PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 04 TAHUN 2009 TENTANG TATA NASKAH DINAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM,

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 04 TAHUN 2009 TENTANG TATA NASKAH DINAS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM, Menimbang

: a. bahwa ketentuan Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri; b. bahwa ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifat hirarkis; c. bahwa dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; d. bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf e, Pasal 9 ayat (4) huruf f, dan Pasal 10 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan antara lain bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban memelihara arsip dan dokumen pemilihan umum; e. bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 68 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta berkewajiban memelihara arsip dan dokumen pemilihan umum; f. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e serta untuk melaksanakan tertib administrasi dan penyeragaman sistim administrasi perkantoran dalam rangka mendukung penyelenggaraan fungsi administrasi kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;

1

Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

4.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 176);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1636);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1976 tentang Jadual Retensi Arsip (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3151);

8.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

9.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas;

Memperhatikan

: Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 2 Pebruari 2009

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA NASKAH DINAS KOMISI PEMILIHAN UMUM.

2

Pasal 1 Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum merupakan dasar bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilihan umum. Pasal 2 Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Pasal 3 Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, berlaku bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)/ Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) dalam melaksanakan tugas wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum. Pasal 4 Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pendukung fungsi administrasi kesekretariatan bagi penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Bagian Kesembilan Paragraf 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pasal 5 Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 termasuk Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPLN. Pasal 6 Dalam Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, termasuk mengatur berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan tata kearsipan Komisi Pemilihan Umum. Pasal 7 Hal-hal berkenaan dengan tata naskah dinas Komisi Pemilihan Umum untuk Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota di wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Aceh, disesuaikan dengan nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 8 Uraian tentang tata naskah dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 9 Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 631 Tahun 2003 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, dinyatakan tidak berlaku.

3

Pasal 10 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

KETUA,

Ttd

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KPU Kepala Biro Hukum

W.S Santoso

4

Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : Tanggal :

BAB I PENDAHULUAN A. Umum Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum bertugas membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; memberikan dukungan teknis administratif; membantu pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu; membantu perumusan dan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan Komisi Pemilihan Umum; memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu; membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum; dan membantu pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum berwenang mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum; mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan; mengangkat tenaga pakar/ahli berdasarkan kebutuhan atas persetujuan Komisi Pemilihan Umum; dan memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; memelihara arsip dan dokumen pemilu; dan mengelola barang inventaris Komisi Pemilihan Umum. Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi bertugas membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; memberikan dukungan teknis administratif; membantu pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu; membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi; memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi; membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi berwenang mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum ; dan mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang - undangan; memberikan

5

layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangundangan; serta berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan mengelola barang inventaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugas membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu; memberikan dukungan teknis administratif; membantu pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu; membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi; membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota; membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum ; dan mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan; memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangundangan; Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan mengelola barang inventaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk menunjang pelaksanaan tugas kewenangan dan kewajiban tersebut, perlu pengaturan penyeragaman sistem administrasi, sehingga terdapat suatu kepastian hukum. Berkenaan dengan hal tersebut, tata naskah dinas Komisi Pemilihan Umum diperlukan untuk mengatur Komunikasi kedinasan dalam mendukung penyelenggaraan fungsi administrasi kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta kesekretariatan PPK dan PPLN. Tata naskah dinas Komisi Pemilihan Umum, antara lain berperan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, menyediakan informasi bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan dan atau tindakan yang cepat dan tepat, serta membantu kelancaran kegiatan organisasi Komisi Pemilihan Umum. Selain mempunyai peran tersebut, tata naskah dinas Komisi Pemilihan Umum mempunyai ciri-ciri, yaitu sifat memberi dukungan guna memudahkan pekerjaan lain sehingga dapat terlaksana sebagaimana mestinya serta mencakup seluruh bagian organisasi dan diperlukan pada setiap satuan kerja serta dilaksanakan di seluruh bagian organisasi tanpa memandang tugas pokoknya.

6

B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Tata naskah dinas Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan komunikasi kedinasaan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta PPK dan PPLN. 2.

Tujuan Tata naskah dinas Komisi Pemilihan Umum bertujuan : a. memperoleh keseragaman dalam penyelenggaraan administrasi pemilihan umum; b. mewujudkan tata kearsipan yang berdaya guna dan berhasil guna; c. menunjang kelancaran komunikasi kedinasan dan kemudahan dalam pengendalian pelaksanaannya; d. meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota serta PPK dan PPLN.

C. Asas Tata naskah dinas Komisi Pemilihan Umum berpedoman kepada asas : 1.

Asas Keamanan Pada dasarnya semua naskah dinas bersifat tertutup, sehingga kerahasiaan isinya harus tetap dijaga. Oleh karena itu, para pejabat dan petugas yang terkait dengan tata naskah dinas tidak dibenarkan memberikan informasi kepada yang tidak berkepentingan, baik secara tertulis maupun secara lisan.

2.

Asas Pembakuan Naskah dinas wajib dibuat atau disusun menurut tata naskah dinas yang telah ditetapkan.

3.

Asas Pertanggungjawaban Secara administrasi, naskah dinas hendaknya dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi isi, format maupun prosedurnya. Pada hakekatnya asas ini mendasari pemikiran bahwa diikutinya kaidah tata naskah dinas terkait dengan fungsi dan kewenangan pejabat yang menandatangani naskah dinas tersebut sesuai dengan ketentuan yang bcrlaku.

4.

Asas Kecepatan Untuk mendukung kelancaraan penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja dan atau satuan organisasi, semua kegiatan naskah dinas harus dapat diselesaikan secara terkendali. Penegasan tentang tingkat pengendalian pemprosesan naskah dinas dinyatakan secara tertulis saat penyampaian.

5.

Asas Ketepatan Tugas dan fungsi satuan kerja dan atau satuan organisasi, dalam proses penyaluran naskah dinas harus tepat dan terkendali, agar ada penyelesaian tindak lanjut.

6.

Asas Keterkaitan Tata naskah dinas sebagai bagian dari administrasi dan mempunyai keterkaitan dengan administrasi kearsipan. Dengan demikian seluruh kegiatan tata naskah dinas merupakan bagian integral dari tatalaksana administrasi dan tatalaksana kearsipan.

7

D. Pengertian Umum 1.

Tata naskah dinas Komisi Pemilihan Umum yang ditetapkan dalam Peraturan ini, adalah dalam bentuk pengaturan yang digunakan sebagai petunjuk dan atau pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta PPK dan PPLN.

2.

Naskah dinas adalah pernyataan tertulis dalam segala corak dan bentuk yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi kedinasan dari pihak yang satu kepada pihak lain secara intern maupun ekstern, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.

Tata naskah dinas adalah ketentuan-ketentuan yang berlaku dan mengatur serta menetapkan bentuk, sifat dan prosedur tetap serta menjadi dasar dalam komunikasi kedinasan tertulis.

E. Ruang Lingkup Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum mengatur ruang lingkup komunikasi kedinasan, meliputi sarana komunikasi perkantoran, dengan susunan sistimatika: BAB I

: PENDAHULUAN

Bab II

: SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS

BAB III

: KOP NASKAH DINAS, STEMPEL DINAS, SAMPUL SURAT, MAP DAN PAPAN NAMA.

BAB IV

: KEWENANGAN

DAN

PELIMPAHAN

WEWENANG

DALAM

PENANDATANGANAN NASKAH DINAS BAB V

: PROSEDUR ADMINISTRASI NASKAH DINAS KOMISI PEMILIHAN UMUM

BAB VI

: PENUTUP

8

BAB II SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS Naskah dinas sebagai sarana komunikasi kedinasan terdiri dari berbagai bentuk dan susunan sesuai dengan kriteria dari naskah dinas tersebut, yaitu naskah dinas dalam susunan dan bentuk peraturan perundang-undangan dan dalam susunan dan bentuk surat. A.

Naskah Dinas dalam susunan dan bentuk Peraturan Perundang-undangan, terdiri dari : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum; 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum; 3. Keputusan Bersama; 4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum; 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Keputusan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh; 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/ Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (di wilayah provinsi Aceh); 7. Keputusan Panitia Pemilihan Kecamatan; 8. Keputusan Panitia Pemungutan Suara; 9. Keputusan Panitia Pemilihan Luar Negeri. 10. Keputusan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara 11. Keputusan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri.

B.

Naskah Dinas dalam susunan dan bentuk surat adalah : 1. Surat Edaran; 2. Surat Biasa; 3. Surat Keterangan; 4. Surat Perintah; 5. Perjanjian; 6. Surat Kuasa; 7. Surat Ijin; 8. Undangan; 9. Surat Panggilan; 10. Nota Dinas; 11. Pengumuman; 12. Laporan; 13. Surat Pengantar; 14. Lembar Disposisi; 15. Berita Acara; 16. Telaahan Staf; 17. Rekomendasi; 18. Daftar Hadir; 19. Piagam; 20. Surat Tugas; 21. Surat Pernyataan; 22. Surat Peringatan; 23. Risalah Rapat. Ad.A1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum l.

Pengertian Naskah dinas yang mengatur pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mengikat penyelenggara pemilihan umum dan pihak lain.

9

2.

kriterianya adalah : a. Untuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum, di atas kertas berukuran folio dengan lambang garuda dan bertuliskan Komisi Pemililian Umum warna kuning emas. b. Isinya bersifat pengaturan. c. Bentuk dan sistimatika isinya sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. d. Sebagai pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. e. Menggunakan nomor angka bulat dan tahun penetapan. f. Mempunyai nama judul setelah kata "Menetapkan:” g. Menggunakan konsiderans "Menimbang" dan "Mengingat", serta "Memperhatikan".

3.

Cara Penyusunan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terdiri atas : a. Bagian awal. b. Pembukaan. c. Isi d. Bagian akhir ad.a. Bagian awal Peraturan Komisi Pemilihan Umum terdiri atas: 1) Judul Peraturan; 2) Nomor dan tahun; 3) Nama Peraturan. ad.b. Pembukaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum terdiri atas: 1) Tulisan Komisi Pemilihan Umum dengan huruf kapital 2) Konsiderans "Menimbang" dan "Mengingat" "Memperhatikan"; 3) "Memutuskan:" 4) Menetapkan : Judul Peraturan.

serta

ad.c. Isi Peraturan Komisi Pemilihan Umum terdiri atas : 1) Bab-bab; 2) Bagian-bagian; 3) Paragraf-paragraf; 4) Pasal-pasal; 5) Ayat-ayat. ad.d. Bagian akhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum terdiri atas: 1) Nama tempat ditetapkan; 2) Tanggal, Bulan dan Tahun; 3) Nama Jabatan; 4) Tanda tangan Pejabat; 5) Nama Terang; 6) Stempel Komisi Pemilihan Umum. 4.

Pengesahan a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu. b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, asli disimpan oleh pemrakarsa peraturan Komisi Pemilihan Umum.

10

c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang diedarkan dan/atau digandakan adalah salinan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan disertai stempel Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu. 5.

Bentuk Bentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum pada Lampiran I.

Ad.A2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum l.

Pengertian Naskah Dinas yang mengatur pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mengikat penyelenggara pemilihan umum dan pihak lain.

2.

kriterianya adalah : a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum, di atas kertas berukuran folio dengan lambang garuda dan bertuliskan Komisi Pemililian Umum warna kuning emas. b. Isinya bersifat penetapan. c. Bentuk dan sistimatika sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. d. Sebagai pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. e. Menggunakan nomor angka bulat, kode penetapan dan tahun penetapan. f. Mempunyai nama judul setelah kata "Menetapkan;” g. Menggunakan konsiderans "Menimbang" dan "Mengingat", serta "Memperhatikan". h. Dapat menggunakan tembusan, apabila diperlukan.

3.

Cara Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum terdiri atas : a. Bagian awal. b. Pembukaan. c. Isi. d. Bagian akhir. ad.a. Bagian awal Keputusan Komisi Pemilihan Umum terdiri atas : 1) Judul Keputusan; 2) Nomor, kode penetapan, dan tahun; 3) Nama Keputusan. ad.b. Pembukaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum terdiri atas: 1) Tulisan Komisi Pemilihan Umum dengan huruf kapital; 2) Konsiderans "Menimbang" dan "Mengingat" serta "Memperhatikan"; 3) "Memutuskan:"; 4) Menetapkan : Judul Keputusan. ad.c. Isi Keputusan Komisi Pemilihan Umum terdiri atas : 1) Diktum-diktum; atau 2) Pasal-pasal.

11

ad.d. Bagian akhir Keputusan Komisi Pemilihan Umum terdiri atas: 1) Nama tempat ditetapkan; 2) Tanggal, bulan dan tahun; 3) Nama Jabatan; 4) Tanda tangan Pejabat; 5) Nama terang; 6) Stempel Komisi Pemilihan Umum. 4.

Pengesahan a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, dengan menggunakan tinta bewarna biru atau ungu. b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, asli disimpan oleh pemrakarsa keputusan Komisi Pemilihan Umum. c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang diedarkan dan/atau digandakan adalah salinan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan disertai stempel Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu.

5.

Bentuk Bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tercantum pada Lampiran II

Ad.A3. Keputusan Bersama 1.

Pengertian Naskah Dinas yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum dengan instansi lain untuk mengatur sesuatu yang menyangkut kepentingan bersama.

2.

Kriterianya adalah: a. Keputusan bersama ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum dan pimpinan instansi yang melakukan kerjasama, di atas kertas berukuran folio, tanpa kop. b. Isinya bersifat mengatur pelaksanaan teknis. c. Mempunyai nama judul setelah kata "Menetapkan:". d. Menggunakan nomor masing-masing instansi. e. Dirumuskan dalam pasal-pasal dan ayat-ayat.

3.

Cara Penyusunan Keputusan Bersama terdiri atas : a. Bagian awal. b. Pembukaan. c. Isi. d. Bagian akhir.

Ad a. Bagian awal Keputusan Bersama terdiri atas : 1) Tulisan keputusan bersama Komisi Pemilihan Umum dengan Instansi/lembaga yang melakukan kerjasama, dengan huruf kapital; 2) Nomor dan tahun dari KPU serta nomor dan tahun dari Instansi yang melakukan kerjasama; 3) Nama Keputusan Bersama dengan huruf kapital.

12

Ad b. Pembukaan Keputusan Bersama terdiri atas: 1) Konsiderans "Menimbang" dan "Mengingat"; 2) Kata "Memutuskan:" 3) Menetapkan : nama judul Keputusan Bersama. Ad c. Isi Keputusan Bersama terdiri atas: 1) Bab-bab; 2) Bagian-bagian; 3) Paragraf-paragraf; 4) Pasal-pasal; 5) Ayat-ayat. Ad d. Bagian Akhir Keputusan Bersama terdiri atas: 1) Nama tempat ditetapkan; 2) Tanggal, bulan dan tahun; 3) Nama Jabatan masing-masing instansi; 4) Tandatangan Pejabat masing-masing instansi; 5) Nama Terang Pejabat masing-masing instansi; 6) Dibubuhi stempel masing-masing instansi. 4.

Pengesahan a. Keputusan Bersama ditandatangani oleh masing-masing yang melakukan kerjasama, dengan menggunakan tinta bewarna biru atau ungu dibuat di atas kertas bermaterai cukup dengan ukuran dan jenis kertas tertentu tanpa kop; b. Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum dan pimpinan Instansi/lembaga lain, dibuat rangkap dua dengan ketentuan masing-masing mendapat satu keputusan bersama yang asli.

5.

Bentuk Bentuk Keputusan Bersama sebagaimana tercantum pada Lampiran III.

Ad.A4 Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum 1.

Pengertian Naskah Dinas yang mengatur pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mengikat penyelenggara pemilihan umum dan pihak lain, dan bersifat penetapan.

2.

Kriterianya adalah : a. Dibuat di atas kertas berukuran folio dengan lambang garuda dan bertuliskan Komisi Pemilihan Umum berwarna hitam. b. Isinya bersifat penetapan. c. Bentuk dan sistematika sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. d. Sebagai pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. e. Menggunakan nomor bulat, kode penetapan dan tahun penetapan. f. Mempunyai nama judul setelah kata "Menetapkan:". g. Menggunakan konsiderans "Menimbang" dan "Mengingat", serta "Memperhatikan" apabila diperlukan. h. Dapat menggunakan tembusan apabila diperlukan.

13

3.

Cara Penyusunan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum terdiri atas : a. Bagian awal. b. Pembukaan. c. Isi. d. Bagian akhir. ad. a. Bagian awal terdiri atas : 1) Judul keputusan; 2) Nomor bulat, kode penetapan dan tahun; 3) Nama Keputusan. ad. b. Pembukaan terdiri atas : 1) Tulisan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dengan huruf kapital; 2) Konsiderans "Menimbang" dan "Mengingat" serta "Memperhatikan" apabila diperlukan; 3) "Memutuskan:" 4) Menetapkan : Judul keputusan. ad. c. Isi terdiri atas Diktum-diktum. ad. d. Bagian Akhir terdiri atas: 1) Nama tempat ditetapkan; 2) Tanggal, bulan dan tahun; 3) Nama Jabatan; 4) Tanda tangan Pejabat; 5) Nama Terang 6) Stempel Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

4.

Pengesahan a. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dengan menggunakan tinta bewarna biru atau ungu. b. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, asli disimpan oleh pemrakarsa keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum. c. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang diedarkan dan/atau digandakan adalah salinan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan disertai stempel Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu.

5.

Bentuk Bentuk Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tercantum pada Lampiran IV.

14

Ad.A5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi 1.

Pengertian Naskah Dinas yang mengatur pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mengikat penyelenggara pemilihan umum dan pihak lain, dan bersifat penetapan.

2.

Kriterianya adalah : a. Dibuat di atas kertas berukuran folio dengan kop Komisi Pemilihan Umum Provinsi (berwarna). b. Isinya bersifat penetapan. c. Bentuk dan sistematika sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. d. Sebagai pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan. e. Menggunakan nomor bulat, kode penetapan dan tahun penetapan. f. Mempunyai nama judul setelah kata " Menetapkan:". g. Menggunakan konsiderans “Menimbang” dan “Mengingat”, serta “Memperhatikan” apabila diperlukan. h. Dapat menggunakan tembusan apabila diperlukan.

3.

Cara Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi terdiri atas : a. Bagian awal; b. Pembukaan; c. Isi; d. Bagian akhir. ad. a. Bagian awal terdiri atas : 1) Judul Keputusan; 2) Nomor bulat, kode penetapan dan tahun; 3) Nama Keputusan. ad. b. Pembukaan terdiri atas : 1) Tulisan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dengan huruf kapital; 2) Konsiderans "Menimbang" dan "Mengingat" serta "Memperhatikan" apabila diperlukan; 3) "Memutuskan:" 4) Menetapkan : Judul Keputusan. ad. c. Isi terdiri atas Diktum-diktum. ad. d. Bagian akhir terdiri atas : 1) Nama tempat ditetapkan; 2) Tanggal, bulan dan tahun; 3) Nama Jabatan; 4) Tanda tangan Pejabat; 5) Nama Terang; 6) Stempel Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

4.

Pengesahan a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi dengan menggunakan tinta bewarna biru atau ungu.

15

b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang diedarkan dan/atau digandakan adalah salinan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh Pejabat yang menangani masalah hukum dan disertai stempel Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu. 5.

Bentuk Bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagaimana tercantum pada Lampiran V.

Ad.A6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. l.

Pengertian Naskah Dinas yang mengatur pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta mengikat penyelenggara pemilihan umum dan pihak lain, dan bersifat penetapan.

2.

Kriterianya adalah : a. Dibuat di atas kertas berukuran folio dengan kop Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (berwarna). b. Isinya bersifat penetapan. c. Bentuk dan sistematika sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. d. Sebagai pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan. c. Menggunakan nomor bulat, kode penetapan, dan tahun penetapan. f. Mempunyai nama judul setelah kata " Menetapkan". g. Menggunakan konsiderans "Menimbang" dan "Mengingat", serta "Memperhatikan" apabila diperlukan. h. Dapat menggunakan tembusan apabila diperlukan.

3.

Cara penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdiri atas : a. Bagian awal. b. Pembukaan. c. Isi. d. Bagian akhir. ad.a. Bagian awal terdiri atas : 1) Judul Keputusan; 2) Nomor bulat, kode penetapan dan tahun; 3) Nama Keputusan. ad.b. Pembukaan terdiri atas : 1) Tulisan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan huruf kapital; 2) Konsiderans "Menimbang" dan "Mengingat" serta "Memperhatikan" apabila diperlukan; 3) "Memutuskan:" 4) Menetapkan : Judul Keputusan. ad.c. Isi terdiri atas Diktum-diktum. ad.d. Bagian akhir terdiri atas : 1) Nama tempat ditetapkan; 2) Tanggal, bulan dan tahun;

16

3) 4) 5) 6) 4.

Nama Jabatan; Tandatangan Pejabat; Nama Terang; Stempel Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pengesahan a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang diedarkan dan/atau digandakan adalah salinan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh pejabat yang menangani masalah hukum dan disertai stempel Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu.

5.

Bentuk Bentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana tercantum pada Lampiran VI.

Ad.A7. Keputusan Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara/Panitia Pemilihan Luar Negeri/ Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/ Kelompok Penyenggara Pemungutan Suara Luar Negeri. l.

Pengertian Naskah Dinas yang mengatur pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta mengikat penyelenggara pemilihan umum dan pihak lain, dan bersifat penetapan.

2.

Kriterianya adalah : a. Dibuat di atas kertas berukuran folio dengan kop PPK/PPS/PPLN/KPPS/KPPSLN. b. Isinya bersifat penetapan. c. Bentuk dan sistematika sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. d. Sebagai pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan. c. Menggunakan nomor bulat, kode penetapan, dan tahun penetapan. f. Mempunyai nama judul setelah kata " Menetapkan". g. Menggunakan konsiderans "Menimbang" dan "Mengingat", serta "Memperhatikan" apabila diperlukan. h. Dapat menggunakan tembusan apabila diperlukan.

3.

Cara penyusunan Keputusan PPK/PPS/PPLN/KPPS/KPPSLN terdiri atas : a. Bagian awal. b. Pembukaan. c. Isi. d. Bagian akhir. ad.a. Bagian awal terdiri atas : 1) Judul Keputusan; 2) Nomor bulat, kode penetapan dan tahun; 3) Nama Keputusan.

17

ad.b. Pembukaan terdiri atas : 1) Tulisan PPK/PPS/PPLN/KPPS/KPPSLN dengan huruf kapital; 2) Konsiderans "Menimbang" dan "Mengingat" serta "Memperhatikan" apabila diperlukan; 3) "Memutuskan:" 4) Menetapkan : Judul Keputusan. ad.c. Isi terdiri atas Diktum-diktum. ad.d. Bagian akhir terdiri atas : 1) Nama tempat ditetapkan; 2) Tanggal, bulan dan tahun; 3) Nama Jabatan; 4) Tandatangan Pejabat; 5) Nama Terang; 6) Stempel PPK/PPS/PPLN/KPPS/KPPSLN. 4.

Pengesahan a. Keputusan Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara/Panitia Pemilihan Luar Negeri/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri ditandatangani oleh Ketua PPK/PPS/PPLN/KPPS/KPPSLN. b. Keputusan Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara /Panitia Pemilihan Luar Negeri/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang diedarkan dan/atau digandakan disertai stempel Sekretariat Panitia PPK/PPS/PPLN/KPPS/KPPSLN dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu.

5.

Bentuk Bentuk Keputusan PPK/PPS/PPLN/KPPS/KPPSLN sebagaimana tercantum pada Lampiran VII.1 s/d lampiran VII.2

Ad.B1. Surat Edaran 1.

Pengertian Naskah dinas yang memuat pemberitahuan dan penjelasan atau petunjuk tata cara melaksanakan peraturan atau kebijakan Komisi Pemilihan Umum dan ditujukan kepada penyelenggara pemilihan umum di provinsi/kabupaten/kota atau pihak lain.

2.

Cara Penyusunan Surat Edaran terdiri atas : a. Bagian awal. b. Isi. c. Bagian akhir. ad. a. Bagian awal, terdiri atas : 1) Nama Tempat; 2) Tanggal, bulan dan tahun; 3) Kepada pejabat/ alamat yang dituju; 4) Nomor; 5) Sifat (klasifikasi/derajat); 6). Lampiran; 7). Perihal; 8). Tulisan surat edaran dengan huruf kapital ditempatkan di tengah bagian awal lembar naskah.

18

ad. b. Isi Surat Edaran berbentuk uraian ad. c. Bagian akhir, terdiri atas : 1) Nama Jabatan; 2) tanda tangan pejabat; 3) Nama Pejabat; 4) Stempel; 5) Tembusan, apabila diperlukan. 3.

Pengesahan. Ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum atau Wakil Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota serta Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan ketentuan : a. yang ditandatangani Ketua Komisi Pemilihan Umum dengan menggunakan tinta warna biru atau ungu dan kertas berukuran folio dengan lambang garuda dan tulisan Komisi Pemilihan Umum dengan huruf kapital berwarna kuning emas. b. yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum atau Wakil Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dengan menggunakan tinta warna biru atau ungu dan kertas berukuran folio dengan lambang garuda dan tulisan Komisi Pemilihan Umum dengan huruf kapital berwarna hitam. c. yang ditandatangani Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota serta Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dengan menggunakan tinta warna biru atau ungu dan kertas berukuran folio dengan kop Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan (berwarna).

4.

Bentuk Bentuk Surat Edaran yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum , Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum atau Wakil Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum , Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota serta Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Kabupaten/ Kota sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII.1 sampai dengan Lampiran VIII.5

Ad.B2. Surat Biasa 1.

Pengertian Naskah dinas yang memuat penyampaian berita/informasi secara tertulis yang berisi penjelasan, pemberitahuan, pertanyaan, permintaan, jawaban, tanggapan, saran atas sesuatu masalah kepada berbagai lembaga atau perorangan.

2.

Cara Penyusunan Surat Biasa terdiri atas : a. Bagian awal. b. Isi. c. Bagian akhir.

19

ad. a. Bagian awal surat terdiri atas : 1) Nama tempat; 2) Tanggal, bulan dan tahun; 3) Nama/instansi dan alamat yang dituju; 4) Nomor; 5) Sifat; 6) Lampiran; 7) Perihal. ad. b. Isi Surat Biasa dirumuskan dalam bentuk uraian; ad. c. Bagian akhir, terdiri atas : 1) Nama Jabatan; 2) Tanda Tangan Pcjabat; 3) Nama Pejabat; 4) Stempel.

3.

Pengesahan Ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum , Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum atau Wakil Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum , atau Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten Kota dengan ketentuan : a.

b.

c.

4.

yang ditanda tangani Ketua Komisi Pemilihan Umum dengan menggunakan tinta warna biru atau ungu dan kertas berukuran folio dengan lambang garuda dan tulisan Komisi Pemilihan Umum dengan huruf kapital berwarna kuning emas. yang ditanda tangani Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum atau Wakil Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dengan menggunakan tinta warna biru atau ungu dan kertas berukuran folio dengan lambang garuda dan tulisan Komisi Pemilihan Umum dengan huruf kapital berwarna hitam. yang ditandatangani Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten Kota dengan menggunakan tinta warna biru atau ungu dan kertas berukuran folio dengan kop Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan (berwarna).

Bentuk Bentuk Surat Biasa yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum , Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum atau Wakil Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum , Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten Kota, sebagaimana tercantum pada Lampiran IX.1 sampai dengan Lampiran IX.7

Ad.B3. Surat Keterangan 1.

Pengertian Naskah dinas yang memuat mengenai penjelasan atau keterangan secara tertulis terhadap perseorangan pejabat atau personil.

20

2.

Cara Penyusunan Surat Keterangan terdiri atas : a. Bagian awal. b. Isi. c. Bagian akhir. ad. a. Bagian awal, terdiri atas : 1) Tulisan surat keterangan dengan huruf kapital ditempatkan di tengah bagian awal lembar naskah dinas. 2) Nomor dan tahun. ad. b. Isi Surat Keterangan terdiri atas : 1) Nama lengkap; 2) Jenis kelamin; 3) Tempat tanggal lahir; 4) Status perkawinan; 5) Agama; 6) Pekerjaan/ pangkat; 7) Alamat; 8) Uraian penjelasan. ad. c. Bagian akhir, terdiri atas : 1) Nama Tempat; 2) Tanggal, Bulan dan Tahun; 3) Nama Jabatan; 4) Tanda Tangan Jabatan; 5) Nama Pejabat; 6) Stempel.

3.

Pengesahan Ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum , Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum atau Wakil Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum , Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota atau Pejabat Eselon II dan III Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum , atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota, atau Pejabat Eselon III dan IV Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dengan ketentuan : a.

b.

c.

d.

Ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum dengan menggunakan tinta warna biru atau ungu dan kertas berukuran folio dengan lambang garuda dan tulisan Komisi Pemilihan Umum dengan huruf kapital berwarna kuning emas. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum atau Wakil Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dengan menggunakan tinta warna biru atau ungu dan kertas berukuran folio dengan lambang garuda dan tulisan Komisi Pemilihan Umum dengan huruf kapital berwarna hitam. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota serta Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dengan menggunakan tinta warna biru atau ungu dan kertas berukuran folio dengan kop Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan (berwarna). Pejabat Eselon II dan III Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dengan menggunakan kertas berukuran folio.

21

e.

4.

Pejabat Eselon III dan IV Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/ Kota dengan menggunakan kertas berukuran folio.

Bentuk Bentuk surat keterangan sebagaimana tercantum pada Lampiran X.1 sampai dengan Lampiran X.10.

Ad.B4. Surat Perintah l.

Pengertian Naskah dinas yang memuat perintah untuk melaksanakan tugas tertentu dari pejabat atasan yang ditujukan kepada pejabat di bawahnya.

2.

Cara Penyusunan Surat Perintah terdiri atas : a. Bagian awal. b. Isi. c. Bagian akhir. ad. a. Bagian awal, terdiri atas : 1) Tulisan surat perintah dengan huruf kapital, ditempatkan di bagian awal lembar naskah dinas; 2) Nomor dan tahun. ad. b. Isi Surat Perintah memuat nama pejabat dan jabatan yang diberi tugas tertentu yang akan dilaksanakan, dan waktu pelaksanaan tugas. ad. c. Bagian akhir, terdiri atas : 1) Nama Tempat; 2) Tanggal, bulan dan tahun; 3) Nama Jabatan; 4) Tanda Tangan Jabatan; 6) Stempel.

3.

Pengesahan Ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum , Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum atau Wakil Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum , atau Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten Kota, dengan ketentuan : a.

b.

yang ditanda tangani Ketua Komisi Pemilihan Umum dengan menggunakan tinta warna biru atau ungu dan kertas berukuran folio dengan lambang garuda dan tulisan Komisi Pemilihan Umum dengan huruf kapital berwarna kuning emas. yang ditanda tangani Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum atau Wakil Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dengan menggunakan tinta warna biru atau ungu dan kertas berukuran folio dengan lambang garuda dan tulisan Komisi Pemilihan Umum dengan huruf kapital berwarna hitam.

22

c.

4.

yang ditandatangani Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten Kota dengan menggunakan tinta warna biru atau ungu dan kertas berukuran folio dengan kop Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan (berwarna).

Bentuk Bentuk surat perintah sebagaimana tercantum pada Lampiran XI.1 sampai dengan Lampiran XI.7.

Ad.B5. Perjanjian l.

2.

Pengertian. Naskah dinas yang memuat persetujuan yang mengikat antara Komisi Pemilihan Umum dengan pihak lain dalam melaksanakan suatu tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati atau disetujui bersama. Susunan terdiri atas : 1) Bagian awal; 2) Identitas jabatan para pihak yang membuat perjanjian; 3) Obyek Perjanjian; 4) Ketentuan-ketentuan perjanjian; 5) Bagian akhir. Ad. l. Bagian awal, terdiri atas : 1) Tulisan perjanjian dengan huruf kapital ditempatkan di tengah bagian awal lembar naskah dinas. 2) Nama Perjanjian 3) Nomor bulat, kode dan tahun. Ad. 2. Identitas jabatan para pihak terdiri atas : 1) Nama, pekerjaan/jabatan dan alamat pihak yang membuat perjanjian atas nama Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pihak pertama. 2) Nama, pekerjaan/jabatan dan alamat pihak lain yang menyepakati adanya perjanjian, yang selanjutnya disebut Pihak kedua. 3) Tempat dan waktu penandatanganan perjanjian. Ad.3. Obyek perjanjian, meliputi hal-hal pokok yang disepakati diperjanjikan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang seyogyanya hal-hal pokok tersebut terdiri dari satu jenis prestasi yang harus dipenuhi dalam perjanjian tersebut, misalnya mengenai perjanjian rehabilitasi gedung kantor yang terletak di jalan dan atau dikenal umum dengan nama Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat. Ad.4. Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian, meliputi hak dan kewajiban bagi Pihak pertama dan Pihak kedua yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari pokok perjanjian. Ketentuanketentuan dalam perjanjian dituangkan secara sistematika dalam pasal-pasal dan ayat-ayat, yang diawali dengan pasal yang bersifat umum, kemudian pasal berikutnya menjabarkan pasal di atasnya, dan ditutup dengan administrasi perjanjian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

23

Ad.5. Bagian akhir meliputi keadaan pihak-pihak yang menandatangani perjanjian serta penandatanganan oleh kedua belah pihak yang masing-masing dibubuhi materai. Untuk menguatkan perjanjian, dalam bagian akhir dapat diikutkan saksi-saksi dan membubuhkan tanda tangan dalam perjanjian. 3.

Pengesahan Ditandatangani oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.

4.

Bentuk Bentuk Perjanjian sebagaimana tercantum pada Lampiran XII.1 sampai dengan Lampiran XII.6

Ad.B6. Surat Kuasa l.

Pengertian. Naskah dinas yang memuat pelimpahan kewenangan dari pimpinan/pejabat yang mempunyai hak dan kewenangan atas sesuatu kepada pejabat/pegawai atau orang lain agar bertindak untuk dan atas namanya dalam melakukan suatu perbuatan hukum mengenai hak dan kewenangan tersebut, dalam hal dan jangka waktu tertentu.

2.

Susunan a. Surat Kuasa terdiri atas : 1) Bagian awal; 2) Identitas Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa; 3) Jenis tindakan hukum yang dikuasakan; 4) Klausul atau hal tertentu; 5) Bagian akhir. b.

Bagian awal, terdiri atas : 1) Tulisan surat kuasa dengan huruf kapital ditempatkan di tengah bagian awal dari naskah surat kuasa; 2) Nomor Surat Kuasa

c.

Identitas Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa, meliputi : 1) Nama, pekerjaan/ jabatan dan alamat pemberi kuasa, yang selanjutnya disebut Pemberi Kuasa. 2) Nama, pekerjaan/ jabatan dan alamat Penerima kuasa, yang selanjutnya disebut Penerima Kuasa.

d.

Jenis tindakan hukum yang dikuasakan, meliputi uraian tindakan/ perbuatan hukum yang harus dilakukan Penerima Kuasa yang didahului dengan kata khusus dengan huruf kapital.

e.

Klausul atau hal tertentu, meliputi uraian tindakan/ perbuatan hukum untuk melaksanakan kuasa tersebut, yang dapat memberikan kewenangan untuk melimpahkan kuasa tersebut kepada pihak lain yang disebut hak subsitusi.

f.

Bagian akhir, meliputi tempat, tanggal, bulan dan tahun ditandatanganinya surat kuasa oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa.

24

3.

Pengesahan Ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa.

4.

Bentuk Bentuk Surat Kuasa sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII.

Ad.B7. Surat Izin 1.

Pengertian Naskah dinas yang memuat persetujuan terhadap permohonan yang diajukan dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang menurut peraturan perundangan yang berlaku.

2.

Susunan terdiri atas : a. Bagian awal. b. Isi. c. Bagian akhir. ad. a. Bagian awal, terdiri atas : 1) Tulisan surat izin dengan huruf kapital ditempatkan di tengah awal lembar naskah; 2) Nomor dan tahun; 3) Nama judul Surat izin; 4) Dasar. ad. b. Isi Surat Izin : Memuat persetujuan atas permohonan dengan mencantumkan persyaratan tertentu.

3.

4.

ad. c. Bagian akhir, terdiri atas : 1) Nama tempat; 2) Tanggal, bulan dan tahun; 3) Tanda tangan pejabat; 4) Nama pejabat; 5) Stempel. 6) Perihal Pengesahan Ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Bentuk Bentuk Surat Izin sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV.

Ad.B8. Undangan 1.

Pengertian Naskah dinas yang memuat pemberitahuan kepada pejabat/personil atau pihak lain untuk menghadiri suatu acara tertentu pada waktu dan tempat yang ditentukan.

2.

Susunan terdiri atas : a. Bagian awal. b. Isi. c. Bagian akhir.

25

ad. a. Bagian awal, terdiri atas : 1) Nama tempat; 2) Tanggal, bulan dan tahun; 3) Nama pejabat/personil dan pihak lain serta alamat yang diundang; 4) Sifat; 5) Lampiran, dan 6) Perihal; ad. b. Isi Undangan terdiri atas : 1) Hari; 2) Tanggal; 3) Waktu dan tempat; 4) Acara; 5) Pimpinan rapat, apabila undangan yang bersifat rapat. ad. c. Bagian akhir Undangan terdiri atas : I) Nama jabatan; 2) Tanda tangan pejabat; 3) Nama pejabat; 4) Stempel; 5) Tembusan. 3.

Pengesahan Undangan ditandatangani oleh pejabat yang mengundang, serendahrendahnya Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum atau Wakil Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota.

4. Tata tertib penerbitan undangan a. Bagian Persidangan dan Protokol pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum serta sub bagian umum dan logistik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengurus proses penerbitan undangan berdasarkan perintah tertulis Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, atas permintaan Ketua dan atau Anggota Komisi Pemilihan Umum, Biro-Biro atau Inspektorat pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi atas permintaan Ketua dan atau Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretaris Kabupaten/Kota, sub bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atas permintaan Ketua dan atau Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. b. Permintaan Ketua dan atau Anggota Komisi Pemilihan Umum, Biro-Biro atau Inspektorat pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi atas permintaan Ketua dan atau Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretaris Kabupaten/Kota, sub bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atas permintaan Ketua dan atau Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dengan dilampiri :

26

1) Hari, tanggal, tempat dan waktu; 2) Nama dan Jabatan yang diundang; 3) Acara dan Pimpinan Rapat. c. Dalam hal terjadi perubahan terhadap hari, tanggal, tempat dan waktu undangan, perubahan tersebut harus dikoordinasikan dengan bagian protokol dan persidangan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sub bagian umum dan logistik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 5.

Bentuk Bentuk Undangan sebagaimana tercantum pada Lampiran XV.1. sampai dengan Lampiran XV.7

Ad.B9. Surat Panggilan. 1.

Pengertian. Naskah dinas yang memuat panggilan terhadap pejabat/personil atau perorangan atau organisasi/instansi dan badan hukum, untuk diminta keterangan mengenai hal tertentu.

2.

Susunan terdiri atas : a. Bagian awal. b. Isi. c. Bagian akhir.

3.

ad. a

Bagian awal, terdiri atas : 1) Nama tempat; 2) Tanggal, bulan dan tahun; 3) Nama pejabat/personil atau perorangan atau organisasi/instansi atau badan hukum serta alamat yang dipanggil; 4) Nomor surat; 5) Sifat; 6) Lampiran; 7) Perihal.

ad. b

Isi surat panggilan terdiri atas : 1) Hari, tanggal, waktu, tempat; dan 2) Menghadap kepada nama pejabat tertentu.

ad. c

Bagian akhir, terdiri atas : 1) Nama jabatan; 2) Tanda tangan pejabat; 3) Nama pejabat; 4) Stempel.

Pengesahan Surat panggilan ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum atau Wakil Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum atau Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota atau Sekretaris Provinsi/Kabupaten/ Kota.

27

4.

Bentuk Bentuk Surat Panggilan sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI.1 dan Lampiran XVI.7

Ad.B10. Nota Dinas. 1.

Pengertian Naskah dinas yang digunakan dalam lingkungan internal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang dapat memuat ha1-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota atau merupakan pengantar naskah dinas lain dan ditujukan kepada pejabat di atasnya atau kepada pejabat dibawahnya atau kepada pejabat setingkat.

2.

Susunan terdiri atas : a). Bagian awal. b). Isi. c). Bagian akhir. ad. a. Bagian awal nota dinas terdiri atas : 1) Tulisan nota dinas dengan huruf kapital ditempatkan di tengah bagian awal kertas lembar Naskah Dinas; 2) Pejabat atau alamat yang dituju; 3) Pejabat yang mengirim; 4) Tembusan; 5) Nomor; 6) Tanggal, bulan dan tahun; 7) Sifat; 8) Lampiran ; 9) Perihal. ad. b. Isi nota dinas berbentuk uraian. ad. c. Bagian akhir Nota Dinas terdiri atas : 1) Nama Jabatan; 2) Tanda Tangan Pejabat;

3.

Pengesahan Ditandatangani oleh pejabat yang mengirim.

4.

Bentuk Bentuk Nota Dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran XVII..

Ad.B11. Pengumuman 1.

Pengertian Naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang sesuatu hal kepada pihak lain untuk dapat dimaklumi

28

2.

Susunan terdiri atas : a. Bagian awal. b. Isi. c. Bagian akhir. ad. a. Bagian awal, terdiri atas : 1) Tulisan pengumuman dengan huruf kapital ditempatkan di tengah bagian awal lembar naskah dinas; 2) Nomor; 3) Nama pengumuman. ad. b. Isi pengumuman berbentuk pemberitahuan yang diuraikan dalam kalimat singkat dan jelas. ad. c. Bagian akhir, terdiri atas : 1) Nama tempat; 2) Tanggal, bulan dan tahun; 3) Nama jabatan; 4) Nama terang; 5) Stempel.

3.

Pengesahan Ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum atau Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum atau Wakil Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum atau Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/ Kota atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota atau PPK, PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN.

4.

Bentuk Bentuk pengumuman sebagaimana tercantum pada Lampiran XVIII.1 sampai dengan Lampiran XVIII.10

Ad.B12. Laporan 1.

Pengertian Naskah dinas yang memuat pemberitahuan atau pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dari pejabat yang melaksanakan tugas kepada pejabat di atasnya atau dari suatu kelompok/panitia/tim yang dibentuk, disusun secara sistematis.

2.

Susunan terdiri atas : a. Bagian awal. b. Isi. c. Bagian akhir. ad. a. Bagian awal laporan adalah nama judul laporan. ad. b. Isi, terdiri atas : 1. Pendahuluan; 2. Materi laporan; 3. Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. 4. Lampiran.

29

ad. c. Bagian akhir, terdiri atas : 1. Nama tempat; 2. Tanggal, bulan dan tahun; 3. Nama jabatan; 4. Tanda tangan pejabat; 5. Nama terang; 6. Dapat dengan tembusan. 3. Pengesahan Ditandatangani oleh pejabat/personil/ketua kelompok/panitia/tim Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN. 4.

Bentuk Bentuk laporan sebagaimana tercantum pada Lampiran XIX..

Ad.B13. Surat Pengantar l.

Pengertian Naskah dinas yang memuat jenis dan jumlah naskah dinas atau barang yang disampaikan.

2.

Susunan terdiri dari : a. Bagian awal. b. Isi. c. Bagian akhir. ad. a. Bagian awal, terdiri atas : 1) Pejabat/instansi dan alamat yang dituju; 2) Tulisan surat pengantar dengan huruf kapital di tengah lembar naskah; 3) Nomor. ad. b. Isi, terdiri atas : 1) Kolom nomor urut; 2) Kolom jenis yang dikirim; 3) Kolom jumlah naskah dinas/barang yang dikirim; 4) Kolom keterangan. ad. c. Bagian akhir surat pengantar terdiri atas : 1) Nama tempat; 2) Tanggal, bulan dan tahun; 3) Nama jabatan; 4) Tanda tangan pejabat; 5) Nama pejabat; 6) Stempel; 7) Nama, jabatan, hari dan tanggal dan menerima.

tanda tangan yang

3. Pengesahan Ditandatangani oleh Pejabat yang mengirim berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. 4.

Bentuk Bentuk sebagaimana tercantum pada Lampiran XX.

30

Ad.B14. Lembar Disposisi 1.

Pengertian Naskah dinas yang memuat arahan atau petunjuk atau perintah dari pejabat ditujukan kepada pejabat setingkat atau pejabat dibawahnya berkenaan dengan permasalahan tertentu.

2.

Susunan terdiri atas : a. Bagian awal. b. Isi ad. a. Bagian awal meliputi tulisan lembar disposisi dengan huruf kapital di tengah lembar naskah. ad. b. Isi, terdiri atas : Di bawah tulisan lembar disposisi pada bagian kiri terdiri dari : 1) Diterima, meliputi tulisan a. Surat dari; b. Nomor surat; c. Tanggal surat; d. Jam diterima; e. Perihal. 2) Diagenda, meliputi tulisan nomor dan tanggal agenda. 3) Disampaikan kepada yth. Di bawah tulisan lembar disposisi pada bagian kanan ditulis arahan/ petunjuk disposisi.

3.

Bentuk Bentuk sebagimana tercantum pada Lampiran XXI

Ad.B15. Berita Acara 1.

Pengertian Naskah dinas yang memuat suatu proses pelaksanaan tugas dan atau pekerjaan yang dapat merupakan penilaian atau penyerahan/penerimaan atau berkenaan dengan hak dan kewajiban yang menyangkut permasalahan tertentu dan dapat melibatkan pihak lain.

2.

Susunan terdiri atas : 1) Bagian awal. 2) Isi. 3) Bagian akhir. ad.a.

Bagian awal, terdiri atas : 1) Tulisan berita acara dengan huruf kapital; 2) Nama berita acara dengan huruf kapital.

ad.b.

Isi berita acara memuat uraian tentang hari, tanggal, bulan serta tahun dan tempat, identitas pejabat/personil atau pihak lain, dan tata cara atau prosedur serta substansi dan kesimpulan, kemudian diakhiri dengan kalimat penutup yang diuraikan berkenaan dengan administrasi hukum sesuai peraturan perundangundangan.

31

ad.c.

Bagian akhir, meliputi : 1) Nama pihak yang terlibat dalam berita acara; 2) Tanda tangan di atas materai (apabila diperlukan) bagi pihakpihak yang terlibat dalam berita acara; 3) Tanda tangan saksi, apabila diperlukan; 4) Stempel.

3.

Pengesahan Ditandatangani oleh para pihak dan saksi.

4.

Bentuk Bentuk sebagaimana tercantum Lampiran XXII

Ad.BI6. Telaahan Staf 1.

Pengertian Naskah dinas yang memuat saran dan atau pertimbangan atau pendapat hukum terhadap suatu permasalahan tertentu, dibuat oleh pejabat/personil untuk disampaikan kepada pejabat di atasnya.

2.

Susunan. terdiri dari : a. Bagian awal. b. Bagian akhir.

ad. a. Bagian awal, terdiri atas : 1) Nama permasalahan yang ditelaah; 2) Pendahuluan; 3) Identifikasi permasalahan; 4) Pembahasan; 5) Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. ad. b. Bagian Akhir, terdiri atas : 1) Nama tempat kedudukan, tanggal, bulan dan tahun; 2) Nama jabatan yang menyusun, tanpa ditandatangani dan penyampaiannya melalui nota dinas. 3.

Bentuk Bentuk sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIII.

Ad.BI7. Rekomendasi 1.

Pengertian Naskah dinas yang memuat penjelasan berkenaan dengan suatu permasalahan, dan yang diakhiri dengan suatu pendapat.

2.

Susunan. terdiri atas : a. Bagian awal. b. Isi. c. Bagian akhir.

32

ad.a. Bagian awal, terdiri atas : 1) Tulisan rekomendasi dengan huruf kapital; 2) Nomor, bulan, dan tahun. ad.b. Isi rekomendasi memuat uraian singkat dan jelas berkenaan dengan keberadaan suatu hal. ad.c. Bagian akhir, terdiri atas : 1) Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun; 2) Nama jabatan; 3) Tanda tangan pejabat; 4) Nama terang; 5) stempel. 3.

Pengesahan. Ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum atau Wakil Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum atau Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/ Kota atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota.

4.

Bentuk Bentuk rekomendasi sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIV.1 sampai dengan Lampiran XXIV.8

Ad.BI8. Daftar Hadir 1.

Pengertian Naskah dinas yang memuat mengenai bukti kehadiran atau ketidakhadiran pejabat/personil atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya atau dalam suatu acara tertentu.

2.

Susunan. terdiri atas : a. Bagian awal. b. Isi. c. Bagian akhir. ad. a. Bagian awal, terdiri atas : a. Nama daftar hadir; b. Waktu daftar hadir; c. Acara. ad. b. Isi, terdiri atas : 1) Kolom nomor urut; 2) Kolom nama; 3) Kolom jabatan/golongan; 4) Kolom tanda tangan; 5) Kolom keterangan. ad. c. Bagian akhir, terdiri atas : 1) Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun; 2) Nama jabatan penanggung jawab; 3) Tanda tangan pejabat penanggung jawab; 4) Nama penanggung jawab.

33

3.

Penandatanganan. Ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan atau penanggung jawab.

4.

Bentuk Bentuk daftar hadir sebagaimana tercantum pada Lampiran XXV.1 sampai dengan Lampiran XXV.2

Ad.B19. Piagam Penghargaan 1.

Pengertian Naskah dinas yang memuat keterangan mengenai bukti pejabat/personil atau pihak lain yang telah selesai mengikuti kegiatan tertentu dan mendapat penghargaan atas prestasi yang telah dicapai.

2.

Susunan. terdiri atas : a. Bagian awal. b. Isi. c. Bagian akhir ad. a. Bagian awal, terdiri atas : 1) Tulisan piagam penghargaan dengan huruf kapital pada huruf awal dalam kata piagam dan kata penghargaan; 2) Nomor piagam. ad. b. Bagian Isi, terdiri atas : 1) Uraian berisikan jabatan yang memberikan penghargaan; 2) Identitas yang menerima penghargaan; 3) Uraian kegiatan yang telah diikuti termasuk waktu kegiatan dan tempat atau prestasi yang telah dicapai. ad. c. Bagian akhir, terdiri atas : 1) Tempat, tanggal, bulan dan tahun; 2) Nama jabatan dan instansi; 3) Tanda tangan; 4) Nama terang; 5) Stempel.

3.

Pengesahan. Ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum atau Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

4.

Bentuk Bentuk Piagam Penghargaan sebagaimana tercantum pada Lampiran XXVI.1 sampai dengan Lampiran XXVI.2

Ad.B20. Surat Tugas 1.

Pengertian Naskah dinas yang memuat pemberian tugas tertentu dari pejabat atasan yang berwenang kepada Pejabat/Personil di bawahnya untuk melaksanakan surat tugas dan atau pekerjaan tertentu serta dalam waktu yang ditentukan.

34

2.

Susunan. terdiri atas : a. Bagian awal. b. Isi. c. Bagian akhir. ad. a. Bagian awal, terdiri atas : 1) Tulisan surat tugas dengan menggunakan huruf kapital pada huruf awal kata surat dan kata tugas; 2) Nomor. ad. b. Isi, terdiri atas : 1) Dasar peraturan perundang-undangan dikeluarkannya Surat Tugas; 2) Tulisan menugaskan dengan menggunakan huruf kapital; 3) Nama pejabat/pegawai yang diberi tugas; 4) Waktu dan tempat yang diperlukan dalam penugasan; 5) Keperluan penugasan; 6) Penutup.

3.

4.

ad. c. Bagian akhir, terdiri dari : 1) Nama tempat; 2) Tanggal, bulan dan tahun; 3) Nama Jabatan; 4) Tanda tangan pejabat; 5) Nama pejabat yang menandatangani; 6) Stempel. Pengesahan. Ditandatangani oleh pejabat pemberi tugas. Bentuk Bentuk surat tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII.

Ad.B21. Surat Pernyataan 1.

Pengertian Naskah dinas yang memuat suatu pernyataan berkenaan dengan hal tertentu, yang sifatnya harus dapat dipertanggungjawabkan dan mengandung sanksi apabila ternyata dikemudian hari tidak benar.

2.

Susunan. terdiri atas : a. Bagian awal. b. Isi. c. Bagian akhir ad. a. Bagian awal, terdiri atas : 1) Tulisan surat pernyataan dengan menggunakan huruf kapital; 2) Nomor. ad. b. Isi, terdiri atas : 1) Identitas yang membuat pernyataan; 2) Pernyataan yang dibuat; 3) Kalimat penutup.

35

ad. c. Bagian akhir, terdiri atas : 1) Nama tempat; 2) Tanggal, bulan dan tahun; 3) Nama Jabatan yang membuat pernyataan; 4) Tanda tangan; 5) Nama yang membuat pernyataan. 3.

Pengesahan Ditandatangani oleh yang membuat pernyataan.

4.

Bentuk Bentuk Surat Pernyataan sebagaimana tercantum pada Lampiran XXVIII

Ad.B22. Surat Peringatan 1.

Pengertian Naskah dinas yang memuat teguran atau peringatan dari pejabat atasan kepada pejabat dibawahnya atau personil atau dari suatu instansi kepada Instansi/Organisasi dibawahnya dalam lingkungan kerjanya, tentang kealpaan, kelalaian, kekeliruan atau sesuatu hal yang berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan maksud agar segera mendapat tanggapan perbaikan.

2.

Susunan. terdiri atas : a. Bagian awal. b. Isi. c. Bagian akhir. ad. a. Bagian awal, terdiri atas : 1) Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun; 2) Alamat yang dituju; 3) Tulisan surat peringatan dengan menggunakan huruf kapital dan dapat ditambah kata pertama atau kedua dengan menggunakan huruf kapital setelah kalimat surat peringatan. 4) Nomor. ad. b. Isi, terdiri atas : 1) Identitas pejabat/personil atau instansi/organisasi yang diberi peringatan; 2) Dasar ketentuan dikeluarkannya surat peringatan; 3) Isi peringatan; 4) Penutup. ad. c. Bagian akhir, terdiri atas : 1) Nama jabatan; 2) Tanda tangan; 3) Nama pejabat; 4) Tembusan apabila diperlukan.

3.

Pengesahan. Ditandatangani oleh pejabat yang memberi peringatan.

4.

Bentuk Bentuk surat peringatan sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIX..

36

Ad.B23. Risalah Rapat 1.

Pengertian Naskah dinas yang memuat pendapat dan atau saran/masukan peserta rapat pleno Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terhadap materi yang dicantumkan dalam acara undangan rapat, yang diakhiri dengan kesimpulan rapat oleh pimpinan rapat. Kesimpulan rapat dituangkan dalam berita acara rapat pleno yang dilampiri dengan daftar hadir peserta rapat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara.

2.

Susunan. terdiri atas : a. Bagian awal. b. Isi. c. Bagian akhir. ad. a. Bagian awal, terdiri atas : 1) Jenis rapat; 2) Hari, tanggal, bulan dan tahun; 3) Waktu dan tempat; 4) Materi rapat; 5) Pimpinan rapat; 6) Peserta rapat. ad. b. Isi, terdiri atas : 1) Pembukaan atau pengantar pimpinan rapat tentang materi rapat kepada peserta rapat, serta kesepakatan peserta rapat mengenai waktu rapat; 2) Curah pendapat peserta rapat, yang dapat berupa saran/ tanggapan dan atau masukan dan hal-hal lain tentang materi rapat; 3) Kesimpulan rapat yang memuat pokok-pokok materi rapat yang disepakati untuk ditindaklanjuti. ad. c. Bagian akhir, meliputi penutup yang berisi identitas penyusun risalah rapat.

3.

Sarana a. Risalah rapat dibuat berdasarkan hasil rekaman saat berlangsungnya rapat dari awal sampai akhir, dan dituangkan dalam kertas kop surat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. b.Risalah rapat disimpan pada Filling cabinet khusus yang dibuat sedemikian rupa secara berurutan, sehingga memudahkan dalam pencarian data sewaktu-waktu diperlukan.

4.

Bentuk Bentuk risalah rapat sebagaimana tercantum pada Lampiran XXX..

37

BAB III KOP NASKAH DINAS, STEMPEL DINAS, SAMPUL NASKAH DINAS, MAP DAN PAPAN NAMA Kop naskah dinas, stempel dinas, sampul naskah dinas, map dan papan nama yang diatur dalam Peraturan ini, menjadi dasar untuk Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilihan umum dalam rangka untuk mendukung administrasi pemilihan umum sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, sehingga dengan penulisan dan penggunaan yang benar, jelas dan teratur akan memudahkan untuk mengetahui nama instansi dan pejabat yang bertangungjawab terhadap naskah dinas yang diterbitkan. A. Kop Naskah Dinas 1. Ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Keterangan : b. Lambang garuda ditempatkan simetris dengan tulisan Komisi Pemilihan Umum. c. Lambang garuda dan tulisan Komisi Pemilihan Umum dengan huruf kapital 12” menggunakan warna kuning emas.

2. Ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum atau Wakil Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Keterangan : a. Lambang garuda ditempatkan simetris dengan tulisan Komisi Pemilihan Umum. b. Lambang garuda dan tulisan Komisi Pemilihan Umum dengan huruf kapital 12” menggunakan warna hitam.

38

3. Ditandatangani oleh Pejabat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

KOMISI PEMILIHAN UMUM Alamat : ........................

...................... Telp....................

Fax..................

Keterangan : a. Lambang Komisi Pemilihan Umum berwarna ditempatkan pada bagian kiri kop naskah. b. Susunan tulisan simetris. c. Jarak tepi kertas bagian atas dengan tulisan paling atas = 1 cm d. Jarak tepi kertas bagian atas dengan garis lurus = 4 cm e. Tulisan Komisi Pemilihan Umum menggunakan huruf kapital 17” warna hitam. f. Tulisan Alamat ........ menggunakan huruf 14” warna hitam. g. Tulisan Telp..... dan Fax..... menggunakan huruf 11” warna hitam. 4. Ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ........... Keterangan : a. Menggunakan lambang Komisi Pemilihan Umum berwarna yang ditempatkan simetris dengan tulisan Komisi Pemilihan Umum Provinsi..... b. Tulisan Komisi pemilihan Umum Provinsi.... menggunakan huruf kapital 12” warna hitam. 5. Ditandatangani oleh Sekretaris dan pejabat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ................ Alamat : .............. Telp....................

Fax..................

Keterangan : a. Lambang Komisi Pemilihan Umum berwarna ditempatkan pada bagian kiri kop naskah. b. Susunan tulisan simetris. c. Jarak tepi kertas bagian atas dengan tulisan paling atas = 1 cm d. Jarak tepi kertas bagian atas dengan garis lurus = 4 cm e. Tulisan Komisi Pemilihan Umum menggunakan huruf kapital 17” warna hitam.

39

f. g.

Tulisan Provinsi .... menggunakan huruf kapital 14” warna hitam Tulisan Alamat ........Tulisan Telp..... dan Fax..... menggunakan huruf 11” warna hitam.

6. Ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ........... Keterangan : a. Menggunakan lambang Komisi Pemilihan Umum berwarna yang ditempatkan simetris dengan tulisan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota..... b. Tulisan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.... menggunakan huruf kapital 12” warna hitam. 7. Ditandatangani oleh Sekretaris dan Pejabat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA........... Alamat : .............. Telp....................

Fax..................

Keterangan : a. Lambang Komisi Pemilihan Umum berwarna ditempatkan pada bagian kiri kop naskah. b. Susunan tulisan simetris. c. Jarak tepi kertas bagian atas dengan tulisan paling atas = 1 cm d. Jarak tepi kertas bagian atas dengan garis lurus = 4 cm e. Tulisan Komisi Pemilihan Umum menggunakan huruf kapital 17” warna hitam. f. Tulisan Kabupaten/Kota .... menggunakan huruf kapital 14” warna hitam g. Tulisan Alamat ........Tulisan Telp..... dan Fax..... menggunakan huruf 11” warna hitam. 8. Ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Kabupaten/Kota

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KECAMATAN ............ KABUPATEN/KOTA....... Alamat :...................................... Telp....................

Fax...............

Keterangan : a. Lambang Komisi Pemilihan Umum berwarna ditempatkan pada bagian kiri kop naskah dan logo Pemilihan Umum Tahun 2009 ditempatkan pada bagian kanan kop naskah dinas. b. Susunan tulisan simetris. c. Jarak tepi kertas bagian atas dengan tulisan paling atas = 1 cm

40

d. Jarak tepi kertas bagian atas dengan garis lurus = 4 cm e. Tulisan Panitia Pemilihan Kecamatan menggunakan huruf kapital 16” warna hitam. f. Kecamatan ....... (diisi dengan nama kecamatan yang bersangkutan atau sebutan lain) dengan menggunakan huruf kapital 13” warna hitam. g. Tulisan Kabupaten/Kota .... menggunakan huruf kapital 13” warna hitam. h. Tulisan Alamat ........Telp..... dan Fax..... menggunakan huruf 11” warna hitam.

9. Ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri.

PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI PERWAKILAN RI ............ Alamat :...................................... Telp....................

Fax...............

Keterangan : a. Lambang Komisi Pemilihan Umum berwarna ditempatkan pada bagian kiri kop naskahdan logo Pemilihan Umum Tahun 2009 ditempatkan pada bagian kanan kop naskah dinas. b. Susunan tulisan simetris. c. Jarak tepi kertas bagian atas dengan tulisan paling atas = 1 cm d. Jarak tepi kertas bagian atas dengan garis lurus = 4 cm e. Tulisan Panitia Pemilihan Luar Negeri menggunakan huruf kapital 16” warna hitam. f. Tulisan Perwakilan RI ..... menggunakan huruf kapital 13” (titik-titik diisi dengan nama Perwakilan Luar Negeri yang bersangkutan) warna hitam. g. Tulisan Alamat ........Telp..... dan Fax..... menggunakan huruf 11” warna hitam.

10. Ditandatangani oleh Panitia Pemungutan Suara dalam Kecamatan

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA....... KECAMATAN........... Alamat :...................................... Telp....................

Fax...............

Keterangan : a. Lambang Komisi Pemilihan Umum berwarna ditempatkan pada bagian kiri kop naskah dan logo Pemilihan Umum Tahun 2009 ditempatkan pada bagian kanan kop naskah dinas. b. Susunan tulisan simetris. c. Jarak tepi kertas bagian atas dengan tulisan paling atas = 1 cm d. Jarak tepi kertas bagian atas dengan garis lurus = 4 cm e. Tulisan Panitia Pemungutan Suara menggunakan huruf kapital 16” warna hitam. f. Kelurahan/Desa.... (titik-titik diisi dengan nama Kelurahan/Desa yang bersangkutan atau sebutan lain) dengan menggunakan huruf kapital 13”. g. Tulisan Kecamatan... (titik-titik diisi dengan nama Kecamatan yang bersangkutan) menggunakan huruf kapital 13” h. Tulisan Alamat ........Telp..... dan Fax..... menggunakan huruf 11” warna hitam.

41

a.

Stempel Dinas Stempel Dinas adalah tanda pengenal resmi Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang digunakan sebagai tanda pengesahan naskah dinas Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPLN dan PPS. 1. Jenis Stempel Dinas Stempel dinas, terdiri dari : a. Stempel Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPLN dan PPS. b. Stempel kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPLN dan PPS. 2. Tata Cara Pemakaian Stempel Dinas a. Stempel Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah stempel bertuliskan Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPLN dan PPS, yang digunakan untuk menyertai tanda tangan Ketua Komisi Pemilihan Umum atau Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau Ketua PPK atau Ketua PPLN dan Ketua PPS, dengan menggunakan tinta stempel warna biru atau ungu. b. Stempel kesekretariatan, ditentukan : 1) Stempel Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum untuk menyertai tanda tangan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum atau Wakil Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum atau pejabat Sekretariat Jenderal yang karena tugas dan fungsinya mempunyai wewenang untuk menggunakan stempel Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dengan menggunakan tinta stempel warna biru atau ungu. 2) Stempel Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menyertai tanda tangan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota dan pejabat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang karena tugas dan fungsinya mempunyai wewenang untuk menggunakan stempel Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota, dengan menggunakan tinta stempel warna biru atau ungu. c. Wewenang penyimpanan dan penggunaan stempel Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, dan PPS, serta stempel Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretaris PPK, Sekretaris PPLN, dan Ketua PPS, dilaksanakan oleh bagian tata usaha pada Biro Umum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sub bagian umum dan logistik pada bagian keuangan, umum dan logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, sub bagian keuangan, umum, dan logistik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

42

3. Tata Cara Pembuatan Stempel Dinas a. Stempel Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum rovinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, dan PPS dibuat sedemikian rupa dengan mengutamakan azas keamanan. b. Untuk memenuhi azas keamanan, Stempel Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum rovinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, dan PPS pada stempel dinas diberi kode tertentu yang selalu diubah paling lama setiap 6 (enam) bulan sekali, dan Stempel Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum rovinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, dan PPS dengan kode lama dimusnahkan. 4.

Bentuk, Ukuran dan Isi Stempel Dinas

a.

Komisi Pemilihan Umum Keterangan : 1. 2. 3. 4.

Garis tengah lingkaran luar : 37 mm. Garis tengah lingkaran luar bagian dalam : 35 mm. Garis tengah lingkaran dalam : 25 mm. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam, pada bagian atas diberi tulisan Komisi Pemilihan Umum dengan huruf kapital melingkar simetris. 5. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam pada bagian bawah diberi tanda bintang simetris. 6. Pada lingkaran dalam diberi lambang garuda.

b. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Keterangan : 1. 2. 3. 4.

Garis tengah lingkaran luar : 37 mm Garis tengah lingkaran luar bagian dalam : 35 mm Garis tengah lingkaran dalam : 25 mm Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam, pada bagian atas diberi tulisan Komisi Pemilihan Umum dengan huruf kapital melingkar simetris. 5. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam pada bagian bawah diberi tanda bintang simetris. 6. Pada lingkaran dalam diberi lambang garuda

43

c. Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Keterangan : 1. 2. 3. 4. 5.

Garis tengah lingkaran luar : 37 mm. Garis tengah lingkaran luar bagian dalam : 35 mm. Garis tengah lingkaran dalam : 25 mm. Jarak dua garis mendatar pada lingkaran dalam : 7 mm. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam, pada bagian atas diberi tulisan Komisi Pemilihan Umum dengan huruf kapital melingkar simetris. 6. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam pada bagian bawah diberi tanda bintang simetris. 7. Dalam dua garis mendatar pada lingkaran dalam diberi tulisan Sekretariat Jenderal dengan menggunakan huruf kapital.

d. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Keterangan : 1. Bentuk: Lingkaran luar 37 mm, lingkaran luar bagian dalam 35mm, lingkaran dalam 25 mm, lebar 2 (dua) garis sejajar simetris di dalam lingkaran dalam 7 mm. 2. Antara lingkaran luar bagian dalam dengan lingkaran dalam, ditulis kalimat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dengan huruf kapital melingkar simetris. 3. Gambar bintang segi lima diletakan vertikal dibawah, antara kata Komisi dan nama Provinsi. 4. Didalam lingkaran dalam dibuat garis sejajar, dan ditulis nama Provinsi.... (yang bersangkutan) dengan menggunakan huruf kapital.

e. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Keterangan : 1. Bentuk: Lingkaran luar 37 mm, lingkaran luar bagian dalam 35mm, lingkaran dalam 25 mm, lebar 2 (dua) garis sejajar simetris di dalam lingkaran dalam 7 mm. 2. Antara lingkaran luar bagian dalam dengan lingkaran dalam, ditulis kalimat Komisi Pemilihan Umum Provinsi...... dengan menggunakan huruf kapital melingkar simetris. 3. ...... (titik-titik dalam lingkarab di isi nama Provinsi). 4. Gambar Bintang segi lima diletakan vertikal dibawah, antara kata Komisi dan nama Provinsi. 5. Didalam lingkaran dalam dibuat garis sejajar, dan ditulis kata Sekretariat dengan menggunakan huruf kapital.

44

f. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Keterangan : 1. Bentuk : Lingkaran luar 37 mm, lingkaran luar bagian dalam 35 mm, lingkaran dalam 25 mm, lebar 2 (dua) garis sejajar simetris di dalam lingkaran dalam 7 mm. 2. Antara lingkaran luar bagian dalam dengan lingkaran dalam, ditulis kalimat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan menggunakan huruf kapital melingkar simetris. 3. Gambar bintang segi lima diletakan vertikal dibawah, antara kata Komisi dan nama Kabupaten/Kota. 4. Didalam lingkaran dalam dibuat garis sejajar, dan ditulis nama Kabupaten/Kota.... (yang bersangkutan) dengan menggunakan huruf kapital.

g. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Keterangan : 1. Bentuk : Lingkaran luar 37 mm, lingkaran luar bagian dalam 35 mm, lingkaran dalam 25 mm, lebar 2 (dua) garis sejajar simetris di dalam lingkaran dalam 7 mm. 2. Antara lingkaran luar bagian dalam dengan lingkaran dalam, ditulis kalimat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan menggunakan huruf kapital melingkar simetris. 3. ......(titik-titik dalam lingkaran di isi nama Kabupaten/Kota) 4. Gambar bintang segi lima diletakan vertikal dibawah, antara kata Komisi dan nama Kabupaten/Kota. 5. Didalam lingkaran dalam dibuat garis sejajar, dan ditulis kata Sekretariat dengan menggunakan huruf kapital.

45

h. Panitia Pemilihan Kecamatan Keterangan : 1. Garis tengah lingkaran luar : 37 mm. 2. Garis tengah lingkaran luar bagian dalam : 35 mm. 3. Garis tengah lingkaran dalam : 25 mm. 4. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan lingkaran dalam, pada bagian atas diberi tulisan Panitia Pemilihan Kecamatan dengan menggunakan huruf kapital melingkar simetris. 5. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam pada bagian bawah diberi tanda bintang simetris. 6. Didalam lingkaran dalam dibuat garis sejajar, dan ditulis nama Kecamatan....(yang bersangkutan) atau sebutan lain dengan menggunakan huruf kapital.

i. Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Keterangan : 1. 2. 3. 4.

Garis tengah lingkaran luar : 37 mm. Garis tengah lingkaran luar bagian dalam : 35 mm. Garis tengah lingkaran dalam : 25 mm. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan lingkaran dalam, pada bagian atas diberi tulisan Panitia Pemungutan Suara dengan menggunakan huruf kapital melingkar simetris. 5. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam pada bagian bawah diberi tanda bintang simetris. 6. Didalam lingkaran dalam dibuat garis sejajar, dan ditulis nama Kelurahan/Desa (yang bersangkutan) atau sebutan lain dengan menggunakan huruf kapital.

j. Panitia Pemilihan Luar Negeri Keterangan : 1. Garis tengah lingkaran luar : 37 mm. 2. Garis tengah lingkaran luar bagian dalam : 35 mm. 3. Garis tengah lingkaran dalam : 25 mm. 4. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan lingkaran dalam, pada bagian atas diberi tulisan Panitia Pemilihan Luar Negeri dengan menggunakan huruf kapital melingkar simetris. 5. Antara garis lingkaran luar bagian dalam dengan garis lingkaran dalam pada bagian bawah diberi tanda bintang simetris. 6. Didalam lingkaran dalam dibuat garis sejajar, dan ditulis nama Perwakilan RI....(yang bersangkutan) dengan menggunakan huruf kapital.

46

4. Kode Stempel Dinas a. Untuk menjaga kerahasiaan stempel dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, dan PPS, serta stempel Sekretariat Jenderal, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat PPK, Sekretariat PPLN, dan PPS, terhadap stempel dinas tersebut dibubuhi kode tertentu yang diadakan perubahan paling lama setiap 6 (enam) bulan sekali, dengan ketentuan kode tertentu tersebut hanya diketahui oleh pimpinan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, dan PPS, serta stempel Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat PPK, Sekretariat PPLN, dan PPS. b. Apabila terdapat adanya penyimpangan atau pemalsuan stempel dinas sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, pimpinan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, dan PPS, serta stempel Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat PPK, Sekretariat PPLN, dan PPS memerintahkan untuk segera mengganti stempel dinas tersebut dengan kode yang diperbaharui.

B. Sampul Naskah Dinas 1. Pengertian Naskah dinas yang disampaikan atau dikirimkan kepada yang berkepentingan, dimasukan dalam suatu sampul naskah dinas, sehingga dapat menjaga kebersihan dan atau kerahasiaan isi naskah dinas sampai kepada yang berkepentingan. 2. Jenis Sampul terdiri dari : a. Sampul naskah dinas ukuran kabinet warna coklat. b. Sampul naskah dinas ukuran ½ folio warna coklat. c. Sampul naskah dinas ukuran folio warna coklat dan putih. d. Sampul naskah dinas ukuran besar warna coklat. 3. Penggunaan, ukuran, dan jenis kertas sampul a. Penggunaan 1) Sampul naskah dinas kabinet dipergunakan untuk pengiriman naskah-naskah dinas dengan memperhatikan ketebalan naskah dinas; 2) Sampul naskah dinas ukuran ½ folio dipergunakan untuk pengiriman naskahnaskah dinas yang karena ketebalannya tidak memungkinkan menggunakan sampul kabinet; 3) Sampul naskah dinas ukuran folio dipergunakan untuk pengiriman naskahnaskah dinas yang karena sesuatu hal tidak harus dilipat, dan yang berwarna putih khusus digunakan untuk sampul naskah dinas mengenai kepangkatan, piagam, dan surat tanda tamat pendidikan/ pelatihan; 4) Sampul naskah dinas ukuran besar dipergunakan ........ b. Ukuran 1) Sampul naskah dinas kabinet : 11,5 cm x 24,5 cm; 2) Sampul naskah dinas ½ folio : 21,5 cm x 30 cm; 3) Sampul naskah dinas folio : 24 cm x 35 cm; 4) Sampul naskah dinas besar :..........

47

c. Jenis kertas : samson d. Contoh : 1) Sampul naskah dinas Komisi Pemilihan Umum

KOMISI PEMILIHAN UMUM JL. IMAM BONJOL NO. 29

JAKARTA Telp....................

Fax..................

2) Sampul naskah dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI.......... Alamat:........ TELP:..............

FAX:.........

3) Sampul naskah dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB/KOTA.......... Alamat:........ TELP:..............

FAX:.........

48

4) Sampul naskah dinas PPK

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KEC...../KAB/KOTA....... Alamat :............... TELP:..............

FAX:.........

5) Sampul naskah dinas PPS

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KEL/DESA.........KEC....... Alamat :............... TELP:..............

6)

FAX:.........

Sampul Naskah Dinas Panitia Pemilihan Luar Negeri

PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI PERWAKILAN RI........ Alamat :............... TELP:..............

FAX:.........

49

C. Stof Map 1.

Stof Map TU Pimpinan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum - Ukuran : 25 cm x 30 cm - Warna : - krem (untuk naskah dinas bersifat biasa) : - merah (untuk naskah dinas yang bersifat penting/segera) - Bentuk : 2 lipatan - Bahan : karton berserat

Contoh : Penampang depan

KOMISI PEMILIHAN UMUM JAKARTA

PERIHAL : ..................................... ......................................

Penampang dalam

50

2.

Stof Map Umum - Ukuran : 25 cm x 30 cm - Warna : krem - Bentuk : 2 lipatan - Bahan : buffalo

Contoh Stof Map Komisi Pemilihan Umum Penampang depan

KOMISI PEMILIHAN UMUM JAKARTA

Penampang dalam

51

Contoh Stof Map Komisi Pemilihan Umum Provinsi Penampang depan

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI......

Penampang dalam

52

Contoh Stof Map Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Penampang depan

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA...

Penampang dalam

53

Contoh Stof Map Panitia Pemilihan Kecamatan Penampang depan

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KECAMATAN................ KABUPATEN/KOTA......

Penampang dalam

\

54

Contoh Stof Map Panitia Pemungutan Suara Penampang depan

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA........ KECAMATAN................

Penampang dalam

55

Contoh Stof Map Panitia Pemilihan Luar Negeri Penampang depan

PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI PERWAKILAN RI .........

Penampang dalam

56

D. Papan Nama Papan nama adalah tulisan pada papan dengan ukuran tertentu dan ditempatkan di depan gedung kantor yang memuat sebuah nama, alamat dan nomor telepon, agar masyarakat umum atau instansi lain mengetahui. 1. Papan Nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi. a. b. c. d. e.

Bentuk papan nama instansi : empat persegi panjang. Ukuran disesuaikan dengan profil gedung kantor, serta memperhatikan nilai artistik. Perbandingan panjang dengan lebar papan = 3 : 2 Warna dasar papan dicat warna putih. Didalam papan ditulis “KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI....., Alamat, Telp dan Fax. f. Tulisan berwarna hitam dengan menggunakan huruf kapital. g. Perbandingan besar dan kecilnya tulisan diperhatikan keserasian dan keindahan.

Contoh :

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI........

ALAMAT :.................................... TELP........FAX........

2. Papan Nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota a. b. c. d. e.

Bentuk papan nama instansi : empat persegi panjang. Ukuran disesuaikan dengan profil gedung kantor, serta memperhatikan nilai artistik. Perbandingan panjang dengan lebar papan = 3 : 2 Warna dasar papan dicat warna putih. Didalam papan ditulis “KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA....., Alamat, Telp dan Fax. f. Tulisan berwarna hitam dengan menggunakan huruf kapital. g. Perbandingan besar dan kecilnya tulisan diperhatikan keserasian dan keindahan.

Contoh :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA........

ALAMAT :.................................... TELP........FAX........

57

3. Papan Nama Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Kabupaten/Kota. a. b. c. d. e.

Bentuk papan nama instansi : empat persegi panjang. Ukuran disesuaikan dengan profil gedung kantor, serta memperhatikan nilai artistik. Perbandingan panjang dengan lebar papan = 3 : 2. Warna dasar papan dicat warna putih. Didalam papan ditulis “PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, KECAMATAN.....(nama kecamatan yang bersangkutan atau sebutan lain), KABUPATEN/KOTA......, Alamat, Telp dan Fax. f. Tulisan berwarna hitam dengan menggunakan huruf kapital. g. Perbandingan besar dan kecilnya tulisan diperhatikan keserasian dan keindahan.

Contoh :

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KECAMATAN ...................... KABUPATEN/KOTA.....

ALAMAT :.................................... TELP........FAX........

4. Papan Nama Panitia Pemilihan Luar Negeri a. b. c. d. e.

Bentuk papan nama instansi : empat persegi panjang. Ukuran disesuaikan dengan profil gedung kantor, serta memperhatikan nilai artistik. Perbandingan panjang dengan lebar papan = 3 : 2. Warna dasar papan dicat warna putih. Didalam papan ditulis “PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI, PERWAKILAN RI.........., Alamat, Telp dan Fax. f. Tulisan berwarna hitam dengan menggunakan huruf kapital. g. Perbandingan besar dan kecilnya tulisan diperhatikan keserasian dan keindahan.

Contoh :

PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI PERWAKILAN RI...........

ALAMAT :.................................... TELP........FAX........

58

5. Papan Nama Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa a. b. c. d. e.

Bentuk papan nama instansi : empat persegi panjang. Ukuran disesuaikan dengan profil gedung kantor, serta memperhatikan nilai artistik. Perbandingan panjang dengan lebar papan = 3 : 2. Warna dasar papan dicat warna putih. Didalam papan ditulis “PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELURAHAN/DESA......(nama kelurahan/desa yang bersangkutan atau nama lain) KECAMATAN ................, Alamat, Telp dan Fax. f. Tulisan berwarna hitam dengan menggunakan huruf kapital. g. Perbandingan besar dan kecilnya tulisan diperhatikan keserasian dan keindahan.

Contoh :

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA........... KECAMATAN ...........

ALAMAT :.................................... TELP........FAX........

F.

Kop naskah dinas, stempel dinas, sampul surat, map dan papan nama sebagaimana dimaksud pada huruf A, huruf B, huruf C, huruf D dan huruf E dalam hal penulisan nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disesuaikan dengan nama Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

59

BAB IV KEWENANGAN DAN PELIMPAHAN WEWENANG DALAM PENANDATANGANAN NASKAH DINAS

A. Kewenangan Pada hakekatnya setiap naskah dinas keluar menjadi tanggung jawab pimpinan instansi yang bersangkutan. Naskah dinas ditandatangani oleh pejabat yang mempunyai kewenangan atau yang mendapat pelimpahan wewenang sesuai dengan tanggungjawabnya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pelimpahan wewenang yang dapat dilaksanakan adalah kebijakan yang bersifat administratif (bukan kebijakan yang bersifat politis). Pelimpahan wewenang yang bersifat administratif harus memperhatikan jenjang struktural pejabat yang mendapat pelimpahan wewenang. Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum: 1. Penandatanganan naskah dinas atas nama Komisi Pemilihan Umum adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 2. Penandatanganan naskah dinas yang berkaitan dengan fungsi pelaksanaan administrasi yang meliputi dukungan staf, anggaran, sarana dan prasarana ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Kabupaten/Kota. 3. Kewenangan penandatanganan naskah dinas oleh Pejabat Eselon II hanya berlaku di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

B. Pertanggungjawaban 1. Pimpinan organisasi bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya baik secara langsung atau tidak langsung dan tidak dapat memindahkan pertanggungjawabannya baik keseluruhan maupun sebagian kepada pejabat atau pegawai lainnya. 2. Pelimpahan wewenang dari pimpinan eselon tingkat atas kepada pimpinan eselon tingkat bawahannya, tidak mengubah tanggungjawab pimpinan eselon yang memberikan kewenangan.

60

C. Pelimpahan Wewenang Sepanjang tidak ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, wewenang penandatanganan dapat dilimpahkan kepada struktural yang berada dibawahnya. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahannya, agar pejabat bawahan tersebut dapat membantu memperlancar dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya. Pelimpahan wewenang dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban jalur komunikasi penanggungjawab wewenang. Pelimpahan wewenang harus mengikuti jalur struktural dan paling banyak hanya dua rentang jabatan struktural di bawahnya. Bentuk pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas adalah sebagai berikut: Pelimpahan wewenang dengan menggunakan sebutan “atas nama” (disingkat a.n.) a. Sebutan a.n. digunakan jika pejabat yang menandatangani naskah dinas telah diberi wewenang oleh pejabat yang bertanggungjawab, berdasarkan bidang tugas, wewenang dan tanggungjawab pejabat yang bersangkutan. Dalam hal ini pejabat penandatanganan naskah dinas bertanggungjawab atas isi naskah dinas kepada penanggungjawab. Pada asasnya tanggungjawab tetap ada pada pejabat yang memberikan wewenang. b. Faktor-faktor yang harus dipenuhi dalam pelimpahan wewenang ini adalah sebagai berikut: 1) Pelimpahan wewenang diberikan secara langsung, tegas, jelas dan tertulis. 2) Materi wewenang yang dilimpahkan benar-benar menjadi tugas dan tanggungjawab pejabat yang menerima wewenang. 3) Materi wewenang yang dilimpahkan harus dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang memberi wewenang. 4) Tanggungjawab sebagai akibat penandatanganan naskah dinas, sepenuhnya berada pada pejabat yang di atas namakan. c. Contoh penggunaan atas nama (a.n.) dalam penandatanganan naskah dinas adalah sebagai berikut:

a.n. SEKRETARIS JENDERAL KEPALA BIRO UMUM

NAMA PEJABAT NIP.

61

D. Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt)

Pada dasarnya kegiatan setiap satuan kerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum harus berjalan lancar. Sering terjadi pejabat yang memimpin satuan kerja tidak dapat menjalankan tugasnya atau berhalangan antara lain karena melakukan perjalanan dinas, tugas belajar, cuti dan sakit. Untuk menjaga kelancaran dan kesinambungan kegiatan satuan kerja yang bersangkutan, perlu segera ditetapkan penunjukan pejabat yang bertindak sebagai pejabat pelaksana tugas (Plt). Penunjukan pejabat pelaksana tugas, dilakukan sebagai berikut: 1. Penunjukan Plt, dilakukan oleh pejabat yang berhalangan. 2. Penunjukan Plt. dilaksanakan dengan cara menerbitkan surat tugas. 3. Plt. mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan tugas rutin atau dalam batasbatas tertentu dalam surat tugas. 4. Cara penulisan Plt. dalam penandatanganan surat adalah sebagai berikut :

Plt. SEKRETARIS JENDERAL

Plt. KEPALA BIRO PERENCANAAN

NAMA PEJABAT NIP.

NAMA PEJABAT NIP.

62

Lampiran I

(kuning emas)

KOMISI PEMILIHAN UMUM ) 4 ½ spasi PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM ) 1 ½ spasi NOMOR TAHUN ) 2 spasi TENTANG ) 2 spasi MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMM ) 4 ½ spasi KOMISI PEMILIHAN UMUM, ) 3 spasi Menimbang

: a.

b.

---- 20 karakter ---

Mengingat

: 1.

2.

Memperhatikan

: 1. 2.

Menetapkan

:

Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmm mm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm; ) 2 spasi Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmm mm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm; ) 3 spasi Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmm mm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm; ) 2 spasi Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmm mm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm; ) 3 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm; Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm; ) 3 spasi MEMUTUSKAN : ) 3 spasi MMMMMMMMMM MMMMMM MMMMMMM MMMMMMM MMMMM MMMMMMMMM MMMMMMMMM MMMMMMM ) 3 spasi BAB I ) 2 spasi MMMMMMMMMMMMMM ) 3 spasi Pasal ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmm. ) 3 spasi Pasal ) 2 spasi (1) Mmmmmmmmmmmmm mmmmmm mmmmmmm mmmmmmm (2) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmm mmmmmmm ) 3 spasi

63

) 3 spasi B A B II ) 2 spasi MMMMMMMMMMMMM ) 3 spasi Pasal ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. ) 2 spasi a. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmm b. Mmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm ) 3 spasi B A B III ) 2 spasi MMMMMMMMMMMMM ) 2 spasi Pasal ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. ) 4 ½ spasi ----------------------------- 45 karakter ----------------------------

Ditetapkan di pada tanggal ) 3 spasi KETUA ) 6 spasi

NAMA TERANG

64

Lampiran II

(kuning emas)

KOMISI PEMILIHAN UMUM ) 4 ½ spasi KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM ) 1 ½ spasi NOMOR...../Kep-KPU/TAHUN ) 2 spasi TENTANG ) 2 spasi MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMM ) 4 ½ spasi KOMISI PEMILIHAN UMUM, ) 3 spasi

Menimbang

---- 20 karakter ---

Mengingat

Memperhatikan

: a.

Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmm mm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm; ) 2 spasi b. Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmm mm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm; ) 3 spasi : 1. Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmm mm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm; ) 2 spasi 2. Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmm mm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm; ) 3 spasi : 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm; 2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm; ) 3 spasi

Menetapkan

:

PERTAMA

:

KEDUA

:

MEMUTUSKAN : ) 3 spasi MMMMMMMMMM MMMMMM MMMMMMM MMMMMMM MMMMM MMMMMMMMM MMMMMMMMM MMMMMMM ) 3 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmm. ) 3 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmm. ) 3 spasi

65

KETIGA

:

Mmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

----------------------------- 45 karakter ----------------------------

Ditetapkan di pada tanggal ) 3 spasi KETUA ) 6 spasi

NAMA TERANG

66

Lampiran III

KEPUTUSAN BERSAMA ) 1 ½ spasi NOMOR ...../KB/KPU/ TAHUN NOMOR TAHUN TENTANG ) 2 spasi MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMM ) 3 spasi Menimbang

: a.

b.

---- 20 karakter ---

: 1. Mengingat 2.

: 3.

Menetapkan

:

Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmm mm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm; ) 2 spasi Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmm mm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm; ) 3 spasi Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmm mm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm; ) 2 spasi Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmm mm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm; ) 2 spasi dst... ) 3 spasi

MEMUTUSKAN : ) 3 spasi MMMMMMMMMM MMMMMM MMMMMMM MMMMMMM MMMMM MMMMMMMMM MMMMMMMMM MMMMMMM ) 3 spasi BAB I ) 2 spasi MMMMMMMMMMMMMM ) 3 spasi Pasal ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmm. ) 3 spasi Pasal ) 2 spasi (1) Mmmmmmmmmmmmm mmmmmm mmmmmmm mmm (2) Mmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmm mmmmmmm ) 3 spasi B A B II ) 2 spasi MMMMMMMMMMMMM ) 3 spasi Paragraf ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmm mmm mmmmmmmmmm mmmmmmmmmm .

) 3 spasi Pasal ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. 67

) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 3 spasi B A B III ) 2 spasi MMMMMMMMMMMMM ) 2 spasi Pasal ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. a. b.

) 4 ½ spasi Ditetapkan di pada tanggal ) 3 spasi ........................................... ) ) ) ) 6 spasi ) ) NAMA TERANG

KETUA ) 6 spasi

NAMA TERANG

68

Lampiran IV

(garuda hitam)

KOMISI PEMILIHAN UMUM ) 4 ½ spasi KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM ) 1 ½ spasi NOMOR...../Kpts/Setjen/TAHUN ) 2 spasi TENTANG ) 2 spasi MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMM ) 4 ½ spasi KOMISI PEMILIHAN UMUM, ) 3 spasi

Menimbang

---- 20 karakter ---

Mengingat

Memperhatikan

: c.

Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmm mm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm; ) 2 spasi d. Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmm mm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm; ) 3 spasi : 1. Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmm mm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm; ) 2 spasi 2. Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmm mm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm; ) 3 spasi : 3. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm; 4. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm; ) 3 spasi

Menetapkan

:

PERTAMA

:

KEDUA

:

MEMUTUSKAN : ) 3 spasi MMMMMMMMMM MMMMMM MMMMMMM MMMMMMM MMMMM MMMMMMMMM MMMMMMMMM MMMMMMM ) 3 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmm. ) 3 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmm. ) 3 spasi

69

KETIGA

:

Mmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

----------------------------- 45 karakter ----------------------------

Ditetapkan di Pada tanggal ) 3 spasi SEKRETARIS JENDERAL ) 6 spasi

NAMA TERANG

70

Lampiran V

(lambang KPU berwarna)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ........... ) 4 ½ spasi KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI................ ) 1 ½ spasi NOMOR TAHUN ) 2 spasi TENTANG ) 2 spasi MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMM ) 4 ½ spasi KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI.........., ) 3 spasi

Menimbang

: a.

b.

---- 20 karakter ---

Mengingat

: 1.

2.

Memperhatikan

: 1. 2.

Menetapkan

:

PERTAMA

:

KEDUA

:

Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmm mm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm; ) 2 spasi Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmm mm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm; ) 3 spasi Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmm mm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm; ) 2 spasi Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmm mm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm; ) 3 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm; Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm; ) 3 spasi

MEMUTUSKAN : ) 3 spasi MMMMMMMMMM MMMMMM MMMMMMM MMMMMMM MMMMM MMMMMMMMM MMMMMMMMM MMMMMMM ) 3 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmm. ) 3 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmm. ) 3 spasi

) 3 spasi

71

KETIGA

:

Mmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. ) 4 ½ spasi

----------------------------- 45 karakter ----------------------------

Ditetapkan di Pada tanggal ) 3 spasi KETUA ) 6 spasi

NAMA TERANG

72

Lampiran VI

(lambang KPU berwarna)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ........... ) 4 ½ spasi KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA............. ) 1 ½ spasi NOMOR TAHUN ) 2 spasi TENTANG ) 2 spasi MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMM ) 4 ½ spasi KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA........, ) 3 spasi

Menimbang

: a.

b.

---- 20 karakter ---

Mengingat

: 1.

2.

Memperhatikan

: 1. 2.

Menetapkan

:

PERTAMA

:

KEDUA

:

Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmm mm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm; ) 2 spasi Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmm mm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm; ) 3 spasi Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmm mm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm; ) 2 spasi Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmm mm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm; ) 3 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm; Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm; ) 3 spasi

MEMUTUSKAN : ) 3 spasi MMMMMMMMMM MMMMMM MMMMMMM MMMMMMM MMMMM MMMMMMMMM MMMMMMMMM MMMMMMM ) 3 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmm. ) 3 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmm. ) 3 spasi

) 3 spasi

73

KETIGA

:

Mmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. ) 4 ½ spasi

----------------------------- 45 karakter ----------------------------

Ditetapkan di Pada tanggal ) 3 spasi KETUA ) 6 spasi

NAMA TERANG

74

Lampiran VII.1

KOP PPK/PPS/KPPS (menyesuaikan) Alamat :......................................

Telp....................

Fax............... ) 4 ½ spasi

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/PANITIA PEMUNGUTAN SUARA/KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KEL/DESA....KECAMATAN...../KABUPATEN/KOTA............. ) 1 ½ spasi NOMOR TAHUN ) 2 spasi TENTANG ) 2 spasi MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMM ) 4 ½ spasi PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN/PANITIA PEMUNGUTAN SUARA/KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA........, ) 3 spasi

Menimbang

: a.

b.

---- 20 karakter ---

Mengingat

: 1.

2.

Memperhatikan

: 1. 2.

Menetapkan

:

PERTAMA

:

KEDUA

:

Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmm mm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm; ) 2 spasi Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmm mm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm; ) 3 spasi Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmm mm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm; ) 2 spasi Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmm mm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm; ) 3 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm; Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm; ) 3 spasi

MEMUTUSKAN : ) 3 spasi MMMMMMMMMM MMMMMM MMMMMMM MMMMMMM MMMMM MMMMMMMMM MMMMMMMMM MMMMMMM ) 3 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmm. ) 3 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmm. ) 3 spasi

75

KETIGA

) 3 spasi

:

Mmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. ----------------------------- 45 karakter ----------------------------

) 4 ½ spasi Ditetapkan di Pada tanggal ) 3 spasi KETUA ) 6 spasi

NAMA TERANG

76

Lampiran VII.2

KOP PPLN/KPPSLN (menyesuaikan) Alamat :......................................

Telp....................

Fax............... ) 4 ½ spasi

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI/ KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI PERWAKILAN RI ............. ) 1 ½ spasi NOMOR TAHUN ) 2 spasi TENTANG ) 2 spasi MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMM ) 4 ½ spasi PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI PERWAKILAN RI/ KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI........, ) 3 spasi

Menimbang

: a.

b.

---- 20 karakter ---

Mengingat

: 1.

2.

Memperhatikan

: 1. 2.

Menetapkan

:

PERTAMA

:

KEDUA

:

Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmm mm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm; ) 2 spasi Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmm mm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm; ) 3 spasi Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmm mm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm; ) 2 spasi Mmmmmmmmmmm mmmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmm mm mmmmm mmmm mmmmmm mmmmmm mmmmmm mmmmm; ) 3 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm; Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm; ) 3 spasi

MEMUTUSKAN : ) 3 spasi MMMMMMMMMM MMMMMM MMMMMMM MMMMMMM MMMMM MMMMMMMMM MMMMMMMMM MMMMMMM ) 3 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmm. ) 3 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmm. ) 3 spasi

77

KETIGA

) 3 spasi

:

Mmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. ----------------------------- 45 karakter ----------------------------

) 4 ½ spasi Ditetapkan di Pada tanggal ) 3 spasi KETUA ) 6 spasi

NAMA TERANG

78

Lampiran VIII.1

(kuning emas)

KOMISI PEMILIHAN UMUM

----------------------------45 karakter ------------

--10 karakter---

Nomor : Sifat : Lampiran: Perihal : Mmmmmm --20 karakter---------------- mmmmmm

................................20..... ) 3 spasi Kepada Yth. Mmmmmmmmmmmmm ........................................ ) 2 spasi Mmmmmmmm

) 3 s/d 6 spasi SURAT EDARAN ) 3 spasi

--26 karakter-----------------

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmm. ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 3 spasi

----------------------------- 45 karakter ----------------------------

KETUA ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

) 2 spasi Tembusan : 1. Yth. Mmmmmmmmm 2. Yth. Mmmmmmmmm

79

Lampiran VIII.2

(warna hitam)

KOMISI PEMILIHAN UMUM

----------------------------45 karakter ------------

--10 karakter---

Nomor : Sifat : Lampiran: Perihal : Mmmmmm --20 karakter---------------- mmmmmm

................................20..... ) 3 spasi Kepada Yth. Mmmmmmmmmmmmm ........................................ ) 2 spasi Mmmmmmmm

) 3 s/d 6 spasi SURAT EDARAN ) 3 spasi

--26 karakter-----------------

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmm. ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 3 spasi

----------------------------- 45 karakter ----------------------------

SEKRETARIS JENDERAL ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

) 2 spasi Tembusan : 1. Yth. Mmmmmmmmm 2. Yth. Mmmmmmmmm

80

Lampiran VIII.3

(warna hitam)

KOMISI PEMILIHAN UMUM

----------------------------45 karakter ------------

--10 karakter---

Nomor : Sifat : Lampiran: Perihal : Mmmmmm --20 karakter---------------- mmmmmm

................................20..... ) 3 spasi Kepada Yth. Mmmmmmmmmmmmm ........................................ ) 2 spasi Mmmmmmmm

) 3 s/d 6 spasi SURAT EDARAN ) 3 spasi

--26 karakter-----------------

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmm. ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 3 spasi

----------------------------- 45 karakter ----------------------------

WAKIL SEKRETARIS JENDERAL ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

) 2 spasi Tembusan : 1. Yth. Mmmmmmmmm 2. Yth. Mmmmmmmmm

81

Lampiran VIII.4

(lambang KPU berwarna)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ...........

----------------------------45 karakter ------------

--10 karakter---

Nomor : Sifat : Lampiran: Perihal : Mmmmmm --20 karakter---------------- mmmmmm

................................20..... ) 3 spasi Kepada Yth. Mmmmmmmmmmmmm ........................................ ) 2 spasi Mmmmmmmm

) 3 s/d 6 spasi SURAT EDARAN ) 3 spasi

--26 karakter-----------------

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmm. ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 3 spasi

----------------------------- 45 karakter ----------------------------

KETUA ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

) 2 spasi Tembusan : 1. Yth. Mmmmmmmmm 2. Yth. Mmmmmmmmm

82

Lampiran VIII.5

(lambang KPU berwarna)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ...........

----------------------------45 karakter ------------

--10 karakter---

Nomor : Sifat : Lampiran: Perihal : Mmmmmm --20 karakter---------------- mmmmmm

................................20..... ) 3 spasi Kepada Yth. Mmmmmmmmmmmmm ........................................ ) 2 spasi Mmmmmmmm

) 3 s/d 6 spasi SURAT EDARAN ) 3 spasi

--26 karakter-----------------

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmm. ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 3 spasi

----------------------------- 45 karakter ----------------------------

KETUA ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

) 2 spasi Tembusan : 1. Yth. Mmmmmmmmm 2. Yth. Mmmmmmmmm

83

Lampiran IX.1

(kuning emas)

KOMISI PEMILIHAN UMUM ) 3 spasi

----------------------------45 karakter ------------

--10 karakter---

Nomor : Sifat : Lampiran: Perihal : Mmmmmm --20 karakter---------------- mmmmmm

................................20..... ) 3 s/d 6 spasi Kepada Yth. Mmmmmmmmmmmmm ........................................ ) 2 spasi Mmmmmmmm

) 3 s/d 9 spasi

--26 karakter-----------------

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmm. ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 4 ½ spasi

----------------------------- 45 karakter ----------------------------

KETUA ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

) 2 spasi Tembusan : 1. Yth. Mmmmmmmmm 2. Yth. Mmmmmmmmm

84

Lampiran IX.2

(warna hitam)

KOMISI PEMILIHAN UMUM ) 3 spasi

----------------------------45 karakter ------------

--10 karakter---

Nomor : Sifat : Lampiran: Perihal : Mmmmmm --20 karakter---------------- mmmmmm

................................20..... ) 3 s/d 6 spasi Kepada Yth. Mmmmmmmmmmmmm ........................................ ) 2 spasi Mmmmmmmm

) 3 s/d 9 spasi

--26 karakter-----------------

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmm. ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 4 ½ spasi

----------------------------- 45 karakter ----------------------------

SEKRETARIS JENDERAL ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

) 2 spasi Tembusan : 1. Yth. Mmmmmmmmm 2. Yth. Mmmmmmmmm

85

Lampiran IX.3

(warna hitam)

KOMISI PEMILIHAN UMUM ) 3 spasi

----------------------------45 karakter ------------

--10 karakter---

Nomor : Sifat : Lampiran: Perihal : Mmmmmm --20 karakter---------------- mmmmmm

................................20..... ) 3 s/d 6 spasi Kepada Yth. Mmmmmmmmmmmmm ........................................ ) 2 spasi Mmmmmmmm

) 3 s/d 9 spasi

--26 karakter-----------------

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmm. ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 4 ½ spasi

----------------------------- 45 karakter ----------------------------

WAKIL SEKRETARIS JENDERAL ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

) 2 spasi Tembusan : 1. Yth. Mmmmmmmmm 2. Yth. Mmmmmmmmm

86

Lampiran IX.4

(lambang KPU berwarna)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ........... ) 3 spasi

----------------------------45 karakter ------------

--10 karakter---

Nomor : Sifat : Lampiran: Perihal : Mmmmmm --20 karakter---------------- mmmmmm

................................20..... ) 3 s/d 6 spasi Kepada Yth. Mmmmmmmmmmmmm ........................................ ) 2 spasi Mmmmmmmm

) 3 s/d 9 spasi

--26 karakter-----------------

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmm. ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 4 ½ spasi

----------------------------- 45 karakter ----------------------------

KETUA ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

) 2 spasi Tembusan : 1. Yth. Mmmmmmmmm 2. Yth. Mmmmmmmmm

87

Lampiran IX.5

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ................ Alamat : .............. Telp....................

Fax..................

) 3 spasi

----------------------------45 karakter ------------

--10 karakter---

Nomor : Sifat : Lampiran: Perihal : Mmmmmm --20 karakter---------------- mmmmmm

................................20..... ) 3 s/d 6 spasi Kepada Yth. Mmmmmmmmmmmmm ........................................ ) 2 spasi Mmmmmmmm

) 3 s/d 9 spasi

--26 karakter-----------------

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmm. ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 4 ½ spasi

----------------------------- 45 karakter ----------------------------

SEKRETARIS ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

) 2 spasi Tembusan : 1. Yth. Mmmmmmmmm 2. Yth. Mmmmmmmmm

88

Lampiran IX.6

(lambang KPU berwarna)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ........... ) 3 spasi

----------------------------45 karakter ------------

--10 karakter---

Nomor : Sifat : Lampiran: Perihal : Mmmmmm --20 karakter---------------- mmmmmm

................................20..... ) 3 s/d 6 spasi Kepada Yth. Mmmmmmmmmmmmm ........................................ ) 2 spasi Mmmmmmmm

) 3 s/d 9 spasi

--26 karakter-----------------

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmm. ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 4 ½ spasi

----------------------------- 45 karakter ----------------------------

KETUA ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

) 2 spasi Tembusan : 1. Yth. Mmmmmmmmm 2. Yth. Mmmmmmmmm

89

Lampiran IX.7

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ................ Alamat : .............. Telp....................

Fax..................

) 3 spasi

----------------------------45 karakter ------------

--10 karakter---

Nomor : Sifat : Lampiran: Perihal : Mmmmmm --20 karakter---------------- mmmmmm

................................20..... ) 3 s/d 6 spasi Kepada Yth. Mmmmmmmmmmmmm ........................................ ) 2 spasi Mmmmmmmm

) 3 s/d 9 spasi

--26 karakter-----------------

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmm. ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 4 ½ spasi

----------------------------- 45 karakter ----------------------------

SEKRETARIS ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

) 2 spasi Tembusan : 1. Yth. Mmmmmmmmm 2. Yth. Mmmmmmmmm

90

Lampiran X.1

(kuning emas)

KOMISI PEMILIHAN UMUM ) 4 ½ spasi

SURAT KETERANGAN ) 2 spasi

Nomor : .........................../20....... ) 3 spasi ---20 karakter----

1. Yang bertanda tangan di bawah ini : ) 2 spasi

a. Nama b. Jabatan

: .........................(nama pejabat) : ................................................ ) 2 spasi

Dengan ini menyatakan, bahwa : ) 2 spasi

a. Nama lengkap b. N I P c. Pangkat/Gol d. Jabatan e. Jenis Kelamin f. Tempat/Tgl. Lahir g. Status Perkawinan h. Agama i. Alamat

: ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................

) 2 spasi

Bermaksud .............................................................................. ................................................................................................ 2. Berhubungan dengan maksud yang bersangkutan diminta agar.. .................................................................................................... ) 2 spasi

.......................................................................dapat memberikan Bantuan serta fasilitas seperlunya. ) 1 ½ spasi

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. ) ) 4 ½ spasi ----------------------------- 45 karakter ----------------------------

.......................................,20..... KETUA ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

91

Lampiran X.2

(warna hitam)

KOMISI PEMILIHAN UMUM ) 4 ½ spasi

SURAT KETERANGAN ) 2 spasi

Nomor : .........................../20....... ) 3 spasi ---20 karakter----

1. Yang bertanda tangan di bawah ini : ) 2 spasi

a. Nama b. Jabatan

: .........................(nama pejabat) : ................................................ ) 2 spasi

Dengan ini menyatakan, bahwa : ) 2 spasi

a. Nama lengkap b. N I P c. Pangkat/Gol d. Jabatan e. Jenis Kelamin f. Tempat/Tgl. Lahir g. Status Perkawinan h. Agama i. Alamat

: ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................

) 2 spasi

Bermaksud .............................................................................. ................................................................................................ 2. Berhubungan dengan maksud yang bersangkutan diminta agar.. .................................................................................................... ) 2 spasi

.......................................................................dapat memberikan Bantuan serta fasilitas seperlunya. ) 1 ½ spasi

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. ) ) 4 ½ spasi ----------------------------- 45 karakter ----------------------------

.......................................,20..... SEKRETARIS JENDERAL ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

92

Lampiran X.3

(warna hitam)

KOMISI PEMILIHAN UMUM ) 4 ½ spasi

SURAT KETERANGAN ) 2 spasi

Nomor : .........................../20....... ) 3 spasi ---20 karakter----

1. Yang bertanda tangan di bawah ini : ) 2 spasi

a. Nama b. Jabatan

: .........................(nama pejabat) : ................................................ ) 2 spasi

Dengan ini menyatakan, bahwa : ) 2 spasi

a. Nama lengkap b. N I P c. Pangkat/Gol d. Jabatan e. Jenis Kelamin f. Tempat/Tgl. Lahir g. Status Perkawinan h. Agama i. Alamat

: ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................

) 2 spasi

Bermaksud .............................................................................. ................................................................................................ 2. Berhubungan dengan maksud yang bersangkutan diminta agar.. .................................................................................................... ) 2 spasi

.......................................................................dapat memberikan Bantuan serta fasilitas seperlunya. ) 1 ½ spasi

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. ) ) 4 ½ spasi ----------------------------- 45 karakter ----------------------------

.......................................,20..... WAKIL SEKRETARIS JENDERAL ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

93

Lampiran X.4

(lambang KPU berwarna)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI.......... ) 4 ½ spasi

SURAT KETERANGAN ) 2 spasi

Nomor : .........................../20....... ) 3 spasi ---20 karakter----

1. Yang bertanda tangan di bawah ini : ) 2 spasi

a. Nama b. Jabatan

: .........................(nama pejabat) : ................................................ ) 2 spasi

Dengan ini menyatakan, bahwa : ) 2 spasi

a. Nama lengkap b. N I P c. Pangkat/Gol d. Jabatan e. Jenis Kelamin f. Tempat/Tgl. Lahir g. Status Perkawinan h. Agama i. Alamat

: ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................

) 2 spasi

Bermaksud .............................................................................. ................................................................................................ 2. Berhubungan dengan maksud yang bersangkutan diminta agar.. .................................................................................................... ) 2 spasi

.......................................................................dapat memberikan Bantuan serta fasilitas seperlunya. ) 1 ½ spasi

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. ) ) 4 ½ spasi ----------------------------- 45 karakter ----------------------------

.......................................,20..... KETUA ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

94

Lampiran X.5

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ................ Alamat : .............. Telp....................

Fax..................

) 4 ½ spasi

SURAT KETERANGAN ) 2 spasi

Nomor : .........................../20....... ) 3 spasi ---20 karakter----

1. Yang bertanda tangan di bawah ini : ) 2 spasi

a. Nama b. Jabatan

: .........................(nama pejabat) : ................................................ ) 2 spasi

Dengan ini menyatakan, bahwa : ) 2 spasi

a. Nama lengkap b. N I P c. Pangkat/Gol d. Jabatan e. Jenis Kelamin f. Tempat/Tgl. Lahir g. Status Perkawinan h. Agama i. Alamat

: ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................

) 2 spasi

Bermaksud .............................................................................. ................................................................................................ 2. Berhubungan dengan maksud yang bersangkutan diminta agar.. .................................................................................................... ) 2 spasi

.......................................................................dapat memberikan Bantuan serta fasilitas seperlunya. ) 1 ½ spasi

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. ) ) 4 ½ spasi ----------------------------- 45 karakter ----------------------------

.......................................,20..... SEKRETARIS ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

95

Lampiran X.6

(lambang KPU berwarna)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.......... ) 4 ½ spasi

SURAT KETERANGAN ) 2 spasi

Nomor : .........................../20....... ) 3 spasi ---20 karakter----

1. Yang bertanda tangan di bawah ini : ) 2 spasi

a. Nama b. Jabatan

: .........................(nama pejabat) : ................................................ ) 2 spasi

Dengan ini menyatakan, bahwa : ) 2 spasi

a. Nama lengkap b. N I P c. Pangkat/Gol d. Jabatan e. Jenis Kelamin f. Tempat/Tgl. Lahir g. Status Perkawinan h. Agama i. Alamat

: ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................

) 2 spasi

Bermaksud .............................................................................. ................................................................................................ 2. Berhubungan dengan maksud yang bersangkutan diminta agar.. .................................................................................................... ) 2 spasi

.......................................................................dapat memberikan Bantuan serta fasilitas seperlunya. ) 1 ½ spasi

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. ) ) 4 ½ spasi ----------------------------- 45 karakter ----------------------------

.......................................,20..... KETUA ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

96

Lampiran X.7

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ................ Alamat : .............. Telp....................

Fax..................

) 4 ½ spasi

SURAT KETERANGAN ) 2 spasi

Nomor : .........................../20....... ) 3 spasi ---20 karakter----

1. Yang bertanda tangan di bawah ini : ) 2 spasi

a. Nama b. Jabatan

: .........................(nama pejabat) : ................................................ ) 2 spasi

Dengan ini menyatakan, bahwa : ) 2 spasi

a. Nama lengkap b. N I P c. Pangkat/Gol d. Jabatan e. Jenis Kelamin f. Tempat/Tgl. Lahir g. Status Perkawinan h. Agama i. Alamat

: ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................

) 2 spasi

Bermaksud .............................................................................. ................................................................................................ 2. Berhubungan dengan maksud yang bersangkutan diminta agar.. .................................................................................................... ) 2 spasi

.......................................................................dapat memberikan Bantuan serta fasilitas seperlunya. ) 1 ½ spasi

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. ) ) 4 ½ spasi ----------------------------- 45 karakter ----------------------------

.......................................,20..... SEKRETARIS ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

97

Lampiran X.8

KOMISI PEMILIHAN UMUM JL. IMAM BONJOL NO. 29 JAKARTA Telp....................

Fax..................

) 4 ½ spasi

SURAT KETERANGAN ) 2 spasi

Nomor : .........................../20....... ) 3 spasi ---20 karakter----

1. Yang bertanda tangan di bawah ini : ) 2 spasi

a. Nama b. Jabatan

: .........................(nama pejabat) : ................................................ ) 2 spasi

Dengan ini menyatakan, bahwa : ) 2 spasi

a. Nama lengkap b. N I P c. Pangkat/Gol d. Jabatan e. Jenis Kelamin f. Tempat/Tgl. Lahir g. Status Perkawinan h. Agama i. Alamat

: ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................

) 2 spasi

Bermaksud .............................................................................. ................................................................................................ 2. Berhubungan dengan maksud yang bersangkutan diminta agar.. .................................................................................................... ) 2 spasi

.......................................................................dapat memberikan Bantuan serta fasilitas seperlunya. ) 1 ½ spasi

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. ) ) 4 ½ spasi ----------------------------- 45 karakter ----------------------------

.......................................,20..... NAMA PEJABAT ESELON II/III ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

98

Lampiran X.9

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ................ Alamat : .............. Telp....................

Fax..................

) 4 ½ spasi

SURAT KETERANGAN ) 2 spasi

Nomor : .........................../20....... ) 3 spasi ---20 karakter----

1. Yang bertanda tangan di bawah ini : ) 2 spasi

a. Nama b. Jabatan

: .........................(nama pejabat) : ................................................ ) 2 spasi

Dengan ini menyatakan, bahwa : ) 2 spasi

a. Nama lengkap b. N I P c. Pangkat/Gol d. Jabatan e. Jenis Kelamin f. Tempat/Tgl. Lahir g. Status Perkawinan h. Agama i. Alamat

: ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................

) 2 spasi

Bermaksud .............................................................................. ................................................................................................ 2. Berhubungan dengan maksud yang bersangkutan diminta agar.. .................................................................................................... ) 2 spasi

.......................................................................dapat memberikan Bantuan serta fasilitas seperlunya. ) 1 ½ spasi

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. ) ) 4 ½ spasi ----------------------------- 45 karakter ----------------------------

.......................................,20..... NAMA JABATAN ESELON III/IV ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

99

Lampiran X.10

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ................ Alamat : .............. Telp....................

Fax..................

) 4 ½ spasi

SURAT KETERANGAN ) 2 spasi

Nomor : .........................../20....... ) 3 spasi ---20 karakter----

1. Yang bertanda tangan di bawah ini : ) 2 spasi

a. Nama b. Jabatan

: .........................(nama pejabat) : ................................................ ) 2 spasi

Dengan ini menyatakan, bahwa : ) 2 spasi

a. Nama lengkap b. N I P c. Pangkat/Gol d. Jabatan e. Jenis Kelamin f. Tempat/Tgl. Lahir g. Status Perkawinan h. Agama i. Alamat

: ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................ : ................................................

) 2 spasi

Bermaksud .............................................................................. ................................................................................................ 2. Berhubungan dengan maksud yang bersangkutan diminta agar.. .................................................................................................... ) 2 spasi

.......................................................................dapat memberikan Bantuan serta fasilitas seperlunya. ) 1 ½ spasi

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. ) ) 4 ½ spasi ----------------------------- 45 karakter ----------------------------

.......................................,20..... NAMA JABATAN IV ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

100

Lampiran XI.1

(kuning emas)

KOMISI PEMILIHAN UMUM ) 6 spasi )

SURAT PERINTAH ) 1 ½ spasi Nomor : ................................/........... ) ) 4 ½ spasi )

--26 karakter-----------------Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmm. ) ) 3 spasi

MEMERINTAHKAN Kepada --26 karakter--------------- a. Nama b. Jabatan

) 2 spasi : ) 2 spasi : Mmmmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmmmm

) 2 spasi : ) 2 spasi --26 karakter-----------------Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmm. Untuk

) ) 4 ½ spasi ----------------------------- 45 karakter ----------------------------

.......................................,20..... KETUA ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

---karakter---

) 2 spasi Tembusan : 1. Yth. Mmmmmmmmm 2. Yth. Mmmmmmmmm

101

Lampiran XI.2

(warna hitam)

KOMISI PEMILIHAN UMUM ) 6 spasi )

SURAT PERINTAH ) 1 ½ spasi Nomor : ................................/........... ) ) 4 ½ spasi )

--26 karakter-----------------Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmm. ) ) 3 spasi

MEMERINTAHKAN Kepada --26 karakter--------------- a. Nama b. Jabatan

) 2 spasi : ) 2 spasi : Mmmmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmmmm

) 2 spasi : ) 2 spasi --26 karakter-----------------Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmm. Untuk

) ) 4 ½ spasi ----------------------------- 45 karakter ----------------------------

.......................................,20..... SEKRETARIS JENDERAL ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

---karakter---

) 2 spasi Tembusan : 1. Yth. Mmmmmmmmm 2. Yth. Mmmmmmmmm

102

Lampiran XI.3

(warna hitam)

KOMISI PEMILIHAN UMUM ) 6 spasi )

SURAT PERINTAH ) 1 ½ spasi Nomor : ................................/........... ) ) 4 ½ spasi )

--26 karakter-----------------Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmm. ) ) 3 spasi

MEMERINTAHKAN Kepada --26 karakter--------------- a. Nama b. Jabatan

) 2 spasi : ) 2 spasi : Mmmmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmmmm

) 2 spasi : ) 2 spasi --26 karakter-----------------Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmm. Untuk

) ) 4 ½ spasi ----------------------------- 45 karakter ----------------------------

.......................................,20..... WAKIL SEKRETARIS JENDERAL ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

---karakter---

) 2 spasi Tembusan : 1. Yth. Mmmmmmmmm 2. Yth. Mmmmmmmmm

103

Lampiran XI.4

(lambang KPU berwarna)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI..........

) 6 spasi )

SURAT PERINTAH ) 1 ½ spasi Nomor : ................................/........... ) ) 4 ½ spasi )

--26 karakter-----------------Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmm. ) ) 3 spasi

MEMERINTAHKAN Kepada --26 karakter--------------- a. Nama b. Jabatan

) 2 spasi : ) 2 spasi : Mmmmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmmmm

) 2 spasi : ) 2 spasi --26 karakter-----------------Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmm. Untuk

) ) 4 ½ spasi ----------------------------- 45 karakter ----------------------------

.......................................,20..... KETUA ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

---karakter---

) 2 spasi Tembusan : 1. Yth. Mmmmmmmmm 2. Yth. Mmmmmmmmm

104

Lampiran XI.5

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ................ Alamat : .............. Telp....................

Fax..................

) 6 spasi )

SURAT PERINTAH ) 1 ½ spasi Nomor : ................................/........... ) ) 4 ½ spasi )

--26 karakter-----------------Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmm. ) ) 3 spasi

MEMERINTAHKAN Kepada --26 karakter--------------- a. Nama b. Jabatan

) 2 spasi : ) 2 spasi : Mmmmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmmmm

) 2 spasi : ) 2 spasi --26 karakter-----------------Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmm. Untuk

) ) 4 ½ spasi ----------------------------- 45 karakter ----------------------------

.......................................,20..... SEKRETARIS ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

---karakter---

) 2 spasi Tembusan : 1. Yth. Mmmmmmmmm 2. Yth. Mmmmmmmmm

105

Lampiran XI.6

(lambang KPU berwarna)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA..........

) 6 spasi )

SURAT PERINTAH ) 1 ½ spasi Nomor : ................................/........... ) ) 4 ½ spasi )

--26 karakter-----------------Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmm. ) ) 3 spasi

MEMERINTAHKAN Kepada --26 karakter--------------- a. Nama b. Jabatan

) 2 spasi : ) 2 spasi : Mmmmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmmmm

) 2 spasi : ) 2 spasi --26 karakter-----------------Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmm. Untuk

) ) 4 ½ spasi ----------------------------- 45 karakter ----------------------------

.......................................,20..... KETUA ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

---karakter---

) 2 spasi Tembusan : 1. Yth. Mmmmmmmmm 2. Yth. Mmmmmmmmm

106

Lampiran XI.7

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ................ Alamat : .............. Telp....................

Fax..................

) 6 spasi )

SURAT PERINTAH ) 1 ½ spasi Nomor : ................................/........... ) ) 4 ½ spasi )

--26 karakter-----------------Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmm. ) ) 3 spasi

MEMERINTAHKAN Kepada --26 karakter--------------- a. Nama b. Jabatan

) 2 spasi : ) 2 spasi : Mmmmmmmmmmmmmmmmm : Mmmmmmmmmmmmmmmmm

) 2 spasi : ) 2 spasi --26 karakter-----------------Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmm. Untuk

) ) 4 ½ spasi ----------------------------- 45 karakter ----------------------------

.......................................,20..... SEKRETARIS ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

---karakter---

) 2 spasi Tembusan : 1. Yth. Mmmmmmmmm 2. Yth. Mmmmmmmmm

107

Lampiran XII.1

(kuning emas)

KOMISI PEMILIHAN UMUM ) 4 ½ spasi

SURAT PERJANJIAN NOMOR : ..................../20..... ) 2 spasi

TENTANG NAMA SURAT PERJANJIAN ) ) 4 ½ spasi Pada hari ini .........................tanggal..............bulan............... tahun .............bertempat tinggal di ..........kami yang bertanda tangan di bawah ini : ) 2 spasi 1. Nama : .................................................... Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Alamat : .................................................... Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..................................................................................... Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ............................................................................................ ) 2 spasi 2. Nama : .................................................... Pekerjaan/Jabatan : .................................................... Alamat : .................................................... Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..................................................................................... Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ................................................................................................. ) 3 spasi PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA telah setuju untuk mengikat perjanjian dengan syarat-syarat sebagai berikut : ) 3 spasi Pasal......... Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm dst... Pasal ......... (1) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm (2) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm dst......

108

) ) 2 spasi

Demikian surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak pada hari ini dan tanggal serta tahun tersebut diatas dalam rangkap ....................di atas kertas bermaterai cukup serta masing-masing pihak diberikan 1 (satu) rangkap. ) ) 4 ½ spasi )

PIHAK II ) 2 spasi NAMA JABATAN

PIHAK I ) 2 spasi KOMISI PEMILIHAN UMUM KETUA

) 6 spasi

) 6 spasi

NAMA TERANG

NAMA TERANG ) 3 spasi SAKSI-SAKSI ) 3 spasi

NAMA JABATAN

NAMA JABATAN

) 6 spasi

) 6 spasi

NAMA TERANG

NAMA TERANG

109

Lampiran XII.2

(warna hitam)

KOMISI PEMILIHAN UMUM ) 4 ½ spasi

SURAT PERJANJIAN NOMOR : ..................../20..... ) 2 spasi

TENTANG NAMA SURAT PERJANJIAN ) ) 4 ½ spasi Pada hari ini .........................tanggal..............bulan............... tahun .............bertempat tinggal di ..........kami yang bertanda tangan di bawah ini : ) 2 spasi 1. Nama : .................................................... Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Alamat : .................................................... Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..................................................................................... Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ............................................................................................ ) 2 spasi 2. Nama : .................................................... Pekerjaan/Jabatan : .................................................... Alamat : .................................................... Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..................................................................................... Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ................................................................................................. ) 3 spasi PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA telah setuju untuk mengikat perjanjian dengan syarat-syarat sebagai berikut : ) 3 spasi Pasal......... Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm dst... Pasal ......... (1) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm (2) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm dst......

110

) ) 2 spasi

Demikian surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak pada hari ini dan tanggal serta tahun tersebut diatas dalam rangkap ....................di atas kertas bermaterai cukup serta masing-masing pihak diberikan 1 (satu) rangkap. ) ) 4 ½ spasi )

PIHAK II ) 2 spasi NAMA JABATAN

PIHAK I ) 2 spasi KOMISI PEMILIHAN UMUM SEKRETARIS JENDERAL

) 6 spasi

) 6 spasi

NAMA TERANG

NAMA TERANG ) 3 spasi SAKSI-SAKSI ) 3 spasi

NAMA JABATAN

NAMA JABATAN

) 6 spasi

) 6 spasi

NAMA TERANG

NAMA TERANG

111

Lampiran XII.3

(lambang KPU berwarna)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI.........

) 4 ½ spasi

SURAT PERJANJIAN NOMOR : ..................../20..... ) 2 spasi

TENTANG NAMA SURAT PERJANJIAN ) ) 4 ½ spasi Pada hari ini .........................tanggal..............bulan............... tahun .............bertempat tinggal di ..........kami yang bertanda tangan di bawah ini : ) 2 spasi 1. Nama : .................................................... Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi.... Alamat : .................................................... Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..................................................................................... Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ............................................................................................ ) 2 spasi 2. Nama : .................................................... Pekerjaan/Jabatan : .................................................... Alamat : .................................................... Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..................................................................................... Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ................................................................................................. ) 3 spasi PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA telah setuju untuk mengikat perjanjian dengan syarat-syarat sebagai berikut : ) 3 spasi Pasal......... Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm dst... Pasal ......... (1) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm (2) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm dst......

112

) ) 2 spasi

Demikian surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak pada hari ini dan tanggal serta tahun tersebut diatas dalam rangkap ....................di atas kertas bermaterai cukup serta masing-masing pihak diberikan 1 (satu) rangkap. ) ) 4 ½ spasi )

PIHAK II ) 2 spasi NAMA JABATAN

PIHAK I ) 2 spasi KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI.......... KETUA

) 6 spasi

) 6 spasi

NAMA TERANG

NAMA TERANG ) 3 spasi SAKSI-SAKSI ) 3 spasi

NAMA JABATAN

NAMA JABATAN

) 6 spasi

) 6 spasi

NAMA TERANG

NAMA TERANG

113

Lampiran XII.4

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ................ Alamat : .............. Telp....................

Fax..................

) 4 ½ spasi

SURAT PERJANJIAN NOMOR : ..................../20..... ) 2 spasi

TENTANG NAMA SURAT PERJANJIAN ) ) 4 ½ spasi Pada hari ini .........................tanggal..............bulan............... tahun .............bertempat tinggal di ..........kami yang bertanda tangan di bawah ini : ) 2 spasi 1. Nama : .................................................... Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi.... Alamat : .................................................... Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..................................................................................... Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ............................................................................................ ) 2 spasi 2. Nama : .................................................... Pekerjaan/Jabatan : .................................................... Alamat : .................................................... Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..................................................................................... Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ................................................................................................. ) 3 spasi PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA telah setuju untuk mengikat perjanjian dengan syarat-syarat sebagai berikut : ) 3 spasi Pasal......... Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm dst... Pasal ......... (1) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm (2) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm dst......

114

) ) 2 spasi

Demikian surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak pada hari ini dan tanggal serta tahun tersebut diatas dalam rangkap ....................di atas kertas bermaterai cukup serta masing-masing pihak diberikan 1 (satu) rangkap. ) ) 4 ½ spasi )

PIHAK II ) 2 spasi NAMA JABATAN

PIHAK I ) 2 spasi KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI.......... SEKRETARIS

) 6 spasi

) 6 spasi

NAMA TERANG

NAMA TERANG ) 3 spasi SAKSI-SAKSI ) 3 spasi

NAMA JABATAN

NAMA JABATAN

) 6 spasi

) 6 spasi

NAMA TERANG

NAMA TERANG

115

Lampiran XII.5

(lambang KPU berwarna)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.........

) 4 ½ spasi

SURAT PERJANJIAN NOMOR : ..................../20..... ) 2 spasi

TENTANG NAMA SURAT PERJANJIAN ) ) 4 ½ spasi Pada hari ini .........................tanggal..............bulan............... tahun .............bertempat tinggal di ..........kami yang bertanda tangan di bawah ini : ) 2 spasi 1. Nama : .................................................... Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.... Alamat : .................................................... Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..................................................................................... Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ............................................................................................ ) 2 spasi 2. Nama : .................................................... Pekerjaan/Jabatan : .................................................... Alamat : .................................................... Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..................................................................................... Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ................................................................................................. ) 3 spasi PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA telah setuju untuk mengikat perjanjian dengan syarat-syarat sebagai berikut : ) 3 spasi Pasal......... Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm dst... Pasal ......... (1) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm (2) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm dst......

116

) ) 2 spasi

Demikian surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak pada hari ini dan tanggal serta tahun tersebut diatas dalam rangkap ....................di atas kertas bermaterai cukup serta masing-masing pihak diberikan 1 (satu) rangkap. ) ) 4 ½ spasi )

PIHAK II ) 2 spasi NAMA JABATAN

PIHAK I ) 2 spasi KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.......... KETUA

) 6 spasi

) 6 spasi

NAMA TERANG

NAMA TERANG ) 3 spasi SAKSI-SAKSI ) 3 spasi

NAMA JABATAN

NAMA JABATAN

) 6 spasi

) 6 spasi

NAMA TERANG

NAMA TERANG

117

Lampiran XII.6

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ................ Alamat : .............. Telp....................

Fax..................

) 4 ½ spasi

SURAT PERJANJIAN NOMOR : ..................../20..... ) 2 spasi

TENTANG NAMA SURAT PERJANJIAN ) ) 4 ½ spasi Pada hari ini .........................tanggal..............bulan............... tahun .............bertempat tinggal di ..........kami yang bertanda tangan di bawah ini : ) 2 spasi 1. Nama : .................................................... Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.... Alamat : .................................................... Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..................................................................................... Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ............................................................................................ ) 2 spasi 2. Nama : .................................................... Pekerjaan/Jabatan : .................................................... Alamat : .................................................... Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..................................................................................... Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA ................................................................................................. ) 3 spasi PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA telah setuju untuk mengikat perjanjian dengan syarat-syarat sebagai berikut : ) 3 spasi Pasal......... Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm dst... Pasal ......... (1) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm (2) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm dst......

118

) ) 2 spasi

Demikian surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak pada hari ini dan tanggal serta tahun tersebut diatas dalam rangkap ....................di atas kertas bermaterai cukup serta masing-masing pihak diberikan 1 (satu) rangkap. ) ) 4 ½ spasi )

PIHAK II ) 2 spasi NAMA JABATAN

PIHAK I ) 2 spasi KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.......... SEKRETARIS

) 6 spasi

) 6 spasi

NAMA TERANG

NAMA TERANG ) 3 spasi SAKSI-SAKSI ) 3 spasi

NAMA JABATAN

NAMA JABATAN

) 6 spasi

) 6 spasi

NAMA TERANG

NAMA TERANG

119

Lampiran XIII

KOP NASKAH DINAS MENYESUAIKAN (SESUAI DENGAN YANG MEMBERI KUASA) ) 4 ½ spasi

SURAT KUASA ) ) 3 spasi ----20 karakter------

Yang bertanda tangan di bawah ini : ) 2 spasi a. Nama :................................................. ) 1 ½ spasi b. Jabatan :................................................. ) 3 spasi MEMBERI KUASA ) 2 spasi

----20 karakter------

Kepada : a. Nama b. Jabatan

----20 karakter------

:................................................. ) 1 ½ spasi :................................................. ) 2 spasi

Khusus untuk : ) 2 ½ spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

----26 karakter------

Demikian supaya yang berkepentingan menjadi maklum. ) 4 ½ spasi

----------------------------- 45 karakter ----------------------------

Yang diberi kuasa ) 1 ½ spasi NAMA JABATAN

) 6 spasi

NAMA TERANG

.......................................,20..... Yang memberi kuasa ) 1 ½ spasi KOMISI PEMILIHAN UMUM NAMA JABATAN

) 6 spasi

NAMA TERANG

120

Lampiran XIV

KOP NASKAH DINAS MENYESUAIKAN (SESUAI DENGAN YANG MEMBERI IZIN) ) 4 ½ spasi

SURAT IZIN ) 2 spasi NOMOR : ......................... TANGGAL : ........................ ----7 karakter-----Dasar :

a.

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi ----20 karakter----------- b. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 3 spasi MENGIZINKAN ) 3 spasi Kepada : .......................................... ) 2 spasi Nama : .......................................... ) 2 spasi Nip : .......................................... ) 2 spasi Pangkat/Gol : .......................................... ) 2 spasi Alamat : .......................................... ) 2 spasi Untuk : .......................................... .......................................... ) 4 ½ spasi

----------------------------- 45 karakter ----------------------------

.......................................,20..... NAMA JABATAN ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

) 2 spasi Tembusan : 1. Yth. ............................ 2. Yth. ............................

121

Lampiran XV.1

(kuning emas)

KOMISI PEMILIHAN UMUM ) 3 spasi

----------------------------45 karakter ------------

--10 karakter---

Nomor : Sifat : Lampiran: Perihal : Undangan

................................20..... ) 3 s/d 6 spasi Kepada Yth. Mmmmmmmmmmmmm ........................................ ) 2 spasi Mmmmmmmm

)3

--26 karakter----------------Dengan ini mengharapkan kehadiran Saudara dalam rapat/ pertemuan/ sidang yang akan diselenggarakan pada : --20 karakter----------

Hari

: .................................................... ) 2 spasi Tanggal : .................................................... ) 2 spasi Waktu : .................................................... ) 2 spasi Tempat : .................................................... ) 2 spasi Acara : .................................................... ) 2 spasi Pimpinan Rapat : .................................................... Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih. ) 3 spasi

----------------------------- 45 karakter ----------------------------

KETUA ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

) 2 spasi ---7 karakter---Tembusan : 1. Yth. ............................ 2. Yth. ............................

122

Lampiran XV.2

(warna hitam)

KOMISI PEMILIHAN UMUM ) 3 spasi

----------------------------45 karakter ------------

--10 karakter---

Nomor : Sifat : Lampiran: Perihal : Undangan

................................20..... ) 3 s/d 6 spasi Kepada Yth. Mmmmmmmmmmmmm ........................................ ) 2 spasi Mmmmmmmm

)3

--26 karakter----------------Dengan ini mengharapkan kehadiran Saudara dalam rapat/ pertemuan/ sidang yang akan diselenggarakan pada : --20 karakter----------

Hari

: .................................................... ) 2 spasi Tanggal : .................................................... ) 2 spasi Waktu : .................................................... ) 2 spasi Tempat : .................................................... ) 2 spasi Acara : .................................................... ) 2 spasi Pimpinan Rapat : .................................................... Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih. ) 3 spasi

----------------------------- 45 karakter ----------------------------

SEKRETARIS JENDERAL ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

) 2 spasi ---7 karakter---Tembusan : 1. Yth. ............................ 2. Yth. ............................

123

Lampiran XV.3

(warna hitam)

KOMISI PEMILIHAN UMUM ) 3 spasi

----------------------------45 karakter ------------

--10 karakter---

Nomor : Sifat : Lampiran: Perihal : Undangan

................................20..... ) 3 s/d 6 spasi Kepada Yth. Mmmmmmmmmmmmm ........................................ ) 2 spasi Mmmmmmmm

)3

--26 karakter----------------Dengan ini mengharapkan kehadiran Saudara dalam rapat/ pertemuan/ sidang yang akan diselenggarakan pada : --20 karakter----------

Hari

: .................................................... ) 2 spasi Tanggal : .................................................... ) 2 spasi Waktu : .................................................... ) 2 spasi Tempat : .................................................... ) 2 spasi Acara : .................................................... ) 2 spasi Pimpinan Rapat : .................................................... Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih. ) 3 spasi

----------------------------- 45 karakter ----------------------------

WAKIL SEKRETARIS JENDERAL ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

) 2 spasi ---7 karakter---Tembusan : 1. Yth. ............................ 2. Yth. ............................

124

Lampiran XV.4

(lambang KPU berwarna)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI.........

) 3 spasi

----------------------------45 karakter ------------

--10 karakter---

Nomor : Sifat : Lampiran: Perihal : Undangan

................................20..... ) 3 s/d 6 spasi Kepada Yth. Mmmmmmmmmmmmm ........................................ ) 2 spasi Mmmmmmmm

)3

--26 karakter----------------Dengan ini mengharapkan kehadiran Saudara dalam rapat/ pertemuan/ sidang yang akan diselenggarakan pada : --20 karakter----------

Hari

: .................................................... ) 2 spasi Tanggal : .................................................... ) 2 spasi Waktu : .................................................... ) 2 spasi Tempat : .................................................... ) 2 spasi Acara : .................................................... ) 2 spasi Pimpinan Rapat : .................................................... Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih. ) 3 spasi

----------------------------- 45 karakter ----------------------------

KETUA ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

) 2 spasi ---7 karakter---Tembusan : 1. Yth. ............................ 2. Yth. ............................

125

Lampiran XV.5

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ................ Alamat : .............. Telp....................

Fax..................

) 3 spasi

----------------------------45 karakter ------------

--10 karakter---

Nomor : Sifat : Lampiran: Perihal : Undangan

................................20..... ) 3 s/d 6 spasi Kepada Yth. Mmmmmmmmmmmmm ........................................ ) 2 spasi Mmmmmmmm

)3

--26 karakter----------------Dengan ini mengharapkan kehadiran Saudara dalam rapat/ pertemuan/ sidang yang akan diselenggarakan pada : --20 karakter----------

Hari

: .................................................... ) 2 spasi Tanggal : .................................................... ) 2 spasi Waktu : .................................................... ) 2 spasi Tempat : .................................................... ) 2 spasi Acara : .................................................... ) 2 spasi Pimpinan Rapat : .................................................... Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih. ) 3 spasi

----------------------------- 45 karakter ----------------------------

SEKRETARIS ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

) 2 spasi ---7 karakter---Tembusan : 1. Yth. ............................ 2. Yth. ............................

126

Lampiran XV.6

(lambang KPU berwarna)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA........

) 3 spasi

----------------------------45 karakter ------------

--10 karakter---

Nomor : Sifat : Lampiran: Perihal : Undangan

................................20..... ) 3 s/d 6 spasi Kepada Yth. Mmmmmmmmmmmmm ........................................ ) 2 spasi Mmmmmmmm

)3

--26 karakter----------------Dengan ini mengharapkan kehadiran Saudara dalam rapat/ pertemuan/ sidang yang akan diselenggarakan pada : --20 karakter----------

Hari

: .................................................... ) 2 spasi Tanggal : .................................................... ) 2 spasi Waktu : .................................................... ) 2 spasi Tempat : .................................................... ) 2 spasi Acara : .................................................... ) 2 spasi Pimpinan Rapat : .................................................... Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih. ) 3 spasi

----------------------------- 45 karakter ----------------------------

KETUA ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

) 2 spasi ---7 karakter---Tembusan : 1. Yth. ............................ 2. Yth. ............................

127

Lampiran XV.7

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA ................ Alamat : .............. Telp....................

Fax..................

) 3 spasi

----------------------------45 karakter ------------

--10 karakter---

Nomor : Sifat : Lampiran: Perihal : Undangan

................................20..... ) 3 s/d 6 spasi Kepada Yth. Mmmmmmmmmmmmm ........................................ ) 2 spasi Mmmmmmmm

)3

--26 karakter----------------Dengan ini mengharapkan kehadiran Saudara dalam rapat/ pertemuan/ sidang yang akan diselenggarakan pada : --20 karakter----------

Hari

: .................................................... ) 2 spasi Tanggal : .................................................... ) 2 spasi Waktu : .................................................... ) 2 spasi Tempat : .................................................... ) 2 spasi Acara : .................................................... ) 2 spasi Pimpinan Rapat : .................................................... Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih. ) 3 spasi

----------------------------- 45 karakter ----------------------------

SEKRETARIS ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

) 2 spasi ---7 karakter---Tembusan : 1. Yth. ............................ 2. Yth. ............................

128

Lampiran XVI.1

(kuning emas)

KOMISI PEMILIHAN UMUM ) 3 spasi

----------------------------45 karakter ------------

--10 karakter---

Nomor : Sifat : Lampiran: Perihal : Panggilan

................................20..... ) 3 s/d 6 spasi Kepada Yth. Mmmmmmmmmmmmm ........................................ ) 2 spasi Mmmmmmmm

) 3 s/d 6 spasi

--26 karakter----------------- Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor ...................... .............pada: --20 karakter----------

Hari Tanggal Waktu Alamat Untuk

: .................................................... ) 2 spasi : .................................................... ) 2 spasi : Pukul ........................................ ) 2 spasi : .................................................... ) 2 spasi : Mmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi

Bila pangilan ini tidak ditaati akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. ) 3 spasi ----------------------------- 45 karakter ----------------------------

KETUA ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

) 2 spasi ---7 karakter---Tembusan : 1. Yth. ............................ 2. Yth. ............................

129

Lampiran XVI.2

(warna hitam)

KOMISI PEMILIHAN UMUM ) 3 spasi

----------------------------45 karakter ------------

--10 karakter---

Nomor : Sifat : Lampiran: Perihal : Panggilan

................................20..... ) 3 s/d 6 spasi Kepada Yth. Mmmmmmmmmmmmm ........................................ ) 2 spasi Mmmmmmmm

) 3 s/d 6 spasi

--26 karakter----------------- Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor ...................... .............pada: --20 karakter----------

Hari Tanggal Waktu Alamat Untuk

: .................................................... ) 2 spasi : .................................................... ) 2 spasi : Pukul ........................................ ) 2 spasi : .................................................... ) 2 spasi : Mmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi

Bila pangilan ini tidak ditaati akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. ) 3 spasi ----------------------------- 45 karakter ----------------------------

SEKRETARIS JENDERAL ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

) 2 spasi ---7 karakter---Tembusan : 1. Yth. ............................ 2. Yth. ............................

130

Lampiran XVI.3

(warna hitam)

KOMISI PEMILIHAN UMUM ) 3 spasi

----------------------------45 karakter ------------

--10 karakter---

Nomor : Sifat : Lampiran: Perihal : Panggilan

................................20..... ) 3 s/d 6 spasi Kepada Yth. Mmmmmmmmmmmmm ........................................ ) 2 spasi Mmmmmmmm

) 3 s/d 6 spasi

--26 karakter----------------- Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor ...................... .............pada: --20 karakter----------

Hari Tanggal Waktu Alamat Untuk

: .................................................... ) 2 spasi : .................................................... ) 2 spasi : Pukul ........................................ ) 2 spasi : .................................................... ) 2 spasi : Mmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi

Bila pangilan ini tidak ditaati akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. ) 3 spasi ----------------------------- 45 karakter ----------------------------

WAKIL SEKRETARIS JENDERAL ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

) 2 spasi ---7 karakter---Tembusan : 1. Yth. ............................ 2. Yth. ............................

131

Lampiran XVI.4

(lambang KPU berwarna)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI.........

) 3 spasi ----------------------------45 karakter ------------

--10 karakter---

Nomor : Sifat : Lampiran: Perihal : Panggilan

................................20..... ) 3 s/d 6 spasi Kepada Yth. Mmmmmmmmmmmmm ........................................ ) 2 spasi Mmmmmmmm

) 3 s/d 6 spasi

--26 karakter----------------- Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor ...................... .............pada: --20 karakter----------

Hari Tanggal Waktu Alamat Untuk

: .................................................... ) 2 spasi : .................................................... ) 2 spasi : Pukul ........................................ ) 2 spasi : .................................................... ) 2 spasi : Mmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi

Bila pangilan ini tidak ditaati akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. ) 3 spasi ----------------------------- 45 karakter ----------------------------

KETUA ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

) 2 spasi ---7 karakter---Tembusan : 1. Yth. ............................ 2. Yth. ............................

132

Lampiran XVI.5

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ................ Alamat : .............. Telp....................

Fax..................

) 3 spasi ----------------------------45 karakter ------------

--10 karakter---

Nomor : Sifat : Lampiran: Perihal : Panggilan

................................20..... ) 3 s/d 6 spasi Kepada Yth. Mmmmmmmmmmmmm ........................................ ) 2 spasi Mmmmmmmm

) 3 s/d 6 spasi

--26 karakter----------------- Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor ...................... .............pada: --20 karakter----------

Hari Tanggal Waktu Alamat Untuk

: .................................................... ) 2 spasi : .................................................... ) 2 spasi : Pukul ........................................ ) 2 spasi : .................................................... ) 2 spasi : Mmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi

Bila pangilan ini tidak ditaati akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. ) 3 spasi ----------------------------- 45 karakter ----------------------------

SEKRETARIS ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

) 2 spasi ---7 karakter---Tembusan : 1. Yth. ............................ 2. Yth. ............................

133

Lampiran XVI.6

(lambang KPU berwarna)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.........

) 3 spasi ----------------------------45 karakter ------------

--10 karakter---

Nomor : Sifat : Lampiran: Perihal : Panggilan

................................20..... ) 3 s/d 6 spasi Kepada Yth. Mmmmmmmmmmmmm ........................................ ) 2 spasi Mmmmmmmm

) 3 s/d 6 spasi

--26 karakter----------------- Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor ...................... .............pada: --20 karakter----------

Hari Tanggal Waktu Alamat Untuk

: .................................................... ) 2 spasi : .................................................... ) 2 spasi : Pukul ........................................ ) 2 spasi : .................................................... ) 2 spasi : Mmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi

Bila pangilan ini tidak ditaati akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. ) 3 spasi ----------------------------- 45 karakter ----------------------------

KETUA ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

) 2 spasi ---7 karakter---Tembusan : 1. Yth. ............................ 2. Yth. ............................

134

Lampiran XVI.7

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA................ Alamat : .............. Telp....................

Fax..................

) 3 spasi ----------------------------45 karakter ------------

--10 karakter---

Nomor : Sifat : Lampiran: Perihal : Panggilan

................................20..... ) 3 s/d 6 spasi Kepada Yth. Mmmmmmmmmmmmm ........................................ ) 2 spasi Mmmmmmmm

) 3 s/d 6 spasi

--26 karakter----------------- Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor ...................... .............pada: --20 karakter----------

Hari Tanggal Waktu Alamat Untuk

: .................................................... ) 2 spasi : .................................................... ) 2 spasi : Pukul ........................................ ) 2 spasi : .................................................... ) 2 spasi : Mmmmmmmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi

Bila pangilan ini tidak ditaati akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku. ) 3 spasi ----------------------------- 45 karakter ----------------------------

SEKRETARIS ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

) 2 spasi ---7 karakter---Tembusan : 1. Yth. ............................ 2. Yth. ............................

135

Lampiran XVII

KOP NASKAH DINAS MENYESUAIKAN (SESUAI DENGAN PEJABAT YANG MENGIRIM/MEMBUAT NOTA DINAS)

) 4 ½ spasi

NOTA DINAS ) 3 spasi -- 20 karakter -- Kepada

: ..............................................................

Dari

: ..............................................................

Tembusan

: ..............................................................

Tanggal

: ..............................................................

Nomor

: ..............................................................

Sifat

: ..............................................................

Lampiran

: ..............................................................

Perihal

: ..............................................................

) 3 spasi --26 karakter---------------------

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. ) 3 spasi

----------------------------- 45 karakter ----------------------------

NAMA JABATAN PEJABAT YANG MENGIRIM ) ) 6 spasi )

NAMA TERANG

136

Lampiran XVIII.1

(kuning emas)

KOMISI PEMILIHAN UMUM ) 6 spasi

PENGUMUMAN ) 1 ½ spasi NOMOR : .......................... ) 2 spasi TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ) 4 ½ spasi -----26 karakter-----

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. ) 4 ½ spasi

----------------------------- 45 karakter ----------------------------

....................,..........................20...... KETUA ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

137

Lampiran XVIII.2

(warna hitam)

KOMISI PEMILIHAN UMUM ) 6 spasi

PENGUMUMAN ) 1 ½ spasi NOMOR : .......................... ) 2 spasi TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ) 4 ½ spasi -----26 karakter-----

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. ) 4 ½ spasi

----------------------------- 45 karakter ----------------------------

....................,..........................20...... SEKRETARIS JENDERAL ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

138

Lampiran XVIII.3

(warna hitam)

KOMISI PEMILIHAN UMUM ) 6 spasi

PENGUMUMAN ) 1 ½ spasi NOMOR : .......................... ) 2 spasi TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ) 4 ½ spasi -----26 karakter-----

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. ) 4 ½ spasi

----------------------------- 45 karakter ----------------------------

....................,..........................20...... WAKIL SEKRETARIS JENDERAL ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

139

Lampiran XVIII.4

(lambang KPU berwarna)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI.........

) 6 spasi

PENGUMUMAN ) 1 ½ spasi NOMOR : .......................... ) 2 spasi TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ) 4 ½ spasi -----26 karakter-----

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. ) 4 ½ spasi

----------------------------- 45 karakter ----------------------------

....................,..........................20...... KETUA ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

140

Lampiran XVIII.5

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI ................ Alamat : .............. Telp....................

Fax..................

) 6 spasi

PENGUMUMAN ) 1 ½ spasi NOMOR : .......................... ) 2 spasi TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ) 4 ½ spasi -----26 karakter-----

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. ) 4 ½ spasi

----------------------------- 45 karakter ----------------------------

....................,..........................20...... SEKRETARIS ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

141

Lampiran XVIII.6

(lambang KPU berwarna)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.........

) 6 spasi

PENGUMUMAN ) 1 ½ spasi NOMOR : .......................... ) 2 spasi TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ) 4 ½ spasi -----26 karakter-----

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. ) 4 ½ spasi

----------------------------- 45 karakter ----------------------------

....................,..........................20...... KETUA ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

142

Lampiran XVIII.7

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA................ Alamat : .............. Telp....................

Fax..................

) 6 spasi

PENGUMUMAN ) 1 ½ spasi NOMOR : .......................... ) 2 spasi TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ) 4 ½ spasi -----26 karakter-----

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. ) 4 ½ spasi

----------------------------- 45 karakter ----------------------------

....................,..........................20...... SEKRETARIS ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

143

Lampiran XVIII.8

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KECAMATAN ............ KABUPATEN/KOTA....... Alamat :...................................... Telp....................

Fax...............

) 6 spasi

PENGUMUMAN ) 1 ½ spasi NOMOR : .......................... ) 2 spasi TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ) 4 ½ spasi -----26 karakter-----

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. ) 4 ½ spasi

----------------------------- 45 karakter ----------------------------

....................,..........................20...... KETUA ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

144

Lampiran XVIII.9

PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI PERWAKILAN RI ............ Alamat :...................................... Telp....................

Fax...............

) 6 spasi

PENGUMUMAN ) 1 ½ spasi NOMOR : .......................... ) 2 spasi TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ) 4 ½ spasi -----26 karakter-----

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. ) 4 ½ spasi

----------------------------- 45 karakter ----------------------------

....................,..........................20...... KETUA ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

145

Lampiran XVIII.10

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA ............ KECAMATAN Alamat :...................................... Telp....................

Fax...............

) 6 spasi

PENGUMUMAN ) 1 ½ spasi NOMOR : .......................... ) 2 spasi TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM ) 4 ½ spasi -----26 karakter-----

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. ) 4 ½ spasi

----------------------------- 45 karakter ----------------------------

....................,..........................20...... KETUA ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

146

Lampiran XIX

KOP NASKAH DINAS MENYESUAIKAN (SESUAI DENGAN PEJABAT/PERSONIL/KETUA KELOMPOK/KETUA TIM/BADAN PELAKSANA PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM YANG BERSIFAT SEMENTARA, YANG MENGIRIM/MEMBUAT LAPORAN)

) 3 spasi

LAPORAN MMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMM ) 3 spasi I. --26 karakter-------------

PENDAHULUAN ) 2 spasi ---- -------- Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 3 spasi

II.

MMMMMMMMMM ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

III.

MMMMMMMMMM ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

) 4 ½ spasi ) ----------------------------- 45 karakter ---------------------

....................,..........................20...... NAMA JABATAN PEJABAT/PERSONIL/ KETUA KELOMPOK/PANITIA/TIM ) ) 6 spasi ) NAMA TERANG

147

Lampiran XX

KOP NASKAH DINAS MENYESUAIKAN ) ) 3 spasi -----45 karakter --------------------------------------------------

Kepada ) 2 spasi Yth. Mmmmmmmmmmmmmmm ............................................... di – MMMMMM ) 2 spasi

SURAT PENGANTAR ) 2 spasi Nomor :.............................. NO URUT

JENIS YANG DIKIRIM

BANYAKNYA

KETERANGAN

) 3 spasi

....................,..........................20...... ) spasi Diterima tanggal .................................... Yang menerima

NAMA JABATAN

) 6 spasi

) 6 spasi

NAMA TERANG

NAMA TERANG

148

Lampiran XXI

KOP NASKAH DINAS MENYESUAIKAN

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI

:

NOMOR SURAT

:

TANGGAL SURAT

:

JAM DITERIMA

:

ARAHAN PETUNJUK/DISPOSISI

DITERIMA PERIHAL :

NOMOR

:

DIAGENDA TANGGAL : KEPADA YTH :

149

Lampiran XXII

KOP NASKAH DINAS MENYESUAIKAN ) 3 spasi

BERITA ACARA MMMMMMMMMMMMMMM Nomor :.................................... ) 3 spasi ---- 26 karakter --

Pada hari ini ................. tanggal.............. bulan............... tahun ............... ... Kami masing-masing : 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm yang selanjutnya disebut Pihak I. (memuat nama, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan alamat) 2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm yang selanjutnya disebut Pihak II. (memuat nama, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan alamat) ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm. Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap .... untuk dipergunakan sebagaiman mestinya. ) 4 ½ spasi

....................,..........................20...... ) 2 spasi PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

) 6 spasi

) 6 spasi

NAMA TERANG

NAMA TERANG

) 2 spasi MENGETAHUI INSTANSI NAMA JABATAN

) 6 spasi NAMA TERANG Catatan : Contoh Berita Acara ini dapat digunakan untuk model berita acara .... dengan penyesuaian.

150

Lampiran XXIII

KOP NASKAH DINAS MENYESUAIKAN

) 6 spasi

TELAAHAN STAF MMMMMMMMMMMMMMMMM ) 4 ½ spasi

----20 karakter---

I.

PENDAHULUAN .................................................................................................. .................................................................................................. ..................................................................................................

II. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. III. PEMBAHASAN .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. IV. PENUTUP a. Kesimpulan .................................................................................................. .................................................................................................. b. Saran .................................................................................................. ) 3 spasi

.............................20...... NAMA JABATAN YANG MENYUSUN

151

Lampiran XXIV.1

(Kuning emas)

KOMISI PEMILIHAN UMUM ) 4 ½ spasi

REKOMENDASI NOMOR :......../......./20... ) 4 ½ spasi

--26 karakter ----

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi a. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi b. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi c. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 4 ½ spasi

--------------45 karakter ---------------------

....................,..........................20...... ) 2 spasi KETUA

) 6 spasi

NAMA TERANG

152

Lampiran XXIV.2

(warna hitam)

KOMISI PEMILIHAN UMUM ) 4 ½ spasi

REKOMENDASI NOMOR :......../......./20... ) 4 ½ spasi

--26 karakter ----

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi a. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi b. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi c. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 4 ½ spasi

--------------45 karakter ---------------------

....................,..........................20...... ) 2 spasi SEKRETARIS JENDERAL

) 6 spasi

NAMA TERANG

153

Lampiran XXIV.3

(warna hitam)

KOMISI PEMILIHAN UMUM ) 4 ½ spasi

REKOMENDASI NOMOR :......../......./20... ) 4 ½ spasi

--26 karakter ----

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi

a. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi b. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi c. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 4 ½ spasi

--------------45 karakter ---------------------

....................,..........................20...... ) 2 spasi WAKIL SEKRETARIS JENDERAL

) 6 spasi

NAMA TERANG

154

Lampiran XXIV.4

(lambang KPU berwarna)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.........

) 4 ½ spasi

REKOMENDASI NOMOR :......../......./20... ) 4 ½ spasi

--26 karakter ----

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi a. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi b. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi c. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 4 ½ spasi

--------------45 karakter ---------------------

....................,..........................20...... ) 2 spasi KETUA

) 6 spasi

NAMA TERANG

155

Lampiran XXIV.5

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KABUPATEN/KOTA....... Alamat : .............. Telp....................

Fax..................

) 4 ½ spasi

REKOMENDASI NOMOR :......../......./20... ) 4 ½ spasi

--26 karakter ----

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi a. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi b. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi c. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 4 ½ spasi

--------------45 karakter ---------------------

....................,..........................20...... ) 2 spasi SEKRETARIS

) 6 spasi

NAMA TERANG

156

Lampiran XXIV.6

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KECAMATAN ............ KABUPATEN/KOTA....... Alamat :...................................... Telp....................

Fax...............

) 4 ½ spasi

REKOMENDASI NOMOR :......../......./20... ) 4 ½ spasi

--26 karakter ----

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi a. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi b. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi c. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 4 ½ spasi

--------------45 karakter ---------------------

....................,..........................20...... ) 2 spasi KETUA

) 6 spasi

NAMA TERANG

157

Lampiran XXIV.7

PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI PERWAKILAN RI.......... Alamat :...................................... Telp....................

Fax...............

) 4 ½ spasi

REKOMENDASI NOMOR :......../......./20... ) 4 ½ spasi

--26 karakter ----

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi a. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi b. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi c. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 4 ½ spasi

--------------45 karakter ---------------------

....................,..........................20...... ) 2 spasi KETUA

) 6 spasi

NAMA TERANG

158

Lampiran XXIV.8

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA ............ KECAMATAN....... Alamat :...................................... Telp....................

Fax...............

) 4 ½ spasi

REKOMENDASI NOMOR :......../......./20... ) 4 ½ spasi

--26 karakter ----

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi a. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi b. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi c. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 2 spasi Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 4 ½ spasi

--------------45 karakter ---------------------

....................,..........................20...... ) 2 spasi KETUA

) 6 spasi

NAMA TERANG

159

Lampiran XXV.1

KOP NASKAH DINAS MENYESUAIKAN ) ) 3 spasi DAFTAR HADIR RAPAT/ PERTEMUAN ) 2 spasi HARI/TANGGAL

: ...............................

WAKTU

: ...............................

TEMPAT

: ...............................

ACARA

: ............................... ) 3 spasi

NO

NAMA

JABATAN

TANDA TANGAN

) 4 ½ spasi ....................,..........................20...... ) 3 spasi NAMA JABATAN PENANGGUNG JAWAB

) 6 spasi

NAMA TERANG

160

Lampiran XXV.2

KOP NASKAH DINAS MENYESUAIKAN

DAFTAR HADIR KERJA

NO

NAMA

GOL

P

S

P

S

P

TANGGAL S P S

P

S

P

S

KET

KASUBBAG/SEKSI

) 4 ½ spasi ....................,..........................20...... ) 3 spasi NAMA JABATAN PENANGGUNG JAWAB

) 6 spasi

NAMA TERANG

161

Lampiran XXVI.1

PIAGAM PENGHARGAAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM Dengan ini memberikan penghargaan kepada: ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... Dalam rangka......................................................... ............................................................................

...........,...................20...... ) 2 spasi KOMISI PEMILIHAN UMUM KETUA

NAMA TERANG

162

Lampiran XXVI..2

PIAGAM PENGHARGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KABUPATEN/KOTA....... Dengan ini memberikan penghargaan kepada: ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... Dalam rangka......................................................... ............................................................................

...........,...................20...... ) 2 spasi KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KAB/KOTA..... KETUA (stempel)

NAMA TERANG

163 Lampiran XXVII

KOP NASKAH DINAS MENYESUAIKAN

) 6 spasi SURAT TUGAS NOMOR :..................... ) 4 ½ spasi

--20 karakter-- DASAR

: 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) 3 spasi MENUGASKAN :

KEPADA

: 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

KEPERLUAN : 1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 2. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm LAMANYA

: Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

) 4 ½ spasi -------45 karakter ----------------------------

....................,..........................20...... ) 3 spasi NAMA JABATAN PEMBERI TUGAS

) 6 spasi

NAMA TERANG

164 Lampiran XXVIII

KOP NASKAH DINAS MENYESUAIKAN

) 6 spasi SURAT PERNYATAAN NOMOR :..................... ) 4 ½ spasi

--20 karakter-- Yang bertanda tangan di bawah ini : ) 3 spasi Nama

: ......................................................

NIP

: ......................................................

Pangkat/Gol

: ......................................................

Jabatan

: ......................................................

) 3 spasi Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa .............................................. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

-------45 karakter ----------------------------

....................,..........................20...... ) 3 spasi NAMA JABATAN YANG MEMBUAT PERNYATAAN

) 6 spasi

NAMA TERANG

Lampiran XXIX

165

KOP NASKAH DINAS MENYESUAIKAN

) 3 spasi -----45 karakter --------------------------------------------------

...........,.............................20.... ) 3 s/d 6 spasi

Kepada Yth. Mmmmmmmmmmmmmmm ............................................... ) 2 spasi MMMMMM ) 3 s/d 6 spasi

SURAT PERINGATAN NOMOR :........................... ) 3 spasi --26 karakter ----------Mengingat ....mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm --20 karakter------- mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Dengan ini mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Demikian mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) ) 3 spasi -------45 karakter ----------------------------

NAMA JABATAN YANG MEMBUAT PERINGATAN

) 6 spasi

NAMA TERANG ) 2 spasi -- 7 karakter-- Tembusan 1. Yth. ......................... 2. Yth ..........................

Lampiran XXX

166

KOP NASKAH DINAS MENYESUAIKAN

) 3 spasi -----45 karakter --------------------------------------------------

...........,.............................20.... ) 3 s/d 6 spasi

Kepada Yth. Mmmmmmmmmmmmmmm ............................................... ) 2 spasi MMMMMM ) 3 s/d 6 spasi

RISALAH RAPAT NOMOR :........................... ) 3 spasi --26 karakter ----------Mengingat ....mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm --20 karakter------- mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Dengan ini mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Demikian mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ) ) 3 spasi -------45 karakter ----------------------------

NAMA JABATAN YANG MEMBUAT RISALAH

) 6 spasi

NAMA TERANG ) 2 spasi -- 7 karakter-- Tembusan 1. Yth. ......................... 2. Yth ..........................

167

BAB V PROSEDUR ADMINISTRASI NASKAH DINAS KOMISI PEMILIHAN UMUM

A. Naskah Dinas Dalam Bentuk Peraturan Perundang-Undangan 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum a. Konsep awal peraturan disiapkan berdasarkan perintah ketentuan undang-undang dan atau berdasarkan keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum karena adanya kebutuhan untuk pengaturan lebih lanjut ketentuan undang-undang. b. Konsep awal peraturan disiapkan oleh Biro Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam susunan organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, atas perintah tertulis Ketua Komisi Pemilihan Umum dan atau Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum. c. Biro Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum menyampaikan konsep awal peraturan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang dilampiri naskah akademis, untuk kemudian oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dimintakan saran/pendapat/pertimbangan kepada Biro terkait Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. d. Biro terkait Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum wajib menyampaikan saran/pendapat/ pertimbangan terhadap konsep awal peraturan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, yang kemudian saran/pendapat/pertimbangan tersebut disampaikan kepada biro yang menyiapkan konsep awal peraturan. e. Biro yang menyiapkan konsep awal peraturan mengadakan perbaikan/penyempurnaan berdasarkan saran/pendapat/pertimbangan, yang kemudian disampaikan kembali kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum. f. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum menyampaikan konsep awal peraturan tersebut kepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum untuk mendapat saran/pendapat/pertimbangan dari sudut penyusunan peraturan perundangundangan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. g. Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum menyampaikan saran/pendapat/pertimbangan hukum penyusunan peraturan perundang-undangan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum. h. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum menyampaikan konsep peraturan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum untuk dijadikan bahan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum, dengan ketentuan konsep peraturan tersebut terlebih dahulu 1 (satu) rangkap dibubuhi paraf biro-biro terkait pada stempel koordinasi dalam 3 (tiga) rangkap.

168

i. Berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum: 1) apabila terdapat koreksi terhadap konsep peraturan tersebut, dikembalikan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum untuk dilakukan perbaikan/penyempurnaan; dan 2) apabila tidak terdapat koreksi/disetujui, konsep peraturan tersebut terlebih dahulu pada rangkap yang dibubuhi paraf biro-biro terkait, dibubuhi paraf oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan anggota-anggota Komisi Pemilihan Umum sebagai bukti persetujuan, dan selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum. j. Terhadap konsep peraturan Komisi Pemilihan Umum yang terdapat koreksi rapat pleno Komisi Pemilihan Umum, setelah diadakan perbaikan/penyempurnaan, kemudian oleh Sekretaris Jenderal disampaikan kembali kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan huruf i angka 2). k. Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang telah ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum disampaikan kepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum untuk diadakan proses otentifikasi. Proses otentifikasi adalah pembuatan salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan aslinya tanpa tanda tangan Ketua Komisi Pemilihan Umum. Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum menyampaikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang telah diotentifikasi kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dan selanjutnya Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum menyampaikan kepada biro terkait untuk proses penomoran peraturan dan dibubuhi cap dinas Komisi Pemilihan Umum. l. Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum disimpan oleh biro terkait dan rangkap Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang dibubuhi paraf oleh biro-biro terkait, Sekretaris Jenderal, dan anggotaanggota Komisi Pemilihan Umum disimpan oleh biro penyusun konsep awal. m. Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang diotentifikasi oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum oleh biro terkait disampaikan kepada Ketua, Anggota Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Jenderal, Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, lembaga/instansi terkait, dan pihak yang berkepentingan. n. Biro penyusun konsep peraturan wajib menyimpan konsep pertama sampai dengan konsep terakhir. 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum a. Konsep awal keputusan disiapkan berdasarkan perintah ketentuan undang-undang dan atau berdasarkan keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum karena adanya kebutuhan untuk pengaturan lebih lanjut ketentuan undang-undang. b. Konsep awal keputusan disiapkan oleh Biro Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam susunan organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, atas perintah tertulis Ketua Komisi Pemilihan Umum dan atau Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum. c. Biro Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum menyampaikan konsep awal keputusan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang dilampiri naskah akademis, untuk kemudian oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dimintakan saran/pendapat/pertimbangan kepada Biro terkait Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

169

d. Biro terkait Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum wajib menyampaikan saran/pendapat/ pertimbangan terhadap konsep awal keputusan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, yang kemudian saran/pendapat/pertimbangan tersebut disampaikan kepada biro yang menyiapkan konsep awal keputusan. e. Biro yang menyiapkan konsep awal keputusan mengadakan perbaikan/ penyempurnaan berdasarkan saran/pendapat/pertimbangan, yang kemudian disampaikan kembali kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum. f. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum menyampaikan konsep awal keputusan tersebut kepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum untuk mendapat saran/pendapat/pertimbangan dari sudut penyusunan peraturan perundangundangan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. g. Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum menyampaikan saran/pendapat/ pertimbangan hukum penyusunan peraturan perundang-undangan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum. h. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum menyampaikan konsep keputusan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum untuk dijadikan bahan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum, dengan ketentuan konsep keputusan tersebut terlebih dahulu 1 (satu) rangkap dibubuhi paraf biro-biro terkait pada stempel koordinasi dalam 3 (tiga) rangkap. i. Berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum: 1) apabila terdapat koreksi terhadap konsep keputusan tersebut, dikembalikan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum untuk dilakukan perbaikan/ penyempurnaan; dan 2) apabila tidak terdapat koreksi/disetujui, konsep keputusan tersebut terlebih dahulu pada rangkap yang dibubuhi paraf biro-biro terkait, dibubuhi paraf oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan anggota-anggota Komisi Pemilihan Umum sebagai bukti persetujuan, dan selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum. j. Terhadap konsep keputusan Komisi Pemilihan Umum yang terdapat koreksi rapat pleno Komisi Pemilihan Umum, setelah diadakan perbaikan/penyempurnaan, kemudian oleh Sekretaris Jenderal disampaikan kembali kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan huruf i angka 2). k. Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang telah ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum disampaikan kepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum untuk diadakan proses otentifikasi. Proses otentifikasi adalah pembuatan salinan keputusan Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan aslinya tanpa tanda tangan Ketua Komisi Pemilihan Umum. Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum menyampaikan keputusan Komisi Pemilihan Umum yang telah diotentifikasi kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dan selanjutnya Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum menyampaikan kepada biro terkait untuk proses penomoran peraturan dan dibubuhi cap dinas Komisi Pemilihan Umum. l. Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum disimpan oleh biro terkait dan rangkap keputusan Komisi Pemilihan Umum yang dibubuhi paraf oleh biro-biro terkait, Sekretaris Jenderal, dan anggota-anggota Komisi Pemilihan Umum disimpan oleh biro penyusun konsep awal.

170

m. Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang diotentifikasi oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum oleh biro terkait disampaikan kepada Ketua, Anggota Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Jenderal, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, lembaga/instansi terkait, dan pihak yang berkepentingan. n. Biro penyusun konsep keputusan wajib menyimpan konsep pertama sampai dengan konsep terakhir. 3. Keputusan Bersama a. Konsep awal keputusan bersama disiapkan berdasarkan perintah ketentuan undangundang dan atau berdasarkan keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum karena adanya kebutuhan untuk pengaturan lebih lanjut ketentuan undang-undang. b. Konsep awal keputusan bersama disiapkan oleh Biro Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam susunan organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, atas perintah tertulis Ketua Komisi Pemilihan Umum dan atau Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum. c. Biro Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum menyampaikan konsep awal keputusan bersama kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang dilampiri naskah akademis, untuk kemudian oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dimintakan saran/pendapat/pertimbangan kepada Biro terkait Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. d. Biro terkait Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum wajib menyampaikan saran/pendapat/ pertimbangan terhadap konsep awal keputusan bersama kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, yang kemudian saran/pendapat/pertimbangan tersebut disampaikan kepada biro yang menyiapkan konsep awal keputusan bersama. e. Biro yang menyiapkan konsep awal keputusan bersama mengadakan perbaikan/ penyempurnaan berdasarkan saran/pendapat/pertimbangan, yang kemudian disampaikan kembali kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum. f. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum menyampaikan konsep awal keputusan bersama tersebut kepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum untuk mendapat saran/pendapat/pertimbangan dari sudut penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. g. Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum menyampaikan saran/pendapat/ pertimbangan hukum penyusunan peraturan perundang-undangan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum. h. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum menyampaikan konsep keputusan bersama kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum untuk dijadikan bahan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum, dengan ketentuan konsep keputusan bersama tersebut terlebih dahulu 1 (satu) rangkap dibubuhi paraf biro-biro terkait pada stempel koordinasi dalam 3 (tiga) rangkap. i. Berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum : 1) apabila terdapat koreksi terhadap konsep keputusan tersebut, dikembalikan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum untuk dilakukan perbaikan/ penyempurnaan; dan

171

2)

apabila tidak terdapat koreksi/disetujui, konsep keputusan tersebut terlebih dahulu pada rangkap yang dibubuhi paraf biro-biro terkait, dibubuhi paraf oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan anggota-anggota Komisi Pemilihan Umum sebagai bukti persetujuan, dan selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum.

j. Terhadap konsep Keputusan Bersama yang terdapat koreksi rapat pleno Komisi Pemilihan Umum, setelah diadakan perbaikan/penyempurnaan, kemudian oleh Sekretaris Jenderal disampaikan kembali kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan huruf i angka 2). k. Terhadap Keputusan Bersama yang telah ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum disampaikan kepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum untuk diadakan proses otentifikasi. Proses otentifikasi adalah pembuatan salinan Keputusan Bersama sesuai dengan aslinya tanpa tanda tangan Ketua Komisi Pemilihan Umum. Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum menyampaikan keputusan Komisi Pemilihan Umum yang telah diotentifikasi kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dan selanjutnya Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum menyampaikan kepada biro terkait untuk proses penomoran peraturan dan dibubuhi cap dinas Komisi Pemilihan Umum. l. Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum disimpan oleh biro terkait dan rangkap keputusan Komisi Pemilihan Umum yang dibubuhi paraf oleh biro-biro terkait, Sekretaris Jenderal, dan anggota-anggota Komisi Pemilihan Umum disimpan oleh biro penyusun konsep awal. m. Biro penyusun konsep Keputusan Bersama wajib menyimpan konsep pertama sampai dengan konsep terakhir. 4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum; a. Konsep awal Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum disiapkan berdasarkan perintah ketentuan undang-undang dan atau berdasarkan keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum karena adanya kebutuhan untuk pengaturan lebih lanjut ketentuan undang-undang. b. Konsep awal Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum disiapkan oleh Biro Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam susunan organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, atas perintah tertulis Ketua Komisi Pemilihan Umum dan atau Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum. c. Biro Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum menyampaikan konsep awal Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang dilampiri naskah akademis, untuk kemudian oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dimintakan saran/pendapat/pertimbangan kepada Biro terkait Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum. d. Biro terkait Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum wajib menyampaikan saran/pendapat/ pertimbangan terhadap konsep awal keputusan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, yang kemudian saran/pendapat/pertimbangan tersebut disampaikan kepada biro yang menyiapkan konsep awal keputusan.

172

e. Biro yang menyiapkan konsep awal Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum mengadakan perbaikan/ penyempurnaan berdasarkan saran/pendapat/pertimbangan, yang kemudian disampaikan kembali kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum. f. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum menyampaikan konsep awal keputusan tersebut kepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum untuk mendapat saran/pendapat/pertimbangan dari sudut penyusunan peraturan perundangundangan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. g. Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum menyampaikan saran/pendapat/ pertimbangan hukum penyusunan peraturan perundang-undangan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

h. Apabila terdapat koreksi terhadap konsep keputusan tersebut, dikembalikan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum kepada Biro terkait penyusun untuk dilakukan perbaikan/ penyempurnaan; dan apabila tidak terdapat koreksi/disetujui, konsep keputusan tersebut terlebih dahulu pada rangkap yang dibubuhi paraf biro-biro terkait, dan selanjutnya ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal; i. Terhadap Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum disampaikan kepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum untuk diadakan proses otentifikasi. Proses otentifikasi adalah pembuatan salinan keputusan Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan aslinya tanpa tanda tangan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum. Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum menyampaikan keputusan Komisi Pemilihan Umum yang telah diotentifikasi menyampaikan kepada biro terkait untuk proses penomoran peraturan dan dibubuhi cap dinas Komisi Pemilihan Umum. j. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum disimpan oleh biro terkait dan rangkap Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang dibubuhi paraf oleh biro-biro terkait disimpan oleh biro penyusun konsep awal. k. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum yang diotentifikasi oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum oleh biro terkait disampaikan pihak yang berkepentingan. l. Biro penyusun konsep keputusan wajib menyimpan konsep pertama sampai dengan konsep terakhir.

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi a. Konsep awal keputusan disiapkan berdasarkan perintah ketentuan undang-undang dan atau berdasarkan keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi karena adanya kebutuhan untuk pengaturan lebih lanjut ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum. b. Konsep awal keputusan disiapkan oleh Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam susunan organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atas perintah tertulis Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

173

c. Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi menyampaikan konsep awal keputusan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang dilampiri naskah akademis, untuk kemudian oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dimintakan saran/pendapat/pertimbangan kepada Bagian terkait Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi. d. Bagian terkait Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi wajib menyampaikan saran/pendapat/ pertimbangan terhadap konsep awal keputusan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, yang kemudian saran/pendapat/pertimbangan tersebut disampaikan kepada bagian yang menyiapkan konsep awal keputusan. e. Bagian yang menyiapkan konsep awal keputusan mengadakan perbaikan/ penyempurnaan berdasarkan saran/pendapat/pertimbangan, yang kemudian disampaikan kembali kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi. f. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi menyampaikan konsep awal keputusan tersebut kepada Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk mendapat saran/pendapat/ pertimbangan dari sudut penyusunan peraturan perundangundangan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. g. Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi menyampaikan saran/pendapat/ pertimbangan hukum penyusunan peraturan perundang-undangan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi. h. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi menyampaikan konsep keputusan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk dijadikan bahan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dengan ketentuan konsep keputusan tersebut terlebih dahulu 1 (satu) rangkap dibubuhi paraf bagian-bagian terkait pada stempel koordinasi dalam 3 (tiga) rangkap. i. Berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi : 1) apabila terdapat koreksi terhadap konsep keputusan tersebut, dikembalikan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk dilakukan perbaikan/ penyempurnaan; dan 2) apabila tidak terdapat koreksi/disetujui, konsep keputusan tersebut terlebih dahulu pada rangkap yang dibubuhi paraf bagian-bagian terkait, dibubuhi paraf oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan anggota-anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi sebagai bukti persetujuan, dan selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi. j. Terhadap konsep Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang terdapat koreksi rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi, setelah diadakan perbaikan/penyempurnaan, kemudian oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi disampaikan kembali kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi sesuai dengan ketentuan huruf i angka 2). k. Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang telah ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi, oleh Sekretaris Provinsi disampaikan kepada Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk diadakan proses otentifikasi. Proses otentifikasi adalah pembuatan salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi sesuai dengan aslinya tanpa tanda tangan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi menyampaikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang telah diotentifikasi kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan selanjutnya Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi menyampaikan kepada bagian terkait untuk proses penomoran peraturan dan dibubuhi cap dinas Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

174

l. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi disimpan oleh bagian terkait dan rangkap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang dibubuhi paraf oleh bagian-bagian terkait, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan anggota-anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi disimpan oleh bagian penyusun konsep awal. m. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang diotentifikasi oleh Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi oleh bagian terkait disampaikan kepada Ketua, Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, lembaga/instansi terkait, dan pihak yang berkepentingan. n. Bagian penyusun konsep keputusan wajib menyimpan konsep pertama sampai dengan konsep terakhir. 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; a. Konsep awal keputusan disiapkan berdasarkan perintah ketentuan undang-undang dan atau berdasarkan keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota karena adanya kebutuhan untuk pengaturan lebih lanjut ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi. b. Konsep awal keputusan disiapkan oleh Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam susunan organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, atas perintah tertulis Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. c. Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyampaikan konsep awal keputusan kepada Sekretaris yang dilampiri naskah akademis, untuk kemudian oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dimintakan saran/pendapat/pertimbangan kepada Sub Bagian terkait Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. d. Sub Bagian terkait Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menyampaikan saran/pendapat/ pertimbangan terhadap konsep awal keputusan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang kemudian saran/pendapat/pertimbangan tersebut disampaikan kepada sub bagian yang menyiapkan konsep awal keputusan. e. Sub bagian yang menyiapkan konsep awal keputusan mengadakan perbaikan/ penyempurnaan berdasarkan saran/pendapat/pertimbangan, yang kemudian disampaikan kembali kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. f. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyampaikan konsep awal keputusan tersebut kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk mendapat saran/pendapat/pertimbangan dari sudut penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. g. Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyampaikan saran/ pendapat/pertimbangan hukum penyusunan peraturan perundang-undangan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

175

h. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyampaikan konsep keputusan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk dijadikan bahan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dengan ketentuan konsep keputusan tersebut terlebih dahulu 1 (satu) rangkap dibubuhi paraf Sub bagian - Sub bagian terkait pada stempel koordinasi dalam 3 (tiga) rangkap. i. Berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota : 1) apabila terdapat koreksi terhadap konsep keputusan tersebut, dikembalikan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk dilakukan perbaikan/ penyempurnaan; dan 2) apabila tidak terdapat koreksi/disetujui, konsep keputusan tersebut terlebih dahulu pada rangkap yang dibubuhi paraf sub bagian-sub bagian terkait, dibubuhi paraf oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan anggota-anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai bukti persetujuan, dan selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. j. Terhadap konsep Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang terdapat koreksi rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, setelah diadakan perbaikan/penyempurnaan, kemudian oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disampaikan kembali kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan huruf i angka 2). k. Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disampaikan kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk diadakan proses otentifikasi. Proses otentifikasi adalah pembuatan salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan aslinya tanpa tanda tangan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diotentifikasi kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan selanjutnya Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyampaikan kepada sub bagian terkait untuk proses penomoran peraturan dan dibubuhi cap dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. l. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disimpan oleh biro terkait dan rangkap keputusan Komisi Pemilihan Umum yang dibubuhi paraf oleh sub bagian- sub bagian terkait, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan anggota-anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disimpan oleh sub bagian penyusun konsep awal. m. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang diotentifikasi oleh Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota oleh sub bagian terkait disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, lembaga/instansi terkait, dan pihak yang berkepentingan. n. Sub Bagian penyusun konsep keputusan wajib menyimpan konsep pertama sampai dengan konsep terakhir.

7. Keputusan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri;

176

a.

Konsep awal Keputusan PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN disiapkan berdasarkan perintah ketentuan undang-undang dan atau berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, karena adanya kebutuhan untuk pengaturan lebih lanjut ketentuan undang-undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

b.

Konsep awal Keputusan PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN disiapkan oleh Sekretariat PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam susunan organisasi Sekretariat Keputusan PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN, atas perintah tertulis Ketua PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN dan atau Sekretaris PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN hasil rapat PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN.

c.

Sekretaris PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN menyampaikan konsep keputusan kepada Ketua PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN untuk dijadikan bahan rapat PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN, dengan ketentuan konsep keputusan tersebut terlebih dahulu 1 (satu) rangkap dibubuhi paraf Sekretaris PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN dalam 3 (tiga) rangkap.

d.

Berdasarkan hasil rapat PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN: 1) apabila terdapat koreksi terhadap konsep keputusan tersebut, dikembalikan kepada Sekretaris PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN untuk dilakukan perbaikan/ penyempurnaan; dan 2) apabila tidak terdapat koreksi/disetujui, konsep keputusan tersebut terlebih dahulu pada rangkap yang dibubuhi paraf oleh Sekretaris PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN dan anggota-anggota PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN sebagai bukti persetujuan, dan selanjutnya ditandatangani oleh Ketua PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN.

e.

Terhadap konsep Keputusan PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN yang terdapat koreksi rapat PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN, setelah diadakan perbaikan/penyempurnaan, kemudian oleh Sekretaris PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN disampaikan kembali kepada Ketua PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN sesuai dengan ketentuan huruf i angka 2).

f.

Terhadap Keputusan PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN yang telah ditandatangani oleh Ketua PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN, oleh Sekretaris PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN disampaikan kepada Sekretariat untuk diadakan proses otentifikasi. Proses otentifikasi adalah pembuatan salinan Keputusan sesuai dengan aslinya tanpa tanda tangan Ketua. Sekretariat menyampaikan Keputusan PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN yang telah diotentifikasi kepada Sekretaris PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN, dan selanjutnya Sekretaris PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN menyampaikan kepada sekretariat terkait untuk proses penomoran peraturan dan dibubuhi cap dinas PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN.

g.

Keputusan PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN yang ditandatangani oleh Ketua PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN disimpan oleh sekretariat dan rangkap Keputusan PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN yang dibubuhi paraf oleh Sekretaris PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN, dan anggota-anggota PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN disimpan oleh sekretariat yang menyusun konsep awal.

177

h.

Keputusan PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN yang diotentifikasi oleh sekretariat PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN disampaikan kepada Ketua PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN, Anggota PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN, Sekretaris PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN, lembaga/instansi terkait, dan pihak yang berkepentingan.

i.

Sekretariat PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN wajib menyimpan konsep pertama sampai dengan konsep terakhir.

B. Naskah Dinas Dalam Bentuk Surat 1) Konsep awal naskah dinas dalam bentuk surat disiapkan berdasarkan perintah keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 2) Konsep awal naskah dinas dalam bentuk surat disiapkan oleh Biro Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 3) Biro pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menyampaikan konsep awal naskah dinas dalam bentuk surat kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, untuk kemudian oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dimintakan saran/pendapat/pertimbangan kepada Biro terkait pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, untuk diadakan penyempurnaan. 4) Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menerima hasil penyempurnaan untuk dijadikan bahan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan ketentuan konsep naskah dinas dalam bentuk surat tersebut terlebih dahulu 1 (satu) rangkap dibubuhi paraf Sekretaris jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, biro-biro terkait, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, bagian-bagian terkait pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretaris Kabupaten/Kota, dan sub-sub bagian terkait pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 5) Selain 1 (satu) rangkap dibubuhi paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga disediakan stempel paraf koordinasi dalam 3 (tiga) rangkap, yaitu : (1) Stempel paraf koordinasi sebagaimana dimaksud angka 4 disediakan oleh unit pengolah dengan pemberian nomor kode biro masing-masing dan inspektorat. (2) Stempel paraf koordinasi untuk anggota Komisi Pemilihan Umum disediakan oleh Tata Usaha Pimpinan. (3) Stempel paraf koordinasi untuk anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disediakan oleh Sub bagian yang membidangi ketatausahaan.

178

6) Naskah dinas dalam bentuk surat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, disimpan oleh biro terkait, bagian terkait, sub bagian terkait, dan naskah dinas dalam bentuk surat yang dibubuhi paraf oleh Sekretaris Jenderal, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bagian terkait, sub bagian terkait, disimpan oleh biro, bagian, sub bagian penyusun konsep awal. 7) Biro pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, sub bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, penyusun konsep naskah dinas dalam bentuk surat wajib menyimpan konsep pertama sampai dengan konsep terakhir. C. Naskah Dinas Tahapan Pemilihan Umum 1.

2.

3.

Naskah Dinas Tahapan Pemilu yaitu naskah dinas yang berbentuk dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tahapan pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, pemilu presiden dan wakil presiden, serta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Naskah Dinas tahapan pemilu yang berasal dari KPPS, PPS, dan PPK disimpan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya diserahkan kepada kantor Arsip Daerah. Naskah dinas tahapan pemilu yang berasal dari KPPSLN dan PPLN disimpan oleh Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya diserahkan kepada Arsip Nasional.

D. Pengendalian Naskah Dinas 1. Penomoran Naskah Dinas Penomoran naskah dinas keluar yang ditandatangani Ketua Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Biro-biro dan panitia-panitia pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Bagian/Sub bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan panitia-panitia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, terlebih dahulu diproses oleh Bagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum/Bagian Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Sub Bagian Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. 2. Tata Cara Penomoran Naskah Dinas Biro pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sub bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota : a. Komisi Pemilihan Umum NO

JENIS NASKAH

PENOMORAN

1. 2. 3. 4.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Sekretaris Jenderal Keputusan Bersama (kerjasama)

No....TAHUN No..../Kpts/KPU/TAHUN No..../Kpts/Setjen/TAHUN No..../KB/KPU/TAHUN

5.

Surat biasa (yang ditandatangani): a. Ketua Komisi Pemilihan Umum b. Sekretaris Jenderal

No..../KPU/Bulan/Tahun No..../SJ/Bulan/Tahun

6.

Berita Acara a. Umum b. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa: 1) Penjelasan 2) Pembukaan Penawaran 3) Klarifikasi & Negosiasi

No..../BA/Bulan/Tahun No..../BA-Pjls-BJ/Bulan/Tahun No..../BA-Ppnr-BJ/Bulan/Tahun No..../BA-KN-BJ/Bulan/Tahun 179

4) Pemeriksaan & Penerimaan Barang dan Jasa

No..../BA-PP-BJ/Bulan/Tahun

c. Pejabat Pengadaan Barang & Jasa 1) Pembukaan Penawaran 2) Klarifikasi & Negosiasi 3) Pemeriksaan & Penerimaan Barang dan Jasa

No..../BA-Ppnr/kode biro*)/ Bulan/Tahun No..../ BA-KN/kode biro*)/ Bulan/Tahun No..../ BA-PP/kode biro*)/ Bulan/Tahun

d. Serah Terima

No..../BA-ST/Bulan/Tahun

Undangan : a. Umum b. Pengadaan Barang & jasa

No..../UND/Bulan/ Tahun No..../UND-PBJ/Bulan/ Tahun

7.

8.

9.

Surat Tugas Nota Dinas : a. Sekretaris Jenderal b. Biro-biro c. Pengadaan Barang & jasa

No..../ST/Bulan/Tahun

Perjanjian (SPK/Kontrak)

No..../SPK/Bulan/Tahun

No..../ND/SJ/Bulan/Tahun No..../ ND/ kode biro*)/Bulan/Tahun No..../ND-PBJ/Bulan/Tahun

*) 01 kode Biro Perencanaan dan Data Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum *) 02 kode Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum *) 03 kode Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum *) 04 kode Biro Umum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum *) 05 kode Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum *) 06 kode Biro Teknis dan Hupmas Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum *) 07 kode Biro Logistik Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum *) 08 kode Inspektorat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

a.1. Biro pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum NO.

NAMA BIRO

JENIS NASKAH DINAS

NOMOR KODE NASKAH DINAS

1.

Biro Perencanaan dan Data

Nota Dinas

NO :...../ND/01/BLN/TAHUN

2.

Biro Keuangan

Nota Dinas

NO :...../ND/02/BLN/TAHUN

3.

Biro Hukum

Nota Dinas

NO :...../ND/03/BLN/TAHUN

4.

Biro Umum

Nota Dinas

NO :...../ND/04/BLN/TAHUN

5.

Biro Sumber Daya Manusia

Nota Dinas

NO :...../ND/05/BLN/TAHUN

6.

Biro Teknis dan Hupmas

Nota Dinas

NO :...../ND/06/BLN/TAHUN

7.

Biro Logistik

Nota Dinas

NO :...../ND/07/BLN/TAHUN

8.

Inspektorat

Nota Dinas

NO :...../ND/08/BLN/TAHUN

180

b. Komisi Pemilihan Umum Provinsi NO 1. 2. 3.

4.

JENIS NASKAH

PENOMORAN No..../Kpts/KPU-Prov-kode wil*)/TAHUN No..../KB/KPU-Prov-kode wil*)/TAHUN

Keputusan KPU Provinsi Keputusan Bersama (kerjasama) Surat biasa (yang ditandatangani): a. Ketua KPU Provinsi b. Sekretaris KPU Provinsi

No..../KPU-Prov-kode wil*)/Bulan/Tahun No..../Sesprov-kode wil/Bulan/Tahun

Berita Acara a. Umum b. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa: 1) Penjelasan 2) Pembukaan Penawaran 3) Klarifikasi & Negosiasi 4) Pemeriksaan & Penerimaan Barang dan Jasa c. Pejabat Pengadaan Barang & Jasa 1) Pembukaan Penawaran 2) Klarifikasi & Negosiasi 3) Pemeriksaan & Penerimaan Barang dan Jasa d. Serah Terima

No..../BA/Bulan/Tahun No..../BA-Pjls-BJ/Bulan/Tahun No..../BA-Ppnr-BJ/Bulan/Tahun No..../BA-KN-BJ/Bulan/Tahun No..../BA-PP-BJ/Bulan/Tahun

No..../BA-Ppnr/Bulan/Tahun No..../ BA-KN/Bulan/Tahun No..../ BA-PP/Bulan/Tahun No..../BA-ST/Bulan/Tahun

Undangan : a. Umum b. Pengadaan Barang & jasa

No..../UND/Bulan/ Tahun No..../UND-PBJ/Bulan/ Tahun

6.

Surat Tugas

No..../ST/Bulan/Tahun

7.

Nota Dinas : a. Sekretaris KPU Provinsi b. Bagian-bagian c. Pengadaan Barang & jasa

No..../ND/Sesprov/Bulan/Tahun No..../ ND/ kode bagian/Bulan/Tahun No..../ND-PBJ/Bulan/Tahun

Perjanjian (SPK/Kontrak)

No..../SPK/Bulan/Tahun

5.

8.

*) 001 Kode KPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam *) 002 Kode KPU Provinsi Sumatera Utara *) 003 Kode KPU Provinsi Sumatera Barat *) 004 Kode KPU Provinsi Riau *) 005 Kode KPU Provinsi Jambi *) 006 Kode KPU Provinsi Sumatera Selatan *) 007 Kode KPU Provinsi Bengkulu *) 008 Kode KPU Provinsi Lampung *) 009 Kode KPU Provinsi Bangka Belitung *) 010 Kode KPU Provinsi DKI Jakarta *) 011 Kode KPU Provinsi Jawa Barat *) 012 Kode KPU Provinsi Jawa Tengah *) 013 Kode KPU Provinsi D.I. Yogyakarta *) 014 Kode KPU Provinsi Jawa Timur *) 015 Kode KPU Provinsi Banten *) 016 Kode KPU Provinsi Bali *) 017 Kode KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat

*) 018 Kode KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur *) 019 Kode KPU Provinsi Kalimantan Barat *) 020 Kode KPU Provinsi Kalimantan Tengah *) 021 Kode KPU Provinsi Kalimantan Timur *) 022 Kode KPU Provinsi Kalimantan Selatan *) 023 Kode KPU Provinsi Sulawesi Utara *) 024 Kode KPU Provinsi Sulawesi Tengah *) 025 Kode KPU Provinsi Sulawesi Selatan *) 026 Kode KPU Provinsi Sulawesi Tenggara *) 027 Kode KPU Provinsi Gorontalo *) 028 Kode KPU Provinsi Maluku *) 029 Kode KPU Provinsi Maluku Utara *) 030 Kode KPU Provinsi Papua *) 031 Kode KPU Provinsi Kepulauan Riau *) 032 Kode KPU Provinsi Papua Barat *) 033 Kode KPU Provinsi Sulawesi Barat

181

b.1. Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi NO.

NAMA BAGIAN

JENIS NASKAH DINAS

NOMOR KODE NASKAH DINAS

1.

Bagian Program, Data Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Nota Dinas

NO :...../ND/09/BLN/TAHUN

2.

Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Nota Dinas

NO :...../ND/10/BLN/TAHUN

3.

Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

Nota Dinas

NO :...../ND/11/BLN/TAHUN

c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota NO 1. 2. 3.

4.

5.

6.

JENIS NASKAH Keputusan KPU Kabupaten/Kota Keputusan Bersama (kerjasama) Surat biasa (yang ditandatangani): a. Ketua KPU Kabupaten/Kota b. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota Berita Acara a. Umum b. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa: 1) Penjelasan 2) Pembukaan Penawaran 3) Klarifikasi & Negosiasi 4) Pemeriksaan & Penerimaan Barang dan Jasa

c.

Pejabat Pengadaan Barang & Jasa 1) Pembukaan Penawaran 2) Klarifikasi & Negosiasi 3) Pemeriksaan & Penerimaan Barang dan Jasa

PENOMORAN No..../Kpts/KPU-Kab/Kota-kode wil *)/TAHUN No..../KB/KPU- Kab/Kota -kode wil *)/TAHUN No..../KPU- Kab/Kota -kode wil *)/Bulan/Tahun No..../SesKab/Kota -kode wil *)/Bulan/Tahun

No..../BA/Bulan/Tahun No..../BA-Pjls-BJ/Bulan/Tahun No..../BA-Ppnr-BJ/Bulan/Tahun No..../BA-KN-BJ/Bulan/Tahun No..../BA-PP-BJ/Bulan/Tahun

No..../BA-Ppnr/Bulan/Tahun No..../ BA-KN/Bulan/Tahun No..../ BA-PP/Bulan/Tahun

No..../BA-ST/Bulan/Tahun 7.

d. Serah Terima

8.

Undangan : a. Umum b. Pengadaan Barang & jasa

No..../UND/Bulan/ Tahun No..../UND-PBJ/Bulan/ Tahun No..../ST/Bulan/Tahun

Surat Tugas Nota Dinas : a. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota b. Sub Bagian-sub bagian c. Pengadaan Barang & jasa

No..../ND/SesKab/Kota /Bulan/Tahun No..../ ND/ kode sub bagian/Bulan/Tahun No..../ND-PBJ/Bulan/Tahun No..../SPK/Bulan/Tahun

Perjanjian (SPK/Kontrak)

182

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam *) 001.434461

Kab. Aceh Selatan

*) 001.434599

Kab. Gayo Lues

*) 001.434470

Kab. Aceh Tenggara

*) 001.434619

Kab. Aceh Jaya

*) 001.434486

Kab. Aceh Timur

*) 001.434625

Kab. Nagan Raya

*) 001.434492

Kab. Aceh Tengah

*) 001.434600

Kab. Aceh Tamiang

*) 001.434512

Kab. Aceh Barat

*) 001.434631

Kota Banda Aceh

*) 001.434521

Kab. Aceh Besar

*) 001.434640

Kota Sabang

*) 001.434552

Kab. Pidie

*) 001.434656

Kota Lhoksemawe

*) 001.434537

Kab. Aceh Utara

*) 001.434662

Kota Langsa

*) 001.434568

Kab. Simeu

*) 001.434506

Kab. Bener Meriah

*) 001.434574

Kab. Aceh Singkil

*) 001.964834

Kab. Pidie Jaya

*) 001.434580

Kab. Bireuen

*) 001.964840

Kota Subulussalam

*) 001.434543

Kab. Aceh Barat Daya

Provinsi Sumatera Utara *) 002.434687

Kab. Tapanuli Tengah

*) 002.434872

Kota Pematang Siantar

*) 002.434693

Kab. Tapanuli Utara

*) 002.434888

Kota Sibolga

*) 002.434707

Kab. Tapanuli Selatan

*) 002.434894

Kota Tanjung Balai

*) 002.434713

Kab. Nias

*) 002.434908

Kota Binjai

*) 002.434722

Kabupaten Langkat

*) 002.434914

Kota Tebing Tinggi

*) 002.434738

Kab. Karo

*) 002.434920

Kota Padang Sidimpuan

*) 002.434744

Kab. Deli Serdang

*) 002.434832

Kab. Nias Selatan

*) 002.434769

Kab. Simalungun

*) 002.434857

Kab. Humbang Hasundutan

*) 002.434775

Kab. Asahan

*) 002.434841

Kab. Pak Pak Bharat

*) 002.434781

Kab. Labuhan Batu

*) 002.434750

Kab. Serdang Bedagai

*) 002.434790

Kab. Dairi

*) 002.434810

Kab. Samosir

*) 002.434801

Kab. Toba Samosir

*) 002.964812

Kab. Batubara

*) 002.434826

Kab. Mandailing Natal

*) 002.964962

Kab. Padang Lawas

*) 002.434863

Kota Medan

*) 002.964953

Kab. Padang Lawas Utara

Provinsi Sumatera Barat *) 003.434945

Kab. Pesisir Selatan

*) 003.435109

Kota Solok

*) 003.434951

Kab. Solok

*) 003.435115

Kota Sawah lunto

*) 003.434976

Kab. Sawah Lunto Sijunjung

*) 003.435121

Kota Padang Panjang

*) 003.434991

Kab. Tanah Datar

*) 003.435130

Kota Bukit Tinggi

*) 003.435002

Kab. Padang Pariaman

*) 003.435146

Kota Payakumbuh

*) 003.435042

Kab. Agam

*) 003.435152

Kota Pariaman

*) 003.435058

Kab. Lima Puluh Kota

*) 003.434960

Kab. Solok Selatan

*) 003.435064

Kab. Pasaman

*) 003.434982

Kab. Dharmas Raya

*) 003.435089

Kab. Kep. Mentawai

*) 003.435070

Pasaman Barat

*) 003.435095

Kota Padang

183

Provinsi Riau *) 004.435183

Kab. Indragiri Hulu

*) 004.435234

Kab. Rokan Hulu

*) 004.435192

Kab. Indragiri Hilir

*) 004.435259

Kab. Rokan Hilir

*) 004.435177

Kab. Kuantan Sangingi

*) 004.435212

Kab. Siak

*) 004.435228

Kab. Kampar

*) 004.435265

Kota Pekanbaru

*) 004.435240

Kab. Bengkalis

*) 004.435271

Kota Dumai

*) 004.435203

Kab. Pelalawan

Provinsi Jambi *) 005.435296

Kab. Kerinci

*) 005.435353

Kab. Tanjung Jabung Barat

*) 005.435300

Kab. Merangin

*) 005.435347

Kab. Tanjung Jabung Timur

*) 005.435316

Kab. Sarolangun

*) 005.435362

Kab. Bungo

*) 005.435322

Kab. Batang Hari

*) 005.435378

Kab. Tebo

*) 005.435331

Kab. Muaro Jambi

*) 005.435384

Kota Jambi

Provinsi Sumatera Selatan *) 006.435472

Kab. Ogan Komering Ulu

*) 006.435532

Kota Prabumulih

*) 006.435450

Kab. Ogan Komering Ilir

*) 006.435517

Kota Pagar Alam

*) 006.435441

Kab. Muara Enim

*) 006.435523

Kota Lubuk Linggau

*) 006.435435

Kab. Lahat

*) 006.435497

Kab. Ogan Komering Ulu Selatan

*) 006.435429

Kab. Musi Rawas

*) 006.435481

Kab. Ogan Komering Ulu Timur

*) 006.435410

Kab. Musi Banyuasin

*) 006.435466

Kab. Ogan Ilir

*) 006.435384

Kab. Banyuasin

*) 006.964730

Kab. Empat Lawang

*) 006.435501

Kota Palembang

Provinsi Bengkulu *) 007.434305

Kab. Bengkulu Selatan

*) 007.434351

Kab. Kaur

*) 007.434320

Kab. Rejang Lebong

*) 007.434373

Kab. Muko Muko

*) 007.434342

Kab. Bengkulu Utara

*) 007.434336

Kab. Lebong

*) 007.434382

Kota Bengkulu

*) 007.434311

Kab. Kepahiang

*) 007.434367

Kab. Seluma

Provinsi Lampung *) 008.435620

Kab. Lampung Selatan

*) 008.435605

Kab. Lampung Timur

*) 008.435554

Kab. Lampung Tengah

*) 008.435611

Kab. Way Kanan

*) 008.435560

Kab. Lampung Utara

*) 008.435642

Kota Bandar lampung

*) 008.435579

Kab. Lampung Barat

*) 008.435636

Kota Metro

*) 008.435585

Kab. Tulang Bawang

*) 008.964916

Kab. Pesawaran

*) 008.435591

Kab. Tenggamus

Provinsi Bangka Belitung *) 009.436477

Kab. Bangka

*) 009.436461

Kab. Belitung Timur

*) 009.436452

Kab. Belitung

*) 009.436503

Kab. Bangka Selatan

*) 009.436512

Kota Pangkal Pinang

*) 009.436483

Kab. Bangka Barat

*) 009.436492

Kab. Bangka Tengah

184

Provinsi DKI Jakarta *) 010.328830

Kota Jakarta Selatan

*) 010.328852

Kota Jakarta Pusat

*) 010.328846

Kota Jakarta Timur

*) 010.328877

Kota Jakarta Utara

*) 010.328861

Kota Jakarta Barat

*) 010.328883

Kab. Kepulauan Seribu

Provinsi Jawa Barat *) 011.329971

Kab. Bogor

*) 011.329022

Kab. Purwakarta

*) 011.329980

Kab. Sukabumi

*) 011.329016

Kab. Karawang

*) 011.329996

Kab. Cianjur

*) 011.329000

Kab. Bekasi

*) 011.329047

Kab. Bandung

*) 011.329141

Kota Bogor

*) 011.329062

Kab. Garut

*) 011.329150

Kota Sukabumi

*) 011.329078

Kab. Tasikmalaya

*) 011.329135

Kota Bandung

*) 011.329084

Kab. Ciamis

*) 011.329166

Kota Cirebon

*) 011.329104

Kab. Kuningan

*) 011.329172

Kota Bekasi

*) 011.329090

Kab. Cirebon

*) 011.329181

Kota Depok

*) 011.329129

Kab. Majalengka

*) 011.329201

Kota Cimahi

*) 011.329053

Kab. Sumedang

*) 011.329197

Kota Tasikmalaya

*) 011.329110

Kab. Indramayu

*) 011.329217

Kota Banjar

*) 011.329031

Kab. Subang

*) 011.329865

Kab. Bandung Barat

Provinsi Jawa Tengah *) 012.329382

Kab. Cilacap

*) 012.329320

Kab. Kudus

*) 012.329373

Kab. Banyumas

*) 012.329342

Kab. Jepara

*) 012.329398

Kab. Purbalingga

*) 012.329254

Kab. Demak

*) 012.329402

Kab. Banjarnegara

*) 012.329232

Kab. Semarang

*) 012.329455

Kab. Kebumen

*) 012.329424

Kab. Temanggung

*) 012.329449

Kab. Purworejo

*) 012.329248

Kab. Kendal

*) 012.329430

Kab. Wonosobo

*) 012.329285

Kab. Batang

*) 012.329418

Kab. Magelang

*) 012.329279

Kab. Pekalongan

*) 012.329470

Kab. Boyolali

*) 012.329336

Kab. Pemalang

*) 012.329461

Kab. Klaten

*) 012.329291

Kab. Tegal

*) 012.329492

Kab. Sukoharjo

*) 012.329305

Kab. Brebes

*) 012.329512

Kab. Wonogiri

*) 012.329568

Kota Magelang

*) 012.329506

Kab. Karang Anyar

*) 012.329574

Kota Surakarta

*) 012.329486

Kab. Sragen

*) 012.329537

Kota Salatiga

*) 012.329260

Kab. Grobongan

*) 012.329521

Kota Semarang

*) 012.329367

Kab. Blora

*) 012.329543

Kota Pekalongan

*) 012.329351

Kab. Rembang

*) 012.329552

Kota Tegal

*) 012.329311

Kab. Pati

185

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta *) 013.329599

Kab. Kulon Progo

*) 013.329625

Kab. Sleman

*) 013.329600

Kab. Bantul

*) 013.329631

Kota Yogyakarta

*) 013.329619

Kab. Gunung Kidul

Provinsi Jawa Timur *) 014.329826

Kab. Pacitan

*) 014.329775

Kab. Magetan

*) 014.329857

Kab. Ponorogo

*) 014.329810

Kab. Ngawi

*) 014.329914

Kab. Trenggalek

*) 014.329687

Kab. Bojonegoro

*) 014.329939

Kab. Tulung Agung

*) 014.329920

Kab. Tuban

*) 014.329671

Kab. Blitar

*) 014.329744

Kab. Lamongan

*) 014.329738

Kab. Kediri

*) 014.329707

Kab. Gresik

*) 014.329781

Kab. Malang

*) 014.329656

Kab. Bangkalan

*) 014.329750

Kab. Lumajang

*) 014.329872

Kab. Sampang

*) 014.329713

Kab. Jember

*) 014.329832

Kab. Pamekasan

*) 014.329662

Kab. Banyuwangi

*) 014.329908

Kab. Sumenep

*) 014.329693

Kab. Bondowoso

*) 014.329976

Kota Kediri

*) 014.329894

Kab. Situbondo

*) 014.329960

Kota Blitar

*) 014.329863

Kab. Probolinggo

*) 014.329991

Kota Malang

*) 014.329841

Kab. Pasuruan

*) 014.329449

Kota Probolinggo

*) 014.329888

Kab. Sidoarjo

*) 014.329430

Kota Pasuruan

*) 014.329790

Kab. Mojokerto

*) 014.329424

Kota Mojokerto

*) 014.329722

Kab. Jombang

*) 014.329982

Kota Madiun

*) 014.329801

Kab. Nganjuk

*) 014.329945

Kota Surabaya

*) 014.329769

Kab. Madiun

*) 014.329951

Kota Batu

*) 015.436389

Kab. Tangerang

*) 015.436421

Kota Tangerang

*) 015.436395

Kab. Serang

*) 015.436430

Kota Cilegon

*) 015.436409

Kab. Pandeglang

*) 015.436900

Kota Serang

*) 015.436415

Kab. Lebak

Provinsi Banten

Provinsi Bali *) 016.433733

Kab. Jembrana

*) 016.433770

Kab. Bangli

*) 016.433795

Kab. Tabanan

*) 016.433764

Kab. Karang Asem

*) 016.433789

Kab. Badung

*) 016.433727

Kab. Buleleng

*) 016.433758

Kab. Gianyar

*) 016.433809

Kota Denpasar

*) 016.433742

Kab. Klungkung

186

Provinsi Nusa Tenggara Barat *) 017.433821

Kab. Lombok Barat

*) 017.433852

Kab. Bima

*) 017.433830

Kab. Lombok Tengah

*) 017.433892

Kota Mataram

*) 017.433846

Kab. Lombok Timur

*) 017.433903

Kota Bima

*) 017.433861

Kab. Sumbawa

*) 017.433883

Kab. Sumbawa Barat

*) 017.433877

Kab. Dompu

Provinsi Nusa Tenggara Timur *) 018.434031

Kab. Sumba Barat

*) 018.433996

Kab. Ende

*) 018.434022

Kab. Sumba Timur

*) 018.434000

Kab. Ngada

*) 018.433928

Kab. Kupang

*) 018.434016

Kab. Manggarai

*) 018.433959

Kab. Timor Tengah Selatan

*) 018.434047

Kab. Lembata

*) 018.433940

Kab. Timor Tengah Utara

*) 018.434078

Kota Kupang

*) 018.433934

Kab. Belu

*) 018.434062

Kab. Manggarai Barat

*) 018.434053

Kab. Rote- Ndao

*) 018.964761

Kab. Sumba Barat Daya

*) 018.433965

Kab. Alor

*) 018.964752

Kab. Sumba Tengah

*) 018.433980

Kab. Flores Timur

*) 018.964947

Kab. Manggarai Timur

*) 018.433971

Kab. Sikka

*) 018.964746

Kab. Nagekeo

Provinsi Kalimantan Barat *) 019.435667

Kab. Sambas

*) 019.435682

Kab. Landak

*) 019.435698

Kab. Pontianak

*) 019.435761

Kota Pontianak

*) 019.435702

Kab. Sanggau

*) 019.435770

Kota Singkawang

*) 019.435724

Kab. Ketapang

*) 019.435718

Kab. Sekadau

*) 019.435730

Kab. Sintang

*) 019.435749

Kab. Melawi

*) 019.435755

Kab. Kapuas Hulu

*) 019.964931

Kab. Kubu Raya

*) 019.435673

Kab. Bengkayang

*) 019.964828

Kab. Kayong Utara

Provinsi Kalimantan Tengah *) 020.435792

Kab. Kota Waringin Barat

*) 020.435852

Kab. Seruyan

*) 020.435806

Kab. Kota Waringin Timur

*) 020.435868

Kab. Sukamara

*) 020.435812

Kab. Kapuas

*) 020.435874

Kab. Lamandau

*) 020.435837

Kab. Barito Selatan

*) 020.438550

Kab. Gunung Mas

*) 020.435843

Kab. Barito Utara

*) 020.435899

Kab. Pulang Pisau

*) 020.435925

Kota Palangkaraya

*) 020.435919

Kab. Murung Raya

*) 020.435821

Kab. Katingan

*) 020.435900

Kab. Barito Timur

187

Provinsi Kalimantan Timur *) 021.436163

Kab. Pasir

*) 021.436090

Kab. Kutai Timur

*) 021.436157

Kab. Kutai Kartanegara

*) 021.436208

Kota Balikpapan

*) 021.436141

Kab. Berau

*) 021.436194

Kota Samarinda

*) 021.436132

Kab. Bulungan

*) 021.436188

Kota Tarakan

*) 021.436126

Kab. Nunukan

*) 021.436172

Kota Bontang

*) 021.436110

Kab. Malinau

*) 021.436081

Kab. Penajam Paser Utara

*) 021.436101

Kab. Kutai Barat

*) 021.964922

Kab. Tana Tidung

Provinsi Kalimantan Selatan *) 022.436044

Kab. Tanah Laut

*) 022.435993

Kab. Hulu Sungai Utara

*) 022.436038

Kab. Kotabaru

*) 022.435962

Kab. Tabalong

*) 022.436022

Kab. Banjar

*) 022.436050

Kota Banjarbaru

*) 022.436013

Kab. Barito Kuala

*) 022.436069

Kota Banjarmasin

*) 022.436007

Kab. Tapin

*) 022.435956

Kab. Tanah Bumbu

*) 022.435971

Kab. Hulu Sungai Selatan

*) 022.435940

Kab. Balangan

*) 022.435987

Kab. Hulu Sungai Tengah

Provinsi Sulawesi Utara *) 023.436220

Kab. Bolaang Mongondow

*) 023.436302

Kota Tomohon

*) 023.436239

Kab. Minahasa

*) 023.436276

Kab. Minahasa Utara

*) 023.436245

Kab. Kepulauan Sangihe

*) 023.964783

Kab. Minahasa Tenggara

*) 023.436282

Kota Manado

*) 023.964803

Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro

*) 023.436291

Kota Bitung

*) 023.964777

Kota Kotamobagu

*) 023.436251

Kab. Kepulauan Talaud

*) 023.964792

Kab. Bolaang Mongondow Utara

*) 023.436260

Kab. Minahasa Selatan

Provinsi Sulawesi Tengah *) 024.433124

Kab. Banggai Kepulauan

*) 024.433170

Kab. Toli-Toli

*) 024.433130

Kab. Banggai

*) 024.433186

Kab. Buol

*) 024.433149

Kab. Poso

*) 024.433192

Kab. Parigi Moutong

*) 024.433155

Kab. Morowali

*) 024.433212

Kota Palu

*) 024.433161

Kab. Donggala

*) 024.433206

Kab. Tojo una una

Provinsi Sulawesi Selatan *) 025.433237

Kab. Selayar

*) 025.433444

Kab. Luwu Utara

*) 025.433243

Kab. Bulu Kumba

*) 025.433501

Kota Palopo

*) 025.433252

Kab. Bantaeng

*) 025.433356

Kab. Wajo

*) 025.433268

Kab. Jeneponto

*) 025.433362

Kab. Sindereng Rappang

*) 025.433274

Kab. Takalar

*) 025.433371

Kab. Pinrang

*) 025.433280

Kab. Gowa

*) 025.433387

Kab. Enrekang

*) 025.433299

Kab. Sinjai

*) 025.433393

Kab. Luwu

*) 025.433300

Kab. Bone

*) 025.433407

Kab. Tanatoraja

*) 025.433319

Kab. Maros

*) 025.433469

Kab. Luwu Timur

*) 025.433325

Kab. Pangkajene Kepulauan

*) 025.433481

Kota Makassar

188

*) 025.433331

Kab. Barru

*) 025.433340

Kab. Soppeng

*) 025.433490

Kota Parepare

Provinsi Sulawesi Tenggara *) 026.433532

Kab. Buton

*) 026.433563

Kab. Konawe Selatan

*) 026.433541

Kab. Muna

*) 026.433594

Kab. Kolaka Utara

*) 026.964871

Kab. Konawe Utara

*) 026.433572

Kab. Bombana

*) 026.433557

Kab. Kolaka

*) 026.433588

Kab. Wakatobi

*) 026.433608

Kota Kendari

*) 026.433526

Kab. Konawe

*) 026.433614

Kota Bau-Bau

*) 026.964880

Kab. Buton Utara

Provinsi Gorontalo *) 027.436534

Kab. Gorontalo

*) 027.436565

Kab. Pahuwato

*) 027.436540

Kab. Boalemo

*) 027.436559

Kab. Bone Bolango

*) 027.436571

Kota Gorontalo

*) 027.964859

Kab. Gorontalo Utara

*) 028.433660

Kab. Maluku Tenggara

*) 028.433651

Kab. Seram Bagian Timur

*) 028.433639

Kab. Maluku Tengah

*) 028.433645

Kab. Seram Bagian Barat

*) 028.433682

Kab. Maluku Tenggara Barat

*) 028.433676

Kab. Kepulauan Aru

*) 028.433691

Kab. Buru

*) 028.964896

Kota Tual

*) 028.433702

Kota Ambon

Provinsi Maluku

Provinsi Maluku Utara *) 029.434402

Kab. Halmahera Barat

*) 029.436327

Halmahera Selatan

*) 029.434418

Kab. Halmahera Tengah

*) 029.436342

Kepulauan Sula

*) 029.436358

Kota Ternate

*) 029.436333

Halmahera Timur

*) 029.436311

Halmahera Utara

*) 029.436364

Kota Tidore Kepulauan

*) 030.434129

Kab. Merauke

*) 030.434254

Kab. Mappi

*) 030.434135

Kab. Jaya Wijaya

*) 030.434260

Kab. Asmat

*) 030.434090

Kab. Jayapura

*) 030.434201

Kab. Pegunungan Bintang

*) 030.434150

Kab. Nabire

*) 030.434217

Kab. Yahukimo

*) 030.434110

Kab. Yapen Waropen

*) 030.434223

Kab. Tolikara

*) 030.434104

Kab. Biak Numfor

*) 030.434181

Kab. Sarmi

*) 030.434166

Kab. Puncak Jaya

*) 030.434197

Kab. Keerom

*) 030.434141

Kab. Paniai

*) 030.434232

Kab. Waropen

*) 030.434172

Kab. Mimika

*) 030.434285

Kab. Supiori

*) 030.434279

Kota Jayapura

*) 030.965029

Kab. Memberamo Tengah

*) 030.434248

Kab. Boven Digoel

*) 030.

Kab. Lanny Jaya

*) 030.

Kab. Dogiyai

*) 030.

Kab. Mamberamo Raya

*) 030.

Kab. Nduga

*) 030.

Kab. Puncak

*) 030.

Kab. Yalimo

Provinsi Papua

189

Provinsi Kepulauan Riau *) 031.436690

Kab. Bintan

*) 031.436735

Kota Batam

*) 031.436710

Kab. Karimun

*) 031.436741

Kota Tanjung Pinang

*) 031.436729

Kab. Natuna

*) 031.436704

Kabupaten Lingga

Provinsi Papua Barat *) 032.436596

Kab. Fak-Fak

*) 032.436622

Kab. Sorong Selatan

*) 032.436600

Kab. Sorong

*) 032.436653

Kab. Teluk Bintuni

*) 032.436616

Kab. Manokwari

*) 032.436662

Kab. Teluk Wondama

*) 032.436678

Kota Sorong

*) 032.436631

Kab. Raja Ampat

*) 032.436647

Kab. Kaimana

Provinsi Sulawesi Barat *) 033.433413

Kab. Polewali Mamasa (Mandar)

*) 033.433450

Kab. Mamasa

*) 033.433422

Kab. Majene

*) 033.433475

Kab. Mamuju Utara

*) 033.433438

Kab. Mamuju

c.1 Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota NO.

NAMA SUB BAGIAN

JENIS NASKAH DINAS

NOMOR KODE NASKAH DINAS

1.

Sub Bagian Program dan Data

Nota Dinas

NO :...../ND/12/BLN/TAHUN

2.

Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas

Nota Dinas

NO :...../ND/13/BLN/TAHUN

3.

Sub Bagian Hukum

Nota Dinas

NO :...../ND/14/BLN/TAHUN

4.

Sub Bagian Umum

Nota Dinas

NO :...../ND/15/BLN/TAHUN

a. Penerimaan naskah dinas masuk dari lembaga/instansi/pihak lain harus melalui Bagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Bagian Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sub Bagian Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN, dengan menggunakan tanda terima yang telah ditetapkan dalam tata naskah dinas. b. Naskah dinas masuk, selanjutnya diagendakan dengan mencatat nama pengirim, nomor dan tanggal, sifat, dan perihal. c. Naskah dinas yang telah diagendakan, selanjutnya didistribusikan dengan menggunakan lembar disposisi, dengan ketentuan: 1) Naskah dinas yang ditujukan untuk Ketua Komisi Pemilihan Umum/Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum/Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan menggunakan buku ekspedisi, kecuali yang bersifat tembusan disampaikan kepada anggota Komisi Pemilihan Umum/anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berdasarkan kordinator wilayah dan atau divisi.

190

2) Naskah dinas yang ditujukan untuk Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum/Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum/Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan menggunakan buku ekspedisi. d. Naskah dinas yang sudah disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum /Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal /Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk diproses lebih lanjut dengan menggunakan lembar disposisi. e. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum/Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya menyampaikan naskah dinas tersebut kepada biro/bagian/sub bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. f. Biro Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum/Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyiapkan saran/pertimbangan/konsep jawaban terhadap subtansi permasalahan yang terdapat dalam naskah dinas, yang dalam pelaksanaannya dapat mengadakan koordinasi dengan biro/bagian/sub bagian pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum/Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. g. Saran/pertimbangan/konsep jawaban tersebut oleh biro/bagian/sub bagian pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum/Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum/Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan menggunakan nota dinas biro/bagian/sub bagian pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum/Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum/Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan nota dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum /Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum/Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota apabila diperlukan. h. Naskah dinas yang telah disetujui oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum/Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum/Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota setelah dibubuhi tanda tangan, dibubuhi nomor, dan cap dinas, selanjutnya diperlakukan prosedur naskah dinas keluar. E.

Tata Kearsipan 1. Dalam penataan berkas/arsip pemilihan umum dibedakan antara berkas/arsip substantif, yaitu arsip/berkas yang menunjang tugas pokok dan berkas/arsip fasilitatif, yaitu arsip/berkas yang menunjang tugas penunjang dari Komisi Pemilihan Umum dan badan penyelenggara pemilihan umum. 2. Penyimpanan berkas/arsip ditata dalam suatu susunan yang sistimatis dengan memperhatikan kegunaan bentuk dan sifat berkas/arsip yang bertujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan organisasi.

191

3. Penataan berkas/arsip dalam bentuk self indexing yaitu susunan yang ditata sedemikian rupa sehingga permasalahan-permasalahan yang disimpan dapat dilihat dengan jelas dan memudahkan penemuan kembali berkas/arsip yang diperlukan. 4. Berkas/arsip dinamis aktif baik diterima maupun yang diterbitkan suatu unit kerja penataannya dilakukan oleh Tata Usaha Pengolah yang berangkutan. 5. Sarana/peralatan penataan berkas pemilihan umum adalah sebagai berikut: a. Sarana/peralatan penataan berkas/arsip dinamis aktif meliputi: 1) Sekat; 2) Folder besar; 3) Filing Cabinet. b. Sarana/peralatan penatan berkas/arsip dinamis inaktif meliputi: 1) Boks arsip; 2) Rak arsip; 3) Lemari bergerak/beroda. 6. Penataan Berkas/Arsip Fasilitatif Khusus Keuangan dan Personalia Arsip masalah personalia meliputi arsip surat-surat dalam rangka pengelolaan personalia dan arsip yang menyangkut data pribadi personil. Arsip keuangan meliputi arsip surat-surat dibidang keuangan dan arsip surat-surat buku (formal) dibidang keuangan seperti : a. Arsip-arsip Surat Keputusan Otorisasi (SKO); b. Arsip-arsip Surat Permintaan Pembayaran (SPP); c. Arsip-arsip Surat Perintah Membayar Utang (SPMU); d. Arsip-arsip pengesahan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ); e. Arsip-arsip mengenai Pertanggung Jawab (SOJ); f. Arsip-arsip Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP). Penataan berkas/arsip fasilitatif adalah sebagai berikut : a. Arsip Personalia 1) Berkas/arsip dalam bentuk surat yang berkaitan dengan masalah personil penataannya sama seperti yang dilakukan pada penataan berkas/arsip pada umumnya yaitu berdasarkan nomor kode klasifikasi permasalahan; 2) Berkas/arsip dalam bentuk Data Pribadi penataannya dilakukan sebagai berikut: a) Data personil dikelompokan menurut Unit Kerja penempatan yang bersangkutan; b) Tiap kelompok disusun secara beraturan menurut Nomor Induk Pegawai (NIP) atau secara alfabetis dari nama personil; c) Memisahkan data pribadi yang sifatnya asli dengan kelengkapan lainnya. b. Arsip Keuangan 1) bagi berkas/arsip yang sifatnya menyangkut surat menyurat dilaksanakan seperti penataan berkas/arsip pada umumnya, yaitu disusun secara lengkap sesuai dengan nomor kode klasifikasi permasalahan; 2) Penataan berkas/arsip seperti SKO, SPP, SKKP dan pengesahan SPJ, disusun berdasarkan nomor urut; 3) Berkas/arsip yang bersifat pertanggung jawaban, dikelompokan dan ditata menurut instansi pengirim serta berdasarkan sub permasalahannya; 4) Bagi berkas/arsip yang nilai gunanya sudah sangat jarang digunakan dimasukkan kedalam boks arsip dan diserahkan kepada Tata usaha (Unit Kearsipan) untuk disimpan. 192

F. Penyusutan Arsip 1. Umum a.

Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan arsip, dengan cara : 1) Memindahkan arsip inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan; 2) Memusnahkan arsip sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku; 3) Menyerahkan arsip statis oleh Unit Kearsipan kepada Arsip Nasional

b.

Penyusutan arsip merupakan salah satu cara untuk memaksimalkan pemanfaatan ruangan dan mengatur menumpuknya arsip yang tidak berguna lagi, sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna dan dengan memperhatikan pengamanannya.

c.

Penyusutan arsip didasarkan atas nilai guna dari berkas/arsip yang bersangkutan dengan ketentuan : 1) Bagi yang diperkirakan masih mempunyai nilai guna diserahkan kepada Unit Kearsipan (primary value); 2) Bagi yang diperkirakan nilai gunanya sudah menerus (primary value), untuk diserahkan kepada Arsip Nasional (Vemdary value); 3) Bagi yang sudah tidak berguna lagi, dapat dimusnahkan.

2. Pemindahan Berkas/Arsip Proses pemindahan berkas/arsip dilakukan dalam 2 tahap yaitu: a. Tahap Persiapan 1) Memisah-misahkan dan mengelompokan antara arsip dinamis aktif dan arsip dinamis inaktif; 2) Membuat daftar pertelaahan dengan mencatat arsip dinamis inaktif dan menyiapkan berita acara pemindahan; 3) Berkas/arsip yang telah dikelompokan dimasukan dalam boks arsip dan disusun/ ditata berdasarkan kode klasifikasi pokok permasalahan berserta sub-sub masalahnya dengan memberi label. b. Tahap Pelaksanaan 1) Pada Tata Usaha Unit Pengolah Boks arsip yang telah berisikan berkas/arsip dan kartu kendali yang dinilai tidak bermanfaat lagi diserahkan kepada Tata Naskah (Unit Kearsipan) disertai daftar pertelahaan dan berita acara pemindahan. 2) Pada Tata Usaha a) Boks arsip yang berisikan berkas/arsip dan kartu kendali yang dinilai tidak bermanfaat lagi diserahkan kepada Tata Usaha dan Kearsipan Komisi Pemilihan Umum disertai daftar pertelaan dan berita acara pemindahan; b) Boks arsip yang diterima dari Tata Usaha Unit Pengolah sebagai dimaksud pada huruf “a” diatas, terlebih dahulu dilakukan penilaian dengan ketentuan: i. Bagi berkas/arsip yang dipandang masih memiliki nilai guna tetap disimpan dan digabungkan dengan berkas/arsip kelompoknya masingmasing; ii.

Bagi berkas/arsip yang tidak memiliki nilai guna lagi digabungkan dengan boks, arsip sebagaimana dimaksud pada angka “1)” diatas, untuk diserahkan kepada Tata Usaha dan Kearsipan Komisi Pemilihan Umum (Unit Kearsipan).

193

3. Pemusnahan Arsip Seperti halnya pada kegiatan pemindahan, kegiatan pemusnahan arsip juga terdiri dari 2 (dua) tahapan dengan rincian kegiatan sebagai berikut: a. Tahap Persiapan 1) Memisah-misahkan dan mengelompokan berkas/arsip sesuai dengan nilai gunanya untuk menentukan bekas/arsip antara yang boleh dimusnahkan dan yang tidak. 2) Membentuk Tim Pemusnahan Arsip dengan komponen terkait. 3) Membuat berita acara pemusnahan arsip dan pertelaan arsip-arsip yang akan dimusnahkan. b. Tahap Pelaksanaan 1) Seluruh berkas non arsip yang sudah tidak digunakan dapat langsung dimusnahkan (tanpa adanya pertelaan maupun berita acara pemusnahan). 2) Bagi berkas/arsip yang sudah tidak memiliki nilai guna dimusnahkan dengan disaksikan oleh Tim Pemusnahan Arsip dengan ketentuan: a) bagi berkas/arsip yang menyangkut bidang keuangan terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari pejabat Badan Pemeriksa Keuangan; b) Sedangkan berkas/arsip bidang kepegawaian terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari pejabat badan Adminstrasi Kepegawaian Negara. 3) Pemusnahan arsip dilakukan secara total/keseluruhan, dengan cara dibakar dan lain sebagainya, sehingga tidak dapat dikenal lagi baik isi maupun bentuknya guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

4. Penyerahan Arsip a.

Tahap persiapan Arsip yang mempunyai nilai kegunaan sebagai bahan pertanggungjawaban Nasional, tetapi sudah tidak diperlukan lagi untuk penyelenggaraan administrasi sehari-hari, setelah melampaui jangka waktu penyimpanan ditetapkan: 1) Bagi arsip yang disimpan oleh Lembaga-lembaga Negara atau Badan-badan Pemerintahan di Tingkat Pusat harus diserahkan kepada Arsip Nasional; 2) Bagi arsip yang disimpan oleh Badan-badan Pemerintahan di Tingkat Daerah harus diserahkan kepada Arsip Nasional Daerah.

b.

Tahap Pelaksanaan Penyerahan arsip dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam sepuluh tahun serta dilaksanakan dengan membuat Berita Acara Penyerahan Arsip yang disertai Daftar Pertelaan Arsip dari arsip-arsip yang diserahkan.

194

BAB VI PENUTUP

Ketentuan Pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, bebas, dan mandiri. Pengaturan lebih lanjut berkenaan dengan keberadaan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemiliham Umum. Perubahan mendasar berkenaan organisasi penyelenggara pemilihan umum adalah Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah bersifat tetap, serta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) adalah bersifat sementara. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang merupakan lembaga kesekretariatan dan bertugas melayani pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemiliham Umum. Dalam melaksanakan fungsi kesekretariatan tersebut, diperlukan suatu dasar hukum mengenai tata naskah dinas Komisi Pemilihan Umum yang berlaku dan mengikat bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta seluruh perangkat penyelenggara pemilihan umum, dengan mendasarkan dan memperhatikan asas keamanan, pembakuan, pertanggungjawaban, kecepatan, ketepatan, dan keterkaitan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal KETUA,

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA

195