SEKRETARIAT JENDERAL KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Keberadaan Sekretariat Jenderal selanjutnya disebut Setjen adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri. Setjen Kemhan dipimpin oleh Sekretariat Jenderal atau Sekjen. Setjen mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan. Tuntutan tugas Sekjen Kemhan ini dilandasi oleh modalitas pejabat yang memiliki kepemimpinan dan manajerial yang berkualitas serta memiliki integritas untuk mengemban tugas sebagai pembantu pimpinan Kemhan dalam mengelola penyelenggaraan sistem pertahanan negara. Dalam melaksanakan tugas, Setjen Kemhan menyelenggarakan fungsi: 1. 2. 3.
4. 5. 6. 7.
Koordinasi kegiatan Kementerian Pertahanan; Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pertahanan; Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pertahanan; Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat; Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta bantuan hukum; Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan Negara; dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pertahanan.
Sekjen Kemhan berperan sebagai administrator dan koordinator pelaksanaan tugas dan fungsi Kemhan yang diselenggarakan oleh para Direktur Jenderal dan Kepala Badan serta seluruh unsur pelaksana di lingkungan Kemhan. Peran tersebut dilakukan dalam rangka membantu Menhan merumuskan dan menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum pertahanan negara yang ditetapkan oleh Presiden. Disamping itu secara khusus dalam rangka Menhan menetapkan kebijakan strategi, manajemen dan dukungan administrasi kepada TNI. Untuk kepentingan transformasi dan akuntabilitas manajemen di lingkungan Kemhan, Sekjen secara berkala bersama Irjen Kemhan dan para Dirjen serta Kepala Badan melakukan evaluasi atas perkembangan kinerja bidang tugas yang dijalankan oleh para pejabat dalam
periode tahun kerja dan program anggaran tahunan serta melaporkan perkembangan kinerja secara kontinyu kepada Menhan. Dengan demikian peran dan tugas Sekjen memerlukan upaya yang dinamis dan proaktif guna dapat memastikan tuntutan tugas rutin, tugas perumusan kebijakan dan tugas dinamika lain yang diselenggarakan oleh Kemhan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna.
STRUKTUR Secara struktural Setjen terdiri dari lima Biro yaitu: 1. Biro Perencanaan. Biro Perencanaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Setjen dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan atau Karoren, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan anggaran, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Kementerian. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan program dan anggaran, kelembagaan dan ketatalaksanaan Kementerian; Penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran Kementerian, Pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta laporan program dan anggaran Kementerian, Perumusan penataan kelembagaan dan analisis jabatan Kementerian, Penyiapan penataan ketatalaksanaan, kompetensi jabatan dan laporan akuntabilitas kinerja Kementerian, Perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan laporan, Kepegawaian, Ketatausahaan serta Kerumahtanggaan Biro, Penyiapan bahan penataan organisasi dan ketatalaksanaan Biro. Biro Perencanaan terdiri dari Bagian Perencanaan Anggaran, Bagian Pelaksanaan Anggaran, Bagian Kelembagaan, Bagian Ketatalaksanaan dan Kelompok Jabatan Fungsional. 2. Biro Kepegawaian. Biro Kepegawaian adalah unsur pelaksana, sebagian tugas dan fungsi Setjen dipimpin oleh Kepala Biro Kepegawaian atau Karopeg, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sistem pembinaan kepegawaian Kemhan serta pembinaan PNS Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Biro Kepegawaian menyelenggarakan fungsi Penyiapan rumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan PNS Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan; Pengadaan PNS Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan serta pengembangan pegawai Kemhan, Penyiapan dan pelaksanaan pembinaan jabatan dan kepangkatan serta mutasi pegawai Kemhan, Perawatan, pemisahan dan penyaluran pegawai Kemhan; Pemeliharaan data pegawai Kemhan, serta Perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan laporan serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro.
Biro Kepegawaian terdiri dari Bagian Induk PNS, Bagian Pengadaan dan Pengembangan Pegawai, Bagian Karier Pegawai; Bagian Perawatan Pegawai, dan Kelompok Jabatan Fungsional. 3. Biro Hukum. Biro Hukum adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Setjen, dipimpin oleh Kepala Biro Hukum disebut Karokum mempunyai tugas melaksanakan pemberian bantuan hukum, nasehat hukum dan penyuluhan hukum serta pelayanan hukum di lingkungan Kementerian. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi: Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum, penanganan pemberian bantuan hukum, pengolahan bahan dan pemberian nasehat hukum, pelayanan hukum terkait dalam penyusunan perjanjian dan administrasi Badan Hukum Kementerian Pertahanan, dan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan laporan, ketatalaksanaan dan kelembagaan serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro. Biro Hukum terdiri dari Bagian Bantuan Hukum, Bagian Nasihat Hukum, Bagian Pelayanan Hukum, Bagian Penyuluhan Hukum dan Kelompok Jabatan Fungsional 4. Biro Tata Usaha. Biro Tata Usaha adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Setjen, dipimpin oleh Kepala Biro Tata Usaha disebut Karo TU mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, tata usaha dan pelayanan administrasi pimpinan Kementerian. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Biro Tata Usaha menyelenggarakan fungsi Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang administrasi umum dan ketatausahaan Kementerian, pembinaan administrasi umum Kementerian, perencanaan dan pelaksanaan produksi dan penggandaan naskah Kementerian, pengendalian administrasi ketatusahaan Kementerian, penyiapan administrasi dan ketatausahaan Pimpinan dan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan laporan, ketatalaksanaan dan kelembagaan serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro. Biro Tata Usaha terdiri dari Bagian Tata Naskah Dinas dan Kearsipan; Bagian Tata Usaha dan Dukungan Menteri; Bagian Tata Usaha dan Dukungan Wakil Menteri; Bagian Tata Usaha dan Dukungan Sekretaris Jenderal; dan Kelompok Jabatan Fungsional. 5. Biro Umum. Biro Umum adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Setjen dipimpin oleh Kepala Biro Umum disebut Karoum mempunyai tugas melaksanakan pengamanan, pembekalan dan pemeliharaan materiil, pelayanan kerumahtanggaan dan pengelolaan fasilitas bangunan di lingkungan Kementerian. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Biro Umum menyelenggarakan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kerumahtanggaan Kementerian, perencanaan dan pelaksanaan pengamanan Kementerian, pengelolaan bekal serta pemeliharaan materiil Kementerian, perencanaan dan pelaksanaan
pelayanan umum dan pelayanan pimpinan serta urusan dalam, perencanaan dan pelaksanaan protokoler Kementerian, perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan fasilitas bangunan Kementerian, perencanaan program dan anggaran, evaluasi dan laporan, kepegawaian, ketatausahaan serta kerumahtanggaan Biro dan penyiapan bahan penataan organisasi dan ketatalaksanaan Biro. Biro Umum terdiri dari Bagian Pengamanan, Bagian Perbekalan dan Pemeliharaan, Bagian Rumah Tangga, Bagian Fasilitas Bangunan dan Kelompok Jabatan Fungsional. Selain sebagai Pembina organisasi, Sekjen Kemhan memiliki peran sebagai administrator dari organisasi Kemhan, serta menjadi pengembang proses pengembalian keputusan Kementerian Pertahanan RI. Kemhan sebagai pelaksana kebijakan pertahanan negara dalam merumuskan kebijakan tersebut memiliki sejumlah pejabat yang diberi tugas sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya, yang disebut sebagai Dierktur Jenderal atau Dirjen. Proses perumusan kebijakan tersebut dikoordinasikan oleh Sekjen, karena proses kebijakan yang bersifat single handed atau selesai dalam satu tangan. Dalam pelaksanaan ada pejabat yang diberi kewenangan untuk merumuskan kebijakan akan tetapi lingkup kebijakan itu sendiri tidak pernah homogen berdiri sendiri, selalu terkait dengan yang lain. Oleh sebab itu merupakan fungsi Sekjen untuk merangkai menjadi satu formulasi. Formulasi tersebut selanjutnya akan menjadi embrio keputusan Kemhan. Salah satu contoh adalah tentang kebijakan pengadaan Alutsista. Misalnya dalam menetapkan kebijakan pengadaan Alutsista dimana leading sector adalah Badan Ranahan. Proses penetapan tersebut harus memperhatikan aspek strategi, yang terkait erat dengan aspek dukungan kemampuan anggaran, serta bagaimana menyediakan SDM yang akan dikembangkan untuk melakukan alih teknologi atau transfer of technology. Tugas dan tanggung jawab penyiapan SDM ada pada Dirjen Pothan. Demikian juga dengan upaya untuk mendukung pengadaan Alutsista masuk dalam jajaran TNI, merupakan tugas dan tanggung jawab Dirjen Kuathan. Dirjen memiliki peran sebagai perumus kebijakan serta memberi arahan atau directrive policy, sehingga diperlukan berbagai instrumen pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, dalam hal ini dilaksanakan oleh badan dan pusat yang bertugas secara spesifik sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pusat Kemhan terdiri dari Pusat Keuangan atau Pusku, Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin, Pusat Komunikasi Publik atau Puskom Publik, dan Pusat Rehabilitasi atau Pusrehab merupakan instrumen yang berperan mengembangkan kebijkan Dirjen Terkait. Dengan pembagian tugas semacam itu maka tidak akan terjadi tumpang tindih, karena satu pihak memikirkan arah kebijakan, sedangkan yang lainnya akan berpikir bagaimana mengimplementasikan kebijakan tersebut. Demikian juga
dengan Balitbang yang akan melaksanakan tugas di bidang penelitian dan pengembangan kualitas SDM pertahanan sesuai kebutuhan Kemhan. Peranan Kemhan dalam mendorong BUMNIP, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang ada serta mengeluarkan Peraturan Menteri Pertahana (Permenpan)yang menyebutkan bahwa pengadaan Alutsista atau alat pertahanan lainnya mengutamakan produksi dalam negeri, sejauh produk itu memenuhi tiga persyaratan, yaitu harga lebih murah di bandingkan dari luar negeri, kualitasnya baik, dan pengiriman sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Alutsista dengan teknologi tingkat menengah dan ke bawah, produksi dalam negeri saat ini sudah dapat bersaing dengan produk luar negeri. Meman masih ada kendala dari aspek teknologi. Akan hal ini, upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kemamupuan dengan dukungan teknologi tinggi, antara lain bekerjasama dengan pihak luar negeri dan alih teknologi. Kemhan dalam hal ini berfokus pada memberikan supervise pada pembinaan teknologi pertahanan.
SDM KEMHAN Kualitas SDM di lingkungan Kemhan dikelola dan ditingkatkan untuk mengisi organisasi dengan personel yang handal dalam menguasai teknologi informasi, selain selektif dan spesifik. Selektif dalam arti memiliki persyaratan minimal seperti Sarjana Strata 1 (S-1) dan sebagainya. Sementara spesifikasi berarti suatu jabatan memerlukan kualifikasi tertentu, dengan demikian setiap calon personel Kemhan harus memiliki latar belakang pendidikan tertentu untuk siap bertugas di lingkungan Satuan Kerja Kemhan yang ada. SDM Kemhan terdiri dari pegawai negeri baik sipil maupun militer yang bertugas di Kemhan atas permintaan kepada Panglima TNI. SDM Kemhan secara keseluruhan memang perlu ditingkatkan kapabilitasnya baik yang berasal dari lingkungan sipil maupun militer, terutama pada penguasaan aspek strategis yang terkait dengan pertahanan Negara, di samping yang bersifat teknis seperti masalah Alutsista. Belum ada perimbangan kebutuhan SDM di Kemhan yang prioritas pada kuantitas kapabilitas yang dimiliki untuk menduduki jabatan tertentu di Kemhan baik dari kalangan sipil maupun militer. Dengan demikian perlu pengaturan agar jabatan tertentu, khusunya terkait dengan masalah strategis pertahanan diarahkan untuk diisi oleh profesional dengan strata pedidikan S-3. Demikian juga untuk lembaga pendidikan dan penelitian perlu didukung oleh SDM yang kapabel. Sementara pada jabatan struktural tertentu perlu ditetapkan kualifikasi pendidikan hingga Strata-2 yang diarahkan untuk mengisi jabatan tersebut. Saat ini SDM Kemhan yang menduduki jabatan eselon IV, III, II dan I sudah diisi oleh sarjana dengan kualifikasi S-2 hingga S-3. Dengan dibukanya Universitas Pertahanan Indonesia atau UNHAN yang mencetak kader pemimpin masa depan di bidang pertahanan dengan kualifikasi lulusan S-2,
maka SDM Kemhan akan semakin banyak yang memiliki kapabilitas sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan.
