LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

Pengantar

S

Komisi Pemilihan Umum

egala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2014 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan menjalankan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah. LAKIP KPU disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan memperhatikan Surat Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor B/5518/DI.PAN-RB/12/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2014 dan Perjanjian Kinerja K/L Tahun 2015. Penyusunan LAKIP KPU mengacu pada dokumen Penetapan Kinerja (PK) KPU Tahun 2014. Menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/2897/M.PANRB/08/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu salah satunya merevisi Renstra KPU, maka LAKIP KPU Tahun 2013 menyajikan beberapa tambahan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai hasil penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra). Selain melakukan Penyusunan LAKIP, KPU mendukung kinerja Kementerian PAN dan RB dengan menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Hal Tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, serta menjadikan KPU sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan kinerja KPU diharapkan tidak hanya dapat dipertangungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

ii

LAKIP KPU Tahun 2014

KPU memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil capaian kinerja KPU atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melalui analisis capaian dan evaluasi dari LAKIP Tahun 2014 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU lebih baik lagi di masa mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu terwujudnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, SEKRETARIS JENDERAL KPU,

ARIF RAHMAN HAKIM


iii

Ringkasan Eksekutif

L

AKIP disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders. LAKIP KPU Tahun 2014 tidak hanya berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis KPU pada Tahun Anggaran 2014. Capaian strategis KPU dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) serta analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. KPU telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang dicapai pada tahun 2014, sasaran strategis dicapai dengan menentukan 10 (sepuluh) indikator kinerja yang dapat terukur dan target yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan menghitung 10 (sepuluh) target dan realisasi kinerja dan keuangan dari indikator kinerja yang ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja KPU dan keberhasilan dalam pelaksanaan partisipasi Pemilih dalam Pemilu tidak hanya didasarkan pada komitmen namun juga berhasil dengan keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dan civil society. Secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 1.

iv


Tabel 1 Capaian Kinerja KPU Tahun 2014 INDIKATOR KINERJA

KINERJA TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

KATEGORI

2

3

4 = 3/2 x 100%

5

Persentase Pemilih yang Menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilu

75%

72,72%

96,96%

BERHASIL

Persentase Pemilih Perempuan yang Menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilu

70 %

73,85 %

105,5 %

SANGAT BERHASIL

1 Sasaran 1 : Meningkatnya partisipasi Pemilih dalam Pemilu

Sasaran 2 : Terlindunginya Hak Masyarakat Untuk Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilu Persentase Penduduk yang Mempunyai Hak Untuk Memilih Tetapi Tidak Terdaftar Di Dalam DPT

2%

0,3 %

170 %

SANGAT BERHASIL

Sasaran 3 : Terwujudnya KPU Sebagai Penyelenggara Pemilu yang Profesional, Berintegritas Dan Akuntabel Persentase Kasus Gugatan Hukum Dan Sengketa Hukum Berkaitan Dengan Pemilu yang Dapat Dimenangkan KPU

85%

99,71%

116%

SANGAT BERHASIL

Presentase PNS Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Melanggar Disiplin Pegawai Negeri

10 %

0,38 %

196 %

SANGAT BERHASIL

Sasaran 4 : Meningkatnya Kinerja Manajemen Internal Dalam Mendukung Keberhasilan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi KPU Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU

WTP

WDP

WDP

WDP

Jumlah Peraturan KPU yang Diterbitkan

20

33

165%

SANGAT BERHASIL

Sasaran 5 : Meningkatnya Kepatuhan Peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu Persentase Peserta Pemilu yang Tidak menyampaikan Laporan Dana Awal Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Sampai Dengan Batas Waktu yang Ditetapkan

5%

0

100%

BERHASIL

Persentase Peserta Pemilu yang Tidak Menyampaikan Laporan Dana Kampanye Sampai Dengan Batas Waktu yang Ditetapkan

5%

0

100%

BERHASIL

Sasaran 6 : Meningkatnya Efektifitas Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Persentase KPPS yang Telah Menerima Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara paling lambat 1 hari sebelum Hari Pemungutan Suara Tepat Jumlah dan Kualitas

100 %

99,91 %

99,91 %

BERHASIL


v

Keberhasilan Kinerja KPU tercermin dalam suksesnya penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 yang diapresiasi melalui penghargaan dari banyak pihak atas beberapa pencapaian dalam Pemilu 2014, di antaranya: 1. Penghargaan dari Soegang Sarjadi School of Government (SSSG) sebagai The Guardian of Democracy; 2. Penghargaan dari Lembaga Partnership for Governance Reform (Kemitraan) atas kinerja KPU terkait Transparansi dan Akuntabilitas Data Pemilu 2014, penghargaan diberikan atas inovasi KPU mempublikasikan secara online data pemilu yaitu scan hasil penghitungan suara di TPS (Form C1) dan data rekap di tingkat kecamatan, kabupaten/kota serta provinsi melalui website KPU; 3. Penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) atas usulan Lembaga Kemitraan yaitu rekor MURI, rekor Muri untuk kategori Pertama dan Terbanyak. Kategori pertama karena KPU periode 2014 yang pertama melakukan publikasi data-data Pemilu tersebut secara online, dan kategori terbanyak karena KPU berhasil memublikasi lebih dari 1 juta lembar data Pemilu 2014 yang belum pernah dilakukan oleh KPU periode sebelumnya. Terkait transparansi data Pemilu 2014. Transparansi dimaksud adalah upaya KPU mengumpulkan dokumen Pemilu terbanyak terkait proses scan dan unggah C1 melalui website KPU; 4. Penghargaan dari Bawaslu atas kerjasamanya dalam Mengawal Demokrasi dan Pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; 5. Penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia bahwa KPU sebagai Mitra Strategis Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2014; 6. Penghargaan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) memberikan Apresiasi dan Penghargaan kepada KPU karena telah memasukkan tema ”Energi, Pangan dan Lingkungan Hidup” dalam Debat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Hasil capaian KPU terhadap pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran KPU di Tahun 2014 tidak luput dari kekurangan yang dapat menjadi bahan perbaikan ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU di masa mendatang, antara lain:

vi


1.

Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas dan pemilih keagamaan; 2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT; 3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, peserta Pemilu, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan Pemilu; 4. Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan dengan bimbingan teknis dan asistensi/pendampingan penyusunan LK pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota baik secara langsung maupun dengan bekerjasama dengan BPKP dalam pendampingan LK KPU; 5. Regulasi harus disusun lebih awal karena prosedur yang harus dilalui dengan melibatkan banyak pihak sesuai peraturan perundang-undangan dalam menyusun Peraturan KPU dimana harus melibatkan publik, DPR, Pemerintah serta instansi lain yang terkait; 6. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta Pemilu dalam mendapatkan dan mengelola Dana Kampanye merupakan salah satu faktor penting sehingga pengaturan tentang kewajiban bagi para Peserta Pemilu untuk melaporkan Dana Kampanye sangat diperlukan; 7. Melakukan perubahan tata kelola pengelolaan logistik Pemilu dari segi perencanaan anggaran, percepatan proses-proses pengadaan sesuai ketentuan, pelaksanaan pengiriman logistik yang cepat dan pengelolaan pengepakan yang lebih efektif.


vii

Daftar Isi Pengantar........................................................................................................................... ii Ringkasan Eksekutif...........................................................................................................iv Daftar Isi..........................................................................................................................viii Daftar Tabel...................................................................................................................... ix Daftar Grafik.................................................................................................................... xi Bab I. Bab II. Bab III. Bab IV.

Pendahuluan........................................................................................................ 1 A. Latar Belakang.............................................................................................. 2 B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi....................................................................... 3 C. Struktur Organisasi....................................................................................... 6 D. Sistematika.................................................................................................... 7 Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja.................................................................... 9 A. Sasaran RPJMN 2010 – 2014...................................................................... 10 B. Rencana Strategis 2010 – 2014................................................................... 12 C. Perjanjian Kinerja Tahun 2014..................................................................... 15 Akuntabilitas Kinerja.......................................................................................... 17 A. Pengukuran Capaian Kinerja ...................................................................... 18 B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ......................................................... 19 C. Akuntabilitas Keuangan .............................................................................. 62 Penutup............................................................................................................. 64

Lampiran 1: Penetapan Kinerja........................................................................................ 67 Lampiran 1I: Pengukuran Kinerja..................................................................................... 68

viii


Daftar Tabel Tabel 1

Capaian Kinerja KPU Tahun 2014............................................................. v

Tabel 3.1.

Pengukuran Kinerja Terhadap IKU Tahun 2013......................................18

Tabel 3.2.

Skala Kategori Penilaian...........................................................................19

Tabel 3.3.

Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Meningkatnya Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu.............................................................19

Tabel 3.4.

Perbandingan Tingkat Partisipasi Masyarakat Pemilu 2009 dengan Pemilu 2014................................................................................20

Tabel 3.5.

Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilu...................21

Tabel 3.6.

Pengukuran Kinerja Terhadap Terlindungnya Hak Masyarakat untuk Menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilu...............................................23

Tabel 3.7.

Presentase Penduduk yang Mempunyai Hak untuk Memilih Tetapi Tidak Terdaftar Didalam DPT PPWP 2009 dan PPWP 2014..................25

Tabel 3.8.

Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Terwujudnya KPU sebagai Penyelenggara Pemilu yang Profesional Berintegritas dan Akuntable.....27

Tabel 3.9.

Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Kasus Gugatan Hukum dan Sengketa Hukum Berkaitan Dengan Pemilu yang Dapat Dimenangkan KPU..................................................................................28

Tabel 3.10. Jumlah Kasus Hukum Tahun 2014...........................................................29 Tabel 3.11. Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase PNS Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota yang Melanggar Disiplin Pegawai Negeri..........................................................................31 Tabel 3.12. Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Meningkatnya Kinerja Manajemen Internal dalam Mendukung Keberhasilan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPU ............................................................................36 Tabel 3.13. Pengukuran Kinerja Terhadap Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU........................................................................................37 Tabel 3.14. Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU........................37 Tabel 3.15. Nilai Persediaan yang Tidak Dicatat dalam Laporan Keuangan KPU Tahun 2013.............................................................................................38 Tabel 3.16. Lima Belas Satker yang Melakukan Kesalahan Pencatatan Akun Gedung dan Bangunan serta KDP...........................................................39 Tabel 3.17. Satker yang Memiliki Perbedaan Realisasi Belanja Modal dengan Penambahan Nilai Aset Gedung dan Bangunan.......................................39 Tabel 3.18. Pengukuran Kinerja Terhadap Jumlah Peraturan KPU yang Diterbitkan......................................................................................41


ix

Tabel 3.19. Capaian Kinerja Terhadap Meningkatnya Kepatuhan Peserta Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu...............................................................44 Tabel 3.20. Daftar Peserta Pemilu dari DPP Partai Politik yang Menyerahkan Laporan Dana Kampanye........................................................................46 Tabel 3.21. Daftar Peserta Pemilu dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang Menyerahkan Laporan Dana Kampanye ...............46 Tabel 3.22. Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Meningkatnya Efektifitas Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara.................................................................................47 Tabel 3.23. Jumlah Badan Penyelenggara untuk Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.............................................................................................48 Tabel 3.24. Jumlah Badan Penyelenggara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.....................................................................49 Tabel 3.25. Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2014................................................51 Tabel 3.26. Jumlah Satker yang Meminta Kekurangan Logistik Pemilu 2014 Melalui Surat...........................................................................................52 Tabel 3.27. Jumlah TPS pada Pemilu DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu Tahun 2014.............................................................................................54 Tabel 3.28. Jumlah TPS pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014........55 Tabel 3.29. Tabel 3.30.

Jumlah TPS di Provinsi Papua yang tidak dapat melaksanakan Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014.............................................56 Jumlah Distrik yang Tidak Dapat Melaksanakan Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014..................................................................57

Tabel 3.31. Jumlah TPS yang Dapat Melaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.....................................................................58 Tabel 3.32. Akuntabilitas Keuangan KPU Tahun 2014...............................................62

x


Daftar Grafik Grafik 1.1. Jumlah Pegawai Setjen KPU Berdasarkan Tingkat Pendidikan..................6 Grafik 1.2. Struktur Organisasi KPU...........................................................................7 Grafik 3.1. Perbandingan Tingkat Partisipasi Masyarakat Pemilu Preside dan Wakil Presiden Tahun 2009 dan 2014 Bedasarkan Klasifikasi Pulau........20 Grafik 3.2. Perbandingan Antar Pulau Tingkat Partisipasi Masyarakat Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 dan 2014...........................21 Grafik 3.3. Tingkat Partisipasi Pemilih Perempuan pada Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014..................................................................................22 Grafik 3.4. Tingkat Partisipasi Pemilih Perempuan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.....................................................................22 Grafik 3.5. Presentase Penduduk yang Mempunyai Hak utuk Memilih Tetapi Tidak Terdaftar Didalam DPT.................................................................26 Grafik 3.6. Perbandingan Kasus Gugatan dan Sengketa Hukum Tahun 2012 - 2014..................................................................................29 Grafik 3.7. Perbandingan Penegakan Hukuman Disiplin PNS Dilingkungan KPU antara Tahun 2010 s.d. 2014..........................................................32 Grafik 3.8. Perbandingan Penegakan Hukuman Disiplin Ringan Dilingkungan KPU antara Tahun 2010 s.d. 2014..........................................................33 Grafik 3.9. Perbandingan Penegakan Hukuman Disiplin Sedang Dilingkungan KPU antara Tahun 2010 s.d. 2014..........................................................34 Grafik 3.10. Perbandingan Penegakan Hukuman Disiplin Berat Dilingkungan KPU antara Tahun 2010 s.d. 2014...................................................................34 Grafik 3.11. Perbandingan Penegakan Hukuman Disiplin di Lingkungan KPU Antar Target pada Renstra KPU Tahun 2010- 2014 dengan Realisasi Tahun 2010-2014...............................................................................................35 Grafik 3.12. Perbandingan Jumlah Peraturan yang Diterbitkan Tahun 2012

s.d. 2014.................................................................................................42

Grafik 3.13. Satker yang Mengajukan Kekurangan Surat Suara Pemilu 2014..............53 Grafik 3.14. Jumlah Surat Suara Pemilu Legislatif 2014 dalam Rangka Pemungutan Suara Ulang.............................................................................................59


xi

xii


BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

K

PU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat LAKIP. LAKIP KPU juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap entitas pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga dan bendahara umum negara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). LAKIP ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2014. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2014 tersebut diperbandingkan dengan PK (performance agreement) Tahun 2014 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

2


B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari KPU: 1. Kedudukan

Pasal 1 ayat 6 meyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. 2. Tugas Pada Pasal 8 menyebutkan bahwa tugas KPU : a.

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi: 1) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; 2) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN; 3) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah; 4) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu; 5) Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi; 6) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; 7) Menetapkan peserta Pemilu; 8) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; 9) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu; 10) Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya; 11) Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; 12) Mengumumkan calon Anggota DPR dan DPD terpilih dan membuat berita acaranya; 13) Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian

Bab 1 Pendahuluan

3

perlengkapan; 14) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu; 15) Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota KPU Provinsi, Anggota PPLN, Anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan; 16) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat; 17) Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye; 18) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan 19) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. b.

4

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi: 1) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; 2) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN; 3) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah; 4) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan; 5) Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi; 6) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; 7) Menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah memenuhi persyaratan; 8) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; 9) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu; 10) Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya; 11) Mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih


dan membuat berita acaranya; 12) Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan; 13) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu; 14) Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; 15) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat; 16) Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye; 17) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan 18) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU, sedangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Setjen KPU dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang bertanggungjawab kepada Ketua KPU. Sesuai dengan Pasal 66 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011, Sekretaris Jenderal KPU bertugas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; Memberikan dukungan teknis administratif; Membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu; Membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU; Memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu; Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU; dan Membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota, Setjen KPU terdiri dari:

Bab 1 Pendahuluan

5

1. Biro Perencanaan dan Data; 2. Biro Keuangan; 3. Biro Hukum; 4. Biro Umum; 5. Biro Sumber Daya Manusia; 6. Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat; 7. Biro Logistik; 8. Inspektorat. Seluruh tugas didistribusikan kepada Biro-Biro dan Inspektorat.

C. Struktur Organisasi 1.

Sumber Daya Manusia

KPU didukung oleh 409 orang pegawai dari berbagai keahlian dan latar belakang tingkat pendidikan. Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai KPU dapat diklasifikasikan ke dalam 8 (delapan) golongan, antara lain: SD, SMP, SMA, S1, dan S2. Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Grafik 1.1. Grafik 1.1 Jumlah Pegawai Setjen KPU Berdasarkan Tingkat Pendidikan

6


Berdasarkan Grafik 1.1 dapat disimpulkan bahwa pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana S1 lebih besar yaitu 246 orang dan S2 sebanyak 53 orang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas tingkat pendidikan yang dimiliki sumber daya manusia KPU cukup baik sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kewajiban dan kewenangannya masing-masing yang tercermin dalam struktur organisasi. 2.

Struktur Organisasi Struktur Organisasi KPU dapat dilihat pada Grafik 1.2 Grafik 1.2 Struktur Organisasi KPU

Ketua KPU

Anggota KPU

Sekretaris Jenderal

Pakar/Ahli

Inspektorat Auditor

Biro Perencanaan dan Data

Biro Keuangan

Biro Hukum

Biro Umum

Biro Sumber Daya Manusia

Biro Teknis dan Hupmas

Biro Logistik

Jabatan Fungsional

D. Sistematika Sistematika penulisan LAKIP Setjen KPU adalah sebagai berikut: KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan.

Bab 1 Pendahuluan

7

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan PK. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Setjen KPU. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sitematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Setjen KPU serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang. LAMPIRAN : 1. 2.

8

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014


BAB 2

PERENCANAAN dan

PERJANJIAN KINERJA

S

A. Sasaran RPJMN 2010 – 2014 ebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2010-2014 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 20102014. Sasaran pembangunan bidang politik dalam negeri adalah meningkatnya kualitas demokrasi yang ditandai dengan angka indeks demokrasi Indonesia rata-rata 73 pada akhir tahun 2014 dan tingkat partisipasi politik rakyat rata-rata 75%. Meningkatnya kualitas demokrasi tersebut dapat dilihat melalui hal-hal berikut : 1. Semakin terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum. Hal ini ditandai dengan peningkatan indeks rata-rata dari 64,3 pada tahun 2010 menjadi 75 pada akhir tahun 2014. 2. Meningkatnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk di dalamnya terwujudnya akuntabilitas peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran parpol, dan peran lembaga legislatif. Lembaga-lembaga demokrasi tersebut diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan keinginan dan tuntutan rakyat. Pada akhir tahun 2014, capaian sasaran ini akan ditandai dengan indeks kinerja institusi demokrasi rata-rata 70, naik dari indeks rata-rata sebesar 52,3 pada tahun 2010. 3. Terlaksananya Pemilu 2014 yang adil dan demokratis, yang ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi politik rakyat mencapai rata-rata 75 %, dan berkurangnya diskriminasi yang terkait dengan pemenuhan hak untuk memilih dan dipilih. Tingkat partisipasi politik tahun 2009 adalah sebesar 70,99% untuk Pemilu Legislatif dan 72,56% untuk Pemilu Presiden. 4. Meningkatnya peran informasi dan komunikasi, yang ditandai dengan meningkatnya kualitas layanan informasi dan komunikasi pemerintah. Untuk mencapai sasaran pembangunan bidang politik dalam negeri dan komunikasi, ditetapkan prioritas bidang politik adalah pelembagaan demokrasi dengan fokus prioritas: (1) Peningkatan akuntabilitas lembaga demokrasi; (2) Peningkatan iklim kondusif bagi berkembangnya kebebasan sipil dan hak politik rakyat dan berkembangnya demokrasi; dan (3) Peningkatan peran informasi dan komunikasi. 10


Berpijak pada sasaran dan fokus prioritas di atas, akan ditempuh arah kebijakan mencakup strategi sebagai berikut : 1. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas lembaga-lembaga demokrasi, yang dilakukan melalui: a. Fasilitasi program penguatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan partai politik; b. Perbaikan peraturan perundangan di bidang politik dan perumusan kebijakan pemerintah; c. Dukungan bagi keberlanjutan peran OMS dalam proses demokratisasi; dan d. Fasilitasi program penyiapan dan penyelenggaraan Pemilu 2014. 2. Menjaga dan menciptakan iklim kondusif yang menjamin kebebasan sipil dan penghormatan terhadap hak-hak politik rakyat dan perkembangan demokrasi di Indonesia yang dilakukan melalui langkah-langkah antara lain sebagai berikut: a. Fasilitasi perbaikan dan penyusunan peraturan perundangan bidang politik, dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan fasilitasi pembahasan UU Penanganan Konflik; b. Pelaksanaan pendidikan politik, termasuk di dalamnya pendidikan pemilih, pendidikan politik demokratis, serta pendidikan kewarganegaraan dan pengembangan budaya dan etika politik demokrasi yang berdasarkan empat pilar bangsa; c. Peningkatan peran perempuan melalui pendidikan politik; d. Pengembangan pusat pendidikan politik dan kebangsaan, termasuk di dalamnya pendidikan politik dan pendidikan pemilih, partisipasi politik rakyat, dan pusat pendidikan kebangsaan sebagai wadah pembelajaran dan dihasilkannya metode dan pendekatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam berdemokrasi serta berbangsa; e. Pengembangan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk melaksanakan pendidikan politik, pendidikan pemilih dan pendidikan kewarganegaraan dan melaksanakan diskusi untuk memberikan masukan perumusan kebijakan publik; dan f. Penguatan dan pelembagaan forum dialog masyarakat dalam mendukung proses demokratisasi dan penyelesaian konflik. 3. Fasilitasi penyusunan mekanisme penyusunan kebijakan publik dan meningkatkan peran informasi dan komunikasi yang dilakukan melalui: a. Pengelolaan, penyebaran, dan pemerataan informasi publik; b. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemitraan dalam penyebaran informasi publik; dan c. Penyediaan dan peningkatan SDM bidang informasi dan komunikasi.

Bab 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

11

B. Rencana Strategis 2010-2014 Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis (Renstra) KPU untuk periode 2010-2014 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. 1.

Visi dan Misi

Dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2010-2014, KPU memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu: “Terwujudnya KPU sebagai Penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri transparan dan akuntabel demi terciptanya demokrasi di Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia“. Dalam pernyataan visi tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai dasar dalam Penyelenggaraan Pemilu yaitu: Integritas, Profesional, Mandiri, Transparan dan Akuntabel. Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Visi KPU. Makna ringkas dari masing-masing kata kunci tersebut adalah sebagai berikut : a.

Pemilu yang Berintegritas: penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kejujuran dan etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam Penyelenggaraan Pemilu, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kewibawaan; b. Pemilu yang Profesional: penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kompetensi, keterampilan dan komitmen pada kualitas yang memungkinkan adanya unjuk kerja yang maksimal dalam Penyelenggaraan Pemilu; c. Pemilu yang Mandiri: penyelenggaraan Pemilu yang bebas dari pengaruh pihak manapun; d. Pemilu yang Transparan: penyelenggaraan Pemilu dengan keterbukaan dan kejelasan dalam segala aspek penyelenggaraannya; e. Pemilu yang Akuntabel: penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan prosesnya serta penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada. Pernyataan visi di atas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (core competency) yaitu Penyelenggaraan Pemilu dan Pelaksanaan Demokrasi. 12


Disamping itu relevansi Visi KPU dengan Visi Nasional yang tertuang dalam RPJMN tahap ke-2 (2010-2014) menyiratkan akan arti pentingnya Penyelenggaraan Pemilu yang memiliki Integritas, Profesional, Mandiri, Akuntabel dan Pelaksaan Demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk menjabarkan visi tersebut di atas, maka KPU telah menyusun Misi. Adapun Misi KPU adalah sebagai berikut: a. b.

c. d.

e.

2.

Membangun lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu; Menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab; Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemilu yang bersih, efisien dan efektif; Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilu secara adil dan setara serta menegakkan peraturan Pemilu secara konsisten sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Tujuan dan Sasaran Strategis

Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (goals) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka KPU dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan pelaksanaan Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: a. b. c. d. e.

Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilu; Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilu; Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen; Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis; Melaksanakan Pemilu secara LUBER dan JURDIL.


13

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, Program serta Kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, KPU telah menetapkan 5 (Lima) sasaran kinerja yaitu: a.

Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis; b. Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib; c. Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilu, Calon Anggota Legislatif, Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta pejabat-pejabat publik lain sesuai undang - undang; d. Terwujudnya organisasi pelaksana Pemilu yang memiliki sistem administrasi efisien, efektif dan memenuhi standar kerja professional di seluruh tingkatan yang didukung dengan sistem komunikasi dan teknologi informasi yang menjangkau KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan e. Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pilkada yang memadai. Di dalam pelaksanaannya, Sasaran Strategis sempat mengalami perubahan berdasarkan rekomendasi Kementerian PAN dan RB sehingga diperbaiki dalam PK menjadi sebagai berikut : a. b. c.

Meningkatnya Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu; Terlindunginya Hak Masyarakat Untuk Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilu; Terwujudnya KPU Sebagai Penyelenggara Pemilu Yang Professional, Berintegritas dan Akuntabel; dan d. Meningkatnya Kinerja Manajemen Internal Dalam Mendukung Keberhasilan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPU.

14


Adapun IKU KPU adalah sebagai berikut : a. b. c. d. e.

Persentase Pemilih yang Menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilukada; Persentase Pemilih Perempuan yang Menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilukada; Persentase Penduduk yang Mempunyai Hak Untuk Memilih Tetapi Tidak Terdaftar di Dalam DPT; Persentase Kasus Gugatan Hukum dan Sengketa Hukum Berkaitan Dengan Pemilu dan Pemilukada yang Dapat Dimenangkan KPU; dan Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2014 Dalam rangka melaksanakan Renstra 2010-2014 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014, pada tanggal 27 Maret 2014 KPU menetapkan PK selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2014 yang dijabarkan pada tabel berikut: 1.

Meningkatnya partisipasi Pemilih dalam Pemilu;

Sasaran ini telah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan legalitas Pemilu yang demokratis. Sasaran ini dicapai melalui berbagai progam dan kegiatan. Target sasaran dari kegiatan tersebut adalah: No.

Indikator Kinerja

Target

1.

Persentase Pemilih yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilu Persentase Pemilih Perempuan yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilu

75%

2. 2.

70 %

Terlindunginya Hak Masyarakat Untuk Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilu;

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong pemilih menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib. No. 1.

Indikator Kinerja Persentase Penduduk yang Mempunyai Hak Untuk Memilih Tetapi Tidak Terdaftar Di Dalam DPT

Target 2%

3. Terwujudnya KPU Sebagai Penyelenggara Pemilu yang Profesional, Berintegritas Dan Akuntabel; Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong penyelenggara Pemilu bersikap terbuka, komunikatif, dan kerjasama sehingga menambah bobot transparansi proses penyelenggaraan pemilu.


15

No. 1. 2.

4.

Indikator Kinerja

Target

Persentase Kasus Gugatan Hukum Dan Sengketa Hukum Berkaitan Dengan Pemilu yang Dapat Dimenangkan KPU Presentase PNS Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Melanggar Disiplin Pegawai Negeri

85% 10 %

Meningkatnya Kinerja Manajemen Internal Dalam Mendukung Keberhasilan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi KPU.

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong efisiensi dan efektifitas profesionalisme sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPU. No. 1. 2. 5.

Indikator Kinerja

Target

Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Jumlah Peraturan KPU yang Diterbitkan

WTP 20

Meningkatnya Kepatuhan Peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu;

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong pemilih menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib. No. 1. 2.

Indikator Kinerja

Target

Persentase Peserta Pemilu yang Tidak menyampaikan Laporan Dana Awal Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Sampai Dengan Batas Waktu yang Ditetapkan Persentase Peserta Pemilu yang Tidak Menyampaikan Laporan Dana Kampanye Sampai Dengan Batas Waktu yang Ditetapkan

6. Meningkatnya Efektifitas Pengadaan Pemungutan dan Penghitungan Suara;

dan

Distribusi

5% 5%

Perlengkapan

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong pemilih menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib.

16

No.

Indikator Kinerja

Target

1.

Persentase KPPS yang Telah Menerima Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara paling lambat 1 hari sebelum Hari Pemungutan Suara Tepat Jumlah dan Kualitas

100%


BAB 3

AKUNTABILITAS

KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

K

inerja KPU Tahun 2014, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2010 - 2014. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2014 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuansatuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh. KPU menetapkan 5 (lima) indikator kinerja utama sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja KPU pada tahun 2014 melalui target-target dalam Perjanjian Kinerja (PK), indikator kinerja utama tersebut kemudian diukur dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana Tabel 3.1. Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja terhadap IKU Tahun 2014

No

Indikator Kinerja Utama

(1) (2) 1. Persentase Pemilih yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilukada

Target

Realisasi

%

(3)

(4)

(5)

75%

73,21%

97,61%

2.

Persentase Pemilih Perempuan yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilukada

70%

75,73%

108,19%

3.

Persentase Penduduk yang Mempunyai Hak Untuk Memilih Tetapi Tidak Terdaftar di Dalam DPT

2%

0,3%

170%

85%

99,71%

116%

WTP

WDP

WDP

4.

5.

Persentase Kasus Gugatan Hukum dan Sengketa Hukum Berkaitan Dengan Pemilu dan Pemilukada yang Dapat Dimenangkan KPU Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan KPU pada Tahun 2014 sebesar 127,71 %, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU dikategorikan “sangat berhasil” dalam menempuh 6 (enam) sasaran strategis dalam kesepuluh indikator kinerja. Adapun kesimpulan berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/ klasifikasi ukuran capaian kinerja seperti yang terlihat dalam Table 3.2.

18


Tabel 3.2. Skala Kategori Penilaian

No.

Rentang Nilai

1

> 100

2

91 – 100

Berhasil

3

71 – 90

Cukup Berhasil

4

51 – 70

Kurang Berhasil

5

0 – 50

Tidak Berhasil

Kategori Sangat Berhasil

Keterangan Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja KPU secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2014. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut. Sasaran 1

Meningkatnya Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan legalitas Pemilu yang demokratis. Sasaran ini dicapai melalui berbagai progam dan kegiatan. Adapun Capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama Tahun 2014, adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 3.3. Tabel 3.3. Pengukuran Kinerja terhadap Sasaran Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu

KINERJA

INDIKATOR KINERJA (1) Persentase Pemilih yang Menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilu Persentase Pemilih Perempuan yang Menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilu

TARGET (2)

REALISASI (3)

% CAPAIAN (4)

75%

73,21

97,61

70 %

75,73

108,19

Apabila didasarkan pada target nasional terhadap partisipasi pemilih dalam pemilu yakni rata-rata sebesar 75 %, persentase partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2014 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.3 di atas belum dapat

Bab 3 Akuntabilitas Kinerja

19

mencapai target, hanya mencapai angka 73,21 %. Meskipun demikian, perlu ditegaskan bahwa angka tersebut merupakan angka rata-rata Partisipasi masyarakat pada Pemilu DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Adapun angka partisipasi masyarakat pada Pemilu DPR, DPD dan DPRD mencapai angka 75,11 % yang berarti telah melampaui target 75 %, sedangkan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, partisipasi masyarakat mencapai angka 71,31 %. Angka-angka tersebut didasarkan pada hasil Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat nasional yang tertuang dalam formulir Model DD-1 DPR dan Model DD-1 DPD (untuk Pemilu DPR, DPD dan DPRD) serta formulir Model DD-1 PPWP (untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden). Adapun perbandingan dengan Pemilu sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 3.4. Tabel 3.4. Perbandingan Tingkat Partisipasi Masyarakat Pemilu 2009 dengan Pemilu 2014

Tahun 2009 2014

Target 72% 75%

Realisasi 71% 73,21%

Secara rinci, partisipasi masyarakat dalam Pemilu Angota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 menunjukkan peningkatan dari Pemilu 2009 ke Pemilu 2014. Peningkatan tersebut tersebar merata di seluruh pulau di Indonesia, sebagaimana tersaji pada Grafik 3.1. Walaupun belum mencapai target nasional tahun 2014, hasil kinerja tahun 2014 diketahui lebih tinggi dari tahun 2009, sesuai dengan yang dijelaskan pada tabel tersebut di atas. Hal ini dikarenakan KPU pada tahun 2014 telah menerapkan langkah-langkah sebagai berikut: 1. 2.

Pembentukan relawan demokrasi di KPU kabupaten/Kota seluruh Indonesia Penggunaan media massa dengan strategi iklan yang lebih variatif dan efektif Grafik 3.1.

20


Berbeda dengan Pemilu DPR, DPD dan DPRD, pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, secara keseluruhan menunjukkan penurunan yang tidak signifikan. Peningkatan partisipasi masyarakat hanya terjadi di pulau Jawa, tetapi mengalami penurunan pada pulau-pulau lainnya, sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3.2. Grafik 3.2.

Sedangkan untuk pencapaian Persentase Pemilih Perempuan yang Menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilu, yang juga merupakan angka rata-rata Pemilu DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, menunjukkan kenaikan yang signifikan dari pencapaian tahun sebelumnya seperti diperlihatkan pada Tabel 3.5. Tabel 3.5. Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Pemilih Perempuan Yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilu

Tahun 2009 2014

Target 65% 70%

Realisasi 72% 75,73%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa KPU selalu melampaui target partisipasi pemilih perempuan pada tahun 2009 dan 2014. Hal ini disebabkan partisipasi aktif KPU dalam sosialisasi kepada pemilih perempuan melalui pelatihan-pelatihan inovatif dan jumlah calon legislatif dari kaum perempuan dengan jumlah minimal 30% dari total calon legislatif. Sebaran partisipasi pemilih perempuan pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Papua dan Maluku paling tinggi tingkat partisipasinya sebagaimana disajikan pada Grafik 3.3.


21

Grafik 3.3.

Tingkat partisipasi pemilih perempuan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Pulau Jawa paling tinggi tingkat partisipasinya dibandingkan dengan kepulauan lain seperti yang terlihat pada Grafik 3.4. Grafik 3.4.

Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih perempuan dalam menggunakan hak pilih dalam Pemilu dapat terukur dari rata-rata partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu 2014 yang didapat dari data formulir model Model DD-1 DPR dan Model DD-1 DPD (untuk Pemilu DPR, DPD dan DPRD) serta formulir Model DD-1 PPWP (untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden).

22


Pada Pemilu 2014, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi pemilih yang menyebabkan realisasi angka partisipasi pemilih rata-rata Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden belum dapat mencapai target 75 %, antara lain sebagai berikut: 1. 2.

Sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara terhadap pemilih masih belum optimal; Perilaku pemilih. Kecenderungan masih rendahnya keterlibatan warga masyarakat dalam komunitas pegiat Pemilu, masih kurangnya informasi dan wawasan terhadap proses pemilu (literasi politik), merupakan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pemilih, KPU telah mengambil sejumlah langkah strategis dan penting, antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Sosialisasi melalui media dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif; Pembentukan Relawan Demokrasi di KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia; Mobilisasi sosial yang disesuaikan dengan unsur kearifan lokal; Kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Komunitas, dan media massa; Kerja sama dengan perangkat aparatur negara dari level atas hingga level bawah; Pendidikan pemilih di kampus dan sekolah untuk membentuk agen sosialisasi; dan Kerja sama peningkatan partisipasi masyarakat dengan 5 (lima) kelompok (segmen) masyarakat, yaitu pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas dan pemilih keagamaan.

Sasaran 2

Terlindunginya Hak Masyarakat untuk Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilu

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong pemilih menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib. Capaian target indikator kinerja sasaran adalah sebagaimana terlihat pada Tabel 3.6. Tabel 3.6. Pengukuran Kinerja Terhadap Terlindunginya Hak Masyarakat Untuk Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilu

INDIKATOR KINERJA (1) Persentase Penduduk yang Mempunyai Hak Untuk Memilih Tetapi Tidak Terdaftar Di Dalam DPT

KINERJA TARGET REALISASI % CAPAIAN (2)

(3)

(4)

2%

0,3 %

170%


23

Berdasarkan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 jumlah penduduk yang mempunyai hak untuk memilih tetapi tidak terdaftar dalam DPT diambil dari pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP berdasarkan putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 sebesar 804.250 dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 356/Kpts/KPU/TAHUN 2009 sejumlah 175.263.774 untuk pemilih dalam Negeri jadi untuk persentase penduduk yang mempunyai hak untuk memilih tetapi tidak terdaftar dalam DPT sebesar 0,46% sedangkan untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 belum ada keputusan pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap tidak dapat menggunakan hak suaranya karena keputusan menggunakan KTP belum diterbitkan. Pemilu 2009 pendaftaran pemilih tidak dimulai dari pendataan penduduk, namun data pemilih disusun berdasar Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah/Pemda. DP4 dijadikan dasar bagi KPU Kab/Kota, dibantu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), untuk melakukan pemutakhiran data pemilih. Hasil pemutakhiran DP4 dijadikan dasar untuk menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS), kemudian DPS diumumkan untuk mendapat tanggapan dan masukan, dan berdasarkan tanggapan dan masukan tersebut disusun Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), kemudian DPSHP diumumkan untuk mendapatkan tanggapan dan masukan kembali, hasil DPSHP akhir kemudian dijadikan dasar untuk menyusun DPT. Dalam hal Pemilu Tahun 2014 diatur dalam peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2013 dan Tahun 2014 tentang penyusunan daftar pemilih telah diatur dimana pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat menggunakan hak suaranya masuk kedalam Kategori Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan apabila Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT atau DPK dapat menggunakan hak suaranya pada saat pemungutan suara dengan menunjukan KTP sesuai dengan Domisili Pemilih atau disebut dengan DPKTb (Daftar Pemilih Khusus Tambahan). Untuk mengetahui kepastian jumlah penduduk yang mempunyai hak untuk memilih tetapi tidak terdaftar di Dalam DPT adalah dengan membandingkan antara Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang telah ditetapkan dimasingmasing KPU Provinsi dengan Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan oleh KPU RI baik Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Dapat diinformasikan bahwa jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sejumlah 909.423 dari jumlah DPT yang telah ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2014 sebesar 185.827.987 untuk pemilih dalam negeri jadi untuk persentase untuk pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebesar 0.49%. Sedangkan untuk jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sejumlah 237.805 dari jumlah DPT yang telah ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2014 sebesar 188.268.423 untuk pemilih dalam negeri jadi untuk persentase pemilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap untuk Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebesar 0.13%. Sedangkan Persentase Penduduk yang mempunyai hak memilih tetapi tidak terdaftar dalam DPT dalam Pemilu Tahun 2014 sebesar (0,49%+0,13%)/2 = 0,3%.

24


Berikut Hasil persentase Penduduk yang Mempunyai Hak Untuk Memilih Tetapi Tidak Terdaftar di Dalam DPT Pemilu Tahun 2009 dan Pemilu Tahun 2014 menurut sebaran pulau seperti yang terlihat dalam Tabel 3.7. Tabel 3.7. Persentase Penduduk Yang Mempunyai Hak Untuk Memilih Tetapi Tidak Terdaftar di Dalam DPT PPWP 2009 dan PPWP 2014

NO

PROVINSI

PPWP_2009

PPWP_2014

1

ACEH

0,29%

0,13%

2

SUMATERA UTARA

0,47%

0,13%

3

SUMATERA BARAT

0,60%

0,09%

4

RIAU

0,73%

0,14%

5

KEPULAUAN RIAU

1,04%

0,54%

6

JAMBI

0,32%

0,12%

7

SUMATERA SELATAN

0,33%

0,07%

8

BENGKULU

0,25%

0,13%

9

LAMPUNG

0,19%

0,18%

10

BANGKA BELITUNG

0,39%

0,20%

11

DKI JAKARTA

1,06%

0,29%

12

JAWA BARAT

0,54%

0,16%

13

JAWA TENGAH

0,23%

0,05%

14

D.I.YOGYAKARTA

0,41%

0,06%

15

JAWA TIMUR

0,32%

0,04%

16

BANTEN

0,72%

0,20%

17

BALI

0,48%

0,05%

18

NUSA TENGGARA BARAT

0,38%

0,26%

19

NUSA TENGGARA TIMUR

0,55%

0,20%

20

KALIMANTAN BARAT

0,35%

0,09%

21

KALIMANTAN TENGAH

0,53%

0,29%

22

KALIMANTAN SELATAN

0,32%

0,27%

23

KALIMANTAN TIMUR

0,81%

0,21%


25

Tabel 3.7. Lanjutan

NO

PROVINSI

PPWP_2009

PPWP_2014

24

SULAWESI UTARA

0,52%

0,22%

25

SULAWESI TENGAH

0,77%

0,26%

26

SULAWESI SELATAN

0,72%

0,10%

27

SULAWESI BARAT

0,42%

0,21%

28

SULAWESI TENGGARA

0,49%

0,09%

29

GORONTALO

0,59%

0,07%

30

MALUKU

0,21%

0,20%

31

MALUKU UTARA

0,38%

0,22%

32

PAPUA

0,48%

0,04%

33

PAPUA BARAT

0,42%

0,04%

Tabel 3.7 dan Grafik 3.5 menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah penduduk yang mempunyai hak untuk memilih tetapi tidak terdaftar dalam DPT. Hal ini disebabkan oleh aktifnya proses pemutahiran data yang dibantu dengan sistem online pemutahiran daftar pemilih atau SIDALIH. Sistem ini membuka peluang bagi masyarakat untuk melakukan pengecekan langsung melalui situs resmi KPU. Rata-rata pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT berkisar 0.2% dari tiap-tiap provinsi. Prosentase tertinggi Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT terdapat di Provinsi Kepulauan Riau dan yang terendah di Provinsi Jawa Timur, Papua dan Papua Barat. Dan tingkat penurunan terbesar dari Pemilu 2009 dibanding dengan Pemilu 2014 dalam hal pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT adalah Provinsi DKI Jakarta dengan tingkat penurunan sebesar 0.77%. Grafik 3.5. Persentase Penduduk yang Mempunyai Hak Untuk Memilih Tetapi Tidak Terdaftar di Dalam DPT

26


Selain hal itu, masyarakat dapat mengecek secara online melalui website dengan alamat www.kpu.go.id atau http://data.kpu.go.id apakah sudah terdaftar dalam DPS, DPSHP, DPT atau DPK dengan cara memasukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau dengan memilih Provinsi, Kabupaten/Kota, kecamatan, Kelurahan/Desa sampai tingkat TPS.

Sasaran 3

Terwujudnya KPU Sebagai Penyelenggara Pemilu yang Profesional, Berintegritas Dan Akuntabel

Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh capaian indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.8. Tabel 3.8. Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Terwujudnya KPU Sebagai Penyelenggara Pemilu yang Profesional, Berintegritas Dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA (1) Persentase Kasus Gugatan Hukum Dan Sengketa Hukum Berkaitan Dengan Pemilu yang Dapat Dimenangkan KPU Presentase PNS Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Melanggar Disiplin Pegawai Negeri

TARGET (2)

KINERJA REALISASI % CAPAIAN (3) (4)

85%

99,71%

116%

10 %

0.38 %

196%


27

Pembahasan terhadap indikator Persentase Kasus Gugatan Hukum Dan Sengketa Hukum Berkaitan Dengan Pemilu yang Dapat Dimenangkan KPU dimaksudkan agar tercipta advokasi hukum yang tepat sasaran serta mekanisme penyelesaian hukum yang terpadu. Sehubungan dengan dilaksanakannya penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2014, potensi gugatan hukum terhadap KPU, semakin meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan adanya perubahan sistem pemilu menjadi proporsional dengan daftar calon terbuka yang penentuan calon terpilihnya dari suara terbanyak, maka potensi setiap Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD untuk mengajukan gugatan semakin terbuka, sehingga dibutuhkan persiapan dan perencanaan yang baik untuk menghadapi gugatan tersebut. Selain penanganan sengketa pemilu dan perselisihan hasil pemilu, KPU juga dihadapkan kepada kasus non tahapan diantaranya terhadap obyek sengketa Keputusan KPU tentang pengangkatan Anggota KIP Kabupaten/Kota di Aceh, pembukaan kotak suara di Provinsi DKI Jakarta, perubahan nomor urut dalam surat suara Anggota DPR di Dapil Jawa Timur IX, pembangunan kantor KPU Provinsi Sumatera Barat dan PAW Anggota DPR. Tabel 3.9. Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Kasus Gugatan Hukum Dan Sengketa Hukum Berkaitan Dengan Pemilu Yang Dapat Dimenangkan KPU INDIKATOR KINERJA (1) Persentase Kasus Gugatan Hukum Dan Sengketa Hukum Berkaitan Dengan Pemilu yang Dapat Dimenangkan KPU

KINERJA TARGET

REALISASI % CAPAIAN

(2)

(3)

(4)

85%

98,9%

116.4%

Selain banyaknya potensi kasus gugatan hukum dalam tahapan pemilu dan non tahapan, KPU juga dihadapkan pada tidak hanya satu lembaga yang berwenang menyelesaikan kasus sengketa khususnya dalam tahapan pemilu yang diberikan kewenangan oleh undang-undang kepada lembaga-lembaga tersebut. Adapun lembaga yang berwenang menyelesaikan kasus sengketa Pemilu, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bertugas untuk menegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu. Pencapaian dari Indikator kinerja persentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum terkait dengan pemilu yang dimenangkan KPU yaitu sebesar 116.4% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 85% (Tabel 3.9). Dari total jumlah perkara sebanyak 931 kasus yang dihadapi selama tahun 2014, KPU dapat memenangkan kasus sebanyak 921 perkara dengan persentase sebesar 98.9%. Jumlah kasus yang dimenangkan di PTUN sebanyak 14 perkara dari total 16 perkara, dengan persentase sebesar 88%. Sedangkan di Pengadilan Negeri KPU dapat memenangkan 4 perkara dari total 11 perkara, dengan persentase sebesar 36%. Untuk perkara perselisihan hasil Pemilu Legislatif di Mahkamah Konstitusi, KPU dapat memenangkan semua perkara yang totalnya mencapai 903 perkara, dengan persentase 100%. Sedangkan untuk perkara perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi, KPU dapat memenangkan perkara tersebut, dengan persentase 100%.

28


Selama tahun 2014 sengketa pemilu yang telah diselesaikan sebanyak 931 perkara dengan 921 putusan menang. Data lebih lanjut dapat digambarkan melalui Tabel 3.10. Tabel 3.10. Jumlah Kasus Hukum Tahun 2014

NO. 1. 2. 3. 4.

TEMPAT PERKARA PTUN Pengadilan Negeri Mahkamah Konstitusi (Pileg) Mahkamah Konstitusi (Pilpres) Total

JUMLAH PERKARA 16 11 903 1 931

PUTUSAN MENANG 14 4 903 1 921

PRESENTASE KEMENANGAN KPU 87.5% 36.4% 100% 100% 98.9%

Adapun persentase kasus gugatan dan sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dalam Grafik 3.6. Grafik 3.6. Perbandingan Kasus Gugatan dan Sengketa Hukum Tahun 2012-2014

Tingginya potensi gugatan untuk kegiatan tahapan dan non tahapan tersebut serta lembaga peradilan yang harus dihadapi oleh KPU membuat banyaknya gugatan dan sengketa hukum yang muncul, sehingga dalam pelaksanaanya KPU menghadapi beberapa kendala antara lain :


29

1.

Anggaran yang minim untuk penggandaan alat bukti penyelesaian sengketa PHPU Legislatif dan PHPU Presiden dan Wakil Presiden bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta perjalanan dinas untuk hadir di persidangan Mahkamah Konstitusi yang membutuhkan waktu lebih dari 5 hari. 2. Penyampaian informasi yang kurang optimal dan sarana teknologi informasi yang kurang memadai dikarenakan data permohonan pemohon yang banyak jumlahnya dan harus disampaikan kepada KPU Provinsi dalam waktu yang bersamaan. Hal ini dapat mempengaruhi waktu bagi penyediaan alat bukti dan jawaban termohon (KPU) dalam PHPU Legislatif dan PHPU Presiden dan Wakil Presiden. 3. Tempat penyimpanan alat bukti yang kurang luas di home base, sehingga cukup menyulitkan pengaturan distribusi alat bukti ke Mahkamah Konstitusi dalam PHPU Legislatif dan PHPU Presiden dan Wakil Presiden. 4. Anggaran untuk jasa pengacara dalam penyelesaian sengketa non tahapan tidak ada, sehingga Biro Hukum harus menangani sendiri perkara tersebut dan menjadi kuasa hukum di pengadilan. Kendala yang dialami sebagaimana dimaksud diatas harus dapat diatasi dengan baik. Untuk itu KPU telah menyiapkan serta melaksanakan program serta langkah-langkah dalam rangka mengantisipasi gugatan dan sengketa hukum yang dihadapi, sehingga sasaran terwujudnya KPU sebagai penyelenggara pemilu yang profesional, berintegritas dan akuntabel dapat tercapai. Hasil pencapaian terhadap indikator kinerja diatas tentunya dihasilkan dari upaya-upaya yang telah dilakukan guna mewujudkan KPU Sebagai Penyelenggara Pemilu yang Profesional, Berintegritas dan Akuntabel. Adapun upaya yang dilakukan yakni: 1.

Memetakan potensi sengketa hukum yang mungkin timbul dalam Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2. Membuat standar operasional prosedur dalam penyelesaian sengketa PHPU Legislatif dan PHPU Presiden dan Wakil Preisden di Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara agar dapat menyelesaikan sengketa dengan efektif dan efisien. 3. Berkoordinasi dengan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan biro terkait dalam rangka penyiapan alat bukti sebagai bahan pembelaan di pengadilan. 4. Bimbingan teknis dalam penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilu yang terstruktur dan terarah kepada KPU Provinsi agar mendapat persepsi yang sama dalam penanganan sengketa hukum. 5. Melakukan klarifikasi penyelesaian masalah sengketa di KPU Provinsi dalam hal sengketa hukum non tahapan. 6. Pengadaan jasa pengacara untuk menjadi kuasa hukum KPU di Mahkamah Konstitusi agar manajemen pengelolaan sengketa dan beracara dapat terlaksana dengan baik. 7. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memastikan putusan tersebut sudah dilaksanakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 8. Menetapkan home base untuk mengkoordinir penyelesaian sengketa yang melibatkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

30


9. Membentuk kelompok kerja (pokja) Asistensi penyelesaian sengketa PHPU Legislatif dan PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang anggotanya terdiri atas biro hukum, biro terkait lainnya, kantor pos, serta tenaga mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri. Adapun tujuan dari pokja tersebut adalah untuk memfasilitasi penyelesaian penanganan sengketa sehingga koordinasi antara pengacara dengan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat terjalin dengan baik dan dapat menyiapkan bahan pembelaan dengan tepat waktu. Kendala yang dihadapi pada akhirnya dapat teratasi dengan baik melalui konsistensi pelaksanaan kegiatan dan upaya yang tepat untuk menghadapi gugatan dan sengketa hukum dimaksud. Rekomendasi ke depan untuk mengurangi jumlah gugatan hukum dan sengketa Pemilu adalah melalui peningkatan kualitas peraturan KPU yang dapat dilakukan melalui ketepatan waktu penetapan peraturan dan memingkatnya uji publik serta sosialisasi terhadap setisp draf peraturan KPU. Tabel 3.11. Pengukuran Kinerja terhadap Persentase PNS Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Melanggar Disiplin Pegawai Negeri INDIKATOR KINERJA

KINERJA TARGET

REALISASI % CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

Persentase PNS Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Melanggar Disiplin Pegawai Negeri

10 %

0.38 %

196 %

Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU melalui kegiatan Penegakan Kode Etik dan Disiplin PNS (Pemeriksaan dan Penyidikan PNS) telah berjalan dengan baik, meskipun masih perlu terus dikembangkan secara bertahap. Kinerja sumber daya manusia aparatur di lingkungan KPU semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari dari rendahnya capaian persentase pelanggaran disiplin pegawai negeri yang dikenai sanksi dari target 10 % tercapai 0.38% (Tabel 3.11). Berdasarkan data yang masuk ke Biro Sumber Daya Manusia, semua pegawai negeri yang melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin PNS di Tahun 2014, telah dikenai hukuman disiplin. Jumlah PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pada Tahun 2014 sebanyak 10.137 orang, yang terdiri dari Pegawai Organik KPU sebanyak 5.237 orang dan Pegawai yang Dipekerjakan (Pegawai DPK) sebanyak 4.900 orang. Total PNS KPU yang melakukan pelanggaran disiplin PNS di Tahun 2014 sebanyak 39 orang, equivalen dengan 0.38 % dari jumlah total PNS KPU. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Sedangkan hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelangggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin. Tingkat dan hukuman disiplin menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 terdiri dari : Bab 3 Akuntabilitas Kinerja

31

1.

2.

3.

Hukuman disiplin ringan, terdiri dari : a) Teguran lisan; b) Teguran tertulis; c) Pernyataan tidak puas secara tertulis; Hukuman disiplin sedang, terdiri dari : a) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; b) penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; c) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; Hukuman disiplin berat, terdiri dari : a) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; b) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; c) pembebasan dari jabatan; d) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; e) pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Grafik 3.7. Perbandingan Penegakan Hukuman Disiplin PNS di Lingkungan KPU Antara Tahun 2010 s.d 2014

Terjadi peningkatan jumlah pegawai negeri yang dikenai hukuman disiplin dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hukuman disiplin berat terbanyak terjadi pada Tahun 2014. Jika dilihat dalam Grafik 3.7 jumlah hukuman ringan lebih banyak dibandingkan dengan hukuman disiplin berat. Hal ini terjadi seiring meningkatnya pemahaman para pejabat terhadap prosedur penindakan hukuman disiplin yang diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010. Dari 39 orang pegawai negeri yang melanggar kode etik dan disiplin PNS di Tahun 2014, terdapat 32 orang yang mendapat hukuman disiplin ringan. Sebanyak 2 orang mendapat hukuman disiplin sedang dan 5 orang mendapat hukuman disiplin berat.

32


Grafik 3.8 menunjukkan bahwa, jumlah pelanggaran disiplin PNS di Tahun 2014 melonjak jika dibandingkan dengan jumlah pelanggaran disiplin PNS di Tahun 2013, dari 10 orang pegawai yang melanggar kode etik dan disiplin PNS, terdapat 10 orang yang mendapat hukuman disiplin ringan dan tidak ada yang mendapat hukuman disiplin sedang maupun hukuman disiplin berat. Pelanggaran disiplin PNS di Tahun 2013 meningkat jika dibandingkan dengan pelanggaran disiplin PNS Tahun 2012. Dari 4 orang pegawai negeri yang melanggar kode etik dan disiplin PNS di Tahun 2012, terdapat 1 orang yang mendapat hukuman disiplin ringan dan 3 orang mendapat hukuman disiplin berat. Pada Tahun 2011, tidak ada pegawai negeri yang mendapat hukuman disiplin, sedangkan di Tahun 2010, ada 1 orang pegawai negeri yang dikenai hukuman disiplin. Grafik 3.8. Perbandingan Penegakan Hukuman Disiplin Ringan di Lingkungan KPU Antara Tahun 2010 s.d 2014

Pada Tahun 2014, terjadi peningkatan jumlah pegawai negeri yang dikenai hukuman disiplin ringan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terutama Tahun 2013. Hukuman disiplin ringan pada umumnya dijatuhkan karena pegawai negeri tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lebih dari 5 hari kerja. Selain itu, hukuman disiplin ringan dijatuhkan karena pegawai negeri terbukti melakukan pelanggaran terkait laporan keuangan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pelanggaran disiplin ringan karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, pada umumnya dikarenakan jarak yang cukup jauh antara kantor dengan tempat tinggal atau keluarga. Ada juga beberapa pegawai negeri yang berbeda Kabupaten/Kota atau Provinsi antara kantor dengan keluarganya. Dari hasil pemeriksaan dan penyidikan PNS, telah dilakukan pemindahan (mutasi) pegawai negeri ke satker yang lebih dekat dengan tempat tinggal atau keluarganya. Beberapa pegawai negeri yang lain juga telah dipanggil dan mendapat pembinaan dari para atasannya.


33

Grafik 3.9. Perbandingan Penegakan Hukuman Disiplin Sedang di Lingkungan KPU Antara Tahun 2010 s.d 2014

Grafik 3.9 menunjukkam, terjadi peningkatan hukuman disiplin sedang di Tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang tidak pernah ada penegakan hukuman disiplin sedang. Di Tahun 2014, ada 1 orang yang mendapat hukuman disiplin sedang dari Sekretariat Jenderal KPU dan 1 orang dari Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Hukuman disiplin yang diberikan berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Grafik 3.10 Perbandingan Penegakan Hukuman Disiplin Berat di Lingkungan KPU Antara Tahun 2010 s.d 2014

Grafik 3.10 memperlijatkan, bahwa terjadi peningkatan jumlah hukuman disiplin berat antara Tahun 2014 dengan tahun-tahun sebelumnya, terutama Tahun 2012. Pada Tahun 2011 dan Tahun 2013, tidak ada pegawai negeri yang mendapat hukuman disiplin berat. Pada Tahun 2010, terdapat 1 orang pegawai negeri di Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri karena tidak masuk kerja karena alasan yang sah selama lebih dari 46 hari kerja.

34


Pada Tahun 2012, ada 3 orang yang mendapat hukuman disiplin berat. Ada 1 orang pegawai negeri Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang diberikan hukuman penundaan pengangkatan selama 1 tahun sebagai PNS. Ada juga 1 orang pegawai negeri Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai calon pegawai negeri sipil. Selain itu, ada 1 orang pegawai negeri Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang diminta kembali ke satuan kerjanya karena tidak masuk karena alasan yang sah selama lebih dari 46 hari kerja, setelah mengajukan pindah tanpa keputusan pindah dari Sekretaris Jenderal KPU. Di Tahun 2014, ada 5 orang yang mendapat hukuman disiplin berat. Hukuman disiplin berat yang diberikan berupa pembebasan dari jabatan sebanyak 1 orang, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS sebanyak 2 orang dan melengkapi kekurangan data/ dokumen untuk memproses 2 orang yang diusulkan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. Ada 1 orang yang mendapat pembebasan dari jabatan struktural karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 sampai dengan 45 hari kerja. Ada 2 orang yang diberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS dikarenakan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama lebih dari 46 hari kerja. Grafik 3.11 Perbandingan Penegakan Hukuman Disiplin di Lingkungan KPU Antar Target pada Renstra KPU Tahun 2010- 2014 dengan Realisasi Tahun 2010-2014

Realisasi persentase pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 sebesar 100% seperti yang terlihat pada Grafik 3.11. Hal ini dapat tercapai karena Biro Sumber Daya Manusia melalui kegiatan Penegakan Kode Etik dan Disiplin PNS (Pemeriksaan dan Penyidikan PNS) terus melaksanakan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU. Di samping itu, meningkatnya pemahaman para pejabat terhadap prosedur penindakan hukuman disiplin yang diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil juga turut memberikan andil dalam pencapaian target .


35

Anggaran kegiatan Penegakan Kode Etik dan Disiplin PNS (Pemeriksaan & Penyidikan PNS) hanya terealisasi sebesar 50.94%. Hal ini terjadi seiring meningkatnya pemahaman para pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terhadap prosedur penindakan hukuman disiplin yang diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010. Masing-masing satker pada umumnya sudah dapat melaksanakan pembinaan dan penegakan disiplin PNS sendiri tanpa dari bimbingan/ arahan dari Pusat atau Provinsi. Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran adalah: 1. 2.

3.

seringnya pejabat atau staf/pelaksana di Sekretariat KPU Provinsi maupun Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang ditarik kembali ke instansi induknya; kurangnya sosialisasi dan koordinasi mengenai informasi dan peraturan dengan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terkait dengan masalah kepegawaian; kurangnya pemahaman para pejabat terhadap prosedur penindakan hukuman disiplin sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010.

Faktor keberhasilan dalam membentuk rendahnya presentase PNS Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melanggar disiplin pegawai negeri adalah sebagai berikut: 1.

melakukan pemindahan (mutasi) bagi pegawai negeri, jika memungkinkan ke satuan kerja yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya; 2. meningkatkan sosialisasi dan koordinasi melalui rapat kerja atau rapat koordinasi mengenai informasi dan peraturan terkait masalah-masalah kepegawaian dengan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; 3. menyelenggarakan bimbingan teknis dengan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pemahaman para pejabat terhadap prosedur penindakan hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; 4. melakukan alih status bagi pegawai negeri yang memenuhi syarat. Sasaran 4

Meningkatnya Kinerja Manajemen Internal dalam Mendukung Keberhasilan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPU

Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh capaian indikator kinerja sebagaimana Tabel 3.12. Tabel 3.12. Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Meningkatnya Kinerja Manajemen Internal dalam Mendukung Keberhasilan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPU INDIKATOR KINERJA (1)

36

KINERJA TARGET

REALISASI % CAPAIAN

(2)

(3)

(4)

Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU

WTP

WDP

WDP

Jumlah Peraturan KPU yang Diterbitkan

20

33

165%


Selanjutnya mengenai indikator kinerja Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Tahun 2014 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.13. Tabel 3.13. Pengukuran Kinerja terhadap Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU INDIKATOR KINERJA (1) Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU

KINERJA TARGET

REALISASI % CAPAIAN

(2)

(3)

(4)

WTP

WDP

WDP

Dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2010-2014 menargetkan KPU tahun 2014 mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni: 1. 2. 3. 4.

Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan Efektivitas sistem pengendalian intern. Dalam menyajikan Laporan Keuangan, KPU berusaha untuk dapat memenuhi keempat kriteria tersebut agar dapat memenuhi kewajaran informasi dalam penyajiannya, namun sampai dengan akhir Renstra tersebut, KPU belum mencapai apa yang telah ditargetkan. Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU sejak Tahun 2008 s.d. Tahun 2013 adalah sebagaimana yang terlihat pada Tabel 3.14 Tabel 3.14. Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU

No. 1 2 3 4 5 6

Laporan Keuangan Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013

Opini BPK Disclaimer Disclaimer WDP WDP WDP WDP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2014 terhadap Laporan Keuangan KPU Tahun 2013, ada 3 (tiga) Temuan Pemeriksaan yang material sehingga untuk Laporan Tahunan KPU Tahun 2013 mendapatkan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP). Pengecualian dalam LHP BPK tersebut adalah: 1. 2. 3.

Kas di Bendahara Pengeluaran; Persediaan; dan Konstruksi dalam Pengerjaan


37

Pengecualian untuk kas di Bendahara Pengeluaran terjadi pada KPU Kota Jambi, dimana uang sejumlah Rp. 500.000.000,- belum dipertanggungjawabkan Bendahara Pengeluaran KPU Kota Jambi, atas masalah pada KPU Kota Jambi, Inspektorat telah melakukan pemeriksaan, kemudian saat ini mantan Bendahara KPU Kota Jambi sedang dalam proses penyidikan oleh aparat Kepolisian, sedangkan pada KPU Kabupaten Seram Bagian Timur uang sebesar Rp. 1.273.000.000,- yang disimpan di brankas KPU hilang dicuri namun permasalahan tersebut seluruhnya telah dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum dan sebagian telah diputus berkekuatan hukum tetap. Khusus masalah kekurangan kas, BPK RI tidak menimbang asas materialitas atau zero tolerence. Kekurangan kas sebesar Rp1.773.000.000 atau setara 0,04 % dari realisasi anggaran 2013 sebesar Rp 5.904.151.828.160, karena batas tingkat materialitas adalah sebesar 2 % dari seluruh belanja. Pengecualian untuk persediaan karena berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Nomor 72/SJ/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 bahwa untuk pencatatan kotak/bilik suara dan sampul pada KPU tingkat Provinsi dan pengadaan kelengkapan TPS/KPPS pada KPU Tingkat Kabupaten/kota cukup untuk diungkap pada Catatan Atas Laporan BMN (CaLBMN) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), oleh karena tidak dicatatnya pengadaan tersebut dalam aplikasi persediaan, mengakibatkan tidak tersaji dalam neraca dan Laporan Persediaan seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.15. Tabel 3.15. Nilai Persediaan yang Tidak Dicatat dalam Laporan Keuangan KPU Tahun 2013

No. 1. 2.

URAIAN KPU Provinsi yang tidak mencatat persediaan kotak/bilik suara dan sampul KPU Kab/Kota yang tidak mencatat alat kelengkapan TPS TOTAL

JUMLAH

NILAI

22

73.506.419.973

266

88.814.561.618 162.320.981.591

Sedangkan untuk pengecualian berupa bangunan dan Konstruksi dalam Pengerjaan dalam pemeriksaan BPK, penyelesaian pekerjaan pembangunan gedung belum seluruhnya dapat diketahui yang dikarenakan oleh beberapa kesalahan, antara lain: 1.

38

Kesalahan pencatatan akun Gedung dan Bangunan serta KDP. Terdapat 15 Satuan Kerja (Tabel 3.16) yang mencatat sebagai akun dan bangunan namun sampai dengan akhir periode tahun anggaran penyelesaiannya belum mencapai 100%, begitu juga dengan KPU Kota dan KPU Kabupaten Simelue yang mencatat nilai KDP tidak berdasarkan tingkat penyelesaian pada akhir periode akuntansi.


gedung realisasi Ternate realisasi

Tabel 3.16. Lima Belas Satker yang Melakukan Kesalahan Pencatatan Akun Gedung dan Bangunan serta KDP

No.

Penambahan Realisasi Nilai Gedung dan Belanja Modal Bangunan yang Gedung dan Dicatat dalam Bangunan pada Neraca KPU 31 LRA Desember 2013

Satker

% Penyelesaian Berdasarkan Laporan Pemantauan Inspektorat

1

KPU Kabupaten Raja Ampat

3.865.420.000

3.865.420.000

80,57

2

KPU kabupaten Mamuju Utara

1.918.111.300

1.918.111.300

90,00

3

KPU Provinsi Sulawesi Barat

2.917.839.000

2.917.839.000

80,01

4

KPU Kota Sabang

2.110.254.000

2.110.254.000

95,18

5

KPU Kabupaten Pringsewu

2.011.162.600

2.011.162.600

92,54

6

KPU Kabupaten Gorontalo Utara

2.554.984.000

2.554.984.000

90,00

7

KPU Kabupaten Biak Numfor

2.998.649.000

2.998.649.000

80,00

8

KPU kabupaten Luwu Utara

900.651.000

900.651.000

70,30

9

KPU Kabupaten Banggai

2.646.121.569

2.845.570.000

71,57

10

KPU Kabupaten Katingan

2.558.107.200

2.558.107.200

82,00

11

KPU Provinsi NTT

3.452.299.000

3.274.049.000

95,18

12

KPU Kabupaten Morowali

2.479.235.000

2.479.235.000

95,00

13

KPU Kabupaten Lebong

1.554.666.000

2.004.666.000

86,69

14

KPU Kabupaten Tanah Karo

2.486.561.148

2.486.561.148

60,27

15

KPU Kabupaten Nganjuk

2.648.122.000

2.648.122.000

70,50

2.

Perbedaan antara realisasi belanja modal dengan penambahan nilai aset Gedung dan Bangunan. Tabel 3.17 memperlihatkan, bahwa terdapat tiga Satuan Kerja yang menyajikan penambahan nilai gedung dan bangunan berbeda dengan realisasi belanja modal, yaitu KPU Kabupaten Banggai, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU Kabupaten Lebong. Tabel 3.17. Satker yang Memiliki Perbedaan Realisasi Belanja Modal dengan Penambahan Nilai Aset Gedung dan Bangunan

No.

Satker

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada LRA

Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan yang Dicatat Dalam Neraca KPU 31 Desember 2013

Selisih

1

KPU Kabupaten Banggai

2.845.570.000

2.646.121.569

199.448.431

2

KPU Provinsi NTT

3.274.049.000

3.452.299.000

(178.250.000)

3

KPU Kabupaten Lebong

2.004.666.000

1.554.666.000

450.000.000

8.124.285.000

7.653.086.569

471.198.431

Total


39

3.

Tidak seluruhnya Satuan Kerja yang melakukan pembangunan gedung dimonitoring oleh KPU.

Dari 65 Satker yang mendapatkan alokasi anggaran pembangunan gedung maupun pengembangan, 49 Satker melaksanakan kegiatan tersebut dan sebanyak 16 Satker tidak dapat melakukannya karena keterbatasan waktu. Hal ini dikarenakan tanda blokir anggaran ini dapat dibuka melalui Revisi Anggaran V Bulan September 2013. Dari 49 satker yang melakukan pembangunan dan pengembangan, sebanyak 27 satker dilakukan monitoring pembangunannya, sedangkan sebanyak 22 satker tidak dilakukan karena keterbatasan sumberdaya dan waktu serta permasalahan geografis. Beberapa hal yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dimasa-masa yang akan datang, yaitu: 1. 2.

3.

Meningkatkan keterampilan Operator Simak BMN dalam melakukan penyusunan Laporan Barang Milik Negara dengan pelatihan yang berkesinambungan; Membentuk unit kerja pada KPU Pusat yang berkewajiban melakukan pemantauan penyelesaian pembangunan gedung kantor KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota. Menyusun LK KPU Tahun 2013 yang berkualitas dilakukan secara terus menerus dan berjenjang melalui upaya sebagai berikut: a.

b.

c.

Melakukan bimbingan teknis kepada para Bendaharawan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota secara berjenjang dan secara bertahap mengikutsertakan para Bendaharawan mengikuti sertifikasi Diklat Bendahara Pengeluaran; Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan khususnya barang persediaan logistik pemilu (kotak suara, bilik suara, kelengkapan TPS); Melaksanakan Tindak Lanjut temuan BPK RI atas LK KPU Tahun 2013 yaitu: 1) 2)

Penyelesaian Pembangunan Gedung Kantor dan KDP; Menarik kembali aset yang dikuasai oleh mantan pejabat / mantan pegawai; 3) Melaksanakan TGR atas aset yang hilang; 4) Mengajukan usulan penghapusan atas aset yang rusak berat. 5) Menetapkan denda atas keterlambatan pembangunan gedung kantor. d. Melakukan Bimbingan teknis dan Asistensi/Pendampingan Penyusunan LK pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota baik secara langsung maupun dengan bekerjasama dengan BPKP dalam pendampingan LK KPU. Terhadap Opini BPK RI Tahun 2013 dengan predikat Wajar dengan Pengecualian (WDP), selain juga melakukan upaya-upaya tersebut diatas, KPU berupaya memperbaiki manajemen pengelolaan keuangan dengan melakukan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Agar pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KPU berjalan dengan lancar sesuai dengan struktur organisasi pada KPU, maka KPU mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal

40


KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota serta Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KPU. Implementasi SPIP pada lingkungan KPU dimulai dengan tahap sosialisasi. Sosialisasi SPIP dibagi menjadi di 5 (lima) Regional, antara lain Jakarta, Riau, Samarinda, Bali, Makassar. Peserta sosialisasi SPIP untuk setiap regional yaitu komisioner KPU Provinsi, Sekretaris KPU/KIP Provinsi serta Pejabat Pembuat Komitmen KPU Provinsi. Tujuan diselenggarakannya sosialisasi SPIP adalah memberikan persamaan pemahaman dan persepsi tentang penyelengaraan SPIP yang efektif dan efisien di lingkungan KPU/KIP Provinsi. Hasil diselenggarakan SPIP yaitu terbentuknya Satgas SPIP pada setiap KPU/KIP Provinsi, selain itu diharapkan Satgas SPIP pada masing-masing KPU/KIP Provinsi dapat mendorong implementasi SPIP pada KPU/KIP Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya. Selain sosialisasi SPIP KPU juga melakukan Diklat SPIP yang diselenggarakan bekerja sama dengan Pusdiklat BPKP dengan peserta diklat adalah para Pejabat Pembuat Komitmen pada KPU/KIP Provinsi,Pejabat KPU Pusat dan Fungsional Auditor KPU. Selanjutnya untuk indikator kinerja kedua terhadap sasaran kinerja ke empat yaitu Jumlah Peraturan KPU yang diterbitkan. Indikator kinerja capaian ini dimaksudkan agar tercipta Peraturan KPU yang baik dan berkualitas sehingga dapat mendukung keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Umum. Sehubungan dengan dilaksanakannya penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Tahun 2014, banyak Peraturan KPU yang harus diterbitkan demi menyukseskan penyelenggaraan Pemilu tersebut. Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Pemilu, KPU harus mengeluarkan sejumlah Peraturan demi terlaksananya Pemilu yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Untuk itu KPU menargetkan sejumlah 20 peraturan yang harus diterbitkan sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang. Peraturan-peraturan ini menjadi pedoman teknis kepada setiap Penyelenggara Pemilu dan Peserta Pemilu serta para Pemilih dalam melaksanakan atau mengikuti Pemilu. Peraturan yang harus diterbitkan selain peraturan dalam pelaksanaan Tahapan Pemilu sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang, KPU juga mengeluarkan Peraturan KPU non-Tahapan Pemilu seperti Peraturan di bidang SDM (penghargaan kepada Penyelenggara Pemilu) dan mengenai Kearsipan. Untuk itu KPU telah merencanakan serta melaksanakan program serta langkahlangkah dalam rangka menyusun dan menerbitkan Peraturan KPU sehingga sasaran Meningkatnya Kinerja Manajemen Internal dalam Mendukung Keberhasilan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPU dapat tercapai seperti yang terlihat pada Tabel 3.18. Tabel 3.18. Pengukuran Kinerja terhadap Jumlah Peraturan KPU yang diterbitkan INDIKATOR KINERJA (1) Jumlah Peraturan KPU yang Diterbitkan

KINERJA TARGET

REALISASI % CAPAIAN

(2)

(3)

(4)

20

33

165 %


41

Indikator kinerja jumlah Peraturan KPU yang diterbitkan memiliki tingkat pencapaian 165% atau 33 naskah dari target 20 naskah peraturan KPU yang akan disusun pada tahun 2014. Peraturan KPU yang diterbitkan meliputi: 1.

Peraturan KPU terkait penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sebanyak 10 peraturan, dengan persentase sebesar 50% dari total target 20 naskah (dengan rincian PKPU terlampir); 2. Peraturan KPU terkait penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 16 peraturan, dengan persentase sebesar 80% dari total target 20 naskah (dengan rincian PKPU terlampir); 3. Peraturan non-tahapan Pemilu sebanyak 7 peraturan dengan persentase sebesar 35% dari total target 20 naskah (dengan rincian PKPU terlampir). Jumlah Peraturan KPU yang diterbitkan di Tahun 2014, mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dalam Grafik 3.12 sebagai berikut. Grafik 3.12. Perbandingan Jumlah Peraturan yang Diterbitkan Tahun 2012 s.d 2014

Pencapaian yang melebihi dari target jumlah Peraturan KPU yang diterbitkan disebabkan adanya penambahan penyusunan Peraturan KPU non-Tahapan Pemilu, serta beberapa perubahan Peraturan KPU terkait dengan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Banyaknya perubahan Peraturan KPU disebabkan karena Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden masih sama dengan Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, padahal situasi dan kondisi sehubungan dengan adanya perubahan Undang-Undang Pemilu Legislatif banyak mengalami perbedaan, seperti pemberian tanda pilihan. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan penyesuaian beberapa Peraturan KPU guna menyesuaikan kondisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diubah. Selain itu KPU juga mengeluarkan peraturan non Tahapan Pemilu untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum. Selain penyusunan Peraturan KPU, Biro Hukum juga memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan penyuluhan Peraturan KPU yang telah diterbitkan. Penyuluhan peraturan dilaksanakan dengan menyelenggarakan rapat koordinasi yang mengundang KPU Provinsi

42


dan KPU Kabupaten/Kota, sebagai penyelenggara Pemilu yang pertama kali wajib diberikan penyuluhan. Selain penyelenggara Pemilu, KPU juga melakukan penyuluhan Peraturan KPU kepada peserta Pemilu yaitu Partai Politik tingkat pusat, dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Penyuluhan ini dilakukan secara intensif terutama terkait Peraturan yang melibatkan para Peserta Pemilu dan para Pemilih. Meskipun capaian kinerja atas indikator Peraturan KPU yang telah diterbitkan lebih dari target yang ditetapkan, namun masih ada kendala yang sering dihadapi dalam penyusunan peraturan. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 1. 2.

3. 4.

5.

Keterbatasan waktu untuk melaksanakan kajian dan pembahasan lebih detail karena padatnya jadwal yang ditetapkan dalam Tahapan Pemilu; Ketentuan dalam Undang-Undang yang menjadi dasar hukum kadang bersifat multitafsir, sehingga mendapatkan kesulitan ketika menerapkannya ke dalam Peraturan KPU; Perubahan ketentuan dalam Undang-Undang yang menjadi dasar hukum Peraturan KPU sehingga banyak Peraturan KPU yang harus diubah; Banyaknya prosedur yang harus dilalui dengan melibatkan banyak pihak sesuai peraturan perundang-undangan dalam menyusun Peraturan KPU dimana harus melibatkan publik, DPR, Pemerintah serta instansi lain yang terkait sehingga dari sisi waktu kurang efisien; Kurangnya tenaga Legal Drafter.

Banyaknya peraturan yang harus disusun dan ditambah dengan singkatnya waktu yang tersedia, membuat sumber daya manusia yang tersedia di Biro Hukum tidak mencukupi untuk mengerjakan pekerjaan penyusunan peraturan. Hal ini menyebabkan pegawai harus mengerjakan pekerjaan hingga tengah malam, sehingga dapat berdampak pada kualitas produk hukum yang dihasilkan. Selain itu kapabilitas sumber daya manusia di Biro Hukum perlu ditingkatkan sehingga dapat menghasilkan produk hukum yang berkualitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam upaya pencapaian target dengan indikator Peraturan KPU, dilakukan berbagai kegiatan untuk mengatasi kendala dan mendukung keberhasilan penyusunan Peraturan KPU, diantaranya yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kegiatan rapat pembahasan penyusunan daftar inventarisasi masalah; Kegiatan pengumpulan bahan untuk kajian naskah rancangan peraturan; Pembahasan rancangan Peraturan dalam rapat pleno Anggota KPU; Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka membahas peraturan yang akan diterbitkan; Penyusunan peraturan KPU yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Menayangkan semua Peraturan KPU yang telah diterbitkan pada laman KPU guna membuka akses yang luas bagi publik dan Peserta Pemilu untuk mendapatkan Peraturan KPU;


43

7. Penyuluhan Peraturan KPU yang telah diterbitkan secara intensif; 8. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Setjen KPU dalam pengkajian evaluasi Peraturan KPU; 9. Penataan Peraturan KPU melalui metode Regulatory Impact Assessment (RIA). Sasaran 5

Meningkatnya Kepatuhan Peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu

Sasaran ini dimaksudkan agar kepatuhan Peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu khususnya kepatuhan terhadap Pelaporan Dana Kampanye meningkat. Sehubungan dengan dilaksanakannya penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2014, KPU sebagai penyelenggara Pemilu memiliki tugas untuk menyelenggarakan Pemilu secara jujur dan adil. Dana Kampanye merupakan faktor penting bagi para Peserta Pemilu, karena hal tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh bagi kemenangan Peserta Pemilu, sehingga pengaturan tentang kewajiban bagi para Peserta Pemilu untuk melaporkan Dana Kampanye sangat diperlukan. Kewajiban Laporan Dana Kampanye merupakan salah satu faktor penting untuk menciptakan penyelenggaraan Pemilu yang terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta Pemilu dalam mendapatkan dan mengelola Dana Kampanye. Berdasarkan hal tersebut KPU harus melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan para Peserta Pemilu dalam menyerahkan Laporan Dana Kampanye. Untuk itu KPU telah merencanakan serta melaksanakan program serta langkahlangkah terkait Pelaporan Dana Kampanye sehingga sasaran Meningkatnya Kepatuhan Peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu dapat tercapai. Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh capaian indikator kinerja sebagagaiman tersaji dalam Tabel 3.19. Tabel 3.19. Capaian Kinerja terhadap Meningkatnya Kepatuhan Peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu INDIKATOR KINERJA

KINERJA TARGET

REALISASI % CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

Persentase Peserta Pemilu yang Tidak Menyampaikan Laporan Dana Awal Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan Batas Waktu yang ditetapkan

5%

0

100 %

Persentase Peserta Pemilu yang Tidak Menyampaikan Laporan Dana Kampanye sampai dengan Batas Waktu yang ditetapkan

5%

0

100 %

Selanjutnya indikator pertama terhadap sasaran ke lima yaitu meningkatnya kepatuhan peserta pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu dapat diimplementasikan melalui indikator pertamanya yakni Persentase Peserta Pemilu yang tidak menyampaikan Laporan Dana Awal Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan Batas Waktu yang ditetapkan.

44


Pembahasan terhadap indikator Persentase Peserta Pemilu yang tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye serta Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sampai dengan Batas Waktu yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 1.

Indikator kinerja persentase Peserta Pemilu yang tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tingkat pencapaian 100 %, dari 12 DPP Partai Politik dan 2 Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Peserta Pemilu, tidak ada yang tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye; 2. Indikator kinerja persentase Peserta Pemilu yang tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, pencapaian 100 %, dari 12 DPP Partai Politik dan 2 Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai Peserta Pemilu, tidak ada yang tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye. Dalam upaya pencapaian target dengan indikator persentase Peserta Pemilu yang tidak menyerahkan Laporan Dana Kampanye sampai dengan waktu yang ditetapkan, dilakukan dengan kegiatan antara lain: 1. 2.

Penyusunan pedoman teknis Pelaporan Dana Kampanye; Koordinasi dengan Ikatan Akuntan Indonesia dalam rangka penyusunan pedoman teknis Pelaporan Dana Kampanye; 3. Koordinasi dengan Institut Akuntan Publik Indonesia dalam rangka penyusunan pedoman audit Pelaporan Dana Kampanye; 4. Pembuatan Standar Prosedur Operasional (SOP) penyerahan Laporan Dana Kampanye; 5. Pembentukan Tim Helpdesk Dana Kampanye yang bertugas untuk memberikan informasi dan bimbingan teknis terkait Laporan Dana Kampanye kepada Peserta Pemilu yaitu DPP Partai Politik dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, serta KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; 6. Sosialisasi pedoman teknis Pelaporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; 7. Sosialisasi pedoman teknis Pelaporan Dana Kampanye kepada DPP Partai Poltik dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden; 8. Pengadaan jasa Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Dana Kampanye; 9. Membuka akses yang luas terhadap Laporan Dana Kampanye dengan mengumumkan seluruh Laporan Dana Kampanye yang diserahkan oleh Peserta Pemilu dan hasil audit dana kampanye dari Akuntan Publik, pada laman (website) KPU. Peserta Pemilu yaitu DPP Partai Politik dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, seluruhnya telah menyerahkan Laporan Dana Kampanye sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Adapun daftar Peserta Pemilu yang telah menyerahkan Laporan Dana Kampanye dapat dilihat pada Tabel 3.20.


45

Tabel 3.20. Daftar Peserta Pemilu dari DPP Partai Politik yang Menyerahkan Laporan Dana Kampanye

Peserta Pemilu dari DPP No. Partai Politik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NASDEM PKB PKS PDIP GOLKAR GERINDRA DEMOKRAT PAN PPP HANURA PBB PKPI

Laporan Awal dan Rekening Khusus Dana Kampanye menyerahkan menyerahkan menyerahkan menyerahkan menyerahkan menyerahkan menyerahkan menyerahkan menyerahkan menyerahkan menyerahkan menyerahkan

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye menyerahkan menyerahkan menyerahkan menyerahkan menyerahkan menyerahkan menyerahkan menyerahkan menyerahkan menyerahkan menyerahkan menyerahkan

Terdapat dua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang menyerahkan Laporan Dana Kampanye dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat dilihat dalam Tabel 3.21. Tabel 3.21. Daftar Peserta Pemilu dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang Menyerahkan Laporan Dana Kampanye

Peserta Pemilu dari Laporan Awal dan No. Pasangan Calon Presiden Rekening Khusus dan Wakil Presiden Dana Kampanye 1 PRABOWO-HATTA menyerahkan 2 JOKOWI-JUSUF KALLA menyerahkan

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye menyerahkan menyerahkan

Data yang diambil dalam Indikator kinerja persentase Peserta Pemilu yang tidak menyampaikan Laporan Dana Kampanye sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, merupakan data dari DPP Partai Politik serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang menyerahkan dana kampanye di KPU sampai dengan batas waktu yang ditetapkan. Sementara untuk Calon Anggota DPD, tidak dimasukkan ke dalam data tersebut, karena proses penyerahan Laporan Dana Kampanye dilakukan di KPU Provinsi, sehingga kegiatan mulai dari sosialisasi sampai dengan pembentukan helpdesk dana kampanye dilakukan di KPU Provinsi. Laporan Dana Kampanye yang telah diserahkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, KPU menyerahkan Laporan Dana Kampanye tersebut kepada Akuntan Publik yang telah ditunjuk melalui mekanisme pelelangan, untuk melakukan audit

46


dana kampanye. Selain itu, guna membuka akses yang luas kepada masyarakat terhadap Laporan Dana Kampanye dan hasil auditnya, KPU mengumumkan semua jenis Laporan Dana Kampanye pada laman KPU, diantaranya: 1. 2. 3. 4.

Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye (sebagaimana terlampir); Laporan sumbangan Dana Kampanye (sebagaimana terlampir); Laporan Awal Dana Kampanye (sebagaimana terlampir); Laporan Penerimaan dan Pengeluaran (Laporan Akhir) Dana Kampanye (sebagaimana terlampir). Audit Dana Kampanye dilakukan dengan menilai pelaporan Dana Kampanye para Peserta Pemilu apakah sudah mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penilaian tersebut Akuntan Publik memberikan catatan atas hasil audit. Mekanisme audit dilakukan dengan audit kepatuhan dan audit penerapan prosedur yang disepakati (Agreed Upon Procedure), dengan melakukan mengambil sampling 25% dari total transaksi pada rekening khusus, serta laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye. Hasil audit Dana Kampanye kemudian diserahkan kepada Peserta Pemilu dan Bawaslu. Hasil audit Dana Kampanye juga dapat dilihat oleh publik melalui laman (website) KPU. Kurangnya pemahaman Peserta Pemilu terkait mekanisme pelaporan dana kampanye dapat berdampak pada kualitas laporan dana kampanye. Untuk itu KPU tidak hanya menekankan pada kepatuhan penyampaian Laporan Dana Kampanye, tetapi juga menganggap kualitas pelaporan dana kampanye perlu diperhatikan sehingga sesuai dengan Peraturan KPU yang telah diterbitkan. KPU melakukan lebih banyak bimbingan teknis dan penyuluhan kepada Peserta Pemilu khususnya Partai Politik dan Calon Legislatif.

Sasaran 6

Meningkatnya Efektifitas Pengadaan Pemungutan dan Penghitungan Suara

dan

Distribusi

Perlengkapan

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, indikator kinerja yang dipergunakan adalah sebagimana ditampilkan pada Tabel 3.22. Tabel 3.22. Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Meningkatnya Efektifitas Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara INDIKATOR KINERJA (1) Persentase KPPS yang telah Menerima Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara paling lambat 1 hari sebelum Hari Pemungutan Suara Tepat Jumlah dan Kualitas

KINERJA TARGET

REALISASI % CAPAIAN

(2)

(3)

(4)

100 %

99,91 %

99,91 %

Berdasarkan data pada tabel capaian kinerja tersebut terlihat bahwa realisasi kinerja untuk sasaran strategis “Meningkatnya Efektifitas Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara” dengan indikator kinerja “Persentase KPPS yang


47

telah Menerima Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara paling lambat 1 hari sebelum Hari Pemungutan Suara Tepat Jumlah dan Kualitas” sebesar 99,91 % sehingga capaian kinerja mencapai 99,91 %. Pemilu 2014 dilaksanakan untuk melayani 187.852.992 pemilih (termasuk pemilih di Luar Negeri = 2.025.005) pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sesuai Keputusan KPU nomor 354/Kpts/KPU/Tahun 2014 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.23. Jumlah Badan Penyelenggara untuk Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014. Sedangkan untuk melayani Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebanyak (Tabel 3.24) 190.137.500 pemilih (termasuk pemilih di Luar Negeri 2.038.711) sesuai Keputusan KPU Nomor 477/Kpts/KPU/Tahun 2014. Dengan jumlah pemilih tersebut, maka diperlukan logistik yang cukup banyak dan bervariatif dengan tingkat kualitas yang baik terutama untuk surat suara dan formulir. Kedua logistik tersebut menjadi penting karena berisi suara rakyat yang akan menentukan arah kesejahteraan Bangsa dan Negara. Dengan tingkat kerumitan pengadaan surat suara yang mencapai 2.453 daerah pemilihan (dikutip : Antaranews.com; Senin, 11 Maret 2013 17:26 WIB), yang akan disalurkan ke 546.301 TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 (termasuk TPSLN = 498) dan ke 479.183 TPS untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (termasuk TPSLN = 498).

48

NO

PROVINSI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

KPU PROVINSI DKI JAKARTA KPU PROVINSI JAWA BARAT KPU PROVINSI JAWA TENGAH KPU PROVINSI DI YOGYAKARTA KPU PROVINSI JAWA TIMUR KPU PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM KPU PROVINSI SUMATERA UTARA KPU PROVINSI SUMATERA BARAT KPU PROVINSI RIAU KPU PROVINSI JAMBI KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN KPU PROVINSI LAMPUNG KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KPU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KPU PROVINSI SULAWESI UTARA KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH KPU PROVINSI SULAWESI SELATAN KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA KPU PROVINSI MALUKU KPU PROVINSI BALI KPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT KPU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR KPU PROVINSI PAPUA KPU PROVINSI BENGKULU KPU PROVINSI MALUKU UTARA KPU PROVINSI B A N T E N KPU PROVINSI BANGKA BELITUNG KPU PROVINSI GORONTALO KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU KPU PROVINSI PAPUA BARAT KPU PROPINSI SULAWESI BARAT SUB TOTAL PPLN TOTAL


JUMLAH BADAN PENYELENGGARA SESUAI SK 354/2014 PPK PPS TPS TOTAL DPT 44 267 17.045 7.001.520 626 5.962 90.918 32.561.771 573 8.578 77.693 27.126.060 78 438 8.523 2.723.621 664 8.501 86.389 30.398.769 289 6.455 10.839 3.315.094 436 6.017 30.281 9.736.732 179 1.144 12.548 3.622.465 163 1.773 12.469 4.079.513 138 1.551 8.228 2.446.745 228 3.192 17.906 5.764.278 225 2.584 16.492 5.877.214 174 1.987 12.196 3.479.368 136 1.502 5.947 1.778.972 152 2.008 8.933 2.785.530 151 1.427 8.651 2.847.865 167 1.776 5.302 1.859.315 171 1.936 6.008 1.901.810 306 3.023 18.037 6.259.041 205 2.131 5.421 1.767.004 104 1.075 3.805 1.181.065 57 716 8.095 2.936.235 116 1.137 12.020 3.468.251 306 3.251 11.028 3.094.988 467 4.837 9.372 3.200.277 126 1.500 4.285 1.358.511 112 1.118 2.396 819.020 155 1.551 20.641 7.861.064 47 380 2.741 918.813 77 729 2.322 797.622 65 403 3.745 1.278.669 174 1.540 2.707 709.101 69 643 2.820 871.684 6.980 81.132 545.803 185.827.987 0 130 498 2.025.005 6.980 81.262 546.301 187.852.992

Tabel 3.23. Jumlah Badan Penyelenggara untuk Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014

Sumber : KPU, 2014

Tabel 3.24. Jumlah Badan Penyelenggara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

NO

PROVINSI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

KPU PROVINSI DKI JAKARTA KPU PROVINSI JAWA BARAT KPU PROVINSI JAWA TENGAH KPU PROVINSI DI YOGYAKARTA KPU PROVINSI JAWA TIMUR KPU PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM KPU PROVINSI SUMATERA UTARA KPU PROVINSI SUMATERA BARAT KPU PROVINSI RIAU KPU PROVINSI JAMBI KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN KPU PROVINSI LAMPUNG KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KPU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KPU PROVINSI SULAWESI UTARA KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH KPU PROVINSI SULAWESI SELATAN KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA KPU PROVINSI MALUKU KPU PROVINSI BALI KPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT KPU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR KPU PROVINSI PAPUA KPU PROVINSI BENGKULU KPU PROVINSI MALUKU UTARA KPU PROVINSI B A N T E N KPU PROVINSI BANGKA BELITUNG KPU PROVINSI GORONTALO KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU KPU PROVINSI PAPUA BARAT KPU PROPINSI SULAWESI BARAT SUB TOTAL PPLN TOTAL

JUMLAH BADAN PENYELENGGARA SESUAI SK 477/2014 PPK PPS TPS TOTAL DPT 44 267 12.408 7.096.168 626 5.962 75.151 33.031.947 573 8.567 67.674 27.297.447 78 438 8.354 2.752.392 664 8.501 75.979 30.639.897 289 6.455 9.508 3.330.718 436 6.017 27.378 9.902.948 179 1.144 11.001 3.611.551 163 1.773 12.166 4.208.306 138 1.551 7.523 2.480.927 228 3.200 16.361 5.865.025 225 2.584 15.010 5.976.211 174 1.987 11.703 3.506.277 136 1.502 5.856 1.820.012 152 2.008 8.728 2.821.261 151 1.427 8.549 2.925.330 167 1.777 4.166 1.887.975 171 1.936 5.857 1.935.646 306 3.023 16.757 6.323.711 205 2.131 4.849 1.798.732 104 1.075 3.251 1.215.547 57 716 5.939 2.942.282 116 1.137 8.552 3.522.679 306 3.251 9.605 3.184.557 467 4.837 9.119 3.222.101 126 1.500 4.220 1.379.067 112 1.118 2.123 840.053 155 1.551 17.693 7.985.599 47 380 2.741 924.896 77 729 1.932 794.450 65 403 3.129 1.323.627 174 1.535 2.544 663.873 69 643 2.767 887.577 6.980 81.125 478.593 188.098.789 0 130 498 2.038.711 6.980 81.255 479.091 190.137.500 Sumber : KPU, 2014

Melihat jumlah pemilih dan tersebar, maka KPU berupaya keras untuk mengadakan dan mendistribusikan logistik Pemilu 2014 sesuai dengan target waktu yang ketat dan kontrol yang matang. Jumlah logistik yang sangat besar dan harus sampai di TPS, PPS, dan PPK serta KPU Kabupaten/Kota tepat waktu maka menjadi perhatian yang sangat penting bagi capaian atau target KPU dalam menyukseskan Pemilu 2014. Pengiriman logistik


49

yang dilakukan oleh KPU membutuhkan waktu ± 15 (lima belas) hari rata-rata secara Nasional dari tingkat KPU sampai dengan KPU Kabupaten/Kota, selanjutnya diteruskan sampai dengan tingkat KPPS. Mekanisme pengiriman logistik Pemilu 2014 telah diatur dalam prosedur kerja baku atau SOP yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal KPU, sehingga satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melaksanakan mekanisme pengiriman tersebut dengan baik. SOP ini hanya berlaku untuk kondisi yang reguler atau normal, sedangkan di lapangan banyak ditemui kendala karena faktor sosial masyarakat dan dinamika kondisi alam atau cuaca. Berikut rencana jadwal pelaksanaan pengelolaan logistik untuk mencapai target tersedianya logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebelum pelaksanaan hari H Pemilu.

Fokus pengadaan dan pengiriman logistik Pemilu 2014 memang tertuju pada pergerakan surat suara dan formulir yang akan digunakan oleh Pemilih dan Petugas KPPS, PPS, dan PPK dalam melakukan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2014. KPU dalam mengirimkan logistik hingga tingkat TPS, dilakukan secara bersama – sama dengan pihak – pihak terkait seperti pihak ekspedisi, pihak TNI, dan pihak Polri serta dibantu oleh masyarakat dalam mengelola pengiriman logistik dimaksud.

50


Sumber : KPU, 2014

Logistik Pemilu 2014 yang dikirimkan ke TPS untuk pelaksanaan pada hari H akan menjadi masalah apabila terjadi kekurangan dan tidak sesuai dengan ketentuan jumlah, jenis, alokasi dan peruntukannya. Pada pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, logistik yang dikirimkan masih terdapat kekurangan yang diakibatkan karena rusak pada saat pengiriman maupun kekurangan karena kurang alokasi dari pihak penyedia barang/jasa. Moda pengiriman untuk memenuhi kekurangan tersebut, juga sangat bervariatif mulai dari pesawat udara, kendaraan bermotor, kapal laut, kuda atau keledai, hingga dipikul oleh manusia. Tabel 3.25. Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2014

No.

Pemilu

1.

Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014

2.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Jenis Logistik Surat Suara Formulir Tinta sidik jari Segel dan hologram Template Tuna Netra Surat Suara Formulir Tinta sidik jari Segel dan hologram Template Tuna Netra

Jumlah Satker 455 Kab/Kota 282 Kab/Kota 53 Kab/Kota 36 Kab/Kota 8 Kab/Kota 325 Kab/Kota 50 Kab/Kota 7 Kab/Kota 6 Kab/Kota 4 Kab/Kota

Kekurangan 4.291.338 lembar 125.898 set 1.413 botol 226.986 keping 128 buah 682.893 lembar 1.579 set 221 botol 5.092 keping 128 buah Sumber : KPU, 2014

Dari hasil Tabel 3.25 di atas, surat suara menempati urutan pertama bagi satker yang mengajukan kekurangan logistik Pemilu 2014. Hal ini wajar, karena surat suara merupakan logistik Pemilu 2014 dengan jumlah dan jenis yang sangat banyak terutama untuk surat suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.


51

Tabel 3.26. Jumlah Satker yang Meminta Kekurangan Logistik Pemilu Tahun 2014 melalui Surat No.

Surat Suara Pemilu

Item permasalahan Satker yang meminta kekurangan logistik sejenis melalui surat ke KPU hanya 1 (satu) kali

1.

Pemilu Anggota Satker yang meminta kekurangan logistik DPR, DPD, dan sejenis melalui surat ke KPU, lebih dari 1 DPRD Tahun (satu) kali 2014 Satker yang meminta kekurangan logistik sejenis melalui surat ke KPU, lebih dari 2 (dua) kali

Satker yang meminta kekurangan logistik sejenis melalui surat ke KPU hanya 1 (satu) kali 2.

Pemilu Presiden Satker yang meminta kekurangan logistik dan Wakil sejenis melalui surat ke KPU, lebih dari 1 Presiden Tahun (satu) kali 2014 Satker yang meminta kekurangan logistik sejenis melalui surat ke KPU, lebih dari 2 (dua) kali

Jumlah Satker

Keterangan

367 Kab/ Kota

Sebagian besar wilayah dari Luar Pulau Jawa

80 Kab/ Kota

Sebagian besar wilayah dari Pulau Jawa

8 Kab/ Kota


308 Kab/ Kota

Sebagian besar wilayah dari Luar Pulau Jawa

16 Kab/ Kota


1 Kab/ Kota

Sebagian besar wilayah dari Pulau Jawa (Kota Tangerang)

Pola perilaku satker dalam menanggapi kekurangan logistik Pemilu 2014 sangat bervariatif, yang menonjol adalah dengan melakukan permintaan kekurangan lebih dari 1 (satu) atau bahkan lebih dari 2 (dua) kali ke KPU, walaupun dalam surat edaran atau prosedur kerja baku atau SOP pemenuhan kekurangan logistik Pemilu 2014 sudah diatur dengan jelas. Dari hasil Tabel 3.26. dapat kita lihat bahwa KPU dan jajarannya berusaha untuk memenuhi setiap kebutuhan logistik Pemilu 2014 pada tiap tingkatan badan penyelenggara di Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan level KPPS. Pengiriman kekurangan dilakukan dengan melalui ekspedisi jalur khusus hingga diambil secara langsung oleh personil KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/ Kota. Koordinasi yang cepat dan tanggap oleh KPU kepada pihak penyedia dalam menyediakan kembali atau mencetak kembali surat suara tersebut, menjadikan KPU sebagai birokrasi yang tidak mengenal waktu untuk bekerja siang malam dalam memenuhi kekurangan logistik Pemilu 2014 tersebut. KPU menyadari bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 lebih banyak kekurangan surat suara dibandingkan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Hal ini disebabkan adanya jumlah dan jenisnya yang sangat banyak dan bervariatif sehingga tingkat kesulitan dalam melakukan sortir dan pelipatan cukup tinggi oleh masyarakat yang melaksanakannya.

52


Grafik 3.13.

Data kekurangan logistik dalam Grafik 3.13 disampaikan kepada KPU melalui surat resmi dan dengan segera ditindak lanjuti melalui posko monitoring logistik. Tindak lanjut pemenuhan logistik tersebut, dilakukan melalui 3 (tiga) mekanisme yaitu (1) dikirimkan langsung oleh pihak penyedia melalui pihak ekpedisi, (2) dikirimkan melalui kurir (pegawai KPU) langsung ke KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, dan (3) diambil secara langsung oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang meminta kekurangan logistik dimaksud. Berbagai upaya dilaksanakan oleh satker KPU Kabupaten/Kota dalam mengatur ketersediaan logistik pada setiap tingkatan badan penyelenggara (TPS, PPS, dan PPK). Sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 pasal 142 ayat (7) dijelaskan bahwa perlengkapan pemungutan suara harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara atau paling lambat tanggal 8 April 2014. Tentu saja hal ini menjadi kunci atau batas waktu yang mempengaruhi jadwal pengadaan dan pengiriman logistik Pemilu untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana ketentuan tersebut, maka pada tanggal 9 April 2014 seluruh kegiatan pemungutan suara yang dilaksanakan di tingkat TPS seluruh Indonesia harus dilaksanakan. Hal senada juga berlaku untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014. Logistik keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara juga harus sudah sampai di tingkat TPS sehari sebelum pelaksanaan Pemilu tersebut atau tanggal 8 Juli 2014. Berikut ini data TPS yang melaksanakan Pemilu sesuai hari Pemungutan Suara yang ditetapkan oleh KPU.


53

Tabel 3.27. Jumlah TPS pada Pemilu DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu Tahun 2014

NO

PROVINSI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

KPU PROVINSI DKI JAKARTA KPU PROVINSI JAWA BARAT KPU PROVINSI JAWA TENGAH KPU PROVINSI DI YOGYAKARTA KPU PROVINSI JAWA TIMUR KPU PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM KPU PROVINSI SUMATERA UTARA KPU PROVINSI SUMATERA BARAT KPU PROVINSI RIAU KPU PROVINSI JAMBI KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN KPU PROVINSI LAMPUNG KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KPU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KPU PROVINSI SULAWESI UTARA KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH KPU PROVINSI SULAWESI SELATAN KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA KPU PROVINSI MALUKU KPU PROVINSI BALI KPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT KPU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR KPU PROVINSI PAPUA KPU PROVINSI BENGKULU KPU PROVINSI MALUKU UTARA KPU PROVINSI B A N T E N KPU PROVINSI BANGKA BELITUNG KPU PROVINSI GORONTALO KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU KPU PROVINSI PAPUA BARAT KPU PROPINSI SULAWESI BARAT TOTAL

JUMLAH TPS 17.045 90.918 77.693 8.523 86.389 10.839 30.281 12.548 12.469 8.228 17.906 16.492 12.196 5.947 8.933 8.651 5.302 6.008 18.037 5.421 3.805 8.095 12.020 11.028 9.372 4.285 2.396 20.641 2.741 2.322 3.745 2.707 2.820 545.803

TANGGAL PENYELENGGARAAN Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Sumber : KPU, 2014

54


Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 akan dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 dengan jumlah 545.803 TPS (Tabel 3.27), sedangkan untuk Pemilu di luar Negeri akan dilaksanakan pada tanggal 4 – 6 April 2014 di 498 TPSLN. Pelaksanaan secara bersama pada tanggal tersebut sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Hal serupa juga dilakukan oleh KPU untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014. Tabel 3.28 menunjukkan, terdapat data jumlah TPS seluruh Indonesia yang akan melaksanakan Pemilu pada tanggal tersebut. NO

PROVINSI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

KPU PROVINSI DKI JAKARTA KPU PROVINSI JAWA BARAT KPU PROVINSI JAWA TENGAH KPU PROVINSI DI YOGYAKARTA KPU PROVINSI JAWA TIMUR KPU PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM KPU PROVINSI SUMATERA UTARA KPU PROVINSI SUMATERA BARAT KPU PROVINSI RIAU KPU PROVINSI JAMBI KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN KPU PROVINSI LAMPUNG KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KPU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KPU PROVINSI SULAWESI UTARA KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH KPU PROVINSI SULAWESI SELATAN KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA KPU PROVINSI MALUKU KPU PROVINSI BALI KPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT KPU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR KPU PROVINSI PAPUA KPU PROVINSI BENGKULU KPU PROVINSI MALUKU UTARA KPU PROVINSI B A N T E N KPU PROVINSI BANGKA BELITUNG KPU PROVINSI GORONTALO KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU KPU PROVINSI PAPUA BARAT KPU PROPINSI SULAWESI BARAT TOTAL

JUMLAH TPS 12.408 75.151 67.674 8.354 75.979 9.508 27.378 11.001 12.166 7.523 16.361 15.010 11.703 5.856 8.728 8.549 4.166 5.857 16.757 4.849 3.251 5.939 8.552 9.605 9.119 4.220 2.123 17.693 2.741 1.932 3.129 2.544 2.767 478.593

TANGGAL PENYELENGGARAAN Tanggal 9 Juli 2014 Tanggal 9 Juli 2014 Tanggal 9 Juli 2014 Tanggal 9 Juli 2014 Tanggal 9 Juli 2014 Tanggal 9 Juli 2014 Tanggal 9 Juli 2014 Tanggal 9 Juli 2014 Tanggal 9 Juli 2014 Tanggal 9 Juli 2014 Tanggal 9 Juli 2014 Tanggal 9 Juli 2014 Tanggal 9 Juli 2014 Tanggal 9 Juli 2014 Tanggal 9 Juli 2014 Tanggal 9 Juli 2014 Tanggal 9 Juli 2014 Tanggal 9 Juli 2014 Tanggal 9 Juli 2014 Tanggal 9 Juli 2014 Tanggal 9 Juli 2014 Tanggal 9 Juli 2014 Tanggal 9 Juli 2014 Tanggal 9 Juli 2014 Tanggal 9 Juli 2014 Tanggal 9 Juli 2014 Tanggal 9 Juli 2014 Tanggal 9 Juli 2014 Tanggal 9 Juli 2014 Tanggal 9 Juli 2014 Tanggal 9 Juli 2014 Tanggal 9 Juli 2014 Tanggal 9 Juli 2014 Sumber : KPU, 2014

Tabel 3.28. Jumlah TPS pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014


55

Data pelaksanaan terjadinya pemungutan suara dan penghitungan suara seluruh TPS dapat dilihat dari bukti lembar formulir model C dan C1 yang ditanda tangani oleh Petugas KPPS dan Saksi yang hadir. Lembar formulir tersebut disimpan di dalam kotak suara yang disimpan di KPU Kabupaten/Kota, sedangkan hasil rekapitulasinya sudah dituangkan dalam formulir rekap secara berjenjang di tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota. Sebagai contoh, dapat kita lihat melalui lembar formulir model C dan C1 yang diunggah melalui website KPU dengan URL : pemilu2014.kpu.go.id (untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014) atau URL : pilpres2014.kpu.go.id (untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014). Pemilu 2014 dilaksanakan dengan semangat demokrasi yang lebih baik, namun dengan kondisi geografis dan dinamika demografi yang sangat beragam, tidak seluruh TPS pada Pemilu 2014 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan khususnya pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berjalan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan. Pada Pemilu 2014 yang dilaksanakan pada 9 April 2014, terdapat beberapa TPS di wilayah Timur Indonesia yang tidak dapat melaksanakan Pemilu pada tanggal tersebut karena ada kendala pengiriman logistik Pemilu ke tingkat distrik akibat kondisi cuaca. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan pesawat udara karena jangkauan wilayahnya yang sulit, yaitu di Kabupaten Yahukimo – Papua. Tabel 3.29. Jumlah TPS di Provinsi Papua yang Tidak dapat Melaksanakan Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014

No Provinsi Kabupaten/Kota Jumlah TPS Keterangan 1 Papua Yahukimo 756 35 Distrik (516 TPS) tidak dapat melaksanakan Pemilu pada 9 April 2014

Sumber : KPU, 2014

Tabel 3.29 memperlihatkan, bahwa dari 51 (lima puluh satu) distrik, 35 (tiga puluh lima) distrik tidak dapat melaksanakan Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 pada tanggal 9 April 2014 karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan untuk dikirimkan logistiknya melalui pesawat udara. Distrik yang tidak dapat melaksanakan Pemilu pada tanggal 9 April, dapat dilihat pada Tabel 3.30.

56


Tabel 3.30. Jumlah Distrik yang Tidak dapat Melaksanakan Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 No Provinsi 1 Papua

Kabupaten/Kota Yahukimo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Distrik Ubahak Heriapini Ubalihi Yahuliambut Musaik Suru - suru Obio Anuma Hogio Nalca Dirwemna Kono Endomen Talambo Nipsan Panggema Sobaham Ninia Sobaham Kwikma Holuwon Lolat Kambianggema Hilipuk Soloikma Sumo Kayo Sela Korupun Duram Kwelamdua Bomela Langda Suntaman Seralada

Keterangan Logistik belum dikirimkan pada 9 April 2014

Sumber : KPU, 2014

Perkiraan jumlah TPS di 35 distrik adalah 516 (lima ratus enam belas) TPS, berarti 0,09% dari total TPS seluruh Indonesia yang mencapai 545.803 TPS yang melaksanakan Pemilu Legislatif 2014 pada tanggal 9 April 2014 (hari H Pemilu).Capaian kinerja tersebut di bawah target yang ditetapkan, yang seharusnya adalah 100% sehingga Pemilu 2014 dapat berjalan secara serentak pada tanggal 9 April 2014. Sedangkan untuk pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada tanggal 9 Juli 2014 dapat dilaksanakan serentak di seluruh TPS di Indonesia tanpa ada yang mengalami keterlambatan (Tabel 3.30). Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya laporan keterlambatan pengiriman logistik pada hari H Pemilu tersebut, terutama untuk wilayah Timur Indonesia dan daerah prioritas lainnya.


57

Tabel 3.31. Jumlah TPS yang dapat Melaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

NO

PROVINSI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

KPU PROVINSI DKI JAKARTA KPU PROVINSI JAWA BARAT KPU PROVINSI JAWA TENGAH KPU PROVINSI DI YOGYAKARTA KPU PROVINSI JAWA TIMUR KPU PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM KPU PROVINSI SUMATERA UTARA KPU PROVINSI SUMATERA BARAT KPU PROVINSI RIAU KPU PROVINSI JAMBI KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN KPU PROVINSI LAMPUNG KPU PROVINSI KALIMANTAN BARAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KPU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KPU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR KPU PROVINSI SULAWESI UTARA KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH KPU PROVINSI SULAWESI SELATAN KPU PROVINSI SULAWESI TENGGARA KPU PROVINSI MALUKU KPU PROVINSI BALI KPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT KPU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR KPU PROVINSI PAPUA

26 27 28 29 30 31 32 33

KPU PROVINSI BENGKULU KPU PROVINSI MALUKU UTARA KPU PROVINSI B A N T E N KPU PROVINSI BANGKA BELITUNG KPU PROVINSI GORONTALO KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU KPU PROVINSI PAPUA BARAT KPU PROPINSI SULAWESI BARAT TOTAL

JUMLAH TPS 17.045 90.918 77.693 8.523 86.389 10.839 30.281 12.548 12.469 8.228 17.906 16.492 12.196 5.947 8.933 8.651 5.302 6.008 18.037 5.421 3.805 8.095 12.020 11.028 9.372

4.285 2.396 20.641 2.741 2.322 3.745 2.707 2.820 545.803

SUDAH DILAKSANAKAN Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 kecuali 516 TPS pada 35 distrik Kabupaten Yahukimo Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014 Tanggal 9 April 2014

Sumber : KPU, 2014

58


Sasaran “Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara paling lambat 1 hari sebelum Hari Pemungutan Suara tepat jumlah dan kualitas”, sebagai indikator kinerja KPU dalam mengelola logistik Pemilu memang cukup baik menjadi ukuran kinerja yang optimal, namun dalam pelaksanaannya untuk mencapai angka target capaian 100% (sempurna) dalam melaksanakan Pemilu 2014 di seluruh TPS yang tersebar di Indonesia dengan berbagai dinamika kondisi yang melingkupi, baik dari sisi geografis, kondisi alam, demografi, dan juga hubungan sosial masyarakatnya memang dibutuhkan upaya maksimal dari berbagai pihak KPU dan jajarannya. Sebaran TPS yang tidak seluruhnya terfokus pada kondisi geografis yang mudah dijangkau oleh pemilih, menjadi salah satu faktor sukses atau tidaknya pelaksanaan Pemilu 2014. Selain itu, pada saat pelaksanaan hari H Pemilu 2014, masih terjadi kesalahan sehingga terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan hal ini terjadi pada pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 (Grafik 3.14). Grafik 3.14.

Sumber : KPU, 2014

Dalam kacamata target yang dijelaskan, PSU bukan menjadi salah satu ukuran indikator kinerja yang dijelaskan sebelumnya karena PSU terjadi diakibatkan oleh beberapa hal, yaitu (1) surat suara tertukar antar Dapil, (2) pemilih yang terdaftaf dalam DPT, DPTB, DPT tidak menggunakan hak pilih karena tidak menerima Surat Pemberitahuan (fomulir model C6), (3)saat pemungutan suara di TPS, KPPS memberikan lebih dari 1 (satu) kali hak pilih kepada seorang pemilih, (4) tercoblosnya surat suara sebelum dilakukan pencoblosan oleh pemilih, dan lainnya. Pemahaman yang ditangkap oleh KPU dalam menjelaskan lebih kongkrit indikator kinerja “Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara paling lambat 1 hari sebelum Hari Pemungutan Suara tepat jumlah dan kualitas”


59

adalah bahwa logistik yang dikirimkan oleh KPU hingga tingkat KPPS sudah sampai sehari sebelum tanggal 9 April 2014 (untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014) dan sehari sebelum tanggal 9 Juli 2014 (untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014). Sedangkan apabila pada saat pelaksanaan hari H Pemilu 2014 terjadi pelanggaran yang menyebabkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), bukan menjadi ukuran indikator kinerja namun diakibatkan oleh adanya dinamika permasalahan yang terjadi di luar kendali KPU dan jajarannya. Sedangkan untuk logistik Pemilu 2014 dengan tepat jumlah dan kualitas yang sampai di tingkat TPS, sudah dilaksanakan oleh KPU dengan baik. Berdasarkan skala kategori penilaian capaian kinerja, nilai capaian kinerja tersebut dikategorikan “berhasil” dalam arti kegiatan yang dilaksanakan telah mencapaitarget indikator kinerja, karena faktor penyebab hal tersebut (masih belum 100%) adalah karena faktor kendali alam dan cuaca yang diluar kendali manusia. Capaian kinerja tersebut tidak bisa dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013 karena adanya perbedaan sasaran dan indikator kinerja. Tahun anggaran 2013 sasaran kinerjanya adalah “Meningkatnya Kinerja Manajemen Intern Dalam Mendukung Keberhasilan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPU”, dengan indikator kinerja “Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa Yang Sudah Memakai E-Procurement” dan capaian kinerja tahun anggaran 2013 sebesar 82%. Perbedaan indikator tersebut disebabkan karena pada tahun anggaran 2013, KPU belum melakukan distribusi logistik Pemilu baik yang pengadaannya dilakukan oleh satker KPU, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota. Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2014 pun tidak bisa dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra KPU 2010-2014, karena adanya perbedaan sasaran dan indikator kinerja. Renstra KPU 2010-2014 mempunyai sasaran strategis “Terselenggaraanya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilihan Umum” dengan indikator kinerja sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5. 60

Tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan Pemilihan Umum. Tingkat ketepatan pengadaan dan distribusi logistik Pemilihan Umum. Tingkat ketepatan standar mutu barang/jasa administrasi pengadaan dan dokumentasi pengadaan kebutuhan Pemilihan Umum. Prosentase kemajuan penyusunan peta distribusi logistik Pemilihan Umum. Tingkat keberhasilan pemeliharaan sarana dan prasarana Pemilihan Umum.


Pencapaian sasaran strategis tahun 2014 bila ditinjau dengan target indikator kinerja “Tingkat ketepatan pengadaan dan distribusi logistik Pemilihan Umum” yang tercantum pada Renstra KPU 2010-2014 sebesar 100%. Dengan demikian, realisasi kinerja pada tahun 2014 sebesar 99,99% di bawah dengan target yang tercantum pada Renstra KPU Tahun 2010 – 2014. Pencapaian realisasi kinerja untuk sasaran strategis “Meningkatnya Efektifitas Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara” yang di bawah target disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut : 1. 2. 3.

4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Terlambatnya penetapan regulasi kelogistikan. Pegawai KPU yang berasal dari Pemda ditarik kembali ke Pemda menjelang pelaksanaan Pemilu. Adanya perubahan Keputusan KPU terkait jenis, jumlah, dan kebutuhan logistik Pemilu sehingga berdampak kepada proses pengadaan logistiknya (terjadi kekurangan dari alokasi awal). Belum semuaSatker dapat menyediakan data dukung harga satuan barang dan jasa logistik Pemilu, hal ini menyebabkan tidak standarnya alokasi anggaran setiap satker. Perubahan data pemilih dan jumlah badan penyelenggara ad hoc yang tidak tepat waktu sesuai dengan kebutuhan waktu untuk pengadaan. Keterlambatan dalam penyerahan master ke penyedia akibat proses validasi yang berubah – ubah. Sumber daya manusia bersertifikat belum memadai, sebagian besar menggunakan ULP Pemda. Kurang personil dalam pengawasan proses produksi dan proses pengepakan atau pensortiran di tingkat KPU Kabupaten/Kota. Tidak banyak calon penyedia yang bisa melakukan pencetakan Template, Segel, Hologram, sehingga beberapa penyedia memiliki beban kerja berlebihan. Logistik tiba di Satker KPU Kabupaten/Kota tidak dalam waktu yang bersamaan, sehingga menyulitkan dalam penyortiran dan pengepakan. Kurang telitinya pihak ekpedisi dalam pengiriman logistik Pemilu khususnya surat suara; Belum optimalnya kerja sama KPU dengan TNI dan Polri terkait pengiriman dan pengawalan logistik Pemilu khususnya terkait anggaran/biaya. Inventarisasi Kotak dan Bilik Suara tidak dilakukan Satker KPU kabupaten/ Kota secara optimal sehingga mengakibatkan kekurangan dalam pengadaannya.


61

Solusi yang telah dilakukan KPU untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut : 1.

ULP KPU mengadakan kotak dan bilik pemungutan suara pada tahun anggaran 2014 berdasarkan laporan satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 2. ULP KPU mengadakan logistik Pemilu yang gagal lelang oleh KPU Provinsi. 3. Koordinasi yang interns dengan satker KPU Kabupaten/Kota terkait penerimaan logistik Pemilu. 4. Mensosialisasikan pedoman pengepakan logistik melalui Keputusan KPU yang telah ditetapkan kepada satker KPU Kabupaten/Kota, dan meminta KPU Provinsi dalam membantu supervisi pelaksanaan kegiatan tersebut. 5. Memenuhi kekurangan logistik Pemilu 2014 secara cepat dan tanggap kepada satker KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi, melalui kurir yang dikirimkan langsung oleh pegawai KPU. 6. Memberikan alokasi kelonggaran anggaran dengan perkiraan inflasi dan antisipasi pergerakan data dasar perhitungan kebutuhan logistiknya, misalnya jumlah pemilih dan badan penyelengara. Dalam pencapaian target sasaran strategis tersebut, KPU melakukan efisiensi dalam penggunaan sumber daya baik anggaran, sumber daya manusia, dan waktu. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan pelelangan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dalam satu paket.

C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2014 KPU mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 13.880.947.578.000,, tingkat pencapaian realisasi anggaran adalah sebesar 79,33% atau ekuivalen sebesar Rp. 11.011.140.446.875,-. Tingkat capaian tersebut menunjukan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten ari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2014. Laporan Akuntabilitas Keuangan KPU Tahun 2014 ini dapat terlihat pada Tabel 3.32.

Tabel 3.32 Akuntabilitas Keuangan KPU Tahun 2014 No. 1. 2. 3.

62

Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur KPU Program Penguatan Kelembagaan Demokratis dan Perbaikan Proses Politik TOTAL


Pagu

Realisasi

Rp. 5.538.454.002.000,-

Rp. 3.472.853.356.336,-

Rp. 15.000.000.000,-

Rp. 13.975.870.057,-

Rp. 8.327.493.576.000,-

Rp. 7.524.311.220.482,-

Rp. 13.880.947.578.000,-

Rp. 11.011.140.446.875,-

Tahun 2014 merupakan tahun penyelenggaraan final rangkaian tahapan Pemilu, kegiatan yang dilaksanakan pada tahun ini antara lain: kegiatan pemutakhiran data pemilih, pengadaan sarana dan prasarana keperluan Pemilu, PPLN, Bimbingan Teknis penyelenggaraan Pemilu, laporan audit dana kampanye, bantuan hukum penyelesaian kasus Pemilu, bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilu di KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota/PPLN, dan lain-lain. Selain telah menyelenggaraan suksesnya Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan aman dan tepat waktu, KPU juga telah melakukan Efisiensi belanja APBN sebesar Rp. 2.869.807.131.125,-. Hal ini disebabkan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang semula dianggarkan untuk 2 (dua) putara hanya berlangsung 1 (satu) putara saja, terdapat efisiensi dari pengadaan barang dan jasa keperluan Pemilu melalui proses lelang, dan penghematan pelaksanaan rapat di luar kantor sesuai dengan surat edaran Menpan dan RB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di luar kantor.


63

BAB 4 PENUTUP

L

AKIP KPU Tahun 2014 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kontrak Kinerja KPU dengan Presiden, Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014, maupun Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2010-2014. Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Tahun 2014 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU pada tahun anggaran 2014. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan pemilu tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dunia dan civil society. Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU antara lain adalah : 1.

Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas dan pemilih keagamaan; 2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT; 3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, peserta Pemilu, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan Pemilu; 4. Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan dengan bimbingan teknis dan asistensi/pendampingan penyusunan LK pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota baik secara langsung maupun dengan bekerjasama dengan BPKP dalam pendampingan LK KPU; 5. Regulasi harus disusun lebih awal karena prosedur yang harus dilalui dengan melibatkan banyak pihak sesuai peraturan perundang-undangan dalam menyusun Peraturan KPU dimana harus melibatkan publik, DPR, Pemerintah serta instansi lain yang terkait; 6. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta Pemilu dalam mendapatkan dan mengelola Dana Kampanye merupakan salah satu faktor penting sehingga pengaturan tentang kewajiban bagi para Peserta Pemilu untuk melaporkan Dana Kampanye sangat diperlukan; 7. Melakukan perubahan tata kelola pengelolaan logistik Pemilu dari segi perencanaan anggaran, percepatan proses-proses pengadaan sesuai ketentuan, pelaksanaan pengiriman logistik yang cepat dan pengelolaan pengepakan yang lebih efektif.

Bab 4 Penutup

65

66


Lampiran 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014 Sasaran Strategis

Indikator kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

Persentase Pemilih yang Menggunakan Hak Meningkatnya Partisipasi Pemilih Pilihnya dalam Pemilu dalam Pemilu Persentase Pemilih Perempuan yang Menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilu Terlindunginya Hak Masyarakat Persentase Penduduk yang Mempunyai Hak Untuk Menggunakan Hak Untuk Memilih Tetapi Tidak Terdaftar Di dalam Pilihnya dalam Pemilu DPT Persentase Kasus Gugatan Hukum dan Sengketa Hukum Berkaitan Dengan Pemilu yang dapat Terwujudnya KPU Sebagai Dimenangkan KPU Penyelenggara Pemilu yang Profesional, Berintegritas dan Presentase PNS Sekretariat Jenderal KPU, Akuntabel KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Melanggar Disiplin Pegawai Negeri Meningkatnya Kinerja Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Manajemen Internal dalam Jumlah Peraturan KPU yang Diterbitkan Mendukung Keberhasilan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPU


Meningkatnya Efektifitas Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Persentase Peserta Pemilu yang Tidak menyampaikan Laporan Dana Awal Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Sampai Dengan Batas Waktu yang Ditetapkan Persentase Peserta Pemilu yang Tidak Menyampaikan Laporan Dana Kampanye Sampai Dengan Batas Waktu yang Ditetapkan Persentase KPPS yang Telah Menerima Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara paling lambat 1 hari sebelum Hari Pemungutan Suara Tepat Jumlah dan Kualitas

75 % 70 % 2%

85 %

10 % WTP 20

5%

5%

100%

Bab 4 Penutup

67

Lampiran 2 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014 Sasaran Strategis

Indikator kinerja

Target

Realisasi

% Capaian

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Persentase Pemilih yang Menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilu

75 %

72,72%

96,96%

Persentase Pemilih Perempuan yang Menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilu

70 %

73,85 %

105,5 %

Terlindunginya Hak Persentase Penduduk yang Mempunyai Hak Masyarakat Untuk Untuk Memilih Tetapi Tidak Terdaftar Di Menggunakan Hak dalam DPT Pilihnya dalam Pemilu

2%

0,3%

170%

Persentase Kasus Gugatan Hukum dan Sengketa Hukum Berkaitan Dengan Pemilu yang dapat Dimenangkan KPU

85 %

99,71%

116%

Presentase PNS Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Melanggar Disiplin Pegawai Negeri

10 %

0,38%

196%

WTP

WDP

WDP

20

33

165%

Persentase Peserta Pemilu yang Tidak menyampaikan Laporan Dana Awal Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Sampai Dengan Batas Waktu yang Ditetapkan

5%

0

100%

Persentase Peserta Pemilu yang Tidak Menyampaikan Laporan Dana Kampanye Sampai Dengan Batas Waktu yang Ditetapkan

5%

0

100%

100%

99,91%

Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu

Terwujudnya KPU Sebagai Penyelenggara Pemilu yang Profesional, Berintegritas dan Akuntabel

Meningkatnya Kinerja Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Manajemen Internal dalam Mendukung Keberhasilan Jumlah Peraturan KPU yang Diterbitkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPU


Meningkatnya Efektifitas Pengadaan dan Distribusi Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

68

Persentase KPPS yang Telah Menerima Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara paling lambat 1 hari sebelum Hari Pemungutan Suara Tepat Jumlah dan Kualitas


99,91%

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM

Recommend Documents