LAPORAN EVALUASI KINERJA DAN ANGGARAN2016 SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

LAPORAN EVALUASI KINERJA DAN ANGGARAN

SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

2016

Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI

KATA PENGANTAR Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2016 dilaksanakan dalam rangka menunjang penyusunan Laporan

Kinerja

Inspektorat

Jenderal Kementerian

Kesehatan Tahun 2016 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengungkapan informasi kinerja saat ini relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (output) dari setiap kinerja dan hasil (outcome) dari setiap program. Laporan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2016 dibuat berdasarkan data monitoring dan evaluasi yang diklasifikasikan berdasarkan realisasi fisik dan anggaran. Laporan dimaksudkan untuk menilai kinerja dari setiap kegiatan dengan mengacu pada perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Laporan juga dapat memberikan informasi sejauh mana setiap kegiatan telah mencapai target yang direncanakan di awal yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi serta menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Jakarta, Januari 2017 Sekretaris,

Heru Arnowo, SH, MM, CFrA NIP. 196011221986031002

Laporan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2016

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016

i


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR…......................................................................................

i

DAFTAR ISI......................................................................................................

ii

BAB I PENDAHULUAN A. UMUM......…..............................................................................................

1

B. ORGANISASI INSPEKTORAT JENDERAL..............................................

2

BAB II PERENCANAAN KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA.....…..................................................................

4

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016…....................................................

5

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN..................................................

7

B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN............................................

16

C. PENGELOLAAN SUMBER DAYA PENUNJANG......................................

27

D. HASIL PENGAWASAN..............................................................................

34

BAB IV PENUTUP A. HAMBATAN PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2016..

36

B. REKOMENDASI.........................................................................................

36

C. KESIMPULAN............................................................................................

36



ii


BAB I PENDAHULUAN A. UMUM Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

disusun

untuk

melaksanakan ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam sistem ini, tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan ini merupakan satu kesatuan fungsi manajemen yang saling terkait dan saling melengkapi. Setiap pelaksanaan rencana tidak akan berjalan lancar jika tidak didasarkan kepada perencanaan yang baik. Sejalan dengan itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, perlu dilakukan upaya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Pemantauan dan pengawasan merupakan salah satu upaya pengendalian pelaksanaan rencana. Pengendalian dilakukan dengan maksud untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sedangkan kegiatan pengawasan dimaksudkan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan seperti perkembangan realisasi penyerapan dana dan realisasi target keluaran (output), mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Dari hasil pemantauan dan pengawasan tersebut, dilakukan tahap evaluasi dengan maksud untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak dan keberlanjutan dari suatu program. Selain itu, tahap evaluasi juga dilakukan untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai Laporan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2016


1


dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact) dari pelaksanaan rencana pembangunan. Kegiatan evaluasi dapat dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu: 1. Evaluasi pada tahap perencanaan, yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkan rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dan berbagai alternatif serta kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. 2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan, yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan atau progress report realisasi dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Evaluasi inilah yang dilakukan setiap triwulan. 3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan, yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil yang dibandingkan masukan), efektifitas (hasil dan dampak terhadap sasaran) atau pun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

B. ORGANISASI SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64 Tahun 2015 Tanggal 29 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri dari 4 (empat) Bagian (Bagian TUKUMPEG, Bagian PI, Bagian Keuangan dan BMN, Bagian APTLH) dan 8 (delapan) Sub Bagian (Subbagian Kepegawaian dan Organisasi, Subbagian TU dan Hukum, Subbagian Program dan Anggaran, Subbagian Evaluasi, Informasi dan Humas, Subbagian Perbendaharaan dan Verifikasi, Subbagian Pengelolaan BMN dan RT, Subbagian APTLHP I dan Subbagian APTLHP II) Penjabaran Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Jenderal dapat dilihat sebagai berikut:



2


Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal



3


BAB II PERENCANAAN KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Jenderal. Pada Tahun 2016 Sekretariat Inspektorat Jenderal menerima alokasi anggaran sebesar Rp61.318.937.000,- namun terdapat revisi pagu anggaran pada Bulan November Tahun 2016 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016, Tanggal 28 Agustus 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016, sehingga Sekretariat Inspektorat Jenderla anggarannya menjadi Rp56.344.156.000,- yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Dokumen

Laporan

pendampingan

program

pencegahan

dan

pemberantasan korupsi. Keluaran dari kegiatan-kegiatan tersebut berupa dokumen dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.608.097.000,2. Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal. Keluaran yang dihasilkan berupa laporan dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.597.756.000,3. Peralatan

dan

Fasilitas

Perkantoran.

Alokasi

anggaran

sebesar

Rp2.624.989.000,4. Layanan Perkantoran. Keluaran yang dihasilkan berupa layanan per 12 bulan dengan alokasi anggaran sebesar Rp40.513.314.000,-. RKA-K/L OUTPUT

SUB OUTPUT

TARGET AWAL 2016

REVISI TARGET S.D TW IV

PAGU AWAL 2016

REVISI PAGU S.D TW IV 2016

71

71

2.096.180.000

2.608.097.000

71

71

2.096.180.000

2.608.097.000

20

20

2.702.863.000

2.509.146.000

53

53

5.444.051.000

6.128.110.000

29

29

668.200.000

668.200.000

SEKRETARIAT INSPEKTORAT

1

Pendampingan Program Pencegahan Korupsi Base Line (2057.021)

1

1 2

Hasil Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal Base Line [2057.022]

2

3

4

Hasil Pendampingan Program Pencegahan Korupsi [2057.021.006]

Perencanaan-Pengaggaran dan Informasi [2057.022.001] Layanan Umum dan Kepegawaian [2057.022.002] Pengelolaan Keuangan dan Aset [2057.022.003] Pemutakhiran data dan analisis tindak lanjut hasil pengawasan [2057.022.004]

21

21

1.270.800.000

1.292.300.000

123

123

10.085.914.000

10.597.756.000



4


3

4

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Base Line [2057.024]

1

2

Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran [2057.024.001] Pengadaan Furniture Workstation [2057.024.002]

Layanan Perkantoran Base Line [2057.994]

36

19

335.048.000

311.199.000

1

1

3.188.481.000

2.313.790.000

37

20

3.523.529.000

2.624.989.000

12

12

45.613.314.000

40.513.314.000

71 243

12 226

45.613.314.000 61.318.937.000

40.513.314.000 56.344.156.000

Target Fisik dan Pagu Anggaran Tahun 2016 Sekretariat Inspektorat

Catatan : 1. Terdapat revisi target fisik pada Bulan November Tahun 2016 dari 243 dokumen/laporan menjadi 226 dokumen/laporan; 2. Terdapat

revisi

anggaran

pada

Bulan

November

Tahun

2016

dari

Rp61.318.937.000,- menjadi Rp56.344.156.000,-. Revisi target fisik dan anggaran dilakukan untuk mengoptimalkan output kegiatan dan realisasi anggaran Tahun 2016.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Perjanjian Kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2016 merupakan kinerja tahun kedua dari Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019 sebagai sasaran pendukung program Inspektorat Jenderal, yang didukung dengan anggaran sebesar Rp61.318.937.000,-.



5


No

1.

Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Target 2016

Angaran

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan

Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan

Persentase satuan kerja yang telah menerapkan program aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi

40%

Rp61.318.937.000,-

Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud diatas berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja tersebut, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.



6


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN Sasaran

Kegiatan

Sekretariat

Inspektorat

Jenderal

adalah

Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan. Alokasi dan target anggaran untuk mencapai pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp56.344.156.000,- dengan target fisik sebanyak 226 laporan/dokumen/bulan dalam satu tahun. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Bulan Desember 2016 sebesar Rp54.595.866.837,- (96,90%), sedangkan realisasi fisik sebanyak 236 laporan/dokumen/bulan (104,42%), dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Anggaran dan Realisasi Laporan Sekretariat Inspektorat Tahun 2016

Realisasi Anggaran Per Triwulan

Realisasi Laporan Per Triwulan



7


Tingginya realisasi anggaran pada TW III dikarenakan adanya pembayaran belanja modal pengadaan workstation, meskipun pengerjaannya menjadi output pada TW II. 2016 Pagu Rp56.344.156.000,-

Realisasi Rp54.596.866.837,-

% 96,90

2015 Pagu Realisasi Rp70.803.237.000,Rp53.940.503.930,-

% 76,18

Perbandingan Capaian Realisasi Tahun 2016 dan Tahun 2015

Jika melihat tabel diatas terdapat penurunan pagu anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal dari Rp70.803.237.000,- pada Tahun 2015 menjadi Rp56.344.156.000,- pada Tahun 2016.

Rincian Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan sebagai berikut: RKA-K/L OUTPUT

SUB OUTPUT

TARGET 2016

REALISASI TARGET

PAGU ANGGARAN 2016

REALISASI ANGGARAN 2016

71

76

2.608.097.000

2.575.532.426

71

76

2.608.097.000

2.575.532.426

20

20

2.509.146.000

2.481.533.961

53

54

6.128.110.000

5.939.960.827

29

29

668.200.000

641.113.251

21

25

1.292.300.000

1.266.172.555

123

128

10.597.756.000

10.328.780.594

19

19

311.199.000

2.313.790.000

1

1

2.313.790.000

311.198.800

20

20

2.624.989.000

2.624.988.800

12

12

40.513.314.000

39.066.390.814

12 226

12 236

40.513.314.000 56.344.156.000

39.066.390.814 54.595.692.634

SEKRETARIAT INSPEKTORAT

1

Pendampingan Program Pencegahan Korupsi Base Line (2057.021)

1

1 2

Hasil Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal Base Line [2057.022]

2

3

4

3

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Base Line [2057.024]

1

2

4

Hasil Pendampingan Program Pencegahan Korupsi [2057.021.006] PerencanaanPengaggaran dan Informasi [2057.022.001] Layanan Umum dan Kepegawaian [2057.022.002] Pengelolaan Keuangan dan Aset [2057.022.003] Pemutakhiran data dan analisis tindak lanjut hasil pengawasan [2057.022.004] Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran [2057.024.001] Pengadaan Furniture Workstation [2057.024.002]

Layanan Perkantoran Base Line [2057.994]

1. Pendampingan program pencegahan dan pemberantasan korupsi. Alokasi dan target anggaran untuk mencapai pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp2.608.097.000,- dengan target fisik sebanyak 71 dokumen dalam satu tahun. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Bulan



8


Desember 2016 sebesar Rp2.575.532.426,- (98,75%), sedangkan realisasi fisik sebanyak 76 laporan (107,04). Dengan rincian sebagai berikut: TW I 3 laporan (4,23%):  Lapaporan bulanan pengelolaan gratifikasi itjen (1 laporan);  Laporan bulanan pengelolaan gratifikasi Kemenkes (1 laporan);  Lapaporan pengelolaan LHKPN/LHKASN (1 laporan). TW II 30 laporan (42,25%):  Laporan bulanan pengelolaan gratifikasi itjen (1 laporan);  Laporan bulanan pengelolaan gratifikasi Kemenkes (1 laporan);  Laporan kegiatan pendampingan PPK (26 laporan); 1

RS Paru Dr. H. A. Rotinsulu 14 Balai Litbang P2B2 Tanah Bumbu; Bandung;

2

BKMM Cikampek;

15 Poltekkes Gorontalo;

3

KKP Kelas III Jambi;

16 BPFK Medan;

4

Poltekes Bandung;

17 Politeknik Kesehatan Banjarmasin;

5

B2P2 TOOT

18 RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat

Tawangmangu;

Lawang;

6

BBKPM Surakarta;

19 Poltekkes Medan;

7

Poltekkes Riau;

20 KKP Dumai;

8

BKMM Makassar;

21 Poltekkes Jambi;

9

KKP Tambilahan;

22 BBTKL Pengendalian Penyakit Yogyakarta;

10 Poltekkes Ternate;

23 KKP Kelas III Merauke

11 KKP Ternate;

24 Loka Litbang P2B2 Waikabubak;

12 KKP Pekanbaru;

25 Loka Litbang P2B2 Baturaja;

13 Poltekkes Malang;

26 BPFK Surabaya.

 Laporan pengelolaan LHKPN/LHKASN (1 laporan);  Laporan RDK LHKPN (1 laporan). TW III 3 laporan (4,23%):  Laporan bulanan pengelolaan gratifikasi itjen (1 laporan);  Laporan bulanan pengelolaan gratifikasi Kemenkes (1 laporan);  Laporan pengelolaan LHKPN/LHKASN (1 laporan).



9


TW IV 40 laporan (56,34%):  Laporan Tahunan pengelolaan gratifikasi itjen (1 laporan);  Laporan Tahunan pengelolaan gratifikasi Kemenkes (1 laporan);  Laporan pengelolaan LHKPN/LHKASN (1 laporan);  Laporan RDK LHKPN (1 laporan);  Laporan RDK UPG (2 laporan);  Laporan triwulanan pengelolaan gratifikasi itjen (1 laporan);  Laporan triwulanan pengelolaan gratifikasi Kemenkes (1 laporan);  Laporan kegiatan pendampingan PPK (19 laporan);  Laporan monev JKN (13 laporan). 2. Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal. Alokasi dan target anggaran untuk mencapai pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp10.597.756.000,- dengan target fisik sebanyak 123 laporan dalam satu tahun. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Bulan Desember 2016 sebesar Rp10.328.780.594,- (97,46%), sedangkan realisasi fisik sebanyak 128 laporan (104,07). Dengan rincian sebagai berikut:  Perencanaan, Pengaggaran dan Informasi: Alokasi dan target anggaran untuk mencapai pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp2.509.146.000,- dengan target fisik sebanyak 20 laporan dalam satu tahun. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Bulan Desember 2016 sebesar Rp2.481.553.961,- (98,90%), sedangkan realisasi fisik sebanyak 20 laporan (100,00%). Dengan rincian sebagai berikut: TW I 5 laporan (25,00%): 1. Laporan penyelesaian PAGU indikatif RKA-K/L (1 laporan); 2. Laporan Penyelesaian LAKIP (1 laporan); 3. Laporan Penyelesaian LAPTAH (1 laporan); 4. Laporan Penyelesaian Laporan PP39 (1 laporan); 5. Laporan Penyelesaian PKPT (1 laporan). TW II 3 laporan (15,00%): 1. Laporan Kegiatan Rakorwas (1 laporan); 2. Laporan Penyusunan Renja 2017 (1 laporan); 3. Laporan Penyelesaian Laporan PP39 (1 laporan). Laporan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2016


10


TW III 11 laporan (55,00%): 1. Laporan Penyusunan Jakwas 2017 (1 laporan); 2. Laporan Penyelesaian Laporan PP39 (1 laporan); 3. Laporan RB dan Tata Kelola (19 September dan 21 September 2016) (8 laporan); 4. Laporan Penyusunan RKA-K/L (1 laporan). TW IV 1 laporan (5,00%): Laporan Pelaksanaan PP39.  Layanan Umum dan Kepegawaian: Alokasi dan target anggaran untuk mencapai pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp6.128.110.000,- dengan target fisik sebanyak 53 laporan dalam satu tahun. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Bulan Desember 2016 sebesar Rp5.939.960.827,- (96,93%), sedangkan realisasi fisik sebanyak 54 laporan (101,89%). Dengan rincian sebagai berikut: TW I 9 laporan (16,98%): 1. Sosialisasi dan Diseminasi Penguatan Manajemen (2 laporan); 2. Penatausahaan LHP (1 laporan); 3. Pengelolaan arsip (2 laporan); 4. Pengembangan SDM (2 laporan); 5. Sosialisasi dan Diseminasi Penguatan Manajemen (1 laporan); 6. Peningkatan JFT Auditor (1 laporan). TW II 11 laporan (20,75%): 1. Pemutakhiran SIMKA (1 laporan); 2. Penatausahaan LHP (1 laporan); 3. Pengelolaan arsip (1 laporan); 4. Pengembangan SDM (6 laporan); 5. Peningkatan JFT Auditor (Jenewa) (1 laporan); 6. Koordinasi Humas (1 laporan). TW III 15 laporan (28,30%): 1. Laporan Pemutakhiran SIMKA (1 laporan); 2. Laporan Capacity Building (1 laporan); 3. Kegiatan Penilaian Angka Kredit (2 laporan); 4. Lap penataan usahaan LHP (1 laporan); Laporan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2016


11


5. Laporan Pembinaan Hukum dan Organisasi (1 laporan); 6. Laporan Pembinaan dan Edukasi (9 laporan). TW IV 19 laporan (35,85%): 1. Rapat Pleno PAK 26-27 Desember 2016 (1 laporan); 2. RDK SIMKA (KGB) Itjen Kemenkes RI 2 Desember 2016 (1 laporan); 3. RDK Penghapusan Arsip 8 Desember 2016 (1 laporan); 4. Penata usahaan LHP 21 Desember 2016 (1 laporan); 5. RDK 20 Desember 2016 (Hukor) (1 laporan); 6. Pemutakhiran SIMKA, 1 Des, 5 Des dan 2 Des 2016 (3 laporan); 7. Laporan pembinaan JFA, 20 Des 2016 (2 laporan); 8. Rapat Pleno PAK, 14-15 Nov 2016 (1 laporan); 9. RDK SIMKA (KGB) Itjen Kemenkes RI 17 November 2016 (1 laporan); 10. RDK Pengelolaan Arsip, 23-24 November 2016 (1 laporan); 11. RDK Penghapusan Arsip, 3-4 Oktober 2016 (1 laporan); 12. RDK Pengelolaan Arsip, 19-20 Oktober 2016 (1 laporan); 13. RDK Pengelolaan Arsip, 28 Oktober 2016 (1 laporan); 14. Workshop dan Penilaian Maturitas SPIP, 4-5 Sep 2016 (Desiminasi) (1 laporan); 15. Pengambilan

Sumpah

PNS

Tahun

2016,

28

Oktober

2016

(Desiminasi) (1 laporan); 16. RDK, 7 Oktober 2016 (Hukor) (1 laporan).  Pengelolaan Keuangan dan Aset: Alokasi dan target anggaran untuk mencapai pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp668.200.000,- dengan target fisik sebanyak 29 laporan dalam satu tahun. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Bulan Desember 2016 sebesar Rp641.113.251,- (95,95%), sedangkan realisasi fisik sebanyak 29 laporan (100,00%). Dengan rincian sebagai berikut: TW I 7 laporan (24,14%): 1. Koordinasi keuangan lintas sektor (3 laporan); 2. Pengelolaan persediaan (3 laporan); 3. Pengelolaan BMN (1 laporan). TW II 8 laporan (27,58%): Laporan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2016


12


1. Koordinasi keuangan lintas sektor (3 laporan); 2. Pengelolaan persediaan (3 laporan); 3. Penyusunan Laporan Keuangan (1 laporan); 4. Inventarisasi BMN (1 laporan). TW III 6 laporan (20,69%): 1. Koordinasi keuangan lintas sektor (3 laporan); 2. Pengelolaan persediaan (3 laporan). TW IV 8 laporan (27,59%): 1. Koordinasi Keu lintas sektor (3 laporan); 2. Pengelolaan persediaan (3 laporan); 3. Inventaris BMN (1 laporan); 4. Penyusunan Lapaporan Keuangan (1 laporan).  Pemutakhiran Data dan Analisis Tindak Lanjut Hasil Pengawasan: Alokasi dan target anggaran untuk mencapai pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp1.292.300.000,- dengan target fisik sebanyak 24 laporan dalam satu tahun. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Bulan Desember 2016 sebesar Rp1.266.172.555,- (97,98%), sedangkan realisasi fisik sebanyak 25 laporan (119,05%). Dengan rincian sebagai berikut: TW I 6 laporan (28,62%): 1. Pemutakhiran TL (surat apresiasi), 21 - 22 Januari 2016; 2. Pemutakhiran TL (surat apresiasi), 24 - 27 Januari 2016; 3. RDK IHPS, 10 - 11 Februari 2016; 4. RDK Pemutakhiran TL, 17 - 18 Februari 2016; 5. Pemutakhiran TL Provinsi Maluku, 1 - 5 Maret 2016; 6. Pemutakhiran TL Provinsi Sulut, 1 - 5 Maret 2016. TW II 8 laporan (38,10%): 1. Laporan Pemutakhiran TL dengan PPSDM, 26 - 28 April 2016; 2. RDK Pembahasan TPTGR, 10 Juni 2016; 3. RDK Pembahasan TPTGR, 13 - 14 Juni 2016; 4. Pemutakhiran TL dengan Ditjen P2P; 5. RDK Inventarisasi TPTD, 28 - 29 Juni 2016; 6. RDK Koordinasi Pemutakhiran TL Mei 2016 (3 Laporan).



13


TW III 5 laporan (23,81%): 1. Pemutakhiran TL, 27 - 29 Juli 2016; 2. RDK Inventarisasi TPTD, 26 - 27 Juli 2016; 3. RDK Pemutakhiran TL, 1 Agustus 2016; 4. Pemutakhiran TL Batam, 17 - 21 Agustus 2016; 5. RDK IHPS Semester I Tahun 2016, 29 - 30 Agustus 2016. TW IV 6 laporan (28,57%): 1. Pemutakhiran TL Jabar, 4 - 8 Oktober 2016; 2. Pemutakhiran TL Jateng, 4 - 8 Oktober 2016; 3. Kemendagri Regional I Jabar, 10 - 14 Oktober; 4. Kemendagri Regional II Jabar, 17 - 21 Oktober; 5. Pemutakhiran TL Padang, 1 - 4 November 2016; 6. Pemutakhiran TL Jabar, 23 - 25 November 2016. 3. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran. Alokasi dan target anggaran untuk mencapai pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp2.624.989.000,- dengan target fisik sebanyak 20 dokumen dalam satu tahun. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Bulan Desember 2016 sebesar Rp2.624.988.800,- (100,00%), sedangkan realisasi fisik sebanyak 20 laporan (100,00%).  Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran: Alokasi dan target anggaran untuk mencapai pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp311.199.000,- dengan target fisik sebanyak 19 dokumen dalam satu tahun. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Bulan Desember 2016 sebesar Rp311.198.800,- (100,00%), sedangkan realisasi fisik sebanyak 19 laporan (100,00%). Dengan rincian sebagai berikut: TW I 0 laporan (00,00%): Pengadan Peralatan dan Fasilitas Kantor direncanakan pada TW II tahun 2016. TW II 19 laporan (100,00%): 1. Pengadaan Portable active speaker (3 laporan); 2. Pengadaan Penghancur Kertas Besar (1 laporan); 3. Pengadaan Telp Mesin Fax (2 laporan); 4. Pengadaan Roll Opack (7 laporan); Laporan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2016


14


5. Pengadaan LCD Projektor (3 laporan); 6. Pengadaan Mesin Penghitung Uang (1 laporan); 7. Pengadaan Action Camera Kit (2 laporan). TW III 0 laporan (00,00%): Pengadan Peralatan dan Fasilitas Kantor dilaksanakan pada TW II tahun 2016. TW IV 0 laporan (00,00%): Pengadan Peralatan dan Fasilitas Kantor dilaksanakan pada TW II tahun 2016.  Pengadaan Furniture Workstation: Alokasi dan target anggaran untuk mencapai pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp2.313.790.000,- dengan target fisik sebanyak 1 dokumen dalam satu tahun. Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Bulan Desember 2016 sebesar Rp2.313.790.000,- (100,00%), sedangkan realisasi fisik sebanyak 1 laporan (100,00%). Dengan rincian sebagai berikut: TW I 0 laporan (00,00%): Pengadaan Furniture Workstation direncanakan pada TW II tahun 2016. TW II 1 laporan (100,00%): Paket Furniture Workstation (1 paket/laporan). TW III 0 laporan (00,00%): Pengadaan Furniture Workstation dilaksanakan pada TW II tahun 2016. TW IV 0 laporan (00,00%): Pengadaan Furniture Workstation dilaksanakan pada TW II tahun 2016. 4. Layanan Perkantoran. Alokasi dan target anggaran untuk mencapai pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp40.513.314.000,- selama 12 bulan. Realisasi penyerapan anggaran

sampai

dengan

Bulan

Desember

2016

sebesar

Rp39.066.390.814,- (96,43%). Dengan rincian layanan perkantoran periode Januari s.d Desember 2016 (12 bulan) (100,00%).



15


Adapun

beberapa

penyebab

tidak

optimalnya

penyerapan

anggaran

Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan secara penuh yaitu : a. Perhitungan estimasi pengangkatan jabatan fungsional auditor yang diperkirakan sejak Bulan April 2016, namun SK pengangkatan jabatan fungsional auditor baru diterima pada akhir Desember 2016; b. Terdapat

sisa

tunjangan

kinerja

yang

diakibatkan

kenaikan

dasar

pengenaan pajak/PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) sehingga pajak yang melekat pada tunjangan kinerja semakin kecil; c. Terdapat saldo uang makan yang merupakan sisa anggaran uang makan yang tidak dibayarkan sehubungan dengan pegawai melaksanakan penugasan diluar kantor.

B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing

indikator

sehingga

dapat

ditindaklanjuti

dalam

perencanaan/program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dengan menggunakan strategi yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan dituangkan dalam Penetapan Kinerja yang disusun setiap awal tahun berjalan. Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengungkapan informasi kinerja saat ini relevan dengan perubahan paradigma Laporan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2016


16


penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (output) dari setiap kinerja dan hasil (outcome) dari setiap program. Dengan perubahan paradigma tersebut, maka pengukuran kinerja yang menjadi bagian

dari

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah

(SAKIP)

sebagaimana disebutkan diatas setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja yang menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi. Berdasarkan Kepmenkes RI Nomor: HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, Inspektorat Jenderal melaksanakan 1 (satu) program dari 9 (sembilan) program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 yaitu

program

“Peningkatan

Pengawasan

dan

Akuntabilitas

Aparatur

Kementerian Kesehatan”. Dalam mencapai indikator utama tersebut di atas, didukung oleh beberapa kinerja kegiatan dengan menghasilkan output, salah satunya adalah Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat Inspektorat Jenderal yaitu “Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian Kesehatan” Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan sebesar 41,12% dari 40% target yang ditetapkan pada Tahun 2016 yang dihitung berdasarkan persentase satuan kerja yang telah menerapkan program aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sampai dengan Tahun 2016. Evaluasi

dan

Kementerian

analisa Kesehatan

capaian

kinerja

sebagaimana

Sekretariat yang

telah

Inspektorat

Jenderal

ditetapkan,

diuraikan

berdasarkan sebagai berikut:



17


1. Capaian Realisasi Terhadap Target: Dilihat dari capaian indikator, untuk Tahun 2016 Sekretariat Inspektorat Jenderal dapat melaksanakan tugas-tugas/kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan: Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian Kesehatan. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian output tersebut, yaitu: Persentase satuan kerja yang telah menerapkan program aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Definisi operasional dari indikator kinerja kegiatan: Satuan kerja kantor pusat dan kantor daerah yang telah menerapkan program aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah satuan kerja yang telah melaksanakan salah satu dari kegiatan berikut: a) Pengendalian gratifikasi; b) Pengelolaan pengaduan masyarakat; c) Pengelolaan LHKPN; d) Kebijakan benturan kepentingan.

Kondisi yang dicapai: Realisasi capaian indikator kinerja kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2016 adalah 41,12% dari target 40% dengan dasar perhitungan sebagai berikut: Jumlah satuan kerja kantor pusat dan kantor daerah yang telah menerapkan program aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Jumlah satuan kerja kantor pusat dan kantor daerah di lingkungan Kemenkes

x

100%

Cara hitung disesuaikan dengan persentase realisasi aksi PPK: 2015: 43 satker 2016: 45 satker Realisasi =

Jumlah aksi PPK s/d 2016 Seluruh satker Kemenkes



18


=

(43+45) X 100% 214

=

41,12%

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2015: Realisasi IKK Sekretariat Inspektorat

Target 40,00%

2016 Realisasi 41,12%

2015 Target Realisasi 20,00% 20,09%

Jika melihat dari tabel diatas realisasi IKK Sekretariat Inspektorat mengalami kenaikan capaian dari 20,09% pada Tahun 2015 dan 41,12% pada Tahun 2016. Hal ini sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Rencana Aksi Program (RAP) Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan 2015-2019 dimana pada Tahun 2016 ditargetkan satuan kerja kantor pusat dan kantor daerah

yang

telah

menerapkan

program

aksi

pencegahan

dan

pemberantasan korupsi sebesar 40%. 3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah: Apabila capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal diperbandingkan dengan target capaian kinerja jangka menengah maka dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut: Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah 2015 - 2019



19


Capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal sebesar 41,12% pada Tahun 2016 telah melebihi target kinerja yang direncanakan pada tahun tersebut yakni sebesar 40%. Diharapkan capaian target Tahun 2017 juga akan tercapai.

4. Keberhasilan Pencapaian Target: Keberhasilan pencapaian target sasaran Sekretariat Inspektorat Jenderal dikarenakan telah dilaksanakannya pembinaan secara berkesinambungan terhadap satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan diantaranya melalui berbagai kegiatan sebagai berikut: a. Pendampingan Pengelolaan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan; b. Pendampingan dan pengelolaan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan. c. Evaluasi Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). d. Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Fungsional (APF). e. Kerjasama Pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) lain. f. Penanganan Pengaduan Masyarakat. g. Penerapan Pendidikan Budaya Anti Korupsi pada Poltekkes Kementerian Kesehatan. h. Penerapan Whistleblower’s System dan Justice Collaborator. i.

Penerpan Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Kompeten dan Melayani (WBBKM).

j.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

k. Monitoring dan evaluasi pengendalian fraud JKN pada Rumah Sakit Vertikal di lingkungan Kementerian Kesehatan.

5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya: Realisasi capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2016 adalah sebesar 41,12% dari target 40%. Alokasi dan target Laporan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2016


20


anggaran

untuk

mencapai

pelaksanaan

kegiatan

tersebut

sebesar

Rp61.318.937.000,- Dengan terget fisik sebanyak 243 dokumen/laporan. Namun pada November 2016 terdapat perubahan anggaran dan target fisik dari Rp Rp61.318.937.000,- menjadi Rp56.344.156.000,- dengan target fisik menjadi 226 laporan dalam satu tahun. Hal ini berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016, Tanggal 28 Agustus 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016. Penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebesar Rp54.595.692.634,- (96,90%), sedangkan realisasi fisik sebanyak 236 laporan (104,42%).

Jika melihat capaian kinerja Sekretariat Inspektorat Jenderal Tahun 2016 sebesar 41,12% dan penyerapan anggaran sebesar 96,90% dengan realisasi fisik sebesar 104,42% maka telah terjadi efisiensi penggunaan sumber daya di lingkungan Inspektorat Jenderal. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan beberapa kegiatan pembinaan dan pendampingan terkait aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam satu penugasan kepada satu Tim. Dari sisi pelaksanaan aggaran pada Tahun 2016 terdapat efisiensi belanja modal paket pengadaan workstation senilai Rp855.898.300,- dari nilai HPS sebesar Rp3.169.688.300,- dengan nilai kontrak sebesar Rp2.313.790.000,-

6. Kegiatan Penunjang Keberhasilan: Beberapa kegiatan penunjang untuk mendukung pencapaian sasaran ini dilakukan upaya antara lain: a.

Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di lingkungan RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang: Inspektur Jenderal Drs. Purwadi, Apt.,MM.,ME dan Sekretaris Inspektorat Jenderal

Kementerian

Kesehatan

drg.

S.R.

Mustikowati,

M.Kes

memberikan sosialisasi tentang Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi serta strategi pembangunan Zona Integritas seluruh pimpinan/pejabat struktural dan fungsional, pegawai dan tenaga kesehatan (Dokter, Perawat, Apoteker, Rekam Laporan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2016


21


Medis, dll) di lingkungan RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang pada tanggal 15 Januari 2016. b.

Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan 2016: Tema Rapat Koordinasi Pengawasan Tahun 2016 adalah “Pencegahan Fraud dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan”. Acara rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh kurang lebih 130 peserta yang terdiri dari Direktur Keuangan dan perwakilan dari Satuan Pemeriksa Internal (SPI) Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan, perwakilan Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM), Perwakilan Auditor Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) dan Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.

c.

Komitmen Menolak Gratifikasi: Penandatanganan secara serempak mengenai pernyataanya MENOLAK GRATIFIKASI di lingkungan profesi kedokteran. Adapun pihak-pihak yang terlibat adalah Kementerian Kesehatan RI, IDI, Badan POM, RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo, RSUP Fatmawati, IPMG, KKI, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia, Glaxo Smith Kline Pharma, PT. Merck Tbk, Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia, RSK. Dharmais, dan PT. Kimia Farma.

d.

Sosialisasi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Pengendalian Gratifikasi dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Antara KKP Kelas III Gorontalo dan Mitra Kerja: Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi di Lingkungan KKP Kelas III Gorontalo dan menyaksikan

penandatanganan

komitmen

bersama

pengendalian

gratifikasi dan pencegahan tindak pidana korupsi antara KKP Kelas III Gorontalo dan mitra kerjanya di kota Gorontalo pada tanggal 15 Februari 2016. e.

Asistensi Pengisian dan Pengumpulan LHKPN di Lingkungan Sekretariat Jenderal: Sekretariat Jenderal mengadakan Asistensi Pengisian dan Pengumpulan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan mengundang Inspektorat Jenderal dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bertempat di auditorium G.A. Siwabessy, asistensi diikuti oleh kurang



22


lebih 70 peserta wajib LHKPN dilingkungan Sekretariat Jenderal pada tanggal 24 Februari 2016. f.

Pencanangan

Zona

Integritas

Satker

BBKPM

Surakarta

Menuju

WBK/WBBM: Inspektorat Jenderal melaksanakan sosialisasi dan pendampingan pembentukan zona integritas pada satuan kerja Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada tanggal 3 Maret 2016. g.

Kunjungan Kerja Ke Inspektorat Jenderal Kemendikbud: Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan melaksanakan kunjungan kerja ke Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan guna membahas agenda kerja koordinasi pengawasan dalam hal pertukaran informasi kebijakan pengawasan di masing-masing Instansi pada Tanggal 10 Maret 2016.

h.

Kunjungan Kerja ke Inspektorat Jenderal Kemenhub: Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan mengadakan kunjungan kerja ke Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan yang berlokasi di Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat. Kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh Inspektur Jenderal, Drs. Purwadi, Apt, MM, ME dengan diikuti oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal, drg. S.R Mustikowati, M.Kes, Inspektur IV, Drs. Wayan Rai Suarthana, MM, Auditor Fungsional dan Struktural Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Kunjungan tersebut diterima baik oleh jajaran Inspektorat Jenderal Kemenhub yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal Dr. Cris Kuntadi, CA, CPA, QIA, FCMA, CGMA, Ak. Tujuan diadakannya Kunjungan Kerja tersebut adalah untuk menjalin tata hubungan kerja yang harmonis khususnya dalam hal pertukaran informasi terkait dengan metode pengawasan yang efektif, efisien dan tepat. Kunjungan dilakukan pada Tanggal 17 Maret 2016.

i.

Sosialisasi Penilaian Satuan kerja WBK/WBBM Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda: Inspektorat Jenderal memberikan sosialisasi kepada pimpinan dan pegawai di lingkungan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Samarinda tentang usulan satuan kerja yang dapat meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tanggal 23 Maret 2016.



23


j.

Pembekalan Materi Anti Korupsi Kepada Tim Nusantara Sehat: Pada pembekalan materi bagi Tim Nusantara Sehat tanggal 18 Mei 2016, Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Drs. Purwadi, Apt., MM., ME., menyampaikan materi tentang program-program pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Kesehatan.

k.

Penerbitan Permenkes Nomor 27 Tahun 2016: Menerbitkan Permenkes Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan pada Tanggal 27 Mei 2016.

l.

Penandatanganan MoU antara Kemenkes dengan KPK: Menteri Kesehatan Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M (K) bersama Ketua KPK Agus Rahardjo, ST., MSc. Mgt, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ristek Dikti dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin 25Juli 2016.

m. Rakornas APIP Tahun 2016 di Kantor Pusat BPKP: Rakornas APIP Tahun 2016 mengambil tema “Aktualisasi Peran APIP sebagai Early Warning System dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional” yang dihadiri oleh 10 Menteri atau yang mewakili dari Big Spender, 5 Gubernur, Ketua Pengurus Asosiasi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, 90 Inspektur

Jenderal

K/L,

34

Inspektur

Provinsi,

68

Inspektur

Kabupaten/Kota, para Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan BPKP. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan bersama dengan Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada tanggal 23 Agustus 2016 bertempat di Kantor BPKP Pusat Jl. Pramuka No. 33 Jakarta. n.

Sosialisasi Penilaian Integritas Organisasi Publik sebagai Upaya Pencegahan Korupsi dan Penguatan Sistem Integritas Nasional: Bertempat di Auditorium Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian

Kesehatan

yang

diwakili

oleh

Inspektorat

Jenderal

menghadiri acara yang diselenggarakan oleh KPK, yaitu kerjasama Laporan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2016


24


pencegahan korupsi pada Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah (K/L/O/P) Tahun 2016. Dalam acara tersebut, dilaksanakan dua agenda yaitu Pengenalan Perangkat / Tools Program Penilaian Integritas (Integrity Assessment) 2016 dan Kesepakatan Kerjasama dan Usulan Unit Kerja yang menjadi target survei pada Tanggal 23 Agustus 2016. o.

Penandatanganan MoU antara Kemenkes dengan BPKP: Menteri Kesehatan RI, Nila Farid Moeloek menandatangani Nota Kesepahaman bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembanguna (BPKP), Ardan Adiperdana terkait penguataan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam rangka meningkatkan program pencegahan

tindak

pidana

korupsi

di

Lingkungan

Kementerian

Kesehatan pada Tanggal 7 Oktober 2016. p.

Rapat Koordinasi Nasional Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Tahun 2016: Kegiatan diselenggarakan di Hotel Aston Bogor yang berlangsung dari Tanggal 31 Oktober s.d 3 November 2016 dan dihadiri oleh perwakilan dari

80

Kementerian

Lembaga,

Pemprov/Pemkot/Pemkab

dan

BUMN/BUMD se-Indonesia. Berkesempatan hadir menjadi peserta sekaligus sebagai narasumber Rakornas

UPG dari Kementerian

Kesehatan dalam pembukaan kegiatan tersebut adalah Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Heru Arnowo, SH, MM yang didampingi oleh Kepala Bagian TU-Hukum dan Kepegawaian dan Kepala Bagian Keuangan dan BMN. q.

Penerbitan Permenkes Nomor 27 Tahun 2016: Menerbitkan Permenkes Nomor 58 Tahun 2016 tentang Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan pada Tanggal 8 November 2016.

r.

Penerbitan Kepmenkes tentang Pemberantasan Pungutan Liar: Menerbitkan Kepmenkes Nomor: HK.02.02/MENKES/604/2016 tentang Unit Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar

dilingkungan

Kementerian Kesehatan pada Tanggal 18 November 2016. s.

International Business Integrity Conference (IBIC) Tahun 2016: Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI berpartisipasi sebagai peserta diskusi dalam kegiatan IBIC Tahun 2016 berlangsung di Hotel Grand Sahid Jakarta pada tanggal 16-17 November 2016 yang



25


membahas

pencegahan

korupsi

di

sektor

bisnis

pada

Kementerian/Lembaga di Indonesia. t.

Konferensi Nasional Pencegahan Korupsi (KNPK) Tahun 2016: Inspektur Jenderal Menghadiri Konferensi Nasional Pencegahan Korupsi (KNPK) Tahun 2016 bertempat di Ballroom Balai Kartini Jakarta yang mengusung tema “ Reformasi Sistem Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel” pada Tangga 1 Desember 2016.

u.

Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di lingkungan Kementerian Kesehatan pada Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) Tahun 2016: Inspektorat

Jenderal

Kementerian

Kesehatan

mengikuti

Pameran

Integritas dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Internasional (HAKI) Tahun 2016 untuk mensosialisasikan program-program anti korupsi yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan pada tanggal 8 s.d 10 Desember 2016. v.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN): Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) mendapat

tugas

untuk

mengumpulkan

LHKPN

di

lingkungan

Kementerian Kesehatan untuk disampaikan ke KPK. Selanjutnya dibentuk tim pengelola LHKPN di lingkungan Kementerian Kesehatan yang akan bertanggung jawab terhadap pengumpulan semua laporan tersebut, yang tugas dan fungsinya diundangkan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/296/2016 Tanggal 27 Mei 2016 tentang Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan. w. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG): Peraturan

Menteri

Pengendalian

Kesehatan

Gratifikasi

di

Nomor

14

lingkungan

Tahun

2014

Kementerian

tentang

Kesehatan

mengamanatkan bahwa Kementerian Kesehatan harus membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Tugas UPG Kementerian Kesehatan sebagaimana diatur dalam permenkes 14 Tahun 2014 Pasal 7 ayat (2) huruf a bertugas sebagai unit yang melaksanakan analisa, pelaporan, monitoring dan evaluasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait Laporan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2016


26


adanya Gratifikasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPG Kementerian Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) Menerima pelaporan Gratifikasi dari UPG Unit Utama dan UPG Unit Pelaksana Teknis; 2) Melakukan analisis pemprosesan setiap laporan Gratifikasi yang diterima; 3) Melakukan konfirmasi langsung atas laporan Gratifikasi kepada pelapor yang

terkait dengan kejadian penerimaan/pemberian

Gratifikasi; 4) Menentukan dan memberikan rekomendasi atas penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi yang Tidak Dianggap Suap terkait kedinasan; 5) Melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama Kementerian Kesehatan; 6) Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan Gratifikasi yang diberikan oleh UPG Unit Utama dan UPG Unit Pelaksana Teknis atau Komisi Pemberantasan Korupsi; 7) Meminta data dan informasi kepada unit kerja tertentu dan Aparatur Kementerian Kesehatan terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi; 8) Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Jenderal, dalam hal terjadi pelanggaran oleh Aparatur Kementerian Kesehatan; dan 9) Melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan kepada Menteri dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

C. PENGELOLAAN SUMBER DAYA PENUNJANG Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selain dukungan anggaran, Inspektorat Jenderal juga didukung dengan sumber daya penunjuang lainnya dimana pengelolaannya melekat pada tugas dan fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal yaitu sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.



27


1. Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber Daya Manusia di lingkungan Inspektorat Jenderal s.d Desember 2016 sebanyak 315 orang, dengan rincian sebagai berikut: a. Berdasarkan Jabatan: Jumlah pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2016 berdasarkan jabatan dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik Daftar Pegawai Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan grafik diatas dapat dijabarkan bahwa keadaan pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal berdasarkan jabatan terdiri dari: No

Jabatan

Jumlah

1

Struktural

23 Orang

2

Fungsional Tertentu

166 Orang

3

Fungsional Umum

126 Orang Total

315 Orang

Untuk Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), dapat dibedakan lagi menjadi jabatan fungsional auditor dan arsiparis yaitu: No

Jabatan Fungsional Tertentu

Jumlah

1

Auditor Utama

-

2

Auditor Madya

18 Orang

3

Auditor Muda

55 Orang



28


4

Auditor Pertama

83 Orang

5

Auditor Kepegawaian Madya

1 Orang

6

Auditor Kepegawaian Muda

3 Orang

7

Auditor Kepegawaian Pertama

3 Orang

8

Arsiparis Penyelia

2 Orang Total

166 Orang

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari tabel diatas komposisi terbanyak pada jenjang Auditor Pertama 83 orang (50%) dan komposisi terendah pada jenjang Auditor Utama sebanyak 0%. Jika digambarkan dalam grafik terlihat sebagai berikut:

Grafik Jabatan Fungsional Tertentu

Jabatan Fungsional Umum (JFU) merupakan jabatan fungsional PNS yang pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat tidak disyaratkan dengan angka kredit, terdiri dari: auditor (JFU), Auditor Pemula (JFU) dan lainnya yaitu: Jabatan Fungsional Umum

No

Jumlah

1

Auditor Pertama

51 Orang

2

Auditor Pemula

2 Orang

3

Lainnya

73 Orang Total



126 Orang

29


Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa komposisi terbanyak pada jenjang JFU lainnya sebanyak 73 orang (58%) dan terendah pada jenjang Auditor Pemula sebanyak 2 orang (1.6%). Jika digambarkan dalam grafik terlihat sebagai berikut: Grafik Jabatan Fungsional Umum

b. Berdasarkan Kelompok Umur: Jumlah pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2016 berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Kelompok Umur



30


Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat distribusi kelompok umur pegawai yang paling banyak adalah kelompok umur 31-35 tahun sebanyak 69 orang (22%) dan terendah adalah kelompok umur kurang dari 26 tahun sebanyak 16 orang (5.07%). c. Berdasarkan Jenis Kelamin: Jumlah pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2016 berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa pegawai jenis kelamin pria lebih banyak dari pegawai jenis kelamin wanita yaitu 164 orang pria (52%) dan 151 orang perempuan (48%). d. Berdasarkan Pendidikan: Jumlah pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2016 berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada grafik berikut :



31


Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

SDM yang berada di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan apabila diklasifikasikan berdasarkan pendidikan, menunjukkan

bahwa Pendidikan Strata-2 (S-2) merupakan

tingkat pendidikan

sebanyak dengan 136 orang (43.17%), Strata-1 (S-1) sebanyak 150 orang (47.61%), DIII sebanyak 15 orang (4.76%). Sisanya 14 orang (4.44%) merupakan lulusan SLTA. e. Berdasarkan Golongan Jumlah pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2016 berdasarkan golongan dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Golongan



32


Berdasarkan tabel di atas, distribusi pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai adalah golongan III yakni sebanyak 255 orang (80.95%) sedangkan golongan IV sebanyak 44 orang (14%) dan golongan II sebanyak 16 orang (5%). 2. Sarana dan Prasarana Keadaan

Barang

Milik

Negara

di

lingkungan

Inspektorat

Jenderal

Kementerian Kesehatan pada 31 Desember 2016 adalah: a. Nilai BMN per 31 Desember 2016 Nilai BMN per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp25.394.865.742,yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam

Neraca)

sebesar

Rp25.380.305.742,-

dan

nilai

BMN

ekstrakomptabel sebesar Rp14.560.000,-. b. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2016 Mutasi BMN per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut: 1) Barang Persediaan: Saldo

Persediaan

pada

Inspektorat

Jenderal

Kementerian

Kesehatan per 31 Desember 2016 sebesar Rp51.005.098,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar

Rp128.950.290,- mutasi

tambah habis pakai barang konsumsi persediaan selama periode laporan sebesar Rp77.945.192,-. Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang adalah sebesar Rp0,-. 2) Peralatan dan Mesin: Saldo Peralatan dan Mesin pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan

per

31

Desember

2016

adalah

sebesar

Rp22.840.304.226,- jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp19.796.963.759,-, mutasi tambah sebesar Rp3.043.340.467,-, dan mutasi kurang sebesar Rp0,- . 3) Aset Tetap Lainnya: Saldo Aset Tetap Lainnya pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2016 sebesar Rp76.987.500,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp76.987.500,-, mutasi tambah sebesar Rp 0,- dan mutasi kurang sebesar Rp0,-.



33


4) Aset Lainnya: Saldo

Aset

Kesehatan

lainnya per

pada

31

Inspektorat

Desember

Jenderal

2016

Kementerian

adalah

sebesar

Rp2.426.568.918,-. Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp2.426.568.918,-, mutasi tambah sebesar Rp 0,-.

D. HASIL PENGAWASAN Pada Tahun 2016 satuan kerja yang diaudit oleh APF sebanyak 497 satker dengan 25 (99-74) satker memiliki kerugian negara di atas 1 %. Semakin banyak satker yang memiliki kerugian negara di atas 1% menunjukkan persentase capaian kinerja yang semakin menurun dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran (Rp) IR PEMBINA

APF

Pagu

Itjen Kemenkes BPK BPKP Total Itjen Kemenkes Inspektorat II BPK BPKP Total Itjen Kemenkes Inspektorat III BPK BPKP Total Itjen Kemenkes Inspektorat IV BPK BPKP Total Total Itjen Kemenkes Total BPK Total BPKP TOTAL Inspektorat I

378.696.477.000 2.174.080.155.000 18.000.000.000 2.570.776.632.000 73.158.937.000 3.028.011.711.000 68.781.630.000 3.169.952.278.000 805.414.420.000 319.551.695.000 75.295.244.000 1.200.261.359.000 1.044.338.115.000 1.044.338.115.000 2.301.607.949.000 5.521.643.561.000 162.076.874.000 7.985.328.384.000

Realisasi 304.819.130.911 2.008.284.681.962 17.708.309.010 2.330.812.121.883 67.217.018.672 2.287.883.460.490 67.919.016.952 2.423.019.496.114 463.998.181.629 221.481.392.693 55.734.774.293 741.214.348.615 629.680.770.422 629.680.770.422 1.465.715.101.634 4.517.649.535.145 141.362.100.255 6.124.726.737.034

Kerugian Negara Murni 3.992.203.442 2.583.157.021 22.008.509 6.597.368.972 178.484.916 474.750.400 6.367.296.018 7.020.531.334 436.122.029 318.448.621 116.464.441 871.035.091 848.611.092 848.611.092 5.455.421.479 3.376.356.042 6.505.768.968 15.337.546.490

% KN per Realisasi 1,31% 0,13% 0,12% 0,28% 0,27% 0,02% 9,37% 0,29% 0,09% 0,14% 0,21% 0,12% 0,12 0,13% 0,37% 0,07% 4,60% 0,25%

Satker yg ada KN

Satker KN < 1%

2 13 1 16 19 2 25 46 6 2 12 20 17 17 44 17 38 99

1 8 1 10 18 2 7 27 6 2 12 20 17 17 42 12 20 74

Jumlah Satker yang diaudit 20 52 39 111 61 14 179 254 10 31 30 71 27 25 9 61 118 122 257 497

Saldo KN Hasil Audit APF di Lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2016

1. Hasil Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satuan Kerja Binaan Inspektorat I: Jumlah satker yang diaudit oleh APF di lingkup binaan Inspektorat I sebanyak 111 satker yang telah diaudit

baik oleh Itjen Kementerian

Kesehatan (20 satker) maupun oleh BPK (52 satker) serta oleh BPKP (39 satker), terdapat 6 satker yang memiliki kerugian Negara diatas 1 %. 2. Hasil Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satuan Kerja Binaan Inspektorat II:



34


Jumlah satker yang diaudit oleh APF di lingkup binaan Inspektorat II sebanyak 254 satker yang telah diaudit


Kesehatan (61 satker) maupun oleh BPK (14 satker) serta oleh BPKP (179 satker), terdapat 19 satker yang memiliki kerugian Negara diatas 1 %. 3. Hasil Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satuan Kerja Binaan Inspektorat III: Jumlah satker yang diaudit oleh APF di lingkup binaan Inspektorat III sebanyak 71 satker yang telah diaudit


Kesehatan (10 satker) maupun oleh BPK (31 satker) serta oleh BPKP (30 satker) tidak terdapat satker yang memiliki kerugian Negara diatas 1 %. 4. Hasil Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satuan Kerja Binaan Inspektorat IV: Jumlah satker yang diaudit oleh APF di lingkup binaan Inspektorat IV sebanyak 61 satker yang telah diaudit


Kesehatan (27 satker) maupun oleh BPK (25 satker) serta oleh BPKP (9 satker), tidak terdapat satker yang memiliki kerugian Negara diatas 1 %



35


BAB IV PENUTUP A. HAMBATAN PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2016 Adapun

beberapa

penyebab

tidak

optimalnya

penyerapan

anggaran

Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan secara penuh yaitu : 1. Perhitungan estimasi pengangkatan jabatan fungsional auditor yang diperkirakan sejak Bulan April 2016, namun SK pengangkatan jabatan fungsional auditor baru diterima pada akhir Desember 2016; 2. Terdapat

sisa

tunjangan

kinerja

yang

diakibatkan

kenaikan

dasar

pengenaan pajak/PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) sehingga pajak yang melekat pada tunjangan kinerja semakin kecil; 3. Terdapat saldo uang makan yang merupakan sisa anggaran uang makan yang tidak dibayarkan sehubungan dengan pegawai melaksanakan penugasan diluar kantor.

B. REKOMENDASI Rekomendasi yang dapat disampaikan untuk pelaksanaan anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan tahun berikutnya adalah: 1. Segera membayarkan tunjangan jabatan fungsional yang belum dibayarkan; 2. Perlu penyesuaian penganggaran pajak penghasilan yang dikenakan pada tunjangan kinerja pegawai; 3. Melakukan evaluasi penyerapan anggaran uang makan pegawai sebelum akhir tahun agar bisa dimaksimalkan.

C. KESIMPULAN Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dari alokasi anggaran Sekretariat Inspektorat Jenderal sebesar Rp56.344.156.000,- dengan target fisik sebesar 226 laporan/dokumen/bulan, sampai dengan Bulan Desember 2016 telah direalisasikan sebesar Rp54.595.866.837,- (96,90%), sedangkan target fisik telah direalisasikan sebanyak 236 laporan/dokumen/bulan (104,42%).



36


Capaian IKK Sekretariat Inspektorat Jenderal pada Tahun 2016, dari target persentase satuan kerja yang telah menerapkan program aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sebesar 40% telah terpenuhi sebesar 41,12%. Dengan demikian capaian persentase satuan kerja yang telah menerapkan program aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi telah terpenuhi.

Demikian laporan ini kami sajikan dengan harapan dapat dipergunakan oleh pihakpihak terkait.

Jakarta, Januari 2017 Kepala Bagian Program dan Informasi,

drg. Mirna Putriantiwi, MQIH NIP. 196004251985032002



37

www.itjen.kemkes.go.id @itjenkemkes

Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI

LAPORAN EVALUASI KINERJA DAN ANGGARAN2016 SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

Recommend Documents