KPU. Komisi Pemilihan Umum L IH. Laporan Akuntabilitas Kinerja. Instansi Pemerintah. Komisi Pemilihan Umum. Tahun 2013

UMU

M

PEM

I

LI

HAN

KPU Komisi Pemilihan Umum

K

O

M

ISI UMUM

KOMISI

PE

MI

L IH

A

N

2014

emilu 2014

Sukses P

MUM IHAN U

PEMIL

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Komisi Pemilihan Umum Tahun 2013

UMU

M

PEM

I

LI

HAN

KPU

K

Komisi Pemilihan Umum

M

ISI

PE

MI

Kata Pengantar

O

UMUM

KOMISI

L IH

A

N

2014

UM

AN UM

PEMILIH

Komisi Pemilihan Umum Assalamu’alaikum Wr. Wb.

S

egala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2013 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan menjalankan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). LAKIP KPU disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2013 tanggal 19 Desember 2013 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja 2014. Penyusunan LAKIP KPU mengacu pada dokumen Penetapan Kinerja (PK) KPU Tahun 2013. Menindaklanjuti rekomendasi Menteri PAN & RB melalui Surat Nomor B/3809/M.PANRB/11/2013 tanggal 22 November 2013 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu salah satunya merevisi Renstra KPU, maka LAKIP KPU Tahun 2013 menyajikan beberapa tambahan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai hasil penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra). Selain melakukan Penyusunan LAKIP, KPU mendukung kinerja Kementerian PAN dan RB dengan menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Hal Tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, serta menjadikan KPU sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan kinerja KPU diharapkan tidak hanya dapat dipertangungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat. KPU memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil capaian kinerja KPU atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melalui analisis capaian dan evaluasi dari LAKIP Tahun 2013 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas KPU lebih baik lagi di masa mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu terwujudnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wa’alaikumussalam Wr. Wb. Jakarta,7 Maret 2014 SEKRETARIS JENDERAL KPU,

ii

LAKIP KPU Tahun 2013

ARIF RAHMAN HAKIM

Ikhtisar Eksekutif

L

AKIP disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU terhadap/ atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders. LAKIP KPU Tahun 2013 tidak hanya berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis KPU pada Tahun Anggaran 2013. Capaian strategis KPU dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) serta analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. KPU telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang dicapai pada tahun 2013, sasaran strategis dicapai dengan menentukan 10 (sepuluh) indikator kinerja yang terukur dan target yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan menghitung 10 (sepuluh) target dan realisasi kinerja dan keuangan dari indikator kinerja yang ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja KPU dan keberhasilan dalam pelaksanaan partisipasi Pemilih dalam Pemilu tidak hanya didasarkan pada komitmen namun juga berhasil dengan keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dan civil society. Secara umum, beberapa capaian utama kinerja tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Kinerja Target Realisasi % Capaian (1) (2) (3) (4) Sasaran 1 : Meningkatnya partisipasi Pemilih dalam Pemilu Indikator Kinerja

Persentase Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilukada Persentase Pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada

Kategori (5)

75%

73,16%

97,55%

BERHASIL

75%

71,41%

95,21%

BERHASIL


iii

UMU

M

PEM

I

LI

HAN


K

O

M

ISI UMUM

KOMISI

PE

MI

L IH

A

N

Kinerja Target Realisasi % Capaian Kategori (1) (2) (3) (4) (5) M N UMU A IH IL Sasaran 2 : Terlindunginya hak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam PEM Pemilu Persentase Penduduk Yang Mempunyai Hak Untuk Memilih SANGAT 2,5 % 0,94% 162,43% Tetapi Tidak Terdaftar di Dalam BERHASIL DPT Sasaran 3 : Terwujudnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang profesional, berintegritas dan akuntabel Persentase Kasus Gugatan Hukum dan Sengketa Hukum Berkaitan SANGAT 85 % 93% 109,41% Dengan Pemilu dan Pemilukada BERHASIL Yang Dapat Dimenangkan KPU Jumlah Sistem Aplikasi Yang Digunakan Dalam 4 Aplikasi 4 Aplikasi 100% BERHASIL Penyelenggaraan Pemilu Persentase Personil KPPS, PPS, PPK Yang Mengikuti Program 100% 100% 100% BERHASIL Bimtek Terstandar Oleh KPU Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ SANGAT 5% 4.10% 118% Kota Yang Melakukan Pelanggaran BERHASIL Pemilu Sasaran : Terwujudnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang profesional, berintegritas dan akuntabel Persentase Pencapaian Target SANGAT 80% 113,42% 141,78% Kinerja Utama KPU BERHASIL Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Yang Laporan Keuangannya Sesuai 80% 82% 102,50% BERHASIL Dengan Standard Akuntansi Pemerintahan (SAP). Persentase Paket Pengadaan SANGAT Barang dan Jasa Yang Sudah 100% 97,65% 97,65% BERHASIL Memakai E-Procurement Indikator Kinerja

2014

Selanjutnya, berdasarkan analisis akuntabilitas keuangan tahun anggaran 2013, KPU mendapatkan pagu anggaran diluar output cadangan sebesar Rp7.541.461.960.000,tingkat pencapaian realisasi anggaran KPU Tahun 2013 adalah sebesar 78,37% atau ekuivalen sebesar Rp. 5.910.076.838.068,-. Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2013.

iv


Terhadap pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran KPU di Tahun 2013 terdapat beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU untuk perbaikan di masa mendatang, antara lain : 1. Melakukan sosialiasi Pemilu secara aktif dan berkesinambungan, khususnya terhadap pemilih perempuan, pemilih pemula, dan penyandang disabilitas; 2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT; 3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, peserta Pemilu, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan pesta demokrasi; 4. Regulasi harus ditetapkan lebih awal dan dapat dimengerti oleh seluruh satker, stake holder, badan adhoc penyelenggara Pemilu, dan peserta Pemilu; 5. Memperluas cakupan sampling review laporan keuangan satker dan melakukan pelatihan secara berkesinambungan kepada operator Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk meningkatkan kemampuan SDM pada masing-masing satker dalam penyusunan laporan; dan 6. Pelaksanaan lelang oleh satker agar dilaksanakan lebih awal, sehingga jika terjadi gagal lelang dapat segera diantisipasi untuk lelang ulang dan upaya tindak lanjutnya.


v

UMU

M

PEM

I

LI

HAN

KPU

K


O

M

ISI UMUM

KOMISI

PE

MI

L IH

Daftar Isi

A

N

2014

UM

AN UM

PEMILIH

Kata Pengantar................................................................................................................... ii Ikhtisar Eksekutif...............................................................................................................iii Daftar Isi............................................................................................................................vi Daftar Tabel......................................................................................................................vii Daftar Grafik.................................................................................................................... ix Bab I. Bab II. Bab III. Bab IV

Pendahuluan........................................................................................................ 1 A. Latar Belakang.............................................................................................. 2 B. Kedudukan dan Tugas................................................................................... 2 C. Struktur Organisasi....................................................................................... 6 D. Sistematika.................................................................................................... 8 Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja.................................................................... 9 A. Sasaran RPJMN 2010 – 2014...................................................................... 10 B. Rencana Strategis 2010 – 2014................................................................... 12 C. Penetapan Kinerja Tahun 2013................................................................... 15 Akuntabilitas Kinerja.......................................................................................... 17 A. Pengukuran Capaian Kinerja ...................................................................... 18 B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ......................................................... 19 C. Akuntabilitas Keuangan............................................................................... 43 Penutup............................................................................................................. 45

Lampiran 1: Penetapan Kinerja........................................................................................ 48 Lampiran 1I: Pengukuran Kinerja..................................................................................... 49

vi


Daftar Tabel Tabel 3.1.

Pengukuran Kinerja Terhadap IKU Tahun 2013......................................18

Tabel 3.2.

Skala Kategori Penilaian...........................................................................19

Tabel 3.3.

Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Meningkatnya Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu.............................................................19

Tabel 3.4. Tabel 3.5.

Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Partisipasi Masyarakat yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilukada Pada Tahun 2012 dan Tahun 2013...................................................................20 Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan Yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilukada pada Tahun 2012 dan Tahun 2013............................22

Tabel 3.6.

Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Penduduk Yang Mempunyai Hak Untuk Memilih Tetapi Tidak Terdaftar Di Dalam DPT........................................................................................23

Tabel 3.7.

Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Terwujudnya KPU Sebagai Penyelenggara Pemilu Yang Profesional, Berintegritas dan Akuntabel....................................................................24

Tabel 3.8.

Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Kasus Gugatan Hukum dan Sengketa Hukum Berkaitan Dengan Pemilu dan Pemilukada Yang Dapat Dimenangkan KPU.....................................25

Tabel 3.9.

Realisasi Presentase Kasus Gugatan Hukum & Sengketa Hukum Berkaitan Dengan Pemilu dan Pemilukada yang Dapat Dimenangkan KPU Pada Tahun 2012 & 2013 .............................25

Tabel 3.10. Pengukuran Kinerja Terhadap Jumlah Sistem Aplikasi Yang Digunakan Dalam Penyelenggaraan Pemilu....................................30 Tabel 3.11. Jumlah Calon Sementara Partai Politik....................................................34 Tabel 3.12. Jumlah Data Calon Tetap Partai Politik....................................................34 Tabel 3.13. Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Personil KPPS, PPS, PPK Yang Mengikuti Program Bimtek Terstandar Oleh KPU..........35 Tabel 3.14. Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Yang Melakukan Pelanggaran Pemilu.................................................................................37 Tabel 3.15. Rekap Pengaduan dan Putusan DKPP Tahun 2013 ................................37 Tabel 3.16. Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Terwujudnya KPU Sebagai Penyelenggara Pemilu Yang Profesional, Berintegritas dan Akuntabel....................................................................39

LAKIP KPU Tahun 2013 vii

UMU

M

PEM

I

LI

HAN


K

O

M

ISI UMUM

KOMISI

PE

MI

A

N

Tabel 3.17. Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Pencapaian Target Kinerja Utama KPU.....................................................................39 L IH

2014

Tabel 3.18. Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase KPU, KPU Provinsi UM Sesuai dan KPU Kabupaten/Kota Yang LaporanMKeuangannya AN UM PE ILIH Dengan SAP............................................................................................40 Tabel 3.19. Satker yang Menyampaikan Laporan BMN.............................................40 Tabel 3.20. Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa Yang Sudah Memakai E-Procurement..........................41 Tabel 3.21. Akuntabilitas Keuangan KPU...................................................................43

viii LAKIP KPU Tahun 2013

Daftar Grafik Grafik 1.1. Jumlah Pegawai Setjen KPU Berdasarkan Tingkat Pendidikan..................7 Grafik 3.1. Persentase Capaian Presentase Partisipasi Masyarakat yang Menggunakan Hak Pilihnya.....................................................................20 Grafik 3.2. Data Partisipasi Masyakarat pada Pemilukada Tahun 2013 Berdasarkan Per-Pulau...........................................................................21 Grafik 3.3. Persentase Pemilih Perempuan yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilukada..................................................................................22 Grafik 3.4. Perbandingan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tahun 2013....................................24 Grafik 3.5. Perkembangan Kasus Gugatan Hukum dan Sengketa Hukum Berkaitan Dengan Pemilu dan Pemilukada Yang Dapat Dimenangkan KPU..................................................................................25 Grafik 3.6. Perbandingan Target Dengan Realisasi pada Tahun 2013 dan Tahun 2014 KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota Yang Mendapatkan Gugatan............................................................................26 Grafik 3.7. Sengketa Pemilu dalam Verifikasi Peserta Pemilu di Ajudikasi Bawaslu, Gugatan Banding PT TUN Jakarta dan Kasasi Mahkamah Agung....................................................................................27 Grafik 3.8. Hasil Perselihan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi Sepanjang 2013...................................27 Grafik 3.9. Gugatan Pengadilan Lain Pada Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota......................28 Grafik 3.10. Grafik Perbandingan Jumlah Badan Penyelenggara Pemilu......................36 Grafik 3.11. Putusan DKPP terhadap Penyelenggara Pemilu Tahun 2012..................38 Grafik 3.12. Putusan DKPP terhadap Penyelenggara Pemilu Tahun 2013..................38


ix

UMU

M

PEM

I

LI

HAN

KPU

K


O

M

ISI UMUM

KOMISI

PE

MI

L IH

A

N

2014

UM

AN UM

PEMILIH

x


Pendahuluan

BAB 1

u 2014

emil P s e s k u S

UMU

M

PEM

I

LI

HAN

KPU

K


O

M

ISI UMUM

KOMISI

PE

MI

L IH

A. Latar Belakang KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

A

N

2014

UM

AN UM

PEMILIH

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP KPU juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap entitas pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga dan bendahara umum negara untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas pelaksanaan APBN/APBD. LAKIP ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU selama Tahun Anggaran 2013. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2013 tersebut diperbandingkan dengan PK (performance agreement) Tahun 2013 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Kedudukan dan Tugas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari KPU:

2


1. Kedudukan Pada Pasal 1 ayat 6 meyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. 2. Tugas Pada Pasal 8 menyebutkan bahwa tugas KPU : a. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi: 1) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; 2) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN; 3) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah; 4) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu; 5) Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi; 6) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; 7) Menetapkan peserta Pemilu; 8) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu

Bab 1 Pendahuluan

3

UMU

M

PEM

I

LI

HAN


K

O

M

ISI UMUM

KOMISI

PE

MI

A

N

Anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; 9) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepadaUsaksi UM peserta Pemilu dan AN M PEMILIH Bawaslu; 10) Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya; 11) Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; 12) Mengumumkan calon Anggota DPR dan DPD terpilih dan membuat berita acaranya; 13) Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan; 14) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu; 15) Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota KPU Provinsi, Anggota PPLN, Anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan; 16) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat; 17) Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye; 18) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan 19) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. L IH

2014

b.

4

Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi: 1) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; 2) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN; 3) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;


4) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan; 5) Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi; 6) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih; 7) Menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah memenuhi persyaratan; 8) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara; 9) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan Bawaslu; 10) Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya; 11) Mengumumkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dan membuat berita acaranya; 12) Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan; 13) Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu; 14) Mengenakan sanksi administratif dan/ atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota PPLN, anggota KPPSLN, Sekretaris Jenderal KPU, dan pegawai Sekretariat Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; 15) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat; 16) Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye; 17) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan 18) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab 1 Pendahuluan

5

UMU

M

PEM

I

LI

HAN


K

O

M

ISI UMUM

KOMISI

PE

MI

L IH

A

N

Dalam menjalankan tugas dan pokok, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) KPU, sedangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Setjen KPU dipimpin oleh Sekretaris UMUM ILIHAN dengan Pasal 66 UndangPEMSesuai Jenderal yang bertanggungjawab kepada Ketua KPU. undang Nomor 15 Tahun 2011, Sekretaris Jenderal KPU bertugas:

2014

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; Memberikan dukungan teknis administratif; Membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu; Membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU; Memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu; Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU; dan Membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota, Setjen KPU terdiri dari: 1. Biro Perencanaan dan Data; 2. Biro Keuangan; 3. Biro Hukum; 4. Biro Umum; 5. Biro Sumber Daya Manusia; 6. Biro Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat; 7. Biro Logistik; 8. Inspektorat. Seluruh tugas didistribusikan kepada Biro-Biro dan Inspektorat.

C. Struktur Organisasi 1.

Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya KPU didukung oleh 387 orang pegawai dari berbagai keahlian dan latar belakang pendidikan. Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai di lingkungan Setjen KPU dapat diklasifikasikan ke dalam 8 (Delapan) golongan, antara lain: SD, SMP, SMA, D1, D3, D4, S1 dan S2. Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat di tabel berikut:

6


Grafik 1.1 Pegawai Setjen KPU Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan gambaran tersebut dapat dilihat bahwa pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana S1 lebih besar yaitu 235 dan S2 sebanyak 43 orang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Setjen KPU memiliki sumber daya manusia yang cukup baik yang dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang tertuang dalam struktur organisasi KPU. 2.

Struktur Organisasi Struktur Organisasi KPU sebagai berikut: Ketua KPU

Anggota KPU

Sekretaris Jenderal Wakil Sekretaris Jenderal Pakar/Ahli

Inspektorat Auditor

Biro Perencanaan dan Data

Biro Keuangan

Biro Hukum

Biro Umum

Biro Sumber Daya Manusia

Jabatan Fungsional

Biro Teknis dan Hupmas

Bab 1 Pendahuluan

Biro Logistik

7

UMU

M

PEM

I

LI

HAN

KPU

K


O

M

ISI UMUM

KOMISI

PE

MI

D. Sistematika

L IH

A

N

Sistematika penulisan LAKIP Setjen KPU adalah sebagai berikut:

2014

KATA PENGANTAR UMUM ILIHAN M E P RINGKASAN EKSEKUTIF DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan laporan. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Dijelaskan mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja dan PK. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Setjen KPU. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkahlangkah antisipatif yang akan diambil. BAB IV PENUTUP Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Setjen KPU serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang. LAMPIRAN : 1. 2.

8

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

u 2014

emil P s e s k u S

UMU

M

PEM

I

LI

HAN

KPU

K


O

M

ISI UMUM

KOMISI

PE

MI

L IH

A

N

2014

UM

AN UM

PEMILIH

A. Sasaran RPJMN 2010 – 2014 Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2010-2014 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Sasaran pembangunan bidang politik dalam negeri adalah meningkatnya kualitas demokrasi yang ditandai dengan angka indeks demokrasi Indonesia rata-rata 73 pada akhir tahun 2014 dan tingkat partisipasi politik rakyat rata-rata 75%. Meningkatnya kualitas demokrasi tersebut dapat dilihat melalui hal-hal berikut : 1. Semakin terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum. Hal ini ditandai dengan peningkatan indeks rata-rata dari 64,3 pada tahun 2010 menjadi 75 pada akhir tahun 2014. 2. Meningkatnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk di dalamnya terwujudnya akuntabilitas peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran parpol, dan peran lembaga legislatif. Lembaga-lembaga demokrasi tersebut diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan keinginan dan tuntutan rakyat. Pada akhir tahun 2014, capaian sasaran ini akan ditandai dengan

10


3.

4.

indeks kinerja institusi demokrasi rata-rata 70, naik dari indeks rata-rata sebesar 52,3 pada tahun 2010. Terlaksananya Pemilu 2014 yang adil dan demokratis, yang ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi politik rakyat mencapai rata-rata 75 %, dan berkurangnya diskriminasi yang terkait dengan pemenuhan hak untuk memilih dan dipilih. Tingkat partisipasi politik tahun 2009 adalah sebesar 70,99% untuk Pemilu Legislatif dan 72,56% untuk Pemilu Presiden. Meningkatnya peran informasi dan komunikasi, yang ditandai dengan meningkatnya kualitas layanan informasi dan komunikasi pemerintah.

Untuk mencapai sasaran pembangunan bidang politik dalam negeri dan komunikasi, ditetapkan prioritas bidang politik adalah pelembagaan demokrasi dengan fokus prioritas: (1) Peningkatan akuntabilitas lembaga demokrasi; (2) Peningkatan iklim kondusif bagi berkembangnya kebebasan sipil dan hak politik rakyat dan berkembangnya demokrasi; dan (3) Peningkatan peran informasi dan komunikasi. Berpijak pada sasaran dan fokus prioritas di atas, akan ditempuh arah kebijakan mencakup strategi sebagai berikut : 1. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas lembaga-lembaga demokrasi, yang dilakukan melalui: a. Fasilitasi program penguatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan partai politik; b. Perbaikan peraturan perundangan di bidang politik dan perumusan kebijakan pemerintah; c. Dukungan bagi keberlanjutan peran OMS dalam proses demokratisasi; dan d. Fasilitasi program penyiapan dan penyelenggaraan Pemilu 2014. 2.

Menjaga dan menciptakan iklim kondusif yang menjamin kebebasan sipil dan penghormatan terhadap hak-hak politik rakyat dan perkembangan demokrasi di Indonesia yang dilakukan melalui langkah-langkah antara lain sebagai berikut: a. Fasilitasi perbaikan dan penyusunan peraturan perundangan bidang politik, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan fasilitasi pembahasan Undang-Undang Penanganan Konflik; b. Pelaksanaan pendidikan politik, termasuk di dalamnya pendidikan pemilih, pendidikan politik demokratis, serta pendidikan kewarganegaraan dan pengembangan budaya dan etika politik demokrasi yang berdasarkan empat pilar bangsa; c. Peningkatan peran perempuan melalui pendidikan politik; d. Pengembangan pusat pendidikan politik dan kebangsaan, termasuk di dalamnya pendidikan politik dan pendidikan pemilih, partisipasi politik rakyat, dan pusat pendidikan kebangsaan sebagai wadah pembelajaran dan dihasilkannya metode dan pendekatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam berdemokrasi serta berbangsa;

Bab 1I Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 11

UMU

M

PEM

I

LI

HAN


K

O

M

ISI UMUM

KOMISI

PE

MI

A

N

e. Pengembangan kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk melaksanakan pendidikan politik, pendidikan pemilih dan pendidikan kewarganegaraan dan melaksanakan diskusi untuk memberikan masukan perumusan kebijakan publik; dan UM AN UM EMILIH P f. Penguatan dan pelembagaan forum dialog masyarakat dalam mendukung proses demokratisasi dan penyelesaian konflik. L IH

2014

3.

Fasilitasi penyusunan mekanisme penyusunan kebijakan publik dan meningkatkan peran informasi dan komunikasi yang dilakukan melalui: a. Pengelolaan, penyebaran, dan pemerataan informasi publik; b. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemitraan dalam penyebaran informasi publik; dan c. Penyediaan dan peningkatan SDM bidang informasi dan komunikasi.

B. Rencana Strategis 2010-2014 Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis (Renstra) KPU untuk periode 2010-2014 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. 1.

12

Visi dan Misi Dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2010-2014, KPU memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi KPU dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu: “Terwujudnya KPU sebagai Penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri transparan dan akuntabel demi terciptanya demokrasi di Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia“. Dalam pernyataan visi tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai dasar dalam Penyelenggaraan Pemilu yaitu: Integritas, Profesional, Mandiri, Transparan dan Akuntabel. Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Visi KPU. Makna ringkas dari masing-masing kata kunci tersebut adalah sebagai berikut : a. Pemilu yang Berintegritas: penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kejujuran dan etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam Penyelenggaraan Pemilu, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kewibawaan; b. Pemilu yang Profesional: penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan kompetensi, keterampilan dan komitmen pada kualitas yang memungkinkan adanya unjuk kerja yang maksimal dalam Penyelenggaraan Pemilu; c. Pemilu yang Mandiri: penyelenggaraan Pemilu yang bebas dari pengaruh pihak manapun;


d.

Pemilu yang Transparan: penyelenggaraan Pemilu dengan keterbukaan dan kejelasan dalam segala aspek penyelenggaraannya; e. Pemilu yang Akuntabel: penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan prosesnya serta penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada.

2.

Pernyataan visi di atas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen KPU yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (core competency) yaitu Penyelenggaraan Pemilu dan Pelaksanaan Demokrasi. Disamping itu, relevansi Visi KPU dengan Visi Nasional yang tertuang dalam RPJMN tahap ke-2 (2010-2014) menyiratkan akan arti pentingnya Penyelenggaraan Pemilu yang memiliki Integritas, Profesional, Mandiri, Akuntabel dan Pelaksaan Demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk menjabarkan visi tersebut di atas, maka KPU telah menyusun Misi. Adapun Misi KPU adalah sebagai berikut: a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu; b. Menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab; c. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemilu yang bersih, efisien dan efektif; d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilu secara adil dan setara serta menegakkan peraturan Pemilu secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Tujuan dan Sasaran Strategis Selanjutnya dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan (goals) organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dilaksanakan atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan ini maka KPU dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam Bab 1I Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 13

UMU

M

PEM

I

LI

HAN


K

O

M

ISI UMUM

KOMISI

PE

MI

L IH

14

A

N

memenuhi Visi dan pelaksanaan Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi UM AN UM EMILIH P oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. Adapun tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilu; b. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilu; c. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen; d. Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis; e. Melaksanakan Pemilu secara LUBER dan JURDIL.

2014

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut maka dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, Program serta Kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja yang merujuk visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, KPU telah menetapkan 5 (Lima) sasaran kinerja yaitu: a. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis; b. Terjaminnya pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib; c. Terjaminnya perlakuan yang adil dan setara bagi peserta Pemilu, Calon Anggota Legislatif, Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden serta pejabatpejabat publik lain sesuai undang - undang; d. Terwujudnya organisasi pelaksana Pemilu yang memiliki sistem administrasi efisien, efektif dan memenuhi standar kerja professional di seluruh tingkatan yang didukung dengan sistem komunikasi dan teknologi informasi yang menjangkau KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan e. Tersedianya peta logistik Pemilu dan Pilkada yang memadai. Di dalam pelaksanaannya, Sasaran Strategis sempat mengalami perubahan berdasarkan rekomendasi Kementerian PAN dan RB sehingga diperbaiki dalam PK menjadi sebagai berikut : a. Meningkatnya Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu; b. Terlindunginya Hak Masyarakat Untuk Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilu;


c. Terwujudnya KPU Sebagai Penyelenggara Pemilu Yang Professional, Berintegritas dan Akuntabel; dan d. Meningkatnya Kinerja Manajemen Internal Dalam Mendukung Keberhasilan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPU. Adapun IKU KPU adalah sebagai berikut : a. Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada; b. Persentase pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada; c. Persentase penduduk yang mempunyai hak untuk memilih tetapi tidak terdaftar di dalam DPT; d. Persentase kasus gugatan hukum dan sengketa hukum berkaitan dengan Pemilu dan Pemilukada yang dapat dimenangkan KPU; dan e. Persentase KPU, KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten/Kota yang laporan keuangannya sesuai dengan Standard Akuntansi Pemerintahan (SAP).

C. Penetapan Kinerja Tahun 2013 Dalam rangka melaksanakan Renstra 2010-2014 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013, pada tanggal 26 Maret 2013 KPU menetapkan Penetapan Kinerja selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2013 yang dijabarkan pada tabel berikut : 1.

Meningkatnya partisipasi Pemilih dalam Pemilu; Sasaran ini telah ditetapkan dalam RPJMN 2010 – 2014. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan legalitas Pemilu yang demokratis. Sasaran ini dicapai melalui berbagai progam dan kegiatan. Target sasaran dari kegiatan tersebut adalah: No 1. 2.

2.

Indikator Kinerja

Target

Persentase Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilukada Persentase Pemilih Perempuan Yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilukada

75 % 75 %

Terlindunginya hak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu; Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong pemilih menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib. No 1.

Indikator Kinerja

Target

Persentase Penduduk Yang Mempunyai Hak Untuk Memilih Tetapi Tidak Terdaftar di Dalam DPT

2,5 %

Bab 1I Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 15

KOMISI

I

HAN

KPU

K


O

M

ISI UMUM

UMU

M

PEM

LI

PE

MI

3.

A

N

Terwujudnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang profesional, berintegritas dan akuntabel; Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong penyelenggara pemilu bersikap terbuka, komunikatif, dan kerjasama sehingga menambah ANbobot UMUM transparansi proses EMILIH P penyelenggaraan pemilu. L IH

2014

No

Indikator Kinerja

Target

Persentase Kasus Gugatan Hukum dan Sengketa Hukum Berkaitan Dengan Pemilu dan Pemilukada yang Dapat Dimenangkan KPU

85 %

2.

Jumlah Sistem Aplikasi Yang Digunakan Dalam Penyelenggaraan Pemilu

4 Aplikasi

3.

Persentase Personil KPPS, PPS, PPK Yang Mengikuti Program Bimtek Terstandar Oleh KPU

100%

4.

Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Yang Melakukan Pelanggaran Pemilu

5%

1.

4. Meningkatnya kinerja manajemen intern dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU. Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong efisiensi dan efektifitas profesionalisme sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi KPU. No 1. 2.

3.

16

Indikator Kinerja

Target

Persentase Pencapaian Target Kinerja Utama KPU Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota Yang Laporan Keuangannya Sesuai Dengan Standard Akuntansi Pemerintahan (SAP).

80%

Persentase Paket Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Sudah Memakai E-Procurement


80% 100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

u 2014

emil P s e s k u S

UMU

M

PEM

I

LI

HAN

KPU

K


O

M

ISI UMUM

KOMISI

PE

MI

L IH

A. Pengukuran Capaian Kinerja

A

N

2014

Kinerja KPU Tahun 2013, pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu proses UM atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2010 - 2014. Dengan AN UM demikian, pencapaian PEMILIH kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2013 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemenelemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh. KPU menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2013 melalui PK, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagai berikut: Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja terhadap IKU Tahun 2013

No

Indikator Kinerja Utama

Target

Realisasi

%

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

Persentase Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilukada

75%

73,16%

97,55%

2.

Persentase Pemilih Perempuan Yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilukada

75%

71,41%

95,21%

3.

Persentase Penduduk Yang Mempunyai Hak Untuk Memilih Tetapi Tidak Terdaftar di Dalam DPT Persentase Kasus Gugatan Hukum dan Sengketa Hukum Berkaitan Dengan Pemilu dan Pemilukada Yang Dapat Dimenangkan KPU Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Yang Laporan Keuangannya Sesuai Dengan Standard Akuntansi Pemerintahan (SAP)

2,5%

0,94%

162,43%

85%

93%

109,41%

80 %

82%

102,50%

4.

5.

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan KPU pada Tahun 2013 sebesar 113,42% yakni lebih dari 85% skala nilai ordinal tertinggi, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa KPU dikategorikan “Sangat Berhasil” dalam menempuh 4 (empat) sasaran strategis dalam kesepuluh indikator kinerja.

18


Adapun kesimpulan berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/ klasifikasi ukuran capaian kinerja sebagai berikut: Tabel 3.2. Skala Kategori Penilaian

No.

Rentang Nilai

Kategori

Keterangan

1

> 100

Sangat Berhasil

Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja

2

91 – 100

Berhasil

Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja

3

71 – 90

Cukup Berhasil

Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja

4

51 – 70

Kurang Berhasil

Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja

5

0 – 50

Tidak Berhasil

Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja KPU secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2013. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut: Sasaran 1

Meningkatnya Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan legalitas Pemilu yang demokratis. Sasaran ini dicapai melalui berbagai progam dan kegiatan. Adapun Capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama Tahun 2013, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3. Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Meningkatnya Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu

INDIKATOR KINERJA

KINERJA TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

Persentase Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilukada

75

73,16%

97,55%

Persentase Pemilih perempuan Yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilukada

75

71,41%

95,21%

Bab 1II Akuntabilitas Kinerja 19

UMU

M

PEM

I

LI

HAN

KPU

K


O

M

ISI UMUM

KOMISI

PE

MI

A

N

Persentase partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya didasarkan target nasional dengan nilai rata-rata sebesar 75%, namun berdasarkan berita acara penghitungan suara dalam Pemilukada (formulir model DC KWK dan model DB KWK) maka diketahui realisasi dari partisipasi masyarakat tersebut pada M pemungutan suara Usaat AN UM PEMILIH rata-rata mencapai 73,16%. Perbandingan dengan tahun sebelumnya sebagai berikut: L IH

2014

Tabel 3.4. Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Partisipasi Masyarakat yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilukada pada Tahun 2012 dan Tahun 2013

Tahun

Target

Realisasi

2012

75%

72%

2013

75%

73,16%

Dengan demikian, terjadi peningkatan kinerja 1,16% dari indikator presentase partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dari tahun sebelumnya yang mencapai angka 72%. Faktor yang mempengaruhi kenaikan partisipasi masyarakat sebesar 73,16% antara lain disebabkan oleh tingginya pemahaman masyarakat tentang politik dan demokrasi serta sosialisasi yang efektif. Berikut ini adalah gambarannya:

Grafik 3.1. Persentase Capaian Partisipasi Masyarakat yang Menggunakan Hak Pilihnya

IKU partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada dapat dilihat pada pelaksanaan Pemilukada Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pemilukada tahun 2013 dijadwalkan pada 149 daerah dengan 20


rincian Pemilukada terdiri dari 14 Provinsi, 102 Kabupaten, dan 33 Kota. Jadi dari 148 Pemilukada yang dilaksanakan (Provinsi Lampung mengalami penundaan dan dijadwalkan ulang pada Tahun 2014) didapatkan hasil 73,16%. Berikut ini adalah gambarannya: Grafik 3.2. Data Partisipasi Masyarakat pada Pemilukada Tahun 2013 Berdasarkan Per-Pulau

Sedangkan untuk pencapaian presentase pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada menunjukkan kenaikan yang signifikan dari pencapaian tahun sebelumnya, yakni : Bab 1II Akuntabilitas Kinerja 21

UMU

M

PEM

I

LI

HAN

KPU

K


O

M

ISI UMUM

KOMISI

PE

MI

L IH

A

N

Tabel 3.5. Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Pemilih Perempuan Yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilukada Pada Tahun 2012 dan Tahun 2013

2014

UM

AN UM

Tahun

Target

2012

75%

53%

2013

75%

71,41%

PEMILIH

Realisasi

Grafik 3.3. Persentase Pemilih Perempuan Yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilukada Pada Tahun 2012 dan 2013

Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dan pemilih perempuan dalam menggunakan hak pilih dalam Pemilukada dapat terukur dari rata-rata partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilukada yang didapat dari data formulir model DC1-KWK.KPU dan formulir Model DB 1-KWK.KPU. Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi pemilih perempuan sebagai berikut : 1. 2. 3.

Pada umumnya para pemilih perempuan masih pasif terkait perpolitikan; Pada umumnya para pemilih perempuan kurang aktif dalam mengikuti kegiatankegiatan sosialisasi terkait kepemiluan; dan Pada waktu hari pemungutan suara yang dilaksanakan pada hari libur, umumnya ibuibu lebih memilih untuk mengurus rumah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan angka partisipasi masyarakat dan pemilih perempuan, KPU telah mengambil sejumlah langkah strategis dan penting, antara lain: 1. 2. 3. 4.

22

Melakukan audiensi kepada mahasiswa; Mengadakan kegiatan kelas pemilu kepada para pelajar; Menggerakkan masyarakat melalui kegiatan Gerak Jalan Sehat agar masyarakat mengetahui hari penyelenggaraan pemilukada; Perlombaan jingle dan maskot pemilukada;


5. Seminar KPU goes to campus; 6. Melakukan kerja sama pembentukan agen sosialisasi kepada masyarakat (menciptakan relawan demokrasi/relasi); 7. Forum diskusi dengan organisasi masyarakat, LSM, dan media dalam rangka mencermati peraturan yang dikeluarkan oleh KPU; 8. Evaluasi partisipasi masyarakat dalam mendukung relasi dan agen-agen pemilu, dibuat modul untuk 5 kelompok masyarakat marginal; 9. Melakukan bimtek pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara; 10. Melakukan MoU dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan; 11. Melakukan kerjasama dengan media masa lokal dan nasional; dan 12. Membuat Iklan Layanan Pemilu di media cetak dan elektronik. Terlindunginya Hak Masyarakat Untuk Menggunakan Hak Pilihnya Dalam Pemilu

Sasaran 2

Sasaran ini dimaksudkan untuk mendorong pemilih menggunakan hak pilihnya secara bebas dan tertib. Capaian target indikator kinerja sasaran, adalah sebagai berikut: Tabel 3.6. Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Penduduk Yang Mempunyai Hak Untuk Memilih Tetapi Tidak Terdaftar di Dalam DPT

INDIKATOR KINERJA

KINERJA TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

Persentase Penduduk Yang Mempunyai Hak Untuk Memilih Tetapi Tidak Terdaftar di Dalam DPT

2,5 %

0,94%

162,43%

Untuk mengetahui kepastian jumlah penduduk yang mempunyai hak untuk memilih tetapi tidak terdaftar di Dalam DPT adalah dengan membandingkan selisih Daftar Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang diserahkan dari Kementerian Dalam Negeri sebesar 190.411.133 dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 188.622.535 yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka tanggal 4 November 2013, sehingga menghasilkan 1.788.598, yakni 0,94% dari DP4. Dapat diinformasikan bahwa proses pemutakhiran data pemilih telah dimulai sejak penerimaan DP4 dari Kementerian Dalam Negeri disinkronisasikan dengan daftar pemilih pada Pemilu dan/atau Pemilukada yang terakhir. Data terpilah yang sudah disinkronisasi kemudian menjadi pegangan bagi panitia pemutakhiran data pemilih untuk melakukan verifikasi faktual di lapangan. Setelah proses pemutakhiran daftar pemilih oleh Pantarlih, masih ditemukan ada beberapa Pemilih yang belum dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan masih berbasis Kartu Tanda Penduduk (KTP) non elektronik, hal itu sangat tergantung dengan perekaman KTP elektronik yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, Bab 1II Akuntabilitas Kinerja 23

UMU

M

PEM

I

LI

HAN

KPU

K


O

M

ISI UMUM

KOMISI

PE

MI

A

N

KPU melakukan sinkronisasi data dengan DPT Pemilukada terakhir dan verifikasi faktual ke lapangan berdasarkan DP4 yang diserahkan pemerintah. Kualitas daftar pemilih bukan hanya tanggung jawab KPU tetapi juga pemerintah, partai politik dan masyarakat secara umum. UMUM L IH

2014 AN

PEMILIH

Grafik 3.4. Perbandingan DP4 dengan DPT Tahun 2013

Terwujudnya KPU Sebagai Penyelenggara Pemilu Yang Profesional, Berintegritas dan Akuntabel

Sasaran 3

Pencapaian sasaran tersebut, dapat diindikasikan oleh capaian indikator kinerja sebagai berikut : Tabel 3.7. Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Terwujudnya KPU Sebagai Penyelenggara Pemilu Yang Profesional, Berintegritas dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA

KINERJA TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

Persentase Kasus Gugatan Hukum dan Sengketa Hukum Berkaitan Dengan Pemilu dan Pemilukada Yang Dapat Dimenangkan KPU

85%

93%

109,41%


4 Aplikasi

4 Aplikasi

100%


100%

100%

100%


5%

4.10%

118%

Pembahasan terhadap indikator Persentase Kasus Gugatan Hukum dan Sengketa Hukum Berkaitan Dengan Pemilu dan Pemilukada Yang Dapat Dimenangkan KPU adalah sebagai berikut: 24


Tabel 3.8. Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Kasus Gugatan Hukum dan Sengketa Hukum Berkaitan Dengan Pemilu dan Pemilukada Yang Dapat Dimenangkan KPU

KINERJA

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

Persentase Kasus Gugatan Hukum dan Sengketa Hukum Berkaitan Dengan Pemilu dan Pemilukada Yang Dapat Dimenangkan KPU

85%

93%

109,41%

Pada Tahun 2013 diketahui terdapat 242 perkara kasus gugatan dari sengketa hukum berkaitan dengan Pemilu dan Pemilukada, dari 242 perkara tersebut hanya 17 perkara yang dikabulkan gugatannya oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) (1 perkara), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) (2 perkara) dan Mahkamah Konstitusi (MK) (14 perkara). Berdasarkan 17 perkara yang mengabulkan gugatan penggugat tersebut, maka perkara yang dimenangkan oleh KPU menjadi 255 perkara yakni 93% dari total 242 perkara. Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut ini: Grafik 3.5. Perkembangan Kasus Gugatan Hukum dan Sengketa Hukum Berkaitan Dengan Pemilu dan Pemilukada Yang Dapat Dimenangkan KPU

Tabel 3.9. Realisasi Persentase Kasus Gugatan Hukum dan Sengketa Hukum Berkaitan Dengan Pemilu dan Pemilukada Yang Dapat Dimenangkan KPU pada Tahun 2012 dan Tahun 2013

Tahun

Target

Realisasi

2012

80%

89,42%

2013

85%

93%

Berdasarkan Tabel 3.9. tersebut, terjadi peningkatan target maupun realisasi kinerja terhadap Kasus Gugatan Hukum dan Sengketa Hukum Berkaitan Dengan Pemilu dan Pemilukada Yang Dapat Dimenangkan KPU pada Tahun 2013 dibandingkan dengan Tahun 2012, meningkatnya perkara disampaikan ke lembaga peradilan dikarenakan bertambahnya jumlah Pemilukada pada Tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012. Bab 1II Akuntabilitas Kinerja 25

UMU

M

PEM

I

LI

HAN

KPU

K


O

M

ISI UMUM

KOMISI

PE

MI

A

N

Namun, dengan Undang-Undang dan peraturan KPU yang jelas penyelenggaraan Pemilu yang semakin berkualitas maka jumlah kasus yang dapat dimenangkan KPU semakin meningkat. Hal ini dapat terlihat pada grafik berikut ini: L IH

2014

UM

AN UM

PEMILIH

Grafik 3.6. Perbandingan Target Dengan Realisasi pada Tahun 2013 dan Tahun 2014 KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota Yang Mendapatkan Gugatan

Dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilu Kepala Daerah melahirkan ketidakpuasan yang berujung pada pengajuan keberatan ke pengadilan atau lembaga yang berwenang dengan alasan yang beragam. Hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya sengketa Pemilu antara lain: 1.

2.

3.

4.

26

Adanya rasa ketidakpuasan dari para peserta Pemilu Sebagai peserta Pemilu, diperlukan tingkat kematangan dalam berpolitik yang tinggi. Kemampuan peserta Pemilu dalam mengendalikan dirinya guna mengikuti segala sistem dan peraturan yang pelaksanaan Pemilu sangat diperlukan. Perlu ditanamkan semangat “siap menang dan siap kalah” dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Tanpa semangat tersebut akan memicu ketidakpuasan para peserta Pemilu yang berujung pada gugatan sengketa Pemilu. Kepentingan pihak-pihak tertentu Dalam pelaksanaannya, para peserta Pemilu mendapatkan dukungan dari pihak-pihak tertentu, seperti halnya Pemilukada. Dari setiap pasangan calon selain didukung oleh partai politik, juga didukung oleh setiap elite lokal dan atau pengusaha. Hal tersebut memicu kepentingan-kepentingan politik lain untuk memperebutkan kekuasaan. Kesalahan penafsiran terhadap implementasi peraturan perundang-undangan Seperti diutarakan di atas, untuk meminimalkan kesalahan penafsiran terhadap implementasi peraturan perundang-undangan KPU telah melaksanakan sosialisasi baik terhadap rancangan Peraturan KPU maupun terhadap Peraturan KPU. Biaya yang dikeluarkan peserta Pemilu yang cukup besar Kampanye merupakan sarana untuk memperkenalkan calon peserta Pemilu kepada masyarakat pemilih. Salah dalam pengaturan strategi kampanye akan berimbas pada biaya yang dikeluarkan cukup besar namun hasil yang dicapai tidak sesuai. Hal tersebut juga disinyalir sebagai besarnya niatan untuk melaksanakan gugatan sengketa Pemilu. Selama penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2014 yang telah dimulai Tahun 2013 dan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah di Tahun 2013, KPU mencatat pengajuan keberatan sebagai berikut :


a.

Pada grafik 3.7 terlihat bahwa pengajuan ajudikasi di Bawaslu, dari 17 parpol yang melakukan gugagatan, sebanyak 16 parpol ditolak dan hanya satu parpol yang dikabulkan (PKPI). Sedangkan, dalam gugatan banding di PTTUN Jakarta, dari 15 parpol yang mengajukan, 13 parpol dinyatakan ditolak sedangkan dua parpol dikabulkan (PBB dan PKPI). Untuk gugatan kasasi di Mahkamah Agung (MA) dari 12 gugatatan parpol yang masuk semuanya ditolak MA.

Grafik 3.7. Sengketa Pemilu dalam Verifikasi Peserta Pemilu di Ajudikasi Bawaslu, Gugatan Banding PT TUN Jakarta dan Kasasi Mahkamah Agung.

b.

Jika diperhatikan Grafik 3.8, maka tampak jelas perselisihan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi (MK) sepanjang tahun 2013, dimana sebanyak 200 kasus yang masuk, 14 dikabulkan, 132 ditolak, 42 tidak diterima, 6 diterima dan 2 dinyatakan gugur. Masih ada 4 kasus yang berproses pada tahun 2014, dan ada 12 putusan sela.

Grafik 3.8. Hasil Perselihan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi Sepanjang Tahun 2013


UMU

M

PEM

I

LI

HAN


K

O

M

ISI UMUM

KOMISI

PE

MI

c.

A

N

Dalam grafik 3.9 seperti tampak di bawah ini, terekam bagaimana KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara pemilu mendapatkan gugatan di berbagai jenis pengadilan terkait dengan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu KepalaUMDaerah dan Wakil Kepala UM AN PEMILIH Daerah sepanjang tahun 2013. L IH

2014

Grafik 3.9. Gugatan Pengadilan Lain Pada Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota

Pencapaian kinerja sampai dengan melewati target yang ditetapkan sebelumnya tersebut didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain: 1. Dukungan Jajaran Setjen KPU, Sekretariat KPU/KIP Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Keberhasilan capaian dalam target sengketa hukum yang dimenangkan merupakan hasil kinerja bersama semua jajaran KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota beserta jajaran Setjen KPU, Sekretariat KPU/KIP Provinsi, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota. Disamping itu semangat untuk menciptakan penyelenggara Pemilu yang bersih, jujur dan adil telah memberikan semangat dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah dengan professional dan tanggung jawab. 2. Dukungan para pihak sebagai pemangku kepentingan Adanya dukungan para pihak sebagai pemangku kepentingan yang telah bersamasama mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Pemilu baik Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juga merupakan faktor pendukung keberhasilan KPU dalam pencapaian tersebut. 3. Pemilihan kuasa hukum yang tepat dan berpengalaman. Tidak semua pengacara atau advokat dapat ditunjuk sebagai kuasa hukum KPU untuk menghadiri persidangan dan membela kepentingan KPU di hadapan persidangan 28


pengadilan. Pemilihan kuasa hukum menjadi hal yang sangat penting, tanpa merendahkan Pengacara yang telah memiliki nama besar. Sengketa di pengadilan yang dihadapi KPU merupakan sengketa politik dan hukum, diperlukan pengalaman dan pemahaman mengenai kepemiluan. 4. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan untuk sinkronisasi pemahaman Peraturan KPU. Biro Hukum senantiasa mengadakan public hearing dengan mengundang partai politik, LSM, dan stakeholder lainnya agar adanya satu pemahaman. Sudah menjadi kewajiban pasca ditetapkan Peraturan KPU, sosialisasi dan penyuluhan kepada pemangku kepentingan menjadi hal yang penting dalam memberikan pemahaman yang sama mengenai Peraturan KPU sebagai peraturan pelaksana dalam penyelenggaraan Pemilu. Dengan kegiatan tersebut diharapkan antara penyelenggara dan pemangku kepentingan dapat mengetahui informasi yang jelas dalam penerapan aturan ‘main’ dalam pelaksanaan Pemilu baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilu Kepala Daerah. 5. Untuk memberikan pemahaman terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah (PHPUD), KPU bekerja sama dengan MK mengadakan Diklat PHPU untuk jajaran KPU Pusat dan KPU Provinsi. KPU telah bekerjasama dengan MK dalam peningkatan kinerja terkait dengan penyelesaian sengketa hasil Pemilu diantaranya melalui kegiatan diklat. Diharapkan dari pelaksanaan diklat dimaksud dapat memberikan motivasi baru bagi penyelenggara Pemilu untuk meminimalkan terjadinya gugatan sengketa hukum. Disamping itu dengan adanya diklat penyelesaian sengketa Pemilu, KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dapat menyusun strategi dalam pemenangan sengketa Pemilu. 6. Penyiapan bukti yang valid, KPU menghimbau KPU daerah bahwa penyiapan bukti yang valid adalah sangat penting untuk memenangkan KPU di dalam gugatan hukum. Bukti merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan pemenangan dalam proses persidangan di pengadilan. Dalam setiap pertemuan dengan KPU Provinsi maupaun KPU Kabupaten/Kota, Komisioner di bidang Divisi Hukum dan Pengawasan senantiasa mengingatkan dan menghimbau jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menjaga setiap dokumen-dokumen yang terkait dengan pengambilan keputusan. Hal tersebut untuk mengantisipasi terjadinya akibat-akibat hukum di kemudian hari. 7. Uji Publik Rancangan Peraturan KPU Terkait dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan Tindak lanjut terhadap permasalahan antara lain: Dalam penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2014, peraturan perundang-undangan di bidang politik khususnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum telah memberikan aturan baru dalam proses penyusunan Peraturan KPU. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menyatakan bahwa tugas dan kewenangan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu


UMU

M

PEM

I

LI

HAN

KPU

K


O

M

ISI UMUM

KOMISI

PE

MI

A

N

meliputi menyusun dan menetapkan pedoman teknis setiap tahapan Pemilu setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah. Hal tersebut menjadikan uji publik rancangan Peraturan KPU menjadi penting, mengingat hal tersebut merupakan sarana bagi para pemangku kepentingan M untuk memberikan N UMU MILIHAtersebut. Disamping itu, hal PEKPU masukan dan saran atas rancangan Peraturan tersebut merupakan sarana bagi KPU untuk memberikan pemahaman yang sama terkait filosofi pasal demi pasal dalam Rancangan Peraturan KPU. Dari hasil Uji Publik diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai Racangan Peraturan KPU sebelum dikonsultasikan dengan DPR dan Pemerintah. L IH

2014

Selanjutnya mengenai indikator kinerja Jumlah Sistem Aplikasi Yang Digunakan Dalam Penyelenggaraan Pemilu dijelaskan pada tabel berikut: Tabel 3.10. Pengukuran Kinerja terhadap Jumlah Sistem Aplikasi Yang Digunakan Dalam Penyelenggaraan Pemilu

INDIKATOR KINERJA

KINERJA TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)


4 Aplikasi

4 Aplikasi

100%

Pada tahun 2013, dalam melaksanakan tahapan Pemilu Tahun 2014 KPU menggunakan 4 aplikasi, yakni sebagai berikut: 1.

30

Sistem Informasi Logistik (SILOG) Pengelolaan logistik Pemilu yang tepat memiliki peran sentral dan strategis dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemilu tersebut, dimana proses-proses yang terjadi adalah proses perencanaan, pengadaan, pengawasan dan pendistribusian. Saat ini, mekanisme perencanaan dan pengawasan logistik keperluan Pemilu masih dilakukan secara manual dengan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang terbatas, sehingga sangat memungkinkan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan,


pengawasan dan pendistribusian barang yang diakibatkan oleh kesalahan manusia (human error) dalam proses tersebut. Untuk menghindari permasalahan tersebut, maka KPU perlu mengembangkan suatu aplikasi logistik yang terintegrasi (sistem informasi yang terintegrasi). Yang dimaksud dengan aplikasi terintegrasi adalah mengintegrasikan atau menggabungkan semua proses yang berlaku pada mekanisme pengelolaan logistik Pemilu ke dalam sebuah sistem atau aplikasi berbasis komputer dan web. Diharapkan dengan diintegrasikannya semua proses bisnis ke dalam suatu SILOG dengan mengintegrasikannya bersama peta informasi berbasis geospasial, dapat memberikan kemudahan dan manfaat yang optimal dalam mengelola logistik keperluan Pemilu dimaksud. Satker KPU Kabupaten/Kota berperan sangat penting dalam mensukseskan pengelolaan logistik Pemilu karena menjadi tulang punggung pengelolaan logistik yang diperlukan pada setiap badan penyelenggara di wilayahnya. Untuk itu, dengan adanya petunjuk penggunaan ini, diharapkan dapat membantu operator KPU Kabupaten/Kota dalam menjalankan Silog Pemilu dengan benar dan memberikan manfaat yang optimal bagi satker KPU Kabupaten/Kota, terutama bagi KPU sebagai instansi vertikalnya. 2. Tools Master Surat Suara Untuk membantu mendesain Surat Suara KPU menggunakan tools aplikasi. Desain Surat Suara yang dibuat KPU meliputi Surat Suara untuk Calon Legislatif Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Desain awal Surat Suara tanpa mencantumkan nama caleg untuk digunakan sebagai bahan sosialisasi baik ke masyarakat maupun ke pemangku kepentingan seperti ke Partai Politik dan Calon Legislatif itu sendiri. Pengosongan kolom-kolom nama caleg pada Desain Surat Suara untuk mengantisipasi tuduhan keberpihakan atau memberi ruang lebih terhadap calon tertentu. Selain demi menjaga profesional independen, KPU juga mengambil kebijakan tersebut untuk melindungi Surat Suara karena amanat Undang-Undang, agar Desain Surat Suara tidak disalahgunakan misalnya untuk memalsukan dan mencetak ekstra atau apapun. Dengan memanfaatkan sebuah tools, data Daftar Calon Tetap (DCT) dimasukkan ke dalam lembar surat suara sesuai dengan Daerah Pemilihan (Dapil) seluruh Indonesia yakni 2.471 Dapil. Pemasukkan nama-nama caleg tersebut dilakukan pada lembar surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Tujuan penggunaan tools ini adalah untuk mempercepat dan memperkecil kesalahan yang terjadi pada penginputan nama caleg ke dalam lembar surat suara dibandingkan dengan penginputan secara manual. 3. Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Dalam rangka membantu penyelenggaraan Pemilu 2014 yang lebih berkualitas, khususnya untuk menyediakan daftar pemilih, KPU memanfaatkan sistem informasi dan teknologi yang dinamakan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH). Landasan hukum pemanfaatan aplikasi pendaftaran pemilih adalah Pasal 48 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2013 yang berisi: a. KPU dan KPU Kab/Kota dalam menyediakan data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap memiliki sistem informasi data pemilih yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan;


UMU

M

PEM

I

LI

HAN

KPU

K


O

M

ISI UMUM

KOMISI

PE

c.

MI

b.

A

N

KPU dan KPU kabupaten/kota wajib memelihara dan memutakhirkan data pemilih sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1); Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi data pemilih diatur dengan peraturan KPU. UM AN UM L IH

2014 PEMILIH

Sistem ini adalah sebuah sistem informasi berbasis teknologi komputer (aplikasi) yang digunakan KPU untuk membantu petugas dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Fungsi utama SIDALIH antara lain mencangkup konsolidasi data pemilih, pemeliharaan dan pemutakhiran, dan sosialisasi.

Sampai saat ini SIDALIH membantu proses pemutakhiran mulai dari analisis DP4, mengunggah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir, distribusi data pemilih (Model A.KPU) ke seluruh KPU kabupaten/kota, dan menyusun pemilih ke dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) melalui Model A.0 KPU. Selain fungsi tersebut di atas, SIDALIH juga membantu dalam mendata dan merekapitulasi jumlah badan penyelenggara pemilu Ad-Hoc (PPK dan PPS), serta mensosialisasikan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), dan DPT kepada masyarakat. Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Untuk menunjang pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD dan DPRD dibuat aplikasi SILON yang bertujuan untuk menyusun informasi berdasarkan dokumen pencalonan menjadi sebuah informasi yang dapat dipahami dan diakses dengan mudah oleh pihak-pihak berkepentingan khususnya dan masyarakat pada umunya dalam melaksanakan tahapan pencalonan. Informasi yang disampaikan adalah proses pencalonan DPR, DPD dan DPRD terkait proses pendaftaran, verifikasi dan pengumuman Daftar Calon, baik Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap. Informasi pencalonan antara lain berfungsi memberikan informasi yang lengkap mengenai data calon serta proses pencalonan secara umum, sebagai alat/sarana untuk melakukan analisis terhadap data calon dan proses pencalonan, serta tidak hanya sebagai wujud pelayanan publik khususnya terkait dengan pelaksanaan tahapan

4.

32


pencalonan Pemilu 2014 tetapi diharapkan mendapatkan pencermatan masyarakat terhadap para calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dan memberi masukan kepada KPU atau partai politik sehingga diperoleh calon yang berkualitas sebagai wakil rakyat.

Dalam proses pendaftaran calon Anggota DPR oleh Partai Politik, KPU memberikan informasi kepada publik berupa daftar calon yang diajukan partai politik untuk masingmasing daerah pemilihan yang berisi nama dan jenis kelamin, serta persentase jumlah perempuan yang harus memenuhi persentase 30% tiap-tiap dapil dan penempatan calon perempuan minimal 1 pada 3 calon yang diajukan. Disamping daftar nama calon, diinformasikan juga berkas pencalonan masing-masing calon sehingga secara khusus bakal calon atau masyarakat dapat mengetahui kondisi berkas yang diserahkan Partai Politik kepada KPU, sehingga apabila ada kekurangan atau ketidaklengkapan, partai politik maupun bakal calon dapat segera melakukan persiapan untuk memperbaiki berkas untuk disampaikan kepada KPU pada masa perbaikan bekas bakal calon. Informasi hasil pencalonan dilengkapi juga dengan Daftar Riwayat Hidup masing-masing calon. Dari informasi daftar riwayat hidup ini, diharapkan para pemilih dapat mendalami profil calon anggota DPR, DPD dan DPRD. Proses Pendaftaran bakal calon serentak di seluruh Indonesia mulai tanggal 9 s/d 22 April 2013, telah dilaksanakan verifikasi administrasi hingga perbaikan oleh partai politik pada tangal 9 s/d 22 Mei 2013 dilanjutkan dengan verifikasi Penyusunan Daftar Calon Sementara dilakukan KPU pada tanggal 23 s/d 29 Mei 2013. Tanggal 30 Mei s/d 12 Juni KPU menyiapkan penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota DPR. Pada tanggal 10 Juni 2013 KPU telah melakukan pleno penetapan verifikasi hasil perbaikan dan sekaligus penetapan Daftar Calon Sementara. Jumlah yang didaftarkan sebanyak 6.637 bakal calon setelah diolah menjadi 6.550 Calon yang lolos untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara dari 12 Partai Politik pada 77 Daerah Pemilihan, dengan rincian 4.101 calon laki-laki dan 2.449 calon perempuan (37,39%). Jumlah calon sementara masing-masing partai politik adalah sebagai berikut : Bab 1II Akuntabilitas Kinerja 33

UMU

M

PEM

I

LI

HAN

KPU

K


O

M

ISI UMUM

KOMISI

PE

MI

L IH

Tabel 3.11. Jumlah Calon Sementara Partai Politik

A

N

2014

DAFTAR CALON SEMENTARA NO. PARTAI POLITIK

UMUM

IHAN LAKI-LAKI PEREMPUAN PEMILJUMLAH

PERSENTASE (%) KETERWAKILAN PEREMPUAN

1

PARTAI NASDEM

333

227

560

40,54%

2

PKB

347

210

557

37,70%

3

PKS

300

193

493

39,15%

4

PDI-P

360

200

560

35,71%

5

P GOLKAR

358

202

560

36,07%

6

P GERINDRA

352

199

551

36,12%

7

P DEMOKRAT

355

205

560

36,61%

8

PAN

346

206

552

37,32%

9

PPP

321

206

527

39,09%

10

P HANURA

349

200

549

36,43%

11

PBB

351

205

556

36,87%

12

PKPI

329

196

525

37,33%

4.101

2.449

6.550

37,39%

Jumlah

Pada proses verifikasi perbaikan pasca DCS, diolah data DCS dan menghasilkan Data Calon Tetap sebanyak 6.607 Calon, sebagai berikut :

34


Tabel 3.12. Jumlah Data Calon Tetap Partai Politik No

Partai

DCS

Dinamika Thd DCS

Awal

Putusan Bawaslu

Akhir

Kurang

Tambah

DCT

1

NASDEM

560

-

560

1

-

559

2

PKB

557

-

557

2

3

558

3

PKS

493

-

493

1

-

492

4

PDIP

560

-

560

-

-

560

5

GOLKAR

560

-

560

-

-

560

6

GERINDRA

551

6

557

2

2

557

7

DEMOKRAT

560

-

560

2

2

560

8

PAN

552

6

558

3

5

560

9

PPP

529

19

548

2

2

548

10

HANURA

549

10

559

5

4

558

11

PBB

556

-

556

-

-

556

12

PKPI

525

15

540

4

3

539

6.552

56

6.608

Jumlah

6.607

Selanjutnya mengenai indikator kinerja capaian kinerja terhadap persentase personil KPPS, PPS, PPK yang mengikuti Program Bimtek terstandar oleh KPU dijelaskan pada tabel berikut : Tabel 3.13. Pengukuran Kinerja terhadap Persentase Personil KPPS, PPS, PPK Yang Mengikuti Program Bimtek Terstandar Oleh KPU KINERJA INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % CAPAIAN (1)

(2)

(3)

(4)


100%

100%

100%

KPU dalam mempersiapkan pelaksanaan Pemilu maupun Pemilukada, melaksanakan Bimtek untuk PPK. PPS dan KPPS sebagai penyelenggara pemungutan dan penghitungan suara di TPS maupun rekapitulasi tingkat PPS dan PPK yang dilaksanakan secara langsung oleh KPU Kabupaten/Kota. Dalam hal Bimtek Pemilu DPR, DPD dan DPRD, pelaksanaan Bimtek kepada PPK, PPS dan KPPS oleh KPU Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaannya didahului dengan pelaksanaan Bimtek tingkat nasional yang diikuti oleh KPU Provinsi. Secara berjenjang, KPU Provinsi melaksanakan Bimtek di tingkat Provinsi yang diikuti oleh KPU Kabupaten/ Kota, untuk selanjutnya KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Bimtek untuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya. Berikut ini adalah grafik jumlahnya: Bab 1II Akuntabilitas Kinerja 35

UMU

M

PEM

I

LI

HAN

KPU

K


O

M

ISI UMUM

KOMISI

PE

MI

Grafik 3.10. Grafik Perbandingan Jumlah Badan Penyelenggara Pemilu

L IH

A

N

2014

UM

AN UM

PEMILIH

Dalam tahun 2013, pelaksanaan Bimtek Pemilu DPR, DPD, dan DPRD baru dilaksanakan tingkat nasional dan tingkat Provinsi dengan peserta KPU Kabupaten/Kota. Sedangkan Bimtek Pemilu DPR, DPD dan DPRD untuk PPK, PPS dan KPPS dilaksanakan pada tahun 2014 setelah terbentuknya PPK, PPS dan KPPS. Sedangkan dalam pelaksanaan Bimtek Pemilukada, KPU melaksanakan Bimtek langsung kepada KPU Kabupaten/Kota atau KPU Provinsi yang melaksanakan Pemilukada. Dalam hal pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur, diadakan Bimtek tingkat provinsi dan berjenjang ke bawah dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan Bimtek kepada PPK, PPS dan KPPS. Berdasarkan hal tersebut, sudah menjadi standar operasional bagi KPU untuk melakukan Bimtek kepada seluruh badan penyelenggara ad hock sebelum dilaksanakan Pemilu dan Pemilukada. Dalam hal Pemilukada Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota yang dilaksanakan berdiri sendiri dan tidak bersamaan dengan Pemilukada Gubernur/Wakil Gubernur, tidak ada pelaksanaan Bimtek tingkat Provinsi, sehingga KPU Kabupaten/Kota mengikuti Bimtek Pemilukada di tingkat nasional yang dilaksanakan oleh KPU. Bimtek Pemilukada khususnya kepada PPK, PPS dan KPPS menyampaikan materi tentang pemungutan dan penghitungan suara serta terkait pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK, dengan peserta seluruh anggota PPK masing-masing 5 orang, anggota PPS masing-masing 3 orang dan Anggota KPPS masing-masing 7 orang. Dalam pelaksanaan Bimtek untuk KPPS, tidak semua KPU Kabupaten/Kota mengikutsertakan 36


seluruh anggota KPPS sebagai peserta Bimtek, tergantung dari anggaran APBD yang membiayai pemilukada. Namun demikian, untuk Kabupaten/Kota yang tidak dapat menyertakan seluruh anggota KPPS sebagai peserta Bimtek, perwakilan anggota KPPS sebanyak 2-3 orang mengikuti Bimtek tingkat KPPS. Sebelum pelaksanaan pemilukada, seluruh tingkatan baik PPK, PPS maupun KPPS telah mengikuti Bimtek, sehingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK dapat dilaksanakan dengan baik. Berkenaan dengan capaian indikator kinerja Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang Melakukan Pelanggaran Pemilu, dijabarkan pada tabel berikut: Tabel 3.14. Capaian Kinerja terhadap Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Yang Melakukan Pelanggaran Pemilu

KINERJA

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)


5%

4.10%

118%

KPU berhasil melampaui target dalam hal menekan persentase pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Tahun 2013. Dari target kinerja sebesar 5%, persentase Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota yang melakukan pelanggaran kode etik sebesar 4.10%. Dari seluruh Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/ Kota, yaitu sebanyak 2.657 komisioner, berdasarkan Putusan DKPP Tahun 2013 terdapat 109 komisioner yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik (4.10%), yang perinciannya terdiri dari : Tabel 3.15. Rekap Pengaduan dan Putusan DKPP Tahun 2013

PUTUSAN DKPP INSTANSI

1

REHABILITASI

PERINGATAN PEMBERHENTIAN PEMBERHENTIAN TERTULIS SEMENTARA TETAP

2

3

4

5

237

50

7

52

KPU

6

1

0

0

KPU PROVINSI

13

4

3

1

KPU KABUPATEN/ KOTA

218

45

4

51


UMU

M

PEM

I

LI

HAN

KPU

K


O

M

ISI UMUM

KOMISI

PE

MI

Grafik 3.11. Putusan DKPP terhadap Penyelenggara Pemilu Tahun 2012

L IH

A

N

2014

UM

AN UM

PEMILIH

Grafik 3.12 Putusan DKPP terhadap Penyelenggara Pemilu Tahun 2013

Di Tahun 2013, terdapat 237 (Dua ratus tiga puluh tujuh) anggota yang direhabilitasi dan 109 anggota yang melanggar kode etik dengan rincian 50 (Lima puluh) peringatan tertulis, 7 (Tujuh) pemberhentian sementara, dan 52 (Lima puluh dua) pemberhentian tetap. Perbandingan antara Pelanggaran Kode Etik di Tahun 2012 dengan Pelanggaran Kode Etik di Tahun 2013 dapat dilihat di grafik berikut : Pelanggaran Kode Etik di Tahun 2013 lebih banyak, yaitu 109 komisioner, jika dibandingkan dengan jumlah pelanggaran kode etik di Tahun 2012 yang hanya berjumlah 39 komisioner. Terjadi kenaikan sebesar 179%. Hal ini dikarenakan terjadi kenaikan jumlah Pemilukada pada tahun 2013, yaitu sebanyak 149 Pemilukada atau sebesar 82%, jika dibandingkan dengan jumlah Pemilukada di tahun 2012 yang hanya sebanyak 82 Pemilukada. 38


Terdapat 237 komisioner di Tahun 2013 yang diputuskan tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan direhabilitasi nama baiknya jika dibandingkan Tahun 2012 sebanyak 24 komisioner. Sasaran terakhir dari kinerja KPU sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2013 dapat dijelaskan dan dianalisis capaian kinerjanya sebagai berikut: Sasaran 4

Meningkatnya Kinerja Manajemen Intern Dalam Mendukung Keberhasilan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPU

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, maka indikator kinerja yang dilakukan adalah sebagai berikut: Tabel 3.16. Pengukuran Kinerja Terhadap Sasaran Terwujudnya KPU Sebagai Penyelenggara Pemilu Yang Profesional, Berintegritas dan Akuntabel

KINERJA

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

(2)

(3)

(4)

Persentase Pencapaian Target Kinerja Utama KPU

80%

113,42%

141,78%

Persentase KPU, KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten/ Kota Yang Laporan Keuangannya Sesuai Dengan Standard Akuntansi Pemerintahan (SAP).

80%

82%

102,50%

Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa Yang Sudah Memakai E-Procurement

100%

82%

102,50%

(1)

Selanjutnya mengenai indikator kinerja Persentase Pencapaian Target Kinerja Utama KPU dijelaskan pada tabel berikut: Tabel 3.17. Capaian Kinerja terhadap Persentase Pencapaian Target Kinerja Utama KPU

INDIKATOR KINERJA (1) Persentase Pencapaian Target Kinerja Utama KPU

KINERJA TARGET (2)

REALISASI (3)

% CAPAIAN (4)

80%

113,42%

141,78%

Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas lembaga negara merupakan kewajiban bagi KPU sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan pencapaian kinerjanya kepada masyarakat. Pada tahun 2013 sasaran ini diukur melalui hasil capaian perbandingan target dan realisasi pada IKU KPU, keberhasilan dalam mencapai prestasi ini didapat melalui Peraturan KPU yang lengkap dan jelas serta kerjasama yang baik dengan para stakeholder, organisasi masyarakat dan lembaga lainnya. Selanjutnya pengukuran terhadap Persentase KPU, KPU Provinsi Dan KPU Kabupaten/Kota Yang Laporan Keuangannya Sesuai Dengan Standard Akuntansi Pemerintahan (SAP) disajikan pada tabel berikut: Bab 1II Akuntabilitas Kinerja 39

UMU

M

PEM

I

LI

HAN

KPU

K


O

M

ISI UMUM

KOMISI

PE

MI

HA

N

LI Tabel 3.18. Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Yang Laporan Keuangannya Sesuai Dengan SAP

2014

KINERJA UM

AN UM

INDIKATOR KINERJA

PEMILIH

TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

Persentase KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Yang Laporan Keuangannya Sesuai Dengan SAP

80%

82%

102,50%

Indikator ini dinarasikan dengan menganalisis Laporan SAP berdasarkan Laporan Keuangan KPU, Laporan Pencatatan Aset dan Reviu Laporan Keuangan dengan penjelasan sebagai berikut: 1.

Laporan Keuangan KPU Laporan Keuangan KPU merupakan kompilasi dari satuan- satuan kerja yang berada dibawahnya. Jumlah satuan kerja yang ada di KPU sebanyak 531 satuan kerja. Dari 531 satuan kerja, KPU menargetkan sebanyak diatas 80% telah menyampaikan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Adapun pada tahun 2013 satuan kerja yang menyampaikan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah sebanyak 82 % atau 437 satuan kerja. Laporan Pencatatan Aset Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK), Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan Aplikasi Persediaan. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan KPU yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Jumlah Satuan Kerja di lingkup KPU sebanyak 531 Satker, yang terdiri dari 1 Satker Tingkat Pusat, 33 Satker Tingkat Provinsi, dan 497 Satker Tingkat Kabupaten/Kota. Dalam pelaksanaan Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) Semester I Tahun 2013, Arsip data Komputer (ADK) Barang Milik Negara yang telah berhasil dikonsolidasikan di seluruh Tingkat Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAKPB), yaitu sebanyak 531 entitas UAKPB, seperti pada tabel berikut:

2.

Tabel. 3.19. Satker yang Menyampaikan Laporan BMN

No

Kode Eselon

Uraian

1

01

Setjen KPU

Jumlah

40


Jumlah Jenis Kewenangan Kantor Pusat Kantor Daerah M TM M TM

Jumlah Satker

1

0

530

0

531

1

0

530

0

531

3.

Reviu Laporan Keuangan Untuk mencapai sasaran terselengaranya akuntansi pemerintah sesuai SAP, KPU menargetkan Opini dari BPK ”WTP” terhadap laporan Keuangan KPU. Berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Tahun 2005 sampai Tahun 2009, KPU mendapatkan Opini BPK dengan predikat Disclaimer (Tidak memberikan pendapat). Untuk Tahun 2012 Opini BPK atas Laporan Keuangan adalah Wajar dengan Pengecualian. Selanjutnya kemajuan atau progress atas Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Untuk Tahun 2010 BPK memberikan Opini atas laporan Keuangan KPU dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion, dengan pengecualian sebagai berikut: 1) Pencatatan dan Pelaporan Aset 2) Pencatatan dan Pelaporan Persediaan b. Untuk Tahun 2011 BPK memberikan Opini atas Laporan Keuangan KPU dengan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion, dengan pengecualian sebagai berikut: • Pencatatan dan Pelaporan Persediaan c. Untuk Tahun 2012 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan KPU sama dengan tahun 2011, yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion, dengan pengecualian sebagai berikut: • Pencatatan dan Pelaporan Gedung dan Bangunan Serta Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Belum Memadai;

Terhadap Laporan Keuangan KPU Tahun 2013 BPK RI belum mengeluarkan Opini karena Laporan Keuangan sedang disusun dan masih dalam proses pemeriksaan Oleh Tim BPK RI sampai 25 April 2014. Untuk meningkatkan Laporan Keuangan Tahun 2013 KPU melalui Inspektorat melakukan kegiatan sebagai berikut: 1.

Monitoring Pembangunan Gedung dan Bangunan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota; 2. Melakukan Pemeriksaan Kepegawaian, Keuangan, dan Perlengkapan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota; 3. Reviu Laporan Keuangan KPU; dan 4. Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut. Selanjutnya pengukuran terhadap Persentase Paket Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Sudah Memakai E-Procurement disajikan pada tabel berikut: Tabel. 3.20. Pengukuran Kinerja Terhadap Persentase Paket Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Sudah Memakai E-Procurement

INDIKATOR KINERJA (1) Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa Yang Sudah Memakai E-Procurement

KINERJA TARGET

REALISASI

% CAPAIAN

(2)

(3)

(4)

100%

97,65%

97,65%


UMU

M

PEM

I

LI

HAN


K

O

M

ISI UMUM

KOMISI

PE

MI

A

N

Pengadaan logistik Pemilu 2014 dan sarana pendukung Pemilu 2014 mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2013. Tahun anggaran 2013 Satuan Kerja KPU mengadakan sampul PPLN dan perlengkapan teknologi informasi, KPU Provinsi mengadakan kotak suara, bilik pemungutan suara, sampul dan perlengkapan teknologi UM AN UM PEMILIH informasi, sedangkan KPU Kabupaten/Kota mengadakan alat kelengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. L IH

2014

Proses pengadaan seluruh sarana dengan pagu di atas Rp.200.000.000,- dilakukan melalui proses lelang secara elektronik (berbasis web/internet), dengan tahapan sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya serta petunjuk teknisnya yang disesuaikan dengan teknis operasional pengadaan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 18 Tahun 2012. Dari pelaksanaan pengadaan tersebut didapatkan hasil sebagai berikut: 1.

2.

3. 4.

Seluruh satker KPU Provinsi yang melakukan lelang sudah melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan tidak ada yang gagal lelang (dalam arti tidak selesai Tahun Anggaran 2013); Satker Kabupaten/Kota yang melakukan lelang Tahun Anggaran 2013 sebanyak : 493 satker, gagal mengadakan Tahun Anggaran 2013 sebanyak 4 Satker (Malinau, Maluku Tenggara, Banjar, dan Kota Tual); Total lelang yang diadakan KPU secara nasional dari target 587 lelang terealisasi 583 lelang yakni tercapai 97,65%; dan Pelaksanaan proses lelang dengan E-Procurement telah meningkatkan kinerja KPU dalam hal efisiensi penggunaan anggaran, yakni dengan tingkat efisiensi sebesar 56,91%. Data tersebut di dapat dari Pagu anggaran Rp.481.869.688.700,- telah terealisasi total kontrak sebesar Rp.207.636.655.644,-.

Secara umum capaian indikator kinerja dalam pengadaan barang/jasa pada tahun anggaran 2013 lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun anggaran 2012 maupun pada pelaksanaan Pemilu 2009, pengadaan barang/jasa pada satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota belum memakai E-Procurement yakni dilaksanakan secara konvensional, tidak menggunakan LPSE. Hal ini membuktikan adanya komitmen KPU untuk mewujudkan good government. Pencapaian kinerja yang lebih baik dalam pengadaan barang/jasa pada satker KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan oleh KPU antara lain workshop implementasi manajemen logistik Pemilu 2014, bimbingan teknis pengadaan barang/jasa, monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa, sosialisasi LPSE dan Unit Layanan Pengadaan (ULP), Pembentukan dan Finalisasi konsep LPSE & ULP, Penyusunan Standar Barang dan Jasa Keperluan Pemilu, serta finalisasi penyusunan Peraturan dan Keputusan KPU terkait norma, standar dan kebutuhan logistik Pemilu 2014.

42


C. Akuntabilitas Keuangan KPU mendapatkan pagu anggaran diluar output cadangan sebesar Rp7.541.461.960.000,-, tingkat pencapaian realisasi anggaran KPU Tahun 2013 adalah sebesar 78,37% atau ekuivalen sebesar Rp5.910.076.838.068,-. Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2013. Laporan Akuntabilitas KPU Tahun 2013 ini dapat terlihat pada tabel berikut : Tabel 3.21. Akuntabilitas Keuangan KPU

No.

Program

Pagu

Realisasi

1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Rp. 6.329.177.116.000,- Rp. 5.201.323.188.979,Tugas Teknis Lainnya

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Rp. 163.252.448.000,-

3.

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi Rp. 1.049.032.396.000,- Rp. 614.646.571.962,dan Perbaikan Proses Politik TOTAL

Rp. 94.107.077.127,-

Rp. 7.541.461.960.000,- Rp. 5.910.076.838.068,-

Pada tahun 2013 merupakan tahun kedua tahapan Pemilu 2014 antara lain kegiatan pemutakhiran data pemilih, pemetaan daerah pemilihan dan alokasi kursi, sosialisasi, kampanye, bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara, validasi surat suara, pengadaan kelengkapan TPS, dll. Karena tahapan pemilu dan kebijakan pengadaan barang dan jasa belum semua ditetapkan pada tahun anggaran 2013, maka ada beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan di tahun 2013 antara lain pencetakan daftar pemilih, penggandaan buku modul pemungutan dan penghitungan suara, serta beberapa daerah belum dapat mengadakan alat kelengkapan TPS. Terdapat Efisiensi belanja sebesar Rp.1.047.926.530.000,- diakibatkan pemotongan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang semula dialokasikan biaya honorarium dan operasional selama 10 (sepuluh) bulan menjadi selama 9 (sembilan) bulan akibat mundurnya tahapan pemilu terutama untuk pembentukan PPK dan PPS, output cadangan anggaran tahapan pemilu sebesar Rp.205.651.455.000,sebagai antisipasi apabila terjadi kekurangan pada pada tahapan Pemilu 2014, tetapi tidak dapat terserap. Beberapa daerah tidak dapat melaksanakan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dikarenakan sedang melaksanakan Pemilukada dan atau Pemilukada ditunda pada tahun 2014, sehingga alokasi anggaran tersebut tidak dapat diserap. Sebanyak 16 Satker tidak dapat melaksanakan pembanguanan gedung sebesar Rp.37.451.922.000,- dikarenakan proses revisi DIPA baru selesai tanggal 2 September 2013 sehingga untuk pelaksanaan pembangunan gedung tersebut tidak dapat dilaksanakan.


UMU

M

PEM

I

LI

HAN

KPU

K


O

M

ISI UMUM

KOMISI

PE

MI

L IH

A

N

2014

UM

AN UM

PEMILIH

44


Penutup

BAB IV

u 2014

emil P s e s k u S

UMU

M

PEM

I

LI

HAN


O

M

ISI

PE

MI

L

K

UMUM

KOMISI

L IH

A

N

AKIP KPU Tahun 2013 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya, KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, UM dan program kerja AN UM PEMILIH yang ditetapkan baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kontrak Kinerja KPU dengan Presiden, Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014, maupun Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2010-2014.

2014

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Tahun 2013 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU pada tahun anggaran 2013. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan Pemilu tidak terlepas dari komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif dari aparatur negara, masyarakat, dunia dan civil society. Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU antara lain adalah : 1. Melakukan sosialisasi Pemilu secara aktif dan berkesinambungan, khususnya terhadap pemilih perempuan, pemilih pemula, dan penyandang disabilitas; 2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT; 3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, peserta Pemilu, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan pesta demokrasi; 4. Regulasi harus ditetapkan lebih awal dan dapat dimengerti oleh seluruh satker, stake holder, badan adhoc penyelenggara Pemilu, dan peserta Pemilu; 5. Memperluas cakupan sampling review laporan keuangan satker dan melakukan pelatihan secara berkesinambungan kepada operator Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk meningkatkan kemampuan SDM pada masing-masing satker dalam penyusunan laporan; dan 6. Pelaksanaan lelang oleh satker agar dilaksanakan lebih awal, sehingga jikalau terjadi gagal lelang dapat segera diantisipasi untuk lelang ulang dan upaya tindak lanjutnya.

46


Lampiran

UMU

M

PEM

I

LI

HAN

KPU

K


O

M

ISI UMUM

KOMISI

PE

MI

L IH

Lampiran 1

A

N

2014

UM

AN UM

PEMILIH

Sasaran Strategis (1)

Indikator kinerja Target (2) (3) Persentase Pemilih Yang Menggunakan 75 % Hak Pilihnya Dalam Pemilukada Meningkatnya Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Persentase Pemilih Perempuan Yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam 75 % Pemilukada Terlindunginya Hak Masyarakat Persentase Penduduk Yang Mempunyai Untuk Menggunakan Hak Hak Untuk Memilih Tetapi Tidak Terdaftar 2,5 % Pilihnya Dalam Pemilu Di Dalam DPT Persentase Kasus Gugatan Hukum Dan Sengketa Hukum Berkaitan Dengan 85 % Pemilu Dan Pemilukada Yang Dapat Dimenangkan KPU Jumlah Sistem Aplikasi Yang Digunakan 4 Terwujudnya KPU Sebagai Dalam Penyelenggaraan Pemilu Aplikasi Penyelenggara Pemilu Yang Profesional, Berintegritas Dan Persentase Personil KPPS, PPS, PPK Yang Akuntabel Mengikuti Program Bimtek Terstandar 100% Oleh KPU Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Yang Melakukan 5% Pelanggaran Pemilu Persentase Pencapaian Target Kinerja 80% Utama KPU Meningkatnya Kinerja Persentase KPU, KPU Provinsi Dan Manajemen Internal Dalam KPU Kabupaten/Kota Yang Laporan Mendukung Keberhasilan 80% Keuangannya Sesuai Dengan Standard Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Akuntansi Pemerintahan (SAP). KPU Persentase Paket Pengadaan Barang Dan 100% Jasa Yang Sudah Memakai E-Procurement

48


Lampiran 1I Sasaran Strategis (1)

Indikator kinerja Target Realisasi % Capaian (2) (3) (4) (5) Persentase Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam 75 % 73,16% 97,55% Meningkatnya Partisipasi Pemilukada Pemilih Dalam Pemilu Persentase Pemilih Perempuan Yang Menggunakan Hak Pilihnya Dalam 75 % 71,41% 95,21% Pemilukada Terlindunginya Hak Persentase Penduduk Yang Masyarakat Untuk Mempunyai Hak Untuk Memilih 2,5 % 0,94% 162,43% Menggunakan Hak Pilihnya Tetapi Tidak Terdaftar Di Dalam Dalam Pemilu DPT Persentase Kasus Gugatan Hukum Dan Sengketa Hukum Berkaitan 85 % 93% 109,41% Dengan Pemilu Dan Pemilukada Yang Dapat Dimenangkan KPU Jumlah Sistem Aplikasi Yang 4 Terwujudnya KPU Sebagai Digunakan Dalam Penyelenggaraan 4 Aplikasi 100% Aplikasi Penyelenggara Pemilu Yang Pemilu Profesional, Berintegritas Dan Persentase Personil KPPS, PPS, PPK Akuntabel Yang Mengikuti Program Bimtek 100% 100% 100% Terstandar Oleh KPU Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5% 4.10% 118% Yang Melakukan Pelanggaran Pemilu Persentase Pencapaian Target 80% 113,42% 141,78% Kinerja Utama KPU Persentase KPU, KPU Provinsi Dan Meningkatnya Kinerja KPU Kabupaten/Kota Yang Laporan Manajemen Internal Dalam Keuangannya Sesuai Dengan 80% 82% 102,50% Mendukung Keberhasilan Standard Akuntansi Pemerintahan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi (SAP). KPU Persentase Paket Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Sudah Memakai 100% 97,65% 97,65% E-Procurement

Lampiran 49

UMU

M

PEM

I

LI

HAN

KPU

K


M

ISI

PE

MI

Catatan

O

UMUM

KOMISI

L IH

A

N

2014

UM

AN UM

PEMILIH

KPU. Komisi Pemilihan Umum L IH. Laporan Akuntabilitas Kinerja. Instansi Pemerintah. Komisi Pemilihan Umum. Tahun 2013

Recommend Documents