LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL

SEKRETARIAT JENDERAL 2015

SEKRETARIAT(JENDERAL( KEMENTERIAN(KELAUTAN(DAN(PERIKANAN(RI(

Gedung(Mina(Bahari(I(Lt.(3( Jl.(Medan(Merdeka(Timur(No.(16(Jakarta( 10110(Telp/Fax(:(021K3520337(

Daftar&Isi& !

!

! ! ! ! ! ! ! I.! ! ! ! ! ! II.! ! ! ! ! ! III.! ! ! !

KATA!PENGANTAR! DAFTAR!ISI! DAFTAR!TABEL! DAFTAR!GAMBAR! DAFTAR!LAMPIRAN! RINGKASAN!EKSEKUTIF!!!!!!!!!!!!!! ! PENDAHULUAN! A. Latar!Belakang!! B. Kedudukan,!Tugas,!dan!Fungsi! C. Organisasi!dan!Personalia!! D. Isu!Strategis! ! PERENCANAAN!KINERJA! A. !Visi!dan!Misi! B. !Tujuan!dan!sasaran! C. !Program!dan!Kegiatan!! D. !Target!Kinerja!Tahun!2014! ! AKUNTABILITAS!KINERJA! A. !Capaian!Kinerja!Organisasi!! B. !Analisis!Capaian!Kinerja!! C. !Realisasi!Anggaran!

IV.! PENUTUP! ! A. !Kesimpulan! ! B. !Rencana!Tindak!Lanjut! ! ! ! LAMPIRAN!

!

ii" LAPORAN"KINERJA"SEKRETARIAT"JENDERAL"2014!

Halaman! i! ii! iii! iv! v! vi! ! ! 1! 1! 2! 4! ! ! 5! 6! 8! 9! ! ! 12! 16! 66! ! ! 68! 69! ! !

Daftar&Tabel& !

No&

Tabel&

1.1! Komposisi!pegawai!Sekretariat!Jenderal!Tahun!2014!berdasarkan! unit!kerja!

Halaman& 3!

2.1! Penetapan!Kinerja!Sekretariat!Jenderal!Tahun!2014!

10!

3.1! Capaian!Kinerja!Tahun!2014!Sekretariat!Jenderal!!

14!

3.2! Nilai!Indeks!Kesenjangan!Kompetensi!Eselon!II!dan!III!

18!

3.3! Nilai!Indikator!Service'Level'Agreement!

20!

3.4! Nilai!Capaian!Persepsi!User!terhadap!Kemudahan!Akses!

21!

3.5! Nilai!komponen!perencanaan!

25!

3.6! Nilai!Pelaporan!Biro!Perencanaan!tahun!2010W2014!

26!

3.7! Nilai!evaluasi!program!dan!kegiatan!tahun!2010W2014!

27!

3.8! Nilai!Pencapaian!Kinerja!tahun!2010W2014!

28!

3.9! Nilai!RB!KKP!Semester!I!tahun!2014!

30!

3.10! Nilai!indikator!rasio!jumlah!pemberitaan!yang!negatif!dibanding! total!pemberitaan!tentang!KKP!

36!

3.11! Jumlah!Perjanjian!Kerjasama!(PK)!yang!telah!diimplementasikan!

37!

3.12! Nilai!persentase!unit!kerja!yang!mengimplementasikan! penempatan!SDM!KP!berbasis!kompetensi!

43!

3.13! Jumlah!Aplikasi!Sistem!Informasi!KKP!tahun!2010W2014!

45!

3.14! Jumlah!Data!dan!Informasi!yang!di!Upload'pada!Website!KKP!

46!

3.15! Nilai!Indikator!Terlaksananya!Pengembangan!dan!Pembinaan! Kerja!sama!Internasional!dan!Antar!Lembaga!bidang!KP!

59!

3.16! Nilai!Indikator!Indeks!Kesenjangan!Eselon!I!dan!Eselon!III! Sekretariat!Jenderal!

60!

3.17! Nilai!indikator!untuk!sasaran!strategis!tersedianya!informasi! lingkup!sekretariat!Jenderal!yang!valid!handal!dan!mudah!diakses!

62!

3.18! Alokasi!pagu!dan!realisasi!anggaran!tahun!2014!menurut!satuan! kerja!Sekretariat!Jenderal!

67!

!

iii" LAPORAN"KINERJA"SEKRETARIAT"JENDERAL"2014!

Daftar&Gambar& &

No&

!

Gambar&

Halaman&

2.1!

Peta!Strategi!Sekretariat!Jenderal!Tahun!2014!

7!

3.1!

Nilai!Pencapaian!Sasaran!strategis!(NPSS)!Sekretariat! Jenderal!Tahun!2014!

12!

3.2!

Hasil!analisis!IKU!capaian!Sekretariat!Jenderal!Tahun! 2014!

13!

3.3!

Republik!Indonesia!dan!Republik!Fiji!perkuat!kerjasama! bidang!KP!

38!

3.4!

Pertemuan!keW4!tingkat!Menteri!KP!di!APEC!di!Xiamen,! RRT!

39!

3.5!

ASEAN!Fisheries'Consulative'Forum!keW6!dan!ASEAN! Sectoral'Working'group'on'Fisheries!keW22!

41!

3.6!

Memorandum'of'Understanding!(MoU)!yang! ditandatangani!Menteri!Kelautan!dan!Perikanan!dan! Kepala!Staf!TNI!AL!Cilangkap!

42!

3.7!

Capaian!AKIP!KKP!

48!

3.8!!

Wawancara!Menteri!KP!dengan!Stasiun!TV!TVONE!yang! ditayangkan!secara!langsung!

54!

3.9!

Tampilan!Muka!Twitter'KKP!

55!

iv" LAPORAN"KINERJA"SEKRETARIAT"JENDERAL"2014!

Daftar&Lampiran& !

1. 2.

Struktur!Organisasi!Sekretariat!Jenderal! Penetapan!Kinerja!Setjen!Tahun!2014!

! ! !

v" LAPORAN"KINERJA"SEKRETARIAT"JENDERAL"2014!

!LAPO

Ringkasan(Eksekutif( Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Sekretariat Jenderal atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja ditujukan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Jenderal untuk meningkatkan kinerjanya. Tahun 2014, Sekretariat Jenderal telah melakukan evaluasi target menggunakan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) dalam rangka mencapai visi dan misi Sekretariat Jenderal yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil penilaian kinerja menggunakan metode BSC, capaian kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2014 adalah sebesar 108,42%, yang diperoleh dari 1. Perspektif Pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (Costumer) dengan capaian kinerja 112,23% 2. Perspektif Internal (Internal Process) dengan capaian kinerja 107,49%dan 3. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and Growth) dengan capaian kinerja 104,28% Capaian kinerja pada perspektif Pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan (Costumer) Sekretaris Jenderal Tahun 2014 sebesar 112,23%. Capaian ini berasal dari 6 (enam) sasaran strategis sebagai berikut: 1. Tersedianya SDM KP yang kompeten dan profesional dengan capaian 120%; 2. Tersedianya Informasi yang valid, handal dan mudah diakses dengan capaian 104,24%; 3. Terwujudnya good governance & Clean Government dengan capaian 102,09%; 4. Terkelolanya Anggaran secara Optimal dengan capaian 96,27%; 5. Terwujudnya Citra Positif KKP di Masyarakat dengan capaian 120%; 6. Terwujudnya kerjasama internasional dan antarlembaga yang implementatif dengan capaian 120%;

!

LAPORAN'KINERJA'SEKRETARIAT'JENDERAL' vi!

Capaian Perspektif Internal Process sebesar 107,49%. Capaian ini berasal dari 6 (enam) sasaran strategis sebagai berikut: 1. Terselenggaranya penempatan SDM KKP berbasis kompetensi dengan capaian 120%; 2. Terintegrasinya sistem informasi KKP dengan capaian 120%; 3. Terselenggaranya RB KKP sesuai Roadmap RB KKP dengan capaian 100%; 4. Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang optimal dengan capaian 100%; 5. Terselenggaranya publikasi dan pelayanan komunikasi dengan media dan lembaga yang optimal dengan capaian 97,06%; 6. Terselenggaranya pengembangan dan pembinaan kerja sama internasional dan antarlembaga bidang KP dengan capaian 97,22%. Capaian perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (learning and growth) sebesar 104,28% yang meliputi capaian dari sasaran strategis: 1. Tersedianya SDM lingkup Setjen yang kompeten dan profesional dengan capaian 120%; 2. Tersedianya informasi lingkup Setjen yang valid, handal dan mudah diakses dengan capaian 104,24%; 3. Terwujudnya Good governance dan Clean Government lingkup setjen dengan capaian 97,23%; 4. Terkelolanya anggaran Setjen secara optimal dengan capaian 89,35%. Dari hasil analisis terhadap capaian kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2014, beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain bahwa dari 35 (tiga puluh lima) indikator kinerja, sebanyak 28 indikator (80%) telah mencapai target (pencapaian >90%), bahkan sebagian melebihi target yang telah ditetapkan. Sedangkan 7 indikator (20%) belum dapat memenuhi target, namun masih dalam tahap kewajaran. Capaian yang telah diraih pada tahun 2014 merupakan kerja keras seluruh jajaran Sekretariat Jenderal. Sangat disadari masih banyak permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Untuk itu, Sekretariat Jenderal senantiasa akan terus meningkatkan kinerjanya pada tahun mendatang, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik sebagai pilar mencapai visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019

!

vii' LAPORAN'KINERJA'SEKRETARIAT'JENDERAL!

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Sekretariat Jenderal atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal tahun 2014 menjelaskan tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja tahun 2014. Tujuan penyajian Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Kelautan dan Perikanan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Jenderal untuk meningkatkan kinerjanya. B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Jenderal adalah unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL 2014

!

67

1. koordinasi kegiatan KKP; 2. koordinasi dan penyusunan rencana dan program KKP; 3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi KKP; 4. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat; 5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; 6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan 7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Menteri Kelautan dan Perikanan. C. Organisasi dan Personalia Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi Sekretariat Jenderal terdiri dari: 1. Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran lintas sektor dan luar negeri, serta monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang kelautan dan perikanan. 2. Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan, pengembangan, mutasi pegawai, administrasi jabatan fungsional, tata usaha kepegawaian, penyediaan data dan informasi kepegawaian, serta laporan kepegawaian. 3. Biro Keuangan mempunyai tugas melakukan pembinaan, koordinasi pelaksanaan anggaran, koordinasi pelaksanaan perbendaharaan, tata laksana keuangan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan anggaran, penyelesaian ganti rugi, akuntansi keuangan dan barang milik Negara, serta pelaporan keuangan dan barang milik negara. 4. Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan, pengembangan hukum laut, penyiapan naskah perjanjian, penelaahan dan bantuan hukum, serta pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan KKP. 5. Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, tata usaha dan persuratan, serta pemberian pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas kantor pusat KKP.

2


!

Selain itu Sekretariat Jenderal secara administratif membina dua pusat yaitu: 1. Pusat Data, Satistik, dan Informasi (Pusdatin) mempunyai tugas melaksanakan penyediaan data dan statistik, pengembangan sistem informasi, dan komunikasi media dan lembaga di bidang kelautan dan perikanan. 2. Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan Antar Lembaga (Puskita) mempunyai tugas melaksanakan analisis, pengembangan, program, pembinaan, dan pelaksanaan kerja sama internasional dan antar lembaga di bidang kelautan dan perikanan. Adapun struktur organisasi dan pejabat struktural yang duduk dalam organisasi Sekretariat Jenderal terlihat pada Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal (Lampiran 1). Sekretariat Jenderal pada tahun 2014 memiliki sumber daya manusia sejumlah 583 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jumlah PNS lingkup Sekretariat Jenderal berdasarkan unit kerja seperti pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Sekretariat Jenderal Tahun 2014 Berdasarkan Unit Kerja

No.

Unit Kerja

Jumlah PNS (orang)

1.

Sekretariat Jenderal

5

2.

Biro Perencanaan

47

3.

Biro Kepegawaian

54

4.

Biro Keuangan

50

5.

Biro Hukum dan Organisasi

38

6.

Biro Umum

144

7.

Pusat Analisis Kerja sama Internasional dan

41

Antarlembaga 8.

Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia

33

9.

Pusat Data Statistik dan Informasi

49

10.

Satuan Otorita Batam

122 Jumlah

583


!

67

D. Isu Strategis Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan/dikedepankan dalam perbaikan organisasi di masa datang. Pada unit organisasi Sekretariat Jenderal, beberapa isu strategis yang menjadi perhatian, antara lain terkait dengan: 1. Dukungan pelaksanaan manajemen di lingkup KKP. 2. Harmonisasi dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal 3. Membangun budaya kerja (corporate culture) yang responsif dan terukur

4


!

BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Visi dan Misi Dalam penentuan visi, Sekretariat Jenderal telah mempertimbangkan beberapa kriteria, yaitu : (i) memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan organisasi, (ii) ditetapkan secara rasional, realistis, mudah dipahami, (iii) dirumuskan secara singkat, padat, mudah diingat, (iv) dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian, dan (v) mempunyai sifat fleksibel. Oleh sebab itu visi Sekretariat Jenderal akan ditanamkan pada setiap unsur organisasi sehingga menjadi visi bersama (shared vision) dan mampu mengerahkan dan menggerakkan segala sumber daya Sekretariat Jenderal. Adapun visi Sekretariat Jenderal yang diharapkan mampu memberi arah ke masa depan yaitu:

Profesional dalam Pelayanan dan Dukungan Administrasi Kementerian

Misi Sekretariat Jenderal merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh unit organisasi Sekretariat Jenderal dalam upaya-upaya untuk mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi yang telah ditetapkan, diharapkan seluruh unsur Sekretariat Jenderal dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran Sekretariat Jenderal dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Sekretariat Jenderal telah disusun secara jelas dan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga terkait dengan kewenangan yang dimilikinya sesuai peraturan perundang-undangan. Perumusan misi ini telah memperhatikan masukan pihak-


!

67

pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan stratejik. Kriteria dalam penentuan misi Sekretariat Jenderal antara lain adalah: (i) sejalan dengan upaya pencapaian visi Sekretariat Jenderal, (ii) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 20102014 serta tugas yang dibebankan oleh undang-undang, (iii) menggambarkan tindakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal. Berdasarkan acuan tersebut di atas, misi Sekretariat Jenderal adalah :

1. Mengoptimalkan dukungan administrasi pelaksanaan tugas KKP. 2. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan KKP.

B. Tujuan dan Sasaran Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Sekretariat Jenderal telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Adapun karakteristik perumusan tujuan adalah: (i) waktu pencapaiannya dalam jangka menengah, (ii) dilakukan secara jelas, (iii) mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, (iv) terkait dengan misi, (v) mempertimbangkan nilai yang dianut organisasi, (vi) mempertimbangkan critical success factors (CSF), dan (vii) tidak bertentangan dengan visi. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun

6


!

bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana stratejik. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Berdasarkan karakteristik tersebut di atas, sejak 1 Juli 2013 telah dilakukan perubahan Sasaran Strategis dengan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) sebagai berikut: Gambar 2.1 Peta Strategi Sekretariat Jenderal Tahun 2014


!

67

Keterangan : 1.

Sasaran Strategis 1 :

Tersedianya profesional

SDM

KKP

yang

kompeten

dan

2.


Tersedianya informasi yang valid, handal dan mudah diakses

3.


Terwujudnya good governance dan clean goverment

4.


Terkelolanya anggaran secara optimal

5.


Terwujudnya citra positif KKP di masyarakat

6.


Terwujudnya kerja sama internasional antarlembaga yang implementatif

7.


Terselenggaranya penempatan SDM KKP Berbasis kompetensi

8.


Terintegrasinya sistem informasi KKP

9.


Terselenggaranya RB KKP sesuai roadmap RB KKP

dan

10. Sasaran Strategis 10 :

Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang optimal


Terselenggaranya publikasi dan pelayanan komunikasi dengan media dan lembaga yang optimal


Terlaksananya pengembangan dan pembinaan kerja sama internasional dan antarlembaga bidang KP

13


Tersedianya SDM lingkup Sekretariat Jenderal yang kompeten dan profesional


Tersedianya informasi lingkup Sekretariat Jenderal yang valid, handal dan mudah diakses


Terwujudnya good governace dan clean government lingkup Sekretariat Jenderal


Terkelolanya anggaran Sekretariat Jenderal secara optimal

C. Program dan Kegiatan Sekretariat Jenderal melaksanakan program kerja yang mendukung pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan yaitu Program Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kelautan dan Perikanan.

8


!

Tujuan program adalah meningkatkan pembinaan dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan dengan sasaran meningkatnya kesesuaian pelaksanaan dukungan manajerial. Untuk mencapai tujuan dan sasaran program tersebut, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah: 1. Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monitoring Evaluasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan. 2. Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian KKP. 3. Pembinaan Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan KKP. 4. Pembinaan dan Koordinasi Penyiapan Produk Hukum dan Penataan Organisasi KKP. 5. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas KKP. 6. 7.

Pengembangan dan Pembinaan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan. Pengembangan dan Pembinaan Kerja Sama Internasional dan Antarlembaga Bidang Kelautan dan Perikanan.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran, telah dialokasikan anggaran pada tahun 2014 sebesar Rp 366.298.668.000 (tiga ratus enampuluh enam milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah) pada Satuan Kerja Pusat dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi (dekonsentrasi). D. Target Kinerja Tahun 2014 Untuk tahun 2014, Sekretariat Jenderal telah menetapkan target kinerja program dan kegiatan dalam dokumen Penetapan Kinerja (TAPJA) Tahun 2014 yang disusun secara berjenjang. Dokumen tersebut telah ditandatangani oleh pejabat Eselon II dengan pejabat Eselon I, dan pejabat Eselon I dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Target Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2014 adalah sebagaimana Tabel berikut:


!

67

Tabel 2.1 Penetapan Kinerja (TAPJA) Sekretariat Jenderal Tahun 2014 TARGET SASARAN STRATEGIS

URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2014

CUSTOMER PERSPECTIVE 1.

Tersedianya SDM KKP yang

1

kompeten dan profesional 2.

Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III

Tersedianya informasi yang valid,

2

Service Level Agreement (SLA)

handal dan mudah diakses

3

Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi

50% 75% 4.25

(skala likert 1-5) 3.

Terwujudnya good governance dan

4

Tingkat ketaatan terhadap SAP

100%

clean goverment

5

Tingkat kepatuhan terhadap SPI

100%

6

Kecukupan pengungkapan BAS dalam LK KKP

7

Nilai perencanaan Kinerja

27.5

8

Nilai Pengukuran Kinerja

15,5

9

Nilai Pelaporan Kinerja

12

10

Nilai Evaluasi Program

4,5

11

Nilai Pencapaian Kinerja

16

12

Nilai Penerapan RB KKP

80 (setara level 4) > 95%

4.

Terkelolanya anggaran secara optimal

13

Persentase penyerapan DIPA

5.

Terwujudnya citra positif KKP di

14

Rasio jumlah pemberitaan yang negatif

masyarakat 6.

Terwujudnya kerja sama internasional

cukup

dibanding total pemberitaan tentang KKP 15

dan antarlembaga yang implementatif

Jumlah perjanjian yang telah diimplementasikan

10% 25

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 7.

Terselenggaranya penempatan SDM

16

KKP Berbasis kompetensi

Persentase unit kerja yang mengimplementasikan penempatan SDM KKP berbasis kompetensi dibanding total

40%

unit kerja yang ada di KKP 8.


17

Persentase Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) yang terintegrasi

40%

dibanding total TIK yang ada 9.

Terselenggaranya RB KKP sesuai

18

roadmap RB KKP

Persentase program dan kegiatan RB yang dilaksanakan dibanding jumlah program dan kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai

100%

roadmap RB per tahun 10.

Terselenggaranya pengelolaan

19

Persentase pengendalian dokumen anggaran

100%

20

Persentase ketepatan pencatatan transaksi

100%

anggaran yang optimal keuangan dan BMN

1 LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL 2014 0 !

TARGET SASARAN STRATEGIS

URAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2014

21

Persentase ketepatan waktu penyampaian

100%

LK (bulanan, triwulanan, semester, tahunan) 11.

Terselenggaranya publikasi dan

22

Persentase terpublikasinya program dan

pelayanan komunikasi dengan media

kegiatan KKP melalui media dibanding

dan lembaga yang optimal

jumlah publikasi program dan kegiatan KKP 23

85%

Persentase jumlah sosialisasi program dan kegiatan KKP pada lembaga/stakeholder

85%

dibanding jumlah kegiatan sosialisasi yang ada 12.

Terlaksananya pengembangan dan

24

Meningkatnya jumlah dokumen kerja sama

pembinaan kerja sama internasional

dan perjanjian internasional bidang KP yang

dan antarlembaga bidang KP

disepakati 25

60

Meningkatnya jumlah Kerja Sama Teknik

5

bidang KP 26

Meningkatnya rasio antara kerja sama yang telah diimplementasikan dengan total kerja

55%

sama yang disepakati LEARN & GROWTH PERSPECTIVE 13.

Tersedianya SDM lingkup Sekretariat

27

Jenderal yang kompeten dan

Indeks Kesenjangan Eselon II dan III Sekretariat Jenderal

50% 75%

profesional 14.

Tersedianya informasi lingkup

28

Service Level Agreement Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal yang valid, handal

29

Persepsi user terhadap kemudahan akses

dan mudah diakses 15.

4,25

(skala likert 1-5) Sekretariat Jenderal

Terwujudnya good governace dan

30

Jumlah rekomendasi aparat pengawas

clean government lingkup Sekretariat

internal dan eksternal yang ditindaklanjuti

Jenderal

dibanding total rekomendasi 31

Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja

100% Nilai AKIP

Sekretariat Jenderal 32

Nilai integritas Sekretariat Jenderal

33

Nilai inisiatif anti korupsi Sekretariat

A 6,75 7,75

Jenderal 34

Nilai Penerapan RB Sekretariat Jenderal

80 (setara level 4)

16.

Terkelolanya anggaran Sekretariat Jenderal secara optimal

35

Persentase penyerapan DIPA Sekretariat Jenderal

> 95%

Dokumen TAPJA lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2014 dapat dilihat pada lampiran 2.


!

67

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik yakni setiap 3 bulan (per triwulan). Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang capaiannya diukur secara semester/tahunan diperhitungkan sesuai dengan karakteristik IKU dimaksud. Monitoring, evaluasi, pengukuran sampai pelaporan dalam rangka pengumpulan data kinerja Sekretariat Jenderal dilakukan oleh tim pengelola kinerja secara triwulanan. Dalam pelaksanaannya, metode pengukuran kinerja pada Sekretariat Jenderal menggunakan aplikasi database online www.kinerjaku.kkp.go.id. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggung jawabnya. Adapun nilai capaian sasaran strategi pada peta strategi Sekretariat Jenderal Tahun 2014 adalah sebagai berikut: Gambar 3.1 Nilai Pencapaian Sasaran Strategi (NPSS) Sekretariat JenderalTahun 2014

Nilai Pencapaian Sasaran Strategi (NPSS) Sekretariat JenderalTahun 2014 dengan toleransi 10% mencapai 108,02%. Dari 16 (enam belas) SS, sebanyak 15 (lima belas)SS menunjukan warna hijau, 1 (satu) SS menunjukkan warna kuning. Hal ini


dapat tercermin dari hasil evaluasi kinerja sasaran yang menunjukkan keberhasilan semua sasaran strategis yang ditargetkan dalam tahun 2014. sebagaimana gambar 3.2 berikut : Gambar 3.2 Hasil!analisis!IKU!capaian!Sekretariat!Jenderal!Tahun!2014!


!

67

Secara rinci capaian kinerja Sekretariat JenderalTahun 2014 berdasarkan uraian capaian kinerja dapat diikuti pada tabel 3.1 berikut : Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2014 Sekretariat Jenderal PERSENTASE SASARAN STRATEGIS

URAIAN INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

1.

Tersedianya SDM

1

KKP yang kompeten


50%

6,59%

120*

75%

99,43%

120*

4,25

3,76

88,47

100%

100%

100

100%

100%

100

Cukup

Cukup

100

dan profesional 2.

Tersedianya informasi

2

yang valid, handal dan mudah diakses

Service Level Agreement (SLA)

3

Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi (skala likert 1-5)

3.

Terwujudnya good

4

Tingkat ketaatan terhadap SAP

governance dan clean

5

Tingkat kepatuhan terhadap

goverment

SPI 6

Kecukupan pengungkapan BAS dalam LK KKP

4.

Terkelolanya anggaran

7

Nilai perencanaan Kinerja

27,5

28,80

104,72

8

Nilai Pengukuran Kinerja

15,5

16,39

105,74

9

Nilai Pelaporan Kinerja

12

11,65

97,08

10


4,5

7,20

120*

11

Nilai Pencapaian Kinerja

16

13,64

85,25

12

Nilai Penerapan RB KKP

80

84,79

105,99

13

Persentase penyerapan DIPA

>95%

91,46

96,27

14

Rasio jumlah pemberitaan 10%

2%

120*

25

46

120*

40%

84,58%

120*

40%

80%

120*

secara optimal 5.

6.

Terwujudnya citra positif KKP di

yang negatif dibanding total

masyarakat

pemberitaan tentang KKP

Terwujudnya kerja

15

sama internasional dan

Jumlah perjanjian yang telah diimplementasikan

antarlembaga yang implementatif 7.

Terselenggaranya

16

Persentase unit kerja yang

penempatan SDM

mengimplementasikan

KKP Berbasis

penempatan SDM KKP

kompetensi

berbasis kompetensi dibanding total unit kerja yang ada di KKP

8.


17

Persentase Teknologi Informasi & Komunikasi


PERSENTASE SASARAN STRATEGIS


TARGET

REALISASI

CAPAIAN (%)

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

100%

100%

100

85%

90%

105,88

85%

75%

88,23

60

55

91,67

5

4

80

55%

83,63%

120*

50%

9,17%

120*

(TIK) yang terintegrasi dibanding total TIK yang ada 9.

Terselenggaranya RB

18

Persentase program dan

KKP sesuai roadmap

kegiatan RB yang

RB KKP

dilaksanakan dibanding jumlah program dan kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai roadmap RB per tahun

10.

Terselenggaranya

19

pengelolaan anggaran yang optimal

Persentase pengendalian dokumen anggaran

20

Persentase ketepatan pencatatan transaksi keuangan dan BMN

21

Persentase ketepatan waktu penyampaian LK (bulanan, triwulanan, semester, tahunan)

11.

Terselenggaranya

22

Persentase terpublikasinya

publikasi dan

program dan kegiatan KKP

pelayanan komunikasi

melalui media dibanding

dengan media dan

jumlah publikasi program dan

lembaga yang optimal

kegiatan KKP 23

Persentase jumlah sosialisasi program dan kegiatan KKP pada lembaga/stakeholder dibanding jumlah kegiatan sosialisasi yang ada

12.

Terlaksananya

24

Meningkatnya jumlah

pengembangan dan

dokumen kerja sama dan

pembinaan kerja sama

perjanjian internasional bidang

internasional dan

KP yang disepakati

antarlembaga bidang

25

KP

Meningkatnya jumlah Kerja Sama Teknik bidang KP

26

Meningkatnya rasio antara kerja sama yang telah diimplementasikan dengan total kerja sama yang disepakati

13.

Tersedianya SDM lingkup Sekretariat Jenderalyang

27

Indeks Kesenjangan Eselon II dan III Sekretariat Jenderal

kompeten dan profesional


!

67

PERSENTASE SASARAN STRATEGIS

14.

Tersedianya informasi


28

lingkup Sekretariat Jenderalyang valid,

15.

REALISASI

CAPAIAN (%)

75%

99,43%

120*

4,25

3,76

88,47

100%

63,34%

63,34

Nilai

Nilai AKIP

AKIP A

A

6,75

7,46

110,52

7,75

8,74

112,77

80

84,26

105,32

>95%

84,88%

89,35

Service Level Agreement Sekretariat Jenderal

29

Persepsi user terhadap

handal dan mudah

kemudahan akses (skala likert

diakses

1-5) Sekretariat Jenderal

Terwujudnya good

TARGET

30

Jumlah rekomendasi aparat

governace dan clean

pengawas internal dan

government lingkup

eksternal yang ditindaklanjuti


dibanding total rekomendasi 31

Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal

32

Nilai integritas Sekretariat Jenderal

33

Nilai inisiatif anti korupsi Sekretariat Jenderal

34

Nilai Penerapan RB Sekretariat Jenderal

16.

Terkelolanya anggaran Sekretariat

35

100

Persentase penyerapan DIPA Sekretariat Jenderal

Jenderalsecara optimal

Keterangan: *) = Nilai Maksimal Pencapaian disepakati sebesar 120%.

B. Analisis Capaian Kinerja Sesuai dengan upaya perbaikan pengelolaan kinerja organisasi pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, sejak tahun 2013 Sekretariat Jenderal telah menggunakan metode BSC dalam pengelolaan kinerja. Implementasi metode BSC menyebabkan terjadinya restrukturisasi SAKIP tahun 2013, sehingga struktur IKU pada tahun 2010 – 2012 berbeda dengan tahun 2013-2014. Perbedaan tersebut menyebabkan analisa terhadap perkembangan pencapaian target IKU tahun 2014 hanya dapat dibandingkan dengan Tahun 2013, sedangkan perbandingan dengan target rencana pembangunan jangka Menegah (RPJMN/RENSTRA) tidak dapat dilakukan. Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis dan indikator kinerja untuk setiap perspektif sebagai berikut:


1. Sasaran Strategis Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) KKP yang kompeten dan profesional. Nilai untuk sasaran strategis “Tersedianya SDM KKP Yang Kompeten dan Profesional” tahun 2014 sebesar 120%. Nilai capaian sasaran strategis ini didukung oleh 1 (satu) IKU yaitu Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III KKP, dengan penjelasan capaian sebagai berikut: a. Indikator Kinerja 1 (satu): Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III KKP Tingkat kompetensi SDM KKP diukur dari kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif dan efisien. Adapun cara penghitungannya adalah sebagai berikut:

!"" = !

!"#$%"&'()*!ℎ!"#$!!"#""$#%& !!!100% !"#$%ℎ!!"#$%!!"#$%#&!!"#$%&%'()!!"#"$%&'"(

Metode penghitungan indeks kesenjangan kompetensi (IKK) adalah membandingkan kompetensi yang dimiliki pejabat struktural dari hasil asessment dengan Standar Kompetensi Manajerial yang dipersyaratkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3A/KEPMENSJ/2014 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011, dikali dengan 100% (seratus persen). Nilai IKK Eselon II dan Eselon III KKP Tahun 2014 mencapai 6,59% (dari rata-rata nilai IKK Eselon II = 5,59% dan IKK Eselon III = 7,58%). Nilai IKK bersifat minimize, artinya makin rendah nilai IKK maka kondisi kesenjangan kompetensi antara pejabat Eselon II dengan Eselon III di lingkup KKP makin baik. Hasil penghitungan IKK SDM KKP tahun 2014 juga menggambarkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh pejabat Eselon II dan Eselon III di lingkungan KKP telah sesuai dengan nilai kompetensi yang


!

67

dipersyaratkan dalam jabatan struktural yang didudukinya. Jika dibandingkan dengan target IKK tahun 2014, yaitu 50%, nilai capaian IKK telah melebihi target hingga 120%. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2013 sebesar 20,15% terjadi kenaikan realisasi capaian sebesar 22,2% sebagaimana tergambar dalam tabel berikut ini: Tabel 3.2 Nilai Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon II dan III

Nama Indikator

Capaian 2013

Capaian 2014

Target 2015

20,15%

6,59%

<15%


Nilai IKK tahun 2014 yang jauh lebih rendah dari 2013 mengindikasikan bahwa penempatan Pejabat di lingkungan KKP semakin tepat dan sesuai dengan kompetensinya. Kenaikan capaian tersebut didukung oleh kegiatan yang telah dilakukan Sekretariat Jenderal, antara lain asesmen individu berdasarkan kompetensi guna memperoleh peta profil kompetensi individu. Hasil penilaian kompetensi tersebut dipergunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi Tim Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) dalam pelaksanaan mutasi dan promosi PNS di KKP. Selanjutnya, pada tahun 2015 ditargetkan indeks kesenjangan kompetensi pejabat Eselon II dan Eselon III KKP sebesar <15%.

2. Sasaran Strategis Tersedianya Informasi Yang Valid, Handal Dan Mudah Diakses Nilai untuk sasaran strategi “Tersedianya Informasi Yang Valid, Handal Dan Mudah Diakses” adalah 104,24%. Nilai sasaran strategis ini didukung oleh 2 (dua) IKU, yaitu (i) Service Level Agreement (SLA) dan (ii) Persepsi user terhadap kemudahan akses. Nilai capaian kedua IKU tersebut pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:


a. Indikator Kinerja 2 (dua) : Service Level Agreement Service Level Agreement (SLA) adalah tingkat layanan yang diberikan oleh penyedia layanan terhadap pengguna layanan dalam hal akses informasi dengan sasaran tersedianya informasi kelautan dan perikanan yang valid, handal dan mudah diakses. Dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, keberadaan data dan informasi diharapkan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pencapaian hasil-hasil pembangunan kelautan dan perikanan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan monitoring dan evaluasi. Data dan informasi juga diharapkan dapat dijadikan acuan dalam menentukan arah kebijakan dan ukuran hasil yang akan dicapai di masa mendatang, sehingga dapat disusun arah dan program pembangunan yang optimal, efisien dan berkelanjutan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Penyampaian data dan informasi saat ini masih terkendala dalam hal akses secara on-line, cepat, dan murah tanpa kehilangan momentum capaian informasi yang up to date. Atas dasar kondisi tersebut maka perlu dilaksanakan pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan (SI-KKP) yang jaringan infrastrukturnya terintegrasi baik di pusat maupun di daerah dengan sistem koneksi berbasis internet yang kontinyu sehingga pada akhirnya akan mempermudah penyampaian data dan informasi secara cepat. Untuk menjalankan infrastruktur jaringan SI-KKP yang optimal diperlukan kapasitas dan kualitas bandwidth internet yang memadai agar jalur komunikasi data menjadi lancar dan tidak terhambat. Kecukupan kapasitas bandwidth dan infrastruktur akan menciptakan koneksi internet yang optimal, sehingga meningkatkan layanan akses untuk mendapatkan data dan informasi kelautan dan perikanan yang valid dan handal. Dengan pertimbangan hal diatas, maka SLA merupakan suatu ukuran atas kemudahan akses terhadap informasi kelautan dan perikanan. Sampai dengan akhir tahun 2014 nilai SLA terealisasi sebesar 99,43%. Dibandingkan target yang sebesar 75%, pencapaian nilai SLA 2014 lebih tinggi 120%. Data tersebut menggambarkan bahwa kinerja Tingkat Layanan yang diberikan terhadap pengguna dalam hal akses informasi untuk mendapatkan data


!

67

dan informasi kelautan dan perikanan yang valid, handal dan mudah diakses tercapai dan bahkan melebihi dari nilai yang ditargetkan. Peningkatan pencapaian di tahun 2014 ini lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal, yakni terkait peranan penyedia layanan internet dan pengembangan aplikasi layanan, dimana setiap tahunnya perlu dilakukan penyempurnaan. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2013 sebesar 99,24% terjadi kenaikan realisasi sebesar 0,19%, kenaikan realisasi Indikator ini disebabkan oleh menurunnya gangguan koneksi internet di lingkungan KKP. Capaian nilai SLA tergambar dalam tabel berikut ini: Tabel 3.3 Nilai Indikator Service Level Agreement

Nama Indikator Service Level Agreement

Capaian 2013 99,24%

Capaian 2014

Target 2015

99,43%

75%

Kegiatan yang dilakukan Sekretariat Jenderal antara lain: (i) Pengelolaan dan pengembangan sistem jaringan LAN (Local Area Network) dengan lokasi Gedung Mina Bahari 1, 2, 3 dan MAN (Metropolitan Area Network) KKP yang terdiri dari 32 lokasi Dinas KP Provinsi, (ii) Pengelolaan dan pemeliharan infrastruktur jaringan internet dan kapasitas bandwith. Upaya pencapaian target di tahun 2015, adalah dengan peningkatan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan internet serta peningkatan kapasitas bandwith. b. Indikator Kinerja 3 (tiga) : Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5) Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi adalah tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan aksesibilitas informasi yang disediakan di lingkungan KKP. Penggunaan internet saat ini telah berkembang pesat dan memasuki setiap dimensi aspek kehidupan manusia. Teknologi informasi saat ini memainkan peran yang besar didalam kegiatan bisnis, perubahan struktur organisasi dan manajemen organisasi.


Internet merupakan sistem global yang menghubungkan jaringan komputer di seluruh dunia telah memunculkan teori-teori baru. Salah satu teori yang berkembang adalah e-Service (elektronic service), yaitu cara pelayanan kepada pelanggan yang dilakukan melalui internet. Dalam hal pelayanan informasi di lingkungan pemerintahan, e-Service dilakukan melalui Elektronic Government (EG) yaitu penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah dalam rangka memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya. Tujuan dari penerapan EG di lingkungan KKP adalah untuk memfasilitasi pelayanan informasi kepada seluruh pegawai agar mudah, cepat dan murah untuk mendapatkan informasi tersebut. Indikator dari persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dikatakan tercapai/berhasil apabila setiap pegawai di lingkungan KKP merasakan kemudahan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan dengan cepat, sehingga merasakan dalam dirinya kepuasan. Nilai capaian indikator Persepsi User Untuk Kemudahan Akses tergambar dalam tabel berikut ini: Tabel 3.4 Nilai capaian Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5)

Nama Indikator

Capaian 2013

Capaian 2014

Target 2015

Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5)

4

3,76

3.3

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2014 tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan akses informasi di lingkungan KKP ditargetkan sebesar 4.25 (berdasarkan skala likert 1-5) dan setelah dilaksanakan pengukuran dengan menggunakan kuesioner secara sampling hasilnya 3,76 atau sebesar 88,47% dari target. Dibandingkan tahun 2013, pencapaian ini lebih rendah. Pencapaian tahun 2013 sebesar 4 dari target 4 sehingga presentase pencapaian mencapai 100%. Lebih rendahnya pencapaian dipengaruhi oleh makin tingginya ekspektasi masyarakat terhadap kemudahan akses informasi KP, seiring dengan makin meningkatnya awareness masyarakat tentang kelautan perikanan. Saat ini data dan informasi yang dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakat belum seluruhnya dapat diakses secara online oleh pengguna jasa.


!

67

Kegiatan yang telah dilakukan Sekretariat Jenderal untuk pencapaian target indikator ini antara lain : (i) Pengembangan sistem Prototype Dashboard Illegal Fishing, bekerja sama dengan DJPT, DJPSDKP dan Balitbang KP, sehingga dapat dengan cepat mengetahui kerugian-kerugian yang timbul akibat IUU Fishing; (ii) Pengelolaan aplikasi sistem informasi kelautan dan perikanan; (iii) Pengembangan dan pemeliharaan Business Intelegence (BI) SI KKP, untuk mengkonsolidasikan dan menampung data dan informasi, baik data aggregate maupun data disagregate/individu dari semua sumber data dan informasi (sesuai lingkup) dan membangun suatu sistem business intelligence yang menyediakan fasilitas penyajian informasi untuk berbagai pengguna; (iv) Pengelolaan fasilitas aplikasi Web Hosting dan Co-location Server SI-KKP berupa pengelolaan, pemeliharaan dan penertiban aplikasi-aplikasi yang dihosting/ditempatkan di data centre Pusat Data, Statistik dan Informasi (Pusdatin), baik secara CoLocation Server maupun Full Hosting. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi penempatan aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh unit-unit kerja lingkup KKP, agar aplikasi-aplikasi tersebut bisa diakses melalui intranet maupun internet. Untuk meningkatkan pencapaian target di tahun selanjutnya, hal-hal tersebut akan terus ditingkatkan disertai dengan integrasi Sistem Informasi di website www.kkp.go.id, dan penambahan bandwith di tahun 2015. 3. Sasaran Strategis Terwujudnya Good Governance dan Clean Government Nilai capaian untuk sasaran strategi “Terwujudnya good governance & clean government” adalah 99,10%. Nilai ini didukung oleh 9 (sembilan) IKU sebagai berikut: a. Indikator Kinerja 4 (empat) : Tingkat Ketaatan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan (LK) mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan keuangan tahunan KKP merupakan laporan entitas pelaporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi KKP. Laporan keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari


pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga, yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan LK yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Tingkat ketaatan Satker dalam menggunakan SAP sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan dan laporan BMN pada tahun 2104 terealisasi 100% dari target sebesar 100%. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2103 yang sebesar 85,6% terjadi kenaikan realisasi sebesar 14,4%. Nilai capaian ini diperoleh melalui hitungan dengan rumus: !"#$"!!"#$$#$%!!"#ℎ!"!#!!"# = !"#$%ℎ!!"#! ∗ !!!100%! ! Keterangan: Jumlah PSAP =

Jumlah temuan Pemeriksaan BPK RI terhadap kepatuhan atas Laporan Keuangan

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai nilai 100% ketaatan terhadap SAP adalah melalui (i) tindak lanjut temuan BPK-RI dan temuan khusus untuk paragraf penjelasan, (ii) peningkatan kepatuhan UAPPA/B wilayah mengirim laporan wilayah secara tepat waktu, (iii) peningkatan kepatuhan UAPPA/B-E1 mengirim laporan Eselon I secara tepat waktu, (iv) peningkatan kepatuhan satker mengirim laporan bulan secara tepat waktu secara online, (v) peningkatan kepatuhan satker khusus atau satker de-aktif/in-aktif mengirim laporan secara tepat waktu, (vi) mengkoordinasikan reviu Itjen atas Laporan Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan (vii) mengkoordinasikan hasil pemeriksaan BPK-RI yang dipantau. b. Indikator Kinerja 5 (lima) : Tingkat kepatuhan terhadap Sistem Pengendalian Internal (SPI) Indikator ini adalah ukuran ketaatan dan peraturan yang berlaku dalam rangka melakukan pengendalian intern untuk memberikan keyakinan memadai dalam mewujudkan pelaksanaan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Tingkat kepatuhan terhadap SPI pada tahun 2104 terealisasi 100% dari target


!

67

sebesar 100%. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2103 yang sebesar 80% terjadi kenaikan realisasi sebesar 20%. Pencapaian kinerja ini didukung oleh dilaksanakannya verifikasi terhadap dokumen pertanggungjawaban atas beban APBN pada 20 satker yang merupakan hasil uji petik diseluruh unit kerja Eselon I. Untuk mendukung pencapaian indikator kepatuhan terhadap SPI, Sekretariat Jenderal telah melakukan kegiatan antara lain: (i) Pembinaan SPI terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui penilaian resiko terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa. Pembinaan ini bertujuan membantu satuan kerja untuk melakukan mitigasi risiko dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan tetap mengacu pada ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Dengan melakukan mitigasi risiko diharapkan satuan kerja dapat menyusun rencana pengendalian untuk meminimalisir risiko agar tujuan pengadaan barang/jasa tercapai secara efektif dan efesien dan (ii) Pembinaan SPI pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran yang dilakukan melalui pembinaan terhadap pelaksanaan praktek pengendalian intern dalam proses bisnis pertanggungjawaban anggaran pada seluruh satuan kerja lingkup KKP. Hal ini bertujuan untuk membantu satuan kerja dalam mengidentifikasi kelemahan pengendalian intern dan selanjutnya membantu memberikan penguatan terhadap pengendalian intern agar pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku atau peraturan yang telah ditetapkan. Pembinaan ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan KKP. c. Indikator Kinerja 6 (enam) : Kecukupan pengungkapan Bagan Akun Standar (BAS) dalam LK KKP Kecukupan pengungkapan BAS dalam LK KKP pada tahun 2104 mencapai 80 (cukup) dari target 70 (cukup) sehingga persentase capaian sebesar 114,2%. Pencapaian ini sama dengan realisasi pada tahun 2103, dengan nilai cukup. Nilai capaian ini diperoleh melalui hitungan dengan rumus: !"#$"!!"#"$"% = !!"#$%ℎ!!"#!!"#"$!!"#$%"&!!"#$%&$% ∗ !!!100%! !

!


Upaya yang dilakukan KKP dalam mencapai target IKU ini adalah dengan menampilkan uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi dan penjelasan pos-pos keuangan, daftar rinci atas uraian atas nilai pos atau Bagan Akuntansi Standar (BAS) dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.! d. Indikator Kinerja 7 (tujuh) : Nilai Perencanaan Kinerja Capaian nilai perencanaan kinerja KKP pada tahun 2014 sebesar 28,8 dari target sebesar 27,5. Nilai capaian perencanaan kinerja diperoleh dari hasil penilaian pengawas internal terhadap pemenuhan dokumen perencanaan kinerja, kualitas perencanaan kinerja dan implementasi hasil perencanaan kinerja. Berikut capaian perencanaan kinerja KKP dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Tabel 3.5 Nilai Komponen Perencanaan

Nama Indikator Nilai Komponen Perencanaan

2010

2011

2012

2013

2014

22,4

23,93

24,87

27,86

28,8

Tabel diatas menggambarkan bahwa nilai perencanaan kinerja KKP dalam kurun waktu 5 tahun mengalami kenaikan rata-rata sebesar 6,54% yakni dari 22,4 pada tahun 2010 menjadi 28,8 pada tahun 2014. Kenaikan capaian tersebut didukung oleh usaha yang dilakukan antara lain: (i) Penggunaan BSC sebagai alat pengelolaan dan strategi kinerja kementerian, (ii) Penyusunan perencanaan anggaran untuk program dan kegiatan sebagai acuannya menggunakan IKU dan target/sasaran di dalam Renstra yang dijabarkan di RKA-KL; dan (iii) Target kinerja dalam TAPJA diuraikan secara triwulanan dan dilakukan pengukuran secara berkala. e. Indikator Kinerja 8 (delapan) : Nilai Pengukuran Kinerja Nilai pengukuran kinerja tahun 2014 sebesar 16,39 dari target sebesar 15,5 atau tercapai 105,74% dari target. Nilai pengukuran kinerja diperoleh dari hasil penilaian pengawas internal terhadap pemenuhan pengukuran kinerja, kualitas pengukuran kinerja dan implementasi hasil pengukuran kinerja. Dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 15,61, nilai capaian tahun 2014 mengalami kenaikan 0,78 point (4,99%). Perkembangan nilai capaian


!

67

sejak tahun 2010 terus mengalami kenaikan dengan rata-rata 1,45 point/tahun atau 12,27%/tahun. Capaian tersebut didukung dengan beberapa upaya antara lain: (i) penetapan pedoman pengumpulan data kinerja melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 13 tahun 2013, (ii) penetapan kontrak kinerja individu dengan memadukan antara kontrak kinerja pegawai dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP), kemudian dilakukan penilaiannya menggunakan Sistem Penilaian Kinerja Individu (SiPkindu) berbasis IT dan internet dan (iii) Penggunaan teknologi informasi dalam melakukan pengukuran kinerja dengan membangun sistem aplikasi Sistem Monitoring Dan Evaluasi (SiMeta) untuk mengukur kinerja organisasi dan sistem aplikasi SiPkindu untuk mengukur kinerja individu/pegawai. f. Indikator Kinerja 9 (sembilan): Nilai Pelaporan Kinerja Nilai pelaporan kinerja diperoleh dari hasil penilaian pengawas internal terhadap sistem pelaporan, akurasi data, analisa data kinerja, data dukungnya dan ketepatan waktu penyelesaian. Nilai pelaporan kinerja pada tahun 2014 sebesar 11,65, atau tercapai 97,08% dari target sebesar 12. Perbandingan capaian nilai pelaporan kinerja selama lima tahun terakhir sebagai berikut: Tabel 3.6 Nilai Pelaporan Biro Perencanaan tahun 2010-2014

Indikator Nilai Pelaporan Kinerja KKP

Realisasi di Tahun 2010

2011

2012

2013

2014

8,50

10,44

10,99

11,16

11,65

Tabel diatas menggambarkan bahwa apabila dibandingkan dengan capaian di tahun 2013 nilai indikator ini mengalami kenaikan sebesar 0,49 (4,39%), yakni dari 11,16 menjadi 11,65. Nilai pelaporan kinerja meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata kenaikan 0,78 per tahun. Dibandingkan skala maksimal (bobot maksimal) nilai pelaporan kinerja sebesar skala 15, maka sampai saat ini sudah mencapai 80% dari skala maksimal. Tidak tercapainya target indikator ini disebabkan antara lain: i) laporan belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan ke depan dan ii)


analisa capaian masih kurang tajam/detail yakni belum terdapat perbandingan dengan prestasi tahun-tahun sebelumnya dan terhadap skala nasional. Upaya perbaikan ke depan akan dilakukan melalui perbaikan substansi Laporan Kinerja (LKj), penyelesaian laporan tepat waktu dan penajaman analisa capaian kinerja. g. Indikator Kinerja 10 (sepuluh) : Nilai Evaluasi Program Indikator nilai evaluasi program diukur di level 0/kementerian dengan cara penurunan (cascading) dipersempit. Nilai evaluasi program diperoleh dari hasil penilaian pengawas internal terhadap pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi dan pemanfaatan evaluasi. Nilai evaluasi program di tahun 2014 mencapai 7,2 atau 160% dari target sebesar 4,5. Target kinerja evaluasi program merupakan tanggung jawab dari unit program Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal. Realisasi nilai evaluasi program selama tahun 2010-2014 sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.7 Nilai evaluasi program dan kegiatan tahun 2010-2014

Indikator

Realisasi di Tahun


2010

2011

2012

2013

2014

3,17

6,76

6,57

7,09

7,20

Jika dilihat selama lima tahun terakhir nilai evaluasi terus meningkat dengan kenaikan rata-rata 1,01 atau 29,98%/tahun. Apabila dibandingkan dengan skala maksimal (bobot maksimal) sebesar 20, maka nilai evaluasi program saat ini sudah mencapai 36% dari skala maksimal. Upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja dan program/kegiatan adalah i) evaluasi secara berkala periode triwulanan, ii) hasil evaluasi digunakan sebagai masukan perencanaan ke depan, iii) telah dilakukan evaluasi/reviu Renstra KKP tahun 2010-2014, iv) evaluasi program dan kegiatan yang sifatnya strategis sebagai direktif presiden bidang KP, dan v) evaluasi program dan kegiatan tematik.


!

67

Untuk mencapai angka skala maksimal ke depannya mekanisme evaluasi akan dikembangkan terus sehingga hasil evaluasi bisa digunakan untuk: i) mengarahkan pengelolaan organisasi, ii) hasil evaluasi digunakan sebagai umpan balik perbaikan perencanaan dan iii) perbaikan penerapan manajemen kinerja (fungsi feedback). h. Indikator Kinerja 11 (sebelas) : Nilai Pencapaian Kinerja Nilai pencapaian kinerja tahun 2014 sebesar 13,64, atau sebesar 85,25% dari target sebesar 16. Secara keseluruhan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) KKP mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja mencapai 75,54 masuk didalam kategori penilaian A. Adapun nilai pencapaian kinerja tahun 2010-2014 sebagaimana tabel berikut: Tabel 3.8 Nilai Pencapaian Kinerja tahun 2010-2014

Indikator Nilai Pencapaian Kinerja

Realisasi di Tahun 2010 8.39

2011 10.75

2012

2013

14.39

13.82

2014 13.64

Tabel diatas menggambarkan bahwa selama lima tahun terakhir nilai pencapaian kinerja cenderung meningkat, kecuali pada tahun 2013-2014 mengalami penurunan namun masih dalam kategori penilaian A. Hal ini disebabkan karena proses transisi penilaian kinerja menggunakan metode BSC. Dibandingkan dengan skala maksimal (bobot maksimal) nilai pelaporan kinerja sebesar 20, maka nilai tahun 2014 mencapai 85,25% dari skala maksimal. Untuk mencapai angka skala maksimal ke depannya pencapaian kinerja akan diarahkan pada peningkatan nilai AKIP, PIAK, RB dan SPIP. Upaya perbaikan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja tahun berikutnya antara lain: i) Pengembangan sistem penganggaran dengan memadukan struktur RKAKL KKP dengan arsitektur kinerja organisasi yang dijalankan dengan sistem BSC, ii) Mekanisme pengukuran pada skala outcome akan diperkuat dan iii) Penerapan penganggaran berbasis kinerja secara penuh.


i. Indikator Kinerja 12 (dua belas) : Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi (RB) KKP. Nilai Penerapan RB KKP diperoleh dari Indeks RB hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terhadap 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu: (i) manajemen perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur; birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi; (ii) peraturan perundang-undangan; regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif; (iii) organisasi; yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing); (iv) tata laksana; sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prisipprinsip good governance; (v) sdm aparatur; sdm aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, professional, berkinerja tinggi, dan sejahtera; (vi) akuntabilitas; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; (vii) pengawasan; meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas kkn; (viii) pelayanan publik; pelayanan prima yang sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Komponen penilaian dan hasil penilaian KemenPAN-RB terhadap penerapan RB KKP pada semester I tahun 2014 sebagaimana tabel berikut :


!

67

Tabel 3.9 Nilai RB KKP Semester I 2014

No.

Komponen Penilaian

A 1

Pengungkit Manajemen perubahan Penataan peraturan perundangundangan Penataan dan penguatan organisasi Penataan tatalaksana Penataan sistem manajemen SDM Penguatan akuntabilitas Penguatan pengawasan Peningkatan kualitas pelayanan publik Sub total komponen pengungkit

2 3 4 5 6 7 8

No. B 1 2 3

Komponen Penilaian Hasil Kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi Pemerintah yang bersih dan bebas KKN Kualitas pelayanan publik Sub total komponen hasil Indeks reformasi birokrasi

Nilai Maksimal

Nilai capaian

% capaian

5.00

3.43

68.60

5.00 6.00 5.00 15.00 6.00 12.00 6.00 60.00

2.09 2.82 3.63 6.71 4.35 6.89 3.59 33.51

41.80 47.00 72.60 44.73 72.50 57.42 59.83 55.85

Nilai Maksimal

Nilai capaian

% capaian

20.00

15.11

75.55

10.00 10.00 40.00 100.00

7.35 7.32 29.78 63.29

73.50 73.20 74.45 63.29

Tabel diatas menggambarkan nilai pencapaian penerapan RB di KKP di semester I sebesar 63,29 atau 63,29% dari target 100. Nilai penerapan RB KKP hingga semester II tahun 2014 sebesar 84,79 atau mencapai 105,99% dari target sebesar 80. Nilai tersebut diambil dari hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh tim Inspektorat Jenderal. Sampai saat ini, KKP belum menerima hasil penilaian RB semester II tahun 2014 dari KemnPAN-RB mengingat penilaiannya baru dilakukan pada 5 Februari 2015. Dibandingkan dengan nilai penerapan RB KKP di tahun 2013, nilai penerapan RB tahun 2014 naik sebesar 7,20 atau mengalami kenaikan 9,28%. Apabila dibandingkan dengan skala maksimal (bobot maksimal) nilai pelaporan kinerja sebesar skala 100, maka sampai saat ini sudah mencapai 84,79% dari skala maksimal. Belum maksimalnya pencapaian target disebabkan karena belum ada mekanisme penanganan benturan kepentingan dan juga aturan di KKP untuk lelang terbuka penempatan posisi jabatan (Eselon tertentu).


Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai angka skala maksimal ke depannya antara lain melalui: (i) mengarahkan pencapaian kinerja pada pengembangan pengelolaan kinerja individu; (ii) evaluasi penanganan gratifikasi; (iii) penguatan whistle blowing system; (iv) penanganan benturan kepentingan dan (v) peningkatan kualitas pelayanan publik.

4. Sasaran Strategis Terkelolanya anggaran secara optimal Nilai capaian untuk sasaran strategi “Terkelolanya anggaran secara optimal” adalah 99,28%. Nilai ini didukung oleh 1 (satu) IKU, yaitu Presentase Penyerapan DIPA. Pencapaian IKU tersebut sebagai berikut: a. Indikator Kinerja 13 (tiga belas): Presentase Penyerapan DIPA Tahun 2014, KKP mengelola anggaran sebesar Rp6.168.627.392.000 (enam triliun seratus enam puluh delapan miliar enam ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). Saat ini realisasi anggaran KKP Tahun 2014 sebesar Rp5.641.613.846.181 (lima triliun enam ratus empat puluh satu miliar enam ratus tiga belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus delapan puluh satu rupiah) atau 91,46% dari alokasi anggaran. Nilai ini masih lebih rendah dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp6.564.191.941.374 (enam triliun lima ratus enam puluh empat miliar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) atau 93,53% dari alokasi anggaran. Angka penyerapan DIPA tahun 2014 masih akan mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan antara lain: (i) belum semua SPM terakhir dapat diinput, termasuk realisasi anggaran untuk kegiatan PHLN SKIPI sebesar Rp241.375.460.529 (dua ratus empat puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) dan INDESO sebesar Rp74.667.760.575 (tujuh puluh empat miliar enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) yang baru terbit SP3 PHLN dari Kementerian Keuangan; (ii) masih terdapat beberapa Satker di unit kerja Eselon I lingkup KKP yang mengalami pagu minus (iii) masih terdapat pagu PHLN Tahun 2014 yang belum dicantumkan dalam DIPA Tahun 2014 terkait terbitnya Surat Dirjen Perbendaharaan Kementerian


!

67

Keuangan No.S-182/PB/2015 tanggal 9 Januari 2015 tentang Perpanjangan Batas Waktu Revisi DIPA dan Pengesahan/Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/Surat Berharga serta Pengesahan Pendapatan/Belanja BLU dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2014, maka beberapa Satker terkait melakukan usulan revisi melalui Kantor Wilayah Perbendaharaan setempat. Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran KKP Tahun 2014 adalah: 1) Terlambatnya penetapan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Anggaran untuk dana Dekonsentrasi oleh Gubernur dan terlambatnya usulan perubahan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Anggaran oleh satker Dana Tugas Pembantuan; 2) Terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tanggal 19 Mei 2014 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. Penghematan dan pemotongan diarahkan pada kegiatan yang bersumber dari belanja bantuan sosial seperti Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) pada Ditjen Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, P2HP, serta Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PDPT) pada Ditjen KP3K, serta kegiatan yang bersifat fisik pada Satker Tugas Pembantuan yang belum terikat kontrak; 3) Terlambatnya persetujuan revisi Drop loan dari Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan untuk proyek Pengembangan Pelabuhan Perikanan Belawan Ditjen Perikanan Tangkap; 4) Terlambatnya Surat Keputusan Penerima Bantuan Sosial, mengingat ada permintaan dari Komisi Pemberatasan Korupsi untuk menangguhkan pembayaran bansos setelah Pemilihan Legislatif; 5) Terlambatnya penerbitan SP3HLN untuk Proyek Indeso dan SKIPI; 6) Terbitnya Surat Menteri Keuangan Nomor : S-667/MK.02/2014 tentang Pengendalian dan Penghematan Perjalanan Dinas dan Meeting/Konsinyering dalam APBN-P Tahun 2014 yang ditindaklanjuti dengan penghematan atau self blocking terhadap perjalanan dinas dan meeting/konsinyering KKP; 7) Terhambatnya pelaksanaan kegiatan belanja modal pada 4 (empat) unit Eselon I yaitu pembangunan Gedung Mina Bahari IV pada Sekretariat


Jenderal, pengadaan sarana dan prasarana budidaya pada DJPB, pengadaan kapal pengawasan SKIPI pada DJPSDKP, serta pengadaan sarana dan prasarana pengolahan/pemasaran pada DJP2HP; serta 8) Adanya beberapa Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan kegiatan Tugas Pembantuan karena adanya pekerjaan fisik yang mengalami penghematan/ pemotongan, adanya gagal lelang dan penyelesaian pekerjaan yang tidak tepat waktu. Disamping itu, beberapa hal penting terkait proses pengadaan barang/jasa juga mempengaruhi rendahnya realisasi anggaran KKP yaitu: 1) Adanya kebijakan pimpinan pada tahun berjalan berupa penundaaan pelaksanaan kegiatan, revisi anggaran atau penghematan; 2) Adanya keterbatasan SDM yang memiliki sertifikat PBJ atau pun yang melaksanakan kegiatan; 3) Adanya pergantian pejabat struktural terutama di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi atau pun Kabupaten yang menyebabkan pergantian Pejabat Pengelola Keuangan; 4) Adanya keterlambatan/perubahan/Usulan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan; 5) Adanya keterlambatan pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di daerah, keterlambatan Satker untuk mengumumkan paket pekerjaan ke ULP, gagal lelang dan sanggah banding diterima. Langkah-langkah Percepatan penyerapan anggaran yang dilakukan: 1) SE Menteri Kelautan dan Perikanan No. 71/SJ/PL.420/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 perihal Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa TA 2014; 2) SE Sekretaris Jenderal No. B.768/SJ.3/RC.410/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 perihal Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2014 khususnya untuk Dana Dekonsentrasi (01); 3) SE Sekretaris Jenderal No. 489/SJ/KU.510/IV/2014 tanggal 30 April 2014 perihal Langkah-Langkah Percepatan Penyerapan Anggaran dan Revisi Anggaran TA 2014 di Lingkungan KKP;


!

67

4) SE Sekretaris Jenderal No. 824/SJ/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 perihal Langkah-Langkah Percepatan Penyerapan Anggaran Triwulan III TA 2014 di Lingkungan KKP; 5) Surat Sekjen ke Dirjen Perimbangan Keuangan dan Dirjen Perbendaharaan No. B.1221/SJ/X/2014 tanggal 23 Oktober 2014 perihal Percepatan Penyerapan Anggaran Tahun 2014 yang bersumber dari PHLN untuk Proyek Indeso sebesar Rp63,35 miliar dan SKIPI sebesar Rp53,37 miliar. Upaya perbaikan yang dilakukan Sekretariat Jenderal sebagai pembina pelaksanaan anggaran KKP melalui pemantauan ke daerah dan mendorong: 1) Setiap Satker turut aktif dalam pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan target yang telah ditetapkan; 2) Setiap Satker melaporkan perkembangan realisasi keuangan, fisik dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ke pusat secara tertib setiap bulan sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran; 3) Peningkatan Kinerja Tim Monitoring dan Evaluasi di unit kerja Eselon I lingkup KKP atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran; 4) Percepatan pelaksanaan proses lelang dengan menugaskan Pokja Pengadaan Barang/Jasa supaya lebih fokus dalam proses lelang; 5) Setiap Satker melakukan pembayaran dengan segera terhadap pekerjaan/kegiatan yang sudah diselesaikan; 6) Percepatan proses revisi anggaran terkait pergeseran pagu belanja, pagu minus dan drop loan dengan Kementerian Keuangan. 5. Sasaran Strategis : Terwujudnya citra positif KKP di masyarakat Nilai capaian untuk sasaran strategi “Terwujudnya citra positif KKP di masyarakat” adalah 120% (nilai maksimum). Nilai ini didukung oleh 1 (satu) Indikator Kinerja, yaitu Rasio Jumlah Pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan tentang KKP. Pencapaian Indikator Kinerja tersebut, sebagai berikut: a. Indikator Kinerja 14 (empat belas): Rasio Jumlah Pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan tentang KKP Dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, keberadaan pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan KKP di harapkan mampu


memberikan gambaran secara menyeluruh terwujudnya citra positif KKP di masyarakat. Sepanjang tahun 2014, pemberitaan terkait KKP masih banyak didominasi berita positif. Pada tahun 2014 terealisasi 2% dari target sebesar 10% (pencapaian 500% dari target/120% capaian). Pencapaian tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2013 yang sebesar 12% dari target 20% (pencapaian 140% dari target /120% capaian). Hal ini menggambarkan jumlah pemberitaan negatif dibanding total pemberitaan tentang KKP mengalami penurunan. Pemberitaan terkait program dan kebijakan KKP selama periode JanuariDesember 2014 mencapai 4.736 berita denga rincian 2.938 untuk berita positif (68%), 1.703 berita netral (36%) dan 100 berita negatif (2%). Jumlah pemberitaan di tahun 2014 jauh lebih banyak bila dibandingkan total pemberitaan sepanjang tahun 2013. Di tahun 2013 total pemberitaan sektor KKP mencapai 3.744 atau rata-rata 312 berita perbulan. Salah satu faktor meningkatnya pemberitaan media adalah kekuatan personal MKP Susi Pudjiastuti, yang mampu mendorong topik-topik positif di media-media. Hal ini kemudian dijadikan momentum untuk terus mensosialisasikan program-program positif KKP, misalnya tentang upaya dan komitmen KKP dalam pemberantasan illegal fishing. Kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian target di tahun 2014 antara lain dengan melakukan sosialisasi tentang program-program KKP dan rencana pembangunan KP melalui media visual (televisi), media cetak serta website resmi KKP, terutama untuk program yang bersentuhan langsung dengan nelayan. Sosialisasi juga bertujuan untuk menjaga keberlanjutan programprogram tersebut. Upaya untuk mencapai target indikator di tahun 2015 adalah dengan mempertahankan topik positif yang tetap bisa terus didorong, antara lain program swasembada garam. Persepsi positif bisa menjadi momentum bagi tim komunikasi KKP untuk meningkatkan awareness publik dan menarik dukungan stakeholder dan pihak terkait lainnya dalam mendukung keberhasilan program, serta mendorong terwujudnya citra positif KKP di masyarakat. Sosialisasi program-program positif KKP antara lain dengan melakukan media visit ke lokasi pelaksanaan program. Kegiatan bisa dilakukan dengan mengundang


!

67

media visual (Televisi) dan media cetak. Apabila diperlukan, dapat dilakukan kerja sama dengan statsiun televisi seperti TVRI, TV One, atau Metro TV. Selanjutnya, pada tahun 2015 ditargetkan capaian untuk rasio jumlah pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan tentang KKP adalah sebagai berikut: Tabel 3.10 Nilai Rasio Jumlah Pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan tentang KKP

Nama Indikator Rasio Jumlah Pemberitaan yang negatif dibanding total pemberitaan tentang KKP

Capaian 2013 12%

Capaian 2014 2%

Target 2015 10%

6. Sasaran Strategis Terwujudnya kerja sama internasional dan antar lembaga yang implementatif Nilai capaian untuk sasaran strategi “Terwujudnya kerja sama internasional dan antar lembaga yang implementatif” adalah 120% (nilai maksimum). Nilai ini didukung oleh 1 (satu) Indikator Kinerja, yaitu jumlah perjanjian yang telah diimplementasikan. Pencapaian Indikator Kinerja tersebut, sebagai berikut: a. Indikator Kinerja 15 (lima belas): Jumlah perjanjian kerja sama yang telah diimplementasikan Tahun 2014, KKP telah berhasil mengimplementasikan kerja sama yang telah disepakati. Implementasi kerja sama dilaksanakan terhadap perjanjian kerja sama (PK) internasional maupun antar lembaga. Kerja sama internasional yang dilakukan di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan mencakup kerja sama bilateral, regional, multilateral, dan kerja sama teknik Implementasi PK dalam bentuk pengembangan kapasitas SDM, pembangunan infrastruktur, penelitian dan pengembangan, pertukaran tenaga ahli, dan pertukaran informasi. Implementasi kerja sama antar lembaga merupakan tindak lanjut dari PK antar lembaga yang telah disepakati. Implementasi kerja sama tersebut dapat berupa pembangunan infrastruktur, pengembangan perikanan budidaya, pengembangan kapasitas SDM untuk nelayan, pengembangan konservasi perairan laut, pengawasan sumberdaya perikanan, serta penyaluran kredit usaha rakyat.


Berikut rincian Jumlah Perjanjian yang telah diimplementasikan: Tabel 3.11 Jumlah Perjanjian Kerja sama (PK) yang telah diimplementasikan Bilateral Nama Negara

Multilateral

Antar Lembaga

Jml

Nama

Jml

KS

Organisasi

KS

Nama Lembaga

Jml KS

Aljazair

1

FAO

6

PT. Bank Negara Indonesia

1

Amerika Serikat

3

UNDP

1

TNI AL

1

Perancis

1

SEAFDEC

4

Yayasan WWF Indonesia

1

Fiji

1

UNFCCC

1

Kongres Wanita Indonesia

1

Timor Leste

1

SSME

1

Belanda

1

WCPFC

1

Australia

1

CCSBT

1

RRT

1

IOTC

4

Asosiasi Perusahaan Jasaboga Indonesia Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Universitas Pattimura Pemerintah Kabupaten KepulauanYapen

Total

Subtotal

1 1 1

Univ. Bengkulu

1

Univ. Halueleo

1

Pemprov Maluku

1

Kemen Kesehatan

1

Pemkab. Sidoarjo

1

Korupsi 10

1

Univ Hang Tuah

Komisi Pemberantasan

Subtotal

1

1

Tahir Foundation1

1

Subtotal

16

20 46

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa jumlah PK yang diimplementasikan pada tahun 2014 sebanyak 46 PK. Pencapaian ini >120% lebih tinggi dari target 25 PK. Nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan capaian tahun 2013, yaitu 46 PK dengan target 24 PK. Peningkatan tersebut disebabkan karena semakin baiknya koordinasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal terhadap mitra kerja sama dan juga banyaknya permintaan dan usulan kerja sama yang datang dari mitra. Kerja sama yang diimplementasikan adalah sebagai berikut:


!

67

1) Kerja sama Bilateral Dalam rangka kerja sama bilateral, telah dilaksanakan kerja sama di bidang kelautan dan perikanan antara lain dengan Amerika Serikat, Belanda, Prancis, Aljazair, Australia, Republik Rakyat Tiongkok, Fiji dan Timor Leste. Salah satu kerja sama bilateral yang dilaksanakan pada tahun 2014 adalah kerja sama KKP dengan Fiji. Pada tanggal 18 Juni 2014 telah dilakukan penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (MSP) tentang kerja sama Kelautan dan Perikanan antara Menteri Kelautan dan Perikanan RI dengan Menteri Pertanian, Perikanan dan Hutan, Republik Fiji yang diwakili oleh Menteri Pertahanan, Keamanan Nasional dan Imigrasi. Penandatanganan berlangsung di Westin Hotel Fiji, dan disaksikan langsung oleh Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Fiji Josaia Voreqe Bainimarama. Implementasi kerja sama kedua negara adalah untuk mengembangkan, mendorong, mempromosikan kerja sama dan saling konsultasi pada berbagai bidang kelautan dan perikanan. Diantaranya, perikanan tangkap berkelanjutan, pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan, pengolahan dan pengembangan hasil perikanan, inspeksi dan karantina ikan, penelitian, pengembangan dan peningkatan kapasitas, layanan armada dan teknis perikanan. Kerja sama tersebut juga mencakup melakukan penguatan masyarakat pesisir dan pengelolaan pesisir terpadu, serta mencegah, menghalangi dan menghapuskan praktek IUU Fishing.

Gambar 3.3 Republik Indonesia dan Republik Fiji Perkuat Kerja Sama Bidang Kelautan dan Perikanan


Termasuk dalam kegiatan kerja sama bilateral adalah kerja sama Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Pada tanggal 28 Agustus 2014 telah dilaksanakan Pertemuan Ke-empat Tingkat Menteri Kelautan APEC, di Xiamen, RRT yang juga dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI. Pada pertemuan tersebut dihasilkan Deklarasi Xiamen yang menyepakati Ekonomi Biru atau Blue Economy sebagai fokus utama kerja sama kemitraan APEC. Fokus Ekonomi Biru itu dibagi pada tiga aspek, yaitu yang pertama adalah konservasi ekosistem laut dan pesisir serta ketahanan terhadap bencana alam, kedua adalah peran laut terhadap keamanan pangan dan perdagangan yang berhubungan dengan pangan, serta ketiga adalah terkait ilmu kelautan, teknologi dan inovasi. Deklarasi Xiamen juga menyepakati Balai Riset dan Observasi Kelautan di Perancak, Bali, sebagai rumah Pusat Informasi Kelautan dan Perikanan APEC atau APEC Ocean and Fisheries Information Center (AOFIC), yang diharapkan dapat memantau perkembangan ekonomi negara anggota APEC dalam bidang kelautan dan perikanan, khususnya dalam menindaklanjuti hasil forum APEC.

Gambar 3.4 Pertemuan Ke-empat Tingkat Menteri Kelautan APEC, di Xiamen, RRT


!

67

2) Kerja sama Multilateral Dalam rangka kerja sama multilateral, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berperan aktif dalam perundingan di forum internasional dalam bidang yang terkait dengan kelautan dan perikanan. Beberapa perundingan yang diikuti utamanya di FAO-Committee on Fisheries, Perundingan di kelembagaan PBB yaitu UNFCCC, dan organisasi kerja sama perikanan regional dalam jaringan RFMOs (CCSBT, IOTC dan WCPFC). Kerja Sama ASEAN utamanya dalam pembahasan perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 di bidang kerja sama perikanan yang meliputi antara lain ASEAN-SEAFDEC dan ASWGFi. Pada kerja sama dengan FAO, telah dilaksanakan sidang FAOCommittee on Fisheries (COFI) sesi ke-31 pada tanggal 9 Juni 2014 bertempat di Plenary Room, Kantor Pusat FAO oleh Chair Person COFI ke31 Mr Johán H. Williams (Norway) dan dilanjutkan sambutan oleh Director-General of FAO Mr. Jose Graciano Da Silva. Pada Agenda 5. Securing sustainable small-scale fisheries, sidang COFi sesi ke-31 ini berhasil menyepakati draft terakhir Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication dan akan ditetapkan menjadi Guidelines bersama bagi negara anggota FAO. Ini merupakan terobosan besar dalam sejarah perikanan dunia dan FAO sendiri, dimana setelah lebih dari 60 tahun sejak adanya sidang FAO COFi, guidelines untuk proteksi nelayan skala kecil disepakati oleh negara anggota FAO yang terdiri dari 143 negara. Indonesia yang menjadi salah satu negara yang cukup aktif dalam 2 pertemuan pembahasan teknis sebelumnya, telah berhasil memasukkan beberapa artikel sesusai dengan posisi nelayan skala kecil Indonesia. Pada kerja sama ASEAN-AFCF, telah dilaksanakan pertemuan AFCF ke-6 dan pertemuan ASWGFi ke-22 telah dilaksanakan di Kuala Lumpur Malaysia pada tanggal 23-27 Juni 2014. Pertemuan ini antara lain membahas Harmonisasion of Import and Export Inspection and Certification and Development of Mutual Recognation Agreements (MRAs) among ASEAN. Pertemuan ini juga menyampaikan bahwa Guidelines for the Use of Chemical in Aquaculture and Measures to Eliminate the Use of Harmful


Chemicals telah disahkan pada SSOM AMAF ke-34 dan AMAF ke-35. Publikasi Guidelines tersebut akan disampaikan kepada seluruh AMS oleh Sekretariat ASEAN dalam waktu dekat.

Gambar 3.5 ASEAN Fisheries Consultative Forum ke-6 dan ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries ke-22

3) Kerja sama antar lembaga Dalam rangka kerja sama antarlembaga, PUSKITA telah memfasilitasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan NGO/LSM, Perguruan Tinggi, Kementerian, Lembaga Perbankan, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha/Organisasi Kemasyarakatan. Salah satu Kesepakatan Bersama yang dilaksanakan pada tahun 2014 adalah kerja sama antara KKP dengan TNI AL pada tanggal 1 Desember 2014. Nota kesepahaman tersebut bertujuan untuk mengelola kembali hasil kelautan Indonesia, terutama di bidang perikanan, melalui penegakan dan pengawalan kebijakan moratorium kapal asing, eks asing serta pelarangan transhipment dan menyelaraskan peraturan laut Indonesia dengan peraturan internasional mengenai penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Penandatangan kerja sama itu dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Ada tiga poin yang dikerja samakan, mulai dari pembinaan terhadap nelayan hingga penegakan


!

67

hukum terhadap kapal asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia. MoU ini sangat penting dilakukan untuk mencapai visi misi kemaritiman Presiden Joko Widodo. Perjanjian ini menjadi pilar utama untuk kemakmuran dan kesejahteraan di dalam bidang kelautan.

Gambar 3.6 Memorandum of Understanding(MoU) yang ditandatangani Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Marsetio di Mabes TNI AL, Cilangkap

7. Sasaran Strategis Terselenggaranya penempatan SDM KKP berbasis kompetensi Nilai capaian untuk sasaran strategi “Terselenggaranya penempatan SDM KKP berbasis kompetensi” adalah 120% (nilai maksimum). Nilai ini didukung oleh 1 (satu) Indikator Kinerja, yaitu persentase unit kerja yang mengimplementasikan penempatan SDM KKP berbasis kompetensi dibanding total unit kerja yang ada di KKP. Pencapaian Indikator Kinerja tersebut, sebagai berikut: a. Indikator Kinerja 16 (enam belas): Persentase unit kerja yang mengimplementasikan penempatan SDM KKP berbasis kompetensi dibanding total unit kerja yang ada di KKP Penempatan dan penataan pegawai sangat penting untuk memperoleh kuantitas, kualitas, komposisi dan distribusi PNS yang tepat sesuai dengan kebutuhan unit kerja. KKP memiliki 201 unit kerja yang terdiri dari 67 unit kerja Eselon II unit pusat dan 134 unit pelaksana teknis. Pada tahun 2014, jumlah unit kerja yang mengimplementasikan penempatan SDM KKP berbasis kompetensi adalah sebesar 199 unit kerja Eselon I atau 99%. Keberhasilan capaian ini diperoleh melalui penempatan CPNS yang mengacu pada formasi jabatan yang


tersedia sehingga pelamar dapat menyesuaikan unit kerjanya sesuai jabatan yang dipilih. Dengan informasi jabatan tersebut akan memperkecil unit kerja yang tidak terisi dari formasi yang diusulkan. Selain itu juga pelaksanaan penerimaan CPNS menggunakan sistem penerimaan yang transparan yaitu melalui seleksi online dengan menggunaka sistem Computer Asessted Test (CAT) baik untuk Test Kompetensi Dasar (TKD) maupun Test Kompetensi Bidang (TKB). Persentase unit kerja yang mengimplementasikan penempatan SDM KKP berbasis kompetensi dibanding total unit kerja yang ada di KKP, pada tahun 2014 terealisasi 84,58% dari target sebesar 40% dengan persentase capaian 120%. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2013 yang sebesar 74,76% terjadi kenaikan realisasi sebesar 13,13%, Pencapaian kinerja ini didukung oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam penempatan pegawai sesuai dengan formasi yang ada di unit kerja. Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung indikator tersebut adalah penyusunan formasi berdasarkan jabatan yang dibutuhkan oleh unit kerja lingkup KKP, sehingga kemungkinan kecil untuk jabatan yang tidak terisi. Selanjutnya, pada tahun 2015 ditargetkan Persentase unit kerja yang mengimplementasikan penempatan SDM KKP berbasis kompetensi dibanding total unit sebagai berikut: Tabel 3.12 Nilai Indikator Persentase unit kerja yang mengimplementasikan penempatan SDM KKP berbasis kompetensi dibanding total unit kerja yang ada di KKP

Nama Indikator Persentase unit kerja yang

Capaian

Capaian

Target

2013

2014

2015

74,76%

84,58%

45%

mengimplementasikan penempatan SDM KKP berbasis kompetensi dibanding total unit kerja yang ada di KKP

8. Sasaran Strategis Terintegrasinya sistem informasi KKP Nilai capaian untuk sasaran strategi “Terintegrasinya sistem informasi KKP” adalah 120% (nilai maksimum) . Nilai ini didukung oleh 1 (satu) Indikator Kinerja, yaitu persentase unit kerja yang mengimplementasikan penempatan SDM KKP


!

67

berbasis kompetensi dibanding total unit kerja yang ada di KKP. Pencapaian Indikator Kinerja tersebut, sebagai berikut: a. Indikator Kinerja 17 (tujuh belas): Presentase Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dibandingkan total TIK yang ada Sekretariat Jenderal telah melakukan upaya untuk mengintegrasikan seluruh TIK dilingkungan KKP melalui penyiapan peraturan menteri dan penyusunan masterplan. Persentase Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dibanding total TIK yang ada pada tahun 2014 sebesar 80% dari target sebesar 40% sehingga total persentase capaian sebesar 120%. Kenaikan persentase capaian Indikator ini disebabkan oleh meningkatnya aplikasi informasi yang diintegrasikan oleh unit Eselon I di lingkungan KKP. Kegiatan yang mendukung indikator tersebut antara lain pada triwulan III telah dilakukan pengelolaan sistem informasi geospasial dan pengelolaan aplikasi web hosting dan Co location SI-KKP Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan e-government di kementerian/Lembaga, karena dengan sistem informasi (aplikasi sistem informasi) merupakan salah satu komponen dari pengembangan e-government, selain dari kelembagaan, kebijakan, infrastruktur dan perencanaan. Sekretariat Jenderal terus mengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkup KKP, dengan melaksanakan peningkatan dan pengembangan baik infrastruktur maupun aplikasi sistem informasinya berdasarkan skala prioritas. Pada tahun 2014 telah dilaksanakan verifikasi terhadap data daftar aplikasi sistem informasi tahun 2013 yang jumlahnya 177 buah aplikasi, dengan mengundang seluruh unit kerja yang memiliki aplikasi. Hasil dari verifikasi tersebut sampai dengan bulan Juli 2014 didapat jumlah sebanyak 156 aplikasi sistem informasi, dengan rincian sebagai berikut : 1) Kelompok Aplikasi Diseminasi Publik : • Website Kementerian

: 1 buah

• Website Unit Eselon I

: 9 buah

• Website Unit Eselon II

: 27 buah

• Website Unit Pelaksana Teknis

: 47 buah


2) Kelompok aplikasi Pelayanan Publik 3) Kelompok aplikasi Dukungan Perkantoran 4) Kelompok aplikasi khusus JUMLAH

: : : :

19 buah 48 buah 5 buah 156 buah aplikasi

Untuk perkembangan jumlah aplikasi sistem informasi KKP dari tahun 2010 sd 2014 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13 Jumlah aplikasi sistem informasi KKP tahun 2010-2014

No.

Unit Krja Eselon I

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Ditjen Perikanan Tangkap Ditjen Perikanan Budidaya Ditjen P2HP Ditjen KP3K Ditjen PSDKP Balitbang KP BPSDMKP BKIPM Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal JUMLAH

2010 7 2 3 5 2 6 6 1 13 1 45

2011 8 2 4 3 2 6 6 1 12 1 45

Tahun 2012 10 2 4 4 6 9 11 3 14 1 64

2013 16 8 9 9 11 20 21 54 23 6 177

2014*) 14 13 7 9 9 20 24 26 28 6 156

Keterangan: *) Data sampai dengan bulan Juli 2014

Untuk memfasilitasi atau media penyebaran data dan informasi kepada publik atau masyarakat umum adalah Situs Web KKP, yang merupakan portal utama untuk menyedia data dan informasi terkait kelautan dan perikanan. Pemanfaatan website KKP akan terasa optimal oleh pengguna baik internal maupun external jika data dan informasi yang disajikan adalah data terbaru/terkini dan data dan informasi disajikan dengan lengkap dan mudah dikases. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan sistem aplikasi yang dapat memfasilitasi penyampaian data dari unit kerja Eselon I dan UPT ke situs resmi kementerian, yaitu www.kkp.go.id Berikut penyebaran data dan informasi (uploading) pada website KKP (www.kkp.go.id) dari tahun 2010 sd Juli 2014 adalah sebagaimana tabel berikut:


!

67

Tabel 3.14 Jumlah data dan informasi yang di upload pada website KKP No.

Katagori

Tahun 2010

2011

2012

2013

2014 *)

1.

Kategori Berita

189

25

118

30

19

2.

Kategori Agenda

12

32

31

23

15

3.

Kategori Informasi

24

78

49

95

24

4.

Kategori Program Khusus

-

-

11

13

-

5.

Kategori Artikel

-

-

6

-

-

6.

Kategori Galery Foto

295

407

327

280

107

7.

Kategori Cuaca dan Iklim

798

288

125

147

89

8.

Kategori Pengadaan

97

658

599

327

130

93

75

113

121

71

Barang/Jasa 9.

Kategori Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan

10.

Kategori Siaran Pers

145

150

113

178

81

11.

Kategori Info Media

142

916

310

633

8

12.

Kategori Aktualita

12

43

-

-

15

13.

Kategori Bakohumas

-

-

11

-

-

14.

Kategori Akuntabilitas

-

-

-

2

8

1.907

2.672

1.883

1.849

567

JUMLAH

ket: *) = Data sampai dengan bulan Juli 2014 Salah satu bentuk integrasi teknologi informasi adalah Sistem Informasi Geospasial KKP (SIG-KKP). Sistem informasi ini lebih terfokus pada pengumpulan dan pengembangan data spasial dengan membangun Sistem Informasi GeoSpasial KKP dan Meta Data Kelautan dan Perikanan. Kementerian! Kelautan! dan! Perikanan! telah! mempunyai! website! berbasis! GIS! (Geospasial,Information,System)!dengan!domain!www.sig.kkp.go.id.!

Capaian kinerja dalam pengelolaan SIG di lingkup KKP selama tahun 2010 sd 2014 adalah a) Telah disepakati pengelompokan data spasial lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai berikut : 1) Data spasial berdasarkan sumber daya kelautan dan perikanan; 2) Data spasial yang dihasilkan berdasakan adanya kebijakan; 3) Data spasial berdasarkan adanya aktifitas kelautan dan perikanan atau informasi tabular; 4) Data spasial berdasarkan infrastruktur kelautan dan perikanan.


b)

Telah disusunnya draft Peraturan Menteri Kelautan dna Perikanan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan data dan infofmasi Geospasail lingkup KKP.

9. Sasaran Strategis Terselenggaranya RB KKP sesuai roadmap RB KKP Nilai capaian untuk sasaran strategi “Terselenggaranya RB KKP sesuai roadmap RB KKP” adalah 100%. Nilai ini didukung oleh 1 (satu) Indikator Kinerja, yaitu Indikator Presentase Program dan Kegiatan RB yang dilaksanakan dibanding jumlah program dam kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai Roadmap RB pertahun. Pencapaian Indikator Kinerja tersebut, sebagai berikut: a. Indikator Kinerja 18 (delapan belas): Indikator Presentase Program dan Kegiatan RB yang dilaksanakan dibanding jumlah program dam kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai Roadmap RB pertahun Pada tahun 2014 terdapat beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja Eselon I lingkup KKP untuk mendukung pelaksanaan RB KKP. Realisasi capaian tahun 2014 sebesar 100% dari target sebesar 100%. Nilai ini sama dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2013 yang sebesar 100% dari target 100%. Capaian Indikator ini diperoleh dari beberapa kegiatan yang mendukung antara lain: (1) Penyusunan Perundang-Undangan dalam rangka Peningkatan Instrumen Hukum KKP, (2) Penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan KKP, (3) Fasilitasi dan koordinasi penyusunan perjanjian di bidang kelautan dan perikanan, (4) Penelaahan dan bantuan hukum di bidang Kelautan dan Perikanan, (5) Pengendalian penggunaan anggaran, (6) Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi. Berikut analisanya per kegiatan: 1) Program dan Kegiatan AKIP Berikut tabel perkembangan AKIP KKP dari tahun 2010 hingga 2014:


!

67

Gambar 3.7 Capaian AKIP KKP

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan peningkatan nilai AKIP KKP dalam kurun waktu 5 tahun mengalami kenaikan rata-rata sebesar 10,28% yakni dari 53,04 pada tahun 2010 menjadi 77,68 pada tahun 2014. Usaha yang telah dilakukan antara lain: (i) Sinkronisasi perencanaan kebijakan strategis KKP; (ii) Penyusunan dokumen manajemen kinerja berbasis BSC; (iii) Koordinasi penyiapan dokumen AKIP lingkup Sekretariat Jenderal; (iv) Perencanaan pembangunan KP jangka menengah; (v) Penyusunan Renstra KKP 2015-2019; (vi) Penyiapan dokumen AKIP Biro Perencanaan; (vii) Koordinasi penyiapan penetapan kinerja KKP tahun 2014; (viii) Koordinasi dan perumusan rencana kinerja tahunan (RKT) tahun 2015; (ix) Penyusunan dan pelaporan LAKIP KKP Tahun 2013; (x) Penyusunan laporan pembangunan KP; (xi) Pengumpulan data dan pelaporan kinerja KKP tahun 2014; (xii) Fasilitasi pengembangan SAKIP KKP.


2). Program dan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi RB Pada tahun 2014 terdapat beberapa kegiatan yang telah direncanakan oleh Sekretariat Jenderal dalam rangka pelaksanaan RB. Persentase program dan kegiatan monev RB yang dilaksanakan dibanding jumlah program dan kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai roadmap RB KKP Tahun 2014 mencapai 100% dari target sebesar 100%. Kegiatan yang telah dilakukan antara lain : i. Program Manajemen Perubahan, melalui penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi lingkup Sekretariat Jenderal, sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi, pengesahan Keputusan Menteri Nomor 5/KEP-SJ/2014 tentang Tim RB Sekretariat Jenderal KKP; Penyusunan Rencana aksi (roadmap RB KKP); penyusunan kertas kerja PMPRB. ii.

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, melalui peraturan perundang-undangan untuk sinkronisasi dan harmonisasi, penyusunan RUU tentang perubahan atas undang-undang No. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, RUU tentang kelautan, penyusunan Kepmen-KP No. 13/KepmenKP/2014 tentang program legislasi KKP tahun 2014, evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian, penyusunan peraturan perundang-undangan tahun 2013 dan 2014.

iii.

Program Penataan dan Penguatan Organisasi melalui evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan dan ditempatkan dalam satu kelompok kepada unit kerja, evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada unit kerja, pembuatan laporan evaluasi organisasi KKP (Matriks identifikasi peraturan perundang-undangan yang menyangkut mandat/ tugas KKP, pemetaan struktur organisasi, tugas dan wewenang pelaksanaan mandat peraturan perundang-undangan, dan pemetaan peran strategis KKP dalam RPJMN).

iv.

Program Penataan Tata Laksana, antara lain melalui monitoring dan evaluasi SOP Setjen sebagai pelaksanaan PermenKP tentang SOP di lingkungan KKP, penyusunan Kepmen No. 61/KepmenKP/SJ/2014


!

67

tentang Tim Pemutakhiran Aplikasi dan Input Data Kepegawaian lingkup KKP, KepmenKP No. 112/KepmenKP/SJ/2014 tentang Tim Pembangunan Aplikasi e-Pegawai di lingkungan KKP, KepmenKP tentang Monitoring Prestasi Kerja Pegawai lingkup KKP, KepmenKP tentang Integrasi Sistem Penegakan Disiplin PNS KKP, Pengembangan e-government (SIMPEG, SIPKINDU, RB dan lainlain). v.

Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, antara lain melalui analisis jabatan, analisis beban kerja, proyeksi kebutuhan tahun 2014-2018 sudah mencantumkan standar kebutuhan SDM aparatur, penerimaan CPNS KKP tahun 2014 pada media elektronik (TVRI) melalui running text selama 10 hari, pengumuman nomor B.103/SJ.2/KP.310/VIII/2014 tentang pengadaan CPNS KKP tahun 2014, pengumuman No. B. 124/SJ.2/KP.310/IX/2014 tentang pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi pengadaan CPNS KKP tahun 2014, pengumuman tentang hasil test kompetensi dasar pengadaan CPNS KKP tahun 2014, pengumuman tentang pelamar umum yang dinyatakan lulus dan diterima menjadi CPNS KKP tahun 2014, Penyusunan laporan pengadaan CPNS tahun 2014, penyusunan Kepmen-KP No. 3A/KepmenKP/2014 tentang standar kompetensi manajerial di lingkungan KKP, assesment pejabat struktural tahun 2014, penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi, pengukuran kinerja individu secara periodik (SKP pegawai Setjen Tw I-IV pada aplikasi SIPKINDU), penyusunan draft PermenKP tentang pemberian, pemotongan dan penambahan tunjangan kinerja, penyusunan laporan tahunan tentang disiplin pegawai.

vi.

Program Penguatan akuntabilitas, melalui penyusunan draft Kepmen KP tentang Renstra KKP 2015-2019, penyusunan Kep-SJ 2014 tetang Tim Pengelola Manajemen Kinerja Organisasi Setjen, penetapan kinerja 2014, laporan interim setjen per triwulan, Bimtek/sosialisasi,/FGD/pelatihan SAKIP/BSC dilaksanakan di unit kerja mandiri, penyusunan pedoman pengelolaan manajemen kinerja


KKP, penyusunan peta strategi dan IKU, penyusunan manual IKU, pemutakhiran data kinerja per triwulan. vii.

Program Penguatan Pengawasan, melalui penyusunan PermenKP No. 27/PermenKP/2014 tentang Pedoman teknis pengendalian gratifikasi di lingkungan KKP, KepmenKP No. 31/KepmenKP/2014 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi KKP, kegiatan peringatan Hari Anti Korupsi 2014, sosialisasi gratifikasi lingkup KKP, evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi, pembentukan satgas SPI lingkup KKP, pembinaan SPI lingkup KKP, identifikasi resiko satuan kerja lingkup KKP, penanganan pengaduan wistle blower dan pengaduan masyarakat di KKP (melalui SK Eselon I), penanganan pengaduan keluhan layanan LPSE, sosialisasi wistle blower, monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan dan wistle blower sistem secara berkala, menerbitkan PermenKp tentang benturan kepentingan di lingkungan KKP, rancangan Permen tentang pengisian jabatan secara terbuka.

viii.

Program peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui penyusunan roadmap layanan publik KKP tahun 2015-2019, penyusunan SOP standar pelayanan, penerapan disiplin pegawai ASN di lingkungan KKP dalam pelaksanaan kebijakan penghentian sementara perijinan usaha perikanan tangkap, alih muatan di laut dan penggunaan nahkoda dan ABK asing sesuai dengan Permen No. 58/PermenKP/2014 dalam rangka realisasi sistem punishment dan reward, membentuk sarana layanan terpadu terhadap seluruh pelayanan (PTSP KKP), pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan publik KKP.

10. Sasaran Strategis Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang optimal Nilai capaian untuk sasaran strategi “Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang optimal” adalah 100%. Nilai ini didukung oleh 3 (tiga) Indikator Kinerja, yaitu persentase pengendalian dokumen anggaran, persentase ketepatan pencatatan transaksi keuangan dan BMN dan persentase ketepatan waktu penyampaian LK. Pencapaian Indikator Kinerja tersebut, sebagai berikut:


!

67

a. Indikator Kinerja 19 (sembilan belas): Persentase pengendalian dokumen anggaran. Prestasi indikator ini diukur terhadap Pemantauan yang telah dilaksanakan terhadap kinerja penyerapan anggaran 10 unit Eselon I lingkup KKP atau 100% dari target yang direncanakan selama 12 bulan selama tahun anggaran 2014. Pada tahun 2014 terealisasi 100% dari target sebesar 100% dengan persentase capaian 100%. Pencapain target pada indikator ini karena seluruh dokumen anggaran lingkup KKP telah dapat dilakukan pengendalian dengan cara (i) melakukan identifikasi kesesuaian dokumen anggaran terhadap standar biaya, bagan akun standar dan pedoman PBJ; (ii) meningkatkan asistensi implementasi SPIP ke seluruh Eselon I dan menerima dari Tim pembina SPIP. Pencapaian ini sama dengan tahun 2013 yang sebesar 100%. Pencapaian akan terus dipertahankan dengan melanjutkan kegiatan pengendalian yang telah dilaksanakan, dengan disertai peningkatan kualitas pengendalian. b. Indikator Kinerja 20 (dua puluh): Persentase ketepatan pencatatan transaksi keuangan dan BMN. Indikator ini mengukur jumlah transaksi keuangan maupun BMN yang dicatat, diikhtisarkan dan disusun sesuai SAP dibandingkan dengan total transaksi yang dilaksanakan. Pada tahun 2014 terealisasi 100% dari target sebesar 100% dengan persentase capaian 100%. Hal tersebut menggambarkan bahwa seluruh transaksi keuangan maupun BMN di lingkup Sekretariat Jenderal telah dicatat, diikhtisarkan dan disusun sesuai SAP. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2013 yang sebesar 96% terjadi kenaikan realisasi sebesar 4%. Hal ini didukung oleh kegiatan pencatatan semua jenis transaksi baik keuangan maupun BMN diseluruh satker lingkup sekretariat Jenderal melalui: (i) Pemantauan ketetapan waktu pelaksanaan pengadaan barag dan jasa sesuai jadwal; (ii) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyerapan anggaran.


c. Indikator Kinerja 21 (dua puluh satu): Persentase ketepatan waktu penyampaian LK (bulanan, triwulanan, semester, tahunan). Prestasi indikator ini diukur terhadap pelaporan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) tepat waktu dan tidak terdapat surat teguran dari Kementerian Keuangan. Pada tahun 2014 terealisasi 100% dari target sebesar 100% dengan persentase capaian 100%. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2013 yang sebesar 88% terjadi kenaikan realisasi sebesar 12% ini disebabkan oleh pelaporan yang tepat waktu dan tidak terdapat surat teguran dari Kemenkeu. Hal yang telah dilakukan untuk mencapai nilai tersebut adalah: (i) semua jenjang pelaporan dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) tepat waktu dan Menerbitkan SE Kepala Biro tentang penyampaian ADK SAI (SAK dan BMN) oleh UAPPA/B- E1 dan UAPPA/B-W secara periodik; (ii) Monitoring penerimaan ADK SAI dari UAPPA/B- E1 dan UAPPA/B W; (ii) Menerbitkan Surat Teguran bagi unit akuntansi yang terlambat dan/atau tidak menyampaikan ADK secara periodik. 11. Sasaran Strategis Terselenggaranya publikasi dan pelayanan komunikasi dengan media dan lembaga yang optimal. Nilai capaian untuk sasaran strategi “Terselenggaranya publikasi dan pelayanan komunikasi dengan media dan lembaga yang optimal” adalah 97,06%. Nilai ini didukung oleh 2 (dua) Indikator Kinerja, yaitu Persentase terpublikasinya program dan kegiatan KKP melalui media dibanding jumlah publikasi program dan kegiatan KKP dan Persentase jumlah sosialisasi program dan kegiatan KKP pada lembaga/stakeholder dibanding jumlah kegiatan sosialisasi yang ada. Pencapaian Indikator Kinerja tersebut, sebagai berikut: a. Indikator Kinerja 22 (dua puluh dua): Persentase terpublikasinya program dan kegiatan KKP melalui media dibanding jumlah publikasi program dan kegiatan KKP. Media merupakan institusi yang difungsikan untuk mengembangkan kebebasan berpendapat dan menyebarkan informasi ke segala arah, yakni kepada publik dan institusi lainnya termasuk pemerintah.


!

67

Dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, keberadaan program dan kegiatan KKP melalui media dibanding jumlah publikasi program dan kegiatan KKP diharapkan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh terwujudnya citra positif KKP di Masyarakat. Pada tahun 2014 Persentase terpublikasinya program dan kegiatan KKP melalui media dibanding jumlah publikasi program dan kegiatan KKP ditargetkan sebesar 85% dan terealisasi sebesar 90% dengan persentase pencapaian sebesar 105,88. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2013 yang sebesar 159% terjadi penurunan realisasi sebesar 69% hal ini disebabkan pada tahun 2014 merupakan tahun politik dengan pergantian pemerintahan. Kedepanya KKP melakukan : 1) Penayangan televisi (TV) program bertujuan untuk mempublikasikan program dan kebijakan kelautan dan perikanan yang disiarkan secara masif pada media televisi. Kegiatan penayangan TV program yang telah dilaksanakan mencakup beberapa kegiatan dialog di beberapa televisi nasional, dengan fokus mengangkat topik/isu tertentu.

Gambar 3.8 Wawancara Menteri KKP dengan stasiun TV TVONE yang ditayangkan secara live

2) Optimalisasi Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial KKP, Kegiatan Optimalisasi Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial dimaksudkan untuk membangun sebuah konsep dasar untuk mengoptimalkan penyebaran informasi melalui media sosial. Kegiatan yang dilakukan antara lain :


a) mensosialisasikan program aksi dan kinerja yang sudah dilakukan oleh KKP melalui jejaring sosial media; b) memanfaatkan jejaring sosial media sebagai ruang berkomunikasi dengan publik dalam rangka menjaring gagasan publik untuk mendukung program-program aksi KKP kedepan, c) membuat perencanaan konten di media sosial dalam rangka membina kesepahaman antara program KKP dangan masyarakat sehingga terjalin suatu komunikasi dan interaksi yang produktif dan positif Sekretariat Jenderal telah mengelola beberapa akun di media sosial, antara lain facebook, twitter (@KemenKP) dan Youtube. Beberapa media sosial seperti facebook dan twitter menjadi media interaktif antara kementerian dengan publik terutama dalam rangka desiminasi informasi.

Gambar 3.9 Tampilan muka Twitter KKP

b. Indikator Kinerja 23 (dua puluh tiga): Persentase jumlah sosialisasi program dan kegiatan KKP pada lembaga/stakeholder dibanding jumlah kegiatan sosialisasi yang ada. Stakeholder atau pemangku kepentingan dapat diartikan sebagai segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat. Secara


!

67

sederhana, stakeholder sering dinyatakan sebagai para pihak, lintas pelaku, atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu issu atau suatu rencana. Dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan, keberadaan stakeholder diharapkan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap kemajuan KKP. Pada tahun 2014 Persentase jumlah sosialisasi program dan kegiatan KKP pada lembaga/stakeholder dibanding jumlah kegiatan sosialisasi yang ada ditargetkan sebesar 85 % dan terealisasi sebesar 75%. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2013 yang sebesar 125% terjadi penurunan realisasi sebesar 50%. Beberapa materi yang disosialisasikan adalah terkait dengan kebijakan program dan kegiatan KKP. Sosialisasi dilakukan antara lain kepada lembaga internasional, DPR RI, K/L terkait, Pemerintah Daerah, serta stakeholders bidang kelautan dan perikanan termasuk non government organization. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk rapat kerja, seminar, workshop, rapat koordinasi dan lain-lain. Upaya peningkatan capaian indikator ini antara lain: (i) Menjembatani terselenggaranya Rapat Kerja (RAKER) antara Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR-R, Komite II DPD RI; (ii) Rapat Dengar Pendapat (RDP) Eselon I Lingkup KKP dengan Komisi IV DPR RI. Hal tersebut merupakan sarana koordinasi agar program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapat dukungan dari mitra kerjanya yaitu DPR-RI/stakeholder kelautan dan perikanan.

12. Sasaran Strategis : Terlaksananya pengembangan dan pembinaan kerja sama internasional dan antarlembaga bidang KP. Nilai capaian untuk sasaran strategi “Terlaksananya pengembangan dan pembinaan kerja sama internasional dan antarlembaga bidang KP” adalah 97,22%. Nilai ini didukung oleh 3 (tiga) Indikator Kinerja, yaitu meningkatnya jumlah dokumen kerja sama dan perjanjian internasional bidang kelautan dan perikanan yang disepakati, meningkatnya jumlah kerja sama teknik bidang KP, dan meningkatnya rasio antara kerja sama yang telah diimplementasikan dengan total kerja sama yang disepakati. Pencapaian Indikator Kinerja tersebut, sebagai berikut:


a. Indikator Kinerja 24 (dua puluh empat): Meningkatnya jumlah dokumen kerja sama dan perjanjian internasional bidang kelautan dan perikanan yang disepakati. Pada tahun 2014, KKP telah menghasilkan 55 dokumen kerja sama yang telah disepakati yang terdiri atas 10 kesepakatan kerja sama bilateral, 20 kesepakatan kerja sama multilateral dan 25 kesepakatan kerja sama antarlembaga. Dibandingkan dengan target tahun 2014 sebesar 60 dokumen kerja sama, pencapaian tahun 2014 sebesar 91,66% dari target. Dibandingkan Realisasi ini juga lebih tinggi dari tahun 2013, yaitu sebesar 54 dokumen kerja sama. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa mitra kerja sama yang melakukan lebih dari 1 kesepakatan kerja sama. Salah satu contoh mitra kerja sama yang memiliki lebih dari 1 kesepakatan kerja sama adalah Amerika Serikat, dimana terdapat 3 kesepakatan yang telah dihasilkan dan diimplementasikan yaitu dengan North Carolina State University (NCSU) USA tentang Pengembangan Kelembagaan dan Pembangunan Kapasitas di Bidang Kelautan dan Perikanan, dan dengan Oregon State University serta Mississippi State University tentang capacity building. Ke depan, akan dilakukan peningkatan kerja sama dan hubungan baik agar tercipta peluang kerja sama dengan lebih banyak negara. b. Indikator Kinerja 25 (dua puluh lima) Meningkatnya jumlah Kerja Sama Teknik bidang KP Pada tahun 2014 KKP telah melaksanakan 4 kegiatan kerja sama teknik yaitu: 1) International Training Program on Fisheries Product Processing and Seashell Handicraft for Melanesian Spearhead Groups (MSG) Members Countries di Tabanan, Bali 2) Kegiatan magang bagi 10 orang siswa dari Negara anggota MSG di SUPM Waeheru 3) Program beasiswa pendidikan bagi 5 orang aparatur perikanan asal Timor Leste di STP Jakarta, dan 4) Pengiriman 3 tenaga ahli pengolahan ikan dan bantuan peralatan pembuatan kerupuk dari bahan baku ikan kepada Fiji.


!

67

Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2013 sebanyak 7 kerja sama teknik, pada tahun 2014 terjadi penurunan realisasi menjadi 4 kerja sama teknik. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan sumber pendanaan dalam negeri dalam melaksanakan kerja sama teknik tersebut. Kerja sama teknik kelautan dan perikanan ditujukan untuk membantu kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia yang tidak semuanya dapat dilakukan dikarenakan adanya keterbatasan anggaran pemerintah (APBN). Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian Indikator ini antara lain melalui pembiayaan kerja sama teknik dilakukan melalui paduan APBN, pendanaan swasta, kerja sama bilateral dan multilateral, serta dana perwalian (trust fund) dengan skema “triangular cooperation” sebagai modalitas kerja sama yang strategis untuk peningkatan peran Indonesia sebagai penerima sekaligus pemberi bantuan. Triangular cooperation diharapkan dapat mendorong terciptanya bentuk baru kemitraan segi tiga antara negara berkembang dengan mitra kerja sama, yang dapat lebih menyesuaikan dengan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan nasional. c. Indikator Kinerja 26 (dua puluh enam) Meningkatnya rasio antara kerja sama yang telah diimplementasikan dengan total kerja sama yang disepakati. Pada tahun 2014 KKP telah menghasilkan 55 dokumen kerja sama yang telah disepakati. Dari 55 dokumen kerja sama tersebut, 46 atau 83,63% diantaranya telah diimplementasikan. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2013 yang sebesar 83% terdapat peningkatan sebesar 0,63%. Implementasi kesepakatan kerja sama disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal KKP dengan mitra. Faktor internal antara lain masih belum disepakatinya isi substansi kesepakatan kerja sama tesebut oleh kedua belah pihak, sedangkan faktor eksternal antara lain disebabkan faktor politik ataupun ekonomi yang terjadi di kedua belah pihak. KKP akan terus berkoordinasi dengan pihak mitra dan juga meningkatkan koordinasi lingkup KKP dalam mendorong terlaksananya kerja sama tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2015 ditargetkan indikator pada sasaran Terlaksananya pengembangan dan pembinaan kerja sama internasional dan antarlembaga bidang KP, sebagai berikut:


Tabel 3.15 Nilai Indikator Terlaksananya pengembangan dan pembinaan kerja sama internasional dan antarlembaga bidang KP

Nama Indikator

Meningkatnya jumlah dokumen kerja sama dan

Capaian

Capaian

Target

2013

2014

2015

54

55

55

7

4

5

83%

83,63%

85%

perjanjian internasional bidang kelautan dan perikanan yang disepakati Meningkatnya jumlah Kerja Sama Teknik bidang KP Meningkatnya rasio antara kerja sama yang telah diimplementasikan dengan total kerja sama yang disepakati

13. Sasaran Strategis Tersedianya SDM lingkup Sekretariat Jenderal yang kompeten dan profesional Nilai capaian untuk sasaran strategi “Tersedianya SDM lingkup Sekretariat Jenderal yang kompeten dan profesional” adalah 120% (nilai maksimum). Nilai ini didukung oleh 1 (satu) Indikator Kinerja, yaitu Indeks Kesejangan Eselon II dan III Sekretariat Jenderal. Pencapaian Indikator Kinerja tersebut, sebagai berikut: a. Indikator Kinerja 27 (dua puluh tujuh): Indeks Kesejangan Eselon II dan III Sekretariat Jenderal Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif dan efisien. Metode penghitungan indeks kesenjangan kompetensi (IKK) adalah membandingkan kompetensi yang dimiliki Pejabat Struktural dengan Standar Kompetensi Manajerial yang dipersyaratkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3A/KEPMEN-SJ/2014 dan Peraturan Kepala Badan Kepegwaian Negara Nomor 13 Tahun 2011. Nilai penghitungan IKK menggunakan rumus berikut ini:


!

67

!"" = !

!"#$%"&'()*!ℎ!"#$!!"#""$#% !!!!100% !"#$%ℎ!!"#$%!!"#$%#&!!"#$%&%'()!!!"!#$%&!'

Nilai Indeks Kesenjangan Kompetensi Eselon III dan IV lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 2014 mencapai 9,17% (Eselon III = 7,33% dan Eselon IV = 11,02%) dari target sebesar 50%. Realisasi Capaian IKU ini dihitung berdasarkan evaluasi rekomendasi hasil asesmen dari Pejabat Struktural yang telah mengikuti asesmen. Sedangkan penetapan target sebesar 50% dihitung berdasarkan jumlah pejabat Struktural yang belum mengikuti asesmen dibandingkan dengan jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti asesmen. Hal ini menggambarkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh pejabat Eselon III dan Eselon IV di lingkup Sekretariat Jenderal telah mendekati kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatan struktural yang didudukinya. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2013 sebesar 17,90% dan capaian 170% terjadi kenaikan realisasi sebesar 8.73% pada tahun 2014, hal ini didorong oleh SDM yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada unit kerja Eselon I maupun masyaraat. Selanjutnya, pada tahun 2015 ditargetkan Indeks Kesejangan pejabat Eselon II dan Eselon III Sekretariat Jenderal sebagai berikut: Tabel 3.16 Nilai Indikator Indeks Kesejangan Eselon II dan Eselon III Sekretariat Jenderal

Nama Indikator Indeks

Kesejangan

Eselon

II

dan

III

Capaian

Capaian

Target

2013

2014

2015

17,90%

9,17%

<15%


14. Sasaran Strategis Tersedianya informasi lingkup Sekretariat Jenderal yang valid, handal dan mudah diakses Nilai capaian untuk sasaran strategi “Tersedianya informasi lingkup Sekretariat Jenderal yang valid, handal dan mudah diakses” adalah 104,24%. Nilai ini didukung oleh 2 (dua) Indikator Kinerja, yaitu Service Level Agreement dan


Persepsi user terhadap kemudahan akses Sekretariat Jenderal. Pencapaian Indikator Kinerja tersebut, sebagai berikut: a. Service Level Agreement Sekretariat Jenderal. Sampai dengan akhir tahun 2014 telah terealisasi 99,43% dari target sebesar 75% dengan persentase capaian 120%. Data tersebut menggambarkan bahwa kinerja tingkat layanan yang diberikan terhadap pengguna dalam hal akses informasi untuk mendapatkan data dan informasi kelautan dan perikanan yang valid, handal dan mudah diakses tercapai dan bahkan melebihi dari nilai yang ditargetkan. Peningkatan pencapaian di tahun 2014 ini lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal, yakni terkait peranan penyedia layanan internet dan pengembangan aplikasi layanan, dimana setiap tahunnya perlu dilakukan penyempurnaan. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2013 sebesar 99,24% dan capaian 141,77% terjadi kenaikan realisasi sebesar 0,19%, kenaikan realisasi Indikator ini disebabkan oleh menurunnya gangguan koneksi internet di lingkungan KKP. Kegiatan yang dilakukan Sekretariat Jenderal antara lain: (1) Pengelolaan dan pengembangan Sistem Jaringan LAN (Local Area Network) dengan lokasi GMB1, 2 dan 3 dan MAN (Metropolitan Area Network) KKP yang terdiri dari 32 lokasi Dinas KP Provinsi, (2) Pengelolaan dan pemeliharan infrastruktur jaringan internet dan kapasitas bandwith. Upaya pencapaian target di tahun 2015, adalah dengan peningkatan pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan internet serta peningkatan kapasitas Bandwith. b. Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala likert 1-5) Sekretariat Jenderal. Pada tahun 2014 telah terealisasi sebesar 3,76 dari target sebesar 4,25. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2013 yang sebesar 4, terjadi penurunan realisasi sebesar 0.11%. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator ini yaitu dengan memfasilitasi layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik. Selanjutnya, pada tahun 2015 ditargetkan capaian indikator pada Sasaran strategis Tersedianya informasi lingkup Sekretariat Jenderalyang valid, handal dan mudah diakses sebagai berikut:


!

67

Tabel 3.17 Nilai Indikator untuk sasaran strategis Tersedianya informasi lingkup Sekretariat Jenderalyang valid, handal dan mudah diakses Nama Indikator

Capaian

Capaian 2014

2013

Target 2015

Service Level Agreement Sekretariat Jenderal.

99,24%

99,43%

99,45%

Persepsi user terhadap kemudahan akses (skala

4

3,76

4

likert 1-5) Sekretariat Jenderal

15. Sasaran Strategis Terwujudnya good governance & clean government lingkup Sekretariat Jenderal Nilai capaian untuk sasaran strategi “Terwujudnya good governance & clean government lingkup Sekretariat Jenderal” adalah 97,23%. Nilai ini didukung oleh 5 (lima) Indikator Kinerja, yaitu: (i) jumlah rekomendasi aparat pengawas internal dan eksternal yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi, (ii) tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal, (iii) nilai integritas Sekretariat Jenderal, (iv) nilai inisiatif anti korupsi Sekretariat Jenderal dan (v) nilai penerapan RB Sekretariat Jenderal. Pencapaian Indikator Kinerja tersebut, sebagai berikut: a. Indikator Kinerja 30 (tiga puluh): Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi Pada tahun 2014, jumlah Rekomendasi aparat pengawas Internal untuk Sekretariat Jenderal adalah sebanyak 311 (terdiri atas 111 temuan/ kejadian dan 200 saran) dengan nilai keuangan sebesar Rp266.500.000 (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Pada tahun 2014, jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebanyak 197 (terdiri atas 67 temuan kejadian, 130 Saran) dengan nilai keuangan Rp91.500.000 (sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian capaian indikator Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi sebesar 63,34%. Tidak tercapainya target antara lain disebabkan data dukung yang saat ini masih dalam proses pengumpulan. Saat ini seluruh rekomendasi tersebut dalam proses penyelesaian, dalam proses mengumpulkan data dukung dari masing-masing satker yang terkait temuan itjen dimaksud.


Upaya untuk meningkatkan capaian indikator ini adalah melakukan koordinasi secara intensif untuk memastikan rencana aksi tindak lanjut hasil temuan APIEP dilaksanakan oleh seluruh Satker serta segera mengumpulkan seluruh data dukung yang diperlukan. b. Indikator Kinerja 31 (tiga puluh satu): Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja Sekretariat Jenderal Pada tahun 2014 Sekretariat Jenderal mendapatkan kriteria AKIP A dari target kriteria AKIP A. Nilai AKIP Sekretariat Jenderal sebesar 79,81 pada tahun 2014 meningkat sebesar 1,14% dibandingkan pada tahun 2013 sebesar 78,91 dikarenakan peningkatan yang signifikan pada nilai perencanaan kinerja sebesar 28,68, capaian ini masih dapat ditingkatkan. Capaian nilai AKIP Sekretariat Jenderal telah sebanding dengan nilai AKIP KPK, Kementerian Keuangan, BPK, BPKP, Menpan RB dan Bappenas. Dibandingkan dengan target sampai dengan akhir RPJMN tahun 2014, capaian sudah sesuai dengan target yaitu, nilai AKIP A. Program/kegiatan yang mendukung keberhasilan capaian kinerja antara lain: kegiatan penyusunan TAPJA telah dilaksanakan dengan tepat waktu, penetapan target telah tepat sasaran, telah dibuat rencana aksi triwulanan, pengukuran kinerja sudah berbasis teknologi informasi. Pengelolaan kinerja sudah menggunakan alat manajemen berupa BSC dan telah ditetapkan tim pengelola kinerja organisasi, seluruh pegawai telah mengisi SKP (SIPKINDU) c. Indikator Kinerja 32 (tiga puluh dua): Nilai Integritas Sekretariat Jenderal Nilai integritas Sekretariat Jenderal mengadopsi langsung nilai Integritas KKP yang di peroleh dari hasil penilaian oleh KPK. Nilai Integritas KKP merupakan nilai kualitas pelayanan publik atas persepsi pengguna layanan terhadap praktek korupsi yang terjadi di lingkungan KKP. Nilai integritas merupakan hasil Survei Integritas yang dilakukan oleh KPK. Penilaian indikator Nilai Integritas dilakukan oleh KPK, dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance dan clean government. Nilai integritas KKP tahun 2014 sebesar 7,46. Nilai tersebut melebihi target yang ditetapkan oleh Itjen sebesar 6,75 sehingga pencapaian target sebesar


!

67

112,59%. Pencapaian nilai tersebut didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan, yaitu, evaluasi pelayanan publik, pemantauan pada Satker Pusat KKP atas pelaksanaan Permen KP Nomor 2 tahun 2012 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan KKP, penandatanganan pakta integritas dan pembentukan zona integritas/wilayah bebas korupsi. Dalam perkembangannya nilai integritas KKP mengalami fluktuatif, namun nilai-nilai yang dicapai tersebut selalu berada diatas nilai rata-rata nasional. Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target kedepannya antara lain melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara menyeluruh. d. Indikator Kinerja 33 (tiga puluh tiga): Nilai Inisiatif anti korupsi Sekretariat Jenderal Kegiatan Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) bertujuan menjadi suatu alat ukur dalam menilai kemajuan suatu instansi dalam mengembangkan upaya pemberantasan korupsi. Biro kepegawaian sebagai satuan unit kerja sekaligus koordinator PIAK lingkup Sekretariat Jenderal mendukung tercapainya pelaksanaan PIAK dan berkoordinasi dengan seluruh unit Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal. Pada tahun 2014 terealisasi Nilai piak sekretariat jenderal sebesar 8,74 dari target sebesar 8 dengan persentase capaian 109,25%. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2013 yang sebesar 7,7 terjadi kenaikan realisasi sebesar 11,89%, Pencapaian kinerja ini didukung oleh seluruh unit kerja Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal. Kegiatan yang terlaksana untuk mendukung indikator ini adalah pengumpulan bukti kegiatan pelayanan terhadap masyarakat atau pegawai dalam rangka mendukung penerapan anti korupsi. c. Indikator Kinerja 34 (tiga puluh empat): Nilai Penerapan RB Sekretariat Jenderal Pencapaian indikator kinerja nilai penerapan RB pada tahun 2014 sebesar 84,26 dengan persentase capaian 105,32%. Nilai tersebut diambil dari hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh tim Inspektorat Jenderal. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2013 sebesar 79,1 terjadi kenaikan realisasi sebesar 5,2%. Kenaikan ini didukung dengan adanya kesesuaian bukti-bukti yang dibutuhkan dalam lembar kerja evaluasi pelaksanaan RB.


Rincian lndeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut: 1) Komponen pengungkit mendapat skor 53,92 dari nilai maksimal sebesar 60). Komponen tersebut meliputi (i) Manajemen Perubahan, (ii) Penataan Peraturan Perundang-Undangan, (iii) Penataan dan Penguatan Organisasi, (iv) Penataan Tata Laksana, (v) Penataan Sistem Manajemen SDM, (vi) Penguatan Akuntabilitas, (vii) Penguatan Pengawasan, dan (viii) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 2) Komponen hasil mendapat skor 30,34 dari nilai maksimal sebesar 40). Komponen tersebut meliputi (i) Kapasitas dan Akuntablitas Kinerja Organisasi, (ii) Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, dan (iii) Kualitas Pelayanan Publik. Upaya untuk meningkatkan capaian indikator ini melalui pengembangan pengelolaan kinerja individu, peningkatan akuntabilitas kinerja melalui evaluasi kinerja perbulan, peningkatan kualitas pelayanan publik. 16. Sasaran Strategis: Terkelolanya anggaran Sekretariat Jenderal secara optimal Nilai capaian untuk sasaran strategi “Terkelolanya anggaran Sekretariat Jenderal secara optimal” adalah 89,35%. Nilai ini didukung oleh 1 (satu) Indikator Kinerja, yaitu Presentase Penyerapan DIPA Sekretariat Jendera. Pencapaian Indikator Kinerja tersebut, sebagai berikut: a. Indikator Kinerja 35 (tiga puluh lima): Presentase Penyerapan DIPA Sekretariat Jenderal Persentase Penyerapan DIPA Sekretariat Jenderal dari pagu sebesar Rp369.624.434.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) pada tahun 2014 telah dapat direalisasikan sebesar Rp313.751.186.149,- (tiga ratus tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu seratus empat puluh sembialn rupiah) atau sebesar 84,88%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 yang besarnya 89,95%, kinerja realisasi keuangan menunjukan penurunan. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh tidak dapat terealisasinya belanja modal untuk pembangunan Gedung Mina Bahari IV sebesar 37,9 Milyar yang akan direkomposisi pada tahun 2015 sesuai dengan


!

67

surat Menteri Kelautan dan Perikanan No. B. 1112/SJ/PL.220/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 perihal pengusulan rekomposisi anggaran kegiatan tahun jamak pembangunan gedung kantor KKP.

B. Realisasi Anggaran Pada tahun 2014, Sekretariat Jenderal mengelola anggaran sebesar Rp369.624.434.000,-, yang dibagi ke dalam 10 satker, termasuk 34 satker di provinsi. Sampai dengan 31 Des realisasi penyerapan anggaran Sekretariat Jenderal mencapai Rp313.751.186.149,- (tiga ratus tiga belas miliar tujuh ratus lima puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu seratus empat puluh sembialn rupiah) atau 84,88 % Secara rinci, alokasi pagu anggaran dan realisasi sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :


LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL

Recommend Documents