Ahmad Badaruddin NIP 19570329 197803 1 001


86

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN


I

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013

LAMPIRAN



Perwujudan TIK yang Terintegrasi (SJ.4)

Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel (SJ.5)

Perencanaan dan Rumusan Kebijakan Yang Akuntabel (SJ.6)

4.

5.

6.

Indeks Persepsi Stakeholders Terhadap Peran Setjen sebagai Penggerak Utama

SJ-1.3

Persentase Penyelesaian Kebijakan SDM atas dasar Merit System* Persentase Penyelesaian Blueprint Manajemen SDM*

SJ-6.1 SJ-6.2

Indeks Opini BPK atas LK BA 015


SJ-5.1


SJ-4.2


SJ-3.2 SJ-4.1


SJ-3.1

Persentase Pejabat Kementerian Keuangan Yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi


SJ-1.2

SJ-2.1


SJ-1.1

3

INDIKATOR KINERJA UTAMA

100%

100%

4

5%

80%

15 SOP

100%

87%

3

4,02

80

4

TARGET

N/A

N/A

4

0,04%

80%

17 SOP

98%

88,53%

4,09

4,02

100

5

REALISASI

N/A

N/A

100

120

100

113,33

98

101,76

120

100

120

6

PENCAPAIAN TARGET (%)

* IKU ini telah dihapuskan melalui addendum Kontrak Kinerja Nomor: 1A/KK/2013 dan diintegrasikan capaiannya dalam IKU Persentase Penyelesaian Blueprint Transformasi Kelembagaan (SJ-3.1)


SDM yang Berkompetensi Tinggi (SJ.2)

2.

3.

Terwujudnya Peran Penggerak Utama (SJ.1)

2

1

1.

SASARAN STRATEGIS

NO.

Unit Organisasi Eselon I : Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran : 2013


II



Menumbuhkan Kepercayaan dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kemenkeu (SJ.8)

Pengelolaan Aset yang Efektif dan Efisien (SJ.9)

Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Tugas Lainnya (SJ.10)


8.

9.

10.

11.

13. Organisasi Setjen Yang Adaptif (SJ.13)

12. SDM Setjen yang Berkompetensi Tinggi (SJ.12)


2

1

7.

SASARAN STRATEGIS

NO.

Nilai Reformasi Birokrasi Setjen Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko

SJ-13.2

Persentase Pegawai Sekretariat Jenderal yang Memenuhi Standar Jamlat

SJ-12.2 SJ-13.1

Persentase Pejabat Sekretariat Jenderal yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan

Persentase Policy Recommendation Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti

SJ-11.4 SJ-12.1


SJ-11.3


SJ-10.5

Persentase Temuan BPK yang Selesai Ditindaklanjuti

Persentase Kesesuaian Penyaluran Dana Pendidikan terhadap Standar Pelayanan Minimum Layanan Program

SJ-10.4

SJ-11.2

Persentase Pelanggaran oleh AP, KAP, PP, dan KJPP terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Ditindaklanjuti

SJ-10.3



SJ-11.1


SJ-10.2

Persentase Penelusuran Selisih Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan

SJ-10.1

SJ-9.1


Persentase Putusan Perkara Perdata yang Berkekuatan Hukum Tetap dan Hak Uji Materiil UU yang Dimenangkan

SJ-7.2 SJ-8.1

Waktu Rata-Rata Penyelesaian RKMK/RPMK

SJ-7.1

3


55

92

50%

88%

90%

85%

85%

95%

3.100

80%

90%

100%

10,296T

85%

75%

65%

7 Hari Kerja

4

TARGET

57,02

95,27

71,19%

90,50%

100%

88,16%

94%

87,07%

3.292

95,76%

100%

108,10%

583,564M

90,04%

94,17%

97,05%

5,55 Hari Kerja

5

REALISASI

103,67

103,55

120

102,84

111,11

103,72

110,59

91,66

106,19

119,7

111,11

108,1

5,7

105,93

120

120

120

6


III PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013

2

1

(TERMASUK BELANJA PEGAWAI)

: Rp6.190.038.409.126,00 (87,52%)

Realisasi Pagu Anggaran Program Tahun 2013


: Rp7.072.556.804.000,00


Persentase Penyelesaian Pembangunan Sistem Informasi yang Mendukung Proses Bisnis

SJ-14.3

SJ-15.2


SJ-14.2

SJ-15.1


SJ-14.1

3


Jumlah Anggaran Program Tahun 2013

15. Pelaksanaan Anggaran Setjen yang Optimal (SJ.15)

14. Pengelolaan Layanan TIK yang Andal (SJ.14)

SASARAN STRATEGIS

NO.

98%

95%

80%

100%

100%

4

TARGET

87,86%

64,56%

88,83%

100%

100%

5

REALISASI

89,59

67,96

111,03

100

100

6



IV


HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN Gedung Djuanda I, Jl. DR Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta Pusat - 10710

2014

SEKRETARIAT JENDERAL

Recommend Documents