LAPORAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL 15

KOMISI PEMILIHAN UMUM

20 JENDERAL 15

LAPORAN

KINERJA SEKRETARIAT

KATA PENGANTAR Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Kinerja (LK) Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU Tahun 2015 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah.

LK Setjen KPU disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Selain itu, Setjen KPU juga menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan KPU melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Hal Tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, serta menjadikan Setjen KPU sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan kinerja Setjen KPU diharapkan tidak hanya dapat

Laporan Kinerja Setjen KPU Tahun 2015

i

dipertangungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat. Setjen KPU memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil Capaian Kinerja Setjen KPU pada tahun 2015 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari LK Setjen KPU Tahun 2015 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas Setjen KPU lebih baik lagi di masa mendatang dalam mendukung visi KPU untuk menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Jakarta, Sekretaris Jenderal KPU, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Arif Rahman Hakim


ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Setjen KPU merupakan organisasi yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dengan satuan kerja yang sangat besar. Terdapat 549 (lima ratus empat puluh sembilan) satuan kerja yang menjadi tanggung jawab Setjen KPU untuk mengelolanya dalam rangka mendukung kinerja KPU. Laporan Kinerja Setjen KPU ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU kepada publik dalam mencapai sasaran strategis, visi dan misi. KPU telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019, dengan 8 (delapan) indikator kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, dapat dikatakan semua target terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam mencapai target kinerja tahun 2015, dihadapkan dalam situasi yang tidak mudah.

Selesai

melaksanakan

Pemilu

Nasional

tahun

2014,

KPU

langsung

menyelenggarakan Tahapan Pemilihan Serentak tahun 2015. Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2015 merupakan Penyelenggaraan Pemilihan pertama kali di Indonesia. Dengan segala tantangan dan hambatan yang menyertai, Pemilihan Serentak tahun 2015 telah sukses diselenggarakan. Hal ini dapat dilihat dari penyelenggaraan Pemilihan tepat waktu kecuali pada daerah yang karena Putusan Pengadilan harus ditunda, nir-konflik dan gejolak 2 (dua) partai yang bersengketa dapat diatasi. Prinsip-prinsip Pemilihan yang jujur dan adil juga dapat ditegakkan. Selain itu, dari sasaran strategis yang ada, terdapat sejumlah indikator krusial terpenuhi secara efektif dan efisien. Indikator itu meliputi: 1.

Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang Memutakhirkan Data Pemilih Melalui Coklit dan Sistem Informasi.

2.

Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka Peningkatan Kompetensi SDM

3.

Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik

4.

Persentase Rancangan PKPU yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU

5.

Persentase Dokumentasi dan Informasi Hukum yang Disajikan Tepat Waktu sesuai SOP

6.

Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU


iii

Selain capaian kinerja tersebut, KPU juga melakukan modernisasi organisasi penyelenggaraan Pemilihan. Berbagai sistem informasi diciptakan oleh KPU. Sistem informasi sebagai bagian modernisasi penyelenggaraan pemilihan yang dibuat KPU diantaranya adalah Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), Sistem Informasi Logistik (SILOG), Sistem Informasi Tahapan (SITAP) dan Sistem Informasi Penghitungan (SITUNG).

Sistem

informasi

tersebut,

satu

sisi

untuk

memudahkan

kerja-kerja

penyelenggaraan Pemilihan. Pada saat bersamaan, sistem tersebut memudahkan akses publik atas proses Pemilihan. Pada ujungnya adalah meningkatnya kepercayaan publik atas penyelenggaraan pemilihan. Atas berbagai capaian kinerja tersebut, KPU mendapat pengakuan publik yang tidak sedikit. Setidaknya terdapat 8 (delapan) penghargaan yang diperoleh KPU terkait dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2015. Penghargaan itu diantaranya terkait dalam keberhasilan memfasilitasi hak pilih penyandang disabilitas (PPAU Penca dan Kementerian Sosial), mengelola jumlah pemilih terbanyak di dunia (MURI), dan transparansi akses informasi (Presiden RI). Penghargaan lainnya adalah fasilitasi data dan informasi perpajakan (Kemenkeu), mitra strategis Komisi Informasi Pusat, dan Best Individual Achievers pada institusi pemerintah (Obsession Media Group (OMG)). Selain itu, pertama kalinya dalam sejarah penyelenggaraan Pemilihan di Indonesia, Ketua KPU, mewakili lembaga, mendapatkan Tanda Kehormatan Bintang Penegak Demokrasi dari Presiden RI sabagai bukti konkret pengakuan dan penghargaan atas keberhasilan dan kinerja KPU. Kedepan, Setjen KPU berkomitmen agar prestasi kinerja penyelenggaraan Pemilihan terus meningkat. Terhadap aspek-aspek teknis penyelenggaraan Pemilihan yang belum optimal akan terus diperbaiki. Aspek sosialisasi, daftar pemilih, regulasi, logistik, integritas penyelenggara Pemilihan perlu senantiasa menjadi perhatian agar mutu pemilihan dapat terus dijaga dan disempurnakan. Kesemuanya itu dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemilihan semakin terpercaya.


iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................................. i RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................................................. iii DAFTAR ISI........................................................................................................................................... v DAFTAR TABEL.................................................................................................................................. vi DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................................... viii BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................................................... 1 A. Latar Belakang ................................................................................................................... 1 B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi ........................................................................................... 2 C. Struktur Organisasi ............................................................................................................. 2 D. Sistematika ......................................................................................................................... 4 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .................................................................. 5 A. Sasaran RPJMN 2015 – 2019 ............................................................................................. 5 B. Rencana Strategis 2015-2019 ............................................................................................. 9 C. Rencana Kinerja Tahunan ................................................................................................ 12 D. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 ......................................................................................... 13 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA............................................................................................... 16 A. Pengukuran Capaian Kinerja ............................................................................................ 16 B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ............................................................................ 18 BAB IV PENUTUP .............................................................................................................................. 49


v

DAFTAR TABEL Tabel 2. 1 RKT Setjen KPU Tahun 2015 .............................................................................. 12 Tabel 2. 2 Tersedianya Data Pemilih yang akurat dan terkini ............................................... 13 Tabel 2. 3 Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten .............................................. 14 Tabel 2. 4 Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan ...................................................... 14 Tabel 2. 5 Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan .................................... 14 Tabel 2. 6 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan ................................................. 15 Tabel 2. 7 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja ...................................................... 15 Tabel 2. 8 Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi ........................................................ 15 Tabel 3. 1 Pengukuran Kinerja terhadap IKU Setjen KPU Tahun 2015 ............................... 16 Tabel 3. 2 Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Setjen KPU Tahun 2015 ......... 17 Tabel 3. 3 Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang memutakhirkan Data Pemilih melalui Coklit dan Sistem Informasi ................................................................................. 20 Tabel 3. 4 Pengukuran Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal KPU Tahun 2015 terhadap Rencana Strategis KPU 2015-2019 Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka Peningkatan Kompetensi SDM............ 21 Tabel 3. 5 Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik.......... 25 Tabel 3. 6 Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU ........ 30 Tabel 3. 7 Peraturan KPU yang Telah Disusun ..................................................................... 31 Tabel 3. 8 Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang disajikan tepat waktu sesuai SOP.......................................................................... 35 Tabel 3. 9 Perbandingan Jumlah Pengunjung Laman JDIH .................................................. 35 Tabel 3. 10 Pengukuran Kinerja terhadap Opini BPK Atas Laporan Keuangan ..................... 38 Tabel 3. 11 Pengukuran Kinerja Terhadap Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU ... 40 Tabel 3. 12 Hasil Penilaian akuntabilitas kinerja KPU dibandingkan tahun sebelumnya ....... 40 Tabel 3. 13 Pengukuran Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal KPU Tahun 2015 terhadap Rencana Strategis KPU 2015-2019 Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU ....................................................................................................... 43 Tabel 3. 14 Akuntabilitas Keuangan KPU............................................................................... 46 Tabel 3. 15 Pagu dan Realisasi Anggaran KPU Pada Tahun 2011-2015 ................................ 48 Laporan Kinerja Setjen KPU Tahun 2015

vi

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Jumlah Pegawai Setjen KPU Berdasarkan Tingkat Pendidikan.............................. 3 Grafik 1. 2 Struktur Organisasi KPU ......................................................................................... 3 Grafik 3. 1 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka Peningkatan Kompetensi SDM Tahun 2013, 2014 dan 2015 ............................................................................................. 22 Grafik 3. 2 Kepemilikan Gedung Kantor KPU........................................................................ 25 Grafik 3. 3 Kepemilikan Gedung KPU .................................................................................... 27 Grafik 3. 4 Perbandingan Jumlah Peraturan yang Diterbitkan Tahun 2012-2015 ................... 32


vii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Tahapan Daftar Pemilih Pada Tahapan Pemilihan ............................................. 19


viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu). KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU. Setjen KPU sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan

sistem

keterbukaan,

transparan,

akuntabel

dan

dapat

dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LK). LK Setjen KPU juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LK ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Setjen KPU selama Tahun Anggaran 2015, setiap capaian kinerja (performance results) Tahun 2015 tersebut diperbandingkan dengan PK (performance agreement) Setjen Tahun 2015 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.


1

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 66, Sekretaris Jenderal KPU bertugas : 1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; 2. Memberikan dukungan teknis administratif; 3. Membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu; 4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU; 5. Memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu; 6. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU; dan 7. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan

peraturan perundang-

undangan.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota, Setjen KPU terdiri dari: 1. Biro Perencanaan dan Data; 2. Biro Keuangan; 3. Biro Hukum; 4. Biro Umum; 5. Biro Sumber Daya Manusia; 6. Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat; 7. Biro Logistik; 8. Inspektorat. Seluruh tugas didistribusikan kepada Biro-Biro dan Inspektorat.

C. Struktur Organisasi 1. Sumber Daya Manusia Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU RI didukung oleh 409 orang pegawai dari berbagai keahlian dan latar belakang tingkat pendidikan. Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai KPU RI dapat diklasifikasikan ke dalam 8 (delapan)


2

golongan, antara lain: SD, SMP, SMA, S1, S2 dan S3. Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Grafik 1.1. Grafik 1. 1 Jumlah Pegawai Setjen KPU Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan Grafik 1.1 dapat disimpulkan bahwa pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana S1 lebih besar yaitu 244 orang dan S2 sebanyak 54 orang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas tingkat pendidikan yang dimiliki sumber daya manusia KPU cukup baik sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing-masing yang tercermin dalam struktur organisasi. 2. Struktur Organisasi Struktur Organisasi KPU dapat dilihat pada Grafik 1.2 Grafik 1. 2 Struktur Organisasi KPU


3

D. Sistematika Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU adalah sebagai berikut: KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Dijelaskan mengenai Renstra, Rencana Kinerja dan PK. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Setjen KPU.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sitematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. BAB IV PENUTUP Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Setjen KPU serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang. LAMPIRAN : 1. LAPORAN HASIL REVIU LAORAN KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL KPU TAHUN 2015


4

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Sasaran RPJMN 2015 – 2019 Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menyusun Renstra KPU untuk periode 2015-2019 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Sejalan dengan RPJMN Tahun 2015-2019, Sasaran utama pembangunan politik dalam negeri adalah terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebesar 75 pada tahun 2019, tingkat partisipasi politik rakyat sebesar 77,5%, dan terselenggaranya pemilu yang aman, adil, dan demokratis pada tahun 2019, yang akan dicapai melalui sasaran-sasaran antara sebagai berikut: 1. Menguatnya kelembagaan demokrasi dengan capaian indeks aspek institusi demokrasi sebesar 71 pada tahun 2019, dan terselenggaranya Pemilu Serentak Tahun 2019 yang aman, damai, adil, jujur dan demokratis; 2. Terjaminnya kebebasan sipil dan terpenuhinya hak-hak politik rakyat dengan capaian IDI aspek kebebasan sipil sebesar 87, dan hak-hak politik sebesar 68 pada tahun 2019; 3. Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik hingga 30%; 4. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik; 5. Terjaganya stabilitas sosial dan politik yang ditandai dengan berkurangnya jumlah konflik kekerasan dan menurunya jumlah serangan terorisme di masyarakat secara berkelanjutan sampai dengan tahun 2019.

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang ditempuh dengan strategi: Laporan Kinerja Setjen KPU Tahun 2015

5

a. Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif; b. Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; c. Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; d. Peningkataan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; e. Fasilitasi peningkatan peran parpol; f. Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; g. Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; h. Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratis; i. Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif , dan fasilitasi dialog. 2. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: a. Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu; b. Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; c. Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial. 3. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh dengan strategi a. Pendidikan politik untuk aparatur negara dan masyarakat di pusat dan daerah; b. Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif; c. Pengaturan dalam UU Partai Politik terkait dengan penyiapan kader politik perempuan melalui rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi dan pemberian akses Laporan Kinerja Setjen KPU Tahun 2015

6

yang sama dan adil kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam politik partainya; d. Pendidikan politik bagi kelompok perempuan, politisi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal/rentan lainnya; e. Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal; f. Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan di Indonesia. 4. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang ditempuh dengan strategi: a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik; b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertenggungjawabkan; c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publik dalam pengelolaan dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas; d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan; e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik; f. Penguatan media centre, media komunikasi, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M-Pustika sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif; g. Kampanye publik terkait reformasi mental; h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi; i. Penguatan Goverment Public Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antar pemerintah dan masyarakat; j. Fasilitasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi; k. Penguatan komunikasi Informasi Pusat (KIP)/Provinsi dan Dewan Pers.


7

5. Mendorong

masyarakat

untuk

dapat

mengakses

informasi

publik

dan

memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi: a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan; b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya; c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media. 6. Menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, yang akan ditempuh dengan strategi: a. Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; b. Pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa; c. Pembangunan/penguatan pusat pendidikan kebangsaan dan karakter bangsa yang terintegrasi dan komprehensif.

Terkait dengan kepemiluan tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia dalam lima tahun ke depan adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil diselenggarakan secara serentak, sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Januari 2014 yang mengamanatkan Pelaksanaan Pemilu Serentak pada Tahun 2019. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat. Selain itu, melakukan perubahan undang-undang Pemilu yang diharapkan dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu. Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih, baik pada pemilu

presiden

maupun

pemilu

legislatif,

khusunya

pada

tingkat

Provinsi/Kabupaten/Kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan pemilu.


8

B. Rencana Strategis 2015-2019 Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya

secara

optimal,

KPU

telah

menerbitkan

Keputusan

KPU

Nomor

63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019 dengan berpedoman pada RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019. 1. Visi dan Misi KPU memiliki visi dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu: “menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL “. Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional

sehingga menjadikan

penyelenggara

pemilihan

umum

Komisi

Pemilihan

Umum

yang

terpercaya

dan

sebagai

professional

lembaga dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihah umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut: a. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;


9

b. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, keadilan, ketertiban, progesif, dan partisipatif; c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat; d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan; e. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan. f. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khusunya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu; g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable. 2. Tujuan dan Sasaran Strategis Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai adalah: a. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu; b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; c. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu; d. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel. Dalam RPJM ke–3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP). Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis Setjen KPU yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2015 – 2019) adalah sebagai berikut: Laporan Kinerja Setjen KPU Tahun 2015

10

a. Tersedianya Data Pemilih yang akurat dan terkini, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : 1) Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan

yang memutakhirkan Data Pemilih melalui Coklit dan Sistem

Informasi. b. Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : 1) Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM. c. Tersedianya Dukungan Sarana dan Prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : 1) Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik d. Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : 1) Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU 2) Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang disajikan tepat waktu sesuai SOP e. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : 1) Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU f. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : 1) Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU g. Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut : 1) Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU


11

C. Rencana Kinerja Tahunan Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2015-2019, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1. Tabel 2. 1 RKT Setjen KPU Tahun 2015 SASARAN/INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

Sasaran 1 : Tersedianya Data Pemilih yang akurat dan terkini Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang memutakhirkan Data Pemilih melalui Coklit dan Sistem Informasi

100%

Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti 97% Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM Sasaran 3 : Tersedianya Dukungan Sarana dan Prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk 90 % Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik Sasaran 4 : Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan 100% diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang 90% disajikan tepat waktu sesuai SOP Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU

WTP

Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU

B

Sasaran 7 : Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Laporan Kinerja Setjen KPU Tahun 2015

56

12

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2015 Dalam rangka melaksanakan Renstra 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015, pada tanggal 28 Januari 2015 Sekjen KPU telah menetapkan PK selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2015. PK Tahun 2015 tersebut mengalami beberapa perubahan sebagai berikut: 1. Indikator kinerja yang semula Persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui Sinergitas dan Sinkronisasi dengan Dukcapil di Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang melaksanakan Pilkada diubah menjadi Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Memutakhirkan Data Pemilih melalui Coklit dan Sistem Informasi. Perubahan tersebut dilakukan agar indikator tersebut lebih terukur dan berorientasi outcome karena sebelumnya pemutakhiran data Masih manual namun sekarang melalui sistem informasi. 2. Indikator

kinerja

yang

semula

Persentase

Terpenuhinya

Jumlah

Organik

Kesekretariatan KPU dan Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian diubah menjadi Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat dalam rangka Peningkatan Kompetensi SDM. Perubahan ini dilakukan karena Indikator Terpenuhinya Jumlah Organik Kesekretariatan KPU dan Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian cukup dimasukkan pada PK Eselon II. 3. Terjadi penambahan sasaran Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Refomrasi Birokrasi KPU, penambahan ini dilakukan untuk menunjang program reformasi birokrasi pada Setjen KPU. Hasil revisi PK Setjen KPU Tahun 2015 dijabarkan sebagai berikut: 1. Tersedianya Data Pemilih yang akurat dan terkini Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.2. Tabel 2. 2 Tersedianya Data Pemilih yang akurat dan terkini No 1.

Indikator Kinerja Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang memutakhirkan Data Pemilih melalui Coklit dan Sistem Informasi


Target 100%

13

2. Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.3. Tabel 2. 3 Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten No 1.

Indikator Kinerja Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM

Target 97%

3. Tersedianya Dukungan Sarana dan Prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.4. Tabel 2. 4 Tersedianya Dukungan Sarana dan Prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota No 1.

Indikator Kinerja Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik

Target 90 %

4. Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.5. Tabel 2. 5 Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan No 1.

Indikator Kinerja Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU

Target 100%

2.

Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang disajikan tepat waktu sesuai SOP

90%


14

5. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.6. Tabel 2. 6 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan No 1.

Indikator Kinerja Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU

Target WTP

6. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.7. Tabel 2. 7 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja No 1.

Indikator Kinerja Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU

Target B

7. Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.8. Tabel 2. 8 Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi No 1.

Indikator Kinerja Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU


Target 56

15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Kinerja Setjen KPU Tahun 2015, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra Tahun 2015 - 2019.

Dengan

demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2015 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuansatuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh. Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama (IKU) Setjen KPU Tahun 2015 sebagaimana Tabel 3.1. Tabel 3. 1 Pengukuran Kinerja terhadap IKU Setjen KPU Tahun 2015

Target

Kinerja Realisasi

(2) 100%

(3) 100%

% Capaian (4) 100

Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU

100%

100%

105,26

Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU

WTP

WDP

WDP

Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU

B

CC

CC

Nilai Evaluasi Birokrasi KPU

56

58,72

104,86

Indikator Kinerja Utama (1) Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang memutakhirkan Data Pemilih melalui Coklit dan Sistem Informasi

atas

Pelaksanaan

Reformasi


16

IKU sebagaimana tercantum pada Tabel 3.1, belum diformalkan pada Tahun 2015 karena padatnya kesibukan KPU dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak di Tahun 2015, sehingga baru pada Tahun 2016 diformalkan. Selain itu, telah ditetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2015 melalui PK, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana Tabel 3.2. Tabel 3. 2 Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Setjen KPU Tahun 2015 KINERJA

INDIKATOR KINERJA (1)

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

(2)

(3)

(4)

Sasaran 1 : Tersedianya Data Pemilih yang akurat dan terkini Persentase KPU

100%

100%

100

Provinsi/Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang memutakhirkan Data Pemilih melalui Coklit dan Sistem Informasi Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM

60%

88%

146,67

Sasaran 3 : Tersedianya Dukungan Sarana dan Prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik


90 %

109%

121,11

17

KINERJA

INDIKATOR KINERJA (1)

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

(2)

(3)

(4)

Sasaran 4 : Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU

95%

100%

105,26

Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang disajikan tepat waktu sesuai SOP

90%

100%

111

Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU

WTP

WDP

WDP


B

CC

CC

58,72

104,86

Sasaran 7 : Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU

56

Berdasarkan Tabel 3.2 terlihat bahwa dari 8 (delapan) indikator kinerja terdapat 6 (enam) indikator kinerja yang telah memenuhi target sesuai dengan rencana yang ditetapkan, sedangkan sisanya belum mencapai target.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Setjen KPU secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2015. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut: Sasaran 1

Tersedianya Data Pemilih yang Akurat dan Terkini


18

Dalam rangka menuju Pemilu yang damai dan demokratis, telah ditetapkan sasaran tersedianya data pemilih yang akurat dan terkini, sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang memutakhirkan Data Pemilih melalui Coklit dan Sistem Informasi. Dalam rangka memperoleh data pemilih yang akurat, sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebelum data diturunkan untuk coklit maka KPU RI melakukan sinkronisasi basis data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan oleh Dinas Pencatatan dan Sipil (Dukcapil) disandingkan dengan DPT Pemilu/Pemilihan terakhir melalui sistem informasi data pemilih (Sidalih). Setelah data tersebut disandingkan maka data diturunkan ke KPU Kabupaten/Kota melalui aplikasi Sidalih untuk dilakukan pencocokan dan penelitian di lapangan oleh petugas pantarlih yang kemudian disusun ketingkat KPU Kabupaten/Kota untuk menjadi dasar penetapan daftar pemilih agar dapat diakses masyarakat melalui website. Gambar 3. 1 Tahapan Daftar Pemilih Pada Tahapan Pemilihan


19

Indikator Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang memutakhirkan Data Pemilih melalui Coklit dan Sistem Informasi, diukur melalui KPU Kabupaten/Kota yang menggunakan aplikasi Sidalih. Tabel 3. 3 Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang memutakhirkan Data Pemilih melalui Coklit dan Sistem Informasi No

Indikator Kinerja Utama

1

2 Persentase KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang memutakhirkan Data Pemilih melalui Coklit dan Sistem Informasi

1

2015 Realisasi 5

Realisasi 2014 3

Target 4

100%

100%

Target 2019 6

100%

100%

Capaian Realisasi 7

100%

Sebagaimana tercantum pada Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemutakhirkan Data Pemilih melalui Coklit dan Sistem Informasi pada Pileg dan Pilpres Tahun 2014 sebesar 100%, artinya seluruh DPT sebesar 188.268.423 pemilih telah melalui proses coklit DPS dan melalui aplikasi SIDALIH. Selanjutnya pada Pemilihan Serentak Tahun 2015, dari 308 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan dengan jumlah DPT sebesar 100.463.341 pemilih, seluruh Kabupaten/Kota menetapkan Berita Acara penetapan DPT sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sehingga target 100% dapat tercapai. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan coklit sebagai berikut : 1. Faktor geografis terutama di daerah indonesia timur terdapat kendala jaringan internet dan jaringan komunikasi; 2. Karena terkendala jaringan internet beberapa daerah melakukan penyusunan daftar pemilih secara manual terlebih dahulu baru dimasukan kedalam sistem aplikasi Sidalih setelah mendapatkan koneksi internet; 3. Berkaitan dengan point 2 pada saat memasukan data kedalam sidalih beberapa pemilih ditolak oleh sistem dikarenakan ganda dengan daerah lain atau elemen data pemilih kurang lengkap;


20

4. Pendeknya jadwal tahapan penyusunan daftar pemilih pada pemilihan serentak tahun 2015 berbeda pada saat pemilu tahun 2014 yang cukup panjang kurang lebih 1 bulan. Rekomendasi ke depan agar pelaksanaan pemutakhiran data melalui coklit dan sistem informasi dapat dilengkapi juga dengan infrasuktur yang memadai.

Sasaran 2

Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten

Dalam rangka menuju sasaran meningkatnya kapasitas sdm yang berkompeten, Setjen KPU melaksanakan pendidikan dan pelatihan (diklat), internalisasi budaya kerja dan pemberian beasiswa S2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu. Pelaksanaan diklat berbasis kompetensi (competence based training) CBT, yang memperhatikan : 1.

Standar Kompetensi;

2.

Kurikulum / Silabus Kompetensi;

3.

Program Diklat berbasis Kompetensi;

4.

Sertifikasi melalui uji kompetensi. Pada Tahun 2015, Setjen KPU untuk pertama kalinya melaksanakan kegiatan

pemberian beasiswa S2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu yang bertujuan untuk mewujudkan sosok penyelenggara pemilu yang memiliki kualifikasi pendidikan magister yang mampu mengembangkan manajemen pemilu secara terspesialisasi berdasarkan filsafat keilmuan dan berdimensi strategis. Cara pengukuran indikator ini dengan menyandingkan pegawai yang telah mengikuti diklat dengan keseluruhan jumlah pegawai pada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Tabel 3. 4 Pengukuran Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal KPU Tahun 2015 Terhadap Rencana Strategis KPU 2015-2019 Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM

No


1

2 Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka Peningkatan Kompetensi SDM

1


Realisasi 2014 3

Target 4

97%

60%

2015 Realisasi 5 88%

Target 2019 6

Capaian Realisasi 7

100%

88%

21

Dari target 1.044 orang dalam Output Layanan Peningkatan Kompetensi SDM di Tahun 2015, terdapat 919 orang (88%) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang diselenggarakan oleh Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Setjen KPU berhasil melampaui target persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. Dari target kinerja sebesar 60%, persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terealisasi 88% melalui berbagai kegiatan diklat, pengiriman peserta diklat, workshop, orientasi tugas, ujian sertfikasi, dan melalui kegiatan internalisasi budaya kerja. Persentase capaian realisasi di Tahun 2015 ini sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan prestasi yang dicapai tahun sebelumnya. Pada Tahun 2014, dari target 786 orang dalam Output Layanan Peningkatan Kompetensi SDM, terdapat 769 orang (97%) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal KPU. Hal ini terjadi karena jumlah peserta yang ditargetkan pada kegiatan Internalisasi Budaya Kerja (Training/Coaching) Tahun 2015 dengan tema Penerapan 5’S dalam rangka Meningkatkan Budaya Kerja Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU tidak tercapai. Sesuai perencanaan kegiatan, jumlah peserta seharusnya 377 orang, namun yang hadir sebanyak 299 orang. Pada saat yang bersamaan, ada kegiatan lain yang bertepatan dengan Internalisasi Budaya Kerja (Training/Coaching) tersebut. Grafik 3. 1 Perbandingan Capaian Kinerja Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka Peningkatan Kompetensi SDM Tahun 2013, 2014 dan 2015


22

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran adalah : 1. Terbatasnya lingkup tugas dan kewenangan unit kerja pengelola program pendidikan dan pelatihan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU yang hanya setingkat jabatan struktural eselon III (Kepala Bagian); 2. KPU belum memiliki pusdiklat sendiri sehingga dalam melaksanakan diklat harus bekerjasama dengan instansi lain terkait penyediaan narasumber dan materi, serta jadwal pelaksanaan kegiatan bergantung kesiapan instansi mitra tersebut; 3. Pelaksanaan supervisi dan monitoring kegiatan diklat di KPU Provinsi seringkali tidak dapat dilakukan karena bersamaan dengan kegiatan lain di pusat.

Alternatif solusi guna mengatasi hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran adalah : 1. Dengan besarnya organisasi Komisi Pemilihan Umum secara struktural dan hierarkis, dimana Biro Sumber Daya Manusia harus mengakomodir pengembangan sumber daya manusia sampai ke tingkat satuan kerja (Kabupaten/Kota). Dalam hal ini, melalui pendidikan dan pelatihan, maka dibutuhkan unit kerja yang lebih besar, yaitu setingkat Eselon II dengan pembentukan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) KPU. Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Pusdiklat KPU sudah pernah diwacanakan, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya; 2. Meningkatkan koordinasi dengan Pusdiklat di beberapa instansi lain dalam pelaksanaan diklat yang diselenggarakan KPU, seperti Pusdiklat Kementerian Sosial, Pusdiklat Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri; 3. Penjadwalan ulang pelaksanaan diklat teknis di KPU Provinsi agar tidak berbenturan dengan kegiatan lain di KPU RI.

Sasaran 3

Tersedianya Dukungan Sarana dan Prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Sasaran Tersedianya Dukungan Sarana dan Prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Penyelenggaraan ditujukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan demokratis. Indikator dalam sasaran ini adalah persentase tersedianya Laporan Kinerja Setjen KPU Tahun 2015

23

sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik. Setjen KPU sebagaimana perintah Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu bertugas untuk memberikan dukungan teknis administrative dan membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik. Tahun 2015 penyediaan sarana dan prasarana difokuskan pada penyediaan bangunan kantor KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Secara nasional pemenuhan sarana dan prasarana kebutuhan kerja pegawai terpenuhi dengan kondisi gedung kantor KPU /KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota saat ini terbagi dalam 3 (tiga) status yaitu: 1. Milik KPU 2. Sewa 3. Pinjam Pakai dari Pemerintah Daerah setempat Pengukuran Indikator ini dilakukan dengan cara menghitung persentase jumlah gedung kantor/gudang KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang berfungsi baik, walaupun kantor/gudang tersebut dalam kondisi milik/pinjam pakai/sewa. Indikator ini menunjukkan kondisi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang masih memerlukan tambahan gedung/gudang untuk menyelenggarakan administrasi perkantoran dan penyimpanan logistik eks Pemilu/Pemilihan, penyimpanan eks logistik tersebut dilakukan dalam upaya pengamanan arsip dan alat perlengkapan pemungutan suara lainnya, apabila pengamanan itu tidak dilakukan maka berpotensi hilang atau rusak, barang tersebut mungkin hilang dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, selain itu kerusakan barang dapat menyebabkan penyusutan nilai asset.


24

Tabel 3. 5 Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik No


Realisasi 2014

Target

1

2

3

4

1

Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik

89.06

90

2015 Realisasi 5

109

Target 2019

Capaian Realisasi

6

7

100

98,18

Penyediaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang berfungsi baik tahun 2014 tidaklah sama dengan rencana penyediaan sarana prasarana tahun 2015. Pada tahun 2014 penyediaan sarana dan prasarana difokuskan pada upaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara Pemilu, dengan jumlah personil sebanyak 585 orang, Biro Umum diamanatkan untuk mengelola dana untuk pengadaan belanja modal untuk kebutuhan Komisioner dan Kesekretariatan Jenderal KPU. Pengadaan belanja modal dalam tahun anggaran 2014 dilakukan dengan dua metode, yaitu pengadaan langsung dan pengadaan secara lelang. Belanja modal ini menyebabkan kapitalisasi aset tetap KPU bertambah menjadi 1.526 unit senilai Rp 11.057.759.318,Tahun 2015 Penyediaan sarana dan prasarana difokuskan pada upaya pembangunan gedung kantor dan gudang bagi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, hal ini dilakukan setelah mempertimbangkan bahwa KPU secara nasional memiliki 549 Satker (Satuan Kerja), namun Satuan Kerja yang telah memiliki gedung sebanyak 192 (35%) Satker, selebihnya sejumlah 357 (65%) Satker masih pinjam pakai aset Pemda setempat atau sewa. Grafik 3. 2 Kepemilikan Gedung Kantor KPU


25

KPU dalam Rencana Strategis 2015-2019 telah merencanakan penambahan pembangunan gedung dan gudang untuk 360 Satker yang akan ditargetkan selesai pada tahun 2018. Bangunan Kantor KPU Pusat saat ini sudah tidak cukup untuk penyelenggaran administrasi perkantoran, dan berdasarkan kajian Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Gedung KPU RI kekurangan luas untuk ruang kantor sebanyak 3.000 M2. Untuk menutupi kekurangan tersebut dapat dilakukan dengan membangun gedung baru atau meminta gedung yang tidak terpakai lagi kepada Menteri Keuangan, kemudian pada Bulan April tahun 2015 KPU mendapatkan ijin penggunaan sementara ruang perkantoran di Plaza Hayam Wuruk Tower III Lantai Ground, 1, 2, dan 3 dari Kementerian Keuangan RI. Ruang perkantoran ini sementara akan digunakan untuk merelokasi beberapa Biro dan Inspektorat Setjen KPU. Pada tahun 2015, KPU Provinsi yang telah memiliki gedung kantor adalah sebagai berikut: 1.

KPU Provinsi Jawa Barat

2.

KPU Provinsi D.I. Yogyakarta

3.

KPU Provinsi Sumatera Selatan

4.

KPU Provinsi Sulawesi Utara

5.

KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

6.

KPU Provinsi Gorontalo

7.

KPU Provinsi Sulawesi Barat

8.

KPU Provinsi NTT

9.

KPU Provinsi Papua Barat Dari 9 KPU Provinsi tersebut, hanya Gedung kantor KPU Provinsi D.I.

Yogyakarta saja yang berdiri di atas tanah milik Pemerintah Daerah Provinsi D.I. Yogyakarta, sedangkan KPU Provinsi Jawa Barat, dan KPU Provinsi Sumatera Selatan memperoleh tanah dan gedung dari Hibah Pemerintah Provinsi setempat. Beberapa bangunan kantor KPU di daerah rusak berat yang disebabkan karena terbakar maupun bencana alam, yaitu: 1.

KPU Prov. Kalimantan Tengah (pinjam pakai)

2.

KPU Kab. Bengkulu Selatan (pinjam pakai/terbakar)

3.

KPU Kab. Timor Tengah Utara (milik/terbakar)

4.

KPU Kab. Mimika (pinjam pakai)


26

5.

KPU Kab. Musi Banyuasin (milik/terbakar)

6.

KPU Kab. Sumba Barat Daya (pinjam pakai)

7.

KPU Kab. Nganjuk (milik/bencana alam)

8.

KPU Kab. Melawi (milik/bencana alam)

9.

KPU Kab. Toraja Utara (sewa/terbakar)

10. KPU Kab. Paniai (milik/terbakar) Sebagaimana telah disebutkan diawal bahwa KPU secara nasional memiliki 549 Satker (Satuan Kerja), namun Satuan Kerja yang telah memiliki gedung sebanyak 192 (35%) Satker, selebihnya sejumlah 357 (65%) Satker masih pinjam pakai aset Pemda setempat atau sewa. Dari penjelasan diatas bahwa ada 10 atau 1,82% satker yang rusak berat yang disebabkan karena terbakar maupun bencana alam sedangkan 539 atau 98,18% dalam kondisi yang baik. Masalah krusial yang dihadapi oleh KPU adalah ketersediaan gudang untuk penyimpanan perlengkapan ex. Logistik Pemilu/Pemilihan, pada tahun 2015 baru tersedia 271 gudang atau 49% yang tersebar di 34 KPU Provinsi, sedangkan sisanya adalah pinjam pakai dari Pemda setempat atau sewa sebagaimana dijabarkan pada Grafik 3.3. Grafik 3. 3 Kepemilikan Gudang KPU

Hingga saat ini belum ada kepastian terkait kapan akan berakhirnya kebijakan moratorium pembangunan gedung kantor atau gudang, sedangkan Satker yang mengajukan usulan pembangunan sebanyak 30 Satker, dampak dari moratorium pembangunan tersebut menyebabkan anggaran KPU sebanyak 70 Milyar tidak dapat digunakan, dan hal tersebut mempengaruhi penyerapan anggaran KPU tahun 2015.


27

KPU secara nasional memiliki sebanyak 176 bidang tanah yang umumnya adalah hibah dari Pemda setempat, hambatan lainnya dalam percepatan pembangunan gedung kantor KPU adalah penjelasan dari DJA-Kemenkeu bahwa persyaratan dalam usulan anggaran pembangunan gedung atau pengembangan gedung mengharuskan kepemilikan tanah atas milik KPU, hal ini sulit dilakukan karena: 1. Keterbatasan anggaran pengadaan tanah 2. Tidak semua Pemda bersedia menghibahkan tanahnya Salah satu upaya yang telah dilakukan dalam mendapatkan kantor/gudang KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota adalah dengan mengirim surat kepada Direktur

Jenderal

Kekayaan

Negara,

Kementerian

Keuangan

dengan

Nomor

1588/SJ/IX/2014 tanggal 29 September 2014 perihal Permintaan Pemanfaatan Gedung Negara untuk Kantor/Gudang KPU RI. Rekomendasi ke depan dalam pemenuhan sarana dan prasarana diharapkan agar pemerintah dapat memberikan pengecualian dalam moratorium pembangunan gedung bagi KPU, sehingga KPU lebih leluasa untuk memenuhi kebutuhan gedung kantor dan juga gudang yang sangat diperlukan dalam menyelenggarakan administrasi perkantoran khususnya bagi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang rusak berat akibat bencana atau alam atau terbakar. Hal yang sama diharapkan dapat berlaku untuk pembangunan gudang penyimpanan logistik eks Pemilu/Pemilihan.

Sasaran 4

Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan

1. Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, KPU harus mengeluarkan sejumlah Peraturan demi terlaksananya Pemilihan yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta secara serentak. Sesuai dengan kerangka regulasi, Peraturan KPU yang harus diterbitkan demi menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan terdiri dari 10 (sepuluh) Peraturan. Peraturan-peraturan ini menjadi pedoman bagi Penyelenggara Pemilu dan Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta para Pemilih dalam melaksanakan atau mengikuti Pemilihan. Laporan Kinerja Setjen KPU Tahun 2015

28

Seiring dengan berjalannya proses pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Pemilihan dapat diikuti oleh 1 (satu) Pasangan Calon, sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015. Oleh karena itu KPU perlu menindaklanjuti dengan menetapkan 1 Peraturan KPU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan 1 (satu) Pasangan Calon. Selain Peraturan yang harus diterbitkan dalam pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, KPU juga memiliki tugas untuk menyusun Peraturan KPU non-Tahapan Pemilu sesuai dengan kerangka regulasi (terlampir).

Sesuai

dengan kerangka regulasi, ada 8 (delapan) Rancangan Peraturan KPU terkait dengan Dukungan Kesekretariatan untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang ditargetkan pada tahun 2015. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertugas membantu perumusan dan penyusunan rancangan Peraturan dan Keputusan KPU. Untuk memenuhi amanat itu, Sekretariat Jenderal KPU berupaya meningkatkan kualitas regulasi Pemilu dan Pemilihan dengan menyelenggarakan kegiatan Uji Publik, Focus Group Discussion (FGD) dengan para pakar/ahli, konsultasi dan koordinasi dengan instansi dan stakeholder. Adapun kegiatan penyusunan rancangan PKPU dilakukan melalui: a. rapat pembahasan penyusunan daftar inventarisasi masalah dalam upaya pembuatan kerangka rancangan peraturan; b. pengumpulan

bahan

untuk

kajian

naskah

rancangan

peraturan

dengan

memaksimalkan sumber daya manusia yang ada pada bagian perundangundangan; c. melakukan legal drafting dan harmonisasi Peraturan KPU, yang dilakukan oleh Pejabat dan Staf pada Bagian Perundang-Undangan, serta menambah tenaga outsourcing yang memiliki kompetensi sebagai legal drafter; d. memfasilitasi pembahasan rancangan peraturan dalam rapat pleno Anggota KPU dengan memaksimalkan waktu di luar jam kerja karena terbatasnya waktu yang tersedia sesuai jadwal tahapan Pemilihan;


29

e. meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka membahas peraturan yang akan diterbitkan; f. menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan para ahli hukum dan kepemiluan untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan Peraturan KPU; g. menyelenggarakan kegiatan uji publik dengan para pemangku kepentingan seperti Partai Politik, organisasi kemasyarakatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum, serta KPU Provinsi/KIP Aceh sebagai penyelenggara Pemilihan dalam rangka meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi KPU; h. melaksanakan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai amanat dari Undang-Undang; i. melakukan harmonisasi dan penyusunan Peraturan KPU berdasarkan hasil uji publik dan konsultasi dengan DPR dalam rangka mengakomodir masukan dan tanggapan publik Cara mengukur Indikator Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU sebagaimana diukur pada Tabel 3.6. Tabel 3. 6 Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU No

Indikator Kinerja

1

2 Persentase Rancangan PKPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU

1

Realisasi 2014

2015

Target 2019

Capaian Realisasi

Target

Realisasi

3

4

5

6

7

165%

95%

100%

100%

100%


30

Sebagaimana tercantum pada Tabel 3.6 dapat dilihat bahwa berdasarkan pada target Tingkat pencapaian yaitu sebesar 100%. Dari 20 Peraturan yang disusun pada tahun 2015, 17 Peraturan sudah diundangkan, dan 3 Rancangan Peraturan sudah disusun. Adapun Peraturan KPU yang telah disusun terdapat pada Tabel 3.7. Tabel 3. 7 Peraturan KPU yang Telah Disusun No. 1.

Jenis Peraturan

Jumlah

Peraturan KPU terkait penyelenggaraan Pemilihan

12 Peraturan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2.

Peraturan KPU terkait dukungan kesekretariatan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan

8 Peraturan (5 Peraturan telah diundangkan, dan 3 Rancangan Peraturan telah disusun)

Dari 20 (dua puluh) jumlah rancangan Peraturan KPU yang sesuai dengan kerangka regulasi, 17 Peraturan KPU telah diundangkan dan 3 Rancangan Peraturan KPU telah disusun. Sesuai dengan tahapan kegiatan penyusunan Peraturan, rancangan Peraturan perlu dibahas dalam pleno Anggota KPU dan juga melibatkan stakeholder lain, sehingga diperlukan koordinasi dan waktu untuk menyelesaikan Peraturan tersebut sampai kepada tahap pengundangan. Namun sesuai dengan kerangka regulasi, Biro Hukum telah menyelesaikan penyusunan dan harmonisasi (legal drafting) rancangan awal Peraturan, sehingga dapat mencapai target sesuai kerangka regulasi.

Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya, hasil pencapaian dapat dilihat pada Grafik 3.4.


31

Grafik 3. 4 Perbandingan Jumlah Peraturan yang Diterbitkan Tahun 2012-2015

165%

97%

67%

35 30

100%

33 30 27

29

25 20

18

20

20

20

2014

2015

15 10 5 0

2012

Target Peraturan KPU

2013

Peraturan KPU yang diterbitkan/Rancangan PKPU yang telah disusun

Keterangan: Pada tahun 2015 jumlah Peraturan KPU yang telah diterbitkan yaitu 17 Peraturan, sedangkan 3 rancangan Peraturan telah disusun sesuai kerangka regulasi. Untuk mencapai indikator keberhasilan penyusunan rancangan Peraturan KPU, dilaksanakan kegiatan antara lain: a. menyelenggarakan bimbingan teknis/diklat legal drafter untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia b. membuat Standar Operational Procedure (SOP) penyusunan Peraturan dan Keputusan KPU; c. melakukan penyuluhan tentang teknik penyusunan Peraturan dan Keputusan KPU; d. membuat pedoman teknis tentang penyusunan Peraturan dan Keputusan KPU; e. melakukan evaluasi terhadap Peraturan dan Keputusan KPU yang telah


32

f. menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan para ahli hukum dan kepemiluan untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan Peraturan KPU; g. menyelenggarakan kegiatan uji publik dengan para pemangku kepentingan seperti Partai Politik, organisasi kemasyarakatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum, serta KPU Provinsi/KIP Aceh sebagai penyelenggara Pemilihan dalam rangka meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi KPU; h. menyelenggarakan

rapat

koordinasi

dengan

Pemerintah,

dalam

hal

ini

Kementerian Dalam Negeri, Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, serta KPU Provinsi/KIP Aceh sebagai penyelenggara Pemilihan, dalam rangka pembahasan isu-isu strategis dalam pembentukan kebijakan KPU yang akan diatur dalam Peraturan KPU. Keberhasilan dalam mencapai target indikator didorong oleh faktor-faktor sebagai berikut: a. pembuatan SOP penyusunan Peraturan b. pembahasan yang intensif dalam menyusun isu-isu strategis rancangan Peraturan; c. peningkatan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait; d. penyelenggaraan uji publik dan penyuluhan rancangan Peraturan; e. penyelenggaraan FGD dengan para pakar/ahli. Meskipun tercatat penyusunan dan harmonisasi Peraturan KPU mengalami peningkatan dari segi kualitas, namun, dalam pencapaian ini masih ditemui kendala yang dihadapi dalam mencapai target yang ditetapkan, yaitu: a. keterbatasan waktu untuk melaksanakan kajian dan pembahasan lebih detail karena padatnya jadwal yang ditetapkan dalam Tahapan Pemilu; b. ketentuan dalam Undang-Undang yang menjadi dasar hukum kadang bersifat multitafsir, sehingga mendapatkan kesulitan ketika menerapkannya ke dalam Peraturan KPU; c. perubahan ketentuan dalam Undang-Undang yang menjadi dasar hukum Peraturan KPU sehingga banyak Peraturan KPU yang harus diubah; d. prosedur yang harus dilalui dengan melibatkan banyak pihak sesuai peraturan perundang-undangan dalam menyusun Peraturan KPU dimana harus melibatkan Laporan Kinerja Setjen KPU Tahun 2015

33

publik, konsultasi dengan DPR, Pemerintah serta instansi lain yang terkait sehingga dari sisi waktu kurang efisien; e. banyaknya peraturan yang harus disusun dalam waktu yang bersamaan dan ditambah dengan singkatnya waktu yang tersedia, membuat sumber daya manusia yang tersedia di Biro Hukum tidak mencukupi untuk mengerjakan pekerjaan penyusunan peraturan, hal ini menyebabkan pegawai harus mengerjakan pekerjaan hingga tengah malam, sehingga dapat berdampak pada kualitas produk hukum yang dihasilkan. f. kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk melakukan legal drafting. Agar tercipta peningkatan kinerja dalam penyusunan dan harmonisasi Peraturan KPU, Biro Hukum melakukan upaya antara lain dengan: a. penyuluhan tentang teknik penyusunan Peraturan dan Keputusan KPU; b. pembuatan pedoman teknis tentang penyusunan Peraturan dan Keputusan KPU; c. melakukan evaluasi terhadap Peraturan dan Keputusan KPU yang telah diundangkan atau ditetapkan; d. menambah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi legal drafter.

2. Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang disajikan tepat waktu sesuai SOP. Secara teoritis, suatu Peraturan dinyatakan berlaku dan mengikat semua pihak pada saat peraturan tersebut diundangkan. Akan tetapi, praktiknya diperlukan media untuk mensosialisasikan peraturan tersebut agar dapat diakses oleh stakeholder dan masyarakat luas. Peraturan KPU, merupakan salah satu contoh bentuk dari dokumen dan informasi hukum. Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada tahun 2014 merupakan pelaksanaan dari Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, sekaligus terobosan untuk menjawab permasalahan akses Peraturan KPU. Sejalan dengan tujuannya, konten yang saat ini ditampung dalam JDIH mencakup produk hukum KPU, yaitu Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan KPU, Keputusan KPU, Surat Edaran KPU, SOP, dan Putusan Pengadilan. Selain itu, tersedia juga konten Administrasi Partai Politik, Berita, dan Artikel/Kajian


34

Aspek yang dapat digunakan sebagai indikator pengelolaan Dokumentasi dan Informasi adalah capaian kelengkapan dokumen produk hukum yang diunggah pada laman JDIH tepat waktu seuai dengan SOP. Selanjutnya, untuk mengetahui seberapa membantunya laman JDIH bagi stakeholder dan masyarakat, dapat diketahui dari aksebilitas laman JDIH. Tabel 3. 8 Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase dokumentasi dan informasi hukum yang disajikan tepat waktu sesuai SOP No 1

1

Indikator Kinerja Utama 2 Persentase dokumentasi dan informasi okum yang disajikan tepat waktu sesuai SOP

2015 Target Realisasi 4 5

Realisasi 2014 3

100%

90%

Target 2019 6

100%

Capaian Realisasi 7

100%

111%

Sebagaimana tercantum pada Tabel 3.8 dapat dilihat bahwa berdasarkan pada target tingkat pencapaian sebesar 111% dari target yang ditetapkan sebesar 90%, dengan realisasi sebesar 100%. Realisasi diukur dari jumlah Peraturan KPU yang telah diundangkan, Keputusan KPU yang bersifat kebijakan yang telah ditetapkan serta kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan yang tersedia secara mutakhir dan dapat diakses secara luas pada laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) secara tepat waktu sesuai SOP. Keberadaan JDIH yang baru dibentuk pada tahun 2014, memberikan manfaat kepada

pemangku

kepentingan.

Rasio

jumlah

pengunjung

laman

JDIH

mengindikasikan kebutuhan penggunaan JDIH oleh pemangku kepentingan. Perbandingan jumlah pengunjung laman JDIH dapat dilihat pada Tabel 3.9. Tabel 3. 9 Perbandingan Jumlah Pengunjung Laman JDIH Aspek Jumlah Pengunjung


Tahun 2014

Tahun 2015

130.210 pengunjung

390.631pengunjung

35

Dari Tabel 3.9. di atas, dapat diketahui bahwa jumlah pengunjung meningkat dari tahun 2014 sejumlah 130.210 pengunjung, menjadi 390.631 pengunjung. Hal ini menunjukkan semakin tingginya kepentingan pengguna JDIH untuk mengakses laman JDIH, dan untuk mendapatkan informasi melalui laman JDIH. Demi meningkatkan pelayanan akan tersedianya dokumen dan informasi hukum, Setjen KPU menyusun Standard Operational Procedure (SOP) pengelolaan konten laman JDIH KPU. Dalam SOP ini diatur tentang kendali mutu waktu unggah (upload) Peraturan KPU yang telah diundangkan atau Keputusan KPU yang ditandatangani. Dari waktu pengundangan sampai dengan penayangan di laman JDIH KPU, keseluruhan Peraturan tersebut dapat ditayangkan/diunggah pada laman dalam waktu 1 (satu) hari atau bersamaan setelah diundangkannya Peraturan KPU. Selain Peraturan KPU, Setjen KPU juga menayangkan segala aktivitas atau kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan juga menayangkan materi rapat yang dibahas dalam kegiatan tersebut, sehingga diharapkan publik yang tidak mengikuti kegiatan tersebut, dapat memperoleh informasi yang mutakhir tentang penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dan juga kegiatan atau aktivitas lain yang dilakukan oleh KPU. Indikator utama sebagaimana telah dijabarkan di atas, pada dasarnya mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu ketepatan kuantitas produk hukum KPU yang diunggah, aksebilitas Laman JDIH KPU, dan ketepatan waktu unggah produk hukum. Untuk mencapai indikator tersebut, Setjen KPU melaksanakan kegiatan: a. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dengan menyelenggarakan pembekalan materi tentang pengolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH); b. Pembuatan SOP dokumentasi Peraturan KPU dan Keputusan KPU dan Pengelolaan konten laman JDIH KPU. Dalam mengelola dokumentasi dan informasi hukum, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Sekretariat Jenderal KPU, antara lain: a. sumber daya manusia masih belum memadai dalam: 1) pembuatan artikel hukum; 2) penulisan berita; 3) pembuatan abstraksi Peraturan dan Keputusan KPU; b. sarana dan prasarana yang belum memadai antara lain: Laporan Kinerja Setjen KPU Tahun 2015

36

1) kapasitas penyimpanan pada server KPU belum memadai; 2) bandwitdh pada jaringan internet yang dimiliki KPU Provinsi sangat standar sehingga menyulitkan untuk melakukan proses unggah; 3) tidak ada komputer khusus untuk mengelola JDIH; 4) kurangnya scanner untuk melakukan scan arsip Peraturan dan Keputusan KPU; 5) kendala pada anggaran terkait pengelolaan JDIH dan workshop pengelolaan JDIH. Untuk mengatasi berbagai kendala di atas, Sekretariat Jenderal KPU berupaya meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan pelayanan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dengan melakukan beberapa kegiatan antara lain: a. Pembuatan SOP dokumentasi Peraturan KPU dan Keputusan KPU; b. Pembuatan SOP Tata Persuratan. c. Pembuatan SOP Pengelolaan konten laman JDIH KPU; d. Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tenaga pakar atau ahli dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum; e. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dengan menyelenggarakan pembekalan materi tentang pengolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Dokumentasi dan informasi hukum yang akurat, cepat dan mutakhir merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum kepada peserta Pemilu dan khalayak luas. Untuk itu Setjen KPU berupaya untuk menyediakan informasi hukum secara optimal, dengan dilakukannya berbagai kegiatan dalam upaya peningkatan pelayanan informasi hukum.

Sasaran 5

Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan

Sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan ditujukan sebagai pertanggungjawaban Setjen KPU kepada masyarakat dalam mengelola dana APBN, pengukuran kinerja terhadap sasaran tersebut melalui indikator Opini BPK

Atas

Laporan Keuangan KPU. KPU berdasarkan Renstra tahun 2010-2014 maupun tahun 2015-2019 menargetkan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Laporan Kinerja Setjen KPU Tahun 2015

37

Pemeriksaan Keuangan (BPK), dimana Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan didasarkan pada 4 kriteria yakni:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; 2. Kecukupan pengungkapan; 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; 4. Efektifitas sistem pengedalian intern. Opini BPK Atas Laporan Keuangan yang dilaporkan pada tahun 2015 adalah Laporan Keuangan KPU Tahun 2014 yang telah mendapatkan Opini BPK RI pada tahun 2015. Adapun pengukuran kinerja terhadap Opini

BPK Atas Laporan

Keuangan disajikan pada Tabel 3.10. Tabel 3. 10 Pengukuran Kinerja terhadap Opini BPK Atas Laporan Keuangan No 1 1

2015


Realisasi 2014

Target

2 Opini BPK Atas Laporan Keuangan

3

4

WDP

WTP

Realisasi

Target 2019

Capaian

5

6

7

WDP

WTP

WDP

Berdasarkan Tabel 3.10, diketahui bahwa Opini BPK RI pada tahun 2014 dan tahun 2015 masih dalam kategori Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal yang menjadi Pengecualian terhadap opini tersebut yaitu : 1. Kas di Bendahara Pengeluaran; 2. Pencatatan dan Pelaporan Persediaan; 3. Gedung dan Bangunan serta Konstruksi dalam Pekerjaan. Atas permasalahan yang menjadi pengecualian tersebut, KPU telah melakukan tindak lanjut sebagai berikut: 1. Bagi permasalahan yang telah diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap Inkracth dari Pengadilan, maka diajukan kepada BPK RI untuk diusulkan penghapusannya; 2. Permasalahan kas di bendahara pengeluaran dilaksanakan proses Tuntutan Perbendaharaan;


38

3. Diterbitkannya Surat Edaran Nomor 1649/SJ/XI/2015 tanggal 26 November 2015 perihal Penatausahaan/Pencatatan Persediaan di Lingkungan KPU; 4. Monitoring terhadap Laporan Pembangunan Gedung dan Bangunan; 5. Perbaikan Pencatatan Nilai KDP Gedung dan Bangunan sesuai dengan kondisi Fisik yang ada; 6. Perbaikan atas perbedaan antara Realisasi Belanja Modal dan Penambahan Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang disajikan dalam Neraca Per 31 Desember 2014; 7. Perbaikan Pencatatan terhadap Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang bersaldo Negatif pada SIMAK BMN. Permasalahan yang ditemui dalam meningkatkan nilai opini BPK antara lain: 1. Masih kurangnya tenaga Auditor karena KPU memiliki 549 satker yang harus dibina; 2. Sumber Daya Manusia yang kurang dalam perbendaharaan. Upaya yang telah dilakukan KPU dalam rangka meningkatkan nilai opini BPK menuju WTP antara lain: 1. Melakukan perekrutan tenaga Jabatan Fungsional Auditor baik melalui formasi CPNS maupun dengan membuka pengisian jabatan fungsional auditor secara terbuka; 2. Melakukan joint audit dengan BPKP Perwakilan seluruh Indonesia dan APIP Provinsi, Kabupaten/Kota; 3. Memperbaiki manajemen pengelolaan keuangan dengan melakukan implementasi SPIP.

Sasaran 6

Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja

Setjen KPU sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel maka harus terus meningkatkan kualitasnya melalui sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja pada Setjen KPU, sasaran ini dapat diukur melalui indikator Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), Kemenpan dan RB melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Laporan Kinerja Setjen KPU Tahun 2015

39

Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) untuk perbaikan kinerja yang akan datang. Penilaian akuntabilitas kinerja menunjukan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan

anggaran

dibandingkan

dengan

capaian

kinerjanya,

kualitas

pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Untuk itu, pada indikator ini akan diukur mengenai perbandingan target nilai pada tahun 2015 dengan nilai yang tercapai pada tahun 2015. Tabel 3. 11 Pengukuran Kinerja Terhadap Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU No


Realisasi 2014

2015 Target

Realisasi

Target 2019

Capaian Realisasi

1

2

3

4

5

6

7

1

Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU

CC

B

CC

B

CC

Sebagaimana tercantum pada Tabel 3.11 dapat dilihat bahwa nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU mendapat predikat penilaian CC, masih sama di tahun sebelumnya tetapi untuk penilaian mengalami peningkatan dengan rincian sebagaimana pada Tabel 3.12.

Tabel 3. 12 Hasil Penilaian akuntabilitas kinerja KPU dibandingkan tahun sebelumnya Komponen yang dinilai a. b. c. d. e.

Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja Evaluasi Internal Capaian Kinerja Nilai Hasil Evaluasi Tingkat Akuntabilitas Kinerja

2014 Bobot Nilai 35 18,25 20 11,17 15 9,44 10 4,58 20 11,08 100 54,54 CC

2015 Bobot Nilai 30 18,29 25 13,65 15 8,90 10 5,67 20 9,67 100 56,17 CC

Berdasarkan penilaian Menteri PAN dan RB tersebut, kemajuan yang telah dicapai oleh KPU adalah sebagai berikut:


40

a. KPU telah menyusun Rencana Strategis KPU untuk periode tahun 2015-2019; b. KPU telah melakukan pengukuran atas target-target yang direncanakan dan telah menetapkan indikator kinerja utama; c. Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Tahun 2014 telah disusun dan disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian PAN dan RB dan disertai pernyataan telah direviu oleh APIP; d. KPU telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program, pelaksanaan Rencana Aksi dan pencapaian kinerja serta evaluasi akuntabilitas unit kerja; e. Capaian kinerja output KPU dan unit kerja dilingkungan KPU sudah cukup baik. Kendala yang ditemui dalam meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja KPU antara lain sebagai berikut: a. Masih rendahnya pemahaman satuan kerja di daerah terhadap pentingnya pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan kerjanya; b. Perlu sinkronisasi Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja. c. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pemahaman dalam menyusun Laporan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Berdasarkan masukan dari Menteri PAN dan RB, beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja KPU mendatang adalah: a. Melakukan perumusan tujuan dan sasaran berorientasi hasil dalam penyusunan Renstra 2015-2019 , serta indikator kinerja yang terukur dan relevan pada dokumen-dokumen perencanaan, terutama untuk unit kerja yang merupakan turunan dari dokumen Renstra; b. Menyempurnakan kualitas rumusan indikator kinerja tujuan (outcome) yang memenuhi kriteria sehingga sesuai dengan kriteria indikator kinerja yang baik; c. Menyempurnakan indikator kinerja individu yang mengacu pada ukuran kinerja (IKU) Sekretariat Jenderal KPU, untuk pengendalian dan pemantauan secara berkala pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan; d. Menyempurnakan penyajian informasi dalam LK di tingkat Sekretariat Jenderal dan unit kerja, khususnya terkait evaluasi dan analisis pencapaian sasaran dan strategis serta pembandingan data kinerja yang dapat diandalkan;


41

e. Memanfaatkan informasi kinerja dalam LK untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan, dengan penyajian informasi yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja f. Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, untuk perbaikan perencanaan dan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU; g. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Sekretariat Jenderal KPU untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.

Sasaran 7

Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi

Sasaran meningkatnya kualitas reformasi birokrasi pada Setjen KPU dapat diukur melalui peningkatan Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU. Pelaksaaan Reformasi Birokrasi (RB) ini pada level instansi, kemudian akan dievaluasi secara berkala oleh Kementerian PAN dan RB dengan tools berupa Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang akan melihat sejauh mana tingkat kemajuan pelaksanaan RB di KPU. Tujuan evaluasi ini, disamping untuk memastikan bahwa RB benar-benar telah dilaksanakan sebagaimana mestinya juga dimaksudnya sebagai landasan dalam mengambil keputusan dalam hal reward and punishment. Apabila hasil evaluasi menunjukkan kemajuan dari posisi sebelumnya, tentu reward akan disesuaikan, demikian pula sebaliknya Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi akan mendapatkan penilaian dari Kemenpan dan RB untuk kemudian akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk Tunjangan Kinerja, yang diberikan secara bertahap sesuai kemajuan keberhasilan/capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi.


42

Tabel 3. 13 Pengukuran Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal KPU Tahun 2015 terhadap Rencana Strategis KPU 2015-2019 Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU 2015 Realisasi

No


Realisasi 2014

Target

1

2

3

4

5

1

Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU

-

56

58,72

Target 2019

Capaian Realisasi

6

7

100

58,72

Berdasarkan tabel 3.13, diketahui realisasi tahun 2014 belum ada karena kegiatan reformasi birokrasi baru dilaksanakan pada tahun 2015. Pada tahun 2015 ditargetkan nilai evaluasi sebesar 56, namun Setjen KPU telah berhasil melampaui target dengan nilai 58,72 atau jika dibandingkan dengan target maka telah mencapai 104,86. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sudah berlangsung dengan dimulainya pengiriman Dokumen Usulan dan Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun 2013. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Tim Reformasi Birokrasi yang melaksanakan kegiatan sesuai Road Map, hingga dilakukan proses verifikasi lapangan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2014 yang menjadi syarat Komisi Pemilihan Umum memperoleh penghargaan berupa Tunjangan Kinerja yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Pada

pelaksanaan

Reformasi

Birokrasi

dengan

mengikuti

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009 – 2014, Reformasi Birokrasi KPU mengikuti Program dan Kegiatan yang diamanatkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 20 tahun 2010 Tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2010 – 2014. Dalam peraturan ini, instansi harus menjalankan Program Mikro Reformasi Birokrasi yang terdiri dari : a. Manajemen Perubahan b. Penataan Peraturan Perundangan c. Penataan Organisasi d. Penataan Tatalaksana e. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Laporan Kinerja Setjen KPU Tahun 2015

43

f. Penguatan Pengawasan g. Penguatan Akuntabilitas Kinerja h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik i. Monitoring dan Evaluasi j. Quick wins Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi ini kemudian dituangkan dalam Roadmap Reformasi Birokrasi KPU 2013-2015 Komisi Pemilihan Umum. Program dan kegiatan yang ada pada RoadMap Reformasi Birokrasi ini dilaksanakan secara konsisten oleh Tim Reformasi Birokrasi pada setiap Program nya. Pada Tahun 2015, dilakukan validasi terhadap penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum melalui PMPRB oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil dari penilaian tersebut adalah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum mendapatkan nilai 58,72 (lima puluh delapan koma tujuh puluh dua) sehingga dinyatakan layak untuk mendapatkan penghargaan berupa kenaikan Tunjangan Kinerja sebesar 60 % (enam puluh persen), ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 383) menggantikan Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Permasalahan yang ditemui dalam meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi adalah masih perlunya sosialisasi secara mendalam terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada 549 satuan kerja di KPU, serta bimbingan dan koordinasi yang intens dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Hasil yang diharapkan Sekretariat Jenderal KPU melalui upaya mengatasi permasalahan melalui program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di atas adalah perubahan dan pembaruan yang lebih baik pada 8 (Delapan) area perubahan sesuai sasaran dan indikator keberhasilan yang ditetapkan antara lain : a.

Organisasi Sekretariat Jenderal KPU yang tepat fungsi dan mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran strategis KPU dengan dukungan struktur, tata kerja dan uraian tugas yang jelas dan tidak tumpang-tindih beserta indikator kinerja yang terukur dari unit terkecil sampai unit terbesar;


44

b.

Prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur melalui pembangunan SOP dan sistem informasi e-government yang terintegrasi dengan berbagai aplikasi utama yang diperlukan unit kerja dan masyarakat/instansi pemerintah/stakeholder;

c.

Menurunnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Setjen KPU yang disharmonis dan tumpang-tindih dengan peraturan perundang-undangan lain;

d.

Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Aparatur Setjen KPU yang didukung dengan sistem manajemen SDM yang handal, dari perencanaan kebutuhan pegawai, sistem rekruitmen, formasi dan penempatan, pola karir dan sistem informasi kepegawaian yang handal;

e.

Sistem pengawasan yang memberikan dampak pada kepatuhan dan efektivitas pengelolaan keuangan negara Satuan Kerja di lingkungan Setjen KPU;

f.

Peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Setjen KPU;

g.

Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diwujudkan dalam standar pelayanan minimal dan keterlibatan stakeholder dalam peningkatan pelayanan;

h.

Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai Setjen KPU yang terwujud dalam peningkatan profesionlitas pegawai, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik dan memegang teguh kode etik aparatur negara.

C. Akuntabilitas Keuangan Pada

Tahun

2015,

KPU

mendapatkan

pagu

anggaran

sebesar

Rp1.768.926.003.000,- dan di Tahun 2015 ini juga KPU mendapatkan tugas tambahan dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak 2015 di 269 satker yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak. Pendanaan Pemilihan Serentak dibebankan pada APBD melalui Hibah Langsung dan Hibah Operasional sebesar 79,55% atau ekuivalen Rp 6.175.274.937.271,- yang pengelolaan dan pertanggungjawabannya mengikuti mekanisme APBN, dan harus direvisi ke dalam DIPA KPU B.A.076 sehingga total pagu anggaran KPU menjadi sebesar Rp7.944.200.940.271,-. Tingkat capaian tersebut menunjukan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2015. Adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Tahun 2015 ini dapat terlihat pada Tabel 3.14. Laporan Kinerja Setjen KPU Tahun 2015

45

Tabel 3. 14 Akuntabilitas Keuangan KPU Anggaran

Kinerja Indikator Kinerja (1)

Target (%) (2)

Realisasi (%) (3)

% (4)

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

%

(5)

(6)

(7)

65.039.509.000

50.118.879.597

77,06

Sasaran 1 : Tersedianya Data Pemilih yang akurat dan terkini Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang memutakhirkan Data Pemilih melalui Coklit dan Sistem Informasi

100%

100%

100

Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten Persentase Pegawai yang Telah 60% 88% 146,67 41.468.864.000 1.666.621.143 76,36 Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM Sasaran 3 : Tersedianya Dukungan Sarana dan Prasarana Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Persentase Tersedianya Sarana dan 90 % 109% 121,11 406.880.475.000 304.432.319.802 74,82 Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik Sasaran 4 : Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan Persentase Rancangan PKPU yang 95% 100% 105,26 12.852.545.500 9.990.321.644 77,73 disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU Persentase dokumentasi dan 90% 100% 111 12.852.545.500 9.990.321.644 77,73 informasi hukum yang disajikan tepat waktu sesuai SOP Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Keuangan Opini BPK Keuangan KPU

Atas Laporan

WTP

WDP

WDP

1.060.152.475.000

1.004.392.579.391

94,74

CC

49.933.540.000

38.408.888.920

76,92

104,86

41.468.864.000

31.666.621.143


B

CC

Sasaran 7 : Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU

56

58,72


46

76,36

Dalam pencapaian sasaran strategis melalui 8 indikator kinerja, Setjen KPU telah berkinerja secara efektif dan efisien pada 6 indikator kinerja sebagai berikut: 1.

Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang Memutakhirkan Data Pemilih Melalui Coklit dan Sistem Informasi. Berdasarkan target kinerja sebesar 100% telah teralisasi 100% sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 100% dengan penyerapan anggaran sebesar 77,06%.

2.

Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka Peningkatan Kompetensi SDM Berdasarkan target kinerja sebesar 60% telah teralisasi 88% sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 146,67% dengan penyerapan anggaran sebesar 76,36%.

3.

Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik Berdasarkan target kinerja sebesar 90% telah teralisasi 109% sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 121,11% dengan penyerapan anggaran sebesar 74,82%.

4.

Persentase Rancangan PKPU yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU Berdasarkan target kinerja sebesar 95% telah teralisasi 100% sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 105,26% dengan penyerapan anggaran sebesar 77,73%.

5.

Persentase Dokumentasi dan Informasi Hukum yang Disajikan Tepat Waktu sesuai SOP Berdasarkan target kinerja sebesar 90% telah teralisasi 100% sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 111% dengan penyerapan anggaran sebesar 77,73%.

6.

Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Pada tahun 2015, Setjen KPU menargetkan nilai sebesar 56 dan pada akhirnya mendapatkan nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi sebesar 58,72 sehingga capaian kinerja terhadap target sebesar 104,86% dengan penyerapan anggaran sebesar 76,36%.

Sedangkan selama periode tahun 2011 s.d. 2015 jumlah realisasi anggaran adalah sebesar Rp25.176.368.412.069,- atau 76,38% dari total pagu anggaran sebesar Rp32.962.316.970.271,- dengan rincian sebagaimana pada Tabel 3.15. Laporan Kinerja Setjen KPU Tahun 2015

47

Tabel 3. 15 Pagu dan Realisasi Anggaran KPU Pada Tahun 2011-2015 No 1 2 3 4 5

Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah

Pagu 1.009.397.750.000 1.625.211.541.000 8.502.559.161.000 13.880.947.578.000 7.944.200.940.271 32.962.316.970.271

Realisasi 764.051.003.271 1.114.348.726.636 5.910.076.838.068 11.068.563.791.309 6.319.328.052.785 25.176.368.412.069

% 75,69 68,57 69,51 79,74 79,55 76,38

Berdasarkan Tabel 3.15, jumlah realisasi anggaran tahun 2015 sebesar 79,55%, apabila dibandingkan dengan rata-rata realisasi anggaran periode tahun 2011-2015 sebesar 76,38%, hal ini menunjukkan adanya efektivitas dan efisiensi/penghematan dalam penggunaan anggaran sehingga penyerapan tahun anggaran 2015 lebih tinggi daripada rata-rata. Efisiensi tersebut pada umumnya dari pengadaan barang/jasa, penghematan dalam pelaksanaan kegiatan, seperti pengurangan biaya perjalanan dinas, membatasi rapat konsinyering yang dilaksanakan di hotel dan sinergi dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.


48

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Setjen KPU Tahun 2015 merupakan wujud akuntabilitas kinerja Setjen KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya Setjen KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMN Tahun 2015-2019, RKP, Kontrak Kinerja KPU dengan Presiden, Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, maupun Renstra KPU Tahun 20152019. Keberhasilan Kinerja Setjen KPU tercermin dalam suksesnya penyelenggaraan Tahapan Gubernur/Bupati/Walikota Pemilihan tahun 2015 yang dilaksanakan serentak di 269 daerah dan diapresiasi melalui penghargaan dari banyak pihak atas beberapa pencapaian dalam Pemiihan Tahun 2015, di antaranya: 1. Penghargaan sebagai Lembaga Pemerintahan yang berkomitmen dan berkontribusi secara positif dalam penyelenggaraan Pemilu serta meningkatkan Tingkat Partisipasi Penyandang Disabilitas, PPAU Penca pada tanggal 5 Mei 2015; 2. Penghargaan Upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas, khususnya dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sejak Pemilihan Umum Tahun 2004 oleh Kementerian Sosial tanggal 3 Desember 2015; 3. Penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) atas Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan Jumlah Pemilih Terbanyak Seluruh Dunia; 4. Peringkat II Sebagai Lembaga Non Struktural yang komitmen memberikan akses informasi kepada masyarakat luas oleh Presiden RI. 5. Penghargaan sebagai lembaga Negara yang berperan serta dalam memberikan data dan informasi perpajakan serta membantu dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dirjen Pajak oleh Kementerian Keuangan; 6. Piagam Penghargaan Mitra Strategis Komisi Informasi Pusat dalam Peringatan Lima Tahun Pemberlakuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2015; 7. Ketua KPU mendapat penghargaan untuk kategori Best Individual Achievers, sub category Leader of Government Agency/Institution dan meraih “Best of The Best Individual Achievers Awards” dalam Bidang Politik; 8. Ketua KPU menerima Tanda Kehormatan Bintang Penegak Demokrasi dari Presiden RI Laporan Kinerja Setjen KPU Tahun 2015

49

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral di pusat dan di daerah harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya daapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraaan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu .


50

KOMISI PEMILIHAN UMUM

20 JENDERAL 15

LAPORAN

KINERJA SEKRETARIAT

LAPORAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL 15

Recommend Documents