SEKRETARIAT JENDERAL

LAPORAN KINERJA BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK TAHUN ANGGARAN 2014

SEKRETARIAT JENDERAL JAKARTA 2014

KATA PENGANTAR

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah, maka perlu mewujudkan tujuan kepemerintahan yang baik (Good Governance), salah satu prinsip

yang

dikembangkan

“akuntabilitas”

yaitu

kewajiban

menyampaikan

pertanggungjawaban atau menjawab, dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki

hak

atau

kewenangan

untuk

meminta

keterangan

atau

pertanggungjawaban.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Mandiri (UPT) setiap tahun wajib membuat Laporan Kinerja Hal ini sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah

untuk

mempertanggungjawabkan

keberhasilan

dan

kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

Sebagai unit kerja setingkat eselon II, Biro Hukum dan Informasi Publik berusaha mematuhi kewajiban tersebut dengan membuat Laporan Kinerja Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun 2014 sesuai yang ditetapkan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAPORAN KINERJA BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK

i

Laporan Kinerja Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun 2014 didasarkan pada Rencana Strategis tahun 2010 – 2014 dan Penetapan Kinerja Biro Hukum dan Informasi Publik tahun 2014 dengan memuat sasaran, kegiatan, dan indikator kinerja Satker Biro Hukum dan Informasi Publik.

Atas dasar hal tersebut diatas dapat diketahui dan dipahami pentingnya Laporan Kinerja Biro Hukum dan Informasi Publik, yang menggambarkan peran Biro Hukum dan Informasi Publik dalam mendukung pembangunan pertanian semakin terarah dan akuntabel uang pelaksanaannya melalui pembinaan hukum dan pengelolaan Informasi Publik.

Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik ttd Suharyanto NIP. 19550804.198303.1.001


ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun 2014 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun 2010-2014 dan Rencana Kinerja Tahunan 2014 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2014. Penyusunan Laporan Kinerja Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun 2014 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2014. Laporan Kinerja Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun 2014 disusun dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun

2014.

Laporan

ini

memuat

pencapaian

kinerja

pelaksanaan

program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Informasi Publik serta Rencana Strategis Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun 2010-2014. Pada Laporan

Kinerja

Biro

Hukum

dan

Informasi

Publik

ini

dijelaskan

upaya

pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan Biro Hukum dan informasi Publik pada tahun 2014. Dalam upaya merealisasikan good governance, Biro Hukum dan Informasi Publik telah melaksanakan berbagai kegiatan, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Biro Hukum dan Informasi Publik tahun 2010-2014. Visi Biro Hukum dan Informasi Publik adalah Terwujud dan berfungsinya sistem hukum yang kuat, lengkap, terdesentralisasi, berkerakyatan, dan terkelolanya informasi publik dalam mendukung pembangunan pertanian. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang harus dilaksanakan adalah : (1) Inventariasasi, telaah, menyiapkan, dan penyusunan peraturan perundangan-undangan bidang pertanian; (2) Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; (3)


iii

Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pertanian; (4) Pemantauan dan monitoring peraturan perundang-undangan bidang pertanian; (5) Pelaksanaan bantuan, advokasi hukum, dan penyusunan naskah perjanjian; dan (6) Pengelolaan dan pelayanan informasi publik bidang pertanian. Sesuai dengan visi dan misi Biro Hukum dan Informasi Publik, maka tujuan yang akan dilaksanakan adalah : (1) Menyiapkan rumusan dokumen peraturan perundangan bidang pertanian; (2) Menyusun kompendium hukum, himpunan peraturan menteri, dan penempatan dalam Berita Negara; (3) Menyiapkan naskah perjanjian dan pelayanan bantuan hukum; serta (4) Mengelola dan memberikan layanan informasi publik bidang pertanian. Sasaran strategis Biro Hukum dan Informasi Publik tahum 2014 adalah meningkatnya kualitas penyusunan dan pengelolaan produk hukum dan perundangundangan, pelayanan bantuan hukum, dan informasi publik bidang pertanian. Dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) Biro Hukum dan Informasi Publik tahun 2014 menetapkan 7 indikator kinerja, yaitu : (1) Dokumen perundangan bidang tanaman, ternak, kesehatan hewan, karantina pertanian dan sumberdaya sarana prasarana , dengan target 5 dokumen ; (2) Naskah perjanjian yang dihasilkan, dengan target 2 dokumen; (3) Bantuan hukum yang dilaksanakan, dengan target 3 laporan; (4) Laporan kegiatan pembinaan, dengan target 1 laporan; (5) Layanan informasi publik bidang pertanian, dengan taget 85 persen; (6) Kompendium hukum, himpunan peraturan menteri, dan penempatan dalam Berita Negara, dengan target 5 laporan: dan (7) Prasarana dan sarana pendukung di Biro Hukum dan Informasi Publik, dengan target 100 persen. Secara umum pencapaian sasaran strategis yang telah dilaksanakan dalam tahun 2014 telah sesuai dengan target yang ditetapkan, bahkan sebagian sasaran memperoleh nilai capaian melebihi target yang ditetapkan (sangat berhasil 1 indikator dan berhasil 6 indikator). Indikator kinerja yang sangat berhasil yaitu : Layanan informasi publik bidang pertanian yang ditargetkan 85 persen dengan capaian 100 persen. Indikator kinerja yang berhasil yaitu ; (1) Dokumen perundangan bidang tanaman, ternak, kesehatan hewan, karantina pertanian dan sumberdaya sarana prasarana; (2) Naskah perjanjian yang dihasilkan; (3) Bantuan LAPORAN KINERJA BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK

iv

hukum yang dilaksanakan; (4) Laporan kegiatan pembinaan; (5) Kompendium hukum, himpunan peraturan menteri, dan penempatan dalam Berita Negara: dan (6) Prasarana dan sarana pendukung di Biro Hukum dan Informasi Publik. Pada tahun 2014, Biro Hukum dan Informasi Publik mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.501.616.000,- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan realisasi mencapai Rp. 10.637.027.000,- atau 85,09%. Biro Hukum dan Informasi Publik akan senantiasa berupaya menyempurnakan mengoptimalakan pencapaian sasaran, sehingga diharapkan di masa yang akan datang capaian sasaran dapat lebih optimal. Melalui Laporan Kinerja Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun 2014 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis pada Rencana Strategis Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun 2015-2019.


v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................

i

RINGKASAN EKSEKUTIF ..................................................................................

iii

DAFTAR ISI ........................................................................................................

vi

BAB I

PENDAHULUAN .................................................................................

1

1.1 Latar Belakang..............................................................................

1

1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....................................................

2

1.3 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Biro Hukum dan Informasi Publik............................................................................................

3

1.4 Sumberdaya Manusia Biro Hukum dan Informasi Publik.............

4

PERENCANAAN KINERJA………………………………………………

5

2.1. Rencana Strategis........................................................................

5

2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2014....................................................

8

AKUNTABILITAS KINERJA.................................................................

14

3.1 Kriteria Ukuran Keberhasilan.........................................................

14

3.2 Pencapaian Sasaran.....................................................................

14

3.3 Evaluasi kinerja..............................................................................

15

3.4 Akuntabilitas Keuangan.................................................................

56

PENUTUP............................................................................................

57

LAMPIRAN...........................................................................................................

59

BAB II

BAB III

BAB IV


vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan pertanian sangat diperlukan adanya landasan kerja dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan kepastian pelaksanaan tugas dan fungsi. Peraturan perundang-undangan dimaksud harus dapat diinformasikan kepada publik sebagai upaya dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu Biro Hukum dan Informasi Publik mempunyai peranan penting dan strategis terutama dalam upaya pembinaan hukum dan pengelolaan informasi publik di bidang pertanian secara proporsional sebagai salah satu aspek yang sangat strategis dalam mewujudkan Good Governance pada penyelenggaraan pembangunan sistem agribisnis. Sebagai unit kerja yang bertanggung jawab atas pembinaan hukum dan pengelolaan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian, memposisikan Biro Hukum dan Informasi Publik pada kedudukan yang spesifik yaitu In House Consultant hukum dan pengelolaan informasi publik bidang pertanian. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa Menteri sampai dengan pejabat Eselon II

setiap

akhir

tahun

membuat

Laporan

Kinerja

yang

merupakan

wujud

pertanggungjawaban kepada atasan masing-masing. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi dasar dalam penyusunan laporan kinerja dan merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LA P OR AN K IN ER J A B IR O H U KU M D AN I NF ORM A SI P UB LI K

1

SAKIP merupakan salah satu sistem yang sangat penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan bersih dari praktik penyimpangan. Oleh karena itu, sudah menjadi komitmen Kementerian Pertanian dalam mendukung reformasi birokrasi lingkup Kementerian Pertanian termasuk

perubahan

dan

peningkatan

kualitas

dibidang

perencanaan

dan

penganggaran.

1.2

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Biro hukum dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum, serta pengelolaan informasi publik bidang pertanian. Peran dan kedudukan Biro Hukum dan Informasi Publik menjadi sangat penting dan strategis sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undangundang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan pelayanan informasi publik bidang pertanian kepada pemangku kepentingan. Oleh karena itu sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2010-2025, dan Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2014, yang mengamanatkan untuk setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk melaksanakannya. Sehubungan dengan hal dimaksud, Biro Hukum dan Informasi Publik sebagai unit kerja yang berada di Kementerian Pertanian masuk dalam penilaian oleh Menpan dan RB di bidang peraturan perundang-undangan dan pengelolaan informasi publik. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Biro Hukum dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi : a. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang pertanian;


2

b. Pengembangan sistem jaringan dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pertanian; c. Penyusunan naskah perjanjian, pertimbangan dan bantuan hukum; d. Penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik bidang pertanian;dan e. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Hukum dan Informasi Publik

1.3

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Biro Hukum dan Informasi Publik

Susunan Organisasi Biro Hukum dan Informasi Publik berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permetan/OT.140/5/2011, terdiri atas : a. Bagian Perundang-Undangan I 1) Sub Bagian Perundang-Undangan IA; 2) Sub Bagian Perundang-Undangan IB; 3) Sub Bagian Perundang-Undangan IC b. Bagian Perundang-Undangan II 1) Sub Bagian Perundang-Undangan IIA; 2) Sub Bagian Perundang-Undangan IIB; 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum c.

Bagian Perjanjian dan Bantuan Hukum 1) Sub Bagian Perjanjian; 2) Sub Bagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum; 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro

d. Bagian Pengelolaan Informasi Publik 1) Sub Bagian Pelayanan Informasi; 2) Sub Bagian Pameran dan Peragaan; 3) Sub Bagian Multimedia e. Kelompok Jabatan Fungsional


3

1.4

Sumberdaya Manusia Biro Hukum dan Informasi Publik

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian dari Biro Hukum dan Informasi Publik sampai dengan tahun 2014 didukung sumber daya manusia sejumlah 68 orang pegawai PNS dan 3 orang pegawai Non PNS (lampiran 2), dengan latar belakang pendidikan antara lain: - Pendidikan S2

=

12 orang (teknis dan non teknis)

- Pendidikan S1

=

42 orang (teknis dan sosial)

- Pendidikan D3/SMU

=

14 orang (teknis dan sosial)

- Non PNS

=

3 Orang (Pengemudi dan Pramubakti)

Memperhatikan latar pendidikan tersebut tercermin sebaran kualitas SDM Biro Hukum dan Informasi Publik, perlu ditingkatkan dalam pengetahuan maupun keterampilan, dalam upaya menciptakan kualitas sumberdaya manusia yang lebih profesional dan mampu memberikan pelayanan prima kepada pimpinan, unit kerja Kementerian Pertanian, dan masyarakat pemangku kepentingan.


4

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada suatu instansi diukur dari seberapa besar rencana kinerja yang ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan tetap berorientasi pada outcome. Sehingga tolok ukur penilaian kinerja didasarkan pada ketersediaan rencana strategis (Renstra) dan Penetapan kinerja.

2.1. Rencana Strategis Rencana Strategis merupakan bentuk perencanaan yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 tahun. Rencana strategis Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun 2010 – 2014 merupakan pelaksanaan program yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2010 – 2014, dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang ada dan/atau akan terjadi. Dalam melaksanakan Rencana Strategis sesuai dengan tugas dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Menteri 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permetan/OT.140/5/2011, Biro Hukum dan Informasi Publik mempunyai visi dan misi.

2.1.1 Visi ”Terwujud dan berfungsinya sistem hukum yang kuat, lengkap, terdesentralisasi, berkerakyatan, dan terkelolanya informasi publik dalam mendukung pembangunan pertanian”.


5

2.1.2 Misi Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan tersebut, maka Misi yang diemban Biro Hukum dan Informasi Publik yaitu: 1) Inventariasasi, telaah, menyiapkan, dan penyusunan perundangan-undangan bidang pertanian; 2) Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; 3) Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pertanian; 4) Pemantauan dan monitoring peraturan perundang-undangan bidang pertanian; 5) Pelaksanaan bantuan, advokasi hukum, dan penyusunan naskah perjanjian; 6) Pengelolaan dan pelayanan informasi publik bidang pertanian.

2.1.3 Tujuan Sesuai dengan Visi dan Misi, maka tujuan organisasi yang akan dijalankan oleh Biro Hukum dan Informasi Publik selama periode tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut: 1) Menyiapkan rumusan dokumen peraturan perundangan bidang pertanian; 2) Menyusun kompendium hukum, himpunan peraturan menteri, dan penempatan dalam Berita Negara; 3) Menyiapkan naskah perjanjian dan pelayanan bantuan hukum; 4) Mengelola dan memberikan layanan informasi publik bidang pertanian.

2.1.4 Sasaran Sasaran Strategis Biro Hukum dan Informasi Publik adalah meningkatnya kualitas penyusunan dan pengelolaan produk hukum dan perundang-undangan, pelayanan bantuan hukum, dan informasi publik bidang pertanian. Indikator kinerja dari sasaran strategis tersebut sebagai berikut : 1) Jumlah dokumen peraturan perundangan bidang pertanian yang diterbitkan; 2) Jumlah kompendium hukum, himpunan peraturan menteri, dan penempatan dalam berita Negara; 3) Jumlah naskah perjanjian yang yang dihasilkan;


6

4) Jumlah bantuan hukum yang dilaksanakan; 5) Jumlah layanan informasi publik bidang pertanian; dan 6) Jumlah prasarana dan sarana pendukung di Biro Hukum dan Informasi Publik.

2.1.5 Kebijakan Dalam rangka pencapaian visi, dan pelaksanaan misi serta tujuan dan sasaran, dengan memperhatikan kondisi sumberdaya yang dimiliki, maka arah kebijakan yang ditempuh untuk pembinaan hukum dan pengelolaan informasi publik bidang pertanian adalah “Terwujudnya kepastian hukum dan terkelolanya informasi publik bidang pertanian”.

2.1.6 Strategi Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut di atas, dengan memperhatikan sumberdaya, organisasi dan kondisi lingkungan strategis yang terjadi, telah ditetapkan cara (strategi) pencapaian tujuan dan sasaran yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan. Strategi yang ditempuh Biro Hukum dan Informasi Publik dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yakni dari tahun 2010 – 2014 sebagai berikut : 1) Pembinaan hukum dan pengelolaan informasi publik melalui penajaman visi, misi, tugas dan fungsi guna memperoleh sistem hukum pertanian yang lengkap dan pengelolaan informasi publik yang professional sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2) Penyediaan dokumen peraturan perundang-undangan bidang pertanian sesuai kebutuhan. 3) Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum 4) Penyusunan naskah perjanjian yang dapat dijadikan acuan kerja dan disepakati para pihak untuk perkembangan dan kemajuan pembangunan pertanian. 5) Penyelesaian permasalahan hukum bidang pertanian. 6) Pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bidang Pertanian.


7

7) Peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia aparatur pertanian melalui pengembangan jabatan fungsional dan penyelenggaraan pendidikan dan latihan. 8) Penyelenggaraan urusan Tata Usaha Biro secara lebih terkoordinasi.

2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2014 Rencana Strategis tersebut di atas, kemudian dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), yang selanjutnya berdasarkan RKT tersebut disusun penetapan kinerja atau perjanjian kinerja sebagai berikut : SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Meningkatkanya ketersediaan 1. Dokumen peraturan

perundang-

perundangan

tanaman,

ternak,

TARGET bidang

kesehatan

undangan, pelayanan bantuan

hewan, karantina pertanian dan

hukum,

sumberdaya sarana prasarana

serta

informasi pertanian

terkelolanya

publik

5 dokumen

bidang 2. Naskah perjanjian yang dihasilkan 3. Bantuan

hukum

yang

2 dokumen 3 laporan

dilaksanakan 4. Laporan kegiatan pembinaan

1 laporan

5. Layanan informasi publik bidang

85 persen

pertanian 6. Kompendium hukum, himpunan peraturan

menteri,

5 laporan

dan

penempatan dalam Berita Negara 7. Prasarana dan sarana pendukung di Biro

Hukum

dan

100 persen

Informasi

Publik


8

Untuk mencapai sasaran tersebut, pada tahun 2014 Biro Hukum dan Informasi Publik melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

2.2.1 Dokumen Peraturan Perundangan-undangan Bidang Tanaman, Ternak, Kesehatan Hewan, Karantina Pertanian, dan Sumberdaya Sarana Prasarana (5 Dokumen). Keluaran/output Dokumen Peraturan Perundangan-undangan Bidang Tanaman, Ternak, Kesehatan Hewan, Karantina Pertanian, dan Sumberdaya Sarana Prasarana, yaitu : 2.2.1.1 Program Legislasi Pertanian, keluaran/output ini dihasilkan dari kegiatan sebagai berikut : - Program Legislasi Pertanian (Prolegtan) - Evaluasi Pelaksanaan Prolegtan

2.2.1.2 Dokumen Perundangan Bidang Tanaman, keluaran/output ini dihasilkan dari kegiatan sebagai berikut : - Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Tanaman - Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Tanaman

2.2.1.3 Dokumen

Perundangan

Bidang

Penelitian,

Penyuluhan,

dan

Pengembangan SDM, keluaran/output ini dihasilkan dari kegiatan sebagai berikut : - Penyusunan

Peraturan

Perundang-Undangan

Bidang

Penelitian,

Penyuluhan, dan Pengembangan SDM - Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanian. - Analisa Hukum Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.


9

2.2.1.4 Dokumen Perundangan Bidang Sumberdaya, Sarana dan Prasarana, keluaran/output ini dihasilkan dari kegiatan sebagai berikut : - Penyusunan

Peraturan

Perundang-Undangan

Bidang

Sumberdaya,

Sarana dan Prasarana - Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Sumberdaya, Sarana Prasarana dan Penelitian. - Analisa Hukum Bidang Lahan Pertanian.

2.2.1.5 Dokumen Perundangan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, keluaran/output ini dihasilkan dari kegiatan sebagai berikut : - Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Peternakan dan . - Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2.2.1.6 Dokumen Perundangan Bidang Karantina Pertanian, keluaran/output ini dihasilkan dari kegiatan sebagai berikut : - Penyusunan

Peraturan

Perundang-Undangan

Bidang

Karantina

Pertanian. - Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Karantina Pertanian.

2.2.2 Naskah Perjanjian yang Dihasilkan (2 Dokumen) Keluaran/output Naskah Perjanjian Yang Dihasilkan yaitu: 2.2.2.1 Naskah Perjanjian Bidang Pertanian, keluaran/output ini dihasilkan dari kegiatan sebagai berikut : - Penyusunan Naskah Perjanjian Bidang Pertanian - Bimbingan Teknis Tatacara Penyusunan Naskah Perjanjian Bidang Pertanian

2.2.2.2 Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Bidang Pertanian, keluaran/output ini dihasilkan dari kegiatan sebagai berikut:


10

- Kajian Perjanjian Bidang Pertanian - Evaluasi Perjanjian Bidang Pertanian

2.2.3 Bantuan Hukum yang dilaksanakan (3 Laporan) Keluaran/Output Bantuan Hukum yang dilaksanakan yaitu : 2.2.3.1 Laporan Pemberian Pertimbangan dan Bantuan Hukum, keluaran/output ini dihasilkan dari kegiatan sebagai berikut: - Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum

2.2.3.2 Laporan Pengujian Materiil Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanian di MK/MA, keluaran/output ini dihasilkan dari kegiatan sebagai berikut: - Pengujian materiil peraturan perundang-undangan bidang pertanian di MK/MA

2.2.3.3 Laporan Sosialisasi Bantuan Hukum, keluaran/output ini dihasilkan dari kegiatan sebagai berikut : - Sosialisasi Tata Cara Beracara di Pengadilan.

2.2.4 Laporan Kegiatan dan Pembinaan (1 Laporan) Keluaran/Output Bantuan Hukum yang dilaksanakan yaitu : 2.2.4.1 Laporan Pembinaan Mental dan Karakter Pegawai, keluaran/output ini dihasilkan dari kegiatan dan pembinaan pada Biro Hukum dan Informasi Publik berupa Kegiatan Pembinaan Mental dan Karakter Pegawai.

2.2.5 Layanan Informasi Publik Bidang Pertanian (85 persen) Keluaran/output Layanan Informasi Publik Bidang Pertanian yaitu: 2.2.5.1 Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik, keluaran/output ini dihasilkan dari kegiatan sebagai berikut : - Pengelolaan pelayanan informasi publik


11

- Monitoring dan evaluasi informasi publik - Bimbingan teknis aplikasi pendukung informasi publik - Penilaian keterbukaan informasi publik Kementerian Pertanian

2.2.5.2 Informasi publik melalui multimedia, keluaran/output ini dihasilkan dari kegiatan sebagai berikut: - Penyediaan informasi publik melalui multimedia - Bimbingan teknis aplikasi pendukung informasi publik

2.2.5.3 Pelaksanaan pameran dan peragaan, keluaran/output ini dihasilkan dari kegiatan sebagai berikut: - Pelaksanaan partisipasi pameran dan promosi pembangunan pertanian - Pelaksanaan display dan peragaan - Dukungan pelaksanaan pameran PENAS - Pengelolaan sumberdaya informasi perpustakaan dan publikasi

2.2.5.4 Dukungan pengelolaan Pusat Informasi Agribisnis (PIA), keluaran/output ini dihasilkan dari kegiatan sebagai berikut: - Pelayanan informasi agribisnis - Penyediaan informasi agribisnis melalui multimedia

2.2.6 Laporan Kompendium Hukum, Himpunan Peraturan Menteri, dan Penempatan Dalam Berita Negara (5 laporan). 2.2.6.1 Laporan Penyusunan Kompendium Bidang Pertanian, keluaran/output ini dihasilkan dari kegiatan Penyusunan Kompendium Hukum bidang pertanian sebanyak 4 (empat) kompendium.

2.2.6.2 Laporan Penerbitan Himpunan Peraturan Menteri Pertanian, yang terdiri dari : - Himpunan Peraturan Menteri Pertanian Bagian Pertama A - Himpunan Peraturan Menteri Pertanian Bagian Pertama B


12

- Himpunan Peraturan Menteri Pertanian Bagian Kedua Dengan Sistem Katalog Beserta Subyek Indeks.

2.2.6.3 Laporan Penempatan Peraturan Menteri Pertanian ke Dalam Berita Negara, keluaran/output ini dihasilkan dari kegiatan penempatan Peraturan Menteri Pertanian ke dalam Berita Negara melalui Kementerian Hukum dan HAM

2.2.6.4 Laporan

Penyusunan

Informasi

Hukum

Bidang

Pertanian,

keluaran/output ini dihasilkan dari kegiatan penyusunan Informasi Hukum Bidang Pertanian yang diterbitkan 2 (dua) edisi setiap bulan dari bulan Januari s/d Desember tahun 2014

2.2.6.5 Laporan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang outputnya berupa : - Aplikasi dokumentasi dan informasi hukum - Buku-buku dan literatur hukum bidang pertanian 2.2.7 Prasarana dan sarana pendukung di Biro Hukum dan Informasi Publik, keluaran/output ini dihasilkan dari kegiatan sebagai berikut: -

Pengelolaan Ketatausahaan

-

Pengelolaan Administrasi dan Anggaran


13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1

Kriteria Ukuran Keberhasilan

Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran keberhasilan kegiatan-kegiatan Biro Hukum dan Informasi Publik pada tahun 2014, ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode scoring, seperti berikut: (1) sangat berhasil (capaian > 100%); (2) berhasil (capaian 80-100%); (3) cukup berhasil (capaian 60-79%); dan (4) kurang berhasil (capaian <60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

3.2

Pencapaian Sasaran

Sesuai dengan Renstra Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun 2010 – 2014 maka sasaran strategis Biro Hukum dan Informasi Publik adalah “meningkatnya ketersediaan peraturan perundang-undangan, pelayanan bantuan hukum, serta terkelolanya informasi publik bidang pertanian”. Capaian Indikator Kinerja Biro Hukum dan Informasi Publik dalam tahun 2014 dapat diketahui dengan membandingkan antara realisasi capaian kinerja dengan target yang tertuang dalam penetapan kinerja (PK) tahun 2014 yang merupakan kelanjutan dari Renstra Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun 2010 – 2014 dan Rencana Kinerja Tahun 2014. Capaian indikator kinerja tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Biro Hukum dan Informasi Publik TA. 2014

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Realisasi

Persen

Meningkatnya ketersediaan peraturan perundang-undangan, pelayanan bantuan hukum, serta terkelolanya informasi publik bidang pertanian

1. Dokumen perundangan bidang tanaman, ternak, kesehatan hewan, karantina pertanian dan sumberdaya srana prasarana

5 dokumen

5 dokumen

100%

2. Naskah perjanjian yang dihasilkan

2 dokumen

2 dokumen

100%


14

3.3

3. Bantuan hukum yang dilaksanakan

3 laporan

3 laporan

100%

4. Laporan kegiatan pembinaan

1 laporan

1 laporan

100%

5. Layanan informasi publik bidang pertanian

85 persen

100 persen

117,64 %

6. Kompendium hukum, himpunan peraturan menteri, dan penempatan dalam Berita Negara

5 laporan

5 laporan

100%

7. Prasarana dan sarana pendukung di Biro Hukum dan Informasi Publik

100 persen

100 persen

100%

Evaluasi Kinerja

Bila dilihat dari capaian indikator Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun 2014, seluruh kegiatan yang mencapai 100 persen menandakan kategori berhasil. Capaian tersebut dapat diuraikan melalui evaluasi kinerja sebagai berikut :

3.3.1 Dokumen Perundangan Bidang Tanaman, Ternak, Kesehatan Hewan, Karantina Pertanian, dan Sumberdaya Sarana Prasarana. Sesuai Penetapan Kinerja Biro Hukum dan Informasi Publik tahun 2014, target pencapaian sasaran dari kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan adalah 5 (lima) dokumen, dengan capaian indikator kinerja 100% (sangat berhasil). Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 100%, dapat disimpulkan bahwa Biro Hukum dan Informasi Publik dapat mempertahankan hasil capaian yang telah optimal. Capaian dari output/keluaran Dokumen Perundangan Bidang Tanaman, Ternak, Kesehatan Hewan, Karantina Pertanian, dan Sumberdaya Sarana Prasarana adalah sebagai berikut:

3.3.1.1 Program Legislasi Pertanian (Prolegtan) Kegiatan Prolegtan dilakukan untuk merencanakan dan mengevaluasi kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan tahun 2014 sebagai tindak lanjut amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan untuk memenuhi kebutuhan peraturan perundang-undangan dalam pembangunan pertanian yang


15

dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sesuai sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan Prolegtan yaitu terbentuknya sistem hukum yang kuat melalui terbitnya peraturan perundangundangan di bidang pertanian, sebagai dasar landasan hukum pencapaian pembangunan pertanian secara menyeluruh, maka hukum pertanian harus ditegakkan, karena merupakan salah satu sarana mewujudkan ketertiban, keadilan dan ketentraman. Program Legislasi Pertanian perlu dilaksanakan, agar dapat disusun oleh pelaksana perundang-undangan yang berada pada unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian dengan tetap memperhatikan berbagai faktor untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang aspiratif dan mengabdi pada kepentingan masyarakat umum dan khususnya petani. Dalam kegiatan Prolegtan tahun 2014 telah dirumuskan 101 (seratus satu) peraturan. Rumusan hasil Prolegtan tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 264/Kpts/HK.030/2/2014 tentang Program Legislasi Pertanian Tahun 2014. Pada akhir tahun 2014 peraturan yang dihasilkan berdasarkan Prolegtan sebagai berikut: a. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan : 4 (empat) peraturan. Telah diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2014 : 1 (satu) peraturan, yaitu : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 127/Permentan/SR.120/11/2014 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Tanaman

b. Direktorat Jenderal Hortikultura : 13 (tiga belas) peraturan. Telah diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2014 : 4 (empat) peraturan, sebagai berikut: (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemberian Fasilitas dan Insentif Usaha Hortikultura;

(2)

Permentan Nomor 40/Permentan/OT.210/3/2014 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Hortikultura;

(3)

Permentan

Nomor

70/Permentan/PD.200/6/2014

tentang

Pedoman

Perizinan Usaha Hortikultura.


16

(4)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 109/Permentan/OT.140/9/2014 tentang Kualifikasi Keahlian dan Kemampuan Tertentu Sumber Daya Manusia di Bidang Hortikultura Dari Luar Negeri.

Terdapat 3 (tiga) peraturan perundang-undangan yang masih dalam proses harmonisasi, sebagai berikut: (1)

Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Bantuan Gagal Panen Hortikultura Akibat Perubahan Iklim.

c.

(2)

RPP tentang Usaha Wisata Agro (Harmonisasi Kumham)

(3)

RPP tentang Pembiayaan Hortikultura (Harmonisasi Kumham)

Direktorat Jenderal Perkebunan : 13 (tiga belas) peraturan. Telah diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2014 : 2 (dua) peraturan, sebagai berikut: (1)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

(2)

Permentan Nomor 47/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun;

d. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian : 12 (dua belas) peraturan. Telah diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2014 : 2 (dua) peraturan, sebagai berikut: (1)

Permentan Nomor 51/Permentan/HK.310/4/2014 tentang Rekomendasi Ekspor dan Impor Beras Tertentu;

(2)

Permentan Nomor 67/Permentan/OT.140/5/2014 tentang Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao;

e. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan : 23 (dua puluh tiga) peraturan. Telah diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2014 : 14 (empat belas) peraturan, sebagai berikut:


17

(1)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

(2)

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;

(3)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur Yang Baik;

(4)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Itik Pedaging dan Itik Petelur Yang Baik;

(5)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Burung Puyuh Yang Baik

(6)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor Nomor 34/ Permentan/OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Kelinci Yang Baik;

(7)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak;

(8)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2014 tentang Pedoman Budi Daya Kambing Perah Yang Baik;

(9)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Asli dan Ayam Lokal Yang Baik;

(10) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 99/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibibitan Itik Lokal Yang Baik; (11) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 100/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah Yang Baik; (12) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 101/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik (13) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 102/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang Baik; (14) Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor

117/Permentan/SR.120/10/2014

tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan;

Terdapat 3 (tiga) peraturan perundang-undangan yang masih dalam proses harmonisasi, sebagai berikut: (1)

Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Izin Usaha Obat Hewan;


18

(2)

Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penyediaan dan Pengelolaan Kawasan Penggembalaan Umum;

(3)

Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

f.

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian : 7 (tujuh) peraturan. Telah diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2014 : 1 (satu) peraturan, yaitu: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida;

Terdapat 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang masih dalam proses harmonisasi, sebagai berikut: (1)

Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran Pestisida;

(2)

Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Asuransi Pertanian.

g. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian : 4 (empat) peraturan. Telah diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2014 : 1 (satu) peraturan, yaitu: Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;

h. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian : 3 (tiga) peraturan.

i.

Badan Ketahanan Pangan : 2 (dua) peraturan; Terdapat 1 (satu) peraturan perundang-undangan yang masih dalam proses finalisasi, yaitu: RPP tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Finalisasi di Sekretariat Negara)

j.

Badan Karantina Pertanian : 19 (sembilan belas) peraturan. Telah diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2014 : 4 (empat) peraturan, sebagai berikut:


19

(1)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan Dan Pengeluaran Unggas;

(2)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Tindakan

Karantina

Tumbuhan

di

Luar

Tempat

Pemasukan

dan

Pengeluaran; (3)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/PD.410/5/2014 tentang Tindakan Karantina Hewan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Hasil Bahan Asal Hewan Konsumsi;

(4)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 104/Permentan/OT.140/8/2014 tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hewan.

k.

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian : 1 (satu) peraturan. Sampai dengan akhir tahun 2014 belum ada peraturan yang diterbitkan.

3.3.1.2 Dokumen Perundangan Bidang Tanaman Kebijakan di bidang pertanian khususnya peraturan perundang-undangan di bidang tanaman telah banyak ditetapkan mulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan

Presiden,

dan

Peraturan

Menteri

sebagai

pelaksanaannya.

Menindaklanjuti peraturan perundang-undangan dimaksud, sesuai dengan program legislasi pertanian,

peraturan perundang-undangan bidang tanaman yang telah

diterbitkan pada tahun 2014 adalah 1 (satu) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; 1 (satu) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemberian Fasilitas dan Insentif Usaha Hortikultura; serta 14 (sepuluh) Peraturan Menteri Pertanian dan 73 (tujuh puluh tiga) Keputusan Menteri Pertanian.


20

Tabel 3.2 Peraturan perundang-undangan bidang tanaman yang diterbitkan Periode 2010-2014 Peraturan Perundangundangan

2010

2011

2012

2013

2014

UU

1

-

-

-

1

PP

1

-

-

-

1

Perpres

-

-

-

-

-

Keppres

-

-

-

-

-

Inpres

-

-

-

-

-

Permentan

7

12

20

25

14

Kepmentan

6

23

50

83

73

Selama tahun 2014 telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Tanaman. Terdapat 11 (sebelas) peraturan perundang-undangan yang dilakukan monitoring dan evaluasi, peraturan tersebut yaitu: 1) Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor

38/Permentan/OT.140/8/2006

juncto

Permentan Nomor 68/Permentan/OT.140/11/2007 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih; 2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas; 3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina; 4) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura; 5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura; 6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Hortikultura; 7) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 86/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura;


21

8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 116/Permentan/SR.120/11/2013 tentang Perubahan

Atas

Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor

48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura; 9) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/6/2010 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan; 10) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; 11) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/PD.200/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura. Berdasarkan

masukan/saran

implementasi

Peraturan

dalam

pertemuan

Perundang-undangan

monitoring

Bidang

dan

Tanaman

evaluasi diperoleh

kesimpulan/saran sebagai berikut: 1. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, mengamanatkan untuk mengatur produksi, sertifikasi, dan peredaran benih bina. 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina, penyebutan Satuan Kerja Perangkat

Daerah

(SKPD)

untuk

komoditas

perkebunan

tidak

dapat

dilaksanakan di kabupaten, karena SKPD/UPTD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih perkebunan berkedudukan di Provinsi. 3. Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai UPT Pusat yang salah satu tupoksinya pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi benih perkebunan dalam rangka pemberian sertifikat layak edar, apabila Peraturan Menteri Pertanian Nomor

02/Permentan/SR.120/1/2014

mengatur

untuk

sertifikasi

benih

dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih perkebunan, ketentuan ini tidak sesuai. 4. Terkait pengaturan tanaman perkebunan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina, perlu direvisi karena perlu disesuaikan dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.


22

5. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengamanatkan perizinan perkebunan diatur dalam Peraturan Pemerintah, sehingga Direktorat Jenderal Perkebunan berpendapat bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 akan direvisi dengan mengubah menjadi Peraturan Pemerintah.

3.3.1.3 Dokumen Perundangan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Untuk mendukung penyelenggaraan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, penyuluhan serta pengembangan sumberdaya manusia telah diterbitkan UndangUndang. Undang-undang tersebut telah ditindaklanjuti dengan beberapa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Pertanian dalam suatu pengaturan yang lebih operasional sebagai acuan bagi aparatur dan pelaku usaha bidang pertanian. Dengan demikian peraturan perundang-undangan dapat diterapkan sehingga menjamin kepastian hukum dan keadilan. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini pada tahun 2014 adalah Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; 30 (tiga puluh) Peraturan Menteri, dan 21 (dua puluh satu) Keputusan Menteri Pertanian

Tabel 3.3. Peraturan perundang-undangan bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, penyuluhan serta pengembangan sumberdaya manusia yang diterbitkan Periode 2010-2014 Peraturan Perundangundangan

2010

2011

2012

2013

2014

UU

-

-

-

1

-

PP

-

-

-

-

-

Perpres

-

1

-

-

1

Keppres

-

-

-

-

-

Inpres

-

-

-

-

-

Permentan

17

14

10

32

30

Kepmentan

6

30

-

33

21


23

Pada tahun 2014 telah dilakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi peraturan perundang-undangan bidang PPHP, penyuluhan, dan pengembangan SDM. Dalam pemantauan dan evaluasi tersebut, peraturan perundang-undangan bidang PPHP, penyuluhan, dan pengembangan SDM masih ada yang tumpang tindih kewenangan. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/ 2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Balk (Good Handling Practices), kewenangan dibidang pengolahan didelegasikan pada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian atas nama Menteri, sementara Pedoman pascapanen beberapa komoditas ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Perkebunan.

Disamping

itu

dengan

perubahan

Undang-Undang

Pemerintahan Daerah, maka kewenangan Pusat dan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang pertanian harus disesuaikan. Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor

35/Permentan/O.T140/07/2008

tentang

Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik (Good Manufacturing Practices) dalam pelaksanaannya belum diacu oleh daerah karena beberapa kendala antara lain keterbatasan prasarana dan sarana, pola perilaku, dan jaminan pemasaran. Mengingat batasan pengolahan dan pasca panen tipis, dalam pelaksanaannya perlu dilakukan koordinasi dengan unit kerja terkait, dan terkait tugas dan fungsi bidang pengolahan dan pasca panen perlu diperjelas pada revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Disamping itu perlu dilakukan kajian akademis oleh eselon I pemrakarsa untuk mendefiniskan makna pasca panen. Dibidang pengembangan SDM, perlu pemisahan pendidikan dan pelatihan untuk aparatur dan non aparatur, karena ada pemfokusan swasembada padi, jagung, kedelai. Disamping itu, arah pendidikan dan pelatihan kedepan harus berbasis kompetensi. Dalam penyelenggaraan penyuluhan, respon daerah kurang dalam mendukung pembiayaan.

Disamping

itu,

Peraturan

Menteri

pertanian

yang

mengatur

Pengelolaan Balai Penyuluhan belum diacu oleh daerah, oleh karenya diterbitkan petunjuk pelaksanaan dan pedoman klasifikasi BP3K oleh Kepala BPSDMP.


24

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1655/Kpts/OT.106/9/2008 tentang Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN) pada dasarnya sudah berjalan dengan baik, namun fungsi KPPN perlu diberikan input yang lebih besar. Untuk memberikan pemahaman kepada aparatur lingkup Kementerian Pertanian maupun instansi daerah, dilakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang tanaman, sumber daya, sarana, dan prasarana dan penelitian, ketahanan pangan dan sumber daya yang dilaksanakan pada 27 s/d 29 Oktober 2014 bertempat di Hotel The Alana, Jalan Ketintang Baru 1 Nomor 10-12, Surabaya Jawa Timur. Materi yang disosialisasikan meliputi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Tindak Lanjut Peraturan Pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemberian Fasilitas dan Insentif Usaha Hortikultura, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 107/Permentan/SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina serta Impelementasi di Daerah.

3.3.1.4 Dokumen Perundangan Bidang Sumberdaya, Sarana Prasarana dan Penelitian. Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan nasional termasuk didalamnya pembangunan pertanian (Sarana dan Prasarana Pertanian dan Ketahanan Pangan) telah ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan hukum, pemandu, rambu-rambu, dan piranti pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang pertanian yang sekaligus sebagai pedoman perilaku masyarakat pertanian dalam penyelenggaraan, pemanfaatan, pengelolaan, dan pelestarian sumberdaya pertanian.

Kebijakan di Bidang Pertanian khususnya di bidang Sumberdaya, Sarana dan Prasarana

telah

banyak

ditetapkan

mulai

dari

Undang-Undang,

Peraturan

Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri sebagai pelaksanaannya. Menindaklanjuti peraturan perundang-undangan dimaksud, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan bidang Sumberdaya, Sarana dan Prasarana


25

diperlukan keterlibatan semua pihak baik lingkup Kementerian Pertanian maupun antar

Kementerian

yang

berkompeten

untuk

memperkaya

substansi

dan

mempersamakan persepsi/pemahaman dan pembulatan materi terhadap substansi yang akan diatur. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini pada tahun 2014 adalah 9 (sembilan) Peraturan Menteri Pertanian, 33 (tiga puluh tiga) Keputusan Menteri Pertanian.

Tabel 3.4 Peraturan perundang-undangan bidang sumberdaya sarana prasarana dan penelitian yang diterbitkan Periode 2010-2014 Peraturan Perundangundangan

2010

2011

2012

2013

2014

-

1

PP

-

3 -

-

Perpres

1 -

1 -

-

Keppres

-

-

-

-

-

Inpres

-

-

-

-

-

Permentan

-

-

-

-

Kepmentan

-

11 -

-

-

-

UU

Selama tahun 2014 telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang sumberdaya sarana prasarana dan penelitian. Monitoring dan evaluasi difokuskan pada implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan. Dari Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Sumberdaya, Sarana Prasarana dan Penelitian (Pembiayaan Pertanian) yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Pemantauan

terhadap

implementasi

ketentuan

Peraturan

terkait

bidang

Pembiayaan Pertanian di lapangan, berkaitan dengan program KKP-E maka program KKP-E belum berjalan dengan baik di Provinsi Daerah Istimewa


26

Yogyakarta karena luas lahan yang tidak terlalu luas dan banyak lahan yang beralih fungsi. Kemudian pelaksanaan KKP-E di Provinsi Jawa Timur tidak melibatkan Dinas Pertanian baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain itu juga pelaksanaan KKP-E di Provinsi Kalimantan Barat juga mendapatkan hambatan dan kendala di lapangan karena

belum ada yang

mengajukan ke Dinas Pertanian untuk KKP-E yang merupakan kredit investasi dan/atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dan Program Pengembangan Tanaman Bahan Baku Bahan Bakar Nabati, diketahui dari rekomendasi yang belum pernah dikeluarkan. Namun untuk Provinsi Bali, program pengembangan Tanaman Bahan Baku Bahan Bakar Nabati yang semula menjadi sasaran KKP-E sudah mulai berkurang kegiatannya karena KKP-E saat ini lebih mementingkan pelaksanaan Program Ketahanan Pangan sehingga sasaran KKP-E tidak efektif tercapai. Berkaitan dengan implementasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2014

tentang

Pedoman

Pengembangan

Usaha

Agribisnis Perdesaan maka di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jambi telah memberikan penjelasan bahwa Program PUAP dilaksanakan melalui penyediaan dana penguatan modal usaha petani sebagai stimulasi melalui koordinasi Gapoktan. Program PNPM, KKP-E dan PUAP pada prinsipnya bertujuan untuk menumbuhkembangkan kemitraan usaha dalam sektor agribisnis. Hal ini juga bisa terlihat dengan pola kegiatan PUAP sebagai upaya untuk melaksanakan program PNPM itu sendiri.

2. Pemantauan

terhadap

substansi

peraturan

berkaitan

dengan

Pembiayaan Pertanian, maka beberapa substansi di dalam Permentan Nomor 12/Permentan/OT.140/1/2013

dan

Permentan

Nomor

01/Permentan/OT.140/1/2014 menjadi kendala di lapangan. Substansi di dalam Permentan

Nomor


perlu

diperbaiki

dengan

mendapatkan masukan dari Eselon I Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Hortikultura, Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan, maka substansi kegiatan


27

usaha yang dibiayai dengan KKP-E bila ingin di revisi harus mendapatkan masukan dari Eselon I yang terkait. Kemudian berkaitan dengan Permentan Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2014, maka perlu perbaikan

kriteria dan

penentuan Desa calon lokasi PUAP, kriteria dan penentuan Gapoktan calon penerima dana BLM PUAP, tahapan pengusulan Desa, Gapoktan dan pengurus calon penerima Dana BLM PUAP dan penetapan Desa, Gapoktan dan pengurus penerima Dana BLM PUAP. 3. Evaluasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Pembiayaan Pertanian menunjukan bahwa dalam penetapan desa/Gapoktan PUAP terdapat beberapa kendala antara lain: terdapat banyak perubahan data desa yang berasal dari long list (Data BPS) calon desa PUAP akibat terjadinya pemekaran desa sehingga banyak calon desa PUAP yang berubah nama; banyak terdapat desa dalam satu kecamatan yang telah diidentifikasi Kementerian Pertanian berpindah kepada kecamatan baru atau Kabupaten/Kota yang baru; terdapat desa-desa yang terletak di pinggir pantai yang mempunyai potensi perikanan yang masuk dalam daftar calon desa PUAP akibat dari jumlah desa pertanian yang makin menyusut; terdapat nama desa yang sebetulnya adalah nama dusun. Sesuai dengan alur pembinaan dan pengendalian PUAP, maka terdapat laporan yang harus disampaikan oleh Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota dan laporan Tim Pembina PUAP Provinsi kepada Tim PUAP Pusat. Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota dan Tim Pembina PUAP Provinsi membuat laporan dibantu oleh PMT untuk disampaikan kepada Tim PUAP Pusat sebagai bagian dari laporan PNPM-Mandiri.

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2010-2014, Menteri Pertanian telah membentuk Panitia

RANHAM

dengan

Keputusan

Menteri

Pertanian

Nomor

4047/Kpts/OT.160/9/2011. Menindaklanjuti hal tersebut, Biro hukum dan Informasi Publik pada tahun 2014 telah melaksanakan 3 (tiga) Rapat Koordinasi Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) lingkup Kementerian Pertanian. Pertemuan ini


28

dihadiri oleh Pejabat yang membidangi RANHAM yang mewakili unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. 3.3.1.5 Dokumen Perundangan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sesuai dengan tugas dan fungsi, penyusunan peraturan perundang-undangan bidang peternakan melakukan penyiapan bahan evaluasi penyusunan rancangan peraturan

perundang-undangan

bidang

peternakan

dan

kesehatan

hewan.

Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang peternakan dilaksanakan dengan

tujuan

untuk

merumuskan

peraturan

perundang-undangan

yang

disampaikan oleh eselon I terkait berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri maupun bersifat Keputusan Menteri. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini pada tahun 2014 adalah 1 (satu) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, 1 (satu) Peraturan

Pemerintah

Nomor 47 Tahun

2014

tentang Pengendalian

dan

Penanggulangan Penyakit Hewan, 19 (sembilan belas) Peraturan Menteri Pertanian dan 23 (dua puluh tiga) Keputusan Menteri Pertanian. Peraturan perundangundangan tersebut telah ditetapkan kedalam Berita Negara dan dilaksanakan sosialisasi sebagai penyebaran informasi hukum. Tabel 3.5 Peraturan perundang-undangan bidang peternakan dan kesehatan hewan yang diterbitkan Periode 2010-2014 Peraturan Perundangudangan

2010

2011

2012

2013

2014

UU

-

-

-

-

1

PP

-

2 -

1

Perpres

1 -

Keppres

-

-

-

1 -

1 -

Inpres

-

-

-

-

-

Permentan

7

9

4

10

17

Kepmentan

4

26

17

19

23


-

29

Pada tahun 2014 telah dilaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi peraturan perundang-undangan bidang peternakan dan kesehatan hewan. Peraturan yang dievaluasi adalah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/ OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif.

Dari hasil pemantauan dan evaluasi dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Memanfaatkan tanah negara untuk menampung ternak betina produktif termasuk sebagai tempat penggembalaan umum yang harus dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 2. Dukungan anggaran dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota yang memadai untuk mengganti ternak betina produktif. 3. Mengarahkan pemotongan di TPH ke RPH. 4. Diperlukan kartu ternak untuk salah satunya sebagai kontrol dalam lalu lintas ternak antar daerah dan antar pulau. 5. Menghidupkan kembali kelembagaan yang pernah ada yaitu Balai Penyuluhan Pertanian/Peternakan (BPP) di kabupaten/kota, Wilayah Kerja Penyuluh Peternakan (WKPP) di kecamatan, dan Wilayah Kerja (wilker) di desa . 6. Instansi

Inseminasi

Buatan

(IB)

baik

nasional

maupun

daerah

harus

memproduksi semen ternak lokal minimal sebesar 60%, hal ini sekaligus untuk mempertahankan atau melestarikan sumber daya genetik baik asli maupun lokal. 7. Perlu adanya kerjasama antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mensinergikan antara program dari Kementerian Pertanian dengan Program dari Kementerian Dalam Negeri. 8. Pembiayaan bagi peternak dari Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak. 9. Pengawas ternak betina produktif harus dipastikan siapa yang menjadi pengawas. 10. Unit kerja yang menangani ternak betina produktif harus jelas.


30

11. Menteri Pertanian membuat surat kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota dengan substansi memerintahkan para Gubernur dan Bupati/Walikota membuat Peraturan Daerah tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif. 12. Diperlukan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang peternakan dan

kesehatan hewan di kabupaten dengan jumlah yang memadai. 13. Pemerintah baik pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota harus menyediakan sapi jantan untuk dipotong di RPH.

sebagai salah satu cara untuk menyebarluaskan informasi regulasi di bidang pertanian khususnya Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan peraturan pelaksanaannya, Biro Hukum dan Informasi Publik pada tahun 2014 menyelenggarakan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang peternakan dan kesehatan hewan. Kegiatan ini diselenggarakan di Medan tanggal 19 – 21 Juni 2014

dengan

mengikutsertakan

pejabat/pelaksana

Dinas

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan se-Sumatera Utara dan Unit Pelaksanan Teknis Pusat Sumatera Utara dan Aceh.

3.3.1.6 Dokumen Perundangan Bidang Karantina Pertanian Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun peraturan perundang-undangan bidang karantina hewan dan tumbuhan. Pencegahan masuknya penyakit hewan dan organisme pengganggu tumbuhan (OPTK) ke dalam, dan tersebarnya dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dilakukan melalui pelaksanaan tindakan karantina.

Untuk lebih meningkatkan pengawasan atas risiko masuk dan menyebarnya penyakit hewan dan OPTK maka output yang dihasilkan pada tahun 2014 adalah 6 (enam) Peraturan Menteri Pertanian, 5 (lima) Keputusan Menteri Pertanian.


31

Tabel 3.6 Peraturan perundang-undangan diterbitkan Periode 2010-2014 Peraturan Perundangundangan

bidang

karantina

pertanian

yang

2010

2011

2012

2013

2014

UU

-

-

-

-

-

PP

-

-

-

-

-

Perpres

-

-

-

-

-

Keppres

-

-

-

-

-

Inpres

-

-

-

-

-

Permentan

5

5

5

3

7

Kepmentan

2

3

3

5

5

Pada tahun 2014 telah dilaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi peraturan perundang-undangan bidang karantina pertanian. Kegiatan pemantauan dan evaluasi ini difokuskan pada Peraturan Menteri Nomor 34/Permentan/ OT.140/7/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Hewan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik Perorangan Atau Badan Hukum dapat dilaksanakan. Dari hasil kegiatan ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Pemantauan ini memperlihatkan bahwa kedua Peraturan Menteri ini sudah efektif, dengan tingkat efektifitas 60% untuk Paraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Hewan, dan 69,1% untuk Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi

Karantina

Tumbuhan

Milik

Perorangan

Atau

Badan

Hukum.

Berdasarkan pendapat dari Brugink di atas maka kedua Peraturan Menteri Pertanian dapat dikatakan efektif karena masyarakat maupun petugas yang menjadi sasaran dari aturan tersebut berperilaku mengacu kepada ketentuan yang ada dalam kedua aturan tersebut. 2. Mengenai tingkat efektifitas dari Peraturan Menteri tersebut yang hanya 60% dan 69,1% sangat erat kaitannya dengan penegakkan hukum dari aturan tersebut. Sehingga untuk meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan kedua Peraturan


32

Menteri ini maka harus diperhatikan faktor yang mempengaruhi penegakkan hukumnya, mulai dari faktor hukumnya, penegak hukumnya, masyarakat, fasilitas, maupun faktor budayanya. 3. Dari berbagai faktor penegakkan hukum tersebut yang faktor yang mengemuka dalam

penegakkan

hukum

Peraturan

Menteri

Nomor

34/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Hewan adalah faktor hukumnya yaitu terkait dengan persyaratan yang masih mengatur secara umum, kemudian adanya persyaratan yang pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan menjadi ketentuan dalam persyaratan. Kemudian faktor penegak hukum yaitu petugas yang melaksanakan penegakan dan membentuk aturan membiarkan penggunaan peristilahan yang tidak ada dalam Peraturan Menteri ini sehingga menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaannya. 4. Untuk Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/OT.140/ 12/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik Perorangan Atau Badan Hukum faktor penegakan hukum yang mengemuka dalam kaitannya dengan pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini adalah faktor hukum, dimana Pasal 11

menyatakan bahwa Instalasi karantina yang telah

ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dinyatakan instalasi karantina milik perorangan atau badan hukum dapat digunakan untuk pelayanan pihak lain apabila memenuhi persyaratan paling kurang untuk pelaksanaan tindakan karantina pemeriksaan, perlakuan, dan penahanan, hal ini perlu untuk dipertimbangkan kembali karena pada dasarnya penetapan instalasi karantina tumbuhan diberikan hanya untuk perorangan atau badan hukum yang memohonkannya dan untuk dipergunakan bagi kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan yang lain. 5. Selain itu juga Peraturan Menteri Pertanian 73/Permentan/OT.140/ 12/2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik Perorangan Atau Badan Hukum masih terhitung baru sehingga perlu proses internalisasi lebih lanjut sehingga dapat membudaya pada masyarakat penggunanya.


33

Sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi aparatur yang tugas fungsinya di bidang perancangan peraturan perundang-undangan lingkup Kementerian Pertanian, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2011

tentang

Pembentukan

Peraturan

Perundang-undangan Biro Hukum dan Informasi Publik telah melaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanian. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian yang membidangi penyusunan peraturan perundang-undangan.

3.3.2 Naskah Perjanjian yang dihasilkan. Sesuai Penetapan Kinerja Biro Hukum dan Informasi Publik tahun 2014, target pencapaian sasaran dari keluaran/output “Naskah Perjanjian Yang Dihasilkan” adalah 2 (dua) dokumen, dengan capaian indikator kinerja 100% (sangat berhasil). Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 100%, dapat disimpulkan bahwa Biro Hukum dan Informasi Publik dapat mempertahankan hasil capaian yang telah optimal. Capaian dari output/keluaran “Naskah Perjanjian Yang Dihasilkan” adalah sebagai berikut:

3.3.2.1 Naskah Perjanjian Bidang Pertanian Selama tahun 2014 Kementerian Pertanian telah banyak melakukan perjanjian dengan berbagai pihak baik dengan instansi pemerintah lain, Pemerintah Daerah, maupun pihak swasta. Perjanjian tersebut pada umumnya dilakukan dalam rangka pencapaian program pembangunan pertanian dan membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian. Dari kegiatan penyusunan perjanjian bidang pertanian selama tahun 2014 telah menghasilkan 78 (tujuh puluh delapan) naskah perjanjian.


34

Naskah perjanjian tersebut dapat diklasifikasi berdasarkan penandatanganannya sebagai berikut: No

Pejabat Penandatangan

Jumlah Perjanjian

1.

Menteri Pertanian

9 Perjanjian

2.

Pejabat Eselon I

56 Perjanjian

3.

Pejabat Eselon II

4 Perjanjian

4.

Pejabat Eselon III

9 Perjanjian

3.3.2.2 Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Bidang Pertanian Tujuan dilaksanakannya pertemuan Monitoring Perjanjian Bidang Pertanian ini adalah untuk membahas, mengumpulkan data, bahan dan/atau masukan dalam rangka melakukan Monitoring perjanjian bidang pertanian berdasarkan peraturan perundang-undangan, kebijakan bidang pertanian dan efektivitas pelaksanaan perjanjian. Dari monitoring yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2014 banyak disusun perjanjian kerjasama dan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Menteri Pertanian maupun Pimpinan Unit Kerja Eselon I dengan instansi pemerintah lainnya yang berfungsi untuk koordinasi dan mengakselerasi pencapaian program pemerintah. Namun demikian, masih terdapat kesepakatan bersama, nota kesepahaman maupun perjanjian kerjasama yang dibuat/ditandatangani oleh pejabat di UPT yang tidak diketahui/dilaporkan kepada Esolen I, atau masih kurangnya koordinasi antara Sekretariat Ditjen/Badan dengan Esellon II di lingkup masing-masing sehingga menyebabkan terputusnya informasi. Dari evaluasi yang dilaksanakan masih perlu sosialisasi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2014 tentang Pedoman

Penyusunan

Naskah

Perjanjian Lingkup Kementerian Pertanian, untuk menyamakan persepsi dalam penyusunan naskah perjanjian.


35

3.3.3 Bantuan Hukum yang dilaksanakan. Sesuai Penetapan Kinerja Biro Hukum dan Informasi Publik tahun 2014, target pencapaian sasaran dari keluaran/output “Bantuan Hukum Yang Dilaksanakan” adalah 3 (tiga) Laporan, dengan capaian indikator kinerja 100% (sangat berhasil). Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 100%, dapat disimpulkan bahwa Biro Hukum dan Informasi Publik dapat mempertahankan hasil capaian yang telah optimal. Capaian dari output/keluaran “Bantuan Hukum Yang Dilaksanakan” adalah sebagai berikut:

3.3.3.1 Laporan Pemberian Pertimbangan dan Bantuan Hukum Seperti kita ketahui Kementerian Pertanian sering dihadapkan pada permasalahan dalam rangka memberikan bantuan dan pelayanan hukum terhadap Instansi maupun Pejabat pada Kementerian Pertanian yaitu penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri, Perkara Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan permasalahan aset lingkup Kementerian Pertanian. Selain itu sebagai salah satu upaya pencarian alternatif penyelesaian permasalahan tersebut di atas, dilakukan penyusunan Jawaban, Duplik, Kesimpulan penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, pemberian pertimbangan hukum, dan rapat koordinasi Penyelesaian Aset yang bermasalah lingkup Kementerian Pertanian. Dalam rangka pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, biro hukum dan informasi publik pada tahun 2014 telah menyelesaikan 7 (tujuh) perkara perdata, 2 (dua) perkara Tata Usaha Negara, dan menyusun 2 (dua) pertimbangan hukum dalam penyusunan kebijakan yang dilaksanakan oleh Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.


36

Pemberian pertimbangan dan bantuan hukum tersebut adalah sebagai berikut : 1. Penanganan Perkara Perdata Nomor 396/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai alih status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III terletak di Jalan Tentara Pelajar Nomor 26D, 26E, dan 26G Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor; 2. Penanganan Perkara Perdata Nomor 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai permasalahan Pembatalan Kontrak Kerjasama Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket B Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Luar Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012 di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; 3. Penanganan Perkara Perdata Nomor 141/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai permasalahan Pembatalan Lelang Bantuan Langsung Pupuk (BLP) Paket A Dekomposer Padat dan Pupuk Hayati Padat (Pulau Jawa) Tahun Anggaran 2012 di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; 4. Penanganan Perkara Perdata Nomor 64/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai alih status rumah negara golongan II menjadi rumah negara golongan III terletak di Jl. Cimanggu Kecil, Blok CC No. 24 dan No. 30 Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor terhadap Kesepakatan Damai; 5. Penanganan Perkara Perdata Nomor 63/Pdt.G/2014/PN.PDG di Pengadilan Negeri Padang mengenai rumah dinas milik BPTP Sumatera Barat yang ditempati oleh Sdr. Ir. Herman Rafi’i terletak di Kantor Laboratorium Desiminasi No. C4, Jl. Khatib Sulaiman Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang; 6. Penanganan Perkara Perdata Nomor 26/Pdt.Plw/2006/PN.Dpk tanggal 1 April 2014 di Pengadilan Negeri Depok mengenai tanah seluas 4.671 m2 yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pakai No. 2/Bojong Pondok Terong yang diterbitkan tanggal 28 April 1986 sesuai gambar situasi No. 6262/1985 tanggal 30 Oktober 1985 tercatat atas nama Departemen Pertanian R.I cq. Badan


37

Penelitian dan Pengembangan Pertanian cq. Balai Penelitian Tanaman Pangan Bogor; 7. Penanganan Perkara Perdata Nomor 415/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta mengenai Selatan mengenai tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil sebesar Rp. 31.000.000.000,- (tiga puluh satu milyar rupiah) terkait dengan pemusnahan produk impor hortikultura tahun 2013; 8. Penanganan Perkara Tata Usaha Negara Nomor 08/G/2013/PTUN-PDG Jo. Nomor 55/B/2014/PT.TUN-MDN di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengenai sengketa Rumah Negara/Dinas yang diajukan oleh Ir. Husni Surya, MS, Dkk; 9. Penanganan Perkara Tata Usaha Negara Nomor 155/G/2014/PTUN-JKT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Keputusan Menteri Pertanian Nomor 645/Kpts/KP.610/ 5/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Victor Tambunan, NIP. 19720411 200212 1 001, Pangkat/Golongan Ruang Pengatur Muda

Tk. I (II/b);

10. Pemberian Pertimbangan Hukum Terhadap Penyelesaian Tanah Kebun Percobaan Citayam; dan 11. Pemberian Pertimbangan Hukum Penyelesaian Tanah Balai Penelitian Sayuran, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, Balai Besar Pelatihan Pertanian dan Balai Inseminasi Buatan Pertanian Lembang.

3.3.3.2 Laporan Pengujian Materiil Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanian di MK/MA Kementerian Pertanian sering dihadapkan pada permasalahan hukum khususnya pengujian materiil (judicial review dan constitutional review) peraturan perundangundangan bidang pertanian di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Suatu peraturan dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi maka untuk memastikan keabsahannya bisa dilakukan melalui pengujian oleh lembaga yudikatif. Pengujian merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan dan


38

daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan oleh eksekutif, legislatif maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku. Pengujian oleh hakim terhadap produk legislatif (legislative acts) dan eksekutif (executiveacts) adalah konsekuensi dari dianutnya prinsip ‘checks and balances’ berdasarkan doktrin pemisahan kekuasaan (separation of power). Karena itu kewenangan untuk melakukan pengujian undangundang itu melekat pada fungsi hakim sebagai subjeknya, bukan pada pejabat lain. Pada tahun 2014, Kementerian Pertanian yang diwakili oleh Biro Hukum dan Informasi Publik telah menyelesaikan 3 (tiga) perkara uji materiil sebagai berikut : 1. Penyusunan Jawaban Atas Pengujian Materiil Peraturan Menteri Pertanian Nomor


tentang

Pedoman

Perizinan

Usaha

Perkebunan register perkara Nomor 76 P/HUM/Th.2013; 2. Penyusunan Jawaban Atas Pengujian Materiil Peraturan Menteri Pertanian Nomor


tentang

Pedoman

Perizinan

Usaha

Perkebunan register perkara Nomor 46 P/HUM/2014; dan 3. Penyusunan Keterangan Pemerintah Atas Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura register perkara Nomor 20/PUU-XII/2013.

3.3.3.3 Laporan Sosialisasi Bantuan Hukum Sosialisasi Tata Cara Beracara di Pengadilan Lingkup Kementerian Pertanian ini merupakan kegiatan yang sangat penting bagi para pejabat struktural, pejabat fungsional maupun pegawai Lingkup Kementerian Pertanian, karena setiap pejabat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus mengetahui, memahami serta mampu menerapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan. Kekeliruan atau kelalaian dalam

menerapkan

peraturan

perundang-undangan

dapat

mengakibatkan

konsekuensi hukum. Artinya akan terjadi indikasi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat sebagai penanggung jawab. Melihat permasalahan tersebut perlu adanya perhatian khusus agar para pejabat mendapatkan pemahaman dalam


39

rangka menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di lingkup Kementerian Pertanian. Pada tahun 2014, Biro Hukum dan Informasi Publik telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Tata Cara Beracara di Pengadilan Lingkup Kementerian Pertanian hari tanggal 2 s.d. 4 Oktober 2014 bertempat di Padjadjaran Suites, Jl. Raya Pajajaran No. 17, Bogor yang materinya antara lain Hukum Pertanian, Permasalahan dan Penyelesaian Kebijakan Pemerintah di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Tata Usaha Negara, Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Mengamankan Aset Negara (BMN), Permasalahan dan Penyelesaian Perdata Lingkup Pemerintah, dan Permasalahan Hukum Lingkup Kementerian Pertanian dan dihadiri oleh peserta dari perwakilan unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

3.3.4 Laporan Kegiatan dan Pembinaan Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan komitmen, keteladanan, profesionalisme, integritas dan disiplin pegawai Biro Hukum dan Informasi Publik. Sesuai Penetapan Kinerja Biro Hukum dan Informasi Publik tahun 2014, target pencapaian sasaran dari keluaran/output “Laporan Kegiatan dan Pembinaan” adalah 1 (satu) laporan, dengan capaian indikator kinerja 100% (sangat berhasil). Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 100%, dapat disimpulkan bahwa Biro Hukum dan Informasi Publik dapat mempertahankan hasil capaian yang telah optimal. Capaian dari output/keluaran “Laporan Kegiatan dan Pembinaan” adalah sebagai berikut Kegiatan Pembinaan Mental Karakter Pegawai Yang dilaksanakan pada tanggal 21 – 23 Agustus 2014 berlokasi di Hotel Panorama Lembang – Jawa Barat. Peserta dari kegiatan ini adalah seluruh pegawai di Biro Hukum dan Informasi Publik. Tujuan Pembinaan Mental dan Karakter adalah: 1. meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan pemahaman SDM terhadap tugas dan fungsi sebagai Pegawai Negeri Sipil; 2. menambah semangat dan motivasi dalam mencapai visi dan misi organisasi; 3. sebagai wadah komunikasi untuk membahas dan memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.


40

3.3.5 Layanan Informasi Publik Bidang Pertanian. Sesuai Penetapan Kinerja Biro Hukum dan Informasi Publik tahun 2014, target pencapaian sasaran dari keluaran/output “Layanan Informasi Publik Bidang Pertanian” adalah 85%, dengan capaian indikator kinerja 100% (sangat berhasil). Jika dibandingkan dengan tahun 2013 dengan target 58% dan capaian sebesar 100%, dapat disimpulkan bahwa Biro Hukum dan Informasi Publik dapat mempertahankan hasil capaian yang telah optimal. Capaian dari output/keluaran “Layanan Informasi Publik Bidang Pertanian” adalah sebagai berikut:

3.3.5.1 Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008, maka Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan seperti strategi dan rahasia bisnis, informasi rahasia negara, informasi intelijen dan informasi yang bersifat pribadi. Badan Publik juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah melalui mekanisme yang pelayanan informasi publik yang berlaku. Dalam menyiapkan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat di Kementerian Pertanian, maka perlu upaya menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik. Kementerian Pertanian telah menindaklanjuti amanah tersebut dengan melakukan restrukturisasi organisasi unit kerja dengan menetapkan kegiatan Pembinaan Hukum dan Pengelolaan Informasi Publik dibidang Pertanian, dengan indikator kinerja kegiatannya berupa Pengelolaan Layanan Informasi Publik Bidang Pertanian. Pelaksanaan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik dilakukan melalui penyediaan literatur pendukung Informasi Publik, penyediaan Daftar Informasi Publik yang Dikuasai, FGD dan pertemuan untuk Forum Komunikasi PPID, Rapat Kerja


41

PPID, Bimbingan Teknis Layanan Informasi Publik, penilaian Keterbukaan Informasi Publik

Kementan

ditetapkan

melalui

Keputusan

Menteri

Pertanian

Nomor

1203/Kpts/OT.140/11/2014 tentang Penilaian Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian. Hasil evaluasi berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat untuk Periode I ( bulan Januari s.d Juni 2014) sebesar 91,41 dengan 2 responden, sedang untuk Periode II (bulan Juli s.d Desember 2014) sebesar 82,7 dengan 27 responden. Rendahnya responden disebabkan telah dikembangkan sistem layanan online dan tersedianya berbagai saluran layanan, sehingga pemohon informasi tidak harus datang ke desk counter layanan informasi publik. Berdasarkan Panduan

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Untuk

Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Pada Kementerian Pertanian,nilai pelayanan informasi publik untuk Tahun 2014 sebesar 89. Prioritas peningkatan layanan berdasarkan hasil pengolahan IKM diatas adalah sebagai berikut : a. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan; b. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya; c. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan; Sebagai bentuk dukungan implementasi Keterbukaan Informasi Publik, upaya Kementerian

Pertanian

dalam

mengimplementasikan

komitmen

mewujudkan

penyelenggaraan badan publik yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka Komisi Informasi Pusat menganugerahi Kementerian Pertanian peringkat kelima dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik 2014. Pada Tahun 2011, Kementerian Pertanian Peringkat ke 7,


42

Tahun 2012 Peringkat ke 16, dan Tahun 2013 tidak masuk nominasi dalam penerima penghargaan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik.

Gambar 1.

Sertifikat dari Komisi Informasi Pusat menunjukkan Kementerian Pertanian meraih peringkat kelima Keterbukaan Informasi Publik untuk Kategori Kementerian

3.3.5.2 Informasi Publik Melalui Multimedia Dalam pasal 7 UU KIP menuntut Badan Publik membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien, sehingga layanan informasi dapat diakses dengan cepat, mudah dan murah. Disisi lain, pasal 22 UU KIP memberikan batasan waktu sepuluh hari kerja dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja kepada Badan Publik melalui PPID untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon Informasi Publik. Selain kewajiban melayani permohonan Informasi Publik, PPID juga diwajibkan untuk mengumumkan rekapitulasi layanan Informasi Publik dan melaporkannya kepada


43

pimpinan Kementerian/Lembaga dan ditembuskan kepada Komisi Informasi Pusat paling lambat bulan ketiga setiap tahunnya. Pengelolaan layanan Informasi Publik yang dilakukan secara offline menyulitkan PPID dalam melakukan rekapitulasi layanan informasi publik, khususnya di Kementan yang memiliki 257 PPID, baik PPID Pelaksana Eselon I, PPID Pelaksana UPT dan PPID Pembantu Pelaksana. Untuk dapat memenuhi ketentuan peraturan perundangan tersebut, Kementan pada telah diinisiasi pengembangan empat sistem informasi publik berbasis web (online), yaitu, (i) Sistem Informasi Database Dokumen Informasi Publik atau SIDADO; (ii) Sistem Informasi Pelayanan Permohonan Informasi Publik atau SILAYAN; (iii) Sistem Informasi Pengajuan Keberatan Permohonan Informasi Publik atau SIBERAT; dan (iv) Sistem Informasi Rekapitulasi Informasi Publik atau SIREKAP. Pengembangan aplikasi pendukung sistem informasi publik berbasis web oleh PPID Utama tersebut awalnya ditujukan untuk membantu para PPID lingkup Kementerian Pertanian dalam mengelola layanan informasi publik di instansi masing-masing kepada masyarakat secara aman, cepat, dan akurat. Pada 2013 diperluas lagi pemanfaatannya menjadi aplikasi yang dapat diakses langsung oleh masyarakat dengan pembatasan tertentu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Keempat aplikasi tersebut terintegrasi dengan portal PPID yang dapat diakses melalui alamat http://ppid.pertanian.go.id dan disebut dengan SILAYAN Online. SILAYAN Online merupakan transformasi mekanisme layanan permohonan informasi publik, dan pengajuan keberatan seperti tertuang dalam UU KIP dari bentuk form manual kedalam bentuk online dengan menghilangkan sekat ruang dan waktu, serta mempercepat pelaporan rekapitulasi layanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan Peraturan Komisi Informasi (PerKI). SILAYAN Online dilengkapi pula menu eDokumen dimana masyarakat dapat melakukan penelusuran dokumen informasi publik sebelum melakukan permohonan informasi publik kepada PPID. Konten eDokumen tersebut berasal dari SIDADO. Dengan kata lain SILAYAN Online dapat disebut sebagai One Stop Services for Publik Information.


44

Gambar 2.

eForm untuk pengajuan permohonan informasi publik merupakan salah satu transformasi dari bentuk form manual (formulir 2) menjadi bentuk elektronis/online

Pada tahun 2014, penyempurnaan aplikasi pendukung sistem informasi publik ini lebih ditekankan pada aplikasi SILAYAN dan SIDADO. Kriteria yang menjadi standar mutu dalam program pengembangan untuk peningkatan bagi aplikasi pendukung sistem informasi publik adalah (i) Sistem Upgrade; yaitu menambah fungsi, memperbaharui sistem yang ada, serta melakukan testing stabilitas untuk aplikasi pendukung sistem informasi publik; (ii) Disain dan Transformasi Interface; yaitu desain dan setting antarmuka (interface) yang dapat diperbaharui dan diubah sesuai keinginan pengguna; dan (iii) multisite PPID, dimana PPID mendapat satu akun SILAYAN Online untuk dikelola oleh PPID yang bersangkutan. Penyempurnaan tersebut berdasarkan masukan dari PPID Pelaksana maupun Pembantu Pelaksana. Setelah penyempurnaan aplikasi tersebut, dilakukan uji coba penerapannya ke beberapa PPID Pelaksana Eselon I dan UPT dengan datang langsung ke lokasi, maupun mengadakan Bimbingan Teknis Aplikasi Pendukung Sistem Informasi Publik yang diadakan sebanyak dua kali dengan jumlah peserta masing-masing bimtek sebanyak 30 orang. Peserta bimtek berasal dari beberapa PPID Pelaksana UPT dan PPID Pembantu Pelaksana lingkup Kementan. Pada saat bimtek, selain uji coba penggunaan

SILAYAN

Kementerian

Pekerjaan

Online Umum

juga

dilakukan

(pada

bimtek

sharing pertama)


knowledge dan

dengan

Kementerian

45

Perindustrian (pada bimtek kedua) yang dinilai berhasil dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik dengan memanfaatkan TIK. Hasil dari uji coba tersebut adalah bahwa aplikasi tersebut telah stabil dan siap untuk diimplementasikan penuh di PPID lingkup Kementan. Namun demikian pengelola SILAYAN Online yang diikutsertakan dalam uji coba merasa masih perlu memperdalam penggunaan aplikasi tersebut karena belum terbiasa. Permasalahan yang berpotensi timbul di daerah adalah koneksi internet di masing-masing UPT, khususnya yang diluar Jawa, dimana akses internet di daerah tersebut belum bagus. Selain itu, pengelola SILAYAN Online/PPID mengusulkan untuk dibuatkan panduan pemakaian SILAYAN Online dalam bentuk elektronis/multimedia. Pada tahun 2014, aplikasi SILAYAN Online diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Unit Pelayanan Publik yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), sebagai satu dari 18 usulan inovasi dari Kementerian Pertanian. Pada kompetisi tersebut, dari 515 usulan inovasi dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kota/Kabupaten), SILAYAN Online meraih Top 99 Inovasi Layanan Publik. Implementasi keterbukaan informasi publik di Kementan tidak hanya dari sisi pengelolaan dokumennya saja, tetapi juga dalam menyajikan dokumen kepada publik. Sesuai dengan arahan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dan Komisi Informasi Publik bahwa informasi publik harus juga memanfaatkan media website. Untuk itu, pada tahun 2014, Bagian Pengelolaan Informasi Publik mendorong redesain website resmi Kementan untuk menjadi lebih terbuka sesuai dengan UU KIP. Konsekuensinya adalah Portal PPID harus melakukan penyesuaian mengikuti perubahan pada website resmi Kementan, dimana sebagian besar menu-menu terkait Pasal 9, 10 dan 11 UU KIP yang tadinya ada di Portal PPID diakomodasi di website resmi Kementan. Pada pertengahan 2014, portal PPID lebih difokuskan pada pengelolaan layanan informasi publiknya. Untuk itu telah dilakukan redesain tampilan Portal PPID dan penyesuaian pemrogramannya.


46

Tampilan Portal PPID lama

Tampilan Portal PPID baru

Gambar 3.

Transformasi interface portal PPID dari yang lama (sebelah kiri) menjadi yang baru (sebelah kanan)

Untuk memaksimalkan fungsi database SIDADO, pada tahu 2014 telah dilakukan redesain antarmuka sistem perpustakaan digital dan mengembangkan Sistem Modul API Hub untuk Pemerintahan Terbuka (SiMAPTA) sebagai media integrasi database yang ada di lingkup Kementan. Sebagai pilot project, dilakukan integrasi dengan repository Pusat Perpustakan dan Penyebaran Teknologi Pertanian Bogor. Dengan diimplementasikannya SiMAPTA tersebut, maka kedepan pengelola informasi dan dokumentasi tidak perlu meng-entry ulang dokumen yang telah disimpan dalam database masing-masing, cukup melakukan integrasi database maka dokumen sudah dapat diakses oleh publik dengan pembatasan yang telah ditetapkan. Dalam penyediaan dokumen informasi publik yang mudah, cepat dan akurat untuk diakses oleh masyarakat, telah dilakukan alih media dokumen informasi publik sebanyak ± 10.000.000 halaman dan di-entry kedalam database SIDADO. Masyarakat dapat mengaksesnya melalui menu eDokumen dalam Portal PPID. Beberapa informasi dalam eDokumen tersebut dapat diunduh, khususnya informasi publik yang berklasifikasi Informasi Publik yang Diumumkan Secara Berkala.


47

Adapun untuk menyebarluaskan tata cara dan perundangan keterbukaan informasi publik, telah dilaksanakan pembuatan leaflet dan penyediaan CD Interaktif Peraturan Perundangan bidang Informasi Publik. Media informasi tersebut dibagikan pada saat kegiatan yang diikuti oleh Bagian Pengelolaan Informasi Publik dan/atau Biro Hukum dan Informasi Publik, antara lain pameran pembangunan pertanian, temu koordinasi, rapat kerja, kunjungan pembinaan/koordinasi ke UK/UPT, dan tamu yang berkunjung ke PPID Utama Kementerian Pertanian.

3.3.5.3 Pelaksanaan Pameran dan Peragaan Selama tahun 2014, Kementerian Pertanian mendapat undangan permintaan mengikuti pameran sebanyak 29 kali. Namun demikian karena keterbatasan anggaran, waktu dan petugas maka selama tahun 2014 hanya ikut berpartisipasi pada 15 kegiatan pameran, antara lain : Pameran Agrinex Expo 2014 di JCC – Jakarta, Pameran Perubahan Iklim 2014, di JCC – Jakarta, Pameran Pekan Lingkungan Indonesia, Pameran HARGANAS (Hari Keluarga Nasional) di Surabaya Jatim, Pameran PENAS XIV Tahun 2014 di Malang, Jawa Timur, Pameran Internasional The 12th Konya Agriculture Fair 2014, Pameran Pekan Informasi Nasional di Padang, Sumatera Barat, Pameran Pengelolaan Perbatasan Negara di TMII, Jakarta, Pameran WTP di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Pameran Hari Pangan Sedunia di Makassar, Sulawesi Selatan, Pameran Bakohumas di Bandung, Pameran Pekan Antikorupsi di Yogyakarta, dukungan pameran unjuk kinerja keterbukaan Informasi Publik di Auditorium Kementerian Pertanian, dan dukungan pameran pendidikan pertanian dalam rangka Wisuda Sekolah Tinggi Pertanian di Auditorium Kementerian Pertanian. Secara

umum,

kegiatan

pelaksanaan

pameran

sudah

kualitasnya, namun demikian masih terus ditingkatkan

semakin

meningkat

untuk melengkapi

konten/materi pameran sesuai dengan tema. Hal ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun konten yang sesuai. Namun demikian untuk tahun 2014, dari kegiatan pameran telah mendapatkan

beberapa penghargaan,

diantaranya :


48

a. Juara II Stand Terbaik pada Pameran PLI (Pekan Lingkungan Indonesia) 2014, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2014. b. Juara Favorit I pada Pameran PENAS 2014. c. Juara II Stand Terbaik pada Pameran GKPM (Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat). d. Juara I Stand Terbaik pada Pameran Pengelolaan Perbatasan Negara (Gambar 4.). e. Stand Terfavorit I pada Pameran Pekan Anti Korupsi memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang diadakan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Gambar 4.

Stand Kementerian Pertanian pada Pameran Pengelolaan Perbatasan Negara di Taman Mini Indonesia Indah (TMII)

Sementara itu, menurut Undang-undang Perpustakaan pada Bab I pasal 1 menyatakan Perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan.


49

Perpustakaan Sekretariat Jenderal yang dikelola oleh Bagian Pengelolaan Informasi Publik operasionalisasinya belum optimal, yang secara umum hanya menyediakan informasi

terbatas.

Namun

demikian

secara

keseluruhan

untuk

informasi

pembangunan pertanian dan lainnya yang lebih lengkap untuk tingkat Kementerian Pertanian berada di unit kerja Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian (PUSTAKA) di Bogor yang secara tugas pokok dan fungsi berada dalam tanggung jawab dan koordinasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Dukungan pameran, peragaan sebagai media dalam penyampaian informasi ke masyarakat termasuk media perpustakaan baik konvensional maupun digital. Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik tersebut juga termasuk dukungan Pusat Informasi Agribisnis untuk sarana dan prasarana pendukung terkait dengan layanan yang

dilaksanakan

untuk

masyarakat

antara

lain

permohonan

informasi

publik/agribisnis, perpustakaan, dan pemeran/peragaan serta penggunaan Gedung Pusat Informasi Agribisnis.

3.3.5.4 Dukungan Pengelolaan Pusat Informasi Agrbisnis (PIA) Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4608/Permentan/OT.160/8/2013 tanggal 23 Agustus 2013 telah ditetapkan susunan

Pengelola Pusat Informasi

Agribisnis. Tim pengelola ini bertugas melaksanakan optimalisasi fungsi Gedung PIA sebagai tempat untuk melakukan berbagai jenis kegiatan penyebarluasan informasi. Gedung PIA merupakan

bangunan yang bertujuan untuk dapat dimanfaatkan

masyarakat/ publik. Gedung PIA adalah sebuah gedung Pusat Informasi Agribisnis yang letaknya di lingkungan perkantoran Kementerian Pertanian di Ragunan Jakarta. Gedung ini merupakan pusat promosi produk pertanian Indonesia, dan juga menjadi sarana edukasi serta rekreasi bagi generasi muda. Terdapat tiga kegiatan utama yang diharapkan dapat berlangsung secara kesinambungan di dalam gedung PIA ini, yaitu: 1) kegiatan yang bersifat pembelajaran (edukasi), yaitu tersedianya informasi yang mendukung dalam mengedukasi masyarakat umum, khususnya di bidang pertanian, koleksi tanaman di


50

area luar gedung (outdoor) dan beberapa program multimedia yang menggambarkan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian; 2) kegiatan layanan informasi tentang pelaksanaan program

pembangunan

pertanian

secara

menyeluruh,

diharapkan mampu memberikan gambaran iklim investasi yang kondusif dan prospektif, sehingga dapat memberikan semangat kepada pemangku kepentingan untuk meningkatkan investasinya di sektor pertanian; serta 3) kegiatan yang bersifatnya rekreatif, yaitu dengan tersedianya berbagai peragaan baik dalam bentuk pameran atau display, maupun kegiatan yang telah dikemas dalam bentuk program multimedia . Dukungan Pengelolaan Pusat Informasi Agribisnis melalui penyediaan merchandise PIA, penyediaan dan pengelolaan Taman Indoor Gedung PIA dan penyiapan kelengkapan peralatan multimedia dan fasilitas pendukung, untuk pertemuan di Gedung PIA serta penyediaan konten counter layanan informasi berupa leaflet, brosur dll. Secara umum pemanfaatan Gedung PIA masih belum optimal sesuai sasaran yang ditetapkan. Hal ini karena belum semua ruangan dapat dimanfaatkan dengan baik terkait kondisi fisik dan aspek administrasi pendukung.

3.3.6 Kompendium Hukum, Himpunan Peraturan Menteri, dan Penempatan dalam berita Negara. Sesuai Penetapan Kinerja Biro Hukum dan Informasi Publik tahun 2014, target pencapaian sasaran dari keluaran/output “Kompendium hukum, Himpunan Peraturan Menteri, dan Penempatan dalam berita Negara” adalah 5 (lima) Laporan, dengan capaian indikator kinerja 100% (sangat berhasil). Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 100%, dapat disimpulkan bahwa Biro Hukum dan Informasi Publik dapat mempertahankan hasil capaian yang telah optimal. Capaian dari output/keluaran

“Kompendium

Hukum,

Himpunan

Peraturan

Menteri,

dan

Penempatan dalam berita Negara” adalah sebagai berikut:


51

3.3.6.1 Penyusunan Kompendium Hukum Bidang Pertanian Sebagai upaya mempermudah dalam penemuan kembali peraturan perundangundangan dan sebagai sarana penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang pertanian, Kementerian Pertanian khususnya Biro Hukum dan Informasi Publik telah menerbitkan Kompendium hukum bidang pertanian. Kompendium ini berisi peraturan perundang-undangan bidang pertanian dari tingkat Undang-Undang sampai dengan peraturan menteri sebagai pelaksananya. Pada tahun 2014, kompendium yang dihasilkan sebagai berikut: a. Kompendium/Kodifikasi Hukum bidang Rekomendasi/Perizinan Pertanian, yang berisi produk hukum atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perizinan lingkup pertanian dari tingkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah sampai dengan Peraturan Menteri. b. Kompendium/Kodifikasi Hukum bidang Tanaman Pangan yang memuat peraturan perundang-undangan bidang Tanaman Pangan dari tingkat UndangUndang sampai dengan peraturan tingkat menteri; c. Kompendium/Kodifikasi Hukum bidang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan yang memuat kumpulan produk hukum atau Undang-undang, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Pertanian. d. Kompendium/Kodifikasi Hukum bidang Hukum Pertanian yang berisi kumpulan Undang-Undang yang berkaitan dengan sektor pertanian; Kompendium tersebut telah disebarluaskan ke unit jaringan di pusat maupun daerah.

3.3.6.2 Penerbitan Himpunan Peraturan Menteri Pertanian Himpunan Peraturan Menteri Pertanian tahun, yang terdiri dari dua bagian yaitu : a. Himpunan Peraturan/Keputusan Menteri Tahun 2014 bagian pertama terdiri dua seri A dan seri B, keduanya memuat teks Peraturan Menteri Pertanian yang dipilih berdasarkan pertimbangan atas manfaat dan relevansinya.


52

b. Himpunan Peraturan/Keputusan Menteri Pertanian, bagian kedua berupa buku yang berisi daftar semua peraturan/keputusan menteri pertanian yang disusun dengan sistem Katalog berikut indeks/subyeknya.

3.3.6.3 Penempatan Peraturan Menteri dalam Berita Negara Sebagai amanat Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangundangan, khususnya BAB VI dan untuk memenuhi asas publisitas suatu peraturan perundang-undangan,

pada

tahun

2014

Kementerian

Pertanian

telah

mengundangkan 64 (enam puluh empat) Peraturan Menteri Pertanian ke dalam Berita Negara.

3.3.6.4 Penyusunan Informasi Hukum Bidang Pertanian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi hukum bidang pertanian dan sebagai amanat Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 179, Biro hukum dan Informasi Publik Kementerian Pertanian menerbitkan Informasi Hukum Bidang Pertanian. Informasi hukum bidang pertanian tersebut dibuat 2 (dua) edisi setiap bulannya dari bulan januari sampai dengan desember dan disebarkan pada unit jaringan di unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.


53

3.3.6.5 Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dalam rangka mewujudkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sesuai dengan amanat Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum lingkup Kementerian Pertanian, Biro hukum dan Informasi Publik telah melaksanakan pengembangan dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Dokumentasi Hukum. Upaya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang dilakukan antara lain : 1. Pemenuhan koleksi hukum bidang pertanian melalui pembelian buku dan literatur hukum; 2. Pembuatan aplikasi dokumentasi dan informasi hukum; dan 3. Inventarisasi peraturan perundang-undangan bidang pertanian.

3.3.7 Prasarana dan Sarana Pendukung di Biro Hukum dan Informasi Publik Sesuai Penetapan Kinerja Biro Hukum dan Informasi Publik tahun 2014, target pencapaian sasaran dari kegiatan “Prasarana dan Sarana Pendukung di Biro Hukum dan Informasi Publik” adalah 100%, dengan capaian indikator kinerja 100% (sangat berhasil). Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 100%, dapat disimpulkan bahwa Biro Hukum dan Informasi Publik dapat mempertahankan hasil capaian yang telah optimal. Capaian dari output/keluaran “Prasarana dan Sarana Pendukung di Biro Hukum dan Informasi Publik” adalah sebagai berikut:

3.3.7.1 Pengelolaan Ketatausahaan Biro Kegiatan

Pengelolaan

pelaksanaan

pemenuhan

Ketatausahaan kebutuhan

merupakan

kegiatan

operasional perkantoran

fasilitasi yang

dan

meliputi

pelayanan surat menyurat, fasilitasi pimpinan, kepegawaian, penyusunan laporan keuangan, SAI, SIMAK BMN dan SIMONEV. Pada tahun 2014 kegiatan pengelolaan ketatausahaan yang berhasil dilaksanakan yaitu : -

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI);


54

-

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

-

Pelaksanaan Forum Komunikasi Hukum dan Informasi Publik;

-

Koordinasi Kepegawaian;

-

Penyusunan Laporan Keuangan, SAI, SIMAK BMN dan SIMONEV

3.3.7.2 Perencanaan dan Pengelolaan Angaran Kegiatan Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran meliputi Penyusunan Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKAK/L), dan Laporan Keuangan Biro. Pada tahun 2014, kegiatan yang yang berhasil dilaksanakan yaitu: - Penyusunan Pedum Pengelololaan Administrasi dan Anggaran - Penyusunan RKAKL Tahun 2015

3.3.8 Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan pengadaan belanja modal yang dilakukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan biro agar lebih efisien dan efektif sesuai dengan perkembangan organisasi dan teknologi. Pada tahun 2014, pengadaan belanja modal yang berhasil dilaksanakan meliputi:

3.3.8.1 Kendaraan Bermotor : - Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-2 : 3 unit

3.3.8.2 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi : - Hard Disk External : 15 Unit - Portable Wireless PA Amplifier : 1 unit


55

3.3.8.3 Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran : - Kursi Pegawai : 40 unit - Filling Cabinet : 5 Unit - Lemari Kayu Satu Muka : 10 unit

3.4

Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2014 alokasi anggaran untuk Biro Hukum dan Informasi Publik sebesar Rp.12.501.616.000,-. Realisasi anggaran sampai dengan posisi 31 Desember 2014 sebesar Rp. 10.637.027.000,- (85,09%). Rincian realisasi anggaran dapat dilihat pada lampiran 3.


56

BAB IV PENUTUP

Pembinaan Hukum dan Informasi Publik merupakan fungsi yang strategis dalam upaya mendukung terwujudnya manajemen pembangunan pertanian modern dan guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian secara efektif dan efisien. Oleh karena itu perlu dilakukan secara berkesinambungan dan komitmen yang kuat serta pemahaman yang sama terhadap peran, tugas dan fungsi unit Hukum dan Informasi Publik dari level top manager sampai dengan lower manager.

Biro Hukum dan Informasi Publik dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis yang terjadi terutama pelaksanaan otonomi daerah, telah berupaya melakukan pembenahan terhadap manajemen pembangunan pertanian, antara lain meliputi kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pertanian yang sesuai dengan peraturan pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemberian pelayanan bantuan hukum dan penyusunan naskah perjanjian, pengelolaan informasi publik sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemberian motivasi kerja kepada unit kerja, serta pemberian aksestensi terhadap pelaksanaan otonomi daerah bidang pertanian.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2014 secara keseluruhan telah dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Hukum dan Informasi Publik, dan telah selaras dengan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan yang menonjol dalam tahun pelaporan ini antara lain penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pertanian, penyusunan perjanjian dan pemberian layanan bantuan hukum serta pengelolaan informasi publik bidang pertanian.


57

Dari hasil evaluasi kinerja baik kegiatan maupun program yang dilakukan diketahui capaian kinerja Biro Hukum dan Informasi Publik mencapai 100% yang artinya sangat baik. Kegiatan-kegiatan Biro Hukum dan Informasi Publik lebih banyak bersifat non fisik (penyusunan peraturan perudang-undangan, analisa hukum, layanan bantuan hukum dan penyusunan perjanjian serta pengelolaan informasi publik). Selain itu terdapat kegiatan yang masih memerlukan proses tindak lanjut agar output kegiatan tersebut dapat bermanfaat, seperti misalnya sosialisasi, monitoring dan evaluasi baik kedalam maupun keluar.

Disadari bahwa berbagai kelemahan pelaksanaan masih terjadi sehingga targettarget yang yang telah dicapai belum maksimal. Selain itu beberapa kegiatan tidak serta merta menghasilkan outcome yang kemudian akan memberikan indikasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Diperlukan usaha yang terus menerus dan berkesinambungan untuk menghasilkan suatu bentuk perwujudan sasaran yang akhirnya bermuara pada pencapaian tujuan, misi, dan visi Biro Hukum dan Informasi Publik.


58

LAMPIRAN


59

Lampiran. 1 Struktur Organisasi Biro Hukum dan Informasi Publik

BIRO HUKUM DAN INFORMASI PUBLIK

BAGIAN PERUNDANGUNDANGAN I

BAGIAN PERUNDANGUNDANGAN II

BAGIAN PERJANJIAN DAN BANTUAN HUKUM

BAGIAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

SUBBAGIAN PERUNDANGUNDANGAN IA

SUBBAGIAN PERUNDANGUNDANGAN IIA

SUBBAGIAN PERJANJIAN

SUBBAGIAN PELAYANAN INFORMASI

SUBBAGIAN PERUNDANGUNDANGAN IB

SUBBAGIAN PERUNDANGUNDANGAN IIB

SUBBAGIAN PERTIMBANGAN DAN BANTUAN HUKUM

SUBBAGIAN PAMERAN DAN PERAGAAN

SUBBAGIAN PERUNDANGUNDANGAN IC

SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

SUBBAGIAN TATA USAHA BIRO

SUBBAGIAN MULTIMEDIA


60

Lampiran. 2


61

Lampiran. 3 Realisasi Anggaran Biro Hukum dan informasi Publik Tahun 2014 NO

KEGIATAN

1.

Dokumen Perundangan Bidang Tanaman, Ternak, Kesehatan Hewan, Karantina Pertanian, Dan Sumberdaya Sarana Prasarana

2.

Naskah Perjanjian yang Dihasilkan

3.

Bantuan Hukum yang Dilaksanakan

OUTPUT KINERJA

VOL

1. Dokumen Perundangan Bidang Tanaman 2. Dokumen Perundangan Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Penyuluhan dan Pengembangan SDM 3. Dokumen Perundangan Bidang Sumberdaya, Sarana Prasarana, Penelitian 4. Dokumen Perundangan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 5. Dokumen Perundangan Bidang Karantina Pertanian 1. Naskah Perjanjian Bidang Pertanian 2. Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Bidang Pertanian 1. Laporan Pemberian Pertimbangan dan Bantuan Hukum 2. Laporan Pengujian Materiil Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanian di MA dan MK 3. Laporan Sosialisasi Bantuan Hukum

5 Dok

3.192.820

2.580.932 (80,84 %)

2 Dok

659.310

605.656 (91,86 %)

53.654

3 Lap

989.025

847.092 (85,65 %)

141.933


62

RESLISASI (Rp. 000)

SISA PAGU (Rp. 000) 611.888

PAGU (Rp. 000)

NO

KEGIATAN

4.

Kegiatan dan Pembinaan

5.

Layanan Informasi Publik Bidang Pertanian

6.

Kompendium Hukum, Peraturan Menteri, dan Penempatan Dalam Berita Negara BN

7.

Prasarana dan Sarana Pendukung di Biro Hukum dan Informasi Publik

8.

Layanan Perkantoran

OUTPUT KINERJA

VOL

Laporan Pembinaan Mental dan Karakter Pegawai 1. Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik 2. Informasi Publik Melalui Multimedia 3. Pelaksanaan Pameran dan Peragaan 4. Dukungan Pengelolaan Pusat Agribisnis (PIA) 1. Laporan Penyusunan Kompendium Hukum Bidang Pertanian 2. Laporan Penerbitan Himpunan Peraturan Menteri Pertanian 3. Laporan Penempatan Peraturan Menteri dalam Berita Negara (BN) 4. Laporan Penyusunan Informasi Hukum Bidang Pertanian 5. Laporan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 1. Terlaksananya Pengelolaan Ketatausahaan Biro 2. Terlaksananya Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran 1. Terlaksananya Layanan Operasional Perkantoran

1 Lap


58 Persen

5 Lap

100 Persen

12 Bulan Layanan

63

PAGU (Rp. 000) 313.480 3.127.493

RESLISASI (Rp. 000) 301.418 (96,15 %) 2.964.854 (94,80 %)

SISA PAGU (Rp. 000) 12.061 162.639

807.230

714.109 (88,46 %)

93.121

1.724.618

1.272.388 (73,78 %)

452.230

820.040

592.911 (73,30 %)

227.129

NO

KEGIATAN

9.

Kendaraan Bermotor

10.

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

11.

PAGU (Rp. 000)

OUTPUT KINERJA

VOL

1. Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 1. Alat Pengolah Data 2. Alat Studio dan Komunikasi 1. Pengadaan Kursi Pegawai 2. Filling Cabinet 3. Lemari Kayu Satu Muka

3 Unit

675.100

16 Unit

47.500

55 Unit

145.000

Jumlah


12.501.616

64

RESLISASI (Rp. 000) 626.636 (92,82 %) 40.625 (85,53 %) 90.400 (62,34 %)

SISA PAGU (Rp. 000) 48.563 6.875 54.600

10.637.027 1.864.589 (85,09 %)

Lampiran. 4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun 2014

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Meningkatnya kualitas penyusunan dan pengelolaan produk hukum dan perundang-undangan, pelayanan bantuan hukum, dan informasi publik bidang pertanian

1. Dokumen Perundangan Bidang Tanaman, Ternak, Kesehatan Hewan, Karantina Pertanian, dan Sumberdaya Sarana Prasarana

5 Dokumen

a. Dokumen perundangan bidang tanaman

1 Dokumen

b. Dokumen perundangan bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Penyuluhan dan Pengembangan SDM

1 Dokumen

c. Dokumen Perundangan Bidang Sumberdaya, Sarana Prasarana dan Penelitian

1 Dokumen

d. Dokumen Perundangan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

1 Dokumen

e. Dokumen Perundangan Bidang Karantina Pertanian

1 Dokumen

2. Naskah Perjanjian Yang Dihasilkan

2 Dokumen

a. Naskah Perjanjian bidang Pertanian

1 Dokumen

b. Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Bidang Pertanian

1 Dokumen

3. Bantuan Hukum Yang Dilaksanakan

3 Laporan

a. Laporan Pemberian Pertimbangan dan Bantuan Hukum

1 Laporan

b. Laporan Pengujian Meteriil Peraturan Perundang-undangan

1 Laporan


65

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Bidang Pertanian di MK/MA c. Laporan Sosialisasi Bantuan Hukum

1 Laporan

4. Laporan Kegiatan dan Pembinaan

1 Laporan

5. Layanan Informasi Publik Bidang Pertanian

85 persen layanan

a. Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik

85 persen

b. Informasi Publik Melalui Multimedia

1 Laporan

c. Pelaksanaan Pameran dan Peragaan

1 Laporan

d. Dukungan Pengelolaan Pusat Informasi Agribisnis (PIA)

1 Laporan

6. Kompendium Hukum, Himpunan Peraturan Menteri, dan Penempatan Dalamam Berita Negara

5 Laporan

a. Laporan Penyusunan Kompendium Hukum Bidang Pertanian

1 Laporan

b. Laporan Penerbitan Himpunan Peraturan Menteri Pertanian

1 Laporan

c. Laporan Penempatan Peraturan Menteri dalam Berita Negara

1 Laporan

d. Laporan Penyusunan Informasi Hukum Bidang Pertanian

1 Laporan

e. Laporan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

1 Laporan

7. Prasarana dan Sarana pendukung di Biro Hukum dan Informasi Publik


100 Persen

66

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

a. Pengelolaan Ketatausahaan

1 Laporan

b. Terlaksananya Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

1 Laporan

8. Layanan Perkantoran

12 Bulan Layanan

a. Terlaksananya Layanan dan Operasional Perkantoran

12 Bulan Layanan

8. Kendaraan Bermotor

3 Unit

a. Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda-4

3 Unit

9. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

16 Unit

a. Pengadaan Alat Pengolah Data

15 Unit

b. Alat Studio dan Komunikasi

1 Unit

10. Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran

55 Unit

a.

55 Unit

Pengadaan Meubelair


67

Lampiran. 5 Penetapan Kinerja (PK) Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun 2014 Sasaran Strategis Tersedianya produk perundang- undangan, layanan perjanjian dan bantuan hukum dan terkelolanya informasi publik bidang pertanian melalui multimedia, pameran dan peragaan

Indikator Kinerja

Target

1. Jumlah dokumen perundangudanganan bidang tanaman, ternak, kesehatan hewan, karantina pertanian, dan sumberdaya sarana prasarana

5 Dokumen

2. Jumlah naskah perjanjian yang yang dihasilkan

2 Dokumen

3. Jumlah bantuan hukum yang dilaksanakan

3 Laporan

4. Jumlah laporan kegiatan dan pembinaan pegawai

1 Laporan

5. Laporan layanan informasi publik bidang pertanian

85 persen

6. Jumlah kompendium hukum, himpunan peraturan menteri, dan penempatan dalam berita Negara

5 Laporan

7. Prasarana dan Sarana Pendukung di Biro Hukum dan Informasi Publik

100 Persen


68

Lampiran 6 Foto Kegiatan Biro Hukum dan Informasi Publik Tahun 2014


69

Program Legislasi Pertanian (Prolegtan) Tahun 2014

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Tanaman, Sumber Daya, Sarana, Prasarana, Penelitian, Ketahanan Pangan dan Sumber Daya

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2014

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2014

Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanian Tahun 2014

Bimbingan Teknis Aplikasi Pendukung Sistem Informasi Publik

Rapat Kerja Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi Publik (PPID) Lingkup Kementerian Pertanian

Stand Pameran

Penggunaan SILAYAN di Counter Layanan

Sosialisasi Tata Cara Beracara di Pengadilan Lingkup Kementan Bogor Pajajaran Suite, 2 – 4 Oktober 2014

Pertemuan Pengujian Materiil Peraturan Perundangundangan Bidang Pertanian di MK/MA Bogor , 14 – 16 April 2014

Pertemuan Penyelesaian Permasalahan Aset Kemtan Bogor, 19 – 21 Mei 2014

Pertemuan Penyelesaian Permasalahan Aset Kemtan Bogor, 18 – 20 September 2014

Pertemuan Advokasi Hukum/Penanganan Perkara Bogor, 29 – 31 Januari 2014.

Pertemuan Advokasi Hukum/Penanganan Perkara Bogor, 24 – 26 Nopember 2014

Rapat/Pertemuan/Konsinyasi Dalam Rangka Penyusunan Kompendium Hukum Bidang Pertanian New Ayuda Hotel, Agustus 2014

Pengiriman Kompendium/Kodifikasi Hukum Bidang Pertanian Tahun 2014

Kegiatan Pembinaan Mental dan Karakter Pegawai Hotel Panorama Lembang – Jawa Barat 21 – 23 Agustus 2014

SEKRETARIAT JENDERAL

Recommend Documents